SENIN, 27 JANUARI 2020 | Nomor 1947 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
A
PENGAWASAN DIPERKETAT Pencegahan masuk dan beredarnya novel coronavirus di Indonesia terus diantisipasi. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait terus memperketat pengawasan dan pengamanan.
» A3, A5, A10
DINAMIS DAN MENCERAHKAN Komisi II DPR sepakat ada evaluasi untuk menyinergikan arah kebijakan pembangunan nasional.
AMBLES DIHANTAM ABRASI Warga menyaksikan jembatan yang terputus di pesisir Desa Bedono, Sayung, Demak, Jawa Tengah, Minggu (26/1). Warga terpaksa menggunakan rakit untuk keluar dari Dukuh Mondoliko yang terisolasi akibat akses jembatan penghubung utama rusak diterjang abrasi. Putusnya jembatan juga membuat sedikitnya 105 kepala keluarga terdampak.
pemerintah menyederhanakan sejumlah aturan (omnibus law) harus diikuti perbaikan komunikasi dan sinergi antara pusat dan daerah. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja misalnya, omnibus law diharapkan bermuara pada penyederhanaan izin investasi, menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, termasuk kesejahteraan pekerja. Masalahnya, menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas, pemerintah pusat dan daerah belum memiliki keseragaman dalam penerbitan regulasi. Kondisi ini justru menghambat layanan publik, imbas tumpang-tindih aturan. “Harus ada evaluasi menyeluruh terkait implementasi otonomi daerah. Banyak visi-misi presiden atau program pemerintah pusat yang tidak berjalan optimal di daerah,” kata Yaqut kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (26/1). Anggota Komisi II DPR Kamrussamad mengingatkan, kebijakan pembangunan nasional harus selaras dengan daerah. Alhasil, politikus Gerindra itu menilai perlu dilakukan rekonstruksi ulang usai penerapan otonomi daerah. “Ada banyak kemajuan yang dicapai, tetapi ada juga yang perlu diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya bisa bekerja sama mengatasi permasalahan rakyat,” imbaunya. Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai evaluasi hubungan pusat dan daerah penting dilakukan untuk mengefektifkan kebijakan pembangunan, apalagi Indonesia menganut sistem presidensial.
ANTARA | AJI STYAWAN
JAKARTA (HN) R e n c a n a
100 HARI KABINET INDONESIA MAJU Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai perlu dibuat kesepakatan baru terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah. Ide Ridwan Kamil merespons Pasal 519 RUU Cipta Lapangan Kerja yang memberikan kewenangan Menteri Dalam Negeri memecat kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Kendati akhirnya pasal tersebut ditiadakan, wacananya kadung memantik polemik. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro mengatakan, warna politik tidak boleh membuat hubungan pemerintah pusat dan daerah berbeda. “Bagaimanapun omnibus law hadir untuk mengakselerasikan pembangunan daerah dan pusat, bukan justru menimbulkan kebingungan daerah,” kata Siti.
E-REKAP SEGERA DIUJI COBA » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A2
Semarang
OMNIBUS LAW
CIPTA LAPANGAN KERJA Penyerderhanaan perizinan berusaha Persyaratan investasi Ketenagakerjaan Kemudahan dan perlindungan UMKM Kemudahan berusaha Dukungan riset dan inovasi Administrasi pemerintahan Pengenaan sanksi Pengadaan lahan Investasi dan proyek pemerintahan Kawasan ekonomi Sumber: Kementerian Hukum dan HAM | DPR RI
HIPER-REGULASI 131
526
839
Undang- Peraturan Peraturan Undang Pemerintah Presiden
8.684 Peraturan Menteri
Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia | November 2019 BERITA TERKAIT DI
» A6 & A7
KAMPUS HADAPI TANTANGAN KURIKULUM » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
Terkait relasi antara pemerintah pusat dan daerah, Siti menilai kurang harmonis. Pemerintah pusat, Siti melanjutkan, “seharusnya bisa membina dan mengawasi seluruh provinsi. Ini harus dilakukan secara efektif, tidak boleh absen.” Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Adriana Elisabeth mengatakan, diperlukan penelaahan terlebih dulu untuk memperbaiki hubungan pusat dan daerah. Jika terkait aturan, menurutnya, harus ada evaluasi. “Perlu dilihat apakah peraturan yang sebelumnya tidak efektif sebagai rambu yang mengawasi kinerja pejabat daerah atau sebaliknya. Hubungan pusat dan daerah perlu dibuat aturan secara umum,” kata Adriana. Untuk daerah dengan status khusus, ia melanjutkan, harus
A3 26-35°C
memiliki target pencapaian tinggi, termasuk membuat sistem pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memantau progres program strategis nasional. Kepala Bagian Humas Kementerian Dalam Negeri Aang Witarsa menyatakan, evaluasi hubungan pemerintah pusat dan daerah masih digodok. “Pembahasan masih dilakukan pemerintah. Tentang pemerintah daerah, akan disampaikan jika selesai dibahas di DPR,” ujarnya. Kendati demikian, Aang memastikan, pemerintah tidak akan memasukan Pasal 519. Alhasil, regulasi yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah tetap berada pada Pasal 67 sampai 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. O SHERLYA PUSPITA SARI | CHOIRUN IMAN
PEMBURU GOL » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
B17
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG