RABU, 27 NOVEMBER 2019 | Nomor 1903 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
A
TRAVEL & LIFESTYLE
EKONOMI
LION AIR SIAPKAN LAYANAN HIBURAN
TRAVELING SERU BEBAS FLU » A11
» A5
DINAMIS DAN MENCERAHKAN Tata kelola tenaga pengajar prioritas pembenahan.
AWAL MANIS Selebrasi Osvaldo Haay (kedua dari kanan) dan rekan-rekannya di Timnas U-23 Indonesia usai mencetak gol ke gawang Thailand pada laga perdana cabor sepak bola Grup B SEA Games 2019 di Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina, Selasa (26/11). Indonesia menang 2-0.
ANTARA | SIGID KURNIAWAN
JAKARTA (HN) Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memerdekakan tenaga pengajar mulai berjalan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang menelaah sejumlah regulasi pendidikan yang membebani guru untuk kemudian dipangkas. Rencana pemangkasan bahkan tak hanya untuk regulasi yang diterbitkan Kemendikbud. Sejumlah aturan yang dibuat kementerian/lembaga lain juga disasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano mengatakan, banyak regulasi yang membebani pendidikan, seperti tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta sistem pengajaran. “Kami lakukan pengkajian untuk mencari regulasi yang memberatkan dan menghalangi (inovasi pendidikan). Nanti kami perbaiki. Sekarang masih proses pengkajian,” kata Supriano di Jakarta, Selasa (26/11). Sesuai arahan Mendikbud, upaya memerdekakan tenaga pengajar salah satunya dengan mengurangi beban guru, seperti beban administrasi dan kurikulum. Menurut Supriono, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pelaporan atau evaluasi, yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) sedang dikaji efektivitasnya. Di luar Kemendikbud, sejumlah aturan yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk Badan Kepegawaian Negara, juga masuk dalam kajian. Sejumlah aturan yang disasar terkait birokrasi tenaga pengajar, seperti tata kelola guru PNS, honorer, juga honorer kategori 2 (K2). Kemendikbud, kata Supriono, belum ingin masuk wilayah teknis, semisal pem-
>> Berita di Halaman B24
belajaran. “Kami sinkronkan dulu aturannya.” Kemendikbud, menurut Supriono, tetap menjadikan tata kelola guru sebagai prioritas pembenahan, mulai dari kesejahteraan, peningkatan kompetensi melalui guru penggerak, serta kurikulum yang mampu memunculkan potensi siswa. “Nanti ada 25 ribu guru inti yang ikut pelatihan berbasis zonasi. Ini embrio guru penggerak yang bisa mendorong dan menginspirasi sesama guru di sekolah,” katanya. Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang mengatakan, Undang-
PKPU BELUM PASTIKAN PELARANGAN KORUPTOR » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A2
24 - 33°C
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) berpotensi dievaluasi jika menghambat dan tak lagi relevan diterapkan. Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mengatakan, revisi UU Sisdiknas masuk program legislasi nasional (prolegnas). Setidaknya 11 pasal yang dinilai Komisi X perlu dibahas. “UU Sisdiknas sudah terlalu lama, perlu diperbarui, mengikuti perkembangan zaman,” ungkapnya. Namun, Hetifah belum bisa memastikan apakah UU Sisdiknas akan digabungkan (omnibus law) dengan aturan terkait lainnya, seperti UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, termasuk
5
Pasal 34 Ayat (2) tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun Pasal 35 Ayat (2) tentang Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 50 Ayat (3) tentang Sekolah Bertaraf Internasional atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Penambahan Substansi Pancasila dalam Kurikulum Menjawab Perubahan Zaman dan Tantangan Revolusi Industri 4.0 Sumber: Wawancara Komisi X DPR
UU Pendidikan Kedokteran. “Kami sedang berkonsultasi
PEMBANGUNAN WISMA TIM DIPROTES » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
USULAN REVISI UU SISDIKNAS
A8 26-35°C
dengan ahli hukum, minggu ini atau pekan depan kami undang dan mendiskusikan tentang bentuk UU yang memayungi pendidikan bagus seperti apa,” ujarnya. Daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait rencana revisi UU Sisdiknas juga belum disusun. Inisiatif revisi juga belum ditentukan, apakah pemerintah atau parlemen. Pengamat Pendidikan Asep Sapaat mengatakan, pemangkasan regulasi harus dilatari kajian mendalam, terutama terkait mata pelajaran. “Ada mata pelajaran eksakta dan linguistik yang menjadi dasar kemampuan berpikir anak,” imbaunya. O RAMADANI WAHYU | ESTI TRI PUSPARINI
DEMO IRAK TELAN KORBAN LAGI » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG