Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1852 Tahun VII

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

GEMPA MALUKU

ATL MADRID vs REAL MADRID

WARGA DIMINTA TETAP WASPADA

PENGOBAR ASA JUARA

» A8

» B17

JAKARTA (HN) P e r n y a t a a n Presiden Joko Widodo yang mempertimbangkan akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) diapresiasi banyak kalangan. Presiden dinilai tanggap terhadap aspirasi, bahkan gejolak, masyarakat yang semakin mengemuka beberapa hari terakhir. Menurut Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, sikap responsif presiden itu bukti pemerintahan saat ini berupaya menuntaskan persoalan satu per satu. Dengan demikian, tidak ada warisan persoalan saat Joko Widodo memasuki periode kedua memerintah. ‘’Namun, publik tetap harus mengawal bagaimana realisasi penerbitan Perppu sebagaimana pertimbangan presiden,’’ kata Adi kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (26/9). Pertimbangan menerbitkan Perppu, demikian Adi, menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo tampak berhati-hati menyikapi UU kontroversial. Ia tidak menginginkan itu menjadi warisan pahit saat penyusunan kabinet pemerintahan berikutnya, meski tidak bisa dimungkiri kemungkinan adanya berbagai intervensi dari partai-partai politik (parpol). Usai menerima para tokoh nasional di Istana Merdeka kemarin, Presiden Joko Widodo menyatakan mempertimbangkan akan menerbitkan Perppu terkait UU KPK. ‘’Perppu masukan utama para tokoh yang saya temui,’’ ujarnya, tanpa ada kepastian kapan Perppu tersebut dikeluarkan. Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, Ujang Komarudin menyatakan, Joko Widodo tidak punya pilihan selain mendengarkan aspirasi rakyat. Ia mencemaskan gelombang protes oleh mahasiswa, pelajar, akademisi, serta civil society di segenap penjuru negeri terus berlangsung dan memanas

jika Presiden tidak bertindak cepat. Terlebih, dalam aksinya mahasiswa sudah menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR. Bukan mustahil, rasa ketidakpercayaan itu turut menjalar kepada pemerintah. ‘’Dalam konteks ini, pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat, jika tidak ingin menjadi beban pada periode berikutnya. Jangan sampai ada asumsi bahwa pemimpin hanya bekerja untuk kepentingan segelintir orang (elite politik),” kata Ujang. Oleh karena itu, jika nanti diwujudkan, penerbitan Perppu terkait UU KPK bisa menjadi langkah win-win solution Joko Widodo agar periode kedua pemerintahannya aman. Sebaliknya, jika penerbitan Perppu tidak dilakukan, itu akan menjadi ancaman. ‘’Bukan hanya membahayakan nasib pemerintahan berikutnya, tapi juga yang saat ini berlangsung,” kata Ujang. Gelombang protes di segenap penjuru negeri berlangsung setelah parlemen bersama pemerintah, Selasa (17/9), mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU. DPR dinilai menyematkan sejumlah poin dalam UU KPK yang bertujuan melemahkan kewenangan komisi antirasuah itu dalam memberantas korupsi. Meski pemerintah dan DPR memutuskan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan yang juga menjadi polemik, publik belum bisa bernapas lega karena nasib UU KPK masih menggantung. Pengamat Politik Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio, menilai, pro-kontra yang memicu gejolak terkait sejumlah RUU tersebut cenderung menyandera Joko Widodo dalam pembentukan kabinet mendatang. Bayang-bayang parpol selalu menghantui meski penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

WINGS AIR AKAN ALIHKAN TUJUH RUTE » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A5

Semarang

ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan sejumlah tokoh dan budayawan usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9). Presiden menyatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK.

PERPPU TERKAIT UU KPK DINILAI PENTING BAGI NASIB PERIODE KEDUA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

PEJALANAN UU KPK

Masyarakat mengajukan gugatan uji materi (judial review) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koalisi masyarakat sipil menuntut presiden menarik UU KPK atau menerbitkan Perppu sebagai solusi.

Elemen pelajar (siswa) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berunjuk rasa menolak UU KPK ke DPR.

18 September 2019

20 September 2019

25 September 2019

17 September 2019

19 September 2019

24 September 2019

DPR bersama pemerintah mengesahkan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU dalam rapat paripurna.

Koalisi masyarakat sipil Indonesia melaporkan UU KPK kepada perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Elemen mahasiswa berunjuk rasa menolak UU KPK ke DPR dan meminta presiden menarik atau menerbitkan Perppu.

Yogyakarta

Presiden pertimbangkan akan menerbitkan Perppu. Berbagai Sumber

perolehan suara yang harus diperoleh parpol dalam pemilu untuk dapat mengajukan calon

‘’Ini menjadi hal yang sulit, kecuali ada penghilangan presidential threshold (ambang batas KOMBINASI RASA SEPOTONG SALMON »

24 - 33°C

26 September 2019

23-32°C

Surabaya

26-35°C

A11

Denpasar

presiden), sehingga tidak bergantung parpol,’’ ujar Hendri. O SHERLYA PUSPITA SARI

TALIBAN ANCAM GANGGU PEMILU » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.