RABU, 28 AGUSTUS 2019 | Nomor 1826 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
INTER MILAN 4-0 LECCE
DESTINASI PEMBANGKIT RASA
DEBUT MAUT
» A11
» B17
A
Sistem presidensial di Indonesia dinilai sering tidak konsisten. JAKARTA (HN) Pe m i n d a h a n Ibu Kota Negara butuh undangundang yang permanen. Diperlukan semacam gembok yang kuat untuk mewaspadai celah penggantian undang-undang. Kewaspadaan penting mengingat regulasi di Indonesia dapat dengan mudah dirombak sesuai keinginan atau kepentingan politik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diharapkan menjawab kebutuhan itu. Pengamat Politik Universitas Islam Negeru (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengingatkan pentingnya regulasi. Itu karena sistem presidensial di Indonesia sering tidak konsisten. Ganti Presiden sama dengan ganti kebijakan. “Jangan sampai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, dianulir oleh keputusan Presiden selanjutnya. Ini membutuhkan gembok yang kuat,” kata Adi di Jakarta, Selasa (27/8). Selain regulasi, menurut dia, beberapa hal juga perlu diperhatikan. Mulai dari culture shock hingga bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dipindahkan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo berpandangan sama. Firman mengatakan, hal yang perlu ditekankan adalah komitmen, konsistensi, dan regulasi yang mengikat sehingga siapapun
nanti menggantikan Presiden Jokowi dapat melanjutkan pembangunan yang dilakukan. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur disampaikan Presiden Jokowi, Senin (26/8). Wilayah ibu kota baru meliputi sebagian daerah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto meminta pemerintah lebih dulu mencermati bagaimana proses pemindahan ibu kota. “Ini bukan pemindahan kelurahan atau desa, jadi perlu undangundang lebih dahulu,” tuturnya. Dia berpandangan, hal itu cacat prosedur. Seharusnya pemerintah mengajukan Rancangan UndangUndang (RUU) pemindahan ibu kota lebih dulu. Yandri menilai belum ada alasan yang mendesak untuk pemindahan ibu kota. Selama UU belum disahkan, menurut dia, Presiden seharusnya belum bisa bergerak. Kalaupun dipaksakan, ini menjadi penyimpangan. “Kami akan berusaha seteliti mungkin mengkaji argumentasi-argumentasi terkait pemindahan ibu kota,” ujarnya. Surat dari Presiden Jokowi berisi hasil kajian rencana pemindahan Ibu Kota Negara dibacakan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pada rapat paripurna DPR, kemarin. Bambang menyatakan, surat dari Presiden hanya pemberitahuan kajian mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara, bukan naskah akademik atau usulan RUU Pemindahan Ibu Kota Negara. Firman Soebagyo mengatakan, apabila draf RUU telah di-
ANTARA | JOJON
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
MELEPAS RINDU Seorang prajurit Batalyon Infanteri 725 Woroagi melepas rindu dengan anaknya usai upacara penyambutan Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Utara di Pelabuhan Kontainer Bungkutoko, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (27/8). Sebanyak 445 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalyon Infanteri 725 Woroagi telah dipulangkan usai pengamanan di Perbatasan RI-Papua Nugini selama 10 bulan, sementara lima prajurit lain belum ditemukan pascajatuhnya helikopter MI-17.
sampaikan, baleg akan melakukan pembahasan secepatnya. “Tidak perlu dikhawatirkan, pembahasan tidak akan lama karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama untuk mengurangi kepadatan dan polusi di Jakarta,” ujarnya. Junimart Girsang, anggota Baleg lainnya tidak yakin pembicaraan RUU akan selesai dalam periode ini. Dia mencontohkan, pemekaran satu kabupaten saja membutuhkan waktu lama.
“Masyarakat juga perlu disiapkan,” ujarnya. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menyadari, pembahasannya akan panjang karena banyak hal yang harus diubah. Mengakui, Presiden memang memiliki hak untuk memutuskan pemindahan ibu kota. “Kami tinggal menunggu draft RUU dari pemerintah.” Sejauh ini Kementerian Keuangan masih perlu melihat lebih lanjut anggaran keseluruhan
untuk pembiayaan ibu kota baru. Ditemui di Gedung Parlemen, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mempelajari master plan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga dari Bappenas perihal rincian kebutuhan pembangunan lebih dulu. “Seluruh aset DKI Jakarta juga perlu dipikirkan agar inventasrisasi dapat tersusun baik.” O SHERLYA PUSPITA SARI
Pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN) Sarana pendidikan dan sarana kesehatan Museum dan lembaga pemasyarakatan Sarana dan prasarana penunjang
Science-technopark Peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol Sarana kesehatan Shopping mall MICE (Keterangan *KPBU: Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
>> Berita Terkait di A2
PEMBIAYAAN IBU KOTA NEGARA ESTIMASI:
Total Rp 485,2 triliun
KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR 1. Fungsi utama Istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), bangunan strategis TNI/ Polri, pangkalan militer 2. Fungsi pendukung Rumah dinas ASN/Polri/TNI, sarana pendidikan dan kesehatan, hunian non-ASN
3. Fungsi penunjang fasilitas sarana prasarana, ruang terbuka hijau. 4. Kebutuhan pengadaan lahan SKEMA DIDANAI APBN: 19,2 % SEKITAR RP 93,5 TRILIUN UNTUK BIAYA: Infrastruktur pelayanan dasar
DPR PERLU STUDI RUMUSKAN UU » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A3
Semarang
Pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/POLRI Rumah dinas ASN/TNI/POLRI Pengadaan lahan Ruang terbuka hijau Pangkalan militer DIDANAI KPBU*: 54,6 % SEKITAR RP 265,2 TRILIUN UNTUK BIAYA: Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif
MALINDO AIR PERKENALKAN CEO BARU » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
DIDANAI SWASTA: 26,2% SEKITAR RP 127,3 TRILIUN UNTUK BIAYA: Perumahan umum Pembangunan perguruan tinggi
A5
Denpasar
IRAN MINTA SANKSI DICABUT DULU » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG