Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 29 NOVEMBER 2019 | Nomor 1905 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

A

INDONESIA 2-0 SINGAPURA

HARUS LEBIH GARANG DI LAGA LAWAN VIETNAM » B24

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

KPK Mulai Ditinggalkan Wadah Pegawai KPK berharap upaya pemberantasan korupsi tetap terus berjalan.

KOLAM RETENSI CIEUNTEUNG Foto dari udara Kolam Retensi Cieunteung di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/11). Kolam retensi seluas 8,7 hektare ini diperkirakan menampung 220 ribu meter kubik air buangan Sungai Citarum, sehingga diharapkan mampu mengurangi luas genangan banjir yang sebelumnya 342 hektare menjadi 41 hektare.

ANTARA | RAISAN AL FARISI

JAKARTA (HN) ­Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi ­ Pem­ berantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk jelang pe­ ­ lantikan pengurus baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat sejumlah pegawai komisi antirasuah mundur. Usai perwakilan dari Di­rektorat Gratifikasi, ­Pengawas ­Internal, termasuk ­Anti-Corruption Learning ­Center (ACLC), kini giliran Penasihat KPK Mohammad Tsani A ­ nnafari yang memilih mundur. ­ Setelah mundur dari komisi ­antirasuah, Tsani berencana kembali ke ­instansi awalnya, yakni Kementerian Keuangan. Tsani memang sudah me­ rencanakan mundur. Melalui surat elektronik yang d ­ ikirimkan kepada seluruh pegawai KPK, September lalu, ia menyatakan akan mundur jika pimpinan KPK dihunikan sosok yang memiliki persoalan etik. Tsani menyindir t­erpilihnya ­Irjen Pol Firli Bahuri sebagai ­Ketua KPK. Alhasil, 1 ­Desember men­ jadi hari terakhir Tsani ­bekerja di komisi antirasuah. Masa ­tugas Tsani sebenarnya baru berakhir 21 Desember, atau sehari setelah pelantikan Firli. “Surat keputusan pem­ berhentian saya sebagai pe­nasihat sudah dikeluarkan dan efektif berlaku 1 Desember,” kata Tsani di Jakarta, Kamis (28/11). Ihwal pegawai lain yang me­milih mundur, Tsani menilai lebih dari tiga. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap berharap para pegawai tetap be­ kerja dalam pemberantasan korupsi. “Jangan menyerah. Kami pernah me­ lewati kondisi yang

SUMBER DAYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 5

78

105

262

KEDEPUTIAN INFORMASI DAN DATA

439

KEDEPUTIAN PENINDAKAN

310

KEDEPUTIAN PENCEGAHAN

126

KEDEPUTIAN PPIM*

509

SEKRETARIAT JENDERAL

Penuntut Umum

Penyidik

119

Penyelidik TOTAL

302

TOTAL

1651

*Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Sumber: Laporan Tahunan 2018 KPK

lebih buruk,” kata Yudi. Wadah Pegawai, Yudi me­ lanjutkan, berharap gugatan UU KPK di Mahkamah Konstitusi berakhir sesuai harapan. “Kami

LION AIR GROUP OPERASIKAN TIGA A330-900NEO » Jakarta 24 - 31°C

PIMPINAN

Bandung 20 - 29°C

A5

Semarang 24 - 33°C

berharap UU KPK baru dicabut.” Wakil Ketua KPK A ­ lexander Marwata mengatakan, pe­ ngunduran diri sejumlah pegawai dilatari berbagai alasan. ­Alhasil,

tak semata terkait UU KPK baru. “Rasanya tiap bulan ada surat keputusan pengunduran diri dengan berbagai alasan,” u ­ jarnya. Usai penerapan UU KPK baru, termasuk jelang pelantikan Firli sebagai pimpinan, gejolak k ­ omisi antirasuah juga terkait dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Supriansa menilai KPK perlu memiliki kewenangan SP3 demi mengantisipasi k ­ esalahan. UU KPK baru memberikan komisi antirasuah hak untuk ­ me­nerbitkan SP3. “Jika ada ke­ keliruan dalam penetapan tersangka, masih bisa meng­gunakan hak SP3,” kata S ­ upriansa kepada HARIAN NASIONAL. Jelang pergantian p ­ impinan, Supriansa berharap fungsi koor­ dinasi dan supervisi di­optimalkan.

BEIJING KECAM AS SOAL LEGISLASI PRO-AKTIVIS HK » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya 26-35°C

A10

Denpasar 26-35°C

KPK juga ­disarankan S ­ upriansa menggunakan pendekatan baru dalam upaya pencegahan, ter­ utama dengan kementerian/­ lembaga. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul F ­ ickar Hadjar menyatakan KPK harus berhati-hati menggunakan ­kewenangan SP3. Pemberian SP3 juga harus dibatasi. “Saya mendukung jika KPK memilih SP3 untuk tersangka yang meninggal dunia,” katanya. Di sisi lain, Fickar ­khawatir sejumlah kasus besar akan s­ ulit diselesaikan dengan mengguna­ kan UU KPK baru, terutama terkait batas waktu pengusutan perkara hingga ke penuntutan hanya dua tahun. Kasus k ­ orupsi e-KTP, misalnya, memerlukan waktu lebih dari dua tahun. l AINI TARTINIA | AHMAD REZA S | ANTARA

GAWAI PREMIUM BANJIR PEMINAT » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A11

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu