JUMAT, 29 NOVEMBER 2019 | Nomor 1905 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
A
INDONESIA 2-0 SINGAPURA
HARUS LEBIH GARANG DI LAGA LAWAN VIETNAM » B24
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KPK Mulai Ditinggalkan Wadah Pegawai KPK berharap upaya pemberantasan korupsi tetap terus berjalan.
KOLAM RETENSI CIEUNTEUNG Foto dari udara Kolam Retensi Cieunteung di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/11). Kolam retensi seluas 8,7 hektare ini diperkirakan menampung 220 ribu meter kubik air buangan Sungai Citarum, sehingga diharapkan mampu mengurangi luas genangan banjir yang sebelumnya 342 hektare menjadi 41 hektare.
ANTARA | RAISAN AL FARISI
JAKARTA (HN) Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pem berantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk jelang pe lantikan pengurus baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat sejumlah pegawai komisi antirasuah mundur. Usai perwakilan dari Direktorat Gratifikasi, Pengawas Internal, termasuk Anti-Corruption Learning Center (ACLC), kini giliran Penasihat KPK Mohammad Tsani A nnafari yang memilih mundur. Setelah mundur dari komisi antirasuah, Tsani berencana kembali ke instansi awalnya, yakni Kementerian Keuangan. Tsani memang sudah me rencanakan mundur. Melalui surat elektronik yang d ikirimkan kepada seluruh pegawai KPK, September lalu, ia menyatakan akan mundur jika pimpinan KPK dihunikan sosok yang memiliki persoalan etik. Tsani menyindir terpilihnya Irjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Alhasil, 1 Desember men jadi hari terakhir Tsani bekerja di komisi antirasuah. Masa tugas Tsani sebenarnya baru berakhir 21 Desember, atau sehari setelah pelantikan Firli. “Surat keputusan pem berhentian saya sebagai penasihat sudah dikeluarkan dan efektif berlaku 1 Desember,” kata Tsani di Jakarta, Kamis (28/11). Ihwal pegawai lain yang memilih mundur, Tsani menilai lebih dari tiga. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap berharap para pegawai tetap be kerja dalam pemberantasan korupsi. “Jangan menyerah. Kami pernah me lewati kondisi yang
SUMBER DAYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 5
78
105
262
KEDEPUTIAN INFORMASI DAN DATA
439
KEDEPUTIAN PENINDAKAN
310
KEDEPUTIAN PENCEGAHAN
126
KEDEPUTIAN PPIM*
509
SEKRETARIAT JENDERAL
Penuntut Umum
Penyidik
119
Penyelidik TOTAL
302
TOTAL
1651
*Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
Sumber: Laporan Tahunan 2018 KPK
lebih buruk,” kata Yudi. Wadah Pegawai, Yudi me lanjutkan, berharap gugatan UU KPK di Mahkamah Konstitusi berakhir sesuai harapan. “Kami
LION AIR GROUP OPERASIKAN TIGA A330-900NEO » Jakarta 24 - 31°C
PIMPINAN
Bandung 20 - 29°C
A5
Semarang 24 - 33°C
berharap UU KPK baru dicabut.” Wakil Ketua KPK A lexander Marwata mengatakan, pe ngunduran diri sejumlah pegawai dilatari berbagai alasan. Alhasil,
tak semata terkait UU KPK baru. “Rasanya tiap bulan ada surat keputusan pengunduran diri dengan berbagai alasan,” u jarnya. Usai penerapan UU KPK baru, termasuk jelang pelantikan Firli sebagai pimpinan, gejolak k omisi antirasuah juga terkait dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Supriansa menilai KPK perlu memiliki kewenangan SP3 demi mengantisipasi k esalahan. UU KPK baru memberikan komisi antirasuah hak untuk menerbitkan SP3. “Jika ada ke keliruan dalam penetapan tersangka, masih bisa menggunakan hak SP3,” kata S upriansa kepada HARIAN NASIONAL. Jelang pergantian p impinan, Supriansa berharap fungsi koor dinasi dan supervisi dioptimalkan.
BEIJING KECAM AS SOAL LEGISLASI PRO-AKTIVIS HK » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya 26-35°C
A10
Denpasar 26-35°C
KPK juga disarankan S upriansa menggunakan pendekatan baru dalam upaya pencegahan, ter utama dengan kementerian/ lembaga. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul F ickar Hadjar menyatakan KPK harus berhati-hati menggunakan kewenangan SP3. Pemberian SP3 juga harus dibatasi. “Saya mendukung jika KPK memilih SP3 untuk tersangka yang meninggal dunia,” katanya. Di sisi lain, Fickar khawatir sejumlah kasus besar akan s ulit diselesaikan dengan mengguna kan UU KPK baru, terutama terkait batas waktu pengusutan perkara hingga ke penuntutan hanya dua tahun. Kasus k orupsi e-KTP, misalnya, memerlukan waktu lebih dari dua tahun. l AINI TARTINIA | AHMAD REZA S | ANTARA
GAWAI PREMIUM BANJIR PEMINAT » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A11
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG