SENIN, 2 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1830 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
CANDI CINTA PEREKAT PERBEDAAN
DEJA VU
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Koalisi masyarakat sipil membentangkan spanduk saat aksi di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9). Mereka minta Presiden Joko Widodo berani mencoret nama capim KPK hasil seleksi tim pansel yang bermasalah.
LUCIUS KARUS PENELITI FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA
ARIF SUSANTO PAKAR KOMUNIKASI POLITIK EKSPOSIT STRATEGIC
Irjen Pol Antam Novambar. Selain diduga pernah menerima gratifikasi menginap di hotel selama dua bulan dari pihak tertentu saat pindah dari Lombok ke Jakarta, Firli tercatat bermasalah lantaran melanggar etik kala menjabat Deputi Penindakan KPK. Irjen Firli disinyalir pernah bertemu dengan
M Zainul Madji. Zainul saat masih menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018, pernah terlibat dalam perkara proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang disidik KPK. Antam diduga pernah mengintimidasi Direktur Penyidikan KPK Kombes Pol Endang Tarsa di restoran cepat saji Mc-
HAK PUBLIK ATAS AIR TERANCAM » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
Presiden harus mampu membendung arus dan bisa komitmen terhadap pemberantasan korupsi. ANTARA
Presiden harus menindaklanjuti pansel perihal nama-nama yang dinilai publik bermasalah. DOK. PRI
JAKARTA (HN) Desakan agar Presiden Joko Widodo tidak menyodorkan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) yang memiliki catatan kelam di masa lalu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus disuarakan koalisi masyarakat sipil. Publik berharap presiden membuktikan komitmen perihal penguatan komisi antirasuah dalam berantas praktik korupsi di Tanah Air. Pekan lalu, sejumlah kalangan yang pro terhadap pemberantasan korupsi menggelar unjuk rasa di Jakarta dan juga daerah. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo berani mencoret nama-nama kandidat bermasalah yang diloloskan tim Pansel Capim KPK untuk diserahkan kepada parlemen. KPK sudah mengantongi data (rekam jejak) sejumlah capim, terutama yang dianggap bermasalah. “Presiden harus bisa menentukan arah kebijakan dalam memilih nama (capim KPK) yang tepat. Ini guna membuktikan keseriusan presiden dalam agenda pemberantasan korupsi,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta, Minggu (1/9). Sebanyak 20 Capim KPK sudah menjalani (tes) kesehatan di RSPAD (Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat) Gatot Soebroto, Jakarta dan (sesi) wawancara serta uji publik. Senin (2/9), rencananya pansel menyerahkan 10 nama kandidat kepada presiden. Dari nama-nama yang dinyatakan lolos, dua kandidat yang berlatar belakang polisi menuai sorotan publik karena ditengarai punya catatan kelam. Mereka yakni Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Firli Bahuri dan Wakabareskrim
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Koalisi masyarakat sipil mendesak Joko Widodo berani mencoret nama calon bermasalah.
20 - 29°C
A4 Semarang
BATIK AIR SPONSORI TURNAMEN GOLF » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
A5
26-35°C
Donald’s Ciledug, Tangerang, Februari 2015. Namun, dalam berbagai kesempatan keduanya sudah membantah. Menurut Karus, beberapa nama dari unsur Polri cenderung mengancam independensi komisi antirasuah dilihat dari latar belakang mereka. Selain berharap kepada presiden, Karus menekankan 10 kandidat yang masuk tahap fit and proper test di DPR, dilakukan oleh anggota dewan yang baru. Itu lantaran anggota legislatif yang lama cenderung kental bernuansa politis. Pakar Komunikasi Politik dari Eksposit Strategic Arif Susanto sependapat, penentuan capim KPK layak atau tidak bolanya di presiden. Pansel, kata dia, cenderung mengabaikan masukan publik lantaran nama-nama yang diloloskan tidak sepenuhnya layak, terutama calon yang berlatar penyelenggara negara. Beberapa dari mereka tercatat tak patuh karena belum serahkan LHKPN kepada KPK.
Peneliti Seknas Fitra Badi’ul Hadi berpendapat, perlu ada dorongan besar untuk DPR dalam melakukan fit and proper test, memilih lima komisioner KPK. Dalam konteks ini, publik patut mengawal proses yang berlangsung di parlemen. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Teuku Taufiqulhadi memastikan DPR akan melakukan yang terbaik dan memilih lima nama yang dinilai tepat. Parlemen memberikan kesempatan bagi pansel untuk bekerja dan meminta publik tidak terlalu dini mendiskreditkan, termasuk mengecap pansel memiliki kepentingan. “Kami berharap pimpinan KPK kelak bisa menjalankan program pemberantasan korupsi dan memiliki pemahaman tentang penyidikan, serta penuntutan,” ujar Teuku. Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin dikonfirmasi HARIAN NASIONAL mengaku belum mengetahui perkembangan terkini perihal nama-nama capim KPK yang akan diserahkan kepada presiden. Menyangkut koordinasi dengan Pansel Capim KPK, Ngabalin pun mengaku belum dapat info. “Besok (hari ini) saya cek di kantor,” kata Ngabalin. Ngabalin sebelumnya mengatakan Presiden Joko Widodo tidak begitu saja menyetujui 10 nama capim KPK yang akan diserahkan pansel. Presiden dipastikan mengecek kembali nama-nama kandidat sebelum diserahkan ke DPR, menyusul suara publik yang menyatakan beberapa dari mereka bermasalah. Anggota Pansel Capim KPK Hendardi optimistis, calon yang diseleksi sudah tepat. “Besok (hari ini) rencananya kami akan rapat. Hasilnya akan diumumkan presiden,” ujar Hendardi. O TEGAR RIZQON ALFIAN | SHERLYA PUSPITA SARI
DEMONSTRAN HK BLOKADE JALUR MENUJU BANDARA » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG