JUMAT, 30 AGUSTUS 2019 | Nomor 1828 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
BURNLEY vs LIVERPOOL
PETUALANGAN IMAJI FUTURISTIK
PANGGUNG PENYERANG
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Rencana perubahan nomenklatur kementerian perlu dikaji mendalam.
Foto aerial Jembatan dan Taman BJ Habibie di kawasan Bidau Santana, Dili, Timor Leste, Kamis (29/08). Jembatan BJ Habibie yang berukuran panjang 78 meter dan lebar 11,5 meter ini menghubungkan jalan Avenida dos Direitos Humanos dan salah satu obyek wisata Cristo Rei, patung Yesus Kristus setinggi 27 meter. Penggunaan BJ Habibie untuk nama jembatan dan taman ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan rakyat serta pemerintah setempat atas kontribusinya hingga terlaksana referendum di Timor Leste.
ANTARA | DHEMAS REVIYANTO
JAKARTA (HN) R e n c a n a Presiden Joko Widodo melakukan perubahan (nomenklatur) kementerian pada periode (20192024) perlu dikaji mendalam. Setidaknya, pemerintah patut mencermati setiap kebijakan yang ditempuh, termasuk dampak buruk yang berpotensi mengganggu kinerja para menteri. Tujuan Joko Widodo membentuk kabinet efektif diharapkan tidak menuai persoalan di publik. “Nomenklatur bisa memberikan dampak buruk jika Joko Widodo tidak cermat, mengingat ada beberapa kementerian yang tidak dapat diubah sebagaimana diatur UUD 1945. Selain bisa menimbulkan kealpaan administratif, akan mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintah,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang Feri Amsari kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (29/8). Joko Widodo sebelumnya juga menyatakan komposisi kabinet pemerintah mendatang dihunikan 45 persen kalangan partai politik (parpol), dan 55 persen profesional. Feri tak menampik, semua wacana yang dicanangkan Joko Widodo berlandaskan tujuan positif lantaran ingin menghasilkan konsep kabinet yang memiliki efektivitas prima. Namun, ujar Feri, perlu ditimbang lagi dari berbagai sisi. “Di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo, jangan sampai terjadi kekosongan administrasi dalam proses penyelenggaraan negara karena bisa mengganggu efektivitas kinerja kabinet yang baru dibangunnya itu,” ujarnya. Berdasarkan UUD 1945, tercatat tiga lembaga pemerintah yang nomenklaturnya tidak
PERESMIAN JEMBATAN BJ HABIBIE
Perubahan nomenklatur kementerian harus disesuaikan dengan kebutuhan, jangan justru menjadi hambatan kinerja kabinet. ARI NURCAHYO DIREKTUR EKSEKUTIF PARA SYNDICATETENGGARA
dapat diubah, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Perubahan nomenklatur itu mulai dari penggabungan, pemisahan, atau peningkatan dari badan menjadi
PERTIMBANGKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A4 24 - 33°C
kementerian. Itu bergantung pada putusan presiden. Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo optimistis, presiden sudah menimbang mana saja kementerian atau pos-pos yang butuh penyesuaian nomenklatur. Efektivitas dan kecepatan dalam pembangunan di periode kedua, tentu menjadi prioritas yang hendak dicapai. Joko Widodo pasti sudah memperhitungkan antara urgensi perubahan nomenklatur, dengan kebutuhan pemerintah. “Terpenting, perubahan nomenklatur jangan justru menjadi hambatan untuk kinerja kabinet. Ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus kerja kabinet selanjutnya. Dengan begitu, efektivitas dan percepatan pembangunan yang dicanangkan dalam visi-misi bisa terwujud,” kata Ari. Waktu yang dibutuhkan
PERUMAHAN PALING BANYAK PENGADUAN » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
untuk perubahan nomenklatur, juga menjadi hal yang perlu dipikirkan. Jangan sampai, tujuan mempercepat justru berbalik, mengganggu konsentrasi dan fokus kabinet. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani berpendapat lain. Perubahan nomenklatur kementerian semestinya dilakukan dalam situasi yang dianggap genting atau bersifat prioritas. “Penggabungan atau pembentukan kementerian baru, membutuhkan waktu yang sangat lama sampai bisa berjalan. Sedangkan yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan eksekusi. Jadi sebaiknya, perubahan tidak dilakukan lebih dahulu, kecuali ada sesuatu hal yang menjadi prioritas,” ujar Shinta. Presiden seharusnya sudah menganalisis bagaimana dampak yang akan dihasilkan dari putus-
A5
Denpasar
an tersebut. Waktu menjadi hal utama yang perlu diperhatikan pemerintah, mengingat kondisi ekonomi Indonesia secara nasional dan global saat ini masih banyak yang terbengkalai. Terlebih, beberapa eksekusi yang dilakukan pemerintah juga belum selesai. Sebab itu butuh dicermati dalam. “Jangan sampai keputusan ini justru akan berimbas pada hal lainnya,” katanya. Beberapa usulan mengenai perubahan nomenklatur juga sempat disuarakan anggota parlemen. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) diubah jadi kementerian. Kemendagri, kata dia, harus dibiarkan sendiri, jangan dicampur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. O SHERLYA PUSPITA SARI
LAUT CHINA SELATAN JADI POKOK BAHASAN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG