Harian Nasional

Page 1

RABU, 31 JULI 2019 | Nomor 1804 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

ASA MENJADI INFLUENCER

JANJI MEGABINTANG

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Pimpinan MPR harus mampu menjaga kerukunan nasional. JAKARTA (HN) Lobi-lobi partai

PERESMIAN KOOPSUS TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (tengah) memasangkan baret Komandan Komando Operasi Khusus (Koopsus) kepada Brigjen TNI Rochadi (kanan) saat peresmian pasukan tersebut di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (30/7). Pembentukan Koopsus TNI yang berasal dari pasukan elite tiga matra TNI ini untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks.

ANTARA | SIGID KURNIAWAN

politik (parpol) di parlemen semakin gencar demi meraih kursi jabatan Ketua MPR RI. Mekanisme pemilihan Ketua MPR yang berbeda dengan Ketua DPR, membuat semua parpol di legislatif, baik dari koalisi pemerintah maupun oposisi, punya peluang. Beberapa fraksi di parlemen, bahkan sudah mempersiapkan kandidat yang mereka usung, meskipun sejauh ini sistem paket masih dibahas dan belum menuai kesepakatan. Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) Dedi Kurnia Syah Putra menyarankan, sistem paket dalam penentuan Ketua MPR sebaiknya ditetapkan aklamasi atau dipilih kolektif. Paket ini bisa gabungan dari partai pemenang pemilu dan oposisi. “Saya kira perlu paket kolaboratif dari lima parpol yang memiliki perolehan suara teratas. Setidaknya, komposisi paket ini merepresentasikan mayoritas suara masyarakat, sekaligus menghilangkan kekhawatiran pemerintahan yang otoriter,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (30/7). Wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pengembalian fungsi MPR, diindikasikan sebagai pemicu parpol ngotot ingin menghunikan kursi Ketua MPR. Pengamat Tata Hukum Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti khawatir, amandemen UUD 1945 diprediksi jadi “bola liar” di tengah polarisasi yang masih tersisa di antara publik dan elite politik. Beberapa wacana seperti pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi, pengadaan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara

(GBHN), masukan Syariat Islam, dan agenda lainnya, lebih baik dibiarkan sampai kondisi sudah lebih sehat. Dari segi konten, pengembalian GBHN dinilai tak begitu penting karena tidak ada indikatornya, berbeda dengan UU Sistem Perencanaan Pembangunan. “UU Sistem Perencanaan Pembangunan saat ini memiliki indikator jangka menengah, panjang, keberhasilan, sampai evaluasi,” kata Bivitri. Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Bayu Dwi Anggoro menilai, tidak ada larangan bagi pemenang pileg atau yang sudah mendapat jabatan sebagai Ketua DPR untuk menjabat Ketua MPR. Meski demikian, Ketua MPR harus dipilih berdasarkan mayoritas suara terbanyak karena mewakili keterpilihan publik. “Selain itu, harus dapat dukungan

EKSPEKTASI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK TINGGI » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

Semarang

A4

24 - 33°C

mutlak atau minimal bisa mengondisikan partai-partai di MPR,” ujar dia. Terlepas dari itu, Ketua MPR harus memiliki ciri khas yaitu perwakilan parpol dan daerah, mengingat berfungsi memelihara kerukunan nasional. Selain itu mereka harus memiliki fungsi ideologis dan tidak mempunyai masalah pada masa lalu. “Terpenting harus mewakili elite politik dan tidak memiliki agenda politik atau ambisi pada Pemilu 2024,” kata Bayu. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, partainya belum mengajukan kader sebagai calon Ketua MPR. Kesepakatan bergabung dalam satu paket dengan partai mana juga masih dibahas. “Paket nanti bergantung bagaimana kesepakatan dibuat. Paling tidak kesepakatan internal Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berdasarkan arahan Pak Joko SISTEM KEUANGAN DIKLAIM STABIL »

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Widodo,” ujar dia. Partai NasDem sudah mempersiapkan satu kader perempuan yang diakui memiliki kapabilitas mumpuni untuk menjadi pimpinan MPR. Namun, menurut Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari, pengajuan sistem paket untuk pimpinan MPR masih dalam pembicaraan di internal KIK. Terkait amandemen UU 45 dan pengadaan kembali GBHN dinilai penting untuk dibahas seluruh pihak. Peneliti Formappi Lucius Karus berpendapat, rebutan kursi MPR bukan hal aneh karena parpol termotivasi dengan segala kemegahan di sana. “Siapa yang tidak mau, mempunyai kekuasaan dilengkapi beragam fasilitas dan kemegahan. Terlebih, tugas MPR juga terbatas,” katanya. Selain itu, program empat pilar masih jadi pasokan amunisi rutin untuk mewujud-

A5

Denpasar

kan kerja politik. Terlepas dari semua, antusiasme parpol dinilai tak luput dari jatah koalisi karena sistemnya masih menggunakan paket sehingga terbuka peluang bagi siapa pun yang menginginkan. Parpol koalisi oposisi di parlemen pun berpeluang menyodorkan kader sebagai calon Ketua MPR. “Harapan saya siapa pun yang terpilih sebagai Ketua MPR patut mengemban tanggung jawab besar.” Ditopang anggaran besar, semestinya MPR termotivasi tanpa meninggalkan pekerjaan rumah. Namun, faktanya justru cenderung terbalik. Menurut Karus, jika MPR saat ini serius menjalankan program kebangsaan, filosofi empat pilar bisa terjaga. Sesuai aturan, pemilihan Ketua MPR gunakan sistem paket dan musyawarah sehingga tak ada keharusan dari partai dengan perolehan suara tinggi. O SHERLYA PUSPITA SARI

JERMAN DIRAYU GABUNG MISI DI HORMUZ » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.