Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 3 JANUARI 2019 | Nomor 1638 Tahun VI

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

MAN CITY vs LIVERPOOL

JEJAK PRIORITAS TAHUN 2019

KETAKUTAN PEP GUARDIOLA

» A11

» B17

Subianto-Sandiaga Uno melaporkan LPSDK sebesar Rp 54 miliar. Jumlah itu meningkat jauh dari LADK yang hanya Rp 2 miliar. Peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Andrian Habibie berpendapat, dana kampanye yang tidak terlacak biasanya diberikan pihak ketiga secara pribadi ke peserta pemilu. Peserta pemilu berhak memiliki dana kampanye tak terbatas dengan syarat dari kemampuan sendiri. Berdasarkan pengalaman, peserta pemilu hanya melaporkan 30 persen dari total dana kampanye. “Dana kampanye diserahkan langsung kepada paslon atau parpol ketimbang didaftarkan sebagai ‘sumbangan pihak ketiga’ yang sah secara hukum. Ini yang sulit terlacak,” ujar dia. Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin berjanji mencermati LPSDK dalam tujuh hari ke depan. Ada tiga faktor yang akan diperhatikan Bawaslu secara berjenjang. Soal batasan jumlah sumbangan, menurut aturan, batasan perorangan Rp 2,5 miliar dan sumbangan perusahaan atau lembaga sebesar Rp 25 miliar. “Kemudian identitas penyumbang harus diperiksa terkait jumlahnya berapa, identitasnya siapa kemudian apakah syaratnya terpenuhi. Jika terdapat kekurangan dan keganjilan, kami akan sampaikan ke publik. Kami butuh waktu sepekan un-

KPU RI menerima LPSDK peserta Pemilu 2019. JAKARTA (HN) Transparansi menjadi hal yang sangat penting terkait dana kampanye peserta Pemilu 2019. Salah satu perkara yang patut diperhatikan adalah dana gelap yang tidak dilaporkan karena faktanya sulit dipantau. “Dana kampanye yang dilaporkan, sulit digunakan untuk politik uang karena dipantau. Yang perlu diperhatikan, dana gelap yang tidak dilaporkan,” kata analis politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Rabu (2/1). Dana kampanye yang sudah dilaporkan mudah dilacak karena berstatus dilaporkan ke KPU. Sedangkan transparansi selalu terkait dengan kejujuran peserta pesta demokrasi dalam melaporkan dana kampanye sesuai yang mereka terima. Menurut Ujang, data tim sukses kedua capres dan cawapres menunjukkan angka hampir sama di Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Hingga 1 Januari 2019, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencatatkan LPSDK sebesar Rp 55,9 miliar. Jumlah itu termasuk Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di kisaran Rp 11 miliar. Sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding (kedua kanan) didampingi Bendum Wahyu Sakti Trenggono (kanan) menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1).

tuk memastikan semua laporan ini,” katanya. Kemarin, KPU RI menerima LPSDK peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta. LPSDK digelar berjenjang sesuai tingkatan mulai dari kabupaten dan kota, provinsi, hingga nasional. LPSDK merupakan tahapan kedua pelaporan dana kampanye. Tahapan pertama LADK telah dilakukan KPU periode Agustus 2018. LPSDK merupakan pe-

laporan tahap kedua yang diikuti Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) setelah pemilu selesai. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, LPSDK hanya formalitas untuk melihat ketaatan peserta pemilu melaporkan dana kampanye. Yang harus menjadi perhatian dalam proses dana kampanye adalah LADK dan LPPDK. “Kalau ada yang tidak melaporkan (LPSDK), tidak ada

sanksi atau diskualifikasi. Kalau di laporan awal (LADK) peserta tidak menyerahkan tepat waktu, bisa didiskualifiasi. Lalu jika di LPPDK tidak melapor, bisa dikenai sanksi yaitu keterpilihannya bisa dibatalkan,” tutur dia. Menurut Arief, yang menjadi fokus pada LPSDK adalah nominal sumbangan pihak luar terutama peruntukan dan proses mengalirnya dana kampanye. O ARIF RAHMAN

TIM KAMPANYE PASLON CAPRES-CAWAPRES

SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILU 2019

01

TKN Joko Widodo-Maruf Amin

LADK: Rp 11,9 miliar | LPSDK: Rp 44 miliar

02

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

LADK: Rp 2 miliar | LPSDK: Rp 54 miliar

LADK Rp 1,3 miliar

LADK Rp 71,7 miliar

LADK Rp 102 miliar

LADK Rp 110 juta

LADK Rp 505 juta

LADK Rp 1 juta

LADK Rp 28,6 miliar

LADK Rp 12 miliar

LADK Rp 1 juta

LADK Rp 501 juta

LADK Rp 10,6 juta

LADK Rp 50 juta

LADK Rp 13 juta

LADK Rp 299,8 juta

LADK Rp 16,4 miliar

LADK Rp 37,2 juta

LPSDK Rp 17,7 miliar

LPSDK Rp 51 miliar

LPSDK Rp 11,2 miliar

LPSDK Rp 17,7 miliar

LPSDK Rp 74,9 miliar

LPSDK Rp 2,1 miliar

LPSDK Rp 2,8 juta

LPSDK Rp 33,6 miliar

LPSDK Rp 82,6 miliar

LPSDK Rp 12,4 miliar

LPSDK Rp 21,3 miliar

LPSDK Rp 53,5 miliar

LPSDK Rp 11,9 miliar

LPSDK Rp 33,2 miliar

LPSDK Rp 219,5 juta

LPSDK Rp 1,1 miliar Sumber: KPU RI

KETERANGAN: LADK: Laporan Awal Dana Kampanye | LPSDK : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

CEGAH MANIPULASI NILAI DALAM SNMPTN » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4

Semarang

TIGA RUTE BARU LION AIR GROUP DARI KERTAJATI » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

A5

Denpasar

PIDATO TAHUN BARU KAISAR JEPANG DISAMBUT HARU » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.