KAMIS, 3 JANUARI 2019 | Nomor 1638 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
MAN CITY vs LIVERPOOL
JEJAK PRIORITAS TAHUN 2019
KETAKUTAN PEP GUARDIOLA
» A11
» B17
Subianto-Sandiaga Uno melaporkan LPSDK sebesar Rp 54 miliar. Jumlah itu meningkat jauh dari LADK yang hanya Rp 2 miliar. Peneliti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Andrian Habibie berpendapat, dana kampanye yang tidak terlacak biasanya diberikan pihak ketiga secara pribadi ke peserta pemilu. Peserta pemilu berhak memiliki dana kampanye tak terbatas dengan syarat dari kemampuan sendiri. Berdasarkan pengalaman, peserta pemilu hanya melaporkan 30 persen dari total dana kampanye. “Dana kampanye diserahkan langsung kepada paslon atau parpol ketimbang didaftarkan sebagai ‘sumbangan pihak ketiga’ yang sah secara hukum. Ini yang sulit terlacak,” ujar dia. Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin berjanji mencermati LPSDK dalam tujuh hari ke depan. Ada tiga faktor yang akan diperhatikan Bawaslu secara berjenjang. Soal batasan jumlah sumbangan, menurut aturan, batasan perorangan Rp 2,5 miliar dan sumbangan perusahaan atau lembaga sebesar Rp 25 miliar. “Kemudian identitas penyumbang harus diperiksa terkait jumlahnya berapa, identitasnya siapa kemudian apakah syaratnya terpenuhi. Jika terdapat kekurangan dan keganjilan, kami akan sampaikan ke publik. Kami butuh waktu sepekan un-
KPU RI menerima LPSDK peserta Pemilu 2019. JAKARTA (HN) Transparansi menjadi hal yang sangat penting terkait dana kampanye peserta Pemilu 2019. Salah satu perkara yang patut diperhatikan adalah dana gelap yang tidak dilaporkan karena faktanya sulit dipantau. “Dana kampanye yang dilaporkan, sulit digunakan untuk politik uang karena dipantau. Yang perlu diperhatikan, dana gelap yang tidak dilaporkan,” kata analis politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Rabu (2/1). Dana kampanye yang sudah dilaporkan mudah dilacak karena berstatus dilaporkan ke KPU. Sedangkan transparansi selalu terkait dengan kejujuran peserta pesta demokrasi dalam melaporkan dana kampanye sesuai yang mereka terima. Menurut Ujang, data tim sukses kedua capres dan cawapres menunjukkan angka hampir sama di Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Hingga 1 Januari 2019, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencatatkan LPSDK sebesar Rp 55,9 miliar. Jumlah itu termasuk Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di kisaran Rp 11 miliar. Sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding (kedua kanan) didampingi Bendum Wahyu Sakti Trenggono (kanan) menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1).
tuk memastikan semua laporan ini,” katanya. Kemarin, KPU RI menerima LPSDK peserta Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta. LPSDK digelar berjenjang sesuai tingkatan mulai dari kabupaten dan kota, provinsi, hingga nasional. LPSDK merupakan tahapan kedua pelaporan dana kampanye. Tahapan pertama LADK telah dilakukan KPU periode Agustus 2018. LPSDK merupakan pe-
laporan tahap kedua yang diikuti Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) setelah pemilu selesai. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, LPSDK hanya formalitas untuk melihat ketaatan peserta pemilu melaporkan dana kampanye. Yang harus menjadi perhatian dalam proses dana kampanye adalah LADK dan LPPDK. “Kalau ada yang tidak melaporkan (LPSDK), tidak ada
sanksi atau diskualifikasi. Kalau di laporan awal (LADK) peserta tidak menyerahkan tepat waktu, bisa didiskualifiasi. Lalu jika di LPPDK tidak melapor, bisa dikenai sanksi yaitu keterpilihannya bisa dibatalkan,” tutur dia. Menurut Arief, yang menjadi fokus pada LPSDK adalah nominal sumbangan pihak luar terutama peruntukan dan proses mengalirnya dana kampanye. O ARIF RAHMAN
TIM KAMPANYE PASLON CAPRES-CAWAPRES
SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU 2019
01
TKN Joko Widodo-Maruf Amin
LADK: Rp 11,9 miliar | LPSDK: Rp 44 miliar
02
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
LADK: Rp 2 miliar | LPSDK: Rp 54 miliar
LADK Rp 1,3 miliar
LADK Rp 71,7 miliar
LADK Rp 102 miliar
LADK Rp 110 juta
LADK Rp 505 juta
LADK Rp 1 juta
LADK Rp 28,6 miliar
LADK Rp 12 miliar
LADK Rp 1 juta
LADK Rp 501 juta
LADK Rp 10,6 juta
LADK Rp 50 juta
LADK Rp 13 juta
LADK Rp 299,8 juta
LADK Rp 16,4 miliar
LADK Rp 37,2 juta
LPSDK Rp 17,7 miliar
LPSDK Rp 51 miliar
LPSDK Rp 11,2 miliar
LPSDK Rp 17,7 miliar
LPSDK Rp 74,9 miliar
LPSDK Rp 2,1 miliar
LPSDK Rp 2,8 juta
LPSDK Rp 33,6 miliar
LPSDK Rp 82,6 miliar
LPSDK Rp 12,4 miliar
LPSDK Rp 21,3 miliar
LPSDK Rp 53,5 miliar
LPSDK Rp 11,9 miliar
LPSDK Rp 33,2 miliar
LPSDK Rp 219,5 juta
LPSDK Rp 1,1 miliar Sumber: KPU RI
KETERANGAN: LADK: Laporan Awal Dana Kampanye | LPSDK : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
CEGAH MANIPULASI NILAI DALAM SNMPTN » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4
Semarang
TIGA RUTE BARU LION AIR GROUP DARI KERTAJATI » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A5
Denpasar
PIDATO TAHUN BARU KAISAR JEPANG DISAMBUT HARU » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG