JUMAT, 3 MEI 2019 | Nomor 1736 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
TOTTENHAM 0-1 AJAX
KOTA MANIS TENANG DAN BERSAHAJA
600 GOL MESSI
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
JAKARTA (HN) P e m e r i n t a h pusat dinilai perlu mengawasi pemanfaatan anggaran pendidikan di level daerah. Langkah ini bagian upaya memastikan dana yang digelontorkan dari pusat untuk pemerintah daerah (pemda) dimanfaatkan maksimal untuk memajukan sektor pendidikan. “Karena seharusnya tetap bisa diawasi walaupun sudah ada otonomi daerah,” kata Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (2/5). Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran pendidikan tahun 2019 yang dikucurkan dari APBN mencapai Rp 492,5 triliun. Dari jumlah ini, Rp 308,4 triliun ditransfer ke daerah. Anggaran untuk pusat hanya Rp 163,1 triliun Satriwan menjelaskan, pemerintah pusat sepatutnya tidak lepas tangan. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak bisa dijadikan dasar pusat tak melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan di daerah. Menurut Satriwan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama sesuai Pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “UUNomor23Tahun2014sama sekali tidak selaras baik dengan UUD 1945 maupun regulasi pendidikan nasional,” ujarnya. Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, dia menyebut, 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Menurut Indra, sistem dana alokasi khusus yang telah kadaluwarsa tidak ditopang kesadaran pemerintah tentang kebutuhan peralatan pendidikan. “Pemerintah dapat meniru
ANTARA | SENO
Pengawasan tetap bisa dilakukan meski sudah berjalan sistem otonomi daerah.
Sejumlah siswi memainkan musik lesung dalam festival ronjengan di SMKN 1 Panji, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (2/5). Festival ronjengan mengangkat tema “Wanita Milenial yang Berbudaya”, di ikuti siswi SMKN 1 Panji, Dharma Wanita, dan masyarakat untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional.
negara-negara lain yang setiap tahun selalu menyelenggarakan pameran peralatan pendidikan termuktahir sehingga, Indonesia bisa melengkapi sarana dan prasarana lembaga pendidikan dengan standar Internasional,” katanya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, tanggung jawab pendidikan saat ini berada di tangan pemerintah pusat dan daerah. Dia menjelaskan, pembagian peran ini merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Sektor pendidikan juga merupakan urusan pemerintahan konkuren,” katanya. Namun, Muhadjir meyakini kementerian yang dipimpinnya
PENYERAHAN LPPDK TEPAT WAKTU » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A3
Semarang
ANGGARAN PENDIDIKAN ALOKASI TAHUN 2019: Rp 492,5 triliun ANGGARAN UNTUK PEMERINTAH PUSAT: Rp 163,1 triliun
ANGGARAN UNTUK TRANSFER KE DAERAH: Rp 308,4 triliun
ANGGARAN PEMBIAYAAN: Rp 21 triliun TARGET PROGRAM INDONESIA BANTUAN OPERASIONAL PINTAR: SEKOLAH: 20,1 juta jiwa 57 juta jiwa PEMBANGUNAN/ REHAB SEKOLAH/ RUANG KELAS: 56,1 ribu
BEASISWA BIDIKMISI:
471,8 ribu mahasiswa Sumber: Kemenkeu
akan berupaya maksimal memajukan pendidikan di Tanah Air. Namun, dia memahami, BATIK AIR LAYANI JAKARTA-LUWUK »
24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
faktor anggaran sangat memengaruhi dan mampu memberikan dampak signifikan “Anggaran dikelola oleh Kemendikbud,sebagai leading sector pendidikan hanya sekitar 7 persen lebih,” ujarnya. Muhadjir menambahkan, Kemendikbud juga berupaya mempercepat pemerataan pendidikan. “Saat ini, kami (Kemendikbud) masih mengejar untuk tingkatkan angka partisipasi sekolah,” tutur Muhadjir. Muhadjir mengungkapkan, tingkat harapan sekolah saat ini mencapai 18,81 persen dari jumlah populasi penduduk di Indonesia. Jumlah ini masih jauh dari kata maksimal. “Kami ingin kejar di wilayah terkenal dengan status tertinggal,
A5
Denpasar
terdepan, dan terluar (3T). Kami butuhkan SDM berlipat. Karena capital audit rasio lebih tinggi dibanding kasus sebelumnya.” Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah menyatakan, banyak faktor yang membuat pemerataan pendidikan dan angka partisipasi anak usia sekolah belum maksimal. Faktor ini tidak sekadar terkait sarana dan prasarana serta faktor ekonomi. “Faktor kurikulum sekolah yang kurang tepat juga menjadi salah satu pemicunya,” katanya. Ledia menegaskan, sinergi kuat antarlembaga pemerintah dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pemerataan pendidikan. O RIDSHA VIMANDA | CHOIRUN IMAN
MADURO SIAP PERANG » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG