JUMAT, 4 JANUARI 2019 | Nomor 1639 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
SEMANIS SENJA DI HUNGARIA
SOLSKJAER MENOLAK PERGI
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Jika ada kejanggalan sumbangan dana kampanye, lembaga pengawas pemilu itu minta PPATK telusuri.
Tampilan Patung Presiden Ke-3 Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie memegang pesawat dan mengenakan Takowa (pakaian adat Gorontalo) berdiri di Isimu, Kabupaten Gorontalo, Kamis (3/1). Dibangun oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, patung dari perunggu ini berada tepat di depan Bandara Djalaluddin Gorontalo.
ANTARA | ADIWINATA SOLIHIN
JAKARTA (HN) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan mengakurasi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari jajaran di daerah. Lembaga penyelenggara pemilu telah menerima hardcopy LPSDK dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis, (3/1), terdiri atas 16 parpol peserta serta dua pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2019. Menyangkut pemeriksaan, Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu Pusat masih mengumpulkan data-data dari Bawaslu daerah untuk direkap kemudian diperiksa. Jika ditemukan kejanggalan LPSDK, Bawaslu akan meminta PPATK untuk menelusuri. “Dalam beberapa hari ke depan Bawaslu RI sudah bisa merekap data-data dari daerah, kemudian melakukan pemeriksaan. Kami akan cek dan ricek terlebih dahulu. Jika ada yang ganjil, kami minta PPATK periksa,” katanya di Jakarta, Kamis (3/1). Sedikitnya, dua hal pokok yang akan diperiksa Bawaslu yakni menyangkut kepatuhan peserta pemilu dalam menyumbang sebagaimana tercantum pada Pasal 327 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam aturan itu disebutkan, sumbangan dana kampanye maksimal perorangan Rp 2,5 miliar, sementara sumbangan dana dari kelompok (perusahaan) Rp 25 miliar. Selain itu, terkait identitas pemberi sumbangan yang harus
PATUNG BJ HABIBIE
Transparansi KPU diperlukan untuk menampilkan dokumen sumbangan dana kampanye peserta pemilu. SIGIT PAMUNGKAS
PENELITI NETGRIT
jelas dan seksama. Data tim sukses kedua capres dan cawapres menunjukkan angka hampir sama di LPSDK. Hingga 1 Januari 2019, Tim Kampanye Nasional
GURU HONORER HARAP KEBERPIHAKAN PEMERINTAH » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A4
24 - 33°C
(TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencatatkan LPSDK sebesar Rp 55,9 miliar. Jumlah itu termasuk Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di kisaran Rp 11 miliar. Sedangkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan LPSDK sebesar Rp 54 miliar. Jumlah itu meningkat jauh dari LADK yang hanya Rp 2 miliar. Peneliti Netgrit Sigit Pamungkas tak menutup kemungkinan, ada dana titipan dari pihak tertentu kepada peserta pemilu. Guna mendeteksi hal itu, Bawaslu harus mencatat harta kekayaan paslon. Berdasarkan pengalaman, proses penambahan dan pengurangan kekayaan bisa dilihat setelah Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) diberikan. Artinya, setelah semua tahapan usai. Menurut Sigit, terlalu dini jika
JUMLAH PENUMPANG PESAWAT TURUN » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
melakukan deteksi (dana titipan) karena proses kampanye masih empat bulan ke depan. Terpenting, transparansi KPU diperlukan untuk menampilkan dokumen sumbangan dana kampanye peserta pemilu. “Bawaslu juga harus mencermati semua laporan dari awal,” ujar Sigit. Laporan dana kampanye yang berkonsekuensi hukum adalah LADK dan LPPDK. Di situ peserta bisa didiskualifikasi jika tak patuh aturan. Menurut Sigit, jika LPSDK diberikan, sebelumnya sudah ada LADK. Pertanyaannya, apakah semua daerah di kabupaten dan provinsi sudah menyetorkan LADK dan LPSDK? “Ini harus jelas karena diskualifikasi harus KPU RI yang berikan, bukan KPUD.” KPU RI, Rabu (2/1), menerima LPSDK peserta pemilu. LPSDK digelar berjenjang sesuai ting-
A5
Denpasar
katan mulai dari kabupaten dan kota, provinsi, hingga nasional. LPSDK tahapan kedua pelaporan dana kampanye. Tahapan pertama LADK dilakukan KPU Agustus 2018. LPSDK merupakan pelaporan tahap kedua yang diikuti LPPDK setelah pemilu selesai. Ketua KPU RI Arief Budiman mengaskan, lembaganya transparan dalam proses laporan dana kampanye. Menurut dia, yang menjadi fokus pada LPSDK adalah nominal sumbangan pihak luar terutama per untukan dan proses mengalirnya dana kampanye. Sesuai aturan, ada tiga sumber dana kampanye yaitu paslon, parpol atau parpol pengusung atau calon, serta pihak lain yang sah menurut hukum. “Kami akan umumkan dalam waktu dekat,” kata Arief. O ARIF RAHMAN
PELUANG PEMAKZULAN DONALD TRUMP TERBUKA » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG