SELASA, 9 APRIL 2019 | Nomor 1717 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
TOTTENHAM vs MAN CITY
FOTOGRAFI MAINAN MINI
SUGESTI POCHETTINO
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
BANDARA TJILIK RIWUT
ANTARA | PUSPA PERWITASARI
Pemandangan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), saat peresmian terminal baru oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin (8/4). Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, perluasan terminal bandara ini berdampak pada peningkatan jumlah penumpang dari selama ini 1 juta menjadi sekitar 3 juta orang dalam dua tahun ke depan. Pada Kamis (28/3), Wings Air menjadi maskapai pertama yang beroperasi di terminal baru Bandara Tjilik Riwut ini.
Bawaslu fokus berkampanye tolak politik uang menyongsong Pemilu Serentak 17 April 2019. JAKARTA (HN) Praktik politik uang terus ditemukan dan diprediksi bakal marak jelang Pemilu Serentak 17 April 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) mengajak publik berpartisipasi mengawasi pergerakan tim sukses (timses) maupun peserta dalam memobilisasi massa di lapangan. Berdasar data Polri, sedikitnya terdapat 31 kasus politik uang. Modusnya, mayoritas konvensional dan ada juga yang terbilang baru. Menurut Anggota Bawaslu RI Afifuddin, menjaga pesta demokrasi bersih dari praktik politik uang merupakan tugas bersama, terutama saat masa tenang yang berpotensi terdapat pelanggaran pemilu. Bawaslu akan fokus berkampanye soal tolak politik uang. “Masa tenang berpotensi terdapat politik uang, penggalangan, dan lain sebagainya yang dilakukan para timses maupun para peserta demi mendapat dukungan yang maksimal,”
katanya di Jakarta, Senin (8/4). Menurut Afifuddin, apel pengawasan antipolitik uang akan dilaksanakan serentak di 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan pusat di Jakarta pada 12 April 2019. Satu kasus yang ditemukan PPATK dan kini tengah didalami yakni politik uang dengan modus pemberian asuransi kecelakaan. Terkait data temuan politik uang, Afifuddin tidak bersedia mengurai, kecuali demi kepentingan penyidikan. “PPATK bersifat confidential, sehingga kami tidak bisa membuka data laporan. Kami hanya dapat memberitahukan saat ini ada jajaran yang sedang berkoordinasi dengan PPATK untuk membahas kasus ini lebih lanjut,” ujar Afifuddin. Menyangkut pelanggaran administrasi pemilu, sepenuhnya menjadi ranah Bawaslu, sementara terkait kasus tindak pidana melibatkan kejaksaan dan kepolisian. Saat ini, sebagian kasus pidana sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) dari sisi putusan pidana. Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mem-
BENAHI MUTU AUDITOR KAMPUS » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4
Semarang
benarkan kasus tersebut masih proses pembahasan lebih lanjut di tingkat Bawaslu. “Pembedahan kasus tersebut baru selesai dalam tahapan rapat tim teknis dan belum mengetahui bagaimana hasil terkait putusan. Kami masih menunggu. Untuk data jumlah pelanggaran, saya tidak dapat berikan,” kata Kiagus kepada HARIAN NASIONAL. Temuan politik uang itu diduga dilakukan satu caleg. Kendati laporan temuan ini sudah diberikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti, PPATK tak membuka identitas caleg yang dimaksud, termasuk dari parpol dan dapil mana, lantaran masih dalam proses penyidikan. Sepanjang masa Pemilu 2019, temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran oleh peserta pemilu. Rician: 4.759 pelanggaran administrasi. 107 pelanggaran kode etik. 656 pelanggaran hukum lainnya. 105 pelanggaran masih dalam proses. 474 kategori terbukti bukan merupakan pelanggaran.
6.649
Yogyakarta
DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
laporan terkait dugaan tindak pidana pemilu. Rincian: 132 laporan dinyatakan tindak pidana pemilu. 31 kasus politik uang dengan modus konvensional. (Jaktim, Jakpus dan beberapa wilayah di bagian Indoensia Barat, serta Timur).
554
TUJUH TOL LAUT DISWASTANISASI » 24 - 33°C
PPATK baru menemukan satu caleg yang diduga melakukan politik uang. Pelacakannya pun terkendala. Diduga para caleg sudah menyiapkan dana kampanye dari dua sampai tiga tahun sebelum 2019, sehingga kemungkinan untuk ditemukan potensi pelanggaran pencucian uang dalam pemilu pada saat ini cukup sulit. Namun, PPATK tetap berupaya menelusuri jika memang ada dugaan pencucian uang, termasuk potensi dana asing yang ditengarai untuk menopang biaya kampanye Pemilu 2019. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan, lembaganya berkomitmen melawan bersama praktik politik uang
23-32°C
Surabaya
26-35°C
MODUS Para pemilih diberikan uang agar mencoblos salah satu calon. Memberikan uang langsung (secara cash). Diiming-imingi pemberian asuransi kecelakaan. Sumber: Bawaslu | Polri | PPATK
A5
Denpasar
karena termasuk perilaku antidemokrasi. Namun, secara kelembagaan, ujung tombak tetap berada di Bawaslu yang berwewenang. KPU juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam memerangi politik uang. “Ini merupakan awal dari praktik korupsi yang harus dilawan. Bahkan, senada dengan slogan KPU, yaitu Pemilih Berdaulat Negara Kuat. Slogan itu memiliki makna, kemerdekaan dalam hak politik. Pemilih dapat menentukan pilihan tanpa terpengaruhi oleh politik uang, SARA, dan hoaks,” ujar Wahyu. Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Nico Afinta menyebut, sejauh ini tindak pidana pemilu yang masuk ke Korps Bhayangkara sekitar 554 laporan. Dari jumlah tersebut, 31 di antaranya menyangkut kasus politik uang. Saat ini, prosesnya sudah sampai pihak kejaksaan dan menunggu sidang. Modus politik uang yang ditemukan mayoritas memberikan langsung. O SHERLYA PUSPITA SARI | MUHAMMAD CHAERUL HAKIM (RM)
BANJIR DARAH BAYANGI LIBYA » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG