Harian Nasional by Harian Nasional

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

PESONA DESA DI NUSANTARA

EKONOMI MENDATANG PENUH TANTANGAN

» 11

» 14

Semangat Akselerasi di Tahun Kerja PEMBINAAN JALAN TERUS »

BERHARAP PADA E-REKAP »

iuh politik sepanjang 2019 sudah terlewati. Pemilu Serentak berakhir dengan mufakat. Pos-pos di kementerian/ lembaga, termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, juga sudah terisi. Menjejak 2020, agenda politik sekadar menyisakan pemilihan kepala daerah. Menempatkan 270 daerah sebagai peserta. Kini, sudah waktunya kita berlari, tanpa perlu lagi wait and see, untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada laporan Edisi Khusus Akhir Tahun 2019, HARIAN NASIONAL fokus pada urgensi akselerasi demi merealisasikan target di berbagai bidang. Di sektor olahraga, ada Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di Papua.

MENAKLUKKAN HAMBATAN RISET KESEHATAN »

HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Pelaksanaannya dimulai sedari September, bulan yang sama dengan Pilkada Serentak 2020. Persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-21 pada 2021 juga tak boleh setengah hati. Di sektor kesehatan, Indonesia sedang berusaha mandiri dalam urusan produksi obat. Usaha serupa dikumandangkan pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Ada banyak caranya. Salah satunya lewat pengembangan desa wisata. Terpenting, pemangku kepentingan harus mampu menjaga ritme ketika berlari. Masyarakat bisa mendukung dan memberikan semangat agar ritme tetap terjaga. Yang jelas, seluruh usaha itu bermuara pada satu tujuan: kesejahteraan masyarakat. O

KRISIS TAK BERDAMPAK SERIUS BAGI PEKERJA »

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

PEMBINAAN JALAN TERUS Masyarakat Menunggu Prestasi Sepak Bola Indonesia

antangan besar dihadapi PSSI dalam memajukan sepak bola Indonesia. Federasi pimpinan Mochamad Iriawan ini mendapat mandat khusus dari Presiden RI Joko Widodo untuk mendongkrak prestasi. PSSI telah menetapkan lima target jangka panjang. Salah satunya menjadi juara Asia Tenggara pada 2021. Indonesia juga berkesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. PSSI langsung bergerak, seperti melanjutkan pembinaan usia muda, mulai dari usia 1618 tahun. Federasi juga bekerja sama dengan Super Soccer TV memberangkatkan tim Garuda Select ke Birmingham, Inggris. Pemain-pemain jebolan Timnas U-19 ini dipersiapkan menuju Piala Dunia U-20. PSSI juga menyiapkan 12 agenda uji coba, tahun depan. Beberapa di antaranya menghadapi kekuatan sepak bola Asia macam Iran, Arab Saudi, hingga Uzbekistan. “Semuanya untuk percepatan sepak bola nasional, termasuk pembenahan organisasi,” kata Wakil Ketua PSSI Cucu Soemantri ketika berbincang dengan HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu. “Program (pembinaan) tidak akan terputus, baik jangka pendek, sedang, dan panjang.” Menurut Cucu, PSSI juga bergerak cepat menyiapkan sarana dan prasarana penunjang percepatan sepak bola nasional. Rencananya dibangun tempat pemusatan latihan untuk tim nasional di Cikidang, Sukabumi. Pembangunan dilakukan di tanah seluas 8 hektare yang dihibahkan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Pieter Tanuri. Cucu menambahkan, PSSI akan menentukan pelatih Timnas Senior Indonesia dan Timnas U-20 untuk Piala Dunia U-20 pada 2021. “Kami baru sebulan (bekerja), butuh proses dan bertahap, sesuai tahapan masingmasing program. Ada progres yang terjadi dari setiap tahapan,” ujarnya. Cucu menyatakan PSSI terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga sesuai amanah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Persepakbolaan Nasional. Koordinasi diawali dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Presiden Joko Widodo (kanan) mempersilakan Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawan (kedua kiri) dan rombongan sebelum pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/12). Presiden meminta PSSI untuk membenahi kompetisi guna menciptakan tim nasional yang andal. ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY

JANJI-JANJII IWAN BULE E JANGKA PENDEK Menyukseskan penyelenggaraan dan prestasi di Piala Dunia U-20 tahun 2021

JANGKA PANJANG Indonesia ditarget juara Asia Tenggara tahun 2021 Indonesia ditargetkan juara Asia tahun 2022 Indonesia ditarget lolos ke Piala Dunia 2026 Membenahi kompetisi dan membangun infrastruktur khususnya lapangan latihan Menyiapkan 30 hektare lahan di kawasan Jabodetabek untuk dijadikan satu kawasan yang didalamnya kantor PSSI, stadion berkapasitas 20 ribu penonton, 4 lapangan latihan, dan fasilitas sport science

POIN-POIN INPRES NO 3 TENTANG PERCEPATAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL

Permintaan percepatan sepak bola nasional diutarakan Presiden sesuai Inpres. Maka kami juga meminta kerja sama tambahan, seperti dengan Menteri Pariwisata, karena berkaitan dengan reservasi yang akan dipersiapkan seperti infrastruktur bola, kemudian juga Menteri Ketenagakerjaan dan lainnya. MOCHAMAD IRIAWAN KETUA UMUM PSSI

Pengembangan bakat Peningkatan jumlah wasit dan pelatih sepak bola berkopetensi Pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan Pembenahan sistem dan tata kelola sepak bola Penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola di seluruh Indonesia sesuai standar internasional dan training center sepak bola Mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepak bola nasional

AG E N DA TIMNAS INDONESIA Piala Asia U-19 2020 Uzbekistan Piala Asia U-16 2020 Bahrain Piala Asia Futsal 2020 Ashgabat Kualiﬁkasi Piala Dunia 2022 Qatar Piala AFF 2020 Indonesia SEA Games 2021 Vietnam Piala Dunia U-20 2021 Indonesia

“Pak Menpora (Zainudin Amali) akan membuat semacam keputusan untuk orang-orang yang sudah kami tunjuk di tim kelompok kerja (pokja) persiapan Piala Dunia U-20,” ujar Cucu. Cucu menilai, keputusan Menpora penting karena berkaitan anggaran untuk mempersiapkan Piala Dunia U-20 pada 2021. ”Tim pokja ini kami sudah tunjuk dari luar organisasi, tapi leader tetap di federasi,” ujarnya. PSSI bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas percepatan sepak bola nasional, Senin (16/12). Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan, federasi diperintahkan segera menjalankan Inpres Nomor 3. “Permintaan percepatan sepak bola nasional diutarakan Presiden sesuai Inpres. Maka kami juga meminta kerja sama tambahan, seperti dengan Menteri Pariwisata, karena berkaitan dengan reservasi yang akan dipersiapkan seperti infrastruktur bola, kemudian juga Menteri Ketenagakerjaan dan lainnya,” ujar Iwan Bule, Mochammad Iriawan karib disapa. Presiden Joko Widodo mengingatkan PSSI, masyarakat menunggu prestasi sepak bola Indonesia. Karena itu federasi pimpinan Mochamad Iriawan

dituntut serius membenahi dan berani melakukan perubahan. Salah satu yang harus diperbaiki adalah sistem kompetisi di Tanah Air. “Jadi harus betul-betul berbenah, harus berani berubah,” kata Presiden seperti dikutip Antara. “Perbaiki kompetisi, karena dari situ akan muncul bibit yang baik dan pentingnya pembinaan dari sejak usia dini.” Joko Widodo juga mengajak pengurus PSSI menatap ke depan. Indonesia harus bergerak cepat dalam persiapan menggelar Piala Dunia U-20 pada 2021. Ia ingin timnas bisa berprestasi di depan pendukung sendiri. Kesuksesan itu nantinya menjadi bekal Indonesia menggelar Piala Dunia 2034. FIFA mendukung negara-negara ASEAN maju bersama mengikuti bidding turnamen tersebut. Selain Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam juga berkomitmen menjadi tuan rumah. “Kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2021, betul-betul saya minta semua dipersiapkan,” tegas Presiden. “Saya minta segala sesuatu disiapkan mulai dari promosi acara, melihat lagi transportasi, akomodasi, stadion, karena ini event yang tidak mudah didapatkan.” z RIDSHA VIMANDA NASUTION

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

JALAN PANJANG PENERAPAN VAR Indonesia ditargetkan dapat memanfaatkan VAR akhir 2020.

DOKUMENTASI. PSSI

SSI mendapat mandat melakukan percepatan sepak bola nasional. Selain perekrutan tim nasional berbasis kajian ilmiah, PSSI harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kompetisi. PSSI perlu menggunakan Video Asisten Wasit (VAR) untuk membantu kualitas pertandingan. Dengan demikian, risiko kericuhan dan kekacauan bisa diminimalkan. Namun, PSSI dihadapkan tantangan cukup berat untuk menerapkan VAR. Selain membutuhkan sarana dan prasarana teknologi mumpuni, penyiapan SDM wasit terlatih juga mendesak. Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Soemantri menilai, pengadaan teknologi VAR tidak sulit. Namun, hal terpenting adalah bagaimana wasit di Tanah Air dapat mengimplementasikannya. “Karena itu pelatihan wasit menjadi hal krusial. Kami fokus hal itu terlebih dulu. Tahun depan 2020, pelatihan dimulai selama sembilan bulan atas persetujuan FIFA,” ujar Cucu kepada HARIAN NASIONAL, beberapa hari lalu. Selain memfasilitasi pelatihan wasit, PSSI juga perlu menyiapkan infrastruktur stadion untuk penerapan VAR. Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria menyatakan, PSSI menggandeng pemerintah daerah untuk mendukung teknologi VAR. Sementara penyediaan teknologi sudah dikoordinasikan dengan FIFA. “Sesuai dengan pertemuan International Football Association Board (IFAB), sudah diarahkan bahwa perusahaan teknologi sebagai penyedia itu dipilih FIFA. Jadi perusahaan teknologi ini bukan dalam negeri,” tutur Tisha. Pada akhir November lalu,

Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria (kiri) bersalaman dengan Direktur Teknik International Football Association Board (IFAB) David Elleray usai pertemuan di Jakarta, Kamis (28/11). Pertemuan membahas implementasi VAR di Indonesia yang ditargetkan terwujud akhir 2020.

PSSI bertemu Direktur Teknik IFAB David Elleray membahas implementasi VAR. Dalam kesempatan tersebut, Elleray menuturkan, PSSI harus melewati enam tahapan. IFAB merupakan badan yang memiliki otoritas penerapan VAR. Elleray menegaskan, Indonesia baru masuk tahap pertama, yaitu perencanaan. Sementara persiapan dan pelatihan wasit diperkirakan mulai Februari 2020. Proses berlangsung selama sembilan bulan. “Jadi persetujuan baru diberikan pada akhir 2020. Setelah itu, IFAB dan FIFA akan terus memonitor selama dua tahun, bagaimana pengimplementasian VAR. Kami optimistis PSSI bisa mengimplementasikan VAR pada 2021,” katanya.

VIDEO ASISTEN WASIT (VAR) DALAM SEPAK BOLA VAR membantu wasit mengambil keputusan dalam hal: Gol

Wasit memutuskan untuk mengkaji ulang keputusan atau insiden

Penalti

Kartu Merah

VAR mengkaji insiden melalui rekaman ulang

Mengidentiﬁkasi Pemain Melanggar

VAR mengonﬁrmasi kebenaran dari keputusan wasit

Sumber: FIFA

Elleray menjelaskan, PSSI juga harus melakukan sejumlah persiapan, seperti pengadaan teknologi, bagian edukasi, pengaturan proyek, keuang-

an, tahapan komunikasi, bagian monitoring, hingga kesiapan dukungan infrastruktur. “Banyak orang melihat VAR sangat sederhana. Mungkin

TAHAPAN PENERAPAN

VAR

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6

: : : : : :

Perencanaan Persiapan Persiapan dan Pelatihan Wasit Persetujuan Uji Coba Penerapan VAR Penerapan VAR dan Monitoring

(orang-orang berpikiran) butuh sebuah replay, ada orang yang menggunakan monitor video, pegang telepon genggam, dan berkomunikasi dengan wasit. Namun, sebetulnya lebih rumit daripada itu,” ujar Elleray. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2021. Teknologi VAR tentu digunakan pada turnamen tersebut. z RIDSHA VIMANDA NASUTION

Pendekatan Saintifik Perlu Dimasifkan PEMBENTUKAN tim nasional sepak bola yang baik menjadi salah satu kunci meraih prestasi. Karena itu, PSSI dinilai perlu mempertimbangkan pendekatan saintifik, sehingga pemain dipanggil menjalani pelatihan yang diukur secara ilmiah. Spesialis Kedokteran dari Eminence Sports Medicine and Human Performance Centre, Andi Kurniawan menjelaskan, uji ilmiah bersifat multidisiplin. Pendataan bisa menyoal rekap gizi, psikologis, hingga kesehatan pemain.

Uji ilmiah juga dapat mencakup tes genetik yang diterapkan di banyak negara. Andi mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menguji kecocokan seorang atlet terhadap cabang olahraga (cabor). “Uji ilmiah penting dilakukan untuk timnas sepak bola karena tes bersifat multidisiplin,” kata Andi kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (18/12). “Saya melihat pengujian ilmiah belum sepenuhnya dilakukan di Indonesia. Untuk

sepak bola, khusus pembinaan usia muda yang sudah terlihat melakukan pendekatan itu. Namun, ketika terjun ke profesional atau klub, belum sepenuhnya.” Menurut Andi, hanya satu atau dua klub besar di Liga Indonesia yang menerapkan pendekatan ilmiah dalam merekrut pemain. Ia berharap PSSI mendorong semua klub melakukannya demi tercipta kompetisi berkualitas. Andi menilai, pendekatan ilmiah berkaitan dengan sports

science. Jika dilakukan secara masif, PSSI bisa memiliki program pencegahan cedera pemain. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) untuk menerapkannya. “Orang-orang kita juga sudah hebat. Kita bisa bikin uji ilmiah untuk masing-masing bidang seperti apa. Jangan terlalu muluk untuk membayar konsultan luar negeri, padahal hal simpel dari kecil dapat berdampak besar,” tutur Andi. Hujan Lebat

Hujan Sedang

Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Soemantri menyatakan, PSSI terus berbenah terkait pembinaan pemain dan peningkatan level kompetisi. Ia percaya kedua hal ini saling berkaitan terhadap pembentukan timnas. “Intinya kami terus melengkapi apa yang kurang dari pembinaan dan lain-lainnya. Kami juga ingin memastikan perekrutan pemain timnas tidak berdasarkan penilaian subjektivitas, apalagi titipan,” tegas Cucu. Hujan Ringan

z RIDSHA VIMANDA NASUTION Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

INDONESIA BEKERJA

BERLARI DEMI PRESTASI

PELATIH

Sudah saatnya Indonesia memiliki soccer camp yang layak, agar timnas pada saat TC tidak pindah-pindah lapangan. Harapan saya rencana pembangunan soccer camp bukan hanya janji.

Suatu hal yang ditunggutunggu dan akan menopang kelancaran TC timnas ke depan. Hubungan PSSI dengan pemerintah sangat baik sekali, tentu soccer camp akan terealisasi.

PEMAIN

Saya kira bagus dengan adanya pembangunan soccer camp ini. Bisa menjadi awal kemajuan sepak bola Inndonesia. Soal lokasinya di dataran tinggi, saya kira tidak ada masalah. Justru itu bagus untuk kita menaikkan kondisi fisik, karena cuaca di sana pasti agak sedikit lembap.

DOK. RIBADI

Menurut saya sangat bagus jika ada yang mendukung infrastruktur sepak bola kita. Karena memang selama ini kita masih kurang di situ, dan fasilitas tersebut sangat penting. Dengan itu, mudahmudahan ke depan bisa buat tim nasional kita lebih berprestasi.

DOK. RIBADI

Kalau memang itu benar terwujud sangat bagus untuk pemusatan latihan timnas. Karena sudah ada tempat TC yang pasti dan tidak berpindah-pindah. Soal Sukabumi atau Bali, bagus dua-duanya asal banyak lapangan untuk berlatih, tidak hanya dua lapangan tapi empat kalau bisa.

DOK. RIBADI

Jangan Sebatas Wacana Langkah PSSI di bawah kendali Mochamad Iriawan membuat terobosan untuk kemajuan sepak bola Tanah Air dengan membangun soccer camp diharapkan tak sebatas wacana. Sebab, ini bukan kali pertama. Wacana adanya tempat pemusatan latihan bagi skuad Garuda juga sempat bergulir. Namun, tak terealisasi. Pada 2010, PSSI yang dipimpin Nurdin Halid berencana membangun tempat pemusatan latihan di wilayah Jonggol, Jawa Barat. Saat itu, lahan yang akan digunakan berasal dari hibah keluarga besar Aburizal Bakrie. Kini, lokasi untuk pembangunan fasilitas olahraga modern itu akan berada di Cikidang. Tanah seluas 8 hektare itu hibah Pieter Tanuri. Meski demikian, PSSI belum memastikan kapan proses pembangunan dimulai. “Persoalannya jangan sampai hanya sekadar wacana. Sempat juga direncanakan itu ada tempat pemusatan latihan di Depok, Sawangan, tapi belum terlihat. Sekarang saya baru dengar juga ada alternatif lain di Cikidang,”

INDRA SJAFRI

ANTARA | FILES

FAKHRI HUSAINI

DOK. RIBADI

ka berbincang dengan HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu. Selain melatih fokus, stamina para pemain juga akan terlatih dengan kondisi berbukit dan suhu udara yang dingin. Ia mendorong soccer camp segera diwujudkan. “Harus bisa segera direalisasikan, karena ini kali pertama. Yang penting jangan hanya rencana,” tutur Satia.

KATA MEREKA TENTANG SOCCER CAMP

Pembangunan soccer camp di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, diharapkan tak sekadar wacana. abar baik datang awal November 2019. Rapat perdana Komite Eksekutif (Exco) PSSI menelurkan harapan baru. Dalam waktu dekat, Tim Nasional Indonesia akhirnya punya tempat pemusatan latihan (TC) khusus. Anggota Exco, sekaligus bos Bali United Pieter Tanuri, bersedia menghibahkan tanahnya seluas 8 hektare untuk dijadikan soccer camp. Lokasinya di Kampung Pasirlangkap, Desa Bumisari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gayung bersambut. Federasi akan mendapatkan bantuan senilai Rp 40 miliar dari FIFA untuk pembangunan tempat pelatihan khusus timnas. Rencana pembuatan soccer camp tentu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin ada percepatan peningkatan prestasi sepak bola Tanah Air. Tak main-main, Joko Widodo bahkan mengeluarkan beleid melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional. Dalam kacamata mantan pelatih timnas Satia Bagdja Ijatna, soccer camp merupakan terobosan bagi sepak bola Indonesia. Tempat pemusatan latihan, sambungnya, penting untuk menggodok kemampuan dan stamina Merah Putih. “Pembangunan soccer camp di Cikidang yang berada di dataran tinggi sudah tepat. Mereka akan berlatih fokus karena jauh dari keramaian,” kata Satia keti-

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

RACHMAT IRIANTO

BAGAS ADI NUGROHO

MUHAMMAD RIYANDI

kata mantan pemain Timnas Indonesia Gendut Doni. Doni bergarap soccer camp segera direalisasikan karena banyak membawa dampak positif, terutama bagi timnas dan perkembangan sepak bola Tanah Air. “Soccer camp ini sangat bagus jika terwujud karena untuk

timnas kita juga,” ujarnya. Alhasil, Doni meminta PSSI segera menentukan lokasi yang pasti untuk pembangunan kompleks sepak bola skala modern itu. Menyoal lahan di Cikidang yang memiliki kontur perbukitan, ia menilai sangat bagus untuk melatih endurance

skuad Merah Putih. “Lahan perbukitan atau dataran tinggi itu bagus dan cocok melatih timnas. Stamina dan lain-lainnya akan terlatih di sana. Menurut saya tidak ada masalah jika soccer camp berada di sana dan layak,” kata Doni.

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

O RIDSHA VIMANDA NASUTION

Terbit perdana 31 Agustus 2013 diterbitkan oleh: PT BERITA NASIONAL www.harnas.co

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. STAF REDAKSI: Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto, Didik Purwanto, Ahmad Reza S, Devy Lubis, Fiﬁa A. Himawan, Herman Sina, Mulya Achdami, W. Ridwan Maulana, Aria Triyudha, Brigitha Sesilya | Alvin Tamba, Dian Riski Rosmayanti, Tegar Rizqon Alfian, Bayu Indra Kahuripan, Ridsha Vimanda N, Esti Tri Pusparini. PEWARTA FOTO: Aulia Rachman. DESAINER GRAFIS: Suryanda, Lucas Anggriawan, Ismail Saleh, Muhammad Ery Khoiry, Agung Tricahyono Putro . EDITOR BAHASA: Fery Sagita. SEKRETARIS REDAKSI: Lispa Juliantry. NETWORK & IT: Achsin, Muhamad Rizki Aldiansyah, Muh Mazlan. ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699 Faks: 021-3151 668 e-mail: redaksi@harnas.co, website: www.harnas.co PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. SEKRETARIS PERUSAHAAN: Lispa Juliantry. BISNIS & MARKETING: Noﬁka Roseliana. GA STAFF: Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3152 699 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3152 699 | PENGADUAN: 021-3152 699 | BERLANGGANAN: 021-3152 699 PENASIHAT HUKUM: Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan.

Harian Nasional bisa dibaca di Wayang Force (untuk Aplikasi Android dan iOS)

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

INDONESIA BEKERJA

TANTANGAN DARI CIKIDANG

Kontur tanah berbukit dan lembap harus jadi perhatian serius PSSI saat memulai pembangunan.

FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

ajah sepak bola Tanah Air terus berbenah. Indonesia bakal memiliki tempat pemusatan latihan khusus untuk tim nasional. Soccer camp ditujukan untuk menunjang segala kebutuhan tim nasional. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) era Mochamad Iriawan kini bergegas menyiapkan segala kebutuhan. Soccer camp akan dibangun di Kampung Pasirlangkap, Desa Bumisari, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum memulai pembangunan yang ditargetkan rampung akhir 2020, PSSI harus menuntaskan terlebih dahulu sederet kendala. Pertama, kontur tanah seluas 8 hektare yang disiapkan untuk pembangunan soccer camp merupakan kawasan perbukitan dengan struktur tanah yang lembap. “Tantangan jelas ada, karena tidak mudah ketika tanah itu diratakan. Karena tanah berbukit, artinya harus sejajar. Belum lagi posisi lahan soccer camp dekat dengan sawah warga,” kata Kepala Desa Bumisari Sholihudin kepada ditemui HARIAN NASIONAL di kantornya, Jumat (13/12). Tanah seluas 8 hektare yang akan disiapkan untuk pembangunan kompleks sepak bola itu merupakan hibah dari anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Pieter Tanuri. Ia memiliki lahan di Cikidang seluas 636 hektare. “Tanah milik Pak Pieter 636 hektare, dihibahkan ke PSSI seluas 8 hektare untuk soccer camp. Tanah itu memang berdekatan dengan sawah warga. Karena itu, saya minta saat konstruksi jangan sampai nanti hanya diuruk, karena itu bisa menjadi longsor,” imbau Sholihudin. Jika sekadar menguruk untuk meratakan tanah di lahan berbukit, dampak buruk bisa terjadi ketika musim hujan datang. Ambles. “Saya khawatir akan terjadi seperti itu. Lebih baik diantisipasi sejak awal,” kata Sholihudin. Kedua, akses jalan menuju lahan soccer camp membutuhkan perbaikan. Ada dua jalur yang bisa digunakan untuk sampai ke wilayah tersebut, yakni alternatif dan utama. Namun, sebagian jalan utama masih berupa tanah.

FOTO ATAS: Lokasi yang rencananya dibangun soccer camp di Desa Bumisari, Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (13/12). BAWAH KIRI: Suasana pintu masuk lokasi. BAWAH KANAN: Spanduk dukungan warga Cikidang terpampang di lokasi.

Ketiga, PSSI juga belum melengkapi proses perizinan administrasi untuk pembangunan sarana olahraga modern itu. Salah satunya atas permintaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi terkait AD/ART PSSI. “Rencananya soccer camp akan dibuat enam lapangan dan sarana pendukung lainnya seperti wisma atlet. Ada izin-izin yang diperlukan untuk dilengkapi. Belum lama ini, dari perizinan meminta AD/ART PSSI,” kata Sholihudin. Desa Bumisari dihuni sekitar 1.380 kepala keluarga. Pembangunan soccer camp pun tidak hanya meliputi daerah itu, juga masuk ke kawasan Desa Cicareuh. “Adanya soccer camp membawa banyak manfaat bagi masyarakat dua desa, yakni pengembangan olahraga sepak

bola.” Kata Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Soemantri, federasi sedang mengurus penyelesaian administrasi, merespons permintaan BPN Kabupaten Sukabumi yang sudah melakukan pengukuran untuk proses balik nama menjadi milik PSSI. “Kalau sudah atas nama organisasi, baru dilakukan konstruksi pembangunan. Jadi yang paling penting masalah administrasi lebih dulu diselesaikan,” katanya. Meski demikian, Cucu belum dapat memastikan kapan proses administrasi selesai, apakah akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020. ”Yang jelas selesai dulu administrasinya. Jangan sampai sudah mulai membangun kalau administrasinya belum jelas, bisa kecewakan masyarakat,” ujarnya.

SHOLIHUDIN KEPALA DESA BUMISARI

Alternatif di Bali PSSI juga memiliki tanah alternatif di Bali untuk kepentingan pembangunan soccer camp. Itu sebagai bentuk antisipasi, andaikata di Cikidang memiliki banyak kendala. Jika terjadi demikian, PSSI akan

memilih lokasi yang lebih memungkinkan. “Di Bali kami juga mendapat tanah. Ini yang jadi alternatif untuk antisipasi, mana yang lebih representatif dengan anggaran yang ada. Di lahan Cikidang juga tidak semudah itu. Selain administrasi, kelayakan lahan dan lainnya, juga perlu sosialisasi ke masyarakat sekitar,” kata Cucu. Bos Bali United Pieter Tanuri tidak banyak berkomentar terkait adanya alternatif lahan untuk pembangunan soccer camp. Hal terpenting, Pieter telah menghibahkan tanahnya kepada PSSI. “Kalau soal alternatif, coba tanya ke PSSI. Kalau tanya saya, tanah itu dicicil atau hibah, yang jelas saya sudah berikan. Tidak dicicil,” ujarnya singkat. O RIDSHA VIMANDA NASUTION

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

CABOR OLIMPIADE PERLU ATENSI T

orehan Indonesia di SEA Games 2019 Filipina perlu menjadi pembelajaran bersama. Pemerintah diharapkan bisa memberi atensi khusus kepada cabang olahraga (cabor) potensial, terutama nomor Olimpiade. Jika tidak, jangan menyesal apabila Merah Putih semakin tertinggal dari negara tetangga. Indonesia menempati ranking empat klasemen akhir usai membawa pulang 72 medali emas, 84 perak, 111 perunggu dari Filipina. Hasil ini lebih baik satu peringkat dari capaian di Kuala Lumpur, 2017. Namun, masih menunjukkan Indonesia belum dapat bersaing dengan Thailand dan Vietnam yang selalu unggul pada empat penyelenggaraan terakhir, di Myanmar (2013), Singapura (2015), Malaysia (2017), dan Filipina (2019). Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali berjanji berbenah. Kemenpora, katanya, akan lebih serius melakukan pembinaan jangka panjang demi mendongkrak prestasi olahraga Indonesia di level internasional. “Negara-negara yang olahraganya sudah maju itu telah melalui pembinaan lama dan berkesinambungan. Mereka juga memiliki sistem ideal. Nah, Indonesia akan melakukan hal serupa, bahwa pembinaan harus dilakukan sejak dini dan dalam waktu yang tidak singkat,” ujar Zainudin menjawab pertanyaan HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu. Sebenarnya SEA Games memang tak bisa dijadikan acuan murni peta kekuatan olahraga suatu negara. Sebab, pemilihan cabor yang dipertandingkan mengacu pada keinginan penyelenggara. Mengutip Piagam SEA Games, hanya atletik dan renang sebagai kategori mother of sports yang wajib diperlombakan. Sisanya, tuan rumah memiliki hak prerogatif untuk memilih. Misalnya menentukan minimum 14 dari 36 cabor kategori Olimpiade dan Asian Games. Hal ini kemudian yang dimanfaatkan tuan rumah untuk memilih cabor andalannya, sehingga mereka bisa tampil sebagai juara umum. Yang menjadi masalah, torehan Indonesia di cabor atletik dan renang pun tak begitu mentereng. Atletik mendulang 5 medali emas dari 49 nomor yang diperlombakan, sementara renang Indonesia menjadi juru kunci karena hanya pulang

dengan 1 emas, 6 perak, dan 7 perunggu. Jika dibedah secara total, hanya 16 disiplin dari 18 cabor kategori Olimpiade (lihat data) yang menyumbang emas di Filipina. Jumlah itu hanya 30 persen dari total 52 cabor yang diberangkatkan Indonesia ke SEA Games, dengan catatan tenis meja tidak diperkenankan bertanding karena tigalisme organisasi. Meski demikian, nomor dari dua cabor penyumbang medali tersebut tidak dipertandingkan di Olimpiade. Adalah modern pentathlon dan emas 50 m gaya punggung putra yang dipersembahkan I Gede Siman Sudartawa yang bukan nomor Olimpiade. Jika mau tampil di Tokyo, Siman harus bisa memenuhi kualifikasi di nomor 100 m gaya punggung. Saat SEA Games, Siman hanya mendapat perak dengan catatan waktu 55,68 detik, torehan ini bahkan tak cukup mampu menembus limit B Olimpiade yakni 55,47 detik. Kans cabor atletik untuk menambah kuota atlet di Olimpiade juga berat. Misalnya pelompat jauh putra Sapwaturrahman masih perlu menambah lompatan 0,19 meter lagi untuk mencapai limit Olimpiade yaitu 8,22 meter. Begitu juga Emilia Nova di nomor lari gawang 100 m yang meraih emas dengan catatan waktu 13,61 detik, sementara limit kualifikasi Olimpiade adalah 12,84 detik. Fakta tersebut harus menjadi bahan evaluasi Kemenpora. Apalagi, Indonesia bakal dihadapkan dengan multievent akbar Olimpiade 2020 Tokyo, sehingga atlet-atlet muda yang memberi kejutan di Filipina harus dibina. Misalnya lifter putri Windy Cantika Aisah yang meraih emas di nomor 49 kg usai membuat total angkatan 190 kg (86 kg snatch dan 104 clean & jerk). Dengan hasil tersebut, dara 17 tahun ini sekaligus memecahkan rekor dunia remaja. Bibit muda potensial seperti Windy perlu dibina, siapa tahu mereka bisa lolos kualifikasi Olimpiade. Perlu diketahui, 46 dari 166 atlet yang mendulang emas adalah atlet muda. Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, pemerintah memiliki komitmen penuh mendukung pembinaan prestasi cabor kategori Olimpiade, terlebih cabor yang memiliki potensi menuju Tokyo. Dukungan yang diberikan, kata Gatot, akan direalisasikan dalam

ANTARA | NYOMAN BUDHIANA

Sudah saatnya Indonesia serius memetakan potensi kategori Olimpik.

Lifter Indonesia Windy Cantika Aisah melakukan angkatan snatch pada kelas 49 kg putri SEA Games 2019 Filipina di Stadion RSMC Nino Aquino, Manila, awal Desember.

MENAKAR POTENSI WAKIL INDONESIA DI OLIMPIADE TOKYO DARI HASIL SEA GAMES POTENSI KUAT

Judo

Karate

Bulu tangkis

Skateboard

Angkat besi

Surﬁng

Voli – Voli Indoor Putra***

Panahan

Menembak

PERLU BERJUANG Atletik* Dayung – Kano/Kayak Dayung- Rowing

Balap sepeda** – Jalan raya

Senam Voli – Voli Pantai Putra

Tenis Renang***

TERJAL Modern Pentatlon***

* Untuk dapat tambahan tiket, sebab atletik sudah mengenggam satu tiket di Olimpiade atas nama Lalu Mohammad Zohri ** Jalan raya sulit lolos Olimpiade, tetapi punya potensi dari disiplin Trek dan BMX *** Emas yang didapat bukan dari nomor Olimpiade Sumber: Litbang Harian Nasional

bentuk pendanaan kepada cabor prioritas tersebut. “Prioritas utama kami adalah Asian Games dan Olimpiade, sehingga kami membagi cabor potensial itu dalam empat klaster berdasarkan prestasi dan target mereka di multievent internasional. Klasifikasi ini yang menjadi dasar pemberian dana pelatnas,” kata Gatot. Ia menjelaskan, cabor penghuni klaster pertama adalah yang bisa berprestasi di Olimpiade, seperti bulu tangkis dan angkat besi. Klaster kedua diisi cabor peraih medali emas Asian Games. Sementara peraih perak Asian Games dan emas SEA Games masuk klaster ketiga. Adapun cabor yang tidak memiliki prestasi masuk klaster empat. “Tentu dengan hasil SEA Games ini akan ada pemetaan ulang. Kami segera mengumpulkan cabor untuk evaluasi, sehingga kami bisa membahas program prioritas untuk cabor itu. Khususnya cabor yang memiliki banyak nomor, seperti atletik dan akuatik. Terus terang, itu menjadi kelemahan kami,”

kata Gatot. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (Kabid Binpres PB PRSI) Wisnu Wardhana mengatakan, mereka memiliki pekerjaan rumah besar untuk bisa kembali bersaing di kawasan ASEAN. Kendati penutupan pengejaran limit Olimpiade tersisa enam bulan, PB PRSI optimistis perenangnya masih memiliki kesempatan meraih tiket ke Tokyo. “Ini yang harus kami kejar, karena untuk maju satu detik saja di high level itu cukup berat. Ke depan, kami harus melihat apa harus melakukan training camp di luar negeri atau kami buatkan mereka program khusus,” kata Wisnu. Ia berharap, pemerintah bisa memberi dukungan pendanaan agar atletnya bisa lolos ke Olimpiade. Masalah anggaran, katanya, selalu menjadi kendala. “Untuk menjalankan program, kami butuh anggaran. Misalnya sport science, kebutuhan suplemen dan nutrisinya atlet dll,” tambah Wisnu.

Terpisah, Komite Olahraga Indonesia (KOI) bertekad membantu Kemenpora dalam mewujudkan misi pembinaan cabor Olimpiade. Lembaga Nonpemerintah pimpinan Raja Sapta Oktohari ini melihat setidaknya ada 10 hingga 11 cabor yang berpotensi menuju Tokyo. Sekjen KOI Indonesia Ferry Kono menjelaskan, cabor tersebut tak berasal dari hasil SEA Games 2019 saja. Menurutnya ada cabor potensial yang berpeluang ke Olimpiade, tetapi tidak dipertandingkan di Filipina, yakni panjat tebing. “Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bappenas, pembinaan prestasi olahraga sudah mulai terarah. Di situ disepakati fokusnya Olimpiade, baik 2024 dan seterusnya,” kata Ferry. “Lebih penting lagi kalau kita fokus pada 2032, karena Indonesia juga ingin mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Jika berhasil, tentu atletnya juga harus dipersiapkan. Kami ingin pemerintah juga fokus ke situ.” O MOH SAID MASHUR

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY

enyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua kian dekat. Pesta olahraga empat tahunan terakbar se-Tanah Air yang bergulir pada 9-21 September ini bakal menjadi panggung rivalitas atlet-atlet dari 34 provinsi demi mengejar status terhebat. Meski demikian, pelaksanaan PON edisi ke-20 masih saja diwarnai fenomena si kutu loncat, situasi di mana atlet membela daerah yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya. Fenomena mutasi atlet biasa terjadi dan sudah dianggap lumrah di PON. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat juga mengizinkan proses perpindahan atlet sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 56 Tahun 2010. Aturan itu menggariskan, atlet harus mengajukan mutasi secara tertulis kepada Komite Olahraga Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga Provinsi, serta KONI Provinsi paling lambat dua tahun sebelum pelaksanaan PON. Alasan kepindahannya harus jelas, paling utama sang atlet harus berdomisili di daerah terkait (lihat grafis). Meski begitu, regulasi itu kerap dimanfaatkan sejumlah daerah untuk membajak atlet elite. Hal ini dinilai lebih mudah dibanding harus membina atlet sejak dini. Tujuannya jelas satu, masuk dalam daftar atas di klasemen akhir PON, sehingga gengsi daerahnya bisa meningkat. “Kalau persoalan klaim-mengklaim sebetulnya sudah menjadi hal biasa selama itu bisa dibuktikan, dan memang harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Atlet juga harus tahu dia berada di mana,” tambah Bidang Hukum KONI DKI Jakarta Victor P Wangelaha kepada HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu. Yang menjadi masalah, fenomena si kutu loncat kerap dilakukan atlet elite. Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, beberapa atlet top nasional dipastikan bakal pindah haluan di PON Papua. Sebut saja petenis Christopher Rungkat, pecatur putri Medina, lifter putra Deni serta atlet polo air putra Fahri Mahmud. Dua nama pertama merupakan binaan DKI. Christo, sapaan karib Christopher, pindah dari DKI ke Jawa Timur (Jatim). Kehadiran lelaki berusia 29 tahun ini bisa memperkokoh fondasi Jatim di cabang olahraga (cabor) tenis. Bagaimana tidak, deretan skuad pelatnas berada di Jatim. Sebut saja Aldila Sutjiadi, David Agung Susanto serta Anthony Susanto. Meski demikian, kepindahan Cristo ke Jatim digugat DKI ke Badan Abritase Olahraga Indonesia (Baori). DKI ingin peraih medali emas ganda campuran Asian Games 2018 Jakarta-Palembang

Seorang warga berada di dekat Kompleks Stadion Papua Bangkit yang akan menjadi salah satu venue Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Foto diambil pada April 2019.

SALING KLAIM

DEMI GENGSI

Tren membajak atlet elite masih terjadi jelang penyelenggaraan PON 2020. itu membela Ibu Kota di Tanah Papua. “Belum selesai dan masih berproses di Baori,” terang Victor. Bukan cuma Christo yang belum selesai, Medina pun demikian. Pecatur yang membela DKI di PON 2016 Jawa Barat (Jabar) ini juga belum pasti membela Jabar di Papua karena DKI juga memperkarakan statusnya ke Baori. “Gelar WGM pertama Medina itu DKI yang membiayainya. Cuma masalahnya dalam satu tahun terakhir KONI DKI sempat stagnan (membina), sehingga honornya tidak jalan dan membuatnya membela Bogor sementara. Nah Medina juga sedang kami perjuangkan di BAORI,” kata Victor. Selain terancam kehilangan dua amunisi andalan, DKI sebenarnya juga kedatangan atlet pelatnas di cabor polo air, yakni Fahri Mahmud. Pemuda yang memperkuat skuad Timnas Polo Air Indonesia merebut medali emas untuk kali pertama di SEA Games ini berencana memperkuat DKI, setelah sebelumnya membela Jabar. Ini bukan kali pertama Fahri pindah daerah. Sebelumnya, Fahri sempat membela tanah kelahirannya Sumatera Utara di Pra-PON 2012 Riau. Namun, timnya tidak berhasil mengunci tiket tampil di PON. “Sebelumnya saya pindah ke Jabar karena kebetulan kuliah di Bandung . Sembari kuliah, saya ikut pelatihan di sana hingga terpilih untuk memperkuat tim Jabar di PON 2016,” kata atlet berusia 24 tahun itu.

“Sekarang saya sudah lulus dan ikut orang tua ke Jakarta. Tidak ada masalah juga dari Jabar, toh dulu mereka juga menerima saya dari Sumatera Utara, sekarang saya ke Jakarta tak masalah.” Proses kepindahan juga dilakukan Deni. Lifter yang baru menyumbang medali emas di kelas 67 kg putra SEA Games Filipina ini bakal membela Bengkulu di Papua. Padahal sebelumnya, Deni memperkuat Jabar. Jika mutasi Fahri karena pindah domisili, beda hal dengan Deni yang kesehariannya menjalani pelatnas di DKI Jakarta. Secara terang-terangan, Deni mengutarakan pembinaan menjadi alasan utamanya pindah ke Bengkulu yang resmi terhitung

MUTASI ATLET SESUAI SK NO 56 TAHUN 2010 Atlet Mengajukan Permohonan Mutasi Kepada Komite Olahraga Kabupaten/Kota Induk Organisasi Provinsi KONI Provinsi

Diterima

Ditolak

Majukan Aduan ke BAORI Alasan: Mengikuti kepindahan orang tua Mengikuti suami/istri Pindah tugas/mutasi pegawai Mendapat pekerjaan di provinsi tujuan Diterima di sekolah/PT di provinsi tujuan *Permohonan mutasi diajukan 2 tahun sebelum PON

pada Maret 2018. “Setelah PON Jabar, pembinaan angkat besi di Jabar terhenti, bahkan hingga sekarang teman-teman lain juga tak jelas pembinaannya. Dengan kondisi tersebut, saya juga harus mempertahankan ‘dapur’ biar tetap ngebul,” kata Deni. Lifter 30 tahun ini menilai mutasi atlet adalah hal wajar, selama atlet tersebut dapat bertanggung jawab terhadap daerah yang telah menanggung biaya pembinaannya. Hal ini yang akan dilakukannya saat membela Bengkulu di PON Papua, ia bertekad mempersembahkan medali emas. Berbicara pembajakan atlet menjadi cara instan daerah untuk mendulang medali, Deni pun sepakat. Namun, ia memiliki cara tersendiri agar kehadirannya di Bengkulu menjadi berguna bagi atlet junior. Caranya dengan memberi motivasi kepada lifter di bawahnya. “Bagaimanapun saya melihat daerah mau cara simpel buat mendapatkan atlet. Sebab, membina atlet itu susah, butuh bertahun-tahun. Sebagai atlet senior, saya selalu memotivasi para atlet junior di Bengkulu agar bisa seperti saya,” ujarnya. Pengamat olahraga nasional Djoko Pekik Irianto menilai fenomena perpindahan atlet bisa berdampak buruk bagi daerah yang membajak ataupun secara nasional. Ia menyayangkan hal ini, apalagi tujuan utama penyelenggaraan yang digagas Widodo Sastrodiningrat dkk itu adalah semangat pembinaan dan

persatuan, sehingga bisa menjaring bibit-bibit olahraga andal. Sementara kenyataan yang terjadi dewasa ini justru sebaliknya. Daerah menawarkan honor tinggi dan fasilitas menjanjikan, sehingga atlet tergiur dan pindah haluan. “Seharusnya semua pihak bersepakat pembinaan di daerah itu dapat berdampak pada pembinaan nasional. Dengan demikian, daerah dapat membina semua potensi yang dimiliki tanpa dibayangi perpindahan atlet nasional,” ujar Djoko Pekik. Lelaki yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia ini juga menyayangkan daerah yang lebih memilih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membajak atlet, dibandingkan menjaring dan membina bibit-bibit potensial di wilayahnya. “Seharusnya mengandalkan APBD untuk belanja atlet itu tidak boleh dan harus disetop. Hal ini bisa membatasi gerak pihak tertentu yang mau enaknya saja, uangnya banyak, bisa beli prestasi tanpa mau membina,” kata Djoko Pekik. Di sisi lain, KONI Provinsi juga diminta tidak jor-joran dalam memberi bonus. Jangan sampai, katanya, bonus yang diberikan lebih besar dibanding atlet yang sudah membela Merah Putih di multievent internasional. Hal ini juga bertujuan agar atlet memiliki motivasi lebih untuk menjadi penghuni pelatnas. Di samping itu, Wakil I Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga Bidang Sport Science, Iptek dan Bidang Diktar KONI Pusat Suwarno mengatakan KONI Provinsi harus mengikuti regulasi yang sudah diatur terkait mutasi atlet. Jika belum bisa diselesaikan di Baori, KONI Provinsi masih bisa membawanya pada DRM Meeting yang diatur Tim Keabsahan di PON. Meski begitu, kondisi itu tak selama menyelesaikan masalah. Atlet malah bisa jadi korban, sebagaimana yang dialami karateka Imam Tauhid Regananda dan pemanjat tebing Tonny Mamiri. Mereka hanya bisa menjadi penonton bagi teman-temannya saat PON Jabar dikarenakan sengketa tak rampung. “Sejauh ini KONI Pusat belum mendengar kasus rebutan atlet, tetapi jika terjadi masih bisa diselesaikan saat PON,” Kata Suwarno. “Tentu KONI Pusat mengharapkan atlet harus memiliki komitmen kepada daerah yang membinanya, apalagi jika sudah dibina sejak awal. Namun, kami pun tak bisa menghalangi karena bisa saja mereka memutuskan mutasi ke daerah sesuai domisilinya. Selama masih sesuai aturan, tak masalah.” O MOH SAID MASHUR

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

BERHARAP PADA E-REKAP

Pekerja membongkar isi kotak suara di kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Senin (2/12). KPU Kota Solo melakukan pengosongan isi kardus logistik Pemilu 2019 dan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilelang. SUMATERA UTARA KOTA: 6 | KABUPATEN: 17 RIAU KOTA: 1 | KABUPATEN: 8

JAMBI PROVINSI: 1 | KOTA: 1 | KABUPATEN: 4 KEPULAUAN RIAU PROVINSI: 1 | KOTA: BATAM | KABUPATEN: 5

KALIMANTAN TIMUR KOTA: 3 | KABUPATEN: 6 KALIMANTAN TENGAH PROVINSI: 1 | KABUPATEN: 1

SULAWESI TENGAH PROVINSI: 1 | KOTA: 1 | KABUPATEN: 7 SULAWESI UTARA PROVINSI: 1 | KOTA: 3 | KABUPATEN: 4

PESERTA PILKADA

2020

KALIMANTAN UTARA PROVINSI: 1 | KABUPATEN: 4

SULAWESI BARAT KABUPATEN: 4

SULAWESI SELATAN KOTA: 1 | KABUPATEN: 11

KALIMANTAN BARAT KABUPATEN: 7

GORONTALO KABUPATEN: 3

SULAWESI TENGGARA KABUPATEN: 7

SUMATERA BARAT PROVINSI: 1 | KOTA: 2 | KABUPATEN: 10

KEP. BABEL KABUPATEN: 4

BENGKULU PROVINSI: 1 | KABUPATEN: 8

MALUKU UTARA KOTA: 2 | KABUPATEN: 6

KALIMANTAN SELATAN PROVINSI: 1 | KOTA: 2 | KABUPATEN: 5

SUMATERA SELATAN KABUPATEN: 7 LAMPUNG KOTA: 2 | KABUPATEN: 6 BANTEN KOTA: 2 | KABUPATEN: 2

JAWA BARAT KOTA: 1 | KABUPATEN: 7 DI YOGYAKARTA KABUPATEN: 3

JAWA TENGAH KOTA: 4 | KABUPATEN: 16

BALI KOTA: 1 | KABUPATEN: 5

JAWA TIMUR KOTA: 3 | KABUPATEN: 16

NTB KOTA: 1 | KABUPATEN: 6

hadiran teknologi ini diharapkan mengurangi beban petugas KPPS.” Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh akan membantu KPU menerapkan e-rekap. “Kemendagri pasti dan akan siap membantu. Bentuk bantuannya terserah KPU. Yang pasti, kami akan berusaha merealisasikannya,” kata Zudan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar yakin e-rekap bisa mengurangi anggaran pesta demokrasi yang bengkak. Ketika Pilkada Serentak 2018 diikuti 117 daerah misalnya, menghabiskan Rp 18 triliun anggaran daerah. Untuk Pilkada 2020 yang diikuti 270 daerah, angkanya mencapai Rp 15 triliun. Angka ini terlihat dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurut Bahtiar, daerah setidaknya memerlukan waktu empat tahun untuk mengumpulkan dana pilkada. “Hampir setiap tahun pilkada, daerah tidak bisa membangun. Jangan harap 270 daerah yang ikut pilkada pemerintahnya bisa membangun banyak hal. Bisa dipastikan anggarannya tersedot,” kata dia. O ESTI TRI PUSPARINI | SHERLYA PUSPITA SARI | AINI TARTINIA

NTT KABUPATEN: 9

PAPUA KABUPATEN: 11

MALUKU KABUPATEN: 4

PAPUA BARAT KABUPATEN: 9

Mekanisme pengiriman foto atau hasil rekap penghitungan suara secara elektronik untuk ditabulasi juga masih kami cari formula terbaiknya

Hampir setiap tahun pilkada, daerah tidak bisa membangun. Jangan harap 270 daerah yang ikut pilkada pemerintahnya bisa membangun banyak hal. Bisa dipastikan anggarannya tersedot

EVI NOVIDIA GINTING MANIK KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM RI

BAHTIAR KEPALA PUSAT PENERANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DOK PRIBADI

bagai panitia. Hasil catatan Kementerian Kesehatan, Pemilu Serentak 2019 membuat sedikitnya 527 petugas KPPS meninggal, termasuk 11.239 sakit. Tak ingin insiden terulang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berusaha membenahi sistem dan tahapan. Untuk mengurangi beban kerja petugas, sistem rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap) dihadirkan. E-rekap direncanakan mulai diterapkan terbatas ketika Pilkada Serentak 2020. Ketua KPU RI Arief Budiman optimistis e-rekap mampu memangkas beban kerja petugas, termasuk biaya rekapitulasi. Namun, penerapan sistem baru tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada budaya yang harus diubah, termasuk kesiapan infrastruktur, apalagi e-rekap bakal dijadikan landasan dalam penetapan hasil pesta demokrasi. “Putusan Mahkamah Konstitusi sudah disebutkan jika data digital bisa dijadikan data resmi,” katanya. Komisioner KPU RI Evi Novidia Ginting Manik menyatakan, KPU terus mempersiapkan teknologi untuk menunjang e-rekap. “Metode ini harus disiapkan dengan sangat baik,” jelasnya. Saat rekrutmen petugas, misalnya, “kami sudah mengarah pada orang-orang yang terbiasa dengan penggunaan telepon berbasis Android. Untuk infrastrukturnya, kami terus mengecek seluruh TPS yang melakukan pilkada serentak, apakah sudah memiliki jaringan internet atau belum,” katanya. Kendati demikian, sejumlah persiapan juga dilakukan untuk daerah yang belum terakses jaringan internet. “Mekanisme pengiriman foto atau hasil rekap penghitungan suara untuk ditabulasi juga masih kami cari formula terbaiknya,” ujar Evi. Ihwal daerah yang bakal menerapkan e-rekap ketika Pilkada 2020, menurut Evi masih dipetakan. KPU daerah terus memetakan kesiapan TPS. KPU juga akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. E-rekap, Evi optimistis, bisa mengurangi panjangnya jenjang rekapitulasi manual, sehingga dapat memberikan efisiensi waktu, tenaga, dan meminimalisasi praktik manipulasi data. “Pada Pemilu 2024 kami harapkan sudah tidak ada lagi salinan yang harus dikerjakan dengan tulis tangan. Ke-

HARNAS | FILES

edari pukul tujuh pagi, Irawati Hotijah sudah sibuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 47 Majalega, Kota Bandung, Jawa Barat. Irawati baru bisa beristirahat ketika pukul satu dini hari. Lelah, begitu yang dikeluhkannya. Irawati bertugas sebagai panitia pemungutan suara ketika Pemilu Serentak 2019. Kelelahan yang menghinggap tak seperti bayangan awalnya. Begitu memasuki proses penghitungan suara, semangatnya kian luntur. Tumpukan kertas lebih dari 300 lembar menunggu untuk dibuatkan tulisan tangan. “Bagian melelahkan itu saat rekapitulasi suara. Bayangkan, kami harus membuat laporan setebal skripsi, terus dibuat lima rangkap, dan semua harus ditandatangani,” keluh Irawati ketika berbincang dengan HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu. Rekan Irawati bahkan sampai pingsan, tak sanggup menahan kelelahan. Usai tugas selesai, Irawati harus mengambil cuti dari pekerjaan. Honorarium senilai Rp 500 ribu yang diberikan akhirnya tak terlalu berbekas. “Semua teman hampir mengajukan cuti. Mereka baru selesai di TPS itu pas subuh.” Affan Yusuf senasib. Lelaki berusia 47 tahun itu bertugas di TPS 18 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok. “Dua hari dua malam saya tidak tidur karena jadi panitia,” tuturnya. Kata Affan, sehari jelang pencoblosan panitia tak tenang. Sekadar beristirahat pun sulit dilakukan. Musababnya, hingga tengah malam logistik pemilu belum sampai di TPS. Pada pukul tiga pagi, ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) akhirnya berinisiatif ke kelurahan. “(Logistik) kami ambil sendiri,” kata Affan. Masalahnya, pembukaan TPS harus sudah dimulai sedari pukul tujuh pagi. Usai pemilihan, Affan masih harus bekerja hingga menjelang pagi untuk menyelesaikan perhitungan suara. Kata Affan, pekerjaan tuntas pada pukul 04.00. “Pemilu tahun ini kacau, tidak sebanding dengan honornya,” keluh Affan. Sebagai anggota KPPS, Affan mendapatkan Rp 470 ribu. Kendati demikian, Affan memastikan tak kapok. Ia ingin terlibat ketika pesta demokrasi berlangsung. Pemilu Serentak 2019 menjadi pengalaman keduanya se-

ANTARA | MOHAMMAD AYUDHA

Rekapitulasi suara secara elektronik bakal diterapkan terbatas ketika Pilkada 2020.

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

BERSIAP MENJEMPUT SUARA

Dua zona perang, darat dan udara, tetap memiliki porsi serupa dalam strategi pemenangan.

elang pergantian tahun, partai politik kian sibuk. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 jadi penyebab. Sesuai jadwal, pesta demokrasi yang diikuti 270 daerah dijadwalkan berlangsung September, tahun depan. Pemetaan wilayah yang masuk dalam target kemenangan pun sudah dibuat. PDI-P misalnya, berambisi merebut 60 persen kemenangan. “Surabaya jadi salah satu prioritas. Begitu juga daerahdaerah yang pemimpinnya diusung PDI-P, ditarget untuk dua putaran. Lalu untuk daerah yang belum menang, harus direbut,” kata Djarot, ketika berbincang dengan HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu. Ihwal strategi pemenangan, politikus senior PDI-P Eva Kusuma Sundari menyatakan, seluruh zona perang akan di-

sasar, yakni darat dan udara (media sosial). Kedua wilayah punya dampak. Kendati demikian, kata Eva, pasukan darat lebih diperkuat, terutama ketika waktu pemilihan. Tujuannya, untuk menggerakkan pemilih dan mengamankan suara. Selain konsolidasi di internal kepengurusan, “partai banteng” juga menyiapkan pelatihan media sosial. “Pelatihan di media sosial untuk strategi kampanye di udara,” kata Eva. Serupa PDI-P, NasDem juga punya target muluk saat Pilkada 2020. Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyatakan, target kemenangan yang diusung mencapai 50 persen. “Target sebanyak mungkin, tapi minimal 50 persen,” ujarnya. Ihwal strategi pemenangan, Willy memastikan NasDem bakal menampilkan calon kepala daerah yang memiliki gagasan. Sosok tersebut diyakini mampu menjawab setumpuk persoalan di masyarakat. Politikus senior NasDem Achmad Effendy Choirie menyatakan, media sosial akan men-

PUNDI-PUNDI SUARA PARTAI POLITIK

19,33 % 12,57 % 27.053.961 17.594.839

12,31 % 17.229.789

9,69 % 13.570.097

9,05 % 12.661.792

8,21 % 11.493.663

7,77 % 10.876.507

6,84 % 9.57.623

4,52 % 6.323.147

2,09 % 2.929.495

1,89 % 2.650.361

1,54 % 2.161.507

0,79 % 1.099.848

0,50 % 702.536

0,22 % 312.775

2,67 % 3.738.320

AMBANG BATAS PARLEMEN 4 %

Sumber: KPU RI | Hasil Rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019

jadi sasaran utama untuk menggalang suara. Kendati demikian, zoda darat tetap dilakukan secara simultan. Ketika Pemilu Legislatif 2019, seluruh kandidat yang diusung NasDem memiliki akun media sosial. Politikus Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan, zona darat dan udara tetap prioritas. Yang pasti, sambungnya, konten positif yang tetap menjadi amunisinya. Metode kampanye ketika Pemilu Legislatif 2019 dinilai positif dan layak diteruskan. Ihwal target suara, politikus Gerindra Kamrussamad mengatakan, Gerindra menargetkan kemenangan setidaknya enam

dari 12 kabupaten/kota. “Paling tidak, kami menargetkan kemenangan 60 persen,” katanya. Jumlah tersebut jika Gerindra berkoalisi. Secara mandiri, minimal 30 persen. Wakil Sekjen DPP Golkar Dave Laksono belum bisa menyebut target kemenangan. Golkar, sambungnya, masih memetakan wilayah. Kendati demikian, “partai beringin” akan memprioritas kader untuk mengikuti kontestasi. “Kami akan mencari kader terbaik untuk diusung. Kami hitung plus-minusnya. Jangan sampai hanya mencari tiket kemenangan. Yang jelas, kami berharap hasil optimal,” tuturnya.

Ketika Golkar masih malumalu, PKS dengan percaya diri mengusung target 60 persen kemenangan. Ketua DPP PKS Pipin Sopian optimistis target tersebut bisa terlaksana. “Target PKS, menang berkah dan bermartabat, tidak menghalalkan segala cara dalam kampanye,” ujarnya. Wakil Sekjen DPP PPP Achmad Baidowi coba realistis. “Partai Ka’bah” berharap bisa memenangkan setidaknya 20 persen, dari 270 daerah yang menjadi peserta Pilkada 2020. Untuk daerah yang memperoleh kursi di atas 10 persen, PPP ingin mengusung kader. “Lebih dari 20 kabupaten/kota kami bisa mengusung kader.” Direktur Riset Populi Center Usep S Achyar memprediksi, wilayah dengan tingginya jumlah penduduk, termasuk APBD, menjadi primadona. “Kota-kota besar dan strategis masih menjadi primadona. Itu karena akan digunakan untuk pertimbangan Pemilu 2024. Pasti sudah dihitung bagaimana meningkatkan elaktabilitasnya,” kata Usep. O AINI TARTINIA | ESTI TRI PUSPARINI

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

PILKADA DALAM DUA PERSEPSI Tahun baru sudah di depan mata. Pada 2020, Indonesia akan disibukkan dengan kontestasi pesta demokrasi. Ada 270 daerah yang menjadi peserta. Rinciannya, sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Seperti pesta demokrasi yang lalu, sejumlah persoalan berpotensi kembali menghinggap, seperti data pemilih, netralitas aparatur sipil negara, juga politik transaksional. Berikut wawancara jurnalis HARIAN NASIONAL Sherlya Puspita Sari dengan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik: Data pemilih selalu menjadi masalah. Respons Anda? ami akan terus melakukan perbaikan. Terpenting, kedua lembaga â&#x20AC;&#x201C;KPU dan Kementerian Dalam Negeriâ&#x20AC;&#x201C; terus berusaha mendapatkan data pemilih yang akurat. Bicara validitas data, kami memiliki sistem. Kami juga melakukan pemutakhiran data dengan pencocokan dan penelitian. Ke depan, perlu dicarikan formula untuk pendataan atau pendaftaran pemilih. Semestinya juga ada sinergi antara Kemendagri dan KPU, juga mendengarkan masukan-masukan untuk membuat formula baru, sehingga tidak perlu lagi sistem pemutakhiran data pemilih. Harus ada sistem yang berkelanjutan.

Masalahnya berhenti pada empat poin tadi? Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) juga harus jadi poin evaluasi. Dalam praktik penegakan hukum pilkada, Gakkumdu kerap kali menghasilkan ketidaksepahaman antara pengawas, polisi, dan jaksa dalam menyikapi tindak pidana. Penyebaran fitnah dan hoaks, politisasi SARA, serta hegemoni politik identitas harus diantisipasi dengan optimal agar residu polarisasi saat pilpres tidak dimanipulasi lagi saat pilkada. Terakhir, anggaran pilkada yang bersumber dari APBD juga rentan dipolitisasi oleh aktoraktor politik di daerah. Mestinya anggaran bersumber dari APBN agar tidak mudah dipolitisasi petahana. Tentang rencana e-rekap? Rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap) bisa memotong mata rantai proses rekapitulasi suara berjenjang, sehingga bisa efektif dan efisien. KPU harus serius dan optimal melakukan persiapannya. E-rekap akan mengubah total penetapan hasil pilkada yang semula berbasis manual menjadi elektronik. Karena itu, kerangka hukum, in-

HARIAN NASIONAL | BAYU INDAH KAHURIPAN

TITI ANGGRAINI DIREKTUR EKSEKUTIF PERLUDEM

frastruktur teknologi, sumber daya manusia, anggaran, dan pemahaman bersama harus benar-benar dipastikan. Optimistis untuk pilkada serentak secara nasional pada 2024? Secara teknis dan politis sangat berat. Pada 2024 berlangsung pemilu presiden dan legislatif. Belajar dari Pemilu Serentak 2019, tanpa dibarengi persiapan, pelaksanaan tahapan pilkada saja penyelenggaraannya sudah begitu berat dan banyak membuat orang tewas, apalagi kalau penyelenggara pemilu harus bekerja menyiapkan tahapan pilkada. Menurut kami, sebaiknya pilkada serentak setelah 2020 tetap diselenggarakan pada 2022. Ini untuk kepala daerah masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023, seperti DKI Jakarta, Aceh, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Kami mengusulkan dilakukan dua tipe pemilu serentak, nasional dan daerah. Nasional memilih tiga posisi, presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Lalu dua tahun kemudian diselenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih empat posisi sekaligus, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, gubernur, dan wali kota/bupati. Dengan skema ini, pada 2024 kita pemilu serentak nasional. Lalu 2026 pemilu serentak daerah. Tentu akan ada penataan masa jabatan anggota parlemen dan kepala daerah sebagai konsekuensinya. O

Sinergi dengan lembaga terkait? Ini bukan hanya terkait KPU dan Kemendagri, tapi semua stakeholders harus siap, termasuk penyelenggara pemilu yang lain harus mendukung. Sering sekali KPU mengusulkan sebuah sistem, tapi sering tidak didukung. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), tidak mendapat dukungan. Sistem ini sangat bagus. Partai politik bahkan mengakui. Sipol bisa membuat mereka mengetahui anggota dan kepengurusan sampai di level kabupaten/kota dan kecamatan. Sesama penyelenggara pemilu tidak mendukung kami. Kami ingin pemilu dan pilkada lebih efisien dan efektif, tapi tetap akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang harus sama-sama a-sama kita didorong. Kami ingin keluarr dari siklus yang berr ulang-ulang.

bih terbuka lagi untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan apa yang sudah kami kerjakan. Informasi lewat media sosial? Kami semua punya akun, KPU daerah juga ada website-nya dan media sosial. Jadi kami minta mereka rajin untuk menyebarkan data-data dan informasi melalui media sosial dan website. Dana pilkada dari APBD rawan penyelewengan? Seharusnya anggaran pilkada dibiayai APBN, sehingga tidak ada lagi persoalan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ada kepala daerah yang tidak peduli pentingnya pilkada, padahal pilkada serentak program nasional, bukan program. Namun, mengenai penggunaan APBN untuk pilkada itu harus diatur dalam undang-undang, harus mendapat persetujuan DPR dan lembaga terkait lainnya. Upaya KPU mencegah kontroversi ketika e-rekap diterapkan? Pertama regulasi. Kemudian mengatur kewenangan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Rekapitulasi elektronik (e-rekap) mulai digunakan dari tempat pemungutan suara (TPS). Setelah penghitungan suara, hasilnya dikirim melalui internet ke ser ver KPU. Kemudian ditabulasi dan direkap di level kabupaten/ kota. Ini membuat kewenangan PPK tidak ada lagi. Kami mengaturnya lewat Peraturan KPU (PKPU). O

Upaya KPU untuk k meminimalisasi calon tunggal? Kami terus mendorong munculnya calon independen di setiap daerah. Meski syarat minimal dukungan ukungan cukup besar, KPU dalam proses es tahapan sudah melakukan berbagai gai revisi, untuk kemudian bisa a dimanfaatkan para calon perseorangan rseorangan bisa lolos. Cara KPU menangkal ngkal hoaks saat pilkada? da? Kami akan memberikan data dan infoinfo untuk menangnangkal berita bohong.. Setelahnya, kami ada evaluasi, kemudian dian meminta KPU di daeaerah untuk lebih sering menyampaikan an data dan informasi. Selama ini KPU sudah terbuka. Ke depan, kami akan le-

EVI NOVIDA GINTING MANIK KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM RI

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Apa yang perlu diperbaiki jelang g Pilkada 2020? engkarut data pemilih yangg masih terus berlanjut meskipun kita a sudah melakukan penerapan KTP elektronik (KTP-el) sebagai basis pemutakhiran akhiran data pemilih. Masih ada penyusunan nan daff tar pemilih tetap yang belum akurat, rat, pemilih tercecer, atau tidak memenuhi hi syarat tetap terdata sebagai pemilih. Politik transaksional masih h jadi momok. Politik uang terjadi dalam tiga bentuk. Mulai dari suap pencalononan (candidacy buying) atau mahar har politik, lalu jual-beli suara. Terakhir hir praktik suap kepada penyelenggara ara pemilihan, seperti terjadi di Garut, ut, Jawa Barat. Fenomena calon tunggal yang ng tidak alamiah juga mengancam m pilkada. Terjadi peningkatan jummlah daerah dengan calon tungggal. Calon tunggal jadi exit strateegy partai untuk mengamankan kemenangan dan menghindari kommpetisi. Pada 2015 ada tiga daerah, ah, 2017 sembilan, dan terakhir 2018 18 terdapat 16 daerah dengan calon on tunggal. Netralitas aparatur sipil negara ara (ASN) dan birokrasi juga jadi catatan an yang tidak bisa diabaikan. Temuan n Bawaslu, tidak netralnya ASN dan n birokrasi cukup tinggi selama proses pilkada. Masalahnya, Komisi Aparatur Sipil Negara tak punya otoritas mengeksekusi pelanggaran, sehingga prosesnya bergantung pada pembinaan kepegawaian daerah.

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

HARIAN NASIONAL | BAYU INDAH KAHURIPAN

Terumbu karang terlihat jelas saat difoto dari udara di Pantai Waha, Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (5/12). Wakatobi destinasi selam yang amat memukau dan menjadi impian dari banyak pencinta bawah laut di dunia.

PESONA DESA DI NUSANTARA

BALI

wisata edukasi tentang cara bercocok tanam. Muklis menyebut, saat ini sudah memfasilitasi 116 desa wisata. Lima destinasi di antaranya merupakan superprioritas yang akan terus dikembangkan. Kelima destinasi itu adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Labuan Bajo (NTT), Mandalika (NTB), dan Candi Borobudur (Jawa Tengah), Manado (Sulawesi Utara). “Ada juga 10 destinasi wisata lainnya seperti Bali, NTT, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.” Untuk desa, Muklis memetakan beberapa desa percontohan seperti Majalengka yang memiliki potensi dari sektor pertanian. Menurut Muklis, mayoritas desa

Ada 10 destinasi wisata lainnya seperti Bali, NTT, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. MUKLIS DIREKTUR PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA KEMENDESA PDTT

HARIAN NASIONAL | BAYU INDAH KAHURIPAN

DOKUMENTASI KEMENPAREKRAF

engembangan desa wisata terus dilakukan demi menunjang tren pariwisata Indonesia 2020-2024. Namun, fokus pembangunan dinilai bukan terletak pada wisata semata, melainkan dampak yang dihasilkan. “Desa wisata ini bukan komoditas utama, tapi dampaknya bagi usaha-usaha dari pengembangan desa wisata,” ujar Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Muklis kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, beberapa waktu lalu. Muklis memaparkan, dampak yang dimaksud dapat diukur dari perkembangan transportasi massal dari dan menuju tempat wisata, perdagangan dan industri rumah yang terdorong lebih maju, serta berkembangnya industri sektor wisata lainnya seperti hotel dan penginapan. “Putarannya akan lebih banyak akibat wisata ini,” jelasnya. Muklis meyakini setiap desa memiliki potensi berbeda-beda. Tidak hanya alam, potensi desa wisata terus dipetakan berdasarkan tema (tematik) yang bisa dikembangkan. Desa yang berbasis agro (pertanian), misalnya. Menurut dia, desa yang berbasis agro bisa dikembangkan seperti

WAKATOBI

di Majalengka memiliki keindahan terasering. Oleh sebab itu, terasering yang akan menjadi daya tarik wisata di sana. Ada desa di Demak yang memanfaatkan wisata buahbuahan. Lalu, desa di Purbalingga yang memajukan wisata taman kelinci yang bersebelahan dengan hutan pinus. Di hutan pinus dengan arena camping ground. “Desa di Bogor yang mengembangkan wisata edukasi,” tuturnya. Muklis menjelaskan, pemerintah menargetkan setidaknya ada 17 ribu desa yang bisa dikembangkan hingga 2024. Untuk itu, lanjut Muklis, Kementerian Desa tengah mendorong ter-

bentuknya Inpres untuk desa wisata. Konsolidasi masih dilakukan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebab sektor wisata ada dalam ranah kementerian ini. Namun, lanjut Muklis, Kemenparekraf tidak bisa memasuki ranah desa yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemendesa. “Pemerintah daerah, terutama kepala desa, juga harus punya inovasi mengembangkan wisata di desanya, terlebih ada dana desa rata-rata Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar tiap desa. Harus masif agar terus berkembang,” katanya. O UMAMAH NISAUL JANNAH

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

VIRAL MEDIA SOSIAL

KEMENPAREKRAF

KUNCI SUKSES DESA WISATA

Wisatawan berfoto di Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kawasan Borobudur dan sekitarnya merupakan destinasi superprioritas yang akan terus dikembangkan, salah satunya melalui local wisdom dan desa wisata.

Azahari kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (9/12). Selain itu, Azril mengatakan partisipasi masyarakat merupakan hal utama. Pariwisata berbasis komunitas andil mempercepat pembangunan desa wisata. “Pendekatan awal harus bersama masyarakat untuk menentukan pariwisata apa yang akan dikembangkan dari desa tersebut.” Senada Muklis, Azril mengungkapkan, pengembangan desa wisata sebaiknya tidak bertumpu pada keindahan alam. Keragaman budaya juga perlu diangkat untuk dikembangkan. Tari Kecak, misalnya, sekarang tidak hanya sebagai tontonan. Wisatawan dapat bersama-belajar menari dan memainkan alat musik gamelan. Juga fenomena yang terjadi di Desa Cibuntu, Kuningan, Jawa Barat. “Kami memanfaatkan rebung untuk dijadikan kukis dan membuat kerajinan lainnya. Ini dapat menjadi contoh bahwa membangun desa wisata tidak hanya mengandalkan alam dan budayanya,” ujarnya. Berbenah Sebelum mengembangkan desa wisata, Indonesia perlu berbenah. khususnya di lima faktor daya saing pariwisata. Pertama, soal kebersihan yang kurang diperhatikan di tempat wisata. Kedua, mengenai keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung. Ketiga adalah keberlanjutan dari lingkungan—tentang merawat dan tidak merusaknya. Keempat, infrastruktur untuk KEMENPAREKRAF

embangun desa wisata bukan persoalan mudah. Muklis menyebut, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menggenjot perkembangan desa wisata. Menurut dia, salah satu paling krusial adalah penggunaan sosial media sebagai alat sosialisasi. Untuk itu, menurut Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Muklis, diperlukan anggota masyarakat yang bisa memanfaatkan teknologi untuk menjadi vlogger. Ia berharap, setiap desa setidaknya memiliki 10 vlogger yang aktif meng-upload keindahan wisata desa mereka agar tersebar, termasuk ke mancanegara. “Kami juga melakukan pembinaan untuk mereka melakukan promosi melalui sosmed (sosial media) atau YouTube,” jelasnya. Tantangan lain terletak pada garansi orisinalitas wisata. Itulah yang diprediksi magnet kuat bagi setiap wisatawan. Oleh sebab itu, kata dia, penting mengembangkan strategi agar nilai luhur tidak tergerus. Ini dibarengi pengembangan dari segi infrastruktur maupun aksesibiltas. Muklis menilai, bukti keberhasilan sebuah desa menjadi desa wisata ketika kunjungan wisata di desa terus meningkat. “Masing-masing desa terus didorong kesiapannya menerima wisatawan. Banyak tantangan dan mulai diurai,” tuturnya. Di samping itu, ia juga mencatat keberadaan dana desa masih menjadi aspek yang bisa mendorong pengembangan desa wisata secara masif. Menurut dia, tips terbaik untuk menjaga eksistensi desa wisata adalah sosok pemimpin yang terus mengembangkan kreativitas dan aware terhadap potensi desanya. Hanya, sebelum bersamasama mem-viralkan keindahan desa mereka, langkah awal perlu adanya pengenalan terhadap masyarakat mengenai potensi desa wisata. Dari sinilah kerja sama kemudian dibangun, antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dinas pariwisata daerah. Salah satunya melalui community based tourism. “Membuat desa wisata itu jangan sembarangan. Jangan disamaratakan. Perlu keterlibatan para ahli pariwisata dan masyarakat dalam perencanaan untuk membangun desa wisata,” ujar Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril

Kementerian Desa serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada dukungan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN untuk bekerja sama agar lebih solid dalam membangun desa wisata. YUSWOHADY PENGAMAT PEMASARAN

DESA TAKPALA, ALOR, NTT

layanan para traveler yang dinilai belum memadai, mulai dari paket-paket penyedia layanan wisata belum diterapkan. Kelima

kesiapan yang belum maksimal. Pemerintah lagi-lagi dinilai harus lebih mengutamakan akses menuju desa wisata agar lebih mudah dijangkau—pengamat pemasaran Yuswohady menyebutnya “faktor kunci”. Terkait hal ini, pengamat pariwisata Mochammad Abdi mengatakan, “Infrastruktur jalan harus segera diperbaiki untuk memudahkan traveler berkunjung.” Konsentrasinya, kata dia, pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism. Ini menjadi satusatunya pola pengembangan desa wisata. “Selain itu, terdapat lima unsur kekuatan pembangunan pariwisata yang harus saling berkesinambungan,” ujarnya. Unsur pertama berasal dari pemerintah untuk menyiapkan regulasi tentang aturan-aturan dan mendukung penuh pembangunan. “Harapan ke depan semakin banyak kementerian yang bergabung membangun desa,” tuturnya. Kedua perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat untuk lebih ditingkatkan. Selanjutnya (ketiga) ada unsur dari sisi industri pariwisata, mengingat agen perjalanan memerlukan inovasi dalam paket wisata mereka. “Kesuksesan ini dicapai ketika kami membuat dua desa wisata pada 2019. Pertama Desa Lawang dan Kampung Wisata Sarugo, keduanya berada di Sumatera Barat. Kami dapat menggandeng beberapa travel agent untuk lebih berkembang,” ujarnya. Unsur keempat adalah ko-

munitas dan asosiasi. Menurutnya, perlu dilakukan kegiatan bersama asosiasi pariwisata supaya dapat membantu pemberdayaan masyarakat. Kelima unsur dari media untuk lebih membantu publikasi tentang bermacam potensi daerah. Di samping itu, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan dalam membangun desa wisata. Salah satunya, langsung turun ke masyarakat. Abdi mengatakan, “Sebetulnya tantangan itu membuat kita lebih ingin bergiat, melihat kenyataan masyarakat di daerah potensial belum menjadi masyarakat pariwisata. Ini hal yang harus diselesaikan sebelum mengemas potensi daerah dengan mengajak masyarakat menjadi bagian atau memahami tentang kepariwisataan.” Rasa Lokal Hal dasar untuk menggandeng masyarakat dilakukan melalui pemuka adat atau kepala desa. Dengan begitu, dapat dengan mudah memberi arahan mengenai potensi desa wisata. “Ketakutan dari orang tua kita adalah persepsi pariwisata itu merusak tatanan adat dan sosial budaya. Ini perlu kita tekankan untuk tetua adat bahwa substansi dari pariwisata pengembangan kearifan lokal itu sendiri,” ujarnya. Selain itu, desa wisata dapat menjadi perputaran ekonomi bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru yang bisa dimanfaatkan, serta membawa semangat menjaga desa wisata. “Jika mereka merasakan dampak ekonomi, tentu semangat ini akan terus bertambah. Desa wisata juga pasti mempunyai produk-produk kerajinan yang dihasilkan masyarakat dengan potensi lokal yang bisa mereka jadikan penopang ekonomi baru.” Pengamat pemasaran Yuswohady mengatakan, koordinasi dari berbagai kementerian sangat diperlukan untuk membangun desa wisata. Tidak hanya mengandalkan satu atau dua kementerian. “Saya rasa Kementerian Desa serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada dukungan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN untuk bekerja sama agar lebih solid dalam membangun desa wisata,” ujarnya. O UMAMAH NISAUL JANNAH | LANGGENG PUJI KUSDIANTORO

ren desa wisata diprediksi terus meningkat. Namun, sebelum bicara lebih lanjut tentang hal ini, perlu dipahami perbedaan antara wisata desa, desa wisata, dan pondok wisata. Wisata desa adalah kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan sisi orisinalitas desa, baik dari segi sosial ekonomi, budaya, dan berbagai potensi unik desa. Selain itu, dikembangkan pula menjadi komponen wisata seperti pesona alam, kuliner khas, cendera mata, dan penginapan. Sedangkan desa wisata memiliki makna berbeda. Desa wisata adalah kegiatan wisata yang dilakukan pada objek wisata desa. Inilah yang menjadi perbedaannya. Desa wisata adalah objek dan wisata desa adalah kegiatannya. Sementara itu, pondok wisata merujuk pada homestay, usaha akomodasi jasa pelayanan penginapan sebagian dari tempat tinggal. “Banyak kesalahan dari kita untuk mengembangkan desa wisata karena salah persepsi di awal,” ujar Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (9/12). Ia menambahkan, “Desa wisata itu harus hati-hati dalam pembuatannya. Persyaratan awal adalah mengenal potensi pariwisata yang ada di desa tersebut.” Azril mengungkapkan, pariwisata di Indonesia sebenarnya sudah mengalami pergeseran. Dulu, masyarakat mengenal 3S (sun, sand, dan sea alias matahari, pasir, dan laut). Sekarang semua diidentikkan dengan serenity (ketenangan), spirituality (ketenangan batin), dan sustainability (keberlanjutan). Tiga hal ini sangat dibutuhkan para wisatawan khususnya wisatawan asing. Menurutnya, harus ada daya tarik tersendiri untuk mengembangkan desa wisata. Tak hanya membuat, tetapi memperhatikan keunikan dan keaslian tersendiri.

SAATNYA MEMPERBAIKI PERSEPSI

HARIAN NASIONAL | AHMAD REZA SAFITRI

DESA WISATA

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

Pemandangan Pulau Padar di Labuan Bajo, NTT. Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi superprioritas, tempat pengembangan wisata ekonomi kreatif 2020-2024.

“Jangan memindahkan ‘semut’ dengan menaburkan gula, tapi ‘gulanya’ kita buat di desa tersebut. Daya tarik ada dua hal. Pertama, unik dalam arti berbeda dengan desa-desa lainnya. Kedua, autentik, keunikan yang hanya ada di daerah tersebut dan jangan membuat duplikasinya,” ujarnya. Harus dipikirkan juga target pasar dari wisatawan yang akan datang ke desa wisata. Generasi milenial dinilai akan lebih merajai pasar pariwisata di Indonesia. Hal ini didasarkan pada gaya hidup. Mereka “bernapaskan” media sosial dan selalu ingin menjelajah destinasi dengan konsep unik serta menawarkan sesuatu yang baru. Hal senada diungkapkan Yuswohady. Pengamat pemasaran yang fokus pada isu disrupsi dan generasi milenial ini mengatakan, “Potensi desa wisata akan terbuka untuk menjadi tren destinasi generasi milenial pada 20202024. Ini dipicu perkembangan dunia digital yang akan semakin pesat dan memudahkan promosi desa-desa di Indonesia ke kancah internasional.” “Selain itu, wisatawan milenial ke depan ingin mencari destinasi yang Instagramable yang disokong oleh teknologi digital

WISATA DANAU PAISUPOK, BANGGAI

4.0,” tuturnya. Plengkung sampai Bandungan Kekuatan terbesar pariwisata bangsa ini, kata Yuswo, sebenarnya berasal dari desa. Banyak destinasi wisata saat ini berpusat pada desa-desa di Indonesia dengan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti membuat kegiatan dalam calendar of event untuk menjaring wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara. Konsep 3A (Amenitas, Aksebilitas, dan Atraksi) dirasa perlu untuk diperkuat. Selain itu, potensi yang perlu diperhatikan dan direvitalisasi adalah digital. Se-

dangkan nature dan culture harus dikonservasi dan dipertahankan agar menciptakan kombinasi yang baik untuk desa wisata. “Hal sederhananya, fasilitas WiFi yang harus sudah ada di desa-desa,” ujarnya. Dalam konteks ini, amenitas berarti fasilitas pendukung sebuah destinasi wisata. Aksesibilitas merujuk beragam hal yang berkaitan dengan akses wisatawan ketika hendak berkunjung, sementara atraksi sebagai daya tarik utama sebuah destinasi wisata. Yuswo memberi contoh desa wisata yang berada di Yogyakarta. Ketika akses perjalanan di Pulau Jawa sudah terintegrasi, semakin mudah untuk menjelajah desa-desa lainnya. Sebab,

ANTARA | BASRI MARZUKI

infrastruktur pendukung mampu memudahkan akses ke desadesa tersebut. “Ketika ekosistem pariwisata terbentuk maka potensi lainnya terbuka. Sekarang Yogyakarta tidak hanya sekadar Keraton, Malioboro, dan candi yang menjadi destinasi. Desa-desa sekitar mulai bermunculan seperti di Bantul dan Gunung Kidul yang semakin eksis dengan berlombalomba membuat atraksi,” ujarnya. Desa wisata di Banyuwangi pun mulai bermunculan ketika akses penerbangan dan fasilitas bandara sudah ada di sana. Tidak hanya Kawah Ijen yang memesona lewat blue fire-nya, tapi ada Pantai Plengkung dan Ijen yang menawarkan keaslian desa wisata. Tak ketinggalan, Wonosobo di daerah Dieng yang mampu menawarkan panorama alam. Wisatawan juga dapat menikmati camilan khas sana, seperti keripik jamur dan carica. “Karena akses tol di Pulau Jawa sudah terintegrasi dan Semarang saat ini mulai concern pada desa wisata, tidak heran akan muncul destinasi desa wisata baru yang mulai terbuka seperti Tawangmangu dan Bandungan,” tuturnya. O LANGGENG PUJI KUSDIANTORO

INDONESIA BEKERJA

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

Pekerja mengebut proyek Light Rail Transit (LRT) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (16/12). Beragam investasi masuk akan mendongkrak perekonomian ke depan.

EKONOMI MENDATANG PENUH TANTANGAN Pertumbuhan bakal terhambat akibat kenaikan harga barang dan layanan.

erkembangan kondisi ekonomi global akan tetap menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pemerintah diharapkan mampu memberikan perbaikan dan penguatan pelbagai sektor serta penunjang ekonomi untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat tahun depan. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2020, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi masing-masing 5,3 persen (yoy) dan 3,1 persen (yoy). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dijaga pada level Rp 14.400 dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,4 persen (yoy). Target tingkat pengangguran 4,8–5,1 persen dan tingkat kemiskinan dipatok 8,5–9,0 persen. Tingkat kesenjangan (indeks rasio gini) ditekan pada level 0,375–0,380 poin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didorong menuju 72,51 poin. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad pesimistis pertumbuhan ekonomi yang dipatok negara sebesar 5,3 persen akan tercapai. Pelambanan ekonomi global masih akan berdampak terhadap penurunan kinerja perdagangan internasional, tak terkecuali Indonesia. Tauhid mencontohkan, kinerja pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang akan melambat dan akan mengurangi

permintaan barang asal Tanah Air. “(Pertumbuhan ekonomi) China di bawah 6 persen, AS di bawah 2 persen, serta Jepang di bawah 1 persen,” katanya kepada HARIAN NASIONAL. Selain itu, ujar dia, kualitas pertumbuhan investasi akan menurun kendati secara kuantitas nominal mengalami peningkatan. Secara umum, pertumbuhan investasi masih terbatas di kisaran 8 persen, lebih rendah dibandingkan target 10-11 persen. Apalagi investasi yang masuk didominasi sektor jasa (tersier) yang minim membuka lapangan kerja dan menciptakan proses produksi yang lebih panjang. Keadaan tersebut menyebabkan pelambanan pertumbuhan tenaga kerja baru dari kisaran 400-500 ribu menjadi hanya 230-240 ribu. “Artinya sumbangan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu menggembirakan,” ujarnya. Di tingkat domestik, kontribusi dari konsumsi rumah tangga (RT) cenderung terus melemah. Ditambah wacana kenaikan kebutuhan dasar masyarakat seperti kenaikan iuran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tarif dasar listrik (TDL) 900 watt, serta kenaikan beberapa barang pokok. “Kami menyarankan ada pembahasan ulang untuk perubahan asumsi ekonomi RAPBN (2020),” katanya. Ekonom Universitas Surakarta (UNSA) Agus Trihatmoko mengatakan, secara umum kondisi ekonomi memiliki tantangan lebih sulit dibandingkan tahun ini. Isu penurunan kinerja ekonomi global akan berdampak pada Indonesia dalam pencapaian pertumbuhan dan

situasi ekonomi makro nasional. Agus menilai, target pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3 persen oleh pemerintah terlampau optimistis kendati isu ekonomi akhir tahun ini cenderung negatif. “Beberapa indikator memberi sinyal penurunan impor barang bahan baku, bahan penolong, dan barang modal. (Bahkan), penurunan ekspor-impor secara keseluruhan dibanding tahun 2018,” katanya. Selain itu, peningkatan investasi akan sulit dicapai karena situasi industri secara umum mengalami kelebihan pasokan daripada daya beli pasar terhadap sektoral industrinya. Asumsi tingkat inflasi 3,1 persen (yoy) di tahun depan terlalu rendah, apabila tren kinerja ekonomi nasional dan global cenderung berlanjut seperti pada posisi akhir tahun ini. Terlebih, awal tahun depan, pemerintah berencana menaikkan cukai rokok, tarif listrik, gas dan bahan bakar, serta barangbarang konsumtif bagi rumah tangga dan industrial lainnya. “Kebijakan tersebut akan berdampak kenaikan harga-harga

barang di pasar ke depan,” ujarnya. Ke depan, Agus menyarankan, negara mesti meningkatkan produksi kebutuhan pokok untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri, sekaligus menekan laju impor bahan pangan. Upaya tersebut akan menekan masalah kenaikan harga-harga bagi kelompok masyarakat kelas menengah-bawah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, tahun depan pertumbuhan ekonomi diprediksi bergerak di rentang 4,85– 5,1 persen (yoy), lebih rendah dari prediksi tahun ini di kisaran 4,95–5,1 persen (yoy). PDB Indonesia yang tertekan masih akan dipengaruhi kondisi global yang masih penuh tantangan. “Kelesuan perekonomian global dan perang tarif AS-China menjadikan aliran dana portofolio investor ke Indonesia terhambat. Ini menciptakan tekanan terhadap pelbagai mata uang di global,” katanya. Menariknya, ujar dia, apabila reformasi pelbagai regulasi penghambat lewat omnibus

DATA ALOKASI APBN 2015-2020 (Rp Triliun) Pendapatan Negara

Pengeluaran Negara

(2015: 1.240,4)

(2015: 1.806,5)

2.233,2 Pendapatan Pajak

2.540,4 Pengeluaran Pemerintah

1.865,7

1.683,5

(2015: 1.240,4)

PNBP

(2015: 1.183,3)

367,0 (2015: 255,6)

Transfer Daerah dan Dana Desa

Hibah

0,5

(2015: 12,0)

Deﬁsit/Pembiayaan

Sumber: Kementerian Perekonomian

307,5 (2015: 298,5)

856,9

(2015: 623,1)

law berhasil, akan mendorong pertumbuhan berbalik positif. Secara otomatis, beleid termutakhir akan menyerap tenaga kerja tinggi dan memperkuat perekonomian nasional yang didominasi konsumsi. “Jika distribusi pendapatan lebih luas, otomatis memberi kontribusi lebih positif bagi perekonomian kita ke depan,” katanya. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS-BI) Destry Damayanti mengatakan akan mengupayakan stabilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai kisaran 5,1–5,5 persen (yoy) tahun depan . Bahkan, BI optimistis Produk Domestik Bruto (PDB) akan tumbuh di kisaran 5,2–5,6 persen (yoy) pada 2021. “Seperti yang kita harapkan akan ada reformasi struktural dalam perekonomian kita,” katanya. Ke depan, BI akan tetap berkolaborasi serta sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan kebijakan yang berdampak meningkatkan ekonomi domestik. Saat ini, BI bersama pemerintah daerah berkolaborasi menjaga stabilitas inflasi dengan mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun depan sesuai target di kisaran 5,3 persen. Eskalasi tensi perang dagang AS-China sudah menemui titik temu sehingga akan menormalisasi permintaan global yang terganggu beberapa tahun terakhir. “Saya termasuk yang tidak yakin jika Indonesia akan menghadapi resesi,” katanya. O KHAIRUL KAHFI

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

HATI-HATI KRISIS PANGAN

Kemunduran musim hujan menekan waktu tanam dan masa panen.

usim hujan yang mundur memicu musim tanam dan panen produk pertanian domestik ikut terlambat. Pemerintah perlu mengantisipasi, khususnya dampak pada produk dan pasokan pangan. Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hary Tirto Djatmiko mengatakan, waktu kemunduran musim penghujan berbeda di setiap daerah. Awal musim hujan tahun ini untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah dimulai sejak akhir November dan awal Desember 2019. Di wilayah Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Papua, dan Kalimantan, musim hujan berlangsung awal hingga pertengahan Desember 2019. Puncak musim hujan untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Bali, NTB, dan NTT akan terjadi pada Februari 2020. “Puncak musim hujan untuk wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan akan terjadi Maret 2020,” kata Hary kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (17/10). Menurut dia, wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua berpotensi banjir selama musim hujan. Masyarakat diminta bisa meningkatkan kewaspadaan ekstra saat puncak musim hujan pada Januari, Februari, hingga Maret 2020. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, mundurnya musim hujan akan memengaruhi pasokan pangan. Banyak hasil pangan yang akan terdampak kekeringan, seperti gagal panen yang mengakibatkan pasokan pangan ke masyarakat berkurang. Hal tersebut tentu akan merugikan petani dan konsumen. Semisal, harga pangan akan melonjak. Petani akan merugi lantaran hasil penjualannya menurun. Meski perubahan iklim datang dari alam dan susah diprediksi, tetapi harus ada perbaikan yang baik dari sistem untuk bisa meramal iklim di Indonesia. “Jadi agar ada antisi-

pasi ke depan,” ujar Galuh. Namun, kemunduran musim di Indonesia belum mengarah kepada krisis pangan. Menurut Galuh, permasalahan pangan sebenarnya masih dapat diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. “Hanya saja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan malah memicu konsumen harus membayar mahal, seperti harga pangan yang tidak stabil,” ujarnya. Ke depan, pemerintah harus mengambil langkah konkret dengan memperbaiki sistem data yang mungkin terkesan sepele. Data pusat yang terintegrasi dinilai perlu agar implementasi kebijakan terkait kekeringan ataupun potensi lain yang dapat muncul dari kemunduran musim hujan dapat diantisipasi. Selanjutnya, pemerintah dapat mengembangkan metode remote sensing (metode pengindraan jarak jauh). Metode pengindraan jarak jauh dapat memberi gambaran daerah mana saja yang berpotensi kekeringan. “Metode remote sensing bisa digali lebih dalam dan dikembangkan dengan menjalin kerja sama pihak terkait, seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN),” katanya. Menurut CIPS, ketahanan pangan Indonesia dapat tercapai apabila Indonesia bisa lebih terbuka dalam perdagangan. Dalam jangka pendek, pemerintah jangan terlalu proteksionis agar kebijakan yang dikeluarkan bisa fleksibel dan masyarakat bisa memperoleh manfaatnya. Dengan begitu, harga pangan bisa murah, terjangkau, akses mudah, dan barang di manamana. Galuh mengatakan, ke depan birokrasi yang dikeluarkan pemerintah perlu dipermudah. “Untuk jangka panjang, bukan tidak mungkin Indonesia mendapatkan kemandirian ketahanan pangan dan tidak bergantung impor,” katanya. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menilai, pasokan dan produksi beras yang terhambat saat ini tidak akan mengganggu ketahanan pangan yang berujung krisis pangan. Dalam arti, konsumen akan tergantikan bahan pokok lainnya, seperti gandum. “Gandum akan menjadi pilih-

Pedagang menjajakan sayuran di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (19/12). Produksi pangan tahun depan diperkirakan rawan terancam akibat bencana alam, khususnya rawan banjir.

HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA

POSISI PERSEDIAAN DAN SEBARAN BERAS HINGGA 18 NOVEMBER 2019 ACEH 24.748 ton SUMUT 58.711 ton

KALBAR 20.149 ton

RIAU KEPRI 24.309 ton SUMBAR 12.332 ton

JAMBI 6.173 ton

KALTENG 9.162 ton

SUMSEL BABEL 42.509 ton

BENGKULU 7.388 ton LAMPUNG 60.409 ton

DKI JAKARTA 378.768 ton

JATENG 175.547ton

an ketika terjadi sesuatu yang mengancam ketahanan pangan Indonesia,” ujar Andreas. Namun, kata Andreas, untuk jangka panjang mungkin saja Indonesia dilanda krisis pangan. Hal tersebut apabila pertumbuhan produksi beras di Indonesia tidak mampu melampaui pertumbuhan penduduk. Menurut Andreas, pertumbuhan produksi pertanian dalam empat tahun terakhir hanya 0,38 persen. Padahal pertumbuhan penduduk Indonesia dalam empat tahun terakhir sekitar 1,4 persen. “Pasti pada titik tertentu akan terjadi krisis pangan,” ujarnya. Apalagi porsi konsumsi gandum di Indonesia saat ini sudah mencapai 25 persen. Ia memperkirakan, konsumsi gandum dalam beberapa tahun ke depan meningkat menjadi 50 persen. “Kalau itu sampai terjadi, akan menjadi peringatan untuk ketahanan pangan Indonesia,” katanya. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa terkait peningkatan produksi sektor pertanian. Berdasarkan pengamatan dan data AB2TI selama 17 tahun terakhir, produksi padi hanya dipengaruhi masalah iklim dan hama. Andreas mengatakan, seluruh program pemerintah yang saat ini digalakkan kurang dominan dan tidak berefek terhadap peningkatan produksi pangan. Pada 2017, produksi padi Tanah Air turun karena serangan hama yang sangat besar.

SULSELBAR 177.032 ton NTB 77.271 ton

JATIM 631.616 ton

Total: 2.249.757 ton PAPUA 42.058 ton

SULTENG 12.488 ton

KALSEL 23.079 ton

JABAR 317.044ton

D.I Yogyakarta 41.673 ton

SULUT 20.172 ton

KALTIM 15.456 ton

MALUKU 14.518 ton

SULTRA 13.774 ton

NTT 34.199 ton

BALI 11.172 ton

Pada 2018-2019, produksi padi Indonesia menurun lantaran musim hujan mundur. “Kalau pengamatan saya, efek dari berbagai program pemerintah kecil terhadap peningkatan produksi pangan,” ujarnya. Pemerintah kini hanya bisa mengantisipasi gejolak harga bahan pokok. Pemerintah harus betul-betul memantau pergerakan harga dan perkiraan produksi yang tepat. Pada Juli 2020, pemerintah sudah mem-

SUMBER: BULOG

punyai gambaran produksi hingga akhir 2020. Menurut Andreas, tahun ini tidak ada tambahan produksi padi. Bahkan, produksi padi Indonesia pada 2019 menurun sekitar 2 juta ton dan tidak impor beras. Kalau ini berulang di 2020, akan sangat rentan kondisi perberasan Indonesia. “Kalau iklim 2019 berulang di 2020, risikonya sangat besar terhadap perberasan kita,” ujarnya. O HERRY SUPRIYATNA

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

INFRASTRUKTUR MAKIN SUBUR

Penataan transportasi publik belum banyak dibidik.

ementerian Perhubungan (Kemenhub) menganggarkan Rp 17,963 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah tahun anggaran 2020. Pembangunan sektor transportasi darat mendominasi pengembangan infrastruktur tahun depan demi konektivitas antarmoda. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, angka tersebut sebagian besar akan digunakan untuk destinasi pariwisata Rp 3,48 triliun serta mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan transportasi sebesar Rp 3,46 triliun. Anggaran lainnya, subsidi operasional keperintisan senilai Rp 2,80 triliun dan dukungan daerah perbatasan dan tertinggal Rp 1,30 triliun. “Sisanya kami alokasikan untuk dukungan PON Papua Rp 423,7 miliar dan revitalisasi terminal tipe A 320 miliar,” kata dia kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (17/12). Pada sektor transportasi darat, kata Budi, Kemenhub akan mengadakan 280 unit mini bus sekolah. Kegiatan ini sangat penting untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor untuk anak di bawah umur. “Kami sangat konsentrasi agar anak-anak tidak menggunakan kendaraan pribadi atau sepeda motor ke sekolah,” kata dia. Program ini sekaligus upaya pemerintah mengurangi angka kecelakaan yang sebagian besar anak usia muda, khususnya sekolah. Program lainnya, pembangunan Terminal Tipe A di tiga lokasi, terminal barang tujuh lokasi, revitalisasi Terminal Tipe A 16 lokasi, rehabilitasi balai pengujian kendaraan bermotor di sembilan lokasi, perlengkapan jalan 300 paket, subsidi angkutan jalan 322 trayek, dan subsidi angkutan perkotaan skema by the service di lima lokasi. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana mengatakan, fokus tahun depan merevitalisasi 16 Terminal Tipe A yang akan dibuat lebih nyaman bak bandara, mulai dari Terminal Amplas Sumatera Utara, Rajabasa Sumatera Selatan, Pakupatan Banten,

Penumpang antre masuk pesawat Wings Air di Bandara Haluoleo di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (2/12). Pemerintah akan terus membangunan proyek infrastruktur, khususnya bandara untuk mendongkrak perekonomian ke depan. HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

HIGHLIGHT PROGRAM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Dukungan Untuk Destinasi Pariwisata

Rp 3,48 Triliun

5 Destinasi Super Prioritas 5 Destinasi Prioritas KSPN Kuta, Sanur, Nusa Dua

Dukungan Untuk Penyelenggaraan PON Tahun 2020

Rp 423,7 Miliar

Rp 3,46 Triliun Pendidikan & pelatihan pembentukan, peningkatan kompetensi dan teknis Diklat pemberdayaan masyarakat

Rp320 Miliar Revitalisasi Terminal Tipe A di 16 Lokasi

2020

Dukungan pada Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Rp 1,30 Triliun Penyiapan Infrastruktur Dasar

Penyediaan Bus termasuk pengiriman Pembangunan, rehab dan pemeliharaan prasarana bandara

Pengembangan SDM Transportasi

Revitalisasi Terminal Tipe A

Subsidi Operasional Keperintisan

Rp 2,80 Triliun

Sumber: Kementerian Perhubungan

Harjamukti Jawa Barat, hingga sejumlah terminal di Tegal dan Purwokerto. Seluruh konsep terminal baru ke depan tidak akan lagi menggunakan tiket kertas atau bayar kepada kondektur, melainkan pemesanan secara daring (online). Alur perjalanan dan potensi kepadatan penumpang bisa dilacak pemerintah. Hal serupa dilakukan di sejumlah pelabuhan penyeberangan. Ditjen Perhubungan Darat memprioritaskan pembangunan pelabuhan penyeberangan di Nusa Penida (Bali) dan Likupang (Sulawesi Utara) untuk mendukung sektor pariwisata. Nilai investasi proyek tersebut

mencapai Rp 600 miliar. Pihaknya juga memprioritaskan pelabuhan danau baru di enam lokasi. Salah satunya Danau Toba. Selain itu, membangun enam unit kapal penyeberangan, empat unit kapal lanjutan, dan subsidi angkutan penyeberangan di 234 lintasan. Sektor perkeretaapian juga diperbarui meski sebagian besar sudah dilakukan dalam tahun jamak sejak 2019. Total sudah membangun rel 217,80 kilometer (km). “Tahun depan kami hanya membangun jalur KA Bandara Internasional Yogyakarta sepanjang 5 km,” kata Kepala Sub Bagian Humas Ditjen

Perintis jalan, penyeberangan, KA, Laut, dan Udara Subsidi untuk kelancaran logistic melalui tol laut, subsidi kargo, perintis kargo, dan BBM kargo

Perkeretaapian Kemenhub Supandi. Pada sektor transportasi laut akan fokus 21 trayek tol laut, enam trayek kapal ternak, dan 113 trayek kapal perintis. Transportasi udara tidak kalah penting bagi Kemenhub meski tahun depan tidak banyak pembangunan. Pemerintah hanya akan membangun 9 bandara baru pada 2020-2024. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengatakan hanya akan membangun Bandara Ngloram (Cepu) dan Buntu Kunik (Tana Toraja) tahun depan. Dalam proyek strategis nasional, Kemenhub mengusulkan

pengembangan Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Bali Utara, dan Pengembangan Kargo Transhipment Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. “Keduanya akan beroperasi tahun depan,” kata Polana. Terkait jalan tol, pemerintah akan memprioritaskan membangun 2.500 km jalan tol dan penyelesaian Tol Trans Sumatera. “Tol Sumatera harus selesai. Kemudian tol non Trans Jawa dari selatan Cigatas, Cileunyi, Garut, Tasik. Sekarang sudah kita lelang. Begitu juga tol dari Bandara Kulon Progo ke Yogya dan Solo sudah tender,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun 3.000 km pembangunan jalan baru, 60 ribu meter pembangunan jembatan, dan 35 ribu km pembangunan flyover atau underpass. Jalan nasional 3.000 km termasuk jalan perbatasan yang sekarang sudah tersambung tapi belum diaspal. “Kita akan lakukan pengerasan,” kata dia. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, sudah saatnya pemerintah membangun infrastruktur transportasi untuk memajukan penggunaan angkutan massal, khususnya di perkotaan. Pengembangan dan pembangunan Terminal Tipe A harus prioritas. Lima tahun terakhir, pemerintah terkesan memanjakan pengguna kendaraan pribadi dengan membangun banyak jalan tol. “Membangun jalan tol boleh, tapi lima tahun pertama itu minim pembangunan sektor transportasi massal, khususnya wilayah perkotaan,” kata Djoko. Akhirnya, jalan nasional dan tol lebih didominasi kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. Program pemerintah dalam menyubsidi angkutan massal dan pemberian bus rapid transit (BRT) juga tidak jalan. Djoko menilai, tahun depan harus sudah dimulai reformasi angkutan umum perkotaan. Prinsip dasarnya, reformasi industri angkutan umum dengan tercipta institusi pengelola angkutan umum, tarif terintegrasi, jaringan efisien, kualitas layanan andal, dan industri angkutan umum profesional. O DIAN RISKI ROSMAYANTI

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

INDONESIA BEKERJA

MENAKLUKKAN HAMBATAN RISET KESEHATAN

ptimalisasi riset bidang kesehatan di antaranya pada sektor farmasi menjadi salah satu kunci menghasilkan obat berbiaya murah yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Presiden Joko Widodo pun telah berpesan melalui arahan November 2019 lalu agar kementerian dan lembaga terkait memperbesar skema insentif bagi riset-riset yang menghasilkan temuan obat maupun alat kesehatan (alkes) terbaru dengan harga kompetitif dibandingkan produk-produk impor. Hal ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku obat yang selama ini memicu mahalnya harga obat. Namun, optimalisasi tersebut terbilang tak mudah. Sejumlah hambatan dan tantangan perlu ditaklukkan. Terlebih, tiga tahun lalu, Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Sejauh ini, menurut Menteri Riset dan Teknologi /Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemanti Brodjonegoro, riset sektor kesehatan telah masuk dalam Prioritas Riset Nasional 2020-2024. Meski begitu, riset yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. “Selain itu, belum memunculkan keinginan untuk menggunakan produk sendiri,” kata Bambang kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini. Bambang menjelaskan, kondisi itu menyebabkan ketergantungan terhadap impor belum bisa diredam. Seiring hal tersebut, terdapat pula persoalan krusial lainnya menyangkut proses hilirisasi hasil riset menuju produksi yang masih sulit dilakukan. Percepatan produk obatobatan mendapatkan izin edar pun harus menjadi perhatian instansi pemerintah terkait. Dalam pandangan Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi Muhammad Dimyati, riset obat-obatan membutuhkan waktu lama, tetapi kondisi ini belum ditopang fasilitas dan

ekosistem industri secara maksimal. “Untuk mengejar ketertinggalan tidak hanya aspek sumber daya manusia yang harus ditingkatkan, tapi juga perangkatnya,” katanya. Dimyati menyatakan, anggaran riset di Kemenristek untuk tahun 2020 sebesar Rp 1,7 triliun. “Jumlah tersebut belum termasuk tambahan dana abadi dan dari swasta,” kata dia. Lebih jauh, kata Dimyati, Prioritas Riset Nasional mengidentifikasi kegiatan riset “flagship” sebanyak 51 produk riset yang akan dikerjakan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Dimyati memaparkan, sektor kesehatan akan dimaksimalkan melalui suatu wadah khusus bagi peneliti yang memiliki kesamaan topik penelitian. Hal ini sekaligus merespon arahan Presiden Joko Widodo. “(Misalkan) sesama peneliti vaksin atau insulin akan membentuk kelompok sendiri sesuai topiknya masing-masing dan akan kami jamin termasuk anggaran atau regulasi yang bersifat multi years,” kata dia. Adapun tema riset dalam kesehatan dan obat-obatan di antaranya, teknologi produk biofarmasetika, teknologi alat kesehatan, dan diagnostik, serta teknologi kemandirian bahan baku obat. Sementara, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengungkapkan, obat-obatan terdiri atas berbagai komponen. Selain bahan aktif, terdapat bahan campuran seperti penstabil. Bahan semacam ini rupanya belum bisa diproduksi

PRIORITAS RISET NASIONAL Fokus Riset pada Prioritas Riset Nasional Pangan Energi Kesehatan Transportasi Produk Rekayasa Keteknikan Pertahanan dan Keamanan Kemaritiman Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni Budaya Multidisiplin dan Lintas Sektor ANGGARAN RISET : Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Rp 2,3 triliun Rp 2,5 triliun Rp 2,2 triliun Rp 1,7 triliun Sumber: Kemenristek

ANTARA | M AGUNG RAJASA

Proses hilirisasi hasil riset menuju produksi masih sulit dilakukan.

Menristek/ Kepala BRIN Bambang Permadi Soemanti Brodjonegoro (kanan) saat meninjau laboratorium vaksin dan serum Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/12).

sendiri oleh Indonesia. “Industri bahan campuran di Indonesia masih lemah karena juga harus memenuhi persyaratan Internasional,” kata Amin. Sedangkan, kata dia melanjutkan, pembentukan industri tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit “Dan belum bisa mengimbangi (kebutuhan) dibanding impor,” kata dia.

Amin tak menyangkal, terdapat pemanfaatan obat-obatan berbasis alam keanekaragaman hayati di Indonesia. Namun, untuk komponen tunggal hanya mampu dihasilkan oleh industri terkemuka. “Karena harus diuji dulu kemanfaatannya, keamanannya dengan diujikan pada hewan dan manusia,” kata dia. Amin berpandangan, pem-

biayaan riset harus diprioritaskan apabila ingin mengembangkan industri hulu, Sebab, pembiayaan riset menjadi salah satu penyebab biaya obat tinggi. Pasar obat di Indonesia juga belum mengarah pada industri dalam negeri. “Untuk mengembangkan industri itu tidak mudah karena kalau tidak laku juga rugi. Paling aman kembali pada impor.” O RAMADANI WAHYU

Optimalkan Fasilitas Penunjang KETERBATASAN fasilitas penunjang menjadi salah satu kendala untuk memaksimalkan riset sektor kesehatan di Indonesia. Kendala ini diakui Kepala Laboratorium Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Andria Agustina. Menurut dia, fasilitas penunjang riset bidang kesehatan kerap membutuhkan biaya yang mahal. Di sisi lain, pembiayaan pengadaan fasilitas penunjang untuk riset menjadi satu dengan pendanaan aktivitas riset itu sendiri. “Sehingga, upaya yang lebih strategis melalui sharing resource laboratory karena fasilitas ini biasanya berupa alat besar. Kalaupun ada pendanaan sendiri jadi pemborosan,” kata dia kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini. Bagi Sekretaris Ditjen Pe-

nguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi Prakoso, amanat UndangUndang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memenuhi fasilitas penelitian, pengembangan, dan pengkajian. Poinnya tentang lembaga terkait yang memiliki fasilitas agar dapat diakses oleh peneliti di Indonesia. “Asal memenuhi ketentuan seperti kriteria proposalnya telah uji ilmiah dan lolos komisi etik,” kata dia. Menurut Prakoso, efisiensi melalui sharing resource laboratory diharapkan dapat memicu produktivitas peneliti lebih cepat. Untuk pendanaan fasilitas penunjang, hal ini diwadahi oleh Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti di bawah naungan Kemenristek. “Untuk antisipasi jangka pen-

deknya, pemerintah membuat skema yang dikembangkan misalnya dengan pinjaman kepada swasta atau pinjaman luar negeri,” kata dia. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengungkapkan, salah satu fasilitas pengembangan pusat genomik nasional ada di lembaga yang dipimpinnya. Di dalamnya, terdapat beragam fasilitas laboratorium, piranti lunak, dan keras untuk pengolahan data fasilitas pusat genomik. “Target akhirnya mereka dalam mengolah data genomik patogen dari sumber manusia, hewan, pertanian ini dapat dimanfaatkan bagi pengembangan berbagai macam tes diagnostik molekul, pengembangan obat baru, serta vaksin,” kata dia. O RAMADANI WAHYU

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

IKHTIAR MEMANGKAS PERIZINAN OBAT Langkah Kemenkes mengambil alih perizinan obat dari BPOM harus membuahkan hasil signiﬁkan.

S TAT I S T I K

spek perizinan menjadi faktor krusial yang bisa memicu harga obat menjadi mahal. Tak ayal, sektor perizinan ini menjadi titik yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Tujuannya agar harga obat bisa ditekan alias berbiaya murah. Pemicu obat berharga mahal, menurut Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Akmal Taher, bisa disebabkan oleh waktu yang dihabiskan pihak produsen untuk menunggu terbitnya izin edar. “Misalnya bulan Januari seharusnya sudah bisa dijual, tapi baru bisa dijual setahun berikutnya karena ada proses perizinan,” kata Akmal kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini. Artinya ada waktu kosong yang sebetulnya dalam pandangan produsen bisa menghasilkan uang. “Semakin lama (izin edar didapat), semakin berpengaruh ke harga secara tidak langsung,” kata Akmal memaparkan. Di sisi lain, Akmal memandang, peredaran obat berharga mahal juga perlu direspon cermat oleh masyarakat. Pasalnya, tidak semua obat mahal. Indonesia, kata mantan Staf Khusus Menteri Kesehatan ini mengungkapkan, sudah memiliki obat generik yang harganya bisa dijangkau masyarakat. Dalam pandangan Akmal, obat mahal adalah obat yang sudah memiliki hak paten. Dengan kata lain, obat yang diproduksi dalam jumlah terbatas melalui riset yang tidak sebentar. “Karena mereka (produsen) yang pegang hak paten (obat) jadi hanya mereka yang bisa buat obatnya. Sebelum itu pastimerekaharusrisetbertahuntahun. Biayanya banyak, tapi tak semuanya pasti berhasil. Ini masuk hitungan,” kata Akmal memaparkan. Namun, bagaimanapun ia mengakui pembenahan untuk mempercepat perizinan obat di Indonesia sepatutnya dilakukan. Oleh karena itu, langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil alih perizinan obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai boleh saja dilakukan. Sebab, mengacu regulasi, otoritas izin edar obat merupakan kewenangan Kemenkes.

PRODUK OBAT BERIZIN EDAR

2019

275

370

JULI

AGUSTUS

382 SEPTEMBER

396

322

OKTOBER

NOVEMBER

Sumber: BPOM

Warga membeli obat di salah satu toko obat Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (18/12). HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

“Memang ada di Kemenkes, kemudian didelegasikan ke BPOM. Dari segi peraturan, sebetulnya keduanya memungkinkan. Tapi kalau yang mendelegasi bilang mau mengurusnya sendiri ya boleh saja,” ujar Akmal. Akmal mengingatkan, langkah Kemenkes mengambil alih perizinan obat dari BPOM dikatakan tepat apabila membuahkan hasil signifikan. Artinya, perizinan obat cepat terealisasi dengan tetap memastikan aspek kualitas. Sementara, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kementerian Kesehatan Kuwat Sri Hudoyo mengungkapkan, proses pengambilalihan perizinan obat oleh Kemenkes dari BPOM akan masuk pembahasan skema om-

nibus law. Artinya, keputusan masih menunggu pembahasan di DPR. Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, langkah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengambil alih perizinan obat dari BPOM mengacu aturan yang berlaku. Namun, kata Oscar, Kemenkes akan tetap berkolaborasi dengan BPOM menyangkut perizinan obat. Bagi Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, BPOM sudah banyak melakukan percepatan perizinan obat dalam beberapa tahun terakhir. Penny pun seolah tak terpengaruh langkah Kemenkes mengambil alih perizinan obat dari BPOM. Dia tetap meyakini BPOM masih

berwenang atas perizinan ini. BPOM, kata Penny melanjutkan, akan terus berinovasi terkait percepatan perizinan obat. “Ada berbagai cara mempercepat perizinan, yaitu menyederhanakan langkah sertifikasi atau perizinan,” kata Penny. Percepatan perizinan tersebut juga akan menjadi satu aspek yang digencarkan pada 2020. Target ini diharapkan Penny tidak menemui kendala seiring akan dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan sebagai RUU prioritas di DPR. ”RUU Pengawasan Obat dan Makanan sudah bergulir, sudah masuk prolegnas tahun ini. Kami harapkan ini terus bergulir dan

bisa jadi payung hukum BPOM menjadi institusi otoritas obat untuk pengendalian aspek mutu, kualitas, dan khasiat obat, makanan yang mandiri,” ucapnya. BPOM pada intinya, kata Penny menambahkan, institusi yang menjalankan fungsi teknis. Artinya BPOM membutuhkan dukungan pemangku kepentingan terkait. Ia mengharapkan, BPOM bisa mendapat tambahan dana pada 2020 guna menunjang gerak cepat kelembagaan. Anggaran Rp 2 triliun yang dikucurkan pada 2019 ini dinilai belum mencukupi untuk mendukung langkah dan kebijakan BPOM yang melibatkan banyak ahli serta masyarakat dalam rangka konsolidasi dan evaluasi. z UMMAMAH N ULJANNAH

Aspek Kualitas tak Bisa Ditawar UPAYA menghadirkan proses perizinan obat secara cepat dan efisien tak boleh mengabaikan aspek kualitas. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dewi Prawitasari mengatakan, tidak ada kompromi menyangkut kelayakan obat dari segi aspek mutu dan keamanan. “Karena obat itu risikonya tinggi, itu kan bahanbahan kimia. Menggunakan uji klinis, uji produk, dan uji sarananya. Harus diberikan perhatian khusus dalam pembuatannya,” kata Dewi di Jakarta, belum lama ini.

Ia menyebut, BPOM selalu berupaya melakukan terobosan untuk memper mudah izin edar obat. Salah satu upaya melalui digitalisasi yang dipercaya bisa turut memangkas proses perizinan. Senada, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Nofendri Rustam juga mengemukakan pentingnya mutu dan keamanan obat. Dua aspek ini dalam pandangan Nofendri tak bisa ditawar terlepas apakah perizinan dipegang Kementerian Kesehatan ataupun BPOM. “Terpenting keamanan bagi

masyarakat. Jangan sampai registrasi lebih mudah dan cepat, tapi merugikan masyarakat. Kualitas dan mutu obat harus terjaga,” katanya. Dia pun menekankan, upaya menjaga keberlangsungan industri farmasi tidak hanya menjadi tugas Kementerian Kesehatan dan sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesehatan. “Urusan pemerintah secara keseluruhan. Karena ada masalah investasi, perdagangan, dan industri. Mulai dari situ, kemudian dipikirkan bagaimana kemudahan bahan baku di Indonesia dan alih teknologinya,” kata Nofendri.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengingatkan pentingnya masyarakat mendapatkan informasi secara jelas tentang makanan dan obat yang aman. Menurut dia, sejauh ini masih banyak temuan makanan obat tidak aman konsumsi. “Misalnya, tanpa nomor registrasi, tanpa izin edar, kedaluwarsa, rusak atau mengandung bahan berbahaya,” jelasnya. Oleh karena itu, Netty menilai, proses perizinan menjadi kunci untuk memenuhi mutu dan keamanan obat. z UMMAMAH N ULJANNAH

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

MOHAMMAD ADIB KHUMAIDI | WAKIL KETUA UMUM PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA ( PB IDI)

PERAN KAMPUS & PENGEMBANGAN 3 PILAR tetapi juga untuk masyarakat. Pilar kedua terkait fakultas teknik dapat mendukung perkembangan riset obat dan alkes. Sebagai contoh, kata Adib melanjutkan, bio-engineering yang telah berkembang di luar negeri. â&#x20AC;&#x153;Jika hanya mengandalkan pilar kedokteran, hasil riset obat dan alkes tidak dapat terwujud,â&#x20AC;? ujar Adib. Sedangkan, pilar ketiga yaitu manajemen bisnis menjadi pintu masuk untuk mewujudkan hasil riset agar bisa digunakan masyarakat luas. Pada level intra kampus, pilar manajemen bisnis akan menjadi tahap akhir untuk mendukung produk yang dihasilkan oleh riset dapat dipasarkan di dunia industri. â&#x20AC;&#x153;Pihak luar kampus yang perlu mendorong yaitu Kementerian Perindustrian,â&#x20AC;? kata Adib menegaskan. Namun, Adib juga mengakui, tidak semua perguruan tinggi siap menghadirkan dan mengubah orientasi tiga pilar untuk fokus pada riset obat dan alkes. Bagi

Adib, Indonesia harus memiliki perguruan tinggi yang dapat fokus pada riset obat dan alkes sehingga bisa menjadi acuan perguruan tinggi lain. â&#x20AC;&#x153;Sudah ada perguruan tinggi yang dapat menuju ke sana, seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Sepuluh Nopember, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga perguruan tinggi lain harus didorong pemerintah untuk berkemampuan seperti tiga perguruan tinggi ini,â&#x20AC;? ujar Adib. Ia mengingatkan, akademisi melalui bidang pendidikan dapat mengikutsertakan masyarakat mengembangkan produk hasil riset. Tujuannya tak lain supaya produk yang dihasilkan dari riset obat dan alkes dapat digunakan masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Kementerian Riset dan Teknologi perlu didorong dan didukung memiliki tugas pokok dan fungsi terkait program riset yang bisa diterapkan di masyarakat dan melibatkan beberapa komponen masyarakat untuk mendukung penelitian.â&#x20AC;? O CHOIRUN IMAN

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

unia pendidikan tinggi memiliki peran krusial terkait upaya pemerintah mendorong optimalisasi riset bidang kesehatan. Peran ini bisa diimplementasikan melalui pelibatan pusat pendidikan. Setiap perguruan tinggi menyiapkan dan mengembangkan tiga pilar menyangkut fakultas kedokteran, teknik, dan manajemen bisnis. â&#x20AC;&#x153;Tiga pilar tersebut dibutuhkan karena memiliki peran yang saling mendukung satu sama lain untuk mengoptimalisasi riset obat dan alat kesehatan (alkes) dapat diterapkan di masyarakat,â&#x20AC;? kata Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini. Dalam pandangan Adib, untuk pilar pertama, fakultas kedokteran pada perguruan tinggi harus mengubah orientasi agar peduli kepada pengembangan pendidikan terkait riset obat dan alkes. Hal ini tidak hanya untuk publikasi

PENERBANGAN

UMROH 1441 H / 2019-2020 M

TERBANG LANGSUNG DARI

11 KOTA DI INDONESIA Banda Aceh Medan Padang Pekanbaru Palembang

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

Madinah Madinah Madinah Madinah Madinah

Jakarta Solo Surabaya Surabaya Balikpapan

â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

Jeddah Madinah Madinah Jeddah Madinah

Makassar â&#x20AC;&#x201C; Madinah Makassar â&#x20AC;&#x201C; Jeddah Banjarmasin â&#x20AC;&#x201C; Madinah

PENYELENGGARA UMROH PT. ALFIR WISATA UTAMA 9JQU 0FQNGFYF /FPFWYF 8JQFYFS ĂŻ PT. ARMINAREKA PERDANA 9JQU *PF 'JPFXN /F\F 'FWFY ĂŻ PT. ARMINDO JAYA TUR 9JQU 9FZKNP >JXXN 5FIFSL 8ZRFYJWF 'FWFY ĂŻ PT. BELANGI WISATA ISLAMI Telp. 0651 35231, 0812 6988 051 (Ricky), 0811 648 3330 (Rizal), 'FSIF &HJM ĂŻ PT. DREAM TOURS & TRAVEL 9JQU )NHP^ +FZ_FS 2FYWFRFS /FPFWYF 9NRZW ĂŻ PT. MADANI PRABU JAYA Telp. 021 80 111 41, 0822 9925 6714 (Rosa), .PXFS (F\FSL /FPFWYF 9NRZW ĂŻ PT. QORYATUL HAYYAT 9JQU -JSLP^ -FSSN )ZWJS 8F\NY /FPFWYF 9NRZW ĂŻ PT. SIANOK INDAH HOLIDAY 9JQU &SLLN -FRIF 5FIFSL 8ZRFYJWF 'FWFY ĂŻ PT. SRIWIJAYA MEGA WISATA Telp. 0711 317 000, 0821 8591 2888 (Salwa), Palembang, 8ZRFYJWF 8JQFYFS ĂŻ PT. TIMOHO GROUP 9JQU 2FPFXXFW 8ZQXJQ ĂŻ PT. ZAFA MULIA MANDIRI Telp. 0811 7885 958, 0711 5700 782, Palembang - Sumatera Selatan KANTOR PERWAKILAN LION AIR BANDA ACEH: /Q &Q -ZIF 3T 0FRUZSL 1FPXFSF 5JZSF^TSL 'FSIF &HJM 9JQU ĂŻ BALIKPAPAN: Lobby Novotel - Jl. Brigjen Eri Suparjan No 2, Balikpapan, Kalimantan Timur, 9JQU ĂŻ PADANG: -TYJQ NGNX /Q 9FRFS 8NX\F 3T & 5FIFSL 8ZRFYJWF 'FWFY 9JQU ĂŻ PALEMBANG: Hotel Sandjaja - Jl. Kapten A Rivai No.6193 Ilir Timur, Palembang, 8ZRFYJWF 8JQFYFS 9JQU ĂŻ PEKANBARU: 5JWPFSYTWFS ,WFSI 8ZINWRFS 3T ' 5FWNY .SIFM 5JPFSGFWZ 7NFZ 9JQU ĂŻ SOLO: Ruko Ibis Kavling 01 - Jl. Gajah Mada No 23, 8TQT /F\F 9JSLFM 9JQU ĂŻ MEDAN: /Q 'WNLOJS 0FYFRXT 3T * 0U 'FWZ 2JIFS 8ZRFYJWF :YFWF 9JQU ĂŻ JAKARTA: LION AIR TOWER - Jl. Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, Call Center : 0804 1 778899, 021 6379 8000 ĂŻ MAKASSAR: Jl. A YANI BLOK A22-24, Makassar - Sulsel, Telp. 0411 3680777/3680888

INDONESIA BEKERJA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

MEMBENAHI UDARA JAKARTA Kendaraan bermotor penyumbang polusi terbesar.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

riza (26) akhirnya menyerah dengan kondisi Jakarta yang kian hari makin memprihatinkan. Pengendara sepeda motor itu merasakan dampak kualitas udara yang makin buruk. Dia bercerita, melakukan aktivitas setiap hari dengan kendaraan pribadi bukanlah ide yang tepat. Terutama memasuki jam pulang kantor, selain kemacetan, dia harus berjibaku dengan paparan asap kendaraan bermotor. Kerap di kondisi siang yang panas dia merasa napasnya terasa sesak dan mudah keletihan. Padahal, dia mengaku tidak memiliki masalah dengan kesehatan pernapasannya. Sudah lebih dari dua tahun ini Oriza memilih beralih ke moda transportasi umum. Meski tetap harus berurusan dengan polusi, setidaknya dia tidak harus terpapar langsung asap kendaraan lainnya. “Terlebih saat ini moda transportasi makin bagus pelayanannya, terutama MRT (Mass Rapid Transit). Selain itu, lebih efisien biaya,” kata dia. Senada dengan Oriza, Nosa (33) yang bermukim di Depok, Jawa Barat, punya perasaan sama. Demi menjaga kondisi fisik, dia rela meninggalkan kendaraan pribadi miliknya. Nosa mengungkapkan, ia sebelumnya tidak tertarik menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL). “Karena melihat padatnya penumpang, terutama pada jam-jam sibuk,” ujarnya sedikit tertawa. Penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta adalah kendaraan bermotor. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sekitar 20 juta kendaraan beredar di Jakarta setiap hari. Risiko dari asap kendaraan bermotor itu adalah Particular Matter (PM) 2.5, sebuah partikel tak kasatmata yang berukuran 2,5 mikrometer. Partikel ini mampu menembus masker dan berbahaya bagi manusia, terutama kesehatan jantung dan paru-paru, juga kelompok yang rentan seperti balita dan ibu hamil. Jakarta pernah tercatat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk peringkat delapan dunia dengan parameter polutan PM2.5 konsentrasi 58,1 ug/m3 pada 22 Agustus 2019. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak tinggal diam. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Pemprov DKI Jakarta menerap-

Panorama gedung bertingkat yang tertutup polusi udara dilihat dari gedung bertingkat di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

kan beberapa langkah. Ada beberapa tugas besar Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang perlu dilanjutkan tahun depan. Di antaranya memastikan tidak ada angkutan umum berusia di atas sepuluh tahun dan tidak lulus uji emisi. Selain itu, peremajaan seluruh angkutan umum, perluasan kebijakan ganjil-genap, peningkatan tarif parkir, serta penerapan kebijakan congestion pricing. Saat ini, realisasi peremajaan armada bus kecil, sedang, dan besar baru mencapai 3.602 armada atau setara dengan 35.85 persen dari target 10.047 armada. “Selain peremajaan, bus-bus itu nantinya akan ditingkatkan integrasinya melalui Jak Lingko. Ini harus diselesaikan pada 2020,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Untuk penerapan area ganjilgenap, saat ini telah diimplementasikan pada 25 ruas jalan di Jakarta yang berlaku mulai 6 September 2019. Syafrin mengungkapkan, ruas jalan yang dilalui aturan ini berhasil menurunkan tingkat kemacetan dan membuat masyarakat beralih ke kendaraan umum. Namun, ia menjelaskan, im-

PERBANDINGAN KUALITAS UDARA JUNI-NOVEMBER KONSENTRASI PM2,5 KEMAYORAN 2018

BULAN

KONSENTRASI PM2,5 KEMAYORAN 2019

41,9 mikrogram per meter kubik

JUNI

53,7 mikrogram per meter kubik

60,9 mikrogram per meter kubik

JULI

50,5 mikrogram per meter kubik

54,1 mikrogram per meter kubik

AGUSTUS

55,4 mikrogram per meter kubik

54,2 mikrogram per meter kubik

SEPTEMBER

55,3 mikrogram per meter kubik

59,8 mikrogram per meter kubik

OKTOBER

53,9 mikrogram per meter kubik

49 mikrogram per meter kubik

NOVEMBER

47 mikrogram per meter kubik

Keterangan: Nilai Ambang Batas (NAB) Nasional adalah 65 mikrogram per meter kubik. Standar WHO 25 mikrogram per meter kubik

plementasinya nanti akan dihapus jika aturan Electroic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik mulai diberlakukan. Sistem ini terutama diberlakukan di ruas jalan yang telah terfasilitasi angkutan umum. Rencananya, ERP akan diimplementasikan pada 2021. Saat ini ERP tengah masuk tahap penyusunan regulasi, termasuk tarif dan denda serta hal-hal lain terkait operasional. Dalam mengurangi zat polutan, Syafrin mengatakan, harus ada upaya peningkatan penggunaan transportasi umum. Untuk TransJakarta, Syafrin mengatakan, ada peningkatan jum-

LANGKAH PEMPROV DKI JAKARTA: Peremajaan dan Uji Emisi Kendaraan Umum Ganjil Genap, Tarif Parkir, Congestion Pricing Uji Emisi dan Usia Kendaraan Pribadi Peralihan Moda, Peningkatan Kenyamanan & Fasilitas Pejalan Kaki Pengukuran emisi dan inspeksi setiap 6 bulan pada seluruh cerobong emisi aktif Penghijauan pada Sarana dan Prasarana Publik Merintis peralihan ke energi terbarukan Dasar hukum: Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta

Sumber: BMKG

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

lah penumpang. Semula 800 ribu penumpang per hari, kini mencapai 980 ribu penumpang dalam sehari. Begitu juga dengan MRT, sebelumnya 80 ribuan penumpang per hari, meningkat hampir 100 ribu penumpang per hari. Aturan kenaikan tarif parkir, rencananya awal 2020 kenaikan sudah bisa direalisasikan. “Tarif parkir masih dalam kajian. Implementasinya secepatnya setelah selesai kajian,” ujar Syafrin. Penyumbang polusi bukan hanya dari pembuangan kendaraan bermotor. Kegiatan industri dari cerobong asap juga salah satu penyumbang besar zat polutan di Jakarta. Kepala Dinas

Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan tidak segan membatalkan izin bila perusahaan tidak mengikuti aturan pemprov. Dinas LH melakukan pengawasan terhadap 80 kegiatan usaha, baik industri maupun nonindustri. Hingga 11 Oktober 2019, pihaknya telah mengambil sampel emisi industri aktif kepada 59 industri untuk diuji di laboratorium. Hasilnya, dua perusahaan yang tidak memenuhi baku mutu. “Kedua industri yang tidak memenuhi baku mutu ini akan diberikan sanksi,” ujar Andono Warih. O SERUNI RARA JINGGA

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Sejumlah warga menggunakan masker saat berkendara untuk menghindari polusi di Jakarta, Rabu (18/12).

PENCEMAR TETAP SAMA Upaya meningkatkan kualitas udara belum efektif.

enggunaan Penggunaan bahan bakar fosil di Jakarta meningkat seiring bertambahnya pengguna kendaraan bermotor. Akibat polusi, secara tidak langsung berdampak pada kinerja dan produktivitas pekerja. Ini harus ditekan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan upaya meningkat kualitas lingkungan. Misalnya, penerapan teknologi alat pengatur dan isyarat lalu lintas (APILL) dan penerangan jalan umum (PJU) hemat energi. Selain itu, pemanfaatan bahan bakar alternatif, penyediaan fasilitas pejalan kaki, penyediaan jalur sepeda di wilayah perkotaan, dan sosialisasi transportasi ramah lingkungan. “Makin banyak penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, penggunaan bahan bakar fosil juga harus di tekan,” kata dia. Memasuki musim hujan, kualitas udara di Jakarta mulai membaik. Ini berdasarkan pemantauan di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, salah satu kawasan yang diberlakukan pembatasan kendaraan dengan sistem. Informasi tersebut berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) dengan konsentrasi PM2.5. Pada November tercatat PM2.5 berada di angka 47 mikrogram per meter kubik. Bulan-

bulan sebelumnya, tercatat kualitas udara sekitar 50 mikrogram per meter kubik. “Secara umum, kondisi konsentrasi PM2.5 di Kemayoran pada bulan Agustus hingga November mengalami penurunan konsentrasi dari bulan ke bulan pada tahun 2019,” ujar Kepala Sub Bidang Informasi Pencemaran Udara BMKG Suradi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Namun, menurut Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, kondisi itu belum menggembirakan. Membaiknya kualitas udara, kata dia, tidak berarti sumber pencemar yang ada di Jakarta telah menurun. “Saat musim kemarau, intensitas pencemaran lebih pekat karena terakumulasi di langit. Dengan adanya hujan, polutan tersebut terbilas oleh hujan,” ujarnya. “Sementara jumlah sumber pencemar tetap sama.” Dia berpendapat, Pemprov DKI Jakarta perlu menerapkan program yang lebih efektif tahun depan. Sebab, kata dia, hasil pemantauan kualitas udara tidak dimanfaatkan secara efektif da-

PERSENTASE

PENYUMBANG POLUTAN DARI KENDARAAN BERMOTOR Sepeda motor:

44, 53% Kendaraan roda empat: Bus kota: 21,8% 16, 11% Truk:

Jumlah Kendaraan Bermotor di Jakarta:

18% 20 Juta Unit

Sumber: Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB)

lam konteks pengendalian pencemaran udara. Terutama ketika kualitas udara dengan PM2.5 sedang berada di level yang tinggi, seharusnya pemerintah dapat memberikan peringatan atau pengumuman kepada masyarakat bahwa kualitas udara memburuk. Sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas udara juga dinilai belum berjalan efektif. Dalam hal mendorong uji emisi yang lebih konkret, misalnya. “Uji emisi hanya sekadar seremonial, Problemnya tidak ada penerapan hukum terhadap uji emisi,” ujar Puput— sapaan akrab Ahmad Safrudin. Puput juga melihat penerapan sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan tidak banyak membuahkan hasil dalam memperbaiki kualitas udara. Dia mencatat, dengan sistem itu perbaikan kualitas udara di Jakarta hanya 4,5 persen. Hal lain yang dia nilai tidak cukup efektif, penertiban ganjil-genap dilakukan secara manual. Polisi memantau pengguna mobil secara langsung di jalan, padahal kapasitas mata manusia untuk memantau satu per satu mobil yang melewati ruas jalan tersebut terbatas. “Kendaraan juga masih bisa melipir untuk mencari jalan lain. Bagi yang mampu, mereka beli mobil baru lagi yang platnya sesuai ganjil genap. Akhirnya sama saja kan,” tutur Puput. Untuk mengatasinya,pada 2020 mendatang Pemprov DKI Jakarta harus kebut pembangunan sistem Electronic Road Pricing (ERP) dan benarbenar menghilangkan kendaraan bermotor yang berusia lebih dari 10 tahun. z SERUNI RARA JINGGA

INDONESIA BEKERJA

JUDHA NUGRAHA – DIREKTUR PERLINDUNGAN WNI DAN BHI KEMENLU RI

PERLINDUNGAN WNI DI HK

JADI PRIORITAS

DOKUMENTASI PRIBADI

ong Kong merupakan salah satu tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya pada sektor nonformal. Kementerian Luar Negeri mencatat sekitar 174.800 warga negara Indonesia (WNI) bekerja di kota semi-otonom tersebut. Mengingat jumlah yang tidak sedikit, sudah seharusnya pemerintah Indonesia dan Hong Kong menyediakan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi mereka, khususnya yang terlibat kasus hukum. Terlebih, kondisi sosial Hong Kong semakin meresahkan seiring aksi demonstrasi enam bulan terakhir. Unjuk rasa pecah sejak Juni, dipicu rencana pengesahan RUU Ekstradisi oleh Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Bentrok antara demonstran dan aparat kepolisian terjadi intens. Keselamatan WNI sedikit banyak terancam. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan, belum menerima laporan ada WNI terdampak aksi demonstrasi. Tidak ada pula yang terlibat langsung dalam unjuk rasa terbesar sejak penyerahan kedaulatan Hong Kong oleh Inggris kepada China pada 1997. “Sejak awal ketika demonstrasi pecah di Hong Kong, Kemenlu dan KJRI senantiasa memberikan imbauan agar WNI bisa berhatihati dan waspada terhadap aksi massa, tidak mendekati lokasi demonstrasi, dan tidak ikut serta pada aktivitas politik,” kata Judha kepada HARIAN NASIONAL, di Jakarta, Kamis (5/12). Judha mengaku dikejutkan dengan insiden yang menimpa jurnalis perempuan asal Indonesia, Veby Mega Indah (39). Ia terkena tembakan di mata kanannya saat meliput aksi protes pada 29 September. Veby dikabarkan mengalami kebutaan pada salah satu matanya. Meskipun demikian, Kemenlu dan KJRI di Hong Kong tetap mendampingi Veby, termasuk pendampingan hukum. “Veby sudah menunjuk pengacara untuk melakukan tuntutan pada otoritas setempat. Informasi yang kami terima sejauh ini, pengacara Veby sedang mempersiapkan berkas tuntutan. Kita terus ikuti perkembangannya,” jelas Judha. Selain kasus Veby, barubaru ini pihak Imigrasi Hong Kong juga mendeportasi Yuli Riswati (39), asisten rumah tangga. Yuli menjadi

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

perbincangan hangat karena alasan pemulangannya dianggap “tidak proporsional”. Pekerja migran asal Jawa Timur itu dipulangkan karena terlambat mengurus perpanjangan izin tinggal. Namun, pendukung Yuli meyakini pemulangannya justru berkaitan dengan aktivitasnya sebagai jurnalis warga atau citizen journalist, yang menuliskan demonstrasi Hong Kong via Facebook. Ia bahkan ditahan selama berhari-hari di fasilitas Imigrasi Hong Kong. Menanggapi itu, Judha mengatakan KJRI telah menerima informasi bahwa Yuli ditahan pihak imigrasi atas tuduhan melanggar aturan keimigrasian. Tuduhan overstay tersebut terbukti di dalam persidangan. Yuli dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan hingga akhirnya dipulangkan ke Tanah Air pada Senin (2/12) lalu. KJRI juga melakukan pendampingan terhadap Yuli di persidangan. “Itu merupakan upaya KJRI untuk melindungi hak-hak yang bersangkutan agar dipenuhi oleh sistem hukum setempat,”

Tugas kami melindungi WNI yang berada di luar negeri.

kata Judha. Merujuk hasil persidangan, Judha mengaku pihaknya tidak mau berspekulasi menanggapi informasi yang simpang siur terkait kasus hukum Yuli. Terlebih, Yuli telah memilih pengacaranya sendiri, sehingga KJRI hadir hanya untuk mendampingi dan memastikan hak-hak yang bersangkutan terpenuhi. “Jadi kami tidak bisa menjelaskan yang mana yang spesial. Kami hanya bicara mengenai fakta di persidangan. Di sana prosesnya tercatat dan

jelas. Hanya itu yang bisa kami jelaskan. Itu yang kami terima dan sudah terbukti,” jelasnya. Berdasarkan hukum internasional, perwakilan asing tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap hukum setempat. Batasan perlindungan yang diberikan sangat jelas, yakni tanpa mengambil alih tanggung jawab pidana dan perdata yang bersangkutan. Kemenlu terus mengimbau WNI agar mematuhi aturan negara tempat bekerja dan melakukan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Jika terdapat WNI yang dilanggar haknya dan ditahan tanpa alasan jelas, pemerintah tidak hanya memberikan pendampingan, tapi juga menuntut kejelasan atas penahanan tersebut. Judha menerangkan, bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia dan KJRI terhadap WNI berkasus di luar negeri sifatnya pelayanan, semisal menyediakan pengacara dan sebagainya. Apakah nantinya bantuan tersebut digunakan atau tidak, kembali pada yang bersangkutan.

“Sejauh ini kasus Yuli selesai, begitu pun tanggung jawab Kemenlu dan KJRI. Tugas kita hanya melindungi WNI yang di luar negeri. Ketika sudah kembali, ya selesai. Kecuali ada hal-hal yang harus kita fasilitasi terkait kepentingan yang bersangkutan di Hong Kong, kita coba lihat nanti apa yang bisa kita bantu,” tutur Judha. Aksi protes di Hong Kong masih berlanjut. Judha mengatakan, pihaknya terus memantau dan memperbarui informasi terkini sebagai bagian dari Contingency Plan yang tertuang dalam standar operasional prosedur perlindungan WNI. Rencana antisipasi ini melibatkan KJRI dan instansi terkait di Indonesia. “Ini adalah bentuk antisipasi kemungkinankemungkinan yang terjadi terhadap keselamatan WNI kita. Sepengetahuan kami, baru Veby dan Yuli yang terimbas demonstrasi Hong Kong. Namun, secara keseluruhan warga kita masih dalam kondisi aman,” tutupnya. O RAHMI YATI ABRAR

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2019 | Nomor 1927 Tahun VII

INDONESIA BEKERJA

Keselamatan “Pahlawan Devisa” Dijamin

DOKUMENTASI PRIBADI

Ketua International Migrants Alliance (IMA) Eni Lestari Andayani bersama Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong merayakan Idul Fitri 2018 di Victoria Park.

KRISIS TAK BERDAMPAK SERIUS BAGI PEKERJA Hong Kong masih dipandang “tenang”, meskipun WNI di sana harus menjaga kewaspadaan.

risis politik Hong Kong tak kunjung berakhir. Aksi massa berlangsung sejak Juni, dipicu rencana pemerintah memberlakukan regulasi untuk mengekstradisi tersangka kriminal ke China daratan. Tak jarang, unjuk rasa diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan. Sebenarnya, kebijakan tersebut telah dibatalkan. Namun, sampai 24 Desember 2019 gelombang protes antipemerintah masih terjadi. Aspirasi massa meluas. Aktivis menuntut penyelidikan atas kebrutalan polisi dan amnesti (pengampunan) bagi semua orang yang telah ditangkap. Yang lebih mendasar, kalangan muda di sana punya ketakutan, identitas Hong Kong yang unik bakal tergerus jika China dibiarkan memegang kendali penuh. Krisis politik dikhawatirkan mengakibatkan resesi ekonomi. Kondisi tersebut bukan saja memengaruhi kehidupan warga Hong Kong, juga warga asing yang tinggal di sana. Termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). “Dampak krisis politik sebenarnya tidak serius seperti yang dibayangkan, tetapi memang mulai kami rasakan,” kata Ketua International Migrants Alliance (IMA) Eni Lestari Andayani kepada HARIAN NASIONAL, November lalu. Eni pernah menjadi asisten rumah tangga di Hong Kong. Kini, ia aktif melakukan pendampingan PMI. Ia juga pernah didaulat berbicara dalam pembukaan KTT PBB tentang Migran dan Pengungsi (UN Summit for Refugees and Migrants) ke-71 di New York, Amerika Serikat, pada 19 September 2016. Menurutnya, kondisi keamanan yang tak menentu berdampak kepada sedikitnya tiga hal. “Sejumlah teman mengabarkan adanya larangan libur oleh majikan, pemutusan hubungan

kerja (PHK), dan kesulitan tempat berlibur,” ujar perempuan asal Kediri, Jawa Timur, tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), PMI yang berada di Hong Kong sebanyak 174.800 orang dan di Makau 5.200 orang. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BNP2TKI Sukmo Yuwono mengatakan, pihaknya telah membahas situasi terakhir di Hong Kong bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). “Intinya pemerintah Indonesia akan ‘mengerem’ proses penempatan PMI ke Hong Kong. Apabila ada kendala ekonomi para majikan sehingga hak-hak PMI tidak dapat dipenuhi, kami sarankan untuk selalu berkoordinasi atau melapor ke KJRI Hong Kong. KJRI Hong Kong siap membantu apabila hak-hak PMI, termasuk gaji, tidak dipenuhi majikan,” tutur dia. Perihal izin libur, kata Sukmo, kemungkinan majikan hanya berusaha menghindarkan PMI dari lokasi-lokasi demo. KJRI Hong Kong juga berulang kali mengimbau WNI untuk tidak terlibat dalam aksi massa, serta menghindari keramaian. “Tenang, tetapi harus tetap waspada,” kata Sukmo. Pejabat Fungsi Konsuler KJRI Hong Kong Erwin Muhamad Akbar mengabarkan, secara umum kondisi Hong Kong masih aman bagi wisatawan dan WNI yang menetap. Dengan catatan mereka tidak mendekat ke lokasi-lokasi demonstrasi. “Terlebih lagi, sejauh ini tidak ada sentimen antiwarga asing di Hong Kong,” ujar dia. Erwin mengakui, gejolak sosial menurunkan tingkat kenyamanan

bepergian di Hong Kong. Sistem transportasi publik kerap menjadi sasaran demonstran, terutama kereta listrik dalam kota (KRL). Selama ini, KRL menjadi andalan warga lokal dan pendatang karena relatif murah dan efisien. “Victoria Park, tempat berkumpul teman-teman PMI, masih bisa dimanfaatkan seperti sebelumnya. Permasalahan sekarang adalah disrupsi transportasi publik. Karena ada unjuk rasa atau terdampak perusakan oleh pengunjuk rasa yang anarkistis. Pada waktuwaktu tertentu, pergerakan teman-teman PMI terhambat. Itu dirasakan pula oleh seluruh warga Hong Kong,” ungkapnya. Menanggapi informasi terjadinya PHK, Erwin menyebut, pemberhentian kontrak kerja selalu ada, baik diminta oleh majikan maupun oleh PMI. “Namun, tidak ada lonjakan. Jumlah PMI yang mendaftarkan kontrak kerjanya ke KJRI dalam beberapa bulan terakhir tidak ada perubahan signifikan,” katanya. Terkait larangan libur oleh majikan, Erwin menegaskan, aturan waktu libur sangat jelas bagi PMI yang bekerja di ranah domestik. Majikan wajib memberikan satu hari libur dalam seminggu. “Kalau majikan tidak kasih (libur), PMI bisa mengadu ke otoritas Tenaga Kerja Hong Kong,” ujar dia. “Saat ini, demo bisa terjadi kapan saja, bukan hanya pada akhir pekan. Jadi, cermati perkembangan keamanan terakhir. Untuk perjalanan yang tidak mendesak, sebaiknya ditunda dulu hingga situasi lebih kondusif,” tambah Erwin. Informasi lokasi yang berpotensi menjadi ajang demo selalu diperbarui di akun media sosial KJRI Hong Kong dan aplikasi Safe Travel. O DION B ARINTO

KEBERADAAN Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tak bisa disepelekan. Mereka turut menyumbang peranan penting bagi perekonomian nasional. Julukan “pahlawan devisa” tepat disematkan. Faktanya, nilai remitansi atau uang kiriman PMI dari luar negeri lebih tinggi dibandingkan dana yang dikumpulkan pemerintah melalui program amnesti pajak. Nominal totalnya bisa mencapai 10 persen APBN. Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia-Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di ASEAN. Pada 2017, tercatat jumlah PMI di ASEAN sebanyak 1.490.768 orang. Mayoritas bekerja pada sektor informal/domestik. Hong Kong menjadi salah satu tujuan kerja favorit. Jumlah PMI di kota semi-otonom tersebut sekitar 174.800 orang. Masalahnya, kota yang masuk teritorial China tersebut tengah dirundung aksi demonstrasi berkepanjangan. Mulai Juni hingga sekarang. Dipicu rencana pengesahan RUU ekstradisi oleh Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, aksi massa berujung bentrokan membuat situasi di sana terbilang tak menentu. Secara langsung maupun tidak, situasi rusuh berkaitan dengan keselamatan PMI. Terkait hal itu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI Judha Nugraha memperingatkan PMI supaya waspada dan tidak larut dalam demonstrasi. “Sejak awal, ketika demonstrasi pecah di Hong Kong, Kemenlu dan KJRI senantiasa mengimbau WNI agar berhati-hati dan waspada, tidak mendekati lokasi demonstrasi, dan tidak mengikuti aktivitas politik,” kata Judha kepada HARIAN NASIONAL, di Jakarta, Kamis (5/12). Perekonomian Hong Kong terancam resesi akibat demonstrasi enam bulan terakhir. Sejumlah

3,65 Juta Total WNI bekerja di luar negeri atau disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI).

investor dilaporkan memindahkan aset-asetnya ke negara lain yang lebih stabil secara politik. Kepindahan tersebut dikhawatirkan berdampak pada nasib PMI, yang sebagian besar bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Namun, Direktur Migrant Care Wahyu Susilo meyakini kerusuhan Hong Kong tidak memengaruhi nasib PMI di sana dan prospek pengiriman PMI baru. Terlebih, situasi kota tersebut mulai tenang setelah pemilihan anggota Dewan Distrik, beberapa pekan lalu, dimenangkan kelompok pro-demokrasi. “Pengiriman PMI ke Hong Kong tetap akan stabil,” kata Wahyu kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Jumat (13/12). Wahyu berharap pemerintah senantiasa memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi PMI di luar negeri, termasuk Hong Kong. Ia memaparkan, selama 2018, PMI di Hong Kong menyumbang total Rp 11 triliun ke kas negara. Hingga kuartal III tahun ini, devisa dari sektor ini bahkan sudah mencapai Rp 10 triliun. “Menyumbang sedikit ataupun banyak, pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PMI,” ujarnya. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar, perlindungan WNI di luar negeri merupakan tugas semua komponen bangsa. Komitmen kolaborasi lintas sektor, pemerintah dan nonpemerintah, serta semua pemangku kepentingan sangat diperlukan guna meningkatkan keselamatan mereka. “Perlindungan yang efektif adalah mencegah sebelum muncul masalah, menempatkan warga bukan hanya sebagai objek, tapi juga subjek perlindungan, dan memberdayakan warga untuk aktif melakukan langkah pencegahan sebagai bentuk perlindungan diri sendiri,” kata Wamenlu saat membuka acara Safe Travel Fest 2019 bertema ‘Stay Safe and Enjoy Your Trip’ di Jakarta, 27 November - 1 Desember 2019 lalu. O RAHMI YATI ABRAR

PEKERJA MIGRAN

INDONESIA

69,9 Persen PMI bekerja di wilayah Asia Pasiﬁk, terutama di Malaysia, Hong Kong dan Taiwan. Sisanya tersebar di negara-negara lain, terutama Arab Saudi.

US$ 11 Miliar (sekitar Rp 153,7 triliun) Nilai remitansi pada 2018. Remitansi adalah transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya. Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia (Bank Indonesia, 2018)

Pendapatan Devisa dari PMI (dari empat negara tujuan, hingga kuartal III 2019) Arab Saudi: Rp 30 triliun Malaysia: Rp 25 triliun Taiwan: Rp 12 triliun Hong Kong: Rp 10 triliun Sumber: Migrant Care