Harian Nasional

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

BERMEDSOS MENUJU PRIBADI MATANG

SURGA ITU BERNAMA BORNEO

» 21-23

» 24-25

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

BERSATU PASCAPEMILU

» 2-5

M

engapa harus berselisih, bahkan bertikai, jika harus berbeda pendapat dan pilihan?

Untuk apa dan siapa semua ini?

HAMDI MULUK: RI BUTUH SDM KUAT

»6

Kami masih meyakini, dalam kiprah masingmasing seluruh elemen Anak Bangsa bertekad melakukan yang terbaik demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi langkah masa depan menuju kejayaan.

KAJIAN PEMETAAN CALON IBU KOTA BARU

» 7-14

IBU KOTA BARU: PELUANG DAN TANTANGAN

MEMACU PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

» 27-31

AFP | FRED DUFOUR

» 16-20

Tolong beri kami bukti dengan tindakan nyata.

Kami mohon, jaga dan wariskan kepada kami Indonesia yang tetap utuh, bersatu, serta berbagi kesantunan dan keramahan dalam keberagaman. O

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

2

BERSATU HAPUS PERPECAHAN Elite politik harus hadir di tengah masyarakat guna mendinginkan suasana agar tak larut memanas.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

P

ersatuan bangsa merupakan agenda yang perlu dipupuk saat ini demi kemajuan Indonesia lima tahun ke depan. Berbagai gejolak yang muncul sepanjang proses pemilu, tak harus berlarut karena rakyat sudah menentukan pilihan yang dianggap layak sebagai pemimpin Tanah Air. Jalan damai tetap harus diutamakan bagi yang merasa keberatan dengan hasil Pemilu 2019.

Perpecahan bukan solusi meski setiap warga berhak menyuarakan aspirasi dalam proses demokrasi. Hasil Pilpres 2019 yang menempatkan pasangan Capres dan Cawapres 01 Joko WidodoMa’ruf Amin sebagaimana diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (21/5), dini hari, harus disikapi dengan segala hormat. Jika keberatan, Mahkamah Konstitusi (MK) tempat yang tepat untuk mengadu.

Aksi demonstrasi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, 21-23 Mei 2019 yang berujung bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI, hingga menelan korban jiwa, sangat disayangkan. Insiden ini sangat mencerminkan kerusuhan brutal dan tidak mendidik, bahkan merugikan banyak pihak.

Guna mengakhiri kegaduhan, rekonsiliasi perlu ditempuh kedua belah pihak capres-cawapres.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Joko Widodo-Mar’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyatakan, TKN selalu terbuka untuk kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Capres dan Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berdiskusi dan tukar pikiran terkait kepemiluan. Persaingan pilpres meraih kekuasaan tidak harus disikapi dengan ego, melainkan kepala dingin.

“Prinsipnya, bagaimana kita bekerja sama mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, terlepas siapa pun yang menang,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini.

Rangkaian peristiwa yang terjadi pascapengumuman hasil pemilu, perlu diselesaikan bersama tidak perlu dengan kekerasan. Kini, bukan lagi 01 atau 02, melainkan bangsa Indonesia seutuhnya sehingga patut merajut persatuan dan kesatuan. Ace berharap, semua pihak tidak menekankan egonya hanya karena kepentingan politik

Ketua KPU RI Arief Budiman (kedua kanan), Ketua Bawaslu RI Abhan (kedua kiri) berjabat tangan dengan perwakilan saksi TKN 01 dan BPN 02 seusai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, 21 Mei 2019 dini hari. KPU menetapkan pasangan Capres dan Cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

semata. “Mari kita duduk bersama menyelesaikan semua,” ujar Ace. Juru Bicara BPN 02 PrabowoSandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak tak menampik, kubunya berupaya mewujudkan perdamaian pascapemilu. Kendati demikian, BPN tetap akan memantau segala proses yang terjadi dan tengah bergulir. Menyangkut ketidakpuasan hasil pemilu, BPN sudah mendaftar gugatan sengketa ke MK. Langkah itu, kata Dahnil, bukan semata-mata karena tidak menerima kekalahan.

“Gugatan ke MK merupakan hak konstitusional kami karena merasa ada kecurangan pemilu yang merugikan BPN. Namun, kami tetap mengedepankan aksi damai, tanpa ada tindakantindakan yang mencederai bangsa,” kata Dahnil.

Menyangkut aksi 21-23 Mei yang berujung bentrok hingga menelan korban, Dahnil berharap tidak terulang kembali.

BPN pun sudah mengimbau seluruh simpatisan dan relawan pendukung untuk tidak melakukan hal-hal di luar batas yang melanggar aturan undang-undang.

“Segala bentuk kekerasan kami harap tidak terjadi lagi karena harus tetap menghargai satu sama lain,” ujarnya.

Menurut Pendiri Network for Democracy and Electoral integrity (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay, elite politik harus hadir di tengah masyarakat guna mendinginkan suasana agar tidak larut memanas. Mereka, ujar Hadar, harus bisa memberikan edukasi yang

baik tentang proses demokrasi cerdas tanpa harus mengandalkan kekerasan. Ini penting ditumbuhkan guna mempersatukan masyarakat kembali.

“Jika ada keluhan, MK merupakan lembaga yang tepat untuk mencari keadilan. Menyikapi hasil pemilu jangan mengedapkan narasi-narasi yang

memperkeruh keadaan dengan menebar dugaan kecurangan. Itu bisa menimbulkan kegaduhan di publik,” kata Hadar. O TEGAR RIZQON ALFIAN | ESTI TRI PUSPARINI

Realistis tak Perlu Anarkistis ISU kecurangan yang disuarakan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Capres dan Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diharapkan tidak berlanjut memantik kerusuhan. Langkah BPN menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan gugatan sengketa terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 ke MK dinilai tepat, ketimbang berdemonstrasi.

Apa pun hasil yang diumumkan KPU, kedua kubu capres dan cawapres tetap harus menghormati. Bagi yang menang tetap mengedepankan rasa syukur dan tidak menebar kesombongan.

Begitu pun pihak yang kalah, jangan munculkan kebencian dan terpancing emosi untuk membuat kerusuhan. Perjalanan pemilu masih panjang meskipun KPU sudah mengetuk pengesahan pemenang Pilpres 2019.

Jalur konstitusi di MK masih memungkinkan perubahan suara selama bukti yang diajukan pemohon valid. Bukan mustahil pasangan Capres dan Cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diumumkan KPU sebagai pemenang dianulir jika MK mengabulkan gugatan BPN. Sebaliknya, jika keputusan KPU dinyatakan mutlak oleh MK, semua

pendukung BPN harus bersikap realistis, tidak anarkistis.

“Selama menunggu proses di MK, elite harus mengimbau pendukung masing-masing untuk tidak terprovokasi dan tetap mendinginkan suasana. Begitu pun ketika MK menyelesaikan proses sengketa, apa pun hasilnya harus dihormati,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu.

Titi juga berharap para elite tidak menyebarkan informasi yang validitasnya belum terkonfirmasi guna menghindari gejolak yang muncul. Sembari menunggu proses sengketa di MK, Titi menyarankan elite kedua kubu capres-cawapres melakukan rekonsiliasi sehingga publik meyakini para tokoh politik sudah bisa melangkah ke depan melanjutkan agenda-agenda ketatanegaraan yang ada.

“Para elite bisa memulai untuk saling bersilaturahmi demi mencari angin segar di tengah iklim politik yang memanas. Di sisi lain masyarakat harus hati-hati dan menahan diri agar tidak diboncengi oleh para ‘penumpang gelap’ yang bisa mengadu domba,” ujarnya.

Menurut Titi, suatu kerugian bagi Indonesia jika harus terbelah

hanya karena perbedaan pilihan akibat proses pemilu. Pilihan yang berbeda sesungguhnya sesuatu yang biasa karena semua dimaksudkan untuk kemaslahatan orang banyak dan kemajuan bangsa. Jika terpecah belah, kata Titi, justru itu tidak sesuai dengan esensi dari keberadaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Kalah-menang mestinya harus kita terima sepanjang keutuhan Indonesia tetap terjaga. Jangan pertaruhkan bangsa ini terpecah hanya untuk kekuasaan,” katanya.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, segala macam tahapan pemilu adalah hasil dari pilihan rakyat. Semua kandidat pun sudah mendapatkan hasilnya, tinggal bagaimana kedua pihak menerima siapa yang akan menjadi penguasa dan oposisi. Terpenting, kata Kaka, semua sudah menjalankan peran terbaik untuk mengartikulasikan suara rakyat yang memilih.

“Jadi, semua harus terbiasa dengan pemilu dan hasilnya.

Namun, semua pihak tetap harus mengawasi proses gugatan yang bergulir di MK agar tidak ada ketegangan lebih tajam lagi,” ujar Kaka. O TEGAR RIZQON ALFIAN | ESTI TRI PUSPARINI

3

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

REKAPITULASI AKHIR PPLN Negara Paslon 01 Paslon 02 Nigeria 1.023 422 Ethiopia 109 42 Aljazair 477 264 Yordania 216 315 Turki 278 553 Madagaskar 52 32 Kazakhstan 48 14 Yunani 548 121 Irak 153 89 Azerbaijan 58 27 Brunei Darussalam 8.051 3.560 Thailand 1.032 322 Lebanon 110 61 Serbia 59 17 Swiss 760 175 Kolombia 62 9 Brasil 154 20 Slovakia 45 12 Belgia 806 175 Rumania 112 11 Hungaria 227 89

Jumlah 1.445 151 741 531 831 84 62 669 242 85 11.611 1.354 171 76 935 71 174 57 981 123 316

Negara Argentina Venezuela Sri Lanka Senegal Suriah Tanzania Belanda Bangladesh Timor Leste Qatar Zimbabwe Kuba Finlandia Pakistan Afghanistan Mesir Sudan Ukraina Denmark Kuwait Peru

Paslon 01 Paslon 02 Jumlah 124 51 298 188 48 67 5.247 143 2.739 1.494 163 63 344 108 18 1.597 160 42 440 1.294 64

20 20 59 201 83 9 1.090 73 578 2.632 56 18 64 399 13 4.739 646 8 76 1.177 15

144 71 357 389 131 76 6.337 216 3.317 4.126 219 81 408 507 31 6.336 806 50 516 2.471 79

Negara Portugal Inggris Spanyol Bahrain Filipina Mozambik Mesiko Rusia Oman Kenya India Norwegia Kanada Panama Suriname Prancis Kamboja Papua Nugini Rep Ceko Afrika Selatan Korea Utara

Paslon 01 Paslon 02 Jumlah 158 2.968 588 489 1.445 77 110 404 629 340 176 512 389 69 213 1.546 3.018 1.051 200 100 21

28 942 109 406 138 32 26 149 508 108 106 116 70 25 89 266 202 386 34 41 3

186 3.910 697 895 1.583 109 136 553 1.137 448 282 628 459 94 302 1.812 3.220 1.437 234 141 24

DEMI INDONESIA JAYA Publik harus cerdas menyikapi gejolak politik, jangan terprovokasi dan terpolarisasi.

P

esta demokrasi menggores luka. Slogan pemilu damai tampaknya sekadar isapan jempol karena ego sektoral elite masih sulit dibendung sehingga memicu perpecahan di masyarakat akar rumput pasangan capres dan cawapres tertentu. Fanatisme relawan pun seolah membutakan mata hati bahkan akal sehat. Imbasnya, bentrokan massa dengan aparat terjadi hingga merenggut korban.

Secara politik, kontestasi pemilu digelar untuk mencari sosok yang dianggap layak memimpin Indonesia lima tahun ke depan berdasarkan suara rakyat. Pengumuman KPU RI terkait hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019, semestinya dihormati terlepas berujung gugatan dari pihak yang merasa tidak puas dan menganggap ada indikasi kecurangan. Proses pemilu masih panjang.

Publik harus cerdas menyikapi gejolak yang muncul di kalangan elite, jangan terprovokasi dan terpolarisasi. Segala persoalan menyangkut perselisihan hasil pemilu biar sepenuhnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus secara adil berdasarkan fakta dan bukti yang dilampirkan dalam berkas laporan penggugat.

Saat ini bukan lagi 01 atau 02, tapi

menatap masa depan.

Siapa pun capres dan cawapres terpilih pada perhelatan pilpres merupakan kemenangan rakyat.

Terpenting, menghapus perpecahan dan merajut kembali tali persaudaraan demi Indonesia Jaya menyongsong bangsa yang cerdas dalam berdemokrasi. Pilihan dan perbedaan politik jangan jadi senjata untuk mengotak-kotakan kelompok serta mengamputasi hubungan baik yang telah dijalin.

Agenda selanjutnya memikirkan masa depan bangsa di bawah pemerintahan periode 2019-2024.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berpendapat, gesekan politik jangan dibiarkan berlarut.

Elite harus redakan tensi panas serta mengakhiri keterbelahan publik lewat rekonsiliasi. “Ini tidak bisa dianggap sepele,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini.

Semua kebijakan atau keputusan krusial terkait proses pemilu harus dipikirkan matang dan melihat dampak di masa akan datang. Komunikasi dua arah pun patut ditingkatkan lewat dialog politik yang mengarah pada kesejukan. Di sisi lain, tidak melanggar aturan yang disepakati dan tetap konsisten memulihkan stabilitas keamanan

negara. Dalam konteks ini, parpol menjadi pilar penting demokrasi.

“Perlu mencari sosok yang bisa menjembatani, diterima, dan dipercaya kedua belah pihak sebagai penengah. Itu demi kepentingan nasional,” ujar Siti.

Menurut Pengamat Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Rissalwan Habdy Lubis, perlu ada jiwa kepemimpinan untuk bisa meredam segala perbedaan dan keterbelahan yang terjadi.

Seorang pemimpin yang disahkan (memenangi) kontestasi politik, harus memberikan jaminan keamanan dan perlindungan. Jika tidak, masyarakat bisa menjadi perusuh karena merasa diperlakukan tidak adil.

“Sikap dan partisipasi publik dalam proses politik di Indonesia merepresentasikan proximity (kedekatan) dan welfare seeking (pemenuhan kesejahteraan),” kata Habdy.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah Adi Prayitno optimistis tensi pemilu menurun usai pemilu karena bahasan politik tak lagi intens. Pendukung dua kubu jangan lagi menyerukan pernyataan provokatif, menghina, atau merendahkan satu sama lain, termasuk menyebar hoaks. Pemenang harus merangkul yang kalah, sebaliknya jangan menempuh jalur inkonstitusional.

O SHERLYA PUSPITA SARI

Negara

Paslon 01 Paslon 02 Jumlah

Ekuador Maroko Arab Saudi Italia Yaman Sarejevo, Bosnia dan Herzegovina Korea Selatan Singapura Bulgaria Swedia Fiji Uzbekistan Iran Jepang Libya Tunisia Vatikan Polandia Selandia Baru Austria

46 154 3.576 880 161 25

10 121 5.133 181 1.692 13

56 275 8.709 1.061 1.853 38

4.797 42.011 49 658 235 51 230 8.021 4 66 1.172 226 2.084 528

2.297 5.900 9 107 117 18 23 4.890 40 66 12 121 313 128

7.094 47.911 58 765 352 69 253 12.911 44 132 1.184 347 2.397 656

Negara

Paslon 01 Paslon 02 Jumlah

Namibia Myanmar Kroasia Filipina Uni Emirat Arab Jerman Vietnam China Turki Arab Saudi Malaysia Amerika Serikat Prancis Australia India Kaledonia Baru Kanada Thailand Taiwan Jumlah Keseluruhan

102 33 135 151 51 202 38 8 46 550 437 987 2.862 2.792 5.654 7.305 1.664 8.969 599 237 836 44.359 6.967 51.326 281 568 849 3.821 9.471 13.292 282.910 84.637 367.547 19.422 41.926 61.348 372 95 467 23.819 3.712 27.531 210 90 300 217 26 243 2.089 197 2.286 152 142 294 72.726 11.412 84.138 570.534 207.746 778.280 (73,31%) (26,69%) Sumber: KPU RI

REKAPITULASI AKHIR SUARA PEMILU 2019 HASIL REKAPITULASI SUARA 34 PROVINSI

01

02

JOKO WIDODO-MA’RUF AMIN 85.036.828 juta

PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA UNO 68.442.493 juta

TOTAL SUARA SAH

55,41%

44,59%

153.479.321

2.351.057 (91,68%) 495.729 (63,23%) 248.239 (70,04%) 830.948 (60,74%) 369.803 (51,73%) 583.488 (49, 89%) 823. 939 (35,92%) 1.709.896 (57,50%) 475.312 (64,32%) 1.655.174 (69,03%) 1.094.845 (55,71%) 2.853.585 (59,34%) 310.548 (47,39%) 1.220.524 (77,24%) 859.833 (41,68%) 914.588 (56,41%) 16.231.668 (65,79%) 2.368.982 (88,57%) 1,942,987 (40,30%) 555,664 (39,75%) 407,761 (14,08%) 16,825,511 (77,29%) 550,692 (54,19%) 2,537,524 (38,46%) 951,242 (32,11%) 404.188 (14,41%) 10.750.568 (40,07%) 3.279.547 (51,68%) 508.997 (79,81%) 2.117.591 (42,98%) 1.248.713 (38,73%) 3.936.515 (52,32%) 599.457 (60,40%) 3.021.713 (90,66%)

Bali Bangka Belitung Kalimantan Utara Kalimantan Tengah Gorontalo Bengkulu Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Sulawesi Barat DI Yogyakarta Kalimantan Timur Lampung Maluku Utara Sulawesi Utara Jambi Sulawesi Tangah Jawa Timur Nusa Tenggara Timur Sumatera Selatan Sulawesi Tenggara Sumatera Barat Jawa Tengah Kepulauan Riau Banten Nusa Tenggara Barat Aceh Jawa Barat DKI Jakarta Papua Barat Sulawesi Selatan Riau Sumatera Utara Maluku Papua

213.415 (8,32%) 288.235 (36,77%) 106.162 (29,96%) 537.138 (39,26%) 345.129 (48,27%) 585.999 (50,11%) 1.470.163 (64,08%) 1.263.757 (42,50%) 263.620 (35,68%) 742.481 (30,97%) 870.443 (44,29%) 1.955.689 (40,66%) 344.823 (52,61%) 359.685 (22,76%) 1.203.025 (58,32%) 706.654 (43,59%) 8.441.247 (34,21%) 305.587 (11,43%) 2,877,781 (59,70%) 842,117 (60.25%) 2,488,733 (85,92%) 4,944,447 (22,71%) 465,511 (45,81%) 4,059,514 (61,54%) 2,011,319 (67,89%) 2.400.746 (85,59%) 16.077.446 (59,93%) 3.066.137 (48,32%) 128.732 (20,19%) 2.809.393 (57,02%) 1.975.287 (61,27%) 3.587.786 (47,68%) 392.940 (39,60%) 311.352 (9,34%)

2.564.472 783.964 354.401 1.368.086 714.932 1.169.487 2.294.102 2.973.653 738.932 2.397.655 1.965.288 4.809.274 655.371 1.580.209 2.062.858 1.621.242 24.672.915 2.674.569 4,820,768 1,397,781 2,896,494 21,769,958 1,016,203 6,597,038 2,962,561 2.804.934 26.828.014 6.345.684 637.729 4.926.984 3.224.000 7.524.301 992.397 3.333.065

PEROLEHAN TOTAL T SUARA (PROVINSI DAN LUAR NEGERI)) JOKO WIDODOMA’RUF AMIN 85.607.362 juta

01

55,50% JUMLAH SUARA SAH

JOKO WIDODOMA’RUF AMIN 68.650.239 juta

44,50% 154.257.601

02 Sumber: KPU RI

TANGGAL PENGESAHAN HASIL PEMILU 21 MEI 2019 PUKUL 01.46 WIB

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

B

udaya patriarki sebagai konstruksi cara berpikir sebagian masyarakat Indonesia masih sering dijumpai dalam kehidupan sosial maupun politik. Budaya ini tak lepas dari sistem patrilineal yang kadung turun-temurun.

Akibatnya, kaum perempuan dianggap sekadar subordinasi.

Sedangkan kaum lelaki dianggap memiliki hak istimewa. Upaya lepas dari belenggu itu sudah begitu lama dirintis. Sebagai buah dari rintisan itu, dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di legislatif mulai mendapatkan angin segar.

Misalnya saja, terbit UU No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD. Mengacu aturan, 30 persen perempuan bisa mengisi kursi di DPR. Salah seorang perempuan yang dipastikan lolos menuju Senayan periode 2019-2024 adalah Puteri Anetta Komarudin dari Partai Golkar. Caleg yang maju lewat Dapil Jawa barat VII ini tidak ingin sekadar sebagai pemanis.

Putri politikus senior Partai Golkar Ade Komarudin itu punya keinginan menyuarakan aspirasi rakyat. “Banyak amanah yang dititipkan kepada saya.

Insya Allah akan saya lakukan nanti,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (26/5).

Berbulan-bulan dia turun dan menemui masyarakat, terutama jelang Pemilu 2019. Salah satu keresahan yang paling ia rasakan, begitu banyak bank emok (rentenir) ditemukan di dapilnya.

“Rentenir berkedok bank ini menyasar perempuan atau ibu-ibu dengan memberikan pinjaman dengan bunga mencapai 30 persen. Latar belakang pendidikan dan pekerjaan saya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan saya gunakan untuk mencari solusi dari masalah tersebut,” tutur Puteri. Kelak jika resmi menjadi anggota DPR, Puteri berharap bisa mengabdi di Komisi 11 untuk membuktikan janjinya.

Persentase perolehan suara calon legislatif salah satu partai peserta pemilu di website resmi KPU, Jakarta, 30 Mei 2019.

LANTANG SUARA KIKIS BUDAYA PATRIARKI Perempuan anggota DPR perlu saling menguatkan pengetahuan dan perspektif agar representasi mereka semakin bermakna.

Salah seorang wajah baru di DPR ini berpendapat, sebenarnya peran perempuan di DPR tidak berbeda dengan kaum lelaki selama apa yang dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat yang telah memilih.

Caleg lain yang diprediksi kembali ke Senayan adalah Leida Hanifa, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Jawa Barat 1. Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini ingin terus memperjuangkan semangat partainya. ”Insya Allah kami akan terus menyuarakan apa yang jadi keinginan masyarakat. Kami selalu berkomunikasi dengan masyarakat di bawah,” katanya.

Ledia berkomitmen terus berupaya meningkatkan pendidikan, lingkungan hidup, dan kesehatan sebagai fokus utama. Menyoal terobosan, dia memilih fokus program-program ke depan.”Intinya kami (PKS) ingin menyerap aspirasi yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat,” ujar dia.

Caleg PPP Dapil IV Jawa Barat Reni Marlinawati berharap keterwakilan perempuan di DPR semakin meningkat.

PEROLEHAN SUARA PARPOL

9,69%

12,57%

19,33%

12,31%

9,05%

0,50%

2,09%

8,21%

2,67%

4,52%

1,89%

6,84%

1,54%

7,77%

0,79%

0,22%

TANGGAL PENGESAHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF 21 MEI 2019 PUKUL 01.46 WIB

Apalagi, kini semakin banyak perempuan berani terjun ke dunia politik.

“Perempuan itu bukan asing lagi. Sudah banyak sejak dulu. Bahkan menjabat sebagai pimpinan.

Peran perempuan perlu dipertimbangkan, bukan lagi sekadar pelengkap,” katanya.

Perempuan yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR itu ingin lebih meningkatkan mutu pendidikan dari segala aspek. Bagi dia, pendidikan merupakan investasi yang menjanjikan untuk kemajuan bangsa.

“Masih ada lagi yang perlu diperhatikan yaitu kesejahteraan

Sumber: KPU RI

guru, terutama guru honorer.

Kesejahteraan mereka masih terpinggirkan. Ini harus diperjuangkan,” ujar Reni.

Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Masruchah berpendapat, kinerja perempuan anggota DPR belum maksimal bila dilihat dari capaian produk perundangan. Sebagai contoh, belum ada pembahasan lebih lanjut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sejak 2017. Pembahasan RUU ini justru terkesan diulur karena ada penolakan sebagian masyarakat.

“Semestinya RUU PKS sebagai basis konstitusional pemenuhan

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

4

hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual mendapatkan perhatian khusus.

Sayangnya, perempuan anggota legislatif tidak punya otonomi untuk memutuskan kebijakan terkait persoalan perempuan korban dan perempuan pada umumnya,” tutur dia.

Keterwakilan perempuan di parlemen yang masih minim atau belum mencapai 30 persen menjadi salah satu faktor penghambat. Selain itu, dominasi mayoritas ke minoritas dan dominasi kaum lelaki terhadap perempuan masih sangat kuat di DPR. Ini berimplikasi kepada produk kebijakan itu.

Seharusnya, perempuan anggota legislatif asertif bila tidak suka atau kepentingan perempuan, korban, serta kelompok rentan, tidak diprioritaskan. Mereka harus lantang berbicara serta menunjukkan data atau fakta dan hasil-hasil kajian sehingga para lelaki terbuka mata serta hatinya.

“Semestinya, perempuan anggota legislatif memiliki strategi jitu secara bersama-sama dengan menanggalkan partai atau fraksi semata untuk perubahan, khususnya demi kepentingan perempuan serta kelompok rentan,” kata Masruchah.

Hingga kini, DPR Periode 20142019 masih memiliki tanggungan menyelesaikan di antaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Hukum Pidana (HP), RUU Perkawinan, dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tanggungan pekerjaan itu sudah lama dibahas, tetapi tak kunjung kelar.

Masruchah menyarankan, DPR terlebih dahulu menyelesaikan RUU yang berkait dengan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s). “Saya berharap, seluruh perempuan anggota legislatif memiliki visi dan misi sama untuk perubahan nasib perempuan serta kehidupan.

Saling menguatkan pengetahuan dan perspektif sehingga representasi perempuan di DPR semakin bermakna,” ujar dia. O TEGAR RIZQON ALFIAN | ESTI TRI PUSPARINI

Terbit perdana 31 Agustus 2013 diterbitkan oleh: PT BERITA NASIONAL www.harnas.co

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. STAF REDAKSI: Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto, Didik Purwanto, Ahmad Reza S, Devy Lubis, Fifia A. Himawan, Herman Sina, Mulya Achdami, W. Ridwan Maulana, Aria Triyudha, Brigitha Sesilya | Alvin Tamba, Dian Riski Rosmayanti, Tegar Rizqon Alfian, Bayu Indra Kahuripan, Ridsha Vimanda N, Yosi Mawarni, Esti Tri Pusparini. PEWARTA FOTO: Aulia Rachman. DESAINER GRAFIS: Suryanda, Lucas Anggriawan, Ismail Saleh, Muhammad Ery Khoiry, Agung Tricahyono Putro . EDITOR BAHASA: Fery Sagita.

SEKRETARIS REDAKSI: Lispa Juliantry. NETWORK & IT: Achsin, Muhamad Rizki Aldiansyah, Muh Mazlan.

ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699 Faks: 021-3151 668 e-mail: redaksi@harnas.co, website: www.harnas.co PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. SEKRETARIS PERUSAHAAN: Lispa Juliantry. BISNIS & MARKETING: Nofika Roseliana. GA STAFF: Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3152 699 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3152 699 | PENGADUAN: 021-3152 699 | BERLANGGANAN: 021-3152 699 PENASIHAT HUKUM: Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan.

Harian Nasional bisa dibaca di Wayang Force (untuk Aplikasi Android dan iOS)

5

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

MALAS PICU PRODUK UU MINIM

DPR berkilah, konsentrasi sebagian anggota yang kembali mencalonkan diri, terpecah.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

S

alah satu tugas utama DPR, merampungkan Rancangan Undang Undang (RUU) menjadi Undang Undang (UU). Faktanya, legislatif periode 2014-2019 hanya mampu menyelesaikan dua dari 55 RUU. Dua undang-undang itu disahkan pada masa sidang ketiga dan keempat.

“Dengan sisa waktu yang singkat, DPR tak akan mampu mengejar 53 RUU itu. Apalagi, mereka hanya memiliki dua masa sidang lagi,” kata Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (23/5).

DPR seharusnya lebih serius dan fokus bekerja, dalam waktu yang tersisa itu. Mereka perlu terlebih dahulu menemukan RUU prioritas agar pembahasan RUU kian maju. Dengan demikian, tanggungan pekerjaan itu bisa selesai sebelum periode kerja mereka berakhir.

Peneliti Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsudin Alimsyah berpendapat, idealnya seluruh agenda terkait RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) diselesaikan sebelum masa jabatan berakhir.

Apalagi, penyusunan prolegnas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah melalui proses pembahasan dan kajian bersama.

“Kajian yang dilakukan bersama pemerintah dalam

Lansekap Gedung Kura-Kura DPR RI, Senayan Jakarta, 28 Mei 2019. Di gedung ini para anggota DPR periode 2019-2024 diharapkan benar-benar menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara berintegritas serta bertanggung jawab.

membahas RUU, mulai dari perdebatan, urgensi, dan kebutuhan, mendesak agar RUU segera dibahas serta disahkan. Terpenting DPR seharusnya memperhitungkan alokasi waktu yang tersedia selama masa kerja serta beban kerja yang akan timbul. Selain beban waktu, alokasi anggaran juga sudah harus dipersiapkan dalam APBN,” tutur dia.

Agenda legislasi yang tertunda, menurut Syamsudin, bisa disebabkan berbagai faktor.

Misalnya saja, ada situasi memaksa yang membuat agenda DPR terhenti, seperti bencana.

“Namun, saya rasa tidak ada

alasan lain, selain kemalasan.

Untuk itu, perlu sanksi moralitas sosial atas kinerja DPR yang buruk itu,” katanya.

Sanksi itu perlu agar DPR tak terbiasa dan menjadi kurang peduli seolah tak ada masalah, padahal menumpuk agenda legislasi yang menjadi pekerjaan bagi anggota DPR periode selanjutnya. Bisa jadi, anggota DPR yang baru memiliki pembacaan tersendiri atau kurang memahaminya. “Anggota DPR yang baru membutuhkan penyesuaian sehingga akan menyita waktu untuk memahami maksud dan tujuan dari rencana legislasi tersebut,” katanya.

Cukupkah Sekadar Komitmen?

Anggota Komisi X DPR RI Amran Arfan mengakui, ada beberapa produk UU yang pengerjaannya tersendat. Beberapa kendala dihadapi seperti persoalan pemilu, yang menyebabkan konsentrasi beberapa anggota yang mencalonkan kembali terpecah ke daerah pemilihan demi memenangkan dirinya.

“Kendala lain soal titik temu.

Pembuatan UU melibatkan dua lembaga yaitu legislatif dan eksekutif. Jika dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah tak berlarut-larut serta tak ada persoalan, akan cepat. Namun, kalau DPR sudah sepakat semua, tapi pemerintah

Hal ini diperlukan agar Sekjen DPR bisa meyakinkan secara rasional agenda DPR terutama yang berkait dengan waktu dan bujet.

Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berharap, DPR Periode 2019-2024 tidak mengulangi kesalahan di tengah catatan dan citra buruk periode kali ini.

“Minimal kehadiran anggota DPR yang baru dari sebagian partai, dapat memberikan semangat baru,” ujar dia.

Tentu, hal ini bukan hanya tugas anggota DPR semata. Partai politik harus lebih serius mengawasi kinerja anggotanya.

“Jangan sampai parpol hanya menjadi pelindung citra buruk anggotanya. Parpol seharusnya bisa mengontrol kinerja anggota DPR, agar dapat mendukung

cita-cita penguatan parlemen,” kata Karus.

Asa hadirnya legislatif yang lebih baik bukan hanya datang dari masyarakat, melainkan juga dari anggota DPR yang kini menjabat. Anggota DPR RI Komisi X Amran Arfan berharap ada kesinambungan pola pikir dan pola sikap anggota DPR periode selanjutnya.

“Kesinambungan itu diperlukan untuk menyikapi persoalan-persoalan khusus legislasi sehingga pembahasan tidak dimulai dari awal lagi, tapi tinggal melanjutkan pembahasan yang kurang. Ini akan menjadi pekerjaan ekstra bagi anggota DPR yang bukan petahana,” ujar politikus PAN itu.

Perkara sejumlah RUU tak tuntas karena DPR dan pemerintah belum mencapai titik temu membuat anggota DPR baru yang

O SHERLYA PUSPITA SARI

PEROLEHAN KURSI PARPOL

58

KURSI

SELAIN kemalasan dengan dalih konsentrasi terpecah terkait Pemilu 2019, kecermatan menyusun agenda, kapasitas, dan komitmen DPR Periode 20142019 dipertanyakan.

“Selama ini, waktu luang yang dimiliki justru tersita untuk kunjungan ke luar. Masa reses hingga lima kali dalam satu periode, sejatinya perlu dikurangi. Ke depan, anggota DPR harus mampu membuat ruang komunikasi yang efektif,” kata Peneliti Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsudin Alimsyah kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (23/5).

Ruang komunikasi yang efektif bagi konstituen dipastikan menghadirkan solusi dan tindak lanjut. Selain itu, perlu kesinambungan komunikasi antara anggota DPR dan Kesekretariatan Jenderal DPR.

belum sepakat, ya sama saja.

Perbedaan suara DPR dan pemerintah mempersulit kesepakatan itu,” kata dia.

Dia meyakini, kendati terjadi pergantian karena periode berakhir, tak lantas membuat anggota DPR yang kini menjabat meninggalkan tanggung jawab. Sisa waktu beberapa bulan akan digunakan untuk mengejar pembahasan RUU yang belum kelar. “Jika tak bisa terkejar, pembahasan dilimpahkan kepada anggota DPR yang benar-benar baru atau anggota DPR lama yang kembali menjabat,” kata politikus PAN itu.

59

KURSI

0

KURSI

0

KURSI

78

KURSI

0

KURSI

19

KURSI

54

KURSI

128

85

KURSI

KURSI

0

50

KURSI

KURSI

0

44

KURSI

KURSI

0

0

KURSI

KURSI

575

JUMLAH KURSI Sumber: KPU RI

bukan petahana, harus bisa menyesuaikan diri serta fokus jika terlibat membahas UU yang setengah jadi itu.

“Anggota DPR yang baru masuk harus belajar ekstra untuk memahami pembahasan UU, agar tak diulang dari awal.

Hal ini juga akan membantu menyelesaikan target legislasi meskipun belum mencapai 100 persen. Apa yang sudah dibahas sekarang dan tinggal penyelesaian, dapat dilanjutkan anggota DPR periode selanjutnya,” kata Amran. O SHERLYA PUSPITA SARI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

RI BUTUH SDM KUAT

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

6

HAMDI MULUK – KETUA PROGAM DOKTOR FAKULTAS PSIKOLOGI UI

P

embangunan infrastruktur adalah program besar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019).

Sarana dan prasarana termasuk sejumlah jalan tol dan bendungan, berhasil direalisasikan. Program ini akan dilanjutkan setelah Joko Widodo-Ma’ruf Amin memenangi Pemilu 2019, yaitu integrasi infrastruktur.

Namun, fokus utama periode ini, pembangunan sumber daya manusia (human capital). Human capital yang bagus akan menghasilkan ilmu pengetahuan bagus. Orang-orang memiliki mentalitas atau karakter bagus.

Ditambah modal sosial yang kuat, akan melahirkan masyarakat kuat yang mendorong percepatan perolehan pengetahuan, penguasaan teknologi, dan mengundang modal usaha.

Sebagian besar negara maju memiliki human capital kuat, bukan sekadar social capital atau culture capital. Tahapan negara maju membangun bangsanya dimulai dengan membangun sarana dan prasarana, ekonomi mencukupi, dan kehidupan layak, baru di-upgrade mutu manusianya. Butuh usaha keras dan waktu lama. Lima tahun kurang. Ini harus dilandasi kehendak politik (political will) yang kuat.

Sebagai contoh, Korea Selatan maju berkat revolusi besarbesaran sejak 1970-an melalui gerakan Saemaul Undong dengan fokus manusia. Mereka ingin membuat warganya memiliki sifat disiplin, pekerja keras, dan semangat persatuan yang kuat.

Selain itu, diikuti revolusi infrastruktur dan pendidikan. Saat itu ditagetkan 25 tahun ke depan mampu mengalahkan Jepang.

Hasilnya, kini mereka terbukti menjadi pesaing kuat Negeri Sakura di bidang teknologi.

Sebenarnya, program pengembangan SDM di Tanah Air selalu ada di tiap periode pemerintahan. Namun, itu tak gamblang, melainkan dengan bahasabahasa abstrak. Hasilnya pun kurang memuaskan. Kini, Indonesia masih terperangkap mental kultural seperti mudah curiga, adu domba, iri melihat kemajuan orang, mudah percaya hoaks.

Rasionalitas cepat hilang karena jerat mitos berbungkus agama.

Penyakit ini perlu diselesaikan bersama. Kalau tidak, susah maju. Sekarang, saatnya revolusi

mental digaungkan lagi. Revolusi mental bertujuan mengubah mentalitas mulai dari pola pikir, kepercayaan, sikap, perilaku secara menyeluruh. Begitu kultur berubah, perbaikan mutu manusia dimungkinkan.

Indeks pembangunan manusia di Tanah Air tertinggal dibanding negara Asia Tengara lainnya seperti Vietnam dan Thailand yang dulu setara bahkan di bawah kita. Padahal, pada era disrupsi teknologi, peperangan di tingkat dunia adalah ide, gagasan, inovasi, dan kreativitas.

Bukan lagi fisik. Banyak orang memiliki ide gila berhasil mematahkan paradigma lama secara cepat. Akhirnya, yang tersisa adalah yang cepat beradaptasi, fleksibel, inovatif, dan daya tahan terhadap turbulen tinggi.

Perlu pula revolusi besarbesaran institusi pemerintah dengan menegakkan basis-basis integritas yakni merancang dan melaksanakan sungguhsungguh institusi yang bersih, transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Kala sistem integritas diterapkan, praktik korupsi hilang dengan sendirinya.

Institusi dan lembagalembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berintegritas. Ketika kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara, warga enggan berperilaku integritas. Kini saatnya tertib aturan, tidak ada lagi pungli, tansparansi di mana-mana, dikawal dengan kuat. Salah langsung dihukum. Hukum tidak tebang pilih dan setiap orang tidak kerja asal-asalan.

Permasalahannya sekarang, yang lemah adalah pemda karena otonomi tak diperkuat kapasitas termasuk SDM. Mutu ASN tingkat daerah sangat kurang ditambah politisasi setiap pergantian kepala daerah. Padahal, jika basis integritas ASN itu kuat, cepat maju karena penduduk di perdesaan masih banyak. Kalau desa maju, Indonesia maju serempak.

Peran eksekutif penting karena mempunyai sumber daya paling banyak, termasuk anggaran.

Misalnya, penerimaan ASN baru harus diseleksi ketat. Jangan lagi ada lubang jual-beli jabatan atau kolusi. Pemerintah harus tegas dan berani. Pembenahan ini harus dilakukan dari bawah berbasis kinerja dan kompetensi. Berikan target-target lebih keras. Jika

FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Begitu kultur berubah, perbaikan mutu manusia dimungkinkan.

tidak, pecat. Harus mulai berani membuat standar tinggi. Presiden harus mengambil komando langsung mengawal revolusi mental.

Tentu pemangku kepentingan harus mendukung.

Legislatif bisa berkontribusi dengan ambang batas parlemen ditingkatkan sehingga partai yang kuat mendapat dukungan kuat dari waktu ke waktu.

Partai tidak perlu terlalu banyak supaya demokrasi kuat. Penyakit demokrasi dengan multipartai ekstrem selalu ribut sesamanya.

Warga pun jenuh dan tidak ada ikatan kuat dengan partai.

Rasionalitas cepat hilang karena jerat mitos berbungkus agama.

Selain itu, percepatan pengembangan manusia strategis dilakukan melalui institusi pendidikan dengan menaikkan standar pendidikan. Misalnya, ujian nasional sebagai perangkat ukur pencapaian pendidikan, ditingkatkan. Ketika standar dinaikkan, guru dan sarana serta prasarana mengikuti. Berarti APBN untuk sarana dan prasarana jangan dihalangi politisi.

Saat ini, pendidikan Indonesia banyak titipan yang tidak perlu terutama di tingkat dasar.

Anak-anak dipaksa dengan berbagai ilmu. Padahal, di luar negeri, mereka fokus pendidikan

karakter. Mendidik anak berani berpikir terbuka, berimajinasi, bermain, tanggung jawab, mandiri, jujur, dan berpendapat.

Setelah itu baru ditanamkan basis-basis ilmu yang kuat seperti matematika dan logika.

Tingkat lebih tinggi setara sekolah menengah atas mengarah ke ilmu pengetahuan dengan cabang SMA dan SMK. Idealnya, SMK memiliki sarana dan prasarana lebih keren dibanding SMA karena mereka mengajarkan pendidikan siap kerja, sehingga harus dilengkapi laboratorium memadahi bekerja sama dengan industri. Tingkat atasnya ada politeknik.

Lulusan SMK dan politeknik adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi tepat guna karena dibekali kemampuan mumpuni. Saat industri menyerap lulusan SMK dan politeknik yang siap pakai, akan mendorong riset tepat guna. Akhirnya mampu membuka peluang usaha hilir atau mengelola produk turunan, bukan ekspor barang mentah.

Jika ini berkelanjutkan dan bersinergi dengan riset-riset perguruan tinggi, penguasaan teknologi bisa dicapai. Salah satu ukuran pengembangan SDM adalah banyaknya jumlah riset dan peneliti per kapita. Saat ini, Indonesia masih rendah.

Jumlah perguruan tinggi tidak perlu banyak karena diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kualifikasi akademis kuat.

Secara alamiah, jumlah manusia berbakat akademik menghasilkan riset mutakhir, sedikit. Sisanya membutuhkan keterampilan teknik yang seharusnya masuk ke politeknik. Kenyataan di Indonesia salah arah. Orang berlomba masuk perguruan negeri karena demam gelar sarjana. Padahal pada masa mendatang, dunia usaha berbasis

kompetensi, bukan gelar. Pola pikir inilah yang perlu diubah.

Guru atau tenaga pengajar menjadi kunci penting dunia pendidikan. Guru harus berkualitas, berkompetensi, menghayati, dan berkomitmen, bukan asal mengajar. Perlu dipupuk dan diterapkan sistem kompetisi yang jelas. Kalau pengajaran buruk, dengan tegas dikeluarkan supaya terpacu. Dengan demikian, standar perlahan naik.

Ketika semua berjalan terutama hilirisasi, perlahan ekonomi menggeliat, lapangan pekerjaan tersedia secara nasional, pemasukan lebih banyak. Sebenarnya, alokasi APBN 20 persen untuk pendidikan masih reasonable.

Sayangnya, selama ini salah alokasi dan ada tindak korupsi. Kalau berani, tingkatkan jadi 25 persen, dengan pengawasan ketat.

Pengembangan SDM memang berat, tetapi tidak ada pilihan lagi.

Seberat apa pun harus dijalani demi kemajuan bangsa. Presiden harus mengambil komando langsung mengawal revolusi mental. Presiden juga harus teguh pada pendirian, tanpa perlu menyenangkan partai politik. Presiden tak perlu terlalu banyak kompromi dengan partai politik.

Kalaupun mereka diakomodasi, berdasarkan profesionalitas, kompetensi, dan dikawal 24 jam.

Ketika masyarakat melihat semua berjalan lancar, dengan sendirinya komentar negatif akan hilang. Pada dasarnya, masyarakat manut.

Dalam bahasa psikologi sosial, patronase atau nilai percaya kepada otoritas, tinggi. Misalnya sebagian masyarakat percaya kepada ulama karena mereka dianggap memiliki otoritas mengeluarkan fatwa, imbauan, atau prinsip. Masyarakat bukanlah pemberontak. O ESTI TRI PUSPARINI

7

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

MENIMBANG LOKASI IBU KOTA BARU R

encana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke wilayah lain di Tanah Air tak dimungkiri menuai perhatian banyak kalangan. Berbagai respons bermunculan, mulai dari yang sepakat hingga menolak dengan beragam penjelasan.

Pemerintah menyatakan ingin memindahkan Ibu Kota Negara lantaran beban DKI Jakarta yang dinilai kian bertambah.

Satu hal yang perlu diingat, upaya merancang sebuah daerah menjadi Ibu Kota Negara yang baru memang tidak mudah.

Dalam pandangan Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga, pemerintah harus mempersiapkan secara matang terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Seluruh aspek seperti pemilihan lokasi baru Ibu Kota Negara maupun perencanaan pembangunan hingga pengembangannya patut dipertimbangkan secara baik.

“Semua harus dirancang dengan matang. Jangan sampai pengembangannya nanti tidak menjadi kota yang berkelanjutan,” kata Nirwono kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini.

Nirwono memahami, lokasi Ibu Kota Negara yang baru diharapkan memiliki perbedaan dengan Ibu Kota yang lama. Hal ini untuk menghindari hasil negatif apabila pemindahan Ibu Kota direalisasikan.

Menurut dia, kurang tepat jika pemerintah menjadikan sejumlah wilayah di Kalimantan sebagai nominasi lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Pemerintah diprediksi akan menghadapi pekerjaan rumah cukup berat karena sebagian besar wilayah Kalimantan kerap dilanda kebakaran hutan.

“Kebakaran hutan masih terjadi, pertambangan besar juga berlangsung. Apakah masih layak jadi calon Ibu Kota? Nanti sama saja permasalahan di Jakarta akan terbawa ke sana,” ucap Nirwono.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengemukakan sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan yang dianggap bisa dijadikan Ibu Kota Negara yang baru. Wilayah ini antara lain Bukit Soeharto yang terletak di kawasan Taman Hutan Raya, Kalimantan Timur. Kemudian, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Wilayah ini (Gunung Mas) merupakan bagian kawasan segitiga di antara Kota Palangkaraya.

Nirwono tak yakin Kalimantan bisa menjadi sebuah wilayah Ibu Kota dengan kondisi lingkungan berkualitas.

“Saya rasa harus ada peninjauan ulang kembali dan itu membutuhkan waktu lama.

Bicara standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah diatur dalam UU No 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa luas RTH kota minimal 30 persen,” ujar Nirwono.

Dia menambahkan, pemerintah juga harus memiliki biaya cukup banyak untuk memenuhi segala aspek guna membangun lingkungan Ibu Kota yang berkualitas.

“Dana yang cukup banyak dalam jangka panjang itu diperlukan. Jika tidak, lebih baik membenahi Jakarta dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru.”

Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Tata Mustasya, pemilihan lokasi Ibu Kota Negara yang baru sangat menentukan dampak risiko. Jika salah memilih lokasi, bukan mustahil banyak risiko yang didapat seperti kurang resapan air, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, dia menegaskan, desain pembangunan Ibu Kota setidaknya juga harus dibuat secara matang. Desain ini antara lain menentukan tata letak RTH dan juga aspek pendukung lainnya.

“Desain awal ini yang harus diatur dengan rapi. Potensi membangun kota green city itu ada, tapi kalau masih ada seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang tak diatur, sama saja mencemarkan udara,” ucap dia.

Mewakili pemerintah, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dasrul Chaniago menyatakan, kendaraan bermotor mengakibatkan hampir 70 persen pencemaran udara di kawasan perkotaan. Menurut dia, kondisi ini belum terjadi di Kalimantan.

“Distribusi kendaraan di Kalimantan itu persentasenya hanya 5,0 sekian persen. Artinya dari segi udara kalau tingkat kendaraannya kecil untuk sebuah kota besar dan tidak ada pembakaran hutan dan lahan akan tercipta itu (kota ramah lingkungan),” papar Dasrul.

Kualitas udara kawasan perkotaan seperti di Jakarta, kata Dasrul melanjutkan, dipengaruhi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, terdapat perbedaan signifikan antara kualitas udara antara Jakarta dan wilayah Kalimantan.

“Kalimantan itu berada dibawa posisi 10 nitrogen per meter kubik.

Kuncinya bagaimana menekan kendaraan bermotor tersebut agar tidak mempengaruhi kualitas udara yang sudah bagus di sana,” kata Dasrul menegaskan.

O RIDSHA VIMANDA NASUTION

ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY

Pemilihan lokasi sangat menentukan dampak atau risiko ke depan.

Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon Ibu Kota Negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, 8 Mei 2019

Ikhtiar Menggodok Desain Ideal KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR) saat ini masih menyusun aspekaspek maupun desain yang dibutuhkan Ibu Kota Negara yang baru.

Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata mengatakan, aspek terpenting dari upaya saat ini adalah bagaimana merancang lokasi baru Ibu Kota Negara untuk tidak mengulangi permasalahan serupa di DKI Jakarta.

“Oleh karena itu, sedang digodok apa saja yang dibutuhkan, mulai dari regulasi hingga persoalan desain bangunan,” kata Rudi di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Rudi, kondisi struktur tanah juga tidak boleh dilupakan. Pasalnya, kondisi struktur tanah akan menentukan bangunan yang didirikan.

“Intinya lahan-lahan milik pemerintah sebagai lokasi Ibu Kota baru.”

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pihaknya telah memiliki data geologi terkait kelayakan struktur tanah untuk Ibu Kota Negara yang baru. Namun, ia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden terkait penentuan lokasi.

02 03

FASE KEDUA menyangkut groundbreaking terhadap infrastruktur dasar pada 2021-2024

01

Desain infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan, pada FASE SATU 2019- 2020

Penuntasan FASE-FASE PENDUKUNG, antara lain pengembangan Ibu Kota baru

RANCANGAN IBU KOTA BARU

FASE KETIGA penyelesaian pusat pemerintahan pada 2024-2029

FASE EMPAT penyelesaian pembangunan Ring 1 Ibu Kota 2029-2034

04

FASE KELIMA penyelesaian Ring 2 Ibu Kota pada 2034-2044

06 Sumber: Kementerian PUPR

“Kami mempunyai data tanah awal, berisi data-data geologi yang akan menjadi referensi desain suatu peta. Setelah di tentukan daerahnya akan lebih mudah mendapatkan data yang memang di perlukan dalam pembangunan Ibu Kota,” Danis.

Menurut dia, Kementerian PUPR akan menerapkan rencana pengembangan Ibu Kota Negara secara berkelanjutan dari tahun 2024 hingga 2044. Tujuannya agar Ibu Kota Negara yang baru menjadi kota berkembang.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna berpandangan, pemerintah perlu membuat bangunan yang memiliki makna simbolis di Ibu Kota Negara baru. Hal ini bisa direalisasikan melalui pembuatan monumen baru sebagai bentuk

05

identitas Ibu Kota.

Terkait lokasi, Yayat berpendapat, pemerintah harus bisa segera menentukan pilihan. Langkah ini berkaitan dengan pengaturan tata ruang yang harus mengedepankan konsep green city.

“Salah satu rencana penempatan Ibu Kota Negara yang baru adalah di Bukit Soeharto (Kalimantan Timur). Jika benar, pengembangan Ibu Kota baru itu akan mengedepankan kenyamanan dengan green landscape,” ujar Yayat.

Namun, Yayat mempunyai saran berbeda jika lokasi Ibu Kota barutidakberadadiBukitSoeharto.

Dia menyebut, lokasi ideal bisa berdasarkan hasil penelitian Bappenas yaitu di Kalimantan Tengah selain di Kalimantan Timur.

O CHOIRUN IMAN

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

8

REGULASI TUNGGU REALISASI B

anyak aspek yang harus dipenuhi terkait upaya pemindahan Ibu Kota Negara. Kebutuhan atas regulasi menjadi aspek krusial yang perlu dipikirkan pemerintah. Regulasi tak hanya dibutuhkan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara baru. Namun, pengaturan lebih lanjut juga perlu diterapkan kepada Jakarta apabila tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara.

Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik memahami kebutuhan regulasi tersebut. Pemerintah, kata Akmal mengungkapkan, siap merumuskan regulasi jika rencana pemindahan Ibu Kota Negara direalisasikan. “(Pemindahan Ibu Kota Negara) masih sebuah rencana.

Jika nanti rencana ini jadi, ada sembilan regulasi yang harus diubah dan itu membutuhkan kajian teknis,” kata Akmal kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini.

Dia mengakui, dari sembilan regulasi berupa undang-undang (UU) tersebut, salah satu di antaranya yang krusial mengenai kajian revisi terhadap UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akmal berpandangan, kedudukan Jakarta tak bisa disamakan dengan provinsi lain jika tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara. Pasalnya, Jakarta telah bermetamorfosis menjadi pusat perdagangan dan bisnis. Akmal menilai, opsi paling tepat adalah menerapkan provinsi otonomi khusus untuk DKI Jakarta.

“Kami belum mempunyai UU yang mengatur itu. Artinya, hal seperti ini dibutuhkan kajian teknis lebih lanjut. Sementara lokasi (Ibu Kota baru) saja belum ditetapkan,” ujar Akmal.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otda Kemendagri telah menggelar diskusi terbatas mengenai dukungan regulasi otonomi daerah terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Menurut Akmal, selain regulasi, aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah juga penting untuk dipastikan agar tetap berjalan efektif. Imbas yang diharapkan yaitu pemindah-

an Ibu Kota Negara tidak memengaruhi dana perimbangan yang diterima daerah kendati memerlukan biaya besar.

“Kemudian tentang pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di tingkat pusat harus bersedia ikut pindah dari posisi mereka di Jakarta ke kota baru tersebut. Ini berlaku baik untuk PNS, parlemen, yudikatif, Kepolisian, TNI, beserta keluarganya,” kata Akmal.

Prinsipnya, kata Akmal menambahkan, pemindahan Ibu Kota Negara menunggu masterplan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sementara, dalam pandangan mantan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono, rencana pemindahan Ibu Kota Negara cukup beralasan dilaksanakan.

Lelaki yang akrab disapa Sonny ini pun mengemukakan tentang pentingnya masterplan rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

“Perlu ada masterplan (pemindahan Ibu Kota),” kata Sonny menegaskan Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mendorong pemerintah segera merumuskan kajian terkait kebutuhan regulasi pemindahan Ibu Kota Negara. Pasalnya, kesempurnaan aturan akan berpengaruh terhadap implementasi pembangunan Ibu Kota baru.

“Memindahkan Ibu Kota Negara itu dimulai dari persiapan regulasi. Dari situ harus ada antisipasi seperti tata kota, sistem transportasi, drainase hingga soal permukiman penduduk,” kata Achmad.

Pemindahan Ibu Kota Negara harus menutup permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta. Achmad menyebut, masalah tersebut seperti kemacetan, banjir, kepadatan penduduk, serta kawasan kumuh.

Oleh karena itu, dia menegaskan, langkah antisipasi untuk mencegah sejumlah persoalan itu muncul kembali harus dilakukan sedini mungkin. Namun, kata Achmad menambahkan, pemerintah melalui Kemendagri belum memberikan sinyal pembahasan di Komisi II DPR RI. “Mungkin pemerintah sedang melakukan pengkajian.

Yang jelas, lamanya pembahasan di DPR bergantung dari pemerintah.” O RIDSHA VIMANDA NASUTION | ARIA TRIYUDHA

AFP | ADEK BERRY

Kedudukan Jakarta tak bisa disamakan dengan provinsi lain jika tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara.

Pemandangan sejumlah gedung pencakar langit dan jalanan Kota Jakarta saat matahari tenggelam, 2 April 2019.

PERTIMBANGAN PERLUNYA PEMINDAHAN IBU KOTA

Pada Tahun 2015 tercatat ada 3.647.329 jiwa sebagai pendatang di Ibu Kota negara dan menjadi peduduk tetap di Jakarta.

Peningkatan jumlah kendaraan yang mencapai 1 Juta unit/pertahun.

Hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah jalan di DKI Jakarta baik jalan tol maupun jalan non-tol.

Pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia dengan mencanangkan Indonesiasentris, karena selama ini banyak yang berpikir bahwa indonesia adalah Jawa-sentris yakni pembangunan terpusat di Pulau Jawa.

UNDANG-UNDANG (UU) YANG PERLU DIREVISI/DIBUAT

Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara (Jakarta tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara sehingga perlu peraturan baru) Pembuatan UU tentang (nama daerah yang dipilih) sebagai Ibu Kota Negara Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Revisi atau Pembuatan UU Tentang Penataan Ruang di Ibu Kota Negara Revisi atau Pembuatan UU yang mengatur tentang Penataan Pertanahan di Ibu Kota Negara (sinergi dengan tanah adat) Revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pengaturan kawasan strategis Ibu Kota sebagai ring 1) Pembuatan UU tentang Kota Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Sumber: Kemendagri

Antara Konsep Administratif dan Otonomi IBU Kota Negara baru dinilai harus bebas konflik politik. Hal ini bisa diwujudkan jika konsep kota administratif diterapkan di wilayah yang akan menyandang status Ibu Kota Negara baru.

“Akan dilihat nanti apakah keputusan konsep tetap administratif atau jadi kota otonomi. Kalau otonom, berarti ada DPRD yang proses pemilihannya oleh rakyat.

Pemilihan ini ditakutkan akan ada konflik karena bisa saja Wali Kota dan Presiden berbeda partai politik,” kata Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini.

Lelaki mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menjelaskan, pengangkatan wali kota sebaiknya dilakukan pemerintah.

“Jadi, tidak dipilih oleh rakyat.

Wali kota di Ibu Kota Negara baru nanti akan dibantu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dinas yang menjalankan tugas dalam merawat Ibu Kota,”ucapnya.

Ibu Kota Negara yang baru sebaiknya sejalan dengan provinsi di daerah yang akan ditempatkan nanti.

“Misalkan di Kalimantan Selatan, maka Gubernur setempat bisa mengangkat seorang Wali Kota setelah berkonsultasi dengan Presiden untuk memimpin Ibu Kota Negara baru tersebut,” kata Djohan.

Dia menambahkan, Ibu kota Negara yang baru nanti, harus memiliki keindahan, hijau, dan mudah di jangkau.

“Saya harap penempatan Ibu Kota nanti jangan di tengah hutan belantara karena akses yang sulit,” ujar Djohan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menilai, konsep otonomi lebih tepat diterapkan pada Ibu Kota Negara yang baru.

“Sangat sulit menerapkan konsep administratif. Perpindahan Ibu Kota bukan hanya sekedar pemindahan pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah karena nanti masyarakat lokal juga berada di sana, karena pemerintah pusat tidak bisa secara langsung mengurus masyarakat,” ujar Robert.

Robert berpandangan, jika ada pemerintah daerah hadir untuk mengurus rakyat, akan ada proses pilkada, pemilihan kepala daerah, dan DPRD. Dia menegaskan, tidak mempersoalkan konsep administratif atau otonom. “Namun, hubungan pemerintah pusat dengan gubernur atau wali kota di daerah yang baru bisa harmonis dan apakah paham dengan hierarki pemerintahan. Apakah program pemerintah daerah bisa bersinergi dengan program pusat atau tidak karena ini yang menjadi persoalan,” tegasnya.

Robert mengingatkan, saat ini yang harus diperkuat adalah integrasi perencanaan dan arah pembangunan pusat dan daerah, penegakan hierarki otoritas, serta membuat aspirasi lokal sejalan dengan kepentingan nasional.

O CHOIRUN IMAN

9

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

Wilayah yang menyandang status Ibu Kota Negara salah satu magnet bagi pelaku kriminal.

KEJAHATAN DI WILAYAH KALIMANTAN

AFP | BAY ISMOYO

P

enataan letak fasilitas hukum guna mendukung penegakan hukum seperti pos maupun kantor kepolisian menjadi aspek yang tak bisa disepelekan seiring rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara. Sebab, penataan ini bagian dari mengantisipasi celah aksi kejahatan di wilayah Ibu Kota baru apabila pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta direalisasikan.

“Menentukan posisi atau letak pos polisi di titik yang mungkin terbilang rawan perlu dilakukan.

Ini menyangkut aspek pengawasan,” kata Kriminolog Universitas Indonesia Iqrak Sulhin kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (29/5).

Sebagai informasi, sejumlah wilayah yang tersebar di beberapa provinsi di Pulau Kalimantan masuk daftar kandidat lokasi Ibu Kota Negara baru, Iqrak menuturkan, ketika sebuah kota diubah statusnya menjadi Ibu Kota Negara tentu akan menjadi magnet tersendiri bagi pelaku kriminal. Kondisi ini sudah sepatutnya diantisipasi sejak dini.

“Sedari awal perencanaan kota yang diubah status harus dipertimbangkan sisi upaya pencegahan kejahatan. Karena seperti umum terjadi di kota besar, khususnya kejahatan jalanan sangat dipengaruhi ada atau tidaknya kesempatan,” ungkap Iqrak.

Oleh karena itu, Iqrak menekankan, penataan fasilitas hukum yang baik dapat meminimalisasi aksi kejahatan. Selain itu, penataan alur moda transportasi, jenis transportasi, termasuk penentuan sebuah terminal juga tak boleh luput dari perhatian.

“Semua itu mengurangi faktor risiko menjadi korban kejahatan.

Intinya jangan sampai persoalan di tempat lama terbawa di lokasi Ibu Kota baru.”

Berdasarkan data yang dihimpun HARIAN NASIONAL, tingkat kejahatan di setiap provinsi yang ada di Pulau Kalimantan rata-rata tidak terlalu mengalami peningkatan signifikan, sejak 2018 hingga 2019 (lihat data).

Dalam pandangan Kriminolog UI Muhammad Mustofa, lokasi yang akan dijadikan Ibu Kota Negara harus dirancang hanya sebagai kota pemerintahan.

“Jangan sampai ada aktivitas industri dan bisnis yang memantik aksi kejahatan,” ujarnya.

Mustofa mengingatkan, kebutuhan fasilitas penunjang seperti kamera pengawas (CCTV) juga harus tersedia dan memadai.

Termasuk, kata dia, harus ada sistem transportasi yang terintegrasi

Sejumlah tersangka penyelundupan manusia (human trafficking) —dengan korban lebih dari 1.000 orang yang dikirim secara ilegal ke Timur Tengah dan Amerika Utara— dihadirkan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, 9 April 2019.

MENGANTISIPASI

CELAH KEJAHATAN

seperti moda raya terpadu (MRT).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, tingkat kejahatan di wilayah Kalimantan tak perlu dikhawatirkan. Menurut dia, kejahatan yang terjadi masih dalam batas toleransi.

“Sangat layak dijadikan Ibu Kota Negara karena di Kalimantan itu masuk dalam provinsi yang kondusif dibandingkan wilayah lain. Gangguan konvensional masih bisa dikendalikan dari sisi

Kamtibmas,” ungkap Dedi.

Sebagai contoh, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menurut Dedi, Kalteng merupakan salah satu wilayah yang terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Nuansa keagamaan di semua kegiatan seperti Idul Fitri hingga Natal selalu berjalan tenteram.

“Tidak hanya Kalteng, Kalimantan Selatan sering melakukan kegiatan dengan pendekatan kepada para tokoh, baik adat mau-

pun Islam. Artinya apa, itu adalah kegiatan positif yang mencerminkan kondusivitas di wilayah tersebut,” ujar Dedi menegaskan.

Kendati demikian, Dedi menambahkan, Polri terus mengimbau jajaran Polda di setiap provinsi di Kalimantan demi menjaga kondusivitas.

“Upaya Polri menyerahkan ke polda melakukan mapping setiap wilayah yang dilakukan, berbedabeda,” kata Dedi O RIDSHA VIMANDA NASUTION

JANUARI-DESEMBER 2018 KALBAR: Kej Konvensional 4,496 kasus | Kej Trans Nasional 755 kasus | Kej Kekayaan Negara 563 kasus | Kej berimplikasi Kontinjensi 0 kasus KALSEL: Kej Konvensional 3,877 kasus | Kej Trans Nasional 1,651 kasus | Kej Kekayaan Negara 171 kasus | Kej berimplikasi Kontinjensi 0 kasus KALTENG: Kej Konvensional 1,836 kasus | Kej Trans Nasional 645 kasus | Kej Kekayaan Negara 186 kasus | Kej berimplikasi Kontinjensi 0 kasus KALTIM: Kej Konvensional 3,984 kasus | Kej Trans Nasional 2,119 kasus | Kej Kekayaan Negara 184 kasus | Kej berimplikasi Kontinjensi 0 kasus KALTARA: Kej Konvensional 307 kasus | Kej Trans Nasional 81 kasus | Kej Kekayaan Negara 8 kasus | Kej berimplikasi Kontinjensi 0 kasus JANUARI-APRIL 2019 KALBAR: Kej Konvensional 1,261 kasus | Kej Trans Nasional 226 kasus | Kej Kekayaan Negara 139 kasus | Kej berimplikasi Kontinjensi 0 kasus KALSEL: Kej Konvensional 1,207 kasus | Kej Trans Nasional 489 kasus | Kej Kekayaan Negara 54 kasus | Kej berimplikasi Kontinjensi 0 kasus KALTENG: Kej Konvensional 577 kasus | Kej Trans Nasional 217 kasus | Kej Kekayaan Negara 61 kasus | Kej berimplikasi Kontinjensi 0 kasus KALTIM: Kej Konvensional 1,019 kasus | Kej Trans Nasional 594 kasus | Kej Kekayaan Negara 55 kasus | Kej berimplikasi Kontinjensi 0 kasus KALTARA: Kej Konvensional 198 kasus | Kej Trans Nasional 89 kasus | Kej Kekayaan Negara 4 kasus | Kej berimplikasi Kontinjensi 0 kasus KETERANGAN KEJAHATAN KONVENSIONAL: ketertiban umum, perzinahan, perkosaan, judi, penghinaan, mengakibatkan orang mati, aborsi, laka lantas, premanisme.

KEJAHATAN TRANS NASIONAL: narkotika, psikotropika, terorisme, pembajakan, perdagangan manusia, kejahatan dunia maya.

KEJAHATAN KEKAYAAN NEGARA: korupsi, BBM Ilegal, cukai, karantina, pemalsuan mata uang.

KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI: konflik suku, konflik oknum TNI Polri, bentrok massa, pemogokan buruh, perkelahian pelajar Sumber: Mabes Polri

Migrasi Perlu Diminimalisasi RENCANA pemindahan lokasi Ibu Kota Negara digulirkan pemerintah. Apabila terealisasi, rencana ini turut menimbulkan migrasi atau perpindahan penduduk dari Jakarta ke wilayah yang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara.

Menurut Dosen Fakultas Geografi dan Peneliti Pusat Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Sukamdi, salah satu cara menanggulangi kepadatan penduduk yaitu dengan perencanaan matang sejak awal terkait daya tampung dan daya dukung.

“Dengan mengestimasi daya tampung dan daya dukung dari awal, maka migrasi tidak akan langsung masuk Ibu Kota baru,” kata Sukamdi kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini.

Berdasarkan pandangan Sukamdi, apabila perencanaan matang dilakukan sejak awal, peningkatan migrasi justru terjadi pada daerah pinggiran atau penyokong Ibu Kota Negara baru.

“Jika Indonesia mengikuti kebijakan yang diterapkan Malaysia pada Ibu Kota baru Putra Jaya dengan membatasi jumlah penduduk, migrasi akan menempati daerah penyokong Ibu Kota,” ucap Sukamdi.

Sukamdi mengatakan, satu ada usulan jika pemerintah ingin membatasi migrasi tersebut. Pemerintah, kata Sukamdi melanjutkan, harus membeli tanah sesuai kebutuhan perencanaan Ibu Kota Negara yang baru.

Tujuannya agar pemerintah dapat mengontrol harga dan pembeli tanah.

“Melakukan intervensi pada pasar permintaan dan penawaran tanah. Hal ini memudahkan pemerintah mengontrol jumlah penduduk yang akan tinggal di Ibu Kota baru nanti,” jelasnya.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia Devie Rahmawati mengatakan, kemungkinan masyarakat mencari peluang atau mencari pekerjaan di Ibu Kota Negara

baru tetap ada jika pemindahan terealisasi.

Devie menjelaskan, selama ini hanya Jakarta yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan peluang memiliki ekonomi lebih baik.

“Namun, sebenarnya menurut kaum urban tentang perpindahan dari daerah asal mereka ke Jakarta, jawaban mereka adalah tidak ingin pindah ke Jakarta. Terbukti secara historis dan sosiologis, arus mudik dari Jakarta yang begitu besar terjadi setiap tahun,” katanya.

Oleh karena itu, kata Devis, pertumbuhan kota selain Jakarta, Medan, dan Surabaya harus digencarkan. Di sisi lain, dia berpandangan, perpindahan Ibu Kota Negara tidak akan menyebabkan ledakan penduduk.

“Ledakan penduduk terjadi karena persoalan manajemen atau politik kependudukan. Sebagai contoh, negara China punya politik kependudukan sangat tegas

di masa lalu yang sebetulnya tidak terlalu berpengaruh, mengingat China menjadi negara berpenduduk terbesar di dunia,” katanya.

Sementara, Sesditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial M.O Royani mengatakan, ledakan penduduk tidak akan disebabkan oleh pemindahan Ibu Kota Negara.

“Secara nasional perpindahan penduduk tidak menyebabkan ledakan penduduk,” tambahnya.

Menurut Royani, dampak sosial yang terjadi akan positif karena perpindahan Ibu Kota merupakan perubahan yang direncanakan.

Namun, kata Royani mengungkapkan, masyarakat akan selalu mencari peluang untuk memiliki kehidupan lebih baik. “Jika nanti ada masyarakat mencari peluang di Ibu Kota yang baru, penyediaan daya dukung pasti lebih bagus dibandingkan Jakarta saat ini karena dari sisi luas lahan dan jumlah penduduk masih memadai.”

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n Catatan sejarah, Kaltim dan Kalteng pernah diguncang gempa bumi, tapi tidak terlalu merusak. Magnitudonya pun sekitar 5 SR.

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

KALIMANTAN RELATIF AMAN BENCANA GEOLOGI

SEJARAH GEMPA KALIMANTAN (1921-2019) 14 MEI 1921 Sumber gempa: Sangkurilang, Kalimantan Timur Wilayah terdampak: Pulau Rending, Kariorang, dan Sekuran dengan intensitas gempa VII–VIII MMI, di ikuti terjangan tsunami di sepanjang pantai dan muara Sungai Sangkurilang.

19 APRIL 1923 (7 SR) Sumber gempa: Tarakan, Kalimantan Timur Wilayah terdampak: Tarakan dengan intensitas VII-VIII MMI dan menyebabkan bangunan batu bata roboh, kerusakan bangunan rumah, dan rekahan tanah.

U

13 APRIL 1924 Sumber gempa: Kalimantan Timur dan menyebabkan beberapa rumah di Tarakan rusak.

14 FEBRUARI 1925 (6,5 SR) Sumber gempa: Tarakan, Kalimantan Timur Wilayah terdampak: Tarakan dan Lungkas dengan intensitas V–VII MMI. Gempa ini menyebabkan kerusakan bangunan rumah.

28 FEBBRUARI 1936 (6,5 SR) Sumber gempa: Tarakan, Kalimantan Timur dan menyebabkan kerusakan bangunan rumah.

26 MEI 1991 (5,1 SR) Sumber gempa: Kalimantan Wilayah terdampak: Ranau, Malaysia, Kota Kinabulu dan sepanjang pantai barat Sabah, Malaysia. 1 orang meninggal dan kerusakan ringan di Ranau, Malaysia.

AFP | BAY ISMOYO

paya Pemerintah mencari lokasi alternatif pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa terus digenjot.

Di bawah komando Presiden Joko Widodo, pemerintah menginventarisasi daerah yang masuk kriteria untuk dikaji secara holistik oleh para ahli.

Salah satu daerah yang sudah masuk daftar ialah Pulau Kalimantan. Presiden Jokowi sudah meninjau secara langsung dalam dua hari kunjungan kerjanya, Selasa (7/5). Pada hari pertama, Presiden bersama rombongan meninjau Bukit Soehato di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Kemudian, pada hari kedua bergeser ke Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dari segi lingkungan, salah satu kriteria yang harus dipenuhi sebuah daerah untuk dijadikan Ibu Kota Negara ialah bebas dari bencana, seperti gempa bumi dan tsunami (bencana geologi). Daerah dengan lintasan ring of fire atau sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi, tidak masuk kategori. Dalam hal ini, Kalimantan relatif aman dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“Dari keseluruhan wilayah Indonesia, kalau pemindahan Ibu Kota Negara hanya fokusnya menghindari gempa, ya memang Kalimantan,” kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono kepada HARIAN NASIONAL beberapa waktu lalu.

“Namun, bencana kan bukan itu saja. Ada kebakaran hutan, banjir, dan lain sebagainya. Kalau pertimbangannya adalah bencana gempa bumi dan tsunami, ya memang Kalimantan-lah yang tepat,” katanya menambahkan.

Catatan sejarah merekam– seperti di tabel–Kaltim dan Kalteng yang disebut-sebut masuk kriteria daerah alternatif pemindahan Ibu Kota Negara, pernah diguncang gempa bumi. Kaltim mencatat rekor terbanyak, yakni tujuh kali sejak 1921-2019, sementara Kalteng hanya sekali.

“Kalimantan juga kalau di sisi timur masih ada ancaman tsunami, sebagaimana dalam sejarah pernah terjadi di daerah Tarakan.

Namun, tidak begitu merusak karena relatif sangat lokal, magnitudonya hanya sekitar 5 (Skala Richter/SR),” ujarnya.

Selain itu, wilayah bagian timur juga berdekatan dengan Selat Makassar yang terletak di antara Pulau Kalimantan dan

10

Foto udara bentang hutan di wilayah Kalimantan Tengah saat misi survei Greenpeace, 24 Februari 2014.

Sulawesi. Selat ini juga menghubungkan Laut Sulawesi di bagian utara dengan Laut Jawa di bagian selatan. “Kalau di Kaltim, di Tarakan, ya ada gempa walaupun kemungkinan merusaknya tidak signifikan dan sifatnya lokal. Ada ancaman tsunami sumber gempa dari Manado (Sulawesi Utara) sampai Gorontalo, ada sumber gempa yang berpotensi sampai sana (Kaltim).”

Ia menambahkan, “Termasuk yang di Palu (gempa Palu, Sulawesi Tengah) juga dalam modelling kami. Gelombang tsunami itu kena ke Kalimantan, tapi tidak signifikan. Hanya beberapa sentimeter saja, kurang dari 10 sentimeter yang sampai Kalimantan.

Tapi dari modelling kami tetap mencatat itu. Masyarakat tidak terasa kalau hanya seperti itu, apalagi kurang dari 10 sentimeter ketinggiannya.”

Berdasarkan historis kebencanaan itu, BMKG menyimpulkan wilayah Kalimantan yang relatif aman dari gempa bumi dan tsunami ada di bagian tengah. Konklusi ini bisa jadi rujukan para ahli dalam telaah ilmiahnya untuk mencari daerah alternatif pengganti Ibu Kota Negara.

Probabilitas Kegempaan Khusus di Kalimantan Utara (Kaltara), efek gempa bumi yang mengguncang Gunung Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 5 Juni 2015, berdampak pada “hidupnya” salah satu sesar di Pulau Kalimantan yang selama ini dianggap sebagai lempeng “tidur”. Sesar itu mem-

buka peluang gempa di wilayah Kaltara.

Dalam Peta Rawan Bencana Nasional Indonesia, Kaltara memiliki tiga sesar: Sesar Tarakan, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Meratus. “Gempa-gempa di wilayah Kalimantan kemungkinan ada di daerah sana. Sesar itu pembangkit gempa yang ada di daratan,” kata Admiral Musa Julius Sipahutar, Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) Stasiun Geofisika Jakarta.

Meski memiliki tiga sesar, magnitudo kegempaan yang ditimbulkan tidak sebesar daerah lain di Indonesia. “Namun, bukan berarti probabilitas gempa itu menjadi hilang karena ada sesar tadi,” ujarnya.

Berdasarkan data dan parameter sumber gempa untuk daerah Kalimantan dan sekitarnya, kekuatan maksimum tiga sesar itu 7 magnitudo. Jika Tarakan terjadi gempa, tidak akan lebih dari 7 magnitudo karena sesar ada di darat. Termasuk potensi tsunami pun tidak ada, karena potensi tsunami yang pertama dilihat dari kekuatan, kemudian sumber gempa di laut, dan yang kedalaman.

“Kalau gempanya sangat dalam, kemungkinan tidak akan dirasakan sampai atas. Kalau dangkal, 0-32 magnitudo, itu bisa mengguncang kuat. Kalau berada di laut, magnitudo di atas 6 bisa berpotensi tsunami. Kalau dilihat pada data historisnya, Kalimantan belum pernah terjadi tsunami,” katanya.

Terkait gempa dan tsunami

Palu beberapa waktu lalu yang memiliki Sesar Palu-Koro, menurut Musa, imbas tsunami ke Kalimantan kemungkinan bisa terjadi.

Data BMKG menyebutkan, rerata kekuatan maksimum Sesar PaluKoro magnitudo 7.

“Kalau (Sesar Palu-Koro) berada di selat yang mengarah ke Kalimantan, bisa berpotensi tsunami ke arah Kaltim. Sesar PaluKoro memanjang sampai ke utara Pulau Sulawesi, tapi secara historis belum pernah kejadian sampai seperti itu,” ujarnya. Dari ketiga sesar yang ada di Kaltara, Sesar Tarakan paling aktif. Dua lainnya tidak terlalu “galak”.

Potensi Ibu Kota Negara Saat meninjau lokasi di Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Rabu (8/5), Presiden mengatakan, dari sisi keluasan daerah itu paling siap menjadi Ibu Kota Negara. “Mau minta 300 ribu hektare siap di sini.

Kurang masih tambah lagi juga siap,” ujarnya.

Begitu pula di Bukit Soeharto, Kaltim, layak menjadi alternatif pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan studi para ahli selama 1,5 tahun terakhir. “Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan Tol Samarinda-Balikpapan,” kata Presiden seraya menambahkan, di Balikpapan dan Samarinda sudah ada bandar udara dan pelabuhan.

“Artinya itu akan banyak menghemat biaya.” SERUNI RARA JINGGA

5 FEBRUARI 2008 (5,8 SR) Sumber gempa: Pulau Laut, Kalimantan Selatan Daerah terdampak: Pulau Laut, Pulau Sebuku, Pulau Sembilan, Pagatan, dan Batulicin.

21 DESEMBER 2015 (6,1 SR) Sumber gempa: Tarakan, Kalimantan Timur Wilayah terdampak: Tarakan dan Nunukan dengan intensitas IV-V MMI. Sementara Tanjung Selor dengan intensitas III-IV MMI. Gempa ini menyebabkan korban luka dan rumah rusak di Tarakan dan Tana Tidung.

24 JUNI 2016 (5,1 SR) Sumber gempa: Kendawangan, Kalimantan Barat Wilayah terdampak: Kalimantan Barat dengan beberapa rumah mengalami kerusakan.

14 JULI 2018 (4,2 SR) Sumber gempa: Katingan, Kalimantan Tengah Wilayah terdampak: Katingan, Kasongan, Batutinggi, dan Bengkuang dengan intensitas III-IV MMI. Gempa ini menyebabkan satu rumah rusak ringan.

19 MEI 2019 (4,1 SR) Sumber gempa: Paser, Kalimantan Timur Wilayah terdampak: Desa Kepala Telake, Batu Sopang, Bongan, dan Longkali dengann intensitas II MMI. Belum ada laporan kerusakan.

IMBAS GEMPA DARI DAERAH LAIN 1 MARET 1936 Sumber gempa: Jawa Timur Wilayah yang merasakan: Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan intensitas VII MMI. Kemudian Bali dan Tenggara Kalimantan. Kerusakan terjadi di Jawa Tengah danTimur.

20 MEI 1938 Sumber gempa: Sulawesi Tengah Wilayah yang merasakan: Gorontalo, Kalimantan Timur dengan intensitas VIII–IX MMI). Beberapa orang tenggelam karena ada tsunami (catatan: sepertinya korban di Sulawesi) 22 DESEMBER 1939 Sumber gempa: Sulawesi Tengah Wilayah yang merasakan: Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, Kalimantan Timur sampai Pulau Sulu, Gorontalo dan Langonan, Kalo, Luwuk, Labuha dan Pulau Sula, Mandar dan Meulaboh di Sulawesi Tengah. Intensitas gempa VIII MMI. Gempa menyebabkan beberapa orang terluka di Gorontalo dan Langonan, beberapa rumah di Kalo, Luwuk, Labuha dan Pulau Sula roboh, dan beberapa rumah di Mandar dan Meulaboh di Sulawesi Tengah tergoncang.

19 JUNI 1950 Sumber gempa: Jawa Timur Wilayah yang merasakan: Gresik dan sekitarnya dengan intensitas VII MMI. Kemudian Kalimantan Selatan sampai ke Jawa Barat.

Dampak kerusakan terjadi di Gresik dan sekitarnya.

Sumber: BMKG

S

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

alah satu aspek yang harus diperhatikan serius Pemerintah Indonesia dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa ialah pertahanan.

Idealnya, Ibu Kota sebuah negara harus dekat dengan laut, tetapi tidak boleh terlalu dekat dengan negara tetangga.

Pada titik ini, jika pemerintah akhirnya memutuskan Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan, tentu akan berdekatan dengan Malaysia, termasuk Brunei Darussalam. Ada tiga wilayah di Kalimantan yang masuk dalam rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lokasi alternatif pemindahan Ibu Kota Negara, antara lain Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Dari aspek pertahanan, idealnya Ibu Kota Negara ini dekat dengan laut, juga tidak terlalu dekat dengan negara tetangga.

Kalau terlalu dekat dengan tetangga, jadi repot lagi, ketemu Malaysia nantinya,” kata Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung Teuku Rezasyah kepada HARIAN NASIONAL. Sebagai negara tetangga, menurut Reza, Malaysia bisa jadi berharap Ibu Kota Negara tidak ditempatkan di Kalbar. Hal ini mengingat di Kalbar berbatasan langsung dengan Malaysia. “Jadi, idealnya agak ke tengah dari Kalimantan,” ujarnya.

Di sisi lain, pemindahan Ibu Kota Negara memang akan berdampak pada hubungan geopolitik. Namun, kata Reza, hal utama yang harus dipikirkan justru prinsip “kekitaan” sebagai sebuah bangsa sebelum ke luar. “Kita harus memikirkan diri kita sendiri dulu, bagaimana berwawasan Nusantara kita memandang diri dan lingkungan,” katanya.

Jika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan, menurut dia, itu relatif lebih mudah untuk mempertahankan diri, karena kawasan Borneo masih memiliki banyak hutan. Konsekuensi lain, wilayah perbatasan harus diperkuat dengan dibangunnya Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki sejumlah Kodam unggulan, seperti Brawijaya, Siliwangi, dan Diponegoro.

“Nanti kodam-kodam yang ada di Kalimantan sekarang di-

SEBAIKNYA TAK DEKAT

NEGARA TETANGGA Kalteng dinilai paling strategis sebagai lokasi baru Ibu Kota Negara.

ANTARA | JESSICA HELENA WUYSANG

11

Kapal TNI dan Kapal Dit Polair Polda Kalimantan Barat melakukan patroli air di Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat, 22 Mei 2019.

tingkatkan kualifikasinya, sehingga setara dengan Kodam Jaya dan Kodam Siliwangi yang ada di Pulau Jawa. Ini yang membuat rencana pemindahan Ibu Kota itu tidak mudah. Pembuatan masterplan-nya itu barangkali lima tahun, kemudian juga nanti yang pindahnya pun akan menuntut kesiapan infrastruktur dan mental dari personel,” ujar Reza.

Terkait hubungan sosial antarnegara ke depannya, menurut Reza tidak akan berpengaruh banyak. Dampak yang paling terasa justru secara internal, yakni Indonesia sendiri.

Ditandai dengan penyebaran energi ekonomi yang selama ini berpusat di Jawa menjadi terpecah Jawa dan Kalimantan.

“Ini hal baik bagi kita karena Jawa sudah tidak sanggup lagi menampung pergerakan pembangunan yang luar biasa. Jadi, sudah bagus idenya, Ibu Kota

Pemerintah di Kalimantan dan bisnis di Pulau Jawa,” katanya.

Begitu pula dalam konteks geo-ekonomi, tidak akan memberi banyak efek kepada negara luar, terutama yang jauh seperti Amerika Serikat. Sebab, pemindahan Ibu Kota Negara itu berkaitan erat dengan kesiapan infrastruktur dasar, terutama pelabuhan maupun bandara.

Sepanjang dukungan infrastruktur udara dan laut baik, maka tidak jadi persoalan. Bahkan, negara-negara luar akan diuntungkan jika pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan, karena memiliki ruang udara yang luas.

Terkait relasi sosial budaya, menurut Reza tidak ada masalah dengan negara luar karena umumnya warga negara asing yang datang lebih profesional dan bisa menyesuaikan diri. “Yang saya khawatir itu penduduk setempat nanti akan kaget dengan per-

ubahan aktivitas ekonomi, sosial budaya, dan bisnis yang luar biasa dan perputaran uang yang dahsyat. Oleh karena itu, mereka bisa saja gagap menghadapinya,” ujarnya.

Warga setempat bisa saja menjual tanah miliknya kepada orang asing, gagap dengan culture shock, dengan budaya baru dan mendadak ada ancaman keamanan baru. Kehadiran orang asing dalam jumlah besar juga menuntut kemampuan warga setempat mengawasi lingkungan dengan sangat baik.

Pemindahan Ibu Kota Negara juga tidak akan berdampak besar bagi dunia internasional. Beberapa negara di Asia Tenggara sudah membuktikan hal itu, seperti Malaysia dari sebelumnya di Kuala Lumpur ke Putra Jaya, atau Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw.

Pengamat Internasional dari Universitas Bina Nusantara Tirta

Nugraha Mursitama mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan merupakan pilihan paling strategis. Dengan itu, Indonesia akan berdekatan dengan wilayah perbatasan sehingga penjagaan akan lebih baik.

“Juga memberikan pesan kepada masyarakat di negara tetangga bahwa Indonesia serius menjaga perbatasan-perbatasan negaranya. Karena nanti saat pindah ke Kalimantan, kita dekat dengan perbatasan Malaysia dan Brunei,” katanya.

“Saya melihat ini sebagai upaya yang lebih serius menjaga dan mengelola perbatasan dalam konteks positif. Mungkin selama ini ada daerah perbatasan yang kurang diperhatikan. Dengan pemindahan Ibu Kota Negara nanti, bisa diartikan Indonesia mengelola perbatasan dengan lebih baik,” ujarnya menambahkan.

O GILBERT SEM SANDRO (RM)

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

12

RENDAH POTENSI BENCANA ALAM

P

ulau Kalimantan paling direkomendasikan menjadi lokasi alternatif pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Para pihak terkait tidak meragukannya, mengingat pulau terbesar kedua di Indonesia ini relatif lebih aman dari sisi kebencanaan, seperti banjir dan longsor.

Ada dua lokasi di pulau ini yang belakangan terus menjadi diskursus di ruang publik sebagai lokasi yang paling siap untuk pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Pertama, Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Kedua, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Untuk melihat kesiapan kedua daerah itu, kita bisa menilik terlebih dahulu sejarah banjir dan longsor di Kabupaten Gunung Mas maupun Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rentang waktu 10 tahun terakhir.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejak periode 2009-2018, Kabupaten Kukar mengalami banjir 47 kali dan longsor 9 kali. Bencana lain, puting beliung 13 kali.

Kabupaten Gunung Mas dari periode 2011-2017 hanya mengalami banjir 6 kali dan tidak ada longsor.

Data tersebut merupakan salah satu data primer BNPB untuk membantu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam melakukan kajian komprehensif dari sisi kebencanaan terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Meski Kabupaten Kukar memiliki data kebencanaan cukup banyak, tapi jumlah itu dinilai relatif rendah dibandingkan daerah lain dalam peta kebencanaan nasional.

“Dari tahun 1960 hingga sekarang, kejadian bencana paling aman di Kalimantan. Banjir dan longsor juga rendah, kebakaran bisa dikendalikan. Kalau itu menjadi pusat Ibu Kota, pasti proses pengamanan preventif kebakaran hutan bisa dikendalikan dengan ketat,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Atas pertimbangan keamanan dari sisi kebencanaan, BNPB juga kurang setuju atas usulan pemindahan Ibu Kota Negara ke Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) yang sebelumnya disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagaimana wilayah lain di Tanah Air, Mamuju termasuk salah satu daerah yang kerap dilanda banjir dan longsor.

Selain itu, kata Sutoppo, Ma-

muju dikelilingi Sesar Makassar Trans, Sesar Palu-Koro, Sesar Poso, hingga Sesar Matano yang sewaktu-waktu mudah memicu kegempaan. “Artinya, rawan sekali meski bukan di Mamuju, tetapi dapat imbas besar sekali. Ketika gempa di darat akan rusak. Mamuju memang aman gunung api dan tsunami, tetapi rawan banjir, longsor, dan banjir bandang. Artinya, daerah tersebut tidak aman,” ujarnya.

Alasan lain yang menguatkan upaya memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa, menurut BNPB, karena Jakarta kerap dilanda banjir. Jakarta seperti mengalami anomali. Jika Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) diguyur hujan, Bendungan Katulampa akan siaga dan Jakarta siap menerima banjir kiriman.

Persentase di Bawah 2 Persen Statistik BNPB merekam aktivitas kebencanaan di Kalimantan jauh di bawah standar kewaspadaan sebagaimana di daerah lain.

Khusus banjir dan longsor, relatif lebih aman–dalam 10 tahun terakhir banjir terbanyak hanya terjadi pada 2013 dengan 11 kejadian di Kabupaten Kukar. Di Kabupaten Gunung Mas masingmasing terjadi dua kali banjir pada 2011 dan 2017.

“Dari segi bencana, kedua daerah itu relatif aman. Persentase kebencanaannya selalu dicatat.

Jika dibandingkan yang terjadi di Indonesia, dia (Kalimantan) relatif lebih aman. Cuma di bawah 2 persen dari persentase total bencana nasional,” kata Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Statistik BNPB Dian Oktiari.

Dalam skala provinsi, menurut Dian, Kaltim cenderung lebih tinggi dari sisi kebencanaan, tapi masih di bawah 10 persen dari total bencana alam yang terjadi. “Yang paling banyak pada 2015, tapi itu karena karhutla (kebakaran hutan dan lahan),” ujarnya.

Menyikapi upaya pemindahan Ibu Kota Negara, penting dilakukan kajian mendalam berbasis data. Salah satunya mengenai mitigasi bencana. “Kalau memang di situ (Kalimantan), harus diterjunkan tim-tim untuk melakukan kajian. Misalnya kalau dilihat dari banjir, bukan hanya BNPB yang bekerja. BNPB itu bagian koordinasinya saja,” kata Dian.

Dalam hal ini, multipihak akan terlibat sesuai standar dan kompetensi masing-masing untuk mewujudkan visi besar Indonesia Maju sebagaimana diinginkan Presiden Joko Widodo. “Kita tidak bekerja sendiri. Untuk banjir ada

ANTARA | BAYU PRATAMA S

Catatatan BNPB, bencana di Kalimantan di bawah 2 persen dari persentase bencana nasional.

Warga melintasi banjir di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 20 April 2019. Banjir tersebut disebabkan tingginya curah hujan dan buruknya drainase.

Kementerian PUPR. Mereka ada BWS (Balai Wilayah Sungai). Kemudian kita lihat dari faktor cuaca, berarti bersama BMKG mengenai pencatatan curah hujan dan kecenderungan curah hujan di sana.

Itu harus dilakukan kajian kalau untuk upaya mitigasinya,” ujarnya.

Visi Indonesia Maju Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, gagasan memindahkan Ibu Kota Negara sudah muncul sejak era Presiden Soekarno. Namun, wacana itu belum terlaksana. Termasuk era presiden-presiden berikutnya gagasan serupa tetap muncul, tapi timbul-tenggelam.

Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ia meminta pembahasan soal pemindahan Ibu Kota Negara tidak sekadar mempertimbangkan jangka pendek.

Lebih dari itu, merupakan kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju di masa mendatang.

“Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab, apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara mampu memikul dua beban sekaligus, sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis?” kata Presiden dalam rapat bersama dengan jajaran terkait di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 29 April 2019.

Pemindahan Ibu Kota Negara bukan sebuah proses yang singkat dan membutuhkan biaya besar. Pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung harus menjadi prioritas. “Namun, saya meyakini, Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan.”

O SERUNI RARA JINGGA

SEJARAH BENCANA KUTAI KARTANEGARA 2009

PUTING BELIUNG: Jumlah kejadian: 1 | Jumlah pengungsi: 70 | Jumlah rumah rusak berat: 3 | Jumlah rumah rusak ringan: 13 BANJIR: Jumlah kejadian: 1 | Jumlah pengungsi: 2.778 | Jumlah rumah terendam: 936

2010

PUTING BELIUNG: Jumlah kejadian: 2 | Jumlah pengungsi: 172 | Jumlah rumah rusak berat:19 | Jumlah rumah rusak ringan:21 | Jumlah kerusakan fasilitas peribadatan:1 BANJIR: Jumlah kejadian: 8 | Korban meninggal: 2 | Jumlah pengungsi: 9.354 | Jumlah rumah terendam: 2.866 | Jumlah kerusakan fasilitas kesehatan: 1

2011

BANJIR: Jumlah kejadian: 5 | Jumlah pengungsi: 12.186 | Jumlah rumah rusak ringan: 1.491 | Jumlah rumah terendam: 5.583 | Jumlah kerusakan fasillitas pendidikan: 4

2012 KEKERINGAN: Jumlah kejadian: 1 BANJIR: Jumlah kejadian: 2 | Korban meninggal dan hilang: 1 | Jumlah pengungsi: 3.075 | Jumlah rumah rusak berat: 7 | Jumlah rumah terendam: 615

2013

TANAH LONGSOR: Jumlah kejadian: 1 | Jumlah rumah rusak ringan: 9 PUTING BELIUNG: Jumlah kejadian: 1 | Jumlah rumah rusak berat: 3 | Jumlah rumah rusak ringan: 15 BANJIR: Jumlah kejadian: 11 | Korban meninggal: 1 | Jumlah pengungsi: 19.672 | Jumlah rumah terendam: 42.142 | Jumlah kerusakan fasillitas pendidikan: 44 | Jumlah kerusakan fasilitas peribadatan: 25 | Jumlah kerusakan fasilitas kesehatan: 1

2014

TANAH LONGSOR: Jumlah kejadian: 1 | Jumlah pengungsi: 8 | Jumlah rumah rusak berat: 1 PUTING BELIUNG: Jumlah kejadian: 4 | Korban luka-luka: 2 | Jumlah pengungsi: 229 | Jumlah rumah rusak berat: 21 | Jumlah rumah rusak

ringan: 80 | Jumlah kerusakan fasilitas peribadatan: 1 KEBAKARAN: Jumlah kejadian: 7 BANJIR: Jumlah kejadian: 4 | Korban luka: 217 | Jumlah pengungsi: 8.86 | Jumlah rumah terendam: 2.127

2015

TANAH LONGSOR: Jumlah kejadian: 5 | Korban luka-luka: 4 | Jumlah pengungsi: 107 | Jumlah rumah rusak berat: 14 PUTING BELIUNG: Jumlah kejadian: 3 | Jumlah pengungsi: 51 | Jumlah rumah rusak berat: 15 | Jumlah rumah rusak sedang: 3 | Jumlah kerusakan fasillitas pendidikan: 1 | Jumlah kerusakan fasilitas pribadatan: 2 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: Jumlah kejadian: 5 BANJIR: Jumlah kejadian: 6 | Korban meninggal: 1 | Jumlah pengungsi: 12.433 | Jumlah rumah terendam: 782 | Jumlah kerusakan fasillitas pendidikan: 13 | Jumlah kerusakan fasilitas peribadatan: 6

2016

TANAH LONGSOR: Jumlah kejadian: 1 | Korban meninggal dan hilang: 3 PUTING BELIUNG: Jumlah kejadian: 1 | Jumlah kerusakan fasillitas pendidikan: 1 KEBAKARAN: Jumlah kejadian: 8 BANJIR: Jumlah kejadian: 4 | Jumlah pengungsi: 672 | Jumlah rumah terendam: 174

2017

BANJIR: Jumlah kejadian: 5 | Jumlah pengungsi: 63.263 | Jumlah rumah terendam: 11.543 | Jumlah kerusakan fasillitas pendidikan: 5 | Jumlah kerusakan fasilitas peribadatan: 1

2018

TANAH LONGSOR: Jumlah kejadian: 1 | Jumlah pengungsi: 58 | Jumlah rumah rusak berat: 5 PUTING BELIUNG: Jumlah kejadian: 2 | Korban luka-luka: 1 | Jumlah pengungsi: 15 | Jumlah rumah rusak berat: 2 | Jumlah rumah rusak ringan: 3 BANJIR: Jumlah kejadian: 2 | Jumlah pengungsi: 15.535 | Jumlah rumah terendam: 1.444

GUNUNG MAS 2011 KEBAKARAN: Jumlah kejadian: 2 BANJIR: Jumlah kejadian: 2 | Jumlah rumah rusak ringan: 113 | Jumlah rumah terendam: 167 | Jumlah kerusakan fasillitas pendidikan: 4 | Jumlahk kerusakan fasilitas peribadatan: 1 | Jumlah kerusakan fasilitas kesehatan: 2

2016

BANJIR: Jumlah Kejadian: 1 | Jumlah pengungsi: 2.225 | Jumlah rumah terendam: 465

2017

BANJIR: Jumlah kejadian: 2 | Jumlah pengungsi: 22.807 | Jumlah rumah terendam: 700

2013 BANJIR: Jumlah kejadian: 1

Sumber: BNPB

13

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

KEBAKARAN HUTAN BISA DIKENDALIKAN

Kalteng, Kalbar, dan Kaltim relatif paling aman dari segi bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor.

AFP | WISANGGENI

S

alah satu aspek yang harus menjadi perhatian serius dalam upaya pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke luar Pulau Jawa mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus melakukan kajian berdasarkan rekomendasi berbagai pihak.

Salah satunya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan daerah mana yang dipilih sebagai Ibu Kota Negara.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, lembaganya merekomendasikan tiga wilayah sebagai lokasi alternatif pemindahan Ibu Kota Negara. Ketiga wilayah itu adalah Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Timur (Kaltim). Sebagai salah satu lembaga yang berurusan dengan kebencanaan, BNPB menyebut ketiga wilayah itu relatif paling aman dari segi bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor.

Mengenai karhutla, menurut Sutopo, ketika suatu wilayah telah menjadi Ibu Kota Negara, persoalan ini mudah dikendalikan. Termasuk Kalimantan yang memiliki luas hutan sekitar 40,8 juta hektare (ha) dan menjadi salah satu paruparu dunia. Tiga wilayah yang direkomendasikan BNPB itu pun tak luput dari bencana karhutla akibat laju deforestasi yang pesat, seperti yang terjadi pada 2015.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, Kalteng –salah satu daerah paling proporsional sebagai Ibu Kota Negara– menyumbang kebakaran hutan terparah pada 2015 dengan luas lahan gambut terbakar sebanyak 336.689 ha dan lahan mineral seluas 247.144 ha.

Ada sebaran hotspot (titik panas) yang terdeteksi saat itu sebanyak 11.327.

Namun, menurut Sutopo, itu bisa diatasi. “Kebakaran hutan bisa dikendalikan, apalagi kalau itu dijadikan pusat pertumbuhan Ibu Kota . Pasti ada proses pengamanan dan kegiatan-kegiatan preventif terkait dengan masalah

Pekerja konstruksi di Palangka Raya bekerja di tengah kabut asap imbas kebakaran hebat hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, 20 Oktober 2015.

kebakaran,” kata Sutopo.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggarisbawahi, salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi Ibu Kota Negara adalah ancaman bencana, baik bencana alam maupun konflik sosial. Kalimantan salah satu pulau besar tidak luput dari persoalan tersebut, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Keberadaan batubara dan lahan gambut yang luas di Kalimantan jika dilihat dari perspektif ancaman bencana mengindikasikan potensi banjir dan kebakaran lahan gambut yang perlu diantisipasi jika Ibu Kota Negara yang baru berada di Kalimantan,” ujar Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto.

Begitu pula studi mengenai ekologi gambut perlu disampaikan kepada masyarakat agar turut mengantisipasi. Ini mengingat gambut memiliki potensi kebakaran lebih cepat. “Hutan gambut tipe ekosistem yang rentan dan wajib dijaga supaya tidak terjadi kebakaran hutan apabila Ibu Kota Negara akan dipindahkan di wilayah Kalimantan,” kata Plt. Ke-

pala Pusat Penelitian Biologi LIPI Joeni Setijo Rahajoe.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senada.

Sebab, potensi rawan kebakaran hutan itu umumnya ada di daerah yang memiliki gambut. Di sini, baik Kalbar, Kalteng, Kalsel, memiliki lahan gambut yang cukup luas.

Kecuali Kaltim yang hanya sedikit.

“Potensi kebakaran sejak tahun 2015 sampai sekarang, alhamdulillah, kami bisa kendalikan berkoordinasi dengan Pemda, Masyarakat Peduli Api, tim patroli, dan lain-lain. Kami ada posko, bisa kami lihat setiap hari hotspot (titik panas) ada di mana saja,” ujar Kepala Biro Humas KLHK Djati Witjaksono Hadi.

Pelepasan Status Hutan Kementerian LHK mengaku belum bisa memberikan menjelaskan secara rinci terkait upaya pemindahan Ibu Kota Negara.

Meskipun Presiden Joko Widodo telah meninjau dua lokasi di Kalimantan, di Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, dan Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, tapi itu belum menjadi

jaminan bagi KLHK melakukan kajian terkait kawasan hutan.

“KLHK menunggu dari tim saja, baru nanti melakukan kajian. Karena bukan kami yang menyediakan. Ada tim yang menentukan di mana (lokasi untuk Ibu Kota Negara). Kalau tempatnya sudah pasti, kami baru bisa menilai, apakah di sini layak atau tidak,” kata Djati.

Terkait kunjungan Presiden ke Bukit Soeharto dan Gunung Mas, menurut dia, itu baru selayang pandang. Jika nanti sudah ditetapkan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, KLHK melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan langsung menangani.

“Kami akan lihat apakah ini kawasan lindung atau bukan, kawasan konservasi atau bukan.

Kalau kawasan konservasi kan harus ada proses. Kemudian melihat tingkat kerawanan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Itu namanya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis),” ujarnya.

Jika penunjukan lokasi pengganti Ibu Kota Negara ada di kawasan hutan konservasi, harus didahului dengan pelepasan status hutan sesuai prosedur. Diharapkan itu bukan kawasan hutan lindung.

“Ya, kalau mau, dilepas status hutannya. Jangan langsung ambil yang hutan konservasi. Hutan produksi yang bisa dikonversi itu bisa diupayakan untuk dikonversi karena untuk mengubah menjadi kawasan hutan, itu lebih mudah menjadi APL (Area Penggunaan Lain),” katanya.

Hutan konservasi kawasan alami yang memiliki keunikan tertentu karena itu susah mengembalikan nilai autentiknya. Sementara hutan lindung kawasan yang memiliki kelerengan untuk melindungi daerah rawan bencana, termasuk melindungi tata air. “Kalau hutan produksi untuk produksi. Kalau mau dilepaskan, ya bisa saja. Tergantung siapa yang mau memohon. Hutan lindung pun kalau dilepas harus persetujuan DPR karena perubahan fungsi yang memiliki dampak strategis.”

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta hal serupa. Aspek lingkungan harus diperhatikan jika pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan. “Apalagi kalau kotanya kemudian berkembang tidak terarah (urban sprawl), sumber air bersih dan pengelolaan air kotor juga mesti jadi perhatian,” kata Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Eksekutif Nasional Walhi Dwi Sawung. O SERUNI RARA JINGGA

DATA & SEBARAN KARHUTLA DI KALIMANTAN (2015-2018) 2015

Mineral: 888 ha

Kalimantan Barat Jumlah Hotspot: 2.863

2017

Luas Area Terbakar Gambut: 32.192 ha Mineral: 61.323 ha

Kalimantan Barat Jumlah Hotspot: 364 Luas Area Terbakar Gambut: 3.988 ha Mineral: 3.479 ha

Kalimantan Tengah Jumlah Hotspot: 11.327

Kalimantan Tengah Jumlah Hotspot: 72

Luas Area Terbakar Gambut: 336.689 ha Mineral: 247.144 ha

Luas Area Terbakar Gambut: 623 ha Mineral: 1.121 ha

Kalimantan Selatan Jumlah Hotspot: 1.825

Kalimantan Selatan Jumlah Hotspot: 52

Luas Area Terbakar Gambut: 12.846 ha Mineral:183.67 ha Kalimantan Timur Jumlah Hotspot: 2.654 Luas Area Terbakar Gambut: 438 ha Mineral: 68.915 ha Kalimantan Utara Jumlah Hotspot: 301 Luas Area Terbakar Gambut: 2.157 ha Mineral: 12.349 ha

2016 Kalimantan Barat Jumlah Hotspot: 495 Luas Area Terbakar Gambut: 5.369 ha Mineral: 3.805 ha Kalimantan Tengah Jumlah Hotspot: 96 Luas Area Terbakar Gambut: 2.257 ha Mineral: 3.891 ha Kalimantan Selatan Jumlah Hotspot: 33 Luas Area Terbakar Gambut: 842 ha Mineral: 1.49 ha Kalimantan Timur Jumlah Hotspot: 345 Luas Area Terbakar Gambut: 8.413 ha Mineral: 34.724 ha Kalimantan Utara Jumlah Hotspot: 75 Luas Area Terbakar Gambut: 1.219 ha

Luas Area Terbakar Gambut: 40 ha Mineral: 8.25 ha Kalimantan Timur Jumlah Hotspot: 83 Luas Area Terbakar Gambut: 0 Mineral: 676 ha Kalimantan Utara Jumlah Hotspot: 25 Luas Area Terbakar Gambut: 0 Mineral: 82 ha

2018 Kalimantan Barat Jumlah Hotspot: 2.210 Luas Area Terbakar Gambut: 39.573 ha Mineral: 28.738 ha Kalimantan Tengah Jumlah Hotspot: 1349 Luas Area Terbakar Gambut: 27.516 ha Mineral: 14.006 ha Kalimantan Selatan Jumlah Hotspot: 343 Luas Area Terbakar Gambut: 9.902 ha Mineral: 88.736 ha Kalimantan Timur Jumlah Hotspot: 338 Luas Area Terbakar Gambut: 3.749 ha Mineral: 22.856 ha Kalimantan Utara Jumlah Hotspot: 62 Luas Area Terbakar Gambut: 0 Mineral: 626 ha Sumber: Kementerian LHK

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

14

8 NEGARA PINDAH IBU KOTA P FOTO-FOTO: AFP | FILES

residen Joko Widodo mengumumkan bakal memindahkan Ibu Kota Jakarta ke tempat lain— masih dalam pembahasan—yang lebih lega dan tidak macet.

Saat ini, Jakarta menjadi rumah bagi lebih dari 10 juta orang, plus lokasi kerja dari puluhan juta warga lain yang bermukim di kota-kota sekitar.

Kepadatan penduduk ini berdampak besar pada masalah

AUSTRALIA

pemerintahan junta militer Arsitek: sedikitnya 25 perusahaan konstruksi yang dipekerjakan militer Lama Pembangunan: 2002-2012 Pergantian Nama: secara resmi, Pyinmana diubah menjadi Naypyidaw (berarti “Singgasana Raja”) pada 6 November 2006

Ibu Kota Pertama (Sementara): Melbourne (1901-1927) Alasan: kota metropolis terbesar, pusat perekonomian, pusat tambang emas Ibu Kota Kedua: Canberra (1927-sekarang) Alasan Pindah: pada 1 Januari 1901, pemerintahan baru Australia menetapkan pembangunan Ibu Kota di lokasi netral (bukan Melbourne atau Sydney), di tengah-tengah wilayah antara New South Wales dan sedikitnya 160 km dari Sydney; sebelum pembangunan selesai, Ibu Kota sementara ditetapkan di Melbourne Arsitek: Walter Burley Griffin dan Marion Mahony Griffin (AS) Lama Pembangunan: 1913-1927

Ibu Kota Pertama: Salvador (1549-1763) Alasan: pusat perekonomian (perdagangan gula) Ibu Kota Kedua: Rio de Janeiro (1763-1960) Alasan Pindah: pusat perekonomian (tambang emas) Ibu Kota Ketiga: Brasilia (1960-sekarang) Alasan Pindah: Rio dianggap terlalu ke selatan, sedangkan Brasilia merupakan poros atau titik tengah secara geografis dalam peta wilayah Brasil Arsitek: Oscar Niemeyer (Brasil) Lama Pembangunan: 41 bulan

Ibu Kota Pertama: Mawlamyine (1826-1852) Alasan: pusat Kerajaan Hanthawaddy

Ibu Kota Ketiga: Pyinmana atau Naypyidaw (2005-sekarang) Alasan Pindah: tidak ada yang tahu pasti; ada yang bilang demi memenuhi nubuat peramal, ada yang menduga karena kekhawatiran Yangon akan diinvasi AS untuk menggulingkan

berdekatan dengan negara baru Kyrgyzstan Arsitek: Kisho Kurokawa (Jepang) Lama Pembangunan: desain tata kota sejak 1997 dan pembangunan dilakukan mulai tahun tersebut hingga 2000-an Perubahan Nama: pada 23 Maret 2019, Astana berganti nama menjadi Nur-Sultan untuk menghormati bapak bangsa Nursultan Nazarbayev, yang meletakkan jabatan presiden tiga hari sebelumnya

BRASIL

MYANMAR

Ibu Kota Kedua: Yangon atau Rangoon (1853-2005) Alasan Pindah: pusat perdagangan dan pemerintahan kolonial

permukiman dan transportasi (macet), yang nyaris menjadi problem tak terpecahkan dari tahun ke tahun. Belum lagi miskelola tata kota dan sungai yang mengakibatkan banjir, serta risiko tenggelam (ketinggian di bawah permukaan laut) karena penyedotan air tanah secara berlebihan.

Sementara pemerintah masih mencari lokasi baru, berikut ini contoh sejumlah negara lain yang memindahkan Ibu Kota dengan macam-macam alasan.

NIGERIA

Ibu Kota Ketiga: Islamabad (1966-sekarang) Alasan Pindah: Karachi dianggap sebagai simbol kolonialisme Inggris; Islamabad dipilih karena mudah diakses secara geografis, dekat dengan Rawalpindi (markas tentara), dan dekat dengan Kashmir (wilayah konflik Pakistan-India) Arsitek: Konstantinos Apostolos Doxiadis (Yunani) Lama Pembangunan: 1959-1966

Ibu Kota Pertama: Lagos (1914-1991) Alasan: pusat perdagangan (kota pelabuhan) Ibu Kota Kedua: Abuja (1991-sekarang) Alasan Pindah: Lagos terlalu padat, Abuja merupakan poros atau titik tengah secara geografis dalam peta wilayah Nigeria serta menyimbolkan netralitas dan persatuan suku Arsitek: konsorsium tiga perusahaan AS, yaitu Planning Research Corporation; Wallace, McHarg, Roberts and Todd; dan Archisystems (divisi Hughes Organization) Lama Pembangunan: 1970-an sampai dengan 1980-an, dan dilanjutkan secara berjangka

KAZAKHSTAN Ibu Kota Pertama: Almaty (1929-1997, termasuk setelah Uni Soviet kolaps pada 1991) Alasan: pusat industri, asalmuasal buah apel Ibu Kota Kedua: Astana atau Nur-Sultan (Desember 1997-sekarang) Alasan Pindah: populasi Almaty kian padat, sering terjadi gempa bumi, dan secara geografis sangat

Ibu Kota Kedua (Sementara): Rawalpindi (1959-1966) Alasan Pindah: Ibu Kota baru di Islamabad sedang dibangun, Rawalpindi dipilih sebagai Ibu Kota sementara karena merupakan markas pusat Angkatan Bersenjata Pakistan

PAKISTAN Ibu Kota Pertama: Karachi (1947-1959) Alasan: pusat bisnis, kota terbesar di Pakistan

INDIA Ibu Kota Pertama: Calcutta (1793-1911) Alasan: pusat perdagangan (kota pelabuhan sungai) yang dikuasai Inggris Ibu Kota Kedua: New Delhi (1911-sekarang) Alasan Pindah: proposal pribumi bahwa Delhi merupakan pusat peradaban kerajaan kuno dan Kesultanan Delhi di masa lalu; Inggris setuju karena Delhi lebih terjangkau untuk kepentingan logistik Arsitek: Edwin Lutyens dan Herbert Baker (Inggris); Kontraktor: Sobha Singh (India) Lama Pembangunan: 1911-1931 Pasca-Kemerdekaan: setelah merdeka dari jajahan Inggris, Delhi tetap menjadi Ibu Kota dari 1947 sampai sekarang

Ibu Kota Negara: Kuala Lumpur Konsep Ibu Kota di Malaysia bersifat khas. Sejak menjadi negara yang merdeka dari kolonialisasi Inggris pada 1957, Kuala Lumpur ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara dan berlaku hingga sekarang.

Alasan: pusat ekonomi, budaya, dan pertambangan timah

Ibu Kota Pemerintahan: Putrajaya Perdana Menteri Mahathir Mohamad merasa Kuala Lumpur terlalu padat. Pada akhir 1980-an, ia mewacanakan pembuatan kota baru yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Malaysia.

Pemerintah pusat membeli dua wilayah seluas 11.320 akre (45,8 km persegi), Prang Besar dan Janda Baik, yang masuk teritorial negara bagian Selangor. Letaknya di antara Kuala Lumpur dan Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA).

Dua daerah tersebut digabung dan diubah namanya menjadi Putrajaya pada 1995—mengambil nama PM pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Setelah proses pembangunan selesai pada 1999, Mahathir memboyong hampir seluruh kantor pemerintahan ke Putrajaya.

Hingga 2012, yang tersisa di Kuala Lumpur adalah Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Tenaga Kerja.

Arsitek: perancangan tata kota dan kontraktor dari dalam negeri, material impor hanya 10 persen Lama Pembangunan: 1990-1999 O BERBAGAI SUMBER | DANI WICAKSONO

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

16

TEKAN GANGGUAN EKONOMI R

encana pemindahan Ibu Kota Negara bukan kali pertama dicetuskan. Namun, sudah sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pengembangan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan, tinggal keberanian pemerintah mengambil keputusan tersebut. “Ini konsekuensinya besar, sekaligus plus-minusnya,” ujar Sanny kepada HARIAN NASIONAL. Menurut dia, rencana pemindahan Ibu Kota Negara akan meratakan perekonomian. Selama ini orientasi perekonomian hanya berasal dari Pulau Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sekitar 56,56 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sekitar 21,78 persen di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi (7,33 persen), Kalimantan (6,05 persen), Bali dan Nusa Tenggara (5,56 persen), serta Maluku dan Papua (2,72 persen).

Berdasarkan kontribusi ekonomi per pulau terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Pulau Jawa mengontribusikan sekitar 58,49 persen. Sisanya di Sumatera (21,66 persen), Kalimantan (8,2 persen), Sulawesi (6,11 persen), Bali dan Nusa Tenggara (3,11 persen), serta Maluku dan Papua (2,43 persen).

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) terhadap PDB nasional sekitar 20,85 persen. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa 5,6 persen lebih tinggi dibandingkan luar Pulau Jawa sekitar 4,7 persen.

“Dengan pemindahan ini, kontribusi perekonomian akan menyebar ke seluruh wilayah, khususnya wilayah yang nantinya menjadi Ibu Kota Negara,” katanya.

Pengembangan perekonomi-

an ini, kata Sanny, akan dikontribusikan dari kebutuhan seperti perumahan, komersial, hingga kawasan industri yang kesemuanya akan memberikan dampak bagi pusat perekonomian baru. “Mungkin daerah lain akan melihat ini sebagai suatu kesempatan bagi mereka mengembangkan daerahnya,” ujarnya.

Dari orientasi pandangan kebangsaan, kata Sanny, Republik Indonesia tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, tapi seluruh Indonesia yang kaya potensi sumber daya alam (SDA), energi, kekayaan budaya, hingga etnis.

“Jadi ini sebagai pengikat.

Soal daerah lain yang juga sementara ini belum bertumbuh, dari aspek kebangsaan jangan sampai menyatu di suatu tempat,” katanya.

Hal ini, kata dia, akan berdampak jika ada aksi keributan di pusat pemerintahan langsung terhadap ekonomi dan bisnis. “Namun, jika dipisah (pusat pemerintah dan pusat bisnis) tidak akan memberikan dampak langsung,” ujar Sanny.

Terkait pembangunan Ibu Kota baru, Sanny menyarankan pemerintah segera mempersiapkan meski tidak bisa dibuat dalam waktu singkat.

Pemerintah bisa mempersiapkan dalam lima tahun pertama dan mulai pemindahan dalam lima tahun berikutnya. “Ini kerja kurun waktu 10 tahunan, tapi jika bisa lebih cepat, lebih baik,” ujar Sanny.

Perihal pendanaan, kata Sanny, pemerintah pasti memiliki sumber pendanaan, baik dari pinjaman lembaga dunia dengan bunga murah atau mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di setiap tahun.

Untuk memperlancar proses pemindahan Ibu Kota , Sanny mengharapkan pemerintah terus menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra dagang, seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara lain. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada per-

ANTARA | WAHYU PUTRO A

Pemindahan Ibu Kota dinilai menguntungkan.

Pekerja menyelesaikan pengecatan jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan latar belakang gedung bertingkat di kawasan Senayan Jakarta, 13 Juli 2018. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara akan meratakan perekonomian. Berdasarkan kontribusi ekonomi per pulau terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Pulau Jawa mengontribusikan sekitar 58,49 persen.

Sisanya di Sumatera (21,66 persen), Kalimantan (8,2 persen), Sulawesi (6,11 persen), Bali dan Nusa Tenggara (3,11 persen), serta Maluku dan Papua (2,43 persen).

usahaan untuk meningkatkan standar kualitas produk domestik dan sertifikasinya.

Untuk produk tertentu yang berhubungan dengan makanan dan minuman, kata Sanny, kerja sama dengan asing harus siap, termasuk kemampuan pemerintah untuk bersaing secara industri.

“Industri nasional perlu betul-betul diperhatikan. Itu semua aspek masuk seperti ketenagakerjaan, biaya logistik, dan banyak faktor lainnya,” kata Sanny.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, telah mengajak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertemu Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 20192024.

Prolegnas, kata Misbakhun, disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan

DPR bisa mengambil poinnya dari isu politiknya,” ujarnya.

Menurut Misbakhun, Joko Widodo yang kedua kalinya terpilih menjadi Presiden akan memiliki kewajiban melaksanakan amanat undang-undang pemindahan Ibu Kota ini.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kajian pemindahan Ibu Kota sudah dilakukan 1,5 tahun.

Presiden Joko Widodo pun sudah meninjau lokasi Ibu Kota baru.

“Di saat yang sama sudah komunikasi politik. Nantinya, dukungan politik akan menjamin keberlangsungan pemindahan Ibu Kota ,” kata Bambang.

Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan seizin Presiden agar langkah pemindahan Ibu Kota Negara lebih konkret dan lebih maju.

“Hal ini agar DPR memperoleh isu pemindahan Ibu Kota secara serius untuk mendapatkan dukungan dari politik,” kata Misbakhun.

Menurut dia, Prolegnas berisi rencana pemindahan Ibu Kota masih bisa diajukan ke DPR sebelum masa periode jabatan berakhir 30 September 2019. DPR, kata dia, setelah masa reses Lebaran masih bisa mengejar untuk membahas undang-undang pemindahan Ibu Kota .

“DPR sekarang saya melihat isunya menarik karena sebuah keinginan yang kuat dari pemerintah.

O KHAIRUL KAHFI

ESTIMASI BIAYA PROYEK DAN PEMBIAYAAN FISIK IBU KOTA NEGARA No. A.

B.

C.

D.

Komponen Fungsi Utama: 1. Gedung legislatif 2. Gedung eksekutif 3. Gedung yudikatif 4. Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI Fungsi Pendukung: 1. Rumah dinas (bertingkat & Rumah Tapak ASN & TNI/POLRI) 2. Sarana Pendidikan (SD, SMP, & SMA) 3. Sarana Pendidikan (Perguruan Tinggi) 4. Sarana Kesehatan 5. Lembaga Pemasyarakatan Fungsi Penunjang: 1. Sarana dan prasarana (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, sarana OR) 2. Ruang terbuka hijau Pengadaan Lahan Total

Keterangan: Biaya proyek bandara dan pelabuhan melalui BUMN

Biaya Proyek (Rp T)

Sumber Pembiayaan Swasta APBN (Termasuk PNBP - Earmark/ Skema KPBU (Skema Kerja Sama Manajemen Aset) Pemanfaatan)

32,7

v

v v v

v 265,1 v v v

156,2 4 8 466

v v

v v v 30,6

340,6

95 Sumber : Bappenas

17

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

KEBUTUHAN RUMAH PERLU PERSIAPAN

REI siap membangun dan dilibatkan.

ANTARA | NURUL RAMADHAN

R

encana pemindahan Ibu Kota Negara butuh kesiapan matang, khususnya perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) maupun fasilitas pendukung. Real Estate Indonesia (REI) siap dilibatkan dalam pembangunan fasilitas tersebut.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Soelaeman Soemawinata memperkirakan, butuh minimal 400 ribu rumah untuk sekitar 400 ribu keluarga, baik untuk PNS maupun lainnya.

Pemerintah menyatakan sudah mempersiapkan lahan sekitar 40 ribu hektare.

“Bisa dalam bentuk apartemen dan rumah. Fasilitas itu membutuhkan lahan kira-kira hampir 20 ribu hektare. Jika dengan fasilitas pendukung menjadi 29 ribu hektare. Jadi (dengan lahan yang sudah disiapkan pemerintah), saya kira lahan itu sudah mencukupi,” kata Soelaeman.

Menurut dia, pemerintah akan menjamin perumahan untuk PNS ini sama seperti sebelum pindah Ibu Kota . Namun, lahan yang disiapkan pemerintah tersebut belum mengakomodasi hotel.

“Ibu Kota Negara selalu interaksi dengan dunia luar, seperti kunjungan negara dan lainnya.

Berarti nanti harus ada hotel bintang lima. Itu (jumlah lahan) tidak kecil,” ujar Soelaeman.

Soelaeman berharap pemerintah segera menentukan lokasi pasti Ibu Kota Negara. Pengusaha properti bisa melihat secara langsung lokasi, merencanakan, hingga memutuskan kebutuhan investasinya.

Dengan perencanaan tersebut, pemerintah bisa memutuskan pembangunannya, termasuk pembagian proyek untuk swasta. “Mudah-mudahan kami diikutkan dari awal supaya bisa merencanakan investasi dan bagaimana temanteman (pengusaha properti lokal) dapat berpartisipasi untuk membangun sarananya,” katanya.

Soelaeman mengharapkan pemerintah mempercepat proses perizinan lahan. Biasanya, sengketa lahan butuh waktu lama jika tanpa campur tangan pemerintah.

Selain itu, pemerintah bisa memberikan keringanan bunga kredit secara murah untuk pembangunan sarana dan prasarana di sana.

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 13 Februari 2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaikkan target Program Satu Juta Rumah pada tahun 2019 mencapai 1,25 juta rumah dari target tahun sebelumnya 1 juta unit.

RANCANGAN ZONASI KAWASAN IBU KOTA NEGARA

1.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (2.000 Ha)

2.

Kawasan IKN (40.000 Ha)

3.

Kawasan Perluasan IKN 1 (200.000 Ha)

4. Kawasan Perluasan IKN 2 (>200.000 Ha)

Istana Kantor Lembaga Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) Taman Budaya Botanical Garden

Perumahan ASN Fasilitas pendidikan dan kesehatan Universitas Science & Techno Park Hi-tech and Clean Industries R&D Center MICE / Convention Center Sport Center Museum National Park

Konservasi Orang Utan / Kebun Binatang Klaster permukiman Non-ASN Bandara dan pelabuhan

Metropolitan

Wilayah pengembangan terkait dengan provinsi sekitarnya Sumber : BAPPENAS

Untuk menghindari spekulan tanah, Soelaeman mengharapkan pemerintah mengamankan lokasi Ibu Kota. Bocoran Soelaeman, pembangunan sarana dan prasarana Ibu Kota Negara serta fasilitas pendukung lain akan dibangun pemerintah. “Swasta ini bukan gratis tapi (sudah diberikan alokasi lahan) untuk menghindari spekulan tanah di lokasi Ibu Kota baru tersebut,” ujarnya.

Dengan perencanaan tersebut, pengusaha properti lokal dapat merencanakan untuk membuat perumahan secara terjangkau.

Harapannya, PNS yang pindah dari Jawa akan bisa membeli rumah terjangkau, lebih besar, dan lebih baik dibandingkan dengan kondisi jika membeli di Jabodetabek.

REI, kata Soelaeman, sudah diajak berdiskusi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Na-

sional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pembangunan perumahan PNS dan pembuatan kota penyangga yang strategis dengan pelabuhan, bandara, hingga bebas banjir.

“Intinya kami siap (dilibatkan untuk membangun fasilitas di lokasi Ibu Kota baru). Kami juga tidak mungkin membangun rumah dulu, tapi ternyata orangnya tidak mau ke sana. Nanti tiba-tiba malah

kosong dan tidak diisi,” ujarnya.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah belum mengetahui secara pasti konsep pembangunan lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Hingga kini pihaknya belum dilibatkan dalam perumusan penataan kota, termasuk urusan pusat perbelanjaan.

Namun, dia menyetujui pemilihan Pulau Kalimantan sebagai lokasinya. “Di Jawa sudah penuh, jenuh, dan perlu terobosan,” kata Budi kepada HARIAN NASIONAL. Menurut dia, pengusaha penyewa perbelanjaan perlu dilibatkan untuk berinvestasi di lokasi tersebut. Dengan investasi di luar Pulau Jawa, kata dia, tentunya akan menggerakkan perekonomian lokal.

Peritel luring (offline), kata Budi, berbeda pandangan dengan peritel daring (online) yang menggantungkan konsumsi masyarakat perkotaan. Peritel luring membutuhkan terobosan kawasan ekonomi baru sehingga menciptakan sumber ekonomi baru pula. Apalagi harga lahan dan harga sewa pusat perbelanjaan di lokasi baru tentu masih murah.

Dia mengharapkan pemerintah juga mempermudah pengusaha pusat perbelanjaan lokal, baik dalam pendirian usaha hingga subsidi penyewaan lokasi usaha. Insentif tersebut akan menarik minat penyewa pusat perbelanjaan dalam berinvestasi di lokasi baru.

“Kalau tidak ada insentif, ya tidak ada yang datang,” ujar Budi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Nicholas Mandey mengatakan, akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, hingga kini pihaknya belum mendapat undangan pemerintah untuk dilibatkan dalam pengembangan kawasan di sana.

“Kami berharap dapat diikutsertakan dari awal sehingga dapat memberikan masukan, di mana baiknya minimarket, supermarket, hypermarket, dan lainnya,” ujar Roy. APRINDO siap dilibatkan untuk sama-sama memikirkan, melengkapi, serta mendukung pemindahan Ibu Kota Negara.

“Jangan sampai kita diajak ketika sudah selesai (pembangunannya).

Kan repot dan harus bongkar pasang,” katanya. O KHAIRUL KAHFI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

18

MENGURANGI PENGANGGURAN Perselisihan hubungan industrial perlu solusi.

P

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri (kedua kanan) meninjau stan usai membuka acara Bursa Kerja Nasional XIX 2019 di Bekasi, Jawa Barat, 4 April 2019.

Bursa Kerja yang dihelat Kementerian Tenaga Kerja ini menyediakan 11.362 lowongan kerja, meliputi 768 jabatan pada 130 perusahaan dari berbagai macam bidang.

ANTARA | RISKY ANDRIANTO

emindahan Ibu Kota sangat tepat. Kota Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis saat ini sudah padat dan diliputi kemacetan setiap hari.

“Semua orang berlombalomba datang ke Jakarta mencari rezeki,” ujar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar kepada HARIAN NASIONAL. Menurut dia, rencana pemindahan Ibu Kota menjadi hal baik dan patut didukung semua pihak. Pusat-pusat ekonomi baru akan muncul dan nantinya menciptakan pemerataan antarpulau.

Dengan munculnya pusatpusat ekonomi baru, kata dia, akan membuka lapangan kerja baru. “Ini akan berpotensi mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT),” katanya.

Timboel mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara juga akan menimbulkan tantangan, seperti pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) yang memicu akulturasi budaya baru bagi wilayah setempat. Hal ini perlu diantisipasi masyarakat setempat.

“Tanah menjadi mahal. Ini berpotensi semakin banyaknya terjadi gugat-menggugat soal tanah di pengadilan,” ujar Timboel.

Jika akulturasi gagal, kata dia, gejolak sosial akan membesar. Pusat bisnis baru, kata dia, akan terbangun menyertai pusat pemerintahan baru. Pekerja jasa akan semakin banyak dan potensi perselisihan hubungan industrial semakin besar. “Jadi banyak tantangan yang harus dihadapi masyarakat lokal,” katanya.

Menurut Timboel, rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini harus direncanakan secara detail dari seluruh aspek seperti budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, politik, dan sebagainya. Perencanaan tersebut harus dikonsultasikan kepada masyarakat di sana dan pemerintah harus membuka ruang komunikasi yang intens dengan masyarakat lokal di sana.

“Anggaran harus terbuka dan proses pembangunan juga melibatkan masyarakat di sana supaya tidak ada kesan masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pembangunan (Ibu Kota baru) di sana,” katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono

KONTRIBUSI EKONOMI PER PULAU TERHADAP PDB NASIONAL Kegiatan perekonomian

4,30% 4,33%

masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, tercermin dari share PDRB 58,49

Sulawesi

Kalimantan

Sumatera

21,66%

8,20%

4,33% 4,33%

6,11%

Papua & Maluku

6,99%

persen Share PDRB

2,43%

Jabodetabek terhadap

KBI 5,3%

PDB Nasional 20,85 persen

KTI 5,1%

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa 5,6 persen, lebih tinggi dibandingkan

4,89%

Jawa

luar Pulau Jawa 4,7 persen

5,61%

58,49%

3,11%

3,73%

Bali & Nusa Tenggara

mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara akan menumbuhkan pasar baru karena memindahkan pusat ekonominya. Otomatis, kata dia, terjadi migrasi puluhan ribu kepala keluarga (KK) dan orang ke kawasan baru tersebut. “(Rencana pemindahan Ibu Kota ) positif, tidak ada masalah.

Justru tambah bagus itu,” kata Fajar.

Namun, dengan pemindahan ini akan menyebabkan gaya hidup masyarakat berbeda dengan Ibu Kota. Pengusaha, kata dia, akan menyesuaikan gaya hidup masyarakat di sana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat di lokasi Ibu Kota baru, kata dia, mau tidak mau nanti harus dipersiapkan untuk memasok sebagian kebutuhan para pendatang.

“Otomatis permintaan orang baru pindahan ini tidak akan cocok dengan penawaran dari lokal dalam waktu cepat. Ini kesempatan dari luar untuk masuk,” ujar

Fajar.

Pemerintah, kata dia, harus mengimbangi sumber daya manusia (SDM) lokal di Ibu Kota baru agar dipersiapkan untuk memasok kebutuhan pasar itu.

Contohnya, pusat administrasi Malaysia di Putrajaya hingga kini masih banyak masyarakat yang dari Kuala Lumpur, bolak-balik.

Namun, karena lokasi Ibu Kota baru di Kalimantan, pembangunan infrastruktur juga harus dibarengi SDM mumpuni sehingga menciptakan peluang bagus di sana.

“Tergantung nanti kebijakan pemerintah seperti apa, yang jelas SDM lokal tidak bisa segera memasok kebutuhan dari Ibu Kota baru,” ujarnya.

Fajar mengharapkan industri makanan dan minuman pasti berkembang. Pendatang akan membawa budaya makan-minum di tempat lama. Orang lokal di sana belum terbiasa menyuplai kebutuhan yang diinginkan pendatang, khususnya logistik.

“Yang penting SDM lokal ha-

Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi 2017 Sumber: Badan Pusat Statistik

rus segera diberdayakan. Yang jelas hanya industri makanan dan minuman yang akan tumbuh segera. Industri jasa juga harus dipersiapkan di sana,” kata Fajar.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara tidak menguntungkan bagi UMKM di Jakarta atau Jabodetabek.

Iklim ekonomi di Jakarta akan berubah dari saat ini. “Itulah konsekuensi yang akan terjadi,” ujar Ikhsan.

Namun, kata dia, daerah yang akan dipilih sebagai Ibu Kota baru akan menggeliatkan UMKM daerah tersebut secara pelan-pelan.

Ikhsan menyarankan pemerintah mempertimbangkan lokasi dan transportasi arus barang dalam menentukan lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Selama ini, pusat industri berada di Pulau Jawa. Jangan sampai, kata dia, dengan pemindahan

ini akan menyurutkan pengusaha dalam berinvestasi di Pulau Jawa.

“Tinjau ulang kebijakan ini, apakah lebih banyak manfaatnya atau membuat permasalahan baru,” kata Ikhsan.

Dia menilai, rencana pemindahan Ibu Kota Negara tidak mendesak. Pemerintah perlu menata Ibu Kota dengan kebijakan harmonis antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terkait anggaran pemindahan Ibu Kota Negara yang mencapai kurang lebih Rp 400 triliun, Ikhsan menilai pemerintah lebih baik mengalokasikan untuk akses keuangan syariah kepada UMKM di Indonesia sesuai rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang menitikberatkan kepada Ekonomi Kerakyatan dan juga Program Kerja Bank Indonesia (BI) yang di dalamnya memperkuat keuangan syariah di Indonesia. “Itu lebih baik,” kata Ikhsan. O KHAIRUL KAHFI

19

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

Bandara di Kalimantan siap memfasilitasi pengembangan Ibu Kota baru.

HUMAS LION AIR GROUP

S

Pesawat Airbus 320-800NG milik Batik Air berlatar gedung terminal baru di Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangka Raya, 29 Mei 2019.

GAIRAHKAN POLA TRANSPORTASI UDARA pemerintah, kita siap (ready),” kata Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura I Devi Suradji kepada HARIAN NASIONAL. Menurut dia, kedua bandara ini masih sangat potensial untuk dikembangkan ke depan. Sejauh ini, penerbangan yang keluar masuk Kalimantan hanya untuk keperluan bisnis dan keluarga.

Apa pun keputusan yang akan dilakukan pemerintah, kata dia, dipastikan akan menguntungkan Bangsa Indonesia.

Lain hal dengan PT Angkasa Pura II. Operator bandara di wilayah Indonesia bagian Barat ini telah resmi mengoperasikan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya di Kalimantan Tengah untuk masa pengelolaan 30 tahun.

Kapasitas eksisting mampu menampung hingga 3 juta penumpang.

“Itu sangat potensial dikembangkan. Modal dasarnya sudah siap,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.

Menurut dia, PT Angkasa Pura II telah memiliki rencana besar pengembangan Bandara Palangka Raya hingga terminal ultimate. Dengan kondisi eksisting, operasional 5-7 tahun ke depan dalam kondisi aman.

PERTUMBUHAN PENUMPANG PESAWAT UDARA 2014-2019 162

160

142 128

130

126

117 102

Jumlah Penumpang (juta)

alah satu provinsi di Pulau Kalimantan akan dijadikan Ibu Kota baru pengganti Kota Jakarta. Hingga kini Presiden Joko Widodo bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih mengkaji matang lokasi yang sangat potensial untuk dijadikan Ibu Kota Negara.

Meski masih dikaji, sejumlah sarana dan prasarana transportasi telah siap digunakan. Secara keseluruhan, infrastruktur transportasi udara, darat, laut, dan kereta api disiapkan untuk pengembangan lebih besar.

Transportasi udara menjadi yang sangat siap menerima keputusan pemerintah jika salah satu kota di Kalimantan dijadikan Ibu Kota Negara. Operator bandara sejak sekarang telah mengembangkan kapasitas penumpang dan lalu lintas udara.

PT Angkasa Pura I sebagai salah satu pengelola dua bandara di Kalimantan siap memfasilitasi pengembangan Ibu Kota Negara yang baru. Bandara tersebut yakni Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur sedang memperluas kapasitas.

Tahun ini akan selesai pengembangan Bandara Banjarmasin seluas 73 ribu meter persegi. Pembangunan terbagi dua paket. Paket satu, pengembangan terminal dan fasilitas penunjang dengan luas 65.284 meter persegi.

Paket dua meliputi pembangunan infrastruktur, bangunan penunjang, dan apron dengan luasan pengembangan 8.134 meter persegi.

Secara kapasitas, terminal Bandara Banjarmasin setelah diperluas akan mampu menampung kapasitas hingga 7 juta penumpang per tahun. Terminal baru ini juga akan dilengkapi 5 garbarata yang akan langsung melayani penumpang.

Lapangan parkir pesawat juga diperluas agar dapat menampung parkir pesawat Boeing B-747 (2 unit), B-767 (2 unit), B-737 (12 unit) dan pesawat ATR (2 unit).

Bandara Balikpapan juga telah memperluas kapasitas bandara hingga 15 juta penumpang per tahun. Namun, hingga kini baru melayani 7 juta penumpang per tahun. Bahkan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan ini dinobatkan sebagai bandara terbaik se-Asia Pasifik oleh Airports Council International (ACI).

“Di mana pun diputuskan

100

99,6

13,83% 10,8% 9,93%

70 14,73% 2,1%

40 10 2014

2015

2016

Target Jumlah Penumpang

2017

2018

2019

Realisasi Jumlah Penumpang

Sumber: Kementerian Perhubungan

Selain itu, PT Angkasa Pura II juga sedang memperpanjang landasan pacu Bandara Supadio Pontianak sepanjang 350 meter. Ke depan, kapasitas landasan pacu bandara di Kalimantan Barat ini mencapai 2.600 x 45 meter dan bisa didarati pesawat berbadan sedang seperti Boeing 737. “Perpanjangan landasan pacu diprediksi tuntas 1,5 tahun,” katanya.

Namun, potensi penerbangan di Kalimantan sangat terbatas meski Bandara Palangka Raya telah menjadi hub untuk penerbangan internal di sekitar Kalimantan, termasuk maskapai penghubung (feeder) untuk penerbangan dari dan menuju ban-

dara besar lain seperti Pangkalan Bun dan Muara Teweh.

Pola lalu lintas penerbangan saat ini, kata Awaluddin, masih sangat didominasi dari dan ke Pulau Jawa. Jika Palangka Raya dipilih menjadi Ibu Kota Negara, distribusi penerbangan akan lebih merata.

“Rute dari dan menuju Kalimantan masih sangat terbuka.

Sekarang, penerbangan langsung ke Sulawesi dan Palu belum ada,” ujar Awaluddin.

Awaluddin mengatakan, hampir sedikit rute penerbangan di jalur tengah, seperti Pontianak ke Sulawesi harus lewat Surabaya dan Jakarta. Hal ini menjadi ti-

dak efisien dan memakan biaya operasional yang mahal.

Dengan konsep Ibu Kota baru dan pengembangan ekonomi di dalamnya akan menggairahkan pola transportasi udara. Dia melihat pengembangan di Kalimantan sangat baik. PT Angkasa Pura II akan menambah kepemilikan bandara setelah Bandara Palangka Raya.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B Pramesti tetap meminta operator harus mengembangkan bandara meskipun tak ada rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara.

Menurut dia, pengembangan rute di Kalimantan sangat potensial untuk kegiatan bisnis.

“Saat ini pengembangan bandara masih potensial karena cakupan antarbandara masih sangat kurang,” kata dia.

Direktur Teknik dan Operasi PT Angkasa Pura II Djoko Murjatmojo mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan membentuk konsep koridor transportasi udara tengah dan selatan. Penerbangan dari Medan ke Makassar tidak mesti melewati Surabaya. “Kalau lewat Kalimantan akan lebih murah karena harga tiket adalah fungsi jarak,” kata Djoko. O DIAN RISKI ROSMAYANTI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

LION AIR GROUP SIAPKAN EKSPANSI DI KALIMANTAN

PENERBANGAN LION AIR GROUP BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR

Penerbangan mendongkrak perekonomian.

FOTO-FOTO: HUMAS LION AIR GROUP

K

elompok maskapai terbesar di Indonesia, Lion Air Group, merencanakan ekspansi penerbangan dari dan menuju Pulau Kalimantan.

Ketika pemerintah menetapkan Kalimantan sebagai Ibu Kota Negara yang baru negara, seluruh maskapai kelolaannya sudah siap melayani kebutuhan masyarakat untuk pebisnis, pemerintahan, dan pariwisata.

Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait mengatakan sudah mengembangkan penerbangan ke Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Palangka Raya, Berau, Tanjung Selor, sampai Tarakan. Seluruhnya sudah terkoneksi dengan destinasi eksotis lainnya di jaringan Lion Air Group.

“Pengembangan di Kalimantan Timur bentuk kesungguhan Lion Air Group dalam mengakomodasi kebutuhan traveling,” katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (28/5).

Memperkuat jaringan di Kalimantan, kata Edward, juga sebagai langkah Lion Air Group mendukung program pemerintah untuk pemerataan ekonomi dan mencapai kunjungan 17 juta wisatawan menuju Indonesia.

Kalimantan Tengah salah satu kota tujuan favorit. Lion Air Group sudah lama menjadikan Bandar Udara Tjilik Riwut sebagai salah satu penghubung.

Kehadiran penerbangan melalui Palangka Raya, kata Edward, optimistis bisa mempermudah koneksi sehingga berkontribusi menggeliatkan potensi ekonomi daerah berbasis wisata, perdagangan, dan bisnis.

Di Palangka Raya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, maskapai Batik Air berencana membuka penerbangan langsung ke Bandara Baru Internasional Yogyakarta (NYIA) mulai 29 Mei 2019. Batik Air melayani satu kali sehari dari NYIA pukul 09.50 WIB, tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, pukul 11.20 WIB. Dari Palangka Raya, Batik Air terbang pukul 12.00 WIB, tiba pukul 13.30 WIB di NYIA. Wisatawan dari Palangka Raya dapat melanjutkan perjalanan ke kota-kota besar seperti Balikpapan, Banjarmasin, Kotabaru, Tarakan, Berau, Manado, Palu, Makassar, Ambon, Jayapura, Lombok, Denpasar, Yogyakarta, Solo, Jakarta, Bandung, Se-

Direktur Operasi Batik Air Capt I Putu Wijaya (tengah belakang) beserta penumpang dan kru kabin Batik Air di Samarinda, akhir tahun lalu. Batik Air melayani penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta ke Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur.

marang, Surabaya, Lampung, Batam, Medan, Singapura, Kuala Lumpur serta destinasi unggulan lainnya.

Selain itu, juga menawarkan kuntungan lebih bagi travelers dari berbagai kota menuju Palangka Raya. Penumpang bisa singgah terlebih dulu melalui Bandara Soekarno-Hatta, Surabaya, Sampit, Pangkalan Bun, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.

Selain di Palangka Raya, Lion Air Group juga beroperasi di Bandar Udara Iskandar, Pangkalan Bun (PKN) dan Bandar Udara H Asan, Sampit (SMQ).

Dia optimistis penerbangan tersebut bisa membantu mewujudkan program perekonomian di masing-masing daerah lebih baik. Keterhubungan dua wilayah, kata Edward, akan menawarkan kemudahan bagi pelancong dalam mewujudkan impian mengunjungi berbagai destinasi populer.

Lion Air Group juga memiliki penerbangan di Pontianak, Kalimantan Barat. Kota tersebut juga memiliki penerbangan langsung ke berbagai tujuan, seperti Medan, Batam, Pekanbaru, Padang, Dumai, Tanjung Pinang,

Lampung, Palembang, Jambi, Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Denpasar, Lombok, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Manado, Gorontalo, Ambon, Ternate, Jayapura, Palangka Raya, Balikpapan, Banjarmasin, Berau, dan Tarakan.

“Penguatan konektivitas penerbangan domestik dan regional di Kalimantan Barat diharapkan bisa menarik minat sekaligus kunjungan pelancong ke daerah tujuan wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Menurut Edward, Lion Air Group optimistis peluang besar di Pulau Kalimantan dapat berjalan baik bersama para pelaku industri, infrastruktur, maskapai, serta pihak terkait lainnya. Kerja sama ini dapat mendongkrak kunjungan wisatawan maupun pebisnis ke Palangka Raya, dan kota-kota lain di Kalimantan.

Direktur Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati menyambut baik pemindahan Ibu Kota Negara di Pulau Kalimantan. Meski belum dipastikan lokasinya, Pulau Kalimantan secara kajian geolo-

gi dan topografi bebas dari ring of fire (daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudera Pasifik).

“Hampir bisa dipastikan Pulau Kalimantan terbebas dari gempa karena gesekan lempeng di bawah laut dan letusan gunung berapi sehingga kota menjadi tenang,” ujar Arista kepada HARIAN NASIONAL. Menurut Arista, gangguan asap selama tiga tahun terakhir juga minim. Pemerintah bisa mengantisipasi meski dengan teknologi sederhana.

Terkait lahan, pemerintah pun sudah mempersiapkan sekitar 300 ribu hektare di Kabupaten Katingan, sekitar satu jam dari Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara sosiologis, masyarakat Dayak yang rata-rata mendiami Pulau Kalimantan sangat terbuka dengan pendatang. “Namun faktor sosiologis ini perlu mendapatkan prioritas agar tidak terjadi gesekan antara penduduk lokal dan pendatang,” katanya.

Di Palangka Raya, fasilitas pendukung sudah cukup mumpuni, seperti bandara hingga pelabuhan.

Arista pernah tinggal di Banjarmasin dan Palangka Raya sejak 2005 hingga 2008. “Tunggu lagi (pemindahan Ibu Kota Negara)?

Saya sih oke saja,” ujarnya.

Menurut Arista, pemerintah hanya perlu memperpanjang landasan pacu (runway) dari 2.250 meter menjadi 3.000 meter. “Kalau ada apa-apa di Palangka Raya (Bandara Tjilik Riwut), masih ada bandara di Banjarmasin (Syamsudin Noor),” katanya.

O DIAN RISKI ROSMAYANTI

20

RUTE LION AIR Balikpapan – Cengkareng Balikpapan – Yogyakarta Balikpapan – Bandung Balikpapan – Kertajati *) Balikpapan – Surabaya Balikpapan – Semarang Balikpapan – Tarakan Balikpapan – Banjarmasin Balikpapan – Pontianak Balikpapan – Makassar Balikpapan – Palu Balikpapan – Manado Balikpapan – Makassar – Ambon Balikpapan – Makassar – Jayapura

FREKUENSI 7 kali per hari 3 kali per hari 1 kali per hari 1 kali per hari 9 kali per hari 1 kali per hari 3 kali per hari 1 kali per hari 1 kali per hari 3 kali per hari 1 kali per hari 1 kali per hari 1 kali per hari 1 kali per hari

RUTE BATIK AIR Balikpapan – Cengkareng Balikpapan – Jakarta Halim Balikpapan – Tarakan

4 kali per hari 2 kali per hari 1 kali per hari

RUTE WINGS AIR Balikpapan – Banjarmasin 3 kali per hari Balikpapan – Berau 4 kali per hari Balikpapan – Malinau 1 kali per hari Balikpapan – Mamuju 1 kali per hari Balikpapan – Palangkaraya 1 kali per hari Balikpapan – Tanjung Selor 1 kali per hari *) Penerbangan perdana 11 Januari 2019, saat ini berhenti sementara

SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR RUTE LION AIR Samarinda – Surabaya

FREKUENSI 3 kali per hari

RUTE WINGS AIR Samarinda – Berau

1 kali per hari

RUTE BATIK AIR Samarinda – Makassar Samarinda – Jakarta Halim Samarinda – Cengkareng Samarinda – Yogyakarta *) Samarinda – Denpasar *) *) Efektif mulai 1 Juni 2019

1 kali per hari 1 kali per hari 2 kali per hari 1 kali per hari 1 kali per hari

PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT RUTE LION AIR Pontianak – Cengkareng Pontianak – Batam Pontianak – Bandung Pontianak – Balikpapan Pontianak – Makassar Pontianak – Semarang Pontianak – Surabaya

FREKUENSI 9 kali per hari 2 kali per hari 1 kali per hari 4 kali per minggu 1 kali per hari 1 kali per hari 2 kali per hari

RUTE BATIK AIR Pontianak – Cengkareng

2 kali per hari

RUTE WINGS AIR Pontianak – Ketapang 4 kali per hari Pontianak – Putussibau 1 kali per hari Pontianak – Sintang 1 kali per hari Pontianak – Kuching 1 kali per hari Pontianak – Pangkalpinang*) 1 kali per hari *) Beroperasi mulai 11 Agustus 2018, saat ini berhenti sementara

PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH RUTE LION AIR Palangka Raya – Cengkareng Palangka Raya – Surabaya

FREKUENSI 2 kali per hari 2 kali per hari

RUTE BATIK AIR Palangka Raya – Yogyakarta *) Palangka Raya – Cengkareng **)

1 kali per hari 1 kali per hari

RUTE WINGS AIR Palangka Raya – Balikpapan 1 kali per hari Palangka Raya – Sampit 1 kali per hari Palangka Raya – Pangkalan Bun 1 kali per hari via Sampit *) Mulai 29 Mei 2019 **) Berhenti sementara untuk market review Sumber: Lion Air Group

21

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

RETAK GARA-GARA MEDSOS

ANTARA | MUHAMMAD IQBAL

HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

P

erkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Tren penggunaan media digital secepat kilat menggeser posisi media konvensional.

Selain menawarkan kecepatan akses lebih tinggi, media digital juga memiliki fleksibilitas memadai. Kini, kita dihadapkan pada jagat media sosial (medsos).

Diskusi bukan lagi seputar akses informasi, melainkan juga “memungkinkan” kita berinteraksi tanpa tatap muka. Lebih dari itu, memungkinkan seseorang unjuk gigi, memamerkan skill atau prestasi yang mereka miliki.

Kehadiran medsos seolah memberikan segala “kemungkinan” kepada seseorang untuk lebih up dan populer, tak peduli latar belakang, status sosial, dan keterampilan yang mereka punya. Juga gelombang medsos yang tak pernah berhenti, dengan sekejap membuat seseorang mendadak viral dan secepat itu pula tenggelam, berganti dengan yang lain.

Andy Warhol pernah berkata, “In the future, everyone will be famous for 15 minutes (Di masa depan, orang bisa mencicipi popularitas hanya dalam waktu 15 menit).”

Itu terbukti dengan keberadaan Facebook , Instagram, maupun medsos lain yang lebih eksklusif seperti WhatsApp. Hampir semua orang memiliki medsos, terlepas dari fungsinya sebagai sarana komunikasi juga sebagai ajang “unjuk diri” alias pamer.

Adalah kebutuhan semua orang untuk bisa diakui eksistensi dan identitasnya.

Melalui medsos, orang tak lagi melirik untuk muncul di media massa seperti, koran, majalah, radio, maupun televisi.

Hanya dengan menjadi bagian atau menyajikan konten yang menarik, nyentrik, unik, atau bahkan kontroversial, semua mata akan tertuju padanya. Tak perlu lagi mengasah skill atau prestasi. Cukup jadi berbeda.

Kecenderungan lain yang terjadi belakangan adalah maraknya konten-konten dari beragam sumber tak dipercaya alias bersifat hoaks. Tujuannya bukan sekadar “menjadi pusat perhatian”, tapi memecah belah. Ini tercermin dalam situasi pemilihan umum (pemilu) beberapa waktu lalu.

Pemilu memang menjadi isu yang paling “renyah” dijadikan bahan perbincangan, seiring bertambah tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019.

Tak luput, perbincangan di medsos turut serta. Orang dengan

mudah menyebar informasi dan berita yang tidak jelas sumbernya, entah itu diverifikasi, belum, atau tidak sama sekali.

Informasi-informasi tersebut dengan segera disantap habis dan terus menerus di-blow up oleh pendukung masingmasing pasangan calon (paslon) presiden. Kebenaran telah lenyap, digantikan suara-suara lantang di jagat medsos.

Obrolan sehari-hari terhadap topik pemilu, antara pihak pendukung satu dan lainnya saling serang. Dan, tentu saja, obrolan di medsos seperti Twitter, Instagram, Facebook, serta WhatsApp tak ketinggalan. Gemanya dari praPemilu, Pemilu, hingga pascaPemilu menunggu hasil penghitungan rekapitulasi Komisi

Hanya dengan menjadi bagian atau menyajikan konten yang menarik, nyentrik, unik, atau bahkan kontroversial, semua mata akan tertuju padanya.

Tak perlu lagi mengasah skill atau prestasi.

Cukup jadi berbeda.

Pemilihan Umum (KPU).

Menurut pakar medsos Yuswohady, tingkat partisipasi pemilih berbanding lurus dengan tingkat fanatisme pendukung kandidat presiden. Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, semakin tinggi pula tingkat fanatismenya. Demikian pula sebaliknya. “Akibatnya tingkat perpecahan mudah sekali terjadi,” ujarnya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta.

Dengan jangkauan medsos yang sangat luas, informasi atau konten tak hanya menyebar ke berbagai lini digital, tapi juga masuk ke sisi personal dan emosional seseorang. Sebab, kita dengan mudah membangun kedekatan emosional melalui interaksi. Semua orang sangat mudah pula tersulut emosi lantaran sisi “kedekatan personal” ini.

“Seseorang bisa dengan bebas berinteraksi langsung melalui teks seperti berkomentar dan chatting. Alhasil, mereka bisa merasakan kedalaman emosi antarpendukung, begitu pula dengan lawan. Di sinilah, konflik tersebut dipicu,” kata dia.

Perpecahan kecil hingga besar bisa terjadi hanya karena dipicu perbedaan pendapat—seperti menentukan pilihan dalam pemilu sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Orang tua ataupun muda, orang berpendidikan maupun tidak, bisa berpotensi tersulut hoaks hanya karena

beda pilihan.

Fenomena ini terjadi dalam grup WhatsApp keluarga Ari Zulaicha. Ruang maya yang menyatukan anggota keluarga besar mengalami “dampak buruk” perbedaan pilihan politik.

Suatu kali, salah seorang pamannya membagikan konten yang berisi dukungan kepada salah satu paslon presiden. Berbekal informasi atau konten yang belum diketahui kebenarannya— pun verifikasinya—ia menjelekkan paslon lain. Sontak, tanggapan muncul dari bibi Ari yang tak terima dengan konten tersebut.

Hingga berujung adu argumen di dalam grup.

“Bahkan, paman saya tibatiba saja memberi ‘cap’ antiIslam kepada bibi saya karena mendukung salah satu paslon.

Keduanya tak bertegur sapa, baik di medsos maupun saat acara keluarga,” ujarnya.

Anggota keluarga lain, kata Ari menambahkan, juga telah mendamaikan mereka agar saling meminta maaf. Namun, usaha tersebut sia-sia. Hingga pilpres usai, mereka masih berkukuh saling bungkam.

Penggunaan medsos yang kurang bijak seperti dialami keluarga Ari memicu perpecahan dalam keluarga. Perang dingin yang muncul tak hanya bisa menyebabkan keretakan hubungan keluarga, bahkan agama, bangsa, dan negara. O RAMADANI W

ANTARA | RAISAN AL FARISI

HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

MENUJU PRIBADI MATANG

terlalu penting. Meski demikian, ia bisa mengerti kesan “satire” yang ditujukan kadang kreatif dan lucu. “Buat hiburan saja sih, tidak terlalu saya up,” tuturnya.

Vian menganggap sangat wajar pendukung salah satu paslon untuk menunjukkan dukungannya di medsos. Asal konten tidak mengarah untuk memprovokasi, menebar isu hoaks, yang berujung sitegang kedua belah pihak.

Sebagai seorang psikolog,

Vivi Rosdiana menilai, bahwa sangat diperlukan dalam istilah Psikologi disebut ‘kematangan kepribadian’ dalam menyikapi perpecahan di medsos.

Kematangan kepribadian ini tidak bisa diukur melalui tinggi rendahnya pendidikan seseorang maupun tingkat usia seseorang.

Namun, lebih secara psikis atau jiwa.

“Semakin bertambah usia jelas semakin tua, tapi penambah-

ANTARA | RAHMAD

J

agat media sosial (medsos) disadari atau tidak “memungkinkan” seseorang berinteraksi satu sama lain. Lebih cepat, segera, dan real time. Tak hanya melibatkan interaksi yang bersifat dualitas dan searah, tapi bersifat serempak dengan melibatkan banyak orang.

Interaksi melalui medsos seperti ini sangat mungkin terjadi sebagaimana dilakukan melalui texting atau chatting sehingga ujaran yang dilontarkan bersifat “sepenggal-sepenggal”, tidak utuh atau komprehensif. Akibatnya ide atau gagasan yang disampaikan juga tidak komprehensif.

Bahasa dalam medsos ini sering kali “bias” karena sifatnya yang tak utuh tersebut. Sehingga sering kali disalahpahami.

Antara maksud yang ditujukan berbeda dengan maksud yang diterima pembaca pesan—berbeda dengan bahasa percakapan yang bersifat langsung.

Beberapa orang sengaja memanfaatkan “bias” ini untuk membuat konten. Dengan tujuan bermacam-macam seperti memprovokasi suasana, “mengipasi” isu yang telah tersebar menjadi lebih ‘viral’ atau sengaja ingin dijadikan pusat perhatian dengan “memviralkan” konten tersebut.

Konten-konten seputar Pemilu, misalnya, semakin mudah membuat orang tersulut bila beda pandangan. Dan semakin “viral” karena terus menerus diup oleh banyak masyarakat internet (netizen). Semakin banyak di-up dan menjadi trending topic, semakin menarik perhatian semua orang, tak peduli benar atau tidak informasi tersebut.

Vian Sumarno, salah satu karyawan swasta mengaku risih dengan fenomena ini. Kontenkonten yang entah itu disajikan dalam bentuk meme sekilas tampak kreatif, tapi tetap saja mengandung unsur provokatif.

Sebagai pengguna aktif Twitter, ia sering kali mendapatkan konten yang bersifat satire yang acap kali menurutnya tak

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

an usia ini tidak secara otomatis menjadikan seseorang matang psikisnya,” ujarnya kepada HARIAN NASIONAL. Kematangan kepribadian dalam konteks ini yaitu lebih kepada kemampuan seseorang memiliki pengendalian untuk melalukan filter terhadap isi informasinya terlebih dahulu sebelum di-share ke grup atau medsos lainnya.

Kegiatan sharing berupa informasi dan pengetahuan pada dasarnya merupakan kegiatan yang baik dan berguna.

Dengan garis bawah, informasi atau pengetahuan tersebut telah diverifikasi kebenarannya.

Kemudahan untuk “asal” sharing, memberikan like, serta terus menerus meng-up informasi juga harus diimbangi dengan aspek psikologis. “Seperti misalnya kita baca konten itu merasa ‘tidak nyaman’ entah karena provokatif atau tujuannya tak baik, hendaknya jangan dishare,” ujarnya, menambahkan.

Perpecahan antara kubu satu

22

dengan kubu lain, antara satu agama dan agama lain, telah “mengkhianati” apa yang kita sebut dengan semangat persatuan yang ada di Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lantas adakah efek perpecahan ini berjangka panjang atau reda begitu saja ke depannya?

Kejadian seperti yang dialami paman dan bibi Ari barangkali contoh efek perpecahan dari perbedaan pemilu dalam medsos yang acap kali bersifat individualis. Dalam artian, bergantung pada karakter pribadi seseorang.

Dan juga tingkat “fanatisme”-nya.

Karakter pribadi pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yakni ekstrovert dan introvert.

Orang-orang ekstrovert, dalam menyikapi masalah yakni dengan meluapkan emosi secara terbuka dan tak berkepanjangan “cepat reda”.

Sebaliknya orang introvert, lebih tenang, tapi membawa permasalahan tersebut berkepanjangan di dalam hati. “Atau istilah lainnya zaman sekarang adalah baper,” kata dia.

Sebaliknya, Yuswo lebih menyoroti efek secara menyeluruh adanya perpecahan yang dipicu oleh perbedaan pendukung paslon satu dan yang lainnya. Sifat medsos yang tak pernah bisa ditebak, seperti tiba-tiba viral, lalu tiba-tiba dilupakan, sangat sering terjadi.

Namun, bertolak dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta sebelumnya, yang juga terjadi perpecahan antara pendukung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dengan Anies (Baswedan), ia bisa memproyeksikan bahwa nantinya efek perpecahan akibat pemilu ini tak berkepanjangan.

“Sepertinya begitu, kecuali Jokowi (Joko Widodo) dan Prabowo (Subianto) lima tahun nanti melenggang lagi menjadi calon presiden. Pilkada di DKI Jakarta antara pendukung Ahok dan Anies kan juga sempat pecah, tapi sekarang sudah reda,” kata dia. O RAMADANI W

ANTARA | MAULANA SURYA

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

23

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

HOAKS Hoaks: [KBBI] Berita bohong Penyebab?

Berbagi informasi tanpa membacanya dengan teliti

Membaca tanpa mempertimbangkan kredibilitas sumber

ANTARA | WAHDI SEPTIAWAN

Orang biasanya tak Konfirmasnya bias bisa membedakan antara satire dan hoaks

Sumber?

Perhatikan narasumber

Baca keseluruhan berita atau narasi, tak berhenti pada judul

Konsultasikan dengan pakar

Periksa akurasi data, khususnya penanggalan

Korban (sesuai umur)

27%

Facebook

SALING PENGERTIAN DAN PERHATIAN

P

Deteksi?

erpecahan adalah bukti nyata kita belum cukup mampu untuk “jadi dewasa”, khususnya dalam menghadapi perbedaan dalam Pemilu. Kehadiran medsos sebagai “dimensi lain’ kehebatan teknologi turut mencerminkan hal yang sama.

Kini, kita dihadapkan pada dunia yang “hiruk pikuk”, yang berakar dari silang pendapat— saling hujat, menebar fitnah dan hoaks, hate speech, hingga bentuk-bentuk provokasi lain yang saling menjatuhkan. Medsos merangkum semua itu.

Imbasnya, pendukung satu dan yang lain mengalami perpecahan.

Hubungan kekerabatan atau pertemanan yang telah dirajut sedemikian lama berpotensi hancur begitu saja karena efek perbedaan pendapat ini. Sangat mudah untuk mencari lawan, padahal sangat sulit untuk mencari kawan yang baik dan berkualitas.

Menyorot soal ini, Yuswohady menyatakan, perpecahan yang terjadi adalah soal “ego” masingmasing pendukung. Dan tentu saja, menyangkut ego, berarti menyangkut pula kesadaran setiap individu.

Secara garis besar, pengamat medsos ini justru menilai adanya perpecahan dalam pemilu merupakan pembelajaran secara tidak langsung untuk masyarakat Indonesia.

“Ini tidak bisa saya jabarkan secara teknis ya, tapi memang Indonesia masih harus banyak belajar. Kita tidak tahu mungkin

sepuluh tahun lagi kita tak lagi seperti ini, tapi dalam menghadapi pemilu ‘lebih dewasa’,” kata dia.

Pemilu di Indonesia bisa maju, kata Yuswo melanjutkan, jika mereka sudah tak lagi terlalu terprovokasi oleh jagat medsos yang sangat hiruk pikuk. Termasuk terlalu percaya dengan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. “Pasti ada saatnya nanti kita sudah terlalu “lelah” dengan hoaks-hoaks itu,” tuturnya.

Konten-konten informasi yang bersifat positif dan informatif merupakan salah satu alternatif di samping menyebarkan isu provokatif yang belum diketahui kebenarannya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Rhaka Ghanisatria, pendiri menjadimanusia.id.

Terlepas dari profesinya untuk selalu menyajikan konten di menjadimanusia.id, dalam grup WhatsApp, entah itu keluarga maupun perkawanan, ia juga sering kali membagikan konten yang inspiratif seputar makna kehidupan. Pun ia juga sering berdiskusi dengan mereka tentang “kegelisahan hidup” yang sering dirasakan.

“Sekadar sharing aja sih, lalu biasanya aku juga suka diskusi dengan mereka. Lalu juga saling sharing info,” ujar dia kepada HARIAN NASIONAL. Lelaki yang akrab disapa Rhaka ini mengaku bersyukur karena hingga saat ini tak ada di grup keluarga maupun perkawanannya yang gemar menyajikan konten provokatif dan ber-

tujuan memecah belah persaudaraan. Juga konten-konten seputar SARA (suku, ras, dan agama) yang memicu konflik laten dalam suatu hubungan.

“Kalau ada konten yang seperti itu, aku juga tidak nyaman juga. Paling ujung-ujungnya left group,” kata dia.

Adanya grup-grup silaturahmi yang berbentuk WhatsApp yang sangat eksklusif dibandingkan dengan medsos lain seperti Twitter maupun Facebook bukan lagi barang baru. Namun, tetap saja, konten-konten provokatif bisa jadi di-share begitu saja di grup dan menyebabkan anggota lain tidak nyaman.

Menilik hal ini, Vivi Rosdiana mengungkapkan bahwa sangat penting dalam hal menyikapi konten yang disajikan dalam sebuah grup. Seperti konten yang memicu terjadi perpecahan di antara anggota yang lain.

Penting, kata Vivi, untuk mengalihkan perhatian yang dalam istilah Psikologi dinamakan reducer, yakni pengalihan ketegangan atau hal-hal yang memicu ketidaknyamanan. Sebab, isu provokatif yang ditanggapi dengan komentar yang bersifat sama akan menyebabkan ketegangan.

“Misalnya ada yang memposting tentang kubu A yang bersifat provokatif. Anggota lain bisa mengalihkan pada topik yang lebih ringan seperti jadwal agenda buka bersama atau topik apa pun yang santai,” kata dia.

Selain lebih mencairkan suasana, topik-topik yang ringan

73%

Lainnya

18-24 25-34 35-44 (10%) (19%) (19%)

45-54 55-64 65-74 75+ (20%) (15%) (14%) (3%)

WASPADA KABAR BOHONG

PERHATIKAN NARASUMBER

Kenali situs atau sumbernya, misi mereka, dan informasi kontak

PERIKSA PENULIS

Telusur singkat penulis atau medianya. Apakah mereka nyata adanya? Apakah tepercaya?

PERIKSA TANGGAL

Postingan ulang cerita bukan berarti relevan dengan peristiwa yang sedang terjadi

PERIKSA KEMUNGKINAN BIAS

Pertimbangkan bahwa apa yang kita percaya bisa mempengaruhi penilaian pribadi.

juga membuat siapa saja merasa relate dengan topik tersebut. Sehingga akan tumbuh nuansa adem ayem dalam grup tersebut, sebagaimana kembali ke awal mula fungsinya sebagai sarana silaturahmi.

Perhatian juga merupakan hal paling penting untuk menjaga hubungan di medsos. Perhatianperhatian kecil, seperti ungkapan selamat atas kebahagiaan atau keberhasilan dan ungkapan sedih atau berduka sering kali di-

BACA UTUH

Judul berita bisa jadi sengaja ditulis bombastis demi mendapatkan klik. Lalu apa isi beritanya?

SUMBER PENDUKUNG

Klik tautan bila tersedia. Anda bisa menyeleksi apakah informasi yang diberikan benar mendukung narasi atau tidak

BAHAN CANDAAN?

Perhatikan, kadang tulisan itu bersifat satire.

Kenali situs dan penulisnya.

TANYA AHLINYA

Tanya pakar atau konsultasi dengan situs fast-checking.

remehkan.

Padahal, sambung Vivi, ini merupakan bentuk perhatian yang sangat mudah dan berarti di era medsos.

“Kita bisa membayangkan misalnya ada anggota grup yang pasif sekadar menjadi silent reader lalu ditimpa musibah, dan seisi anggota grup mendoakan.

Pasti perasannya akan terharu.

Bentuk perhatian seperti ini juga sangat mengena,” kata dia.

O RAMADANI W

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

Melangkah beriring kesadaran akan kearifan lokal, yang asing pun terasa dekat.

S

DESTINASI UNGGULAN KALIMANTAN BARAT Taman Nasional Danau Sentarum (Kabupaten Kapuas Hulu) Z Singkawang Z Camar Bulan Resort Temajuk (Kabupaten Sambas) Z Kota Pontianak Z Pantai Pulau Datok (Kabupaten Kayong Utara) Z

KALIMANTAN TIMUR Z Kepulauan Derawan dan sekitarnya

(Kabupaten Berau) Z Labuan Cermin Z Pulau Kumala & Pesut/Susur Ulu Sungai

Mahakam (Kabupaten Kutai Kartanegara) Z Pantai Manggar (Kota Balikpapan) Z Susur Sungai Mahakam (Kota Samarinda)

KALIMANTAN UTARA Z Pantai Amal & Hutan Mangrove Tarakan Z Air Terjun Semolon Malinau Z Air Terjun Gunung Rian KTT Z Pantai Tanah Kuning (Kabupaten Bulungan) Z Pantai Lamaru (Pulau Sebatik).

KALIMANTAN TENGAH Z Taman Nasional Tanjung Puting

(Kabupaten Kotawaringin Barat) Z Taman Nasional Sabangau

(Kota Palangka Raya) Z Pantai Ujung Pandaran

(Kabupaten Kotawaringin Timur) Z Bukit Raya/Bukit Baka (Kabupaten Katingan) Z Arung Jeram (Kabupaten Lamandau)

FOTO-FOTO: KEMENTERIAN PARIWISATA RI

kema wisata dan potensi lainnya di Pulau Kalimantan begitu luas.

Dari “pantai perawan” Derawan, Taman Nasional Tanjung Puting yang ramai diperbincangkan, ubur-ubur tak menyengat di Kakaban, sampai Martapura yang pernah jaya pada masanya.

Jejaknya masih bisa kita rasakan bila berkunjung ke sana.

Tak kalah indah dan menawan, pulau-pulau kecil yang tersebar di lepas pantainya.

Anggota Backpacker Jakarta, Edi M Yamin, bercerita tentang penjelajahannya dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat selama lebih dari tiga bulan.

Edi telah mengelilingi beberapa bagian wilayah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Kalimantan Utara.

Petualangan dimulai dari Sebatik, Nunukan, Tarakan, Malinau, Bulungan, sampai Tanjung Selor. Daerah di Kalimantan Timur yang membuatnya terpana antara lain Derawan Berau, Saggata, Bontang, Samarinda, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Paser.

Di Kalimantan Selatan, ia menelusur keindahan Batulicin, Kotabaru, Pelihari, Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Barabai, Banjarmasin, dan Marahaban.

Sementara jelajah Kalimantan Tengah tak lengkap tanpa Kapuas Hulu, Pulang Pisau, Palangkaraya, Kasongan, Sampit, Kuala pembuang, dan Pangkalanbun nan eksotis.

Kearifan lokal dan silang budaya masyarakat Kalimantan Barat juga membuatnya betah berlama-lama. Sebut saja Ketapang, Pontianak, Sanggau, Etikong, Putusibau, Sintang, Badau, Mempawah, Singkawang, dan Sambas.

Tiap-tiap destinasi di Kalimantan, menurut Edi, sangat memesona. Namun, yang paling memikat jiwanya adalah kawasan “surga penyu” Kepulauan Derawan.

“Wisata alam Derawan paling bagus, lengkap dengan pasir putih, air laut biru, yang dihuni kurakura, white shark, lumba-lumba, dan ikan manta. Semua ada di sana,” ujarnya kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (16/5).

Selain terpikat Derawan, Edi juga menemukan petualangan menarik dari perjalanannya selama di Kalimantan. Ia menyempatkan diri menjelajahi Sebatik, salah satu garis depan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

KALIMANTAN SELATAN Z Pasar Terapung (Siring 0 KM Kota

Banjarmasin) Z Loksado (Kabupaten HSS Kandangan) Z Matang Keladan (Banjarbaru) Z Kios Cenderamata (Kabupaten

Banjar Martapura) Z Pantai Angsana (Kabupaten Tanah Bumbu) SUMBER: KEMENTERIAN PARIWISATA RI, 18 MEI 2019

JELAJAH TANPA BATAS

“Yang paling seru di sana, saya melihat rumah warga, di mana dapurnya di Malaysia dan ruang tamunya di Indonesia,” kata dia, menjelaskan.

Singkawang pun menjerat hatinya. Kota ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya dan kuliner warga Peranakan yang wajib dikunjungi di Indonesia.

Menurut Edi, saat berpetualang di Singkawang, ia serasa berada di Hong Kong—tapi versi Indonesia.

Apalagi saat perayaan Cap Gomeh, hari ke-15 selepas Tahun Baru Imlek, ribuan tatung “berlomba” memecahkan catatan Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI).

Edi mengatakan, Kalimantan yang dihuni begitu banyak etnis

dan suku seperti Dayak, Melayu, Banjar, maupun Tionghoa punya daya tarik dan pesona tersendiri.

“Ini saling melengkapi. Baik

pesona budaya, alam dan juga sosial masyarakatnya.”

Hal yang sama diungkapkan backpacker asal Semarang, Jawa Tengah, Badrut Tamam. Tahun lalu, ia menjelajahi sejumlah ‘titik bidik’ di Kalimantan yang bikin penasaran.

Destinasi yang dikunjungi Badrut mulai dari Derawan, Sangalaki, Kalisayan, Labuan Cermin, sampai Maratua.

Berbeda dengan Edi yang sebelumnya memuji Derawan sebagai destinasi yang paling cantik, Badrut menyematkan predikat terbaik pada Labuan Cermin. Air sebening kristal yang memenuhi ‘kolam’ luas di Berau, Kalimantan Timur, ini didapuknya sebagai destinasi favorit.

“Labuan Cermin itu sangat

24

unik. Danau dengan keindahan alam yang memiliki dua rasa dan airnya pun sangat jernih,” tuturnya. Jumat (17/5).

Tidak mau kalah dengan backpacker laki-laki, petualang perempuan asal Jakarta Nur Masithoh juga terkenang perjalanan penuh keajaiban di Kalimantan.

Bila dulu orang berpikir pulau ini bak belantara yang sulit terjamah, sekarang semuanya telah berubah. Backpacker hijab sempat diberi kesempatan untuk menjelajahi Kalimantan Timur, khususnya Kota Sangatta.

Nur menceritakan, di daerah Kalimantan Timur terdapat pulau kecil, Miang Sangkulirang.

Keramahan penduduk asli Pulau Miang membuat momen traveling Nur berbeda. Ia serasa sedang mengunjungi kampung halamannya sendiri.

“Traveling ke tempat asing rasanya seperti mengunjungi rumah, semua terasa dekat,” kata dia.

Jalan-jalan tak lengkap tanpa aktivitas mengabadikan momen.

Foto pada zaman serbadigital seperti sekarang rasanya sudah menjadi sebuah kewajiban. Tidak seorang pun rela ketinggalan momen langka kala berkunjung ke destinasi wisata impian. Dan, pastinya mengunggah foto-foto itu ke media sosial.

Rata-rata dari mereka (backpacker) mengakui mengunggah hasil foto perjalanan menjelajah Kalimantan.

Pengamat media sosial Yuswohady menilai, unggahanunggahan tersebut bisa menjadi salah satu daya tarik untuk sekaligus mempromosikan wisata Borneo.

“Selama ini kenapa Kalimantan tidak pernah up? Karena memang percakapan di medsos bergantung pada something yang menarik,” kata dia kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (15/5).

“Saat ini semua kontrol ada di Jakarta, mulai dari bisnis, artis, dan pemerintahan. Maka perbincangan fokusnya ada di Jakarta. Karena ada berita-berita atau isu yang ada menarik di Jakarta,” kata dia, menambahkan.

Pulau Kalimantan saat ini sedang digadang-gadang menjadi salah satu rujukan terkait rencana pemindahan Ibu Kota.

Menurut Yuswo, tentu saja kalau memang benar Ibu Kota akan dialihkan ke Kalimantan, secara otomatis ruang lingkup perbincangan di medsos tentang Kalimantan akan bergeser.

“Kalau dipindah ke Kalimantan, maka epicentrum-nya bergeser ke Kalimantan. Saya kira nanti akan banyak isu-isu yang berasal dari Kalimantan termasuk pariwisata,” tuturnya.

O YOSI MAWARNI

25

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA

anekaragaman budaya dan kearifan lokal di Ketapang, Pontianak, Sanggau, Etikong, Putusibau, Sintang, Badau, Mempawah, Singkawang, serta Sambas sungguh memikat.

Kalimantan belakangan ramai diperbincangkan seiring rencana pemindahan Ibu Kota oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, isu-isu termasuk pariwisata sedikit banyak akan bergeser dari Jakarta ke Kalimantan.

Pulau ini menawarkan berbagai macam objek wisata bahari yang dikenal akan pesona bawah laut, hingga wisata kepulauan dan

KAHURIPAN

KEMENTERIAN PARIWISATA RI

B

erbagai potensi daerah, terutama pulau-pulau besar seperti di Kalimantan pastinya memberi banyak pengalaman menarik untuk diulas lebih dalam.

Alam yang berwarna, dengan belantara hutan hujan tropis, juga ragam tradisi dan budaya, membuat sebaran wisata di Kalimantan mendatangkan banyak sensasi. Sehingga tak jarang pejalan Nusantara melihat Kalimantan sebagai salah satu destinasi komplet. Wisata alam, budaya, kuliner, dan tentu saja belanja.

Budaya masyarakat Kalimantan masih kental. Pejalan dapat mengunjungi beragam spot budaya untuk mempelajari sejarah ataupun kehidupan penduduknya.

Beberapa bagian wilayah yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan mempunyai ciri khas masing-masing.

Kalimantan Utara, misalnya, kesohor akan pesona kepulauan antara lain Sebatik, Nunukan, Tarakan, Malinau, Bulungan, dan Tanjung Selor. Derawan jadi magnet Kalimantan Timur selain sejumlah titik destinasi di Saggata, Bontang, Samarinda, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Paser.

Selatan pulau primadona para backpacker. Sebut saja Kaliman Batulicin, Kotabaru, Pelihari, Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Barabai, Banjarmasin, dan Marahaban.

Budaya pesisir dan sungai bisa dilihat di Kalimantan Tengah mulai dari Kapuas Hulu, Pulang Pisau, Palangkaraya, Kasongan, Sampit, Kuala pembuang, dan Pangkalanbun.

Daerah yang lebih berwarna dan terus bersinar adalah Kalimantan Barat. Ke-

wisata pantai. Pesona tersendiri yang menarik minat wisatawan untuk singgah, menjelajah,

berkeliling, dan ber-swafoto.

Menurut pengamat media sosial Yuswohady, tiap-tiap

daerah di Kalimantan memiliki potensi besar untuk dijadikan destinasi kelas dunia. Dan, media sosial bisa dijadikan bagian dari media promosi.

Potensi bisa berkembang, kata Yuswo, dari unggahan-unggahan foto pejalan yang menelusur Kalimantan. “Potensi yang luar biasa, apalagi Kalimantan dikenal dengan hutan hujan tropis. Mestinya destinasi-destinasi wisata yang basisnya alam banyak, mengingat Kalimantan juga luas banget,� kata dia kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (15/5).

O YOSI MAWARNI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

26

SOTO BANJAR

FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | BAYUINDRA KAHURIPAN

K

alimantan. Di sini, potensi besar dan terbaik dari sektor pariwisata terangkum dalam satu pulau terbesar di dunia (urutan ketiga). Sebarannya meluas di setiap provinsi dan kabupaten.

Beberapa daerah atau secara khusus destinasi, memiliki skena wisata unik. Salah satunya di Kabupaten Berau. Kabupaten di Kalimantan ini berhasil menarik perhatian banyak wisatawan karena pemandangan alamnya salah satu yang terbaik di Indonesia.

Bukan hanya menghadirkan alam raya terbaik saja dari segi pariwisata, Kepulauan Derawan juga menjadi salah satu daerah maju dan berkembang.

Kalimantan Timur memang menghadirkan banyak objek wisata bahari yang belakangan semakin digilai. Zona pesisir menyimpan pesona bawah laut, wisata kepulauan, sampai wisata pantai.

Tak jarang para pengunjung menyebut Kepulauan Derawan “paket wisata lengkap”. Destinasi yang telah mendunia ini menghadirkan berbagai destinasi alam, berupa pulau-pulau dan wisata terbaik lainnya, termasuk biota atau satwa yang hidup di dalamnya.

Kepulauan Derawan merupakan tempat bersarang terbesar di Indonesia penyu hijau dan penyu sisik raksasa. Dua satwa ini langka dan terancam punah. Namun, di sini, siapa pun dapat menyaksikan langsung penyu setiap hari bertelur di pasir atau berenang ke laut bersama penyu-penyu lain.

Pamor kepulauan di pulau besar ini bisa dilihat dari maraknya kunjungan ke pulau-pulau berikut. Antara lain Pulau Maratua, Pulau Biduk-Biduk, Pulau Sangalaki, Pulau Panjang, Pulau Samama, dan Pulau Kakaban.

Deretan pulau di daerah Derawan sebenarnya masih belum cukup untuk menarik wisatawan lokal sampai mancanegara. Namun, sekarang daya tarik wisatawan cenderung dihadirkan dalam beberapa bentuk aktivitas. Misalnya, traveling di berbagai spot hutan wisata hingga beberapa objek wisata bernuansa alam.

JEJAK BAHARI & SKENA GASTRONOMI

Tidak cukup destinasi bernuansa alam saja, setiap daerah di Kalimantan memiliki beragam spot yang khusus menampilkan berbagai macam destinasi budaya terutama di Kutai.

Budaya masyarakat Kalimantan masih kental, sehingga tak jarang traveler dapat mengunjungi beragam spot budaya untuk mempelajari sejarah ataupun kehidupan penduduknya. Itu semua terbagi dalam beberapa wilayah yakni Kalimantan Tengah, Timur, Utara, Barat, dan Selatan. Masing-masing mempunyai ciri khas.

Destinasi wisata di Kalimantan Barat, misalnya, baik itu dari segi budaya hingga tempat-tempat

bernuansa alam, masih diminati dan sangat berpotensi untuk menjadi salah satu spot destinasi kelas dunia.

“Potensi memang ada, tapi harus dilakukan secara sinergis dan komprehensif,” kata pengamat pariwisata Rudiana kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (16/5).

Rudiana mengatakan, Kalimantan memang memiliki cukup banyak destinasi yang sebenarnya sangat eksotis meski belum tinggi angka permintaannya.

“Sangat menarik di Kalimantan, terutama wisata seperti orangutan dan wisata alam lainnya yang masih alami. Natural resources-nya cukup baik,” tuturnya.

SOTO BANJAR

R SATE BANJA

Rudiana mengatakan, minimnya angka peminat terhadap pariwisata Kalimantan terjadi karena biaya transportasi yang cukup mahal. Promosi juga menjadi salah satu faktor penting yang harus dicermati.

“Kalimantan indah dengan berbagai pemandangan yang bisa dibilang masih natural dari darat hingga laut,” ujar backpacker asal Semarang Badrut Tamam kepada HARIAN NASIONAL, Jumat (17/5).

Destinasi wisata Kalimantan bisa dikembangkan ke wisata digital yang sekarang tengah tren di Indonesia, asal (sekali lagi, menurut Rudiana) dikoordinasikan secara komprehensif oleh semua pemangku kepentingan.

Kalimantan dikenal sebagai satu pulau yang terdiri atas berbagai opsi menarik. Pada akhirnya daerah-daerah ternama di semua provinsi dapat menghadirkan banyak akses kepada banyak orang agar mereka mengenal lebih dalam potensi wisata budaya, alam, dan juga kulinernya.

Salah satu jujugan pusat budaya, wisata, dan juga kuliner adalah Kalimantan Selatan yang kesohor akan Soto Banjar andalan.

Menu menarik lainnya Ketupat Kandangan, Manday, Gangan Asam Banjar, Patin Baubar, Iwak Pakasam, Gangan Humbut, Kelepon Martapura, Amparan Tatak, Bingka Barandam, dan Hekeng. O YOSI MAWARNI

277 2

EDISI EDI SI KHUSUS, KHUSUS KHU SUS,, 3-8 3-8 JUN JUNII 2019 2019 | Nom No N Nomor omo om orr 17 1176 1760 776 60 T Tahun ahun VII ahu

m e m p e r ko ko k h s e m a nga ng t ke b a ng s a a n

SIAPA LAGI SUSUL ZOHRI?

Sapwa, Emil, dan Tim Estafet Putra ditargetkan lolos kualifikasi Olimpiade.

FOTO-FOTO: AFP | JEWEL SAMAD - ANTHONY WALLACE - JUNI KRISWANTO

B

ak magnet, nama Lalu Muhammad Zohri menjadi buah bibir pada pertengahan 2019. Kiprah sprinter 18 tahun ini menggemparkan olahraga Tanah Air dengan untaian prestasi.

Letupan kejutan yang dibuat Zohri mengalir deras layaknya air. Tampil di nomor 100 m putra Kejuaraan Asia Atletik 2019 Doha, Zohri menahbiskan diri sebagai pemilik rekor baru ASEAN. Ia membuat catatan 10,13 detik di putaran final, sekaligus menggusur rekor milik seniornya Suryo Agung Wibowo, yakni 10,17 detik, yang terjaga sejak 10 tahun silam.

TERJAL MENUJU TOKYO

Selang sebulan, Zohri kembali mengukir sejarah. Ia menjadi atlet pertama Indonesia yang meraih tiket Olimpiade 2020 Tokyo usai membuat 10,03 detik di Golden Grand Prix 2019 Osaka. Catatan tersebut memenuhi kualifikasi Asosiasi Federasi Atletik Internasional (IAAF), yaitu 10,05 detik.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) Tigor Tanjung mengatakan, ada beberapa atlet potensial lain yang mampu mengikuti jejak Zohri. Mereka adalah pelompat jauh putra Sapwaturrahman, pelari gawang putri, Emilia Nova, serta Tim Estafet Putra Indonesia.

“Kami sudah mempertimbangkan merekalah yang kemungkinan bisa menyusul Zohri (ke Olimpiade),” kata Tigor kepada HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu.

“Tentu dengan lolosnya Zohri memotivasi rekan-rekannya untuk membuat torehan serupa. Semua bergantung kondisi atlet.”

Kendati demikian, kata Tigor, PB PASI tidak mau ngoyo. Mereka ogah membayar mahal tiket Olimpiade dengan kondisi kebugaran atlet. Tigor khawatir jika digeber, atlet malah cedera.

“Jika cedera, jauh lebih merugikan. Proses ini tidak instan dan harus dijalani step-by-step,” ungkap Tigor.

Memang bukan hal mudah mewujudkan ambisi itu. Para atlet dituntut bekerja ekstrakeras untuk lolos dari jalur kualifikasi. Dengan kuota terbatas dan persaingan ketat, jalan menuju Tokyo bisa menjadi sangat berat.

Sapwa, sapaan karib Sapwaturrahman, misalnya harus mampu melompat sejauh 8,22 m, sesuai limit IAAF. Jalan lain, ia harus masuk ranking 16 besar dunia.

Per awal Mei, ia masih berada di posisi 33 dengan catatan lompatan 7,95 m dengan koleksi 1.131 poin.

Pada Kejuaraan Asia Atletik Doha, penampilan Sapwa didiskualifikasi dari putaran final karena lompatannya tiga kali gagal.

Padahal, ia sempat membuat lompatan 7,72 m di babak kualifikasi.

Catatan itu terbilang menurun. Pada Grand Prix Malaysia Open, Maret 2019, ia mampu meraih medali emas dengan lompatan 7,97 m. Pelatih Lompat Jauh Indonesia Arya Yuliawan menilai grafik tersebut lumrah.

“Atlet-atlet kelas dunia juga pernah mengalami. Itu menjadi pelajaran kami,” ujar Arya.

Perjuangan Emil pun terbilang berat. Ia baru pulih dari cedera dan diharapkan bisa meraih hasil maksimal di Olimpiade Mahasiswa 2019 Napoli pada pertengahan Juli. Jika ingin lolos ke Tokyo, Emil harus mampu menembus 12,84 detik.

“Sekarang latihannya sudah seperti biasa dan kami juga fokus untuk mengembalikan semangatnya. Tekniknya masih bagus dan tidak terlalu mengalami penurunan,” kata pelatih Emil, Fitri Ongky Haryadi.

Pada Kejuaraan Asia Atletik Doha, Emil bahkan tak mampu lolos final dengan waktu 13,70 detik. Hasil tersebut menurun karena saat tampil di Malaysia, Emil membukukan 13,59 detik.

Khusus Tim Estafet Putra, kehadiran Zohri diharapkan dapat menjadi tenaga gedor mumpuni.

Pelatih lari jarak pendek dan estafet Eni Nurani mengatakan tengah fokus memperkuat kerja sama tim, khususnya pemberian tongkat yang masih terkendala.

“Harapan saya tinggal bagaimana tim estafet putra bisa lolos ke Olimpiade 2020,” kata Eni. “Masih ada harapan untuk meloloskan mereka, terpenting mereka tidak pernah capek berlatih. Zohri sudah membuktikan, sekarang tinggal mereka mau atau tidak.” z SATRIA BAGASKARA

SAPWATURRAHMAN LOMPAT JAUH PUTRA TARGET: 8,22 meter KEJUARAAN Asian Games 2018 GP Malaysia Open 2019 Kejuaraan Asia Atletik 2019

CATATAN 8,09 meter 7,97 meter

HASIL Perunggu Emas

7,72 meter

penyisihan

PUTRA – 4 X 100 M TARGET: Lolos Final Kejurdun Doha atau Masuk Top Eight Dunia pada 1Juli 2020

EMILIA NOVA 100 M LARI GAWANG PUTRI TARGET: 12,84 detik KEJUARAAN Asian Games 2018 GP Malaysia Open 2019 Kejuaraan Asia Atletik 2019

TIM ESTAFET

CATATAN 13,33 detik 13,59 detik

HASIL Perak Emas

13,70 detik

Kualifikasi

KEJUARAAN Asian Games 2018 Kejuaraan Asia Atletik 2019 Kejuaraan Dunia Estafet 2019 Golden GP 2019 Osaka

CATATAN 38,77 detik 39,96 detik

HASIL Perak Kualifikasi

39,39 detik

Kualifikasi

39,76 detik

Final

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

28

RANKING OLIMPIADE Per 30 Mei 2019

TUNGGAL PUTRA NAMA 1.

2.

3.

4.

5.

POIN

JONATAN CHRISTIE 13318 Ng Ka Long Angus (Hong Kong) 11582 Kento Momota (Jepang) 11518 ANTHONY SINISUKA GINTING 10472 Shi Yuqi (China) 9911 TUNGGAL PUTRI

1. Akane Yamaguchi (Jepang) 14080 2. AN Se Young (Korsel) 10697 3. TAI Tzu Ying (Taiwan) 10075 4. CHEN Yufei (China) 9665 5. Nozomi Okuhara (Jepang) 9236 …

7. GREGORIA MARISKA TUNJUNG 9020 11. FITRIANI 6604 GANDA PUTRA 1. MOHAMMAD AHSAN/ HENDRA SETIAWAN 2. Takeshi Kamura/ Keigo Sonoda (Jepang) 3 Hiroyuki Endo/ Japanyuta Watanabe (Jepang) 4 Satwiksairaj Rankireddy/ Chirag Shetty (India) 5 MARCUS FERNALDI GIDEON/ KEVIN SANJAYA SUKAMULJO

14387 13703 12893 11280 11003

ANTARA | WAHYU PUTRO A

GANDA PUTRI

JONATAN CHRISTIE | TUNGGAL PUTRA INDONESIA

KONSISTENSI PALING UTAMA Ganda melimpah, sektor tunggal dalam jalur aman.

R

ekam jejak bulu tangkis Indonesia tak perlu diragukan. Cabang olahraga tepok bulu ini telah lama menjadi langganan sebagai tulang punggung Merah Putih di kancah internasional, baik single event dan multievent. Asa ini pula yang terajut untuk Olimpiade 2020 Tokyo.

Perburuan poin menuju Tokyo resmi dibuka Federasi Bulu Tangkis Internasional (BWF) sejak 29 April 2019. Satu bulan berlangsung, posisi pebulu tangkis Indonesia dalam posisi aman (lihat data). Kondisi positif ini patut dijaga hingga penutupan poin pada 26 April 2020.

Dalam laman BWF, sektor ganda terbilang melimpah. Sementara tunggal, dalam jalur aman. Sebagai informasi, top 32 sektor tunggal berhak tampil di Olimpiade. Sementara sektor ganda tersedia 16 tiket. Namun, setiap negara hanya boleh mengirim maksimal dua wakil ke Tokyo.

Kabid Binpres PP PBSI Susy Susanti menilai pebulu tangkis Indonesia sudah mendapatkan

start positif. Kini, kata Susy, posisi tersebut harus dipertahankan.

“Kami pasti ingin meloloskan atlet sebanyak-banyaknya, apalagi secara peringkat semua nomor memiliki peluang besar. Apalagi tunggal putra (Jonatan) berada di posisi pertama, pasti sedikit lega,” kata Susy kepada HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu.

“Saya kira semua nomor tak berat, hanya konsistensi penampilan yang dikhawatirkan. Namun, jalan masih panjang dan mereka masih harus banyak latihan karena nanti levelnya lebih tinggi lagi.

Kami akan kirim yang terbaik.”

Terkait pembatasan kuota, Susy menekankan, PBSI akan berlaku adil. Siapa pun wakil, baik atlet pelatnas dan non-

pelatnas, mendapat kans sama.

Namun, PBSI akan melihat siapa yang paling berpeluang menyumbang medali.

Bukan barang baru jika pengiriman atlet ke Olimpiade kerap dipersoalkan, terutama dari sektor tunggal putri. Pada Olimpiade 2012 London, PBSI mendapat sorotan tajam karena memilih mengirimkan Adriyanti Firdasari. Padahal kala itu, peringkat Firda di bawah Maria Febe Kusumastuti.

Di sisi lain, Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI Rionny Mainaky yakin bisa menempatkan satu wakil ke Tokyo. Dua anak latihnya, Gregoria Mariska Tunjung dan Fitriani, dinilai memiliki waktu cukup berburu poin.

“Sekarang tinggal bagaimana,

1. Misaki Matsutomo/ Ayaka Takahashi (Jepang) 2. Yuki Fukushima/ Sayaka Hirota (Jepang) 3. Mayu Matsumoto/ Wakana Nagahara (Jepang) 4. Kim So Yeong/ Kong Hee Yong (Korsel) 5. Du Yue/Li Yinhui (China) ...

8. GREYSIA POLII/ APRIYANI RAHAYU

15402 14752 14233 12085 10829 8495

GANDA CAMPURAN 1. Zheng Siwei/ Huang Yaqiong (China) 2. PRAVEEN JORDAN/ MELATI DAEVA OKTAVIANTI 3. HAFIZ FAIZAL/ GLORIA EMANUELLE WIDJAJA 4. Ronan Labar/ Anne Tran (Prancis) 5. Wang Yilyu/ Huang Dongping (China)

11902 11897 11061 9939 9612

Pebulu tangkis Indonesia dicetak kapital | Periode pengumpulan poin pada 29 April 2019 – 26 April 2020

apa mereka mau kerja keras atau tidak karena latihan akan jauh lebih berat. Jika mereka mengikuti instruksi saya dengan baik, tiga bulan saja pasti kelihatan perkembangannya. Saya optimistis,” terang Rionny. z SATRIA BAGASKARA

Rivalitas Cabor Baru tak Kalah Seru PEREBUTAN tiket di cabang olahraga (cabor) baru Olimpiade pun tak kalah seru. Setiap negara berlomba-lomba merasakan atmosfer kompetisi pesta olahraga terakbar empat tahunan untuk kali pertama.

Ada lima cabor baru yang bakal diselenggarakan di Olimpiade 2020 Tokyo, salah satu di antaranya sport climbing atau panjat tebing. Kesempatan tersebut jelas menjadi tantangan bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) yang menyiapkan 10 atlet (lihat data) untuk bertarung dalam pra-

kualifikasi Olimpiade 2020 Tokyo.

Terdekat, para atlet Indonesia akan turun di Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2019 Hachiji, Jepang, 11-21 Agustus 2019.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Caly Setiawan optimistis atletnya bisa tampil di Olimpiade 2020. Indonesia, dikatakannya, memiliki keunggulan pada kecepatan dan bisa bersaing dengan negara lain.

“Target kami bisa meloloskan satu putra dan satu putri. Masing-masing negara hanya bisa mendapat maksimal dua kuo-

ta. Ini menjadi tantangan kami sekaligus membuktikan bahwa panjat tebing Indonesia bisa berprestasi,” kata Caly kepada HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, panjat tebing di Olimpiade Tokyo hanya mempertandingkan dua nomor saja, yaitu kombinasi (bouldering, lead, dan speed) putra dan kombinasi putri. Masalahnya selama ini, Indonesia hanya kuat di nomor speed saja.

“Memang saingan tidak mudah untuk lolos ke Olimpiade, ka-

PEMANJAT INDONESIA YANG BERJUANG KE TOKYO PUTRA: Alfian M Fajri (Jawa Tengah), Aspar Jaelolo (DKI Jakarta), Fathur Roji (Jatim), Rivaldi Ode R (Bali), dan Sabri (Kalimantan Utara) | PUTRI: Aries Susanti Rahayu (Jawa Tengah), Nurul Iqamah (NTB), Fitria Hartani (Jawa Timur), Salsabila (Jabar), dan Choirul Umi (Jawa Timur)

rena banyak negara-negara kuat lainnya. Namun, kami tidak terlalu memikirkan, jalani saja dulu,” terang Caly. “Dari 10 nama

itu saya berharap ada satu nama yang memberi kejutan lolos ke Olimpiade. Maka dari itu, mereka masih terus berlatih terutama di lead dan boulder.”

Pemanjat Indonesia Aries Susanti Rahayu sebelumnya telah mendapat perak di nomor speed pada Piala Dunia Panjat Tebing 2019 Wujiang, China, awal Mei. Aries merebut medali perak usai tertinggal 0,294 detik dari Aleksandra Rudzinksa (Polandia) yang tercepat dengan catatan 7,313 detik di final. z SATRIA BAGASKARA

29

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

MENGANTISIPASI PENURUNAN ANGKATAN PABBSI menargetkan empat atlet lolos kualifikasi Olimpiade.

P

1.

Delapan besar di klasemen robi point langsung mendapat tiket Olimpiade* 2. Lifter ranking tertinggi dari lima benua (Amerika, Asia, Afrika, Eropa, dan Oseania) berhak dapat tiket** 3. Tiket terakhir di setiap kelas dialokasikan untuk tuan rumah Jepang atau negara ketiga (negara kecil yang hanya mendapat kuota tiket Olimpiade sedikit). Namun, Jepang berhak mendapat tempat lebih jika menempatkan lifter di top delapan dunia. *Namun ada batasan terutama terkait negara-negara yang mendapat sanksi doping ** Setiap negara hanya diperbolehkan maksimal tiga lifter putra dan tiga lifter putri di setiap kelas

ROBI POINT PER 28 MEI 2019

61 Kg Putra NAMA

TOTAL POIN ANGKATAN 1. Li Fabin (China) 312 kg 2.176,7500 2 EKO YULI IRAWAN 317 kg 2.114,6322 3 Qin Fulin (China) 308 kg 2.041,0231

ANTARA | MUHAMMAD ADIMAJA

engurus Besar Persatuan Angkat Berat, Binaraga, dan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABBSI) harus ekstrawaspada terhadap penurunan angkatan para lifter elite. Jangan sampai target tampil di Olimpiade 2020 Tokyo meleset karena terlambat mengantisipasi.

Federasi Angkat Besi Internasional (IWF) mengubah persyaratan kualifikasi Olimpiade.

Jika sebelumnya penatapan kuota berdasarkan ranking negara, kini menggunakan robi point, atau secara individu berdasarkan peringkat. Kualifikasi dimulai November 2018-April 2020.

Persaingan ketat itu mewajibkan Indonesia berjaga. Kendati telah menempatkan beberapa lifter di posisi aman, bukan berarti posisi tak bisa tergusur.

Apalagi, tren angkatan mereka cenderung menurun.

Misalnya, Eko Yuli Irawan yang tampil di kelas 61 kg putra.

Di Kejuaraan Dunia 2018, Eko membuat total angkatan 317 kg (snatch 143 kg dan clean&jerk 143 kg). Dengan torehan ini, Eko mencatatkan namanya sebagai pemilik rekor dunia 61 kg putra untuk total angkatan dan clean&jerk serta meraih puncak robi point.

Setelahnya, angkatan Eko kian mengkhawatirkan. Turun di Kejuaraan Asia Angkat Besi 2019 Ningbo, Eko hanya membukukan total angkatan 299 kg (snatch 133 kg dan clean&jerk 166 kg). Sebelumnya di Piala Dunia Federasi Angkat Besi Internasional (IWF) Fuzhou Februari, Eko hanya membuat angkatan total 297kg (snatch 136 kg dan clean&jerk 161 kg).

Di dua kejuaraan itu, Eko kalah bersaing dengan lifter China Li Fabin (China). Padahal,

KUALIFIKASI ANGKAT BESI MENUJU OLIMPIADE TOKYO

saat turun di Kejuaraan Dunia 2018, angkatan Li masih berada di bawah Eko. Manajer Angkat Besi Indonesia Sonny Kasiran mengatakan panasnya rivalitas sudah diprediksi. Indonesia, katanya, tak lagi bisa terlena dengan hasil yang didapat.

“Kami berharapnya Eko bisa memberikan motivasi ke juniornya, karena prestasi dia bisa dibilang yang paling lumayan. Namun, tidak bisa dimungkiri persaingan kian ketat dan lawan-lawan semakin menunjukkan kelasnya,” kata Sonny kepada HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu.

PB PABBSI memproyeksikan empat lifter ke Olimpiade 2020.

Mereka adalah Eko (61 kg), Deni (67 kg), Triyatno (73 kg), dan lifter putri Nurul Akmal (87 kg).

“Kami juga memiliki ‘kuda hitam’ tim pelapis yaitu Rahmat Erwin Abdullah (73 kg) dan Windy

67 Kg Putra 1. Chen Lijun (China) 2. Feng Lvdong (China) 3. Pak Jong Ju (Korut) 13. DENI

EKO YULI IRAWAN | LIFTER PUTRA INDONESIA

Cantika Aisah (49 kg). Kami rasa mereka memiliki kans lolos ke Olimpiade 2020,” ujar Sonny.

Sementara itu Kepala Pelatih Angkat Besi Indonesia Dirja Wiharja merasa masih memiliki waktu untuk memperbaiki angkatan anak-anak latihnya. Ia percaya, peluang lolos di Olimpiade terbuka untuk mereka.

Bisa dibilang angkatan Eko lebih baik dibanding, tiga lifter lainnya. Di Fuzhou, Deni hanya mencatatkan total angkatan 305 kg (snatch 135 kg & clean&jerk 170 kg). Kini ia menduduki ranking 13 di robi point.

Sementara Triyatno (73 kg) juga belum memperlihatkan peningkatan total angkatan. Di Kejuaraan Asia 2019 Triyatno hanya menempati posisi enam dengan total angkatan 318 kg (snatch 140 kg dan clean&jerk 178 kg).

Bukan cuma gagal mendulang medali, total angkatan Triyatno pun menurun jika dibandingkan

dengan Kejuaraan Internasional Piala Raja EGAT 2019 di Thailand. Kala itu ia mendapat emas dengan total angkatan 322 kg (snatch 142 kg dan clean&jerk 180 kg). Kini ia berada di posisi 16 dunia dengan best total 325 kg.

Lifter putri Nurul yang turun di 87 kg juga mengalami hal serupa. Ia belum bisa memberikan hasil terbaik, di Kejuaraan Asia Nurul hanya menempati posisi enam dengan total angkatan 250 kg (snatch 107 kg dan clean&jerk 143 kg). Angkatan ini menurun dibanding Kejuaraan Dunia IWF Fuzhou, di mana Nurul membuat angkatan total 255 kg (snatch 112 kg serta clean&jerk 143 kg).

“Saya kira masih ada waktu meraih tiket ke Tokyo. Tinggal bagaimana para atlet menjaga konsentrasi karena perjalanan masih sangat panjang dan membutuhkan tenaga ekstra yang tidak mudah,” terang Dirja. z SATRIA BAGASKARA

339 kg 330 kg 322 kg

2.301,9001 2.011,0850 1.936,8101

310 kg

1.741,4121

73 Kg Putra 1 Shi Zhiyong (China) 362 kg 2.485,1183 2 Yuan Chengdei (China) 349 kg 2.073,0056 3 AB Dimitrov (Bulgaria) 345 kg 2.083,1315 16 TRIYATNO 325 kg 1.691,8138 +87 Kg Putri 1 K Tatiana (Rusia) 331 kg 2.449,0908 2 Meng Suping (China) 327 kg 2.287,4793 3 Li Wenwen (China) 324 kg 2.218,2410 15 NURUL AKMAL 260 kg 1.020,6520 Lifter Indonesia ditulis huruf kapital

POTENSI LAIN Bukan cuma atletik, bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing saja yang berburu tiket Olimpiade 2020 Tokyo. Beberapa cabor ini juga tengah berjuang untuk bisa tampil di pesta olahraga terakbar empat tahunan dunia.

Di antaranya: SURFING Rio Waida, dkk

PANAHAN Rio Ega Salsabila, dkk

BALAP SEPEDA Chrismonita Dwi Putri, dkk

TAEKWONDO Ibrahim Zarman, dkk

RENANG I Gede Siman Sudartawa, dkk

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

GARUDA MENANTANG EMAS S

udah hampir tiga dekade, atau tepatnya 28 tahun, Tim Nasional Indonesia tak mampu menjejak podium tertinggi SEA Games. Kali terakhir medali emas direbut pada 1991, ketika Garuda di bawah kendali tiga komando: Anatoli Polisin, Vladimir Urin, dan Danurwindo.

Itu pencapaian terbaik kedua Indonesia, setelah pada 1987 ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games. Setelahnya, para pemain terbaik Tanah Air belum mampu mengulang kesuksesan, bahkan ketika pesta olahraga Asia Tenggara diikuti pemain timnas U-23.

Tahun ini, ketika SEA Games 2019 berlangsung di Filipina, 30 November mendatang, Timnas Indonesia percaya diri mengulang kesuksesan 28 tahun lalu.

Pada 1991, Filipina juga berstatus tuan rumah.

Target emas di SEA Games tahun ini bukan tanpa perhitungan. Keberhasilan Garuda Muda menjuarai Piala AFF 2019 menjadi tolok ukur.

“Prestasi adalah proses. Karena itu, kemenangan dan kekalahan kami di beberapa turnamen akan menjadi modal untuk menjalani tantangan baru,” kata Indra Sjafri saat berbincang dengan HARIAN NASIONAL, 28 Mei lalu.

Pencapaian di Piala AFF 2019, pelatih 56 tahun itu menambahkan, akan tetap dievaluasi tim kepelatihan. Kegagalan di kualifikasi Piala Asia 2020 juga menjadi motivasi tambahan.

“Kami harus pelajari apa yang perlu ditingkatkan. Semua akan menjadi bahan evaluasi kami untuk bisa tampil maksimal di SEA Games 2019,” ujar mantan Pelatih Bali United ini.

Indra punya banyak waktu mempersiapkan Garuda Muda pentas di SEA Games tahun ini.

Merlion Cup 2019 bisa jadi pijakan. Turnamen ini dimulai sedari 7-9 Juni. Berlokasi di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura.

Indra sudah memanggil 26 pemain untuk mengikuti turnamen, sekaligus menjalani pemusatan latihan (TC) pada 29 Mei hingga 3

Juni di Yogyakarta. Di Merlion Cup 2019, Indonesia akan bersua Thailand, Filipina, dan Singapura.

“Kami akan melihat bagaimana kualitas pemain baru, menentukan komposisi, dan mencoba beberapa strategi yang sebelumnya direncanakan,” kata Indra.

Di Filipina, Indra wajib mewaspadai gerak Thailand, Vietnam, Malaysia, dan tentu saja tuan rumah. Keempat tim diprediksi memberikan perlawanan sengit, bahkan menghalangi langkah Garuda Muda menjejak podium juara.

Namun, Indra tak hanya terpaku pada keempat negara. Menurutnya, seluruh kontestan harus mendapatkan porsi serupa. “Semua negara kami waspadai.”

Analis sepak bola Akmal Marhali menilai wajar target Garuda Muda merebut medali emas di SEA Games 2019. Koordinator Save Our Soccer (SOS) itu menilai level Asia Tenggara seharusnya bisa dikuasai Indonesia. “ Ta r g et (emas) realistis karena level sepak bola kita baru SEA Games,” ujarnya.

Namun, Akmal khawatir target tersebut bisa lepas jika Indonesia tak melakukan persiapan matang.

Akmal juga khawatir rivalitas liga yang sedang berjalan mengganggu persiapan tim nasional.

“Persiapan bisa tidak efektif karena pemain keluar-pergi untuk menjalani latihan timnas, lalu bertanding bersama klubnya,” kata Akmal.

Osvaldo Haay, Rachmat Irianto, dan Muhammad Alwi adalah pemain Persebaya Surabaya. Ketiganya masuk skuad Indra untuk SEA Games 2019.

Bajul Ijo kini sedang disibukkan dengan aktivitas liga.

Kondisi ini, Akmal melanjutkan, “harus segera dibicarakan tim kepelatihan Tim Nasional Indonesia bersama pelatih klub yang bersangkutan.”

Di sisi lain, Akmal juga mengingatkan Indra tentang mental dan motivasi pemain. Ia khawatirkan kegagalan Indonesia lolos Piala Asia 2020 membuat psikologi pe-

30 3 0

PENCAPAIAN

INDONESIA DI SEA GAMES

1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Semifinal Perak Perunggu Fase grup Empat besar Emas Perunggu Emas Empat besar Fase grup Perak Perunggu

KELOMPOK UMUR 23 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Empat besar Fase grup Empat besar Fase grup Fase grup Perak Perak Empat besar Perunggu

26 PEMAIN

TIMNAS U-23 KIPER: Satria Tama Hardiyanto (Madura United), Nadeo Agra Winata (Borneo FC), Dicky Indrayana (Bali United) BEK: Nurhidayat Haji Haris (Bhayangkara FC), Bagas Adi Nugroho (Bhayangkara FC), Asnawi Mangkualam Bahar (PSM Makassar), Dandi Maulana (Barito Putera), Muhammad Rifad Marasabessy (TIRAPersikabo), Andy Setyo Nugroho (TIRAPersikabo), Rachmat Irianto (Persebaya Surabaya), Samuel Christianson GELANDANG: Muhamad Luthfi Kamal Baharsyah (Mitra Kukar), Sani Riski Fauzi (Bhayangkara FC), Hanif Abdurrauf Sjahbandi (Arema FC), Muhammad Alwi (Persebaya Surabaya), Hambali Tolib (Persela Lamongan), Malik Risaldi (Persela Lamongan), Feby Eka Putra (Persija Jakarta), Gian Zola Nasrulloh Nugraha (Persib Bandung), Witan Sulaeman (SKO Ragunan), Osvaldo Ardiles Haay (Persebaya Surabaya), Rizky Dwi Febrianto (Kalteng Putra), Yakob Sayuri (Barito Putera)

DOKUMENTASI PSSI

Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia harus menjadi perhatian serius pasukan Indra Sjafri.

EDISI ED EDI E DIS DI ISI SI KHU KHUSUS, K SUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor or 176 1760 T Tahun ahun VI

main terbebani, apalagi pencinta bola Tanah Air ingin melihat Garuda Muda mampu merebut emas.

“Ketika tidak diberi target, timnas berhasil menang. Namun, ketika diberi target justru gagal.

Pemain harus terus diberikan semangat agar mereka memiliki mental juara,” imbau Akmal.

Akmal juga mengingatkan Indra untuk mewaspadai tan-

STRIKER: Rafli Mursalim (Mitra Kukar), Septian Satria Bagaskara (Persik Kediri), M Rafli (Arema FC)

tangan empat negara, yakni Thailand, Malaysia, Vietnam, termasuk Filipina. Keempat tim dikhawatirkan bisa menghalangi langkah Indonesia merebut medali emas di SEA Games 2019.

Gelandang Bhayangkara Sani Rizki Fauzi, salah satu pemain yang masuk rencana skuad Timnas U-23 untuk SEA Games 2019, memastikan kegagalan di

kualifikasi Piala Asia 2020 justru memotivasi Garuda Muda mendulang prestasi di Filipina.

“Sebagai pemain, kami selalu ingin menampilkan yang terbaik, walau kadang hasil berkata lain.

Kini, masih terus fokus untuk mengharumkan Indonesia di SEA Games 2019, apalagi targetnya emas,” kata pemain berusia 21 tahun itu. z YAUMAL HUTASUHUT

EDISI KHUSUS, 3-8 JUNI 2019 | Nomor 1760 Tahun VI

m e m p e r ko ko h s e m a nga t ke b a ng s a a n

MENGGUGAT NATURALISASI

Awalnya demi kepentingan timnas, tapi kini dinilai bergerak untuk keuntungan lain.

M

edio 2010, ketika kepengurusan Nurdin Halid hampir berakhir, PSSI membuat gebrakan. Niat hati ingin meniru kesuksesan sejumlah negara Eropa, federasi meluncurkan program naturalisasi. Tujuannya, apalagi kalau bukan memperkuat tim nasional, dan muaranya adalah prestasi.

Ketika itu, PSSI ingin mencari jalan pintas menuju kesuksesan.

Terhitung, hampir dua dekade tim nasional senior tak mempersembahkan trofi untuk Merah Putih.

SEA Games 1991 di Filipina, menjadi prestasi terbaik Garuda.

Ketika itu, tim asuhan Anatoli Polisin berhasil merebut medali emas.

Itu gelar kedua yang dipersembahkan tim nasional, setelah SEA Games 1987 di Indonesia.

Namun, hingga kini belum ada trofi mayor yang dibawa pulang. Dahaga para penggemar kulit bundar pun kian menjadi. Beruntung, Indonesia punya anak-anak muda di kelompok umur yang sedikit mengobati kekecewaan.

Federasi akhirnya satu suara, menunjuk Iman Arif sebagai penanggung jawab program naturalisasi. Iman tak punya banyak waktu, apalagi Piala AFF 2010 dimulai Desember.

Beberapa nama pun bermunculan, yakni Cristian Gonzales (Uruguay), Irfan Bachdim (Belanda), termasuk Kim Kurniawan (Jerman). Namun, ketika gelaran Piala AFF 2010 dimulai, hanya Gonzales dan Irfan yang masuk skuad tim nasional.

Hasilnya tak sesuai ekspektasi. Indonesia hanya finis sebagai runner-up, menyerah di tangan rival abadi Malaysia. Kendati demikian, kehadiran pemain naturalisasi justru seperti menjadi tren.

Di SEA Games 2011, muncul beberapa nama baru. Sebut saja Ruben Wuarbanaran, Stefano Lilipaly, dan Diego Michels.

Jika ditotal, sedikitnya 24 pemain asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia selama sembilan tahun program berjalan.

Hasilnya, tak terlalu berbeda seperti sebelumnya. Belum ada trofi yang dipersembahkan. Memasuki rezim Eddy Rahmayadi, kadar program bergeser. Federasi

tak lagi menjadikan program naturalisasi sebagai prioritas.

“Di zaman Pak Edy, program naturalisasi tidak menjadi program khusus,” kata Direktur Media PSSI Gatot Widakdo, ketika berbincang dengan HARIAN NASIONAL, 23 Mei lalu. “Kami fokus pada tiga program, pembinaan pemain dari usia dini, pembinaan wasit, dan pembinaan kepelatihan.”

Meski bukan prioritas, PSSI masih membuka kesempatan jika ada rencana naturalisasi. Namun, federasi tidak lagi yang merekomendasikan. Alhasil, alur naturalisasi bisa dimulai dari permintaan pemain, atau ada rekomendasi dari pelatih tim nasional.

“Jika memenuhi kriteria, kami akan bantu. Namun, bantuan yang berikan hanya sebatas dokumen dan administrasi,” kata Gatot.

Kepentingan naturalisasi juga bergeser. Ketika kali pertama diluncurkan demi kepentingan tim nasional, kini naturalisasi untuk memenuhi hasrat klub. Jika ada klub ingin menjadikan pemainnya WNI, demi memenuhi kuota dalam satu tim, maka federasi akan membantu mengurusi persoalan administrasi.

“Kami akan meminta datadata yang harus dipenuhi, kemudian kami sampaikan ke AFC dan FIFA bahwa ada pemain yang ingin dinaturalisasi,” kata Gatot.

Sekadar Proyek Nada bicara Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali langsung meninggi begitu ditanyakan tentang efektivitas pemain naturalisasi. Akmal bahkan dengan lantang menilai program tersebut sekadar proyek. Tujuannya, apalagi kalau bukan mencari keuntungan.

Lantaran sekadar proyek, kata Akmal, manfaat untuk kemajuan sepak bola Indonesia menjadi tak berbekas. “Naturalisasi sekarang hanya proyek, biaya ditanggung pemain. Dalam tanda kutip PSSI hanya membantu masalah administrasi. Dari awal program ini tidak memiliki manfaat untuk sepak bola Indonesia, hanya proyek,” ujarnya.

Masalahnya, kata Akmal, program tidak dibangun atas kesadaran, melainkan demi memenuhi kepentingan klub yang ingin mengurangi jumlah pemain asing.

“Naturalisasi saat ini sudah tidak dibangun dari sebuah kesadaran, hanya kepentingan klub yang ingin pemain asingnya men-

ALBERTO GONCALVES

KOLEKSI PEMAIN N

NATURALISASI SI ALBERTO GONCALVES – BRASIL SIL 6 CAPS – 3 GOL ESTEBAN VIZCARRA – ARGENTINA TIINA 1 CAPS – 0 GOL HERMAN DZUMAFO EPANDI – KAMERUN MERUN 0 CAPS GREG NWOKOLO – NIGERIA 7 CAPS – 2 GOL EZRA WALIAN – BELANDA 1 CAPS – 0 GOL SERGIO VAN DIJK – BELANDA A 6 CAPS – 1 GOL CRISTIAN GONZALES – URUGUAY UAY 28 CAPS – 12 GOL OK JOHN – NIGERIA 0 CAPS MAHAMMADOU AL HADJI – KAMERUN ERUN 0 CAPS BIO PAULIN – KAMERUN 1 CAPS STEFANO LILIPALY – BELANDA A 25 CAPS – 7 GOL TONNIE CUSELL – BELANDA 2 CAPS – 0 GOL JHONNY VAN BEUKERING – BELANDA ANDA 1 CAPS – 0 GOL RUBEN WUARBANARAN – BELANDA NDA 1 CAPS – 0 GOL KIM JEFFREY KURNIAWAN – JERMAN MAN 2 CAPS – 0 GOL RAPHAEL MAITIMO – BELANDA DA 21 CAPS – 4 GOL ILIJA SPASOJEVIC – YUGOSLAVIA VIA 7 CAPS – 4 GOL DIEGO MICHIELS – BELANDA 19 CAPS – 0 GOL VICTOR IGBONEFO – NIGERIA 10 CAPS – 0 GOL GUY JUNIOR ONDOUA – KAMERUN 0 CAPS OSAS SAHA – NIGERIA 0 CAPS GODSTIME OUSELOKA EGWUATU – NIGERIA 0 CAPS CRISTIAN ALEJANDRO FABRE – CHILE 0 CAPS

PROSES NATURALISASI FABIANO DA ROSA BELTRAME OTAVIO DUTRA YOO JAE HOON MARC KLOK SHOHEI MATSUNAGA SILVIO ESCOBAR YU HYUN-KOO

– BRASIL – – – – – –

BRASIL KOREA SELATAN BELANDA JEPANG PARAGUAY KOREA SELATAN

jadi WNI. Sebut saja Fabiano Beltrame dari Madura United yang prosesnya ditanggung klub,” kata Akmal.

Akmal khawatir kondisi ini justru membuka lapangan pekerjaan bagi pemain asing, yang dengan mudah beralih status menjadi WNI. Jika melihat negara-negara Eropa, pemain naturalisasi adalah mereka yang berusia muda dan memiliki prospek menjanjikan. Apa yang terjadi di Timnas

STEFANO LILIPALY

Inggris belum lama ini, ketika manajer Gareth Southgate memanggil mantan pemain Irlandia Declan Rice (20), bisa jadi contoh.

Di Indonesia, pemain naturalisasi justru tak terhalang usia. Ada pemain yang berusia lebih dari kepala tiga. Gonzales misalnya, menjadi WNI ketika menjejak usia 32 tahun. Ada juga Beto Goncalves yang dinaturalisasi ketika memasuki usia 37 tahun.

“Jika akhirnya program terus berjalan, sebaiknya pemain naturalisasi berusia 18 sampai 19 tahun dan benar-benar memiliki potensi,” imbau Akmal.

Mantan pelatih tim nasional Rahmad Darmawan sepakat tujuan program naturalisasi belum tercapai. Pelatih berusia 52 tahun itu juga membenarkan jika belum ada perubahan dari program tersebut.

Sekarang, kata RD, Rahmad Darmawan karib disapa, proses naturalisasi justru tidak terkendali. Kepentingan klub yang menjadi pemantik. Tujuannya pun berubah, bukan lagi demi kepentingan tim nasional, tapi guna mengakomodasi kebutuhan klub.

“Program semakin tidak terkendali, karena naturalisasi demi kepentingan klub. Sekarang di-

CRISTIAN GONZALES

susupi kepentingan klub dan pemain naturalisasi.”

Menaturalisasi pemain, RD melanjutkan, harus memiliki kriteria, kualifikasi, dan kualitas khusus. “PSSI dan pemerintah harus duduk bersama, bukan jalan sendiri-sendiri,” imbaunya.

Hanif Sjahbandi, pemain Timnas U-23 Indonesia, mengatakan program naturalisasi memiliki dua dampak: positif dan negatif.

Jika pemain yang dinaturalisasi memiliki kualitas di atas ratarata, tim nasional akan terbantu.

Jika sebaliknya, tidak akan ada kontribusi. “Negatifnya, pemain naturalisasi bisa menutupi bakat pemain lokal,” katanya.

Beto Goncalves, pemain berpaspor Brasil yang kini berusia 38 tahun, masih memandang positif program naturalisasi. Ia mengklaim pemain naturalisasi justru membantu meningkatkan kualitas sepak bola Tanah Air. “Banyak yang menyampaikan pemain naturalisasi akan menghambat pemain lokal, sebenarnya ada banyak dampak positif yang bisa kami tularkan. Di lapangan saya selalu membagikan ilmu tentang bagaimana menjadi pemain sepak bola profesional.” z YAUMAL HUTASUHUT

FOTO-FOTO: ANTARA | FILES - HARIAN NASIONAL | AULIA RACH RACHMAN HMA MAN M AN A N

31