Harian Nasional

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

NONTUNAI & NIRKASIR SEMAKIN DIAKRABI

JAGA KEJAYAAN OLAHRAGA

» 23

» 27

SUASANA PENGERJAAN PROYEK LIGHT RAPID TRANSIT (LRT) DI KAWASAN KUNINGAN, JAKARTA, RABU (18/12) PETANG – HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

K

ehidupan harus tetap berjalan. Determinasi tekad yang dimanifestasikan dalam beragam aktivitas demi realisasi target di berbagai bidang seyogianya terus bergulir kala meniti hari demi hari pada 2019 – tahun yang diprediksi riuh oleh agenda politik Pemilu Serentak serta proses yang mengiringi.

Pada laporan Edisi Khusus Akhir Tahun 2018, HARIAN

MENGOBARKAN PUBLIK MELEK POLITIK »

2

MENGUJI RASIONALITAS PUBLIK »

8

NASIONAL fokus pada urgensi semangat tetap kerja di tahun politik demi kejayaan Indonesia.

Amanat yang melekat pada penyelenggara negara serta jajaran birokrasi seyogianya tetap dipegang erat tanpa termakan godaan nafsu kepentingan politik sesaat.

Tak kalah penting pula, teladan para tokoh masyarakat dan elite politik dalam

DESA JAMAN NOW »

12

pengendalian diri serta semangat menjaga spirit Persatuan Indonesia di tengah keberagaman latar diri maupun warna pilihan politik.

Tujuan mulia proses politik untuk menyejahterakan warga negara pun tidak justru mengorbankan kepentingan mereka yang, pada gilirannya, mengerosi kebanggaannya pada Indonesia. Semoga. l

“HONEST BROKER” DALAM PRAHARA LAUTAN KAYA »

14

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

2

I N D O N E S I A

D A M A I

P

Perlu Berstrategi lewat Medsos

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

eran ­penyelenggara ­(Komisi Pemilihan Umum dan Badan Peng­awas ­Pemilu) sangat krusial dalam memberi pendidik­ an ­politik lewat s­ osialisasi ­kepada masyarakat, ­khususnya pada ­setiap per­helatan pesta ­demokrasi.

Setidaknya, a ­ ­jakan agar publik ­antusias berpartisipasi meng­ikuti pemilu p ­ ­atut digencarkan, demi mencegah kemungkinan meng­ akarnya golongan putih (golput).

Menjunjung ­pemilu damai dan ­ berdemokrasi merupakan tanggung jawab ­ penyelenggara. ­ KPU dan ­Bawaslu ­diamanatkan undang-­ undang ­menyelenggarakan ­pesta demokrasi sesukses mungkin kendati seiring t­ ahapan ­diwarnai beragam kendala. Di tahun ­politik (Pemilu S ­ erentak 2019), publik berharap ­ kinerja penyelenggara optimal, ­ independen, dan tidak diintervensi pihak tertentu.

Ketua KPU RI Arief ­Budiman menyatakan, ­lembaganya tak berhenti ­ membangunkan masyarakat agar melek p ­olitik.

Jelang pemilihan calon ­presiden (capres) dan calon wakil ­presiden (cawapres) serta ­ pemilihan legislatif (pileg), April 2019, ­ KPU menyerukan publik meng­ hentikan segala sesuatu yang tidak produktif dan provokatif, demi menyukseskan pemilu lebih baik dari kontestasi sebelumnya.

“KPU terus berupaya m ­ aksimal dalam memberi pen­didikan ­politik kepada masyarakat. Selain itu, ­menekankan pemilu taat ­aturan dan tidak melakukan ­ kampanye yang mengandung unsur ke­ bencian,” katanya di Jakarta, ­beberapa waktu lalu.

Memasuki puncak ­ tahun politik ­ (Pemilu Serentak 2019), jumlah pelanggaran ­penyelenggara tidak ­dimungkiri bakal melonjak. Arief meng­akui, jajaran lembaganya tidak l­uput dari kesalahan dalam bekerja. Dia berharap, ­ laporan masyarakat yang diterima D ­ ewan ­Kehormatan ­Penyelenggara ­Pemilu (DKPP) ­tahun ini jadi t­erobosan untuk menata pe­nyelenggaraan pemilu lebih baik.

Terkait kesiapan pe­ nyelenggaraan Pemilu 2019, ­Arief menyebut sudah m ­ encapai 80-90

Ketua KPU RI Arief Budiman (kanan) menunjukkan contoh surat suara yang akan digunakan pada Pemilu Serentak 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (18/12).

MENGOBARKAN PUBLIK

MELEK POLITIK Undang-undang amanatkan KPU dan Bawaslu sukseskan Pemilu 2019.

persen. Itu berdasar k ­ e­siapan tiga indikator, ­yakni struktur sumber daya m ­ anusia (SDM) KPU dari tingkat pusat hingga ­daerah, ang­ garan yang cukup untuk 2018 (2019 sudah ­ diajukan), serta ­logistik ­seperti formulir dan ­kotak suara yang diproduksi, Januari 2019. Data pemilih pun sudah rampung.

“KPU sudah menetapkan ­daftar pemilih tetap (DPT) ­sebesar 192 juta yang mencakup p ­ emilih dalam negeri maupun luar ­negeri.

KPU juga menyiapkan tiga metode pencoblosan bagi p ­ emilih di luar negeri, yakni dengan ­pemilihan langsung, drop box ­keliling, dan melalui pos,” ujar Arief.

Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan dinilai penting karena sangat kompleks dan dinamis, ­terutama untuk generasi muda (pemilih

26 MARET 201821 SEPTEMBER 2018 Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, serta presiden dan wakil presiden.

TAHAPAN PEMILU

2019

2017-2018

2018

2018

­ emula). Tujuannya, untuk men­ p dukung perbaikan sistem politik di Indonesia. Suara masyarakat menentukan pilihan capres dan cawapres serta caleg pada ­Pemilu 2019 amat penting untuk per­ ubahan Indonesia lima tahun mendatang.

Anggota Bawaslu RI ­Mochammad Afifuddin ­senada.

Menurut dia, Bawaslu Pusat dan seluruh jajaran di daerah t­erus gencar melakukan s­ osialisasi politik. Perintah berjenjang ter­ ­ sebut bagian dari skenario ­besar terkait pendidikan politik ­Bawaslu.

Sasaran utama di­tujukan kepada peserta pemilu dan generasi muda yang dinilai sebagai pemilik suara terbesar pada pemilu serentak ­tahun depan.

“Masa kampanye yang ter­ sisa sekitar lima bulan jelang hari pencoblosan tentu harus

23 SEPTEMBER 201813 APRIL 2019 Masa kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan capres dan cawapres.

14-16 APRIL 2019 Masa tenang.

2018-2019

2019

2018-2019

2019

l ARIF RAHMAN

AGUSTUSSEPTEMBER 2019 Pelantikan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

18 APRIL 2019 Rekapitulasi penghitungan suara.

2019

diisi kegiatan politik. Idealnya, diikuti dan dilaksanakan oleh ­ orang-orang pintar dan paham politik. Bagi yang belum paham, ­Bawaslu mempersilakan untuk ­bertanya. Kami membuka ruang bagi ­publik,” kata Afifuddin.

Pandangan Sekjen Komite ­Independen Pemantau ­Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, ­pendidikan politik di era keterbukaan i­nformasi jauh lebih mudah. Debat p ­ asangan capres dan cawapres yang ­digelar Januari 2019, bisa menjadi ­sarana pendidikan politik ­terhadap ­pemilu karena cenderung me­ maparkan visi-misi serta gagasan untuk Indonesia di masa yang akan ­ ­datang. “Ini momentum.”

“Debat bisa menjadi tolok ukur publik untuk menilai ­secara objektif pasangan capres dan cawapres yang layak,” ujar Kaka.

2019

2019

20 OKTOBER 2019 Jadwal sumpah serta janji pelantikan presiden dan wakil presiden.

2019

2019

Sumber: KPU 3 SEPTEMBER 201720 FEBRUARI 2018 Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.

21 SEPTEMBER 2018 Penentuan dan penetapan nomor urut capres dan cawapres.

22 SEPTEMBER 20182 MEI 2019 Laporan dan audit dana kampanye.

17 APRIL 2019 Pemungutan suara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan capres dan cawapres.

25 APRIL-22 MEI 2019 Rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu tingkat nasional.

1 OKTOBER 2019 Pelantikan DPR dan DPRD.

AKSES media sosial (medsos) bisa dimanfaatkan KPU m ­ aupun Bawaslu menebarkan paham ­ politik ­ kepada masyarakat. ­Pe­nyelenggara pemilu perlu me­ rancang strategi lewat teknologi internet dalam m ­ enginformasikan berbagai aspek susbstansi me­ nyangkut isu kepemiluan yang bertujuan mendidik. Gagasan itu dinilai ampuh untuk menarik simpati publik berpartisipasi, khususnya kaum muda.

Mantan Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas menilai, KPU selama ini cenderung kurang ­ maksimal dalam ­memanfaatkan medsos sebagai sarana pen­ didikan politik. KPU, kata Sigit, agak gagap ­ ­ menghadapi setiap persoalan yang mem­ pertanyakan atau mendelegiti­ masi ­pekerja­an kepemiluan. Itu bisa terlihat kala KPU meng­ hadapi persoalan ­ kotak suara Pemilu Serentak 2019 yang ber­ bahan dasar kardus.

“Ke depan KPU perlu buat satu unit siber p ­ enyelenggara pemilu,” katanya di Jakarta, ­belum lama ini.

Sigit menyebut, total penyelenggara pemilu di Tanah ­ Air mencapai 5 juta orang. Jika setiap orang diberikan p ­ erintah untuk melakukan pendidikan politik melalui medsos dari akun yang dimiliki, pemilu akan l­ebih menarik. Artinya, strategi ber­ media sosial harus dirancang KPU. “Medsos telah terbukti s­ ebagai alat propaganda,” ujar Sigit.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, koordinasi intens antarpenyelenggara terus dilaku­ kan untuk menghadapi Pemilu Serentak 2019. Konsepnya telah disusun, kemudian akan diterap­ kan pada Januari 2019. KPU juga akan mengintensifkan s­ osialisasi terhadap peserta pemilu melalui media cetak dan elektronik, s­ erta medsos. Ini, kata Arief, sebagai upaya antisipasi meningkatnya tensi politik.

“KPU tidak luput memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai Pemilu 2019,” kata ­Arief.

Pernyataan serupa juga di­ lontarkan Anggota B ­awaslu RI Mochammad Afifuddin. B ­ awaslu, kata dia, kerap memberikan pen­ didikan politik yang ­ dikemas dalam sosialisasi di s­etiap per­ temuan formal maupun i­ nformal.

Pendidikan regulasi, terutama kepada elite, merupakan salah ­ satu kunci sukses tahapan pemilu. “Sosialisasi terus kami ­ lakukan di setiap kesempatan,” ujar Afifuddin. l ARIF RAHMAN

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

3

D A M A I

KISAH PILU PENETAPAN DPT Kepemilikan KTP-el sebagai syarat memilih, membuat pemutakhiran data tak mencakup keseluruhan.

PERJALANAN DPT PEMILU 2019

K

SEPT

5 2018

Jumlah DPT: 187.781.884 pemilih Dalam Negeri: 185.732.093 pemilih Luar Negeri: 2.049.791 pemilih Jumlah DPTHP-1:

187.109.973 pemilih

Dalam Negeri: 185.084.629 pemilih Luar Negeri: 2.025.344 pemilih

NOV

15

2018

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

ecemasan pemilih tak mendapatkan hak ­suara mewarnai tahapan Pemilu Serentak 2019. M ­ ­ elalui perjalanan panjang, finalisasi ­ daftar pemilih tetap (DPT) oleh ­ KPU dirundung masalah dan menuai kritik lantaran banyak nama pemilih potensial yang ­belum tercatat. Kepemilikan KTP elektronik (KTP-el) sebagai syarat mutlak untuk memilih, membuat pemutakhiran data tak mencakup keseluruhan.

Sejak September-­Desember 2018, sedikitnya KPU m ­ erevisi empat ­ kali data pemilih. ­Perbedaan pendapat a ­ ntara KPU dan ­ Kemendagri pun meng­ hambat proses penetapan DPT, meski ­seharusnya ­penyenggara pemilu ­ mengacu Daftar ­Penduduk ­Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang d ­iserahkan pemerintah ­me­lalui ­observasi Ditjen D ­ ukcapil. KPU tak bisa berbuat banyak ­karena sekadar jalankan amanat UU. Namun, pemilih p ­ otensial yang belum merekam ­ KTP-el p ­erlu dipikirkan solusi agar tidak kehilangan hak suara, t­ermasuk pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada hari ­pencoblosan. KPU dan ­Kemendagri perlu duduk bersama validasi data ­pemilih p ­ otensial hingga ­mencapai ke­samaan persepsi. Itu karena, ­daftar ­pemilih tetap hasil per­baikan (DPTHP) tahap II yang ­dirilis KPU dianggap belum ­lengkap.

Keabsahan total 192.828.520 data pemilih (final) dalam negeri dan luar negeri juga ­ ­dipertanyakan. ­Dikhawatirkan belum meng­akomodasi ­pemilih pemula atau bukan bagian dari orang-orang yang ­ berpotensi ­dapatkan KTP elektronik ­(KTP-el). ­Penyelenggara (KPU) dan peme­ rintah (Kemendagri) perlu menjelaskan detail, sekaligus me­ rumuskan mekanisme peng­ gunaan KTP-el pada Pemilu 2019.

Sekjen Komite I­ ndependen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka ­ Suminta menilai, persoalan DPT ­ akibat pemutakhiran data ­pemilih yang kurang akurat. Beragam persoalan lain juga memungkin­ ­ kan akan memengaruhi DPT ­seperti peralihan status TN­I-Polri, perpindahan domisili, perpindah­ an status kewarganegaraan, termasuk pencabutan hak politik ­ seseorang. Ini masalah yang ­berpengaruh.

SEPT

16

2018

Jumlah DPTHP-2: 191.237.141 pemilih (belum jadi ditetapkan) Dalam Negeri: 189.144.900 pemilih Luar Negeri: 2.092.241 pemilih

Jumlah DPTHP-2: 192.838.520 pemilih (ditetapkan KPU) Dalam Negeri: 190.770.329 pemilih Luar Negeri: 2.058.191 pemilih

DES

15

2018

Sumber: KPU | Kemendagri

Petugas KPU Jakarta melayani pengaduan masyarakat di posko pelayanan gerakan melindungi hak pilih di Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/10).

“Hal ini perlu d ­ iantisipasi KPU selaku penyelenggara. KPU bisa memanfaatkan ­ angka 192 juta ­pemilih untuk ­acuan peng­adaan logistik agar l­anjut m ­ elangkah ke tahapan peng­adaan dan d ­ istribusi, khusus­nya me­nyangkut surat ­suara,” ­katanya kepada HARIAN ­NASIONAL, ­belum lama ini.

Temuan 1,6 juta data ­ ganda oleh Partai Gerindra juga ­perlu di­ perhatikan. Kaka mendorong ­partai besutan K ­etua Umum Prabowo Subianto itu me­ nyampaikan ke KPU agar ­ ditindaklanjuti. ­Menuntaskan persoalan ini, kata Kaka, perlu audit sistem ­informasi.

Terkait persoalan KTP-el sepenuh­ nya mutlak tanggung jawab

Kemen­ dagri. Sekitar 2,6 persen ­warga yang belum merekam harus ­dituntaskan.

Anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ­ Yayan ­Hidayat menyebut, 1,6 juta dari 3 juta masyarakat adat belum ­terdaftar sebagai pemilih. ­Mereka tersebar di 770 komunitas. ­“Penting ada perbaikan data. Persoalan kependudukan di masyarakat adat memang kompleks. Proses administrasi masyarakat seperti ini kerap kali bertentangan de­ ngan logika kependudukan,” ujar Yayan.

Masalah lain, mereka d ­ atang dari kondisi yang tidak ter­jangkau seperti hutan atau wilayah kon-

flik.

Persoalan ­ administrasi kependudukan juga kerap terhalang oleh nilai-nilai adat. ­ Dalam hal ini, negara perlu ­hadir demi perjuangkan hak mereka.

Jangan sampai persoalan ini membuat pemerintah lupa atau b ­ ahkan ­dengan sengaja tidak ­melakukan pencatatan data. “Pemerintah harus bergerak.”

Pendiri Network for ­Democracy and Electoral ­Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia berpendapat, peme­ r intah perlu berikan ­kebijakan bagi pemilih pemula, ­menyusul syarat mutlak KTP-el untuk mencoblos. Jangan sampai, ­hanya ­karena tidak ­punya ­K TP-el, hak suara pemilih ­hilang.

“Di ­Dukcapil terdaftar, tapi tidak ada di DPT. ­Persoalan ini harus ada ­solusi misal menggunakan surat k ­ eterangan (­suket),” ujar Ferry.

Menyangkut komunitas adat, pemerintah diharapkan ­menjamin hak konstitusional ­ mereka.

Ferry berharap, sisa 2,6 persen ­ masyarakat (pemilih ­ potensial) yang belum merekam KTP-el bisa dituntaskan dalam waktu cepat, kemudian di­sampaikan ke ­publik.

KPU sebelum­ nya menyatakan, ­pemilih yang tak ada di DPT dan daftar pemilih tambahan (DPTb), dimasukkan ke daftar pemilih khusus (DPK). l TEGAR RIZQON ALFIAN | ARIF RAHMAN

Membuka Ruang Penyelamat KPU membuka ruang d ­aftar ­ p emilih khusus (DPK) bagi pemilih potensial yang belum ­ ­masuk DPT pada Pemilu 2019.

Setelah m ­enetapkan DPTHP ­tahap II, p ­ enyelenggara langsung mem­bahas langkah berikut me­ nyusul desakan validasi ulang data ­ pemilih yang disuarakan sejumlah kalangan. Masyarakat yang memenuhi syarat ­ sebagai pemilih, tapi tidak terdaftar di DPT, ada ruang terbuka yaitu DPK. “Di dalamnya termasuk d ­ aftar pemilih tambahan (DPTb) ­seperti di daerah bencana,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di ­Jakarta, beberapa waktu lalu.

Peraturan KPU (PKPU) dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun

2017 membuka ruang DPK dan DPTb, sehingga KPU t­ inggal ­membuat petunjuk teknis. Kendati ­demikian, ­penyelenggara tetap harus m ­ enghitung ­cermat per­ soalan di lapangan. ­ Arief ­mengakui, ketersediaan ­logistik kerap jadi kendala dalam men­ jaring DPK dan DPTb. Misalnya seperti warga yang pindah me­ milih atau tengah berada di ­rumah sakit.

“Ada juga pemilih yang sudah meninggal dan dicoret. ­ ­Keberadaan dan ­distribusi logistik bisa jadi persoalan. ­ Namun, kami siapkan alas ­ ­hukum, agar semua pemilih bisa gunakan hak suara,” ujarnya.

Menyangkut jumlah DPK dan DPTb, KPU belum bisa mem­

Masyarakat yang memenuhi syarat ­sebagai pemilih, tapi tak tercantum di Daftar Pemilih Tetap, ada ruang terbuka yaitu Daftar Pemilih Khusus.

prediksi. Menurut Arief, p ­ anitia pemungutan suara (PPS) akan memastikan masyarakat yang mengajukan diri ­ masuk DPK ­benar-benar tidak t­erdaftar dalam

DPT. Selain peran PPS dan ­panitia pemilihan k ­ ecamatan (PPK), KPU mengimbau masyarakat ber­ partisipasi mengkroscek dan memverifikasi kebenaran data pemilih potensial Pemilu 2019.

Kapuspen ­Kemendagri Bahtiar ­ memastikan tidak ada data penduduk ­tambahan yang dimasukkan ke DPT Pemilu 2019. Sesuai aturan ­undang-undang, Kemendari hanya memberi s­ekali ­ Daftar Penduduk ­ Pemilih Potensial Pemilu (DP4) ­kepada KPU pada 15 Desember 2017. DP4 ­patut dijadikan bahan ­ sandingan oleh KPU dalam ­menyusun DPT Pemilu 2019. Ditjen ­ Dukcapil hanya membantu ­menganalisis data. l ARIF RAHMAN

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

4

I N D O N E S I A

JAGA EGO

D A M A I

Kedua pendukung capres dan cawapres komit bersaing sehat lewat pemaparan visi-misi.

P

erseteruan dua kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Ma’ruf Amin s­erta Prabowo ­Subianto-Sandiaga Uno pada masa kampanye P ­emilu 2019 patut diakhiri. Menuju penghitungan suara, April 2019, kedua pendukung ­berkomitmen bersaing secara sehat lewat pemaparan visi-misi, baik di ­ media sosial (medsos) maupun ­ darat demi menjadikan pesta demokrasi sejuk dan damai.

Sejak kontestasi p ­ ilpres di­ mulai KPU, tensi politik ­terus me­ningkat menyusul ­persaingan sengit dua kandidat atau p ­asangan calon (paslon), terutama di masa kampanye. ­ Kedua b ­ arisan pendukung cen­ derung saling lapor dan perang narasi negatif, k ­ etimbang beradu gagasan positif. Padahal, materi kampanye pemilu merupakan elemen penting di tengah per­ ­ helatan agenda politik bergulir.

Penyampaian visi-misi pasangan capres dan cawapres ­ kepada ­ publik merupakan amanat undang-undang yang ­ harus d ­ ilakukan tim sukses maupun tim pemenangan dua kubu.

Di sisa masa kampanye saatnya mengalahkan ego sektoral dan mempererat tali persaudaraan antarsesama. Tujuan pemilu mencari sosok yang amanah dan mampu memberi perubahan bagi Indonesia lima tahun ke depan.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera menyatakan, kubunya

bertekat memperluas ruang persaudaraan. Dalam politik, perbedaan pendapat dinilai ­ wajar, asal tidak saling menjatuhkan dengan cara yang tidak elok.

Dia berharap, kubunya maupun ­ rival lebih berkonsentrasi me­lontarkan narasi positif demi per­ tarungan sehat yang penuh ­kreativitas, tanpa saling hujat.

“Saling dewasa saja. Kita semua terikat (bersaudara) satu kebangsaan. Oleh karena itu, harus berkomitmen menjaga tali persaudaraan dan jangan mudah panas,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini.

Menurut Mardani, p ­endukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 terus berupaya ber­ kontribusi dalam penyampai­ an visi-misi, sekaligus memberi pen­ didikan politik k ­ epada masyarakat.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) berkonsentrasi penuh terhadap isuisu ­ekonomi, korupsi, dan hak asasi manusia. Prabowo-Sandiaga selalu ­bekerja keras dan menampung ­semua ­keluhan publik.

Demi menciptakan s­uasana damai dan nyaman ­ menuju kontestasi Pilpres 2019, KPU ­ dan Bawaslu wajib terlibat. ­Menurut Pengamat Politik Indonesia ­Political Review (IPR) Ujang Komarudin, peran p ­ enyelenggara dibutuhkan karena egosentris masing-masing pihak cukup kuat. Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu bisa mendorong kedua timses agar menaati komitmen kampanye damai.

“KPU harus mewadahi tempat untuk dua kubu pendukung berdiskusi memaparkan ­gagasan kampanye yang mengedepankan visi-misi. Langkah ini demi me­ wujudkan demokrasi sejuk, sekaligus mengantisipasi ke­ mungkinan benturan narasi

negatif yang selama ini ­cenderung marak,” ujar Ujang.

Tim Kampanye ­Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin pernah menyatakan ingin gelar per­temuan rutin dengan BPN Prabowo-­ Sandiaga. Namun, w ­acana itu menciut menyusul perkembangan kampanye negatif antarkubu pen- Maskot Pemilu 2019 dan ondel-ondel, maskot budaya Betawi, saat pawai dukung, h ­ingga berujung saling kampanye damai di Monas, Jakarta, Minggu (23/9). lapor. Wakil ­ Sekretaris TKN VISI-MISI CAPRES & CAWAPRES Abdul Kadir Karding berharap, ­ per­ temuan intens dua kubu ­terealisasi, agar ketegangan politik pemilu bisa mencair.

“Pertemuan informal ber­ sahabat antara TKN dan BPN harus didorong. Paling tidak kami bisa menyepakati batasbatas mana yang memungkinkan PASANGAN PASANGAN JOKO WIDODO-MA’RUF AMIN PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA UNO di­ sampaikan sebagai kampanye dan metodologi,” kata Karding.

VISI VISI Direktur Eksekutif P ­uskapol Terwujudnya Indonesia maju yang Terwujudnya bangsa dan negara Indonesia UI Aditya Perdana menanti perang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang adil, makmur, bermartabat, berdaulat di narasi kedua kubu yang cen­derung berdasarkan gotong royong. bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat positif dan s­ubstanstif di tengah di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang MISI publik. Sisa waktu k ­ampanye rukun antarwarga negara tanpa memandang ­menuju hari ­pemungutan ­suara Peningkatan kualitas manusia Indonesia. suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan sebaiknya diisi adu program ­serta berdaya saing.

Republik Indonesia 1945. gagasan ketimbang mem­bicarakan Pembangunan yang merata dan berkeadilan. sontoloyo maupun ­ genderuwo.

Mencapai lingkungan hidup yang berkeadilan.

MISI Kemajuan budaya yang mencerminkan Kedua pihak harus a ­mbil ceruk kepribadian bangsa.

Membangun perekonomian nasional yang dari hal yang pro-rakyat karena Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan menyangkut kepentingan orang bermartabat, dan terpercaya. lingkungan dengan mengutamakan banyak.

Perlindungan bagi segenap bangsa dan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

“Ini tentunya punya potensi politik-ekonomi sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, 1945. suara besar,” ujar Aditya. dan terpercaya.

Membangun masyarakat Indonesia yang sehat, Pengamat Politik U ­niversitas Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam Islam Negeri Syarif ­ ­ Hidayatullah negara kesatuan. kehidupan yang aman dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan Jakarta Adi Prayitno mendorong ­ tanpa diskriminasi. kedua kubu mengubah cara Membangun keadilan di bidang hukum yang berkampanye dengan lebih fokus tidak tebang pilih dan transparam, serta dan tenang. Timses masing-­masing mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi. capres dan cawapres jangan Membangun kembali nilai-nilai luhur menggeneralisasikan ­rakyat tidak kepribadian bangsa untuk mewujudkan butuh visi-misi. “­ Kedua penIndonesia yang adil, makmur, bermartabat, dukung perlu menyampaikan (visiyang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Membangun sistem pertahanan dan keamanan misi) ke masyarakat, jangan j­ ustru nasional secara mandiri yang mampu menjaga Sumber: TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin | buat statement di luar itu,” kata keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Adi.l TEGAR RIZQON ALFIAN | ARIF RAHMAN

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Terbit perdana 31 Agustus 2013 diterbitkan oleh: PT BERITA NASIONAL www.harnas.co

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. STAF REDAKSI: Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto, Andi Sapto Nugroho, Didik Purwanto, Ahmad Reza S, Devy Lubis, Fifia A. Himawan, Herman Sina, Mulya Achdami, W. Ridwan Maulana, Nurul Hanifah, Aria Triyudha, Brigitha Sesilya | Alvin Tamba, Arif Rahman, Dian Riski Rosmayanti, Tegar Rizqon Alfian, Annas Furqon Hakim, Bayu Indra Kahuripan, Ridsha Vimanda N. PEWARTA FOTO: Aulia Rachman. DESAINER GRAFIS: Suryanda, Lucas Anggriawan, Saiful Nur Sasi, Ismail Saleh, Muhammad Ery Khoiry, Agung Tricahyono Putro . EDITOR BAHASA: Fery Sagita. SEKRETARIS REDAKSI: Lispa Juliantry. NETWORK & IT: Achsin, Muhamad Rizki Aldiansyah.

ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699 Faks: 021-3151 668 e-mail: redaksi@harnas.co, website: www.harnas.co PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. SEKRETARIS PERUSAHAAN: Lispa Juliantry. BISNIS & MARKETING: Nofika Roseliana. GA STAFF: Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3152 699 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3152 699 | PENGADUAN: 021-3152 699 | BERLANGGANAN: 021-3152 699 PENASIHAT HUKUM: Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.

Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan.

Harian Nasional bisa dibaca di Wayang Force (untuk Aplikasi Android dan iOS)

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

PUPUK PERSAUDARAAN

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

TITI ANGGRAINI – DIREKTUR EKSEKUTIF PERLUDEM

U

ntuk kali pertama sejak 1955, Pemilu 2019 men­ jadi babak baru sejarah pesta demokrasi di Tanah Air karena digelar serentak antara Pemilu Presiden dan Wakil Pre­ siden dengan Pemilu Legis­latif.

Ada yang menyebut, pemilu ini pesta demokrasi borongan.

Keserentakan ini memiliki kon­ sekuensi tidak ringan baik bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun rakyat pemilih.

Delapan tahun lalu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pemilu mendorong gagasan Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah dengan dasar pemikiran memperkuat sistem presidensial yang seharusnya kongruen antara nasional dan daerah.

“Namun, pemilu serentak yang berlangsung tahun depan, jauh dari konsep yang diusung Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pemilu dan sejumlah lembaga pemerintah termasuk LIPI,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Apa saja konsekuensi Pemilu Serentak 2019, berikut petikan wawancara wartawan Arif Rahman dan pewarta foto Bayu Indra Kahuripan dari HARIAN NASIONAL dengan Titi ­Anggraini, Selasa (11/12): Anda menyebut Pemilu 2019 sebagai pemilu borongan, mengapa?

Pada 2010, kami ­punya konsep pemilu serentak ­nasional dan pemilu ­serentak daerah atau lokal. Dalam kon­ sep t­ ersebut, kami membagi dua kategori pemilu serentak. ­Pertama, pemilu serentak ­nasional memilih capres dan cawapres serta memilih DPR RI dan DPD. Kedua, pemilu ­serentak daerah atau lokal memilih kepala daerah dan DPRD secara bersamaan. Di sini, empat surat suara yakni pemilu provinsi, pemilu ka­ bupaten/kota, pemilu kepala ­daerah provinsi, dan pemilu kepala daerah kabupaten/kota.

Mengapa desainnya men­ jadi dua kategori pemilu ­serentak nasional dan daerah?

Tujuan pemilu serentak adalah memperkuat sistem ­pre­sidensial yang kita anut. ­Dalam hal ini, semestinya kongruen antara nasional dan daerah. Jadi, kalau kita ingin eksekutif didukung oleh ke­ kuatan par­lemen, otomatis tujuan yang sama juga terjadi di daerah. Bagaimana ekse­ kutif d ­ aerah didukung legislatif Biak 25-30°C

5

D A M A I

partai karena otomatis suara akan terkonsentrasi kepada ­partai yang mengusung capres.

PEMILU 2019 DI LUAR EKSPEKTASI

daerah terpilih yang merepre­ sentasikan sikap p ­ olitik kepala daerah. Alas­annya eksekutif yang terpilih harus ditopang kekuatan parlemen yang bisa b ­ erkontribusi kepada kebijak­an yang opti­ mal. ­Misalnya, bisa menyokong program-­program yang dibawa dan diusung si eksekutif.

Namun, putusan Mah­ kamah Konstitusi (MK) pada 2014 menerjemahkan bahwa pemilu serentak tidak seperti itu sehingga kami menyebut Pemilu 2019 sebagai pemilu borongan.

Artinya, kekuatan eksekutif yang didukung parlemen sulit didapatkan dalam tingkat lokal atau daerah. Faktanya, pemilih­ an kepala daerah kini terpisah dengan pemilihan DPRD-nya se­ hingga sangat mungkin e­ ksekutif terpilih didukung kekuatan minoritas di par­lemen akibat pemilih­an ter­pisah. ­Padahal, salah satu yang diharapkan pemilu s­ erentak adalah efek ekor jas atau perubahan perilaku pemilih yang memilih caleg atau kepala ­daerah dari parpol yang dia pilih.

Bagaimana Anda me­ lihat Pemilu 2019 dari sudut ­pandang penyelenggara?

Beban ganda bagi penye­ lenggara. Itu pasti. Beban itu juga yang bisa memengaruhi kualitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu. Misalnya, bisa dibayangkan penyelenggara menggelar lima pemilu se­

Manokwari 25-32°C

Merauke 24-31°C

kaligus pada satu waktu dengan konsekuensi surat suara yang berjumlah hampir satu miliar dikelola dari Sabang sam­ pai Merauke dan luar negeri.

Artinya, beban berat itu sangat memengaruhi kinerja dan pro­ fesionalisme ­penyelenggara.

Bagaimana cara melihat beban itu? Indikasinya mudah.

Itu terlihat dari munculnya berbagai persoalan seperti DPT yang berlarut-larut. Kemudi­ an, derajat transparansi dan akuntabilitas berkurang seperti publikasi riwayat hidup caleg yang menurun dibandingkan pemilu sebelumnya. Kita seperti tergopoh-gopoh menyelenggara­ kan Pemilu Serentak 2019.

Belum lagi tantangan hari pemungutan suara yang menurut saya belum ada skenario meyakinkan. Apa­ kah kita bisa menghadapi hari pemungut­an suara yang begitu

Pilihan bagi parpol apakah fokus Pemilu Legislatif atau Pemilu Presiden, semestinya tidak perlu muncul jika diberlakukan ambang batas pencalonan presiden 0 persen.

Kupang 24-33°C

Sumbawa 24-34°C

kompleks dan rumit ditambah calon yang begitu banyak pada hari pemungutan suara di­sertai lima jenis surat suara yang ­harus dihitung?

Bagi partai politik kan jadi dilema juga, apakah harus fokus Pemilu Presiden atau Pemilu Legislatif?

Pilihan itu semestinya tidak perlu muncul jika diberlaku­ kan ambang batas pencalonan ­pre­siden 0 persen. Sebab, parpol bisa mengusung ­kadernya men­ jadi capres sehingga bisa ­bekerja sekaligus dengan ­prinsip “me­ menangkan capres otomatis me­ menangkan ­partainya”. Arti­nya, ketika ber­konsentrasi pilpres, mereka akan bekerja seirama dengan target memenangkan par­ tai. Jadi, ketika mengampanye­ kan capres, otomatis mereka sekaligus mengampanyekan parpolnya.

Sekarang, konsentrasi partai di lapangan hanya memenang­ kan pileg. Kalau kemudian ada parpol mengusung soal ­narasi pilpres, saya pikir itu lebih ­kepada narasi umum yang di­ bangun di ruang publik. Itu hanya untuk memperlihatkan koalisi yang ada.

Namun, kita ini overkill atau berlebihan. Kita mengadakan pemilu serentak yang kemudian memang memperkuat dukungan kepada parpol yang mencalon­ kan capres. Dari situ, sudah ter­ lihat upaya menyederhanakan

Mataram 24-33°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Apakah pemilu borongan ini membuat regulasi cen­ derung diakali karena ada isu regulasi rapuh?

Masalah regulasi pemilu rapuh memang dikontribusikan oleh banyak hal. Pertama, dasar hukum pemilu serentak harus diakui tidak dipersiapkan ­dengan baik. Pembahasan dilakukan dalam waktu s­ angat singkat yaitu kurang satu tahun, lalu mepet dengan di­ mulainya tahapan pemilu.

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, semula terpencar dari tiga UU lalu digabungkan men­ jadi satu, terbagi dalam enam buku, kemudian di­distribusikan menjadi 530 pasal. Dibahas ku­ rang dari 8 bulan sehingga dari sisi kematangan regulasi memi­ liki kelemahan. Akibatnya UU Pemilu membawa pengaturan yang rapuh. Apalagi kita ingin sinkronisasi pileg dan pilpres yang dalam beberapa hal karak­ teristiknya banyak perbedaan.

Kondisi itu kemudian diperlemah lagi oleh PKPU yang cenderung abu-abu. Misalnya, soal PKPU yang tidak meng­ atur relawan. Lalu uang makan, minum, dan uang transpor tidak ada limitasi dalam jumlah tertentu serta tidak boleh diberi­ kan dalam bentuk tunai. Belum lagi soal mahar politik, aturan kampanye, dan sebagainya. UU Pemilu yang kurang matang ditambah beban penyelenggara pemilu borongan ini kemudian disikapi dengan konsentrasi pemilu yang lemah.

Saya melihat ada penurunan derajat akuntabilitas dan trans­ paransi Pemilu 2019 dibanding Pemilu 2014 khususnya sifat aturan implementasi di lapang­an, pengaturan relawan tidak ada, pengaturan mahar politik juga tidak ada, lalu hal yang mestinya akuntabilitas harus lebih baik dari sebelumnya. ­Pengaturan kampanye di media sosial masih bias. Bagaimana soal iklan di medsos, ke­mudian di akun-akun pribadi ­bagaimana aturannya.

Mencermati kondisi seperti itu, Anda yakin Pemilu Seren­ tak 2019 bisa berjalan dengan baik dan selesai dalam sehari?

UU No 7 Tahun 2017 yang ngomong dan telah mengunci bahwa pemungutan serta peng­ hitungan suara di TPS harus diselesaikan dalam satu hari yang sama. Jadi, kelemahan pemilu serentak ini membawa beban berlipat bagi penyeleng­ gara Pemilu. Namun, kita tentu harus optimistis.l Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

6

I N D O N E S I A

P

SPIRIT BHINNEKA TUNGGAL IKA Kerukunan Umat Beragama tak Terusik

Indonesia yang majemuk tidak boleh tergoyahkan oleh perbedaan pilihan pada Pemilu 2019.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

erhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 tak dimungkiri berpotensi memunculkan polarisasi di tengah masyarakat Indonesia. ­ Potensi adanya polarisasi ini terkait perbedaan pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, antara masyarakat yang mendukung pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan masyarakat pendukung pa­sangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Peluang munculnya ­polarisasi kian besar dan tajam seiring bertebarannya berbagai isu ­negatif bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) terkait dua pasangan capres dan cawapres.

Namun, berbagai hal itu se­ patutnya jangan sampai memecah belah atau menimbulkan pertikaian antaranak bangsa.

Spirit keindonesiaan berdasar Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu jua, harus tetap dijaga. Artinya, Indonesia yang majemuk terdiri dari pemeluk sejumlah agama, beragam suku, dan budaya tidak boleh tergoyahkan oleh perbedaan pilihan pada Pemilu 2019.

“Keberagaman agama dan budaya Indonesia merupakan nilai yang bisa dibanggakan di kancah dunia,” kata ­ Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Per­adaban Syafiq Mughni di ­Jakarta, belum lama lama ini.

Menurut Syafiq, tokoh agama memiliki peran sentral untuk menyerukan kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan jelang Pemilu 2019, atau yang juga kerap dijuluki puncak tahun politik. Pasalnya, bersamaan dengan Pilpres, pesta demokrasi berupa Pemilihan Legislatif 2019 turut digelar.

Lebih jauh, kata Syafiq melanjut­ kan, seruan yang di­ sampaikan tokoh agama harus mencakup aspek luas. Bukan ­hanya di ranah agama, ­melain­kan juga untuk negara. “Dengan s­ pirit keagamaan, sebarkan persatuan dan per­damaian,” ujar Syafiq.

Tak lupa, dia meminta para tokoh agama tidak lengah ter­hadap peluang munculnya konflik.

Ketua Pengurus Besar ­ Nahdlatul ­ Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengingatkan, ­ keberagam­ an merupakan ke­ kuatan yang mengukuhkan rakyat Indonesia.

“Perbedaan bagi kita b ­ angsa Indonesia, ­ adalah instrumen ­pemersatu,” katanya.

Oleh karena itu, dia berharap, kedua kubu capres dan cawapres mengedepankan pertarungan gagasan yang sangat ditunggu rakyat. Sebagai contoh, tentang upaya mengentaskan kemiskinan. “Sehingga diharapkan

D A M A I

Pengendara motor melintas di depan mural seruan kerukunan umat beragama dan Pilpres 2019 di Juanda, Depok, Jabar, Senin (3/12).

tidak akan ada lagi perang tidak berkeadaban di media sosial,” ujar Robikin.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, tantangan yang perlu diwaspadai pada ­tahun politik yaitu politisasi ber­ kedok agama. Ancaman ini meng­ uji kematangan masyarakat dalam menyikapi demokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia.

“Jangan lupa juga kita perlu ingatkan pemerintah saat ini bahwa masih banyak persoalan, (antara lain) kekerasan, lingkung­ an, perusakan alam, kemiskinan, dan juga moral,” katanya.

Sementara itu Ketua ­Kon­ferensi Waligereja Indonesia (KWI) A ­ gustinus Ulahayanan berharap, agama tidak dimanipu­lasi ­untuk ke­pentingan politik. Selain itu, umat beragama di ­Indonesia jangan pula tergoda untuk ­ ­dimanfaatkan.

“Jangan salah kaprah soal pemilu, karena pemilu itu sarana perwujudan sistem politik untuk kehidupan bersama,” katanya.

Agustinus meminta semua pemuka agama harus me­ nyerukan kepada umat untuk bersikap lebih tenang dan berlapang dada ketika menghadapi berbagai masalah.

Sedangkan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) ­ menekankan tentang kerukunan merupakan aspek mendasar bagi bangsa Indonesia. Pertikaian yang terjadi, kata Ketua Umum PGI Henriette T. H. Lebang, ­hanya upaya segelintir orang untuk mewujudkan keinginan pribadi semata.

“Benih (kerukunan) ini harus dipupuk,” ujar Henriette.

Ia meyakini, umat ber­agama di Indonesia memiliki titik temu untuk mewujudkan ­ Indonesia adil, makmur, damai, dan sejahtera. Perilaku yang dapat ­ menjadi bibit kehancuran bangsa harus dihindari.

“Sebagai contoh, ujaran kebencian merupakan bibit ke­ hancuran bangsa, kita perangi,” katanya.

Bagi Persatuan Umat ­Buddha Indonesia (­Permabudhi), ­ko­munikasi menjadi kunci agar keharmonisan bangsa yang terdiri dari umat beragama ­ bisa terjalin baik. Berkumpulnya ­ tokoh ­ agama bisa m ­ enjadi sarana ­ untuk mewujudkan ­keharmonisan ini.

“Sekarang kita fokus pada bagaimana bisa saling selaras.

Kunci kemenangan bangsa adalah persatuan. Saya senang Indo­ nesia sudah mulai buka ­forum diskusi dan bisa langsung di­ sampaikan ke Presiden,” kata ­Ketua Umum Permabudhi Philip L ­Widjaja.

Keberagam­an merupakan ke­kuatan yang mengukuhkan rakyat Indonesia. ­ROBIKIN EMHAS KETUA PENGURUS B ­ ESAR ­NAHDLATUL ULAMA (PBNU)

Ketua Parisada Hindu ­ harma Indonesia Wisnu Bawa D Tenaya mengingatkan semua anak bangsa saling hormat dan menghormati. Hal ini men­ jadi bagian yang tak terpisahkan pada tahun politik. Musyawarah harus dikedepankan apabila ter­ jadi ­masalah. “Jika sudah begitu, kata harmonis bukan lagi hanya sebuah kata,” ujar Wisnu.

Dia turut mengingatkan, kedua pasang Capres dan Cawapres yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-­ Sandiaga Uno agar tidak melupakan cita-cita bangsa.

“Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” kata Wisnu menegaskan.

Ketua Umum Majelis ­ Tinggi Agama Khonghucu Uung ­Sendana memandang, penerap­ an nilai-nilai Pancasila secara optimal menjadi kunci untuk me­ nutup pintu pertikaian di Indo­nesia, jelang puncak tahun politik 2019. “Pancasila ideologi pemersatu,” ujar Uung.

Uung berpendapat, semua elemen masyarakat di Tanah ­ Air perlu ­menghalau ujaran ke­ bencian. Tokoh ­agama pun dinilai ­punya peran untuk hadir di tengah masyarakat.

Uung mendorong semua ­elemen bangsa Indonesia untuk ­terus bergerak ke depan agar bisa mencapai kehidupan yang lebih baik.

“Persoalan negara kita ba­ ­ nyak. Kalau kita tidak maju ke arah perbaikan dan tidak bersatu, kita akan kalah dengan bangsa lain,” ucap Uung. l TEGAR RIZQON ALFIAN

KEMENTERIAN ­Agama (Ke­ menag) meyakini ­kerukunan umat beragama di Indonesia masih dalam kondisi baik jelang ­Pemilihan ­Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Pre­ siden (Pilpres) 2019.

Kepala Badan P ­ enelitian dan Pengembangan (Balit­ bang) dan Pendidikan ­Latihan (Diklat) ­Kemenag Abdurrahman Mas’ud me­ ­ ngatakan, keyakinan ter­ sebut bukan tanpa dasar.

Kemenag sejauh ini t­elah melakukan survei tentang kerukunan umat ber­ agama di Indonesia untuk tahun 2018 ini. “Survei ­kuanti­tatif dan kualitatif,” kata ­ Abdurrahman kepada ­HARIAN NASIONAL. Dia menjelaskan, secara kuantitatif, tingkat kerukunan diukur dengan menggunakan tiga indikator, yaitu toleransi, ke­sejajaran, dan kerja sama.

“Hasilnya berupa nilai diatas 70, ini cukup baik,” ujar Abdurrahman.

Sedangkan, secara ­kua­litatif, Balitbang dan Diklat Kemenag juga mendalami tentang tingkat ke­ rukunan umat beragama melalui dialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di ­daerah.

Materi yang dibahas ­antara lain tentang wawasan multikultural.

“Tapi hasil lengkap tentang survei belum kami luncur­kan,” katanya.

Abdurrahman mengakui, sejumlah kasus-kasus yang berpotensi memunculkan konflik antara umat ber­ agama masih mengemuka.

Dia mencontohkan, kasus pe­ nolakan rumah ibadah dan ujaran kebencian yang rawan dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab pada tahun p ­ olitik ini.

Namun, kata ­Abdurrahman menambahkan, kasus-kasus yang terjadi tidak menggambar­ kan kondisi I­ndonesia secara ke­ seluruhan. “Ma­ syarakat Indo­ nesia juga semakin ra­sional dan tidak. ­mudah ­terprovokasi,” ujar ­Abdurrahman ­menegaskan.

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

7

T

ensi persaingan jelang pesta demokrasi ­ berupa pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilu 2019 kian mening­ kat. Efek meningkat­nya persaing­ an ini meluas ke ranah yang se­ harusnya steril atau bersih dari pengaruh maupun kepentingan politik. Salah ­ satunya ranah ­pendidikan.

Kasus guru mendoktrin pe­ serta didik agar anti-­ Presiden Joko Widodo di SMA 87, ­Pesanggrahan, Jakarta Selatan, ­merupakan contoh nyata.

“Institusi pendidikan harus bersih dari kepentingan politik, tidak hanya jenjang sekolah, ­tetapi juga perguruan tinggi,” kata Koordinator Nasional Jaring­ an Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini.

Dia menjelaskan, peng­ awasan menjadi kunci agar kasus di SMA 87 tidak terulang. Ubaid me­ nyebut, untuk institusi pen­ didikan jenjang dasar dan me­ nengah, pengawasan ketat harus dilakukan komite sekolah dan dinas pendidikan. Pengawasan dilakukan menyeluruh ­kepada semua yang menjadi bagian dari institusi pendidikan. Sanksi ­tegas harus diberikan bagi pihak yang terbukti melanggar.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus me­ nerbitkan surat edaran khusus ke daerah agar guru-guru tidak terseret kepentingan politik,” ujar Ubaid.

Sedangkan untuk j­ enjang ­pendidikan tinggi, pihak perguru­ an tinggi maupun K ­ ementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga harus memastikan kampus steril dari kepentingan politik.

“Misalkan, kampanye di kam­ pus tidak boleh, tetapi kalau da­ lam kerangka membicarakan politik dalam diskusi ilmiah itu boleh.” kata Ubaid.

Sekretaris Jenderal F ­ ederasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo memandang, efek dari meningkatnya tensi persaingan

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Guru sebagai bagian elemen pendidikan menjadi pihak yang rentan terpengaruh persaingan pemilu dan pilpres.

D A M A I

Guru kembar Sri Irianingsih (kiri) dan Sri Rossyati mengajar siswa di sekolah darurat di Kawasan Ancol, Jakarta, Senin (26/11).

INSTITUSI PENDIDIKAN

HARUS STERIL

pileg dan pilpres yang digelar April 2019 sangat mengkhawatirkan.

Guru sebagai bagian dari ­elemen pendidikan menjadi pihak yang rentan terpengaruh aroma per­ saingan pemilu serentak.

Dia mencontohkan ada­ nya kepala sekolah yang men­ jelekkan salah satu calon pre­ siden dan calon wakil presiden.

Hal ini diketahui Heru dari grup WhatsApp Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“Saya sempat tegur ­ kepala sekolah itu. Ucapan dia yang menjelekkan salah satu calon.

Sudah ada jejak digitalnya. K ­ alau dilaporkan itu bisa,” ujarnya.

Heru sangat menyesal­ kan t­indakan yang dilakukan kepala sekolah tersebut. Dia berpandang­ an, para kepala ­sekolah yang notabene juga me­ rupakan guru harus menyadari tugas dan perannya.

Namun, Heru b ­ erpandangan, Kemendikbud tak perlu me­ nerbitkan surat edaran khusus

yang menyerukan agar g­ uru-guru di Indonesia tetap fokus me­ ngajar, sehingga tidak terseret kepada kepentingan politik jelang pemilu tahun depan.

“Karena guru seharusnya menyadari sendiri. Jadi, tidak perlu ada imbauan khusus.”

Komisioner Komisi Per­ lindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengakui guru harus menyadari peran dan tugasnya. Guru tidak boleh menyampaikan pandangan maupun pendapat politiknya di depan peserta didik. Pasalnya, apabila dilakukan, tindakan itu bisa memengaruhi siswa dan ­siswi yang sudah mempunyai hak pilih pada pemilu.

“Guru itu hanya boleh menyampaikan kepada peserta ­ didik untuk jadi pemilih yang cerdas. Jangan membawa pan­ dangan politik apalagi pilihan politik ke ruang-ruang kelas,” kata Retno.

Peraturan yang melarang guru

untuk tidak terlibat politik prak­ tis sangat jelas. ­Retno menjelas­ kan, bagi guru ber­status pegawai negeri sipil (PNS), ­ ­ larangan ini antara lain ter­cantum dalam Per­ aturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Per­aturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga ikut meng­ atur agar PNS n ­ etral.

“Persoalannya pada guru-­ guru swasta yang tidak terikat PP Nomor 53, tetapi mestinya guru terikat/mendengar PKPU, yang dengan jelas tidak membolehkan (berpolitik),” ujar Retno.

Namun, Retno memang tak menampik guru menjadi target kepentingan politik lantaran jum­ lahnya yang cukup besar di Indo­ nesia. Jumlah guru di Tanah Air lebih dari 3 juta orang.

“Melalui guru bisa mendulang suara besar. Satu orang guru bisa punya murid ratusan. Kalau di­ kalikan, jumlah suaranya sangat dahsyat,” ujar Retno. l WINANTI UTAMININGSIH (RM) | ARIA TRIYUDHA

Seruan Lisan Dinilai Cukup UPAYA mencegah institusi pen­ didikan tercemar kepentingan politik dinilai masih cukup ­dengan seruan lisan.

Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan ­ ­Kebudayaan (Kemendikbud) ­Purwadi mengaku ­pernyataan Mendikbud Muhadjir Effendy ­ tentang pelarang­ ­ an guru dan siswa terlibat dalam k ­egiatan ­politik s­ udah sangat jelas. ­“Sekolah (guru dan siswa) ­dilarang terlibat pada ­Pemilu 2019,” kata ­Purwadi ­kepada ­HARIAN ­NASIONAL, mengutip p ­ ernyataan Mendikbud ­Muhadjir Effendy.

Dia menjelaskan, Mendikbud Muhadjir Effendy mengemuka­ kan hal itu saat terjadi kasus guru mendoktrin peserta didik agar anti-Presiden Joko W ­ idodo di SMA 87, Pesanggrahan, J ­ akarta Selatan.

Menurut Purwadi, pernyata­ an tersebut sudah sepatutnya ditindaklanjuti oleh dinas pen­ didikan provinsi yang memiliki kewenangan membina SMA dan SMK sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ­ Pemerintahan Daerah.

Keterangan tidak jauh ber­beda diungkapkan Direktur Guru dan

Tenaga Kependidikan ­Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Suyitno. Dia mengata­kan, sejauh ini belum mengeluar­kan imbau­ an khusus secara tertulis tentang pelarangan guru terlibat dalam politik praktis.

“Namun, saya dalam ­forum-forum acara guru sudah sering menyampaikan bahwa guru harus fokus menjalankan tugasnya mengenai fungsi pem­ belajaran,” ujarnya Namun, kata Suyitno meng­ ingatkan, pembicaraan politik oleh guru madrasah hanya boleh dikemukakan dalam kerangka

pembelajaran. Sebagai contoh, penyampaian tentang pelajaran Islam dan demokrasi. “Itu boleh, asal tidak mengarahkan,” katanya.

Guru madrasah, kata ­Suyitno menambahkan, umumnya ­sudah mengetahui ketentuan tersebut.

Hal ini yang membuat belum ada laporan tentang guru madrasah yang terpengaruh atau meng­ arahkan kepada calon tertentu terkait persaingan Pilpres 2019.

“Kalau ada, akan kami lurus­ kan,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Pem­ belajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan

Pendidikan Tinggi Ismunandar mengatakan, kampus harus ­steril dari politik praktis. Dosen dan mahasiswa di kampus harus mematuhi prinsip ini.

Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban menjamin iklim akademik yang baik dan selalu terjaga.

“Pemilu bagi kampus ­ bukan pengalaman pertama, dosen umum­nya sudah ­dewasa se­­ hingga mengetahui hak dan ke­ wajibannya. Sanksi bisa ­dikenakan ­kepada ­mereka bila mereka me­ langgar aturan n ­etralitas,” ujar ­Ismunandar. l ARIA TRIYUDHA

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

8

I N D O N E S I A

D A M A I

Hoaks berupa pesan atau berita bohong di media sosial bisa ditangkal melalui literasi digital.

H

oaks berupa pesan atau berita bohong yang di­ sebarkan di ruang p ­ ublik khususnya media sosial telah menjadi fenomena menyesakkan.

Rasionalitas publik diuji.

Media sosial yang idealnya sebagai ruang relasi justru me­ ngalami degradasi karena yang terjadi adalah polarisasi.

Berdasarkan catatan Mabes Polri, sepanjang 2018 ma­ syarakat disuguhi banyak hoaks.

Paling menonjol pada pertengah­ an Agustus 2018 ketika muncul hoaks soal kerusuhan di depan kantor Mahkamah Konstitusi (MK). ”Sebanyak 10 tersangka ditahan dan kasus ini sudah kami tangani,” kata Kepala Biro ­Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi P ­rasetyo ditemui ­ HARIAN ­NASIONAL di Mabes Polri, ­Jakarta, belum lama ini.

Pada September 2018, hoaks seputar bencana alam marak. Se­ dikitnya 7 pelaku pembuat hoaks dan penyebar berita bohong itu ditangkap. “Ini mengerikan ­karena saat itu isu gempa di NTB katanya merambah ke Jakarta.

Tak lama setelah itu, isu ­tsunami Palu kabarnya bakal menyusul daerah-daerah lain,” ujar Dedi ­ yang sangat menyayangkan mengingat masyarakat NTB dan Palu sedang berkabung kala itu.

Pada Oktober 2018, hoaks lagi-lagi menjadi liar setelah pesawat Lion Air JT610 rute ­Jakarta-Pangkalpinang celaka di pantai utara Karawang, Jawa Barat. Bersamaan dengan itu, isu penculikan anak santer. ”Total 16 pelaku dari kejadian itu kami tangkap,” katanya.

Dari keseluruhan peng­ ungkapan kasus itu, polisi meng­ amankan barang bukti berupa video, foto atau gambar, poster, dan narasi yang ditemukan di media sosial. Berdasarkan isu, kata Dedi, beragam. Namun, ti­ dak banyak isu pemilu yang di­ tangani Polri. “Kalau pun ada, ditangani Sentra Gakkumdu,” ujar Dedi.

Unit Cyber Crime Mabes P ­ olri pun tak pernah ber­ istirahat. ­Setiap laporan ­masyarakat ­direspon dan pemantauan ber­kala terus dilakukan. Ini yang mem­ buat penyebar atau p ­ emroduksi hoaks sangat mudah ditangkap.

Terpenting, edukasi media arus utama sangat gencar dilakukan.

“Kami buat literasi digital. Kami sebarkan ke media-media atau akun-akun resmi. Secara ber­kala,

kami juga melakukan ­ kegiatan bersama K ­emenkominfo,” kata Dedi.

Menurut Dedi, maraknya hoaks secara langsung bisa me­ rugikan terutama bagi mereka yang tengah antusias mengikuti isu pemilu. ”Yang perlu di­sikapi, lebih banyak membaca dan men­ cari tahu sih sebenar­nya,” ujar dia.

Kerugian bagi masyarakat itu terjadi baik di kehidupan sosial maupun media sosial. Untuk itu perlu kedewasaan masyarakat dengan cara melihat dan mencari tahu informasi serupa di media lainnya. “Bagi penyebar, apa pun yang Anda posting klarifikasi lebih dulu ketimbang salah info malah melanggar aturan. Jangan

mudah terpancing mengklik atau menggunakan sesuatu apalagi sifatnya ujaran kebencian,” tutur Dedi.

Memberantas hoaks tidak bisa dilakukan lembaga atau institusi tertentu. Namun, perlu gerakan masif masyarakat ­karena efeknya langsung diterima dan biasanya direspon masyarakat secara langsung. Selain itu, UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sangat jelas mengatur bagi siapa pun yang melanggar.

Pelaksana Tugas (Plt) D ­ irektur Pemberdayaan Informatika ­Kemenkominfo Slamet ­Santoso menyebut, hoaks tersebar ­akibat ketidakjelian sebagian ma­ syarakat merespon berbagai isu

di dunia maya dan m ­ inimnya pemahaman terhadap fungsi ­ ­media sosial. ”Kebanyakan masyarakat tak memahami ada aturan dalam UU ITE yang bisa mengancam mereka ketika membuat hoaks.

Namun, saat ini sebagian ma­ syarakat semakin jeli melihat suatu persoalan apakah benar atau tidak,” katanya.

Dia mengakui, tahun p ­ olitik juga dijadikan momen bagi pelaku untuk menyebar berita palsu di media sosial. Untuk itu, masyarakat perlu bersikap bijak, kreatif, dan produktif. Jangan sampai warganet justru ikut ter­ pancing. Terlebih penggunaan teknologi informasi kini sangat masif. Tahun lalu ada ­sebanyak

TEMUAN

16 temuan 16 temuan 9 temuan 8 temuan HOAKS ISU POLITIK ISU AGAMA ISU KRIMINAL ISU KESEHATAN DI RUANG temuan 2 temuan 5 temuan PUBLIK ISU9PELAYANAN ISU LINGKUNGAN/ LAIN-LAIN PUBLIK

LAPORAN ISU

(Per 7 Desember 2018) 1 NOVEMBER 2018 Broadcast SMS/Pesan WA Jokowi Membagikan Pulsa Gratis.

Pelaku Penculikan Anak di Jalan Kran Kemayoran Jakarta Pusat.

Baru Kejadian Seorang Anak Perempuan Hilang Dilarikan Orang yang tidak Kenal di Aek Goti Kecamatan Singkalang Labusel.

3 NOVEMBER 2018 Narasi Kejamnya Rezim Ini (Pernyataan Presiden Jokowi terhadap 5 Guru Honorer yang Meninggal Dunia di Istana Saat Demonstrasi).

4 NOVEMBER 2018 Hasil Rekaman Blackbox Lion Air JT610.

Ikan Lele Mengandung Ribuan Sel Kanker.

5 NOVEMBER 2018 PDI-P Minta Seluruh Pesantren Ditutup.

BNPT Sebut OPM Bukan Teroris karena tidak Membawa Nama Agama.

6 NOVEMBER 2018 Vaksin HPV Sebabkan Menopause Dini.

Ratusan Jasad Anak-anak Korban Penculikan.

7 NOVEMBER 2018 Tumpukan Kantong Berisi Organ Tubuh Anak untuk Dijual.

Biaya Tilang Kendaraan Terbaru.

Kapolri akan Beri Hadiah Rp 10 Juta kepada Anggotanya bila Warga Mencoba Menyuap Polisi.

Cukong Cina Pendukung Jokowi.

8 NOVEMBER 2018 Hoaks Kepolisian Bisa Menyadap Handphone melalui IMEI. Hoaks Vaksin MMR Sebabkan Autis pada Anak.

BENCANA

Hoaks Pilot Maskapai Penerbangan Indonesia tidak Lulus Tes Simulator Pesawat di Australia, tetapi Mendapat Izin Terbang di Indonesia.

9 NOVEMBER 2018 Surat Duta Besar Terkait Penangkapan Habib Rizieq Palsu.

Hoaks Turki Kerahkan Pasukan Elite untuk Lacak Pemfitnah Habib Rizieq, “Kami Datang Bersama Kematian” dalam www.asiasatu. online.

Hoaks Pawai Muslim Rusia atas Pembakaran Bendera Tauhid.

10 NOVEMBER 2018 Anak DN Aidit Melaporkan Prabowo.

Hoaks Video Kebahagiaan Ayah terhadap Kelulusan Anaknya.

Akun Facebook Srikandi Rahayu.

15 NOVEMBER 2018 Silakan Mendaftar sebagai Anggota PKI. Makan Bayam dan Tahu Bersamaan Picu Kista.

16 NOVEMBER 2018 Atiqah Hasiholan Diancam Diperkosa Jika Ratna Sarumpaet Ngaku Dianiaya.

Fatwa Haram Memilih PSI untuk Warga Muhammadiyah.

17 NOVEMBER 2018 Ridwan Kamil Menangis Tonton “A Man Called Ahok”.

Tol Ngawi-Sragen Dibuka Gratis.

Air Terjun Sedudo Berubah Jadi Aliran Pasir Hitam.

11 NOVEMBER 2018 Berita HRS Murni di TV Al Jazeera.

18 NOVEMBER 2018 Kemenag Akui Sahnya Agama Yahudi di Indonesia.

Ada Aksi 911 dengan Geruduk Kedubes Arab Saudi untuk Bela Kalimat Tauhid dan HRS.

19 NOVEMBER 2018 Kartu Nikah dengan 4 Foto Istri.

Penonton “A Man Called Ahok” Sepi, Tiket Gratis dan Uang Rp 50 Ribu Dibagikan.

12 NOVEMBER 2018 Pebulu Tangkis Rudy Hartono Meninggal Dunia.

Tentara Merah RRC Direkrut Banser.

13 NOVEMBER 2018 Penampakan Hantu Wanita saat Pelantikan Wali Kota Jakarta.

Khofifah Indar Parawansa Masuk Tim Sukses Prabowo-Sandi.

Pemurtadan melalui Budaya Betawi di Kampung Sawah.

Akun Instagram Atas Nama Tito Karnavian.

14 NOVEMBER 2018 Teori Konspirasi Imunisasi dari Akun Instagram @indonesian_ flatearth_society.

Foto Seksi Grace Natalie PSI di

Foto Anggota Polri Siap Dukung Salah Satu Pasangan CapresCawapres.

20 NOVEMBER 2018 Informasi Lemon Efektif Membunuh Sel Kanker.

Simbol Yahudi dalam Gambar Imbauan Menjaga Toleransi dalam Keberagaman dari Polri.

21 NOVEMBER 2018 Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Terima Uang dari BIN untuk tidak Mengkritisi dan Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kematian.

Siswi SMP 3 Puyung Jatuh saat Melakukan Jumping Motor, Meninggal Dunia.

24 NOVEMBER 2018 Petugas Operator Menipu Pengguna Jalan Tol. PT Angkasa Pura 2 Sedang Lakukan Perekrutan Karyawan.

25 NOVEMBER 2018 Viral Suporter Klub Jerman Borussia Dortmund Lantunkan Shalawat Nabi.

Kapolri Kembalikan Uang Hasil Korupsi dan Bebas Proses Hukum.

26 NOVEMBER 2018 Tertangkapnya Bandar Narkoba di Jawa.

Beredar Informasi Lokasi Menginap Peserta Reuni 212 Gratis.

27 NOVEMBER 2018 Jika Menang, Jokowi akan Ganti KH Ma’ruf Amin dengan Ahok.

Air Mineral Aqua Berbahaya Diminum.

28 NOVEMBER 2018 Bendungan Katulampa Jebol.

Kode E dalam Produk Makanan Mengandung Babi.

Atas Keinginan Jokowi, Cina segera Kirim 3 Juta Warga ke Indonesia.

29 NOVEMBER 2018 Logo FILA Sengaja Menyerupai Lafadz ALLAH. 30 NOVEMBER 2018 BIN Keluarkan Surat Edaran Siaga I Antisipasi Reuni 212.

22 NOVEMBER 2018 Abdullah Fitri Dibunuh karena Meliput Mobil ESEMKA.

FPI Solo Jalan Kaki Menuju Jakarta untuk Reuni 212.

23 NOVEMBER 2018 Jokowi dan Megawati Potong Tumpeng di Atas Lambang PKI.

Dua Wanita Penculik Anak Ditangkap.

Makan Seafood dan Jeruk Bersamaan Menyebabkan

Kemenag Imbau Jamaah Haji Khusus segera Lunasi Biaya.

Sumber: Subdit Pengendalian Konten Internet Kemenkominfo

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

MENGUJI RASIONALITAS PUBLIK 143 juta pengguna internet.

Diperkirakan tahun ini lebih dari 150 juta pengguna internet.

Merekalah yang berpotensi ter­ ­ papar hoaks.

“Bicara soal usia, pengguna internet aktif adalah 13 hingga 18 tahun. Hal ini yang menguat­ kan bahwa arus pengawasan media sosial perlu diperketat,” ­ ujar Slamet.

Slamet menilai, arus ­produksi hoaks di Tanah Air terbilang masif terutama di media sosial.

Pada 2018, isu politik dan SARA menghiasi. Isu bencana alam dan kesehatan juga masih ada. Dalam laporan Kemenkominfo, setidak­ nya 16 temuan hoaks adalah isu politik. Hal ini merugikan karena politik merupakan isu yang me­ mang dengan sengaja dan secara sadar dikonstruksi seseorang un­ tuk disebarluaskan.

“Banyak upaya ­ pemerintah mengatasi ini mulai dari s­ osialisasi sampai membawa ke ranah hu­ kum. Mengacu Pasal 28 dan P ­ asal 29 UU No 11 Tahun 2018 ada an­ caman kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar,” tutur dia.

Pengamat Media Sosial Nukman Luthfie mengatakan, ­ hoaks sudah jadi bagian ­hidup sehari-hari dan kini semakin sering jadi perbincangan k ­ arena merambah ke media sosial.

Setiap hari, satu sampai tiga ­ hoaks dengan isu baru muncul, terlebih kini adalah tahun politik.

“Isu politik selalu besar. Ini lan­ jutan. Ingat, Pilkada DKI Jakarta berlanjut ke pilkada serentak dan kini pilpres. Artinya, isu politik selalu muncul,” katanya.

Usai Pilpres 2019, Nukman Luthfie memprediksi, hoaks ­terus muncul karena basis pen­ dukung terutama yang ­ militan meramaikan isu-isu baru atau isu lama. Menurut dia, isu yang di­ sebar melalui platform media s­osial seperti Facebook, ­Instagram, Twitter, dan sebagai­ nya, bisa dihalau dan dipantau pemangku kepentingan.

“Yang sulit ialah isu yang di­ sebar melalui platform ­messenger seperti WhatsApp, ­ Blackberry, atau Line. Terpenting, ma­syarakat jangan diam ketika menemukan berita palsu. Selalu proaktif. Jika berani, langsung sampaikan.

Jika tidak, sekarang kan banyak layanan pengaduan. Usahakan saat hoaks Anda t­erima, jangan dibiarkan menjalar,” tutur dia. l TEGAR RIZQON ALFIAN

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

D A M A I

9

REDAM KONFLIK DENGAN NILAI KEINDONESIAAN

SIGIT ROCHADI SOSIOLOG UNIVERSITAS NASIONAL

Kepala sekolah dan guru jangan terseret ke pusaran politik.

ANTARA | JOJON

UNAS.AC.ID

K

edamaian di bumi Indonesia harus tetap terjaga. Perbedaan pilihan politik antara sesama anak bangsa yang berpotensi kian meruncing imbas kontestasi para elite politik yang mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 perlu diredam.

Sedikit menengok ke belakang, perbedaan terkait pilihan politik itu sudah mengemuka setidaknya sejak Pilpres 2014 lalu. Perbedaan ini berlanjut hingga 2018 ini.

Kondisi yang mencuat jelang atau sesudah Pilpres 2014 itu tak banyak berubah. Sebab, para elite politik yang bersaing untuk memperbutkan suara rakyat pada Pilpres 2019 relatif hampir sama dengan Pilpres 2014 lalu. Dua capres yang memperebutkan suara rakyat pada Pilpres 2019 yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebelumnya bersaing dalam Pilpres 2014.

Tidak adanya figur lain yang muncul ke tengah masyarakat untuk ikut berkontestasi dalam pilpres sebenarnya patut disesalkan. Karena figur lain sebenarnya dibutuhkan sebagai “katup pengaman” atau pihak yang bisa menetralisasi keadaan apabila terjadi ketegangan di tengah publik.

Ketegangan yang merata dari segi wilayah, baik di kawasan perdesaan dan juga perkotaan itu di antaranya akibat penggunaan identitas primer khususnya agama untuk kepentingan politik.

Agama dijadikan alat untuk mengumpulkan dukungan atau suara. Kedua kubu pasangan capres-cawapres mengklaim didukung oleh pemuka agama seperti ulama. Tidak sampai di situ, kedua kubu capres dan cawapres juga terus memproduksi informasi tentang religiositas yang mengerucut menjadi materi peyoratif yang kemudian mengolok-olok satu sama lain.

Sejumlah hal itu tentu memperburuk kerukunan masyarakat. Agama bukan dijadikan faktor integratif, tetapi sebaliknya untuk memproduksi keburukan. Padahal, identitas primer seperti agama, suku, dan budaya seharusnya tidak dibawa masuk ke dalam arena

Sejumlah murid SD mengenakan pakaian adat saat mengikuti pawai peringatan Hari Pahlawan 2018 di Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (10/11).

kontestasi politik. Sebab, pemanfaatan identitas primer ini akan menurunkan kadar nilai demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi menjadi dangkal. Kontestasi politik yang berlangsung pada akhirnya tidak mengedepankan ideide atau visi dan misi serta memunculkan kualitas dari para capres dan cawapres.

Selain faktor identitas primer, pernyataan yang dilontarkan tokoh agama ke tengah publik juga kerap memicu dampak negatif dan memunculkan potensi konflik. Pasalnya, berdasarkan kenyataan saat ini, ada tokoh agama yang justru mengasah emosi massa lantaran menjelekjelekkan pihak tertentu di muka publik. Tindakan tokoh agama semacam ini patut disayangkan.

Tokoh-tokoh agama seharusnya bisa memberi contoh baik bagi masyarakat dengan menjadi kekuatan pembaru dan pemersatu.

Selain itu, ketegangan juga dipicu masih lambannya pemegang otoritas maupun elite yang berkontestasi politik dalam mengambil sikap atau tindakan untuk merespon dinamika negatif di masyarakat.

Pada saat bersamaan, masingmasing kubu merasa menjadi pihak yang dizalimi. Masyarakat pendukung kedua kubu capres dan cawapres pun akhirnya berhadap-hadapan tanpa sebab yang jelas.

Dampak ketegangan bahkan meluas hingga ke ranah media sosial (medsos). Hoaks atau berita bohong pun kerap

ditemukan di medsos.

Oleh karena itu, upaya meredakan ketegangan di tengah masyarakat itu perlu segera dilakukan. Namun, peran pencegahan yang paling utama bukan di tangan pemerintah.

Upaya krusial yang bisa dilakukan antara lain melalui penguatan karakter berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan seperti toleran dan saling hormat-menghormati pada diri setiap anak bangsa. Pasalnya, karakter merupakan fondasi seseorang ketika hendak ber­ ucap maupun bertindak dalam rutinitas kehidupan sehari-hari.

Institusi dasar seperti keluarga maupun lembaga pendidikan —di antaranya sekolah— mempunyai peran penting untuk membentuk dan memperkuat karakter keindonesiaan tersebut.

Sekolah sebagai institusi pendidikan yang menjadi sarana menanamkan dan menguatkan karakter keindonesiaan tidak boleh tercemar kepentingan politik. Kepala sekolah dan guru pun jangan terseret ke pusaran politik.

Selanjutnya, langkah untuk membentuk dan memperkuat karakter juga perlu dijalankan organisasi kemasyarakatan (ormas). Ormas di Tanah Air perlu membekali dan mengedukasi anggotanya tentang perlunya membina kerukunan antara sesama anak bangsa. Pemahaman tentang keberagaman penduduk Indonesia yang terdiri dari pemeluk sejumlah agama, suku, adat istiadat, dan budaya perlu

ditanamkan.

Upaya untuk meredakan ketegangan dan potensi konflik di tengah masyarakat juga perlu melibatkan media. Sebab, media memiliki peran yang begitu besar karena memiliki ruang untuk memberi penggambaran kedua kubu capres dan cawapres. Penggambaran yang ditampilkan media melalui pemberitaan bisa berdampak kepada emosi masyarakat.

Pemberitaan yang ditampilkan media bisa menurunkan kadar ketegangan di tengah publik.

Namun, sebaliknya pemberitaan media juga bisa meningkatkan potensi terjadinya konflik.

Kemudian, tokoh agama dan tokoh dari partai politik juga harus dilibatkan terkait upaya menyejukkan suasana sehingga masyarakat bisa hidup rukun dan damai dalam keberagaman.

Kultur bangsa Indonesia yang toleran, bekerja sama, dan saling hormat-menghormati harus kembali mewarnai serta menjadi pegangan utama bagi seluruh masyarakat di segenap penjuru Indonesia. Para elite yang berkontestasi dalam pilpres maupun pemilihan legislatif pada Pemilu Serentak 2019 sepatutnya berpolitik secara santun. Isu terkait identitas primer menyangkut agama, suku,dan budaya jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Para tokoh agama maupun politik harus sadar untuk tidak mengemukakan pernyataan yang mengandung ujaran kebencian dan permusuhan kepada publik. l

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

10

I N D O N E S I A

D A M A I

S

ANTARA | HARVIYAN PERDANA PUTRA

BUMDes Jadi Kunci Utama

Pekerja mencuci kulit sapi di Masin, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (5/11). Kerajinan kulit sapi yang dikelola BUMDes setempat mampu memproduksi sepatu, sandal, tas, dan ikat pinggang seharga Rp 120 ribu per kg yang dipasarkan ke Bandung dan Palembang dengan produksi rata-rata dua ton per bulan.

MENATAP GELIAT

EKONOMI DESA

Desa sejak dulu menjadi agenda politik yang tak kunjung usai.

Satu hal yang selalu menjadi pembahasan: kemiskinan. Maka, ekonomi di desa harus dimunculkan. Mampukan dana desa mewujudkannya? nesia. Jumlah BUMDes tersebut masih berada di wilayah Indo­ nesia bagian barat.

Sekretaris Jenderal Kemen­ terian Desa dan PDTT ­ Anwar ­Sanusi di Yogyakarta, 26 N ­ ovember lalu, mengatakan, s­ ebagian ­besar BUMDes ­ tersebut mengusung usaha berbasis wisata karena ­ bisa menyerap tenaga kerja l­ebih ­banyak. Ia mengakui tak semua BUMDes berkembang dengan baik, terutama dalam aspek pe­ rencanaan bisnis.

Untuk menunjang BUM­

Des, pemerintah (Kemendes dan BUMN) membentuk Pertashop dan BUMNShop yang m ­ elibatkan BUMDes. Saat ini pengelolaan dua program tersebut ­sementara dilakukan PT Mitra BUMDes Nusantara karena tidak semua BUMDes siap.

Menteri B�������������� adan Usaha Mi­ lik Negara Rini Soemarno me­ ngatakan, BUMDes bermitra dengan BUMN untuk mem­bantu akti­ vitas usaha. Pertashop ini nantinya menjual BBM di desa, produk-produk Pertamina dan

ANTARA| IDHAD ZAKARIA

ejak era Presiden S ­ ukarno hingga Presiden Joko Widodo, desa masih men­ jadi problem. Era Orde Baru, ber­ bagai program dicanangkan, toh, desa hanya sebagai “kepenting­an pusat”. Kecenderungan politik­ nya lebih kuat dibandingkan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Lurah zaman Soe­ harto, misalnya, memiliki ke­ cenderungan anggota Golkar.

Program pembangunan desa selama ini disusun dari kaca­ mata “orang kota”. Program dana desa yang dicetuskan oleh Joko Widodo- Jusuf Kalla masih me­ miliki napas yang sama dengan program Program N ­ asional Pem­ berdayaan Masyarakat ­ Mandiri (PNPM) Perdesaan era S ­usilo Bambang Yudhoyono. ­ Ketika program dana desa bergulir, PNPM pun bubar.

Sebagai orang desa, ­ begitu selalu yang dikatakan Joko ­ ­Widodo kepada publik, ia i­ngin membangun Indonesia ­ mulai dari pinggiran atau desa sesuai de­ngan janji ­Nawacita-nya.

“Meskipun hampir setiap ­bulan, dua bulan, saya berkeliling ke ne­ gara lain, bertemu perdana men­ teri, bertemu presiden ­ negara lain, tapi ingatan saya tetap desa,” kata Joko Widodo saat Sosialisasi Dana Desa Tahun 2019 di Islamic Center, Lampung Timur, 24 November lalu.

Desa kini diberi mandat besar untuk mengelola uang ­sendiri dan menyelenggarakan pem­ bangunan sendiri. Yang ­selalu menjadi problem a ­dalah infra­ struktur desa. ­Kendala ini ­jamak ditemukan di hampir seluruh desa di ­Indonesia. ­Jalan, ­jembatan, saluran ­irigasi, dan fasilitas pen­ didikan tidak t­ersedia. Padahal, ini menentukan denyut nadi ke­ hidupan masyarakat perdesaan.

Sejak 2015 hingga tahun ini, dana desa terfokus pada infra­ struktur. Namun, tahun depan, Presiden meminta agar pem­ bangunan digeser untuk kegiat­ an ekonomi masyarakat.

Saat kunjungannya ke Uni­ ­ versitas Syiah Kuala, Aceh, Jumat (14/12), Presiden me­ ­ nuturkan, pengembangan objek wisata bisa memakai dana desa.

“Kalau sudah ada ­ wisata seperti itu rakyat bisa ­membuka warung kelontong, warung m ­akan, bisa merembet ke ­ mana-mana,” kata Presiden ­seperti dikutip dari Antara.

Demi menggali potensi eko­ nomi lokal, sejumlah pemda mulai menggelar Bursa Inovasi Desa. Kegiatan ini sebagai ­wadah berbagai informasi untuk me­ ningkatkan potensi desa.

Hingga November 2018, Ke­ menterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans­ migrasi menyebutkan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM­ Des) telah mencapai 41 ribu unit dari total 74.957 desa di Indo­

Warga desa melakukan proses pemerasan batang tebu untuk dijadikan gula di agrowisata Bulak Barokah, Desa Langgongsari, Cilongok, Banyumas, Jateng, Kamis (15/11). Desa Langgongsari mengalokasikan 90 persen dana desa untuk agrowisata Bulak Barokah dengan luas 4 hektare, yang dikelola BUMDes.

BUMN lainnya.

Pertashop merupakan unit SPBU modular dengan ­kapasitas tangki 5.000 liter merupakan inovasi untuk mempermudah masyarakat daerah membeli BBM, khususnya jenis Pertalite.

Hingga akhir 2018, Pertamina menargetkan membangun lima unit Pertashop, yang pengelola­ annya diserahkan kepada u ­ saha masyarakat seperti BUMDes. Pendek kata, sebetulnya yang diimpikan pemerintah pu­ sat ­adalah bagaimana perputar­ an uang di desa lebih banyak.

Sebab, selama ini kota masih menjadi magnet siapa saja se­ bagai ladang kehidupan lantaran perputaran uang begitu banyak.

Semakin banyak uang yang ber­ edar di desa diharapkan ekonomi akan bergerak dari bawah.

Menurut Joko Widodo, desa menjadi “bintang utama” selama empat tahun pemerintahannya.

Ia percaya bahwa membangun desa melalui dana desa, maka membangun Indonesia. “Saya mengharapkan dana desa tidak kembali lagi ke kota, apalagi ke Jakarta,” kata dia saat ­sarasehan Pengelolaan Dana Desa Se-Jawa Tengah 2019 di Semarang, Jawa Tengah, 22 November lalu.

Lantas, timbul pertanyaan, apakah setelah ekonomi meng­ geliat di desa, otomatis kemiskin­ an hilang? l ANDI NUGROHO

Peneliti Institute for Develop­ ment of Economic and Fi­ nance (INDEF) Rusli Abdul­ lah mengatakan, dana desa jelas memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskin­ an dan pengangguran. Peran BUMDes yang dibentuk peme­ rintah desa sangat vital untuk dua hal tersebut. Dari BUM­ Des inilah yang akan menelur­ kan usaha padat karya.

Keyakinan Rusli itu di­ dasari saat dirinya terjun ke Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara, Bengkulu. Di sana ada BUMDesa (BUMDes Bersama) yang dibentuk dari dari tiga desa (masing-­masing menyertakan modal Rp 50 juta) yang secara kelembaga­ an sudah baik selama se­tahun ini. Tahun depan, ­BUMDesa ini mulai fokus dalam hal bis­ nis dengan komoditas karet, kelapa sawit, perikanan, dan kopi.

Untuk itu, Rusli berharap, pemerintahmulaitahundepan harus mengubah ­ porsi pe­ runtukan dana desa, y­ aitu 70 persen untuk pengembangan kapasitas desa, sedangkan 30 persen untuk ­ infrastruktur.

Menurut dia, ­ pembangunan infrastruktur setop ­ terlebih dulu. ­Meski bermanfaat, ter­ nyata infrastruktur juga malah makin menyebabkan ketimpangan ­lahan dan pen­ dapatan. Infrastruktur me­ mang dinikmati warga desa, tetapi keuntungan lebih be­ sar hanya pada orang-orang tertentu yang memiliki lahan.

Apalagi, kecenderungan lahan itu juga milik aparat desa se­ bagai bengkok.

Rusli menuturkan BUM­ Des harus bisa menciptakan suatu produk olahan sesuai potensi desa tersebut. ­Dengan begitu, ekonomi desa akan menggeliat. BUMDes, kata dia, juga harus segera mem­ bentuk unit-unit usaha yang berpeluang merekrut warga.

Unit-unit usaha yang di­kelola BUMDes bisa bekerja sama dengan perusahaan ­ swasta asalkan telah berstatus hukum legal.

Kreativitas BUMDes ini, kata dia, butuh ­ dukungan pendamping desa. “Pen­ damping jangan hanya ber­ henti pada fungsi administra­ si, tapi harus aktif dan ­kreatif.

Mereka sangat vital sekali un­ tuk mengusulkan gagasangagasan kepada aparat desa,” kata dia saat dihubungi 20 Desember lalu. l ANDI NUGROHO

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

D A M A I

11

ANTARA | ADENG BUSTOMI

Polisi menunjukan barang bukti dan tersangka pada rilis kasus korupsi dana desa di Makopolres Tasikmalaya Kota, Jawa Barat, Senin (10/12). Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mengungkap korupsi dana desa oleh dua mantan kepala desa di Desa Sinagara dan Indrajaya. Negara dirugikan Rp450 juta pada tahun anggaran 2014 dan 2016.

D

ana desa yang sedang menjadi “bintang utama” di pemerintahan JokowiJK menyimpan persoalan baru, yaitu korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat modus yang dilakukan oleh kepala desa, antara lain penggelembungan anggaran, proyek fiktif, laporan fiktif, kepentingan pribadi, dan peng­ gelapan.

Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan, kasus penyelewengan dana desa yang ditangani pe­ negak hukum hingga awal De­ sember 2018 sebanyak 826 kasus.

Jumlah itu telah menurun di­ bandingkan dengan kasus 2017 sebanyak 1.000 kasus.

Sekretaris Dirjen Pembangun­ an dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT Hi M ­ ukhlis, seperti dikutip dari Antara, 9 Desember lalu, mengatakan, pe­ nurunan kasus tersebut setelah ada perbaikan proses pengawasan dana desa, yaitu melibatkan kepolisian dan KPK. Kemendes juga sedang mengupayakan standard­ isasi pelaporan yang lebih se­ derhana sehingga kepala desa dan perangkatnya tidak sibuk oleh masalah pembuatan laporan.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Ter­ tinggal Eko Pudjo Sandjojo me­ ngaku tak menutup mata jika masih banyak kepala desa yang tertangkap. Menurut dia, dalam Permendes PDT Nomor 5/2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pem­ bangunan desa harus ­memenuhi empat prioritas utama. ­ Antara lain, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan pra­ sarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pe­ manfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

TAHUN RAWAN

DANA DESA Tahun politik menjadi titik rawan dana desa.

Kepala desa menjadi sumbu di tingkat bawah yang bisa menyebarkan pengaruh politik.

“Dana desa ini sudah j­elas.

Jangan ‘memainkan’ b ­ antuan itu, apalagi tergiur untuk menyelewengkannya karena dipastikan akan ditangkap jika ­terbukti bersalah,” tutur dia, 5 Desember lalu di Sukabumi, Jawa Barat.

Menteri Keuangan Sri M ­ ulyani Indrawati juga mengingatkan pemda untuk tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah. ­“Banyak pemerintah daerah, terutama yang baru dipilih ­ bupati maupun wali kotanya, mudah mendapatkan atau digoda oleh hal-hal ­ seperti itu,” kata Sri di Jakarta, 10 Desember lalu.

Sri menuturkan banyak makelar yang mengaku bisa membantu pencairan anggaran, bahkan termasuk oknum pegawai Kementerian Keuangan, yang beberapa waktu lalu tertangkap tangan oleh KPK. Titik rawan lain yang juga dikhawatirkan ICW adalah ­potensi penyalahgunaan dana desa u ­ ntuk pemenangan dalam Pemilu 2019.

Kekhawatiran ini berkaca pada Pilkada 2015. “Potensi ­anggaran yang mengalir ke desa untuk kepentingan pilkada mulai ter­ identifikasi sejak Pilkada 2015, yang saat itu juga merupakan ­tahun pertama digelontorkannya dana desa dari APBN,” tulis ICW dalam “Outlook Dana Desa 2018”.

ICW menyebutkan, Pusat Analisis Transaksi Keuangan ­

(PPATK) pada 2015 juga ­ sempat mempertanyakan lambatnya pencairan dana desa di sejumlah daerah yang menggelar pilkada. ­“Modus memperlambat pencairan dana ini jamak dilakukan. Tujuannya adalah mendapat dukungan kepala desa atau untuk memolitisasi penggunaan dana desa itu sendiri,” tuding ICW. Terlebih, kata ICW, jabatan seorang kepala desa dinilai sebagai jabatan strategis. Kades memiliki kewenangan besar dan kedekatan dengan masyarakat sehingga berpeluang memiliki pengaruh.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert NA Endi Jaweng mengatakan, untuk mencegah ada “pembonceng politik” dalam dana desa, pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Robert juga menyoroti tidak ­semua persoalan dana desa ­masuk ranah hukum, bisa pula terbatas maladministrasi. Persoalan­nya, benar tidak, itu hanya maladminis­ trasi atau tindak pidana? Itu yang harus ­ benar-benar di­ bedah secara selektif. Kalau masalah malad­ ministrasi dalam artian ­pelaporan saja, pembukuan saja, ­berarti sanksinya kebijakan saja.

Malad­ ministrasi tidak boleh di­ hukum, p ­enghukuman administrasi namanya kriminalisasi. Itu penting untuk dibedakan,” kata ­ dia. l ANDI NUGROHO | ESTI TRI PUSPARINI

SEKRETARIS Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi menyatakan, selama empat tahun terakhir implementasi dana desa sangat positif bagi pembangunan di desa-desa.

Ia memberikan indikator, di antaranya pembangunan infrastruktur yang sangat masif seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Selain itu, pelayanan sosial dasar juga meningkat dengan adanya poliklinik desa, posyandu untuk balita dan lansia, instalasi MCK, dan lain-lain.

Ia juga mengklaim ada penyerapan tenaga kerja dengan membentuk usaha padat karya. Konkretnya, kata Anwar, dana desa diarahkan untuk pemberdayaan warga desa. “Sebab, masyarakat desa masih mengalami ketertinggalan kualitas. Dana desa bisa digunakan untuk pelatihanpelatihan yang relevan bagi kebutuhan masyarakat desanya,” kata dia.

Tahun depan, kata dia, dana desa difokuskan untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia desa dengan berbagai pelatihan yang sifatnya tematik. Misalnya desa pertanian, pelatihan-pelatihan yang diadakan menyangkut pertanian.

Berikut petikan wawancara wartawan HARIAN NASIONAL Esti Tri Pusparini dengan Anwar Sanusi pada 3 Desember lalu: Bagaimana penyerapan dana desa tahun ini?

Targetnya tetap hingga 99 persen bisa kami cairkan. Karena sebetulnya transfer dari pusat ke kabupaten hampir sudah semua. Tinggal dari kabupaten ke desa, beberapa wilayah masih terkendala laporan (dana desa tahap sebelumnya) belum selesai.

Apa permasalahan dana desa?

Sejauh yang kami pantau tidak terlalu banyak masalah meski pendamping desa jelas masih kurang. Artinya satu pendamping melayani 3-4 desa. Cuma kami paham dari sisi anggaran negara untuk pengadaan pendamping, sehingga kami belum bisa mencukupi satu desa satu pendamping.

Terkait aparatur desa yang maladministrasi sebaiknya tidak perlu dipenjara.

Bagaimana pendapat Anda?

Bukan tidak dihukum.

Namun begini, ada UndangUndang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kadang kala dalam menjalankan kebijakan kita bisa beberapa

ANTARA | FILES

Jangan Semua Dipidanakan

ANWAR SANUSI SEKJEN KEMENDES PDTT

aspek, tapi kadang juga tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan. Mungkin juga karena kondisi yang memang tidak punya banyak pilihan. Itu yang dinamakan diskresi, artinya kewenangan yang melekat pada pengambilan keputusan karena aturanaturannya memang belum ada.

Kecuali memang ditemukan tindakan hukum seperti tindak korupsi, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, pelanggaran kepentingan publik, itu memang sesuatu yang melawan hukum. Soal kelalaian administrasi, kami arahkan hukuman administrasi seperti peringatan, tuntutan ganti rugi, implikasi administrasi (dipecat dan diturunkan pangkatnya untuk PNS).

Jadi, jangan semua dipidanakan. Kalau ditemukan salah, dilakukan verifikasi.

Soal kasus korupsi selama ini?

Kalau memang ditemukan tindakan melawan hukum, kami juga tidak bisa menutupi. Harus juga menimbulkan efek jera bagi yang lain. Kan ada 181 kasus (korupsi dana desa temuan ICW, red), itu berapa persen dari 74.957 desa? Kurang lebih 0,3 persen. Sisanya kan masih baik. Ini yang harus sama-sama kita kawal. 181 kasus itu yang memengaruhi atau virus bagi yang lain.

Tahun depan ialah tahun politik. Dana desa berpeluang digunakan kampanye?

Kalau tahun politik kan semua masuk dalam satu situasi serbasulit. Kadang kala satu sisi menganggap tidak ada kaitannya dengan politik, tapi satu sisi ada politisasi. Menurut saya sih gampang saja, kan ada Bawaslu. Silakan saja Panwaslu atau Bawaslu melakukan pengawasan baik aparat daerah atau negara ada yang terlibat dalam kampanye atau tidak?

Lagian masyarakat desa juga sudah pintar. Jadi, tidak perlu khawatir. l

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

12

I N D O N E S I A

D A M A I

DESA JAMAN NOW Desa selalu menjadi anak tiri pembangunan karena tak merasakan langsung dampak “kemajuan pembangunan”. Karena dasar itulah, sejak 2014 pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berkomitmen melalui Nawa Cita ketiga, pembangunan dimulai dari pinggiran. Intinya desa harus mandiri dan maju. Membangun sesuai kebutuhan desa itu sendiri. Boleh dikata, ini program pertama di Indonesia.

DALAM JERATAN

Digulirkanlah program dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 tentang Dana Desa, dan Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan

PERUNTUKAN DANA DESA

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan korupsi dana desa muncul lantaran pengelolaan anggaran besar tapi tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pembangunan infrastruktur

JUMLAH KASUS KORUPSI

APA ITU DANA DESA?

Selama 2015–2018 kasus korupsi di desa semakin meningkat. Total 181 kasus.

Bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini berbeda dengan alokasi dana desa (ADD) yang dialokasikan pada APBD kabupaten/kota dan bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2018

27 kasus

96 kasus

2017 Dana Desa tidak boleh untuk membayar gaji dan tunjangan kades dan perangkat desa. Gaji dan tunjangan kades dan perangkat sudah dialokasikan dari ADD.

Presiden Jokowi menegaskan 30 persen untuk program padat karya.

PENYALURAN

semester I

AKTOR Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus. Pelaku lain adalah 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa. Jumlah kades yang terjerat sebanyak 141 orang.

65 orang 32 orang

41 kasus

2016

15 orang

2015 17 kasus

2015

Tahap I 60 persen antara Maret-Juli

PENGAWAS DAN PEMBINA DANA DESA

SUMBER PENDAPATAN DESA Desa saat ini menerima banyak pendapatan.

Selain dana desa, desa masih mendapatkan dana bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota, hibah, dll.

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota

PENYERAPAN?

MASALAH YANG DIHADAPI?

- SDM terbatas. Mayoritas sekretaris desa 98,54 yang membuat aporan keuangan desa.

97,65 90 - 60 persen kades tamatan SMA. Di atas 82,72 80 94 persen, jabatan kades diisi oleh laki70 laki. Peran perempuan di bawah 10 persen.

Usia kades mayoritas 40-50 tahun 2015 2016 2017 (berdasarkan survei BPS 2017 terhadap 7.405 desa).

Tiap tahun menunjukkan peningkatan, antara lain sekitar 82,72 persen pada 2015; 97,65 persen (2016); - Jateng dan Jatim, dua provinsi dengan persentase ketiadaan sekretaris desa dan 98,54 persen (2017). Tahun ini, tahap I dan II tertinggi, yaitu 28,85 persen dan 21,64 terserap 100 persen, sedangkan tahap III hingga awal persen Desember baru terserap sekitar 60 persen.

Rp 20,7 triliun

Rp 46,98 triliun

Rp 60 triliun

Rp 73 triliun

100

2015

2016

2017-2018

2019

JUMLAH DESA

STATUS DESA

2018

2017

KERUGIAN NEGARA Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp 47,56 miliar atau setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa. Rincian: miliar 40

Rp 40,6 miliar Rp 30,11 miliar

30

BERAPA YANG DITERIMA DESA Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan sesuai: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Jadi, tiap desa berbedabeda nilai yang diterima.

SUMBER PENDAPATAN DESA Jumlah Dana Desa meningkat tiap tahun.

Perinciannya:

Tahap II 40 persen pada Agustus (salah satu syarat: tahap I telah diserap minimal 75 persen

KASUS MENCOLOK

Paling lambat tujuh hari kerja setelah dana diterima di APBD, dana harus disalurkan ke desa.

20 10

Rp 9,12 miliar Rp 8,33 miliar 2015

ANTARA | FILES

Disalurkan oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN ke kabupaten/kota. Lalu, bendahara umum kabupaten/ kota ke desa.

2016

29 orang semester I

semester I

Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pertanian, pelatihan dll)

DANA DESA

2016

2017

2018

MODUS Penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus Kasus korupsi yang menjerat Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Yang terlibat lain, Bupati Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pamekasan.

Penggelapan 32 kasus Laporan fiktif 17 kasus Proyek fiktif 15 kasus Penggelembungan anggaran 14 kasus.

TAHUN POLITIK Dana desa dan ADD adalah pos anggaran desa yang cenderung rawan disalahgunakan untuk pemenangan pemilu di tahun politik (2018 dan 2019).

75.436 desa. Hingga 2018, baru 39.149 yang memiliki BUMDes.

ALASAN RAWAN PENYELEWENGAN

HASIL DARI DANA DESA SAAT INI Pemerintah mengklaim telah menghasilkan jalan desa 95,2 ribu km, jembatan 914 ribu meter, sambungan air 22.616 unit, embung desa 1.338 unit, polindes 4.004 unit, pasar desa 3.106 unit, PAUD 14.957 unit, sumur 19.485 unit, drainase/irigasi 103.405 unit.

Posisi strategis desa dalam konteks pemenangan pemilu, fenomena afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat desa.

Mandiri (5.559 desa), Berkembang (54.879), dan Tertinggal (13.232). Data ini berdasarkan survei BPS dalam PODES 2018 di 75.436 desa. Jumlah desa tertinggal tahun ini diklaim menurun 6.518 desa dibandingkan survei PODES 2014 sebanyak 19.750 desa.

Sumber: ICW

Sumber: Permendagri No 113/2014 | UU Desa | Buku Pintar Dana Desa Kemenkeu | BPS | Pemberitaan

tahun

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

13

D A M A I

ROBERT NA ENDI JAWENG – DIREKTUR EKSEKUTIF KPPOD DOKUMEN PRIBADI

SETOP INFRASTRUKTUR,

FOKUS DAYA BELI

Bagaimana Anda melihat dana desa saat ini?

Mulai tahun 2018, sebenarnya fokus tetap infrastruktur, tapi sudah mulai mencari cara bagaimana manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa dalam bentuk peningkatan daya beli.

Yaitu 30 persen dana tersebut dialokasikan untuk padat karya tunai.

Daya beli masyarakat menjadi tujuan yang penting. Itu perubahan-perubahan yang kami harapkan. Kalau semua untuk infrastruktur, memang terasa manfaatnya, tapi butuh waktu untuk melihatnya. Di sisi lain masyarakat juga butuh segera manfaatnya dengan peningkatan daya beli dan lapangan pekerjaan.

Apa yang Anda cermati dari penyaluran dana desa?

Makin ke sini makin bagus.

Pemerintahan pusat juga makin kencang dalam pengawasan terutama kabupaten/kota.

Dana melalui kabupaten/kota itu untuk disinggahkan bukan ditahan-tahan. Kalau ditahan, berarti menjadi satu birokrasi baru.

Tantangan utama dana desa?

Tantangan dana desa adalah bagaimana soal integritas dan kapasitas. Kapasitas yang dimaksud berhubungan kemampuan mereka mengelola anggaran dimulai saat merencanakan anggaran belanja hingga kinerja pembangunan.

Sedangkan integritas terkait bagaimana anggaran tersebut tidak disalahgunakan. Efektif sekaligus akuntabel.

Maka dari itu, isu ini butuh pendamping desa. Untuk soal integritas, ada tujuh lembaga yang melakukan pengawasan, sedangkan peningkatan kapasitas masih jauh; puluhan ribuan desa itu hanya memiliki 40 ribuan pendamping desa.

Satu pendamping desa bisa menangani dua desa sekaligus, ini kan berat sekali.

Secara umum keberadaan

pendamping desa ini masih menjadi agenda penting agar kapasitas aparatur desa bisa terbantukan. Ini kan berbicara desa dari Aceh sampai Papua yang sangat bervariasi kapasitas aparaturnya sehingga sangat penting pendampingan.

Spesifik soal pendamping desa?

Kualitas dan profil pendamping desa harus sejalan dengan kebutuhan desa.

Jangan dia bidangnya apa, tapi berlainan dengan kebutuhan desa. Karena dia mendampingi dalam penyusunan anggaran.

Ketika menyusun anggaran atau melaksanakan, butuh orang yang mengerti. Repotnya, kalau tidak sesuai, pendamping desa (hanya bekerja) seperti tenaga survei. Datang ke desa, bertanya sana-sini, mencatat. Padahal yang dibutuhkan pendampingan bukan survei. Sebagian besar pendamping desa seperti itu.

Penyerapan dana desa sudah tepat?

Penyerapan dana desa selama empat tahun selalu optimal karena selama ini untuk infrastruktur. Misalnya, bangun paving block Rp 500 juta, bisa langsung habis.

Jika ingin menghabiskan melalui infrastruktur. Sebagian besar implementasinya untuk infrastruktur. Jadi, pantas saja jika selama ini daya serap di atas 90 persen memang benar.

Tantangannya tahun depan adalah dana desa harus melewati proses diversifikasi yakni alokasi tidak hanya untuk infrastruktur, tapi kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, penguatan lembaga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Ini yang akan kita lihat dan patut dicermati.

Survei KPPOD soal dana desa?

Kami waktu itu lebih ke pendampingan desa dalam penyusunan dan perencanaan. Pada 2015 dan 2016 di Kabupaten Sikka (NTT), Kabupaten Ende (NTT), Kabupaten Donggala (Sulteng), dan Kabupaten Majene (Sulbar).

Memang waktu itu baru dua tahun, jadi kami menemukan banyak masalah.

Intinya, tidak semua desa terbiasa mengelola dana besar.

Seharusnya kapasitas dan integritas harus sudah siap.

Kalau selama ini, memang learning by doing, dikasih sambil belajar. Memang ada baiknya, tapi ketika ada

ANTARA | ADENG BUSTOMI

T

ahun 2014 menjadi tonggak “kebangkitan desa”. Pemerintah mengetok Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa.

Napas undang-undang ini adalah membangun dari pinggiran dan negara wajib mengalokasikan dana desa dari APBN. Sejak Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, desa mendapatkan porsi lebih banyak soal pendanaan.

Dana desa terus mengalami kenaikan, dari Rp 20 triliun pada 2015, kini sebesar Rp 60 triliun. Tahun depan, dana desa dialokasikan Rp 70 triliun. Tiap desa diperkirakan mendapatkan dana sebesar Rp 1 miliar.

Di mata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng, selama empat tahun terakhir dana desa lebih banyak untuk kepentingan nasional. “Dana itu lebih fokus untuk pembangunan sarana dan prasarana atau infrastruktur,” kata Robert, 2 Desember lalu.

Meski infrastruktur penting untuk desa, kata Robert, sebaiknya tidak boleh terusmenerus untuk infrastruktur.

“Ada batasannya juga,” kata dia.

Untuk melihat perkembangan realisasi dana desa, wartawan HARIAN NASIONAL Esti Tri Pusparini mewawancarai Robert dari KPPOD– lembaga independen yang fokus dalam persoalan di daerah, berikut petikannya:

Foto udara suasana Lapangan Bola Lodaya Sakti di Desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (23/10).

Lapangan sepak bola seluas 93x54 meter ini memakai rumput Zoysia matrella (ZM) yang didatangkan dari Eropa dan berstandar Federation of International Football Association (FIFA).

risiko penyalahgunaan yang disalahkan para pengguna, kepala dan jajarannya. Bukan pemerintahan pusat yang menyalurkan dana. Problem krusial di desa hari ini adalah soal kapasitas aparatur desa yang masih rendah. Diperparah dengan praktik korupsi.

Ada rekomendasi perbaikan?

Paling utama memperkuat di sisi penyaluran. Jika bicara hulu ke hilir harus dimulai dari pemerintah pusat, sejak disusun mengakomodasi bagaimana dana desa tidak ada ketimpangan.

Karena formulasi saat ini masih bagi rata per desa. Padahal tiap desa berbeda-beda.

Tahun depan dana desa naik, potensi dipakai kampanye?

Tahun depan sebesar Rp 70 triliun, tapi ini masih belum memenuhi amanat undangundang. Memang sistemnya bertahap hingga nanti akan mencapai 10 persen dari dana keluar daerah. Saya lihat sementara, tidak ada potensi disisipi kampanye.

Bagaimana pengawasannya agar tidak dimasuki politik?

Pengawasannya harus dari desa sendiri dan masyarakat agar dana desa tidak diboncengi oleh kepentingan-kepentingan politik. Toh, warga desa sudah mengerti. Yang penting tidak korupsi, kalau main klaimklaiman, silakan!

Terkait ucapan Menteri Desa bahwa aparatur desa tidak perlu dihukum jika soal maladministrasi. Pendapat Anda?

Memang semua harus begitu, tidak hanya kepala desa, tapi jajaran lainnya. Persoalannya, benar atau tidak, itu hanya maladministrasi atau tindak pidana? Itu yang harus benarbenar dibedah secara selektif.

Kalau masalah maladministrasi dalam artian pelaporan saja, pembukuan saja, berarti sanksinya kebijakan saja.

Namun, jika tindak pidana tetap harus diproses. Maladministrasi tidak boleh dihukum, penghukuman administrasi namanya kriminalisasi. Itu penting untuk dibedakan. l

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

14

I N D O N E S I A

D A M A I

DALAM PRAHARA LAUTAN KAYA

L

aut China Selatan ibarat untuk wawancara khusus di chamad ­Chandra Widya Yudha, berkah dari langit. Ber­ ­Jakarta, Kamis (20/12), Direktur me­lengkapinya dalam wawancara sentuhan dengan Selat Kari­ Jenderal Kerja Sama A ­ SEAN, Ke­ pada Jumat (21/12). Berikut inti mata dan Selat Malaka, hingga Se­ menterian Luar Negeri RI, Jose rangkumannya. lat Taiwan di ujung atas, perairan Antonio Morato Tavares meng­ strategis bagian dari Samudra ulas sengketa ­kepemilikan di Laut Pembacaan Pertama COC Pasifik ini memiliki nilai komersial China Selatan tersebut serta di­ Sejak 1990, Indonesia men­ sangat tinggi. plomasi yang diperankan Indo­ cetuskan proyek manajemen dan Tidak kurang dari sepertiga nesia, khususnya pada 2019, antisipasi konflik di Laut ­ China ­pelayaran dagang dunia m ­ elintas demi menjaga keutuhan wilayah Selatan dalam forum ASEAN. di Laut China Selatan setiap NKRI dan mengedepankan Dipelopori diplomat ­ legendaris tahun. Total nilai muatan kapal ­kepentingan ­negara-negara ang­ Profesor Hasjim Djalal, work­ ditaksir mencapai US$ 5 triliun. gota ASEAN. D ­ irektur Kerja Sama shop terkait ragam masalah yang Sumber dayanya juga sangat me­ Politik dan Keamanan A ­SEAN, ­ muncul di perairan tersebut di­ limpah. Hasil lautnya saja mampu ­Kementerian Luar Negeri RI, Mo- gelar rutin setiap tahun. menghidupi jutaan orang di Asia ­Tenggara.

Yang paling menggiurkan, per­ airan seluas 3,5 juta km persegi itu diketahui memiliki cadangan minyak hingga 11 miliar barel, ­ te­ tapi perkiraan total ­ mencapai FORUM TENTANG PEMBAHASAN DAN PENANGGULANGAN POTENSI KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN tiga kali lipatnya – setara bagi pe­ Profesor Hasjim Djalal, diplomat legendaris Indonesia, adalah sosok penting di balik ratifikasi Konvensi Hukum menuhan kebutuhan minyak di Kelautan PBB (UNCLOS) pada 1982. Wilayah lautan di sekitar Indonesia yang semula dianggap perairan internasional akhirnya diakui sebagai bagian kedaulatan Indonesia. Ia kemudian menggagas upaya mediasi seluruh dunia selama setahun. ­ konflik di Laut China Selatan antara China dan negara anggota ASEAN. Forum khusus untuk membahas dan Sementara, total cadangan gas menanggulangi potensi konflik di Laut China Selatan pun diadakan setiap tahun hingga sekarang. di Laut China Selatan diprediksi mencapai 266 triliun kaki kubik DOC DITANDATANGANI DALAM KTT ASEAN DI KAMBOJA 1990 (setara konsumsi setiap manusia DOC merupakan Deklarasi Tata Perilaku Pihak-pihak Berkepentingan atas NOVEMBER di bumi selama dua tahun).

2002 Laut China Selatan (ASEAN dan China). Ini bentuk niat baik politik dari semua pihak yang menyatakan klaimnya atas kawasan Laut China Selatan. Secara Namun, sebagian besar dari se­ khusus berfungsi sebagai platform komunikasi dan pembahasan pendapat luruhkekayaan­bahariitumasihter­ untuk pihak-pihak yang keberatan dengan kebijakan tertentu. Lebih bersifat pendam, seolah melambai-­lambai panduan moral. Tidak ada sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. memanggil ­siapa pun ­penemunya.

China, negara ­ raksasa di Asia, PEMBENTUKAN SOM DAN JWG ANTARA ASEAN DAN CHINA dan Taiwan b ­ ergerak cepat dengan Pertemuan Pejabat Senior (SOM) antara anggota ASEAN dan China merumuskan langkah mengklaim hampir semua (90 pers­ 2004 penting lainnya demi mewujudkan perdamaian dan stabilitas Laut China Selatan. Ini diformalkan dengan pembentukan Kelompok Kerja Bersama (JWG). Tugasnya adalah mengkaji dan en) ­teritorial Laut China Selatan se­ merekomendasikan langkah-langkah terbaik untuk menghormati kedaulatan semua pihak bagai miliknya. Dasar argumen­tasi yang berkepentingan dengan Laut China Selatan. Sifatnya lebih sebagai upaya menghindari mereka adalah pola penangkapan konflik dengan mencari solusi mutualistik. ikan oleh orang China selama ber­ abad-abad (disebut Sembilan Garis 2011 DISEPAKATINYA PANDUAN PENERAPAN DOC Putus) plus rujukan dokumen di­ Panduan Penerapan DOC disepakati sebagai konsensus dalam Pertemuan Pejabat Senior nasti kerajaan yang telah berumur ASEAN-China di Bali. Semua partisipan berbagi pandangan sejalan. Kesimpulan awal 2.000 ribu tahun. dirumuskan untuk menerapkan DOC sebaik-baiknya dan meningkatkan kerja sama praktis Sejumlah negara lain me­radang untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Hubungan ASEANkarena merasa kedaulatan­nya di­ China juga ditingkatkan demi kepentingan bersama. langgar dan turut dalam perang klaim. Mereka adalah M ­ alaysia, 2012 PRINSIP ENAM-POIN (HASIL SHUTTLE DIPLOMACY INDONESIA) Filipina, Kamboja, dan Vietnam.

Prinsip Enam-Poin ini bisa dikatakan merupakan buah karya diplomasi maraton yang dilakukan Menlu Keempatnya anggota ­ Persatuan RI Marty Natalegawa setelah terjadinya kegagalan menghasilkan komunike bersama terkait Laut Bangsa-Bangsa Asia Tenggara China Selatan dalam KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Proses perumusan prinsip ini sebenarnya (ASEAN). didasari harapan Indonesia supaya ASEAN tetap menjadi kekuatan utama di kawasan Asia-Pasifik, sekaligus menghindarkan anggotanya dari risiko perpecahan atau eksploitasi atas perbedaan.

Republik Indonesia, negara ter­ Prinsip Enam-Poin itu adalah: 1. Implementasi penuh DOC (2002); 2. Panduan Penerapan DOC (2011); besar di ASEAN, juga bersinggung­ 3. Kesimpulan awal tentang Tata Perilaku Regional di Laut China Selatan; 4. Menghormati prinsip an, terutama di perairan sekitar universal Hukum Internasional, termasuk Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS) 1982; 5. Menahan Kepulauan Natuna, dekat Riau diri dari konflik dan menghindari kekerasan; 6. Resolusi damai untuk setiap sengketa, sesuai dengan prinsip universal Hukum Internasional, termasuk Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS) 1982. dan Borneo yang berbatasan de­ ngan Vietnam dan Kamboja s­ erta Singapura dan Malaysia. Untuk ­ 2016 KESEPAKATAN BERSAMA MENLU ASEAN-CHINA menegaskan kedaulatan wilayah AGUSTUS MENGENAI IMPLEMENTASI DOC SECARA PENUH DAN EFEKTIF. Negara Kesatuan Republik Indo­ 2017 Disahkannya Sambungan Komunikasi Langsung (MFAs Hotline ComDisahkannya Kerangka nesia (NKRI), sebagian perairan munication) untuk terjadinya situasi darurat di Laut China Selatan, Kerja Tata Perilaku (COC) Laut China Selatan pada Zona serta Kode untuk Terjadinya Sengketa Laut Mendadak (CUES). di Laut China Selatan Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang se­ cara sah milik RI diubah nama­ nya menjadi Laut Natuna dan AGUSTUS 2021-2022 2019 Laut N ­ atuna Utara. Perubahan ini 2018 Pembacaan pertama Tata Perilaku Finalisasi Hukum COC di Laut China telah dilaporkan ke Perserikatan ­ Draf Tunggal COC, teks negosiasi Selatan, yang disetujui ASEAN dan China. (COC) di Laut China Selatan untuk antara ASEAN dan China.

Bangsa-­Bangsa (PBB) pada 2017. diratifikasi ASEAN dan China.

Menerima HARIAN ­NASIONAL Sumber: Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kemenlu RI

PEMBAHASAN LAUT CHINA SELATAN

ASEAN-CHINA

HARNAS | DANI W

“HONEST BROKER’’ JOSE ANTONIO MORATO TAVARES

DOKUMEN PRIBADI

SENGKETA LAUT CHINA SELATAN

MOCHAMAD CHANDRA WIDYA YUDHA

Berkat prakarsa Jakarta, ­mulai tus lalu ketika Jakarta mendorong 2004 hingga kini ASEAN mem­buka ASEAN dan China menyepakati ruang diskusi secara intensif de­ ­perumusan Draf ­Tunggal COC. ngan China dan Taiwan (yang di­ Pun, jika pembacaan ­pertama stempel Beijing sebagai ‘’pro­ vinsi itu purna, diharapkan disusul pembangkang’’) untuk membahas pembacaan kedua pada tahun potensi konflik. Dari sinilah ter­ berikutnya, sehingga memasuki cipta tonggak-tonggak perumusan 2021 COC Laut China Selatan ber­ Tata Perilaku (Code of ­Conduct – hasil dirumuskan. Finalisasi COC COC ) di Laut China Selatan. COC merupakan harapan besar Indo­ bersifat mengatur dan mengikat nesia, ASEAN, dan China. Jika semua negara yang ­ bersengketa berhasil diwujudkan lebih cepat, di Laut China Selatan agar me­ ­stabilitas dan keamanan regional ngedepankan solusi damai serta pun segera tercapai. menghindari perang.

Pembacaan pertama COC Laut Kesinambungan Peran Aktif China Selatan diagendakan pada Meski sejatinya sudah dilaku­ 2019. Makna pembacaan ­pertama kan, pada 2019 pula Indonesia adalah sebuah proses melihat akan terus mendorong ASEAN dokumen yang tengah dibahas. dan China, juga Taiwan, agar l­ebih ­ Untuk menuju titik ini saja, ­ASEAN mengutamakan ­kegiatan-kegiatan dan China butuh waktu ber­tahun- yang bersifat kooperatif serta tahun karena adanya dinamika menghindari konflik. terkait perbedaan sikap semua Sejauh ini Indonesia berada pihak yang terlibat. dalam posisi honest broker, ­yaitu Namun, munculnya reaksi pihak yang berusaha ­memahami ­keberatan dari salah satu pihak, perbedaan, perselisihan, serta pada akhirnya, bukan lagi se­suatu keruwetan klaim atas Laut China yang aneh. Setiap negara ­ pasti Selatan yang tumpang tindih. Jika memiliki kepentingan masing-­ desakan China terkait batas laut masing. Terlebih China, negara dan kedaulatan teritorial, ASEAN ­besar yang, tentu, merasa me­miliki tidak bisa mengintervensi ­karena ­kemampuan mendesakkan ­solusi konflik perbatasan merupakan sesuai keinginannya. ­Kepentingan urusan masing-masing.

China ini juga andil menghadir­ Filipina, misalnya, pernah kan kendala terbesar, sehingga membawa kasus sengketa Laut ­proses pembahasan COC di Laut China Selatan dengan China ke China Selatan terkesan lamban Mahkamah Arbitrase Antarbangsa ­ dan lama.

(Permanent Court of Arbitration/ Perlu diketahui, pembacaan PCA) pada 2013-2016. Saat itu pertama COC itu melibatkan ­Indonesia hadir sebagai pengamat. andil besar Indonesia. Tiga poin Pada prinsipnya, Indonesia usulan Indonesia dicantumkan ­selalu menjalin hubungan konsul­ dalam COC tersebut. Pertama, tasi dengan anggota ASEAN dan ­Indonesia berharap COC mampu China sebagai mitra perunding­ me­ ningkatkan saling percaya di an. Komunikasi terbuka dengan antara negara-negara pengklaim. ­semua pihak, termasuk ke Beijing, Kedua, jangan sampai terjadi in­ sangat penting dilakukan. Me­ siden. Ketiga, jika terpaksa ­terjadi nyadari urgensinya, atas prakarsa insiden, COC menawarkan cara Indonesia pada 2016, dibukalah penanganan dan pengelolaannya. jalur komunikasi langsung (MFAs Indonesia berharap pembaca­ Hotline Communication) agar se­ an pertama COC Laut China tiap permasalahan bisa didiskusi­ Selatan selesai pada 2019. Jika kan secepatnya. ­ ­mampu d ­ icapai, ini akan ­menjadi Terkait sengketa kepemilikan ke­sinambungan sukses pada Agus­ di Laut China Selatan, harus diakui sejauh ini daya tawar RAGAM KASUS SENGKETA KEPEMILIKAN WILAYAH ­Indonesia cukup tinggi. ­Indonesia YANG MELIBATKAN NEGARA-NEGARA ASEAN merupa­ kan negara terbesar di Indonesia, China, dan Taiwan atas Asia T ­ enggara, salah satu pendiri perairan di timur laut Kepulauan Natuna. ­ASEAN, dan terpenting bukan ter­ Filipina, China, dan Taiwan atas masuk negara pengklaim.

Karang Scarborough.

Posisi Indonesia dinilai lebih Vietnam, China, dan Taiwan atas perairan netral, sehingga tidak mengheran­ di barat Kepulauan Spratly (sengketa ini sebagian juga melibatkan Vietnam, China, kan usulan atau proposal Indo­ Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina) nesia atas proses COC selalu di­ China, Taiwan, dan Vietnam atas sambut baik. Indonesia ­berusaha Kepulauan Paracel. menjembatani perbedaan yang Malaysia, Kamboja, Thailand, dan ada melalui jalur dialog dengan Vietnam atas kawasan di Teluk Thailand. mengedepankan perumusan kon­ Singapura dan Malaysia di sepanjang sensus bersama. l DANI WICAKSONO Selat Johor dan Selat Singapura.

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

15

D A M A I

HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

D

inamika global yang me­ nekan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini diprediksi masih berlanjut lagi tahun depan. Tekanan eksternal ini memicu upaya merealisasikan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik di tahun depan menjadi semakin menantang.

Padahal, tahun 2019 men­jadi tahun pamungkas bagi peme­ rintahan Joko ­Widodo-­Jusuf ­Kalla untuk membuktikan j­anji dan pencapaian target pem­ bangunan seperti disampaikan pada awal masa pemerintahan.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) ­Indonesia Mohammad ­Faisal mengatakan, Presiden Joko Widodo hanya punya kurang ­ dari satu tahun lagi untuk mem­ buktikan “Jokowi Effects” benar-­ benar ada dengan membuat per­ ekonomian Indonesia tumbuh tidak biasa-biasa saja.

Meskipun sejumlah ­ indikator ekonomi seperti tingkat kemiskin­ an, tingkat pengangguran ter­buka, rasio gini serta tingkat inflasi, me­ nunjukkan ­perbaikan yang cukup berarti dalam ­ empat tahun ter­ akhir, tak dapat dimungkiri se­ bagian capaian di ­bidang ekonomi hingga tahun ini masih meleset dari target yang ­dijanjikan.

“Yang paling kentara, ­realisasi pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah target 7 persen. Di ­tahun 2018, kami berkeyakinan pertumbuhan ekonomi I­ ndonesia masih di bawah 5,2 persen,” ujar Faisal di Jakarta, pertengahan Desember lalu.

Menurut dia, tahun depan kondisi perekonomian masih mendapat ancaman. ­Pelambanan pertumbuhan ekonomi d ­unia, peningkatan harga minyak, pe­ ngetatan moneter, serta ketidak­ pastian yang diciptakan oleh perang dagang yang ­ terjadi ta­ hun ini telah memberikan dam­ pak pada perekonomian ­nasional, di antaranya pelebaran defisit t­ransaksi berjalan dan ­pelemahan nilai t­ ukar rupiah.

Dengan keberlanjutan tekanan-tekanan eksternal pada ­ 2019, kata Faisal, permasalahan ekonomi yang sama d ­iprediksi masih membayang-bayangi per­ ekonomian Indonesia tahun depan.

Daya dorong ekonomi g­lobal terhadap ekonomi domestik pada 2019, ujar dia, d ­ iprediksi masih terbatas. Pasalnya, ­pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi tujuan ekspor utama ­Indonesia seperti China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa diperkira­ kan mengalami pelambanan di tahun depan.

Dana Moneter ­ Internasional (IMF) memprediksikan per­ tumbuhan ekonomi China me­ lambat dari 6,5 persen tahun ini menjadi 6,2 persen tahun 2019, AS melambat dari 2,9 p ­ersen menjadi 2,5 persen, dan Uni

Suasana gemerlap bangunan dan jalanan di Ibu Kota Jakarta, beberapa waktu lalu.

ANCAMAN PELIK DI TAHUN POLITIK Investasi, net-ekspor, dan konsumsi rumah tangga masih mengalami tekanan.

Eropa melambat dari 2,2 persen menjadi 2,0 persen.

Bahkan, pertumbuhan negara-negara ­ ASEAN pun diprediksi melambat dari 5,3 persen menjadi 5,2 persen. ­ “Masih berlanjutnya efek perang dagang antara AS dan China menjadi salah satu penyebab pe­ lambanan ekonomi dunia ­tahun depan,” ­katanya.

CORE memprediksikan, per­ tumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama ekonomi Indonesia masih bertahan pada level 5 persen.

Sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan mendorong pe­ ningkatan pendapatan dan daya beli diprediksi dapat menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

Antara lain, rencana p ­ enaikan gaji aparatur sipil ­negara (ASN) dan premi jaminan sosial bagi ASN, TNI dan POLRI, ­peningkatan bantuan sosial u ­ntuk r­ akyat miskin, serta kenaikan upah ­ minimum. Selain itu, ajang pes­ ta demokrasi di tahun depan di­ harapkan juga ikut mendorong konsumsi swasta.

Alokasi belanja ­ bantuan ­sosial, misalnya, meningkat 26,7 persen pada APBN 2019, s­ etelah pada APBN 2018 ­ meningkat 42,6 persen. Walaupun secara ­parsial efek dari masing-­masing ke­bijakan tersebut terhadap ke­ seluruhan konsumsi rumah tangga tidak terlalu besar, secara simultan tetap berpotensi me­ miliki daya dorong signifikan ter­ hadap konsumsi rumah tangga di

tahun depan.

Meski demikian, kata Faisal, ada satu risiko yang ­berpotensi mengganggu stabilitas daya beli masyarakat pada 2019, ­ yakni kenaikan harga bahan bakar ­ minyak (BBM), termasuk BBM bersubsidi.

Minimnya peningkatan a ­ lokasi anggaran subsidi energi pada APBN 2019 di tengah potensi pe­ ningkatan harga minyak d ­unia mengindikasikan bahwa harga BBM bersubsidi akan naik tahun depan meski pemerintah men­ janjikan tak ada kenaikan harga.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi tahun 2019, t­ arget pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang dipatok pemerintah secara realistis masih sulit tercapai. Be­ lanja pemerintah memang dapat digenjot untuk tumbuh lebih ting­ gi, tapi dua sumber pertumbuhan yang lain yakni investasi dan netekspor masih mengalami tekanan.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar PDB kemungkinan besar juga masih su­ kar tumbuh lebih dari 5,1 p ­ ersen.

“Dengan demikian, kami ber­ keyakinan ­pertumbuhan eko­nomi Indonesia di tahun 2019 masih berada pada rentang 5,1 persen ­ hingga 5,2 persen, atau kurang lebih sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin ­ Nasution memastikan kondisi ­ ­perekonomian Indonesia mampu bertahan meski terdapat gejolak eksternal yang berpotensi meng­ ganggu proyeksi.

“Di tengah gejolak dan ­tekanan ekonomi dunia pada 2018, bisa ditandai dengan jelas bahwa ekonomi kita mampu bertahan dengan baik,” kata Darmin.

Darmin mengatakan, hal tersebut terlihat dari k ­ondisi ­makroekonomi Indonesia dalam level yang aman yaitu per­ tumbuhan ekonomi hingga kuar­ tal III-2018 tercatat 5,17 p ­ ersen dan inflasi hingga November sebesar 3,23 persen.

Selain itu, sejumlah i­ndikator sosial juga menunjukkan per­ baikan, antara lain tingkat kemiskinan tercatat 9,82 ­persen,

PERTUMBUHAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

BUNGA UTANG

SUBSIDI

BANTUAN SOSIAL

2018

6,4%

14,9%

7,7%

7,7%

-2,5%

42,6%

2019

0,8%

-6,2%

1,0%

15,5%

-4%

26,7%

Sumber: CORE Indonesia | RAPBN 2019

tingkat pengangguran 5,34 per­ sen, indeks ketimpangan 0,389, dan Indeks Pembangunan ­Manusia sebesar 70,81.

Ekonom Institute for Development of Economics and ­ ­Finance (INDEF) Bhima ­Yudhistira memprediksi, per­ekonomian nasional tahun depan sekitar 5 ­ persen. Faktornya, ­ tahun ­ politik memicu investor wait and see ­sehingga realisasi akan me­lambat.

Ekspor juga diprediksi masih ter­ tekan harga komoditas.

“Penopangnya berasal dari belanja pemerintah yang naik ­ seperti bantuan sosial (­bansos) dan subsidi energi,” ujarnya.

Selain itu, konsumsi rumah tangga akan tumbuh stagnan sekitar 5 persen karena k ­ enaikan bunga acuan memicu konsumen menahan belanja.

Analis Senior CSA Research Institue Reza ­ Priyambada me­ ngatakan, perekonomian Indo­ nesia bisa tumbuh 5,2-5,3 per­sen.

Namun, dengan per­ timbangan percepatan paket-­paket ­kebijakan ekonomi segera direalisasikan, peningkatan nilai tambah dari ­ pembangunan ­infrastruktur ­maupun pe­ngembangan ­industri, ­serta peningkatan kegiatan ­usaha ­se­iring kemudahan ­birokrasi mau­ pun keringanan pajak s­ehingga nanti­nya peningkatan pajak bisa diraih dari kenaikan ­ jumlah pe­ nyerapan pekerja. “Selain itu, masalah ­ politik pemilu tidak banyak mencampuri kebijakan ­ ekonomi.” l DIAN RISKI R ­ OSMAYANTI | DIDIK PURWANTO

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

16

I N D O N E S I A

D A M A I

MENANTI BERKAH STABILITAS RUPIAH ejak awal tahun 2018 hingga kini, rupiah ma­ sih melemah sekitar 7,07 persen. Berdasarkan kurs te­ngah Bank Indonesia (BI), rupiah ter­ tinggi di posisi Rp 15.329 per do­ lar AS pada 11 Oktober 2018.

BI sebagai regulator moneter selama tahun ini telah melaku­ kan pengetatan dengan me­ naikkan suku bunga acuan se­ besar 175 basis poin (1,75 persen) menjadi 6 persen. Hal itu untuk mengantisipasi dinamika global dan menahan laju pelemahan rupiah.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indo­ nesia Mohammad Faisal memperkirakan, nilai tukar ta­ hun ini di kisaran Rp 14.60014.800 per dolar AS. Tahun de­ pan, kondisi nilai tukar masih tertekan ketidakpastian perang dagang, harga minyak cenderung meningkat, dan pengetatan likui­ ditas global.

Dari sisi domestik, kata Faisal, perekonomian nasional ­ masih diwarnai oleh defisit tran­ saksi berjalan sehingga nilai tu­ kar rupiah diperkirakan terus dalam tekanan pelemahan.

“Sepanjang tahun 2019, ni­ lai tukar rupiah rata-rata akan ber­ada di kisaran Rp 15.200 per dolar AS,” ujarnya di Jakarta, be­ berapa waktu lalu.

Menurut dia, tekanan pe­ lemahan terbesar terhadap ru­ piah akan terjadi pada semester pertama. Rupiah akan mendapat­ kan momentum penguatan pada semester kedua setelah proses pemilu selesai.

Faisal memperkirakan, masih besarnya tekanan pelemahan ni­ lai tukar rupiah memicu respons kebijakan yang cenderung ke­ tat dari Bank Indonesia. Suku ­bunga acuan Bank Indonesia di­ perkirakan mengalami kenaikan sebanyak 3-4 kali pada kisaran 6,75 persen hingga 7 persen pada akhir tahun 2019.

Peningkatan suku bunga acuan ini, kata dia, selanjutnya akan me­ micu lonjakan suku bunga kredit semakin tinggi. Kondisi ini se­

lanjutnya akan memengaruhi laju pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang diperkirakan tu­ run pada kisaran 10 persen-11 persen, sedikit melambat di­ bandingkan proyeksi tahun 2018.

Meskipun tantangan ekonomi yang dihadapi pada 2019 lebih besar, Faisal menilai, bukan be­ rarti peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khusus­ nya memacu stabilitas rupiah lebih tinggi sudah tertutup.

CORE meyakini untuk dapat mendorong pertumbuhan eko­ nomi di tengah tekanan global, pemerintah perlu melihat per­ masalahan-permasalahan per­ ekonomian nasional dari akarnya serta lebih inovatif dalam men­ cari solusinya.

Pemerintah, kata dia, ­jangan sekadar menggunakan pen­ dekatan-pendekatan instan un­ tuk menghias kinerja ekonomi menjelang kontestasi di tahun politik semata. “Paling tidak, pemerintah perlu menjaga agar kebijakan-kebijakan yang di­ keluarkan jangan sampai berdam­ pak terhadap penurunan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat yang menjadi penopang utama ekonomi nasional,” ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, keyakinan terhadap ekonomi In­ donesia yang semakin me­ningkat mendorong nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak ­menguat.

Penguatan rupiah ini, kata dia, ditopang keyakinan pelaku pasar terhadap ekonomi Indo­ nesia. Menurut dia, apresiasi ru­ piah seiring aliran modal asing masuk porfolio domestik, baik Surat Berharga Negara (SBN) ataupun saham.

Bank sentral mencatat, total modal asing yang masuk SBN pada November 2018 mencapai Rp 34,25 triliun. Sejak Ja­nuari hingga November 2018, total ­aliran modal asing masuk ke SBN mencapai Rp 62,4 triliun.

Aliran modal asing yang ma­ suk pasar saham pada November 2018 mencapai Rp 12,2 triliun.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

S

Momentum penguatan pada semester kedua setelah pemilu.

Petugas bank menunjukkan pecahan uang rupiah di gerai penukaran uang di Jakarta, beberapa waktu lalu.

NILAI TUKAR RUPIAH 2015-2018 16000 15500 15000 14500 14000 13500 13000 12500 12000 Jan-15

Jun-15

Nov-15

Apr-16

Sep-16

Feb-17

Jul-17

Des-17

Mei-18

Okt-18

Sumber: CORE INDONESIA | Bank Indonesia

Secara total, aliran modal asing yang masuk selama November 2018 mencapai Rp 46,4 triliun.

“Dengan aliran modal asing masuk, tentu menambah suplai dan memperkuat nilai tukar ru­ piah. Confidence itu juga bukan hanya terhadap kebijakan, me­ lainkan juga terhadap kebijakan ekonomi kita yang terus mem­ baik dengan stabilitas terjaga,” kata Perry.

Faktor lainnya, berbagai te­ robosan yang ditempuh bank sentral, baik transaksi spot (tu­ nai), tapi juga swap (pertukaran mata uang) serta domestic Non Delivery Forward (NDF).

Faktor terakhir, penurunan risiko global, terutama beberapa proses perbaikan perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Terkait kemungkinan rupiah menguat hingga Rp 13 ribu per dolar AS, Perry menilai akan tergantung kondisi fundamental ekonomi domestik, kondisi me­ kanisme pasar, dan faktor-faktor teknikal terkait berita-berita perkembangan global, seperti perundingan perdagangan, ke­

bijakan The Fed, dan lainnya.

Ekonom Institute for De­ velopment of Economics and Fi­ nance (INDEF) Bhima Yudhistira memprediksi, rupiah bergerak di kisaran Rp 14.900-15.000 seiring potensi normalisasi bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve, fluktuasi minyak, pelebaran defisit tran­ saksi berjalan, dan spekulasi ta­ hun politik.

Pemerintah, kata dia, perlu menurunkan defisit transaksi berjalan dengan mengendalikan impor migas, pemulihan ekspor melalui misi dagang, insentif fiskal bagi sektor berorientasi ekspor, dan hilirisasi industri.

“Dari sisi moneter, BI harus selalu berada di pasar dengan langkah preemptives dan mem­ perdalam pasar keuangan,” kata­ nya kepada HARIAN NASIONAL. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkira­ kan, rupiah bergerak di kisaran Rp 14.400-14.500 hingga akhir tahun ini. Pada 2019, rupiah diprediksi masih sehat meski di kisaran Rp 14.500-15.000.

“Asal rupiah jangan terlalu

bergerak secara signifikan dan mendadak, melemah dan me­ nguat dalam jangka pendek. Itu bisa memicu krisis. Yang pen­ ting (naik dan turun) secara ber­ tahap,” ujarnya.

Analis Senior CSA Research Institue Reza Priyambada meng­ harapkan rupiah tahun depan dapat bergerak di kisaran Rp 14.000-14.250 per dolar AS. Beruntung jika dapat menembus Rp 13.380-13.390 per dolar AS. “Namun, semua tergantung kondisi makro di dalam dan luar negeri, terutama kebijakan pemerintah dan arah angin Fe­ deral Reserve,” ujarnya.

Melihat kondisi saat ini, kata Reza, nilai tukar rupiah diprediksi bergerak di kisaran Rp 14.450-14.600 per dolar AS. Kondisi politik, ujar dia, tidak terlalu berdampak signifikan ke pergerakan rupiah.

“Apalagi, sampai ribut-ribut di media sosial atau media lain­ nya. Belum banyak berpengaruh ke pergerakan rupiah. Biasanya lebih disebabkan dari kondisi makro dan imbas global.” l DIAN RISKI ROSMAYANTI | DIDIK PURWANTO

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

17

D A M A I

P

ertumbuhan industri pariwisata tak lepas dari perkembangan bandara di Tanah Air. Angkasa Pura selaku operator pengelolaan akan memprioritaskan pembangunan dan pengembangan bandara untuk mendukung konektivitas.

PT Angkasa Pura II pada 2019 fokus pengembangan bandara yang rencananya dialihkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Pengoperasian (KSP).

Empat bandara akan di­kelola Angkasa Pura II dari proses pengalihan tersebut, yakni Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bandara Radin Inten II Lampung, dan Bandara HAS Hanandjoeddin Belitung.

“Sekarang sedang berproses.

Konsep KSP dan lainnya bergulir di Kemenhub dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata Direktur Utama PT Angkasa ­ Pura II Muhammad Awaluddin di ­Jakarta, akhir pekan lalu.

Selain pengembangan empat bandara tersebut, Angkasa Pura II masih fokus me­ngembangkan Bandara Internasional Soekarno-­ Hatta sebagai bandara tersibuk, terpadat, dan berpendapat­ an tinggi di Indonesia. Dari 13 ­ bandara kelolaan, bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang, Banten ini me­ ngontribusikan 60 persen terhadap lalu lintas penumpang, 60 persen ke pendapatan, dan 60 persen pengeluaran barang modal Angkasa Pura II. “Nanti sekitar 50-60 per­ sen dari belanja modal akan dialokasi­ kan untuk pe­ ngembangan Bandara Bandara SoekarnoHatta,”ujarnya.

Bandara ini, kata dia, akan memulai pembangunan cargo village pada kuartal I-2019. Selain itu, rencana pengembangan hotel di terminal III domestik, percepatan penyelesaian runway III, paralel taxiway III, dan east cross taxiway akan di­rampungkan Juni 2019.

Menurut Awaluddin, tahun depan juga akan berjalan pembangunan perluasan terminal I dan II Bandara Soekarno-Hatta.

Rencananya kedua terminal ini akan difokuskan untuk maskapai penerbangan berbiaya murah (low-cost carrier/LCC).

Kapasitas keduanya akan di­tingkatkan hingga 18 ribu pe­ numpang dari sekarang hanya 9.000 penumpang. “Terminal 1 akan jadi terminal LCC domestik dan Terminal II menjadi LCC internasional,” katanya.

Penerbangan LCC diprediksi terus tumbuh. Begitu juga jumlah armada yang dioperasikan.

Dengan pembangunan terminal LCC di Indonesia, kata dia, akan menarik minat maskapai LCC

Kondisi kepadatan penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Rabu (19/12).

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

PENGEMBANGAN BANDARA

MENJADI PRIORITAS NASIONAL Maskapai penerbangan murah diprediksi makin diminati. mengembangkan penerbangan nasional.

“Sekarang menurut kami, maskapai yang fokus LCC masuk Indonesia belum terlalu banyak.

Indonesia belum menjadi pi­lihan penerbangan murah ka­ rena fasilitas terminal LCC belum disediakan. Ini yang kita dorong,” ujarnya.

Selain itu, Angkasa Pura II akan memperluas terminal Bandara Belitung dengan meningkatkan kapasitas dua kali lipat menjadi 1,5 juta penumpang. Bandara Padang juga me­ ningkatkan ka­ pasitas dari 2,4 juta menjadi 5,2 juta penumpang.

PT Angkasa Pura II memperkirakan jumlah pergerakan penumpang di seluruh bandara kelolaannya tahun depan naik 10 persen mencapai 125 juta dari perkiraan tahun ini 116 juta pe­ numpang. Jumlah itu juga naik 10 persen dibanding tahun lalu sekitar 105 juta orang.

Khusus Bandara SoekarnoHatta, kata dia, tahun ini di­ prediksi tumbuh hingga 67 juta penumpang dari tahun lalu ha­nya 63 juta penumpang. Pertumbuh­ an tinggi karena Indonesia terdiri wilayah kepulauan.

Meskipun sekarang di Pulau Jawa ada jalan tol TransJawa, tapi untuk kecepatan biasa­ nya masyarakat masih meng­ gunakan transportasi udara.

“Lalu lintas antarpulau masih tinggi. ­ Transportasi udara ke

JUMLAH DAN PROYEKSI PENUMPANG BANDARA KELOLAAN ANGKASA PURA II 2016-2018 (ORANG) 2016

BANDARA

1

2017

2018

953.911

1.201.728

1.369.970

2 Kualanamu (KNO)

8.956.724

10.054.292

11.805.747

3 Sultan Syarif Kasim II (PKU)

3.346.810

3 .898.178

4.261.204

Sultan Iskandar Muda (BTJ)

4 Raja Haji Fisabilillah (TNJ)

274.509

351.727

386.404

5 Minangkabau (PDG)

3.618.142

3.955.664

4.397.789

6 Sultan Thaha (DJB)

1.636.873

1.766.366

2.011.496

7 Depati Amir (PGK)

1.914.006

2.053.972

2.341.166

8 S.Mahmud Badaruddin

3.899.817

4.655.750

4.893.888

9 Halim Perdanakusuma (HLP)

5.614.005

6.920.074

7.888.884

10 Soekarno-Hatta (CGK)

58.123.781

63.015.620

70.218.389

11 Husein Sastranegara (BDO)

3.403.602

3.537.592

4.084.724

3.182.267

3.790.397

3.997.564

155.332

282.586

340.831

-

188.889

299.885

-

1.500.000

95.079.779 105.672.835

119.297.944

12 Supadio (PNK) 13 Silangit (DTB) 14 Banyuwangi (BWX) 15 Bandara Kertajati BIJB

TOTAL Sumber: Angkasa Pura II

­epan masih menjadi primad dona,” katanya.

Di sisi lain, PT Angkasa Pura I juga fokus menumbuhkan trafik penumpang melalui pe­ ngembangan rute dan kapasitas bandara. Hingga saat ini dan tahun depan, kendala kekurangan kapasitas masih menjadi hambatan perusahaan.

Corporate Secretary A ­ ngkasa Pura I Handy ­ Heryudhitiawan mengatakan akan memaksimal­ kan pendapatan melalui pengelolaan aset dan pe­ ngembangan airport city, serta

mengimplementasikan inovasi teknologi sebagai upaya meningkat­ kan kepuasan pengguna jasa.

Hingga saat ini, bandara yang berpotensi dikelolanya yakni Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda, Bandara Sentani Jayapura, dan Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Luwuk. Terdapat dua proyek pengembang­ an bandara lainnya yang juga masuk daftar Proyek Strategis Na­ sional (PSN) yakni Bandara Inter­ nasional Baru Yogyakarta di Kulon Progo dan proyek pe­

ngembangan Bandara Syam­ sudin Noor Banjarmasin.

“Pengembangan kedua bandara ini ditargetkan dapat mulai beroperasi April 2019 untuk Bandara Kulon Progo dan Oktober 2019 untuk Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin,” kata Handy kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (18/12).

Selain itu, pengembangan bandara yang ditargetkan rampung tahun depan yakni Ban­dara Adi Soemarmo Solo, Bandara Pattimura Ambon, dan Bandara El Tari Kupang.

PT Angkasa Pura I akan melayani hingga 99 juta penumpang akhir tahun ini dan diperkirakan meningkat 6 persen menjadi 101 juta penumpang pada tahun depan.

PT Angkasa Pura I, kata Handy, terus mengembangkan kapasitas di seluruh bandara kelolaannya dari 69,5 juta pe­ numpang tahun ini menjadi 140 juta penumpang pada 2023.

Perusahaan hingga No­vember 2018 diperkirakan mencatatkan laba bersih Rp 1,974 triliun atau me­ningkat 15 ­per­sen jika di­ bandingkan tahun sebelumnya.

PT Angkasa Pura I telah melayani 88 juta pe­ numpang sepanjang tahun ini atau me­ ningkat 8 persen dari tahun lalu.

Perusahaan juga melayani 760 ribu frekuensi pesawat udara dan 407 ribu ton kargo. l DIAN RISKI ROSMAYANTI

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

18

I N D O N E S I A

D A M A I

BERBURU CUAN

D ARISTA ATMADJATI SE,MM DIREKTUR AIAC AVIATION JAKARTA

Hingga 2020, Indonesia akan tetap memerlukan sumber daya manusia (SDM) baru di bidang penerbangan, mulai dari pilot, pramugari, staf mekanik, staf reservasi, staf tiket, dan karyawankaryawan di bandara di seluruh Indonesia.

DI BISNIS PENERBANGAN

engan 262 juta penduduk Indonesia saat ini, tak pelak lalu lintas penumpang udara di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah meningkat tajam. Bahkan beberapa analis penerbangan di Tanah Air memperkirakan penumpang udara domestik di Indonesia tahun depan bisa menembus 100 juta orang.

Angka tersebut, menurut analisis saya, bisa dicapai dengan mudah oleh pebisnis penerbangan Indonesia. Apalagi saat ini beberapa maskapai sangat gencar menambah armada baru.

Tahun depan, Lion Air Group kembali siap menerima 31 pesawat dari pabrikan Airbus, Boeing, dan ATR. Rinciannya, 9 pesawat ATR, 19 pesawat Airbus, dan 3 Boeing. Pesawatpesawat itu akan dikirim ke Indonesia mulai Februari hingga November 2019.

Pesawat lainnya jenis Airbus 320-200 CEO akan dikirim mulai kuartal I hingga kuartal III-2019.

Sebanyak empat unit pesawat dengan registrasi PK-LZJ, PK-LZK, PK-LZL, dan PK-LZM akan dioperasikan Batik Air. Kelompok maskapai terbesar di Indonesia itu hingga kini juga masih berkomitmen mendatangkan pesawat jenis Boeing 737-MAX 8 pada 2019.

Sebanyak 11 unit akan dikirim ke Indonesia mulai MaretDesember 2019.

Begitu juga tiga pesawat jenis Boeing 787-900 Dreamliner.

Pesawat besar dan tercanggih yang dimiliki Boeing ini akan dioperasikan salah satu maskapai Lion Air Group tahun depan.

Rencananya pesawat itu mewujudkan mimpi pendiri Lion Air Group Rusdi Kirana untuk terbang ke Eropa. Salah satu maskapai Lion Air Group akan terbang ke Prancis, Jerman, dan Italia tahun depan.

Dengan optimisme itu, kebangkitan bisnis penerbangan niaga di Indonesia dalam lima tahun terakhir sungguh luar biasa. Sejak 2003, pertumbuhan penumpang komersial Indonesia selalu bertumbuh di atas dua digit dan tidak pernah turun dua digit hingga detik ini.

Namun, beberapa maskapai domestik yang agresif memesan

pesawat baru diharapkan tidak terlena. Pada tahun 2015 justru kita sudah dihadapkan sebuah tantangan besar memasuki kompetisi global.

Bila operator di Tanah Air tidak mempersiapkan sedari sekarang, bukan tak mungkin wilayah udara kita akan menjadi pasar penghubung (feeder) empuk bagi maskapai-maskapai ASEAN yang notabene sangat kuat seperti Singapore Airlines, Malaysia Airlines, dan Thai Airways.

Dalam beberapa

harus di tangan Indonesia dalam mengambil sikap menguntungkan, khususnya saat negosiasi air talk bilateral di antara negara ASEAN. Dalam konteks melindungi kepentingan udara, integritas regulator penerbangan Indonesia harus mandiri dan kuat.

kupasan analis pebisnis penerbangan dari Singapura di Channel News Asia, Singapura dan Malaysia sangat antusias menyongsong ASEAN Open Sky yang sudah berjalan empat tahun ini. Indonesia dengan 262 juta penduduk menjadi pasar empuk bagi mereka dengan entry port point ke kota-kota Indonesia.

Kita harus cerdas dalam beberapa air talk sekalipun dengan sesama negara ASEAN. Seharusnya dengan posisi kita yang lebih strategis, jumlah penduduk besar, letak geografis luas, serta indikator pertumbuhan ekonomi relatif stabil, diperkirakan tahun depan Indonesia masih optimistis mencapai pertumbuhan ekonomi 5,1 persen.

Angka positif itu daya tarik yang sangat kuat dalam era kompetisi global. Bola itu

Bahkan, pilot asing masuk untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut.

Maskapai, terutama Lion Air Group gencar mencari pilot secara mandiri. Melalui Angkasa Aviation Academy milik Lion Air Group, tiap tahun mencetak sekitar 250 pilot dan 350 awak kabin.

Pada 2011, armada pesawat komersial di Indonesia hanya 300 unit. Tahun ini, tidak kurang 2.000 pesawat komersial melayani lalu lintas penerbangan di langit Nusantara untuk mengangkut sekitar 80 juta penumpang.

Imbasnya, pundi-pundi rupiah berputar di industri penerbangan Tanah Air. Potensi perputaran uang di bisnis penerbangan diperkirakan di atas Rp 20 triliun per tahun.

Ini menunjukkan kekuatan

Menyisakan Masalah Namun, perkembangan bisnis penerbangan tersebut menyisakan masalah. Maskapai kekurangan pilot sesuai tuntutan industri.

ekonomi Indonesia di bisnis penerbangan.

Apalagi, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan mobilitas dengan kecepatan tinggi. Potensi penumpang udara kita masih sangat berkembang di masa depan.

Pemerintah pun terus berbenah dengan mengembangkan sejumlah bandara lama dan bandara baru. Bandara aero space park komprehensif di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, telah beroperasi Juni 2018.

Di Yogyakarta, pemerintah semakin intensif membangun bandara baru yang besar seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo. Bandara tersebut diprediksi beroperasi pada 2020. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun Bandara Bali Utara di Buleleng.

Ini semua menunjukkan betapa langit di Indonesia memang memiliki potensi finansial yang mahadahsyat.

Untuk pembangunan dan percepatan bandarabandara baru di masa depan, pemerintah tidaklah mustahil dengan mengundang investor dari luar untuk segera membenahi fasilitas kebandaraan. Potensi pasar bisnis penerbangan di Indonesia akan terwujud tidak lama lagi. Tentu dengan tetap mengutamakan faktor kenyamanan dan keselamatan penerbangan serta menjadi raja di langitnya sendiri.

Tony Tyler, mantan Chairman Asosiasi Peng­angkutan Udara Internasional (IATA) saat berkunjung ke Jakarta, memprediksi perkembangan pasar penerbangan niaga di Asia Pasifik tahun depan paling besar di China, India, dan Indonesia.

Tak heran, hingga 2020 Indonesia akan tetap memerlukan sumber daya manusia (SDM) baru di bidang penerbangan, mulai dari pilot, pramugari, staf mekanik, staf reservasi, staf tiket, dan karyawan-karyawan di bandara di seluruh Indonesia.

Ini menunjukkan dunia penerbangan Indonesia juga bisa berkontribusi memberi peluang kerja untuk masyarakat luas dengan kategori skill job. Tentu dengan upah di atas rata rata. l

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

D A M A I

19

BISNIS PARIWISATA TETAP PRIMADONA

I

ndustri pariwisata diprediksi masih menjadi primadona pendongkrak perekonomian.

Banyak potensi wisata di Indo­ nesia yang dikembangkan selain 10 destinasi Bali baru yang men­ jadi prioritas Kementerian Pari­ wisata (Kemenpar).

Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Elly Hutabarat mengatakan, tahun depan diharapkan bisa mencapai target Kemenpar hingga 20 juta wisatawan mancanegara yang masuk Indonesia. Dalam indus­ tri pariwisata, tiga segmen yang berkembang yakni wisatawan do­ mestik, internasional, dan bisnis.

Lonjakan wisatawan na­ sional tahun depan karena op­ timisme industri penerbangan yang terus tumbuh. Khususnya penerbangan berbiaya murah (low-cost carrier/LCC) dan me­ dium yang terjangkau seluruh wisatawan. “Indonesia ini pasar potensial,” katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pasar domes­ tik tidak pernah rentan terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan bu­ daya. Bahkan ada pergerakan luar biasa saat Lebaran, Natal, dan Ta­ hun Baru yang mendongkrak bis­ nis perjalanan wisata. “Kita sangat berkembang baik akibat anak-anak milenial mencari tempat-tempat baru yang eksotik,” ujarnya.

Namun, pertumbuhan cepat bisnis pariwisata perlu di­waspadai dengan hantaman bisnis per­ dagangan daring (e-commerce) yang mengambil alih usaha agen per­ jalanan. Sektor e-commerce meng­ ancam perkembangan pesat bisnis perjalanan dan ke­berlangsungan usahanya. “Kita harus waspada dengan online travel agent yang berkembang pesat,” kata dia.

Setidaknya, kata dia, masih banyak yang percaya agen per­ jalanan langsung, khususnya bagi wisatawan lanjut usia yang belum terpengaruh pemesanan perjalanan secara daring. Na­ mun, milenial berusia 20-30 ta­ hun condong menggunakan jasa agen perjalanan online. “Ini yang harus diwaspadai,” ujarnya.

Asosiasi agen perjalanan memiliki 800 anggota yang ter­ gabung di dalamnya. Pihaknya sedang menyiapkan platform

AFP | SONNY TUMBELAKA

Pariwisata domestik sangat berkembang baik akibat anak-anak milenial mencari tempat-tempat baru yang eksotik.

Wisatawan mancanegara (wisman) akan berselancar di Pantai Uluwatu di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (20/12).

untuk anggota agar mudah me­ layani pemesanan perjalanan wisata secara online.

“Itulah peran pembinaan kami karena banyak serangan luar biasa dari dalam dan luar negeri,” kata dia.

Bali tetap masih menjadi lo­ kasi wisata primadona. Namun dengan dikembangkan 10 Bali Baru seperti Danau Toba, Tan­ jung Lesung, Morotai, Kepulauan Seribu, Borobudur, Mandalika, Bromo hingga Lombok menjadi lokasi primadona lainnya. “Perlu percepatan infrastruktur pen­ dukung agar (destinasi tersebut) cepat berkembang,” ujarnya.

Pengamat pariwisata Jani­ anton Damanik memprediksi, jumlah wisatawan hanya ter­capai 18 juta dari target pemerintah sebesar 20 juta wisatawan man­ canegara. Ia menilai, tidak ada pendorong khusus yang dapat mendongkrak target kunjungan wisatawan.

Menurut dia, jelang pemilih­ an presiden (pilpres) pada April 2019 memiliki kunjungan rendah (low season) bagi wisatawan. Dia memprediksi, kunjungan wi­ satawan melonjak setelah ha­ sil pilpres diketahui. “Biasanya baru Agustus hingga September menjadi peak season,” ujarnya kepada HARIAN NASIONAL. Janianton mengatakan, ti­ dak masalah target kunjungan wi­satawan mancanegara tak ter­ capai, asal lama tinggal dan be­ lanja wisatawan melonjak.

Dia menilai, pemerintah ha­ rus mendongkrak jumlah kun­ jungan wisatawan domestik un­ tuk mengantisipasi kunjungan wisatawan mancanegara yang diprediksi tak tercapai. Akses infrastruktur, khususnya trans­ portasi butuh dipermudah agar biaya menuju destinasi menjadi lebih terjangkau dan kompetitif.

Bali diprediksi masih men­ jadi primadona destinasi wisata.

Selain itu, Lombok juga terus mengejar karena memiliki seg­ men khusus wisata halal. “Meski secara keseluruhan, pariwisata Lombok masih tetap tergantung Bali,” katanya.

Yogyakarta masih men­ jadi destinasi favorit wisatawan nusantara. Akses transportasi ­ yang mudah dan ongkos ­wisata murah menjadi pendorong wisatawan mau berkunjung ke ­ Kota Pelajar tersebut.

Wakil Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Rainier Daulay mengatakan, kepastian bisnis hotel dan restoran tahun depan belum ter­ baca. Semua tergantung komit­ men pemimpin yang akan men­ jabat tahun depan.

Namun, kata dia, Presiden Joko Widodo sudah mengatakan pariwisata jadi pemimpin sektor bagi perekonomian nasional. Se­ harusnya semua kebijakan telah mengarah pengembangan pari­ wisata, siapa pun pemimpinnya.

“Namun, masalah di lapang­ an tidak seperti itu. Negara kita

memang masih membangun ­infrastruktur, banyak objek pari­ wisata yang terbuka akhirnya,” kata dia.

Menurut dia, fokus 10 desti­ nasi wisata Bali baru tidak akan selesai lima tahun bahkan hing­ ga lima kali ganti presiden pun.

Seharusnya pemerintah lebih memfokuskan destinasi yang sudah berkembang. Selama ini destinasi sejenis itu banyak, tapi tidak didukung aksesibilitas dan infrastruktur memadai. “Perlu insentif agar UMKM (terkait pari­ wisata) tumbuh,” katanya.

Hingga kini masalah pari­ wisata nasional masih bergelut wisatawan digital, wisatawan China, dan wisata halal. Namun, regulasi nasional kita belum siap menyambut tiga hal tersebut.

Prospek bisnis hotel dan restoran tahun depan, kata ­Rainier, diprediksi lebih baik dibandingkan tahun ini. Seiring tahun po­litik, kebutuhan perjalan­ an dan pe­ nginapan diprediksi tinggi. ­“Tahun politik justru bagus karena semua lagi lobi-lobi.”

Contohnya, kata dia, aksi 212 di Jakarta awal bulan lalu. Ba­ nyak uang beredar di hotel dan restoran. Para peserta ba­ nyak menginap sementara di hotel sekitar kawasan Jalan Sudirman.

“Makan di hotel tidak pakai menawar. Namun, kalau di Bali, begitu duduk mereka lihat harga mahal, tidak jadi,” katanya.

Belakangan hotel sudah me­ ngurangi ongkos untuk dapur.

Pengunjung hotel banyak yang tidak memesan layanan sarapan di tempat atau memilih makan di luar hotel.

Pasar domestik dinilai masih menjanjikan dibanding ­wisatawan mancanegara. Secara kualitas, wisatawan domestik banyak mengeluarkan uang dibanding wisatawan mancanegara.

Bahkan dia menyangsikan jumlah wisatawan manca­negara yang diklaim hampir 17 juta orang tahun ini. Menurut Rainier, 14 juta pun tidak tercapai.

“Padahal, kita banyak ma­ salah dan bencana, seperti gu­ nung meletus, gempa, hingga penutupan bandara,” ujarnya. l DIAN RISKI ROSMAYANTI | DWI WAHYUNI (RM)

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

20

I N D O N E S I A

D A M A I

INDUSTRI MENANTI KEPASTIAN Pemilihan presiden diharapkan dapat mendongkrak konsumsi masyarakat.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

I

ndustri ritel terus ber­ tumbuh baik tiap tahun.

Meski ada sedikit pe­nurunan daya beli secara langsung, tapi masih ditopang belanja daring (online) untuk ritel yang me­ nyediakannya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan, konsumsi masyarakat tahun depan di­ prediksi melonjak. Apalagi, se­ iring pemilihan presiden yang memungkinkan masyarakat ikut terlibat, baik konsumsi sandang dan pangan untuk ke­ butuhan kampanye.

Menurut Roy, kebijak­ an pemerintah sementara ini cukup mendukung industri ri­ tel, seperti dana desa. Program tersebut dinilai akan mendorong produktivitas dan akhirnya me­ ningkatkan konsumsi. “Segala sesuatu tentang ritel pasti tum­ buh,” ujarnya yang memprediksi industri ritel pada 2019 tumbuh double digit di atas 10 persen.

Namun, kondisi politik yang tidak kondusif sangat me­ mengaruhi industri dan eko­nomi nasional. Pemerintah diminta menjaga agar suasana politik tetap kondusif, tidak meruncing ke arah merugi, dan tidak stabil.

“Kalau itu (instabilitas poli­ tik) terjadi, pasti tidak bisa me­ ningkatkan industri ini. Dari waktu ke waktu, masyarakat dinilai lebih cerdas sehingga ekonomi bisa tumbuh,” katanya.

Roy menyarankan masyara­ kat kelas menengah bawah membutuhkan subsidi karena penurunan daya beli yang sig­ nifikan pada segmen ini. Mereka sangat rentan gejolak ekonomi nasional dan global karena me­ miliki pendapatan yang tidak pasti.

Roy menilai, pertumbuhan industri ritel tahun ini jauh lebih baik dari tiga tahun se­ belumnya. Pada 2015, indus­ tri ritel mengalami penurunan kinerja yang amat dalam akibat perubahan pola kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.

Kondisi ini memicu kinerja industri ritel melambat dan in­ flasi hingga 7,8 persen. Harga beberapa komoditas juga anjlok sehingga memengaruhi daya beli masyarakat.

Pada 2016 mengalami sedikit perbaikan karena sentralisasi dana umum dan dana desa di­ atur dengan baik. Namun, pada 2017 kembali tertekan akibat

Sejumlah pengunjung melintas di salah satu ritel di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Rabu (19/12). Industri peritel menanti kepastian pemilihan presiden tahun depan yang diharapkan dapat mendongkrak konsumsi.

PENTINGNYA MENJAGA DAYA BELI DI TENGAH TEKANAN GLOBAL Q1-Q3 2017

Q1-Q3 2018

PERTUMBUHAN KONSUMSI RT

4,94%

SHARE KONSUMSI RT MENURUT SEKTOR 36,6% 36,7%

5,03%

PERTUMBUHAN KONSUMSI RT PER KOMPONEN 5,24% 5,19% 5,31% 5,41%

Makanan & Minuman Selain Restoran 24,8% 24,9%

Transportasi dan Komunikasi

6,9% 6,9%

Kesehatan dan Pendidikan

4,9% 4,8% 3,9% 3,9% Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2018

kondisi ekonomi yang tidak me­ nentu. Pada 2018 terjadi per­ baikan pasca-Lebaran.

Tahun ini, kata dia, pe­ merintah memberi tunjangan hari raya untuk TNI yang tidak pernah diberikan tahun se­ belumnya. Ada juga gaji ke-13 yang sangat membantu kon­ sumsi ritel. “Kinerja ritel 2018 diprediksi tumbuh hingga 17 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, industri makananminuman tahun depan di­prediksi mengalami kenaikan harga, imbas dari gejolak eko­nomi yang terjadi sepanjang 2018. “Kenaik­an har­ ga berkisar 3-5 persen dari se­ belumnya,” ujar Ketua ­Ga­bungan Pengusaha ­ Makanan dan

5,65% 5,58% 5,27% 5,61%

Restoran dan Hotel

9,3% 9,4%

Sumber: CORE INDONESIA | BPS

4,46% 4,16%

Perumahan dan Perlengkapan RT

13,5% 13,4%

Lainnya Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya

2,61% 2,31% 4,46% 2,93% Q1-Q3 2018 Q1-Q3 2017

­ i­numan Indo­nesia ­(GAPMMI) M Adhi S Lukman.

Namun, kata dia, kenaikan harga masih bisa ditunda atau dievaluasi setelah perhitung­ an kinerja Desember 2018.

Diharapkan kenaikan harga makanan-minuman tidak ter­ lalu besar.

Stabilitas rupiah, kata dia, sangat dinanti pengusaha. In­ dustri masih terbebani lonjakan harga komponen impor akibat pelemahan rupiah beberapa waktu lalu.

Namun, kata Adhi, secara umum penjualan produk pangan olahan meningkat meski beberapa sektor minuman mengalami pe­ nurunan. Makanan yang dipakai

olahan rumah tangga meningkat, seperti bumbu, tepung, hingga minyak goreng. “Kami tetap op­ timistis penjualan makanan dan minuman akan meningkat di ta­ hun depan,” katanya.

Adhi menilai, terjadi pe­ nurunan daya beli di makanan pokok, khususnya mi instan.

Masyarakat kelas menengah bawah tertekan karena harga komoditas turun. Beruntung pelemahan daya beli itu ter­ kompensasi dengan daya beli masyarakat menengah atas yang punya uang lebih bisa me­ milih restoran mahal. “Mudahmudahan ada tetesan ke bawah agar uangnya berputar dan bergerak,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pertekstil­ an Indonesia (API) Ade Sudra­ jat mengatakan, industri teks­ til tahun depan mengalami ­ki­nerja sangat baik. Kampanye pe­ milihan pilpres diprediksi menggelontorkan banyak uang ­beredar untuk proses produksi.

Industri tekstil nasional di­ prediksi menjadi raja di negeri sendiri. Pihaknya akan men­ dorong ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja. Industri tekstil, kata dia, masih mem­ butuhkan orang kreatif muda, desain program IT, hingga pe­ masaran untuk menembus pasar dunia.

Investor asing sudah masuk industri tekstil di bagian hulu dengan nilai investasi mencapai US$ 500 juta. Investor sudah yakin perekonomian Indonesia akan tumbuh. “Peningkatan ekspor besar melalui serapan tenaga kerja di hilir atau di gar­ men,” katanya.

Di sisi lain, industri per­ dagangan daring (e-commerce) tahun depan diprediksi terus tumbuh dengan peningkatan 50-100 persen. Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indo­ nesia (idEA) Ignatius Untung me­ ngatakan, optimisme te­ rsebut men­dapatkan dukungan dari 380 platform e-commerce tahun ini dan diprediksi me­ lonjak ­ hingga 1.000 platform ­e-commerce pada 2020.

Menurut dia, kinerja se­ cara keseluruhan tidak bisa di­ rencanakan pelaku e-commerce.

Perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini meski di tengah gejolak ekonomi. “Indus­ tri e-commerce sudah luar biasa.

Transaksi Alibaba saat festival 11 November lalu bisa men­ capai Rp 400 triliun sehari,” ujar ­Untung.

Perluasan skala bisnis ­e-commerce, kata dia, sudah mulai sporadis. Fokusnya ke depan bisnis transportasi, marketplace, dan kesehatan.

Namun, sekarang banyak platform e-commerce tutup.

Menurut dia, sekarang masih tahap euforia dan banyak orang menilai punya ide saja bisa jadi perusahaan, ternyata tidak.

Berdasarkan riset Google pada 2016-2017 terjadi per­ geseran investasi. Sebelum ta­ hun ini, industri minyak dan gas menjadi primadona. Kini bisnis e-commerce merajalela. Hingga 2020, bisnis e-commerce di­ prediksi terus bertumbuh baik.

“Makanya kita tolak Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk e-commerce. Nanti asing lebih menguasai. Kita lebih ingin lokal yang merajai,” katanya. l DIAN RISKI ROSMAYANTI

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

21

D A M A I

RESOLUSI INVESTASI 2019

K

amu mungkin ­ termasuk satu dari jutaan orang yang urung atau gagal d ­ engan komitmen berinvestasi pada 2018 karena dalih sibuk, nggak punya waktu, nggak punya banyak duit, hingga belum ngerti cara me­mulai investasi.

Karena terlalu sibuk ber­ wacana tanpa aksi nyata, tak te­ rasa kini kamu sudah di peng­ hujung tahun lagi. Investasi 2018 benar-benar hanya di angan-­ angan saja alias tak terealisasi sama sekali. Menyedihkan!

Apakah hal ini harus ­terulang kembali pada 2019 mendatang?

Stop wacana! Saatnya aksi ­nyata.

Jadikan investasi sebagai prio­ritas pada 2019 mendatang. U ­ntuk siap berinvestasi pada 2019 men­ datang, berikut ini resolusi se­ derhana yang wajib dilakukan, yakni membenahi cash flow agar memiliki dana yang cukup untuk investasi.

Bukan rahasia lagi, solusi keuangan yang tidak sehat ali­ as berantakan adalah pencata­ tan pendapatan dan pengeluar­ an secara teliti. Oleh sebab itu,

buatlah pos-pos pengeluaran sesuai ­dengan fungsinya. D ­ engan ­demikian, alokasi dana bisa lebih tepat guna. Langkah selanjutnya yakni minimalisasi utang agar beban utang menjadi jauh lebih ringan. Niscaya, kamu memiliki duit untuk investasi.

Investasi pada 2019 wajib di­ realisasikan. Semakin kamu me­ nundanya, semakin banyak ke­ rugian yang akan diderita ­karena susutnya aset. Investasi adalah cara paling jitu untuk melipat­ gandakan aset sekecil apa pun ka­ rena investasi biasanya akan me­ ngalahkan inflasi.

Niat dan tekad ­ berinvestasi wajib dibulatkan sedemikian rupa hingga menjadi tindakan n ­yata, meski masih ada kegamangan ­tahun politik menghadang: pesta demokrasi Pilpres dan Pileg 2019.

Tahun politik identik dengan pelambanan investasi. ­ Kendati ­demikian, kondisi politik hendak­ nya tidak menjadi halangan dalam investasi selama ada kebulatan hati. Ada strategi khusus yang bisa diterapkan agar investasi bisa menjadi nyata, yakni dengan me­

milih investasi yang minim risiko, tetapi mendatangkan keuntungan yang tinggi.

Salah satu pilihan i­nvestasi yang tepat untuk kamu yang masih ragu di tahun politik 2019 adalah reksa dana. Dari beragam pilihan reksa dana yang tersedia mulai dari reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, ­reksa dana campuran, dan r­eksa dana pasar saham, reksa dana pasar uang (money market) men­ jadi pilihan ideal untuk investasi di tahun politik 2019.

Reksa dana pasar uang ini ­memiliki risiko kecil, tetapi mem­ berikan imbal hasil yang tinggi dibanding deposito. Reksa dana ini menempatkan m ­ ayoritas dana kelolaan pada instrumen pasar uang, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, dan ­ obligasi yang jatuh temponya ­ kurang dari satu tahun.

Pertanyaannya kini, bagai­ mana cara berinvestasi r­ eksa dana yang paling gampang dan cepat d ­ilakukan? Yup, me­ lalui IPOTFUND besutan PT Indo ­ ­Premier Se­kuritas. IPOTFUND

­dalah supermarket reksa dana a online pertama yang terbesar dan terlengkap di Indonesia. Di IPOT­ FUND ada 37 manajer investasi tepercaya yang menawarkan 215 reksa dana pilihan.

Untuk menemukan reksa dana pasar uang yang ­ memiliki imbal hasil yang tinggi dan ­stabil secara historis juga very easy. ­IPOTFUND sudah dilengkapi de­ ngan IPOTFUND Evaluator yang akan membantu kamu memilih reksa dana yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan ­imbal hasil yang diinginkan.

Cara memulai investasi pada 2019 pun sangat gampang, y­ akni dengan mengunduh ­ aplikasi IPOTGO yang sudah tersedia di ­ Play Store dan App Store, ke­mudian memasukkan nomor e­ ­ -KTP,

meng­unggah foto diri dengan me­ megang e-KTP dan meng-upload foto spesimen tanda tangan.

Dalam waktu kurang dari 1 jam, kamu sudah bisa langsung menikmati investasi reksa dana di IPOTFUND dengan cepat, mu­ dah, dan ora susah. Proses pem­ bukaan di aplikasi IPOTGO be­ nar-benar sudah full digital ­tanpa tanda tangan basah dan kirim ­ ­dokumen fisik.

Investasi reksa dana di IPOTFUND pun sangat t­erjangkau.

Cukup dengan Rp 100 ribu saja kamu sudah bisa ­ berinvestasi.

Bulatkan hati dan jangan di­ tunda lagi. Saatnya berinvestasi di IPOTFUND. Yuk, mulai resolusi ­investasimu bersama IPOT. l DIPERSEMBAHKAN OLEH : INDO PREMIER ONLINE TECHNOLOGY (IPOT)

Wings Air Menghubungkan ke Lebih 100 KOTA DI INDONESIA Sabang

P Simeulue

Natuna

Takengon

Melongguane Kep Talaud

Malinau

Anambas Dumai Sibolga Silangit Tapanuli

Gunung Sitoli

Miangas

Miri

Lhoksumawe Meulaboh

Tarakan Tanjung Selor Berau

Kuching

Tahuna

Samarinda Sintang

Rengat Pangkal Pinang Kerinci

Tanjung Pandan Pagar Alam

Buli

Toli Toli

Raja Ampat Ampana

Labuha

Poso

Ketapang

Babo

Sampit Mamuju

Pangkalan Bun

Lubuklinggau

Lampung

Kao

Buol

Tanjung Pinang

Pekanbaru

Morotai

Galela

Batulicin

Kota Baru

Palopo

Kolaka

INDONESIA

Nabire

Namlea

Dekai

Raha Wangi Wangi Warmar

Wakatobi Selayar Bandung Tasikmalaya

Sumenep Jember Malang Banyuwangi

Saumlaki Lombok Bima Tambulaka

Larantuka Labuanbajo Alor Ende Maumere Atambua Bajawa Waingapu Rote

Wamena

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

22

I N D O N E S I A

D A M A I

Kita harus tahu ... w Indonesia adalah pasar

e-commerce berbasis ponsel dengan angka pertumbuhan tercepat di seluruh dunia

w Ini menjadi bukti pembayaran

digital secara nyata meningkatkan inklusi keuangan sesuai target Pemerintah Indonesia

w Para pakar meramalkan angka

pertumbuhan pengguna mencapai 69%, pertumbuhan nilai transaksinya meroket hingga 353% pada 2022

w Singapura akan menjadi negara

tanpa uang tunai (cashless country)

FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

w 57% penduduknya sudah

#2019

w Orang Indonesia menunjukkan

kecenderungan tinggi mengadopsi teknologi, termasuk model pembayaran dengan ponsel pintar (mobile payment)

melakukan transaksi via ponsel— jumlah pengguna diperkirakan meningkat hingga 82% pada 2022 w Dompet elektronik sudah sangat

w Pemerintah menjamin, persaingan

antar bank, perusahaan telekomunikasi, dan start-up di bawah regulasi khusus w Perusahaan fintech (tekfin) dan

perbankan andil mendorong penggunaan mobile payment di luar jaringan internal

populer di sana dan semakin populer di Indonesia w Salah satu manfaat cashless

adalah transparansi. Dapat melacak setiap transaksi, mencegah fenomena pencucian uang atau pengemplangan pajak l WIRECARD | BAYU INDRA KAHURIPAN

GANTI DOMPET?

A

lat tukar dan model transaksi pembayaran terus berevolusi dari masa ke masa. Pada mulanya manusia mengenal barter atau bertukar barang.

Kemudian uang ditemukan.

Akumulasinya berupa kekayaan, harta benda, menjadi simbol status dan kedudukan.

Zaman berganti, tak ada lagi orang menyimpan uang dalam karung atau gudang seperti Paman Gober dalam cerita Donal Bebek. Era

Zaman serba cashless, kita menuju era baru bernama seamless. Sistem pembayaran digital yang dianggap cocok dengan generasi sekarang yang serbacepat dan ogah ketinggalan!

Bebas masuk toko, berbelanja, lalu pergi begitu saja tanpa perlu antre panjang di kasir.

perbankan memudahkan kita menyimpan uang dalam beragam wujud. Bahkan angka-angka di secarik

kertas.

Namun, cek sudah lewat masa. Giliran kartu kredit jadi favorit, berjalan

SISTEM PEMBAYARAN (DALAM ANGKA) INDONESIA PROYEKSI DINAMIKA PASAR 2018–2022

+353% Pertumbuhan nilai transaksi

Pengguna Mobile Payment 2022

2,3% penetrasi pengguna

Dewasa (usia 15 tahun ke atas) melakukan pembayaran dengan: 8%

2,6 juta penetrasi pengguna

5%

1% kartu debit

kartu kredit

internet banking

pembayaran via ponsel

+69% Pertumbuhan pengguna +168% Rerata pertumbuhan nilai transaksi

Peluang Pasar Rerata pengguna mobile payment pada masyarakat kelas menengah dan atas Target pemasukan Kepemilikan ponsel pintar

46%

75% 47%

Sumber: World Bank, Statista, KPMG Retail Payment in Indonesia, Asia Nikkei, Tech in Asia

beriringan dengan kartu debit alias tabungan yang dapat langsung dijadikan alat pembayaran. Sejumlah bank lalu menerbitkan kartu yang menawarkan kecepatan bertransaksi dengan teknologi chip dan RFID (Radio-frequency identification).

Dengan pemanfaatan lebih banyak, kepemilikannya pun lebih luas. Yang mengantonginya tak hanya orang berduit, tapi siapa pun termasuk penumpang bus dan kereta listrik, juga pengguna jalan tol. Dan, sebentar lagi, kartu-kartu dengan aneka bentuk dan ilustrasi itu segera lenyap.

Gerakan cashless sebenarnya sudah dimulai sejak kartu kredit eksis— atau kalau melirik makna harfiahnya, sejak zaman barter. Hanya, pembayaran nontunai model ini (kartu kredit) hanya berputar pada kalangan tertentu. Sebab, kepemilikan kartu kredit melewati prosedur panjang.

Belakangan, seiring kecanggihan teknologi dan kemajuan pola pikir, ponsel pintar alias smartphone

menggantikan semua. Belanja tanpa uang tunai. Tak perlu lagi gesek atau tapping.

Pedagang pun tak lagi perlu susah payah mengumpulkan uang receh untuk kembalian.

Cukup dengan pindai!

Uang dapat disimpan dalam saldo ponsel. Saldo?

Istilah lawas, tapi wajahnya baru. Inilah yang sekarang kita kenal sebagai dompet elektronik (e-wallet) yang berisi uang elektronik apa pun namanya, t-cash, Go-Pay, OVO, dan sebagainya.

Di zaman serba paperless, cardless, dan cashless, kita sedang menuju era baru bernama seamless. Sistem pembayaran digital masa depan yang dianggap cocok dengan generasi sekarang yang serbacepat dan ogah ketinggalan! Bebas masuk toko, berbelanja, lalu pergi begitu saja tanpa perlu antre panjang di kasir.

Boleh dikata, sebentar lagi kita akan sekali lagi melompat zaman dalam waktu yang lebih kilat. Kali ini dari era pindai beralih ke sensor (RFID nirkartu) mulai dari barcode pada ponsel, retina pada mata, alat pemindai wajah, bahkan suara. l DEVY LUBIS

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

AKRABI GAYA HIDUP NONTUNAI & NIRKASIR IGNATIUS UNTUNG

INA PRIMIANA

KETUA UMUM ASOSIASI E-COMMERCE INDONESIA

EKONOM SENIOR CENTER OF REFORM ON ECONOMIC INDONESIA

terbentuk saat ini membuat siapa pun yang tidak berbenah diri dan mengikuti perkembangan zaman akan tertinggal di belakang.

“Bagaimana kita mau kirim uang kalau tidak ada lagi fasilitas yang mendukung cara-cara manual?

Tidak ada lagi tatap muka, bertemu muka. Semuanya sudah internet of things.”

Uang memang tidak hilang, tapi berubah wujud. Dari kertas beraneka warna yang merujuk tiap nominalnya, juga koin dengan bahan dan diameter berbeda, menjadi angka-angka di layar ponsel pintar.

Dompet elektronik ini secara tidak langsung mengantarkan kita pada era transparansi.

Masuk-keluar uang tercatat dalam history. Tak heran, di tengah penyusutan dan penambahan angka, Rp 1 pun menjadi sama berharganya dengan berjuta-juta.

Model transaksi dan sistem pembayaran online ini diakui Ketua umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung diterima dengan sangat baik di masyarakat.

Sambutan publik bahkan lebih dari sekadar positif. Ia optimistis ini akan jadi tren ke depannya.

FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

J

alan-jalan pakai peta. Atur jam tidur dengan alarm.

Buka kamus untuk alih bahasa. Jasa instruktur agar jadwal olahraga terjaga. Sederet kebiasaan ini nyaris punah sebab kemajuan teknologi.

Ponsel pintar (smartphone) menggantikan fungsi alat bantu di sekitar kita. Bahkan mungkin dalam waktu dekat dompet bakal jadi barang langka.

Going cashless alias transaksi tanpa uang tunai sudah mulai meng-Indonesia.

Hampir semua lapisan masyarakat tak asing dengan model baru sistem pembayaran ini. Orang kini sudah terbiasa membeli minuman teh susu memakai t-cash, membayar jasa ojek online dengan OVO, dan memesan tiket nonton dengan Go-Pay. Beragam dompet elektronik inilah yang terus menggusur popularitas kartu debit dan kartu kredit, semakin menenggelamkan pamor lembaran rupiah dan koin.

Belakangan, dompet tak lagi tebal dengan tumpukan kartu mirip ATM. Fenomena lain muncul dengan kehadiran beragam aplikasi “interaktif” di ponsel pintar. Belanja tak perlu jauh-jauh ke toko, swalayan, atau pusat perbelanjaan dengan melewati waktu berdandan yang panjang sebelum lepek terimbas kemacetan.

Hanya dengan satu, dua, atau tiga kali klik, barang yang kita inginkan bisa kita dapatkan.

Yang perlu dilakukan hanya menunggu satu hingga dua jam bila kita memakai layanan delivery atau hitungan hari jika memilih jasa kurir.

“Sekarang orang bisa belanja tinggal transfer-transfer aja.

Nggak harus ke toko, nggak harus bawa-bawa uang. Karena udah ada cara yang baru itu, financial service otomatis banyak yang terdisrupsi. Caracara (transaksi) tradisional pun mulai ditinggalkan,” ujar Ekonom Senior Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Ina Primiana kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (18/12).

Era digitalisasi, kata Ina, tak dapat dicegah, apalagi diperlambat. Ekosistem yang

D A M A I “Tambah lama tambah banyak yang pake. Strateginya promo agar konsumen tertarik. Makin sering ada promo lama-lama masyarakat jadi terbiasa,” ujarnya.

Untung menilai, prospek pembayaran digital akan sangat bagus di Indonesia, mengingat hampir semua negara dunia sedang menuju ke arah sana— cashless society. Norwegia, misalnya, menargetkan 2025 sudah menerapkan sistem pembayaran ini secara menyeluruh. Alasannya sederhana. Praktis.

Ketika kita sudah mulai terbiasa dengan cashless, lalu datang era cardless seperti sekarang, tidak menutup kemungkinan sebentar lagi Indonesia akan mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) yang sudah akrab dengan model seamless payment.

Perusahaan multinasional Amazon membuka toko luring (offline store) tanpa kasir Amazon Go di beberapa kota di Negeri Paman Sam. Mereka dikabarkan membidik Inggris sebagai negara asing pertama melebarkan sayap bisnisnya. Lalu apakah toko seperti ini sudah ada di Asia?

Di Indonesia Amazon Go memang belum ada. Namun, model toko retail serupa sudah diwakili keberadaan JD X di salah satu pusat perbelanjaan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. JD X merupakan versi offline salah satu e-commerce hasil kerja sama dua bendera, Indonesia-China.

Supervisor Store JD X Chandra Laksana Prima kepada HARIAN NASIONAL mengakui, antusiasme masyarakat terus meningkat selama hampir lima bulan beroperasi. “Sebagian besar mereka yang datang sebenarnya ingin merasakan experience-nya. Lebih ke penasaran seperti apa sih rasanya. Biasanya pertamatama mereka hanya jalanjalan, me-review suasana di toko. Besoknya datang lagi dan mencoba berbelanja.”

Toko-tanpa-kasir pertama di Asia Tenggara ini tak dapat disangkal menarik perhatian.

Mirip toko online, mereka dapat dikatakan menjual segala jenis

23 barang, dari fesyen, kosmetik, groceries, peralatan rumah tangga, mainan, gawai, hingga drone. Bedanya, di sini kita dapat menyentuh barang dan langsung membawanya pulang.

Menguji Kedewasaan Masyarakat Eksistensi JD X merupakan representasi mini dunia yang serba cashless, cardless, effortless (dalam arti tak wajib antre), dan seamless. Namun, belum sepenuhnya contactless sebagaimana Amazon Go. Chandra mengatakan, mereka masih membutuhkan manpower sebanyak satu atau dua orang saja setiap harinya.

Tugasnya untuk memeriksa masa kedaluwarsa makanan, minuman, dan beberapa item lainnya. Juga merapikan sejumlah barang seperti pakaian.

Terkait unsur manless yang belum 100 persen diberlakukan, Untung menjelaskan, “Yang membedakan adalah kulturnya.

Kalau di Indonesia, toko itu belum bisa full ‘nggak dijaga’.

Jadi, mungkin masih tetap perlu ada penjagaan karena masalah trust. Apakah masyarakat kita sudah cukup dewasa untuk sadar ‘membayar’ walau tanpa pengawasan orang di sekitar kita.”

Di JD X sendiri, semua produk yang dijual dilengkapi dengan transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh (tag Radio-frequency identification, RFID). Itulah yang membedakan e-commerce versi offline di Indonesia dan Amazon Go. Bila di Amazon Go pelanggan bisa melangkah keluar seperti saat masuk, di JD X pelanggan harus memasuki area checkout sebagai pengganti kasir agar identitas mereka diidentifikasi alat pemindai wajah.

“Hanya saja, sejauh ini model transaksi seperti ini masih menyentuh kalangan menengah ke atas. Mereka sudah tahu bahwa zaman sekarang semua serba cashless. Bahkan untuk membayar parkir sekalipun.

Namun, untuk menengah ke bawah, banyak hal yang masih harus disiapkan,” tutur Ina, mengingatkan. l BAYU INDRA KAHURIPAN

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

24

I N D O N E S I A

D A M A I

DUNIA DI LAYAR PONSEL PINTAR

TREN BELANJA

GETTY IMAGES

2019

menggandeng pihak luar seperti bank dalam transaksinya.

Pengguna Go-Pay, misalnya, dapat menggunakan layanan itu bukan hanya untuk membayar jasa ojek daring, membeli makanan dengan jasa pesanantar, membayar rekening listrik, air, dan sebagainya, tapi juga memanfaatkan ‘poin’ di dalamnya untuk mendapatkan diskon belanja di toko atau brand kemitraan mereka. Pun secara luring (offline).

Serba-daring, instan, dan supercepat. Ketika segala aktivitas menyangkut keuangan beralih ke satu genggaman tangan ponsel pintar, pertanyaan yang kemudian muncul adalah soal regulasi. “Bagaimana kemudian regulasi bisa menjamin keamanannya dan segala macam

HARIAN

NASIONA L | BAYU

INDRA KA

HURIPAN

elektronik akan berkurang dengan sendirinya.

“Pengguna dimanjakan user experience yang sangat convenient dan seamless.

Sehingga, kalau ada pemain lain yang bisa membuktikan layanannya lebih cepat, customer pastinya berpindah layanan itu.”

Ekosistem yang kemudian terbentuk adalah ekosistem terpadu. Satu aplikasi sebagai alat transaksi berbagai pemenuhan kebutuhan, dengan layanan ‘me­lompat’ ke luar ekosistem. Ada yang menciptakan alat pembayaran sendiri, ada pula yang

FOTO-FOT O:

M

arak sistem pembayaran nontunai (cashless) plus online (cashless) lewat ponsel pintar (smartphone) disikapi positif pengamat bisnis dan pakar pemasaran Yuswohady. Mobile payment menurutnya hanya soal waktu yang pada akhirnya menuntut adanya regulasi yang tepat.

Uang tunai berupa kertas dan logam merupakan alat pembayaran paling tradisional.

Kemudian lahir sistem pembayaran lewat kartu yang modern dan memudahkan.

Sekarang, ketika generasi milenial memasuki usia produktif, lembaran uang dan segepok kartu terlihat uzur.

Dari segi fungsional Yuswo menyebutnya ngerepotin, tidak praktis. Sementara dari sisi emosional, nggak keren. “Ini masalah identitas karena ‘kartu’ itu zaman orangtua atau kakek mereka,” ujarnya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Sabtu (15/12).

Milenial mengidentifikasi definisi modern dengan ponsel pintar. Dunia mereka berputar di satu perangkat supercanggih dengan fitur dan aplikasi yang menembus batas ruang dan waktu. “Jagat raya seolah dalam genggaman karena dunia ada di dalam handphone, termasuk informasi dan fungsi terbarunya one stop shop,” kata dia.

Ini akan jadi tren besar 2019. Yuswo mengatakan, beragam layanan di satu aplikasi sebenarnya bukan hal baru.

Namun, ada perbedaannya dulu dan sekarang.

Dua tahun lalu, misalnya, pengguna aplikasi ojek daring masih dipusingkan dengan effort menyediakan uang tunai dalam jumlah yang pas dengan nominal transaksi. Sekarang, dengan dompet elektronik, pengguna tinggal memilih rute dan uang

INDUSTRI ritel mengalami transformasi yang luar biasa dalam satu dekade terakhir dan akan terus berevolusi.

Definisi pasar pada 2019 akan banyak ditentukan oleh kemajuan teknologi. Inilah yang telah mengubah pola interaksi konsumen dengan brand favorit mereka, menggeser preferensi orang per orang, dan memunculkan palagan baru untuk perang e-commerce.

fenomena ini muncul generasi milenial yang berbeda secara perilaku maupun preferensinya.

PENGIRIMAN E-COMMERCE LEBIH CEPAT w Popularitas e-commerce akan terus meroket setelah ekspansi mereka mencapai 11,4 persen pada September 2018. Hampir semua brand besar kini jualan daring (online), dengan harga “bersaing”.

MEREK ADALAH BUDAYA

BELANJA ADALAH PENGALAMAN

w Semakin banyak orang belanja

w Pembeli kekinian slow but sure

atas dasar keinginan, bukan karena punya uang. Di tengah

lebih mencari pengalaman berbelanja, bukan produknya.

user experience mengungguli transaksi fisik di luar sana.”

Belanja Tren vs Kebutuhan Ponsel pintar sebagai “alat pembayaran digital”. Tak lagi merujuk masa depan sebab hari ini kita sudah terbiasa melakukan transaksi hanya dengan sekali pindai.

Amazon Go menjadi bukti kemudahan bertransaksi.

Percontohannya (toko ritel dari daring ke luring—dari bendera berbeda) sudah ada di Indonesia.

Namun, sadarkah kita model belanja tanpa kasir sebenarnya sudah sering kita lakukan hampir setiap hari.

“Warung makan sekarang sudah menyediakan QR Code dari berbagai platfom. Pembeli tinggal memilih platform yang dimiliki atau yang kalau punya semua, yang menawarkan promo. Warung dengan QR Code itu sudah revolusi yang luar biasa,” kata dia, menegaskan.

Yuswohady mencermati, pada akhirnya ini bukan lagi perkara untung-rugi. Kita sedang digiring ke arah gaya hidup yang berbeda dari sebelumnya. Gaya hidup generasi media sosial yang dapat dikatakan menggeser segala “kebutuhan” dalam hidup menjadi “apa kata tren”.

“Era sosmed ini yang menjadi alat promosi adalah influencer, siapa pun yang punya massa (follower). Apakah itu yang bikin konten blogger atau vlogger, selebgram, apa pun namanya. Sehingga kita terpengaruh membeli satu produk karena influence dari mereka, content creator yang punya konten bagus dan karena bagus, dia membangun komunitas (crowd).”

YUSWOHADY PAKAR PEMASARAN

Melalui jaringan inilah cara marketing yang baru bekerja.

Milenial lebih percaya kepada influencer ketimbang media mainstream atau sekadar cobacoba. Kita jaman now cenderung membaca review—dalam bentuk testimoni atau ulasan—sebelum membeli sesuatu.

Uniknya, terlepas dari blogger atau vlogger sebagai kreator konten, kesaksian orang-orang dekat menjadi lebih dipercaya.

Kalau dulu seni pemasaran ini dikenal sebagai word-of-mouth alias dari mulut ke mulut, sekarang dari kolom komentar ke kolom komentar berikutnya.

“Selfie lalu unggah di Instagram, kasih review sedikit, teman-temannya ikutan. Viral sudah! Mekanismenya nggak konvensional lagi. Padahal, kita nggak dibayar. Kita bisa bilang makanan di rumah makan ini enak atau layanan si B lebih baik dari si C ya karena personal experience, consumption experience. Bukan karena dibayar.”

Meski begitu, Yuswo tidak menampik kemungkinan pelaku media sosial yang melakukan trik sehingga kesaksian mereka dapat dianggap organik dan autentik laiknya peer to peer, rekomendasi dari customer ke (calon) customer lainnya. “Namun, publik sekarang semakin cerdas dan pelan-pelan bisa membedakannya.” l BAYU INDRA KAHURIPAN

E-COMMERCE BERLANGGANAN

MULTIJARINGAN ITU BIASA

w Bukan hanya benda seni yang

w Kekuatan jaringan diuji di sini.

harus melalui proses kurasi agar layak dipamerkan. Pebisnis masa kini “mengkurasi” produk yang akan dijual. Kondisi ini dipengaruhi perilaku konsumen yang ditengarai menginginkan barang “berbeda” dari biasanya.

Riset Omni-Channel menyebut 11,8 persen generasi Z dan 25 persen baby boomers berbelanja di platform media sosial. Milenial lebih intens membeli barang via Instagram. w IWirausaha mandiri belum

w Kurasi produk pada akhirnya

berimbas pada nama baik toko daring. Demi memegang trust publik, e-commerce menerapkan model berlangganan yang akan terus membangun momentum tahun depan.

“mati”. Bahkan, semakin banyak. Menyodorkan keunikan masing-masing, mereka merambah banyak jaringan.

Dari situs belanja online, marketplace, media sosial, bazar, hingga pop-up store. l FORBES

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

25

D A M A I

HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

P

erkembangan teknologi kian memanjakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lewat belanja daring (online). Hanya perlu memiliki smartphone dan aplikasi e-commerce, Anda sudah bisa berbelanja dan hanya menunggu kurir mengantar barang pesanan.

Belanja daring pun kian digandrungi, terutama kaum milenial yang sulit lepas dari gawainya. Sistem pembayaran pun kian dimudahkan, hanya dengan satu kali klik, transfer pembayaran untuk barang yang diinginkan pun selesai.

Seperti yang dilakoni aktris muda Tissa Biani. Bintang film Laundry Show ini mengaku sebagai salah satu orang yang lebih suka belanja daring ketimbang datang langsung ke mal.

Menurut Tissa, keuntungan yang didapat dari belanja daring adalah praktis dan hemat waktu. Ketika ingin berbelanja sesuatu di tengah kesibukan sebagai artis, Tissa dengan mudah membelinya lewat gawai.

“Saya hanya perlu pilih barang di ponsel tanpa harus mendatangi toko,” kata dia saat ditemui HARIAN NASIONAL di Jakarta, Kamis (13/12).

Padat jadwal syuting, Tissa tidak sering pergi jalan-jalan ke mal. Saat libur syuting, Tissa memilih untuk pergi berwisata dan hanya sesekali pergi ke mal.

Saat berbelanja daring, Tissa lebih sering mencari kaus polos berwarna hitam atau putih.

Sementara, untuk urusan perlengkapan tata rias, Tissa biasa memesan di toko daring tepercaya.

“Make-up biasanya beli online dari Malaysia,” ungkapnya.

Tissa pun sempat kecewa saat menerima barang yang dibeli via gawai. Barang yang ditampilkan dalam laman toko, sambung dia, tidak sesuai dengan aslinya. Sejak itu, Tissa memilih belanja di toko tepercaya yang memiliki ulasan bagus dari banyak pelanggan.

Tak hanya kalangan artis, belanja daring juga digemari kalangan mahasiswa. Seperti Dessy (22) dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN).

Menurut dia, belanja daring tidak membuang waktu untuk

TREN BELANJA DARING

KIAN MUDAH,

BANYAK PILIHAN

keluar rumah.

“Zaman makin canggih, banyak orang beralih ke daring karena lebih mudah dan simpel,” ujarnya.

Dessy biasa berbelanja di sela-sela waktu luang untuk memilik barang. Wajar saja, e-commerce menawarkan produk sama dengan harga berbeda.

Selain itu, pilihan warna dan model busana perempuan, misalnya, menambah bingung kala memilih.

Seperti Tissa, Dessy pun pernah kecewa lantaran produk yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi dan foto yang ditampilkan. Merasa dirugikan, Dessy pun meminta retur. Namun, penjual tidak bertanggung jawab, sehingga dia harus pasrah menerimanya.

Pengalaman tak mengenakkan tidak membuat Dessy kapok belanja daring.

Kemudahan yang ditawarkan e-commerce menjadi salah satu keuntungan yang dirasakan Dessy.

Belanja daring pun tak hanya menjadi tren bagi kaum hawa. Mahasiswa Universitas Gunadarma Robby Hentoro pun lebih memilih belanja daring.

Dia menilai belanja online lebih mudah, praktis, dan fleksibel.

“Terkadang barang yang habis di toko masih ada di toko online,” ungkap Robby.

Namun, Robby melihat ada kelebihan dan kekurangan dari sistem belanja daring dan di toko fisik. Saat belanja daring, momen paling tak mengenakkan ketika menanti barang sampai hingga tidak mengetahui pasti fisik barang yang dipesan.

Sementara, saat belanja di toko fisik seperti di mal, dia bisa mengetahui wujud asli barang yang ingin dibeli. Selain itu, memilih barang dengan melihat langsung, disebutnya lebih menarik.

“Saya biasa belanja di Bukalapak untuk membeli sparepart motor,” ungkapnya.

Tren belanja daring di kalangan milenial tidak diikuti

Nadya yang tengah merintis bisnis. Dia mengaku jarang belanja daring. Menurut Nadya, belanja daring cocok bagi orang yang malas keluar rumah atau padat aktivitas.

“Saya tidak suka belanja online karena bisa saja barang yang dibeli tidak sesuai ekspektasi,” kata Nadya.

Sementara, CEO Lion Parcel Farian Kirana tak selalu berbelanja daring. Dia hanya sesekali berbelanja lewat gawai untuk membeli action figure, gawai, atau aksesori gawai.

“Kadang belanja online buat orangtua,” ungkapnya.

Farian mengaku bukan tipe penggemar belanja baik di toko fisik maupun daring.

Namun, penyuka mi instan ini memuji keunggulan sistem belanja daring lebih mudah dan menghemat waktu.

Tren belanja daring yang kian meningkat turut dirasakan e-commerce. Salah satunya JD.ID. Kehadiran Hari Belanja Online Nasional

(Harbolnas) setiap 12 Desember menunjukkan peningkatan tren menurut kepala komunikasi perusahaan JD.ID Teddy Arifianto.

Teddy mengatakan, semua platform daring berinovasi menyambut Harbolnas setiap tahun. Dia menilai, pada “tanggal keramat” tersebut, rata-rata e-commerce menawarkan diskon besar untuk meningkatkan jumlah transaksi.

Menurut Teddy, tren belanja daring sudah sangat merakyat.

Pada akhir tahun —di luar Harbolnas— tren belanja daring masyarakat Indonesia kian naik. Salah satu kategori yang terdongkrak adalah traveling, mulai tiket transportasi, hotel, hingga kupon makan.

Menyambut 2019, JD.ID pun menghadirkan program reguler. Salah satunya memperkenalkan fitur teknologi belanja masa depan yang semakin mempermudah dan memberi pengalaman baru serta unik kepada pelanggan.

“Orientasi pengembangan kami pada pelanggan seperti KD.ID Virtual, konsep belanja scanning di sembilan stasiun Jabodetabek,” tuturnya.

E-commerce Tokopedia yang menerima suntikan dana segar US$ 1 miliar (Rp 14,58 triliun) dari dua perusahaan, salah satunya Alibaba, juga menghadirkan inovasi digital.

Salah satunya fitur Saldo Prioritas yang menawarkan pembayaran di muka (DP) bagi penjual yang memasukkan resi pengiriman.

Lewat fitur baru ini, penjual bisa menggunakan uang untuk mempercepat perputaran modal bisnis. “Fitur ini untuk mengadakan kesenjangan waktu antara penerimaan pesanan dan pemenuhan pesanan oleh penjual,” kata Samuel Sentana, Head of Fintech Tokopedia.

Selain itu Tokopedia juga menghadirkan fitur Voucher Toko bagi penjual untuk menawarkan lebih banyak promosi bagi pelanggan. Fitur itu juga menjangkau pembeli di luar Tokopedia yang menyebarkan kupon toko mereka, sehingga berbelanja online kian menarik. l YOSI MAWARNI

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

26

D A M A I

UMKM DAERAH FOKUS LION PARCEL Masih trial dengan beberapa BUMDes di Pulau Jawa, tetapi kerja sama itu akan dipacu pada 2019.

FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

T

ren belanja daring (online) yang kian berkembang dinikmati banyak perusahaan jasa pengiriman. Kesibukan masyarakat hingga jarak antara penjual dan pembeli kian tak terasa lewat belanja daring yang bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun.

Lion Parcel sebagai salah satu perusahaan jasa pengiriman turut merasakan peningkatan tren tersebut.

Anak usaha Lion Air Group ini menyiapkan pengembangan usaha menyambut 2019.

Selain mengembangkan jasa pengiriman, Lion Parcel memfokuskan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di pelosok daerah. Lion Parcel menggandeng UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.

CEO Lion Parcel Farian Kirana mengatakan, kerja sama Lion Parcel dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Meski masih trial dengan beberapa BUMDes di Pulau Jawa, Lion Parcel berniat menggenjot kerja sama itu pada 2019. Salah satu sektor yang dikembangkan adalah kuliner.

Dalam kerja sama itu, beberapa produk UMKM yang telah diseleksi tim Lion Parcel ditampilkan dalam laman perusahaan. Dalam hal ini, calon pembeli bisa memesan langsung produk kuliner yang ditampilkan dalam laman Lion Parcel.

“Sekarang masih pengiriman saja, tanpa seleksi,” kata dia saat dijumpai HARIAN NASIONAL di Kantor Pusat Lion Parcel, Jakarta, Selasa (4/12).

Namun, Farian memastikan semua produk UMKM yang ditampilkan telah terseleksi. Mulai foto hingga keterangan foto dibuat semenarik mungkin dan sesuai SOP seperti feeds di Instagram.

“Kita mau lamannya cantik tidak ingin amburadul,” ujarnya.

Selain menggenjot kerja sama dalam peningkatan perekonomian daerah, Lion Parcel juga akan mengembangkan jasa pengiriman makanan di hari yang sama. Didukung armada maskapai Lion Air Group, kuliner tradisional difokuskan.

“Misalnya pempek dari Palembang untuk dikirim ke Jakarta dalam hari yang sama

I N D O N E S I A

pengiriman dan diterimanya,” tutur lelaki kelahiran Jakarta, 10 April 1992 tersebut.

Terkait pengiriman paket hingga tingkat desa di pelosok Indonesia, Lion Parcel menggandeng PT Pos Indonesia. Kerja sama dua perusahaan ini dijalin sejak awal 2018.

“Pengiriman yang tidak bisa dijangkau Lion Parcel kami serahkan ke PT Pos,” jelasnya.

Selain kerja sama untuk pengembangan UMKM, Lion Parcel merambah pengiriman berbasis aplikasi. Farian mengungkapkan, aplikasi jasa pengiriman dirilis pada Januari 2019.

Aplikasi mempermudah pelanggan dalam mengirim barang. Mereka bisa meminta mitra Lion Parcel untuk menjemput barang yang akan dikirim.

“Sebelumnya kami tidak bisa pick-up, sekarang sudah bisa,” ungkapnya.

Pada 2019, Lion Parcel menargetkan lebih banyak kerja sama dengan e-commerce. Saat ini, beberapa e-commerce yang telah bekerja sama adalah Bukalapak, Zalora, dan Blibli.com.

Selain tambah bisnis, Lion Parcel juga menambah pos.

Agen Lion Parcel mencapai 4.500-an dan tersebar di seluruh Indonesia dengan rata-rata penghasilan

mencapai Rp 200 juta per bulan.

Lewat berbagai pengembangan bisnis yang siap terealisasi pada 2019, Farian optimistis pertumbuhan Lion Parcel mencapai tiga hingga lima kali lipat. Optimisme itu, sambung pehobi menonton film itu, didukung market place, retail via aplikasi dengan penambahan kerja sama e-commerce, rencana pemasaran, dan fokus penambahan volume.

“Tahun ini kami masih membenahi infrastruktur, tahun depan fokus kami berubah,” katanya.

Harbolnas penjualan di masing-masing e-commerce meningkat.

“Tiap e-commerce ada trennya,” kata dia.

Desember, sambung Farian, selalu menjadi musim puncak volume pengiriman.

Tidak hanya menambah kurir, customer

Harbolnas 2018 Pada pengujung 2018, pesta belanja daring Indonesia atau Harbolnas turut meningkatkan kinerja Lion Parcel hingga empat kali lipat dalam sepekan.

Biasanya, pada tanggal keramat 12.12 itu, dari H-3 hingga H+3

FARIAN KIRANA CEO LION PARCEL

service, dan monitoring, para manajer Lion Parcel pun turun tangan untuk membantu mengecek produk pengiriman, dari scanning hingga barcode.

“Persiapan kami pasti bertambah setiap akhir tahun termasuk mengecek armada,” tambahnya.

Farian menjelaskan, setiap akhir tahun, pengiriman e-commerce masih didominasi Jabodetabek 50 persen, Pulau Jawa 30 persen, dan pelanggan dari non e-commerce di kota lain 30 persen.

Untuk memenuhi tingginya pengiriman, Lion Parcel menambah mitra. Saat ini, perusahaan yang bermarkas di Kedoya, Jakarta, memiliki 400 karyawan dan 500-an mitra yang siap melayani pelanggan di Indonesia.

“Kehadiran kurir mitra di Jabodetabek meningkat­ kan kualitas dan kecepatan pengiriman,” tuturnya.

Kerja sama dengan kurir mitra diakui lebih mudah.

Mereka mendapatkan penghasilan dari tiap barang yang dijemput atau diantar ke pelanggan. Selain itu, mereka juga mendapat reward dan punishment sesuai kinerja.

“Ada SOP yang harus mereka terapkan seperti pada layanan ojek online,” ujarnya.

Dengan semua rencana besar Lion Parcel, termasuk promo besar-besaran hingga rencana pemasaran yang dilakukan sepanjang 2018, Farian optimistis kinerja Lion Parcel melesat pada tahun depan. l YOSI MAWARNI

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

27

D A M A I

JAGA KEJAYAAN

ANTARA FOTO

N JOKO WIDODO - PRABOWO SUBIANTO

OLAHRAGA

ASIAN GAMES

RIDSHA VIMANDA

INDONESIA

empat dengan raihan 31 emas, 23 perak, dan 43 perunggu. Bahkan, Indonesia mendominasi dengan memborong 14 emas dari cabor pencak silat. Semangat persaudaraan juga terlihat saat Presiden Joko Widodo merangkul pesaingnya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto usai kemenangan Hanifan Yudani Kusumah.

MEREKA CURI PERHATIAN KEVIN SANJAYA SUKAMULJO/ MARCUS FERNALDI GIDEON GANDA PUTRA BULU TANGKIS Minions, julukan Kevin/Marcus, merupakan ganda putra terbaik Indonesia. Tahun ini, mereka sudah memboyong sembilan gelar, delapan di turnamen BWF yakni di Indonesia Masters, India Open, All England, Indonesia Open, Japan Open, Denmark Open, Fuzhou China Open, Hong Kong Open. Satu lainnya, mereka mendapat emas di Asian Games JakartaPalembang.

BINTANG MUDA CEMERLANG LALU MUHAMMAD ZOHRI JUARA DUNIA 100 M ATLETIK JUNIOR SAMANTHA EDITHSO JUARA DUNIA CATUR U-10 DI FIDE WORLD CADETS RAPID & BLITZ CHESS CHAMPIONSHIP JEVON LIONEL KOESWOYO JUARA DUNIA WUSHU JUNIOR

1. Defia Rosmaniar (Taekwondo,

poomsae perorangan putri) 2. Lindswell Kwok (Wushu, tajiquan putri) 3. Tiara Andini Prastika (Balap sepeda, MTB downhill putri) 4. Khoiful Mukhib (Balap sepeda, MTB

downhill putra) 5. Eko Yuli Irawan (Angkat besi, kelas 62 kg) 6. Aris Apriansyah, Hening Paradigma,

Jafro Megawanto, Joni Efendi,

Roni Pratama (Paralayang, akurasi

mendarat beregu putra) 7. Jafro Megawanto (Paralayang,

ketepatan mendarat perorangan putra) 8. Aries Susanti Rahayu (Panjat tebing,

kecepatan putri) 9. Ali Buton, Ardi Isadi, Ferdiansyah,

Ihram, Jefri Ardianto, Muhamad Yakin,

Rio Rizki Darmawan, Tanzil Hadid,

Ujang Hasbulloh (Dayung, LM8)

10. Cristopher Rungkat/Aldila Sutjiadi

(Tenis, ganda campuran) 11. Rifki Ardiansyah Arroysiid (Karate,

kumite 60 kg) 12. Aqsa Sutan Aswar (Jet ski, runabout endurance) 13. Puspa Arumsari (Pencak silat, seni

tunggal putri) 14. Hendy, Yola Primadona Jampil

(Pencak silat, seni ganda putra) 15. Anggi Faisal, Asep Yuldan,

Nunu Nugraha (Pencak silat, beregu putri) 16. Aji Bangkit Pamungkas (Pencak silat,

tarung putra 90 kg) 17. Komang Harik Adi Putra (Pencak silat,

tarung putra 70 kg) 18. Iqbal Candra Pratama (Pencak silat,

tarung putra 65 kg) 19. Sarah Tria Monita (Pencak silat, tarung

putri 60 kg) 20. Abdul Malik (Pencak silat, tarung

putra 55 kg) 21. Aries Susanti Rahayu, Fitriyani,

Puji Lestari, Sallsabillah Rajiah (Panjat

tebing, kecepatan beregu putri)

22. Abu Dzar Yulianto, Leonardo Veddriq,

Muhammad Hinayah, Sufriyanto Rindi

(Panjat tebing, kecepatan beregu putra) 23. Jonatan Christie (Bulu tangkis,

perorangan tunggal putra) 24. Kevin Sajaya Sukamuljo/Marcus

Fernaldi Gideon (Bulu tangkis,

perorangan ganda putra) 25. Sugianto (Pencak silat, seni

tunggal putra) 26. Ayu Sidan Wilantari/Ni Made Dwiyanti

(Pencak silat, seni ganda putri) 27. Gina Tri Lestari, Lutfi Nurhasanah,

Pramudita Yuristya (Pencak silat, seni

beregu putri) 28. Pipiet Kamelia (Pencak silat, tarung

putri kelas 65 kg) 29. Hanifan Yudani Kusumah (Pencak silat,

tarung putra kelas 60 kg) 30. Wewey Wita (Pencak silat, tarung putri

kelas 55 kg) 31. Abdul Halim Radjiu, Husni Uba,

Muhammad Hardiansyah Muliang,

Nofrizal, Rizky Abdul Rahan Pago,

Saiful Rijal (Sepak takraw, quadrant putra)

ASIAN PARA GAMES JAKARTA

SUKSES Asian Games juga menular ke Asian Para Games 2018 Jakarta.

Indonesia memenuhi target sebagai peringkat lima multievent olahraga difabel empat tahunan bergengsi Asia. Total, Indonesia meraih 37 emas, 47 perak, 51 perunggu.

Berikut sejumlah bintang yang bersinar di Asian Para Games.

DEBI ARIESTA PECATUR KELAS B1

SYUCI INDRIANI PERENANG KELAS S14

SAPTO YOGO PURNOMO SPRINTER KELAS T37

Debi membanggakan Indonesia dengan sumbangan empat emas di kategori B1. Medali tersebut didapat dari nomor individual standar putri, tim standar putri, individual rapid putri, serta tim rapid putri. Torehan Debi menjadi lebih manis karena tuan rumah mampu menjadi juara umum di catur dengan total 11 emas.

Syuci merebut dua emas dari nomor 100 m gaya dada putri dan 200 m gaya ganti putri. Ia juga meraih perak nomor 100 m gaya kupu-kupu, meski demikian ia berhasil mempertajam catatan rekor nasional (rekornas) dengan waktu 1 menit 11,08 detik.

Sapto tampil memukau di Asian Para Games. Ia merebut tiga emas di nomor 100 m, 200 m, dan 4x100 estafet campuran. Tak hanya itu, Sapto juga memecahkan rekor Asia di nomor 100 m. Torehan 11,49 detik yang dibukukannya menggeser rekor milik Yongbin Lian (China) yaitu 11,51 detik yang dibuat di Para Olimpiade 2012 London

SEPAK BOLA PERLU BERBENAH

CAPAIAN TIMNAS EVENT

FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

DEFIA ROSMANIAR ATLET TAEKWONDOIN INDONESIA

l ALVIN TAMBA | ANNAS FURQON HAKIM |

PERAIH EMAS

JAKARTA-PALEMBANG INDONESIA menutup penyelenggaraan Asian Games dengan sukses, baik secara penyelenggaraan dan prestasi. Untuk kali pertama dalam 28 tahun terakhir, Indonesia akhirnya bisa kembali masuk ke 10 besar Asia, sekaligus memenuhi target pemerintah.

Merah Putih bertengger di ranking

sejumlah agenda besar menanti tuk di­ ikuti, sebut saja SEA Games 2019 Manila atau prakualifikasi Olimpiade 2020 Tokyo.

Berikut sederet ukiran p ­ restasi ­manis olahraga Indonesia yang di­ rangkum ­HARIAN NASIONAL. Semoga kiprah in­ dah ini bisa menjadi cambuk peningkat­ an ­prestasi di masa depan.

ama Indonesia di kancah olah­ raga 2018 tahun ini terbilang har­ um. Bukan sekadar men­capai tar­ get 10 besar di Asian Games 2018 Jakar­ ta-Palembang, beberapa wakil Indonesia juga membanggakan Ibu Pertiwi dengan mengecap capaian manis di single event Internasional.

Sudah selayaknya, kejayaan ini men­ jadi momentum bagi Indonesia. Terlebih,

TERLEPAS dari capaian manis prestasi olahraga tahun ini, Indonesia memiliki pekerjaan khusus yakni membenahi sepak bola. Bagaimana tidak, hanya satu target yang mampu dicapai PSSI (lihat data). Bahkan prestasi Timnas Senior sangat memilukan, jangankan menggenggam trofi Piala AFF, lolos semifinal pun Garuda tak miliki daya.

TIM

TARGET

HASIL

ASIAN GAMES 2018

Timnas U-23

Semifinal

16 Besar

AFF U-16 2018

TIMNAS U-16

JUARA

JUARA

AFF U-19 2018

Timnas U-19

Juara

Peringkat Ketiga

ASIA U-16 2018

Timnas U-16

Semifinal

Perempat Final

ASIA U-19 2018

Timnas U-19

Juara

Perempat Final

AFF 2018

Timnas Senior

Fase Grup

AFF FUTSAL 2018

Timnas Senior

Semifinal

Final

AFF FUTSAL CLUB 2018

SKN Kebumen

Juara

Semifinal

AFC FUTSAL CLUB 2018

Vamos Mataram

Perempat Final

Perempat Final

AFF SEPAK BOLA PANTAI

Timnas Senior

Final

Peringkat Keempat

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

28

D A M A I HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

I N D O N E S I A

I

Atlet pelapis bakal mendominasi skuad Indonesia, senior sekadar mendampingi.

UTAMAKAN WAJAH SEGAR

ndonesia harus ber­ lapang dada apabila ha­ sil yang diraih di SEA Games 2019 Manila tak sesuai harap­ an. ­Kementeri­an Pe­ muda dan Olah­ raga (Kemenpora) ­berencana mengusung stra­ tegi baru pem­ binaan dengan mempercayakan atlet muda me­ nuai prestasi di multievent olahraga dua tahunan kawasan Asia Tenggara.

Kondisi ini tentu harus di­ dukung. Setidaknya, langkah tersebut bisa menjadi cikal rege­ nerasi pembinaan prestasi olah­ raga Indo­nesia selanjutnya. Se­ hingga apabila hasil SEA Games kali ini mengecewakan lagi, ja­ nganlah dicaci. Para atlet muda justru harus didukung.

Sekretaris Kementerian Pe­ muda dan Olahraga (Sesmen­

IQBAL CHANDRA PRATAMA PESILAT INDONESIA

pora) Gatot S Dewa Broto men­ jelaskan, strategi baru ini su­ dah disampaikan kepada Wa­ kil Pre­ siden RI Jusuf Kalla. Lang­ kah ini dilakukan sebagai wujud pe­ remajaan mengingat Kemen­ pora ingin fokus mengusung tar­ get yang lebih tinggi, yakni Olim­ piade dan Asian Games.

“Kami tidak akan kaku. Ada beberapa cabang olahraga di­ padu junior dan senior, ter­ gantung persentasenya. Kami akan membicarakan lebih lanjut kelayakannya. Jika tidak mel­

akukan se­karang, kapan jun­ ior mendapat ­kesempat­an?” kata Gatot kepada HARIAN ­NASIONAL. Panitia Penyelenggara SEA Games Filipina (PHISGOC) te­ lah menetapkan 524 nomor per­ tandingan dari 56 cabor (lihat data). Menanggapi potensi me­ dali emas yang bisa didulang Indo­ nesia, kata Gatot, Kemen­ pora belum mempelajarinya.

Di samping kebijakan ter­ sebut, Kemenpora juga hanya memberangkatkan cabor prio­ ritas medali. Sebab, anggaran 2019 sebesar Rp 500 miliar tak cukup menyokong semua tar­ get. Selain membidik prestasi di SEA Games dan memfasilitasi atlet kualifikasi Olimpiade 2020,

pemerintah harus memberikan bantuan kepada Komite Paralim­ piade Nasional (NPC) Indonesia.

Di sisi lain, Komite Olim­piade Indonesia (KOI) mengaku ber­ hasil memperjuangkan tambah­ an nomor andalan Merah Putih.

Sedikitnya ada enam nomor tam­ bahan dari tiga cabor, yaitu bulu tangkis (2), tenis (1), dan pencak silat (3).

“Pencak silat mengesankan.

Semula hanya enam nomor yang ditawarkan PHISGOC, kini bisa ditingkatkan menjadi 9 nomor,” kata Plt Sekjen KOI Helen ­Sarita Delima. “Sebenarnya masih bisa bertambah karena negara pe­ serta meminta kepastian di­undur pada Januari saja.” l ALVIN TAMBA | RIDSHA VIMANDA

Ambisi Mengulang Nostalgia Manis 28 Tahun Silam GELARAN SEA Games 1991 di Fili­ pina menjadi momen ter­akhir Tim­ nas Indonesia merasakan nikmat­ nya mengangkat trofi juara. Arti­ nya, sudah nyaris tiga dekade tidak ada piala yang mampir ke Tanah Air. Puasa gelar yang sangat lama bagi negara yang katanya tak per­ nah kehabisan pemain bertalenta.

Setelah edisi itu, pencapai­ an terbaik Indonesia mentok se­ bagai runner-up. Garuda tiga kali kalah di final pada 1997, 2011, dan 2013. Sisanya bervariasi.

Mulai dari finis ketiga, peringkat ke­empat, bahkan beberapa kali tersingkir sejak fase grup.

November 2019 mendatang, Indonesia punya peluang me­ nambah koleksi gelar, atau jus­

tru sebaliknya. SEA Games 2019 bakal dihelat di Filipina, tempat Indonesia meraih trofi 27 tahun silam. Paling tidak, semangat tim besutan Anatoli Polosin kala itu bisa ditiru Evan Dimas dkk.

Dalam dua edisi terakhir, pres­ tasi Indonesia di ajang ini terus meningkat. Pada 2015 di Singapura, Indonesia mencapai semifinal. Di Malaysia dua tahun kemudian, Timnas U-23 di bawah komando pelatih Luis Milla di­ kalungi medali perunggu.

Sekarang, targetnya masih sama, yakni merebut medali emas. Dengan skuad yang tidak akan jauh berbeda dari 2017, menduduki podium tertinggi di SEA Games 2019 seharusnya

bisa direalisasikan.

Satu-satunya kekhawatiran ada­ lah minimnya persiapan me­ nuju turnamen, terutama jika f­i gur pelatihnya terus ber­ganti. ­Namun, PSSI mengisyaratkan bakal meng­ gunakan pelatih yang sama se­perti dua event sebelum SEA Games: ­Piala AFF U-22 2019 dan kuali­ fikasi Piala Asia U-23 2020.

“Kita harus jalan terus. Nanti kan ada evaluasi. Evaluasi bukan berarti pergantian pelatih, tapi melihat bagaimana penampilan tim, apa yang kurang dan harus diperbaiki. Itu akan berjalan ­terus,” kata Direktur Teknik PSSI Danurwindo kepada ­ HARIAN NASIONAL. Terlepas dari target emas yang

dibebankan federasi, SEA Games 2019 dan Piala AFF U-22 sejati­nya cuma dijadikan sa­saran antara.

Gol besar­nya adalah membangun kekuatan sebanyak-banyaknya di tim usia muda, yang akhirnya bisa memberikan kontribusi un­ tuk Timnas Senior.

“Target sebenarnya adalah kita punya tim yang bagus di masa depan. Ujungnya tim se­ nior, karena itu yang dihitung FIFA,” ujar Danur. “Namun, kita tidak bisa bicara tim senior ka­ lau tidak ada pembinaan usia muda. Yang ada nanti muncul lagi anggap­an kalau pemain kita kurang berkualitas. Kualitas itu dari usia muda, tidak ada yang ­tiba-tiba.” l ANNAS FURQON HAKIM

C A PA I A N I N D O N E S I A D I S E A G A M E S Runner-up Peringkat ketiga Peringkat keempat Fase grup 2001 Malaysia

2002

2003 Vietnam

2004

2005 Filipina

2006

2007 Thailand

2008

2009 Laos

2010

2011 Indonesia

2012

2013 Myanmar

2014

2015 2016 Singapura

2017 Malaysia

CABOR SEA GAMES 2019 Cabor

Putra Putri Campuran

1. Atletik 21 21 2. Akuatik Renang 20 19 Loncat Indah 2 2 Polo Air 1 - 3. Panahan 4 4 4. Biliar 7 3 5. Bisbol/Sofbol Bisbol 1 1 Sofbol 1 1 6. Bola Basket 3x3 1 1 5x5 1 1 7. Bulu Tangkis Perorangan 2 2 Beregu 1 1 8. Boling 4 4 9. Tinju 8 5 10. Dayung Kano 4 2 Perahu Naga 5 1 Rowing 3 3 11. Catur 3 2 12. Balap Sepeda BMX 4 - Sepeda Gunung 2 2 Jalan Raya 3 2 13. Dansa 1 1 14. Anggar 6 6 15. Sepak Bola 1 1 16. Golf 2 2 17. Senam 8 10 18. Bola Tangan 1 - 19. Hoki Indoor 1 1 20. Hoki Es 1 - 21. Ski Es 4 4 22. Judo 8 8 23. Karate 7 6 24. Modern Pentathlon 2 2 25. Muay Thai 6 3 26. Pencak Silat 6 3 27. Polo 3 28. Rugby Seven 1 1 29. Layar 5 4 30. Sepak Takraw 4 2 31. Skateboard 4 4 32. Menembak 7 3 33. Squash 2 2 34. Surfing 2 2 35. Tenis Meja 2 2 36. Taekwondo 10 10 38. Tenis 2 2 39. Triatlon 2 2 40. Voli Voli Indoor 1 1 Voli Pantai 1 1 41. Angkat Besi 4 6 42. Gulat 10 4 43. Wushu 12 4 44. Arnis 10 10 45. E-sports 6 - 46. Hoki Indoor 1 1 47. Yuyitsu 7 4 48. Kickboxing 6 2 48. Kurash 5 5 49. Lawn Ball 3 3 50. Petanque 2 2 51. Netball - 1 52. Halang Rintang 2 2 54. Sambo 5 1 55. Hoki Dalam Air 2 2 56. Wakeboard 2 2

2 1 1 2 12 1 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

29

D A M A I

JAMINAN AMAN

MENUJU TOKYO Federasi olahraga nasional diimbau memetakan agenda perburuan poin menuju Olimpiade 2020.

OLIMPIADE Sebelumnya, Bidang Pening­ katan Prestasi Kemenpora telah memproyeksikan 30 atlet bisa lo­ los ke Olimpiade tanpa wild card (undangan). Sejauh ini, ada be­ berapa cabang olahraga (cabor) Indonesia yang tampil melalui jalur tersebut.

Menilik prestasi terakhir di Asian Games 2018 JakartaPalembang, ada beberapa cabor yang berpotensi masuk menjadi prioritas Kemenpora. Di antara­ nya, angkat besi, bulu tangkis, karate, panjat tebing, atletik, dan panahan. Keenam cabor ini me­ miliki prestasi cukup mumpuni di kancah internasional.

Selain itu, ada juga beberapa cabor seperti renang, senam, dan menembak. Meski kurang ber­ sinar di Asian Games JakartaPalembang, mereka dinilai mam­ pu meloloskan atletnya tampil di Negeri Sakura.

Renang misalnya. Indo­ nesia punya I Gede Siman ­ Sudartawa memiliki spesialisasi gaya pung­ gung. Ia ditargetkan me­ nembus Limit A nomor 100 m gaya pung­ gung. Sedangkan Rifda I­ rfanaluthfi diharapkan mampu melanjutkan tren positifnya se­telah mendulang medali perak nomor senam lantai Asian Games.

“Sebenarnya untuk data p ­ asti saya belum tahu, karena belum ada laporan yang masuk. Na­ mun, kami akan memanggil se­

ATLETIK

ANTARA | INASGOC | ANDIKA WAHYU

K

ementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI tetap berkomitmen meneruskan program menuju ­Olimpiade 2020 Tokyo meski te­ ngah terganggu kasus dugaan ko­ rupsi. Federasi olahraga na­sional (PB/PP) tetap diimbau meme­ takan agenda sepanjang 2019 yang berkaitan dengan perburu­ an poin menuju Tokyo.

Sebelumnya, Kemenpora te­ lah memetakan nomor-nomor per­ tandingan yang berpeluang ­lolos ke multievent empat tahun­an terbesar sejagat. Prestasi di Asian Games 2018 Jakarta-Palembang menjadi pertimbangan.

Sekretaris Kementerian Pe­ muda dan Olahraga (Sesmen­ pora) Gatot S Dewa ­ Broto me­ masti­ kan persiapan atlet me­ nuju multievent internasional tidak akan ter­ ganggu. Kemen­ pora sendiri telah menetapkan Chandra ­Bakti selaku pelaksana tugas (Plt) ­Deputi IV Bidang Pe­ ningkatan Prestasi Kemenpora.

Ia menggantikan Mulyana yang tengah diperiksa Komisi Pem­ berantasan Korupsi (KPK).

“Tidak memengaruhi pro­ gram menuju Olimpiade 2020,” kata Gatot kepada HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu.

“Kami sudah miliki sistem mes­ ki ada teman-teman yang ber­ masalah. Ibarat mesin, ini tidak boleh berhenti.”

AGENDA KUALIFIKASI

I GEDE SIMAN SUDARTAWA PERENANG INDONESIA

luruh cabor untuk membicara­ kan SEA Games dan Olimpiade pada ­Januari 2019,” ujar Gatot.

“Kami mohon dimaklumi, adanya masalah ini mungkin ada persiapan yang jeda sebentar agar kami bisa fokus membantu (pengusutan) KPK. Namun, kami berkomitmen bahwa motor ini harus tetap bergerak.”

Pemerintah Pusat telah meng­ alokasikan Rp 500 miliar untuk pembinaan olahraga pada 2019.

Selain menyokong atlet lolos kua­lifikasi Olimpiade, ang­garan tersebut juga dipakai untuk per­ siapan SEA Games dan pembina­ an atlet Komite Paralimpiade Na­ sional (NPC) Indonesia.

Terpisah, Wakil Ketua Peng­ urus Besar Persatuan A ­ ngkat Berat, Binaraga, dan A ­ngkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABBSI) Joko Pramono me­ ­

nyambut positif kebijakan Ke­ menpora. Menurut­ nya, wajar jika pemerintah memprioritas­ kan cabor unggulan.

Joko berharap, induk olah­ raga lain juga mulai memper­ siapkan diri. Mereka harus me­ lihat kalender agenda kualifi­kasi Olimpiade.

“Jangan hanya menunggu saja,” kata Joko. “Jangan bang­ ga bisa mengirimkan banyak at­ let ke Olimpiade, tapi ternyata le­ wat wild card. Itu karena federasi internasional memberikan ­belas kasihan.”

Perlu diketahui, kualifika­ si angkat besi sudah dilakukan sejak November 2018. Eko Yuli Irawan dkk mengikuti Kejuaraan Dunia Angkat Besi di A ­ shgabat.

Setelah itu, mereka dijadwalkan turun di enam kejuaraan se­ ­ panjang 2019. l ALVIN TAMBA

IAAF World Championship 2019 di Doha 27 September-6 Oktober 2019 SEA Games 2019 di Manila 30 November9 Desember 2019 IAAF World Indoor Championship 2020 di Nanjing 13-15 Maret 2020 IAAF World U-20 Championship di Nairobi 7-12 Juli 2020

ANGKAT BESI FEBRUARI 2019 2nd EGAT King’s Cup International Weightlifting Championship di Chiangmai EGAT’s Cup International Weightlifting Championship di Changmai 4th International Fajr Cup di Alivaz IWF World Cup di Fuzhou MARET 2019 IWF Youth World Cup di Las Vegas APRIL 2019 2019 Asian Weightlifting Championship di Ningbo JUNI 2019 IWF Junior World Championship di Suva EGAT 3rd King’s Cup & 13th Princess’ Cup (youth & junior) di Khon Kaen JULI 2019 Japan-China-Korea Friendship Tournament di Tokyo SEPTEMBER 2019 IWF World Championship di Pattaya OKTOBER 2019 2019 Asian Youth & Junior Weightlifting Championship Pyongyang NOVEMBER-DESEMBER 2019 SEA Games 2019 di Manila

BULU TANGKIS Semua agenda BWF Tour sepanjang Mei 2019-April 2020

RENANG Singapore International Age Group 2019 Maret Turnamen di Hongkong Juli atau Agustus

Batik Air Terbang ke APT Pranoto Samarinda Mulai 21 November 2018

JAKARTA (CGK) – SAMARINDA (SRI)

SAMARINDA (SRI) – JAKARTA (CGK) Jam 14.15 (SETIAP HARI)

Jam 10.30 (SETIAP HARI)

Mulai 28 November 2018

MAKASSAR (UPG) – SAMARINDA (SRI) SAMARINDA (SRI) – MAKASSAR (UPG) Jam 15.25

Jam 13.30

Mulai 5 Desember 2018 HALIM PERDANAKUSUMA (HLP) – SAMARINDA (SRI) SAMARINDA (SRI) – HALIM PERDANAKUSUMA (HLP) Jam 10.40

Jam 07.00

Mulai 7 Desember 2018

JAKARTA (CGK) – SAMARINDA (SRI) Jam 14.00

SAMARINDA (SRI) – JAKARTA (CGK) Jam 17.45

w w w. b a t i k a i r. c o m

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

30

I N D O N E S I A

D A M A I

PROGRAM OLAHRAGA KANDIDAT JOKO WIDODO - MA’RUF AMIN

FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan Pengintegrasian olahraga dengan sistem pendidikan nasional dalam rangka menumbuhkan minat masyarakat Indonesia Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya di daerah Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas kompetisi olahraga Indonesia, khususnya untuk olahraga yang diperlombakan di Olimpiade Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga

PRABOWO SUBIANTO SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Meningkatkan kesejahteraan atlet Perhatian khusus di sektor olahraga Memperkuat kualitas atlet Meningkatkan fasilitas atlet (terutama difabel)

OLAHRAGA BANGUN INDONESIA Di antara sejumlah tawaran program, sektor anggaran yang paling krusial.

H

ajatan politik Indonesia sudah di depan mata.

Tak lama lagi, Pemilihan Presiden 2019 dihelat. Namanya memang hajatan politik. Namun, kepentingannya tak semata bermuara pada aktivitas politik.

Banyak sektor lain yang turut mengikuti. Olahraga tak boleh dilupakan. Saat Perayaan Ke-35 Hari Olahraga Nasional ­(Haornas), September lalu, tajuk yang diangkat yakni ‘Ayo Olah­ raga Bangun Indonesia’.

Tema ini, menandakan olahraga merupakan salah satu komponen yang mampu menggerakkan dan membangun bangsa.

Tanpa prestasi saja, misalnya sepak bola, setiap pertandingan tim nasional bisa menyatukan masyarakat Indonesia.

Di stadion, atau sejumlah tempat-tempat terkait lainnya, pertandingan tim nasional turut menumbuhkan geliat eko­ nomi, yang tentu saja pajaknya

bisa membangun dan membuat Indonesia semakin maju.

Ini tak boleh dilupakan, apa­ lagi menjelang hajatan politik, yang kebanyakan aktivitasnya selalu bernuansa politis.

Bagi petahana, pasangan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, setidaknya ada tujuh komponen penting yang akan dibawa untuk memajukan olahraga Indo­ nesia, seperti penataan sistem pembina­ an dan pengembang­ an olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.

Ada juga mengintegrasikan olahraga dengan sistem pen­ didikan nasional. Tujuannya, tak lain untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahraga.

Sejumlah program ini memang sudah dilakukan dalam kepemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Alhasil, pe­tahana berencana lebih menggiatkan program tersebut.

Sang rival, Prabowo ­ ­Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tak mau kalah. Setidaknya ada empat program besar yang digagas pasangan calon pre­siden dan calon wakil presiden nomor urut dua itu, salah satunya meningkat­

kan ke­sejahteraan atlet.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Vasco Ruseimy mengatakan, empat program tersebut berasal dari sembilan pilar yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat.

Tak heran, dalam sektor ini pasangan Prabowo-Sandi, kata Vasco, ikut memasukkan para atlet.

“Program ini bertujuan memperbaiki paradigma susah men­ jadi tangguh. Keadaan saat ini, tak sedikit atlet yang memiliki kesenjangan. Dalam program ini, kesejahteraan atlet kami fokuskan agar ujungnya semakin ba­ nyak orang yang mau menjadi atlet,” kata Vasco saat berbincang dengan HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu.

Implementasinya, kata Vasco, tak sekadar memberikan bonus ketika sang atlet berprestasi, tapi lebih fokus pada masa depan atlet.

“Atlet saat ini masih kurang efektif dan kurang berjenjang.

Kesejahteraan atlet kurang diperhatikan,” ujar Vasco.

Pasangan Prabowo-Sandi, kata Vasco, juga memiliki misi memperhatikan seluruh cabang

olahraga, tanpa terkecuali. Sikap ini, ia melanjutkan, demi keberlangsungan cabang olahraga dalam membina talenta-talenta baru.

“Pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berjenjang itu penting. Itu esensi untuk me­ ningkatkan harga diri bangsa di olahraga. Makanya, soal anggaran apakah meningkat atau tidak, tentu nanti berjalan waktu mengikuti program,” kata Vasco.

Ihwal pembinaan atlet muda, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga punya. Menurut anggota Tim Kampanye Nasional Dito Ariotedjo, kandidatnya te­ rus berusaha agar Indonesia me­ miliki generasi penerus yang berprestasi, termasuk di sektor olahraga. Caranya, melalui event olahraga di setiap tingkatan daerah.

Piala Menteri Pemuda dan Olahraga U-12, ia mencontohkan, “akan diadopsi di seluruh Indonesia. Rencananya Februari (2019) mulai direalisasikan.”

Pengamat Olahraga Tommy Apriantono mengatakan, program kedua pasangan calon pre­ siden dan calon wakil presiden bermuara pada kesejahteraan,

kebutuhan, dan apresiasi untuk para atlet. Ketiganya, Tommy mengingatkan, terkait anggaran.

“Yang lebih penting dan di­ tingkatkan itu bagaimana ang­ garan dibuat multiyears. Mi­sal­ nya, anggaran 2019 itu semesti­ nya bisa dicairkan per Januari.

Sebab, para atlet membutuhkan amunisi persiapan dari SEA Games, sampai Olimpiade 2020,” kata Tommy.

Sektor ini tak berdiri sendiri.

Alhasil, seluruh elemen terkait, seperti Kementerian Keuangan, harus terlibat.

Cabang olahraga angkat besi, Tommy mencontohkan, me­ merlu­kan poin dengan mengikuti ba­nyak kompetisi untuk ­me­nuju Olimpiade. “Ini jelas mem­butuh­ kan amunisi. Jangan sampai ada dana talangan, jadi bisa di­ cairkan tidak perlu menunggu APBN-P,” kata Tommy.

Jelang akhir Oktober lalu, Komisi X DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyepakati ang­ garan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 2019 senilai Rp 1.951.091.970.000. l RIDSHA VIMANDA

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2018 | Nomor 1637 Tahun V

I N D O N E S I A

31

D A M A I

FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

PRESTASI vs KEGAGALAN Di tahun baru, pola persiapan wajib dibenahi, tak lagi “asal kumpul” dan sporadis.

P

uncak prestasi sepak bola Indonesia selama 2018 hanya datang dari tataran tim nasional kelompok umur.

Momennya ketika Tim Na­sional U-16 menduduki podium ter­ tinggi di Piala AFF U-16 2018, Oktober lalu.

Membanggakan, jelas. Ini prestasi yang patut disyukuri, juga bisa menjadi obat pelipur lara atas capaian-capaian buruk sepanjang 2018.

Ada enam event sepak bola inter­ nasional yang diikuti pa­ sukan Garuda sepanjang tahun ini. Selain Piala AFF U-16 2018, Indonesia juga ambil bagian di Asian Games 2018, AFF U-19 2018, Piala Asia U-16 2018, ­Piala Asia U-19 2018, dan AFF 2018.

Gelaran terakhir boleh jadi yang paling buruk di antara turnamen-turnamen ­sebelumnya.

Ditarget juara, kenyataan­ nya ­ lolos fase grup pun tidak.

Hansamu Yama Pranata dkk hanya sekali menang, itu pun ­lawan Timor Leste, tim yang sudah bertahun-tahun selalu jadi lumbung gol Indonesia.

Lantaran yang berhasil cuma satu, PSSI punya begitu banyak pekerjaan rumah. Sulit dibayangkan bagaimana reaksi penggemar bola Tanah Air jika ke­gagalan demi kegagalan terulang lagi tahun depan.

Tahun ini saja mereka tak henti-hentinya berteriak –meskipun belum tentu didengar– me­ nuntut yang baik-baik dari PSSI demi kemajuan tim nasional di semua jenjang usia.

Bicara kegagalan, erat kaitannya dengan cara sebuah tim bersiap. Ketika masa persiapan be­ tul-betul dilakukan maksimal, kans mencapai target prestasi tentu semakin besar. Sebaliknya, kalau sekadar main-main, sama saja sedang mempersiapkan ke­ gagalan. Ini yang terlihat men­ jelang Piala AFF 2018.

Sebulan sebelum turnamen elite Asia Tenggara ini dimulai, tepatnya pada 1-16 Oktober, Timnas Senior hanya melakoni tiga pertandingan uji coba melawan Mauritius (1-0), Myanmar (3-0), dan Hong Kong (0-0).

Setelahnya para pemain pulang ke klubnya masing-­ ­ masing, dan baru kumpul lagi pada 1 November. Tak lama, cuma enam hari, karena pada 6 November mereka sudah berangkat ke Singa­pura untuk matchday pertama, tiga hari kemudian.

PSSI sebenarnya punya waktu membentuk timnas yang le­bih kompetitif, punya pola yang jelas dalam bermain, dan pastinya bisa melangkah lebih jauh ketimbang hanya finis di fase grup.

Ada waktu ­sekitar dua bulan untuk

STEFANO LILIPALY - SEPTIAN DAVID MAULANA | INDONESIA

Ekspresi para pemain Timnas Indonesia usai ditahan imbang tanpa gol oleh Filipina pada pertandingan terakhir penyisihan grup Piala AFF 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 25 November 2018.

K A L E N D E R

KUALIFIKASI PIALA ASIA U-23 2020

PIALA AFF U-22 17 FEBRUARI - 2 MARET GRUP A

K O M P E T I S I

22 – 26 MARET

GRUP B

2 0 1 9

SEA GAMES 2019 30 NOVEMBER – 11 DESEMBER

GRUP K

Vietnam

Indonesia

Vietnam

Thailand

Malaysia

Thailand

Timor Leste

Myanmar

Indonesia

Brunei Darussalam

Singapura

Brunei Darussalam

Laos

Kamboja

J E JA K I N D O N E S I A D I P I A L A ASI A U - 23 2013 OMAN

2016 QATAR

2018 CHINA

Tidak lolos kualifikasi

Tidak lolos kualifikasi

Tidak lolos kualifikasi

(Tuan rumah)

Filipina

fokus menggembleng mental, fisik, dan taktik Timnas Senior, setelah Indonesia kandas di babak 16 besar Asian Games 2018, 24 Agustus lalu. Sayangnya, satu bulan pertama terbuang sia-sia lantaran PSSI sibuk mencari pengganti Luis Milla.

Itu bukan satu-satunya penyebab melempemnya penampil­ an Garuda. Masalah lain yang tak kalah penting adalah buruknya pengelolaan jadwal kompetisi, yang akhirnya bentrok dengan agenda timnas.

Liga 1 yang memasuki fase krusial diputuskan tetap ber­ gulir di saat timnas menjalani pe­musatan latihan (TC). Bahkan salah satu klub sempat menolak menyerahkan pemainnya. Contohnya sikap Sriwijaya FC ter­ hadap striker naturalisasi ­Alberto Goncalves.

“Kalau mau jujur, di ­ASEAN itu kita sama, tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Sekarang tinggal bagaimana persiapannya saja. Siapa pun pelatihnya, persiapannya harus bagus,” kata mantan pelatih Indonesia Bambang “Banur” Nurdiansyah ke­ pada HARIAN NASIONAL. “Kalau namanya persiap­ an bagus itu mencakup semua aspek, termasuk uji coba. Uji ­ coba juga jangan ecek-ecek lawannya, pilih lawan berkualitas.

Satu lagi, tunjuk pelatih jangan last minute.”

Kecerobohan-kecerobohan

semacam itu seharusnya sudah cukup memberi pelajaran bagi PSSI. Apalagi, tahun depan fe­ derasi sudah ditunggu tiga ajang bergengsi: Piala AFF U-22 2019, kualifikasi Piala Asia U-23 2020, dan SEA Games 2019.

“Kompetisi (Liga 1 2019) di­ mulai April, sedangkan AFF U-22 dan kualifikasi Piala Asia ber­ jalan sebelum itu. Jadi, saya rasa kami bisa lebih fokus untuk persiapan,” kata Direktur Teknik PSSI Danurwindo saat ber­bincang de­ ngan HARIAN NASIONAL. Piala AFF U-22 edisi perdana berlangsung mulai 17 Februari hingga 2 Maret. Indonesia ber­ gabung di Grup B bersama rival bebuyutan Malaysia, Myanmar, dan tuan rumah Kamboja.

PSSI tahu publik haus prestasi, dan mereka membebankan target juara kepada Timnas U-22.

Tak sampai sebulan, persisnya 22-26 Maret, Garuda Muda akan bersaing dengan Vietnam, Thailand, dan Brunei Darussalam di Grup K babak kuali­ fikasi Piala Asia U-23 2020. Targetnya yang diusung sudah pasti lolos ke putaran final.

Langkah terdekat PSSI adalah menentukan figur pelatih, menggantikan Bima Sakti yang kontraknya berakhir setelah Piala AFF 2018. Nama-nama top sudah mulai beredar seperti S ­ tefano Cugurra, Robert Rene Alberts, I­ ndra Sjafri, dan Fakhri Husaini. Namun, federasi masih me­nyimpan

rapat-rapat siapa orang yang akan memanggul tugas berat ini.

“Yang pasti harus punya ­lisensi (A AFC), orang yang be­tulbetul cinta dengan sepak bola, bagaimana dia mengatasi tim bukan hanya saat menang, tapi juga saat kalah. Pelatih bukan hanya sebagai orang tua bagi pemain, dia juga harus punya ba­ nyak pengetahuan taktik dan cara bermain,” kata Danur.

Setelah semua urusan yang menyangkut kepelatihan beres, berikutnya adalah mengumpulkan pemain guna menjalani TC. Danur menjelaskan, TC Timnas U-22 berjalan mulai akhir Desember hingga menjelang turnamen.

Bukan hanya TC, melainkan juga federasi berencana menggelar beberapa partai uji coba.

“Kemungkinan akhir Desember, ya paling lambat awal Ja­ nuari harus sudah mulai. Tidak akan banyak latihan fisik ka­rena semua pemain yang dipanggil pasti sudah main di kompetisi.

Jadi lebih ke pemahaman taktik dari pelatihnya,” jelasnya.

“Minimal ada tiga uji coba, harapannya seperti itu. Arti­ nya dari situ kita bisa tahu per­ kembangan setiap pemain, Teknik, dan adaptasi dengan strategi pelatih. Pelatih juga butuh eksperimen untuk tentukan formasi dan pemain intinya. Kalau siapa saja (lawan uji coba), saya kira Sekretaris Jenderal le­ bih tahu.” l ANNAS FURQON HAKIM