Harga Eceran
Rp. 3.000,-
Langganan Rp. 70.000,-/bulan
RABU, 9 SEPTEMBER 2015
redaksi@koranberita.co
0267 845 0909
koranberitakarawang
HU_KoranBerita
IPM Karawang Tak Naik-naik
KARAWANG, KORAN BERITABadan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang mempertanyakan rendahnya Indeks Pemba ngunan Manusia (IPM) Kota Pangkal Perjuang an. Bahkan menduduki 4 terendah se-Jawa Barat. “Kita nomor empat dari bawah. Ini berarti ada yang salah dalam pengelolaan pemerintahan,” ucap salah satu Anggota Banggar DPRD Ka rawang, Natala Sumedha, saat rapat pembahas an laporan keuangan dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan bupati karawang periode 2011-2015 di Gedung DPRD Karawang, Selasa (8/09).
Berani Nyeleweng, Incumbent Diancam Penjara KARAWANG, KORAN BERITADesa-desa di Kabupaten Karawang sudah mendapat kucuran dana desa (ADD) tahap pertama. Sebentar lagi pencairan tahap kedua segera turun bertepatan dengan masa kampanye pilkada. Calon incumbent dicurigai memanfaatkan pencairan ADD untuk kepentingan politiknya.
Halaman 7
ANGGARAN
Cellica Diminta Lebih Fokus
“Jangan untuk main-main pilkada. Ini kesejahteraan rakyat desa jangan dimainmainkan. Ada beberapa yang nakal, sengaja disandera dana itu, deal dulu sama kadesnya. Jangan main-main,”
KARAWANG, KORAN BERITADPRD Kabupaten Karawang meminta Pemkab fokus dalam melakukan pembangunan. Pasalnya, hingga triwulan ketiga, serapan anggaran baru di angka 29,67 persen. “Kita sudah mendorong supaya segera pencepat an pembangunan,” katanya, Selasa (8/9). Dari sekian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaporkan ada sebagian yang sudah menjalan kan pembangunan. Akan tetapi, hingga saat ini belum melakukan SPPD. Sehingga serapan anggaran masih sangat rendah.,”ujar Danu Hamidi, Ketua Komisi B DPRD Karawang, Selasa (8/09).
Marwan Jafar
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
K
ecurigaan itu muncul dari para pesaing politik yang mendapati mobilisasi politik aparat desa yang dilakukan birokrasi, untuk kepentingan politik calon incumbent. Termasuk diantaranya kucuran ADD yang dibergain tim incumbent dengan dukungan aparat desa. Dalam penelusuran di beberapa kecamatan, misalnya ditemukan camat-camat
Halaman 7
ADD Kepala daerah yang menyelewengkan ADD untuk pilkada diancam pidana.
APIH KOBER: Moal sieuneun...!!!??
Scan QRcode di atas untuk mendapatkan akses ke E-Paper Harian Umum KORAN BERITA di smartphone anda
Kuasa Hukum Warga: PT SAMP Ilegal KARAWANG, KORAN BERITAPT SAMP yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL) belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang dan dinyatakan belum memiliki bukti kepemilikan yang sah yaitu sertifikat hak atas tanah. Pernyataan tersebut tertuang dalam berita acara hasil rapat komponen masyarakat dan penyelenggara negara di DPRD Ka rawang yang kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi Komisi A DPRD Kabupaten Karawang. “Dalam rekomendasi tersebut jelas
agar dilakukan kajian pro ses akuisisi PT SAMP oleh PT Agung Podomoro Land apakah sudah sesuai dengan Undang- Undang penanaman modal karena kepemilikan lahan secara hukum belum inkrah,”kata Eliyasa Budianto, selaku kuasa hukum masyarakat, Selasa (8/9). Eliyasa mengungkapkan, pertemuan masyarakat 3 desa, yaitu Desa Wanasari, Desa Wanakerta dan Desa Marga Mulya, Kecamatan Telukjambe Barat dengan penyelenggara negara di Kabupaten Karawang pada 2 September 2015 juga meminta pemerintah Ka-
bupaten Karawang melindungi tanahtanah masyarakat yang sah secara hukum dengan kepemilikan sertifikat hak milik (SHM). Selain itu, pemerintah melalui Satpol PP Karawang diminta membongkar reklame yang sudah dipasang PT SAMP karena tidak berizin. “Jelas dalam surat rekomendasi juga untuk menghentikan kegiatan PT SAMP, karena belum ada IMB dari BPMPT dan sampai sekarang masih dalam proses pengadilan,” kata nya. Halaman 7
yang aktif mengkampanyekan calon incumbent. Camat Pedes misalnya, disinyalir melakukan kampanye terselubung untuk mendukung Cellica pada Pilkada 2015 nanti. Kabar tersebut diperoleh setelah Camat mengadakan pertemuan tertutup dengan seluruh staf Kecamatan Pedes. Halaman 7
Ratusan Bidang Tanah Pemkab Tak Bersertifikat KARAWANG, KORAN BERITAPemkab Karawang mengimbau para pihak untuk menggugat atas sebidang tanah yang saat ini belum jelas kepemilikannya karena belum bersertifikat. Mengingat masih tercatat ratusan aset Pemkab dalam bentuk bidang tanah yang belum bersertifikat. “Kita mengimbau untuk menggugat agar dapat terdeteksi. Nanti kalau muncul gugatan dan ada kejelasan kemudian di proses,”kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy R Sutisna, Selasa (8/9). Halaman 7