POTRET
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
Diterbitkan Yayasan Forum Karya Putra Sumatera Utara Akte No. 14 Tanggal 29 Maret 2010 NPWP : 71.060.057.8-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono Redaktur Daerah Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Konsultan Hukum: M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Wahyuddin Ghozali, Mahmud Hamdani, Eko Cahyono, Rusdi Stabat
Doc Podium
Pekerjaan Rehab Gedung Kantor UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara di Stabat APBD 2014 tidak mencantumkan nilai proyek di plank yang terpasang, apakah karena unsur ke kesengajaan atau ada juklak terbaru tentang hal itu. “Rakyat berhak mengetahui nilainya Bapak” karena proyek tersebut katanya dibangun atas partisipasi masyarakat membayar pajak.
CATATAN PODIUM Revolusi Mental Bisa Berubah Menjadi Revolusi Sosial
Pengucapan Sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Jk di Sidang Umum MPR yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2014 mendatang semoga tidak diciderai oleh tindakan konyol sebagian anggota MPR RI. Akrobat politik yang menciderai etika dan patsun politik dinegara yang katanya menganut azas demokrasi bisa jadi tontonan yang tidak menarik pada akhirnya. Revolusi mental yang menjadi jargon pendukung Jokowi-Jk, bukan tidak mungkin bisa berubah seketika menjadi revolusi sosial, yang akan memakan anak bangsanya sendiri. Keegoisan dan keangkuhan politisi dari partai politik tertentu sejak digelarnya Sidang MPR bisa memancing kemarahan rakyat yang akan merugikan kita semua di negeri ini. Tidak adanya lagi rasa malu dan juga kemauan berbagi posisi di lembaga legeslatif baik di DPR RI maupun MPR RI oleh politisi yang mengaku pengawal Pancasila adalah suatu tanda kemunafiqan. Politisi yang mengaku dirinya pejuang reformasi dalam menumbangkan rezim Soeharto ‘jangan pula malu mengakui, kemunduran dalam berdemokrasi di tahun 2014 adalah merupakan tanggung jawabnya. Koalisi Indonesia Hebat yang arogan dan Koalisi Merah Putih yang lagi kesetanan, akhirilah permainan politik yang bisa membahayakan sendisendi persatuan bangsa dan negeri ini. ‘ingatlah legeslator dan senator’ rakyat masih menonton dan sewaktu-waktu mereka siap dan bisa bermain. Sekali lagi ingatlah ‘nasibmu sesungguhnya berada di tangan rakyat’. ***
“
Celoteh: Muak dan jijik kita ngeleh “ulah” anggota dewan yang baru dilantik yo Wak. Co-Leteh : Makanya kalau memilih wakil kita, jangan karena duit, giyonlah jadinya. Celoteh : Nyesal teberabis kita dibuat orang yang mabok jabatan yo Wak. Co-Leteh : Te ngapa, isok di pileg 2019 jangan duit lagi yang dikejar booh !!!.
Sekretaris Redaksi Mauliddin Biro/Perwakilan Daerah Bengkulu: Salim Pane, SH Sumatera Selatan: T. M. Mukhalladun Sumatera Barat: Ir. Huzairin Bogor: Moratua Sipahutar, SE, Syofyan Achmad, SH Tangerang: Robert, L Tobing, SH Bekasi: Isro Budi HR (Korlip), Fabiantoro Depok: Saddam Medan: Sutriadi,S.Pd Binjai: OK. Heri Fadly Kordinator), Eddy Gunawan, Febri Taruna, M. Nurli Langkat: Yunifar Efendi (Koordinator), Ondrio Suseno S,Pdi, Hermansyah, Sariman, Nasaruddin Bujing, Amzon, Ahmad Zaini, Warsito Kopral, Saibun, Bukhari, Misran,Ridwan, Erwin Riansyah Putra, Emi Akhyar, Kariani, Tumini, Badaruddin, Yusri Anderiza, Ibrahim, T.Zainal Abidin, M. Jamil Saragih, Syahminan, Amiruddin, Syamsul Rijuar, Arfan Tuah, Syahrian, M. Yusuf Tarigan, Legimin, Syahruddin, K.I. Ruddin Ketat, Amir Hamzah Piliang, Misli Pemimpin Perusahaan Yunifar Efendi P Manager Iklan Tek Sai An Manager Pemasaran Thomas (Acian) Distribusi/sirkulasi Adisyahputra Rekening Bank Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P Alamat Redaksi Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Langkat Sumatera Utara 20851 HP : 085206407583 E-mail red.podium@yahoo.co.id Alamat Sirkulasi/Pemasaran Jl, Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Langkat HP: 081264161514 Percetakan CV. Media Lintas Transindo Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.
HUBUNGI : BAGIAN IKLAN DAN PEMASARAN Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat HP : 0852 0640 7583 / 0812 6416 1514
PODIUM Khusus
3
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
Waspadai Skenario Tersembunyi: Penjegalan Pelantikan Presiden Kekhawatiran adanya penjegalan Pelantikan Jokowi dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden, memang bukan berlebihan. Skenario tersembunyi dibalik “akal-akalan” politik patut diwaspadai. Meskipun, Ketua MPR menjamin pelantikan pada 20 Oktober 2014 itu berjalan lancar. Sangat disayangkan memang, adanya upaya menggagalkan pelantikan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden masa bakti 2014-2019 mendatang. Sejumlah pihak menyikapi wacana tersebut, penuh prihatin. Juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menegaskan. Jika itu terjadi berarti akan kembali menciderai keinginan rakyat. “Menghambat pelantikan sama saja telah menghambat kehendak rakyat”, katanya. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gamari Sutrisno, sebelumnya, menyatakan mendukung rencana pembentukan panitia khusus pemilihan presiden 2014. Menurutnya, pansus bisa merekomendasikan kepada anggota DPR dari partai koalisi Prabowo-Hatta yang berjumlah 60 persen lebih, tujuannya untuk tidak menghadiri pelantikan pada sidang umum MPR Sebelumnya, Koalisi Pengacara Masyarakat yang dipimpin seorang advokat Alamsyah Hanafiah, mengirimkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua MPR RI Sidarto Dhanusubroto. Alamsyah juga telah melakukan audiensi dengan Fraksi Gerindra DPR RI, meminta agar membentuk Pansus penundaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Syahdan langkah itu, mendapat kritikan tajam dari Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra, yang dinilai tak memiliki landasan hukum. "Langkah yang diambil Koalisi Pengacara Masyarakat dapat dianggap sebagai skenario untuk mengganggu agenda kenegaraan yang sudah diatur dalam undang-undang," kata Saldi Isra di Jakarta. Menurut analisa Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti, ada skenario penjegalan pelantikan Joko Widodo?-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilakukan pada malam hari yang di luar kelaziman. "Informasi tersebut mendekati kebenaran ketika berkembangnya wacana pelantikan malam hari untuk menghindari dan antisipasi tindakan anarkis yang tidak dikehendaki," tandas Ketua Pusaka Trisakti, Rian Andi Soemarno? di Jakarta, Minggu (12/10/). ?Rian berharap Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amar putusannya dapat segera memberi tafsir beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD, DPRD (MD3) yang tengah diuji materi. Kata dia, Pasal 14, Pasal 15 ayat 1 dan 2, serta Paasal 34 ayat 4, 5, 6, dan 7 ?dalam UU MD3 terkait frasa 'pimpinan MPR' masih multitafsir. Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi menilai, terdapat korelasi antara rencana pelantikan malam hari dan frasa 'pimpinan MPR' sehingga dapat membuat sidang paripurna pada 20 Oktober nanti sampai larut malam. Dia menyebut, hal itu merupakan 'bungkusan konstitusional' untuk menjegal Jokowi-JK dilantik. ?"Jika itu terjadi sangat berpotensi 99 persen Jokowi-JK batal dilantik dan adanya vacum of power," tandas Fahmi. Fahmi menjelaskan, Indonesia belum memiliki aturan yang jelas jika terjadi ?kekosongan kepemimpinan. Sehingga hal itu merupakan harga yang terlalu mahal dibayar oleh masyarakat karena tidak punya pemimpin. "Itu terlalu mahal bagi rakyat dan demokrasi untuk dibayar jika itu benar terjadi," tukas Fahmi. Belakangan banyak pemberitaan spekulasi yang beredar di ranah publik, mereka
bertanya-tanya akan wacana dan kekhawatiran adanya penjegalan pelantikan Jokowi dan JK. Namun, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menjamin keamanan acara pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang. Eks Menteri Kehutanan itu, meminta siapa pun untuk tidak mengganggu pelantikan tersebut. "Sudah rapat dengan Kapolda dan Pangdam Jaya. Panglima TNI juga sudah menyatakan, keamanan 100 persen penuh. Jangan coba-coba," kata Zulkifli di rumah dinas gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati 7, Menteng, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Prediksi pelantikan Jokowi-JK bakal berjalan aman juga dilontarkan Badan Intelijen Negara (BIN). Kepala BIN Marciano Norman menegaskan bahwa tidak ada indikasi atau benih yang akan mengganggu stabilitas keamanan. “Kami memantau dari hari ini tidak ada faktor yang mengindikasikan akan terjadinya gangguan yang berarti, kita harapkan akan lancar dan terkendali,” tegas Marciano.
Pendapat yang sama juga diungkap, Ibu Sinta Nuriyah, istri Mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid, bahwa proses pelantikan Jokowi-JK bisa berjalan dengan lancar dan damai. “Semuanya itu akan berjalan damai lancar, tidak ada gejolak apa-apa saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti,” ujar Ibu Sinta Nuriyah, Sabtu lalu. Menurut Ibu Sinta, prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti harus berjalan dengan damai dan lancar agar rakyat bisa menikmati perubahan pemerintahan yang lebih baik lagi. “Dan saya yakin semua pihak di negeri ini akan mendukung agar prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden nanti berlangsung damai dan lancar,” tambahnya. Sementara, sejumlah pihak juga telah menyiapkan upaya pengamanan maksimal untuk pelantikan tersebut, salah satunya Polri dengan mengerahkan petugas dari tujuh Polda. “Ada tujuh Polda yang akan ditarik ke Jakarta yakni Polda Jateng, Polda Jabar, Polda Jatim, Polda Lampung, Polda Palembang, Polda Sumsel, dan Polda Kalbar,” jelas Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. (wago)
PODIUM Utama
4
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
Soal Pelantikan Presiden
MPR Pertaruhkan Keutuhan NKRI
Namun demikian pertemuan presiden terpilih Jokowi dengan pimpinan lembaga tinggi negara seperti DPR, MPR, dan DPD, menjadu awal perubahan dukungan bagi pemerintahan Jokowi. “Perhitungan saya, tidak ada jegal menjegal. Bila tidak ada penguasa maka negara dalam keadaan bahaya. Bisa ada intervensi dari negara lain. Kita yang rugi," kata Pengamat Politik, Arbi Sanit. Menurut Arbi, saat pelantikan presiden tertunda, maka akan ada kevakuman kekuasaan. Para pendukung Jokowi juga dinilai cukup kuat dan hal itu menjadi pertimbangan matang anggota MPR. Karena itulah, pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara dengan Presiden terpilih Joko Widodomenjadi sangat penting diintersifkan. Pertemuan mampu memecahkan kebuntuan politik. “Pertemuan itu, awal untuk perubahan dukungan bagi pemerintahan Jokowi,� katanya. Namun karena ketua lembaga tinggi negara itu bukan sebagai penentu kebijakan, maka hasil pertemuan belum menjadi suatu fakta.“Pendapat mereka, pimpinan lembaga tinggi negara bisa dilawan masing-masing pimpinan parpol mereka. Namun, mereka bisa menjembatani komunikasi dengan pimpinan parpol," ujarnya. Pimpinan lembaga tinggi negara diakui Arbi dapat menolong dan melobi pimpinan parpol terutama di Koalisi Merah Putih (KMP). Selanjutnya pemerintah bisa menjalankan pemerintahan dengan efektif."Jadi pertemuan itu positif. Itu langkah baik untuk
Rumors adanya upaya menghambat dalam pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2014, kemungkinan sangat kecil. Alasannya, terlalu besar yang dipertaruhkan MPR terhadap keutuhan NKRI. membangun bangsa itu ke arah lebih baik," cetusnya. Soal bagi-bagi kekuasaan bila terjadi peretemuan rutin pemerintah dan lembaga tinggi negara, Arbi mengatakan, hal itu merupakan konsekuensi. Yang penting bagi-bagi "kue" pengelolaan pembangunan dialamatkan kepada rakyat. "Sepanjang yang dibagi menguntungkan rakyat tidak apa. Kalau mengambil hak rakyat itu baru bahaya," imbuhnya. Pasca pertemuan itu, ternyata menurunkan tensi politik, termasuk menyambut pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden/wapres pada 20 Oktober. "Era demokrasi memang ada kompetisi ada perbedaan pendapat, tapi jangan yang anehaneh, tidak boleh jegal-menjegal. Semua harus sesuai koridor UUD 1945, Pancasila dan NKRI," kata Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Parlemen menurut Zulkifli,
harus memainkan perannya sebagai pengontrol. Kebijakan pemerintah yang menyimpang harus dikoreksi, tapi bila pro rakyat maka sudah jadi kewajiban parlemen untuk mendukungnya. Zulkifli berharap Jokowi-JK bisa mendorong percepatan program untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang dibuat. "DPR juga harus melakukan fungsi kontrolnya. Tapi komunikasi antara lembaga tinggi negara dengan pemerintah harus dilakukan seintensif mungkin," imbuhnya. Yang jelas, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih bukan lah ajang rekonsiliasi.
Kaena rekonsiliasi terjadi apabila telah berlangsung satu konflik besar. "Rekonsiliasi itu berarti ada satu konflik besar. Rekonsiliasi tidak perlu, ini biasa-biasa saja. Perbedaan di dalam parpol itu suatu hal yang biasa," katanya. Hal yang wajar adanya perbedaan sikap antarpartai. ]Tentu mengherankan jika partai politik memiliki pandangan yang sama dan tanpa perbedaan."Yang paling penting apakah kita bekerja untuk kepentingan nasional, negara, rakyat atau sekedar kepentingan pribadi atau kelompok. Rakyat akan menilai di situ," tuturnya. Ia menuding ada orang tak suka proses demokrasi terjadi dengan mengatakan hubungan pemerintah dan parlemen terbelah. Persepsi yang mengatakan ada pihak yang merasa kalah di parlemen lalu mempersepsikan demokrasi mundur, salah besar. "DPR ke depan akan lebih kreatif. Nanti kita akan gagas banyak hal termasuk menyelesaikan masalahmasalah bangsa, termasuk banyaknya buronan di luar negeri yang bisnisnya masih jalan di sini," pungkasnya. (P.02/Jk)
PODIUM nusantara
5
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
Suryadharma Tak Akui Muktamar PPP di Surabaya "Muktamar ada landasannya AD/ART. Muktamar Surabaya ilegal tidak mengikuti AD/ART," kata Suryadharma saat menggelar konferensi pers di rumah Djan Faridz, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 15 Oktober 2014. Suryadharma yang juga akrab disapa SDA itu menuturkan, Mahkamah Partai sudah memutuskan bahwa ketua umum yang sah adalah dia dengan Sekretaris Jenderal Muhammad Romahurmuziy alias Romi. Namun, Romi sekarang justru menggelar muktamar. "Itu melanggar. Ini sudah kekeliruan yang sangat jauh," ujarnya. Mantan menteri agama itupun mengklaim Kapolri dan Kapolda Jawa Timur sudah memberikan pernyataan bahwa Muktamar Surabaya tersebut ilegal karena
tidak mendapatkan surat tanda terima pelaksanaan kegiatan dan surat tanda persetujuan penyelenggaraan kegiatan. "Dari sisi AD/ART dan Mahkamah Partai dan aturan pemerintah Muktamar Surabaya ilegal," imbuhnya. Suryadharma lantas meminta DPW dan DPC agar tidak menuruti kehendak yang dipaksakan Romi dan Emron Pangkapi. Dia juga meminta mereka yang di Surabaya kembali ke tempatnya masingmasing untuk PPP. "Kalau forum mukernas dinilai benar penyelenggaranya ketum. Sekjen administrasi, kepala sekretariat. Dari sisi mukernas, mukernas Bogor tidak sah. 19 April diumumkan, 22 dilaksanakan. Sedangkan aturan AD/ART materi pelaksanaan mukernas diberikan ke peserta mukernas selambatnya 14 hari," ucapnya. vn
Pola Pemerintah-DPR Saat ini: Mimpi Era Orde Baru TAK sedikit pengamat politik yang menyesalkan hubungan eksekutif-legislatif pascahasil Pemilu Presiden 2014 dan komposisi pimpinan DPR dan MPR periode 2014-2019. Meski kadang terdeteksi masih adanya bau-bau kepemihakan dari para pengamat tersebut, umumnya mereka menguaruarkan kekhawatiran bahwa sepanjang lima tahun ke depan, politik Indonesia akan dipenuhi ketegangan antara presiden dan lembaga legislatif. Bahkan, timbul kemudian isu bahwa kekuatan politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) cq DPR-MPR, akan menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014 mendatang. Sebenarnya, pandangan para pengamat politik yang begitu muram dalam persoalan hubungan Presiden-DPR saat ini, agak sedikit ganjil. Apalagi bila ternyata mereka—para intelektual yang seharusnya tercerahkan itu, yang justru memantik isu adanya rencana menggagalkan pelantikan Joko Widodo. Keganjilan itu akan sangat terlihat bila dihadapkan dengan dua hal. Pertama, soal isu upaya penggagalan pelantikan Presiden Joko, sepertinya mereka tidak melihatnya dalam kacamata Konstitusi. Pasalnya, bila merujuk
ke Pasal 9 Ayat (1) UUD 1945, pelantikan presiden dan wakilnya wajib dimaknai sebagai kewajiban anggota MPR. Jadi, pandangan yang aneh bila ada upaya penggagalan dari anggota MPR sendiri. Bukankah hal itu artinya mereka menegasikan peran konstitusionalnya sendiri? Kedua, kekuatiran sebagian warga pada pola hubungan antara Pemerintah (dalam hal ini presiden) dengan legislatif (DPR) saat ini, juga bisa dianggap aneh bila dihadapkan dengan wacana masyarakat madani yang pernah merebak di era 1990-an lalu. Pada masa berkuasanya Orde Baru itu, kita tahu betapa pemerintah—Presiden, saat itu sangat ebrkuasa dan hegemonik. Boleh dikatakan hubungan eksekutif-legislatif saat itu seolah hubungan subordinasi di mana dalam hubungan itu pemerintah seolah menjadi patron. Legislatif, saat itu seperti tak lebih dari tukang stempel, agar cap ‘negara demokrasi’ persyaratannya bisa dipenuhi. Saat itulah wacana hubungan kesetaraan antara pemerintahDPR mengemuka. Saat itu pula pembicaraan tentang masyarakat madani, tempat pemerintahwakil rakyat berhubungan dalam kesetaraan, saling mengingatkan, dan penuh dialektika, mengemuka. ic
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tidak mengakui muktamar yang digelar pada 1518 Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Suryadharma menegaskan forum tersebut tidak sah atau ilegal.
BDF, Rayakan Demokrasi Atau Pesta Perpisahan? KEBUTUHAN untuk demokrasi dirasakan oleh banyak negara. Walau komitmen telah dibuat, faktanya masih dibutuhkan upaya lebih besar dalam kerja sama internasional untuk memperkuat institusi demokrasi di semua tingkatan. Demikian pendapat pemerintah Indonesia, saat menginisiasi digelarnya Forum Demokrasi Bali (BDF) di Bali, 10-11 Dember 2008 silam, dimaksudkan sebagai arena pertemuan tingkat tinggi untuk membahas dan berbagi pengalaman tentang demokrasi di negara masing-masing. Walau ditujukan bagi para kepala negara dan pemimpin pemerintahan, faktanya banyak negara lebih memilih mengirimkan perwakilan setingkat menteri atau pejabat lebih rendah. Perwakilan yang hadir akan memaparkan pengalaman negara mereka dalam implementasi demokrasi tanpa membuka kesempatan untuk mendiskusikannya. BDF ke VII yang bakal digelar lebih cepat dari sebelumnya, pada 10-11 Oktober, mengangkat tema Perkembangan Arsitektur Demokratik Regional: tantangan pembangunan politik, partisipasi publik, dan perkembangan ekonomi-sosial di abad ke-21. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Esti Andayani mengatakan ada 51 negara yang diundang namun baru tiga kepala negara asing yang dipastikan hadir yaitu Presiden Filipina Benigno Aquino, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Selain pertemuan kepala negara atau pejabat tinggi pemerintahan, penyelenggaraan BDF ke VII sebenarnya akan turut disertai dengan Forum Masyarakat Sipil Bali (BCSF) yang ditujukan bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk pertama kalinya. Namun jelang dibukanya penyelenggaraan BDF terakhir dalam masa masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu,11 dari 14 ormas yang diundang secara tegas menolak hadir dalam penyelenggaraan BDF. Para penggiat demokrasi itu menilai BDF hanya merupakan acara seremonial tanpa ada manfaat yang berarti bagi perkembangan demokrasi. Penolakan mereka sekaligus memicu pertanyaan tentang apa tujuan dan manfaat BDF yang telah didapat bagi Indonesia. Pertanyaan lain terkait penyelenggaraan BDF ke VII adalah waktu yang dipercepat. Pada enam kali penyelenggaraan sebelumnya, BDF selalu digelar pada Desember. Sementara untuk kali ini BDF digelar sebelum pelantikan presiden terpilih yang baru atau resmi berakhirnya masa jabatan SBY, 20 Oktober. vn
6
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
PODIUM Binjai
Ketua Mapancas Binjai, OK.Heri Fadly,AMd,SH:
Minta Kejatisu Periksa Kadishub Binjai PODIUM (BINJAI) Mengenai Perda NoPerda No 08 tahun 2011 tentang pengawasan muatan angkutan barang dan Perda No 5 tahun 2011 tentang retribusi angkutan masuk kota sehingga menimbulkan permasalahan terjadinya pemblokiran jalan-jalan yang dilakukan warga Binjai. Retribusi kelebihan muatan dan pemanfaatan jalan yang dikutip oleh Dishub kepada truk-truk over kapasitas sebagai pelanggar perda membuat jalan-jalan dan jembatan di Kota Binjai mengalami kerusakan. Menurut hasil Investigasi Mapancas Binjai di lapangan, Dinas Pehubungan Binjai tidak melakukan penimbangan atas truk yang over kapasitas Pihak. Dishub telah mengabaikan isi yang tertuang dalam kedua Perda tersebut ujar OK.Heri Fadly (foto) Ketua Kord. Mapancas Binja pada PODIUM melalui surat elektroniknya Selasa,14 Okt. Keperihatinan kami atas apa yang dialami oleh masyarakat yang tinggal disepanjang Jalan Printis Kemerdekaan, Jalan Juanda dan Jalan Umar Baqi Bnjai sebagai penyebabnya kami meminta agar pihak
Kejatisu segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kadishub Binjai FD dalam melakukan pengutipan retribusi kelebihan muatan. Apa yang dijalankan oleh Dishub Binjai nyata-nyata bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2009 yang telah mencabut Perda kelebihan muatan ujar Heri. Seharusnya Dishub Binjai tidak lagi melakukan pengutipan retribusi kelebihan
muatan sejak keluarnya Kepmendagri No.90 Tahun2009, mengenai pencabutan Perda Kota Binjai N.9 Tahun 2002 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kota Binjai No.21 Tahun 2001 tentang izin dispensasi kelebihan muatan di Kota Binjai. " Saya yakin, semua truk-truk yang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Umar Baqi dan Jalan Juanda serta jalan-jalan lainnya di Binjai melebihi ketentuan berat yang tertuang dalam perda" tulis OK.Hery Fadly,SH dalam surat elektroniknya. Penyalahgunaan Wewenang Walikota Binjai M. Idham seolah - olah menutup mata dan membiarkan Fadlan Daulay berbuat sesuka hatinya melakukan pengutipan tersebut yang jelas-jelas terindikasi menjadi ajang memperkaya diri oknum tertentu di Dishub Binjai dangan dalih mengutip dana untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai. “Kami dari MAPANCAS Binjai akan terus melakukan pemantauan sejauh mana kepedulian pihak Kejatisu menangani masalah di Dinas Perhubungan Binjai,� tuturnya. (rel-P.05)
PODIUM Langkat
7
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
Dianggap Daerah Basis Abd Azis
Proyek Pemeliharaan Jalan Dipindahkan MENURUT sumber PODIUM proyek APBD Provinsi tahun 2013 ini awalnya diusulkan untuk jurusan Scanggang-Selotong, mulai dari perbatasan desa di Dusun Tanah Tinggi mengarah ke Pekan Secanggang. Tapi rencana awal tersebut dibatalkan Dinas PU Langkat setelah adanya informasi bahwa di Dusun Tanah Tinggi adalah basisnya Abdul Azis Cabup Langkat periode 2013-2018 dari jalur independen yang kebetulan putra Desa Scanggang. Laporan dari TS H Ngogesa Sitepu,SH ( salah satu kandidat cabup Langkat masa itu-red) sampai kepada salah satu petinggi Langkat dan laporan yang masuk tersebut langsung direspon pihak Dinas PU Langkat. Tanpa memperdulikan perasaan warga dusun Tanah Tinggi Desa Scanggang yang sudah bermimpi jalan tersebut akan diaspal, paket pemeliharaan priodik jalan yang sudah diukur dan diberi tanda (dicat-red) oleh petugas Dinas PU Langkat. Dengan gampangnya dipindahkan ke jalan jurusan Scanggang-Sepucung ujar sumber PODIUM. Saya mendengar cerita yang berkembang,
Pekerjaan paket pemeliharaan priodik jalan jurusan Secanggang – Sepucung Kecamatan Scanggang sepanjang 2600 m X 4 m tahun anggaran 2013, kini menjadi bahan perbincangan yang hangat dan serius di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang ada peran besar dari seorang oknum petinggi di Pemkab Langkat ‘yang saat itu sangat berkuasa’ meminta agar Dinas PU Langkat memindahan lokasi proyek jalan di dusun kami, sejauh mana kebenaran cerita yang beredar tentang berpindahnya lokasi proyek jalan tersebut, pernah kami sampaikan pada salah satu Ketua LSM di Langkat (disaat pesta sunat Rasul anak Kades Scanggangred). Dan menurutnya hal itu sudah ditanyakannya pada dr Indra Salahuddin,M Kes Plt.Sekda Langkat dan juga Pelaksana Bupati Langkat saat itu (saat Ngogesa Sitepu,SH cuti kampanye-red), namun apa jawaban dr Indra Salahuddin, M Kes pada
Ketua LSM tersebut kami pun tak tahu sampai sekarang lanjutnya. Sementara itu menurut data yang ada pada PODIUM, pagu proyek tersebut Rp 3.994.500.000, dan pemenang tendernya adalah PT.SMJ dengan nilai penawaran Rp 3.910.000.000.-. Dalam dokumen tertanggal 19 Juli 2013 yang pernah dilihat PODIUM, PT. SMJ beralamat di Gedung Indorama Lt 14 Jalan HR Rasuna Sahid Blok XI Kav 1 & 2 Jakarta Selatan. Dan menurut Usman penduduk Desa Secanggang pada PODIUM petugas lapangan PT. SMJ saat itu adalah Saut Tambunan dan petugas dinas PU bernama Selamat. Konfirmasi yang dilakukan PODIUM dengan Ir Bambang Kadis PU Langkat melalui selulernya di nomor 082367578xxx terkait dengan perpindahan lokasi pengerjaan pemeliharaan priodik jalan jurusan Scanggang-Selotong yang berpindah jadi jurusan Scanggang-Sepucung tidak berhasil dihubungi dan beberapa kali sms yang dikirim juga tidak berbalas sampai berita ini dicetak. (P.33/Lk/P.05)
Kepala SD 050700 Desa Scanggang Akui Gadaikan Buku Rekening BOS
SECANGGANG (PODIUM) Perguncingan masyarakat selama ini tentang digadaikannya buku tabungan Bos SD 050700 Desa Secanggang Kec. Secanggang Langkat telah diakui kebenarannya oleh War Ka. SD melalui SMSnya. Menurut War dalam SMSnya yang diterima PODIUM Senin (13/10) pukul 10.30 Wib bahwa buku tabungan tersebut digadaikan pada K3 Secanggang. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Desa Secanggang,beliau sangat menyesalkan kejadian yang menimpa dunia pendidikan di desanya. Jika sudah begini perangai oknum Ka. SD bagaimana masa depan anak-anak kami ? Boleh saja ibu Wartik Ka. SD 050700 Desa Secanggang mengaku dibeking posko Stabor Desa Sei, Limbat Kec. Selesai, tapi jangan coba-coba dia mempermaikan Dana BOS anak-anak
kami,” ujarnya. Sikap patentengan Ibu Wartik yang selalu menganggarkan orang posko Stabor dan anggota dewan tidak bisa ditolerir. Negeria ini bukan Negara kekuasaan tapi Negara hukum, siapapun yang melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku harus mendapat hukuman setimpal. Kami minta pihak Dinas P dan P Langkat agar segera menurunkan tim untuk mengusut kasus yang sangat memalukan ini. Oknum yang terlibat dalam penggadaian buku rekening Bos SD 050700 Desa Secanggang agar diserahkan kepada aparat penegak hukum. Bila kasus ini dianggap angin lalu oleh Kadis P dan P Langkat orangtua wali murid akan melakukan unjuk rasa di gedung DPR Langkat, Polres dan Kejari Stabat, lanjutnya. (P.33/Lk-tsunami)
8
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
PODIUM Langkat H Ajai Ismail, SE
Berjuang Untuk Rakyat Miskin LANGKAT (PODIUM)
Dengan dilantiknya H Ajai Ismai,SE sebagai anggota DPRD Langkat Periode 20142019 merupakan angin segar dan babak baru bagi perubahan di Langkat. Terplihnya Ketua DPC Nasdem Langkat ini menjadi wakil rakyat pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 silam sudah diprediksi banyak pihak. Sosoknya yang sangat dermawan menjadi daya tarik bagi warga pedesaan, Kecamatan Stabat, Wampu, Batang Serangan dan Kecamatan Scanggang (Dapil I Langkat)
untuk menitipkan amanah padanya. “Suara yang saya peroleh sehingga memuluskan jalan bagi saya menjadi anggota dewan merupakan kehormatan bagi saya,’ kata H Ajai dalam perbincangan dengan PODIUM di kediamannya Jum’at (10/10/ 2014). Menurut H Ajai, amanah yang dititipkan rakyat padanya merupakan suatu kepercayaan, rakyat tentu punya harapan pada saya. Dan saya berjanji akan memenuhi harapan rakyat tersebut dengan memperjuangkan hak-hak rakyat yang dijamin oleh undang-undang, terutama tentang ketidak beresan dalam penyaluran bantuan kepada rakyat. Percayalah, hal itu akan menjadi prioritas utama saya dan kawan-kawan dari Partai Nasdem setelah kami menjadi anggota DPRD Langkat Periode 2014-2019. Perbincangan panjang membahas masa depan Langkat dengan H Ajai Ismail, SE sangat menarik kata teman yang mendampingi PODIUM mewawancarainya.
Keberhasilan beliau memimpin Partai NasDem di Langkat terbilang sukses, karena Nasdem sebagai partai pendatang baru bisa meraih 4 kursi di DPRD Langkat. Keberhasilan H Ajai Ismail, SE menakhodai DPC Partai Nasdem di Langkat telah terbukti dengan duduknya 4 kader terbaik partai menjadi anggota dewan. Semuanya itu tak terlepas dari kepiawaian Pak H Ajai memoles Partai NasDem. Beliau tidak pernah gegabah dalam mengambil suatu keputusan apapun di partai kata salah seorang pendiri Nasdem di Langkat. Dengan adanya H Ajai Ismail,SE di DPRD Langkat kita yakin tanggapan miring masyarakat terhadap prilaku korup para anggota dewan akan terkubur, karena sebelum menjadi anggota dewan beliau sudah mapan kehidupan ekonominya. Memperjuangkan kesejahteraan rakyat menjadi komitmen sebelum menjadi anggota DPRD Langkat. Semoga tekad beliau yang tulus tersebut didukung oleh sejawatnya di DPRD Langkat. (P.30/Lk-P.05)
H. Ajai mendapat ucapan selamat dari guru, teman - teman reuni SMA Persiapan Stabat angkatan 84- 86 dan masyarakat yang dulu mendukungnya pada pileg 9 April di kediamannya Selasa (13/10).
GALERI Langkat
9
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
10
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
PODIUM Sumut
Putusan Banding Belum Turun
Surya & Marli Cs Berkeliaran Banding Korupsi KPN Pelita Stabat/Wampu Masih Di MA MESKIPUN majelis hakim pengadilan Tipikor Medan telah menjatuhi 5 pengurus KPN Pelita Stabat/Wampu dengan hukuman 25 tahun penjara atau masing-masing 5 tahun penjara, tapi terdakwa masih belum juga di tahan di LP, karena belum adanya putusan tetap dari MA. Syofianto, SPd salah seorang korban dalam kasus ini menyatakan rasa kecewanya yang sangat dalam pada POUDIUM belum lama ini di Wampu. “Seharusnya ke 5 pelaku segera dijebloskan dalam penjara meskipun ada proses banding di MA.” Ujarnya. Ketika disinggung soal tuntutan dari para nasabah yang uangnya dijarah oleh kelima tersangka, termasuk juga pemalsuan tanda tangan “segera akan kami lakukan pengaduan dan saat ini kami sedang melakukan konsolidasi dulu antar sesame korban katanya”. Menurutnya, berdasarkan putusan majelis hakim diketahui bahwa pada 2008 KPN Pelita Stabat/Wampu menjalin keja sama dengan BNI Cabang Polonia tentang pemberian pinjaman kepada 30 anggota koperasi sebesar Rp 3,5 miliar. Pada pencairan pertama koperasi menerima Rp 1,2 miliar dan pencairan kedua Rp 1,58 miliar. Ternyata para terdakwa tidak menyalurkan uang yang dicairkan pada tahap dua kepada 30 anggota koperasi yang diajukan sebagai peminjam ke BNI Cabang Polonia. Perbuatan lima orang terdakwa Mursyid (Ketua Koperasi) Suparman (ketua II) Tumario (Sekretaris ) Hari Pranoto (Seketaris II) dan Marli bendahara, terbongkar ketika pihak BNI Cabang Polonia menegur dua anggota koperasi karena kreditnya macat. Merasa tidak ada melakukan peminjam, dan kedua anggota koperasi ini pun mengajukan protes ke BNI Cabang polonia. Banding yang diajukan pengacara terdakwa ke MA katanya sampai saat ini belum turun ‘tidak ada perintah penahanan terhadap terdakwa dari Hakim dipengadilan Tipikor Medan, maka kelima terdakwa masih bisa menghirup udara bebas dan berkeliaran seperti mantan Sekda Langkat Surya Djahisa. Banyak pihak di Langkat meminta agar MA memproses permohonan banding Surya Djahisa mantan Sekda Langkat dan permohonan banding terdakwa korupsi KPN Pelita Stabat/ Wampu. Kepastian hukum harus ditegakkan dan jangan lagi ditundatunda dengan berbagai scenario yang mudah terbaca oleh masyarakat katanya. (P.30/Lk-P.05)
Kasus dugaan korupsi PPh21 yang menjerat mantan Sekretaris daerah (Sekda) Langkat Surya Djahisa sebagai tersangka sampai saat ini menjadi tanda tanya besar pegiat anti korupsi, aktivis LSM dan warga masyarakat.
Seyogianya beliau harus ditahan oleh pihak Kejari Stabat sejak awal ditetapkan sebagai tersangka, namun hal itu tidak dilaksanakan pihak Kejari Stabat. Perbandingan yang menyolok antara kasus yang dialami Surya Djahisa mantan Kabag Keuangan Pemkab Langkat di masa Bupatinya Syamsul Arifin, SE dan kasus T Milfan mantan Kadis Perindag Langkat dimasa Bupati H Ngogesa Sitepu sangat jauh berbeda kata Sekretaris Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Langkat Agussalim (foto) Minggu (12/10/2014 ) Agus menjelaskan penetapan Surya Djahisa sebagai tersangka Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh21) TA 2001-2002 dan telah di vonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor namun beliau masih dapat menghirup udara segar. Diduga dalam penegakan hukum atas kasus yang menimpa Surya Djahisa ‘seperti ada sebuah skenario’ yang dimainkan aparat penegak hukum dari mulai Kajari Stabat hingga ke Pengadilan Tipikor di Medan." Tidak beraninya Kejari Stabat menahan Surya Djahisa dan tidak adanya diktum dalam amar putusan Pengadilan Tipikor yang mengharuskan beliau untuk ditahan, menguatkan dugaan adanya permainan
pasal-pasal dalam tuntutan jaksa dan vonis yang dijatuhkan pada Surya Djahisa lanjutnya," ungkap Agus. Status tersangka yang di sandang Surya Djahisa oleh tim penyidik Kejari Stabat dimasa Kasi Pidsusnya Firmansyah SH kata Agus lagi, karena berdasarkan keterangan sejumlah saksi dari kalangan PNS dan Petugas Dirjen Pajak yang telah di panggil oleh pihak Kejari, Tuduhan yang ditimpakan pada Surya Djahisa adalah penyalah gunaan wewenang dalam pengadaan tenaga konsultan pembuat anggaran pajak gaji PNS, dan ini tidak sesuai Keppres 80/2002 tentang pengadaan barang dan jasa. Kemudian sebut Agus kasus dugaan korupsi yang disangkakan pada Surya dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan dimasa Kasi Pidsus Kejari Stabat dijabat Chairun Parapat,SH (setelah mengendap bertahun-tahun-red). Mantan Sekdakab Langkat, Surya Djahisa dalam putusan Pengadilan Tipikor dinyatakan bersalah memperkaya orang lain sehingga menyebabkan kerugikan negara senilai Rp1,193 miliar, dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dan dalam amar putusan majelis hakim terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,majelis hakim juga mendenda terdakwa Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Namun, terdakwa tidak dibebani uang pengganti kerugian negara, karena majelis hakim menilai uang itu dinikmati terdakwa lain, dan terhadap terdakwa tidak ada perintah penahanan. (P.03)
Parlementaria
11
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
Soal Tanggul & Peredaran Narkoba
Masyarakat Desa Stungkit Demo di DPRD Langkat
LANGKAT (PODIUM) Keresahan masyarakat Desa Stungkit kecamatan Wampu Kabupaten Langkat semakin meningkat dan telah mencapai titik mengkhawatirkan tentang kondisi pembangunan tanggul (benteng) serta peredaran/penggunaan Narkoba di masyarakat. Ratusan warga Desa Stungkit akhirnya memilih untuk datang berunjuk rasa kekantor DPRD Langkat, beberapa hari yang lalu.
Perwakilan pengunjuk rasa dari masyarakat Desa Stungkit Sugiono S.Pd, menyampaikan aspirasinya antara lain yaitu: Adanya proyek PU Provinsi peninggian tanggul tapi membuat lobang disekitarnya, berakibat jika turun hujan tergenang air yang dikhawatirkan benteng bisa jebol dan akan menimbulkan korban jiwa dan harta serta berharap Instansi terkait segera secepatnya menyelesaikan pembangunan tanggul tersebut, ujarnya. Sugiono menambahkan jika tidak ada anggarannya, maka agar dapat menggunakan dana tanggap darurat yang mekanismenya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Demi menjaga dan mencegah terjadinya bencana sewaktuwaktu bisa saja terjadi, masyarakat Desa Stungkit menyatakan siap bersedia membantu secara swadaya khususnya masyarakat Dusun II Desa Stungkit. Selain itu, para pengunjuk rasa juga sangat mengharapkan kepada instansi terkait seperti
YBSKMI Lakukan Aksi Damai ke DPRD & Polres Langkat LANGKAT (PODIUM) Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Yayasan Bumi Sejahtera Kemanusiaan Mandiri Indonesia (YBSKMI) kemarin mendatangi kantor DPRD dan kantor Polres Langkat untuk menggelar aksi damai Damai dalam menyampaikan aspirasinya terkait dengan kasus pengerusakan tanaman sawit yang hingga saat ini belum diproses hukum. Rombongan diterima anggota Komisi I dan I DPRD Langkat yakni Jumari,S dan Sugiono S.Pd, di dampingi oleh Sekwan DrsH Salman beserta para Kabag dan staf di lingkungan sekretariat DPRD Langkat yang juga dihadiri pihak kepolisian polres Langkat serta perwakilan dari TNI di ruang rapat komisi I DPRD Langkat. Dalam pertemuan tersebut M Mui salah seorang dari perwakilannya menyampaikan bahwa kasus pengrusakan terhadap tanaman sawit, semangka dan gubuk masyarakat ini terjadi berlangsung lebih kurang dua bulan yang lalu dilakukan oleh 5 orang dari oknum Laskar Merah Putih, namun hingga saat ini belum ada kejelasan tindakan hukum yang pasti dari pihak berwajib. Sementara pihak kami telah menyampaikan surat pengaduan ke
Kepolisian dan BNN Kabupaten Langkat agar tanggap serta secepatnya memberantas peredaran Narkoba yang telah meresahkan masyarakat desa Stungkit. Sebelumnya, para perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh wakil ketua DPRD Langkat Drs H Abdul Khair MM, di ruang pimpinan DPRD, hadir dari pihak kepolisan Polres Langkat, perwakilan dari TNI, Kabag Risalah Affan SE, Kabag Hukum H Zurwansyah,SH, Kabag Umum Drs Ali Asri dan staf komisi IV serta staf Humas DPRD Langkat Satria. Akhir dari pertemuan tersebut, Abdul Khair mengungkapkan bahwa setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Langkat maka pimpinan DPRD Langkat merekomendasikan agar segera secepatnya diadakan rapat pertemuan kepada seluruh dinas instansi terkait diantaranya Dinas PU Provinsi, pihak Kepolisian dan pihak BNN serta lainnya untuk menyelesaikan masalah ini khususnya di Desa Stungkit dan Kabupaten Langkat pada umumnya. (P.03)
Polres Langkat, lalu Polres Langkat melakukan peninjauan kelapangan kemudian diarahkan ke SPK, tapi sampai sekarang ini tidak ada kejelasan. " Apabila tidak ada tindakan yang tegas maka masyarakat akan gantian merusak," ujar M Mui. Ngadiso alias Kampret salah seorang dari mereka menambahkan bahwa gubuk milik sayapun turut dirusak dan saya mohon pelakunya ditangkap. Pada pertemuan berikutnya di ruang rapat kantor Polres Langkat M. Penggabean, selaku Kabiro Operasional Reskrim Polres Langkat mengatakan bahwa menurut keterangan pihak Harda Polres Langkat bahwa kasus ini sudah ada Dumasnya (Pengaduan Masyarakat) dan sudah ada dilakukan pertemuan dihadiri kedua belah pihak. Dari pertemuan itu tercapai kata sepakat untuk sama-sama menahan diri agar tidak terjadi bentrok fisik karna kepemilikan lahan yang belum jelas. Jika hanya ingin kerusakan tanaman dan gubuknya saja yang diproses secara hukum maka harus dilakukan pelaporan ulang dari pihak masyarakat dan berlaku surut. Dan kami siap membantu dan menindak secara hukum apabila hal ini telah terbukti sesuai dengan penyidikan, tegas Penggabean.(P03)
PODIUM Sumut
12
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
Pembelian Obat di RSUD Tanjung Pura Diduga Bermasalah
TANJUNG PURA (PODIUM) Sejak tahun 2009 anggaran APBD Langkat untuk pembelian obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura, ada keterangan uraian jenis obat. Tapi mengapa sejak tahun 2010 s/d 2013 anggaran pembelian obatobatan di RSU tersebut tanpa ada uraian keterangan. Hal tersebut bertentangan dengan KEPMEN KES dan KEP MK, yang berbunyi "Larangan pembelian tanpa uraian diatas HET dan diduga terdapat mark-up harga obat senilai Rp 70 juta. Keterangan pembelian obat tanpa ada uraian tersebut, terungkap dari investigasi
Team LSM Lembaga Advokasi Solidaritas Rakyat (GAS SUARA) dari tahun 2009 s/d 2013 yang memantau harga pembelian obatobatan di RSUD Tanjung Pura,semasa dipimpin oleh dr. Sadikun Winanto sebagai direktur seperti yang disampaikan Ketua LSM GAS SUARA Suwandi kepada PODIUM belum lama ini di Stabat. Suwandi menjelaskan perbandingan harga pengadaan obat-obatan di RSU Tanjung Pura , dengan harga obat yang dibeli di luar rumah sakit sangat jauh lebih rendah harganya. "Team LSM GAS SUARA mendapat berkas uraian keterangan pembelian obat anggaran 2009 RSUD Tanjung Pura dan menelusuri harga obatobatan diambil dari perbandingan harga di apotik yang terbesar dikabupaten Langkat, Binjai, Medan dan Deli Serdang. Hasil penyelidikan Team kami, keterangan berkas uraian pembelian obat di RSUD Tanjung Pura terakhir keluar 2009 (yang ada keterangan uraiannya-red). Sedangkan dari tahun 2010 s/d 2013 tidak memakai keterangan pembelian uraian. “Hasil dari jumlah yang dibeli dengan harga atau satuan RSUD Tanjung Pura sebesar Rp 437.331.427,00 dan selisih harga obat yang dianggarkan pada SKPD RSUD berkas uraian keterangan tahun 2009 terjadi perbedaan harga kalau obat dibeli di Apotik luar sebesar Rp.478.530,00. Semunya dari 133 jenis nama obat-obatan yang ada dalam uraian keterangan anggaran tahun 2009 s/d 2013
hasil penyelidikan Team LSM GAS SUARA," kata Suwandi . Menurut Suwandi, di Langkat ini masih banyak PNS dengan pangkat dan golongan yang lebih baik untuk dijadikan Kadis Kesehatan Langkat kok dr Sadikun pula yang diangkat. "Sewaktu menjadi Direktur RSUD Tanjung Pura saja pekerjaannya amburadul dan dianggap teledor oleh Tim BPKP . Sekarang diangkat pula menjadi Kadis Kesehatan Langkat. Kita lihat sajalah nanti, apa yang akan terjadi selama dia sebagai kepala dinas .Memimpin RSUD Tanjung Pura saja bergelimang dengan masalah," tandasnya. Sementara itu saat ditemui wartawan Kamis, (25/9) di Kantor Dinas Kesehatan Stabat saat dr Sadikun menuju ruangan rapat, langsung diminta waktu sebentar padanya untuk konfirmasi masalah mengapa anggaran pembelian tahun 2010 s/d 2013 tidak ada uraian ? dengan entengnya Sadikun menjawab ‘ Setiap tahun keterangan berkas pembelian obat pasti ada, kalau tidak ada gimana kami mau belanja," katanya. Ketika diminta waktu untuk memperlihatkan berkas uraian yang dimaksud, Sadikun langsung menjawab maaf saya buru-buru mau rapat sambil berjalan tergesa-gesa masuk keruangan rapat. Pertanyaan yang diajukan seperti diluar dugaannya, terpancar wajah kebingungan dan ketakutan ketika ditanyakan kapan bisa melihat berkas uraian tersebut.(Her-tsunami)
Pangdam I/BB Tinjau Posko Latihan Terpadu Penanggulangan Bencana Alam KARO (PODIUM) Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si. meninjau langsung Posko Latihan Terpadu Penanggulangan Bencana Alam Kodam I/BB TA 2014, di Gereja GBKP Kabanjahe ,Selasa (14/10). Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si. saat meninjau Posko Latihan mengatakan Materi yang diberikan yaitu latihan posko dan latihan lapangan. Dalam latihan posko yaitu melaksanakan analisa tugas pokok, melaksanakan perumusan, pengembangan, analisa dan olah yudha Cara bertindak, pengambilan keputusan yang terbaik dan perumusan konsep umum operasi serta penyusunan Rencana Garis Besar dan Rencana Operasi. Sedangkan dalam latihan lapangan yaitu melaksanakan tugas dan peran masing-masing sesuai rencana operasi sinabung pada tahap tanggap darurat, melaksanakan Peraturan tetap pada tanggap darurat sesuai prosedur penganggulangan bencna BPBD Provinsi Sumut dan Tanah Karo serta melaksanakan kegiatan tanggap darurat sesuai
klaster masing-masing. Ada 8 klaster, yaitu kesehatan, pencarian, logistik pengungsian dan perlindungan, pendidikan, sarana dan prasarana, ekonomi, pemulihan dini. Satgas yang tergabung sebanyak 586 orang , terdiri dari Pers kodam 404 orang, Polres Tanah Karo 90 orang, Pemda Tanah Karo 75 orang MDMC 7 orang dan Tagana 10 orang. Selain itu latihan terpadu juga memberikan pelayanan kesehatan yaitu mengobati masyarakat yang sakit ispa, membagikan masker kepada masyarakat dan petugas. Lebih lanjut Pangdam I/BB mengatakan melalui kegiatan ini, TNI dan BPBD beserta komponen masyarakat berupaya membantu pemda dalam mengatasi kesulitan rakyat, sudah menjadi tugas kita untuk selalu peduli dan membantu kesulitan yang dihadapi rakyat. Diharapkan dengan latihan terpadu penanggulangan bencana alam agar para prajurit dan unsur terkait dalam penanggulangan bencana memiliki kemapuan dan keterampilan serta kecepatan bergerak yang tinggi untuk membantu pemerintah daerah
Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si di dampingi Dansatgas Latihan Kolonel Kav Abdul Rahman Made saat meninjau langsung Posko Latihan Terpadu Penanggulangan Bencana Alam Kodam I/BB TA 2014, di Gereja GBKP Kabanjahe dalam melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam gunung meletus secara berhasil guna dan berdaya guna. Pangdam I/BB mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama TNI dan BPBD senantiasa membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam gunung
meletus dan memegang teguh komitmen untuk selalu membantu kesulitan rakyat. Komitmen tersebut senantiasa dilandasi dengan tekad “berbuat terbaik, berani, tulus dan ikhlas”. Hadir dalam acara tersebut Para Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalakdam I/BB, Dandim 0205/TK dan Unsur FKPD Kabupaten Karo. (P.03)
PODIUM Sumut
13
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
Dusun 6 Sei Tualang Pangkalan Susu Belum Dapat Listrik Kendati telah 69 Tahun Indonesia Merdeka, namun sampai saat ini masih banyak daerah di Sumatera Utara yang belum menikmati pembangunan, terutama akses jalan dan aliran listrik negara. Salah satunya adalah Dusun 6 Sei Tualang, Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.
LANGKAT (PODIUM) Dari jaman Indonesia merdeka hingga saat ini dusun yang dihuni 84 Kepala Keluarga ini masih belum menikmati fasilitas listrik negara dan akses jalan yang baik. Untuk penerangan dan menjadi sumber cahaya dimalam hari, masyarakat setempat menggunakan mesin Genset salah seorang warga yang waktunya dibatasi selama 12 jam. Namun itu pun harus bergiliran. "Dari Indonesia Merdeka sampai saat ini, kami tidak pernah menikmati listrik dari PT. PLN (Persero). Sumber cahaya kami hanya dari mesin genset milik warga dan itu pun dari Pukul 18.00 Wib sampai Pukul 23.00 Wib dengan bayaran Rp7.500,- per malam," kata Kepala Dusun 6 Sei Tualang, Juanda, , Sabtu (11/10/2014). Juanda menjelaskan, dari mesin genset yang menjadi satu-satunya sumber cahaya itu, warga kampung hanya mendapatkan jatah penerangan selam 5 jam. Hal ini dikarenakan harus bergantian dengan rumah warga yang lain. Juanda mengungkapkan, dari tujuh dusun yang berada di Desa Pulau Kampai ini, hanya dusunnya saja yang sampai sekarang tidak berdiri tiang listrik dari PT. PLN (Persero). Padahal, dusun ini sangat berdekatan dengan Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat. "Di Desa Pulau Kampai ini ada 7 Dusun, yakni Dusun Satu, Dusun Dua, Dusun Tiga, Dusun Empat Sungai Pinang, Dusun Lima Damar Seratus, Dusun Enam Sei Tualang dan Dusun Tujuh Sei Buluh. Dan Dusun kami berdampingan dengan Kecamatan Pematang Jaya, Kab. Langkat. Namun, kami tidak mendapatkan penerangan, " ketusnya. Selain itu, masih kata Juanda, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga tidak ada di dusun ini, terbukti anak-anak dusun ini harus menimba ilmu di Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada
di Kecamatan Pematang Jaya dengan Jalan Kaki, begitu juga jika ada warga yang sakit. "Dulu anak dusun ini bersekolah di Kecamatan Pangkalan Susu yang harus menyeberang laut dengan waktu tempuh 2 jam. Sejak area hutan bakau yakni jalan menuju dusun ini sudah dibuat jalan setapak sejak 9 tahun lalu oleh Koperasi Swasta, anak-anak kami sudah dapat sekolah di Kecamatan Pematang Jaya," tuturnya. Sementara itu, jelas Juanda, untuk melanjutkan jenjang pendidikan ketingkat SMP dan SMA, anakanak dusun harus ke Pangkalan Susu. "Kalau anak dusun mau melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP dan SMA, mereka harus menuju Pangkalan Susu dengan menggunakan boat," cetusnya. Disinggung mengenai akses jalan lingkungan dan jalan menuju dusun, Juanda yang juga berprofesi sebagai pengrajin arang ini menerangkan, sampai saat ini masih memprihatinkan. terbukti setelah ditinjau langsung kelokasi, akses jalan menuju dusun ini sangat parah. "Kalau sudah hujan, akses jalan ini tidak bisa dilalui karena berlumpur. Aktifitas warga pun lumpuh," ungkapnya. Sementara itu, salah seorang warga bernama Suryadi menambahkan untuk mendapatkan air bersih, warga harus menggunakan pompa air manual. "Untuk mendapatkan air bersih saja, kami menggunakan pompa air manual. Mau pakai mesin pompa air, listrik tidak ada," ucapnya. Karena itu, harap Juanda dan Suryadi, warga Dusun 6 Sei Tualang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dan PT. PLN (Persero) untuk segera memasang layanan listrik negara dan pembenahan akses jalan. "Kita minta untuk sekian kali kepada PLN dan Pemkab Langkat untuk menyediakan layanan listrik negara ke dusun kami ini. Begitu juga dengan akses jalannya," pungkasnya. (P.05)
Pangdam I/BB: Pedomani Empat Konsensus Dasar Kebangsaan Dalam amanatnya Pangdam I/ BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.S.i yang dibacakan Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri mengatakan dilaksanakannya lomba Paskibra ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bela negara khususnya dilingkungan pelajar tingkat SMU dalam rangka menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air serta memiliki kepribadian Pancasila yang kokoh, menumbuhkan sikap mental bagi generasi muda sebagai warga Indonesia yang berkarakter, terwujudnya generasi muda Indonesia yang memiliki pengetahuan keterampilan, disiplin dan kesadaran dalam bela Negara. Karena itu diharapkan agar kegiatan lomba Paskibra ini dijadikan sebagai media untuk mempertebal rasa nasionalisme sebagai generasi penerus bangsa dengan mempedomani empat Konsensus Dasar kebangsaan yaitu : Pancasila, sebagai falsafah negara dan merupakan suatu konsep untuk menjadikan negara sebagai sarana perjuangan
MEDAN (PODIUM): Pangdam I/BB Mayjen TNI Winston P. Simanjuntak, S.I.P., M.Si yang diwakili Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri buka Lomba Paskibra Tingkat SMU Sederajat Se Wilayah Prov. Sumatera Utara di Lapangan Benteng jalan Pengadilan Medan, selasa (14/10).
mewujudkan cita-cita bangsa. UUD 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia. Bhineka Tunggal Ika, sebagai prinsip kehidupan sehari-hari dalam mengintegrasikan keanekaragaman komponen bangsa yang terdiri dari perbedaan suku, agama, adat istiadat dan kebudayaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai wadah dari segala suku bangsa
yang ada di negara Indonesia. Lebih lanjut Kasdam I/BB mengatakan sebagai generasi muda penerus bangsa harus ada komitmen yang lebih kuat dan karya yang lebih mulia untuk melanjutkan serta dapat mengamalkan tradisi nilai-nilai perjuangan para pendahulu kita dengan cara terus bekerja keras dalam mengisi kemerdekaan ini. Sebelum mengakhiri amanatnya Pangdam I/BB berpesan baik
kepada peserta lomba maupun kepada panitia dan dewan juri sebagai berikut : Kepada peserta lomba : Tingkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rajin dan tekunlah kalian belajar, sehingga dapat meraih cita-cita yang kalian inginkan. Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif seperti perkelahian antar pelajar dan Narkoba, Kepada panitia dan dewan juri : Laksanakan kegiatan perlombaan ini dengan sungguh-sungguh, fair play, jujur dan bertanggung jawab, utamakan faktor keselamatan dan keamanan baik personel maupun materiil sehingga tujuan dan sasaran lomba dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan, adakan koordinasi yang baik antara panitia, dewan juri dan pihak sekolah guna menemukan solusi yang terbaik bila mengalami kendala-kendala selama berlangsung kegiatan lomba ini. Kegiatan Ini di ikuti 18 peserta dari SMU Sederajat Se Wilayah Prov. Sumatera Utara di bawah binaan Kodim-Kodim sewilayah Sumut dan Batalyon BS Wilayah Medan. (P.03)
opini
Edisi 16 - 31 Oktober 2014
Wakil Rakyat Jangan Buat Rakyat Melarat Wakil rakyat. Dipilih rakyat mengabdi demi rakyat. Jangan korupsi uang rakyat. Nanti rakyat jadi melarat. Harapan rakyat pada wakilnya yang duduk di parlemen terlalu besar jika dibandingkan dengan kamampuan mereka berbuat untuk rakyat , demi rakyat dan mensejahterakan rakyat. Pertanyaanya adalah masihkah ada wakil rakyat yang merakyat dan membela rakyat ? Tentu jawabannya ada tapi mereka tersembunyi diantara wakil-wakil rakyat yang melukai perasaan hati rakyat. Sebab oknum wakil rakyat tak sedikit yang berprilaku sangat mengecewakan rakyat seperti menyalah gunakan jabatan, melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri dan membiarkan rakyat hidup melarat. Jika rakyat tidak lagi percaya pada wakilnya itupun dapat dipahami, karena rakyat selama ini selalu dibohongi dengan janji-janji, setelah duduk janji tinggal janji belaka, yang sangat susah ditagih, apalagi ditepati. Kenyataannya rakyat melihat wakil rakyat setelah duduk di kursi dewan hartanya ada yang bertambah berlipat lipat sedangkan rakyat yang diwakilinya tetap saja hidup melarat. Sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat selama era reformasi acap berkolaborasi dengan pemerintah sama-sama membentuk jama’ah bernama korupsi . Ini menjadi penyakit kronis bangsa ini menyebar dari timur ke barat, bukan hanya ada di pusat tapi sudah pula merambah ke daerah. Korupsi kepala daerah seringkali turut menyeret oknum anggota dewan, inilah pola korupsi berjama’ah yang sesungguhnya sangat berbahaya bagi keutuhan Negara. Karena suatu pemerintahan tidak akan dapat bertahan tanpa kepercayaan dari rakyat. Dalam situasi seperti ini apapun yang diucapkan pemerintah dianggap suatu kebohongan semata oleh rakyat, jangan sampai tumbuh opini di tengah-tengah masyarakat DPR dan pemerintah tidak ada baiknya di
Oleh: Rusdi Stabat mata rakyat. Sesungguhnya apa yang terjadi di era reformasi saat ini, pengulangan apa yang dulu pernah terjadi di zaman Orde Baru. Di zaman itu elemen mahasiswa, tokoh pro demokrasi bersama rakyat menumbangkan rezim KKN. Setelah rezim tumbang UUD 45 diamendemen, kekuasaan presiden dibatasi hanya dua priode demikian pula jabatan gebernur, bupati dan wali kota langsung dipilih rakyat. Kedudukan DPR diperkuat dan beberapa jabatan setrategis harus mendapat pertsetujuan DPR seperti jabatan Kapolri, Pangab, Jaksa Agung,Gubernur Bank,dan diputinya. Karena harus mendapat persetujuan DPR maka terjadilah lobi-lobi, kompromi politik, sehingga muncullah kasus cek lawatan Ke luar negeri , kasus impor daging sapi dan sebagainya. Dambaan dan harapan rakyat terhadap DPR yang bersih dari korupsi agaknya baru sebatas impian atau wacana semata, apalagi melihat tingginya angka korupsi anggota dewan rasa pesimis dan apatis terhadap anggota dewan priode 2014-2019 sangatlah beralasan. Belum lagi jika kita melihat moralitas oknum anggota dewan setelah duduk diparlemen, wajar saja jika ada rakyat tidak nyakin DPR RI/ DPRD Propinsi dan kabupaten kota periode 2014-2019 lebih baik dan berkwalitas daripada periode 2009-20014. Selain itu berkembang biaknya virus korupsi di DPR RI/DPRD propinsi atau kabupaten kota sebagai akibat langsung dari moral yang telah mengalami dekgradasi ke titik sangat rendah, selain korupsi, ditambah lagi prilaku dari oknum anggota dewan yang menyimpang dari norma-norma agama dan susila seperi berbagai kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Keberadaan wakil rakyat bak di DPR RI DPRD Propinsi atau di DPRD Kabupaten Kota setelah era reformasi bagaikan berada
di atas menara gading penuh dengan kemewahan, rata-rata anggota dewan punya mobil Avanza saat pergi dan berangkat ke gedung dewan. Kehidupan wakil rakyat dan keluarganya jauh dari sederhana dan bersahaja seperti kehidupan rakyat miskin yang dulu memilihnya . Sementara rakyat yang menitipkan suara padanya bergulat dengan kemiskinan. Menuju ke kota untuk memasyarkan hasil produksi pertaniannya harus menempuh jalan berlobang, berbatu, berdebut dan melintasi jalan bagaikan kubangan kerbau. Bandingkan dengan kehidupan wakil rakyat terlihat sangat makmur, bukan hanya gaji dan fasilitas dari pemerintah yang mereka dapat tapi mereka juga mendapat proyek diberbagai dinas. Sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga masyarakat selama 10 tahun terakhir ini di kabupaten dan kota bila ada pengerjaan proyek masyarakat menyebutnya ini proyek ketua DPRD, ini proyek wakil ketua DPRD ini proyek anggota DPRD. Prilaku dari oknum anggota dewan yang menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri dan menyimpang dari normanorma yang berlaku seperti korupsi dan sebagainya berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pola korupsi di sejak 10 tahun era reformasi pada kenyataannya pembaharuan sistem yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Kini korupsi diperkaya bukan hanya pada birokrasi tapi juga di parlemen, meskipun telah dibentuk KPK tapi sangat tidak sebanding dengan grafik kasus korupsi yang terjadi, meskipun pemimpin silih berganti korupsi tetap menjadi jadi. Kalau semasa pemerintahan Orde Baru akar korupsi berpusat di lingkaran cendana, di mana pembagian wilayah korupsi berada di sana. Proyek raksasa pembangunan jalan tol misalnya, monopoli,cengkeh ,impor minyak dan sebagainya, berbagai kemudahan berbisnis didapat dari cendana. Semua proyek raksasa itu dikuasai kerabat cendana. Sangat mustahil di zaman itu konglomerat bisa lahir tanpa ada berhubungan dengan cendana. Di masa pemerintahan reformasi akar korupsi menyebar di lembaga pemerintahan eksekutif, legeslatif, dan Yudikatif. Sejak era reformasi
penyusunan APBN atau APBD dalam pelaksanaannya dilapangan terjadi kebocoran, uang Negara untuk mensejahterakan rakyat habis dijarah koruptor . Semoga di era pemerintahan Jokowi-JK korupsi dapat diberantas dengan memperkuat sitem hukum. Apalagi di bulan Januari nanti kabarnya akan bergulir bantuan milyaran untuk setiap desa. Program yang sangat baik ini harus kita kawal bersama agar tidak menjadi ladang korupsi baru diperintahan Jokowi -JK. Karena yang namanya bantuan sangat rawan terjadi penyelewengan, dan pemanipulasian data penerima bantuan. Meskipun pemerintah telah memperkuat sistim hukum dengan memebuat lembaga penegakan huku KPK khusus untuk memberantas kasus tindak pidana kotupsi pejabat Negara, bukan berarti Negara ini serta merta bebas dari korupsi. Berbagai modus korupsi terus terjadi melampau kesanggupan aparat penegak hukum untuk memberantasnya. Hukuman bagi oknum pejabat Negara yang terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi masih tergolong ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku selain itu sistem perundang-udangan dan penerapannya masih sangat lemah, terutama fungsi pengawasan. Lahirnya mafia perpajakan, mafi proyek dan berbagai mafia lainnya di DPR dan DPRD karena sistim pengawasan yang menjadi dasar utama penegakkan hukum lemah dan kropos, sehingga tak berdaya untuk membongkar praktek mafia anggaran di lembaga ini. Ditambah lagi moralitas anggota dewan yang rendah, sehingga mereka tidak dapat membentengi diri dari godaan korupsi meskipun ada badan kehormatan di sana. Kita patut prihatin menyaksikan wakil rakyat yang menikmati fasilitas mewah. Sementara di satu sisi yang lain, terdapat jutaan rakyat terbelenggu kemiskinan. Ini harus segera disadari oleh anggota DPR RI/DPRD yang baru,karena rakyat melihat selama ini kinerja anggota dewan belum menyentuh kebutuhan rakyat, bahkan tak jarang kerap bertentangan dengan keinginan rakyat. Oleh karena itu , rakyat harus lebih pro aktif mengawasi kinerja wakil rakyat. ***