Tabloid Podium

tajuk 2 edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

'Kembali Ke Jakarta' Tinggal Kenangan 'KE JAKARTA aku kan kembali. Walau pun apa yang kan terjadi'. Bait syair di atas merupakan bagian dari reff lagu berjudul: Kembali Ke Jakarta. Dinyanyikan grup musik legendaris Koes Plus pertama sekali pada 1969. Saat itu usia kemerdekaan RI baru 24 tahun.

Tepat setengah abad (50 tahun) berlalu, lagu 'Kembali Ke Jakarta' yang akrab berkumandang di telinga anak negeri, itu bakal beralih ke wilayah emas hijau. Keberadaan ibukota negara dipastikan pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Pun Jakarta tak lagi ibukota negara tapi jejak lagu 'Kembali Ke Jakarta' tetap indah untuk disenandungkan.

Pembangunan ibukota negara baru itu akan dikebut. Pada 2020 anggaran Rp485,2 triliun telah diplot. APBN diperkirakan bakal membiayai 19,2 persen pemindahan ibu kota baru yaitu Rp93,5 triliun. Kini, semuanya mengarah bagian tengah Indonesia itu. Condong jarum jam atau waktu membagikan bumi pertiwi, yang dulunya fokus pada Indonesia bagian barat (WIB).

Namun, benarkah langkah pemerintah saat ini? Secara skema, ya benar adanya. Sebab sumpeknya Jakarta dengan ledakan kepadatan penduduk yang tak terkendali.

Kemacetan, tingkat perekonomian atau kebutuhan makin

seret, minimnya lapangan kerja serta kajian lainnya. Dan, salah satu point penting pemindahan ibukota baru, menurut telaah Presiden Jokowi dan jajarannya adalah pemerataan sektor ekonomi.

Tapi mampukah negara ini menanggung beban pemindahan sebegitu besar? Walau ada sejumlah perkiraan hingga pemerintah cuma mengeluarkan tak begitu banyak nilai rupiahnya. Pasalnya, tak hanya kantor kepresidenan yang pindah, bahkan seluruh departemen, wakil rakyat dan lembaga pemerintahan akan angkat koper ke ibukota baru itu.

Pun telah disahkan bahwa ibukota negara pindah, cuma kayaknya masih penuh pertimbangan bagi wakil rakyat yang duduk di Senayan. Artinya, kesahihan pemindahan baru terlontar dari pemerintah belum menyatukan suara bersama senator yang ada. Muat kepentingankah pemindahan ibukota baru negeri ini? Kembali sekalangan pengamat bersuara.

Pastinya muatan kepentingan ada, meski belum terlihat secara nyata. Deal politik sampai mempertaruhkan lahan-lahan orang-orang kaya putra bangsa demi terciptanya ibukota baru. Mulai dari tanah keluarga Prabowo, Abu Rizal Bakrie, Sandiaga Uni, Luhut Binsar Panjaitan beserta dua pengusaha lainnya jadi sorotan.

Secara gamblang tak lah mungkin ganti rugi sebisanya saja bagi pemilik lahan pengusaha kaya di negeri ini. Bergening, tawar menawar, dan bisa jadi plot Pemilu 2024 sesumbar taruhannya. Asal jangan pemindahan ibukota baru cuma kepentingan segelintir orang tanpa memikirkan hak rakyat Indonesia. 'Asal Bapak Senang', hendaknya tak perlu terjadi demi hasrat semata.

Indonesia milik bersama. Indonesia tanah air beta. Indonesia mesti dipertahankan hingga titik darah penghabisan. Kita adalah Indonesia dan Indonesia adalah Kita. SEMOGA. (***)

Upacara Kemerdekaan RI Dihadiri K3S dan Kepala Sekolah se-Langkat Berlangsung Meriah

PT AYA PT.. PODIUM INDONESIA JJA Akt e No. 02 TTanggal anggal 1 9 A GUUS TUS 20 19 Akte 19 AGUUS GUUSTUS 201 AHU: 004269 7.AH.0 1 .0 1 .T AHUN 20 19 .TAHUN 201 0042697 .AH.01 .01 PENASEHA T: PENASEHAT H.A. Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PIMPINAN UMUM/ PEMIMPIN REDAKSI: T. Syaiful Anhar WA. PEMIMPIN UMUM: Mahmud Hamdani WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: HM Tambunan, Rusdi DEWAN REDAKSI: T. Syaiful Anhar (Ketua), Mahmud Hamdani, HM Tambunan, Rusdi TM. Muchalladon PENASIHA T: PENASIHAT Achmad Firdaus Hutasuhut, SH, MSi PENASIHA T HUKUM: PENASIHAT M. Holid SH, Dedy Cahyadi SH PIMPINAN PERUSAHAAN: Yunifar Efendi P SEK. PERUSAHAAN: T. Reza Maulana MANAGER KEUANGAN: Nurlaila PEMASARAN/IKLAN: Amiruddin

REDAKTUR PELAKSANA: ES. Parinduri K OORDINA T OR LIPUT AN: OORDINAT LIPUTAN: Sahrul Akbar SEKRET ARIS RED AKSI SEKRETARIS REDAKSI AKSI:: TM. Muchalladon FOTOGRAFER: Iwanto HS W AR T A W AN: ART MEDAN: Suparno Harianto KO TA BINJ AI: Eddy KOT BINJAI: Gunawan, Sudirman ST ABA T: T. Zainal Abidin STABA ABAT WAMPU: Zulkarnain SECANGGANG: Herman MTD, Marwansyah Lubis HINAI: Sunardi TANJUNG PURA: Novra Dana BINJAI: Misli SELESAI: Amir Hamzah Piliang SALAPIAN: Syahrian Perangin Angin PER C E TTAKAN: AKAN: RC PT. PODIUM INDONESIA JAYA REKENING BANK Bank Mandiri Stabat No. 900-00-1865677-8 a/n Nurlaila

ALAMA T RED AKSI: ALAMAT REDAKSI: Jl. Palang Merah No. 80 - AA Medan, Sumut, Indonesia Jl. Pasar Batu No. 24B Stabat Lama Barat, Kec. Wampu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara - 20851 HP : 085206407583 - 082280421249 email: podiumindonesia@gmail.com http://podiumindonesia.com Isi diluar tanggung jawab percetakan Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi.

UPACARA memperingati HUT RI Ke 74 jatuh pada tanggal 17 Agustus 2019 di Kabupaten Langkat dilaksanakan disetiap Kecamatan. Di Kecamatan Wampu misal;nya Inspektur Upacara Camat Wampu Syamsul Adha ,dihadiri Unsur Forkopim Kecamatan, Kades se-Kecamatan Wampu, Kapolsek ., Danramil SD , SMP, SMU negeri dan swasta se Kecamatan Wampu, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, unsur Organisasi Kepemudaan se Kecamatan Wampu, Ketua Partai Politik se Kecamatan Wampu.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, SE yang dibacakan oleh Camat Wampu Syamsul Adha S.STP mengatakan, perjuangan keras dan dukungan para kaum muda, 74 tahun silam Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta secara gagah berani memproklamirkan kemerdekaan RI. Karena itu sebut Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, SE tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Maka dirinya berharap berharap kepada para pelajar Langkat mampu menjadi generasi yang membanggakan, tidak hanya bagi pribadi dan keluarga akan tetapi dapat membanggakan bangsa dan negara dengan belajar tekun. Selanjutnya, sesuai dengan tema HUT RI Ke 74 tahun ini, SDM unggul Indonesia maju, sebutnya.

Sebab kata Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, bangsa yang kuat kita harus mampu mempersiapkan kemampuan SDM generasi muda yang handal yakni SDM yang siap menghadapi tantangan sesuai zamannya, ujar Camat.

Selepas pengibaran bendera sang saka merah putih, peserta upacara dihibur oleh atraksi drumband tingkat SD dan SMP sederajat yang diperlombakan dalam bentuk parade dan berbagai atraksi lainnya kemudian dilanjutkan dengan sunat massal yang didukung oleh rumah sakit putri bidadari.

“Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah ikut andil bersama kami mengisi relung - relung kemerdekaan ini,� ujar Camat Wampu.

Di Kecamatan Kutambaru misalnya upacara berlangsung Lapangan Bola Kaki PT LNK Perkebunan Marike, (17/8/2019 ). Pada Upacara HUT RI Ke 74 sebagai Inspektur Upacara Camat Kutambaru David Helgod Pardede, SIP, MSP dengan Komandan Upacara Serka PD Tarigan dari Koramil Salapian. Acara dihadiri Waka Polsek Salapian IPTU D. E. Bangun, Forkopim Kecamatan, Kades se-Kecamatan Kutambaru, Aparatur Pemerintahan Desa se Kecamatan Kutambaru, Danramil Salapian yang di wakili oleh Serka Supriadi, Siswa-siswi SD , SMP, SMU negeri dan swasta se-Kecamatan Kutambaru, Unsur Instansi se Kecamatan Kutambaru, Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, unsur Organisasi Kepemudaan, Ketua Partai Politik se-Kecamatan Kutambaru.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, SE yang dibacakan oleh Camat Kutambaru David Helgold Pardede, SIP, MSP mengatakan, pada akhir acara upacara HUT RI Ke 74 memberikan bingkisan kepada legiun veteran yang telah berjasa mempertahankan proklamasi Kemerdekaan RI. Pada pukul 17.00 WIB, digelar upacara penurunan bendera pusaka merah putih dengan Inspektur Upacara penurunan bendera pusaka merah putih disetiap kecamatan SeKabupaten Langkat.

Pantauan PODIUM di Lapangan, upacara Hut Kemerdekaan Ri Ke 74 se Kabupaten Langkat berlangsung semarak dan ihmad. Selepas acara Camat membuka berbagai perlombaan antar pelajar. Di setiap sekolah SD Negeri dan swasta juga diadakan berbagai perlombaan lari goni makan krupuk, dan sebagainya. n sahrul/pendi

headline 3 edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

GOODBYE

JAKARTA

“

USIA kemerdekaan Indonesia telah 74 tahun.

Sebegitu pula ibukota negara berada di Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta. Secara konstitusional, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.

Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan sejak masih bernama Batavia pada masa Hindia Belanda.

Pada awal abad ke-20 ada upaya oleh Pemerintahan Hindia Belanda untuk mengubah lokasi ibu kota dari Batavia ke Bandung, walau pun gagal karena Depresi Besar dan Perang Dunia II. Setelah menjadi wacana selama puluhan tahun, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2019 ini. Pertanyaan muncul pemindahan ibukota negara sensasi ataukah kebutuhan?

Pun secara utuh telah terjawab oleh Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemindahan ibukota negara suatu kebutuhan, hanya saja sekalangan menilai kuat akan kepentingan politik. Artinya, peran segelintir orang dalam perpolitikan Indonesia menjadi suatu penyebab.

Bicara sensasi, pastinya memang seorang Jokowi kerap melempar wacana yang kadang tak pasti.

Namun akhirnya menjadi suatu keputusan, meski kadang 'pahit'. Sedangkan kandungan muat politik atas perpindahan ibukota negara, juga tampak jelas.

Sebab, bergabungnya sejumlah partai oposisi dalam barisan Jokowi-Amin yang notabene pemenang Pilpres 2019. Ditambah lagi sebelumnya dalam kampanye Jokowi tak pernah terlintas atau terucap akan perpindahan ibukota negara. Dan, secara tiba-tiba Senin (26/8) Jokowi mengumumkan bahwa perpindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah valid.

Terungkap beberapa pertimbangan hingga ibukota negara harus pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya berada di dua kabupaten yakni Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertimbangan tersebut antara lain, Penduduk Jawa terlalu padat Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali pulau Sumatera.

Penduduk Sumatera sebesar 21,78 persen dari keseluruhan masyarakat Indonesia, atau sebanyak 56.932.400 jiwa. Di Kalimantan, persentase penduduk Indonesia hanya 6,05 persen atau 15.801.800 jiwa. Di Sulawesi, persentase penduduk Indonesia sebesar 7,33 persen atau 19.149.500 jiwa. Di Bali dan Nusa Tenggara, penduduknya sebanyak 14.540.600 jiwa atau 5,56 persennya penduduk Indonesia.

Sementara di Maluku dan Papua memiliki persentase paling kecil, yakni 2,72 persen atau 7.103.500 jiwa.

Point selanjutnya yakni kontribusi ekonomi pulaupulau terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB), sangat mendominasi. Sedangkan pulau lainnya jauh tertinggal. Jokowi ingin menghapuskan istilah "Jawasentris" sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018,

kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 58,49 persen. Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,61 persen. Di Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,66 persen dengan pertumbuhan 4,3 persen. Adapun di Kalimantan, kontribusi ekonominya sebesar 8,2 persen dengan pertumbuhan ekonomi 4,33 persen.

Di Sulawesi, kontribusinya hanya 6,11 persen.

Namun, perrumbuhan ekonominya paling tinggi, yakni 6,99 persen. Di Bali dan Nusa Tenggara, kontribusinya 3,11 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,73 persen. Di Maluku dan Papua, berkontribusi sebesar 2,43 persen dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89 persen.

Kemudian menyangkut krisis ketersediaan air menjadi salah satu concern pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016, mengalami krisis air yang cukup parah. Ada daerah yang termasuk indikator berwarna kuning yang artinya mengalami tekanan ketersediaan air, seperti di wilayah Jawa Tengah. Di wilayah Jawa Timur, indikatornya berwarna oranye yang artinya ada kelangkaan air.

Sementara di wilayah Jabodetabek, indikatornya merah atau terjadi kelangkaan mutlak. Hanya sebagian kecil di pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon.

Lalu point terakhir masalah konversi lahan di Jawa mendominasi. Hasil modelling KLHS Bappenas 2019 menunjukkan, konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa. Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan. Pada 2000, proporsi lahan terbangun di Jawa sebesar 48,41 persen.

Kemudian berkurang menjadi 46,49 persen pada 2010.

Diprediksi, lahan terbangun di Jawa pada 2020 dan 2030 sebesar 44,64 dan 42,79 persen menyusul rencana pemindahan ibu kota. Di Kalimantan, keterbangunan lahannya sebesar 9,29 persen pada 2010. Proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi meningkat pada 2020 menjadi 10,18 persen dan 11,08 persen pada 2030. Sementara di Sumatera, proporsi lahan terbangunnya sebesar 32,54 persen pada 2010.

Diprediksi, pembangunannya terus meningkat pada 2020 sebesar 32,71 persen dan pada 2030 sebesar 32,87 persen. Ada pun di Sulawesi, proporsi lahan terbangunnya sebesar 4,88 persen pada 2010.

Kemudian, diprediksi terus bertumbuh menjadi 5,42 persen pada 2020 dan 5,96 persen pada 2030.

Terkait soal politisasi pemindahan ibukota negara dijawab Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro. Dikatakannya, pemindahan ibukota negara sudah dibahas mendalam sejak tiga tahun belakangan.

Kajian tersebut, kata Bambang, sudah muncul

sejak era Menteri PPN sebelumnya, Andrinof Chaniago. "Kajian sudah tiga tahun sejak 2017.

Dari zaman Andrinof sudah dibahas," ujar Bambang.

Namun, kajian yang diserahkan saat ini oleh Bappenas ke pemerintah merupakan kajian baru, bukan warisan Andrinof. Bambang mengatakan, selama itu pula, tak ada yang tahu mengenai rencana pemindahan ibu kota kecuali internal pemerintah dan kalangan terbatas. Bahkan, selama kampanye Presiden Joko Widodo juga sama sekali tak disinggung mengenai hal itu ke publik.

Alasan pemerintah menyimpan rapat rencana ini karena tak mau isu ini jadi bahan gorengan politik. Selama proses pemilu, kata Bambang, presiden meminta kabinetnya untuk tutup mulut dulu selama kontestasi politik berlangsung.

Perpindahan ibukota negara juga jadi ulasan media internasional, baik dari Asia mau pun Amerika Serikat (AS). 'The Washington Post' media asal AS itu memilih judul Welcome to the Jungle: Indonesia Memilih Lokasi untuk Ibu Kota Baru. "Indonesia tengah mengeringkan rawa."

Dalam pemberitaan 'The Post', Presiden Jokowi disebut telah memilih lokasi di tempat yang belum diumumkan. Konstruksi atas area seluas 182.108 hektar tahun depan, dan pemindahan dilakukan 2024 mendatang.

Dituliskan dalam pemberitaan itu selama bertahun-tahun, memindahkan ibu kota memang sudah dibahas. Namun dalam beberapa tahun terakhir, isu tersebut perlu segera mendapat pembahasan. Lonjakan populasi membuat kawasan Jakarta dan sekitarnya dipenuhi 30 juta jiwa.

Menciptakan daerah metropolitan yang tidak hanya padat, namun juga tercemar. Jakarta terletak di ujung barat Jawa, pulau terpadat di dunia yang menampung lebih dari setengah total populasi Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa.

Problem terbesar yang membuat pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur mendesak adalah fakta dua perlima kota itu berada di bawah permukaan laut sehingga ancaman tenggelam jadi besar.

Di beberapa daerah, permukaan mulai surut sebanyak 10 persen per tahun. Fenomena yang disebabkan penggalian akuifer bawah tanah dan diperparah perubahan iklim. Memindahkan ibu kota bakal memberikan tantangan tersendiri.

Begitulah keterangan Arya Fernandes, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies.

"Merelokasi dari Jakarta tidak akan semudah membalik telapak tangan. Jakarta jelas tetap menjadi jangkar bagi kehidupan politik Indonesia," jelasnya.

Fernandes mengatakan, pengumuman itu nampaknya menjadi upaya Jokowi untuk menorehkan warisan sebagai pemimpin yang

headline edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

mengedepankan infrastruktur sejak menjabat pada 2014.

Bahasan yang sama juga tertuang di 'The New York Times'. Mengangkat judul Indonesia’s Capital Is Sinking, Polluted and Crowded. Its Leader Wants to Build a New One. Dalam paragraf pembuka, The Times menceritakan Jakarta yang kualitas udaranya masuk kategori terburuk di dunia, kemacetan yang melegenda, hingga bahaya berjalan di trotoar.

The Times melansir bagaimana Jokowi hendak memindahkan ibu kota Indonesia yang baru ke Kalimantan.

Pulau yang terkenal akan satwa orangutan hingga hutan hujan tropis.

Proyek relokasi itu diprediksi bakal menghabiskan dana Rp 466 triliun.

Sebanyak 19 persen bakal didanai dari APBN. Sisanya dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

Jakarta berdiri sejak abad ke-14, dan selama berabad-abad berfungsi sebagai ibu kota para raja serta sultan, sebelum kedatangan Belanda pada 1600-an.

Dengan penjajahan Belanda kota itu berubah jadi Batavai dan merupakan markas Kantor Hindia Belanda Timur, dan sempat dilanda wabah malaria.

Sama seperti The Post, The Times memaparkan keputusan memindahkan ibu kota dipicu fakta mulai menurunnya tanah setidaknya dua inchi setiap tahun.

Sedangkan 'BBC' harian asal Inggris ini mewartakan bagaimana Presiden Jokowi mengumumkan Borneo (Kalimantan) sebagai lokasi ibu kota yang akan dipindahkan 2024 mendatang.

Mengambil judul "Indonesia Memilih Pulau Borneo sebagai Lokasi Ibu Kota Baru", BBC menekankan bagaimana lokasi pasti ibu kota belum diumumkan.

"Proyek ambisius ini akan menelan Rp 466 triliun.

Namun kemacetan Jakarta sudah merugikan ekonomi negara setidaknya Rp 100 triliun rupiah setiap tahunnya," ulas BBC. Di media Inggris lainnya 'The Telegraph' memaparkan alasan mengapa ibu kota harus dipindah di balik judul Indonesia's government reveals location of new capital as Jakarta sinks yang diangkat.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata berkata, pemerintah belajar dari negara lain yang memindahkan ibu kota mereka.

Antara lain Malaysia yang berpindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, dan Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia.

Rudy menuturkan relokasi memberi dampak ekonomi.

"Saya pikir imbas ekonomi yang bisa dihasilkan di Brasil begitu bagus. Jadi saya rasa bisa menjadi contoh bagi kami," kata Rudy seraya berujar, isu lingkungan bakal jadi perhatian utama desain ibu kota baru.

Tetapi, Rudy menekankan pemindahan ke Kalimantan bertujuan demi pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia dibanding pandangan solusi satu arah saja.

Rudy menjamin Jakarta masih akan menjadi pusat finansial Indonesia.

Seperti yang terlihat dari relasi antara New York dengan Washington DC di AS. Namun pakar seperti Elisa Sutanudjaja dari Rujak Center for Urban Studies memaparkan kekhawatiran Jakarta mungkin akan diabaikan jika tidak lagi jadi ibu kota.

"Dengan memindahkan ibu kota, Anda tidak akan menyelesaikan masalah di Jakarta. Orang-orang yang mungkin bersemangat karena pemindahan adalah pengembang," lanjut dia.

Kini, info bergulir pengusaha superkaya di Indonesia katanya sedikit cemas dengan perpindahan ibukota negara. Karena mereka takut lahannya diambil pemerintah. Di antara itu, muncul nama Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, dia memiliki lahan super luas yang mencapai 220.000 hektare di Kalimantan Timur.

Saat debat capres-cawapres pada Pemilu 2019 lalu, Prabowo mengaku siap menyerahkan bila lahan itu akan diambil untuk kepentingan negara.

Benarkah dia akan benar-benar menepati janjinya itu saat ibukota dipindahkan ke Kaltim?

Namun sepertinya tidak seperti itu.

Ungkapan itu sekarang tiba-tiba berbalik arah. Ketika rencana pemindahan ibukota negara itu menguat dan diputuskan oleh Presiden Jokowi, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, langsung menyampaikan hal yang berbeda.

Ia menyatakan bahwa lahan tersebut bukan milik Prabowo, tapi dikelola oleh Arsari Group. Arsari Group sendiri merupakan milik Hashim Djojohadikusumo. "Kita tahu, pernyataan di atas hanyalah permainan kata dan retorika belaka untuk mengelabui masyarakat," ujarnya.

Karena bila diperiksa ulang dengan pernyataan dari Waketum Gerindra, Edhy Prabowo, semuanya tidak sesuai.

Edhy sendiri menyebut bahwa Prabowo memang memiliki lahan di Kalimantan Timur, di lokasi ibukota baru tersebut.

Di sini jelas arah pembicaraan Dahnil di atas. Apalagi menurut Dahlan Iskan, kawasan calon ibukota baru tersebut merupakan wilayah emas hijau. Sebab kayunya diekspor dan menghasilkan banyak dollar.

Dulu, hak penebangan hutan di kawasan tersebut diberikan kepada perusahaan asing dari Amerika Serikat (AS), yakni International Timber Corporation Indonesia (ITCI) yang sangat terkenal di era 1970-an.

Tapi sekarang pemiliknya telah berganti menjadi milik Prabowo.

Lokasi calon Ibukota baru ini terletak di lokasi yang dikelola oleh Prabowo tersebut. Sekarang, keputusan telah disahkan oleh Presiden Jokowi soal pemindahan Ibukota Negara. Tepatnya di lahan negara yang dikelola oleh keluarga Prabowo.

Nah, benarkah Prabowo sekarang mau menaati janjinya untuk menyerahkan lahan kepada negara?

Kini saatnya masyarakat menunggu realisasi janji tersebut. Padahal, penyerahan lahan oleh Prabowo itu bila benar terjadi, dilakukan demi kepentingan rakyat. Tetapi pertanyaannya, apakah dia rela?

Inilah yang ditunggu masyarakat Indonesia. Janji harusnya ditepati.

Ditentang Aktivis lingkungan hidup pastinya menentang perpindahan ibukota negara ke Kaltim. Kritikan ini muncul dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan Kiara.

Mereka menilai keputusan pemindahan ibu kota ini hanya akan menguntungkan penguasa lahan di sekitar ibu kota yang baru.

"Pemindahan berkedok mega proyek ini hanya akan menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kaltim," ujar Koordinator Jatam Nasional Merah Johansyah, usai Jokowi memastikan pemindahan ibukota negara pada 2024 ini.

Selama ini lahan di Kalimantan Timur memang sudah banyak dimiliki dan dimanfaatkan para pengusaha dalam bentuk konsesi atau hak guna usaha. Bisnis para pengusaha besar ini mulai dari perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan.

Menurut Jatam, sebagian besar lahan di Penajam Paser Utara dikuasai PT ITCI Kartika Utama.

Perusahaan tersebut diketahui milik adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Total luas lahan mencapai 173.395 hektare yang membentang di Penajam Paser Utara, Kutai Kertanegata, dan Kutai Barat. Hal ini diketahui dari SK IUPHHK-HA: 160/Menhut-II/2012, tanggal 27 Maret 2012.

Di kabupaten itu, juga ada PT ITCI Hutani Manunggal, perusahaan patungan yang didirikan 1993 oleh PT ITCI Kartika Utama dan PT Inhutani-1.

Begitu juga halnya Luhut Panjaitan, Menko Kemaritiman yang tercatat menguasai lahan pertambangan dan perkebunan sawit di Kecamatan Muara Jawa Kukar, Kabupaten Kutai Kartanegara. Februari lalu Luhut sempat mengaku memiliki lahan negara seluas 6 ribu hektare di Kalimantan Timur, untuk kegiatan pertambangan batu bara. Lahan tersebut sudah mendapatkan izin konsesi dan sampai saat ini masih diproduksi.

Selanjutnya, Abu Rizal Bakrie Grup Bakrie memiliki bisnis tambang batu bara terbesar di Kalimantan, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC). Perusahaan ini merupakan salah satu anak usaha Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI). KPC merupakan perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kutai Timur seluas 84.938 hektare.

Pada 2003, BUMI memang menguasai seluruh kepemilikan KPC. Kini BUMI hanya memiliki 51 persen, sisanya Tata Power (India) 30 persen dan China Investment Coorperation 19 persen.

Ada juga nama Garibaldi Thohir Garibaldi merupakan Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia ini juga memiliki lahan tambang di Kalimantan Timur, melalui PT Bhakti Energi Persada (BEP).

BEP memiliki 15 anak perusahaan, tujuh di antaranya memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atas seluas 34 ribu hectare yang belum dikembangkan di kabupaten Muara Wahau (Kalimantan Timur). Lokasinya sekitar 250 kilometer di utara Balikpapan dan 120 kilometer ke

4

pantai. Cadangan batu bara untuk area konsesi ini diperkirakan mencapai 7,96 miliar ton.

Tambang inilah yang menjadi salah satu deposit batubara termal peringkat rendah dan berkadar polutan rendah yang terbesar di Kalimantan Timur.

Tak terkecuali nama Sandiaga Uno terseret di Kaltim. Di Kalimantan Timur muncul Adaro Energy.

Pengusaha yang ikut dalam pemilihan presiden 2019 bersama Prabowo ini merupakan salah satu pemilik PT Saratoga Investama. Ada pun Saratoga memegang 15 persen saham Adaro. Pada 2009, lima pemegang saham Adaro menyatukan kepemilikan saham mereka dalam naungan PT Adaro Strategic Investment.

Kelimanya adalah keluarga Rachmat, keluarga Thohir, keluarga Subianto, Edwin Soeryadjaya, dan Sandiaga Uno. Hingga akhir 2018, kepemilikan saham ASI di Adaro Energy sebesar 43,91 persen. Sementara Dewan Komisaris dan Direksi yang juga mewakili pemegang saham ASI juga memiliki 12 persen saham Adaro Energy.

Terakhir adalah Kiki Barki dengan nama perusahaan Harum Energy Tbk (HRUM) memiliki empat wilayah pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi tambang tersebut dikelola oleh anak usahanya Mahakam Sumber Jaya (MSJ), Tambang Batubara Harum (TBH), Santan Batubara (SBB) dan Karya Usaha Pertiwi (KUP).

Dari total 4 lokasi tambang yang dimiliki, 3 diantaranya telah aktif berproduksi, sedangkan 1 lainnya diharapkan mulai berproduksi pada tahun 2019.

Proyek Multiyears Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya segera membahas sejumlah skema pembiayaan lantaran rencana pembangunan konstruksi pusat pemerintahan baru tersebut akan dimulai pada tahun depan.

Ibukota Indonesia bakal dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengklaim bahwa anggaran untuk kajian dan perencanaan pemindahan ibukota sudah masuk dalam RAPBN tahun anggaran 2020.

Alokasi tersebut berada di pos Bappenas dan Kementerian PUPR. Terkait dengan skema pembiayaan ibukota baru Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bakal dibiayai lewat APBN, KPBU dan Swasta.

Dalam laporannya, Bappenas mengatakan biaya pemindahan ibu kota diperkirakan mencapai Rp485,2 triliun. APBN diperkirakan bakal membiayai 19,2 persen pemindahan ibu kota baru yaitu Rp93,5 triliun.

Dana dari APBN itu bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Selanjutnya untuk pembangunan rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer.

Dana pemindahan ibu kota juga bakal menggunakan KPBU sebesar Rp265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen dari total biaya pemindahan ibu kota. Sementara Swasta mendapat porsi 26,2 persen atau Rp127,3 triliun dalam pemindahan ibu kota. n pi/net

religi 5 edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

Wejangan KH Said Aqil Siradj

Pertahankan Sikap Moderat!!

MUHAMMADIYAH dan Nahdlatul Ulama (NU) (disebut berdasarkan urutan alfabet awal nama masing-masing) untuk Nobel Perdamaian. Upaya ini bukan hal mudah. Hal ini disadari betul sejak awal munculnya ide menominasikan kedua ormas terbesar Islam Indonesia dari Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis.

‘Pertahankan sikap moderat!’

Wejangan ini disampaikan Prof.Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA. Dalam acara pengenalan kampus kepada mahasiswa baru dengan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) Moderat 2019. Kegiatan yang diikuti ribuan mahasiswa baru, bertempat di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jalan Ir. Juanda, Tangerang Selatan, Banten, (28/8/2019).

“Kita pertahankan sikap seperti ini, moderasi dalam beragama, berbangsa dan bernegara,” katanya. Lebih lanjut Ketua Umum PBNU menjelaskan bahwa, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI merupakan amanat yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dari para pendiri dan pahlawan negeri ini. Ratusan suku dan bahasa, perbedaan agama dan pilihan politik bukanlah suatu

halangan untuk tetap bersatu dalam satu naungan, Indonesia.

“Tunjukkan bahwa kita bisa hidup bersatu meski berbeda. Kita bisa hidup berdampingan,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah,

Ciganjur, Jakarta Selatan itu.

“Semangat persatuan dan penghormatan itu ditunjukkan oleh para pendiri negeri ini.

KH Abdul Wachid Hasyim atas petunjuk ayahnya Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari menerima penghapusan tujuh kata

dalam Piagam Jakarta yang diusulkan oleh masyarakat Indonesia bagian timur,” imbaunya.

Kiai Hasyim, kata Kiai Said, saat itu berpandangan yang penting Indonesia harus berdiri lebih dahulu. Sebab, akan percuma kejadiannya, jika umat Islam memaksakan berdirinya negara dengan prinsip syariat Islam jika di dalamnya terjadi perpecahan, perseteruan antarkelompok, tanpa adanya persatuan.

“Hal itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. saat membangun negara di Madinah.

Rasulullah tidak membangun negara dengan pondasi konstitusi Islam, melainkan dengan sistem kewarganegaraan. Di mata hukum, semua tanpa pandang bulu, kedudukannya sama,” tukasnya.

Kiai Said menjelaskan bahwa ada seorang Muslim yang tidak sengaja membunuh orang Non-Muslim saat itu. Tak ayal, Nabi menegaskan bahwa siapa pun yang membunuh nonMuslim akan berhadapan dengannya dan tidak akan mencium bau surga.

“Demikianlah ajaran Nabi Muhammad membangun masyarakat mutamaddin,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, ada seorang Muslim di zaman Nabi yang mengancam akan membunuh anaknya jika tidak segera masuk Islam.

“Mendengar hal itu, Nabi menyampaikan ayat Al-Qur’an, bahwa tidak ada kekerasan dalam beragama,” terangnya. Kegiatan yang dipandu oleh Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) KH Qosim Arsyadani itu juga dihadiri oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Amany Burhanuddin Umar Lubis dan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Sururin. n hamdani/nuo

Pesantren Katalisator Pendidikan Karakter

GUS MIFTAH AJAK MASYARAKAT TITIPKAN SEDEKAH, INFAK & ZAKAT MELALUI LAZISNU KH MIFTAH Maulana Habiburrahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah pada kegiatan yang digelar NU Care-LAZISNU dan Komunitas Istimewa Asya Azza di hotel Grand Keisha, Yogyakarta, (24/8/2019).

Beliau menjelaskan, bahwa LAZISNU merupakan salah satu lembaga yang menampung sedekah yang di kelola dengan tepat sasaran.

“Maka titipkan sedekahmu, titipkan infakmu dan titipkan zakatmu melalui LAZISNU. Insya Allah akan betdaya guna dan tepat sasaran,” ajak Gus Miftah.

Sebelumnya Gus Miftah, menjelaskan tiga cara sedekah yang bisa dilakukan manusia.

Paparanya ini, berdasarkan hadits Nabi.

“Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu ‘ilmun falyatashaddaq fi ‘ilmihi, barangsiapa yang punya ilmu bersedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu maalun falyatashoddaq fi maalihi, (dan barangsiapa) yang punya harta bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun, (dan barangsiapa) yang punya

tenaga, falyatashoddaq fi quwwatihi, bersedekahlah dengan tenaganya,” ungkap Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta.

Jadi, lanjut Gus Miftah, pilihannya cuma tiga; yang punya ilmu dengan ilmunya, yaitu mulang (mengajar); yang punya harta dengan hartanya nyumbang(menyumbang); yang punya tenaga dengan tenaganya rewang (membantu).

“Jadi pilihannya cuma tiga, yaitu mulang, nyumbang, rewang. Jangan jadi yang keempat, wis ra mulang, ra nyumbang, ra rewang, cangkeme cerewet (sudah tidak mengajar ilmu, tidak menyumbang dengan harta, tidak membantu dengan tenaga, mulutnya cerewet),” jelas ulama muda Nahdlatul Ulama ini.

Kegiatan yang digelar NU Care-LAZISNU bersinergi dengan Komunitas Istimewa Asya Azzarta dalam rangka penyaluran bantuan dana untuk pengadaan kursi roda dan alat bantu dengar bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kegiatan ini dihadiri juga oleh Sekjen PBNU HHelmy Faishal Zaini. n hamdani/nuo

DIREKTUR Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI, Prof Dr Kamaruddin Amin dalam ceramah seminar ‘Memadukan Pendidikan Pesantren’ Tebuireng, Jombang Jawa Timur, menjelaskan bahwa saat ini pembinaan karakter di antara tantangan pendidikan di Indonesia. Dan pesantren merupakan menjadi katalisator atau kunci utama untuk menjawabnya.

“Pembinaan karakter adalah salah satu tantangan pendidikan Indonesia yang merupakan the newly emerging capacities, atau kapasitas baru yang sedang dibutuhkan, baru muncul, ini yang harus kita pastikan. Dan pembinaan karakter ini yang sedang kita kita perjuangkan dan sesungguhnya Pesantren distingsinya disini,” kata Kamaruddin saat mengisi rangakaian 120 tahun lahirnya Ponpes Tebuireng, di Gedung KH Yusuf Hasyim, (25/8/2019).

Tantangan berikutnya adalah madrasah di sebagian negara Muslim masih dianggap sebagai tempat tumbuh dan kembang tindakan yang tidak moderat. Hal ini berbeda dengan kondisi madrasah di Indonesia yang sangat besar dan paling modern di dunia. Lembaga pendidikan Madrasah lebih dari 80 ribu lembaga.

Sedangkan jumlah pondok pesantren tidak kurang 28 ribu, dengan jumlah santri mencapai 4 juta lebih. Ditambah perguruan tinggi yang medekati seribu kampus.

“Santri yang usia anak-anak saja di pondok pesantren lebih dari tujuh jutaan, ini paling besar di dunia. Maka karekter keberagaman Indonesia, dipengaruhi tradisi keilmuan di pendidikan Islam,” tukasnya Pesantren lanjut guru besar bidang hadis dan ilmu hadis ini menjelaskan bahwa, pesantren sejatinya punya kekhasan ketimbang pendidikan nasional. Yaitu tentang integritas dan karakter. Ia mempunyai jiwa kemandirian dan rasa ingin tahu.

“Di pesantren juga dikembangkan bahkan critical thinking, sekarang Pesantren juga sudah mulai bergeser dan seterusnya yang tadinya apa kata kiai, sekarang pesantren kearah positif, atau mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, ini tantangan pendidikan Indonesia ke depan,” paparnya.

Tantangan berikutnya ialah, di abad 21 ini kemampuan kognitif seperti kemampuan membaca, menghafal, menulis, matematika, dan sains. Namun demikian untuk menjawab itu semua, Dirjen pendis mengingatkan bahwa peran penting adalah guru.

Tantangan di Indonesia yang sesungguhnya dan kunci berada di guru pendidikan. n mahmud/nuo

binjai edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

6

GUDANG PENGOPLOS ELPIJI DIGREBEK POLISI BERSAMA PERTAMINA PERTAMINA bekerjasama dengan Polsek Binjai Utara, Polsek Binjai Sei Bingei, dan Polres Binjai berhasil mengungkap tindak pengoplosan elpiji 3 kg subsidi ke dalam tabung

Pengungkapan tindak kejahatan ini dilaksanakan pada (29/8/2019), di dua gudang pengoplos yang berada di Kecamatan Sei Bengei, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

“Pengungkapan berawal dari informasi yang diterima tim sekuriti Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I. Berdasarkan informasi tersebut, kami berkoordinasi dengan Polres Binjai yang bergerak cepat mengamankan lokasi,” ujar Rahman, Kepala Sekuriti Pertamina MOR I. Di dalam gudang yang dijadikan tempat usaha penjualan gas, pihak kepolisian menemukan barang bukti tabung gas dan alat pengoplosan.

Barang bukti yang diamankan adalah

elpiji 12 kg dan 50 kg.

Kupanggil Jasad

Suamiku Karena Tak Kuat Menahan Nafsu

Oleh: Rusdi Muhammad (EPISODE 3) Pada hari keempat suamiku berpulang kerahmatullah, adikku, ibuku dan kakakku, masih bisa menemaniku, tapi pada hari ke lima tinggallah aku berdua bersama ibu. Kakak dan adik-adikku, mereka sudah punya keluarga mereka pamit padaku untuk pulang ke rumah. ibuku dengan setia mendampingiku menjalani suasana sepi tidur sendiri, sementara ibu memilih tidur di ruangan tamu.

Alasannya ia tidak mau menggantikan posisi tidur suamiku sebelum 40 hari kematiannya.

Takdir nasibku , demikian aku mensiasati apa yang terjadi pada diriku. Lambat laun aku bisa melupakan apa yang kualami, yang tidak bisa kulupakan keperkasaan suamiku saat memuaskan napsu syawatku. Setiap ia mencapai klimak selalu ditanyakannya padaku. “ Sayang kamu udah puas ?” tanyanya “Puas Pa ?”

“Puas banget atau puas kali ?” tanyanya lagi.

“Banget kali ??” jawabku.

“Papa puas?” tanyaku.

“Puas Ma?” jawabnya sambil mencium pipiku.

Dengan manja aku berbaring didadanya yang bidang, sementara di luar rumah hujan deras turun.

Sepanjang malam itu kami berdua terus berpelukan hingga menjelang waktu subuh baru kami terjaga. Lalu mandi bersama dan sholat subuh bersama di masjid tak jauh dari rumah.

Kebersamaanku denganya di luar dugaan, suamiku yang masih berusia 26 tahun, harus berpulang ke pangkuan Illahi. Mas Yono harus meregang nyawa di jalan raya dan meninggal di Rumah Sakit.

Suamiku seorang pekerja keras, dan sangat sayang pada isterinya. Mas Yono sosok suami yang begitu sempurna bagiku dan keluargaku. Dalam umur begitu muda, dia diangkat sebagai Wakil Direktur Utama, sebuah perusahaan kontruksi bangunan real estate di Kota Medan. .Dari hasil kerjanya, suamiku beli tanah dan membangun rumah mewah untukku. Rumah itu kini menjadi milikku.

Setiap malam aku gelisah tak dapat tidur nyenyak.

Selalu saja terbayang dalam benakku keperkasaan suamku memuaskan nafsu syahwatku. Meskipun aku bisa melakukan masturbasi tapi rasa kenikmatan itu tidaklah sama dengan digauli suami. bersambung...

ratusan tabung elpiji 3 kg serta puluhan tabung elpiji 12 kg dan puluhan tabung elpiji 50 kg. Di lokasi gudang pertama turut diamankan empat orang pelaku. Sementara di lokasi gudang pengoplosan kedua, pelaku terlebih dulu kabur.

Dari keterangan sementara ditemukan bahwa setiap hari mereka rata-rata mengoplos kurang lebih 600 tabung elpiji 3kg. Isi tabung elpiji 3kg dipindahkan ke dalam tabung elpiji 12 kg dan 50 kg. Elpiji hasil oplosan tersebut dijual ke wilayah Medan.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo, mengungkapkan apresiasinya kepada Polres Binjai yang berhasil menggulung tindak kejahatan ini. “Terima kasih kepada jajaran Polres Binjai yang dipimpin AKBP Nugroho Tri Nuryanto.

Pengungkapan hari ini menunjukkan bahwa sinergi dengan berbagai pihak sangat penting untuk memastikan penggunaan elpiji subsidi tepat sasaran,” katanya.

Roby menambahkan, hingga Juli 2019 penyaluran elpiji 3 kg subsidi di Sumut telah melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Dari kuota sejumlah 69,5 juta tabung, telah disalurkan sebanyak 70,5 juta tabung. Sehingga melebihi kuota sebanyak 973 ribu tabung.

“Penyelewengan seperti tindak pengoplosan yang kita ungkap hari ini, turut andil dalam penyaluran yang melebihi kuota. Di samping itu, penggunaan yang belum tepat sasaran juga menjadi faktor,” ucap Roby.

Untuk itu, Pertamina membuka akses informasi dan pelaporan dari masyarakat. Informasi terkait layanan elpiji maupun BBM, dapat disampaikan melalui telepon Pertamina 135. Atau melalui surat elektronik dengan alamat pcc@pertamina.com.

“Kami juga menghimbau agar masyarakat mampu, pengusana non UMKM, segera beralih menggunakan elpiji non subsidi seperti Bright Gas 5,5 kg,” ucap Roby. n hmt

FPK Diharapkan Bersinergi Dengan Pemko Binjai FORUM Pembauran Kebangsaan periode 20182023 Kota Binjai, diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah kota setempat.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan, di Binjai, 29 Agustus 2019, saat melantik kepengurusan FPK setempat.

Ia mengatakan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai salah satu forum strategis dalam mendukung Pemerintah Kota Binjai yang difasilitasi oleh Badan Kesbang dan Politik.

Forum tersebut bisa berperan penting dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di daerah, terkait penanganan gangguan keamanan atau penanggulangan konflik sosial yang sering terjadi.

"Dengan dilantik dan dikukuhkannya para pengurus FPK periode 2018-2023, kedepannya kami berharap mereka dapat bersinergi dengan Pemkot Binjai dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai kebersamaan tanpa memandang etnis dan golongan," katanya.

Timbas juga menyampaikan pembauran kebangsaan merupakan bagian terpenting yang dapat memperkokoh integritas bangsa.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah.

Pembauran kebangsaan merupakan proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing, katanya.

"Maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dari kemungkinan timbulnya ancaman dan gangguan keamanan yang diakibatkan oleh persoalan etnis dan suku bangsa," katanya. n ants

KAPOLRES: BERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA KEPALA Kepolisian Resor Kota Binjai AKBP Nugroho Try Nuryanto menyatakan akan terus berusàha memberantas setiap peredaran narkoba di wilayahnya.

Hal itu disampaikan didampingi Kasat Narkoba Akp M Yunus Tarigan SH dan Kasubbag Humas Iptu Siswanto Ginting, saat memaparkan hasil ditemukannya narkoba jenis sabu dan ekstasi di loket Bus Bintang Utara di Terminal Bus Ikan Paus Binjai, di Binjai, Selasa.

Hasil temuan itu berupa lima bungkus besar narkotika diduga sabu-sabu seberat 5.000 gram atau setara 5 kilogram. Juga lima bungkus pil diduga ekstasi dengan jumlah lebih kurang 24.725 butir.

Pengungkapan itu dilakukan personel Satresnarkoba Polres Binjai

pada Jumat (23/8) di saat petugas Unit 3 Satuan Res Narkoba Polres Binjai mendapatkan info akan adanya kiriman dua paket diduga berisi narkoba dari Dumai, Provinsi Riau dengan tujuan Kota Binjai menggunakan bus Bintang Utara.

Setelah mendapat informasi tersebut Sat Res Narkoba Polres Binjai langsung menindaklanjuti dengan cara mendatangi dan langsung mengecek loket terminal bus tersebut.

Saat dilakukan pemeriksaan di loket penitipan barang ternyata benar ditemukan dua kardus dengan asal pengiriman dari Dumai dengan tujuan alamat Kota Binjai atas nama H Hanif dan pengirim atas nama Anwar dengan alamat Dumai. n

langkat 7 edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

5 CALON KADES DI KECAMATAN SECANGGANG BERTARUNG Lima kandidat calon Kepala Desa (Kades) Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat bertarung dalam memperebutkan jabatan Kepala Desa digelar, (22/8/2019).

Camat Kecamatan Secangang Syofian Tarigan, S.Sos, M.AP. berharap kepada semua kandidat calon kades agar bisa mengarahkan kepada para pendukungnya agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban.

Sehingga pelaksanaan pilkades di masing-masing desa di Kecamatan Secanggang berjalan aman, tertib dan sukses.

Dari 288 calon Kades se-Kabupaten Langkat 5 Desa di Kecamatan Secanggang menggelar pemilihan Kepala Desa masing-masing yakni Desa Perkotaan diikuti 3 pasang calon Kepala Desa Nomor urut 1 Sarmin memperoleh 230 suara, Nomor urut 2 Kasino memperoleh suara 735 suara, Nomor urut 3 Ali Surya Darma A.Mk memperoleh 323 suara dengan jumlah DPT 1.1.76 suara yang hadir menggunakan hak pilih 1293 pemilih.

Desa Telaga Jernih diikuti 5 pasangan

calon Nomor urut 1 Sriyanto (kakek) memperoleh suara 1.255 suara nomor urut 2 Junaidi memperoleh suara 833 suara, nomor urut 3 Sri Darmayanti memperoleh 224 suara nomor urut 4 Rustam Efendi memperoleh 256 suara dan nomor urut 5 Sukirdi memperoleh 263 suara.

Dengan jumlah DPT 4.416 yang hadir menggunakan hak pilih 2.908 suara.

Desa Cinta Raja diikuti 2 pasangan calon. Nomor urut 1 Miskun memperoleh 177 suara. Nomor urut 2 Suratno memperoleh 263 suara.

Dengan jumlah DPT 695 suara yang hadir menggunakan hak pilih 450 suara.

Desa Selotong diikuti 4 pasangan calon Nomor urut 1 Misdi SAg memperoleh Nomor urut 2 memperoleh suara Asrul memperoleh

77 suara, No. urut 3 Sumariono SH 971 suara, No,orut 4 Muslim AR memperoleh 656, dengan jumlah DPT 3.201 yang datang menggunakan hak pilih 2.165 suara.

Desa Jaring halus diikuti 3 pasangan calon. Nomor urut 1 Lamsiiyah memperoleh 567 suara, Nomor urut 2 H. Usman S.Pd memperoleh 658 suara, Nomor urut 3 Muktatamar Lala memperoleh 581 suara. Dengan jumlah DPT 2.370 yang hadir menggunakan hak pilih 1.812.

Dari hasil peroleh suara untuk Desa Perkotaan dimenangkan Nomor urut 2 Kasino. Desa Telaga Jernih dimenangkan nomor urut 1 Sriyanto,(kakek).

Beberapa warga Desa Telaga Jernih

saat ditemui Podium mengatakan, sosok kepala Desa pilihan warga Sriyanto alias kakek orangnya sangat ramah, santun dan mengayomi warga dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Desa Cinta Raja dimenangkan Nomor urut 2 Suratno, Demikian pula Desa Selotong dimenangkan Sumariono SH . Kepada Podium Suharto warga setempat mengatakan.

Sumariono merupakan sosok yang paling tepat memimpin Desa Selotong. Semoga ke depannya Desa Selotong lebih maju, dan berkembang. Untuk Desa Jaring Halus dimenangkan nomor urut 2 H. Usman. n herman mtd

Jalan Menuju Kantor Camat Wampu Bak Kolam Pancing

Karangan Bunga 'Titip Salam'

Penasihat DPP Arjuna pada Bang Syamsul

KETUA Bidang Koperasi DPP Arjuna, Syamsul menggelar acara sunatan putranya Gustiar Sabhana, kemarin.

Turut hadir Ketua DPP Arjuna Sahrul Akbar didampingi Ketua Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Rusdi dan Ketua Koordinator Bidang Media dan Humas, Rusdi Muhammad.

Acara sunatan tersebut dilaksanakan di rumah Syamsul di Dusun B VII, Desa Stabat Lama, Barat Kecamatan Wampu Langkat. Sejumlah papan bunga turut meramaikan acara sunatan Gustiar Subhan, seperti tampak dari Penasihat DPP Asosiasi Jurnalis Nusantara (Arjuna) T Syaiful Anhar.

Selain Penasihat DPP Arjuna, T Syaiful Anhar yang juga pimpinan redaksi Tabloid PODIUM dan PODIUMINDONESIA.COM ini bertitip salam lewat Ketua DPP Arjuna Sahrul kepada Syamsul.

Lewat karangan bunga itu, T Syaiful Anhar mengucapkan selamat atas terlaksananya acara khitanan Gustiar Sabhana. Kehadiran Ketua DPP Arjuna dan rombongan disambut Syamsul bersama isteri Suryani. Dalam pertemuan itu Sahrul menyampaikan salam dari T Syaiful Anhar yang berhalangan hadir karena ada kesibukan di luar kota.

Pesan salam T Syaiful Anhar disambut oleh Syamsul.

Di hadapan pengurus DPP Arjuna, Syamsul mendoakan Penasihat DPP Arjuna TSyaiful Anhar agar diberi nikmat kesehatan kemurahan rezeki dan kecermelangan pikiran.

“Terutama untuk menyumbangkan ide dan saran untuk kemajuan DPP Arjuna dan Tabloid PODIUM cetak dan online yang dipimpinnya,” kata Syamsul. n rusdi

JALAN beraspal hotmik milik Kabupaten Langkat dari Simpang Gohor Lama Jalinsum Kecamatan Wampu menuju Kantor Camat Wampu di Kelurahan Bingai hanya sampai di Desa Gohor Lama.

Tepatnya di simpang empat Emplasmen PT LNK Kebun Gohor Lama. Itupun karena Jalan tersebut di aspal hotmix karena Lapangan Emplasmen Gohor Lama dipakai Pemkab Langkat untuk tempat Acara MTQ tingkat Kabupaten Langkat 20-24 Maret 2017.

Sedangkan lebih kurang 4 Km jalan menuju kantor Camat Wampu tetap dibiarkan berlubang dan tidak mendapat perhatian dari Pemkab Langkat. Kondisinya rusak parah, berlubanglubang dan berlumpur jika musim penghujan dan berdebu jika musim kemarau.

Marsudi, Wakil Ketua DPP Asosiasi Jurnalis Nusantara (Arjuna) warga Wampu, Sabtu (17/8) saat diminta tanggapannya mengatakan kemerdekaan RI sudah 74 tahun. Tapi jalan dari Kantor Desa Gohor Lama kurang lebih 4 kilometer menuju Kantor Camat Wampu sampai hari ini tidak ada perbaikan jalan apalagi pengaspalan.

“Sehingga masyarakat Wampu mengeluh tentang kondisi jalan, jika hujan berlubang, jika musim panas berdebu, tidak terasa kadang-

kadang bisa mencederai pengguna jalan. Kepada pemkab Langkat khusus Bupati Langkat kiranya dapat memprioritaskan pembangunan sarana jalan menuju kantor camat sepanjang 4 km masak menuju kantor camat jalan hancur,” ujarnya.

Ketika PODIUM bertanya apa belun pernah ada terjadi kecelakaan?. Marsudi menjelaskan banyak terjadi kecelakaan. “Hilir mudiknya kenderaan PTP LNK yang kesannya lepas jalan lepas sudah, tanpa memperhatikan kondisi jalan sangat kita sesalkan. Seharusnya tidak boleh begitu sehingga banyak relawan yang berinisiatif meninbun jalan disertai meminta sumbangan.

Kalau ada kemintaan antara pemkab langkat dengan PT lNK seharusnya mereka harus bertanggungjawab dengan kondisi lalan.

Misalnya menimbun jalan yang berlobang atau menghaspalnya,” katanya.

Penelusuran PODIUM dari Simpang Gohor Lama hingga Kantor Camat Wampu, memang hancur dan boleh dibilang rusak parah. Mulai dari Kantor Desa Gohor Lama hingga Kantor Camat tak dapat perhatian dari Pemkab Langkat.

Jalan sepanjang lebih kurang 4 km kondisinya bagaikan kubangan badak. Pengendara sepeda motor meliak liuk untuk mengelakkan lubang yang menganga. n rusdi

langkat http://podiumindonesia.com

8

Terpilih Di Pilkades Pertumbukan

Hasan Basri Komit Gulirkan Dana Desa Sesuai Program

M

emperoleh 531 suara, Hasan Basri S.Sos terpilih menjadi Kepala Desa Pertumbukan.

“Mari kita jadikan pesta rakyat ini sebagai momentum untuk ajang persatuan dan kesatuan serta memberikan kemajuan bagi desa Pertumbukan,” ujar Hasan Basri kepada kru PODIUM, kemarin.

Dia mengatakan, dana desa sangat banyak digelontorkan pemerintah.

Untuk itu harus berhati-hati dalam pengelolaan dan penggunaannya yang harus sesuai program pembangunan desa. Apalagi, kata Hasan Basri, sudah banyak yang taampak di mata kepala desa terjerat kasus hukum sehingga

mengganggu jalannya pemerintahan desa.

“Kades harus memberikan contoh yang baik bagi desanya dan dapat melakukan sosialisasi program yang akan dilaksanakan. Insya Allah amanah yang diberikan oleh masyarakat akan saya dipenuhi

semaksimal mungkin,” tukasnya.

Menjadi kades, kata Hasan Basri, bukan perkara yang mudah. Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat banyak, justru kerap menjadi batu sandungan. Harus lebih selektif lagi dalam menentukan program, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Sebab, dengan adanya program, pelaksanaan jalannya pemerintahan di desa akan terarah dan berkesinambungan. Terutama pembangunan infrastrukur jalan jembatan, peningkatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan perempuan, penyaluran bakat remaja akan mereka terhindar dari narkoba.

“Melanjutkan pembangunan dan memberi pelayanan terbaki kepada masyarakat,” pungkasnya. n sahrul

Bambang Mariadi Kembali Diberi Amanah Pimpin Desa Kwala Air Hitam

DPP Arjuna Serahkan Tali Asih Duka Cita DEWAN Pimpinan Pusat Asosiasi Jurnalis Nusantara (DPP Arjuna ) Kabupaten Langkat menyerahkan santunan duka cita pada Bunda Hj. Siti Aminah SAg MA yang menjabat penasihat Arjuna atas berpulang kerahmatullah putri beliau almarhumah Fatiya Nuri (23) beberapa waktu lalu.

Almarhumah sempat opname di RSU Royal Prima Jalan Ayahanda No 68 A Medan selama 4 malam. “Uang duka ini diharapkan bisa menjadi sedikit penyejuk hati bagi keluarga yang ditinggalkan,” ujar Ketua DPP Arjuna Sahrul Akbar, belum lama ini.

Menurut Sahrul Akbar, uang duka cita yang diberikan tidak seberapa nilainya. Namun hendaknya jangan dilihat dari jumlah bilangan nominalnya. “Dengan keterbatasan keuangan DPP Arjuna kami selaku pengurus tetap komitmen memberikan uang duka cita kepada anggota keluarga yang meninggal dunia. Ini sesuai dengan AD/ART DPP Arjuna,” sebut Sahrul.

Bunda Hj Siti Aminah SAg MA penerima uang duka cita, mengucapkan terimakasih dengan bantuan yang diberikan DPP Arjuna.

“Kami sangat terharu karena bantuan itu menunjukkan kepedulian dan rasa kekeluargaan,” katanya. n rusdi

BAMBANG Mariadi kembali diberi amanah memimpin Desa Kwala Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Kandidat dari Petahana berhasil menyingkirkan dua petarungnya yakni Ridwan Nasution dan Syahrizal.

Jumlah daftar pada Pilkades, Kamis (22/8) sekira 1.203 orang. Setelah kotak suara dibuka dan dihitung jumlah di hadapan saksi-saksi, Bambanga Mariadi (nomor urut 1) memperoleh 553 suara, disusul Syahrizal (nomor urut 3) dengan 439 suara dan terakhir Ridwan Nasution (nomor urut 2) 207 suara.

Kepada sejumlah wartawan Yunifar Efendi warga setempat menyatakan kekalahan adalah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Sebab, kata Yunifar yang juga seorang jurnalis ini,

di antara mereka yang bertarung menyalonkan Pilkades hanya peraih suara terbanyak lah yang akan menjadi pemenang.

Meski pun dalam pertarungan Pilkades di Desa Kwala Air Hitam Kecamatan Selesai ada yang kalah, para calon kades sejatinya adalah putra terbaik di Desa Kwala Air Hitam. Selain itu, dengan terlaksananya kompetisi ini, menunjukkan terwujudnya demokrasi yang baik, sesuai yang diamanahkan dalam undang-udang.

Dalam pertarungan Pilkades serentak, lanjutnya, kepada yang belum terpilih sebagai Kades agar jangan berkecil hati. “Karena niat untuk membangun desa tidak harus menjadi Kades saja, ada banyak jalan untuk ikut berpartisipasi dengan membantu Kades terpilih untuk

membangun desa,” ujar Yunifar Efendi.

Apalagi, kata dia, Desa Kwala Air Hitam ini tak akan bisa dimajukan oleh seorang Kades tanpa dukungan partisipasi masyarakat desanya.

Kepada kepala desa terpilih, Yunifar memberikan wejangan supaya jangan berbangga hati, apalagi meremehkan mereka yang kalah.

“Karena setelah dilantik nanti, ada banyak tugas yang harus diselesaikan, seperti janji-janji waktu kampanye dan saat menyampaikan visi dan misi harus fokus membangun desa dengan baik.

Jangan khianati amanah warga Desa Kwala Air Hitam. Ingat profesi Kades tanggung jawabnya bukan saja di dunia, namun juga akan dipertangung jawabkan sampai akhirat,” pesan Yunifar Efendi. n pendi

9

langkat http://podiumindonesia.com

PETAHANA KEMBALI PIMPIN DESA STABAT LAMA BARAT PASCA Pilkades Desa Stabat Lama Barat, Kecamatan Wampu, masih menjadi perbincangan warga di warung-warung kopi. Sebab, Pertahana tidak menang mutlak hanya selirih ratusan suara. Kemarin, (22/8/2019), warga berduyun-duyun mendatangi Tempat Pemungutan suara dan warga tampak sabar mengantre menuju tempat kota penjoblosan.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Stabat Lama Barat terdapat lima calon kepala desa (cakades). Yaitu Wahito, Ponoman, Misdi, Drs. M.Yusuf Kasim dan Pertahana T Firmansyah.

Dua calon Poniman dan T Firmansyan masingmasing pernah menjabat sebagai Kades Desa Stabat Lama Barat. Sekitar pukul 13.00 kemarin, panitia Pilkades menutup waktu pemungutan suara. Sesuai tahapannya, waktu pemungutan dibuka mulai pagi hingga siang.

Kemudian dilanjutkan penghitungan suara. Hasil penghitungan Suara T Firmansyah Pertahana Nomor urut 5 memperoleh 786 suara, disusul Drs M Yusuf Kasim Nomor urut 4 memperoleh 604 suara, Wahito Nomor urut 1 memperoleh 457 suara, Misdi Nomor urut 3 memperoleh 333 suara dan Poniman nomor urut 2 memperoleh 158 suara.

Pelaksaaan Pilkades berlangsung aman dan tertip.

T Firmansyah dalam pidato kemenangannya mengapresiasi masyarakat yang telah datang memberikan suaranya, terutama panitia pilkades telah sukses menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Demokrasi telah berlangsung dan warga telah menentukan pilihannya. “Mari kita hargai pilihan

warga, mari kita jaga persatuan dan kesatuan serta semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Kepada kandidat calon kepala desa saya mengajak mari sama-sama kita membangun Desa stabat Lama Barat,” ucapnya.

Inilah Komposisi Pengurus DPP Arjuna SETELAH menggelar rapat anggota beberapa waktu lalu akhirnya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Jurnalis Nusantara (Arjuna) Langkat Sahrul Akbar membacakan susunan komposisi DPP Arjuna hasil perombakan, belum lama ini.

Berdasarkan SK No. 02/SK/DPP-Arjuna/VIII/ 2019 sebagai berikut. Pelindung Ketua Bupati Langkat, anggkota Ketua DPRD Langkat, anggota Kapolres Langkat, anggota Kodim 0203 Langkat, anggota Kejari Langkat, anggota Pengadilan Negeri Stabat. Penasihat dr. H. Indra Salahuddin MKes, anggota Letkol Sutarno, anggota Dr. H. Rauddin Purba, Dony Setta, T. Syaiful Anhar.

Mereka yang dikukuhkan sebagai pengurus harian Ketua Sahrul Akbar, Wakil Ketua Marsidi, Wakil Ketua T. Muchaloadon.

Sekretaris S. Husni, Wakil Sekretaris Zulhamid, Bendahara Khairul, Wakil Bendahara Ahmad Fadli, Wakil Bendahara Sahbudi Zebua.

Koordinator bidang-bidang.

Koordinator boding Politik dan Keamanan (Polkam) Ketua Leo Amaron Edi Taruna, Anggota Awaluddin, Anggota Ahmad Rizqan, S.Sos. Koordinator Bidang Organisasi Ketua Yunifar Efendi, Anggota M. Irwin Siregar, Anggota Legirun.

Koordinator bidang Media dan Humas, Ketua Rusdi Muhammad, anggota Muhammad Ali, anggota B. Silalahi. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Ketua Rusdi anggota HM. Siddik SPd, anggota Amat. Ketua Bidang Usaha dan Dana Ketua Hotman Manulang, anggota T. Zainal Abidin, anggota Harianto. Ketua Bidang Koperasi Syamsul Bahri A, anggota Fiktor Laiha Anggota M. Rizqi

Safi’i. Ketua Bidang hukum dan perundangundangan Togar Lubis SH, MH, anggota Dah ST Tarigan ST, anggota Sami Sara Kaban SH. Koordinator bidang seni dan budaya Ketua Hj. Siti Aminah SAg MA, anggota H. Abdul Malik, anggota anggota Budi Antara. Koordinator Bidang Pelatihan Ketua Suhardi, anggota Herman MTD, anggota Martin Hutagalung. Koordinator Bidang Peranan Wanita, Ketua Nilawati Br. Tarigan, anggota Rismawati Br PA,anggota Jumaida. Kooridinator bidang. Koordinator bidang olahraga Ketua TM. Ali Hafidsyah, anggota Suhadi Sucipta, anggota Edison Sihotang. Koordinator bidang Ketenagakerjaan, Ketua Risman Sinulingga, anggota Jonson Malau, anggota Amir Hasan yang ditetapkan pada 5 Agustus 2019.

Ketua DPP Arjuna Sahrul Akbar mengungkapkan, program utama yakni peningkatan profesionalisme wartwan salah satunya wartawan harus kompeten melalui uji kompetensi pelatihan juralistik ” tegasnya.

Kedepannya pelatihan jurnalistik, menjadi prioritas DPP Arjuna. Sertifikat uji kompetensi wartawan disyaratkan menjadi anggota baru.

Sekretaris DPP Arjuna S. Husni, selaku pewarta wartawan yang bernaung di Arjuna masih banyak kekurangan dalam penulisan berita. Dilandasi dengan membangun profesional dan bertanggung jawab, sehingga pers santun dan berbudaya.

“Kami berusaha untuk menjadikan organisasi ini sebagai wadahnya wartawan profesional dan berkarya,” katanya. n rusdi

Masing-masing kandidat Kepala Desa Stabat Lama Barat menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada pemenang pertahana T Firmansyah sembari berpelukan. Para pendukung terlihat saling bersalamanan mengucapkan selamat. n rusdi

Kapolres Langkat Gowes Bersama Angggota GOWES adalah aktifitas mengayuh pedal pada sepeda dan orang jaman Now saat ini lebih sering menyebutnya dengan kata gowes, mungkin dikarenakan lebih simpel dan enak didengar agar terlihat lebih gaul dan keren.

Seperti yang dilakukan Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan SIK bersama Waka Polres, Kasat Lantas, Kasi Propam, Kasi Keu, Kanit Regindent dan puluhan anggota Polres Langkat, (27/8/2019).

Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan SIK melalui Kasat Lantas Polres Langkat AKP Hendrik Aritonang SIK pada wartawan mengatakan, kegiatan gowes bersepeda ini dilakukan selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, juga bertujuan untuk meningkat kan rasa kekompakan dan kekeluargaan sesama kita yaitu antara pimpinan Polri dan anggota.

Masih menurut Kasat Lantas yang didampingi Kanit Regindent Ipda Simon Simatupang SH, ada pun rute yang ditempuh mulai dari kota Stabat dan berakhir dikota Binjai dimulai start pukul 06.30 WIB pagi dan dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama.

“Kita berharap dengan adanya kegiatan rutin gowes bersepeda ini dapat menjadikan keluarga besar Polres Langkat lebih kompak dan lebih mengenal satu sama lainya, terutama kita berharap agar anggota tampak lebih fit dan semangat dalam melakukan aktifitas sebagai anggota Polri dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta dapat menjauhi narkoba ucap Perwira yang baru beberapa minggu bertugas sebagai Kasat Lantas Polres Langkat,” ujarnya. n sahrul

langkat edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

10

WARTAWAN DILARANG AMBIL DOKUMENTASI OKUPASI MASJID SERATUSAN lebih security PTPN II Distrik Rayon Utara dibantu dengan SPBUN PTPN II dan PAM Swakarsa mengamankan pelaksanaan okupasi di areal AFD I PTPN II Kebun Batang Serangan, pekan lalu.

Pengamanan ini dipimpin langsung Manajer Distrik Rayon Utara Arohta Talambanua dan seluruh Manajer Kebun di wilayah Distrik Rayon Utara.

Tampak juga hadir Tri Wahyudi selaku Ketua SPBUN dari kantor direksi serta Papam.

Terlihat dari pelaksanaan okupasi tersebut berasal dari warga Simpang Krapu beberapa tahun yang lalu mendirikan rumah ibadah Masjid di areal HGU PTPN II yang hingga kini surat izin penggunaan dari PTPN II tidak keluar, sehingga pihak PTPN II berupaya untuk mengokupasi lahan tersebut dengan mendatangkan alat berat Excavator sehingga pada hari itu PTPN II berhasil meratakan bangunan masjid tersebut.

Dukung Kinerja Iptu Dahnial Saragih

OKP & Ormas Audensi Ke Polsek Pangkalan Berandan KAPOLSEK Pangkalan Brandan Iptu Dahnial Saragih SH didampingi Kanit Intel Ipda Rajendra Kusuma, Senin (26/8) siang, di ruang kerjanya, menerima audensi perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Pangkalan Brandan.

Hadir dalam audensi ini, Ketua KNPI Babalan R.Simanjuntak, Ketua MABMI Babalan M.Azhar.S.Pd, Ketua PMK Babalan M Aliyuddin, Ketua GPA Babalan Budi Ismulyadi, Ketua Guru Olah Raga Babalan Indratmo, sertaTokoh pemuda dan masyarakat Kecamatan Sei Lepan M Sofyan Nasution dan Budi Syah Kurnia selaku tokoh Pers wilayah Teluk Aru. Dalam audensinya, R Simanjuntak mewakili yang hadir membicarakan tentang Kantibmas yang ada di kota Pangkalan Brandan meliputi tiga Kecamatan, di antaranya Kecamatan Babalan, Kecamatan Sei Lepan dan Kecamatan Brandan Barat.

“Kedatangan kita sebagai perwakilan masyarakat Pangkalan Brandan guna membahas dan bekordinasi tentang Kantibmas, sekaligus mensuport kinerja Kapolsek Pangkalan Brandan Bapak Iptu Dahnial Saragih SH dan anggota yang mana selama ini kita anggap berhasil dalam membrantas dan mengurangi peredaran Narkotika di tengahtengah masyarakat,” katanya.

Selain itu, beliau juga selalu giat dalam menerima dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat dengan mengambil langkah tegas. Hal senada juga disampaikan Ketua MABMI Babalan M.Azhar.S.Pd dan Ketua PMK Babalan M.Aliyuddin. Dikatakan, ermasalahan yang sangat menonjol di Pangkalan Brandan adalah perjudian dan narkotika yang marak beredar di

masyarakat.

“Sebagai penegak hukum, Kapolsek Pangkalan Brandan Bapak Iptu Dahnial Saragih sangat berpengaruh di masyarakat, yang mana selama ini selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, dalam membrantas peredaran narkotika dan kantibmas serta lainnya. Tidak hanya sebatas dalam penindakan hukum, melainkan juga dengan kegiatan sosial yang dibuatnya, dan kedekatannya ini membawa pengaruh positif bagi masyarakat kita Pangkalan Brandan,” ucap M.Azhar.S.Pd dan M Aliyuddin.

Sementara itu, Kapolsek P.Brandan Iptu Dahnial Saragih mengatakan, apa yang disampaikan menjadi pesan moral bagi dirinya dan jajaran Polsek Pangkalan Brandan, untuk berbuat yang lebih baik lagi.

“Kedatangan rekan-rekan sebagai bentuk kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, dan ini bentuk kepedulian kita semua, apapun yang disampaikan menjadi tanggung jawab saya kedepannya untuk berbuat yang lebih baik lagi, kepada masyarakat saya ucapkan terima kasih atas dukungannya yang telah membantu kinerja pihak kepolisian terutama Polsek Pangkalan Brandan,” ucap Iptu Dahnial Saragih.SH. Dalam audensi ini, disepakati masyarakat Pangkalan Brandan yang diwakili tokoh OKP dan Ormas menolak keras peredaran Narkoba di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan yang meliputi 3 kecamatan, dan dalam waktu dekat ini akan membuat acara deklarasi narkoba, sebagai bentuk pernyataan sikap warga Pangkalan Brandan menolak dan siap melawan dan memerangi narkoba. n sahrul

Sementara itu, menurut keterangan masyarakat bahwa pembangunan masjid tersebut adalah merupakan kebersamaan mereka dan dananya pun dari hasil patungan yang mereka kumpulkan setiap bulan hingga akhirnya mereka berhasil membangun pondasi masjid dan sekaligus mendirikan tiang.

Memang diakui mereka bahwa sebelum berdirinya bangunan rumah ibadah tersebut pihak masyarakat di Simpang Krapu Desa Kwala Musam menyadari bahwa bangunan masjid tersebut berada di areal HGU PTPN II sehingga warga di sana berupaya menempuh jalur prosedur dengan mengirimkan surat permohonan mendirikan rumah ibadah kepada direksi PTPN II dan itu telah berkalikali dilakukan mediasi namun tidak pernah membuahkan hasil.

Namun demikian warga di sana tetap berupaya untuk mendirikan rumah ibadah tersebut yang akhirnya diokupasi oleh pihak PTPN II. Masyarakat menggerutu sebagaimana yang diucapkan oleh ibu-ibu yang tidak ingin menyebutkan jati dirinya “masak mendirikan rumah ibadah saja dilarang sementara diareal PTPN II tersebut banyak rumah kitik-kitik yang berbau maksiat tidak pernah dilarang, tandas mereka.”

Sementara itu Tri Wahyudi selaku ketua SPBUN Kandir yang didampingi Indra Putra.SE KTU Distrik Rayon Utara mengatakan bahwa “apa yang dilakukan pada hari ini adalah merupakan keputusan PTPN II karena hinggga saat ini tidak satupun bangunan yang boleh berdiri diareal HGU PTPN II dan jauh sebelumnya pihak PTPN II telah melakukan mediasi dengan masyarakat untuk membantu memberikan dana

pembelian lahan di luar HGU untuk rumah ibadah tersebut dan PTPN II siap membantu dan itu telah disampaikan kepada Muspika Batang Serangan, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.

“Namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada kesepakatan sehingga perusahaan terpaksa mengambil tindakan tegas untuk penyelamatan areal HGU PTPN II,” ujar mereka. Sangat disayangkan ketika awak media ingin mengambil dokumentasi, salah seorang berpakaian preman membentak dan melarang wartawan yang secara kebetulan pada meliput adalah Abunawas Siregar dari media terbitan Medan. “Jangan jangan di foto, gak perlu di foto foto”.

Mendengar hal tersebut Abunawas Siregar menjelaskan bahwa pengambilan foto adalah untuk melengkapi dokumen. Namun ia tetap melarang untuk mengambil foto sehingga pada saat itu Abunawas Siregar terpaksa menjelaskannya.

“Saya wartawan pak, tidak ada hak bapak melarang saya untuk melengkapi dokumentasi berita,” tegas Abunawas.

Lalu dia katakan “kau wartawan abal-abal gak usah di foto,” katanya dengan nada tinggi. Belakangan diketahui bahwa oknum tersebut adalah Papam Kandir berinisial TT yang pada hari itu bertugas memimpin okupasi tersebut. Tetapi seharusnya sebagai Papam apabila melaksanakan tugas harus memakai pakaian Dinas sementara oknum TT hanya memakai pakaian preman biasa. n sahrul

PEMBANGUNAN infrastruktur jalan negara di Kecamatan Wampu, Hinai dan Tanjungpura agak tertinggal dengan Kecamatan Stabat.

Di Kecamatan Stabat mulai dari depan masjid raya Jalan Zainul Arifin Kelurahan Stabat Baru hingga Jalan Sudirman di Kelurahan Perdamaian jalan lebar dua jalur.

Tapi sebaliknya mulai dari ujung jembatan Sei Wampu masuk Kecamatan Wampu, Hinai hingga Tanjungpura jalan satu jalur dan kiri kanan berem jalan tidak dicor dengan semen beton, seperti jalan di Desa Karang Rejo, Sei Dendang hingga perbatasan dengan Kota Binjai.

Kondisi inilah selain rawan kecelakaan lalu lintas juga mengakibatkan terjadi kemacetan panjang jika ada truk mogok di tengah jalan atau anak sekolah Tsanawiyah

Negeri Stabat masuk sekolah atau pulang sekolah.

Mengatasi jalan macet tak ada cara lain selain membuat jalur dua atau jalan dilebarkan dua kali lipat dari jalan raya sekarang ini pembangunannya bisa bertahap dari Kecamatan Wampu hingga Hinai dulu.

“Kemudian dilanjutkan hingga Tanjungpura, Gebang, Babalan, Besitanang sampai perbatasan Aceh,” ujar Azmir Rokan, Wakil Ketua Koordinator Cabang Rumah KH. Ma’ruf (RKMA) Kabupaten Langkat, kemarin.

Azmir Rokan meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat proyek pembangunan jalan lintas Sumatera Stabat-Tanjungpura. “Jika ada hambatan dalam proses ganti untung, harus segera diselesaikan agar proyek berjalan lancar,” tandasnya. n sahrul

labuhanbatu selatan 11 edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

Jual Aset PTPN 3 Karyawan Hanya Diberi Surat Peringatan SANGAT disayangkan, aset negara yang berada di PT Perkebunan Nusantara 3 (PTPN) Aek Torop Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bisa hilang tanpa diketahui.

Aset berupa tangki air itu hanya meninggalkan jejak bekas tapaknya saja. Informasi yang diperoleh, sekitar tahun 2018 lalu, Krani 1 Afdeling Lima Aek Torop, Bayu Atmaja dengan beberapa karyawan bekerjasama menjual aset tersebut. Kabarnya mereka “mencincang” dengan menggunakan las listrik untuk memotong tanki air yang terbuat dari besi itu. Diperkirakan berat seluruh besi yang diangkut menggunakan 2 mobil pick up keluar dari kebun Aek Torop, mencapai 6 ton.

Sebuah sumber mengatakan aset yang dibawa siang hari ini bisa lolos dari pengamanan security perusahaan saat melintasi pos penjagaan. Ketika

dikonfirmasi, Sabtu (3/8) di Cikampak, Bayu Atmaja mengakui hal itu.

Menurutnya besi itu mereka jual ke botot (penampung besi bekas-red).

Mereka bisa lolos keluar dari kebun yang melewati pos pengamanan karena memang sudah ada kesepakatan dengan pimpinan afdeling.

“Berapa hasil penjualan besi dan beratnya?” Bayu enggan, tidak mau menjawabnya. Sementara menurut Mahyudin, Asisten Afdeling 5 yang merupakan atasan Bayu mengakui hal itu terjadi. Bayu serta kawankawannya, kata Mahyudin, telah diberikan sanksi surat peringatan.

Sedang Manager Kebun Aek Torop,

Antoni Manullang yang dihubungi melalui Asisten Personalia Kebun menyampaikan belum bisa di temui.

“Lain kali saja,” ujarnya. Terkait hal ini, pimpinan FKBN (Forum Komunikasi Bela Negara) Labusel, Khoiruddin Batubara, minta pimpinan perusahaan perkebunan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Ia membandingkan perlakuan pimpinan kebun jika karyawan melakukan penggelapan TBS

Camat Torgamba Akui Dana Lahan Kehidupan Untuk Pasang Listrik LABUSEL, PODIUM Camat Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) Azzaman Parapat,ST.MM mengaku tahan bacok dan tahan tikam. Pengakuannya itu disampaikannya di hadapan sejumlah wartawan, di kantornya di Cikampak, Labusel, belum lama inj.

Menurutnya, ia bukan Batak bukan sembarang Batak sambil mengepalkan tangannya.

Dengan berdiri, tangan kanannya dipukul-pukulnya ke tangan ke kiri seakan hendak bertinju.

Camat terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara ini melakukan itu mengambarkan kemarahannya atas pertanyaan wartawan terkait Dana Lahan Kehidupan Rp 385 juta di Desa Sei Meranti.

“Bang pada saat saya dikepung anggota Pemuda Pancasila dari Rokan Hilir yang ingin mengklaim daerah itu, orang abang kenapa ngak datang, uang saya sudah habis untuk memperjuangkan daerah itu dan biaya memasukan listrik PLN juga uang saya, yang penting (dusun) Bagan Toreh itu dapat aliran listrik, bisa lebih maju, coba lihat camat mana yang seperti

itu,” ujar Azzaman.

Azzaman mengatakan itu menjawab wartawan yang tergabung di Lembaga Jurnalis Independent (LJI) Labusel terkait penyimpangan dana yang dilakukan Kepala Desa Sei Meranti dan Kepala Dusun

Bagan Toreh yang diterima dari PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Dengan nada tinggi Azzaman mengatakan seharusnya wartawan konfirmasi dengannya dan kepala dusun, yang dijawab hal itu sudah dilakukan.

“Dengan saya kan tidak?, biar

saya terangkan semua ke mana uang tersebut”. Kenapa bapak camat yang menjelaskan, sementara bukan bapak yang terima uang itu?" tanya wartawan lagi.

Menurut Azzaman dana tersebut sudah dipergunakan untuk pemasangan listrik dan pembangunan di Desa Sei Meranti.

Namun hal ini dibantah Makmur Nasution, warga Dusun Bagan Toreh Desa Sei Meranti.

Menurutnya untuk pemasangan instalasi listrik mereka dikenakan biaya Rp 4,5 juta.

Namun hingga kini aliran listrik belum juga mengalir ke daerah mereka.

Ia juga menyayangkan sikap Camat Azzaman yang seakan-akan melindungi tindakan Kades dan Kadus atas ketidakjelasan penggunaan Dana Lahan Kehidupan Rp 385 juta dari PT SRL. “Jangan diprovokasi bahasa kami, kami bukan warga yang bodoh pak camat, kapan pula uang bapak habis untuk kepentingan dusun kami?

Janganlah demikian, yang fakta sajalah,” ujar Makmur. n swt

(tandan buah segar) kelapa sawit.

“Kalau menggelapkan TBS, yang nilainya tak seberapa, sanksinya langsung dipecat atau dipenjarakan.

Sementara menjual aset yang nilainya jutaan sanksinya hanya surat peringatan,” katanya. Ia berharap pimpinan kebun Aek Torop bisa lebih bijaksana dan adil memperlakukan karyawan yang melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan milik negara ini. n swt

Tarian Kolosal Meriahkan HUT Pramuka Ke 58 Di Labusel LEBIH kurang seribu peserta apel besar hari Pramuka ke-58 tahun 2019 yang dilaksanakan di depan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan Jalinsum Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, belum lama ini.

Peserta apel besar pramuka dihadiri penggalang dan penengak dari kwartir ranting lima Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di acara masing-masing kwartir ranting wajib melakukan antraksi karya kwartir.

Ketua Kwarcab Labusel Zulkiflih MM yang juga sebagai Sekretaris Daerah menjelaskan melalui sekretarisnya Ednan Siregar. Kegiatan itu adalah kegiatan rutin kwarcab, peserta apel hari ini peserta yang terbanyak yang pernah dilaksanakan dari tahun ke tahun, lebih kurang seribu peserta yang hadir dan berketepan lokasi upacara apel besar didepan kantor bupati.

Dan, 135 peserta penari kolosal binaan Brahmana Al Azis penegak asal Kecamatan Kotapinang alumi Yayasan Khiajar Dewantara (Y-KHD). Brahmana Al Azis (23) saat dikomfirmasi media menjelaskan, peserta penari klosal di ambil dari penegak dan penggalang kwartil dilima Kecamatan.

“Adik-adik berlatih selama sebulan dan hasilnya kita saksikan hari ini, saya akui penampilan tari kolosal ini masih banyak berbenah, kedepan penampilan adikadik penegak dan pengalang akan lebih baik dari hari ini,” tandasnya. n swt

sumut edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

12

Iptu Dahnial: Berantas Narkoba Musuh Kita Bersama

Pilkades 'Rasa' Pilpres Di Desa Stabat Lama Barat PUN terhitung dua pekan ke depan pencoblosan tepatnya tanggal 22 Agustus 2019, tapi ‘rasa’ kampanye tersebut laiknya pemilihan presiden. Dan Pillades ini tak kalah seru dengan pesta demokrasi lima tahunan di negeri ini.

TERBUKTI, mulai dari spanduk, baliho, umbul-umbul dan poster calon kepala desa (Cakades) terpajang di mana-mana. Di warung, warkop, pohon-pohon, dinding-dinding beton, tiang listrik dan tempat yang semua tempat yang tak dilarang jadi sasaran jual ide Cakades. Itu terpantau PODIUM di setiap dusun, kemarin.

Bedanya, tak ada debat seperti Pilpres beberapa bulan lalu. Untuk Pilkades cuma bisa menyuarakam ide lewat pamflet yang ada dan dengan jargon-jargon menarik lainnya.

Malahan di tiap dusun warga sangat antusias menyambut Pilkades kali ini.

Ya, politik kalangan kelas bawah mengumbar segalanya. Agar mampu menarik perhatian warga dusun, Cakades diberikan waktu kampanye

terbuka. Ada lima Cakades yang akan bertarung pada 2019 ini.

Yakni; Wahito (1), Poniman (2), Misdi (3), M Yusuf (4) dan terakhir T Firmanyah (5). Setiap Cakades Stabat Lama Barat pun kabarnya telah mengenal satu sama lainnya. Tak sedikit pula para Cakades telah saling kenal, begitu juga ikatan tali kekeluargaan di antara petarung demokrasi ini.

Hubungan tali kekerabatan itu antar sesama Cakades, seperti sepupu antara mereka. Azmir Rokan, tokoh pemuda Wampu mengatakan, kandidat calon kepala desa yang sudah saling mengenal satu sama lain. Selain itu memiliki kaitan saudara yang bisa meredam koflik di antara Cakades.

“Mereka pun sudah saling mengenal peta kekuatan dan kelemahan masing-

masing,” sebut Azmir. Kemudian, katanya lagi, pemilih pun sudah tahu hitam putihnya Calades. Warga desa punya alasan mengapa memilih A atau mengabaikan B. “Ini menyenangkan karena mereka tidak diliputi selubung misteri latar belakang calon. Meski digelar dalam kesederhanaan, namun makna pesta demokrasi menemukan arti yang sebenarnya,” ujarnya.

Beberapa baliho dan sepanduk untuk menarik hati pemilih dibuat seperti janji Pilkada. Misalnya, berjanji memberikan intensif para guru ngaji, imam masjid, bilal mayat dan kader posyandu. Cek kesehatan gratis sebulan sekali sampai membuat surat menyurat jual beli tanah tanpa biaya dan sebagainya. n rusdi

MINAT DONOR DARAH WARGA KOMPLEK PERUMAHAN PTPN2 PGKM MENINGKAT

KESADARAN warga Kompleks Perumahan Karyawan PTPN 2 Pabrik Gula Kuala Madu (PGKM) berdonor darah di PMI Stabat meningkat.

Selama ini petugas dari PMI Stabat datang ke tempat permukiman warga setiap pertiga bulan sekali. Antusiasnya warga ingin mendonor darahnya ke PMI patut diberikan apresiasi.

Demikian disampaikan Fatmawati, Ketua PMI Stabat, (21/8/2019).

Aku Fatmawati terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk

mendonorkan darahnya dapat dilihat dari animo masyarakat yang datang ke kantor PMI, Kecamatan Stabat.

Peningkatan itu berkaitan juga dengan fasilitas berupa ruang donor darah yang lengkap dan nyaman.

Sehingga membuat pendonor lebih yakin untuk mendonorkan darahnya.

Selain itu tersedianya mobil operasional lapangan dengan peralatan yang canggih.

“Saya berterima kasih kepada warga kompleks Perumahan PTPN 2 PGKM

Stabat yang telah kompak untuk memiliki komitmen yang sama, secara sukarela mendonor darahnya untuk keselamatan jiwa yang membutuhkannya,” sebutnya.

Yani, warga komplek Perumahan PTPN2 PGKM Stabat mengatakan selama menjadi koordinatir bakti sosial donor darah pertiga bulan sekali. “Rencananya awal September 2019 nanti akan dilaksanakan donor darah di Kompleks PTPN2 PGKM Stabat,” pungkasnya. n rusdi

“NARKOBA dan sejenisnya bukan saja menjadi musuh saya pribadi selaku anggota Polri, namun juga musuh negara dan musuh kita bersama,” ucap Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan SIK melalui Kapolsek Pangkalan Berandan Iptu Dahnial Saragih SH, kemarin.

Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan SIK melalui Kapolsek Pangkalan Berandan Iptu Dahnial Saragih SH pada wartawan menuturkan anggotanya pada Sabtu (24/8) sekitar pukul 16.00 WIB, mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda yang sedang memiliki/ menguasai narkotika jenis Sabu lagi hilir mudik di Desa Securai Utara.

Menyikapi informasi tersebut Iptu Dahnial Saragih SH bersama team opsnal bergerak ke TKP dan sesampainya di TKP tim melihat seorang lelaki yang ciri-cirinya persis dengan disebutkan warga sedang berjalan kaki, tanpa buang waktu team opsnal langsung mengamankan Rony Alfasha (20) wiraswasta, warga Desa Securai Utara Kecamatan Babalan .

Saat dilakukan penggeledahan dikantong tersangka ditemukan 1 bungkus plastik klip bening ukuran besar diduga sabu, 5 bungkus Plastik klip ukuran kecil diduga sabu, 2 bungkus kertas warna coklat diduga daun ganja kering, 2 buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 buah timbangan, 1 buah mancis warna biru yang telah dipasang jarum, 1 buah mancis warna kuning serta beberapa buah plastik kosong yang diduga bekas sabu.

Pada petugas Rony Alfasha mengakui kalau seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya unit reskrim membawa tersangka dan barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses hukum lebih lanjut.

Tersangka berikut barang bukti saat ini telah kita amankan di Polsek Pangkalan Berandan, pasal yang di persangkakan yaitu Pasal 114 Ayat (1) Subs 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ucap Iptu Dahnial Saragih SH sambil mengatakan sesuai atensi pimpinan Polri akan terus membasmi yang namanya narkoba. n sahrul

aspirasi 13 edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

PT PIM TUTUP AKSES WARGA KE SEKOLAH DAN MASJID

“

WARGA Gampong Tambon Tunong Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, beberapa bulan ini mengeluh terhadap kebijakan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang menutup pintu akses ke Sekolah Yayasan Al Alaq dan masjid yang berada di dalam Komplek eks PT Asean Aceh Fertilizer (AAF).

Menurut Amiruddin, warga Gampong Tambon Tunong yang juga menjabat sebagai Kasi pemerintahan gampong, sering menyaksikan langsung para wali murid yang kesulitan saat mengantarkan anaknya ke Sekolah Al Alaq. Peristiwa ini berlangsung sudah beberapa bulan lalu sejak penutupan pintu masuk yang berada di samping komplek eks ASEAN yang sekarang sudah menjadi aset PT PIM atau tepatnya di Jalan Krueng Geukueh-Nisam.

Katanya, pemerintah gampong sudah menyurati PT PIM melalui surat yang ditandatangani oleh Keuchik (Ir. Aguseha H. A. Latief) dan mengetahui Ketua Tuha Peut (Jatanizar, S Ag) dengan nomor 333/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019. Dalam surat itu pihak gampong meminta PT PIM agar membuka kembali pintu pagar yang telah ditutup. Dengan maksud supaya bisa dilalui oleh kendaraan

roda dua dan mengingat selama ini banyak keluhan dari wali murid yang mengantar jemput anaknya ke sekolah serta juga masyarakat sekitar yang ingin menunaikan ibadah ke masjid yang berada di dalam komplek.

“Sejak surat ini kami kirimkan sebulan lalu, pihak PT PIM belum merespon terhadap permintaan kami ini, mereka mengatakan akan duduk rapat dengan kami tapi belum tahu kapan waktu itu,” sebutnya.

Lanjutnya, permintaan warga agar pintu pagar dibuka kembali karena kalau melalui pintu gerbang utama komplek, jaraknya terlalu jauh dan beresiko terhadap keselamatan karena melewati jalan negara lintas provinsi yang sangat padat lalu lintasnya, dibandingkan dengan masuk lewat pintu pagar samping komplek yang sebelumnya mudah dilalui kendaraan.

Selain itu, bagi warga yang ingin beribadah ke masjid, apa bila harus

196 Dayah Di Aceh Utara Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan PIMPINAN dan para guru di wilayah Kabupaten Aceh Utara dari 196 dayah mendaftakan diri sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pendaftaran peserta tersebut pada kesempatan Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan di Aula Kantor Bupati Aceh Utara di Jalan T Hamzah Bendahara Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, 28/8/2019.

Demikian disampaikan Abdul Hadi selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe “Sebanyak 2.176 orang pimpinan dan guru dayah di 27 kecamatan Aceh utara resmi menjadi peserta pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah mendengarkan sosialisasi, kemudian dalam kesempatan itu para pimpinan dayah sepakat untuk mendaftarkan dirinya dan seluruh pengajar yang ada di dayah,” ujar Abdul Hadi. Jika nantinya terjadi

musibah meninggal dunia dan kecelakaan kerja saat melakukan kegiatan di dayah, kata Abdul Hadi, sudah bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ia juga menerangkan jika terjadi meninggal dunia peserta akan mendapatkan santunan sebesar Rp 24 juta dan mengalami kecelakaan akibat kerja akan mendapatkan perawatan sampai dengan sembuh.

Sebagai bukti kepesertaan, nantinya para setiap dayah akan mendapatkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan masing-masing pesertanya akan mendapatkan kartu sebagai bukti kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan kartu secara simbolis kepada tiga dayah yaitu Dayah Madinatuddiniyah Palong Gadeng, Dayah Jabal Nur Paloh Lada, Kecamatan Dewantara dan Dayah Salafiah Laot Mane Kawan Kecamatan Seuneudon. n yed

memarkirkan kendaraannya diluar pagar, dan berjalan kaki menuju masjid, dikhawatirkan beresiko terhadap keamanan sepeda motornya.

Ironisnya lagi, didekat lokasi pagar yang ditutup tersebut, sebelumnya terdapat pohon yang rindang dan sering dimanfaatkan oleh siswa-siswi dan juga wali murid untuk menunggu penjemputan. Tetapi saat ini sudah ditebang oleh pihak PT PIM, sehingga sekarang di lokasi tersebut tidak ada lagi tempat berteduh saat terik matahari.

Zainal Abidin, selaku anggota Tuha Peut Gampong Tambon Tunong, pada kesempatan yang sama mengatakan, pihak gampong menyurati PT PIM untuk meredam masyarakat yang selama ini mulai terpancing emosinya akibat ditutupnya akses pintu pagar tersebut agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan, karena nantinya apabila terjadi hal tersebut, seakanakan warga gampong Tambon Tunong arogan.

“Sebenarnya kalau pihak PT PIM ingin mencari solusi. mereka bisa saja menerapkan sistim buka-tutup pintu pagar itu, pagi dibuka, lalu siangnya ditutup kembali setelah siswa pulang sekolah, dan untuk mengaturnya bisa ditempatkan petugas satpam di lokasi tersebut, apalagi siswa yang sekolah di situ adalah mayoritas berasal dari warga binaan PT PIM,” usulnya.

Sementara itu, Manager Humas PT PIM, Nasrun saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kebijakan penutupan pintu masuk ke komplek tersebut merupakan permintaan dari kepala Dusun Komplek eks Asean, demi terjaminnya keamanan.

“Yang ditutup hanya pintu akses kendaraan roda dua, sedangkan orang masih bisa keluar masuk melalui lubang pagar dengan cara melangkahi jeruji pagar tersebut, selain itu warga yang mengendarai sepeda juga bisa keluar masuk dari situ dengan cara menggotong sepedanya,” jelasnya.

Saat disinggung soal siswa-siswi yang melewati jalan pintas menuju ke sekolah dengan menyeberangi parit dan berisiko untuk keselamatan mereka, Nasrun membantah. Katanya, tidak ada jalan yang melewati parit di sekitar pintu pagar komplek.

Mengenai surat permintaan pembukaan pintu pagar yang dilayangkan oleh Pemerintah Gampong Tambon Tunong, pihaknya dalam waktu dekat akan berembuk dengan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik.

Menanggapi hal itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, Saifullah MPd, Rabu (28/8) berharap manajemen PT PIM agar dapat memberi solusi.

“Kita khawatirkan bila peristiwa ini terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian, akan menimbulkan resiko buruk dan kesan yang tidak baik bagi peserta didik, umumnya bagi dunia pendidkan di Aceh Utara,” jelas

Saifullah.

Dirinya juga berharap kepada pihak perusahan (PT. PIM) untuk segera berdialog dengan para pihak (Aparatur gampong dan wali murid) untuk mencari solusi terbaik, supaya pintu pagar sebagai akses siswa dan wali murid itu bisa dilalui kembali.

“Kita meminta kepada PT PIM selaku pemilik aset, supaya dapat memberikan kemudahan kepada siswa dan wali murid untuk melakukan aktifitas antar-jemput ke sekolah,” katanya.

Meski pun sejauh ini pihaknya belum menerima laporan mau pun informasi secara langsung dari yayasan atau kepala sekolah, baik secara lisan maupun tulisan, namun kondisi ini menimbulkan keprihatinan bagi Dinas Pendidikan.

“Seandainya pihak yayasan yang mengelola sekolah tersebut menyampaikan informasi menyangkut persolaan ini kepada kami, mungkin kami bisa membicarakan perihal ini dengan pihak PT PIM untuk mencari solusi,” terang Saifullah.

Harusnya Bisa Bijaksana Terpisah, koordinator Gerakan Tranparansi dan Keadilan (GerTaK) Muslem Hamidi menyebut, seharusnya PT PIM bisa lebih arif dan bijaksana menyikapi persoalan ini.

“Sepatutnya perusahaan harus hadir sebagai pembawa manfaat bagi masyarakat bukan justru hanya menjadi penikmat lalu merugikan masyarakat,” ujar Muslim yang juga mantan Ketua BEM Unimal.

Tambahnya, selama bisa disaksikan begitu banyak persoalan yang muncul selama PT PIM beroperasi. Persoalan itu terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan, mulai dari persoalan limbah amonia hingga berakibat fatal sampai menyebabkan puluhan masyarakat sekitar tumbang sehingga terpaksa harus dirawat ke rumah sakit.

“Bahkan ada juga beberapa kali aksi unjuk rasa kita saksikan bersama dilakukan oleh masyarakat sekitar perusahaan,” terangnya.

Menurutnya, semua persoalan ini terjadi karena adanya sikap dan kebijakan perusahaan yang merugikan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat. Maka sudah seharusnya PT PIM agar bisa bersikap arif dan bijaksana.

Selain itu pihak management harus mengevaluasi setiap program dan kebijakan perusahaan agar bisa lebih humanis dalam menghadapi setiap persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat.

“Terpenting, dengan catatan pihak perusahaan harus mampu mengakomodir setiap keluhan dan permintaan masyarakat agar kehadiran perusahaan tidak merugikan dan merampas hak-hak masyarakat yang sudah dijamin oleh undang-undang,” pungkas Muslem. n yet

nasional 14 edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

Sah..!! Ini Daftar Susunan Pengurus DPP PKB DPP PKB resmi mengumumkan struktur organisasi kepengurusan periode 2019-2024.

Pengumuman dilakukan sesuai anggaran rumah tangga (ART) DPP PKB hasil muktamar Bali 2019 tentang pengurus pusat. Hal tersebut mengacu pasal 16 ayat 4 dan ayat 5 ART DPP PKB dan pasal 25 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 tentang pembentukan pengurusan.

“Ketua Umum DPP Partai dapat menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan seorang pelaksana tugas untuk menjalankan kepengurusan dewan pengurus pusat partai,” kata Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziah saat membacakan dasar hukum dan struktur pengurus partai di kantor DPP PKB, Jakarta, (26/8/2019).

Pengangkatan dilakukan berdasarkan hasil penilaian Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Dewan Tanfidz terdiri atas ketua umum, satu orang dan lebih wakil ketua umum, beberapa ketua, sekretaris jenderal, beberapa wakil sekretaris jenderal, bendahara, dan beberapa wakil bendahara.

Berikut daftar nama pengurus PKB periode 2019-2024: 1. Ketua Umum: Muhaimin Iskandar 2. Wakil Ketua Umum bidang Ideologi dan Kaderasi: Hanif Dhakiri 3. Wakil Ketua Umum bidang Kesra dan Perekonomian: Ida Fauziyah

4. Wakil Ketua Umum bidang Pemenangan Pemilu: Jazilul Fawaid 5. Sekretaris Jenderal: M. Hasanuddin Wahid 6. Wakil Sekretaris Jenderal: – Anggia Ermarini – Risharyudi Triwibowo – Dita Indahsari – Syaiful Huda – Eem Marhamah – Hindun Anisa 7. Bendahara Umum: Nur Yasin 8. Wakil Bendahara Umum: – Bambang Susanto – Bertu Merlas – Nadhifah – Peggy Patricia Patipi – Erny Sugianti – Nashim Khan – Febridiana – Ella – Evi Fatimah – Usman Sidik

POLITIK

Ketua DPR RI Menerima 'Blueprint' Implementasi Reformasi DPR RI RAPAT paripurna DPR RI menyetujui laporan “blueprint” implementasi Reformasi DPR RI yang disampaikan Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI Fahri Hamzah.

Dalam kesempatan tersebut, Fahri menyerahkan Blueprint Implementasi Reformasi DPR RI beserta lampiran 6 paket Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Perwakilan.

“Saya atas nama Ketua Tim Implementasi Reformasi menyerahkan buku Blueprint Implementasi Reformasi DPR RI beserta lampiran 6 paket RUU Lembaga Perwakilan untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Anggota DPR RI periode 2019 – 2024,” ucap Fahri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, (27/8/2019).

Dalam laporannya, Fahri menyampaikan bahwa Tim Implementasi Reformasi DPR RI dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 12/DPR RI/II/ 2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR RI tanggal 9 Februari 2015. Anggota Tim berasal dari seluruh fraksi di DPR RI dan langsung bekerja sejak hari pertama dilantik dengan melakukan penguatan DPR, tidak hanya terkait kelembagaan tetapi juga sistem kerja dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat.

“Tim ini dibentuk dengan nama Tim Implementasi Reformasi DPR RI. Disebut implementasi karena kita menyadari bahwa di dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang lahir dalam periode sebelumnya telah mengandung unsur-unsur reformasi DPR. Diantara unsur Reformasi DPR itu adalah terjadinya penguatan yang sangat signifikan, tidak saja kepada Anggota DPR beserta seluruh staf bawaannya sebagai Political Appointee, tetapi juga penguatan bagi sistem pendukung,” tutur Fahri.

Dijelaskan Fahri, penguatan Political Appointee adalah kepada lembaga yang sifatnya tidak permanen. Namun ada sistem pendukung yang sifatnya permanen, dalam hal ini terbentuknya Badan Keahlian DPR yang mendampingi Setjen DPR sebagai pendukung dan dapur pemikiranpemikiran.

“Keduanya menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kita. Ke depan adalah membangun Pusat Pendidikan Legislatif. Selama ini di Indonesia tidak ada Pusat Pendidikan Legislatif. Oleh karenanya ada keharusan untuk kita membuat Pusat Pendidikan Legislatif agar seluruh Anggota legislatif di seluruh Indonesia bisa di training sebagai wakil rakyat,” tandasnya.

Lebih lanjut Fahri menegaskan ada dua pekerjaan rumah yang ada di dalam RUU bagi keanggotaan dewan mendatang, yakni kemandirian kamar legislatif yang hingga kini belum tercapai secara penuh, dan masalah pembangunan kawasan Parlemen.

“Seharusnya parlemen disertai dengan tempat-tempat untuk menyatakan aspirasi rakyat. DPR juga seharusnya mempunyai visitor center yang baik yang mengelola perpustakaan besar dan mengelola museum yang akan menjadi perlambang bsyarakat,” pungkasnya. n hamdani/net

Ketua Bidang: 9. Ketua Bidang Kemarititiman dan pertanian: Eko Putro Sandjojo 10. Sekretaris Bidang Kemarititiman dan pertanian: Caswiyono Rusdie 11. Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Agraria: Marwan Jafar 12. Sekretaris Bidang Pembangunan Desa dan Agraria: Zainul Munasichin 13. Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan: Cucun Syamsurijal 14. Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan: Dipo Nusantara 15. Ketua Bidang SDA dan Energi : Daniel Johan 16. Sekretaris bidang SDA dan energi: Imawan 17. Ketua Bidang UMKM dan ekonomi kreatif: Yanuar Prihatin 18. Sekretaris bidang UMKM dan ekonomi kreatif: Umar Hasibuan 19. Ketua bidang Lingkungan hidup dan pariwisata: Cuhsnunia Halim 20. Sekretaris bidang lingkungan hidup dan pariwisata: Mama Aletta 21. Ketua Bidang Kebudayaan dan Masyarakat adat: Gus Yauqi Maruf Amin 22. Sekretaris bidang kebudayaan dan masyarakat adat: Yucundianus Lepa 23. Ketua bidang komunikasi dan informasi teknologi: Ahmad Iman 24. Sekretaris bidang komunikasi dan informasi teknologi: Bambang Elf 25. Ketua bidang Keehatan dan perlindungan anak: Nihayatul Wafiroh 26. Sekretaris bidang Keehatan dan perlindungan anak: Khadafi 27. Ketua bidang luar negeri: Luluk nur Hamidah 28. Sekretaris bidang luar negeri: Safira Maschrusoh 29. Ketua bidang pertahanan dan keamanan: Yaqut C. Qoumas 30. Sekretaris: Alfa Isnaeni 31. Ketua bidang pengembangan SDM: Muamir Muin Syam

32. Sekretaris bidang pengembangan SDM: Huda MF Yusro 32. Ketua bidang Pendidikan dan pesantren: M. Yusuf Chudlori 33. Sekretaris bidang Pendidikan dan pesantren: Abdul Wahid 34. Ketua bidang perindustrian dan perdagangan: Lukmanul Khakim 35. Sekretaris bidang perindustrian dan perdagangan: Dedy Setiawan 36. Ketua bidang olahraga, kesenian, dan milenial: Faisol Reza 37. Sekretaris bidang olahraga, kesenian, dan milenial: Arzetti Bilbina 38. Ketua bidang keuangan dan perbankan: Fathan Subhki 39. Sekretaris bidang keuangan dan perbankan: A Sofyan 40. Ketua Bidang Agama dan dakwah: Syaikhul Islam 41. Sekretaris Bidang Agama dan dakwah: Gus Makki Manarul Hidayah 42. Ketua bidang eksekutif dan legislatif: A Halim Iskandar 43. Sekretaris bidang eksekutif dan legislatif: A Malik Haramain 44. Ketua bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: Siti Masrifah 45. Sekretaris bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: Farida Farihah Dewan Majelis Syuro DPP PKB Ketua: Dimyati Rois Wakil Ketua: – Manarul Hidayah – Abdul Ghofur – Andi Muawiyah Ramli – Subhan Makmur – Munif Zuhri Sekretaris: Syaifullah Maksum Wakil Sekretaris: – Maman Imanulhaq – Bahruddin Nashori – Habib Hilal Al Aidid. n hamdani

DPD RI Perlu Perkuat Peran dan Kewenangannya WAKIL Ketua MPR RI Mahyudin mendukung upaya penguatan kelembagaan DPD RI, salah satunya adalah pelibatan institusi tersebut dalam membahas dan menyetujui rancangan undang-undang (RUU) terkait kepentingan daerah.

“Kewenangan DPD diatur dalam UUD 1945 khususnya pasal 22D, yaitu ikut serta memberikan pertimbangan kepada DPR RI dalam pembuatan UU. Ke depannya harus benar-benar membahas dan menyetujui RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah,” kata Mahyudin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Langkah penguatan itu, menurut dia, agar DPD RI punya kewenangan yang cukup untuk memperjuangkan daerah yang diwakilinya misalnya terkait pemekaran daerah, otonomi daerah, dan dana desa. Dia menilai, RUU yang terkait pemekaran daerah, otonomi daerah, dan dana desa seharusnya dibahas di DPD RI, bukan DPD memberikan pertimbangan saja dalam proses pembahasannya di DPR RI.

“RUU terkait pemekaran daerah, otonomi daerah, dan dana desa seharusnya dibahas di DPD saja, bukan DPD memberikan pertimbangan, jadi DPD memutuskan bersama-sama DPR RI,” ujarnya pula. Mahyudin mengatakan terkait wacana penguatan DPD RI itu belum masuk rekomendasi Badan Kajian MPR RI untuk melakukan amendemen UUD 1945 terkait kewenangan DPD RI. Dia menjelaskan, usulan amendemen UUD 1945 hanya terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam UUD 1945 pasal 22D ayat (1) disebutkan DPD RI dapat mengajukan kepada DPR RI rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. n hamdani

aspirasi 15 edisi september 2019

http://podiumindonesia.com

Ribuan Warga Stabat Tumpah Ruah Saksikan Pawai Obor BUPATI Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten II Ekbangsos H. Hermansyah membuka Festival Pawai Obor dan Takbir Akbar serta karnaval Idul Adha 1440 Hijriah yang digelar BKPRMI Kecamatan Stabat.

Pelepasan peserta ditandai dengan pemukulan bedug yang dimulai di Jalan Proklamasi Stabat depan Rumdis Bupati Langkat, (12/8/2019).

Gema takbir dan sholawat serta ribuan masyarakat Stabat dan sekitar membeludak, memecahkan suasana keheningan di seputaran Jalan Proklmasi Stabat hingga menjadi bukti kesemarakan Fespota.

Asisten II pada sambutannya, berharap melalui event yang penuh dengan syiar agama ini menjadi salah satu upaya yang mampu membinaan generasi muda di negeri bertuah.

Semoga event ini terus menjadi perhatian semua pihak sehingga terus berjalan, agar dapat terus menjaga Langkat sebagai bumi religius.

“Pemkab Langkat sangat menyabut baik kegiatan ini, terima kasih kepada kepanitiaan serta semua pihak, yang telah memberikan partisipasi dan bantuannya bagi suksesnya event ini,” sebutnya.

Selanjutnya, Asisten II juga memgimbau agar para peserta Fespota, menempatkan niat mengikuti event ini sebagai syiar agama.

Untuk hasil perlombaannya, hendaklah dijadikan sebagai bagian kecil dari tujuan utama. Artinya, jika di raih hasil yang diharapkan tidak lantas merasa hebat dan berpuas diri, akan tetapi kembalikan keberhasilan tersebut untuk kemaslahatan agama.

“Jika sebaliknya belum berhasil, bukan berarti kegagalan karena akan tercatat sebagai ibadah yang mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah

SWT,” ujarnya.

Maulana Ardi selaku ketua BKPRMI Kecamatan Stabat, menjelaskan, Fespota tahun ini diikuti 70 BKPRMI tingkat Desa dari enam kecamatan yaitu Stabat, Wampu, Hinai, Selesai, Binjai dan Secanggang, dengan jumlah peserta mencapai ribuan orang.

“Mereka berjalan membawa api obor dan mendayung becak yang dihiasi berbagai macam bentuk masjid miniatur sambil bertakbir, dengan rute dimulai dari Jalan Proklamasi Stabat depan Islamic Canter menuju finish Masjid Raya Stabat,” terangnya.

Juara 1 NPP 38 Al Ihklas Dusun I Banyumas, juara II NPP 54 Irmanda Paya Mabar, juara III NPP 14 Al Akbar Kampung Baru. Harapan I NPP 54 Taqwa Arcon, harapan II NPP 33 Al Furqon Kwala Bingai, harapan III NPP 07 Nurul Mutaqin Dendang. Favorit I NPP 26 Al Hidayah Wampu, favorit 2 NPP 45 Al Falah Hinai, favorit 3 NPP 06 Baiturahman P Gemi.

Sedangkan pemenang kategori, lanjut Ardi, untuk qori terbaik NPP 81 Irmi Hinai, Dekorasi terbaik NPP 11 Al Huda Banyumas, beduk terbaik NPP 20 Al Hidayah P Gemi, busana terbaik NPP 31 Uswatun Hasanah Wampu, barisan terbaik NPP 58 Al Ikhwan Sanggar, hiasan terkreatif NPP 02 Prisnur Binjai.

“Kami atas nama BKPRMI Stabat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bupati Langkat yang telah mendukung dan memberikan bantuan sebesar Rp5 juta, serta bantuan dari semua pihak lainnya, hingga Fespota ini berjalan sukses,” sebutnya. n rusdi

Dana Desa Merupakan Implementasi Nawa Cita Yang Ketiga MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menghadiri acara wisuda sarjana dan pascasarjana Institut Injil Indonesia, Kota Batu, Jawa Timur, (24/8/2019).

Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengajak para wisudawan atau wisudawati untuk sama-sama membangun desa agar dapat membantu mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dibarengi pengurangan kesenjangan dan kemiskinan itu akan menimbulkan gejolak sosial.

Kesenjangan itu ada didesa-desa. Oleh karena itu membangun desa menjadi hal yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Mengurangi kemiskinan didesa, itu menjadi modal utama yang penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan," katanya.

Dalam upaya mengurangi kesenjangan, pemerintah pusat sejak 2015 mulai mengucurkan dana desa. Pengucuran dana desa merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Program dana desa tersebut untuk mengimplementasikan Nawa Cita yang ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Komitmen Presiden diwujudkan melalui anggaran dana desa yang meningkat signifikan setiap tahunnya. Sehingga perkembangan desa dapat terwujud dengan baik mulai dari pinggiran (Desa)," katanya.

Alhasil, dalam empat tahun sejak Dana Desa disalurkan, hingga kini telah terbangun 191.600 kilometer jalan desa, 58.931 unit sarana irigasi, 1.140.378 meter jembatan, 4.175 unit embung desa, 8.983 pasar desa, serta 37.830 unit kegiatan BUMDesa,959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit Posyandu, dan29.557.922 unit drainase.

Bahkan, lanjut Eko, berdasarkan data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 oleh BPS telah tercatat jumlah Desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari sebanyak 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018. sedangkan untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari sebanyak 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.

Menurunnya desa tertinggal dan meningkatnya desa berkembang dan mandiri telah menjadi keberhasilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 yakni mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berkembang dan mandiri.

"Jadi, sangat penting peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan kita semua untuk mensosialisasikan program dana desa ini agar partisipasi masyarakat bisa lebih baik.

Keberhasilan dana desa tersebut sangat

Dilema Penambang Pasir Desa Stabat Barat Lama & Stabat Lama Oleh: Rusdi Muhammad PASIR adalah butir-butir batu yang halus disediakan oleh alam dan banyak ditemukan di beberapa aliran sungai di antaranya Sei, Wampu. Dusun Pantai Luas di Desa Stabat Lama Barat dan Dusun Tanah X Desa Stabat Lama, sejak dulu menjadi sentral pemasok pasir di Kabupaten Langkat.

Aktivitas penambang pasir merupakan mata pencaharian leluhur turun temurun. Dulu, leluhur mereka tidak membutuhkan namanya izin untuk menambang pasir. Di zaman itu siapa saja bebas mengambil pasir di sungai. Tak ada kutipan apa pun dari berbagai pihak demi keamanan berusaha.

Berbeda dengan di zaman sekarang perizinan bukan di tingkat kabupaten tapi tapi di tingkat Propinsi. Tak mudah mengurus izin galian C terutama bagi pengusaha tambang tradisional.

Sementara pasir merupakan aktivitas ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga dapat meningkatkan kemandirian demi tercapainya kesejahteraan hidup. Ketika usaha mereka terusik periuk nasi masyarakat yang hidupnya tergantung pada penambangan pasir ikut terancam.

Inilah yang dialami Sabararuddin, Karimuddin, Jakfar Amansyah, Abdullah, Ibrahim.

Aset alam selama ratusan tahun dimanfaatkan oleh turum temurun harus tutup karena ada razia dari Polda Sumut. Mereka dituduh penambang pasir liar perusak lingkungan suatu tuduhan yang tak bisa mereka pahami. Padahal selama ini usaha mereka aman-aman saja, walau berulangkali jatuh bangun.

Penambangan pasir sesungguhnya membawa dampak ekonomi bagi masyarakat, karena terbuka lapangan kerja. Untuk dampak negatif yaitu adanya konflik antar penambang, selain itu rusaknya ekosistkm Sei, Wampu. Pasalnya, kegiatan penambangan pasir dituding merusak jalan tanggul Sei, Wampu Memang ada pengusaha pasir yang nakal megambil tanah tanggul untuk menimbun jalan menuju areal penambangan pasir.

Akibatnya penambang pasir yang tak berbuat menjadi korban. Mereka orang lemah secara ekonomi, bekerja sebagai buruh dipenambangan pasir satusatunya pilihan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu sesungguhnya tidak membuat mereka kaya. Seringkali ini tidak kita dipahami lalu begitu mudah menyalahkan pekerjaan mereka.

Sekali lagi bagi mereka bekerja sebagai penambang pasir urat nadi kehidupan di desa. Sebagai pekerjaan warisan bagi mereka. (***)

tergantung dari partisipasi masyarakat," katanya.

Dalam acara wisuda ini hadir diantaranya yakni Kepala BMKG, sejumlah anggota komisi V DPR RI, pejabat dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan Kementerian Agama serta Walikota Batu beserta sejumlah pejabat dari unsur Muspida Kota Batu. n hamdani/kemendesa

Papua Yang Terprovokasi PROVOKASI yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang di bawah pimpinan Tri Susanti di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya telah berhasil menjadi bola salju yang memecahkan konflik di Manokwari dan Jayapura Papua.

Oleh: Aswan Jaya Mengapa demikian mudah provokasi itu menyulut kerusuhan di Papua ?

Sudah menjadi rahasia umum bahwa negeri cendrawasih itu telah lama menyimpan kekecewaan karena merasa di perlakukan tidak adil selama pemerintahan orde baru dan berlanjut di pemerintahan era reformasi.

Baru di bawah pemerintahan Jokowi, perhatian serius untuk rakyat papua diperhatikan pemerintah. Infrastruktur dibangun, berbagai fasilitas umum diadakan, harga BBM disamakan dengan provinsi lain dan Freeport pun sudah dikuasi 51% sahamnya oleh pemerintah.

Tentu kebijakan di atas menguntungkan rakyat Papua dan telah akan memberi harapan peradaban baru bagi rakyat Papua. Tapi tidak untuk beberapa elit di Papua, nasional dan bahkan pemain di luar negeri yang berkepentingan terhadap ketidakadilan itu. Mereka yang selama ini menikmati sumberdaya alam Papua. Demikian juga beberapa kelompok yang mencita-citakan kemerdekaan untuk Papua.

Kedua kelompok ini sangat terganggu dengan kebijakan Jokowi yang secara perlahan tapi pasti mulai mengikis peran para mafia yang memanfaatkan situasi ketertinggalan Papua. Sementara kelompokkelompok saparatis Papua juga secara perlahan akan kehilangan pengaruhnya seiirng dengan meningkatnya rasa nasionalisme rakyat Papua.

Memperhatikan hal tersebut maka, kedua kelompok itu membutuhkan momentum untuk membuat kenyamanan yang ada selama ini sudah terbangun terganggu. Dan momentum itu ditemukan oleh provokasi Tri Susanti di Surabaya.

Kedua kelompok ini pun secara serta merta mengorganisir diri untuk melakukan instabilitas di Papua hanya untuk menyatakan bahwa “kami

terganggu dengan kenyamanan yang telah dibangun pemerintah Jokowi�. Tujuannya jelas, mengganggu pemerintahan Jokowi untuk periode keduanya.

Namun kalau kita perhatikan gerak perlawanan di beberapa hari belakangan ini tidak melibatkan semua unsur masyarakat Papua, hanya beberapa kelompok kecil saja dan itu adalah yang diorganisir oleh kelompok mafia dalam dan luar negeri yang terganggu dengan kebijakan pembangunan di Papua dan kelompok saparatis yang terganggu karena tingkat kesadaran nasionalisme rakyat Papua meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa konflik Papua bukan atas kesadaran rakyat Papua.

Solusinya memang kembali mengkonsolidasikan pemuka masyarakat di Papua untuk duduk bersama, berdialog dan saling memberikan informasi yang benar terhadap apa yang tengah terjadi. Hal jni penting di tengah sebaran berita hoax yang meluas di Papua. Justru sebaran hoax ini datang tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Ini bukti konflik Papua tidak berdiri sendiri.

Tindakan tegas kepada semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab terhadap terciptanya kerusuhan itu juga penting untuk dikedepankan.

Papua saat ini sedang bergerak kearah peradaban baru yang lebih menjanjikan kesejahteraan. Projek ini tidak boleh dihentikan. Pemerintah harus dengan gagah berani melawan kelompok-kelompok kecil ini yang ingin mengambil keuntungan dari setiap ketidakadilan di Papua. n mahar

Maruf Amin Yakin Indonesia Jadi Pusat Kebangkitan Ekonomi Islam PENINGKATAN kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci memajukan ekonomi syariah. Bahkan, Indonesia diyakini bisa menjadi pusat ekonomi Islam dunia apabila memiliki banyak SDM unggul pada sektor ekonomi syariah.

Para pemangku kepentingan terkait menyepakati hal tersebut dalam Muktamar IV Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), di Jakarta, (23/8/2019).

Muktamar mengambil tema "Indonesia Menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Islam Dunia".

Sekretaris Jenderal IAEI Munifah Syanwani mengatakan, muktamar bertujuan menjaring gagasan-gagasan baru untuk pengembangan ekonomi syariah. Pasalnya, Indonesia berkomitmen pada ekonomi syariah dan menjadikannya arus baru perekonomian

global.

Menurut dia, Indonesia memiliki potensi untuk mengarah ke sana. Potensi ekonomi syariah diperkirakan mencapai 2,3 triliun dolar AS. Produk dan jasanya mencakup beberapa sektor, di antaranya makanan, bahan dan zat adiktif, kosmetik, makanan hewan, obat-obatan dan vaksin, keuangan syariah, farmasi, dan logistik.

"Melihat potensi yang sangat besar pada berbagai sektor barang dan jasa, Indonesia berpeluang menjadi pasar produk halal terbesar di dunia.

Sekaligus menjadi produsen produk halal terbesar di dunia," ujar Munifah dalam keterangannya, (26/ 8/2019).

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan IAEI yang juga Wakil Presiden terpilih KH. Maruf Amin menilai, potensi ekonomi syariah di Indonesia

sangat besar. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, pertumbuhan masyarakat golongan berpendapatan menengah di Indonesia akan mendominasi perekonomian sampai dengan 2040.

"Jumlahnya sebesar 75,5 persen dari total populasi dan sebagian besar mereka adalah umat Islam," kata Kiai Maruf.

Masyarakat golongan berpendapatan menengah tersebut, kata Kiai Ma'ruf, bisa menjadi pasar, bisa juga menjadi pelaku ekonomi syariah. Dengan bertambahnya kelas menengah Muslim, pangsa pasar ekonomi syariah bakal semakin meningkat.

"Data itu menunjukkan semakin besarnya kekuatan ekonomi umat Islam di Indonesia. Saya yakin Indonesia bisa menjadi pusat kebangkitan ekonomi Islam," ujar Kiai Maruf optimistis. n rmol