Media Kebangsaan

HORAS bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tajuk Media

Opini

4-5. Indahnya Demokrasi

38 - 46. Politik (dalam) identitas, sebuah catatan akhir tahun; Pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumut;

Laporan Utama 6 - 12. Membaca Indonesia 2015; Ramalan Indonesia pecah tahun 2015;

Kabar Aktivitas

13 - 21. Gubsu: Gerakkan desa jadi basis anti narkoba; Gubsu: Di pundak guru masa depan Indonesai; Warga Sumut diajak tanam 1 pohon; Gubsu harap setiap kabupten/kota di Sumut buat perda jam belajar; Sutias Jambore bersama 650 kader posyandu seSumut; Sutias terpilih sebagai Ketua GPMB Sumut periode 2014-2018; Gubsu dan FKPD jalan kaki 21 Km susuri jejak pahlawan; Gubsu siap jadi jurkam pemerintah pusat;

Opini

22 - 24. Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda;

Galeri Foto 26 - 27. Galeri foto

Kabar Aktivitas 28 - 37. Gubsu resmikan bendungan Sei Padang; Gubsu bangga nasyid Sumut raih prestasi terbaik nasional; Gubsu Canangkan Gerakan Bela Negara di Sumut; Wagubsu harap semangat Letjen Jamin Ginting terus digelorakan; Negara Tak Boleh Kalah Lindungi Rakyat; Nurdin pimpim ziarah ke makam pahlawan; Peringatan HKN Emas ke-50, Gatot dan Sutias raih penghargaan kesehatan;

Kabar Aktivitas

47 - 50. Wujudkan Danau Toba sebagai GGN perlu kerjasama masyarakat; Gubsu terima penghargaan tanam pohon dari Jokowi; Try Sutrisno apresiasi Gubernur Sumut mercusuar kedamaian nasional

“

edia Kebangsaan diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Massyarakat Provinsi Sumatera Utara dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ideologi kebangsaan, politik lokal, ketahanan ekonomi bangsa, perkembangan sosial dan perubahan kultural yang terjadi di provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Berisi informasi kegiatan, tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survey atau gagasan orosinil yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, sarjana dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan berbagi informasi yang dapat menginspirasi sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisasn dalam Media Kebangsaan tidak selalu mencerminkan pendapat dan kebijakan Kesbangpollinmas, Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Dilarang mengutip, menterjemahkan dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi.

Terbit setiap dua bulan (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)

M

Pendiri: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Penanggungjawab: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Rangkuti, S.Sos |Wakil Pemimpin Redaksi: Putra landri Sitepu, SSTP, MSi | Redaktur Pelaksana: Ngadimin, S.Sos | Dewan Redaksi: Dra. Malentina Ginting, Thomson, Ahmad Firdausi Hutasuhut, Zulfikar Tanjung, Syamsuri Polem. Harry SSTP, MSi, Dra. Muliana | Sekretaris Redaksi: Cut Hurry Handayani |Produksi: Zulkarnain I Grafis: Widha Meidina Utary, S.Sos, Syamsuri Polem | Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 361, Medan, Indonesia. Telp: (061) 4524894 - 4557009 | Email : media_kebangsaan@yahoo.com |website : bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 3 ol.1 201

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id SALAM REDAKSI DALAM implementasi Otonomi Daerah, Undangundang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ternyata banyak kekurangan dan kelemahan yang kita hadapi. Diantaranya adanya kecenderungan semakin melemahnya semangat persatuan dan kesatuan nasional, sikap tarik menarik urusan pemerintah pusat dan daerah. Pemekaran daerah yang menjurus kepada pola politik identitas yang jelasjelas mengancam multikulturalisme Indonesia, kurang kondusifnya situasi pembangunan daerah dengan adanya konflik dan sebagainya.

Sepanjang tahun 2014, Indonesia telah mengarungi berbagai peristiwa politik yang amat sangat serius, yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Meskiupun tidak sampai menimbulkan konflik, harus diakui pertarungan elite politik sepertinya belum akan selesai. Koalisi permanen yang dibentuk sampai ke daerah sangat rentan memunculkan konflik horizontal. Di ranah pemerintahan juga akan mengalami banyak kendalakendala politik yang pad gilirannya kan mengganggu jalannya pembangunan.

Namun dari sisi politik, hal ini tentunya memiliki makna ganda, meskipun politik tahun 2015 akan masih penuh dengan "Hiruk Pikuk" namun bagi pembelajaran politik, rakyat akan semakin tangguh memilah masalah politik, kebijakan dan konflik. Konflik sosial tidak harus muncul dari persoalan politik, karena politik penuh dengan masalah kepentingan.

Tahun 2015, akan semakin kompleks dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Tantangan global ditandai semakintajamnya persaingan antar bangsa,kita dituntut melakukan perubahan kebijakan maupun peraturan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang kita hadapi. Seharusnya ketika kita menghadapi Pertarungan global, maka persoalan Kebangsaan kita sudah harus selesai. Sebagai bangsa yang majemuk, kita tidak dapat "digoyang" lagi dengan isu SARA. Kita "bertempur" dengan dunia internasional sebagai bangsa yang kuat dan bersatu.

Dalam kaitan itu, pada terbitan kali ini kami sajikan ulasan berbagai refleksi akhir tahun 2014 dan harapan kedepan tahun 2015, politik identitas, dan berbagai berita aktivitas kepala daearah yang berkaitan dengan masalah kebangsaan, pemberantasan narkoba dan lainnya. Kiranya apa yang disajikan bermanfaat. „ Tim Redaksi ol.

1 20 14 4 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

Refleksi Akhir Tah

SUMUT B DAN Bila dirujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Refleksi memiliki tiga makna. Salah satunya adalah cerminan terhadap apa yang terjadi, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun terhadap orang lain.

Refleksi disini dimaksudkan untuk mengupas masalah cerminan diri.

Yaitu cerminan terhadap apa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun orang lain, namun menjadi cerminan. Pelajaran terbaik yang mudah ditangkap dan dicerna oleh akal adalah apa yang pernah kita rasakan. Bahkan ia terus membekas dan kita gampang mengingatnya.

Bercermin penting dilakukan sebagai titik awal perubahan.

Kita bisa bercermin pada apa yang terjadi agar tidak mengalami hal yang sama di lain waktu. Cerminan tersebuty tidak musti harus yang mengandung makna kejadian besar. Yang kecil sekalipun bisa dijadikan cerminan.

Sejarah panjang peradaban anak manusia seringkali dipenuhi oleh berbagai pertentangan dan sinergi antara dua hal yang mewakili sifat sifat yang saling berkontradiksi di satu sisi dan saling melengkapi di sisi lainnya. Bagaikan dua buah kutub medan magnet yang menimbulkan daya tolak satu sama lain ataupun tergambarkan sebagai dua buah muatan listrik yang saling tarik menarik yang kemudian menghasilkan energi yang dapat memberikan penerangan ataupun kerusakan yang tak terkira. Yang membuat hidup kita berwarna adalah eksekusi dari berbagai pilihan itu, lalu konsekwensi dari keputusan yang kita ambil pada akhirnya meimbulkan kebaikan atau keburukan bagi kita maupun lingkungan kita.

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

un:

BANGKIT N BUDAYA KERJA Secara naluriah kita akan selalu berusaha meraih kebaikan dalam kehidupan karena hal itulah yang menjadi sumber kenikmatan. Olehnya itu tidaklah mengherankan jika dalam potret sejarah panjang kepemimpionan manusia disesaki dengan berbagai bentuk upaya upaya pencapaian kesejahteraan dan identik dengan tujuan hidup itu sendiri dalam artian apa yang dicari oleh manusia adalah kesejahteraan, kebahagiaan itu sendiri.

Bagi provinsi Sumatera Utara, Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini juga tidak dapat dipisahkan dari upaya mencapai kesejahteraan dan kebahagian masyarakat pada umumnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, sudah terlampaui. Banyak keberhasilan yang sudah dicapai, banyak kebaikan sudah ditebar, banyak kemudahan sudah didapat, namun ada juga kegagalan, keburukan, dan kesulitan yang menghalangi. Memang sudah menjadi fitrah manusia melakukan kesalahan, tapi sebaiknya kesalahan dan kegagalan di masa lampau menjadi bahan refleksi dan introspeksi agar tidak terulang pada masa yang akan datang.

Menjelang akhir tahun ini, ada baiknya kita melakukan refleksi dan introspeksi diri. Kata "refleksi" yang berasal dari Bahasa Inggris reflect artinya "menggambarkan, membayangkan, mencerminkan." Dari arti kata tersebut, kita dapat melakukan suatu refleksi akhir tahun terhadap sesuatu yang telah dicapai dan yang belum tercapai.

Dengan refleksi kita dapat membayangkan apa saja yang telah kita lakukan sejak awal tahun sampai menjelang tutup tahun ini. Sepanjang tahun ini, bagaimana keberhasilan yang kita raih. Bila Anda berkedudukan sebagai Staf pegawai/karyawan maka Anda dapat menilai sejauh mana kinerja selama setahun penuh menjadi pegawai.

Sudah optimal atau masih jauh dari target yang ditentukan.

Mungkin secara nyata kinerja Anda akan terlihat dari penilaian atasan yang diwujudkan dengan kenaikan pendapatan. Di balik itu, pencapaian kinerja yang sesungguhnya hanya dapat diketahui oleh pegawai yang bersangkutan.

Sebenarnya, mudah saja menilai pencapaian kinerja seorang pegawai. Adanya kesesuaian hasil kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas, dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya, sudah dapat menggambarkan kinerja pegawai. pegawai yang belum mencapai kinerja yang baik atau belum sesuai antara hasil kerja dengan tanggung jawab yang diberikan, harus melakukan introspeksi. Menganalisis penyebab tidak tercapainya kinerja, apakah karena ketidakmampuan atau ketidakmauan. Bila ketidakmampuan menjadi penghalang maka berusaha untuk belajar menjadi solusinya. Sebaliknya, ketidakmauan hanya dapat diatasi dengan semangat kerja yang tinggi.

Dengan melakukan refleksi, kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan kita. Sebagaimana dalam Konsep Sumatera Utara Bangkit, kita dapat melakukan penerapan kinerja yang berbasis Religius, Integritas, Kompeten, Gotong Royong dan pelayanan. Tetapi dengan tidak menghilangkan konsep menejemen yang berlaku secara universal untuk melakukan tindakan strategis yang tepat. Salah satunya dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT berarti Strengths 'kekuatan', Weaknesses 'kelemahan', Opportunities 'kesempatan', dan Threats 'ancaman'. Kita juga dapat menerapkan analisis SWOT dalam diri sendiri. Hal ini penting dilakukan agar kita melakukan introspeksi diri dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kelemahan yang ada harus diperbaiki dan kekuatan yang sudah dimiliki dipupuk agar semakin kuat.

Kelemahan umumnya adalah hal-hal negatif seperti kemalasan, ketidakmampuan, ketidakpedulian, dan sebagainya. Sebaliknya, kekuatan merupakan hal-hal positif seperti kemauan keras, kerajinan, kecerdasan, dan lain-lain. Jika kedua faktor ini dapat dioptimalkan dalam diri sendiri, niscaya kita dapat mengatasi ancaman dan berhasil dalam meraih kesempatan.

Intinya, dengan menerapkan konsep Sumut Bangkit diharapkan kinerja kita akan semakin baik pada masa yang akan datang menuju Provinsi yang berdaya saing dan Sejahtera.

Sejalan dengan visi pemerintah pusat, Konsep Sumatera Utara Bangkit : Membangun Budaya Kerja Berbasis Nilai ini dijadikan acuan untuk membantu dalam perubahan provinsi Sumatera Utara dalam Mewujudkan visinya. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kerja meliputi religius, integritas, Kompeten, Gotong royong dan pelayanan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan terwujudnya aparatur yang profesional guna menjadikan provinsi Sumatera Utara Sejahtera.

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 5 ol.1 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

MEMBACA

INDONESIA 2015 „ Peta Masalah Politik 2014 & Solusi 2015 Muryanto Amin (Pemerhati Politik sebagai Ilmu dan Seni)

Penyediaan waktu untuk berkompetisi dalam merebut jabatan politik telah usai dilewati. Hiruk pikuk, gemuruh, tebar pesona, menjaja janji bekerja untuk kesejahteraan, dan lain sebagainya telah disajikan dan didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia saat pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014.

Tentu saja segala interaksi dan relasi di seluruh pihak yang terlibat aktif dalam kompetisi politik itu memiliki bekas yang tidak mudah dilupakan. Bekas itu dapat berbuah manis, pahit, atau asam-asam kecut sesuai komitmen yang disepakati bersama. Bagi kelompok yang berkompetisi dan menghasilkan buah yang manis tadi pasti memiliki rangkaian aktivitas untuk mewujudkan komitmennya. Sementara yang mendapatkan buah pahit atau asam-asam kecut harus memulai kembali suatu aktivitas yang sangat berat. Itulah makna kompetisi, selalu ada pihak yang menang dan kalah. Kompetisi menjadi bagian penting dalam pelajaran produktivitas demokrasi untuk mencapai kesejahteraan.

Demokrasi Produktif Demokrasi produktif adalah pilihan masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad dari berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingan kehidupan bersama dikelola. Persoalan yang harus segera dicari solusinya setelah berkompetisi adalah menjadikan politik sebagai cara mendistribusikan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk kesejahteraan bersama. Cara mengelola parlemen dan eksekutif setelah hasil pemilu ditetapkan belum mencerminkan demokrasi produktif tersebut.

Parlemen menghasilkan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, sedangkan eksekutif dibangun dengan pola

ol.

1 20 14 6 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

koalisi terbatas. Kedua bentuk koalisi tersebut diharapkan dapat menghasilkan program untuk meminimalisasi persoalan yang belum terselesaikan pemerintah terdahulu.

Tetapi, harapan itu belum sepenuhnya berjalan karena perselisihan di parlemen membuat tidak produktivitas anggota DPR menurun.

Situasi politik nasional tersebut, lambat laun akan menjalar ke provinsi maupun kabupaten/kota tak terkecuali yang sedang terjadi di DKI Jakarta. Kehadiran pemilih di daerah pada saat pemilu maupun pemilihan presiden sebaiknya dijawab dengan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, harapan yang besar kepada politisi dan partai politik menjadi sangat penting agar kompetisi politik dapat menghasilkan kesejahteraan di tingkat lokal. Partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif. Partai politik menjadi kanal aspirasi publik ke dalam sistem dan saluran informasi dari sistem politik ke ranah masyarakat. Partai politik adalah lini terdepan dari sistem politik yang berhadapan dengan publik. Sudah waktunya partai politik memberi porsi yang seimbang antara masalah-masalah nasional dan lokal. Justru partai politik mesti makin tertarik untuk merespon kebutuhan-kebutuhan lokal.

Harusnya ada insentif ketika partai politik mampu menyelesaikan masalah lokal, tapi sekarang kita kerap menyaksikan betapa yang mampu menyelesaikan keinginan elitelah yang diberi insentif. Contohnya, dalam perumusan kebijakan publik, partai politik seharusnya menjadi kanal aspirasi publik

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

dan memberikan informasi, bukannya malah menjadi kasino tempat kebijakan publik dirumuskan di ruang tertutup dan rentan terhadap intervensi vested interest. Partai politik dengan komitmen untuk mengembangkan kemampuan permasalahan lokal akan memberi ruang bagi tumbuhnya pemimpin-pemimpin politik yang "berkeringat," berakar dan merintis dari bawah. Melalui kesadaran itu, partai politik juga akan mengembangkan meritokrasi sebagai pilihan rasional untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.

Budaya Demokrasi Pembahasan mengenai demokrasi sebagai sistem dengan urgensi membangun budaya politik menjadi agenda perubahan dan perbaikan politik Indonesia ke depan. Perubahan politik tidak boleh berhenti hanya dalam dimensi perubahan struktur politik, apalagi semata perubahan elit. Perubahan struktur, apalagi dalam tataran formal, adalah perubahan yang dapat dengan cepat dilakukan. Perubahan elit juga memiliki dimensi waktu yang dapat diprediksi. Namun, tanpa perubahan budaya, kurva belajar perpolitikan Indonesia akan mandek.

Istilah budaya politik diartikan sebagai orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya, serta sikap terhadap peranan individu (diri kita sendiri) dalam sistem tersebut. Pengertian budaya politik juga mengacu pada dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Budaya politik suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasional suatu struktur politik sangat ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berada. Tetapi, belakangan ini budaya politik banyak ditinggalkan karena beberapa sebab. Sebab pertama, konsep budaya politik terlalu ab-

strak. Persoalan yang ditimbulkan dari abstraknya konsep budaya politik ini antara lain adalah persoalan menentukan unit analisa. Atribut budaya politik harus diasosiasikan pada level kultur individu, kelompok atau Negara yang begitu rumit. Pertanyaan yang selalu muncul adalah jika pada tingkatan individu, apakah dia bisa digeneralisasi? Jika pada level negara, apakah dia mencerminkan individu? Apabila diletakkan dalam konteks kelompok (etnis atau religius, misalnya), bagaimana menjelaskan variasi kultur kelompok yang satu dengan yang lainnya? Persoalan kedua yang ditimbulkan karena sifatnya yang terlalu abstrak adalah variabel budaya sering diperlakukan sebagai variabel residu. Artinya, variabel kultur menjadi the last resort, kalau variabel lain tidak mampu menjelaskan sebuah fenomena. Alias, jika sudah mentok dan otak sudah malas berpikir, tinggal bilang: "yah, memang sudah budayanya begitu."

Penyebab kedua adalah karena budaya politik selalu dikaitkan dengan political correctness. Artinya, budaya politik cenderung dijadikan alat untuk menyalahkan keadaan. Misalnya, bila sebuah masyarakat gagal membangun demokrasi, maka budaya dijadikan kambing hitam latar belakang gagalnya demokrasi itu. Tetapi, belakangan ini, kajian budaya politik kembali mendapat perhatian dari para comparativists.

Ada beberapa penyebabnya, di antaranya adalah mulai tersedianya data mengenai budaya, seperti data dari World Value Survey. Tersedianya data ini memungkinkan budaya politik dikaji secara lebih ilmiah dengan dukungan data empirik. Sehingga, kajian budaya politik tidak lagi menjadi kajian yang vague dan abstrak.

Agar budaya politik menjadi tidak abstrak, konkrit, dapat

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 7 ol.1 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari maka kita harus bisa memanfaatkan seluruh potensi karifan lokal yang sumbernya dari budaya. Kearifan lokal harus kita anggap sesuai dengan kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan kita. Kita ingin agar kearifan lokal itu berisi instrumen yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, kita tidak menginginkan instrumen tersebut berwujud paternalisme, kekerasan, politik uang, atau nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan dan demokrasi. Dulu, pada masa kerajaan nusantara, paternalisme, atau bahkan feodalisme, adalah cara yang efektif, karena hubungan pemimpin dan rakyat ditundukkan di bawah klaim-klaim irasional, seperti keturunan hingga wakil Tuhan. Di masa yang lain, kita menyaksikan koersi dan hegemoni menjadi perangkat politik yang beroperasi dalam menyelesaikan masalah politik. Perjalanan waktu membuktikan bahwa instrumen-instrumen tersebut, seperti paternalisme dan kekerasan, bukan saja secara normatif absolut buruk, karena mensubordinasikan kemanusiaan yang hakiki, namun juga terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah di dalam masyarakat.

Masalah-masalah yang dihadapi Indonesia kontemporer sudah berkembang menjadi begitu kompleks dan tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara lama. Masalah keragaman bangsa kita, misalnya, tidak bisa diselesaikan dengan koersi dan kekerasan, sementara paternalisme dan budaya oligarkis terbukti menghasilkan ketimpangan dan sumbatan aspirasi. Seringkali kita terjebak dalam sikap "taken for granted" ketika berhadapan dengan budaya politik. Menghadapi korupsi dan ketidakefektifan birokrasi, misalnya, dengan cepat kita menuding budaya. Budaya, yang kita ambil dari kata dalam bahasa Sanskerta, memiliki dua elemen penting, yaitu "budi" (akal) dan "daya" (kemampuan melakukan tindakan). Jadi, bisa kita simpulkan bahwa, budaya demokrasi adalah hasil dari suatu proses dimana setiap manusia memiliki pemikiran dan kemampuan melakukan tindakan politik yang didasarkan pada penghargaan terhadap persamaan hak, kebebasan, keteraturan bersama dan keragaman. Budaya demokrasi akan memungkinkan semua orang berkontribusi menjaga kelangsungan hidup sistem.

Ketika mengkaji dan mengembangkan budaya demokrasi, kita harus memasukan unsur kearifan lokal tempat demokrasi tersebut berkembang. Para pendiri bangsa ini, begitu intens mendialogkan narasi-narasi besar universal dengan kondisi dan konteks lokal. Persentuhan mereka dengan filsafat politik Barat, dan perenungan atas kondisi bangsa yang terjajah, tidak saja melahirkan gerakan nasionalisme yang bermuara perjuangan kemerdekaan, namun juga merupakan manuskrip filsafat politik yang berharga dari sisi intelektual. Satu hal yang bisa dibaca dari berbagai studi penelusuran terminologi demokrasi adalah bahwa ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas masyarakat, maka akan semakin kompleks pula demokrasi didefinisikan. Penelusuran lebih jauh mengenai budaya demokrasi akan membimbing kita untuk menemukan model demokrasi yang sejalan dengan cara pandang dunia dan

kearifan bangsa Indonesia. Dengan demikian tidak akan ada lagi resistensi atau penolakan terhadap demokrasi, karena demokrasi dianggap sebagai satu gagasan yang berasal dari "Barat."

Tantangan membangun budaya demokrasi tepat di depan mata kita tepat adalah adanya fakta bahwa politik uang (money politic) dan figur kuat (strong man) yang melampaui sistem dan institusi adalah tantangan terhadap demokrasi. Politik uang merupakan tantangan serius demokrasi karena mempengaruhi sikap dan perilaku pemimpin atas ongkos kemaslahatan publik. Politik uang menciptakan demokrasi yang artifisial, serta mengkhianati kepercayaan publik dan nurani demokrasi itu sendiri. Tantangan demokrasi kedua adalah fig-

Presiden SBY Apresiasi Buku Sumut Bangkit

ol.

1 20 14 8 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

ur atau orang kuat yang melampaui sistem dan institusi. Tentu, sejarah diisi oleh orang-orang besar, namun, ketika sistem dan institusi gagal mengimbangi kebesaran figur tersebut, atau orang tersebut tak berhasil membangun sistem, bangunan politik akan berantakan karena sistem tersebut tidak lain adalah cermin dan kepanjangan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu membangun sistem yang berkelanjutan.

Meritokrasi Beberapa masalah yang harus kita petakan sebagai tantangan membangun budaya demokrasi. Politik uang harus ditempatkan sebagai tantangan utama dalam Gubsu H membangun Gatot Pujo budaya demokrasi. Politik uang merusak budaya dan mengNugroho STdemokrasi MSi gerus kultur organisasi. Bahkan, politik uang akan menjerumusmenyerahkan buku Sumut kan kita ke dalam pragmatisme negatif hingga bentuknya yang Bangkit kepada Presiden paling telanjang. Politik uang, yang menihilkan meritokrasi, akan Prof Patronase Dr Susilomerupakan Bambangbom mengubur semangat berprestasi.

Yudhoyono di Gubernuran waktu karena kepentingan dan kelangsungan hidup orang banyak ditumpukan semata kepada figur yang kuat. Tidak perlu diMedan.

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id ingkari adanya kelompok yang meraup keuntungan dari situasi paternalistik di dalam suatu kelompok atau organisasi.

Masyarakat perlu diajak dan dididik untuk percaya pada sistem dan cita-cita, bukan semata-semata pada orang. Figur yang kuat harus secara sadar dilembagakan menjadi kekuatan sistem. Pada saat yang sama, figur yang besar dan kuat mesti didorong untuk membangun sistem yang mapan.

Kita juga masih melihat adanya semangat sub-nasionalisme yang begitu kuat. Saya beri nama "sub-nasionalisme" karena masalahnya bukan semata semangat kedaerahan sempit, fanatisme beragama, atau identitas kelompok kepentingan yang begitu kuat, namun kecenderungan untuk mengaktualkan identitas dan kepentingan entitas yang lebih

kecil atas ongkos identitas dan kepentingan bangsa. Sejalan dengan perlunya membangun sistem dan meritokrasi, ke depan sudah tidak perlu lagi ada prasangka primordialitas dalam pengelolaan kehidupan politik. Siapa saja bisa jadi gubernur Sumatera Utara, atau jadi walikota Medan, dan bukan tidak mungkin saudara kita dari Aceh akan menjadi presiden Indonesia.

Capaian status yang menentukan posisi seseorang dalam suatu bagunan struktur dan interaksi sosial dapat diraih melalui ascribed status dan achieved status. Ascribed status adalah status sosial yang melekat pada seseorang karena kelahiran atau afiliasi keturunan. Status ini tidak dapat dipilih atau diraih oleh seseorang namun terberi oleh keadaan. Sebaliknya, achieved status adalah posisi sosial yang diperoleh melalui usaha dan kemampuan seseorang (merit). Kedua kategori status tersebut akan terus hadir dalam masyarakat. Persoalan bagi budaya demokrasi adalah ketika ascribed status menjadi lebih penting dan determinan dibanding achieved status dalam masalah-

masalah yang membutuhkan akuntabilitas. Lagi-lagi, ini masalah yang akan mengerdilkan meritokrasi dan kompetisi.

Faktor-faktor di atas menciptakan sistem dan budaya meritokrasi yang lemah. Bukan tidak mungkin orang akan mengalami disinsentif mewujudkan kemampuannya (merit) ketika yang dihargai dalam suatu kelompok adalah faktor-faktor non-meritokratis, seperti uang dan ascribed status. Masalah yang berkaitan dengan lemahnya meritokrasi. Tantangan terhadap budaya demokrasi yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kecenderungan "zero sum game" di dalam persaingan politik.

Pemikiran kalah-menang dan "winner takes all" yang hitam putih seperti itu, yang menang tidak bisa atau tidak mau menerima yang kalah dan yang kalah tidak mampu menghormati yang menang. Kerugian dari situasi ini adalah hilangnya potensi sinergi dari dua pihak yang tentu memiliki kemampuan dan sumber daya yang patut diperhitungkan.

Melihat peta pemasalahan di atas, maka meritokrasi sebagai agenda terpenting dalam membangun budaya demokrasi. Meritokrasi harus dijaga dari polusi politik uang dan, sebaliknya, meritokrasi yang kokoh akan membentengi suatu organisasi dari politik uang. Meritokrasi juga akan melahirkan sejumlah pemimpin yang kompeten setelah ditempa oleh proses dan memiliki akar dan penerimaan publik. Meritokrasi tidak akan melahirkan orang kuat yang melampaui sistem dan institusi karena pemimpin yang dihasilkan oleh sistem meritokratis adalah primus interpares atau yang utama dari yang setara sehingga check and balance, baik secara formal maupun kultural, dapat berlangsung dengan efektif. Membangun meritokrasi membutuhkan komitmen dari semua pihak. Konflik dan kompetisi yang timbul harus bisa diserap dan diakumulasi sebagai pembelajaran bagi sistem politik itu sendiri. Meritokrasi tidak akan membunuh pemimpin, malah menjadi ladang persemaian kepemimpinan. Bahkan mampu melakukan reproduksi kepemimpinan.

Solusi untuk menjawab tantangan dan agenda kita ke depan adalah membangun budaya demokrasi baru sebagai prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.

Meritokrasi sebagai pilar utama dalam membangun budaya politik. Tentu meritokrasi tidak akan menjadi satu-satunya obat bagi masalah budaya politik, juga bukan karena yang lain tidak penting, namun karena kita harus punya prioritas dan urgensi dalam melakukan perubahan. Rakyat yang mampu untuk melakukan tindakan politik yang didasarkan pada penghargaan terhadap persamaan hak, kebebasan, keteraturan bersama dan keragaman adalah kondisi yang kita capai.

Untuk menuju ke arah itu, partai politik harus berhasil memainkan peranannya sebagai sarana agregasi kepentingan publik ke dalam sistem politik dan menjadi saluran informasi.

Partai politik harus didorong untuk menyelesaikan masalahmasalah kongkrit dan lokal sesuai dengan lingkupnya. Partai politik yang terbiasa merespon masalah lokal juga akan menjadi tempat persemaian bagi tumbuhnya kepemimpinan politik yang berakar dan memiliki kualifikasi politis dan teknis. Semua itu dibutuhkan untuk menjaga demokrasi sebagai sistem dapat tetap produktif, yaitu menghasilkan output keputusan yang memberi manfaat bagi rakyat. „

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 9 ol.1 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Ramalan Indonesia Pecah Tahun 2015 ol.

1 20 14 10 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Djuyoto Memprediksi Tahun 2015 Indonesia Pecah. Beragam reaksi dan tanggapan muncul ketika wacana tentang masa depan Indonesia, yang juga dijadikan judul buku oleh Djuyoto Suntani, itu muncul dalam acara Dialog Kebangsaan berjudul Indonesia: Kemarin, Kini dan Esok sekaligus peluncuran buku tersebut.

D

juyoto Memprediksi Tahun 2015 Indonesia Pecah. Beragam reaksi dan tanggapan muncul ketika wacana tentang masa depan Indonesia, yang juga dijadikan judul buku oleh Djuyoto Suntani, itu muncul dalam acara Dialog Kebangsaan berjudul Indonesia: Kemarin, Kini dan Esok sekaligus peluncuran buku tersebut. Komentar bernada pesimis, optimis, hingga rasa tidak percaya silih berganti diberikan oleh berbagai pihak yang hadir di Gedung Aneka Bhakti Departemen Sosial kemarin. Mungkinkah Indonesia benarbenar akan 'pecah' pada tahun 2015?

Djuyoto Suntani, sang penulis buku, menyatakan dalam bukunya paling tidak ada tujuh faktor utama yang akan menyebabkan Indonesia "pecah" menjadi 17 kepingan negeri-negeri kecil di tahun 2015. Kepingan negerinegeri kecil itu sendiri menurutnya didirikan berdasarkan atas: 1. Kepentingan rimordial (kesamaan etnis), 2. Ikatan ekonomis (kepentingan bisnis), 3. Ikatan kultur (kesamaan budaya), 4. Ikatan ideologis (kepentingan politik), dan 5. Ikatan regilius (membangun negara berdasar agama).

Penyebab pertama adalah siklus tujuh abad atau 70 tahun. Dalam bukunya ia menuliskan; "Seperti kita ketahui, semua yang terjadi di alam ini mengikuti suatu siklus tertentu. Eksistensi suatu bangsa dan negara juga termasuk dalam suatu siklus yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum alam. Dia mengambil contoh Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad 67 M di mana waktu itu rakyat di kawasan Nusantara bersatu di bawah

kepemimpinannya. Memasuki usia ke70 tahun kerajaan itu mulai buyar dan muncul banyak kerajaan kecil yang mandiri berdaulat. Alhasil, di awal abad ke-9 nama Kerajaan Sriwijaya hanya tinggal sejarah. Tujuh abad kemudian (abad 13-14 M) lahir Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur sekarang. Kerajaan besar itu berhasil menyatukan kembali penduduk Nusantara. Namun, kerajaan ini pun bernasib sama dengan Sriwijaya. Memasuki usia ke-70 pengaruhnya mulai hilang dan bermunculanlah kerajaankerajaan kecil di Nusantara. Nama Majapahit pun hilang ditelan bumi. Tujuh abad pasca-jatuhnya Majapahit, di tahun 1945 (abad 20) rakyat Nusantara kembali bersatu dalam suatu ikatan negara bangsa bernama Republik Indonesia (abad 20-21). Tahun 2015 akan bertepatan RI merayakan HUTnya yang ke-70?.

Dia pun menyatakan,"Selama ini saya selalu optimis, tapi melihat perkembangan di lapangan, apa yang terjadi pada sesama anak bangsa, sungguh mengenaskan. Irama perpolitikan nasional dewasa ini mengisyaratkan hitungan siklus bersatu dan bubar dalam tujuh abad, 70 tahun tampaknya kembali terulang. Berbagai fenomena alam yang menguat ke arah bukti kebenaran siklus sudah banyak kita saksikan. Pertengkaran sesama anak bangsa, terutama elite politik, tidak kunjung selesai, tulis Djuyoto.

Penyebab kedua, Indonesia telah kehilangan figur pemersatu bangsa. Setelah Ir Soekarno dan HM Soeharto, tidak ada tokoh nasional yang benarbenar bisa mempersatukan bangsa ini.

Masing-masing anak bangsa selalu merasa paling hebat, paling mampu, paling pintar, dan paling benar sendiri.

Para tokoh nasional yang memimpin negeri ini belum menunjukkan berbagai sosok negarawan karena dalam memimpin lebih mengutamakan kepentingan politik golongan/kelompok daripada kepentingan bangsa (rakyat) secara luas. Kehilangan figur tokoh pemersatu adalah ancaman paling signifikan yang membawa negeri ini ke jurang perpecahan". Katanya tegas.

Pertengkaran sesama anak bangsa yang sama-sama merasa jago dan hebat, masing-masing punya kendaraan partai, punya jaringan internasional, punya dana/uang mandiri, punya akses, merasa punya kemampuan jadi Presiden; merupakan penyebab ketiga Indonesia akan pecah berkepingkeping menjadi negara-negara kecil.

Masing-masing tokoh ingin menjadi nomor satu di suatu negara. Fenomena ini sudah menguat sejak era reformasi yang dimulai dengan diterapkannya UU Otonomi Daerah.

Salah satu penyebab Indonesia akan pecah di tahun 2015 karena adanya konspirasi global. Ada grand strategy global untuk menghancurkankeutuhan Indonesia. Ada skenario tingkat tinggi yang ingin menghancurkan Indonesia atau bahkan menghilangkan nama Indonesia sebagai negara bangsa, tegasnya. Konspirasi global ini, Djuyoto Suntani melihat, terus bergerak dan bekerja secara cerdas dengan menggunakan kekuatan canggih melalui penetrasi budaya, penyesatan opini, arus investasi, berbagai tema kampanye indah seperti demokratisasi, hak asasi manusia,

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 1 1 ol.1 201 11

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id kesetaraan gender, modernisasi, kebebasan pers, kemakmuran, kesejahteraan, sampai pada mimpi-mimpi indah lewat bisnis obat-obatan terlarang dengan segmen generasi muda.

Penyebab utama kelima Indonesia akan"'pecah" dalam penilaiannya adalah faktor nama. Apa yang salah dengan nama? Ternyata, nama Indonesia sesungguhnya berasal dari warisan kolonial Belanda yakni East-India atau India Timur alias Hindia Belanda. Kalangan tokoh politik Belanda tingkat atas malah sering menyebut Indonesia dengan singkatan: In-corporate Do/eNetherland in-Asia atau kalau diartikan secara bebas nama Indonesia sama dengan singkatan Perusahaan Belanda yang berada di Asia. Pemberian nama Indonesia oleh Belanda memang memiliki agenda politik tersembunyi sebab Belanda tidak rela Indonesia menjadi bangsa dan negara yang besar. Nama orisinil kawasan negeri ini yang benar adalah Nusantara, yang berasal dari kata Bahasa Sansekerta Nusa (pulau) dan Antara. Artinya, negara yang terletak di antara pulau-pulau terbesar dan terbanyak di dunia sebab negara kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Bila para anak bangsa tahun 2015 mampu menyelamatkan keutuhan negeri ini sebagai satu bangsa, salah satu opsi adalah dengan penggantian nama dari Indonesia menjadi Nusantara. Nama Nusantara lebih relevan, orisinil, berasal dari jiwa bumi sendiri dan lebih membawa keberuntungan, pesan Djuyoto. Namun, karena perpecahan sudah di ujung tanduk, salah satu agenda dalam membangun komitmen baru sebagai bangsa dalam pandangannya adalah dengan cara (perlu direnungkan) mengganti nama Indonesia menjadi Nusantara. Karena, nama memiliki arti serta memberi berkah tersendiri. Tidak hanya nama Indonesia yang bisa menjadi penyebab negeri ini pecah, nama Jakarta pun ternyata ikut berpengaruh terhadap keutuhan republik ini.

Nama Jakarta, Djuyoto mengungkap-

kan, memiliki konotasi negatif bagi sebagian besar masyarakat. Bila kita ingin menyelamatkan Indonesia dari ancaman perpecahan serta punya komitmen bersama untuk membawa negara ini menjadi negara besar yang dihormati dunia internasional, maka nama ibukota negara seyogianya dikembalikan kepada nama awalnya yaitu Jayakarta.

Nama Jayakarta lebih tepat sebagai roh spirit Ke-Jaya-an Ibukota negara daripada nama Jakarta, sarannya.

Penyebab terakhir pecahnya Indonesia adalah gonjang ganjing pemilihan Presiden tahun 2014. Dia menyatakan dalam Pilpres 2009 bisa saja sejumlah tokoh yang kalah masih mampu mengendalikan diri tapi gejolak massa akar rumput yang berasal dari massa pendukung tidak mau menerima kekalahan jago pilihannya. Mereka lalu mempersiapkan diri untuk maju bertarung lagi pada Pilpres 2014. Pilpres 2014 adalah puncak ledakan dashyat gunung es yang benar-benar membahayakan integrasi Indonesia. Menurut Djuyoto dari informasi yang ia peroleh di seluruh penjuru Tanah-Air, indikasi karena gengsi kalah bersaing dalam Pilpres Indonesia lantas mengambil keputusan radikal dengan mendeklarasikan negara baru bukanlah sekedar omong kosong tapi akan terbukti. Pergolakan alam negeri ini seperti gunung es yang tampak tenang di permukaan namun setiap saat pasti meletus dengan dashyat.

Djuyoto Suntani menjelaskan, pada Pilpres 2014 bakal bermunculan figur dari berbagai daerah yang mulai berani bertarung memperebutkan kursi RI-1 untuk bersaing dengan tokoh nasional di Jakarta. Para tokoh daerah sudah dibekali modal setara dengan para tokoh nasional di Jakarta. Jika mereka kalah dalam Pilpres 2014, karena desakan massa pendukung, opsi lain adalah mendirikan negara baru, melepaskan diri dari Jakarta. Gonjang ganjing Indonesia sebagai bangsa akan mencapai titik didih terpanas pada Pilpres 2014.

Jika kita tidak mampu mengendalikan keutuhan negeri ini, tahun 2015 Indo-

ol.

1 20 14 12 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

nesia benar-benar pecah. Para Capres Indonesia 2014 yang gagal ramai-ramai akan pulang kampung untuk mendeklarasikan negara baru. Mereka merasa punya kemampuan, punya harga diri, punya uang, punya jaringan dan punya massa/rakyat pendukung. Perubahan dan pergolakan politik nasional pada tahun 2014 diperkirakan bisa lebih dashyat karena tidak ada lagi figur tokoh pemersatu yang dihormati dan diterima oleh seluruh bangsa.

Agar Indonesia tidak pecah, dia menyerukan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bersatu. Dia berharap seluruh bangsa menyadari ancaman yang ada di depan mata dan kemudian saling bergandengan tangan bersatu untuk menyelesaikan semua permasalahan bangsa. Djuyoto bilang buku ini ditulis sebagai peringatan dini, sebagai salah satu wujud untuk berupaya menyelamatkan Indonesia dari ancaman kehancuran. Dengan adanya buku ini diharapkan semoga anak-anak bangsa mulai menyadari bahwa hantu Indonesia pecah sudah berada di depan mata. Kalau sudah paham, diharapkan mulai tumbuh kesadaran dari dalam hati lalu secara bersama-sama mengambil langkah untuk mencegah.

Ke 17 negara itu antara lain.

1. NaggroeAtjeh Darrusallam : BandaAtjeh 2. Sumatra Utara : Medan 3. Sumatra Selatan : Lampung 4. Sunda Kecil : Jakarta 5. Jamar (Jawa Madura) : Surakarta 6. Yogyakarta : Yogyakarta 7. Kalimantan Barat : Pontianak 8. Kalimantan Timur : Samarinda 9. Ternate Tidore : Ternate 10.Sulawesi Selatan : Makassar 11.Sulawesi Utara : Manado 12.Nusa Tenggara : Mataram 13.Flobamora & Sumba: Kupang 14.Timor Leste : Dili 15.Maluku Selatan : Ambon 16.Maluku Tenggara : Tual 17.Papua Barat : Jayapura 18. Negara Riau Merdeka Sumber : bayumas3.blogspot.com

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Gerakkan Desa Jadi Basis Anti Narkoba Belakangan ini kasus penyalahgunaan narkoba cukup tinggi termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Hanya dalam waktu dua bulan terakhir, sudah 6 pelajar diantaranya siswa SD dilaporkan kecanduan narkoba.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi diwakili Kepala Badan Kesbangpol Eddy Syofian dan Kepala BNN Sumut Rudi Tranggono membuka Gebyar Pagelaran Seni Budaya P4GN Anti Narkob di Merdeka Walk Medan, Sabtu (6/12) malam yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut.

Untuk itu, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mendukung Kepala Kepala BNN Sumut Rudi Tranggono untuk menggerakkan desa menjadi basis perlawanan anti narkoba.

Hal itu terungkap pada Gebyar Pagelaran Seni Budaya P4GN bagi Masyarakat 2014 di Merdeka Walk Medan, Sabtu (6/ 12) malam yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumut.

Dihadapan ratusan generasi muda dan masyarakat lainnya Gubsu diwakili Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP menegaskan Pemprovsu mendukung gerakan desa basis anti narkoba.

Gubsu prihatin atas informasi dari BNN bahwa dua belan terakhir ini saja sudah 6 orang tua siswa diantaranya masih duduk di sekolah dasar (SD) datang ke BNN minta anaknya

direhabilitas narkoba.

Sebelumnya Rudi Tranggono memaparkan di satu sisi pihalnya bangga atas mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat melaporkan anaknya korban narkoba ke BNN untuk direhabilitasi demi menyelamatkan generasi bangsa.

Namun di sisi lain lanjutnya kita prihatin semakin terbuktilah benar bahwa narkoba sudah merasuk sampai tingkat pelajar SD. "Ini baru yang melapor, bagaimana pula yang tidak melapor," ujarnya.

Oleh sebab itu Gubsu mendukung BNN untuk pemeberantasan dan pencegahan dari Desa dan keluarga karena desa saat ini sangat besar pengguna narkoba. Desa yang dulu dikenal tempat yang nyaman masyarakatnya taat pada Agama dan hukum kini justru narkoba banyak menyebar.

Tingginya pengguna narkoba membuat tinghinya angka penyakit HIV dan AIDS sesuai data AIDS 2643 dan HIV 5285.

"Kita khawatir bangsa ini akan hilang karena generasinya tidak sehat. Meski ada negara tapi bangsa bisa hilang.

Jadi bentengi diri kita keluarga dan lingkungan kita cegah narkoba. Setiap warga Sumut harus bisa menjadi juru kampanye cegah narkoba," ujarnya.

Gubsu mengatakan, pengaruh narkoba memang merasuki sendi kehidupan dengan sangat cepat. Karena itu butuh perlawanan yang komprehensif atau menyeluruh dari semua elemen masyarakat.

Menurutnya tidak cukup jika hanya polisi atau BNN saja yang 'beradu muka' dengan pelaku penyalahgunaan narkoba. Desa, sebagai elemen penting masyarakat, harus terjun langsung melakukan perlawanan.

Sementara itu BNN Provinsi Sumut mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk semakin peduli terhadap ancaman narkotika. Mulai dari lingkungan keluarga,pergaulan, sekolah,dan kantor.

BNN pun meminta perhatian dari pemerintah kota dan propinsi untuk bersinergi memberantas narkoba.

"Tak ada desa yang luput dari narkoba. Pemerintah harus berani mengeluarkan kebijakan desa sebagai basis perlawanan narkoba,"ujar Kepala BNN Sumut, Rudi Tranggono.

Kemudian, Sumut, sebagai incaran jalur distribusi narkoba, khsususnya via laut, BNN berharap pemerintah semakin memperkuat garis benteng pantai. Dan pelabuhan.

"Intinya untuk melindungi masyarakat dan nelayannya jangan sampai lebih memilih bekerja untuk mengedarkan narkoba daripada menjaring ikan,"katanya.

Rudi, juga berjarap. Pemerintah provinsi mampu berkordinasi dengan pihak swasta untuk membangun pusat rehabilitasi. "Karena sejujurnya BNN hanya punya jatah rehabilitasi 25 pecandu selama setahun, di pusat rehabilitas Bogor. Padahal di laur masih lebih banyak pecandu yang butuh dipulihkan lewat rehabilitasi,"katanya. „

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 1 3 ol.1 201 13

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu: Di Pundak Guru Masa Depan Indonesia Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh guru atas dedikasinya yang cukup besar mengemban tugas mulia dengan sepenuh hati dalam memajukan pendidikan di Provinsi sumut. Karena, di pundak gurulah wajah masa depan Indonesai kedepannya. ecintaan kita kepada tanah air, adalah melalui karya bakti kita melalui profesi kita seperti yang diamanahkan oleh Menteri pendidikan bagaimana kita diruangan kelas maka kita sedang menatap wajah baru Indonesia, wajah masa depan Indonesia yang sedang dan akan kita kita titipkan kepada anak-anak peserta didik," ujar Gubsu saat menghadiri peringatan hari Guru nasional tahun 2014 tingkat Provinsi sumut, Selasa (25/11) di Lapangan Merdeka Kota Binjai.

Hadir dalam acara itu, Walikota kota Binjai HM Idaham SH MsI, wakil Walikota Binjai Timbas Tarigan, Ketua PB PGRI Drs H Muhammad Asmin Mpd, Ketua PGRI Provinsi Sumut Hj Amanah Yustini MHum, Kakanwil kementrian Agama Sumut Drs H Tohar Bayo Angin direktur USAID prioritas Agus Marwan dan seluruh pengurus PGRI se-Provinsi sumut.

Gubsu dalam kesempatan itu mengingatkan bahwa Guru dalam menjalankan profesinya juga diharapkan tidak kaku dalam proses belajar mengajar.

"Bagaimana ruang kelas hendaknya tidak hanya ruang yang kaku dan beku yang hanya transfer pengetahuan saja tetapi ruang kelas hendaknya diawal kita mengawali pelajaran diakhir kita mengawali pelajaran dengan menyampaikan pesan-pesan moral, sampaikan pesan-pesan keteladanan dan kesuksesan dari orang-orang yang mampu mengispirasikan peserta dan anak didik," harapnya.

“K

Sehingga, dengan cara seperti itu, anak-anak adalah memang masa depan kita, anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara dan itu adalah peran terbesar dari para guru.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat kami ucapkan terimasaki atas dedikasi yang cukup besar dari para guru. Deagan begitu masa depan Indonesia, wajah Indonesia di ruang-ruang kelas yang dimana sedang menatap Indonesia ke masa depan," katanya.

Walikota Binjai, HM Idaham sH Msi dalam sambutannya juga mengucapkan apresiasinya kepada para guru yang telah memajukan dunia pendidikan.

Menurutnya, guru bisa membuktikan perannya sabagai insan pengantar pe-

ol.

1 20 14 14 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

muda ke masa depan sekaligus mampu memjadikan pendidikan sebagai jembatan semangat keberadaban bangsa dan negara yang lebih baik lagi.

"Selamat hari guru, dan terimaksiah kepada pak gubernur yang telah mempercayaan kota Binjai sebagai tuan rumah peringatan hari guru," ujarnya.

Peringatan hari Guru Nasional yang digelar oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumut ini juga ditandai dengan pagelaran tari keberagaman etnis di sumut. pada kesempatan itu juga Gubsu dan walikota Binjai menendatangani prasasti gedung PGRI Kota Binjai dan diakhir acara juga menyerahkan piala dan penghargaan kepada para guru atas dedikasinya memajukan dunia pendidikan.„

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Warga Sumut Diajak

Tanam 1 Pohon Imbauan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dalam acara peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Penanaman Nasional Provinsi Sumatera Utara 2014 yang berlangsung di pusat kegiatan pramuka Cadika, Jl. Karya Wisata, Medan Johor, Senin (8/12/2014).

Hadir sejumlah perwakilan anggota Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) Sumut, Kepala Dinas Kadis Kehutan Sumut Hallen Purba, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Wakil Bupati (Wabup) Langkat Sulistyo, perwakilan Bupati Labuhanbatu, Mahasiswa Pecinta Alama (Mapala) dari sejumlah kampus, Remaja Pencinta Alama (Repala) tingkat SMA dan pramuka.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Tengku Erry Nuradi menyatakan, budaya menanam pohon perlu ditanamkan sejak dini, terutama bagi generasi muda mulai tingkat SD, SMP, SMA hingga kalangan mahasiswa.

“Jika tiap orang menanam satu pohon, niscaya bumi Indonesia akan kembali hijau. Dengan demikian, harapan melestarikan lingkungan dan hutan akan terwujud dengan sendirinya,” sebut Erry.

Dalam acara itu, Erry juga menyampaikan sejumlah pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Siti Nurbaya kepada seluruh masyarakat Sumut. Pesan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta berpartisipasi aktif dalam mencegah dan memberantas kerusakan hutan dan peduli dengan konservasi tanah dan air.

Selain itu, Menteri Lingkugan Hidup

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengimbau seluruh masyarakat Sumut untuk tiap orang menanam minimal satu pohon dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan dan hutan. dan Kehutanan juga berharap Pemerintah Daerah, khusus tingkat provinsi diseluruh Indonesia untuk membuat perencanaan hutan sekaligus tata pengawasan agar konservasi sumber daya alam hutan, pendidikan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dan aliran sungai.

Sedangkan tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan Taman Hutan Raya. Dengan demikian pelestarian lingkungan hidup menjadi lebih berkualitas.

Erry juga menyatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan areal kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 328.452 hektar, Hutan Desa seluas 318.024 hektar, Hutan Tanaman Rakyat seluas 194.200 hektar dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan seluas 279.700 pada 3.700 kelompok.

“Ibu Menteri juga berpesan kepada masyarakat, pelaku usaha, lembaga masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan lingkungan hidup sebagai bagian dari pemangku kepentingan pengelolaan hutan di Indonesia untuk mewujudkan harapan “Hutan lestari dan masyarakat sejahtera”.

Kadis Kehutan Sumut, Hallen Purba mengajak seluruh masyarakat untuk

tidak merusak ekosistem lingkungan dan hutan, karena hutan merupakan warisan kepada generasi mendatang.

“Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup akan mendukung upaya pelestarian. Kita harus mewariskan lingkungan yang baik bagi anak cucu kita di masa yang akan datang,” ujar Purba.

Diakhir acara, Erry bersama unsur FKPD menyerahkan penghargaan kepada Kelompok Melati, Percut Sei Tuan, Deliserdang atas prestasinya dalam lomba peduli lingkungan. Saat bersamaan, Erry juga menyerahkan penghargaan dalam Program 1 milyar pohon tingkat Pemprov SUmut kepada SMA 13 Medan.

Sementara untuk tingkat Kabupaten/ Kota, penghargaan lomba penanaman satu milyar pohon diberikan kepada Kabupaten Deliserdang sebagai juara pertama yang langsung diterima oleh Bupati Deliserdang Asharai Tambunan, juara kedua Kabupaten Langkat yang diterima Wakil Bupati Sulityo dan juara ketiga diberikan kepada Kabupaten Labuhanbatu yang diterima perwakilan Bupati DR H Tigor.

Erry secara simbolik juga menyerahkan pohon mabar, pohon icon Kota Medan kepada perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pohon tersebut merupakan pohon endemik yang tumbuh di Medan.

Sebagai penutup peringatan Hari Hari Menanam Pohon Indonesia Pemprov Sumut 2014 dan Bulan Penanaman Pohon Nasional, Erry dan unsur FKPD Sumut melakukan penanaman pohon di pinggir danau Cadika.

Penanaman pohon tersebut diharapkan sesuai dengan tema "Hutan lestari untuk mendukung kedaulatan pangan, air dan energi terbarukan".

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 1 5 ol.1 201 15

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

4 Diskusi Publik Hari Guru Hadir dalam diskusi tersebut Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, Wagubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, Rektor Unimed Prof Dr Ibnu Hajar MSi, Prof Dr Bornok Sinaga MPd Staf ahli BPSDMPK-PMP Kembuddikdasmen RI serta para pemerhati Pendidikan di Sumut, Para Guru dan para Insan Pers yang dipandu oleh moderator Ketua PWI Sumut Drs Nuhammad Syahrir.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menghimbau agar seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara dapat menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang jam belajar.

Karena menurutnya, melalui Perda jam belajar ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah banyaknya siswa-siswa yang bolos sekolah ketika jam pelajaran sekolah sedang berlangsung.

"Dengan adanya perda saya berharap akan memudahkan bagi aparat hukum dan tenaga pendidik yang ada untuk memberi tindakan terhadap para siswa yang melakukan pelanggaran terhadap Perda itu," kata gubsu.

Gubsu juga menjelaskan bahwa perda jam belajar tersebut dapat menyangkut berbagai persoalan yang berkaitan dengan hal yang memicu anak-anak untuk bolos sekolah. Termasuk diantaranya untuk membatasi masyarakat memutar tayangan pada media massa yang dinilai tidak layak untuk ditonton pada saat jam belajar.

"Apalagi sekarang ini juga banyak tayangan di televisi yang sifatnya tidak produktif bagi siswa. Sehingga banyak siswa-siswi yang mencontoh atas apa yang mereka lihat di televisi," katanya .Selaku Gubernur, dia juga menyebutkan dirinya sebenarnya dapat mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) untuk men-

Menyambut Hari Guru 25 November 2014, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bekerjasama dengan Universitas Negeri Medan (Unimed), Rabu (26/11) bertempat di Gelora Ballroom Hotel Madani Medan menggelar diskusi Forum Redaktur mengangkat tema “Guruku Pahlawan Kita” dan sub tema “Rekognisi Nilai-nilai Kepahlawanan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sumatera Utara”.

gatur hal ini. Hanya saja, menurutnya hal tersebut kurang efektif mengingat kewenangan dalam hal pelaksanaannya berada ditingkat daerah.

"Ini kaitanya dengan otonomi," ujarnya.

Dari data yang disampaikannya, hingga saat ini, sedikitnya dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumut, baru satu daerah yang sudah memiliki Perda tentang jam belajar. Dimana daerah tersebut adalah Kota Sibolga.

"Sampai saat ini masih Sibolga saja

ol.

1 20 14 16 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

yang sudah menerapkan Perda jam belajar ini. Untuk itu saya harap kedepannya semua daerah yang ada juga dapat melakukan hal yang sama," katanya.

Sementara ditempat yang sama Rektor Unimed Prof Dr Ibnu Hajar M.Si dalam Disk dalam diskusinya menyampaikan bahwa kurikulum yang ada di Indonesia saat ini tidak ada yang bisa dikatakan 'perfect', akan tetapi kurikulum yang ada ini sifatnya 'becoming'.

Oleh karenanya, lanjutnya dengan si-

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubernur Harap Setiap Kab/Kota di Sumut Buat Perda Jam Belajar fat kurikulum kita yang bersifat becoming ini, menjadi pembuka jalan terhadap sifat Humanisme dari para siswa.

Ibnu pun menambahkan bahwa disiplin ilmu yang ada di kurikulum 2013 ini juga tidak jauh berbeda dengan disiplin ilmu yang ada di dalam kurikulum lainnnya yang pernah diterapkan di Indonesia. Sehingga, menurutnya, jika Kurikulum 2013 ini dihapuskan tidaklah menjadi permasalah besar bagi dunia pendidikan di Indonesia.

"Maka pada dasarnya, disiplin ilmu yang tertuang di dalam kurikulum itu ialah pembahasan-pembahasan tentang ilmu tentang moral, lingkungan, keluarga, dan ilmu eksak, dan lain-lainnya," jelasnya.

Selain membahas tentang kurikulum, Ibnu pun menjelaskan tentang manfaat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

bagi seorang anak. Dimana ia mengatakan bahwa PAUD ini seharusnya menjadi tempat untuk bermain dan mengembangkan potensi individual bagi anak.

Sebab menurutnya, PAUD merupakan sarana pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kepercayaan diri anak serta mengembangkan potensi individual anak. Oleh karena itu, PAUD harus menjadi tempat bermain bagi anak.

"Jika ada PAUD yang mengajarkan anak untuk bisa membaca dan menulis, inilah yang kita katakan salah persepsi.

Sebab PAUD ini adalah tempat bermain, bernyanyi dan sebagainya yang intinya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri dari anak tersebut," jelasnya.

Ibnu pun mengakui, bahwa terdapat sejumlah sekolah dasar (SD) yang saat

ini mengharuskan calon muridnya sudah bisa membaca dan menulis sebelum diterima. Menurutnya, hal tersebut merupakan kesalahan besar. Sebab, kemampuan menulis dan membaca saat memasuki SD tidak menjadi jaminan anak untuk menjadi pintar dikemudian hari.

Bahkan, lanjutnya, Unimed sebagai salah satu Universitas yang banyak menghasilkan guru di Sumut, tidak pernah mengajarkan mahasiswanya untuk menerapkan metode belajar membaca dan menulis di PAUD. "Persepsi inilah yang harus diubah, karena kami juga tidak pernah mengajarkan mahasiswa itu untuk menerapkan metode belajar membaca dan menulis di PAUD. Karena kemampuannya tersebut diperoleh dengan cara "dipaksakan" ketika dia masih butuh waktu untuk bermain," tutupnya. „

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 1 7 ol.1 201 17

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sutias Jambore Bersama 650 Kader Posyandu se-Sumut Ketua TP PKK Provsu Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho mengajak kepada seluruh kader posyandu kabupaten /kota untuk meningkatkan gizi dan kesehatan ibu serta balita. al itu disampaikannya pada acara Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi Sumut 2014, Selasa (25/11) di Asrama Haji Medan Jln AH Nasution.

Sutias berkata terselenggaranya jambore kader posyandu ini merupakan bentuk penghargaan dan kepedulian TP PKK Provsu kepada kader-kader PKK dan posyandu.

Selain itu, tujuan diadakannya kegiatan Jambore Kader Posyandu ini secara umum adalah untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu dan secara khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia menjadi peker-

H

jaan rumah kita bersama yaitu masyarakat dan pemerintah. Angka kematian tersebut merupakan salah satu indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia dari suatu daerah,” kata Sutias.

Kegiatan ini diikuti oleh 650 kader posyandu dari Kab/Kota se-Sumut yang terdiri dari kader posyandu Purnama Mandiri 594 orang, anggota TPPKK dari 28 Kab/Kota, Pengelola Program Promosi Kesehatan dari 28 Kab/Kota.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provsu Amran Uthe mengatakan posyandu adalah tempat pemeliharaan kesehatan masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Maka kehadiran posyandu ini adalah

ol.

1 20 14 18 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

kesadaran dari masyarakat, keperdulian dari masyarakat, keinginan dari masyarakat supaya kondisi kesehatan keluarga, baik di lingkungan terwujud dalam cita-cita masyarakat yang tergabung dalam posyandu.

“Saya yakin tanpa ada uluran tangan, bantuan, bimbingan dari kader-kader PKK, saya rasa sulit bagi posyandu yang berada di desa dan kecamatan untuk lebih maju dan mandiri karena Sumber Daya Manusia kita apalagi yang berada di pedesaan masih terbatas, fasilitas masih terbatas, pendataan juga masih minim,” paparnya.

Maka dari itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan acara ini sehingga kader-kader posyandu yang ada baik yang ada di desa maupun kecamatan mendapat pembekalan, arahan.

Amran menambahkan, banyak sekali manfaatnya yang bisa didapat oleh kader-kader posyandu dan kader-kader PKK melalui acara ini seperti dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sutias Terpilih Sebagai Ketua GPMB Sumut Periode 2014-2018 Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho terpilih sebagai Ketua Gerakan Permasyarakatan Minat Baca (GPMB) Provinsi Sumut periode 2014-2018. erpilihnya Sutiyas menjadi ketua, menjadi kejutan yang sangat istimewa.

Soalnya, awalnya Sutias hanya diundang sebagai narasumber di acara Musyawarah Daerah (Musda) GPMB di Digital Library Unimed Jln Williem Iskandar Medan, Senin (24/11).

Sutias mengatakan, peningkatan dan minat baca masyarakat tak terlepas dari pentingnya campur tangan pemerintah. Untuk itu Sutias berniat akan meningkatkan minat baca di Sumut.

Mulai dari membuat masyarakat cinta

T

dan gemar membaca, memperbanyak taman baca dan lengkap dengan bukubuku edukasi.

Dalam makalahnya Sutias mengingatkan kepada masyarakat khususnya kaum muslim, tentang pentingnya membaca yang tertuang dalam surat Al-Alaq. Dalam surat itu, katanya, disuruh membaca untuk menjadi tahu dan memiliki ilmu pengetahuan.

"Dengan membaca kita memiliki berbagai jenis ilmu pengetahuan. Dan kita bisa menjawab perkembangan zaman,"

papar Sutias.

Sutias mengucapkan suatu negara sangat membutuhkan generasi yang handal, caranya dengan dengan membaca. Karena, ucapnya, membaca mampu memajukan Sumut dengan generasi yang cerdas.

Sementara Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dukumentasi Provinsi Sumatera Utara, Hasangapan Tambunan mengatakan perpustakaan daerah sangat konsen dengan memajukan minat baca di masyarakat.

"Saya berharap kedepan GPMB Sumut lebih maju dan mampu membuat masyarakat Sumut gemar membaca untuk semua kalangan," jelasnya. „

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 1 9 ol.1 201 19

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu dan FKPD Jalan Kaki 21 Km Susuri Jejak Pahlawan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumatera Utara (FKPD) menyusuri Jejak jejak pahlawan kapten NIP XARIM dengan Napak Tilas 21 Kilometer, Minggu (9/11).

Pelaksanaan Napak Tilas Pemuda Jejak Pahlawan Sumatera Utara yang dibarengi dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2014 ini mengambil Tema "Pahlawanku Idolaku" dihadiri langsung oleh Pangdam I/BB Mayjend TNI Winston P Simanjuntak, Wakapolda Sumut Brigjend Drs Basaruddin SH MH, Kabinda Sumut Brigjend Tumino Hadi, Kakanwil Kemenag Sumut Drs H Tohar Bayoangin MAg, Kasdam I/BB Brigjend Cucu Sumantri serta 1.500 peserta yang berasal dari unsur organisasi kemasyarakatan pemuda, badan eksekutif mahasiswa, pelajar,Mahasiswa , SKPD Provsu , resimen mahasiswa dari perguruan tinggi negeri/ swasta serta BUMD dan BUMN. Gubsu bersama Pangdam, Kakanwil, Kemenag, Kasdam I/ BB, Kabinda Sumut, serta Jajaran SKPD Provsu mulai pukul 08.WIB ikut berbaur dengan peserta melakukan Napak Tilas dengan start Lapangan Sepak Bola Sejati Pratama Titi kuning Medan terus menuju Pos 1 di Masjid Al Issyah Hakim Jalan Besar Medan-Namurambe Pasar IV kemudian berlajut ke Pos 2 Kantor Camat Namorambe terus berlanjut ke Pos 3 SDN Gunung Kelawang dan finish di Yon Armed 2 Delitua. Total panjang perjalanan yang ditempuh sepanjang 21 km sebagai peringatan atas perjuangan Kapten Nip Xarim yang berjasa mendirikan radio pertama di Sumut yang menyiarkan pesan-pesan perjuangan.

Disetiap pos, rombongan Gubernur berhenti sejenak untuk melakukan rangkaian kegiatan seperti saat tiba di Pos 1 Masjid Al Issyah Hakim sekitar pukul 09.00 WIB Gubsu bersama Pangdam memberikan bantuan cat dan kuas kepa-

ol.

1 20 14 20 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

da BKP Masjid Al Issyah Hakim. Ditempat itu Gusu juga menyempatkan untuk mengecat tembok pagar masjid.

Sedangkan di Pos 2, rombongan Gubsu tiba sekitar Pukul 11.30 WIB untuk beristirahat sejenak untuk makan siang bersama dibarengi dengan kegiatan Seminar/sarasehan perjuangan serta penyerahan cindramata/tali asih kepada pejuang keberdekaan.

Dipos 3, bertempat di SDN Gunung Kelawang rombongan tiba sekitar pukul 14.30 Gubsu dan pesera beristirahat sambil menyantap teh manis panas serta pisang dan jagung rebus yang telah disiapkan. Ditempat ini juga, seperti pos-pos sebelumnya peserta tak menyiakan untuk mengabadikan momen tersebut untuk berfoto bersama Gubsu.

Akhirnya sekitar pukul 16.15 rombongan tiba di garis finis di Bataliyon Armed 2 Delitua. Ditempat ini merupakan rangkaian akhir kegiatan yang nantinya akan digelar pengumungan pemenang dan pemberian hadiah.

Sebelum Napak Tilas, dilakukan Upacara pembukaan Napak Tilas Pemuda Jejak Pahlawan tahun 2014 di Lapangan Sepak Bola Sejati Pratama Titi Kuning. Bertindak sebagai Irup Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi yang dihadiri oleh seluru peserta Napak Tilas.

Dalam sambutannya, Gubsu mengajak kepada semua yang hadir untuk bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. "Mudah-mudahan ada sebuah pembelajaran, kenangan yang bisa menjadi inspirasi bagi pemuda bahwa kemerdekaan harga yang sangat mahal maka terus dipertahankan dengan mengisi kemerdeka dengan berbagai sektor pembangunan," katanya.

Kemerdekaan, lanjut Gubsu tidak akan muncul kalau tidak ada perjuangan para pahlawan. "Maka dalam rangka napak tilas ini kita kembali mengingat bagaimana para pejuang kita berjuang untuk kemerdekaan ini. Yang terpenting adalah saya berharap bisa dimaknai dan tolong coba rasakan bagaimana dulu para pejuang dengan berbagai kekurangan sarana dan prasarana yang dimilikinya mereka mengobarkan semangat mereka memperjuangkan kemerdekaan," ujarnya. „

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Terkait Kenaikan BBM

Gubsu Siap Jadi Jurkam Pemerintah Pusat Gubsu Gatot Pujo Nugroho menegaskan, Pemprovsu mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hanya saja, dia berharap Presiden Jokowi mengumpulkan para gubernur seluruh Indonesia untuk menjelaskan secara lebih rinci terkait kompensasi pengalihan subsidi BBM. “Kalau dulu, seluruh gubernur diundang tentang apa saja kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM. Sekarang kita harapkan presiden mengundang kita. Kita siap menjadi jurkam pemerintah pusat di daerah,” sebut Gubsu di kediamannya, Selasa (18/11).

Dia mencontohkan, soal tiga kartu sakti sebagai kebijakan pemerintah secara langsung untuk mengantisipasi dampak buruk kenaikan BBM. Di Sumut sendiri, kartu keluarga sejahtera (KKS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), masih belum terkoordinasi dengan baik.

Menurut informasi, khusus KIS, baru ada dua daerah yang mendapatkan KIS yakni Pematangsiantar dan Kabupaten Karo. “Jadi, soal ini kita minta agar secepatnya dituntaskan,” ucapnya.

Selain itu, dia juga akan mengoordinasikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut untuk melihat berbagai kemungkinan ekses yang bisa mempengaruhi inflasi di daerah ini.

“Jika memang ekses kenaikan BBM ini inflasi bisa 7 persen, maka kemungkinan kita akan intervensi dengan menggelar operasi pasar. Sekarang, sedang ada rapat koordinasi TPID se Sumut. Walau sudah terjadwal, tapi pembahasannya tepat sekali karena kenaikan BBM ini,” sebut Gubsu.

Tidak Mogok Untuk angkutan umum, Gubsu mengharapkan, para pengusaha angkutan tidak sampai melakukan aksi mogok. Soalnya, mogok akan mengganggu stabilitas perekonomian daerah ini.

Dia juga berharap, para mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah ini dilakukan secara santun. “Mengkritisi itu boleh saja, karena bagian dari demokrasi. Tapi, kita harapkan dilakukan secara santu. Tidak anarkis atau meru-

sak fasilitas negara, karena yang rugi kita juga,” ucapnya.

Khusus untuk para buruh atau pekerja, dia menjelaskan, sedang disampaikan masalah upah minimum provinsi (UMP) ke kementerian tenaga kerja. “Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut ada rapat dengan kementerian di Jakarta.

Saya sampaikan untuk menyampaikan masalah UMP Sumut. Baik kepada presiden maupun menteri,” ucap Gatot.

Menurutnya, para pekerja tidak lagi mempersoalkan UMP. Karena, UMP hanya sebagai jaring pengaman. Patokan utama yang harus diperjuangkan buruh ada upah minimum kabupaten/kota.

UMK “Alhamdulilah, sampai saat ini belum satu pun kabupaten/ kota di Sumatera Utara yang menetapkan UMK. Jadi, kenaikan BBM ini momen yang pas untuk memperjuangkan besaran UMK,” jelasnya.

Di lain pihak, Gatot mengaku, dia tidak bisa berbuat banyak soal kenaikan BBM ini. Karena, dari sisi program, tidak berbuat melebihi batas program yang sudah ditetapkan dalam garis APBD. Begitupun, dia berjanji akan mengumpulkan seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di Sumut untuk mencari masukan terkait efek kenaikan BBM. “Minggu depan, kami ada out bond dengan seluruh SKPD. Saya akan minta masukan soal ini,” tambahnya.

Terlepas dari itu semua, tambahnya, dia mengharapkan pemerintah pusat lebih memaksimalkan kompensasi pengalihan subsidi BBM kepada daerah ini. Khususnya, terhadap program yang berdampak luas.

“Saya sudah sampaikan ke Presiden Jokowi terkait masalah infratruktur jalan, listrik dan irigasi,” sebut Gatot lagi.

Terakhir dia meminta masyarakat Sumatera Utara untuk tidak panik. Tetap bersabar menunggu kebijakan pemerintah. “Yakinlah, pada prinsipnya pemerintah tidak ingin menyengsarakan rakyatnya,” tutur Gubsu.

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 2 1 ol.1 201 21

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Kebijakan Pem Pemberdayaan Generasi muda pada semua zaman dan tempat memegang peranan yang signifikan. Tak heran apabila kemudian generasi muda menjadi pilar dari kokoh tidaknya sebuah Negara. Dinamika yang ada memberikan gambaran bahwa generasi muda memberikan kontribusi yang besar terkait dengan perubahan dan proses pembangunan yang ada. Sejak era Pergerakan Nasional hingga Orde Reformasi, generasi muda menjadi motor penggerak perubahan, sekaligus memastikan bahwa proses perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman, dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa.

A

kan tetapi, harus disadari bahwa pada konteks tertentu generasi muda tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri, namun membutuhkan stimulasi agar arah geraknya dapat

berjalan dengan baik. Sebab, harus diakui bahwa di satu sisi generasi muda memiliki semangat yang menggelora untuk melakukan berbagai aktifitas positif bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain terdapat berbagai godaan yang dapat mengendorkan dan membelokkan tujuan yang telah dirumuskan ke arah yang tidak baik. Dan pada kelanjutannya akan mempengaruhi arah gerak bangsa.

Tulisan ini akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda; karakteristik dan permasalahan serta pola kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan generasi muda.

Permasalahan Generasi Muda Merujuk pada UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan, generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai "Warga

ol.

1 20 14 22 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Sementara itu dalam konteks demografi dan antropologis, generasi muda dibagi ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja, atau usia produktif antara 15-40 tahun.

Saat ini terdapat 40.234.823 penduduk Indonesia masuk dalam kategori generasi muda. Sementara dari sudut pandang sosial budaya. Generasi muda dari sudut pandang ini memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etnis, agama, ekonomi, domisili, dan bahasa. Mereka memiliki ciri ekosistem kehidupan yang terbagi ke dalam masyarakat nelayan, petani, pertambangan, perdagangan, perkantoran dan sebagainya.

Dalam konteks tersebut, generasi muda juga memiliki lima karakteristik yang berpengaruh pada aktifitasnya, yakni: Pertama, generasi muda kerap kali memiliki mental yang tidak berorientasi pada mutu. Kecenderungan tersebut diperkuat dengan keinginan untuk mencoba sesuatu tanpa berupaya untuk mendapatkan hasil yang setimpal dengan aktivitas yang dilakukan. Karakteristik ini menggejala pada hampir semua generasi muda. Mentalitas ini secara umum membentuk karakteristik generasi muda yang sekedar menampilkan figure keberanian semata tanpa memperhitungkan akibatnya.

Kedua, generasi muda cenderung memiliki karakteristik suka menerabas; hantam kromo, dan cenderung berani tanpa memperhitungkan baik dan buruknya. Karakteristik ini bersesuaian dengan sikap berani yang cenderung mengarah pada kenekatan. Meski begitu, secara positif, sikap ini memberikan kekuatan mentalitas bagi generasi muda untuk mengambil posisi memimpin dalam situasi yang secara normal sulit dilakukan oleh masyarakat umum. Sehingga tak heran apabila mentalitas suka menerabas ini mengganjar generasi muda sebagai agen perubahan (agent of change), karena proses perubahan harus

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

merintah Dalam GENERASI MUDA diawali sikap menolak situasi yang ada, dan generasi muda menjadi garda terdepan dari perubahan kea rah yang lebih baik tersebut.

Ketiga, karena secara psikologis masih labil, generasi muda cenderung memiliki karakter yang tidak percaya diri, mudah putus asa, minder dan cenderung berupaya menghindari masalah, karena adanya perasaan bahwa dirinya tidak akan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Di sisi lain sikap tersebut juga mengancam eksistensi kepemimpinan generasi muda karena karakterstik tersebut.

Keempat, generasi muda juga cenderung kurang memiliki sikap disiplin, sulit di atur dan cenderung anti kemapanan.

Karakteristik ini menjadi basis bagi generasi muda untuk menampilkan eksistensinya dan melawan atau setidaknya tidak mengikuti aturan yang ada, sebagai bagian dari bentuk protes atau sekedar menarik perhatian bahwa yang bersangkutan eksis.

Karakteristik yang kelima ditegaskan dengan kurangnya generasi muda pada tanggung jawab yang diembannya. Pada konteks tertentu, sikap ini diikuti oleh aktifitas negative. Namun di sisi lain tidak sedikit ekses dari sikap kurang bertanggung jawab ini berbuah positif.

Berdasarkan pengamatan penulis dan mengacu pada lima karakteristik generasi muda tersebut di atas, maka permasalahan generasi muda terbagi dalam lima masalah, yakni: Pertama, deideologisasi Pancasila dan radikalisme. Pengaruh langsung dari proses demokratisasi di Indonesia adalah mengendurnya sikap patriotism dan nasionalisme. Pancasila yang seharusnya menjadi ideology Negara cenderung diabaikan

atas nama kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Praktik dan prilaku menyimpang dari norma-norma Pancasila ini makin menguat, sikap intoleransi menjadi pemandangan yang kerap kali kita lihat. Hal tersebut juga melanda generasi muda, di mana sikap abai terhadap kehidupan bernegara dengan falsafah Pancasila menyebabkan visi berbangsa dan bernegara menjadi tidak jelas. Apalagi radikalisme atas nama agama tertentu makin menjerumuskan generasi muda pada situasi yang keluar dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang ditegaskan oleh para pendiri republik. Dalam konteks radikalisme, 9 dari 10 pelaku terorisme adalah generasi muda, dalam pengertian berusia di bawah 40 tahun.

Kedua, demoralisasi generasi muda dalam bentuk pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Kondisi ini memosisikan generasi muda pada posisi sebagai bagian dari permasalahan. Di mana secara harfiah generasi muda justru menjadi penyakit masyarakat. Pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba berada pada posisi di mana generasi muda merupakan bagian dari penyakit masyarakat. Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh BKKBN dan Survei Prilaku Seks pada tahun 2011, di Lima Kota Besar di Indonesia, termasuk Jakarta, hampir 60 % generasi muda telah melakukan hubungan seks pra nikah. Sedangkan penyalahgunaan Narkoba juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyakit masyarakat, di mana dalam catatan BNN bahwa lebih dari 75 % pengguna Narkoba berada pada usia produktif kerja.

Ketiga, Kriminalitas dan Premanisme. Masalah generasi muda makin kompleks dengan maraknya tindakan kriminalitas dan premanisme. Gank motor yang melakukan aktivitas criminal membuat pencitraan generasi muda tidak cukup baik di mata masyarakat. Belum lagi kelompok-kelompok pemuda yang mengatasnamakan etnis tertentu dan tawuran antar kampong menjadi pemberitaan sehari-hari.

Keempat, tidak peduli pada lingkungan sekitar. Sikap individualistis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan generasi muda. Banyak dari generasi muda lebih menikmati hidup bila bersama-sama dengan kelompoknya, namun tidak apabila berada di tengah lingkungan sekitarnya. Kelima, sikap konsumerisme yang menghamba pada materi dan penampilan semata.

Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Generasi

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 23 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Muda Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 40/2009 Pasal 9 dan 13 Tentang Kepemudaan, ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi dalam pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan.

Sedangkan pada Pasal 7 dan Pasal 8, pelayanan kepemudaan di arahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela negara; kompetisi dan apresiasi pemuda; peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda; pendampingan pemuda; perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Selain itu esensi pemberdayaan generasi muda sebagaimana Pasal 24 dan 25 UU No. 40/2009 dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Melalui peningkatan iman dan takwa; peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Akan tetapi, sebelum memahami lebih lanjut kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda, perlu dipahami bahwa setiap kebijakan dan program tersebut dapat dibagi menjadi dua: yakni program kebijakan pemberdayaan generasi muda yang terkait langsung. Program pemberdayaan generasi muda yang langsung terkait dengan permasalahan generasi muda. Biasanya langsung berada di bawah kementerian atau dinas terkait. Sedangkan program kebijakan pemberdayaan generasi muda yang tidak terkait langsung adalah program turunan yang tidak langsung memosisikan generasi muda sebagai permasalahan itu sendiri. Hal ini biasanya dilakukan dalam bentuk lintas kementerian atau dinas tertentu.

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka pola kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan generasi muda terbagi dalam lima pola kebijakan, yakni: Pertama, kebijakan pemberdayaan generasi yang dilakukan oleh satu kementerian atau dinas tertentu tanpa melibatkan unsur lainnya. Pola ini biasanya terfokus hanya pada kementerian terkait, misalnya program pemberdayaan kepemudaan yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga atau program belajar luar sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, program kebijakan pemberdayaan yang melibatkan

ol.

1 20 14 24 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

dua kementerian atau dinas tertentu. Pada pola kebijakan ini kementerian-kementerian terkait dan atau dinas-dinas terkait melakukan kerja sama untuk menjalankan program pemberdayaannya dalam bentuk aktivitas-aktivitas program. Salah satu contohnya adalah program deradikalisasi pemuda, di mana melibatkan Kemendikbud, Kemenag, dan unsur Polri dan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT), baik langsung maupun tidak langsung.

Ketiga, pola pemberdayaan kerja sama antar kementerian atau satu kementerian yang melibatkan unsur non pemerintah.

Pada pola ketiga ini misalnya program penyuluhan bahaya penyalahgunaan Narkoba di mana pihak terkait, baik Kemenegpora, Kemendikbud, Polri, BNN mengajak unsur non pemerintah melakukan kampanye terkait dengan hal tersebut.

Keempat, Kementerian atau Dinas tertentu yang mendukung Ornop atau kelompok masyarakat. Bila pada pola ketiga bentuknya kerja sama, maka pada pola ini kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan generasi muda, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemda membantu sejumlah organisasi masyarakat yang memiliki program terkait dengan pemberdayaan generasi muda melalui pos anggaran dari APBN maupun APBD. Dan kelima, program pemberdayaan generasi muda yang bersifat mandiri, terkait dengan kekhasan didaerah tertentu, di mana tiap daerah memiliki problematika kepemudaan dan generasi muda yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Melihat pada lima pola kebijakan pemberdayaan generasi muda oleh pemerintah, maka kita bisa melihat bagaimana efektif tidaknya pola kebijakan pemberdayaan tersebut bagi generasi muda secara umum. Setidaknya bila menyandingkan lima permasalahan generasi muda, sebagaimana diuraikan di awal maka dapat ditarik benang merahnya, yakni: Pertama, bahwa kebijakan pemberdayaan generasi muda memiliki tiga sifat, yakni: bersifat mandiri satu kementerian atau dinas; lintas kementerian atau dinas; dan kerjasama dengan pihak terkait.

Kedua, Kebijakan pemberdayaan generasi muda oleh pemerintah dapat dijalankan secara mandiri oleh Pemda terkait berdasarkan kekhasan yang ada di daerahnya, ataupun oleh masyarakat secara swakelola, dengan tetap mengacu pada esensi kebijakan pemberdayaan generasi muda oleh pemerintah.

Ketiga, kebijakan pemberdayaan generasi muda juga menitiktekankan bahwa organisasi kepemudaan tidak hanya sebatas obyek dari kebijakan pemberdayaan tersebut melainkan juga ikut secara aktif dalam berbagai program pemberdayaan, baik terkait ataupun tidak terkait.

Penutup Kebijakan pemberdayaan generasi muda, meski menjadi domain dari pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersama dengan institusi lainnya, semisal masyarakat dan kelompok masyarakat seperti LSM maupun Ornop. Di samping itu, organisasi kepemudaan tidak hanya membatasi diri hanya pada koor organisasinya, tapi juga diupayakan membangun sinergisitas dengan pemerintah dan actor masyarakat lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. „

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pemprov Sosialisasikan Mars Sumut Bangkit

Pemprovsu mensosialisasikan "Mars Sumut Bangkit" melalui Lomba Paduan Suara "Mars Sumut Bangkit" Tingkat SKPD Pemprovsu. Kegiatan ini diikuti semua SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST, MSi yang diwakili Plt Sekdaprovsu Hasiholan Silaen, SH, Senin (24/11) di Hotel Tiara Medan.

H

Turut hadir pada acara tersebut para kepala Asisten Setdaprovsu, Staf Ahli Gubsu dan para Kepala SKPD Pemprovsu.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST dalam sambutannya yang dibacakan Plt Sekdaprovsu Hasiholan Silaen SH mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Lomba Paduan Suara Mars Sumut bangkit. Karena menurutnya kegiatan seperti ini mempunyai manfaat ganda, karena selain untuk menumbuhkan sikap sportifitas dan kreatifitas dalam meningkatkan potensi diri, sekaligus untuk lebih meresapkan tugas dan peran anggota Korpri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Melalui lantunan syair-syair Mars Sumut Bangkit yang dikumandangkan diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja di lingkungan pemprovsu guna mewujudkan sumut sebagai provinsi yang terdepan, berdaya saing dan sejahtera," demikian Gubsu.

Gubsu juga menyatakan bahwa Sumut Bangkit terlahir merupakan tindak lanjut dari training capacity building dan team work bagi pejabat eselon II di lingkungan pemprovsu awal tahun 2014. Dan secara bersama-sama merumuskan lima nilai Sumatera Utara diantaranya, Religius, Integritas, Kompeten,

segenap anggota Korpri untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara (ASN)," sebut Gubsu.

Gubsu juga berharap agar lomba ini tidak saja sebagai ajang mencari pemenang, tetapi lebih dari itu yaitu meningkatkan potensi diri.

"Selalu gali kreatifitas menuju Sumut bangkit dan Sumut lebih luar biasa,"tegasnya seraya mengimbau agar Mars Sumut Bangkit dikumandangkan setiap hari senin pada apel pagi sebagai upaya memompa semangat kerja.

Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Lomba Paduan Suara Mars Sumut Bangkit Hj Nurlela SH, M.AP mengatakan bahwa kegiatan lomba ini merupakan salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan dalam menyambut Gotong-Royong dan Pelayanan. "Nilai- HUT ke-43 Korpri tahun 2014 Tingkat nilai ini digunakan untuk membangun provinsi Sumatera Utara. pola pikir (mindset) dan budaya kerja Lagu ini merupakan ciptaan Guber(cultureset)," Kata Gubsu. nur Sumatera Utara H Gatot Pujo NuDan untuk membentuk mindset dan groho, ST MSi yang diarransemen oleh cultureset dibutuhkan strategi komuniJennie RA Simanungkalit, SPd. kasi yang menghasilkan terbangunnya Kegiatan ini lanjutnya bertujuan unkesamaan persepsi, komitmen, konsis- tuk meningkatkan semangat kerja diltensi serta keterlibatan dalam pelakingkungan provinsi Sumatera Utara sanan program dan kegiatan untuk un- menuju daya saing dalam segala tuk mewujudkan Sumatera Utara bidang. "Mensosialisasikan visi misi bangkit yang berdaya saing dan sepemprovsu adalah sasaran kegiatan jahtera. ini," sebutnya.

Oleh karenanya melalui Mars Sumut Kegiatan diikuti peserta seluruh Bangkit ini diharapkan semangat kerja SKPD Yang ada di jajaran Pemerintah semua kalangan agar bersama-sama Provinsi Sumatera Utara. Pada kegiamendukung visi Sumatera Utara yaitu tan tersebut juga akan diberikan pengmenjadi provinsi yang berdaya saing hargaan dan hadiah untuk juara satu menuju Sumatera Utara sejahtera. sampai dengan harapan dua. Hadiah Kegiatan lomba paduan suara ini berupa tropi dan uang tunai. "Diharapmenurutnya relevan dilombakan dalam kan bimbingan dan arahan dari Bapak rangka memperingati HUT ke-43 Korpri Gubsu sebagai penyemangat peserta Tahun 2014. "Untuk itu saya mengajak untuk berlomba," tutupnya. „ media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 25 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Resmikan Bendungan Sei Padang Persoalan banjir tahunan di Tebing Tinggi dan kekeringan irigasi seluas 7.558 ha di Serdang Bedagai akan teratasi dengan dibangunnya bendungan Sei Padang. Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si melakukan peletakan batu pertama pembangunan bendungan sistem gerak yang diperkirakan selesia pada Juli 2017. ubsu didampingi Wakil Gubernur Sumut H T Erry Nuradi, M.Si beserta Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan dan Bupati Serdang Bedagai Ir H Soekirman meresmikan pembangunan bendungan di Jalan Pandan Ujung Lingkungan III Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Hadir Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provsu Ir Dinsyah Sitompul, Kepala Dinas Pertanian H M Roem, Kadis Kehutanan Halen Purba, masyarakat setempat, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Serdang BEdagai dan Kota Tebing Tinggi.

Peletakan batu pertama (ground breaking) Pembangunan Bendungan Gerak Sei Padang ini mengairi Daerah Irigasi (DI) Bajayu seluas 4.000 ha, DI Payalombang 1.558 ha dan DI Langau 2.000 ha dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah II. Bendungan yang letaknya berdekatan dengan Bendungan Bajayu ini menelan biaya Rp 220.524.211.600 dengan waktu pelaksanaan 1.260 hari kerja dan diperkirakan selesai pada

G

ol.

1 20 14 28 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

juli 2017. Sementara itu pada saat yang bersama, BWS EIlayah II juga melaksanakan pembangunan bendungan dan peningkatan jaringan irigasi Belutu yang menelan biaya Rp 155.221.303.600 dengan waktu pelaksanaan 1.058 hari yang selesai pada Desember 2016.

Gubsu dalam sambutannya mengatakan dirinya sudah memaparkan pembangunan bendungan yang diistilahkannya Bajayu (Batak, Jawa dan Melayu) kepada Presiden RI Jokowi pada saat pertemuan presiden dengan gubernur se Indonesia di Istana Bogor , Senin (24/11).

Gubsu menyampaikan apresias kepada P3A, GP3A dan IP3A dan masyarakat setempat yang sudah mendeklarasikan mendukung pembangunan bendungan.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

“Mari kita bersama mendukung pembangunan bendungan ini, karena ini adalah mimpi masyarakat Tebing dan Sergai sejak tahun 2000, dengan sukses pembangaunan ini maka 2017 persoalan banjir di Tebing Tinggi dan persoalan kekeringan air di Serdang Bedagai di selesaikan,” kata Gubsu.

Gubsu berujar bahwa Sumut menempati ranking kelima penyumbang surplus beras nasional. Sumut surplus 240 ribu ton yang memberikan sumbangan untuk pencapaian target 10 juta surplus nasional per tahun. “Itu kontribusi ketika kondisi irigasi kita kupak kapik. Kalau beberapa bendungan sudah selesai dibangun, maka Sumut akan memberikan kontribusi lebih besar lagi,” ujarnya.

Kepala BWS Wilayah II Ir H Pardomuan Gultom menga-

takan dengan dibangunnya kedua bendungan itu , yaitu Bajayu dan Belutu, maka akan bermanfaat bagi daerah irigasi seluas 19.330 ha di Kabupaten Serdang Bedagai. Pardomuan Gultom menjelaskan bahwa bendungan sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi areal persawahan di Serdang Bedagai.

Jika diasumsikan 1 ha sawah menghasilkan 7 ton, dengan harga 1 kg gabah Rp 4.000, maka bila dikalikan dua kali masa tanam setahun, total areal yang terairi itu akan menghasiknan Rp 1,064 triliyun per tahun. “Alokasi anggaran yang digunakan untuk membangun kedua bendungan sebesar Rp 375,7 milyar akan dibayarkan oleh hasil persawahan Sergai tidak sampai se tahun,” ujarnya.

Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan mengungkapkan rasa syukurnya bahwa rencana pembangunan bendungan yang menjadi solusi banjir tahunan di Kota Tebing Tinggi akhir terwujud. “INi program kami, namun baru setelah tahun pemerintahan kami berjalan, perjungan ini akhirnya terwujud. 2017 tidak ada lagi banjir yang disebabkan Sei Padang,” katanya.

Sementara itu, Bupati Serdang Bedagai Soekirman mengatakan pembangunan bendungan ini sudah diidamkan sejak tahun 2000 ketika Gubernur Sumut T Rizal Nurdin. “Ini adalah anugerah yang sudah kita idamkan sejak tahun 2000 an . Rupanya ditangan Pak Gatot proyek ini baru terealisasi,” ujarnya.

Soekirman mengingatkan bahwa bendungan tidak ada artinya apabila hutan di wilayah hulu dalam hal ini Simalungun tidak terjaga. Dia mengusulkan sibentuk otoria DAS (daerah Aliran Sungai) Sumut untuk mendukung ketersediaan air dan menghembang deforestasi.

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 29 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Bangga Nasyid Sumut Raih Prestasi Terbaik Nasional Gubernur Sumut (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi bangga dan menyampaikan apresiasi atas prestasi Kafilah Sumut yang berhasil meraih empat juara tingkat nasional pada Festival Bintang Vokalis Qasidah Gambus (Nasyid) Nasional ke-19 di Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Apresiasi dimaksud disampaikan Gubsu melalui Assisten Adimistrasi Umum Drs H Fitriyus MSi didampingi Assisten Kesos H OK Zulkarnain SH MSi, Staf Ahli Gubsu DR H Asren Nasution MA dan Kepala Biro Binkesos Pemprovsu Drs HM Yusuf MM saat menyambut kedatangan Kafilah Nasyid Sumut di Bandara Kuananamu, Sabtu (22/11).

Dari 10 Duta Sumut yang diutus ke festival ini empat diantaranya berhasil meraih prestasi nasional pada Festival yang berlangsung tanggal 14 hingga 20 November 2014 dan diikuti utusan dari seluruh propinsi se Indonesia.

Para duta Sumut berprestasi nasional tersebut masing-masing Juara Pertama Dewasa Putra atas nama Muhammad Fadli, Juara II Dewasa Putri atas nama Imelda, Juara II Anak-anak Putra atas nama Mabrur dan Juara Harapan II Remaja Putri atas nama Zakiah.

Besarnya apresiasi dan rasa bangga Gubsu kepada para duta Sumut yang ikut mengharumkan nama propinsi ini juga dinyatakannya dengan akan memberikan Piagam Penghargaan Khusus yang akan ditandatanganinya langsung.

Penyambutan Kafilah Nasyid Sumut di VIP Room Bandara Kualanamu berlangsung khidmat dan para duta Sumut merasa gembira dan berbesar hati seraya men-

Kafilan Nasyid Sumut disambut khidmat setiba di Medan setelah mengukir prestasi nasional pada Festival di Palu Provinsi Sulawesi Tengah masing-masing Juara Pertama Dewasa Putra atas nama Muhammad Fadli (duduk 2 kiri), Juara II Dewasa Putri atas nama Imelda (duduk kanan), Juara II Anak-anak Putra atas nama Mabrur (3 kiri) dan Juara Harapan II Remaja Putri atas nama Zakiah.

yampaikan terima kasih atas kepedulian dan perhatian Gubsu.

Dari Bandara Kualanamu, rombongan kemudian dijamu oleh Gubsu di salah satu restoran di Medan. Di sini, para duta Sumut juga dapat bersilaturrahmi dan tukar fikiran.

Kepala Biro Binkesos Pemprovsu Drs HM Yusuf MM didampingi Kabag Agama Pemprovsu Drs Sudarto MAP mengemukakan festival ini hakekatnya merupakan wahana untuk mengembangkan seni Islami sekaligus sebagai bagian dari kegiatan dakwah melalui syair dan nada. “Dengan syair dan nada Qasidah Gambus atau Nasyid ini kita dapat mengembangkan wawasan dan paradigma dalam memahami dan mengamalkan ajaran Agama Islam secara luas pada para penikmat seni,�

ol.

1 20 14 30 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

ujarnya.

Melalui wawasan dan paradigm tersebut lanjutnya kita secara cerdas dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam syair Nasyid untuk dimanfaatkan dalam hidup dan kehidupan secara individu maupun sosial.

Menelisik pada makna secara harfiah, lanjutnya nasyid memiliki arti senandung. Sedangkan secara istilah di Indonesia nasyid memiliki konotasi khusus sebagai lagu yang mengandung syi'ar atau lirik di dalamnya berisi nilai-nilai Islam. Sesuai dengan makna yang dikandung, maka tujuan terlahirnya nasyid untuk mensyi'arkan nilai-nilai Islam. Hal inilah yang menjadi pembeda utama antara nasyid dengan aliran musik apapun lainnya. „

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Canangkan Gerakan Bela Negara di Sumut Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Bela Negara di Provinsi Sumut yang dipusatkan di Lapangan Benteng Medan, Jumat (19/12).

P

rosesi pencanangan tersebut dilakukan bersamaan dengan Apel Gabungan TNI, Polri, PNS dan Masyarakat dengan tema "Indonesia Tanah Airku Tercinta Kan Kubela Sepanjang Masa" yang diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari TNI, Polri, PNS, Resimen Mahasiswa, Ormas, mahasiswa, pelajar dan Masyarakat.

Upacara memperingati agresi militer Belanda ke 2 yang terjadi pada 19 Desember 1948 ini juga dihadiri Kakorda Kemenhan Provsu Kol Inf Azhar Muliyadi, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumut antara lain Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, mewakili Pangdam I/ BB, Mewakili dan mewakili unsur FKPD Sumut lainnya.

Hadir juga Walikota Medan Dzulmi Eldin, Kapolresta Medan, dan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu serta berbagai undangan lainya.

Sebagai Inspektur upacara, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi membacakan sambutan dari Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa tindakan bela negara tidak hanya dilakukan oleh militer tetapi juga warga negara melalui politik dan diplomasi.Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh warga negara Indonesia berperan serta dalam tindakan bela negara.

"Memberantas aksi pencurian ikan adalah tindakan bela negara. Ratusan juta ton ikan yang merugikan ratusan triliun dicuri," katanya

Selain itu, bentuk bela negara lainnya yakni mewujudkan kedaulatan pangan, berdiri di atas kaki sendiri. Profesi guru bidan dan tenaga kesehatan di daerah pelosok, perbatasan, dan pulau terluar sesungguhnya bela negara."Mereka menjaga Republik Indonesia tetap eksis," ujarnya lagi.

Bentuk lain yang dilakukan warga negara di tengah masyarakat sebagai tindakan bela negara adalah mencegah ancaman kemiskinan.

Apalagi, dewasa ini, ancaman terhadap kedaulatan bangsa dari luar tidak hanya bersifat fisik tetapi sudah mengarah pada ancaman multidimensi. Sementara ancaman dari dalam negeri berupa tindak pidana luar biasa korupsi. "Upaya melawan korupsi di semua tingkatan merupakan bela negara," tambah Presiden melalui Gubsu.

Usai upacara, kepada wartawan Gubsu menambahkan bahwa bela negara bagi semua anak bangsa tidak hanya TNI Polri, tapi seluruh elemen apakah itu petani, pedagang, buruh juga profesional. "Mereka punya tanggung jawab untuk bela negara dan pengertian bela negara adalah ketika kita mampu profesional di bidang masing-masing," ujarnya.

Maka, lanjut Gubsu kalau kesadaran tehadap bela negara terjadi pada seluruh elemen masyarakat maka bangsa ini akan menjadi bangsa maju di semua bidang baik perikanan Pertanian, Perkebunan, pendidikan.

Diakhir apel Gabungan, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, Wakapolda Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Kakorda Kemenhan Provsu Kol Inf Azhar Muliyadi, Walikota Medan Dzulmi Eldin menyempatkan foto bersama dengan peserta upacara. Kepada para anak muda dan pelajar serta mahasiswa yang menjadi peserta upacara, Gubsu memberi semangat untuk belajar, belajar dan belajar serta terus belajar. „

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 31 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Semangat Letjen Jamin Ginting tentu harus digelorakan. Tidak hanya bagi generasi muda di Tanah Karo, tapi juga bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara, bahkan Indonesia.

Demikian yang disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi MSi dalam acara syukuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Alm Letjen TNI Jamin Ginting, Sabtu (29/11) di JW Marriot Hotel Medan.

Hadir dalam acara itu antara lain Mewakili Menhan RI Brigjen TNI Eko Budi Supriyanto, Mewakili DHD 45 Brighen Sadar Sebayang, Mewakili Rektor USU Rajda Bungsu Hutagalung, Anggota DPRD Sumut Saleh Bangun, Walikota Kota Medan Dzulmi Eldin, Plt Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, Ketua Panitia Letjen TNI (Pur) Amir Sembiring Hadir juga perwakilan dari keluarga besar Letjen Jamin Gintings, antara lain Istri Alm Letjen Jamin Ginting Likas Br Tarigan dan anaknya.

"Semangat pantang menyerah, kecerdikan kesetiaan pada negara juga kecintaannya terhadap persatuan dan kesatuan haruslah diteladani," ujarnya.

Wagubsu, melihat semangat- semangat itu masih relevan dan bermanfaat untuk mengispirasi kita semuanya membangun Sumut yang lebih berdaya saing dan lebih sejahtera.

Semoga, lanjut Wagubsu, momentum ini dapat membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan nilai-nilai kejuangan kita selaku anak bangsa terutama semangat untuk mandiri berjiwa kemanusiaan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

"Saya juga yakin kegiatan ini bukan bersifat eksklusif bagi keluarga besar almarhum belaka, melainkan untuk seluruh masyarakat sumut bahkan nusantara sebab almarhum bukan hanya milik keluarga besar almarhum Letjen Jamin Ginting tetapi beliau adalah milik nasional sebagai aset bangsa Indonesia," katanya.

Wagubsu juga yakin kegiatan ini

akan mampu untuk menyegarkan kembali fikiran kita tentang nilai-nilai persatuan dan nasionalisme yang di dalam perwujudannya mempunyai ciri ciri dan sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang merupakan penegasan kembali ketetapan hati rakyat untuk mengisi pembangunan bangsa di masa mendatang.

Dengan diangurahinya Alm Letjen Jamin Gintings sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo, maka sampai saat ini sudah ada 11 pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Sumut yakni, SM Raja XII, FL Tobing, Zainul Arifin, Adam Malik, Jend Abd Haris Nasution, DI Panjaitan, Amir Hamzah, Kirang Bangun, Tengku Muhammad Hasan, TB Simatupang dan Terakhir Letjen Jamin Ginting.

ol.

1 20 14 32 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

Semang

"Saya harap perjalanan hidup para pahlawan nasional asal Sumut hendaklah dapat menjadi muatan lokal bagi pelajaran siswa di Sumut, sehingga dapat meneladani jiwa kepahlawanan dan menginspirasi pemuda," harapnya.

Sementara itu Plt Bupati Karo terkelin Brahmana menyampaikan bahwa Letjen Jamin Ginting adalah tokoh militer yang konsisten membela negara.

"Tentu gelar pahlawan suatu kebanggaan dan kehormatan masyarakat dan Pemkab karo yang tidak ternilai harganya," ujarnya.

Ketua Panitia Letjen TNI(Pur) Amir Sembiring menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pengajuan Letjend Jamin Ginting sebagai pahlawan.

Dalam laporannya, Amir Sembiring

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Wagubsu Harap gat Letjen Jamin Ginting Terus Digelorakan

menyebutlkan Letjen TNI (Purn) Jamin Ginting adalah pahlawan nasional kelahiran Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Ia lahir pada 12 Januari 1921 di Desa Suka dari keluarga

petani pasangan Lantak Ginting suka dan Tindang Br Tarigan. Jamin adalah seorang pejuang kemerdekaan menentang pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Karo. „

Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi MSi berfoto dengan istri Alm Letjen Jamin Ginting Likas Br Tarigan.

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 33 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutejo SH MSi menyatakan, negara tidak boleh kalah dalam melindungi rakyat dari setiap gangguan keamanan. Aparat Pemerintah (Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan )harus satu visi dan mensinegikan tugas penanganan gangguan keamanan secara terpadu.

Hal ini dinyatakan Kapoldasu saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri Provinsi dan Kab Kota se-Sumut, Rabu (17/ 12/2014), di Aula Kamtibmas Poldasu.

Rapat Koordinasi ini dihadiri Tim Terpadu Gangguan Keamanan Kab Kota yang terdiri Kaban Kesbangpol Kab/Kota, BappedaKab, Kota, Kabag Ops Polres, Pasi Intel Kodim, Kasi Intel Kejari dan dihadiri Kepala BINDA Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, Kaban Kesbangpol dan Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP selaku Sekretaris Tim Terpadu Sumut.

Menurut Kapolda, visi Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan Indonesia Yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian serta terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah RI dengan program Nawacita di antaran-

ya menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

“Jangan ada pembiaran kekuatan lain diluar kekuatan negara yang mengganggu rasa aman masyarakat,” tegas jenderal bintang dua tersebut.

Sebelumnya, Kaban Kesbangpol Sumut Drs H Eddy Syofian MAP melaporkan, rakor Tim Terpadu ini dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Kab/Kota tahun 2015 dengan terlebih dahulu memetakan segala potensi kerawanan yang ada.

Dengan penyusunan Rencana Aksi, maka Tim Terpadu dapat mengambil langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk gangguan keamanan dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat is-

ol.

1 20 14 34 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

tiadat setempat serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).

Kapolda mengingatkan, kepada jajaran Tim Terpadu agar setiap potensi gangguan keamanan dan akar masalahnya harus dilakukan secara komprehensif dan membuat program cipta kondisi dari seluruh stakeholder.

“Mari tangani potensi konflik sosial gangguan keamanan digarap dari awal secara bersama,” ajak Kapolda.

Kapolda mengingatkan, di tahun 2015 potensi konflik dan gangguan keamanan masih akan muncul, seperti pelaksanaan Pilkada 14 Kab/Kota, pemekaran Kab dan provinsi, tapal batas, penanganan eksekusi fisik Register 40, pendistribusian tanah ex HGU, masalah tanah, masalah pertambangan, dampak kenaikan BBM, peredaran Narkoba, ancaman terorisme, dan kriminalitas.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

HUT Korpri ke 43

Nurdin Pimpim Ziarah ke Makam Pahlawan DALAM Rangka Peringatan HUT KORPRI ke-43 tahun 2014, Ratusan PNS dibawah naungan Korps Pegawai Negeri Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengikuti Ziarah dan Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan di jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis (27/11).

Sebelum tabur bunga terlebih dahulu diadakan upacara penghormatan dan peletakan karangan bunga yang dipimpin langsung oleh Ketua KORPRI Sumut H Nurdin Lubis, SH MM. Hadir beberapa Staf ahil Gubsu, Para Assisten, dan pimpinan SKPD Pemprovsu, juga Sekda Kota Medan bersama jajarannya.

Upacara dimulai sejak pukul 08.00 WIB diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan bangsa.

Upacara yang berlangsung singkat namun upacara tersebut terasa cukup khidmat terbukti dengan antusiasme para PNS yang tertib meski di bawah rintik-rintik hujan.

Ketua KORPRI Sumut H Nurdin Lubis SH MM disela-sela tabur bunga menyampaikan bahwa pelaksanaan

ziarah ke taman makam pahlawan tersebut adalah untuk meneladani segenap perjuangan para pahlawan bangsa yang telah gugur dalam pertempuran dalam meraih kemerdekaan bumi pertiwi Indonesia.

Selain itu juga kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama anggota KORPRI sehingga sinergitas antara masingmasing instansi dapat terjalin dengan baik sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan tugas masingmasing yang diharapkan dapat berbanding lurus pada peningkatan kualitas layanan, profesionalisme dan percepatan pembangunan serta tercapainya setiap program-program kerja yang telah disusun.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sebagai bangsa yang telah merdeka berkat perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya. Maka sudah sepantasnya sebagai generasi yang telah merasakan kemerdekaan memberikan penghormatan kepada mereka yang telah memerdekakan negeri ini." Kata Nurdin.

Kita, lanjutnya, harus terus meneruskan ide, pesan dan cita-cita perjuangan bangsa. "Jadi kepada para almarhum pata pahlawan kita berdoa semoga ditempatkan oleh yang kuasa denhan sebaik baiknya dan kita bisa meneruskan cita-cita dan perjuangan para pahlawan," ujarnya.

Rangkaian kegiatan ziarah ke Taman Makam pahlawan tersebut diakhiri dengan tabur bunga oleh seluruh peserta. Selanjutnya, masih dalam rangkaian Hut KORPRI, H Nurdin Lubis SH MM bersama rombongan menuju Kantor Dinas Pendapatan Provsu guna mengikuti aksi donor darah.„

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 35 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Peringatan HKN Emas Raih P Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi SUmut Hj Sutias Handayani menerima penganugerahan tanda penghargaan di bidang kesehatan pada 50 tahun peringatan Hari Kesehatan Nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (27/11).

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Disaksikan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, Gubsu Gatot menerima penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Kartika, sedangkan Sutias menerima tanda penghargaan Mitra Bakti Husada. Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada (MKBH) diberikan kepada Pemerintah Daerah atas dukungannya terhadap keberhasilan satu atau beberapa program kesehatan di wilayah kerjanya. Sedangkan Mitra Bakti Husada (MBH) merupakan tanda penghargaan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, badan usaha milik Negara (BUMN), BUMD, dan organisasi profesi dalam mendukung keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Sumut termasuk provinsi yang terbanyak mendapatkan penghargaan dari 3 kategori yaitu sebanyak lima penghargaan . Selain Pemprovsu dan TP PKK Sumut, Pemerintah Kabu-

paten Labuhan Batu dan Pemerintah Kota Sibolga, Ketua Tim Penggerak PKK Labuhanbatu juga menerima penghargaan.

Gubsu mengatakan penghargaan yang diterima Pemprovsu ini menjadi semangat pihaknya untuk meningkatkan usaha-usaha dalam upaya pembangunan kesehatan di Sumut. Gubsu mengucapkan terimakasih kepada segenap pemangku kepentingan bidang kesehatan yang sudah bekerja memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Terkait dengan pelayanan kesehatan, tentu Pemprovsu akan terus dan terus menerus meningkatkan pelayanan kesehatan apalagi saat ini kita memiliki lima Rumah Sakit rujukan. Namun yanga lebih penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap sehat, mencegah sakit dengan menerapkan budaya hidup bersih dan sehat," ujarnya Sementar dalam kesempatan itu, Hj Sutias mengungkapkan salah satu program TP PKK SUmut dalam menduku-

ol.

1 20 14 36 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

ng pembangunan kesahatan di Sumut adalah mensosialisasikan gerakan peduli ibu hamil dalam upaya pengurangan angka kematian ibu dan bayi. Sutias mengungkapkan pentingnya peran seluruh keluarga dan masyarakat untuk menjaga ibu hamil agar ibu dan anak sehat setelah melahirkan. "Seluruh komponen mulai dari suami, keluarga dan masyarakat yang berada di lingkungan bisa beran menjaga keberadaan ibu hamil, agar ibu dan bayi selalu sehat hingga sampai melahirkan,"paparnya.

Hadir dalam puncak HKN menteri kabinet kerja, Ketua DPR RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr Raden Roro Suryanti Hartati, Direktur RS Haji Medan dr Diah Retno, pengurus TP PKK Sumut, Kepala Perwakilan Pemprovsu di Jakarta Nursalim Affan Hsb beserta 2.000 undangan.

Menko PMK PUan Maharani pada saat itu menyambut baik peringatan HKN Emas, dan mengungkapkan apresiasinya kepada para penerima peng-

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

s ke-50, Gatot dan Sutias Penghargaan Kesehatan hargaan yang sudah berjasa di bidang kesehatan. “ Selamat dan terimakasih atas kerja kerasnya,” ujar Puan.

Puan dalam sambutannya mengungkapkan Hari Kesehatan Nasional yang ke 50 memiliki makna penting.

Menurutnya 50 tahun merupaan perjalanan panjang dalam melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat Indonesia semakin meningkat.

“Upaya kesehatan lebih memprioritaskan pada upaya mempertahankan orang sehat agar tetap sehat dan yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan memadai, oleh karena itu peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di

masyarakat penting,” ujar Puan dalam sambutannya.

Dia juga mengatakan Pemerintah bertanggungjawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau.

Sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional, penghargaan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat baik perorangan maupun institusi/lembaga agar terus mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan kesehatan. Tanda penghargaan yang diberikan tertdiri atas Ksatria Bakti Husada (KBH), Manggala Karya

Bakti Husada dan Mitra Bakti Husada.

Dalam ucara Puncak HKN ini dilaksankan beberapa agenda, diantaranya pemberian penghargaan dari Menkes kepada 37 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan individu yang telah berjasa besar dalam pembangunan bidang kesehatan.

Selain itu dilakukan penandatanganan sampul pertama prangko 50 tahun HKN oleh Menko PMK. HKN ke 50 juga dengan tema Indonesia Cinta Sehat dan sub-tema Sehat Bangsaku, Sehat negeriku ini berhasil memperoleh rekor MURI atas rekor Komitmen Tidak Merokok secara estafet oleh partisipan terbanyak sebanyak 256.637 aksi cap tangan.

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 37 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Politik (dalam) Identitas, Sebuah Catatan Akhir Tahun Fenomena Indonesia saat ini dengan trend pemekaran daerah seharusnya bukan dilihat sebagai sebagai sebuah fragmentasi negara, juga bukan pemberontakan yang sesungguhnya dari bawah. Sebaliknya, pemekaran atau pembentukan provinsi itu merupakan gerakan pengapit dari negara yang lemah untuk melawan pemberontakan regional yang disintegratif. Ia menjadi sarana perekrutan loyalis yang telah menampilkan diri sebagai 'minoritas yang mencari perlindungan' dalam menghadapi pembangkang lain.

Pembentukan provinsi dari negara disebabkan oleh tarikan dari daerah pinggiran yang sekaligus didorong oleh pusat.

Dan ini bukanlah modus baru. Kami melihat ini sebagai mirip kolonialisme, dimana negara-negara kolonial ditarik ke luar oleh kepentingan-kepentingan keamanan atau pertempuran-pertempuran yang terjadi di daerah yang bersangkutan.

Diam-Diam Saling Genggam Kampanye betapa bahayanya 'sukuisme', 'etnisisme', atau 'daerahisme' dari macam-macam partai politik, yang digemakan oleh media-media massa Jakarta yang juga terkait dengan politik pusat Indonesia, tak surut seiring jatuhnya Soekarno. Peringatan bahaya itu diteruskan oleh Soeharto, penggantinya.

Soeharto, yang mendakwa rezimnya sebagai Orde Baru, mengkristalkan pesan bahaya 'daerahisme' atau 'sukuisme' itu sebagai sebuah tabu yang dikenal dalam apa yang disebut SARA. SARA merupakan akronim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan. Ia mengandaikan elemen-elemen itu sebagai suatu tabu yang harus dihindari. Karena itu, yang terbaca adalah bahwa tak ada suku, agama, ras, dan antar-golongan yang boleh muncul selain Golongan Karya.

ol.

1 20 14 38 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

Dalam sejumlah sumber, disebutkan bahwa istilah SARA dibuat pada 21 September 1983 oleh Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Disebutkan pula bahwa saat itu panglima dari lembaga yang dibentuk pada Oktober 1965 ini adalah Laksamana Sudomo. Akan tetapi, harus menjadi catatan bahwa Sudomo menjabat panglima dari 17 April 1978 sampai 29 Maret 1983. Adapun pengganti Sudomo adalah Jenderal L.B. Moerdani (29 Maret 1983 - 5 September 1988).

Sebelum istilah SARA diciptakan, rezim Soeharto sudah melakukan upaya untuk memperkuat uniformitas negara. Di antaranya adalah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-Undang ini menjadikan daerah-daerah yang ada sepenuh-penuhnya tergantung pada pusat. Praktis, segala keunikan struktur dan landasan di seluruh Indonesia menjadi tak berfungsi.

Taufik Abdullah, sejarawan asal Minangkabau, mengatakan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah itu menjadi strategi untuk meniadakan keragaman etnis.

Karena itu, tulisnya di dalam buku Antara Daerah dan Negara (2011), bisa dipahami mengapa semboyan 'persatuan dan

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id kesatuan', dua konsep yang menurutnya berbeda, semakin nyaring dikumandangkan. Dan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat pada zaman Republik Indonesia Serikat, kian tinggal menjadi hiasan di lambang Garuda Pancasila.

Akan tetapi, seperti halnya Soekarno, jatuhnya Soeharto tak membuat pikiran-pikiran rezimnya lenyap. Pasca-Soeharto, istilah SARA yang dilekatkan sebagai tabu masih digunakan dan rasanya kian menghebat di media-media massa. Tak pelak, ajaran keseragaman selama puluhan tahun kemudian membuat orang gagap dalam memandang perbedaan. Bahkan, ketika sesuatu yang berbeda, atau faksi, muncul, ia justru dianggap mengganggu "kebhinekaan".

Dalam sebuah pemilihan umum gubernur, misalnya, suatu etnis memasang spanduk yang berisi dukungan terhadap salah satu kandidat. Kandidat yang didukung itu memang berasal dari puaknya. Tapi, spanduk itu kemudian diturunkan karena dianggap SARA (meski ada juga kemungkinan karena tidak mendapat izin dari otoritas pertamanan).

Ini tentu saja membuat logika menjadi terbalik. Jika menggunakan perspektif "SARA", yang diskriminatif justru tindakan penurunan spanduk tersebut. Sebab, kebebasan berekspresi adalah hak dasar yang harus dilindungi, termasuk hak menampilkan identitas secara bebas. Ia hanya boleh dihalangi oleh kebebasan kedaulatan identitas lain.

Suatu tindakan oleh suatu etnis/puak/faksi dapat dianggap diskriminatif manakala ia menyerang puak lain di luar dirinya. Yang menjadi hak yang seharusnya dihormati adalah, misalnya: "pilih pemimpin dari puak A karena A baik hati, jujur, memberikan perlindungan, kooperatif, dan seterusnya".

Sedangkan yang menjadi diskriminatif adalah ketika dikatakan: "pilih pemimpin dari puak A karena puak B tidak baik hati, tidak jujur, jahat, rampok, dan seterusnya".

Kegagapan serupa juga terjadi pada pemaknaan primordialisme. Mereka yang membela kepentingan kaumnya, etnisnya, teritorinya, mudah sekali dicap sebagai primordial. Ia seolah menjadi lawan dari "nasional". Padahal, jika Indonesia dikatakan negeri yang plural, maka primordial ini sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan. Yang disebut 'nasional' tentu adalah kumpulan atau keseluruhan dari primordial-primordial (Bhinneka Tunggal Ika).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), primordial diartikan sebagai bentuk atau tingkatan yang paling awal; paling dasar. Sedangkan menurut Kamus Oxford (2000), pengertian primordial tak jauh beda, yakni (1) existing at or from the beginning of the world; (2) very basic.

Sementara, dalam bahasa aslinya, Latin, primordialisme berasal dari kata primus yang berarti 'pertama' dan ordiri yang artinya 'tenunan' atau 'ikatan'.

Dengan pengertian di atas, apa yang salah dengan primordial? Dan mengapa hal-hal dasariah hendak digusur?

Jika primordial ditolak, maka orang tak bisa percaya pada apapun, termasuk gerakan feminis atau Pancasila. Ia menjadi semacam "layang-layang putus". Sebab, Pancasila disebut-sebut juga bersifat dasar. Pun, kita juga menjadi tak bisa percaya pada keilahian atau agama atau spiritualitas karena ia mengandung prinsip prima kausa, the unmoved mover,

dasar dari segalanya? Ataukah penolakan terhadap primordialisme datang dari primordialisme lain?

Labelisasi primordial sebagai sesuatu yang tidak baik juga disinggung oleh Taufik Abdullah. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itulah yang mengakibatkan tatanan masyarakat yang intim dan primordial menjadi rusak. Undang-undang itu telah membuat penetrasi kekuasaan negara menjadi kian jauh ke dalam jantung masyarakat. Masyarakat dipisahkan dari sistem kelembagaan tradisional mereka dan menjadikan kampung-kampung yang ada menjadi sebuah desa yang seluruhnya seragam. Desa-desa itu dipandang tak lebih dari sekadar titik yang sama dengan yang lain dalam tatanan kenegaraan.

Poinnya tentu bukan menjadikan primordial tetap di tempatnya. Semua harus berubah jika hendak bertahan hidup.

Hanya saja, perubahan itu semestinya datang dari dalam puak masing-masing. Jika perubahan itu datang dari luar, itu namanya invasi, bukan modernisasi. Contoh modernisasi barangkali bisa diambil pada rumah panggung. Dahulu, rumah panggung berbentuk kayu. Hari ini, di banyak wilayah, bentuk semacam itu menjadi tampak kurus dan kusam.

Modernisasi di sini tentulah tidak menggantinya dengan rumah-rumah Italia, Perancis, atau Inggris, tetapi, katakanlah, memberi sentuhan semen, besi, cat, atau meninggikan rumah panggung tersebut menjadi dua atau tiga lantai.

Primordialisme dikampanyekan sebagai bahaya karena dapat menimbulkan ego. Padahal, bagaimanapun, ego adalah sesuatu yang niscaya. Persoalannya tentu bukan menenggelamkan ego tersebut, tetapi bagaimana ego-ego yang ada itu dapat berkomunikasi dalam derajat yang sama dan memiliki peluang tumbuh yang sama (multikulturalisme).

Dalam sebuah diskusi, Thaha Alhamid, Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua, memberikan contoh. Pada orang Papua, dia bertanya tentang pengetahuan dan seleranya terhadap kebudayaan Jawa. Orang yang ditanya menjawab tahu kebudayaan Jawa namun tidak menyukainya. Begitu juga orang Jawa, yang mengaku tahu kebudayaan Papua tetapi tidak menyukainya.

Artinya, kata Thaha, masing-masing puak memiliki dunianya sendiri, yang tak bisa dicampurkan atau diseragamkan begitu saja. Yang diperlukan, kata Thaha, adalah saling mengenal, saling memahami, dan saling membutuhkan secara natural. Kalau identitas-identitas kultural itu dicampurkan begitu saja, kata antropolog Universitas Negeri Medan Ichwan Azhari (LenteraTimur.com, 7/12) dalam kesempatan terpisah, ia justru berpotensi menciptakan segregasi.

Akan tetapi, meski istilah-istilah yang membenamkan faksifaksi yang ada masih dikumandangkan oleh media-media massa di Jakarta ke seluruh Indonesia, fakta di lapangan berbicara lain. Dan hal ini membuat kontradiksi antara 'bacaan nasional' dengan 'bacaan kedaerahan' mendadak menjadi "senyap".

Kita dapat melihat, sesudah Soeharto jatuh, pimpinanpimpinan daerah yang sebelumnya berasal dari Jawa-militer mulai menghilang. Hari ini, secara terang benderang kita dapat melihat adanya komposisi etnis/adat/teritori kampung dalam pemilihan umum untuk gubernur dan bupati atau wa-

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 39 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id likota di banyak wilayah.

Di Nusa Tenggara Barat, komposisi kepemimpinannya terbagi dalam etnis-etnis yang ada. Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah orang Melayu Sasak (Lombok), wakil gubernurnya orang Melayu Samawa (Sumbawa), dan sekretaris daerah adalah orang Melayu Mbojo (Bima). Hal serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara (terlepas dari kasus pemberhentiannya) adalah orang Melayu Sumatera Timur, wakilnya orang Jawa, dan sekretaris daerahnya orang Batak (yang kemudian pensiun dan digantikan oleh orang Mandailing).

Di Kalimantan Barat, gubernurnya adalah orang Dayak Kanayatn, wakilnya orang Cina, dan sekretaris daerahnya orang Melayu Pontianak. Di Sulawesi Tenggara, gubernurnya orang Melayu Tolaki, wakilnya orang Melayu Muna, dan sekretaris daerahnya orang Melayu Bugis. Di Sulawesi Selatan, gubernurnya orang Melayu Makassar, wakilnya orang Melayu Bugis, dan sekretaris daerahnya orang Melayu Bugis.

Namun demikian, tak semuanya berkomposisi demikian.

Pada wilayah yang nyaris homogen, komposisinya tidak seperti di atas. Di Riau, gubernurnya orang Melayu Mandah, wakilnya orang Melayu Rengat, dan sekretaris daerahnya orang Melayu Selat Panjang. Di Jawa Timur, gubernurnya orang Jawa Madiun, wakilnya orang Jawa Pasuruan, dan sekretaris daerahnya orang Jawa Madiun. Hal serupa juga terjadi di Gorontalo. Namun, pola berbasis etnis bisa terjadi andai laju pendatang kian massif.

Di Sumatera Utara, dalam event pemilihan umum dukungan berdasarkan etnis ini sebetulnya menjadi yang utama.

Partai-partai politik selalu membaca komposisi suatu etnis di suatu wilayah sebelum mengusung suatu nama. Dan ini sebetulnya mengantarkan etnis, yang umumnya sudah kawin dengan agama-agama tertentu, sebagai faksi paling utama dalam kehidupan politik bernegara.

Sebagai catatan, pola ini tak dapat disebut sebagai pola Indonesia, barangkali. Tulisan ini tak hendak menjadi naif dengan hanya menengok beberapa wilayah namun kemudian menggeneralisirnya sebagai Indonesia, sebuah negara yang panjangnya setara dari Inggris sampai Kuwait, atau setara dari Eropa Barat sampai Asia Tengah.

Nuansa etnisitas atau teritori kampung menjadi keniscayaan dalam komposisi kepemimpinan suatu wilayah. Bahkan, sebetulnya orang tak begitu mengindahkan dari partai politik mana seseorang maju. Yang lebih mengemuka adalah apakah 'orang kita' ada yang maju sebagai pimpinan? Jika ya, maka pertanyaan yang pertama 'hanya' bersifat strategi, yakni 'dari partai mana jalannya dan berapa biayanya', dan yang kedua, 'apakah sentral partai di Jakarta setuju'.

Dalam banyak pertemuan, orang membutuhkan waktu untuk menjawab ketika ditanya apa partai seseorang yang maju sebagai calon pimpinan. Namun, orang yang sama dapat sigap menjawab ketika ditanya berasal dari mana calon pemimpin itu.

Dalam bahasa yang sarkas, partai politik (mungkin tak semua) mulai disebut-sebut orang hanya berfungsi layaknya angkutan umum. Ia menjual jasa untuk mengantarkan si Adengan

ol.

1 20 14 40 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

sekian uang untuk menjadi pimpinan rakyat di wilayah si A sendiri. Bahkan, meski orang yang diusung adalah bukan kadernya, pun bukan dari teritorinya, semua bisa diatur sepanjang Jakarta menghendaki. Partai politik di Indonesia, kecuali sejumlah partai di Aceh, memang menginduk pada satu muara.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tempat berkumpulnya partai-partai politik Jakarta itu, punya cerita unik tersendiri. Pusat Reformasi Pemilu (Cetro) mencatat, pada pemilihan umum legislatif 2009, 312 dari 560 anggotanya bukanlah orang dari daerah yang diwakili. Mereka adalah orang-orang yang ditentukan oleh sentral partai di Jakarta untuk kemudian dibuat mewakili rakyat mana saja melalui mekanisme pemilihan umum.

Dari jumlah orang yang dibuatkan daerah pemilihannya (dapil) itu, 95,5 persen di antaranya berdomisili di regional Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pada pemilihan umum legislatif sebelumnya, 2004, jumlah orang tak sesuai wilayahnya adalah 311 orang.

Di luar Dewan Perwakilan Rakyat, ada lembaga negara lain yang bernama Dewan Perwakilan Daerah. Tapi, ini adalah lembaga yang dimandulkan. Praktik pemandulan ini tentu saja bisa dilacak dari keengganan menjunjung marwah daerah-daerah yang beragam ini - yang ruhnya sudah (coba) dilumpuhkan di masa silam.

Orang memetakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan perwakilan partai (meski namanya perwakilan rakyat) dan Dewan Perwakilan Daerah adalah perwakilan teritorial. Jika reformasi berarti desentralisasi, maka keberadaan kedua dewan ini sejatinya berpunggungan. Dewan yang pertama diisi oleh wakil-wakil partai yang tersentral, yang berada di bawah kuasa dan kendali partai politik, sedangkan dewan yang kedua diisi oleh utusan-utusan daerah (yang di dalamnya berdiam segala macam kepentingan rakyat-rakyat) tanpa ada daerah pusat.

Mendua Seperti dalam banyak kasus, demikian juga halnya yang terjadi di banyak wilayah. Orang-orang di banyak daerah memiliki perasaan mendua, yakni menjadi bagian dari bangsa Indonesia sekaligus tetap berdiri terpisah darinya.

Maraknya kemunculan daerah-daerah baru, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mengkonfirmasi hal ini.

Dalam perspektif pusat, fenomena ini digambarkan sebagai pemekaran yang sedang terjadi dimana-mana. Akan tetapi, dari perspektif penduduk, yang terjadi bukanlah suatu tindakan pemekaran, tetapi tindakan pemisahan diri untuk meneguhkan identitasnya. Manusia, menurut cerdikcerdik pandai, memang tak hanya homo economicus, tetapi juga animal symbolicum.

Hal serupa juga terjadi pada orang-orang partai politik di sejumlah daerah. Kadang-kadang, mereka bicara antusias seperti orang-orang nasionalis di Jakarta. Tetapi, kadangkadang mereka juga bicara seperti seorang pejuang etnis/teritori, yang dilakukan untuk merekrut atau mengambil hati pengikut-pengikut baru, sembari tulus mengiklankan keunikan mereka sendiri dan memperjuangkan hak-hak wilayahnya.

Politik (dalam) Identitas, Sebuah Catatan Akhir Tahun

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Relawan Jokowi Jangan Bebani Pemerintah

Dibutuhkan Mediator Selesaikan Konflik Drs Eddy Syofian MAP ketika menjadi narasumber pada Seminar Penetaan Konflik di Sumut yang diselenggarakan Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, 9 Desember 2014, di Kampus USU berpesan, dalam menyelesaikan konflik dibutuhkan mediator untuk memediasi persoalan.

Menurutnya, konflik tidak harus diselesaikan dengan penegakkan hukum.

"Justru kita butuh Mediator yang bisa memediasi kedua belah pihak dalam konflik. Peran Kampus bisa dioptimalkan untuk menjadi mediator," katanya. „

KEPALA Badan Kesatuan Bangsa Politik & Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (Kesbangpollinmas Provsu), Drs Eddy Syofian MAP meminta kepada Relawan Jokowi agar tak membebani pemerintahan Jokowi-JK. "Jangan jadi beban, tapi justru membantu program Jokowi-JK yang pro rakyat, apakah terimplmentasikan di lapangan," kata Eddy Syofian.

Menurutnya, tugas relawan saat pilpres adalah bagaimana memenangkan Jokowi-JK. Namun pasca pilpres, lembaga ini lebih berat tugasnya karena harus mengawal kebijakan Jokowi selama 5 tahun serta menghempang pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Demikian disampaikan Kaban Kesbangpollinmas Drs Eddy syofian MAP, saat membuka Raker Rejos I dan seminar yang membahas kebijakan Menpan tentang pengurangan penggunaan hotel, 10 Desember 2014 di Grand Antares Hotel. „

Nilai Keberagamaan Penting Refleksi Akhir Tahun Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumut, merekomendasikan perlu peningkatan pemahaman nilai keberagamaan dan kebangsaan di semua kini kehidupan.

Nilai keberagamaan penting dikuatkan mengingat saat ini muncul berbagai aliran yang menyimpang sehingga umat tidak menerima ajaran agama secara luas dan utuh. Selain ada umat yang keliru dalam menafsirkan beberapa ayat yang Multitafsir . Pemantapan nilai kebangsaan harus diperkuat agar semua pihak dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tetap berpedoman pada 4 pusaka bangsa: Pancasila, UUD45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas dasar itu Pemerintah dan Pemuka Agama saling bersinergi untuk memantapkan nilai keberagamaan dan kebangsaan. Pernyataan itu disampaikan Ketua FKPT Sumut Drs Eddy Syofian MAP. „

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 41 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

(Refleksi dan Menyongsong Pembangunan Yang Berbasis Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara 2015)

Oleh: Agus Suriadi Dosen FISIP USU

Korupsi Terjadi Karena Niat dan Peluang KABAN Kesbangpollinmas Provinsi Sumatera Utara, Drs Eddy Syofian MAP menerima kunjungan perwakilan mahasiswa jurusan Ilmu Poliyik FISIP USU. Dalam suana kekeluargaan, dialog terbuka dalam rangka wawancara tentang anti korupsi menjadi topik pembahasan.

Menurut Kaban Kesbangpollinmas Provsu, korupsi sesungguhnya terjadi karena Niat dan Peluang. "Niat diperbaiki dengan peningkatan iman akhlak dan taqwa. Peluang diperbaiki dengan sistem termasuk peningkatan kesejahteraan," ujarnya.

Dijelaskan Eddy Syofian, korupsi dalam jangka panjang dilakukan lewat pencegahan dini melalui pendidikan dan keteladanan. „

Rapat koordinasi pemantapan tugas sekaligus perpisahan Dirjen Kesbangpol Kemendagri, H Tanri Balilamo yang memasuki purnabakti 1 Desember di Kemendagri. Beliau termasuk salah satu pejabat yang sukses selama 40 tahun berkarir. Tercatat selama 34 tahun berkarir di militer hingga pangkat Mayjen, 6 tahun Dirjen Kesbangpol dan 5 kali menjadi Pejabat Gubernur dan pensiun usia 62 tahun. Ada pesan beliau pada akhir masa purnabaktinya: "Jangan ambil keuntungan dari fitnah dan kebohongan, karena keuntungan itu akan menjafi azab dunia dan akhirat". Selamat memasuki purna bakti dan terima kasih atas jasa dan pengabdian bapak.

ol.

1 20 14 42 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

SAAT ini arus utama (mainstream) pendekatan pembangunan diarahkan menuju peningkatan daya saing (competitiveness), dalam berbagai tataran, dan kohesi sosial (social cohesion) yang diyakini sebagai penentu keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat agar semakin tinggi dan semakin adil secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, langkah peningkatan daya saing dan kohesi sosial juga perlu dipandang sebagai bagian integral dari penurunan "kemiskinan" (poverty) sebagai suatu bentuk ketidaksejahteraan.

Membangun daya saing dan memperkuat kohesi sosial memerlukan landasan kuat dan kemampuan (kapasitas) untuk mewujudkannya. Pengembangan iptek akan semakin menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi pada tataran nasional maupun daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan dan menghadapi tantangan dalam mempersiapkan masyarakat memasuki era ekonomi pengetahuan (knowledge economy) dan masyakat berpengetahuan (knowledge society). Dalam konteks ini daerah dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa dilepaskan dari semakin terbukanya era globalisasi yang berdampak pada semua aspek kehidupan dan harus dipersiapkan untuk bersaing dalam globalisasi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi bahwa isu-isu permasalah kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturanbenturan kepentingan di antara aspekaspek kehidupan manusia. Suatu kenyataan bahwa hasil dari benturan-benturan kepentingan dimaksud pada

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pendekatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumut

A

akhirnya akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Permasalahan politik berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan hukum berujung dengan permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung dengan permasalahan sosial, dan lain-lain.

Tetapi, tidak pernah terjadi bahwa permasalahan ekonomi berakhir dengan permasalahan politik dan berhenti hanya di situ saja. Tetapi, dipastikan akan

berakhir dengan permasalahan sosial.

Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya masalah sosial konvensional saja seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia, tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusuhan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri, termasuk di dalamnya permasalahan kelompok masyarakat mulai dari kelompok kelas bawah hingga kel-

ompok elit, seperti disharmonisasi keluarga, stress, dan lain-lain. Sudah barang tentu permasalahan sosial seperti ini sangat bervariasi.

Di masa mendatang, permasalahan sosial ini akan semakin komplek dan besar dan selalu terkait dengan isu-isu yang lainnya. Karena itu, isu-isu tersebut sepertinya harus diantisipasi perkembangnnya sehingga permasalahan sosial tidak menyebar dan berkembang apa lagi membawa dampak yang lebih besar, yang ujungujungnya akan berdampak pada disfungsi sosial. Tulisan ini merupakan suatu refleksi bagaimana sebaiknya kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan beragam kebijakan yang saling berkaitan untuk memengaruhi perkembangan/ perkuatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dalam mewujudkan Sumatera Utara yang yang berdaya saing dan sejahtera, sesuai visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai Permasalahan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara Beberapa permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara dalam bidang kesejahteraan sosial antara lain SDM bidang kesejahteraan sosial yang masih terbatas; permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) yang makin kompleks baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya; Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tumbuh rata-rata di atas nasional sekitar 6,2 persen namun pertumbuhan ekonomi tersebut kurang bermutu yang didominasi oleh sektor konsumsi.

Selain itu, banyak perusahaan besar di Sumatera Utara yang belum mengimplementasikan konsep CSR bidang

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 43 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id kesejahteraan sosial dan belum terjalinnya kerjasama secara produktif dan sinergis antara perusahaan besar dengan pemerintah dalam mengimplementasikan CSR. Satu hal lagi yang menjadi masalah adalah kerusakan lingkungan dan marginalisasi masyarakat serta biaya dan risiko tinggi.

Seiring dengan kemajuan dibidang kesejahteraan sosial yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini (2009-2013), disadari pula bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Sumatera Utara masih diwarnai aneka permasalahan sosial yang belum terselesaikan, seperti: Permasalahan kemiskinan, Permasalahanketerlantaran, Permasalahan kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, Permasalahan keterpencilan, Permasalahan korban bencana dan tindak kekerasan; Berbagai permasalahan yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial.

Dari berbagai permasalahan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara yang telah diidentifikasi tersebut, maka pembangunan kesejahteraan sosial ke depan harus memberi kontribusi peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah,tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Isu-Isu Kritis Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pembahasan tentang isu aktual akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kejadian atau permasalahan tertentu, dengan demikian isu itu akan menjadi jelas dan me-

miliki arti yang penting. Secara sederhana isu atau issue diartikan sebagai sebuah pokok persoalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1996 bahwa isu adalah (a) masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi; (b) kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya atau desa-desus. Terhadap sebuah isu, kita dapat membicarakannya, menghindarinya, menghadapinya, memecahkan persoalannya dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang relevan dengan isu tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau unit kerja secara lebih baik. Terhadap sebuah isu perlu dilakukan penggalian atau pencarian informasi secara mendalam untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya. Contoh sebuah isu adalah adanya indikasi semakin rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan sebagainya.

Markus (2004) mengatakan bahwa dalam pembangunan kesejahteraan sosial" ada sejumlah kecenderungan global yang saling terkait yaitu: (1) demokrasi, hak asasi manusia, dan kesadaran lingkungan, (2) kebangkitan civil society, (3) efisiensi pemerintahan (reinventing government, good governance), (4) debirokratisasi dan otonomi daerah, (5) etika bisnis dan (6) kebangkitan dan pemberdayaan masyarakat akar rumput.

Dalam penerapan desentralisasi, terdapat beberapa masalah penting, yaitu: (1) masalah dualisme ekonomi, yaitu industri modern dianak-emaskan, sedangkan ekonomi rakyat dianggap sebagai benalu yang harus disingkirkan, (2) masalah kontrol politik, di mana pemerintah pusat sebagai pembuat dan perumus kebijakan (role making), sedang pemda berkewajiban melaksanakan (role playing), (3) masalah bantuan sosial dengan masyarakat lokal, di mana pemda lebih mengutamakan kepentingan pemerintah dan investor dari pada kepentingan masyarakat, (4) kebijakan dan strategi pembangunan di daerah masih belum didasarkan pada profesionalisme SDM; (5) pemerataan pembangunan antara desa dan kota; (6) keterbatasan dan kemampuan SDM; (7) masalah penggalian dan pe-

ol.

1 20 14 44 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

manfaatan sumber daya; (8) keharmonisan program antara kementerian atau dinas terkait; (9) egoisme sektoral; (10) berbagai peraturan (deregulasi) yang bertentangan dengan kebijakan pusat; (11) penempatan SDM belum didasarkan pada profesionalisme.

Ada beberapa tantangan dan masalah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di masa mendatang, yaitu: (1) pelaksanaan otonomi daerah dan upaya pengembangan sistem implementasi UU No. 23 tahun 2014; serta UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (2) menurunkan tingkat kemiskinan yang jumlahnya semakin besar (akibat kenaikan BBM dan Harga kebutuhan pokok serta tingkat inflasi) pada tahun 2014 dan penanganan isu-isu strategik dan global, seperti: ketenagakerjaan, integrasi sosial, lingkungan hidup, HAM, demokratisasi, kesetaraan jender, kemitraan global (menyongsong MEA 2015), dan sebagainya; (3) perlunya kajian baru untuk melihat arah, orientasi dan bentuk program pembangunan kesejahteraan sosial; (4) peningkatan peran serta masyarakat dalam semua kegiatan.

Sasaran Millenium Development Goals (MDGs) mengamanatkan kepada kita bahwa dalam kurun waktu 1990 hingga 2015 kita harus bahu membahu dalam menangani berbagai permasalahan berikut, yaitu: (a) eradicate extreme poverty and huger; (b) achieve universal primary education; (c) promote gender equality and empowerment; (d) reduce child mortality; (e) improve maternal health; (f) combat HIV/AIDS, malaria and other diseases; (g) ensure environtmental sustainability; (h) develop a global partenrship for development.

Kita menyadari bahwa pencapaian sasaran MDGs belum memuaskan dan yang terpenting adalah pasca MDGs ini adalah merupakan hal yang cukup berat dan harus ditangani secara bersama-sama baik antar lembaga atau instansi terkait. Bagaimana amanat MDGs ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan kongkrit oleh masing-masing kemente-

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id rian/lembaga. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, atau Kementerian Sosial tetapi semua kementerian atau lembaga yang ada termasuk pemda dan masyarakat.

Orientasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Ke Depan Dalam rangka menyikapi perkembangan dan perubahan sosial serta globalisasi yang begitu cepat, maka orientasi pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara perlu direformulasikan sehingga pelayanan sosial benar-benar dapat berorientasi pada implementasi kebijakan yang tepat. Berkaitan dengan itu, ada 6 paradigma baru bagi pemerintah daerah yang harus dilakukan dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial, yakni: 1. Pelayanan yang berorientasi masalah menjadi pelayanan karena pendekatan HAM. Pelayanan perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah selama ini pada dasarnya hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) dan sangat berorientasi masalah dengan pendekatan selektif. Hal ini tentu saja, karena keterbatas kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan dana APBD nya untuk melayani semuanya melalui pendekatan universal. Namun, pendekatan seperti ini menjadi semakin menarik dan banyak diperdebatkan karena isu pemenuhan kebutuhan dasar ini, tidak hanya sampai disitu saja, tetapi sangat terkait dengan hak-hak azasi (human rights) manusia yang universal, seperti apa yang dikatakan Ife (1995): "The conflict between universal and relativist views of right can be seen in the internatonal human rights debate.

Some government, and many nongovermentt organisation such as Amnesty International, have argued that human rights are universal and absolute, and apply to all people in all sir*****tances". Implikasi dari persoalan seperti ini dapat kita lihat dari banyaknya dan maraknya demo-demo yang terjadi diberbagai tempat, karena mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan yang lainnya. Contohnya saja

bisa kita saksikan akhir-akhir ini banyaknya demo para penyandang kusta di berbagai simpang jalan dan lampu merah di jalanan Kota Medan. Para penyandang kusta ini merupakan salah satu bagian dari permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Sumatera Utara. Dari gambaran ini jelas bahwa hak asasi manusia tersebut harus dilihat dalam konteks yang universal yang merupakan hak dari setiap orang. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan penanganan masalah klien tersebut, maka pendekatannya harus bersifat universal dalam arti bahwa perlidungan dan bantuan harus diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan dalam rangka pemecahan permasalahannya dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ini menunjukkan suatu tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warganya. Pendekatan selektivitas merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan pengabaian, atau pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia tersebut.

2. Pendekatan residual menjadi pelayanan pengembangan (developmental).

Ada dua pandangan tentang fungsi pelayanan kesejahteraan sosial sebagai pelayanan residual. Pandangan yang pertama melihat bahwa fungsi pelayanan kesejahteraan sosial adalah fungsi kelembagaan yang secara terus menerus diberikan kepada kelompok sasaran yang membutuhkan tanpa kecuali (general well-being), seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pandangan yang kedua melihat bahwa pelayanan kesejahteraan sosial dilihat sebagai pelayanan residual, yaitu pelayanan yang ditujukan kepada kelompok sasaran yang bermasalah bila mana lembaga keluarga, lembaga ekonomi, struktur politik tidak dapat berfungsi dengan baik di dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran sehingga tidak dapat dimanfaatkan (disfungsikan). Biasaya kelompok ini mengalami permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar yang sangat sulit dipecahkan dan memerlukan waktu cukup panjang, seperti milasnya penanganan lanjut usia, WTS, anak

terlantar, dan lain-lain. Bila hal ini yang menjadi sasaran pelayanan pekerjaan sosial, maka pelayanan kesejahteraan sosial menjadi kurang berperan. Pelayanan kesejahteraan sosial tidak akan berkembang dan permasalahan sosial akan semakin kompleks karena tidak menyentuh akar persoalan yang sebenanrnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perubahan, maka pelayanan pekerjaan sosial harus mengarahkan pelayanan pada pelayanan pengembangan (developmental), misalnya pengembangan potensi-potensi kepemudaan, pengembangan potensi lingkungan melalui pengembangan potensi sumber daya lingkungan, pengkajian dampak lingkungan sosial, penyusunan standarisasi penyelenggaraan dan pengembangan panti sosial, dan lain-lain yang sifatnya develomental. Pelayanan itu berada di hulu bukan di hilir.

3. Pelayanan yang bersifat lokalistik menjadi pelayanan yang komprehensif Ada kesan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial selama ini terkesan sangat berskala mikro, seperti pelayanan terhadap lanjut usia, wanita rawan sosial, wanita tuna susila, dan lain-lain.

Penanganan-penaganan terhadap masalah ini sangat sektoral, kurang melibatkan instansi terkait. Sesuai dengan perubahan dan pergeseran kebutuhan masyarakat, maka untuk masamasa yang akan datang diperlukan inovasi pelayanan kesejahteraan sosial yang diarahkan kepada pelayanan-pelayanan yang berskala luas (makro).

Pelayanan-pelayanan yang dikembangkan jangan hanya pelayanan yang bersifat sektoral semata, tetapi harus bersifat lintas sektoral dengan disiplin/instansi terkait tanpa meninggalkan fungsi substansi pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini pekerja sosial harus dapat berperan sebagai leading sektor yang dapat mengkoordinir disiplin terkait untuk terlibat, seperti dalam penanganan anak jalanan, narkotika, kemiskinan, HAM dan lain-lain.

4. Pendekatan sentralistik menjadi pendekatan desentralistik (bottom-up).

Dengan diberlakukannya UU No. 23 /2014 Tentang Pemerintah daerah

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 45 ol.1 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id yang baru sebagai pengganti UU Nomor 32/2004 dan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, maka peranan pelayanan kesejahteraan sosial harus berubah dari yang selama ini diterapkan melalui pendekatan sentralistik menjadi pendekatan desentralistik.

Melalui pendekatan sentralistik memang kurang dapat menampung aspirasi dan nilai-nilai serta kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat. Kurang dapat menyentuh persolan masyarakat yang sesungguhnya. Banyak terjadi benturan-benturan baik dari segi pelayanan, kebutuhan, tindakan dan lain-lain. Sehingga tidak jarang terjadinya kegagalan suatu pelayanan atau bantuan yang diberikan karena kurang sesuai dengan yang diharapkan atau kebutuhan. Untuk masa yang akan datang, maka pelayanan kesejahteraan sosial harus menerapkan pendekatan desentralistik (bottom up). Pusat-pusat pelayanan masyarakat berada pada daerah masing-masing. Pekerja atau petugas sosial dalam memberikan pelayanan, perencanaannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan, aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai serta karakter masyarakat setempat.

5. Pendekatan Negara Sejahtera menjadi Masyarakat Sejahtera.

Pada awalnya pelayanan kesejahteraan sosial dimulai dan berkembangan di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan negara kesejahteraan. Dalam pandangan ini kesejahteraan masyarakat atau individu diukur dari tingkat keberhasilan negara, seperti PDB. Pendekatan negara sejahtera di atas sudah kurang relevan dengan perkembangan sekarang ini dan sangat bertentangan dengan hakhak azasi manusia. Hasil karya dan kreativitas orang lain kurang mendapat penghargaan. Oleh karena itu, dengan digulirkannya otonomi daerah maka pendekatan negara sejahtera berubah menjadi pendekatan masyarakat sejahtera. Dalam pendekatan ini, peranan pemerintah menjadi semakin kecil, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator masyarakat agar masyarakat tumbuh dan berkemban-

gan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

6. Pendekatan modal ekonomi menjadi modal sosial (social capital).

Upaya-upaya pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat selama ini sangat mengandalkan modal ekonomi melalui anggaran pemerintah, kurang dapat melibatkan kemampuan masyarakat. Alhasil, banyak permasalah-permasalahan sosial yang belum terjangkau pelayanan karena kemampuan modal ekonomi yang sangat terbatas. Sementara di satu sisi permasalahan sosial semakin bertambah dan berkembang serta semakin komplek.

Bila pelayanan sosial hanya mengandalkan kemampuan pemerintah atau modal ekonomi niscaya bahwa permasalahan sosial tidak akan tertangani.

Didasarkan pada pengalaman ini, untuk masa yang akan datang inovasi pelayanan sosial harus diupayakan melalui pemanfaatkan modal sosial (social capital). Apa yang dimaksud dengan modal sosial adalah bahwa pelayanan sosial yang diberikan dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan potensi-potensi yang ada pada masyarakat.

Penutup Hampir dapat dipastikan bahwa semua setuju semakin pentingnya kebijakan bagi peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial yang makin kompleks. Pengembangan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial dengan berbagai paradigma dan pendekatan ke kinian yang telah diimplementasikan oleh negara lain tak saja menjadi bukti empiris tentang pembangunan kesejahteraan sosial tersebut, tetapi juga sebenarnya memberikan pelajaran yang berharga bagaimana pemerintah daerah dapat mendorong perkembangan iptek yang dikaitkan dengan perkembangan makro pembangunan kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya iptek dapat diartikan sebagai "proses" dan/atau "hasil" pengembangan atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang

ol.

1 20 14 46 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

baru yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan).

Dalam ini pembangunan kesejahteraan sosial yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan sosial tentu saja harus didasari oleh pengembangan teknologi pelayanan yang berbasis pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktek.

DAFTAR PUSTAKA

Ife, Jim. 1995. Community Development, Creating Community Alternatives, Vision, analysis and Practice, Australia: Longman Markus, Sudibyo. 2004. Civil Society dan Community Empower, pada Seminar Isu-Isu Global dan Masalah Sosial Strategis yang Berpengauh terhdap Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Suharto, Edi. 2006. "Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance", makalah yang disampaikan pada Semiloka Kompetensi Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial di Era Desentralisasi dan Good Governance, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarmasin 21 Maret 2006 Suharto, Edi. 2005b. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung Refika Aditama Taufik, Tatang A. 2006b. "Gerbang Indah Nusantara" dalam Menurunkan Kemiskinan: Beberapa Pengalaman Praktik.

Makalah disampaikan dalam Seminar Regional: "Realita, Tantangan, dan Inovasi Daerah Mengurangi Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Loka." di Mataram, 11 September 2006.

Taufik, Tatang A. 2006c.

Pengembangan Sistem Inovasi Nasional. Makalah Konsep untuk Tim SIN KNRT dalam Penyusunan Strategi Implementasi Misi Iptek 2025.

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Gubsu H Gatot Pujo Nugroho dan Wakil Gubsu HT Erry Nuradi bersilaturahmi dengan ratusan janda perintis/pejuang kemerdekaan RI Provinsi Sumatera Utara, di rumah dinas Gubernur Sumut Jl Sudirman No.40 Medan.

Wujudkan Danau Toba Sebagai GGN Perlu Kerjasama Masyarakat Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir.HT Erry Nuradi,Msi menyatakan dukungannya untuk Danau Toba menjadi Global Geopark Network sebagai perjuangan bersama.

Mengingat potensi yang ada dikawasan toba dari letusan gunung toba sekitar 74 ribu tahun yang lalu meninggalkan sejumlah keindahan dan kemegahan, baik dari sisi geologi,ekologi hayati dan kebudayaan yang ada.

Hal ini dikatakannya dalam sambutan pada acara seminar, pameran photo,tenun dan fashion dalam mendukung geopark kaldera Toba di Mall Centre Point, Rabu (26/11).Dalam acara tersebut Wagubsu mengatakan akan mengupayakan berbagai hal untuk mendukung kaldera toba menjadi Global Geopark Network Unesco terutama dengan cara mengajak dan menyiapkan masyarakat setempat agar mempunyai rasa kepemilikan sehingga secara bersama sama membangun Danau Toba. Sebab menurut Wagubsu, meskipun suatu daerah memiliki nilai lebih atau mempunyai warisan geologi yang terkenal dan bersifat universal, namun daerah itu tidak dapat menjadi Global Geopark Network (GGN), manakala ia tidak memiliki rencana pariwisata berkelanjutan.Misalnya : membangun sarana jalan kaki Tau bersepeda,melatih penduduk setempat

menjadi pemandu,menarik para penyedia jasa akomodasi yang menerapkan praktek lingkungan berkelanjutan.

Wagubsu menambahkan saat ini para pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba telah melakukan inisiatif kerja sama dengan Kementrian Pariwisata serta Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk segera melakukan persiapan persiapan guna mendukung geopark kaldera toba dalam Global Geopark Network(GGN)Unesco dan telah melakukan upaya pengusulan Geopark Kaldera Toba ke Unesco.

Salah seorang penggiat Geopark Toba RE Nainggolan mengatakan kaldera Toba akan menjadi magnit yang luar biasa, jika kaldera toba menjadi Geopark Network UNESCO

maka masyarakat yang ada di sekitarnya akan sejahtera. Karena itu pihaknya terus mendorong pemerintah untuk mengupayakan segala hal yang bisa mendukung kaldera menjadi bagian dari Global Geopark Network UNESCO. Diantaranya, sambungnya, dengan mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba.

Seminar dan pameran foto dukung kaldera toba dibuka oleh Direktur Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi,Insentif dan Even Kementerian Pariwisata RI, Akhyarudin.Diskusi ini juga menghadirkan Hinca Panjaitan, SH sebagai moderator. Hadir juga dalam acara tersebut ketua DPRD Medan Herry Zulkarnain dan sejumlah tokoh masyarakat serta tokoh agama. „

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 47 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Terima Penghargaan Tanam Pohon dari Jokowi D

ianggap berhasil mendukung gerakan penanaman pohon, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mendapat penghargaan yang diserahkan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI dan BMN) di Desa Tempursari, Kecamatan Sidoharjo, Wonogiri, Jawa Tengah pada Sabtu (29/11).

"Kegiatan penanaman pohon meruakan wujud kebersamaan pemerintah dengan masyarakat dan para pihak yang peduli dan terpanggil untuk melakukan kegiatan pebanaman secara massal dengan berbagai tanaman pilihan yang kemudian bila tumbuh berkembang besar dapat memberi fungsi dan mamfaat untuk kelestarian lingkungab hidup," ujar Gubsu Gatot Pujo Nugroho menyikapi penghargaan yang diterimanya belum lama ini.

Dengan gencarnya kampanye gerakan penanaman satu milyar pohon, lanjut Gubsu Alhamdulillah apa yang telah dilakukan pemerintah telah menggugah kesadaran masyarakat dan menunjukan progres yang positif.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Ir Halen Purba, MM kepada wartawan di Medan, Selasa (2/12) menejelaskan Lomba dinilai dari tingkat keberhasilan Pemerintah Provinsi dalam mengajak berbagai komponen masyarakat agar giat menanam pohon.

Hal tersebut menurutnya terbukti dari meningkatnya kegiatan penanaman pohon dan semakin banyaknya permintaan bibit pohon untuk ditanam masyarakat di pekarangan rumah, sekolah, rumah ibadah,kantor dan di lahan perladangan.

Komitmen Pemprov Sumut mendukung gerakan Penanaman Pohon Satu Milyar setiap tahunnya, Gubernur mengeluarkan keputusan Gubsu Nomor: 188.44/225/kpts/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang menetapkan bulan Maret sebagai Bulan Memelihara Pohon Provinsi Sumatera Utara. Dengan keputusan ini diharapkan persentase tumbuh pohon yang telah ditanam dapat meningkat.

Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional merupakan kegiatan tahunan yang diatur dalam Kepu-

ol.

1 20 14 48 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

tusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia. Halen menyebutkan realisasi penanaman pohon satu miliar di Provsu sejak tahun 2010 sampai bulan september 2014 telah mencapai 245.129.005 batang atau rata rata kira kira 225.000 hektare lahan kritis telah tertanam.

Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI dan BMN) di Desa Tempursari tersebut Gubsu menerima piala juara II Lomba Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional (Kategori Provinsi) seluruh Indonesia. Selain Sumut, ada juga Provinsi Jawa Barat dan Lampung yang juga mendapatkan penghargaan Pertama dan ketiga.

Pada tingkat kabupaten penghargaan diberikan ke Bupati Minahasa Selatan, Deli Serdang dan Cilacap. Sedangkan untuk tingkat kota diberikan ke Wali Kota Lhokseumawe, Jakarta Utara dan Tangerang Selatan. Penghargaan atas upaya melestarikan lingkungan hidup ini langsung diserahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Sebagai tindaklanjut dari Keppres tersebut, pada tahun 2008 dilaksanakan Gerakan Penanaman Serentak 100 Juta Pohon dan Gerakan One Man One Tree pada tahun 2009 dengan target 230 juta pohon dan terealisasi sebanyak 250 juta pohon. Pada peringatan HMPI dan BMN Tahun 2009 Presiden RI mengamanatkan untuk melakukan Penanaman Satu Milyar Pohon setiap tahun.

Berdasarkan data dari setiap provinsi, realisasi penanaman tahun 2010 sebanyak 1,3 milyar pohon, tahun 2011 sebanyak 1,5 milyar pohon, tahun 2012 sebanyak 1,6 milyar pohon dan tahun 2013 sebanyak 1,8 milyar pohon, diharapkan pada tahun 2014 ini dapat menembus angka 2 milyar pohon.„

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Apresiasi RRejos, ejos, Organisasi RRelawan elawan Dukung PPembangunan embangunan Sumut GUBERNUR Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengapresiasi Kehadiran Relawan Jokowo-JK Sumatera Utara (REJOS) sebagai organisasi relawan yang mendukung program pembangunan di Provinsi Sumut.

Hal itu terungkap dalam Audiensi Pengurus DPD REJOS yang diterima langsung Gubsu di ruang kerjanya, Selasa (9/12). Audiensi dihadiri Ketua Umum Edward Pakpahan, Sekretaris Umum Rudyard MM Simanjuntak, Bendahara Umum Nita Puspita Sari, Ketua I Poltak Simanjuntak, ketua IIAlex Purba, Sekretaris I Frans Toruan, Sekretaris II Rovika Damanik, wakil Bendahara Paraduan Pakpahan, Bidang Pendidikan Himawan dan Bidang Reformasi Birokrasi Rudi Nasution.

"Pak Presiden dalam menguatkan kordinasi antara pusat dan daerah adalah dengan melakukan pelantikan kepala daerah langsung di Istana negara untuk gubernur, dan sejalan dengan itu saya Sebagai Gubernur juga

melakukan hal yang sama dengan melantik Bupati Karo tidak lagi dalam sidang istimewa tetapi di Ibukota Provinsi Sumut yakni di Kantor Gubernur saat ini," kata Gubsu.

Makanya, keberadaan DPD REJOS juga salah satu mitra bagi Pemprovsu dalam membangun Provinsi Sumut.Karena, lanjut Gubsu, kesuksesan pelaksanaan program pembangunan pemerintah tidak akan berhasil apabila tidak mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. "Kami tentu mengharapkan partisipasi publik yang bersama pemerintah bahu membahu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan," ujarnya.

Ketua Umum DPD Rejos Edward Pakpahan dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kunjungannya adalah untuk menjalin kemitraan kritis dengan Pemprovsu dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK di Sumut. „

media Kebangsaan, No.6 VVol. ol.

1 20 14 | 49 ol.1 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Try Sutrisno Apresiasi Gubernur Sumut Mercusuar Kedamaian Nasional akil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) H Try Sutrisno menyampaikan apresiasi kepada Gubsu H Gatot Pujo Nugroho bersama seluruh masyarakatnya mampu menjadikan Sumut mercusuar kedamaian nasional.

"Jujur saya kagum atas kedewasaan dan konsistensi pemimpin di Sumut, baik pemimpin formal maupun informal khususnya para pejuang dan tokoh-tokoh kebangsaannya, mampu merangkul masyarakat hidup rukun damai," tegasnya di Aula Martabe Kantor Gubsu di Medan, Kamis (4/12).

Try Sutrisno pada kesempatan ini menyaksikan Pengukuhan Kepengurusan DHD '45 Sumut masa bakti 2014 2019 yang diketuai H Nurdin Lubis SH MM. Pelantikan dilakukan Ketua Umum Dewan Harian Nasional (DHN) '45 Letjen TNI (Purn) di hadapan Gubsu dan tokoh-tokoh strategis Sumut lainnya pada acara yang dirangkai dengan Dialog Kebangsaan Isu-isu Aktual tersebut, Try panjang lebar memaparkan yang dibutuhkan saat ini adalah tokoh yang mampu memberi kedamaian kepada bangsa.

Kedamaian dan kerukunan nasional lanjutnya akan terwujud apabila semua komponen tetap komit dan konsisten terhadap jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 1945 yang harus kuat di dada setiap generasi ke generasi. "Jadi kita semua, terutama para pemimpin bangsa harus mampu mendamaikan rakyat untuk mewujudkan ketentraman dalam bermasyarakat. Dan dalam situasi dan kondisi apa pun, pemimpin itu harus siap menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi, termasuk berbagai persoalan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," ujarnya.

Semua pihak lanjutnya harus memiliki komitmen yang sama untuk menegakkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Bangsa kita mesti demokratis, namun penerapannya harus tertib dan aman damai," kata Try Soetrisno.

Dengan bimbingan Gubsu, Try optimis Nurdin Lubis yang birokrat senior ini mampu membawa bahtera DHD '45 terus menjadi agen perubahan dalam masyarakat terutama dalam hal melestarikan jiwa dan semangat nilai-nilai perjuangan '45.

Dikatakannya jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan'45 harus terus di sosialisasikan kepada masyarakat. Pengala-

W

ol.

1 20 14 50 | media Kebangsaan, No.6 V Vol. ol.1 201

man-pengalaman di masa lalu saat merebut kemerdekaan harus terus diberikan kepada generasi muda agar semangat nilai nilai perjuangan '45 tidak memudar.

Gubsu juga sependapat seraya mengatakan perkembangan globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga memberi banyak dampak negatif. Dia berharap DHD '45 Sumut dapat benar-benar mengimplementasikan program program baru untuk menghempang efek negatif globalilasi. Dia juga mengatakan semangat nilai nilai perjuangan '45 harus terus dilestarikan. Eksistensi DHD '45 menjadi salah satu cara untuk terus melestarikan semangat 45.

Pewarisan dan pembudayaan semangat dan nilai nilai perjuangan '45 tidak hanya menjadi tanggung jawab para pejuang yang memikul senjata tapi juga setiap orang yang memiliki semangat perjuangan '45.

Gubsu juga berharap dengan dikukuhkannya Kepengurusan Dewan Harian Daerah (DHD) "45 Provinsi Sumatera Utara menjadi alat pemersatu bagi tokoh-tokoh di Provinsi Sumut guna membangun Provinsi Sumatera Utara menuji Provinsi yang berdaya saing, maju dan lebih sejahtera.

Hadir dalam Pelantikan sekaligus dialog publik pemecahan isu-isu aktual tema Revitalisasi Jiwa Semangat dan Dalam Mewujudkan Revolusi Mental dan Daya Saing Bangsa yakni Ketua Dewan Kehormatan DHN 45 Jend(Pur) Try Sutrisno beserta Istri, Ketua Umum DHN 45 Letjen (Purn) Ramli Hasan Basri beserta segenap penesehan dan pengurus DHN 45, diantaranya Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono, Jenderal Pol (Purn) Widodo Budidarmo yang pernah menjabat Kapolri, Letjend (purn) Noor Aman, Irjen Pol (Purn) Djamer E Haloho,Mayjend TNI (Purn) Maksum Amin yang adalah Sekjend DHN 45 dan Letjend (Purn) Wijoyo Sujono, segenap FKPD Sumut, Plt Sekdapovsu Hasiholan Silaen dan pimpinan SKPD Provsu.

Usai pelantikan, Gubsu juga membuka secara resmi dialog publik pemecahan isu-isu aktual tema Revitalisasi Jiwa Semangat dan Dalam Mewujudkan Revolusi Mental dan Daya Saing Bangsa. Dalam kesempatan itu pula, Gubsu menyerahkan dua buah buku yakni Buku Sumut Bangkit dan buku 11 pahlawan nasional asal Sumut kepada para narasumber dan perwakilan yang hadir. „

Gubsu Dukung Percepatan Ekonomi

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Gatot Pujo Nugroho meminta semua pihak mendukung terciptanya situasi keamanan kondusif di Sumatera Utara demi mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi, maskapai penerbangan internasional mulai melirik Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) yang merupakan peluang bagi daerah ini berkembang pesat.

Hal itu dikatakan Gubsu usai mengikuti apel gabungan TNI, Polri dan PNS di Makolantamal I Belawan, Senin (17/11/2014).

Gubsu mengatakan, maskapai internasional menganggap parkir di KNIA lebih murah dan aspek tujuan destinasi Eropa lebih cepat. "Ini adalah daya tarik tersendri bagi Provinsi Sumut maka faktor keamanan sangat penting," katanya.

Apel yang dihadiri puluhan personel TNI, Polri dan PNS dengan berseragam lengkap dipimpin langsung oleh Pangdam/BB yang juga dihadiri Kapolda Sumut, Pangkosek Hanudnas III Medan, Kabinda Sumut, Danlantamal I Belawan, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Danlanud Soewondo, Dandim Plt Sekdaprovsu serta Pimpinan SKPD Sumut.