MEDIA KEBANGSAAN

HORAS bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

thon 2015: Gubsu berharap tim HORAS kembali ukir prestasi di ajang internasional; Sumatera Utara pionir kedaulatan pangan wilayah Sumatera; Kebersamaan pilar utama majukan Al Washliyah

Tajuk Media 4-5. "NAWA CITA" 9 agenda prioritas JOKOWI-JK

Opini

Laporan Utama 6 - 12. Pembagian urusan pemerintahan daerah UU No 23/2014; Tindak lanjut UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; Pengaturan DPRD di UU MD3 dan UU pemerintahan daerah; Pembagian urusan pendidikan antara pusat dengan daerah berdasarkan UU nomor 23/2014;

Fokus

Kabar Aktivitas 48 - Fungsi intelijen Kesbangpol harus diperkuat; Presiden minta KOMINDA pantau proyek IMEP; Pemerintah biaya rehabilitasi 3000 pengguna narkoba di Sumut

“

13 - 20. Kode etik LSM Indonesia; Pengaturan diri sendiri dan kode etik LSM upaya untuk meningkatkan akuntabilitas; KPU Sumut jadwalkan Pilkada serentak di 2015; Pemprovsu pastikan segera bayar kewajiban kepada pihak ketiga

Kabar Aktivitas

43 - 47. Mewaspadai konflik di Sumatera Utara

21 - 42. Gubernur Sumut paparkan tataruang islami dihadapan 700 tokoh islam nasional; Gubernur terima warga perantau Sumut di Kepri; Sutias serahkan bantuan rehab 10 unit rumah tidak layak; PBB dan Pemprovsu bahas penanganan pengungsi dan pencari suaka; Audensi GAN Indonesia: Perangi narkoba, perkuat pencegahan; Gubsu, Mendagri dan Gubernur Aceh lepas penerbangan perdana Garuda Indonesia rute Kuala Namu-Sabang; Gubernur Sumut mandikan gajah tangkahan; Terus bangun semangat kebhinekaan dan kebangsaan; Tim HORAS USU kembali mengikuti Shell Eco-Mara-

edia Kebangsaan diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Massyarakat Provinsi Sumatera Utara dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ideologi kebangsaan, politik lokal, ketahanan ekonomi bangsa, perkembangan sosial dan perubahan kultural yang terjadi di provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Berisi informasi kegiatan, tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survey atau gagasan orosinil yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, sarjana dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan berbagi informasi yang dapat menginspirasi sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisasn dalam Media Kebangsaan tidak selalu mencerminkan pendapat dan kebijakan Kesbangpollinmas, Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Dilarang mengutip, menterjemahkan dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi. Terbit setiap dua bulan (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)

M

Pendiri: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Penanggungjawab: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Rangkuti, S.Sos |Wakil Pemimpin Redaksi: Putra landri Sitepu, SSTP, MSi | Redaktur Pelaksana: Ngadimin, S.Sos | Dewan Redaksi: Dra. Malentina Ginting, Thomson, Ahmad Firdausi Hutasuhut, Zulfikar Tanjung, Syamsuri Polem. Harry SSTP, MSi, Dra. Muliana | Sekretaris Redaksi: Cut Hurry Handayani |Produksi: Zulkarnain I Grafis: Widha Meidina Utary, S.Sos, Syamsuri Polem | Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 361, Medan, Indonesia. Telp: (061) 4524894 - 4557009 | Email : media_kebangsaan@yahoo.com |website : bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 3 201

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

SALAM REDAKSI DENGAN lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka seluruh Pemda sudah seharusnya mempersiapkan kebutuhan dan perubahan sesuai UU Pemerintahan Daerah. Meskipun hingga saat ini pemerintah pusat belum menerbitkan peraturan pelaksanaannya.

Daerah perlu mempersiapkan rencana tindak penyesuaian yang mencakup kelembagaan, tata kelola dan SDM. Undang-Undang tersebut lahir sebagai bagian dari perkembangan dinamis bahwa Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Dikatakan lebih lanjut bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan globasl dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Jika ditelaah lebih lanjut, ada beberapa urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang semula menjadi urusan kabupaten/kota. Diantaranya, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan dan sumber daya mineral. Sedangkan, urusan pendidikan diantaranya pengelolaan pendidikan menengah dan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah hal yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diantaranya, daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Daerah juga dituntut untuk meningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota bisa menginventarisasi produk hukum daerah yang perlu disesuaikan sebagai implikasi terbitnya UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. pada konsideran menimbang UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat ditangkap adanya beberapa paradigma seperti adanya keinginan politik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Perlu dimunculkan keinginan politik untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Keinginan politik itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, perlunya lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kesimpulannya adalah Adanya ketidaksesuaian UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah latar belakang yang mendasari lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014. „

"NAWA CI 9 Agenda Pr JOKOWI-JK Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disarikan dari situs www.kpu.go.id: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, ber-

4 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

ITA" rioritas martabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 5 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah

UU No 23/2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib Urusan pemerintah wajib yang diselenggaraan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut pembagian urusan wajib.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaima-

6 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

na disebutkan diatas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau 5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah: 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; 2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah: 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 2. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/ atau 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/ kota.

Urusan Pemerintahan Pilihan Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 7 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan, sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang dalam proses melaksanakan Tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

Tindak Lanjut

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat.

1. Urusan Pendidikan a. Ijin mendirikan Sekolah Menengah; b. Persiapan dalam menghadapi kondisi banyaknya permintaan pengalihan dari guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berpengaruh pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; c. Dinas Pendidikan menyarankan sebaiknya di setiap Kabupaten/Kota dibangun kantor perwakilan atau kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan tujuan agar pelayanan pendidikan menengah dapat dilaksanakan secara optimal; dan d. Penambahan anggaran bagi Biaya Operasional Sekolah (BOS).

2. Urusan Perikanan dan Kelautan a. Kebutuhan mengenai revisi tupoksi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi; b. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikat khusus dalam melaksanakan tugas Bidang Perikanan dan Kelautan; dan c. Kebutuhan penganggaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada tahun 2015.

3. Urusan Kehutanan a. Kebutuhan dalam penganggaran rehabilitasi hutan pada tahun 2015; b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten/Kota; dan c. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kehutanan.

4. Urusan ESDM a. Kebutuhan mengenai dasar hukum dalam pelayanan perizinan pertambangan; b. Kebutuhan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; c. Pemetaan lokasi pertambangan di wilayah Provinsi; dan

8 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

d. Pengelolaan retribusi dari hasil pertambangan di wilayah Provinsi.

5. Perindustrian dan Perdagangan Kondisi saat ini yang terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi adalah beralihnya urusan terkait kemetrologian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan membutuhkan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan kewenangan dan retribusi terkait kemetrologian.

6. Urusan Perizinan a. Perlunya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur mengenai Pelayanan Perizinan; b. Perlu adanya website yang dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten/Kota di wilayah Pemerintah Provinsi dalam melakukan perizinan.

7. Urusan Kepegawaian a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap pegawai yang berpindah dari pegawai Kabupaten/Kota menjadi pegawai Provinsi sebagai tenaga pendidik; b. Melakukan penghitungan pada pegawai yang memiliki jabatan fungsional dan staf pada Balai yang terdapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta melakukan distribusi pegawai;

c.

Melakukan penghitungan mengenai kebutuhan TPP bagi pegawai yang beralih status dari Pegawai Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Provinsi; d. Menyiapkan penambahan serverr untuk melaksanakan pelayanan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) online bagi penambahan pegawai yang beralih status dari Pegawai Kabupaten/Kota menjadi Pegawai Provinsi yang direncanakan sekitar Âą 20.000 pegawai; dan e. Menyediakan pelayanan bagi pegawai yang akan melaksanakan kenaikan pangkat, akreditasi dan tugas belajar dan ijin belajar.

Upaya yang dapat dilakukan pada saat ini adalah Penataan pada kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Biro yang berada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Biro dapat menjalankan tugas tanpa ada perubahan tupoksi.

Implikasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berpengaruh pada anggaran, untuk dilakukan penyesuaian melalui perubahan APBD Tahun 2015.

Tindak lanjut atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut: 1. Penuntasan Peraturan Gubernur tentang Tupoksi, Peraturan Gubernur tentang Urusan, Peraturan Gubernur tentang Perizinan dan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pembantuan serta Naskah Kesepakatan Bersama terkait penyelenggaraan urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan kehutanan, urusan ESDM dan urusan kemetrologian dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dan sebaliknya dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/ Kota; 2. Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM dan Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi, diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM dan Dinas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten/Kota; dan 3. Khusus untuk Dinas Pendidikan agar melakukan pendataan terhadap tenaga pendidik, pendidik, sarana prasarana, aset/barang daerah dan dokumen yang akan dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi pada jenjang pendidikan menengah.

Selanjutnya agar inventarisasi dapat disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Pengelolaan Barang Daerah (PBD), dan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 9 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pengaturan DPRD di UU MD3 dan UU Pemerintahan Daerah Saat ini, ada dua undang-undang (UU) yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD"), yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("UU 17/2014") serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU 23/2014").

10 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

I

stilah lex specialis muncul karena Lex specialis derogat legi generalis adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (hal. 56), sebagaimana dikutip dari artikel yang ditulis A.A.Oka Mahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu: 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang); 3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Mengacu pada poin-poin di atas, khususnya poin ke-dua, ini artinya, jika memang undang-undang yang mengatur DPRD itu terdapat dalam UU 17/ 2014 dan UU 23/2014, maka salah satu undang-undang tersebut merupakan lex specialis dari undang-undang lainnya.

Berdasarkan analisa, fokus aturan dalam tentang DPRD dalam UU 17/ 2014 lebih kepada aturan secara umum tentang DPRD yang meliputi: pembagian DPRD yang terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; susunan dan kedudukan DPRD; wewenang dan tugas DPRD;

hak-hak dan kewajiban-kewajiban DPRD; persidangan dan pengambilan keputusan DPRD; tata tertib dan kode etik DPRD; larangan bagi DPRD; pemberhentian DPRD, dan sebagainya.

Misalnya tugas DPRD bersama pemerintah dan unsur masyarakat daerah rapat dengan anggota DPD yang melakukan antara lain tugas pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah (Pasal 249 ayat (2) UU 17/2014).

Sedangkan, fokus UU 23/2014 lebih kepada tugas DPRD dalam pemberian persetujuan dalam suatu rapat yang membahas tentang pemerintahan daerah. Ini artinya, dalam UU 23/ 2014 lebih khusus lagi membahas tentang bagaimana peran DPRD dalam pemerintahan daerah. Misalnya antara lain: a. Memberikan persetujuan bersama dengan gubernur pemenuhan persyaratan administratif bagi pembentukan daerah persiapan (Pasal 37 UU 23/2014) b. Mengumumkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam rapat paripurna (Pasal 79 ayat (1) UU 23/2014) c. Menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota (Pasal 80 ayat (1) huruf d UU 23/ 2014) Meski ada beberapa pengaturan yang sama dalam UU 17/2014 dan UU 23/2014 seperti antara lain fungsi dan tugas DPRD, namun berdasarkan penelusuran kami, UU 23/2014 lebih menjabarkan lebih lanjut mengenai apa saja fungsi-fungsi itu secara detail.

Sebagai contoh, UU 17/2014 hanya menyebutkan fungsi DPRD yang terdiri dari fungsi legislasi (fungsi pembentukan perda), anggaran, dan pen-

gawasan seperti yang disebut dalam Pasal 316 ayat (1) UU 17/2014.

Akan tetapi, UU 23/2014 menguraikan lebih lengkap apa saja yang dimaksud dengan ketiga fungsi di atas, yakni: a. Fungsi pembentukan Perda Provinsi dilaksanakan dengan cara (Pasal 97 UU 23/2014): membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Provinsi; mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara (Pasal 99 ayat (2) UU 23/2014): 1) membahas KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD; 2) membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi; 3) membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan 4) membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi. c.Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: (Pasal 100 ayat (1) UU 23/2014): 1) pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur; 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan demikian, dari yang kami uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa UU 23/2014 merupakan lex specialis dari UU 17/2014 karena beberapa pengaturan dalam UU 17/ 2014 diatur lebih khusus lagi oleh UU 23/2014. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 1 1 201 11

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pusat dengan Daerah Berdasarkan UU No. 23/2014 PADA tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa: "Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum". Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pe-

merintahan.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salahsatu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni

pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Untuk lebih jelasnya tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

12 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

KODE ETIK LSM INDONESIA Posisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai komponen utama organisasi masyarakat sipil di Indonesia masih lemah dibanding dengan pemerintah dan sektor swasta. Implikasinya peran LSM sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pemerintah dan sektor swasta belum optimal.

Padahal, sebuah negara demokratis menghendaki adanya kesetaraan dan keseimbangan posisi dan peran dari ketiga pilar yakni pemerintah, swasta dan masyarakat sipil.

Upaya memperkuat posisi dan peran komunitas LSM Indonesia dari masa orde baru hingga pasca reformasi telah menghadapi berbagai tantangan. Ketika Orde Baru berkuasa, jumlah LSM Indonesia sangat terbatas akibat minimnya ruang kebebasan berorganisasi dan beraktifitas. Sebaliknya, pada masa reformasi, ketika ruang kebebasan terbuka sangat luas, tumbuh berbagai organisasi yang menyebut dirinya LSM. Jika sebelumnya LSM lebih banyak didirikan di kota-kota besar dan ibukota Provinsi yang dimotori oleh kalangan intelektual namun pasca 1998 kantor-kantor LSM tidak hanya berada di Jakarta dan ibukota provinsiprovinsi namun sudah berada di hampir seluruh ibukota kabupaten/kota di seluruh pelosok Indonesia. Fenomena yang umum terjadi, Pasca 1998 adalah hampir semua kalangan mendirikan LSM, mulai dari politisi, anggota DPR/ DPRD, pejabat pemerintah, pengusaha, dan bahkan kelompok-kelompok maupun individu yang memilki kepentingan-kepentingan tertentu. Kehadiran lembaga ini, selain dipicu oleh euforia kebebasan pasca runtuhnya Orde Baru, juga dimotivasi oleh berbagai

alasan dan tujuan yang tidak seluruhnya sejalan dengan layaknya misi pendirian sebuah LSM. Implikasi yang terjadi adalah derasnya arus ketidakpercayaan (distrust) publik yang melanda komunitas LSM Indonesia tak dapat dibendung. Meski, hanya sejumlah kalangan yang menyalahgunakan LSM bagi kepentingan politik praktis, kepentingan kelompok, atau keuntungan pribadi, namun publik terlanjur membuat generalisasi yang keliru dan stigma negatif terhadap seluruh komunitas LSM Indonesia.

LSM sebagai organisasi masyarakat sipil yang mengandalkan kekuatan dan gerakannya di atas kepercayaan dan dukungan para stakeholder, perlu untuk terus menerus meningkatkan akuntabilitasnya dalam praktik berorganisasi. Tak dapat dipungkiri bahwa hadirnya segelintir organisasi yang menyebut dirinya LSM dan melakukan praktik kerja organisasi yang korup, telah ikut merusak kredibilitas dan legitimasi komunitas LSM di Indonesia secara umum. Kondisi ini dapat mengancam peran dan perjuangan LSM secara umum untuk kepentingan yang lebih besar dalam mendorong proses demokratisasi di semua arena politik lokal, nasional dan global.

Pembenahan akuntabilitas melalui penegakan Kode Etik adalah pendekatan yang diyakini oleh Konsil LSM In-

donesia dalam upaya meningkatkan akuntabilitas LSM. Penerapan prinsipprinsip akuntabilitas LSM merupakan landasan utama untuk meraih kembali kepercayaan dan dukungan publik terhadap komunitas LSM Indonesia serta untuk meningkatkan citra positif LSM di mata publik.

Bertolak dari pemikiran dan kesadaran di atas, Kongres I Konsil LSM Indonesia pada tanggal 28 Juli 2010 di Jakarta telah mengesahkan Kode Etik Konsil LSM Indonesia yang merupakan seperangkat nilainilai/prinsip, norma dan ketentuan sebagai landasan prilaku seluruh anggota dan aktivis Konsil LSM Indonesia. Kode Etik yang telah disahkan dalam Kongres Konsil LSM telah memuat sejumlah prinsip akuntabilitas yang dijabarkan dalam bentuk indikatorindikator prilaku yang mengatur organisasi dan aktivisnya.

Pengaturan secara mandiri (self regulation) melalui Internaslisasi dan Penegakan Kode etik LSM adalah pendekatan yang dipilih oleh Konsil LSM Indonesia dalam meningkatkan akuntabilitas LSM anggotanya. Mendorong terjadinya Aksi-Refleksi (praxis) dari dalam jauh lebih partisipatif dan membebaskan dari pada sesuatu yang dipaksakan dari luar. Sejalan dengan pandangan tersebut maka transformasi nilai dan prilaku dalam mewujudkan LSM yang akuntabel adalah paradigma yang akan dikembangkan oleh Konsil LSM Indonesia.

Mengingat Kode Etik yang disahkan dalam Kongres I Konsil LSM Indonesia masih bersifat umum dan hanya memberi landasan dasar dalam penegakan Kode Etik Konsil LSM Indonesia maka kongres merekomedasi kepada Dewan Etik untuk membuat mekanisme penegakan Kode Etik. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 1 3 201 13

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pengaturan Diri Sendiri dan Kode Etik LSM

Upa eningk atk an Ak untabilitas payya untuk M Me ningkatk atkan Akuntabilitas Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh guru atas dedikasinya yang cukup besar mengemban tugas mulia dengan sepenuh hati dalam memajukan pendidikan di Provinsi sumut. Karena, di pundak gurulah wajah masa depan Indonesai kedepannya. kuntabilitas sesungguhnya berkaitan erat dengan legitimasi atau keabsahan keberadaan LSM sebagai organisasi masyarakat sipil (civil society). Dengan legitimasi dimaksudkan sebagai status yang dimiliki LSM, yaitu bahwa dia merasa memperoleh kehormatan atau kepercayaan untuk melakukan kerja atau peran berdasarkan pengakuan/persetujuan masyarakat. Apakah itu pemerintah, maupun aktor-aktor di luar negara, terutama tentunya kalangan publik.

Legitimasi berhubungan dengan persepsi publik yang valid (berdasarkan fakta) bahwa LSM benar-benar melakukan apa yang dikatakannya dan ia dapat membuktikan secara terbuka.

Sebagai organisasi warganegara, organisasi masyarakat memperoleh legitimasinya dari tiga sumber: hukum, moral dan sosial. Hukum dan regulasi ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab warganegara. Legitimasi legal-formal merupakan pengakuan dari negara akan keberadaan LSM dalam bentuk peraturan perundangundangan.

Secara hukum ada dua bentuk dasar badan hukum bagi sektor masyarakat.

Yaitu, perkumpulan (association) yang

A

Rustam Ibrahim merupakan organisasi dari sekelompok orang per orang dan yayasan (foundation) yang merupakan organisasi harta kekayaan, atau organisasi dana.

Kedua bentuk badan hukum tersebut sudah mulai diatur sejak menjelang akhir abad kesembilan belas (1870) oleh Pemerintah Hindia Belanda. Perkumpulan merupakan bentuk organisasi badan hukum yang didirikan oleh sejumlah orang untuk melayani baik kepentingan anggotaanggotanya (mutual benefit) atau kepentingan publik (public benefit). Yayasan merupakan organisasi yang tidak mempunyai anggota (non-membership organization), untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak diarahkan untuk mencapai keuntungan ekonomi.

Pada tahun 2001 Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dengan UU 28/2004. Di dalam undang-undang telah diatur berbagai hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yayasan sebagai organisasi masyarakat, proses pendirian dan

pengesahan (registrasi), Yayasan ketentuan mengenai kekayaan dan penggunaan kekayaan, akuntabilitas publik, pembubaran, dan sebagainya.

Legitimasi moral ada karena LSM didirikan untuk kebaikan bersama (common goods) atau kepentingan publik (public benefit). Sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan orang lain, maka landasan legitimasi moral justeru menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus terlihat dalam nilai-nilai yang dianut serta tindak-tanduk LSM. Legitimasi moral berhubungan dengan kesesuaian antara apa yang dilakukan LSM dengan nilai-nilai moral seperti: kebebasan, keadilan, kesetaraan, solidaritas, kebersamaan dan sebagainya. Di antara nilai-nilai yang juga penting sebagai sumber legitimasi moral LSM adalah prinsip-prinsip filantropi, altruisme dan voluntarisme. LSM akan mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat karena dianggap sebagai kekuatan moral yang tidak mementingkan diri sendiri.

Legitimasi sosial adalah berupa pengakuan dari masyarakat kepada LSM karena dianggap "bermanfaat" bagi mereka. Ada tiga indikator yang dapat dijadikan ukuran apakah sesuatu LSM

14 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

mempunyai legitimasi sosial yang kuat.

Pertama, adanya pengakuan dari masyarakat. Kedua, ada pembenaran, yaitu bahwa kegiatan-kegiatan LSM tersebut mendapat sambutan dari masyarakat yang memberikan dukungan moral bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilihat sebagai "baik" atau "bermanfaat". Ketiga berupa dukungan, di mana LSM memperoleh bantuan berupa dana, tenaga, informasi, dan sebagainya dari masyarakat mau pun pihak lain-lain.

Akuntabilitas Seringkali akuntabilitas ditafsirkan sangat sempit sebagai akuntabilitas keuangan semata, yaitu sistem pembukuan dan pelaporan keuangan. Konsep akuntabilitas sesungguhnya jauh lebih luas, yaitu suatu proses di mana LSM menganggap dirinya bertanggunggugat secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya dengan cara memberikan informasi kepada publik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif, serta memberikan respons terhadap pandangan dan kritik-kritik terhadapnya. Secara operasional mekanisme akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi/pelaporan (informing/reporting), pelibatan (involving) dan cepat tanggap (responding).

Akuntabilitas dapat diklasifikasikan

antara lain sebagai berikut: A. Akuntabilitas keuangan, yaitu mempertanggungjawabkan penggunaan sumberdaya (dana) yang diperoleh dan dipercayakan kepadanya.

B. Akuntabilitas kinerja, mendokumentasikan dan melaporkan hasil-hasil yang diperoleh dibandingkan dengan standar-standar kualitas, sasaran, tujuan serta harapan-harapan yang ingin dicapai.

C. Akuntabilitas ucapan, kejujuran dan ketelitian tentang akan yang disuarakan oleh LSM serta mempunyai otoritas untuk menyuarakannya.

D. Akuntabilitas untuk meningkatkan diri, tanggap terhadap umpan-balik (feedback), selalu melakukan evaluasi diri dan menginformasikan tindakantindakan perbaikan yang dilakukan kepada masyarakat.

Mekanisme akuntabilitas berhubungan erat dengan transparansi.

Transparansi artinya mudah untuk dilihat. Karena itu sistem akuntabilitas harus menempatkan asas transparansi sebagai sesuatu yang primer. Masih banyak LSM yang enggan memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sumber dana , jumlah dana yang diterima dan bagaimana penggunaannya. "Padahal publik berhak tahu akan keuangan LSM, termasuk juga program-program yang mereka jalankan.

Kode Etik LSM Tidak semua regulasi harus disusun oleh pemerintah, karena peran pemerintah dapat menjadi sangat eksesif.

Organisasi masyarakat perlu diberi ruang untuk mengatur dirinya melalui mekanisme pengaturan diri sendiri (self-regulation mechanism). Dengan self-regulation dimaksudkan adalah: (i) upaya yang dilakukan suatu LSM untuk mengatur dirinya sendiri, dan (ii) upaya komunitas LSM untuk secara bersama-sama menyusun dan memberlakukan suatu aturan atau ketentuan tertentu yang berlaku bagi semua LSM yang menjadi anggota-anggotanya. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan misalnya dengan membuat aturan yang berisikan norma-norma yang dapat dijadikan acuan bagi komunitas LSM sebagai suatu standards for

good governance. Standar ini antara lain dapat mengatur hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai, visi dan misi, pengelolaan organisasi, program, keuangan, sumberdaya dan lain-lain atas dasar prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Tentang perlunya pengaturan diri sendiri telah diakui secara internasional. Suatu konferensi internasional untuk mendukung sektor nirlaba di Asia pada tahun 1998 misalnya membuat rekomendasi yang mengusulkan agar pemerintah negara-negara Asia dan LSM secara bersama meningkatkan upayanya untuk meningkatkan kerangka pengaturan legal dan fiskal melalui reformasi hukum dan administrasi untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi LSM untuk beroperasi. Secara khusus pemerintah dan LSM perlu bekerjasama untuk mengeskplorasi kemungkinan penerapan "selfregulation"oleh dan bagi bagi LSM sendiri.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan misalnya dengan membuat aturan yang berisikan norma-norma mengenai praktek-praktek yang baik dalam bentuk kode etik. Kode etik dapat berisikan tentang nilai-nilai, visi dan misi yang seharusnya dianut LSM serta pengelolaan organisasi, program, keuangan, sumberdaya dan lain-lain atas dasar prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi; maupun mengenai perilaku dalam berhubungan dengan pihak-pihak luar seperti: pemerintah, donor, sesama LSM, kelompok dampingan maupun publik secara luas.

Kode etik berisi prinsip-prinsip moral yang menjadi pegangan LSM dalam mengatur dirinya maupun dalam berhubungan dengan pihak luar. Adanya kode etik akan menunjukkan bahwa kalangan LSM cukup sensitif terhadap kemungkinan disalahgunakan dan menunjukkan nilainilai yang mereka anut. Agar LSM dapat dihargai dan dihormati oleh pihak luar untuk sebagian besar ditentukan oleh persepsi mereka bahwa LSM tersebut telah bekerja secara efektif, efisien berdasarkan nilainilai moral.

Cukup banyak kritik mengenai kelemahan LSM Indonesia, antara lain

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 1 5 201 15

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

sebagai berikut: Lemah dalam pengelolaan organisasi dan urusan administrasi, menonjolnya peran pribadi sang pemimpin organisasi dan tidak jarang pemimpin ini berkuasa dalam waktu yang sangat lama, tidak jelas pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab di dalam organisasi, sering bertindak "atas nama" rakyat/konstituen, tanpa dasar/proses yang jelas, membuat program untuk masyarakat, tanpa konsultasi lebih dulu dengan yang bersangkutan, tidak ada prosedur, mekanisme dan aturan yang baku untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas organisasi. dan pandai membuat proposal & rencana program di atas kertas, tapi langka & miskin dalam pelaksanaan di lapangan. Tidak punya sistem pengelolaan dan akuntasi keuangan yang baku & transparan.

Tidak jelas kriteria & tolok ukur keberhasilan organisasi/programnya. Informasi mengenai organisasi, program dan keuangannya tidak terbuka kepada pihak luar. Cenderung membesarkan diri/organisasi sendiri daripada mitra/ konstituennya. Pandai mengkritik pihak lain, tapi tidak mampu mengoreksi kelemahan sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan sejumlah LSM lain pada tahun 2002-2003 telah mengambil prakarsa untuk menyusun Kode Etik LSM. Penyusunan kode etik telah dilakukan secara partisipatif melalui serangkaian seminar, lokakarya dan pertemuan dengan kalangan LSM dengan melibatkan juga beberapa pemangku kepentingan seperti kalangan pemerintah dan sektor swasta. Selama proses tersebut, program telah melibatkan tidak kurang dari 500 LSM dan tercatat sekitar 252 LSM yang tersebar di 8 Provinsi turut berpartisipasi dalam merumuskan isi kode etik untuk masing-masing wilayahnya.

Program telah berhasil merumuskan kode etik yang disepakati bersama yang antara lain berisikan hal-hal yang berhubungan nilai-nilai dan prinsipprinsip pokok bagi keberadaan dan operasionalisasi LSM. Seperti integritas,

akuntabilitas dan transparansi, independensi, antikekerasan, kesetaraan gender, pengelolaan keuangan, dan sebagainya. Termasuk tanggungjawab kepada pihak luar seperti kelompok dampingan, pemerintah, lembaga donor, sesama LSM maupun publik yang lebih luas.

Namun demikian ternyata bahwa meskipun sejumlah LSM di atas kertas sudah mempunyai kode etik namun ternyata untuk penerapannya tidak mudah, dibutuhkan beberapa kondisi.

Antara lain perlunya keberadaan organisasi payung (umbrella organization) yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan dan memberlakukan kode etik, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya serta memberikan sanksi atas pelanggarannya.

Selain itu agar pengaturan diri sendiri dapat efektif komunitas organisasi masyarakat tidak dapat bekerja sendiri.

Ia membutuhkan dorongan dan dukungan dari luar. Karena bagaimana pun juga akan selalu ada keengganan dari organisasi masyarakat untuk membuat aturan-aturan yang akan mengurangi kebebasannya. Pemerintah dapat mendorong upaya ini dengan membuat regulasi yang kondusif bagi pertumbuhan masyarakat sipil agar LSM mempunyai kode etik dan memberikan insentif misalnya dengan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan badan maupun untuk untuk memperoleh hibah atau kontrak dari proyek-proyek pemerintah. Juga dukungan lembagalembaga donor dalam kebijakan bekerjasama dengan LSM. Lembaga donor misalnya dapat membuat kebijakan yang hanya bekerjasama dengan LSM-LSM yang sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, termasuk yang sudah menerapkan kode etik.

Peran Organisasi Payung Adalah merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa baik pada tingkat nasional di Jakarta maupun di berbagai ibukota provinsi telah banyak sekali terbentuk berbagai jaringan kerjasama antar LSM. Jaringan-jaringan kerjasama ini dikenal dengan berbagai nama seperti konsorsium, forum, koali-

si, aliansi, solidaritas dan lain-lain. Berbagai jaringan ini dibentuk dan bekerja untuk berbagai kebutuhan. Sebagian besar bergerak dalam isyu-isyu sektoral seperti masalah lingkungan hidup, kehutanan, korupsi, demokrasi, hak asasi manusia, hutang luar negeri, dan sebagainya. Ada pula yang bersifat ad hoc. Seringkali ikatan antar peserta jaringan dibuat seinformal mungkin, lebih merupakan forum untuk bertukar pikiran dan untuk menyuarakan sikap bersama mengenai isyu tersebut tanpa adanya hubungan yang bersifat hirarkis yang disertai dengan hak-hak dan kewajiban yang jelas dari anggotaanggotanya.

Namun demikian tampaknya sampai sekarang belum ada suatu organisasi yang secara khusus dari waktu ke waktu mempromosikan, memperjuangkan, melindungi dan mengembangkan tujuan, program dan kepentingan LSM. Organisasi seperti ini yang biasanya disebut dengan organisasi payung LSM dapat melakukan berbagai fungsi antara lain sebagai berikut: Membela nilai-nilai, tujuan-tujuan dan kepentingan dari LSM anggotaanggotanya dan mewakili mereka dalam berbagai forum pemerintah, lembaga penyandang dana, pihak swasta dan publik pada umumnya.

Mengembangkan kerjasama dengan jaringan di antara anggota-anggotanya dan membantu pengembangan program dan aktivitas mereka, misalnya dengan mempromosikan dan merekomendasikan anggota-anggotanya kepada lembaga penyandang dana pemerintah atau lembaga lainnya.

Membantu dalam menggali dan memobilisasi potesi sumberdaya untuk anggota-anggotanya.

Memberikan pelatihan, konsultasi, serta penelitian dan pengembangan (R&D) untuk anggota-anggotanya dan melakukan fungsi pengembangan kapasitas (capacity building) dari LSM yang menjadi anggota-anggota.

Memberikan berbagai pelayanan kepada anggota-anggotanya, seperti pelayanan akan informasi (seperti database, perpustakaan, publikasi, dan sebagainya).

Mengembangkan dan member-

16 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

lakukan kode etik dan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi LSM yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya serta memberikan sanksi atas pelanggarannya.

Dengan melakukan berbagai hal sebagaimana dikemukakan di atas LSM secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerjanya dan membangun kepercayaan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga penyandang dana dan publik yang lebih luas terhadap integritas, kredibilitas dan operasionalisasi LSM-LSM yang menjadi anggota asosiasi tersebut. Sementara itu, masing-masing LSM dapat mengatur diri sebagai organisasi yang baik dengan melakukan beberapa hal untuk meningkatkan akuntabilitasnya, misalnya sebagai berikut: 1. Merumuskan dengan jelas visi dan misi organisasi, nilai-nilai yang dianut, tujuan yang ingin dicapai dan menjamin bahwa strategi dan operasionalisasi dari organisasi masyarakat tersebut akan selalu sesuai dan mendukung pencapaian misi dan dan visi tersebut. Setiap LSM seyogianya perlu secara periodik melakukan perencanaan strategik untuk merumuskan mengenai visi, misi serta program-program strategis organisasi. SP dilakukan dengan melibatkan tidak hanya eksekutif tetapi juga Pengurus, Staf dan wakilwakil dari masyarakat yang menjadi beneficaries/target group dari kegiatan-kegiatan LSM bersangkutan.

2. Menyediakan informasi kepada publik mengenai visi, misi, program, ruanglingkup proyek dan kegiatan, keuangan dan sumberdana, wilayah kerja, struktur organisasi, kelompok sasaran, dan sebagainya. Salah satu ukuran yang dapat dipakai untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas adalah publikasi laporan tahunan atau (annual report). Suatu laporan tahunan yang lengkap biasanya berisikan informasi mengenai visi dan misi organisasi, susunan pengurus dan pelaksana, program dan kegiatan yang dilakukan, jumlah dan sumberdana yang diperoleh maupun dana yang dikeluarkan, termasuk hasil dan dampak dari kegiatan or-

ganisasi tersebut. Berdasarkan hasil suatu survai yang dilakukan oleh LP3ES pada tahun 2005 (Ibrahim, 2005) hanya 17% dari 70 LSM yang membuat laporan tahunan baik dalam bentuk barang cetakan atau melalui website. Namun demikian sebagian besar dari laporan tahunan yang disampaikan kepada umum hanya berisikan program dan kegiatan yang dilakukan, tanpa disertai dengan laporan keuangan organisasi bersangkutan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengalami perubahan dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan dalam Pasal 49 bahwa setiap yayasan wajib menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan dan laporan keuangan pada akhir periode tahun buku. Mengenai laporan keuangan disebutkan harus terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. Sedangkan

pada Pasal 52 disebutkan bahwa bagi yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp 500 juta atau lebih wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangannya dalam suratkabat harian berbahasa Indonesia. Diperkirakan ada ratusan LSM Indonesia yang berbadan hukum yayasan memperoleh bantuan luar negeri di atas Rp 500 juta, namun sedikit sekali yang telah mengumumkan laporan tahunan keuangannya melalui suratkabar nasional.

3. Merumuskan pedoman-pedoman mengenai proses manajemen: manajemen umum, manajemen SDM, manajemen keuangan, pembukuan (akuntansi) dan penganggaran (budgeting). Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun dan menerapkan standard operational procedures (SOP) seperti sistem dan prosedur akuntansi, penggajian dan kompensasi lainnya, rekrutmen, perjalanan, penilaian kinerja pegawai, pengembangan staf, dan sebagainya).

4. Meningkatkan kualitas kegiatan dan pelayanan organisasi masyarakat dengan selalu melakukan monitoring, evaluasi dan review secara teratur.

Peran Pemerintah Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam membantu mengembangkan kehidupan organisasi masyarakat yang sehat dan kuat. Secara umum hal ini dapat dilakukan pemerintah

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 1 7 201 17

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

melalui kebijakan yang mendorong dengan menciptakan iklim dan lingkungan yang kondusif bagi ruang-gerak dan kesempatan bagi organisasi masyarakat untuk beroperasi dan berkembang.

Menurut saya ada alasan hukum dan moral yang absah dan dapat dibenarkan untuk mengatur organisasi masyarakat, yaitu demi melindungi kepentingan umum dan kebaikan organisasi masyarakat itu sendiri. Suatu regulasi dapat diperlukan demi untuk menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor masyarakat yang sehat. Sehingga organisasi masyarakat dapat melaksanakan fungsinya untuk melayani kepentingan umum atau publik secara lebih baik.

Di dalam operasionalisasinya organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Munculnya organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik. Banyak organisasi masyarakat didirikan sekedar untuk "menangkap" proyek-proyek pemerintah atau untuk tujuan-tujuan politik dan alat untuk memeras. Ada yang menyalahgunakan kepercayaan lembaga-lembaga donor atau pemerintah. Masih banyak organisasi masyarakat yang mempunyai kelemahan dalam akuntabilitas dalam arti mekanisme, prosedur dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan program dan kegiatan serta dana yang diperolehnya kepada publik yang lebih luas. Bahkan tidak mungkin terjadi organisasi masyarakat dijadikan tempat untuk menampung uang hasil korupsi atau money laundring.

Regulasi dari pemerintah dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: Pertama, adanya jaminan konsitusional di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat yang akan menjadi landasan hukum bagi keberadaan organisasi masyarakat.

Kedua, adanya pengakuan yang dirumuskan dalam peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah

bahwa organisasi masyarakat dapat bekerja secara independen dengan berbagai kegiatannya pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional tanpa hambatan.

Ketiga, menjamin akses organisasi masyarakat terhadap sumberdaya dari berbagai sumber untuk melaksanakan kegiatannya: dari pemerintah sendiri, lembaga-lembaga penyandang dana internasional dan domestik, sektor swasta, donasi publik serta individual.

Keempat, melakukan dialog dan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang dilandasi dengan semangat kemitraan. Perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi langsung kerja dan kepentingan organisasi harus dilakukan melalui konsultasi serta pemberian informasi kepada kalangan organisasi masyarakat terlebih dahulu. Mekanisme ini dapat dilakukan misalnya dengan cara: (1) Membangun dan mengembangkan kontak-kontak antara organisasi masyarakat dengan Pemerintah. (2) Menjamin keterwakilan organisasi masyarakat dalam berbagai kelompok kerja pemerintah yang relevan dengan kepentingan bersama organisasi masyarakat. (3) Ada forum di mana pemerintah dan organisasi masyarakat dapat duduk bersama dalam perumusan program-program pemerintah.

Kelima, Pemerintah dapat memberikan akses sumberdaya kepada organisasi masyarakat misalnya melalui program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tanpa menghilangkan independensi dan mendistorsi tujuan organisasi masyarakat itu sendiri. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan kualitas kerja dengan meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial organisasi masyarakat.

Keenam, Pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mendorong dana dari sektor swasta kepada organisasi masyarakat tanpa mengganggu independensi dan otonomi organisasi masyarakat. Misalnya dengan undangundang perpajakan yang memberikan insentif berupa penghapusan atau pengurangan pajak penghasilan perusahaan atau individu yang disumbangkan

kepada organisasi masyarakat.

Dalam hal ini saya berpendapat, kalau ada undang-undang yang diperlukan menurut saya adalah undang-undang tentang Perkumpulan untuk melengkapi undang-undang yayasan.

Sampai sekarang kita masih menggunakan ketentuan-ketentuan tentang perkumpulan yang merupakan warisan kolonial. Menurut hemat saya ada empat prinsip pokok yang harus difokuskan yaitu: (1) akuntabilitas publik dan transparansi, (2) hubungan kemitraan yang setara (equal partnership) dengan pemerintah, serta (3) perlindungan terhadap kepentingan umum, dan (4) berpegang teguh kepada hak dan kewajiban konstitusional warganegara sebagaimana diatur dalam UUD '45 Penutup Akhirnya, saya ingin menyampaikan suatu gambaran yang menyedihkan tentang rendahnya kepercayaan masyarakat kepada LSM, sebagaimana terlihat pada tabel terlampir. Suatu Survai Komunitas yang diselenggarakan YAPPIKA dan LP3ES pada awal tahun 2006 menggambarkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada LSM sangat rendah, jauh berada di bawah kepercayaan terhadap organisasi keagamaan presiden, tentara, pemerintah pusat dan televisi dan suratkabar. Sedikit menghibur diri barangkali bahwa tingkat kepercayaan kepada LSM masih berada di atas tingkat kepercayaan kepada partai politik. Juga barangkali bahwa baik LSM maupun serikat buruh ternyata masih kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena keduanya merupakan fenomena dari masyarakat yang berdiam di daerah perkotaan.

Ini terlihat dari persentase rakyat Indonesia yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan tentang NGO (35%) dan serikat buruh (41%). Agak ironis bahwa LSM Indonesia yang pada masa rezim otoriter Orde Baru cukup baik citranya, kini dengan meningkatnya kebebasan untuk berorganisasi justeru mengalami penurunan citra yang sangat tajam.

Sumber : http://konsillsm.or.id/ betatest/?p=428

Sutias Jambore Bersama 650 Kader Posyandu se-Sumut

18 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

KPU Sumut Jadwalkan Pilkada Serentak di 2015 Menyikapi Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang dikeluarkan Presiden sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014, tentang pemilu kepala daerah seluruh Indonesia tahun 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, menjadwalkan Pemilukada serentak di tahun 2015 dan tahun 2018. ilkada serentak tahap I yang digelar Desember 2015 akan diikuti 23 kabupaten/kota di Sumut. Jumlah ini bertambah 9 dari sebelumnya cuma 14 daerah.

Ke-23 kabupaten/kota itu adalah Medan, Binjai, Sibolga, Pematangsiantar, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Asahan, Labuhanbatu, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Tanjungbalai, Labuhan Batu Selatan, Karo, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias, dan Madina.

Penambahan jumlah daerah ini terkait kesepakatan antara pemerintah dan DPR sebelum pengesahan revisi UU Pilkada bahwa Pilkada serentak tahap I diikuti daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya pada 2015 hingga semester I 2016.

Namun, ketentuan baru itu bakal mengalami kendala bagi daerah yang belum menganggarkan biaya Pilkada dalam APBD-nya. Pasalnya, dari 9 kabupaten/kota yang AMJ kepala daerahnya pada semester I 2016, ada yang sama sekali belum mengalokasikan anggaran untuk Pilkada, sementara APBD 2015 sudah disahkan.

Kesempatan untuk mengusulkan anggaran Pilkada ada pada pembahasan P-APBD 2015 yang akan berlangsung antara Juli atau Agustus

P

2015. Sementara, tahapan Pilkada serentak tahap I ini dimulai Juni 2015.

"Kalau ada perdebatan soal pembiayaan, harusnya pusat punya solusi.

Jangan dibiarkan KPU seolah-seolah bertanggung jawab mencari sumber dananya, kalau memang uangnya gak ada, ya dibilang aja gak ada, ya kita lapor," kata anggota KPU Sumut Nazir Salim Manik kepada MedanBisnis, di Medan, Jumat (20/2).

Nazir menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu)

sudah mengundang KPU dan Bawaslu Sumut terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada 2015. Selanjutnya, KPU Sumut mengundang ketua dan sekretaris KPU 23 kabupaten/kota untuk hadir dalam Rakor yang diagendakan pada Selasa (24/2).

Ketua KPU Mandailing Natal (Madina) Agus Salam mengatakan, pihaknya telah menyusun rancangan anggaran Pilkada Madina. Namun, rancangan tersebut belum pernah dibahas bersama DPRD dan Pemkab Madina.

"Rancangan sudah disusun tapi belum pernah diserahkan karena dinamika kemarin. Yang kita usulkan itu ada sekitar Rp 20 miliar," kata Agus.

Agus menjelaskan, sesuai UU Pilkada sebelum dilakukan revisi, Pilkada serentak 2015 hanya diikuti daerah yang AMJ kepala daerahnya pada 2015. Namun setelah dilakukan revisi UU Pilkada, daerah yang AMJ kepala daeranya semester I 2016 ikut Pilkada serentak 2015.

Atas perubahan siatuasi ini, terang Agus, maka KPU Madina mengagendakan rapat koordinasi dengan Pemkab terkait pembiayaan Pilkada pada Senin (23/2).

Kalau Madina belum mengusulkan anggaran, lain halnya dengan Kabupaten Nias, yang termasuk kelompok daerah yang AMJ kepala daerahnya pada semester I 2016. Ketua KPU Nias Abineri Gulo mengatakan, sebagian biaya Pilkada sudah ditampung di APBD 2015.

Dikatakannya, berdasarkan intruksi KPU Sumut, mereka telah menyusun anggaran Pilkada sejak 2014. Hal ini berkaca pada Pilkada Nias 2011, dimana tahapan Pilkada sudah dimulai 2010.

"Karena itu, sebagian sudah kita usulkan dan sudah ditampung Rp 4 miliar di APBD 2015 dari Rp 16 miliar yang kami usulkan," jelasnya. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 1 9 201 19

Fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pemprovsu Pastikan Segera Bayar Kewajiban kepada Pihak Ketiga MEDIA KEBANGSAAN | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) memastikan secepatnya akan membayar kewajiban kepada pihak ketiga yang pekerjaannya telah selesai pada tahun anggaran 2014.

Hal itu ditegaskan Plh Sekretaris Daerah Pemprovsu Sabrina didampingi Assisten Administrasi Umum Provsu H Mhd Fitriyus dan Kepala Biro Keuangan Ahmad Fuad di Medan, Minggu (15/2).

Dijelaskannya, Pemprov Sumut saat ini tengah mempersiapkan proses pembayaran kewajiban yang terdiri atas alokasi untuk Bantuan Keuangan Pemerintah (BKP) ke kabupaten/kota maupun program kegiatan di SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

Sabrina mengatakan Pemprovsu sebelumnya sudah mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta pendapat atas kewajiban Pemprovsu kepada pihak ketiga pada 9 Januairi 2015. Kemudian Kemendagri pun, kata Sabrina, memberikan jawaban atas sang urat itu per tanggal 27 Januari 2015.

Atas dasar dari surat Kemendagri, lanjut Sabrina, berdasar peraturan Permendagri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 ditegaskan bahwa dalam hal pemerintah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaraen sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun Anggaran 2015 sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, jelas Sabrina, tata cara penganggaran terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun 2015, kemudian diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2015. "Pekan ini kita akan sampaikan Pergub dimaksud ke pimpinan DPRD," ucapnya.

Sabrina melanjutkan, kewajiban Pemprovsu tersebut

terdiri atas kurang bayar pada sebagian pengerjaan program kegiatan oleh pihak ketiga yang ada di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu dan kurang salur Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dengan Total kewajiban yang akan dibayarkan dalam Pergub tersebut adalah Rp 265.286.425.225.

Ia pun menegaskan Pemprovsu dapat membayar dan membantah kalau anggaran atau kas Pemprovsu kosong. "Kas kita ada, namun untuk membayar kewajiban harus sesuai ketentuan yaitu didukung Pergub tentang perubahan atas Pergub Sumut no 38 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015," tegasnya.

Sebagaimana disebutkan dalam surat Kemendagri, pihaknya akan menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Sumut mengenai Pergub perubahan atas Pergub Sumut no 38 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2015.

Sedangkan untuk kurang bayar Dana Bagi Hasil pajak Pemerintah Provinsi kepada Pemkab/Pemko, akan diselesaikan secara bertahap dan pihaknya optimis seluruhnya selesai pada tahun anggaran 2016.

Pada 31 Desember 2013 posisi kurang bayar DBH Rp 2.185.460.178.314, dan realisasi pembayaran Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp 1.338.501.901.858. per desember 2014 terdapat selisih lebih realisasi 2014 sebesar Rp 354.307.736.964 yang nantinya akan dialokasikan untuk pembayaran atas dana bagi hasil pajak tahun berjalan 2014 yang dibayarkan pada tahun 2015. Dengan demikian, Pemprovsu yakin seluruh kurang bayar DBH Pajak akan diselesaikan pada tahun 2016. „

20 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

MEDIA KEBANGSAAN | Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si menjadi satu-satunya gubernur yang menjadi narasumber dalam Kongres Umat Islam Indonesia VI yang dihadiri sekitar 700 peserta dari seluruh elemen Islam di Indonesia, Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Selasa (10/1).

Gubernur Sumut Paparkan Tataruang Islami Dihadapan 700 Tokoh Islam Nasional Gatot dalam kesempatan itu menekankan pentingnya mempertahankan lanskap Islami baik yang berasal dari peninggalan masa lalu maupun bangunan baru dalam fisik ruang publik.

Turut didaulat sebagai narasumber dalam diskusi Penguatan Peran Sosial Budaya Umat Islam tersebut tokoh akademisi Prof DR Komaruddin Hidayat, Ketua Yayasan Raja Sultan Nusantara Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dari Sultan Palembang Darussalam, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Sosilolog UGM Sunyoto Usman dengan moderator Prof DR Hj Tuti Alawiyah, MA. Gatot menjadi satu-satunya narasumber Gubernur yang membawakan makalah Membangun Tataruang Nusantara Berciri Islami dihadaan ratusan tokoh yang terdiri dari MUI Pusat maupun Provinsi, ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, PTN, Lembaga-lembaga Islam nasional dan internasional, pimpinan Ponpes, Unsur Tokoh Perorangan, LSM. Kongres Umat Islam Indonesia ke VI yang mengambil tema “Penguatan Peran Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Umat Islam untuk Indonesia yang berkeadilan dan Berperadaban” berlangsung 8-11 Februari 2015. Wapres H Jusuf Kala pada Senin (9/2) membuka kongres dan rencananya akan ditutup oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (11/2).

Gubenur mengungkapkan Selain mempertahankan lanskap peninggalan sejarah Islam masa lalu, Sumatera Utara menurutnya juga akan membangun landmark baruan yang nantinya akan mewarnai aktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Khususnya di pintu masuk Sumatera Utara yakni Bandara Kualanamu dan Belawan, menurutnnya akan dibangun Islamic Center yang akan menjadi pusatpengembangan peradaban Islam namun juga menjadi cir-

ikhas Islami.

Tahun ini, kata Gubernur, pihaknya menganggarkan penyusunan disain Islamic Center dan diharapkan tahun berikutnya proses pembangunan konstruksi dapat dimulai. Sedangkan untukIslamic Center di kawasan Medan Utara menurutnya akan dibangun oleh Pemerintah Kota Medan.

“Kita ingin ketika orang masuk ke Sumatera Utara baik itu dari pintu masuk udara maupun laut, orang langsung bisa melihat dan merasakan nuansah islami,” ujar Gubernur.

Kalau kita naik ke gedung tertinggi di Jakarta, tambahnya, dan mellandayangkan pandangan ke bawah, maka tidak kelihatan lagi pusat -pusat peradaban Islam. “Kita tidak ingin ini terjadi di Sumatera Utara,” kata Gatot.

Gatot mengungkapkan Kota Medan masa lalu adalah salah satu contoh landskap kota berciri Islam yang masih bisa dilihat keberadaannya hingga kini. Dia mensyukuri bahwa Kota Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara masih mempertahankan ciri keislaman dalam tataruangnya yang ditandai dengan keberadaan Mesjid Raya sebagai pusat yang dikelilingi dengan pusat pemerintahan (Istana Maimun), pasar, pemukiman penduduk dan Taman Srideli.Mesjid Raya dan Istana Maimun hingga kini masih menjadi landmarknya Kota Medan.

Lebih jauh lagi, Gubernur berpendapat pengembangan tata ruang dengan konsep Islami masih diperlukan mengingat banyaknya fasilitas ibadah yang banyak beralih atas nama ekonomi. Untuk itu, pihaknya bermimpi Sumut memiliki Islamic center, yaitu di Kualanamu dan Martubung. “Sehingga dari pintu masuk melalui tranportasi laut maupun udara, maka bisa kelihatan kita sebagai pusat peradaban islam,” ujarnya..

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 1 5 |2 1 201 |21

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubernur Terima Warga Perantau Sumut di Kepri Harapkan Ikut Promosikan Wisata dan Investasi MEDIA KEBANGSAAN | Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.SI berharap warga perantau asal Sumatera Utara yang tinggal di Kepulauan Riau dapat ikut mempromosikan Sumatera Utara kepada wisatawan yang datang.

Gea, Ketua Panitia Pelantikan Budiharto Manalu, Sekretaris Panitia Birgal Sinaga, Bendahara Jonson F. Kunjungan tersebut dalam rangka mengundang Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho menghadiri pelantikan pengurus IKABSU periode 2015-2020 pada 14 Maret mendatang di Batam. Acara pelantikan tersebut akan dimeriahkan dengan pagelaran adat budaya Sumatera Utara dan menampilkan artis asal Sumut Judika.

Selain menjadi duta wisata, Gubernur juga mengharapkan agar warga perantau juga asal Sumut sebagai daerah tujuan investasi mengingat Batam juga merupakan pusat bisnis. “Mohon diproal itu mengingat Kepri termasuk tiga besar destinasi mosikan juga Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus wisatawan mancanegara di Indonesia dengan jumlah yang menjadi benchmark kawasan serupa di tanah air,” ujar Gatot. kunjungan hampir 2 juta pada tahun lalu.

Sementara itu, Ketua H Nutherin Sihaloho mengungkapkan bahwa Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima kunjungan warga Sumatera Utara di Kepulauan Riau jumlahnya signifikan yang pengurus Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU) Kepulauan Riau (Kepri) di Kantor Gubernur Sumatera Utara, menbcapai seperempat populasi penduduk. “Hampir sebagian besar Jumat (12/2). Gubernur Sumatera Utara berharap para peran- warga di Kepulauan Riau adalah pendatang, dan menurut catatan tau asal Sumatera Utara ini dapat menjadi duta atau agen yang kami ada 250 ribu warga perantau Sumatera Utara yang ada di sini yang menempati berbagai profesi dan posisi-posisi strategis,” ujarnya. mempromosi daerah.

Mendukung usul Gubsu, IKABSU akan merancang sebuah Hadir dalam kesempatan itu jajaran pengurus terpilih IKexpo atau pameran promosi daerah Sumatera Utara yang bisa ABSU diantaranya Ketua H Nutherin Sihaloho, Wakil Ketua diikuti seluruh kabupaten/kota dan stakeholder terkait.

Kalfer S, Wakil Ketua Tumbur Sihaloho, Sekretaris Fisman F

H

22 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Ketua TP PKK Provsu Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho mengajak kepada seluruh kader posyandu kabupaten /kota untuk meningkatkan gizi dan kesehatan ibu serta balita. al itu disampaikannya pada acara Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi Sumut 2014, Selasa (25/11) di Asrama Haji Medan Jln AH Nasution.

Sutias berkata terselenggaranya jambore kader posyandu ini merupakan bentuk penghargaan dan kepedulian TP PKK Provsu kepada kader-kader PKK dan posyandu.

Selain itu, tujuan diadakannya kegiatan Jambore Kader Posyandu ini se-

H

cara umum adalah untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu dan secara khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kader dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia menjadi pekerjaan rumah kita bersama yaitu masyarakat dan pemerintah. Angka kematian tersebut merupakan salah satu indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan

Sutias Serahkan Bantuan Rehab 10 Unit Rumah Tidak Layak

Manusia dari suatu daerah,” kata Sutias.

Kegiatan ini diikuti oleh 650 kader posyandu dari Kab/Kota se-Sumut yang terdiri dari kader posyandu Purnama Mandiri 594 orang, anggota TPPKK dari 28 Kab/Kota, Pengelola Program Promosi Kesehatan dari 28 Kab/ Kota.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provsu Amran Uthe mengatakan posyandu adalah tempat pemeliharaan kesehatan masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Maka kehadiran posyandu ini adalah kesadaran dari masyarakat, keperdulian dari masyarakat, keinginan dari masyarakat supaya kondisi kesehatan keluarga, baik di lingkungan terwujud dalam cita-cita masyarakat yang tergabung dalam posyandu.

“Saya yakin tanpa ada uluran tangan, bantuan, bimbingan dari kader-kader PKK, saya rasa sulit bagi posyandu yang berada di desa dan kecamatan untuk lebih maju dan mandiri karena Sumber Daya Manusia kita apalagi yang berada di pedesaan masih terbatas, fasilitas masih terbatas, pendataan juga masih minim,” paparnya.

Maka dari itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan acara ini sehingga kader-kader posyandu yang ada baik yang ada di desa maupun kecamatan mendapat pembekalan, arahan.

Amran menambahkan, banyak sekali manfaatnya yang bisa didapat oleh kader-kader posyandu dan kader-kader PKK melalui acara ini seperti dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Acara ini juga merupakan ajang silaturahmi para kader PKK dan Posyandu. Karena melalui acara ini, para kader dapat saling bertukar pikiran, pengalaman.

“Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sukses, tercapai tujuan yang diharapkan sehingga pelayanan masyarakat di Sumut khususnya di desa dan kecamatan dapat meningkat lebih baik, “ tukasnya.

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 1 5 | 23 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

PBB dan Pemprovsu Bahas Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka Pejabat Komisioner Tinggi untuk Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengunjungi pusat penampungan pengungsi dan pencari suaka anak-anak milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Stabat Kabupaten Langkat.

P

emerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi satu-satunya Provinsi yang bekerjasama menyediakan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi dan pencari suaka yang berusia di bawah umur.

Demikian diungkapkan Thomas Vargas sebagai Representative UNHCR di Indonesia, didampingi Program Officer UNHCR Indonesia Ayaz Khan dalam kunjungan resminya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/2). Mereka diterima oleh Plh Sekda Provsu Hj Sabrina yang dalam kesempatan diampingi itu Kepala Dinas Pendidikan Drs Masri, Kepala Di-

nas Komunikasi dan Informatika Jumsadi Damanik, Aldo sitompul dari Dinas Sosial Provsu dan Muhammad dari Kesbangpolinmas.

Thomas Vargas mengungkapkan kunjungan resmi ke Sumut untuk memperkenalkan diri dan mengungkapkan terimakasih atas kerjasama Pemerintah Provinsi Sumut yang sudah berkenan menampung pengungsi. "Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah indonesia yang sudah menampung sekitar 11 ribu pengungsi dan pencari suaka, dimana 1.800 diantaranya di tampung di SUmatera Utara ini," ujar Vargas.

Dia menjelaskan, disamping mengunjungi Pemprovsu, pihaknya juga meny-

inggahi tempat-tempat penampungan pengungsi termasuk diantaranya yang berlokasi di Padang Bulan dan fasilitas penampungan khusus anak-anak milik Pemprovsu di Stabat pada hari Jumat (13/2).

Dalam kesempatan tersebut Plh Sekda mengungungkapkan apresiasi atas kungan resmi UNHCR. Dia menjelaskan bahwa sejak 2013 Pemprovsu mengakomodir permintaan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak-anak pengungsi dan pencari suaka.

Pemprov Sumut kemudian mengubah Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan di Stabat untuk dijadikan tempat tinggal bagi pengungsi anak-anak. Selama dua tahun keberadaannya 100-200 anak keluar dan masuk menempati lokasi pengungsian dengan daya tampung 42 anak tersebut.

Dijelaskan Aldo Sitompul bahawa kebutuhan akomodasi anak-anak di bawah usia 18 tahun tersebut dipenuhi oleh IOM (International Organization for Migration). „

24 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

AUDIENSI GAN INDONESIA

Wagub: Perangi Narkoba, Perkuat Pencegahan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memerangi narkoba karena secara nyata meruntuhkan sendi masyarakat terutama kreativitas generasi muda.

P

Ajakan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi saat menerima audiensi Pengurus Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia Sumut di ruang kerjanya kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro, Selasa (11/ 2/2015).

Hadir dalam audiensi Sekjen GAN Indonesia Drs Zulkarnain Nasution MA, Ketua Dewan Penyantun GAN Indonesia HM Kamaluddin Lubis SH dan sejumlah pengurus lainnya. Sementara Wagub Sumut didampingi Asisten Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut H Zulkarnain SH MSi beserta beberapa pejabat Eselon III dinas terkait.

Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, ancaman narkoba di Sumut saat ini sangat serius. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), dari 20 orang, 1 diantaranya terindikasi menggunakan narkoba.

"Kondisi ini sangat kritis. Kita tidak lagi menganggap ancaman narkoba masuk katagori kenakalan remaja, tetapi jauh lebih serius dari itu. Sudah pada tahap ancaman yang terindikasi dilakukan untuk meruntuhkan sendi-sendi masyarakat," ujar Erry.

Narkoba, sebut Erry, memicu tingginya tingkat kriminalitas dan kejahatan. Pengguna narkoba kini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba karena sebagian dari mereka telah tahap ketergantungan.

"Ada yang nekat merampok, mencuri bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Ini akibat para pengguna telah ketergantungan dengan zat adiktif yang terkandung dalam berbagai jenis narkoba," sebut Erry.

Erry menghimbau, seluruh elemen dan masyarakat untuk melakukan pencegahan agar generasi muda tidak diracuni narkoba.

"Pihak penegak hukum saat ini terus gencar memerangi narkoba. Orangtua juga harus mendukung program pember-

antas narkoba itu dengan melakukan pengawasan ketat terhadap keluarganya. Jangan sampai anak-anak terjerumus menggunakan narkoba, jenis apapun itu," harap Erry.

Perang terhadap narkoba, lanjut Erry, dapat dilakukan dengan pola memperketat pencegahan. Tanamkan keimanan dan akhlak bagi generasi muda. Buka lapangan pekerjaan agar generasi muda terus beraktivitas positif.

"Pencegahan lebih efektif dari penanggunalangan.

Generasi muda sedapatnya diupayakan tidak menggunakan narkoba," tegas Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry juga menyatakan apresiasinya kepada GAN Indinesia Sumut yang tetap eksis pada masalah narkoba. "Eksistensi GAN layak mendapat apresiasi. Pemerintah Provinsi sangat mendukung program pemberantasan narkoba yang dilakukan GAN," ujar Erry.

Sementara Sekjen GAN Indonesia Drs Zulkarnain Nasution MA mengatakan, pihaknya akan menggelar berbagai kegiatan pencegahan dan penanggulangan narkoba dalam rangkaian Hari Ulang Tahun GAN ke 15 sekaligus HUT ke 14 Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumut (PIMANSU) yang akan berlangsung di Pusat Rehabilitasi Sibolangit Centre, Jl. Medan-Berastagi Km 45, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada 15 Februari 2015 mendatang.

"Kami berharap Pak Wagub datang untuk memberika motivasi kepada warga rehabilitasi agar tidak lagi menggunakan narkoba. Karena kegiatan ulang tahun GAN nantinya juga merupakan kampanye perang terhadap narkoba di Sumut," harap Zulkarnain. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 1 5 | 25 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu, Mendagri dan Gubernur Aceh Lepas Penerbangan Perdana Garuda Indonesia Rute Kuala Namu-Sabang 28 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

MEDIA KEBANGSAAN | Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah melepas penerbangan perdana Garuda Indonesia Rute Kuala Namu-Sabang, Jumat Pagi (6/2) di Bandara Internasional Kuala Namu. ubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyambut baik rute baru ini karena akan memberikan dampak ekonomi terhadap beberapa kabupaten/kota di Sumut, baik untuk Provinsi Aceh sendiri. Dibukanya rute baru ini, kata Gubsu, diharapkan juga mampu memberikan pertumbuhan perekonomian di Sumut dan Aceh.

"Diharapkan dengan potensi Bandara Kuala Namu yang semakin penting sebagai bandara penghubung akan semakin banyak membuka rute penerbangan baru dari dan ke Sumut, diharapkan jumlah wisatawan meningkat pesat di 2015 dan tahun selanjutnya," katanya.

Penerbangan perdana milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini menggunakan pesawat jenis ATR 72-600 terbaru dengan kapasitas sebanyak 70 penumpang (Semua kelas Ekonomi). Pelepasan ditandai dengan pemukulan gordang oleh Mendagri, Gubsu, Gubernur Aceh, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara A Dwi Putranto serta Dirut Garuda Indonesia M Arif Wibowo yang dihadiri Walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Bupati Deli Serdan Zainuddin Mars serta undang lainya.

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan tersebut menyambut baik pembukaan penerbangan Garuda Indonesia rute Kuala Namu-Sabang tersebut mengingat hal ini akan semakin mendekatkan Sabang dengan wilayah Indonesia lainnya.

"Dibukanya layanan penerbangan Garuda Indonesia rute Kuala Namu-Sabang ini, diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekononmi yang merata dan juga dapat membuka akses ke 'Remote Area' yang berpotensi menjadi daerah ekonomi baru di Indonesia," kata Menteri.

Ini, kata Tjahjo, menjadi tonggak baru bagi Indonesia karena saat ini wilayah paling Barat Indonesia ini sudah terhubung melalui jaringan penerbangan Garuda Indonesia dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia bahkan hingga ke wilayah paling barat Indonesia-Merauke.

Rute baru Kuala Namu-Sabang tersebut merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia untuk terus memperkuat jaringan penerbangan Domestik khususnya konektivitas jaringan penerbangan di wilayah barat Indonesia.

Penerbangan baru ini juga sekaligus sebagai bentuk dukungan Garuda Indonesia untuk terus mendukung perkembangan industri pariwisata dan ekonomi nasional khususnya Aceh melalui pengembangan konektivitas jaringan penerbangan.

Penerbangan Kuala Namu-Sabang akan dilayani dengan

G

menggunakan GA 7112 berangkat dari Medan pada pukul 08.50 WIB dan tiba di Sabang pada pukul 10.10 WIB dan akan berangkat kembali dari Sabang dengan GA 7113 pada pukul 10.40 WIB dan aka tiba di Kuala Namu pada pukul 12.10 WIB. penerbangan ini akan dilayani 3 kali dalam seminggu yaitu pada Rabu dan Minggu.

"Rute baru Kuala Namu-Sabang tersebut dapat mendorong peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun internasional ke Sabang serta meningkatkan perekonomian di wilayah ini," katanya.

Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo menyampaikan terimakasihnya kepada semua pihak dan instansi yang telah membantu terealisasinya rute baru ini.

Dibukanya layanan penerbangan Kuala Namu-Sabang tersebut menandai bahwa saat ini Garuda Indonesia telah melayani penerbangan dari Sabang sampai Merauke.

Kini, ucapnya, Garuda Indonesia telah melayani penerbangan ke 60 destinasi domestik di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dimana layanan Garuda. Indonesia telah meningkatkan konektivitas dan menghubungkan seluruh kepulauan Indonesia dari yang paling Barat hingga paling Timur.

Sebelumnya Garuda Indonesia juga telah melayani penerbangan ke kota kota lainnya di Aceh yakni Kuala NamuNagan Raya (Meulaboh) pada tanggal 2 Februari 2015 lalu dan Kuala Namu-Lhokseumawe pada tanggal 4 Februari 2015.

Dengan pengoperasian rute Kuala Namu-Sabang pada hari ini maka setiap Minggu Garuda Indonesia saat ini telah mengoperasikan sebanyak 32 penerbangan dari dan ke Aceh setiap minggunya meliputi rute Jakarta-Banda Aceh 14 kali seminggu, Medan-Banda Aceh 7 kali seminggu, dan masing- masing Kuala Namu-Meulaboh 4 kali, Kuala Namu-Lhokseumawe 3 kali seminggu.

Sebelumnya juga untuk meningkatkan konektivitas di pulau Kalaimantan pada bulabn November lalu Garuda Indonesia juga telah menghubungkan kota-kota Balik PapanPalangkaraya- Pontianak dan Putussibau dengan ATR72600 serta bulan Desember 2014 lalu Garuda Indonesia juga a telah menghubungkan Ambon dengan Ternate, Saumlaki dan Langgur di Kepulauan Maluku, Garuda Indonesia juga telah menghubungka Bali dengan kota-kota di NTB seperti Lombok, Bima Ende dan Labuan Bajo.

Sejalan dengan upaya Garuda Indonesia untuk terus mengembangkan dan memperkuat jaringan penerbangan-

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 1 5 | 29 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id nya di Pasar deomestik khususnya ke wilayah- wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan tujuan wisata di remote area di Indonesia sejak akhir 2013 lalu Garuda Indoneia memperkenalkan Sub-Brand "Explore" dan "Explore Jet".(*)su, Mendagri dan Gubernur Aceh Lepas Penerbangan Perdana Garuda Indonesia Rute Kuala Namu-Sabang Kuala Namu - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah melepas penerbangan perdana Garuda Indonesia Rute Kuala Namu-Sabang, Jumat Pagi (6/2) di Bandara Internasional Kuala Namu.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyambut baik rute baru ini karena akan memberikan dampak terhadap beberapa kabupaten/kota di Sumut, baik untuk Provinsi Aceh sendiri. Dibukanya rute baru ini, kata Gubsu, diharapkan juga mampu memberikan pertumbuhan perekonomian di Sumut dan Aceh.

Penerbangan perdana milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini menggunakan pesawat jenis ATR 72600 terbaru dengan kapasitas sebanyak 70 penumpang (Semua kelas Ekonomi). Pelepasan ditandai dengan pemukulan gordang oleh Mendagri, Gubsu, Gubernur Aceh, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara A Dwi Putranto serta Dirut Garuda Indonesia M Arif Wibowo yang dihadiri Walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Bupati Deli Serdan Zainuddin Mars serta undang lainya.

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan tersebut menyambut baik pembukaan penerbangan Garuda Indonesia rute Kuala Namu-Sabang tersebut mengingat hal ini akan semakin mendekatkan Sabang dengan wilayah Indonesia lainnya.

"Dibukanya layanan penerbangan Garuda Indonesia rute Kuala Namu-Sabang ini, diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekononmi yang merata dan juga dapat membuka akses ke 'Remote Area' yang berpotensi menjadi daerah ekonomi baru di Indonesia," kata Menteri.

Ini, kata Tjahjo, menjadi tonggak baru bagi Indonesia karena saat ini wilayah paling Barat Indonesia ini sudah terhubung melalui jaringan penerbangan Garuda Indonesia dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia bahkan hingga ke wilayah paling barat Indonesia-Merauke.

Rute baru Kuala Namu-Sabang tersebut merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia untuk terus memperkuat jaringan penerbangan Domestik khususnya konektivitas jaringan penerbangan di wilayah barat Indonesia. Penerbangan baru ini juga sekaligus sebagai bentuk dukungan Garuda Indonesia untuk terus mendukung perkembangan industri pariwisata dan ekonomi nasional khususnya Aceh melalui pengembangan konektivitas jaringan penerbangan.

Penerbangan Kuala Namu-Sabang akan dilayani dengan menggunakan GA 7112 berangkat dari Medan pada pukul 08.50 WIB dan tiba di Sabang pada pukul 10.10 WIB dan akan berangkat kembali dari Sabang dengan GA 7113 pada pukul 10.40

30 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

WIB dan aka tiba di Kuala Namu pada pukul 12.10 WIB. penerbangan ini akan dilayani 3 kali dalam seminggu yaitu pada Rabu dan Minggu.

"Rute baru Kuala Namu-Sabang tersebut dapat mendorong peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun internasional ke Sabang serta meningkatkan perekonomian di wilayah ini," katanya.

Direktur Utama Garuda Indonesia M Arif Wibowo menyampaikan terimakasihnya kepada semua pihak dan instansi yang telah membantu terealisasinya rute baru ini.

Dibukanya layanan penerbangan Kuala Namu-Sabang tersebut menandai bahwa saat ini Garuda Indonesia telah melayani penerbangan dari Sabang sampai Merauke.

Kini, ucapnya, Garuda Indonesia telah melayani penerbangan ke 60 destinasi domestik di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dimana layanan Garuda. Indonesia telah meningkatkan konektivitas dan menghubungkan seluruh kepulauan Indonesia dari yang paling Barat hingga paling Timur.

Sebelumnya Garuda Indonesia juga telah melayani penerbangan ke kota kota lainnya di Aceh yakni Kuala Namu- Nagan Raya (Meulaboh) pada tanggal 2 Februari 2015 lalu dan Kuala Namu-Lhokseumawe pada tanggal 4 Februari 2015.

Dengan pengoperasian rute Kuala Namu-Sabang pada hari ini maka setiap Minggu Garuda Indonesia saat ini telah mengoperasikan sebanyak 32 penerbangan dari dan ke Aceh setiap minggunya meliputi rute Jakarta-Banda Aceh 14 kali seminggu, Medan-Banda Aceh 7 kali seminggu, dan masing- masing Kuala Namu-Meulaboh 4 kali, Kuala Namu-Lhokseumawe 3 kali seminggu.

Sebelumnya juga untuk meningkatkan konektivitas di pulau Kalaimantan pada bulabn November lalu Garuda Indonesia juga telah menghubungkan kota-kota Balik PapanPalangkaraya- Pontianak dan Putussibau dengan ATR72600 serta bulan Desember 2014 lalu Garuda Indonesia juga a telah menghubungkan Ambon dengan Ternate, Saumlaki dan Langgur di Kepulauan Maluku, Garuda Indonesia juga telah menghubungka Bali dengan kota-kota di NTB seperti Lombok, Bima Ende dan Labuan Bajo.

Sejalan dengan upaya Garuda Indonesia untuk terus mengembangkan dan memperkuat jaringan penerbangannya di Pasar deomestik khususnya ke wilayah- wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan tujuan wisata di remote area di Indonesia sejak akhir 2013 lalu Garuda Indoneia memperkenalkan Sub-Brand "Explore" dan "Explore Jet". „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 3 1 201 31

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubernur Sumut Mandikan Gajah Tangkahan MEDIA KEBANGSAAN | Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, Minggu (15/2), mengunjungi Kawasan Ekowisata Tangkahan dan menyempatkan diri memandikan seekor gajah bernama Theo di sungai Batang Serangan yang jernih di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Gajah jantan berusia 28 tahun ini tampak menikmati ketika orang nomor satu Sumatera Utara memandikan dan menyikat tubuhnya.

Theo adalah salah seekor gajah yang menetap di Conservation Response Unit (CRU) Tangkahan. Selain rutin melakukan patroli kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, gajah-gajah Sumatera di Tangkahan merupakan salah satu atraksi menarik pariwisata di Kawasan Ekowisata Tangkahan.

Kawasan Ekowisata Tangkahan yang terletak di tepi Taman Nasional Gunung Leuser saat ini menjadi salah satu daerah tujuan wisata andalan Sumatera Utara. WIsatawan Mancanegara terutama dari Eropa, Amerika dan Australia melirik lokasi yang menawarkan kekayaan alam hutan tropis dan satwa nya termasuk atraksi gajah.

Gubernur Sumatera Utara yang mengunjungi obyek wisata ini dengan

mengendarai motor trail mengungkapkan apresiasi atas upaya yang dilakukan masyarakat di Kawasan Ekowisata Tangkahan. “Saya berterimakasih karena masyarakat sudah menunjukkan karya dan kawasan ini kini menjadi salah satu andalan Sumut,� ujar Gatot.

Berdasarkan Laporan yang kita terima, kata Gubsu, wisatawan mancanegara yang datang kemari berasal dari 47 negara dimana pada tahun lalu jumlah kunjungan mencapai 675 wisman. Mereka umumnya datang pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September dengan rata-rata menghabiskan uang Rp 1 juta -1,5 juta per harinya. Secara umum, sekitar 6.000 an wisatawan nusantara dan wisman datang ke Kawasan ini.

Gatot mengunjungi Tangkahan bersama jajaran SKPD Provinsi Sumatera Utara dan Wakil Bupati Langkat Sulistianto beserta jajarannya sekaligus meninjau kondisi jalan menuju ka-

wasan Tangkahan tersebut. Melihat kondisi jalan menuju kawasan sepanjang 12 km yang kondisinya belum beraspal, Gubernur kemudian menginst ruksikan agar segera digelar rapat koordinasi untkuk mencari solusi.

Pemprovsu akan menggelar rapat koordinasi melibatkan PTPN II sebagai pemilik areal perkebunan tempat jalan melintas dan Pemkab Langkat . Pemprov tahun ini akan melakukan pengaspalan Jalan Tanjungpura-Tangkahan sepanjang 6,5 km.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Ketua LPT Sentosa Sembiring, dulunya daerah Tangkahan adalah pintu bagi illegal Loging yang banyak dilakukan oleh warga masyarakat setempat pada hutan yang termasuk kawasan TNGL. Melalui pendekatan berbagai pihak, akhirnya masyaraka t menyadari dan secara swadaya membangun kawasan ekowisata dengan membentuk Lembaga Pariwisata Tangkahan dan menandatangani MoU dengan TNGL untuk pemanfaatan kawasan secara lestari.

Menurut Sembiring, LPT sudah hadir selama 16 tahun dan sudah berhasil mensejahterakan masyarakat.

Masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser kini dapat memanfaatkan anugerah dan kekayaan alam Taman Nasional Gunung Leuser tanpa merusaknya. „

32 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Media Aktivitas Tajuk

bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media No.6 V ol.

1 20 14 | 33 Vol. ol.1 201 K media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 1ebangsaan, 5 | 1 3 201 13

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Terus Bangun Semangat Kebhinekaan dan Kebangsaan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, DRs. H. Eddy Syofian, MAP menerima Pengurus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di ruang kerjanya, Jumat (13/22015).

Kunjungan Pengurus Gafatar tersebut dalam rangka melaporkan keberadaan organisasi yang sudah berjalan selama 3 tahun di Sumatera Utara. Hadir dalam pertemuan tersebut H Dadang Darmawan SSos MSi sebagai Ketua Umum Gafatar Sumut bersama unsur pengurus.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Linmas didampingi oleh segenap pejabat di lembaga tersebut seperti Ahmad Firdausi Hutasuhut dan Muhammad D. Dialog dibuka dengan topic Kebangsaan, Idiologi Pancasila dan bagaimana membangun hidup harmoni di tengah keberagaman. Dalam kunjungannya, Ketua Gafatar Sumut, Dadang Darmawan juga melaporkan bahwa saat ini anggotanya berjumlah sekitar 300 orang tersebar di 14 kab/kota.

Kepala Badan Kesbangpol Linmas mengingatkan kepada segenap pengurus dan anggota Gafatar di Sumatera Utara untuk terus membangun semangat kebhinekaan dan kebangsaan.

Gafatar juga harus mau membuka dialog dengan semua pihak, sehingga sumbatan informasi tidak berbisa dan bisa dikomunikasikan. Soal keberadaan organisasi ikuti aturan yang ada sebagaimana UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas.

Dalam rangka memperdalam informasi mengenai Organisasi Gafatar, Media Kebangsaan langsung mewawancarai Ketua Gafatar H Dadang Darmawan SSos MSi. Apa sesungguhnya yang menjadi Latar Belakang Berdirinya Gafatar ?

Gafatar berdiri dengan latar belakang permasalahan yang tengah me-

landa bangsa utamanya menyangkut nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berdampak pada kerusakan moril (cacat mental) yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan alam dan lingkungan.

Pada era reformasi, paham kebangsaan dan cinta tanah air tak lagi dimaknai sebagaimana perjalanan sejarah bangsa di masa lalu. Lebih dari itu, sebagian besar dari generasi sekarang tak menganggapnya penting.

Arus globalisasi dan globalisme tak disadari telah mengikis sedikit demi sedikit paham nasionalisme, termasuk telah mengganti kearifan lokal yang kita miliki. Demokrasi Barat dan liberalisme dipuja bagai berhala dan dianggap jauh lebih sakti untuk mereformasi kondisi bangsa, dibanding dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal beru-

34 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id pa warisan nilai-nilai luhur asli budaya Nusantara.

Kondisi seperti ini bila terus dibiarkan akan melenyapkan rasa solidaritas dan gotong royong yang dibutuhkan dalam kondisi kritis saat ini. Tidak heran jika era reformasi kini cenderung menjadi era deformasi.

Bagaimanapun, sebagai sebuah bangsa, kita harus mampu bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk itu dibutuhkan satu pedoman yang dapat menyamakan cara pandang dan karakter anakanak bangsa yang sama dalam kehidupan sehari-hari.

Pedoman tersebut tidak lain adalah Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur budaya Nusantara dan refleksi kontemplatif dari warisan sosio-historis-religius bangsa Nusantara, sekaligus menjadi pilar penyangga utama bangunan arsitektural bangsa Indonesia. Kehadiran Pancasila sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi suatu yang niscaya. Namun, Pancasila akan dapat tetap hidup dan tangguh manakala falsafah hidup yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati dengan benar.

Ada apa dengan Pancasila sekarang ?

Secara generik, Pancasila yang dahulu telah dikemas sebagai prinsip nilai oleh para pendiri bangsa untuk merekatkan keragaman kehidupan berbangsa dan bernegara, kini menjadi sesuatu yang diabaikan kehadirannya.

Pancasila sebagai landasan berpijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah dilupakan oleh sebagian besar anak bangsa.

Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, pun tak lagi dijadikan semangat untuk menggerakan roda kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila kini berada di lorong sunyi justeru di saat denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara semakin ramai dengan hiruk pikuknya eforia reformasi, demokrasi ala Barat, dan otonomisasi daerah.

Berdasarkan hal itu perlunya melakukan reinterpretasi, internalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila

dalam diri setiap anak bangsa untuk selanjutnya menjadi karakter sejati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,terutama dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi dan problematika bangsa, kini dan masa datang.

Berdasarkan latar pemahaman dan bacaan tersebut Gafatar dengan penuh kesadaran hadir untuk ikut serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Gafatar meyakini bahwa solusi utamanya adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya semula yaitu fitrah sebagai manusia yang berakhlak mulia.

Adapun cara membentuk manusia mulia adalah dengan kembali mengenal dan mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana pesan yang termaktub dalam Sila 1 Pancasila. Hanya dengan kembali kepada Jalan Ketuhanan Yang Maha Esa maka manusia akan kembali tampil dengan kesejatiannya dan akan kembali membawa cahaya yang terang-benderang dan kelak akan menjadi mercusuar dunia.

Apa Visi, Misi dan Tujuan Gafatar dalam kehidupan berbangsa?

Visi yang diusung oleh Gafatar adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa melalui Penyatuan nilai-nilai luhur bangsa, peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas Pemahaman dan pengamalan nilainilai universal.

Untuk mencapai visi besar tersebut maka dibutuhkan misi yaitu memperkuat solidaritas, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan khususnya antar sesama elemen bangsa Indonesia serta dunia pada umumnya Memupuk saling pengertian dan kerja sama antar sesama lembaga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap upaya perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Adapun tujuan Gafatar adalah sebagai berikut 1. Sebagai wadah menghimpun putra-putri Nusantara dalam menyatukan pemahaman moral kemanusiaan dan kebangsaan yang inklusif, kokoh, cer-

das, dan menyatu.

2. Sebagai sarana komunikasi dan menumbuhkan persaudaraan diantara sesama putra-putri Nusantara baik di indonesia maupun di negara-negara lain di dunia.

3. Mempertahankan dan memperjuangkan cita-cita luhur bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945.

4. Mewujudkan dan melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang jujur, berani, tegas, adil, cakap, ber-integritas, bijaksana, cerdas dan sehat, dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang Sudah dan Akan Dilakukan ?

Melakukan Aksi Sosial. GAFATAR hadir di bumi Sumatera Utara, Tanah Deli ini sudah tiga tahun yaitu sejak tahun 2012, 2013 sampai 2014. Sebagai bukti perwujudan cinta kasih sayang kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara maka Gafatar telah melakukan segenap aksi sosial, gotong royong bahu-membahu dengan elemen-elemen masyarakat di Sumatera Utara.

Gafatar telah bertekad untuk melakukan aksi gotong royong secara rutin tanpa henti sepanjang masa hingga ajal menjemput. Sebab memnag demikianlah tuntunan generasi sebelumnya yang telah menjadikan gotong royong sebagai pakain kehidupan.

Untuk itu Gafatar telah melakukan aksi sosial (gotong royong) di Sumatera Utara yaitu gotong royong membersihkan lingkungan, gotong royong membersihkan rumah ibadah, gotong royong membersihkan cagar budaya, gotong royong membersihkan taman makam pahlawan (TMP), gotong royong membersihkan pantai, gotong royong membersihkan lapangan merdeka maupun gotong royong dalam membersihkan saluran air.

Selain aksi sosial dalam bentuk gotong royong, Gafatar juga melakukan aksi sosial dalam bentuk donor darah rutin, cek kesehatan dan pengobatan gratis, bekerjasama dengan TNI melakukan bedah rumah masyarakat pingiran, dan tanggap bencana alam.

Tidak cukup disitu, Gafatar juga me-

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 1 5 | 35 201

| 35

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

wajibkan kepada seluruh kadernya untuk aktif melakukan perbuatan baik kepada para tetangga sekitar rumah dan juga bekerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat untuk membangun jalan maupun pos kamling. Melakukan aksi lingkungan berupa penanaman bakau pada kawasan mangrove (pesisir pantai), membuat pembibitan tanaman, dan melakukan penanaman pohon.

Gafatar Sumut juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yaitu tim tanggap darurat untuk menolong korban bencana alam. Seperti melakukan Donor Darah. Sebagai salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan budaya, GAFATAR melakukan berbagai macam kegiatan bekerjasama dengan pihak Pemerintah, PMI, TNI/POLRI dan elemen masyarakat lainnya.

Salah satu kegiatan yang dilakukan GAFATAR untuk menumbuhkan dan mewujudkan rasa kepedulian tersebut adalah dengan melakukan kegiatan DONOR DARAH yang telah dilakukan secara berkelanjutan setiap tiga bulan sekali sejak tahun 2012, 2013 dan 2014.

Sampai dengan saat ini GAFATAR telah melakukan sebelas kali DONOR

DARAH yang diikuti oleh setiap pengurus dan warga yang ada di berbagai wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Utara.

Selain itu, memperingati Hari Besar Nasional. Gafatar Sumatera Utara senantiasa ikut serta dalam memperingati berbagai peringatan hari besar nasional seperti pada Peringatan Hari Kemerdekaan (17 Agustus), Peringatan Hari TNI, Peringatan Hari Lahir Pancasila (1 Juni), Peringatan Hari Pahlawan (10 November) dan Peringatan Hari Ibu serta Peringatan Hari lainnya sejakk tahun 2012, 2013 dan 2014.

Dalam pelaksanaannya, ada yang dilakukan oleh Gafatar secara mandiri dengan mengundang elemen-elemen masyarakat yang lain atau sebaliknya Gafatar di undang oleh elemen masyarakat yang melaksanakannya seperti undangan dari pihak KODIM, Instantsi Pemerintah Kota maupun Kecamatan.

Juga mengadakan Sekolah Berbasis Rumah (SBR). Sekolah Berbasis Rumah bertujuan mencetak kader - kader pemimpin unggulan yang memiliki 9 karakter antara lain jujur, berani, tegas, adil, berintegritas, bijaksana, cakap, cerdas dan sehat dimana orang tualah motor penggerak dan teladan utama

bagi anak - anak tercintanya.

Sangat tidak bijak bahkan suatu kejahatan besar yang tidak disadari oleh kebanyakan orang tua ketika pendidikan tidak lagi mendasari pada nilai - nilai moral dari Ketuhanan Yang Maha Esa melainkan mengedepankan nilai angka - angka sebagai basis atau standar keberhasilan mencapai generasi unggulan.

Sekolah Berbasis Rumah atau yang biasa disingkat SBR adalah pola belajar yang mengedepankan fungsi orang tua sebagai pendidik bagi anak - anaknya.

Ide dasarnya hampir sama dengan pola belajar sekolah rumah ( Homeschooling ) yang ada. Orang tua bertanggung jawab penuh atas pendidikan dan pengasuhan anak - anaknya. SBR bukanlah lembaga sekolah. bukan juga sekolah yang dipindahkan ke rumah.

Peningkatan Kemampuan Bunda. Bercermin dari ungkapan ini "dibalik lelaki yang hebat pasti ada perempuan yang hebat". Dan "dibalik anak yang cerdas maka akan ada ibu yang cerdas". Bersandar dari 2 ungkapan di atas, sudah selayaknyalah semua para perempuan yang ada di dunia ini mampu senantiasa meningkatkan kemampuan diri.

Kegiatan yang dilakukan di Gerakan Fajar Nusantara berupa pelatihan baik secara akademis maupun keterampilan yang akan melatih kemampuan untuk mengembangkan ekonomi keluarga.

Jadi para bunda juga mampu membantu para suami dalam menopang perekonomian keluarga. Intinya kami DPD GAFATAR Sumut berupaya menjadikan para perempuan itu terampil dengan berbagai jenis keterampilan bagi para bunda.

Dengan begitu maka akan muncul kartini-kartini baru yang mampu menyatakan eksistensinya di bangsa dan negara ini khususnya, dan dunia ini umumnya. Pada tahun 2012 pelatihan hanya berkisar pada pelatihan IT dan Bahasa Asing (Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang) bagi para bunda.

Tujuan kegiatan ini agar para perempuan GAFATAR khususnya Sumatera Utara tidak ketinggalan zaman yang semakin hari semakin berputar dengan cepat. Di tahun 2013 dan tahun 2014 ada penambahan pelatihan berupa ket-

36 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id erampilan kuliner, kerajinan tangan, dan daur ulang. Pada tahun 2014 ada sedikit penambahan kegiatan yang bersandar pada program Nasional GAFATAR yaitu KKP, para bunda harus mampu mengolah produk panganan lokal secara alami dan ilmiah.

Olah Raga. Sehat adalah suatu kondisi dimana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai funsinya serta sebagaimana mestinya. Secara sederhana, sehat sinonim dari kata tidak sakit. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sehat adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya.

Dalam rangka menciptakan keadaan baik seluruh bagian tubuh agar bisa berjalan secara normal GAFATAR melakukan olahraga. Olahraga yang dilaksanakan dalam Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) khususnya di Sumatera Utara terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu olahraga beladiri dan olahraga umum. untuk olahraga umum, DPD GAFATAR Sumut melaksanakan 3 jenis kegiatan yaitu Futsal, Renang dan Bulu Tangkis.

Tidak berbeda dengan beladiri, dalam olahraga ini pun diberi kebebasan dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini bukan hanya bersifat pribadi saja, di dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali DPD GAFATAR Sumut juga melaksanakan program olahraga keluarga. Dimana kegiatan ini juga bertujuan untuk bisa menguatkan tali silaturahim antar sesama warga GAFATAR, selain mengejar karakter sehat itu pastinya.

Kampung Pancasila. Bentuk kongkrit perwujudan peran aktif GAFATAR adalah dengan melaksanakan program kerja organisasi hasil RAKERNAS I DPP GAFATAR tahun 2013, salah satu program unggulannya adalah Program Kampung Pancasila.

Program ini merupakan salah satu strategi alternatif yang ditawarkan GAFATAR kepada masyarakat luas.

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan Pancasila atau membumikan kembali nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kepemimpinan, dan keadilan sebagai sebuah nilai luhur sehingga menjadi padu.

Program kampung Pancasila ini ad-

alah upaya penanaman, pengukiran, pembudayaan serta penyebaran sebuh nilai-nilai universal sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan kampung Pancasila inilah, Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) ingin mengembalikan kedalam kesadaran masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok akan sebuah nilainilai yang luhur, serta penerapan karakter Tuhan Yang Maha Esa yaitu manusia yang adil dan beradab, bersatu, berkepemimpinan, dan berkerakyatan, dalam rangka mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya dan menjadi manusia berkat bagi alam semesata pada umumnya. Metode yang GAFATAR lakukan meliputi tahapan 3R yaitu reinterpretasi, reinternalisasi dan reaktualisasi Pancasila.

Pertama, reinterpretasi adalah sebuah penafsiran dan penguaraian kembali nilai-nilai Pancasila secara ilmiah dan alamiah yang bersifat universal. Upaya ini dilakukan untuk meyakinkan serta mendorong masyarakat untuk mampu merubah cara pandang, cara berpikir dan cara bersikap sesuai apa yang terkandung di dalam Pancasila.

Kedua, reinternalisasi merupakan penjiwaan, penghayatan, pengendapan dan penyatuan kepribadian manusia terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga akan menjadi karakter dan jati diri setiap insan yang berdiam di Nusantara.

Ketiga, reaktualisasi adalah memperaktekkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila nilai-nilai Pancasila ini sudah menjadi karakter di sebuah kampung maka kampung tersebut akan hidup secara harmonis, karena ada banyak bentuk kasih sayang yang bertebaran sebagai wujud hamba-hamba Tuhan Yang Maha Esa. Kemandirian & Ketahanan Pangan (KKP). Sejak awal tahun 2014 berdasarkan keputusan pada RAKERNAS II Gafatar di Makasar maka Gafatar menambah satu program utama organisasi yaitu program Kemandirian dan Ketahan Pangan (KKP).

Program ini adalah sebagai wujud

dukungan Gafatar kepada pemerintah dengan ikut serta menanamkan kesadaran akan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat utamnya kepada warga Gafatar.

Tujuan program ini adalah agar setiap warga Gafatar memiliki pemahaman yang sama bahwa setiap keluarga wajib memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dengan cara membangun keluarga sadar pangan. Untuk menopang program tersebut maka setiap warga Gafatar wajib melaksanakan 3 Gerakan Pangan yaitu, Gerakan Sekali Makan nasi Sehari (SMS), Gerakan Seratus persen Pangan Lokal (SPL) dan Gerakan Rumah Pangan Mandiri (RPM).

Bagaimana Gafatar akan diperkenalkan Kepada Masyarakat?

Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai salah satu elemen anak bangsa berharap masyarakat dapat menerima kehadiran Gafatar. Gafatar beserta masyarakat dapat bergandengan tangan untuk memberikan darmabaktinya kepada bangsa dan Negara.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang mendasarkan ideologinya pada nilai-nilai kebenaran universal sebagaimana yang temaktub dalam Pancasila maka Gafatar sama sekali tidak masuk pada ranah agama apapun.

Gafatar juga sama-sekali tidak punya niat sedikitpun untuk melakukan penodaan apalagi melakukan penistaan kepada agama tertentu.

Sudah menjadi komitmen Gafatar untuk senantiasa tunduk pada aturan main, hukum nasional dan senantiasa komit untuk tidak melanggar hukum apapun yang berlaku. Gafatar hanya focus sebagai ormas yang bergerak pada pembangunan nilai-nilai budaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkarakter.

Gafatar mengajak seluruh eleman masyarakat untuk dapat mengoperasikan nilai-nilai luhur budaya bangs adalam kehidupan berbangsa da bernegara. Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan bukan saling bersaing memperebutkan sesuatu yang berujung konflik. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 3 7 201 37

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

MEDIA KEBANGSAAN | Tim Horas yang merupakan mahasiswa Fakutas Teknik Universitas Sumatera Utara kembali mengikuti kompetisi bergengsi bertajuk Shell-eco Marathon Asia 2015 di Luneta Park, Manila, Filipina pada 26 Februari hingga 1 Maret 2015.

Sebelumnya Tim HORAS USU telah berhasil meraih juara dalam ajang adu mobil hemat se-Asia, Shell Eco-Marathon. Team HORAS USU berhasil meraih juara di dua kategori sekaligus yakni juara 1 untuk kategori bahan bakar Alternate Gasoline atau Ethanol dan juara 2 untuk kategori diesel bahan bakar Solar.

Prestasi ini tentunya sangat membanggakan dan tentu, Tim HORAS tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kemenangan sebelumya akan menjadi motivasi untuk terus berinovasi, berjuang, bekerja, dan bersemangat untuk terus membangun dan mangembangkan mobil hemat energi.

Sebanyak 16 mahasiswa Teknik USU yang tergabung dalam Tim HORAS USU akan berangkat mengikuti kembali Shell Eco-Marathon ASIA 2015 dengan invosi baru, strategi baru, ide baru, dan semangat baru.

Pelepasan dilakukan dalam acara apresiasi dan syukuran kepada Tim HORAS yang berlangsung di Gedung Biro Rektor Universitas Sumatera Utara Lantai III, Medan, Sabtu (14/2).

Hadir Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc. (CTM), Sp.A(K), Warek III Drs. Raja Bongsu Hutagalung, Warek IV Prof. Ningrum Natasya Sirait, Dekan Fakultas Teknik USU Prof.Dr.Ir. Bustami Syam, M.S.M.E serta mewakili Dirut PDAM Tirtanadi Ir. Tamsil Lubis.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dalam arahannya mendukung Tim HORAS yang Kembali Mengikuti Shell Eco-Marathon 2015.

Sebagai bentuk dukungannya, orang nomor satu di Pemprovsu ini menyerahkan bantuan Rp25 juta dari kantong pribadinya.

"Tak ada yang namanya supermen saat ini, yang membuat kita berhasil ada super tim, dan karena saya lihat tim yang ada di Tim HORAS ini sangat solid maka sebagai apresiasi saya bantu uang pribadi saya sebesar 25 juta," ujar Gubsu.

Untuk itu Gubsu berharap, agar Tim HORAS dapat mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya sehingga bisa kembali meraih prestasi membanggakan.

Gubsu juga mengatakan bahwa tren kedepan ada dua hal yang penting diperhatikan. Yakni, pertama mimpi, keinginan, kemauan yang sangat besar. Kemudian kedua adalah Sumber Daya yang Terbatas.

"Kalau cita-cita besar sementara sumber daya terbatas maka tentu kita melakukan inovasi sehingga dengan sumber daya yang terbatas tapi bisa memaksimalkan hasil yang maksimal," ujarnya.

Untuk itu, Gubsu mengucapkan terimaksih karena prestasi dan kemenangan yang diperolah bukan hanya kemenangan Mahasiswa Teknik USU, tapi kemenangan Indonesia khususnya Provinsi Sumut.

Sementara itu Rektor USU Syahril Pasaribu menyatakan Tim HORAS tentunya bukti bahwa semangat mahasiswa dalam menghadapi isu tantangan energy masa depan tidak kalah dengan perguruan tinggi lain di Indpnesia maupun Asia. Karenanya, USU sangat bangga akan komptensi dan kerja keras dari mahasiswa Fakultas Teknik ini.

38 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tim HORAS USU Kembali Mengikuti Shell Eco-Marathon 2015

Gubsu Berharap Tim HORAS Kembali Ukir Prestasi di Ajang Internasional "Ini semua jaga atas dukungan penuh Pak Gubernur," ujarnya Sedangkan manajer Tim HORAS Muhammad Rizki melaporkan ada sebanyak 600 Tim yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Shell Eco Marathon Tahun ini.

"Setelah 3x proses seleksi hanya ada 177 Tim yang lolos untuk mengikuti kompetisi ini," ujarnya.

Dua dari 177 Tim tersebut adalah Tim dari USU yakni

TIM HORAS (TIM HORAS USU dan TIM HORAS MESIN) sedangkan untuk sekala Indonesia mengirim 22 Tim dari 12 Universitas yakniUSU, ITB, ITS, UI, UGM, UNS, UnBraw, Poltek Bandung, Polnep, UNJ, PNJ, UMM Sedangkan negara-negara yang mengikuti adalah Indonesia, Jepang, Korea Selatan, China,India, Malaysia, Brunei Darusallam, Mesir, Pakistan, Qatar, Singapura, Thailand, Vietnam, UEA, Filipina, Lebanon. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 1 5 | 39 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sumatera Utara Pionir Kedaulatan Pangan Wilayah Sumatera MEDIA KEBANGSAAN | Propinsi Sumatera Utara (Sumut) sesungguhnya merupakan pionir kedaulatan pangan wilayah Sumatera, apalagi jika masalah pertanahan dan konflik agraria terkait areal pangan bisa diselesaikan.

Demikian salah satu kesimpulan Dialog Kebangsaan bertema Membangun Kemandirian dalam Memperkokoh NKRI yang digelar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Sumut di Kosek Hanudnas III di Medan, Rabu (17/2) yang dibuka Wagubsu H T Erry Nuradi.

Narasumber pada dialog dengan moderator Kaban Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP yakni Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Guru Besar Pertanian USU Prof Dr Ir Abdul Rauf MP dan Kadis Pertanian Sumut Ir HM Roem.

Hadir Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutejo, Kajatisu M Yusni SH, Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Sumantri, Pangkosek Hanudnas III Marsma Supriyanto, Dan Lantamal I Belawan Laksmana Pertama TNI Prambudi, Kepala BINDA Sumut Brigjen TNI Tumino Hadi, Dan Lanud Kol Pnb Rico Siahaan, Plh Sekdaprovsu Hj Sabrina dan lainnya.

Wagubsu HT Erry Nuradi mengemukakan Indonesia telah memprogramkan swasembada pangan. Semoga dalam 3-4 tahun ke. depan swasembada tersebut dapat terwujud.

Untuk hal tersebut diperlukan sebuah rencana aksi secara terpadu hingga ke daerah dan di tingkat petani sehingga kedaulatan pangan dapat tercapai.

Kedaulatan pangan sesungguhnya akan sangat mempengaruhi ketahanan nasional, dan ketahanan nasional merupakan bagian yang penting dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ujarnya.

Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengemukakan di tengah permasalahan dan konflik agraria yang relatif masih tinggi di Sumut sekarang ini saja pun Sumut unggul dalam pencapaian pangan.

Oleh sebab itu dia yakin Sumut menjadi pioner di wilayah Sumatera dengan prasyarat utama konflik agraria diperkecil hingga selesai sehingga jelas mana tanah negara yang diprioritaskan untuk pangan.

"Kita akui angka ketidakadilan dalam penguasaan tanah masih tinggi antara lain 56 persen rakyat di pedesaan hanya menguasai 0,5 hektar tanah. Pemanfaatan lahan kosong terutama di pantai barat juga harus diperjelas," ujarnya.

Para narasumber dan peserta dialog umumnya juga memberi apresiasi kepada Kodam I/BB yang telah ikut serta secara aktif mengembangkan lahan pertanian seh-

40 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id ingga dari dialog tersimpul Sumut siap mendukung program Presiden IR Joko Widodo bahwa Indonesia berdaulat pangan.

Kadis Pertanian Sumut Ir HM Roem memaparkan sawah irigasi di Sumut tahun 2013 tercatat 281.155 hektar, lahan pertanian bukan sawah 1.192.141 hektar dan ladan/ huma 331.629 hektar.

Posisi produksi komoditas tanaman pangan Sumut terutama padi tahun 2013 berada di peringkat lima nasional dengan kontribusi terhadap nasional sebesar 5,23 persen dengan produksi 3.727.250 ton. Jagung juga peringkat 5 nasional dengan produksi 3.727.250 ton, ubi kayu juga peringkat 5 nasional bersama ubi jalar dengan produksi 1.518.221 ton dan 116.671 ton.

Target dan sasaran tahun 2015 padi panen 748.755 hek-

tar dengan produksi 4.155.590 ton, jagung panen 230.206 hektar dengan produksi 1.309.912 ton, ubi kayu panen 46.139 hektar dengan produksi 1.519.930 ton dan ubi jalar panen 11.621 hektar dengan produksi 152.625 ton.

Dari dialog terungkap permasalahan ketahanan pangan ke depan yang perlu diantisipasi antara lain ketersediaan air irigasi, sempitnya lahan petani, alih fungsi lahan, pemenuhan pupuk petani, berkurangnya tenaga kerja pertanian dan minimnya penyuluh pertanian.

Menurut Henry membangun kedaulatan pangan ada 16 lembaga dan instansi yang harus berkoordinasi dan bersinerji sehingga perlu peran pimpinan daerah untuk menggerakkan instansi tersebut agar Sumut bisa menjaga kedaulatan pangan dan menjadi pelopor kedaulatan pangan nasional. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 4 1 201 41

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Kebersamaan Pilar Utama Majukan Al Washliyah Imbauan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi dalam acara pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Al Washliyah ke XII di aula Asrama Haji, Jl Sisingamangaraja Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Jumat (13/20/2015) malam.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Labuhanbatu dr Tigor Panusunan Siregar SpPD, Walikota Tanjung Balai H Thamrin Munthe MA, Wakil Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H Minan Pasaribu SH MH, anggota DPD RI Rizal Sirait dan Dedi Iskandar Batubara, Kakanwil Kemenag Sumut Tohar Bayo Angin, Ketua Pengurus Besar (PB) Al Washliyah Dr H Yusnar Yusuf Rangkuti MA, Ketua Pengurus Wilayah (PW) Al Washliyah Sumut H Hasbullah Hadi SH MKn, Ketua Pengurus Daerah (PD) Al Washliyah Labuhanbatu Abdul Halim Hasan, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) Labuhanbatu dan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Erry menekankan kepada seluruh kader, simpatisan dan warga Al Washliyah akan pentingnya kekompakan dan kebersamaan dalam membesarkan organisasi.

Selain itu, penyatuan visi dan misi organisasi yang mengkerucut pada satu tujuan bersama yakni memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, termasuk warga Al Washliyah sendiri.

“Tidak banyak organisasi massa yang bisa bertahan dan berkembang menjadi sedemikian besar dalam kurun waktu di usianya 84 tahun. Saya yakin, keberhasilan ini tidak terlepas dari jasa para pendiri Al Washliyah yang sejak berdiri telah

MEDIA KEBANGSAAN | Wakil Guberrnur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengimbau kader, simpatisan dan warga Al Washliyah untuk menyatukan barisan dalam kebersamaan guna mewujudkan cita-cita luhur, mengangkat harkat dan martabat bangsa ke arah yang lebih baik.

meletakkan landasan perjuangan organisasi diatas nilai persaudaraan dan persatuan sesama manusia. Tentu landasan itu penuh keikhlasan dan ketulusan demi menyelamatkan umat dari perpecahan dan kerusakan akidah,” ujar Erry.

Semangat tersebut, ujar Erry, harus terus dihidupkan oleh kader dan simpatisan Al Washliyah sepanjang masa, baik secara struktural maupun kultural.

“Perjuangan para kader untuk tetap mempertahankan kesinambungan spirit perjuangan dan kiprah Al Washliyah jauh lebih berat di masa mendatang.

Untuk itu, butuh kekompakan, kebersamaan dan soliditas internal yang kuat. Jika tidak, Al Washliyah akan

tetap ada namun tidak memberikan manfaat signifikant,” sebut Erry.

Dengan basis massa yang relatif besar di Sumut, Al Washliyah akan menjadi organisasi luar biasa jika mampu memaksimalkan potensi yang ada, termasuk membangun Rumahsakit (RS) Al Washliyah Syariah sebagai layanan kesehatan bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga Al Washliyah, tetapi layanan kesehatan itu juga diperuntukkan bagi masyarakat umum kalangan kurang mampu.

“Kita optimis Al Washliyah mampu membangun Rumahsakit Syariah. Layanan kesehatan ini sejalan dengan pilar khittah Al Washliyah yakni memberikan layanan sosial bagi masyarakat,” sebut Erry.

Selain itu, Al Washliyah juga memiliki potensi dalam mencerdaskan generasi muda dengan mengembangkan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar hingga universitas. Peran ini sangat strategis karena Al Washliyah memiliki kader yang telah teruji dan memiliki intelektual.

“Lembaga pendidikan juga bagian dari dakwah. Sekolah merupakan salah satu sarana efektif dalam menyampaikan kebenaran kepada generasi muda penerus bangsa,” papar Erry.

Bidang kesehatan dan pendidikan, merupakan tanggungjawab bersama yang harus mendapat perhatian seluruh elemen masyarakat.

“Bangsa ini akan kuat jika rakyatnya sehat dan berpendidikan. Kebodohan adalah awal kehancuran. Sedangkan tingginya tingkat kesehatan merupakan gambaran dari kualitas hidup masyarakat suatu bangsa,” tegas Erry.

42 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Mewaspadai Konflik di Sumatera Utara media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 1 5 | 43 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

M. Arif. Nasution, MA Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan kewajiban pemerintah daerah adalah melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan Nasional dan keutuhan negara kesatuan Indonesia. edua peraturan tersebut menangamanatkan tugas penting pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan jaminan rasa aman kepada warganya. Jaminan rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang memungkinkan setiap warga untuk dapat menjalankan aktivitas, mengoptimalkan potensi, dan mewujudkan kesejahteraan hidup secara lancar, terhindar dari rasa takut, gangguan dan tekanan dari pihak lain. Tugas yang tidak kalah penting harus dilaksanakan baik pemerintah pusat maupun daerah adalah menjaga kerukunan, persatuan dan keutuhan negara kesatuan Indonesia, sebagai salah satunya pilar kebangsaan, sehingga tidak terjadi perpecahan yang menyebabkan distegrasi bangsa.

Disisi lain, keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Serta ketidakterkendalian dianamika kehidupan politik.

Perbedaan budaya, pemikiran dan kepentingan diantara kelompok-kelompok yang pluralistik tersebut seringkali menyebabkan terjadinya benturan-benturan yang meluas menjadi komflik sosial dan menimbulkan rasa takut, kecemasan serta mengancam keamanan, persatuan dan kesatuan, bahkan disin-

K

tegrasi bangsa.

Disamping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin dterbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial. Termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik. Terutama konflik yang bersifat horizontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma pisikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujdnya kesejahteraan umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20012 menyatakan adanya 5 (lima) sumber yang dapat menyebabkan munculnya konflik di Indonesia (1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya; (2) Perseteruan antar umat beragama dan atau interumat beragama, antar suku, dan antar etnis; (3) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan atau provinsi; (4) Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; (5) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarkat.

Konflik-konflik tersebut bersifat sangat dinamis dan tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Mulai dari aceh, lampung, ambon, poso hingga ke papua yang sering kali dipicu oleh satu permasalahan kecil, namun dilakukan dan pembiaran sehingga semakin melebar dan kompleks. Konflik menjadi petaka yang menyebabkan kerugian tidak saja bersifat material. Namun telah merenggut banyak korban jiwa.

Oleh sebab itu penanganan, pencegahan dan penghentian konflik-konflik sosial yang muncul ditengah-tengah masyarakat harus mendapatkan perhatian dukungan dari segenap bangsa Indonesia.

Provinsi Sumatra Utara atau lebih dikenal dengan Sumut, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan ciri pluralitasnya. Latar belakang sosial masyarakat yang tinggal di provinsi ini berbeda secara kelompok etnis/suku, agama, budaya, maupun bahasa. Dari tinjauan demografis penduduk Sumatra Utara berjumlah 15.977.383 yang terdiri dari berbagai suku antara lain suku Melayu, Nias, dan 8 sub Batak, Jawa,Minang, Aceh dan Sunda. Disamping itu masih ada juga kelompok etnis India, Arab, Cina. Agama yang dianut masyarakat juga menunjukkan pluralitas Islam, Protestan, Katholik, Budha, Hindu, dan lain lain.

Dari tinjauan administratif, Provinsi Sumatra Utara terdiri dari 25 kabupaten, dan 8 kota yang terbagi menjadi 414 kecamatan, 662 kelurahan dan 5.025 desa (Sumatra Utara dalam angka, 2011). Dengan luas wilayah ?72.891.23 km?^2. Sumatra utara merupakan provinsi yang ke empat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Tinjauan dari segi pembangunan, Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumatra Utara sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan, baik antar kabupaten dengan provinsi lainnya. Sektor swasta juga dapat terlibat dengan mendirikan berbagai properti

4 4 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi dan sektor kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakatnya yang plural danmenjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan intensitas dan mencapai tujuan pembangunan. Berbagai kepentingan kelompok yang ada akan berbenturan bukan saja antar mereka tetapi juga dengan pemerintah.

Ditinjau dari segi wilayah, Sumatra Utara memiliki kekayaan alam sangat melimpah. Mulai dari hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga bahan-bahan tambang dan energi.

Kekayaan tersebut disatu sisi memang memberikan dukungan di dalam mewujudkan kesehteraan bagi masyarakat Sumatra Utara. Namun disisi lain dapat menjadi semacam kutukan yang berbuah pada kerusuhan yang menelan korban jiwa.

Sebagai salah satu provinsi dengan ciri pluralitas dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah sebagaimana disebutkan di atas, kemungkinan-kemungkinan muncul ledakan konflik tidak bisa dihindarkan. Berbagai persoalan denganlatar belakang ekonomi, sosial, ketidakadilan, kepentingan politik serta hubungan antar daerah bisa menjadi pemicu konflik tersebut. Menurut data Badan KesatuanBangsaPolitikdanPerlindunganMasyarakat Provinsi Sumatra Utara ada lima potensi konflik di sumatra utara, yakni pertanahan, sumber daya alam, perburuhan, rumah ibadah dan lingkungan. Lebih lanjut berdasarkan data dari Badan Kesbangpolinmas Sumut dan komunitas inteliien daerah (kominda) Sumut terdapat 183 titik konflik di Profinsi Sumatra Utara. Konflik tersebut tersebar di 33 kabupaten/kota. Terdiri dari 5 titik potensi batas wilayah. Terdapat 129 potensi sumber daya alam, 40 potensi politik, ekonomi dan sosial dan budaya 9 dari potensi suku agama, ras dan antar golongan.

Berdasarkan data dari Polda Sumut

sampai tahun 2012 terungkap sebanyak 2.833 kasus konflik sengketa tanah di Sumut. Kasus konflik sengketa tanah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 2498 kasus pertentangan antar warga; 143 kasus kelompok masyarkat dengan intansi pemerintah; 182 kasus warga dengan perusahaan swasta; 4 kasus antar perusahaan swasta; dan 6 kasus perusahaan swasta dengan pemerintah. Sementara kasus dapat diselesaikan baru 484 kasus.

Adapun kasus yang belum terselesaikan yaitu: panguasaan kepemilikan lahan tanpa alas hak yang kuat (1.790) kasus, problematika pemberian ganti rugi (52) kasus, dan bermasalah dalam proses eksekusi (95) kasus.

Meskipun jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, Sumatra Utara dapat dikatakan lebih relatif aman namun bukan berarti harus terjadi pengabaian terhadap kemungkinan-kemungkinan muculnya konflik yang berpotensi mengganggu ketenangan, keamanan dan kerukunan hidup. Di Sumatra Utara memang jarang dijumpai konflikantar kampung, antar etnis atau antar agama. Namun konflik-konflik seperti tuntutan buruh, sengketa tanah dan sengketa pembagian zona tangkapan di laut antar nelayan tradisional dengan nelayan yang menggunakan peralatan modern, dan konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, muncul dalam kehidupan masyarakat dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Pada titik yang ekstrim, dikhawatirkan akan muncul kesenjangan yang luar biasa antara harapan masyarakat di satu pihak dan kemampuan pemerintah memenuhi dan mengakomodasi konflik tersebut. Pada gilirannya hal itu tentu saja akan memicu konflik baru.

Sebenarnya hal terebut dapat dihindari jika konflik-konflik sebelumnya dapat dideteksi, dipetakan dan ditangani secara mendasar. Dihadapkan pada persoalan itu, maka suatu kajian awal dan bisa dijadikan rujukan bagi suatu skema penyelesaian menyeluruh atas konflik di Sumatra Utara sangat diperlukan.

Memetakan Konflik Sumatera Utara Konflik merupakan satu sisi dari ke-

hidupan sosial bangsa Indonesia yang tidak mungkin dapat dihapus namun hanya mungkin ditekan seminimal mungkin jumlah dan dampak sosialnya.

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk secara etnis, nilai sosial, agama, ideologi politikKesenjangan sosial ekonomi masih menjadi bagian dari keseharian bangsa ini. Bangsa ini masih berada dalam masa transisi dari politik otoriter ke arah politik demokrasi sehingga potensi konflik masih terbuka menjadi tindakan kerusuhan-ketidaktertiban.

Mencegah lebih baik daripada mengobati" adalah kata bijak agar mendahulukan pencegahan terjadinya konflik karena menghentikan konflik yang sudah terjadi lebih mahal baik diukur dari biaya ekonomi maupun biaya sosial. Sumatera Utara adalah provinsi yang heterogen (suku, agama, etnis, budaya, pandangan politik, pemikiran, aliran dan organisasi). Akan tetapi, kemajemukan itu sudah menjadi keunikan tersendiri yang kemudian menjadi entitas Sumatera Utara. Kondisi tersebutmerupakan kekayaan, sekaligus potensi akan munculnya berbagai konflik.

Selama ini, walaupun terkenal heterogen masyarakat Sumatera Utara dapat menjaga harmonisasi kehidupan sosial.

Konflik maupun potensi konflik yang muncul kebanyakan dipicu oleh faktor ekonomi. Permasalahannya adalah sampai kapan kondisi tersebut akan terjaga?

Selama ini bibit-bibit permasalahan sudah mulai nampak walaupun berhasil diredam oleh pihak-pihak yang terkait.

Jika potensi konflik tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan menjadi hal yang akan merusak bagi kondusivitas wilayah Sumatera Utara. Berikut masalahmasalah menonjol yang sering menjadi sumber/potensi konflik di Sumatera Utara berdasarkan hasil Seminar Mewaspadai Konflik di Sumatera Utara : Hukum, adapun masalah-masalah terkait penegakan hukum di Sumatera Utara antara lain: PerampokanBersenjata Narkoba

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 1 5 | 45 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Human Trafficking Illegal Logging Penyelundupan (Manusia/ Barang)

Madina Tapteng Nias Nias Selatan

Sosial Budaya, adapun masalahmasalah terkait sosial budaya yang menimbulkan konflik di Sumatera Utara, antara lain: MasalahBuruh KonflikPertanahan KonflikNelayan Ekonomi, adapun masalah-masalah terkait ekonomi yang menimbulkan konflik di Sumatera Utara antara lain : KrisisListrik DampakKenaikan BBM KonflikPertambangan Ekonomi Global Politik, adapun masalah-masalah terkait politik yang menimbulkan konflik di Sumatera Utara antara lain: KonflikPemilukada SengketaTapal Batas KasusKorupsi Ideologi, adapun masalah-masalah terkait ideologi yang menimbulkan konflik di Sumatera Utara antara lain: RadikalKanan RadikalKiri Ekstrimis Anti Pemerintah Jika dilihat dari persebaran menurut daerah, maka sumber/potensi konflik di Sumatera Utara dapat dijabarkan sebagai berikut : Konflik Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Poleksosbud) terdapat 40 kasus yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/Kota di Sumatera Utara: Medan :4 Binjai :1 Langkat :3 Karo :2 Sergai :1 Simalungun :2 P. Siantar :1 Asahan :2 T. Balai :2 L. Batu :8 Dairi :2 Tobasa :1

:2 :3 :1 :5

Konflik yang bernuansa SARA terjadi di sembilan lokasi di Sumatera Utara, yaitu : Medan :3 Binjai :1 T. Balai :1 L. Batu :1 Taput :1 P. Sidempuan : 1 Madina :1 Konflik terkait dengan Sumber Daya Alam menjadi sumber konflik yang paling dominan di Sumatera Utara terdapat di 129 lokasi, yaitu : Medan : 21 Binjai :7 Langkat : 25 Deli Serdang : 3 Sergai :5 T. Tinggi :3 Simalungun :2 P. Siantar :2 Asahan : 14 Tapteng :3 Nias :1 T. Balai :1 L. Batu : 15 Dairi :2 Humbahas :3 Taput :1 Tobasa :2 Tapsel : 10 Madina :4 Sibolga :1 Nias Selatan :4 Konflik terkait batas wilayah tersebar di 5 lokasi di daerah Sumatera Utara, yaitu : Deli Serdang : 1 L. Batu :2 Madina :2 Beberapa Isu Terkait Konflik dan Potensi Konflik di Sumatera Utara Pada Tahun 2015/2016 akan dilaksanakan Pemilukada di 21 Kabupaten/ Kota di Sumut. Money Politic danBlack Campaign akan rawan memicu

terjadinya konflik antar pendukung.

Termasuk masalah independensi penyelenggara (Seperti di Kabupaten dari tahun 2013) Konflik Politik Nasional antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), secara tidak langsung kondisi politik nasional akan memberikan pengaruh terhadap iklim politik Sumatera Utara termasuk masalah Polemik Pemilukada Langsung atau Pemilukada oleh DPRD Banyaknya kasus Korupsi yang melibatkan Kepala daerah menimbulkan jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, khususnya menimbulkan ekses munculnya kelompok Golput pada PEMILU. Krisis Energi Listrik yang mengakibatkan terjadinya pemadaman sejak Maret 2013. Kondisi tersebut menimbulkan reaksi dari masyarakat hingga muncul ancaman pembakaran kantor PLN. Berdampak pada terhambatnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Kebijakan kenaikan BBM dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyelundupan dan penimbunan.

Kebijakan-kebijakan terkait relokasi pasar dan pedagang kaki lima yang kerap ricuh. Kebijakan relokasi selalu ditentang oleh pedagang seperti yang terjadi di Medan, Langkat, dan Tebing tinggi.

Konflik Pertambangan yang ada misalnya konflik antara masyarakat di Kabupaten Madinadengan PT. Sorik Mas Mining dan Konflikantaramasyarakat Kabupaten Tapanuli Selatandengan PT. Agincourt Resources.

Masalah perburuhan yaitu tuntutan UMP 2015 yang akan memicu aksi mogok nasional, aksi unjuk rasa, blokir objek vital dan sweeping pabrik Sengketa Lahan, beberpa kasus terkait sengketa lahan yaitu konflik lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha menjadi rebutan Kelompok Tani di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Simalungun, danTebingTinggi. Sengketa lahan register 40 di Tapanuli Selatan, Konflik PIR Kecamatan Sosa Tapanuli Selatabseluas 2000 Ha dan masyarakat Sari Rejodgn TNI-AU di Kota Medan seluas 270

46 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Ha. Konflik nelayan modern vs nelayan tradisional yang terjadi di Tanjung Balai, Asahan, Langkat dan Batubara bisa berujung pada perusakan dan aksi pembakaran kapal Aksi perampokan bersenjata api seperti Perampokan ATM dan toko emas di sejumlah Kabupaten/Kota Sumut (diduga terkait dengan kegiatan kelompok teroris FAI). Perampokan juga kerap terjadi di perairan SelatMalaka yang diduga dilakukan mantanKombatan GAM. Jalinsum TebingtinggiBatubara - Asahan - Labuhanbatumenjadi sasaran perampokan bersenjata api.

Peredaran Narkoba juga terjadi di hampir seluruh bagian Sumatera Utara yang sangat mengancam generasi muda Sumatera Utara.

Penyelundupan barang (narkoba dan barang bernilai ekonomi tinggi) dan orang (traffiking) seringdilakukan di wilayahBelawan, TanjungBalai, danAsahanmenimbulkandampakkerugiansecaraekonomibagiSumut. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan pengawasan aparat Munculnya kelompok-kelompok radikal kanan yang berbasis pada pemahaman yang salaha tentang agama yang tidak sepakat dengan bentuk negara demokrasi serta kelompok radikal kiri yang berhaluan komunis

ditandai dengan adanya aksi vandalisme menggunakan lambang palu dan arit di Kota Medan dan Tebing Tinggi.

Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi yang memiliki keanekaragaman potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan memiliki keaneka ragaman etnis menyimpan potensi yang tinggi akan terjadinya konflik. Kompetisi untuk memperebutkan sumber daya politik, ekonomi, kultural semakin meningkat.

Kompetisi itu mendorong kelompokkelompok untuk melakukan persekutuan, koalisi, interseksi, penggabungan dengan kelompok lain membentuk kelompok lebih besar.

Konflik yang terjadi di Sumatera Utara di dominasi oleh konflik yng berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Daya yang ada untuk kepentingan Ekonomi. Diantara konflik yang mencuat adalah konflik di bidang Pertambangan dan konflik di bidang Agraria.

Selain itu Konflik akibat Tapal Batas Wilayah dan Pemekaran menjadi masalah tersendiri bagi Sumatera Utara.

Kompleksitas Konflik dan Potensi di Sumatera Utara menjadi fenomena yang sangat pelik dan diharapkan mampu dengan segera dicarikan solusi alternative penanganan yang progresif, sebelum memakan korban yang lebih besar lagi. Kemauan dan komitmen dari seluruh kalangan baik Pemerintah

Daerah, Aparat Penegak Hukum, Perguruan Tinggi dan seluruh masyarakat agar mendahulukan penyelesaian secara kekeluargaan, namun apabila belum tercapai dapat dilakukan melalui mediasi, apabila masih belum tercapai, maka upaya penegakan hukum merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh.

Daftar Pustaka Agustono, Budi,dkk. 1997. Sengketa Tanah di Sumatera UtaraMedan.

Akatiga Pusat Analisa Sosial.

Rauf, Maswadi. 2001. Konsensus dan Konflik Politik.

Marzali, Amri, dkk. 2003. Konflik Komunal di Inonesia saat ini. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteit Leiden. Bekerja sama dengan Pusat Bahasa dan Budaya Universias Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Robbins, S. & Judge, T. 2008. Essentials of Or ganizational Behavior. 9 th ed. New Jersey: Pearson/Prentice Hall.

Undang-Undang: Peraturan Menteri PU nomor 11.A/ PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai UU. No. 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Halaman Web : http:// triadarabarlian.wordpress.com/ 2011/06/11/upaya-mengatasi-konfikperbatasan-di-wilayah-indonesia/ Ulumuddin, Ihya (2009) "Duapuluh Persen Nelayan Sumut Tidak Melaut" Analisa, analisadaily.com Selasa, 27 Januari 2009 (http :// www.tobapulp.com/ina/profil/sejarah).

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 4 7 201 47

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Fungsi Intelijen Kesbangpol Harus Diperkuat K

epala Daerah diminta untuk memberi penguatan peran dan fungsi Kesbangpol di tiap daerah. Peran dan fungsi Kesbangpol di tiap daerah sangat penting terutama dalam melakukan direksi dini setiap potensi gangguan atau hal lain guna mencegah jangan sampai Kepala Daerah keliru dalam mengeluarkan kebijakan dan juga diperlukan bagi aparat keamanan dalam mengantisipasi setiap gangguan keamanan yang terjadi.

Kewibawaan Kesbangpol harus dikembalikan penguatannya seperti masa Direktorat Sospol. Laporan Harian Kesbangpol harus dapat dibuat setiap hari untuk dikirim kepada kepala Daerah maupun ke Menteri Dalam Negeri.

Fungsi intelijen pada Kesbangpol harus diperkuat sehingga Kepala daerah tidak hanya menerima informasi dari Badan Intelijen Negara atau informasi yang ada di kelola dengan baik dari segala sumber ter percaya melalui penguatan fungsi KOMINDA. Kesbangpol harus membuat dan mengetahui PETA DAERAH terutama Peta Potensi Kerawanan mulai Kab Kota hingga Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Kepala Kesbangpol tiap daerah harus berani memberi masukan kepada Kepala Daerah. Libatkan SKPD yang menangani Litbang untuk memperkuat tugas Kesbangpol.

Khusus wilayah Provinsi dan Kab yang memiliki PULAU TERLUAR, agar lebih dikonsenterasikan deteksi dini dan pengamanannya mengingat saat ini ada gerakan dari Kalimantan

Utara 'Manusia Perahu' dengan alasan mencari nafkah.

Gerakan ini merupakan terorganisir dengan memiliki perahu baru. Peta tentang Pulau Terluar ini harus dibuat.

Identifikasi apakah di Pulau Terluar saat ini ada manusia perahu yang terdampar atau sengaja ingin menetap di pulau tersebut untuk tinggal karena kurangnya pantauan dari aparat keamanan maupun Pemda.

Khusus wilayah Provinsi dan Kab Kota yang berhubungan langsung dengan wilayah perbatasan dengan negara tetangga maupun wilayah provinsi lain yang " rawan", agar mengantisipasi terhadap rawan penyelundupan antara lain : a. Penyeludupan Narkoba Di Indonesia saat ini setiap hari 46 orang meninggal dunia akibat pengguna narkoba Pemerintah dan aparat penegak hukum harus masif melakukan kampanye pencegahan Narkoba dan melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap bandar narkoba. b. Penyeludupan warga negara asing Saat ini sudah masuk 120 orang warga asing ke Poso. Ada upaya ger-

akan untuk mengembangkan ISIS melalui Poso. Mereka tidak bisa jihad di Syria maupun Irak tapi jihad di Poso. c. Cermati Percepatan Pembangunan di wilayah perbatasan Kab,Kota. Masing masing wilayah harus memperkuat Pembangunan infrastrukturnya agar tidak muncul potensi konflik atau keinginan untuk bergabung dengan daerah yang dirasa lebih diperhatikan.

Pembangunan Nasional dan Daerah Saat ini, secara nasional ada 200 Kecamatan di Indonesia yang belum memiliki Puskesmas sehingga data statistik menunjukkan angka Ibu hamil meninggal tertinggi di dunia.

Saat ini, seluruh PDAM di Indonesia memiliki utang lebih Rp.4.7 T yang harus dicicil oleh Pusat. PDAM harus sehat karena fungsinya memberi pelayanan air bersih kepada warganya lebih baik dan luas jangkauannya.

Saat ini, Kemendagri telah membatalkan 180 Peratutan Daerah karena tidak sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi dan ada yang tidak meng-

48 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

gambarkan tentang kebhinekaan Indonesia, Pemda harus berhati hati dalam membuat Rancangan Perda.

Baru 36 persen dari 539 daerah otonom Provinsi/Kab Kota yang benar membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) maupun Laporan Keuangannya.

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat kepada Pemda dan taat azas dalam penyelenggaraan Pemda agar lebih memperhatikan hal hal sebagai berikut: a. Bangun Marwah Pemda dan tidak kaku dalam melayani masyarakat. b. Antisipasi penggunaan dan penyaluran dana hibah dan Bansos. c. Berhati hati dalam membuat Perda tentang Pajak dan Restribusi Daerah. d. Efisiensi kan penggunaan dana Perjalanan Dinas. e. Cermati setiap menjelang hari besar keagamaan (Ramadhan, Lebaran, Natal/Tahun Baru) selalu ada kenaikan harga padahal Stock kebutuhan cukup tersedia. Cegah dan tindak bila ditemukan oknum-oknum yang mencari keuntungan dalam situasi tersebut. f. Bangun hubungan keharmonisan semua Parpol dan ikut mencegah munculnya dualisme Parpol di daerah masing masing. g. Optimalkan peran petugas Pemadam Kebakaran dan mereka harus digarap agar bekerja lebih optimal. h. ikut mengingatkan tentang per-

tanggungjawaban penggunaan dana Desa. i. Semua SKPD di tiap Daerah harus membangun soliditas yang baik dan kompak. j. Ikut membenahi penanganan lalu lintas secara baik karena saat ini tiap jam terjadi 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. k. Kesbangpol ikut memantau dan memberi masukan kepada Kepala Daerah dan Pusat tentang program Prioritas Pemerintah yang terkait pada INFRASTRUKTUR, MARITIM, ENERGI dan PANGAN. l. Perbanyak komunikasi, dialog dengan mengedepankan Kebangsaan pada setiap elemen dan kekuatan yang ada di dalam masyarakat dengan melibatkan SKPD dan instansi terkait.

Persiapan Pilkada Serentak Pemerintah masih tetap berkeinginan agar Pilkada serentak dilaksanakan tahun 2015. Dalam menyambutnya dibutuhkan koordinasi secara baik dengan penyelenggara KPU, Bawaslu/ Panwaslu bersama aparat keamanan untuk menyusun peran kerawanan masing-masing daerah yang akan menggelar Pilkada.

Setiap anggaran Pilkada (KPU, Panwas, Keamanan, Sosialisasi, Pemantauan) harus baik benar dan sesuai sehingga tidak menimbulkan masalah atau alasan tidak optimal kinerja karena ketidaktersediaan pem-

biayaan.

Pastikan semua tahapan dan ancaman kerawanan sudah terdeteksi secara dini sehingga semua tahanan berjalan dengan baik.

Koordinasikan secara baik dengan KPU dan Panwas agar perekrutan petugas di tingkat PPK, PPS dan TPS diperluas segmen dari komponen masyarakat yang ada dengan seleksi yang baik dan benar. Karena permasalahan sering terjadi di tingkat PPS dan TPS agar Bintek terhadap petugas ditingkatkan tersebut lebih diperbanyak dan tidak mempersiapkannya pada limit waktu yang singkat menjelang Pemungutan Suara.

Selain itu, memastikan tidak ada permasalahan batas wilayah Kecamatan dan Desa sehingga tidak saling perebutan suara dari penduduk yang berbatasan.

Rencana Kesbangpol se-Sumut Setiap Kab/Kota di Badan/Kantor Kesbangpol dapat membuat Pusat pengendali Krisis dengan mengoptimalkan Tim Pemantau Perkembangan Politik Dalam Negeri dan peran KOMINDA. Tiap Kepala Badan/Kantor membuat BBM Grup dengan Kesbangpol Provinsi untuk Sarana "shering" informasi dari dan ke Kab Kota dan Provinsi.

Mulai bulan Februari setiap laporan harian dapat dibuat ke Provinsi melalui Fax 0614524. „

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 1 5 | 49 201

Kabar Aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Presiden Minta KOMINDA Pantau Proyek IMEP ersiden Jokowi meminta jajaran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) untuk melakukan pemantauan pelaksanaan proyek dan permasalahan yang muncul di lapangkan terkait tentang program Prioritas Pemerintah, yakni Infrastrukur; Maritim; Energi dan Pangan (IMEP).

Hal itu dinyatakan Jokowi saat melakukan teleconfrence dengan jajaran KOMINDA se-Indonesia, dari Kantor BIN di Jakarta.

Dari Sumut, KOMINDA melakukan telekonfrence dari KAntor BINDA Sumut dihadiri Kepala BIN/Ketua KOMINDA Brigjen TNI Tumino Hadi, Kaban Kesbangpol/ Sekretaris KOMINDA Drs H Eddy Syofian MAP, Ass Intel Kejati Nanang SH, Direktur Intelkam Poldasu Kombes Pol

P

I Nyoman, Ass Intel Kodam I BB Letkol Inf Solihin dan jajaran intel dari Lantamal I Belawan, Kosekhanudnas III, dan Lanud Soewondo.

Presiden menyatakan, akan menggunakan data intelijen dalam mengambil kebijakan. "Saya akan gunakan data intelijen untuk pengambilan kebijakan saya," ujar Presiden sembari mengingatkan jajaran intelijen negara dan daerah agar meningkatkan profesionalismenya dan mendukung peningkatan sarana dan prasarana tugas intelijen.

Program prioritas Pemerintah hendaknya dipantau apa kendala dan permasalahan termasuk dampak yang ditimbulkan dari Pembangunan tersebut. „

Pemerintah Biaya Rehabilitasi 3000 Pengguna Narkoba di Sumut MEDIA KEBANGSAAN | Pemerintah tahun ini akan membiayai rehabilitasi 3000 penguna narkoba di Sumut melalui dana APBN 2015.

Jumlah ini merupakan bagian dari 100.000 pengguna yang akan direhab secara nasional tahun ini.

Deputi Rehabillitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat DR Diah Utami mengemukakan hal itu pada pertemuan dengan 36 Direktur Rumah Sakit (RS) dan pimpinan Puskesmas kemarin di Ruang Beringin Kantor Gubsu di Medan.

Kebijakan ini lanjutnya merupakan tindak lanjut instruksi Presiden RI H Joko Widodo yang intinya bahwa Indonesia sudah darurat narkoba tanpa kecuali wilayah Sumatera Utara.

Didampingi Direktur Pasca Rehabilitasi BNN Brigjen Pol Dr Sjahrial, Kepala BNN Sumut Kombes Pol Rudi Tranggono pada acara yang difasilitasi Pemprovsu melalui Kesbangpol dan Linmas Sumut ini, Diah menjelaskan semua pembiayaan rehab, baik yang ada di rumah sakit maupun non rehab akan dibiayai pemerintah pusat.

"Target rehab 3000 pengguna narkoba ini dilakukan baik jangka perawatan, rawat jalan dan rawat inap dengan masa rehabilitasi antara 30 kali pertemuan, 3 bulan bahkan 6 bulan," jelasnya.

Oleh sebab itu BNN berharap agar Pemprovsu dapat bekerjasama dengan kabupaten dan kota guna mempersiapkan RSU daerah atau puskesmas sebagai Institusi

Penerima Wajib Lapor (IPWL) atau RS rujukan untuk rawat inap maupun rawat jalan bagi para pengguna narkoba.

Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi diwakili Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Drs H Eddy Syofian MAP menyambut baik program nasional ini apalagi Sumut juga darurat narkoba.

Terhadap 300.000 lebih penderita narkoba di Sumut lanjutnya Pemprovsu komitmen mendukung kehadiran Pusat Rehabilitasi yang akan dibangun BNN untuk menjadi prioritas.

Menurutnya, ada tiga untuk mendorong upaya rehabilitasi berjalan baik. Pertama, masih ada komitmen pihak keluarga untuk menyerahkan keluarganya yang penderita narkoba untuk direhab dan jangan takut karena diproses secara hukum. Kedua minimnya tenaga konsoler maupun assignment seperti paramedia, psikolog dan tenaga lainnya. Ketiga, biaya yang besar.

Oleh sebab itu Deputi BNN kembali menegaskan agar msyarakat tidak perlu takut untuk menyerahkan keluarganyaguna direhab.

Dalam putusan bersama, pengguna narkoba yang tertangkap tangan akan diproses di wadah ini oleh tim dokter dan tim hukum sehingga dapat pengguna murni.

Untuk itu BNN memberi biaya transportasi bagi orang yang membawa pengguna narkoba sebesar Rp 100.000 per orang, jika membawa lima orang menjadi Rp 150.000. „

50 | media Kebangsaan, No.7 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Tajuk Media

Gubsu Dukung Percepatan Ekonomi

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H Gatot Pujo Nugroho meminta semua pihak mendukung terciptanya situasi keamanan kondusif di Sumatera Utara demi mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Terlebih lagi, maskapai penerbangan internasional mulai melirik Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) yang merupakan peluang bagi daerah ini berkembang pesat.

Hal itu dikatakan Gubsu usai mengikuti apel gabungan TNI, Polri dan PNS di Makolantamal I Belawan, Senin (17/11/2014).

Gubsu mengatakan, maskapai internasional menganggap parkir di KNIA lebih murah dan aspek tujuan destinasi Eropa lebih cepat. "Ini adalah daya tarik tersendri bagi Provinsi Sumut maka faktor keamanan sangat penting," katanya.

Apel yang dihadiri puluhan personel TNI, Polri dan PNS dengan berseragam lengkap dipimpin langsung oleh Pangdam/BB yang juga dihadiri Kapolda Sumut, Pangkosek Hanudnas III Medan, Kabinda Sumut, Danlantamal I Belawan, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Danlanud Soewondo, Dandim Plt Sekdaprovsu serta Pimpinan SKPD Sumut.

bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 1 3 201 13