Media Kebangsaan

No. 8 Vol II, Maret 2015

HORAS bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tajuk Media 4-5. Selamat datang pilkada serentak

Laporan Utama 6 - 12. Kami siap gelar pilkada serentak 2015; Gelombang pertama pilkada serentak Desember 2015; Tujuh gelombang pilkada serentak 2015 hingga 2027; KPU Sumut Nazir Salim Manik tentang pilkada serentak;

Fokus 13 - 19. Peta pilkada serentak 2015 di Sumut

Kabar Aktivitas

Opini 43 - 47. Pemilukada serentak & implikasinya di Sumatera Utara; Pubertas intelektual; Dua kaki pemuda; Cita (tanpa) nawaitu; Menanti warisan pemimpin negeri; Politisi yang genit Itu adalah; Radikal

“

20 - 42. Gubsu apresiasi pansus persiapan menghadapi MEA; Konsidi kesejahteraan kian membaik; Elemen masyarakat tekankan Sumut maju bila bersatu; PNPM mandiri perkotaan efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan; Sutias: waktunya perempuan untuk intropeksi diri; Gubernur ziarahi makam pahlawan; Gubsu ajak memasyarakatkan Al Quran; Arist Merdeka Sirait: pelaku kejahatan orang terdekat korban; OC Kaligis: hukum bukan peradilan jalanan; Wagub harapkan LPJK Sumut tingkatkan daya saing sambut MEA; Seribu pelajar Sumut deklarasi tolak narkoba, pornografi dan kekerasan; Gubenur apresiasi kongres PKPI digelar di Sumut; Gubsu sambut Presiden RI di Lanud Soewendo; Jokowi awali bagi kartu Indonesia sehat di Sumut; Sutias: predikat ibu rumah tangga lebih mulia; Gubsu harap kemitraan yang terbangun selama ini terus ditingkatkan;

edia Kebangsaan diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Massyarakat Provinsi Sumatera Utara dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ideologi kebangsaan, politik lokal, ketahanan ekonomi bangsa, perkembangan sosial dan perubahan kultural yang terjadi di provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Berisi informasi kegiatan, tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survey atau gagasan orosinil yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, politisi, sarjana dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan berbagi informasi yang dapat menginspirasi sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisasn dalam Media Kebangsaan tidak selalu mencerminkan pendapat dan kebijakan Kesbangpollinmas, Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Dilarang mengutip, menterjemahkan dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi. Terbit setiap dua bulan (Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember)

M

Pendiri: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Penanggungjawab: Drs. H. Eddy Syofian, MAP | Pemimpin Redaksi: Zulkarnain Rangkuti, S.Sos |Wakil Pemimpin Redaksi: Putra landri Sitepu, SSTP, MSi | Redaktur Pelaksana: Ngadimin, S.Sos | Dewan Redaksi: Dra. Malentina Ginting, Thomson, Ahmad Firdausi Hutasuhut, Zulfikar Tanjung, Syamsuri Polem. Harry SSTP, MSi, Dra. Muliana | Sekretaris Redaksi: Cut Hurry Handayani |Produksi: Zulkarnain I Grafis: Widha Meidina Utary, S.Sos, Syamsuri Polem | Alamat: Jalan Gatot Subroto nomor 361, Medan, Indonesia. Telp: (061) 4524894 - 4557009 | Email : media_kebangsaan@yahoo.com |website : bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 3 201

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

SALAM REDAKSI

Pemilukada Serentak 2015 SEBELUM tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilukada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Kemudian di tahun 2014, DPR mengajukan Pemilukada dipilih oleh DPRD. Sehingga mengadakan Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Pada rapat paripurna di awal tahun 2015, DPR dan pemerintah sepakat melaksanakan perintah Perpu Nomor 1 Tahun 2014, untuk menggelar pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak dan langsung pertama kali pada Desember 2015, karena sesuai dengan perintah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka penyelenggaraan pemilukada serentak gelombang pertama harus dilangsungkan pada tahun 2015 Ada beberapa persoalan penting terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak di akhir tahun 2015 nanti, yang rencananya diselenggarakan di 240 Kabupaten/Kota dan tujuh provinsi di Indonesia.

Permasalahan itu, antara lain menyangkut jadwal penyelenggaraan yang terkait masa jabatan kepala daerah yang berakhir dii tahun bukan jadwal pemilukada serentak. Perppu 1/2014 sudah diatur bahwa pilkada serentak dilaksanakan tahun 2015 bagi Gubernur dan bupati/walikota yang akhir masa jabatannya sepanjang 2015.

Kemudian yang berakhir tahun 2016, kecuali pada kuartal pertama terpaksa harus diundur sampai pilkada serentak tahunn 2018, dengan masa jabatan hingga tahun 2020.

Dengan demikian, akan banyak daerah yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu yang lama hingga lebih dari dua tahun. Bila mengacu pada data KPU, terdapat 59 Kabupaten/Kota yang akan dipimpin pejabat sementara menjelang 2018.

Permasalahan lain dari penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 adalah masalah keamanan, terutama pada daerah-daerah berdekatan yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Kemungkinan ini harus dapat diantisipasi, dan masalah ini juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.Selain juga harus memperhatikan Efek kampanye hitam bagi masyarakat akan terus terasa walau pemilukada telah berakhir dengan dilantiknya calon KDH terpilih. Karena itu, masalah kampanye hitam ini tidak boleh dianggap sepele. Penerapan sanksi hukum bagi pelakunya, baik tim kampanye, simpatisan, maupun media yang tidak independen, perlu dilaksanakan dengan tegas dan tidak tebang pilih.

Selain itu profesionalitas penyelenggara Pilkada, yang dalam hal ini dibawah kendali KPU dan Bawaslu, Mereka harus menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Artinya Pilkada dapat berjalan dengan Langsung, Uumum, Bebas, Rahasia dan Berkualitas dikembalikan kepada kredibilitas dan netrralitas pelaksananya.

Budaya money politics. Ambisi yang berlebihan dari para calon menyebabkan segala cara dihalalkan untuk memenangkan kompetisi pemilukada. Adanya fakta bahwa lebih 300 KDH di Indonesia tersangkut masalah hukum dalam tindak pidana korupsi yang dipicu oleh beban hutang karena money politics. Kondisi ini tentunya kan mengotori dan mengurangi kualitas Pilkada itu sendiri. Semoga Pilkada Seretak tahun 2015 berjalan dengan lancar dan sukses „ Redaksi

DPR akhirnya mengesahkan perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah melalui rapat paripurna.

Dalam pertemuan ini, sebelumnya Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menyampaikan laporan tingkat I hasil pembahasan revisi kedua peraturan tersebut.

Meski diwarnai interupsi pengesahan dua revisi ini bisa dilakukan dengan sejumlah catatan yang disampaikan beberapa anggota dewan.

"Apakah dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang?" tanya pemimpin rapat paripurna, Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2/2015).

"Setuju" jawab mayoritas anggota dewan.

Berikut adalah 13 poin perubahan UU Pilkada yang disepakati: 1. Penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan disertai adanya penguatan bahwa kedua lembaga tersebut secara atributif diberikan tugas oleh UU ini, untuk menegaskan bahwa pemilihan gubernur bupati dan wali kota adalah rezim Pemda sebagaimana pasal 18 ayat 4 UUD 1945.

2. Syarat pendidikan gubernur dan bupati/wali kota tetap seperti dalam Perpu No 1 Tahun 2014 yaitu berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

3. Syarat usia gubernur tetap seperti dalam Perpu No 1 Tahun 2014 yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan bupati/wali kota berusia paling rendah 25 tahun.

4 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Selamat Datang PILKADA Serentak 4. Tahapan uji publik dihapus. Dengan alasan bahwa proses tersebut menjadi domain atau kewajiban dari parpol dan termasuk perseorangan yang harus melakukan proses sosialisasi calon.

5. Syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan dinaikkan 3,5% sehingga nantinya treshold perseorangan antara 6,5 % - 10%. Tergantung daerah dan jumlah penduduknya.

6. Pembiayaan pilkada dari APBD didukung APBN. 7. Ambang batas kemenangan 0%. Artinya satu putaran.

Alasannya untuk efisiensi, baik waktu maupun anggaran.

Selain itu dengan syarat dukungan baik dari parpol atau gabungan parpol dan calon perseorangan yang sudah dinaikkan maka sesungguhnya para calon sudah memiliki dasar legitimasi yang cukup. Proses pemilihan menjadi lebih sederhana.

8. Tentang sengketa hasil pemilihan disepakati bahwa sebelum terbentuknya lembaga peradilan khusus yg menangani, maka proses penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

9. Jadwal pilkada dilaksanakan dalam beberapa gelombang sebagai berikut : a) Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 (untuk yang akhir masa jabatan 2015 dan semester perta-

ma tahun 2016). b) Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017(untuk yang akhir masa jabatan semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang akhir masa jabatan 2017) c) Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 (untuk yang akhir masa jabatan tahun 2018 dan akhir masa jabatan 2019) d) Serentak Nasional dilaksanakan tahun 2027.

10. Pengajuan pencalonan dilakukan secara berpasangan, yaitu pasangan gubernur dan wagub, bupati/Wabup dan walikota/wakil wali kota secara paket dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat.

11. Tentang penjabat kepala daerah, disepakati bahwa akan diisi oleh pejabat sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Yaitu bagi penjabat gubernur oleh pejabat tinggi madya, dan untuk penjabat bupati wali kota oleh pejabat tinggi pratama.

12. Tentang tambahan syarat calon kada yang terkait syarat tidak pernah dipidana, disepakati bahwa rumusannya disesuaikan dg putusan MK sebagaimana yang tercantum dalam rumusan perppu.

13. Tentang jumlah pasangan atau jumlah wakil kepala daerah sangat terkait dengan apakah paket atau tidak paket, yaitu asal disepakati pasangan calon dengan satu wakil kepala daerah „

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 5 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Ketua KPU, Husni Kamil Manik

Kami Siap Gelar Pilkada Serentak 2015 Pada Selasa, 10 Februari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa institusinya siap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2015 sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015.

KPU dalam posisi siap menyelenggarakan pilkada dan kini tengah mempersiapkan pilkada serentak. KPU sudah menyiapkan sedikitnya 10 peraturan KPU untuk menerjemahkan UU Pilkada. Peraturan itu dibutuhkan untuk menjelaskan UU Nomor 1 Tahun 2015 itu bisa tuntas sambil menunggu revisi UU ini.

Meski demikian, diubah atau tidaknya jadwal pelaksanaan pilkada serentak diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk UU. Untuk mengupas masalah itu, Kami mewawancarai Ketua KPU, Husni Kamil Manik. Berikut petikannya.

Apakah KPU benar-benar sudah siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 2015?

Ya. KPU siap menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2015. Yang kami sampaikan adalah kalau kita mulai tahapan awal yakni pencalonan di akhir Februari, maka pemungutaan suara pertama itu akan dilakukan Desember 2015. Diantara 204 daerah yang pilkada serentak itu apabila terjadi putaran kedua, maka itu sudah melampaui tahun 2015. Sementara perintah dalam UU itu sendiri, penyelenggaraan pilkada itu di 2015, nah ini problemnya seperti apa diselesaikan.

Jika pilkada serentak dilakukan pada 2015, berapa daerah yang menggelarn-

ya?

Bila terlaksana pada 2015, akan ada 204 daerah yang melaksanakannya. Jika diundur pada 2016,daerah yang menyelenggarakan pilkada menjadi 304 daerah. Jadi, mau pilih mana? Kalau kita siap saja.

Untuk persiapan pilkada serentak pada 2015, apa yang masih mengganjal?

Kalau di kami itu soal anggaran, lagi-lagi yang sekarang harus difasilitasi oleh pemerintah pusat untuk anggaran yang akan digunakan oleh KPU dan KPU provinsi dalam melakukan supervisi pelaksanana pilkada itu. Kemudian di daerah-daerah, kan ada yang daerah definitif, ada juga yang daerah otonomi baru. Itu harus dipastikan semua sudah menganggarkan dalam APBD-nya. Rekrutmen itu, kalau sudah ada semua dasar hukum, fasilitas anggaran, prosesnya akan bisa lancar Dulu ada keluhan kualitas penyelenggara. Ada perubahan perekrutan?

Kalau kita mau profesional, maka kompensasi terhadap mereka kan harus profesional juga. Tapi kalau kita mengharapkan swadaya masyarakat karena anggaran kita sedikit, ya hasilnya juga seperti hasil gotong royong.

Jika tidak bisa tepat 2015 dan diundur 2016, kapan waktu pelaksanaannya?

Belum. Belum ada persiapan ke arah

sana, karena ndak dalam posisi kami untuk kemudian meminta atau memaksa di 2016.

Kami tetap menyelenggarakan apa yang jadi kewenangan kami.

Jika pada 2016, berapa daerah yang akan pilkada serentak?

Itu ternyata juga seiring dengan pendapat yang berkembang di Komisi II, bahwa mereka juga usulkan pilkada serentak tahun 2016 karena ada kepentingan lain.

Karena di 2016 itu ada 100 daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya sampai, Jadi kalau dilakukan tahun 2016, maka ada 304 daerah yang akan dilakukan serentak. Akan ada penambahan jumlah provinsi yang menyelenggarakan pilkada, dah yang tadinya delapan. Makin banyak provinsi dan kabupaten yang menyelenggarakan serentak, maka ada dampak terhadap efisiensi anggaran.

DPR ingin memperpendek tahapan pilkada. Jadi lebih memungkinkan dua putaran tetap di 2015?

Tergantung yang mana yang dipendekkan. Ya kita ikuti saja nanti perubahan UUnya. Komitmen DPR kan masa sidang ini diselesaikan. Kami apapun isi perubahan itu, akan ikuti. Komitmen yang telah kami sampaikan, kami secara keseluruhan menghormati apa yang jadi kewenangannya Komisi II. Kalau mau perbaiki silahkan. „

6 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gelombang Pertama Pilkada Serentak Desember 2015 Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak gelombang pertama akan berlangsung pada 9 Desember 2015, meliputi 269 daerah Pilkada tersebut diselenggarakan memilih kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada rentang Januari sampai Juli 2016. Pilkada serentak akan dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama pada 9 Desember 2015 sebanyak 269 daerah. Pilkada serentak gelombang kedua akan berlangsung pada tahun 2017 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Juli hingga Desember 2016 dan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2017. Sedangkan Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada tahun 2018 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2018.

Terkait anggaran Pilkada serentak, dibebankan pada APBD dan dibantu dana dari APBN. Dalam Perpu No. 1 sebelumnya, anggaran Pilkada diambil dari APBN dan dibantu APBD. Tetapi, dalam pembahasan, ketentuan itu diubah menjadi diambil dari APBD dan dibantu APBN. "Untuk Pilkada Desember 2015 ini, dana APBD merupakan dana hibah. Pengaturannya termasuk payung hukum diserahkan kepada pemerintah Dia menyebut pelaksanaan Pilkada serentak amanah dari UU No. 8 Tahun 2015 yang sebelumnya Perpu No. 1 Tahun 2015.

Setelah Perpu diterima menjadi UU, DPR melakukan beberapa revisi, salah satunya mengenai Pilkada serentak. Pada saat ini, Komisi II DPR RI dan KPU tengah membahas aturan pelaksanaan dari UU Pilkada dalam bentuk Peraturan KPU (PKPU).

"Ada 10 PKPU yang harus dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah. Komisi II DPR bersama KPU baru menyelesaikan tiga PKPU. Yaitu PKPU tentang persiapan dan tahapan penyelenggaraaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Kedua, PKPU menyangkut tata kerja KPU. Ketiga PKPU tentang pemutakhiran data pemilih dan sosial-

isasi peran masyarakat," ujar Rambe.

Ketentuan PKPU tentang tahap persipan dan penyelenggaraaan Pilkada serentak 9 Desember 2015, diawali dengan pengumuman pendaftaran pada 10 - 17 Juli 2015. Pendaftaran calon kepala daerah dilakukan pada 26, 27, dan 28 Juli 2015. Pemeriksaan berkas calon beralangsung pada Agustus 2015, dan penetapan calon pada 24 Agustus 2015.

Bagaimana dengan partai politik yang masih bersengketa? Rambe mengatakan bahwa Komisi II mengusulkan agar diatur dalam PKPU jika partai politik masih mengalami sengketa internal maka pengurus yang mengikuti Pilkada adalah (pengurus) partai yang mengikuti Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2014.

"Kita sedang usulkan untuk diatur dalam PKPU," kata Rambe.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, berpandangan dalam melaksanakan Pilkada serentak mesti dipertimbangkan dampak terhadap rakyat. Tak saja efisiensi anggaran, tapi juga kesiapan masyarakat dan partai politik. Terlebih, masih adanya perseteruan internal partai dengan dualisme kepengurusan yang tak kunjung rampung.

"Pilkada serentak yang akan digelat

Desember perlu diundur," ujarnya.

Kendati pun tetap bakal digelar akhir tahun 2015, toh perlu menilik kesiapan birokrasi dan administrasi, termasuk Pemda setempat di masing-masing daerah. Selain itu, kesiapan penyelanggara seperti KPU dan Bawaslu secara administratif, substantif dan anggaran perlu persiapkan matang.

Dengan kata lain, kata Zuhro, kesiapan seluruh stakeholder dalam melaksanakan Pilkada serentak perlu mempertimbangkan beberapa hak krusial dan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Ia menilai Pilkada serentak seolah dipaksakan. Ia berpendapat melaksanakan Pilkada serentak di 269 daerah bukan perkara mudah. Ia menyarankan sebaiknya Pilkada serentak dilakukan di satu provinsi dengan beberapa kabupaten sebagai uji coba. Nah, jika ternyata berjalan lancar tanpa adanya kerusuhan dan sengketa, maka dapat digelar di provinsi lain. Di tahun berikutnya, dapat digelar serentak nasional.

"Kalau mau serentak di satu provinsi dulu untuk tes case. Jangan kita memayungi hukum dan kemudian jadi blunder. Pilkada serentak tak saja untuk alasan efisiensi saja, tapi juga kesejahteraan rakyat. Dan sepatutnya rencana diselenggarakan Desember direview agar hasilnya berkualitas dan korelasinya terhadap pemerintahan daerah dan rakyatnya positif dan signifikan," pungkasnya. „

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 7 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Tujuh Gelombang Pilkada Serentak 2015 hingga 2027 Oleh Budi Setiawanto Kesepakatan terbaru tercapai antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Kesepakatan terbaru itu menyangkut jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dan serentak.

Semula telah dijadwalkan tiga gelombang penyelenggaraan pilkada serentak pada 2015 dan 2018 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada kurun waktu itu, untuk kemudian melakukan pilkada nasional serentak pada 2020.

Kini kesepakatan baru itu bertambah menjadi tujuh gelombang, yakni, pilkada serentak gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta pada semester pertama 2016.

Lalu pilkada serentak gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017.

Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.

Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada Februari 2017. Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.

Kemudian, dilakukan pilkada serentak secara nasional pada 2027. Jadi mulai 2027, pilkada dilakukan secara serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, untuk seterusnya dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menyebutkan bahwa sehubungan dengan adanya tujuh gelombang pilkada serentak itu, pada provinsi, kabupaten, atau kota yang kepala daerahnya habis masa jabatannya maka sambil menunggu kepala daerah baru hasil pilkada serentak itu maka akan diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota.

Untuk penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon satu, sedangkan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wali kota akan diangkat penjabat bupati dan wali kota dari jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon dua.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai revisi penyelenggaraan pilkada serentak merupakan "win-win solution" atas keinginan pemerintah dan DPR agar seluruh tahapan penyelenggaraannya berjalan lancar.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan terdapat 541 daerah otonom di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Jumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2015 adalah sebanyak 204 daerah, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2016 sebanyak 100 daerah.

Kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2017 sebanyak 67 daerah, pada 2018 sebanyak 118 daerah, dan pada 2019 sebanyak 52 daerah.

Kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2015, misalnya, sebanyak 204 daerah yang segera menyelenggarakan pilkada serentak, terdiri atas delapan provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota.

Kedelapan provinsi itu yakni Sumatera Barat (berakhir masa jabatan gubernur pada (15-08-2015), Kepulauan Riau (19-08-2015), Jambi (03-08-2015), Bengkulu (29-11-2015), Kalimantan Utara (22-04-2015), Kalimantan Tengah (0408-2015), Kalimantan Selatan (08-08-2015), dan Sulawesi Utara (20-09-2015).

Sementara untuk pemilihan bupati/wali kota menyebar di 196 kabupaten/kota di 31 provinsi yakni di 14 kabupaten/ kota di Sumatera Utara yaitu Kota Medan (berakhir masa jabatan pada 26-07-2015), Kabupaten Serdang Bedagai (05-08-2015), Kabupaten Tapanuli Selatan (12-08-2015), Kabupaten Toba Samosir (12-08-2015), Kota Binjai (13-082015), Kabupaten Labuhan Batu (19-08-2015), Kabupaten Asahan (19-08-2015), Kota Sibolga (26-08-2015), Kabupaten Pakpak Bharat (25-08-2015), Kabupaten Humbang Ha-

8 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id sundutan (26-08-2015), Kabupaten Samosir (15-09-2015), Kota Pematangsiantar (22-09-2015), Kabupaten Simalungun (25-10-2015), dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (1511-2015).

Lalu pilkada di 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat yakni Kabupaten Solok (berakhir masa jabatan pada 0208-2015), Kabupaten Dharmasraya (12-08-2015), Kota Bukittinggi (13-08-2015), Kabupaten Solok Selatan (20-082015), Kabupaten Pasaman Barat (27-08-2015), Kabupaten Pasaman (29-08-2015), Kota Solok (31-08-2015), Kabupaten Pesisir Selatan (17-09-2015), Kabupaten Sijunjung (22-09-2015), Kabupaten Tanah Datar (26-09-2015), Kabupaten Padang Pariaman (25-10-2015), Kabupaten Agam (26-10-2015), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (1111-2015).

Kemudian empat kabupaten/kota di Provinsi Riau yakni Kabupaten Kepulauan Meranti (berakhir masa jabatan 3007-2015), Kabupaten Indragiri Hulu (03-08-2015), Kabupaten Bengkalis (05-08-2015), dan Kota Dumai (12-082015); tujuh kabupaten/kota di Sumatera Selatan yakni Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir (22-04-2014), Kabupaten Musirawas Utara (23-10-2014), Kabupaten Ogan Komering Hulu (22-08-2015), Kabupaten Ogan Ilir (22-08-2015), Kabupaten Oku Selatan (23-08-2015), Kabupaten Oku Timur (23-08-2015), dan Kabupaten Musi Rawas (05-09-2015).

Enam kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yakni Kabupaten Mukomuko (15-08-2015), Kabupaten Seluma (1608-2015), Kabupaten Kepahiang (30-08-2015), Kabupaten Lebong (30-08-2015), Kabupaten Bengkulu Selatan (1609-2015), dan Kabupaten Rejang Lebong (17-09-2015).

Delapan kabupaten/kota di Lampung yakni Kabupaten Pesisir Barat (22-04-2014), Kabupaten Lampung Selatan (06-08-2015), Kota Metro (20-08-2015), Kabupaten Way Kanan (23-08-2015), Kabupaten Lampung Timur (02-092015), Kabupaten Pesawaran (20-09-2015), Kota Bandar Lampung (15-09-2015), dan Kabupaten Lampung Tengah (12-11-2015);.

Berikutnya empat kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung yakni Bangka Selatan (30-08-2015), Belitung Timur (06-09-2015), Bangka Tengah (24-09-2015), dan Bangka Barat (06-12-2015) serta tiga kabupaten di Kepulauan Riau yakni Kepulauan Anambas (09-08-2015), Bintan (1008-2015), dan Lingga (11-08-2015).

Lalu pilkada di lima kabupaten di Jawa Barat yakni Pangandaran (22-04-2014), Sukabumi (29-08-2015), Indramayu (12-12-2015), Bandung (15-12-2015), dan Karawang (27-12-2015). lanjutnya 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah yakni Kota Semarang (19-07-2015), Kabupaten Rembang (20-072015), Kabupaten Kebumen (26-07-2015), Kabupaten Purbalingga (27-07-2015), Kota Surakarta (28-07-2015), Kabupaten Boyolali (03-08-2015), Kota Pekalongan (0908-2015), Kabupaten Blora (11-08-2015), Kabupaten Kendal (23-08-2015), Kota Magelang (29-08-2015), Kabupaten Sukoharjo (01-09-2015), Kabupaten Semarang (28-09-

2015), Kabupaten Wonosobo (30-10-2015), Kabupaten Purworejo (30-10-2015), Kabupaten Wonogiri (01-11-2015), dan Kabupaten Klaten (02-12-2015).

Sementara tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni di Bantul (27-07-2015), Gunung Kidul (28-072015), dan Sleman (10-08-2015).

Kemudian pilkada di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yakni Kabupaten Ngawi (berakhir masa jabatan pada 2707-2015), Kota Blitar (03-08-2015), Kabupaten Lamongan (09-08-2015), Kabupaten Jember (11-08-2015), Kabupaten Ponorogo (12-08-2015), Kabupaten Kediri (19-08-2015), Kabupaten Situbondo (06-09-2015), Kabupaten Gresik (2709-2015), Kota Surabaya (28-09-2015), Kabupaten Trenggalek (04-10-2015), Kota Pasuruan (18-10-2015), Kabupaten Mojokerto (18-10-2015), Kabupaten Sumenep (19-102015), Kabupaten Banyuwangi (21-10-2015), Kabupaten Malang (26-10-2015), dan Kabupaten Sidoarjo (01-112015).

Sedangkan di provinsi Banten, terdapat dua kabupaten/ kota yakni Kota Cilegon (20-07-2015) dan Kabupaten Serang (28-07-2015).

Lima kabupaten/kota di Bali yakni Kabupaten Karang Asem (berakhir masa jabatan pada 21-07-2015), Badung (05-08-2015), Bangli (05-08-2015), Tabanan (09-08-2015), dan Kota Denpasar (11-08-2015).

Berikutnya enam kabupaten/kota di NTB yakni di Lombok Utara (02-08-2015), Bima (09-08-2015), Kota Mataram (10-08-2015), Sumbawa Barat (13-08-2015), Dompu (18-10-2015), dan Lombok Tengah (27-11-2015).

Sementara di NTT delapan kabupaten, yakni di Malaka (22-04-2014), Belu (17-02-2014), Manggarai Barat (30-082015), Sumba Timur (31-08-2015), Manggarai (14-092015), Ngada (14-09-2015), Sumba Barat (21-09-2015), dan Timor Tengah Utara (21-12-2015).

Lalu enam kabupaten di Kalimantan Barat yakni di Kapuas Hulu (berakhir masa jabaten pada 04-08-2015), Bengkayang (10-08-2015), Sekadau (16-08-2015), Melawi (19-08-2015), Sintang (26-08-2015), dan Ketapang (30-082015), satu kabupaten di Kalimantan Tengah yakni Kotawaringin Timur (25-10-2015).

Tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yakni di Kabupaten Banjar (06-08-2015), Kabupaten Kotabaru (1008-2015), Kota Banjarbaru (11-08-2015), Kota Banjarmasin (12-08-2015), Kabupaten Balangan (13-08-2015), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (31-08-2015), Kabupaten Tanah Bumbu (20-09-2015).

Di Kalimantan Timur terdapat lima kabupaten/kota, yakni di Mahakam Ulu (22-04-2014), Kutai Kartanegara (30-062015), Paser (31-08-2015), Berau (15-09-2015), dan Kota Samarinda (23-11-2015); dua kabupaten di Kalimantan Utara yakni di Tana Tidung (18-01-2015) dan Bulungan (0109-2015).

Kemudian pilkada serentak di lima kabupaten/kota di Sulawesi Utara yakni di Bolmong Timur (04-10-2015), Minahasa Utara (10-12-2015), Kota Manado (10-12-2015), Minahasa Selatan (14-12-2015), dan Bolmong Selatan (16-12-

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 9 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id 2015).

Tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yakni di Banggai Laut (22-04-2014), Morowali Utara (23-10-2014), Tojo Una-Una (29-08-2015), Poso (30-08-2015), Toli-Toli (1409-2015), Kota Palu (11-10-2015), dan Sigi (22-11-2015).

Sedangkan di Sulawesi Selatan tercatat 10 kabupaten, yakni di Pangkajene Kepulauan (08-08-2015), Barru (1008-2015), Maros (11-08-2015), Gowa (13-08-2015), Luwu Timur (27-08-2015), Tana Toraja (27-09-2015), Kepulauan Selayar (30-09-2015), Soppeng (16-10-2015), Luwu Utara (03-11-2015), dan Bulukumba (09-11-2015).

Enam kabupaten di Sulawesi Tenggara yakni di Kolaka Timur (22-04-2014), Buton Utara (10-06-2015), Konawe Selatan (12-08-2015), Muna (16-09-2015), Konawe Kepulauan (23-10-2014), termasuk tiga daerah otonom baru di Muna Barat, Buton Selatan, dan Buton Tengah.

Tiga kabupaten di Provinsi Gorontalo yakni di Kabupaten Gorontalo (30-08-2015), Bone Bolango (18-09-2015), dan Pohuwato (22-09-2015); tiga kabupaten di Sulawesi Barat yakni di Mamuju Tengah (08-07-2014), Mamuju Utara (0510-2015), dan Mamuju (08-10-2015).

Sedangkan di Provinsi Maluku, pilkada serentak dijadwalkan di dua kabupaten yakni Seram Bagian Timur (berakhir masa jabatan pada 13-09-2015) dan Kepulauan Aru (30-102014); enam kabupaten/kota di Maluku Utara yakni di Pulau Taliabu (22-04-2014), Kota Ternate (10-08-2015), Halmahera Timur (30-08-2015), Kepulauan Sula (15-09-2015), Halmahera Utara (11-10-2015), dan Kota Tidore Kepulauan (08-11-2015).

Sedangkan di Papua tercatat empat kabupaten, yakni di Nabire (04-05-2015), Asmat (09-11-2015), Keerom (13-112015), dan Warofen (15-11-2015); dan tujuh kabupaten di Papua Barat yakni di Pegunungan Arfak (22-04-2014), Manokwari Selatan (22-04-2014), Sorong Selatan (15-112015), Raja Ampat (16-11-2015), Kaimana (23-11-2015), Teluk Bintuni (25-11-2015), dan Fakfak (06-12-2015).

Kesepakatan Lain Pemerintah bersama DPR RI, termasuk utusan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, juga telah menghasilkan berbagai kesepakatan lain dalam menyiapkan "payung hukum" penyelenggaraan pilkada serentak.

Kesepakatan itu menyangkut penguatan pendelegasian tugas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, syarat pendidikan calon gubernur dan bupati/wali kota yakni minimal SLTA atau sederajat sama seperti syarat calon presiden atau anggota DPR/DPD/ DPRD, minimal usia calon gubernur adalah 30 tahun, sedangkan untuk calon bupati/wali kota minimal 25 tahun.

Soal uji publik juga disepakati untuk ditiadakan dan diganti dengan sosialisasi calon kepala daerah.

Selain itu syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan atau calon independen dinaikkan. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk kurang dari dua juta jiwa maka dukungan minimal 10 persen, untuk provinsi berpenduduk dua hingga enam juta jiwa maka dukungan minimal 8,5 per-

sen. Untuk provinsi berpenduduk enam hingga 12 juta jiwa maka dukungan minimal 7,5 persen, serta untuk provinsi berpenduduk lebih dari 12 juta jiwa maka dukungan minimal 6,5 persen.

Sedangkan, untuk calon bupati/wali kota dari jalur independen atau perseorangan pada kabupaten dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa maka dukungan minimal 10 persen, untuk kabupaten berpenduduk 250.000 hingga 500.000 jiwa maka dukungan minimal 8,5 persen.

Kemudian, untuk kabupaten berpenduduk 500.000 hingga satu juta jiwa maka dukungan minimal 7,5 persen, serta untuk provinsi berpenduduk lebih dari satu juta jiwa maka dukungan minimal 6,5 persen.

Persyaratan dukungan untuk calon kepala dan calon wakil kepala daerah daerah melalui jalur perseorangan tersebut lebih tinggi 3,5 persen dibandingkan dengan persyaratan pada Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang hanya sebesar tiga persen.

"Kenaikan persyaratan ini adalah upaya konsolidasi demokrasi secara terus menerus, efisiensi, dan untuk menjamin pemilihan kepala daerah hanya berlangsung satu putaran," tuturnya.

Sementara persyaratan calon dari partai politik atau gabungan partai politik juga naik dari ambang batas 15 persen kursi DPRD menjadi 20 persen kursi DPRD atau 20 persen suara menjadi 25 persen suara di daerahnya masingmasing.

Kesepakatan lainnya adalah pembiayaan pilkada dari APBD dengan dukungan didukung APBN. Pilkada serentak juga dipastikan berlangsung hanya satu putaran karena ambang batas kemenangan 0 persen atau tidak ada ada angka atau persentase ambang batas minimal, sehingga berapapun jumlah suara yang diperoleh asalkan lebih tinggi dari calon lainnya maka sudah bisa ditentukan pemenangnya.

Bila terjadi sengketa pilkada, disepakati bahwa sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK) selama masa transisi sebelum dibentuk Badan Peradilan Khusus. Sementara RUU ini mengamanahkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, diperiksa dan diadili di MK. Sementara bila terjadi sengketa pada tahap penetapan pasangan calon (misalnya terjadi antara calon kepala daerah dengan KPU dalam hal calon kepala daerah tidak lulus persyaratan administrasi yang ditetapkan KPU) dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), setelah melewati upaya administratif di Bawaslu tingkat provinsi maupun di Panwaslu di tingkat kabupaten dan kota.

"Keputusan PTTUN ini bersifat final dan mengikat," tukas Lukman Edy. Norma itu berubah dibanding dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang masih membuka peluang banding kasasi sampai Mahkamah Agung.

Dengan demikian, perjalanan bangsa ini untuk beberapa tahun ke depan tetap diwarnai dengan pergelaran "pesta" demokrasi melalui pilkada. „

10 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

KPU Sumut Nazir Salim Manik

Tentang Pilkada Serentak

KPU Sumut dalam posisi siap menyelenggarakan pilkada dan kini tengah mempersiapkan pilkada serentak. erbagai persiapan kini terus digalakkan, karena penyelenggara di lapangan adalah KPU Kabupaten/Kota. Berbagai peraturan terkait penyelengaraan Pilkada kini terus disosialisasikan karena aturan teknis terkait harus bisa dterjemahkan sampai ketingkat paling bawah. UU Nomor 1 Tahun 2015 itu bisa tuntas sambil menunggu revisi UU ini.

Untuk itu, kami mewawancarai salah seorang komisioner KPU, Nazir Salim Manik. Berikut petikannya.

B

Berkenaan dengan penyelenggaraan pilkada serentak pada 2015, Bagaimana kesiapan pelaksanaannya di Sumatera Utara?

KPU Provinsi Sumatera Utara secara intensif hingga saat ini terus berkoordinasi dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak bagi 23 Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Telah dilakukan beberapa kali pertemuan serta rapat Koordinasi KPU Sumut dengan KPU Kabupaten/ Kota yang difasilitasi oleh KPU Sumut.

Bahkan, sejak akhir 2014 sudah dilakukan terhadap 14 kab/kota sesuai amanah Perppu No 1 tahun 2015. Setelah keluarnya UU no 8 tahun 2015 dilakukan kepada 23 Kab/Kota sesuai amanah pasal 201 ayat 1 menyebutkan “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015�.

Selain itu, KPU Sumut juga terus aktif mengikuti rapat koordinasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak dengan KPU RI. Dan kami juga sangat berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah memfasilitasi pertemuan dengan Pemerintah Kab/Kota terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada 2015.

Sampai saat ini, kami bisa mengatakan bahwa KPU, dalam hal ini KPU Sumut dan KPU Kabupaten/Kota secara perspektif teknis pemilihan sudah siap untuk melaksanakan penyelenggaraan. Namun, kesiapan KPU dalam pelaksanaan Pilkada tentunya juga harus didukung sumber pendanaan dari Pemerintah Daerah, sebab amanah Pasal 200 UU nomor 8 tahun 2015, disebutkan bahwa sumber pendanaan Pilkada adalah APBD. Dan dari 23 Kab/Kota tersebut, ada beberapa Kab/Kota yang belum melakukan finalisasi pembahasan dana APBD untuk penyelenggaraan Pilkada di tahun 2015. Dan kita berharap ada regulasi yang bisa melengkapi Permendagri 57/ 2009, agar sesegera mungkin menyesuaikan dengan UU 8/2015.

Jika Pilkada Serentak dilakukan pada 2015, berapa daerah di Sumut yang menggelarnya?

Jumlahnya ada 23 Kabupaten/Kota yaitu 1. Medan 2. Binjai 3. Serdang Bedageiu 4. Asahan 5. Tanjung Balai 6. Labuhan Batu 7. Labuhan Batu Utara 8. Labuhan Batu Selatan 9. Sibolga 10. Toba ssmosir 11. Samosir 12. Humbang Hasundutan 13. P. Siantar 14. Simalungun 15. Karo 16. Pakpak Bharat 17. Tapanuli Selatan 18. Mandailing Natal 19. Gunung Sitoli 20. Nias 21. Nias Utara 22. Nias Selatan 23. Nias barat (14 Kab/Kota yang akhir masa jabatan kepala daerahnya tahun 2015 dan 9 Kab/Kota yang akhir masa jabatannya pada semester I tahun 2016) Hal ini sesuai Pasal 201 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2015 berbunyi “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 1 1 201 11

Laporan Utama bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Desember tahun 2015�.

Kapan tahapan pelaksanaannya dimulai?

Sesuai amanah UU nomor 8 tahun 2015 serta PKPU nomor 2 tahun 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, maka tahapan seharusnya sudah dimulai sejak tanggal 18 Februari 2015.

Namun tahapan penyelenggaraan itu sendiri sebenarnya dibagi dalam 3 tahapan.

1. Tahapan persiapan 2. Tahapan Penyelenggaraan 3. Tahapan Pelaporan Sesuai PKPU, maka jika ditanyakan soal penyelenggaraan, maka tahapan dimulai sejak dilakukannya proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yakni 24 Juni. Untuk pelaksanaan hari H pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2015.

Untuk persiapan Pilkada Serentak pada 2015, masalah apa yang masih mengganjal?

Mungkin masalah krusial yang dihadapi saat ini adalah pendanaan, karena ini terkait dengan kewenangan yang tidak berada di tangan penyelenggara. Namun kami memahami pemerintah Kabupaten/Kota juga beru-

paya agar proses pembahasan penganggaran tersebut dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian, sehingga tidak ada permasalahan dikemudian hari.

Dulu ada keluhan kualitas penyelenggara. Ada perubahan perekrutan?

Menjawab hal tersebut, sudah ada terobosan dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Pasal 18 Huruf k. Disebutkan bahwa syarat sebagai angggota PPK, PPS dan KPPs adalah belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. Namun harus diakui itu menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kab/Kota, karena sebahagian besar penyelenggara adhoc sama sekali baru dan belum punya pengalaman dalam pengelolaan pemilu, namun kita berharap KPU Kab/Kota melakukan Bimbingan Teknis dan pengendalian yang baik sehingga hasil pilkada bisa diterima oleh semua pihak.

Sebelumnya, KPU Kab/Kota sudah kita minta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres. Kami meminta mereka memiliki database yang memadai untuk mengantisipasi masuknya kembali oknum-oknum mantan penyelenggara adhoc yang bermasalah secara integritas dan dipastikan itu tidak boleh dilibatkan dalam pilkada. Bagi KPU Kab/ Kota, kami lakukan pengendalian internal yang sangat tegas bila ada indikasi keluar dari ketentuan yang seharusnya

akan kita laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Berkenaan dengan penganggaran Pilkada Serentak tahun 2015 ini, bagaimana jika ada daerah yang tidak mampu membiayai pelaksanaan Pilkada Serentak tersebut?

Kami berharap semua Pemerintah Kab/Kota memberikan respon yang positif dan sejauh ini kami pantau masih berjalan cukup baik. Namun, bila memang sampai pada kesimpulan mengganggu berjalannya tahapan, maka kami akan jalankan sesuai dengan PKPU nomor 2 tentang tahapan pasal 8, yaitu menunda tahapan penyelenggaraan pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran.

Bagaimana kebijakan KPU berkenaan dengan dualisme kepemimpinan partai politik, seperti Golkar dan PPP? Hal-hal seperti ini memang menjadi masalah klasik dalam setiap penyelenggaraan pilkada apabila terjadi dualisme di tingkat Kab/Kota harus dilakukan verifikasi dan konfirmasi kepada Pimpinan Partai tingkat Pusat maupun Pimpinan partai Tingkat Provinsi Sesuai AD/ART masing-masing partai.

Mengingat masalah Partai Golkar dan PPP terjadi konflik ditingkat nasional, maka seluruh jajaran KPU menunggu petunjuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. „

12 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Peta Pilkada Serentak 2015 di Sumut

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 1 3 201 13

fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

14 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 1 5 201 15

fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

16 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 1 7 201 17

fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sutias Jambore Bersama 650 Kader Posyandu se-Sumut

1 8 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

fokus bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 1 9 201 19

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Apresiasi Pansus Persiapan Menghadapi MEA MEDIA KEBANGSAAN | Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi mengapresiasi Panitia Khusus (Pansus) topik Bagaimana Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), oleh DPRD provinsi Sumut.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Pansus Gabungan Komisi B dan Komisi E DPRD Sumut yang dipimpin dipimpin Ketua Pansus Ikrimah Hamidy, ST, MSi dengan Gubsu di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman No.41 Medan, Rabu (15/4).

Bentuk apresiasi tersebut, Gubsu langsung memerintahkan Plh Sekdaprovsu Hj R Sabrina untuk turut serta bermitra dengan DPRD untuk membentuk suatu Pokja dalam membahas persoalan MEA yang dalam waktu dengan akan dihadapi.

"Nantinya, bisa digelar pertemuan rutin Pemerintah, DPRD dan Instansi terkait tiap bulanya pada rapat informal dan saya akan hadir" ujar Gubsu.

Orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut, berharap, dengan keikutsertaan DPRD tersebut, maka persoalan- persolan dan kendala-kendala yang akan terjadi dalam menghadapi MEA bisa dicari jalan keluar.

Sementara Ketua Pansus MEA, Ikrimah Hamidy ST MSi hadir bersama anggota lainnya menyampaikan tujuan pertemuan itu Persiapan menghadapi MEA yang ada beberapa penyampaian diantaranya merak ingin mensinergi-

kan potensi potensi yang ada di Sumut untuk persiapan menghadapi MEA. "Sebelumnya kita telah mengadakan rapat dengan pendapat dengan berbagai pihak dan ternyata dibutuhkan sinergitas antara potensi-potensi ini untuk menghadapi MEA itu seperti dengan Kadin kita sudah kominikasi dan Kadin siap untuk terus menjadi mitra kita," ujarnya.

Mereka, lanjutnya siap untuk bersamasama menyelesaikan permasalahan dilapangan. "Nantinya ada rapat-rapat setiap bulan untuk membicarakan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam rangka menghadapi MEA ini," ujarnya.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, pihaknya akan melakukan rapat dengan pendapat dengan intansi terkait seperti Pelindo dan Angkasapura.

"Kita ingin melihat arus barang dan jasa masuk dan keluar. Kalau ada masalah terkait kita selesaikan," harapnya.

Tujuanya, agar kita juga fokus untuk mempersiapkan kopetensi dari 8 Profesi yang pada MEA nanti yang akan bebas masuk beraktifitas ke negara Indonesia termasuk Provinsi Sumut.

"Sehinga kita bisa bersaing dengan dengan negaranegara lain," tutupnya. „

20 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

MEDIA KEBANGSAAN | Kondisi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara semakin membaik yang bisa dibuktikan dari beberapa indikator pembangunan diantaranya Pertumbuhan Ekonomi Sumut yang masih di atas angka rata-rata nasional, dan tren meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Ke depannya Sumatera Utara ditantang melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, yang secara korelatif mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, mengurangi pengangguran, meningkatkan indeks pembangunan manusia serta mengurangi disparitas antar wilayah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi dalam sambutannya saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumut Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumut ke 67 Tahun 2015, di Gedung DPRD Provinsi Sumut, Rabu (15/4). Rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke – 67 provinsi sumatera utara” yang jatuh pada tanggal 15 april 2015, dengan tema yaitu “optimalkan kekayaan

sumberdaya menuju sumut bangkit” dihadiri pula oleh Wakil Gubernur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota DPRD Sumut, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, tokoh adat masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Tantangan lain menurut Gubernur adalah tantangan eksternal dalam menghadapi berbagai kesepakatan - kesepakatan ekonomi regional, khususnya untuk ASEAN dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015. Selain itu, kondisi keamanan global, khususnya isu tentang Islamic State of Irak and Siriya (ISIS) yang telah menjadi perhatian khusus pembahasan di seluruh tataran pemerintahan regional, maupun internasional.

Dalam rapat yang dihadiri ratusan orang mewakili berbagai elemen masyarakat itu, Gubernur memaprkan data terbaru BPS Sumatera Utara, bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan metode dan tahun dasar baru, walaupun sedikit menurun pertumbuhan ekonominya masih di atas rata-rata capaian nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera utara pada tahun 2013 sebesar 6,08 persen melambat pertumbuhannya menjadi 5,23 persen pada tahun 2014 dengan produk domestik regional bruto (PDRB) ADHB tahun 2014 sebesar Rp 523,77 trilyun. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2015 diprediksi (optimis) tumbuh mencapai 5,44 persen dan pada tahun 2016 mencapai 5,69 persen.

Sementara itu Gubernur mengatakan bahawa Indek Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan mencapai

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 |2 1 201 |21

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id 76,58 tahun 2015 dan sebesar 77,05 pada 2016. "Target-target ini diasumsikan tinggi. tapi yakinlah, jika kita kerja keras dan bersungguh-sungguh maka, Insya Allah target tersebut akan bisa kita capai," katanya.

Sementara itu, inflasi tahun 2014 sebesar 8,17 persen, diproyeksikan tahun 2015-2016 tetap stabil pada kisaran 4 plus minus 1. Inflasi pada kisaran ini memberi pengaruh yang positif dalam mendorong perekonomian terutama dalam menjaga daya beli masyarakat. "Syukur Alhamdulillah kita masih dapat menstabilkannya sehingga inflasi sebagai akibat kenaikan BBM tidak sampai double digit di Sumatera Utara," katanya.

Selanjutnya Gubernu juga mengatakan bahwa daya beli masyarakat diharapkan meningkat didorong pendapatan yang meningkat. Pendapatan per kapita masyarakat yang merupakan salah satu tolok ukur peningkatan kesejahteraan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 34,6 juta per kapita per tahun pada 2013 menjadi sebesar Rp 38,05 juta per kapita per tahun pada tahun 2014, atau sebesar Rp 3,17 juta per kapita per bulan.

Gubernur dalam kesempatam itu juga mengharapkan dukungan Pemkab/Pemko dengan telah beroperasinya KEK Sei Mangkei dan dibangunnya Kawasan Industri berbasis aluminium di Kuala Tanjung. "Dukungan pemerintah, dan pemerintah kabupaten/kota terhadap dua proyek strategis Sumatera Utara ini mutlak diperlukan, sebagaimana amanat bapak Presiden Jokowi pada tanggal 27 januari 2015," imbuh Gubernur.

Ke depan Gubernur mengatakan akan lebih fokus pada peningkatan prioritas unggulan Sumatera Utara sebagai trig-

ger peningkatan ekonomi dan kesejahteraan melalui peningkatan produktifitas pertanian, peningkatan kunjungan dan pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan produktifitas dan network marketing ukm dengan tetap menjamin terlaksananya prioritas wajib, yaitu layanan pendidikan dan kesehatan dengan ditunjang peningkatan infrastruktur serta dukungan segenap stakeholder pembangunan daerah.

Untuk itu, lanjutnya, dengan dukungan DPRD dan semua pihak, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, pada tahun 2016 prioritas diarahkan pengurangan disparitas (ketimpangan) kualitas pendidikan antar wilayah, perluasan pendidikan menengah universal serta peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.

Di bidang kesehatan, telah banyak langkah dan inovasi serta prestasi yang diraih. ke depan prioritas diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mandiri hidup sehat.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah saat membuka rapat paripurna , Paripurna hari jadi Provinsi Sumut ke-67 sebagai wujud kebersamaan dan silatuhmi yang dapat mempererat hubungan kekerabatan baik dalam hubungan politik, kerja dan lainya.

"HUT ini berarti kita juga memperingati hari lahirnya provsu sebagai bentuk semangat baru pengabdian kita," ujarnya. Semua, lanjutnya, sudah memberikan dampak kemajuan yang berarti baik kualitas pembangunannya maupun dalam hal peningkatan taraf hidup bermasyarakat Sumut yang lebih baik. „

22 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Elemen Masyarakat Tekankan Sumut Maju Bila Bersatu MEDIA KEBANGSAAN | Acara silahturahmi makan siang bersama yang berlangsung di Rumah Dinas Gubenur Sumatera Utara di Jalan Sudirman 41 usai Rapat Paripurna Istimewa dalam Rangka HUT ke 67 Provinsi SUmatera Utara, Rabu (15/4) terasa berkesan. Hadir dalam kesempatan itu, hadir Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si, Ketua TP PKK Hj Sutias Handayani, Plh Sekda Provsu, segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi SUmatera Utara, para kepala SKPD jajaran Pemprovsu, mantan gubernur dan sekda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan lain sebagainya. etelah menikmati hidangan, Plh Sekda Provsu Hj Sabrina kemudian berinisiatif mendaulat perwakilan elemen yang hadir untuk memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Sumatera Utara maupun pemimpinnya yaitu Gubernur H Gatot Pujo Nugroho.

Hal ini menurutnya penting sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi untuk lebih baik lagi menjalankan pemerintahan.

Sabrina kemudian mengawalinya dengan memanggil salah seorang anggota DPRD Sumut yang hadir untuk berbicara. Anggota DPRD Sumut, Wagirin Arman kemudian memenuhi permintaan Plh Sekda. Wagirin mengatakan langsung kepada Gubernu bahwa saat ini tantangan semakin besar sebagai pemimpin. "Jadi gak usah heran kalau dimaki-maki. Kita boleh beda pendapat, boleh bertengkar soal politik, tapi gak boleh memutus silahturahmi," tegas Wagirin .

Dia pun mengatakan dari latar belakang apapun harus punya kesadaran bersama membangun bangsa. "Bukan karena aku jawa, kemudian aku membela Pak Gatot. Posisi kita semua tetap, mari kita jaga persatuan dan kesatuan Sumut. Jangan terkoyak oleh kepentingan sesaat, jangan terkoyak persepsi

S

berbeda dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar," ujarnya.

Selanjutnya Plh Sekda kemudian mendaulat salah seorang tokoh masyarakat yaitu Afifuddin Lubis yang juga Mantan Pj Walikota Medan.

Mantan briokrat ini pun mengungkapkan bangga bagaimana masyarakat Sumut menyikapi kemajemukan yang ada. Lebih dari itu, menurutnya kebesaran hati masyarakat Sumut juga teruji dan dipertontonkan dengan baik, dimana saat pemilihan Gubernur memenangkan Pak Gatot yang orang Jawa."Pak Gatot dipilih bukan karena suku, namun karena dianggap mampu.

Ini modal besar," katanya. Ia pun mengungkapkan harapan kepada Gubernur agar tetap konsisten, istikomah, dan tetap pada jalur menuju masyarakat Sumatera yang berdaya saing dan sejahtera. "Kalau Bapak on the track, maka 12 juta masyarakat Sumut akan mendukung," katanya.

Usai Afifuddin, giliran Ivan Batubara sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Sumut angkat bicara. Ivan menyikapi kesiapan menghadapi MEA. "Ke depan, terutama 265 hari lagi MEA akan diberlakukan. Masalah krusial yang akan kita selesaikan adalah kompetensi SDM. Tenaga kerja terdid-

ik, apakah kita siap?" ujarnya. Dia mengatakan Sumut harus jadi gudang para profesional. Ivan yakin Indonesia akan menjadi juara. "Karena ASEAN didirikan atas kekuatan Indonesia. tanpa Indonesia, ASEAN tidak pernah ada. Kepercayaan diri kita penting, karena integrasi ekonomi ke depan punya konsekuensi.Saya berharap ke depan kita bisa seiring sejalan. kita memang sudah satu, tapi belum padu.

Doa saya, kita diberi kemampuan untuk itu," ujarnya.

Selanjutnya, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut, Pdt JA Fernandus mengatakan selama masih bisa bersilahturahmi, maka persoalan apapun bisa diselesaikan . "Kerukunan bukan barang jadi, harus dirawat. Perbedaan harus diakui, tapi bukan untuk dibeda-bedakan.

Mari kita wujudkan Sumut Bangkit, dan kebangkitan tidak boleh hanya diserahkan kepada pemerintah," tegasnya. dia juga mengajak hadirin untuk mengatakan kepada diri sendiri, "aku, sekecil apapun andilku maka kuberikan kepada Sumatera Utara".

Yang terakhir, Komandan Resimen Mashasiswa Sumatera Utara, Dedi Holden mewakili elemen mahasiswa.

Dia mengatakan silahturahmi yang dilaksanakan adalah kegiatan yang positif.

"Ini bisa menginspirasi kami para pemuda, bahwa memang bangsa ini dibangun atas kebersamaan. Kami mengapresiasi program-program pembangunan yang sudah dijalani. Kami sebagai anak, merasa terpanggil, sebagaimana Kasad mengatakan betapa negara kita menghadapi ancaman besar. Perlu diperhatikan kader pemuda, perlu di bina. Karena masa depan bangsa ini bergantung pada pemuda, ini yang harus kita perhatikan dan bina. Kami siap membantu program pembanggunan Sumatera Utara," bebernya. „

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 23 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

PNPM Mandiri Perkotaan Efektif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan MEDIA KEBANGSAAN | Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mendorong Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah.

H

arapan itu dikemukakan Tengku Erry Nuradi saat membuka lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Sumut 2015 di Gedung Binagraha Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Jl Diponegoro Medan, Selasa (14/4).

Hadir dalam acara tersebut Walikota Tanjung Balai Drs Thamrin Munthe MHum, mewakili Walikota Sibolga Agus Salim, Program Direktur Wilayah Sumbagut PNPM Mandiri Perkotaan Fery Setiawan, sejumlah Kepala SKPD Pemprov Sumut, Kadis Tarukim Sumut Binsar Situmorang, Ketua Panitia yang juga Team Leader Konsultan Manajemen Wilayah Sumut M Bajang Ahmadi dan seratusan peserta lokakarya dari Kabupaten/Kota se Sumut.

Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program nasional yang bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan sarana pembelajaran bagi masyarakat dan seluruh stakeholder di daerah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara bottom up.

“Dalam program ini, masyarakat belajar membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan swakelola, mengawasi serta mengevaluasi secara mandiri,” ujar Erry.

Program ini sangat strategis karena

menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang berorientasi pada internalisasi nilai-nilai luhur, serta berupa dokumen program masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. “Program ini juga sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi angka kemiskinan,” tambah Erry.

Erry juga mengharapkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang dibentuk di Kabupaten/Kota oleh PNPM Mandiri Perkotaan, yang tersebar di 622 kelurahan/desa pada 72 kecamatan di 14 kabupaten/kota, menjadi motor penggerak penanggulangan kemiskinan di masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

"Kelembagaan BKM tersebut harus ditingkatkan kapasitasnya, serta perlu dibangun forum komunikasi efektif di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi," imbau Erry.

Dalam kesempatan yang sama, Erry juga mengharapkan lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Tingkat Provinsi Sumatera Utaratersebut menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk lebih meningkatkan capaian kinerja program secara sinergis dan tepat sasaran.

Tidak lupa Erry menyampaikan mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjung Balai yang masuk dalam peringkat 4 besar nasional dalam pelak-

sanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan peringkat 6 yang diraih Pemko Sibolga.

“Ungtuk tahun berikutnya, semoga Kabupaten/Kota se-Sumut yang lain bisa masuk peringkat sepuluh besar nasional," ujar Erry.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana Lokakarya M Bajang Ahmadi melaporkan kegiatan lokakarya review dalam PNPM MP dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang ini merupakan suatu ajang berkumpul untuk sosialisasi dimana proses pengenalan dan diseminasi program pemerintah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Selain itu juga sebagai forum diskusi untuk mereview hasil capaian program, proyek, kebijakan, cerita sukses, serta praktek terbaik, merumuskan pemecahan masalah dan memotret prospek program.

“Lokakarya juga diharapkan memberikan pengetahuan tentang kebijakan pemerintah terkait keberlanjutan intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, mengetahui hasil evaluasi capaian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Provsu, serta mampu menyusun rencana kerja pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di masing-masing kabupaten dan kota," ujar Bajang.

24 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sutias: Waktunya Perempuan Untuk Intropeksi Diri MEDIA KEBANGSAAN | Dewan Penasehatan Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho berharap kaum perempuan Indonesia untuk intropeksi diri sejauhmana perannya sebagai ibu juga sebagai pekerja.

H

al itu dikatakannya pada peringatan Hari Kartini di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut ,Selasa (14/ 4) di Jalan Williem Iskandar Medan.

Acara peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan UIN Sumut merupakan acara arisan rutin Dharma Wanita unit Universitas Islam Negeri ini, bertepatan pada bulan April dan lahirnya Pahlawan Nasional . Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua UIN Dharma Wanita Ny Sukiman Istri Dekan Fakultas Ushuluddin , dan tausiah diisi oleh Dr Sulidar MAg Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana UIN SU. Pada kesempatan itu Sutias mengatakan bahwa selogan RA Kartini "habis gelap terbitlah terang" tidaklah sesederhana, karena bila dilihat dari semangat dan motivasi yang dilakukan putri bangsa itu. Pastilah ada tujuan lebih mulia lagi.

Terlebih lagi menurut sejarah Kartini sangat antusias akan isi dari kitab suci Alquran dan beliau semasa hidupnya sangat ingin mengetahui kandungan dan keistimewaan Mukzijat

Rasul tersebut.

Lebih lanjut Sutias mengingatkan kepada kaum perempuan, agar selain kita berintropeksi untuk mengetahui peran perempuan sebagai ibu maupun pekerja sudah sesuai ajaran Islam atau tidak.

Sementara dalam tausiahnya Sulidar menegaskan para perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam suatu keluarga bagaikan pelita. "Jika tidak ada perempuan (ibu) maka rumah bagaikan rumah kehilangan pelita. Maka jangan jauh-jauh dari keluarganya.,"katanya.

Selain itu profil ibu dalam pandangan islam adalah istimewa dan salah satu perannya menjadi seorang ibu.

Jika dihubungkam dengan tiang negara, kaum ibu dalam Islam berfungsi secara signifikan sebagai tiang. "Bisa jadi negara akan roboh karena tidak disokong dengan tiang yang kuat dan kokoh. Inilah pentingnya pembahasan profil kaum ibu sebagai tiang negara dalam perspektif islam,"ujarnya. „

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 1 5 | 25 201

Menggelar deklarasi tolak narkoba, pornografi dan kekerasan 1000 pelajar dengan tandatangan spanduk sepanang 200 m di lapangan benteng kerjasama Kesbangpol, BNN dan Pemko Medan.

Pemprovsu bersama BNN Provinsi Sumut dalam rangka Hari Jadi Pemprov Sumut, akan menggelar ‘Deklarasi 1000 Pelajar; Tolak Narkoba; Pornografi dan Kekerasan; dan Pernyataan Pemangku Kepentingan untuk merahabilitasi 3777 Penyalahgunaan Narkoba di Sumut’.

Indonesia sudah darurat narkoba.

Bersama kita rehabilitasi korban narkoba. "Lebih baik direhabilitasi daripada di penjara". Kesepakatan kegiatan dibahas dalam rapat panitia di Badan Kesbangpol Sumut. Mari kita ambil bagian dalam mencegah narkoba dan membawa keluarga korban ke panti rehab.

Menerima kunjungan aktivis LSM Fitra, Rury, meminta data tentang Dana Bantuan Keuangan Partai Politik terkait adanya wacana rencana Pemerintah memberi bantuan keuangan kepada Parpol Rp 1 T. Soal bantuan hampir semua negara memberi bantuan kepada Parpol, soal besaran tergantung dari kemampuan negara dan skala prioritas sesuai keadaan ekonomi masyarakat. Memang selama ini bantuan ke Parpol kecil, tetapi bila menjadi besar perlu ada regulasi yang jelas, transparan dan akuntabel tentang penggunaannya. Parpol di Indonesia satu-satunya lembaga yang bisa menjadi alat untuk melahirkan pemimpin. Dalam UUD1945 dinyatakan Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh Parpol dan Gabungan Parpol. Di dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemda juga dinyatakan Gubernur, Bupati/Walikota diusung dari Parpol dan Gabungan Parpol. Peran Parpol melahirkan Pemimpin berkualitas sangat besar.

Berdialog dengan Pengurus DHD45 Sumut yang dipimpin H Nurdin Lubis, Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia Sumut Dr Supriyono, Ketua Pusat Kajian Ilmu sejarah dan sosial Dr Ichwan Azhari di ruang Kerukunan membahas tentang perlunya Kab/ Kota membuat Keputusan Kepala Daerah tentang situs sejarah/ cagar budaya yang wajib dilindungi oleh Pemda berdasarkan hasil rekomendasi Tim Ahli. Dialog ini juga membahas rencana serasehan tentang Kota P Siantar ibukota pertama Pemerintah Provinsi yang bulan April ini akan melaksanakan Hari Jadinya.

Kaban Kesbangpollinmas Provsu, Eddy Syofian bersama tokoh masyarakat Sumut, yakni H Sofyan Raz (Ketua Yayasan Pendidikan Syafiatul Amaliyah) dan H Sofyan (Pemred Harian Analisa).

Jangan ada lagi Pembiaran terhadap perobohan atau pengalihfungsian situs-situs sejarah.

Sejarah itu alat penghubung dari masa lalu ke masa kini dan mendatang. Sumut suatu saat perlu memiliki musium Sumut yang lengkap mulai sejarah Sumut, sejarah multikultural, sejarah perkebunan serta pemerintahan. Sumut memiliki kekayaan yang banyak terhadap sejarah.

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Peringati HUT Provinsi Sumatera Utara ke-67

Gubernur Ziarahi Makam Pahlawan 28 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

MEDIA KEBANGSAAN | Gubenur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Kepala SKPD Pemprovsu melakukan ziarah ke makam pahlawan, Selasa (14/4), Jalan Sisingamangaraja Medan. pacara peringatan sekaligus tabur bunga di Taman Makam Pahlawan merupakan momentum untuk merefleksi diri untuk meningkatkan prestasi dan peranan dalam mengisi kemerdekaan.

Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri upacara ziarah adalah yang merupakan rangkaian perayaan HUT 67 Provinsi Sumatera Utara. Hadir Pelaksana Sekda Provsu, Ketua Tim PKK Provsu Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nungroho, serta sejumlah kepala SKPD di jajaran pemprovsu, ormas, anggota TP PKK Provsu, Dharma Wanita Provsu.

Gubsu mengajak seluruh masyarakat untuk mengisi HUT Pemprovsu dengan meningkatkan niat dan bekerja membangun Sumatera Utara semakin maju dan bersinergi.

"Para pahlawan ini gugur saat meraih kemerdekaan, maka kita harus lebih bergiat mengisi kemerdekaan, memajukan Sumut ,"jelasnya Di samping itu, ziarah ini bertujuan mengingatkan bahwa

U

hidup adalah sebuah pilihan. Artinya, manusia punya pilihan menjadi orang yang baik atau buruk, tergantung diri pribadi masing-masing. Namun, Gatot berharap agar pilihan yang diambil adalah menjadi orang baik yang memberikan peranan, prestasi, dan manfaat bagi kehiduan berbangsa dan bernegara. "Ini refleksi bagi kita semua untuk meningkatkan prestasi agar ketika meninggal dunia bisa menjadi orang yang dikenang karena jasanya semasa hidup," terangnya.

Ia mengatakan, salah satu upaya dilakukan Pemprov Sumut guna membangkitkan semangat berprestasi dan menggelora nilai kepahlawanan adalah menyebarluaskan sejumlah bacaan tentang sejumlah tokoh dan pahlawan di Sumut.

Melalui kegiatan tersebut, akan muncul kebanggaan dan motivasi yang positif bagi generasi muda di Sumut untuk meniru dan mempraktikkan nilai kepahlawanan itu dalam kehidupan sehari-hari.„

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 1 5 | 29 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

ubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi menyatakan Gerakan Memasyarakatkan Al-Qur'an pelu diinisiasi karena dengan membudayakan Al-Qur'an ditengah-tengah masyarakat dirinya yakin Bangsa ini, Negara ini, Khususnya Provinsi Sumut akan mendapat keberkahan.

Demikian yang disampaikannya dalam Silaturahmi dan Haflah AlQur'an Nasional Kerjasama Permprovsu, LPTQ Ipqah dan Bunda Paud Sumut yang digelar dalam rangka Hut Provinsi Sumut yang ke-67 di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman No. 41 Medan, Kamis Malam (9/4). Hadir dalam kesempatan itu Prof Dr Ahzami Samiun Sazali MA, Prof Dr H Agil Al Munawar MA, Dr H Yusnar Yusuf Rangkuti, Ketua LPTQ Sumut, Ketua MUI, Kakanwil Kemenag Sumut, Bunda PAUD Sumut Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho dan para asisten, staff Ahli Gubsu dan beberapa

G

Pimpinan SKPD Pemrovsu.

Menurutnya, Al-Qur'an tidak hanya cukup dibaca saja, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana umat Islam bisa mempelajari dan menghayati isi kandungannya, untuk menjadikan landasan kehidupan agar bisa lebih baik di hari-hari yang akan datang.

"Haflah sebuah tradisi budaya yang memang menjadi budaya memasyarakat di muslim kota Medan, dan kita dalam rangka HUT Provsu memprakarsai pengajian Sumut.

Bangkit mencoba membangun iklim dalam memasyarakatkan Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an merupakan petunjuk dan hidayah," katanya.

Untuk itu, Spirit Alquran menjadi petunjuk yang senantiasa terpatri dalam setiap sanubari dan diekspresikan dalam kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat.

"Untuk itu, malam ini sekembalinya

kita dari acara ini kita terus menerus berniat menjadikan Al-Qur'an menjadi panduan hidup kita," ajaknya.

Dalam kesempatan itu mantan Menag RI Prof Dr KH Said Agil Husein Al Munawar melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Haflah Al Quran yang disenandungkan memukau para hadirin yang hadir saat itu tak terkecuali Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi. Said Agil Al Munawar, mengemukakan, sudah saatnya kehidupan umat Islam diisi dengan Al Quran. Setiap daerah yang membina qori dan qoriah serta hafiz, sudah terbukti pengembangan daerah itu sangat signifikan.

"Semua itu berkat Al Quran," katanya.

Pada Silaturahmi dan Haflah AlQur'an Nasional Kerjasama Permprovsu, LPTQ Ipqah dan Bunda Paud Sumut didahului shalat Magrib berjamaah, Shalat Isya berjamaah dan jamuan makan malam.„

30 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Arist Merdeka Sirait: Pelaku Kejahatan Orang Terdekat Korban MEDIA KEBANGSAAN | Gubernur Sumatera Utara menegaskan bahwa perlindungan anak dari kejahatan seksual merupakan kewajiban bersama untuk mencegah dan menanggulanginya.Demikian kata sambutannya yang dibacakan Pelaksana Sekda Provsu Sabrina pada pembukaan Rapat Koordinasi Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual, Senin (13/4) di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.

Rakor yang melibatkan tiga institusi yakni Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Prov. Sumut, Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak & KB Setda Provsu serta Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial, hadir Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, Pelaksana Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provsu Asren Nasution, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Anak & KB Setda Provsu Iis Faizah Hanum dan Ketua Badan Koordinasi Kegiaatn Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provsu Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho, Serta Ketua KPIAD Sumut M Zahrin Piliang.

Pada kata sambutan Gubsu mengatakan kewajiban utama kita untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak seperti adanya kejahatan seksual maka kewajiban kita semua untuk mencegah dan menanggulanginya sehingga kejahatan seksual pada anak tidak berkembang dan harus diminimalisir bahkan dihapuskan.

Secara khusus diharapkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kejahatan pada anak, hak sipil anak khususnya kepemilikian akte kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk mengawal kelangsungan hidup dan

tumbuh kembang anak. "Akte kelahiran juga dibutuhkan untuk menjamin status diri anak dihadapkan hukum dan memastikan bahwa identitasnya tidak dimanupulasi,"ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua BK3S Provsu, Anakku adalah permata hatiku belahan jiwaku maka anak memiliki nilai tinggi di mata keluarga.

Maka ironis sekali bila anak yang harus dilindungi harus menjadi korban kejahatan maupun seksual.

"Anak itu ibaratnya mahluk yang lemah dan membutuhkan pelindungan orang dewasa juga menjadi generasi penerus kita, maka kewajiban kita semua melindungi anak-anak,"jelas Sutias.

Sementara Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, memberi perlindungan kepada anak tidak hanya sebagai memberi fasilitas juga memberi keamanan agar terhindar dari kejahatan seksual yang semakin memprihatinkan.

Pasalnya pelaku kejahatan adalah orang disekeliling korban, bisa itu ayah, ibu ,saudara maupun lingkungan sekitar seperti sekolah serta temannya sendiri. "Banyak saya temui kalau pelaku kejahatan juga kejahatan seksual anak adalah orang dekat anak itu sendiri yakni ayah memperkosa putrin-

ya sendiri atau si anak perempuan dijual ayahnya, "paparnya.

Untuk itu Arist Merdeka Sirait sangat berharap untuk memutus mata rantai dari pelaku kejahatan pemerintah harus memberi sanksi berat seperti maksimal hukuman mati dan minimal hukuman 25 tahun atau pelakunya dikebiri. "Ini tujuannya untuk membuat efek cerah kepada pelaku. Karena pelaku kejahatan hingga sampai saat ini nyaris dihukum bahkan tak sedikit yang bebas, dikarenakan meski ada bukti para penegak hukum selalu meminta kesaksian atas kasus kejahatan,"jelasnya.

Selain memutuskan mata rantai, juga pentingnya dokumen mengesahkan seorang anak seperti akte kelahiran, meski anak tersebut tidak memiliki orang tua, "Disini perlunya peran pemerintah setempat untuk memberikan hak anak, agar anak tersebut diakui oleh negara melalui dokumen akta kelahiran,"tegasnya.

Sementara Ketua KPIAD Sumut Zahrin Piliang memaparkan kejahatan kekerasan anak juga terhadap lingkungan keluarga yang salah satu masalah sosial pada cluster ini adalah sikap sebagian orang tua yang memilih menempatkan anak di panti asuhan daripada mengasuh sendiri disebabkan faktor ekonomi orang tua.„

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 3 1 201 31

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

OC Kaligis: Hukum Bukan Peradilan Jalanan MEDIA KEBANGSAAN | Pengacara sekaligus ahli hukum Prof Dr O.C.Kaligis SH MH menegaskan permasalahan keuangan negara/daerah seperti dana bantuan sosial tidak langsung masuk ke ranah penyelidikan, melainkan harus melalui pembahasan pada pengawasan internal pejabat pengawasan pemerintah yakni Badan Pemeriksa Keuangan .

"Kalau hasil pemeriksaan dan laporan BPK menunjukkan ada tindak pidana, maka penyelidikan dilakukan oleh Kejaksaan atau KPK atau Polri.

Sedangkan kalau hanya kesalahan administrasi, bukan ranah mereka (Kejaksaan, KPK dan Polri),"katanya menjawab wartawan di Medan, Senin (13/4) dalam Seminar pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Kedinasan dalam Rangka Hari Ulah Tahun (HUT) yang ke-67, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Seminar yang dihadiri Pangdam I/ BB, Kabinda Sumut, Kanwil kementerian Hukum dan HAM Sumut Ayub Suratman dan sejumlah Bupati/Walikota se-Sumut serta Asisten, Staff Ahli Gubsu, pimpinan SKPD Pemprovsu ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo

Nugroho ST MSi. Pada acara itu banyak pejabat mengeluhkan isu penyelewengan keuangan daerah yang terus dilakukan kelompok tertentu melalui unjuk rasa dan pemberitaan media, meski hasil audit BPK menyatakan tidak ada temuan kerugian negara. Bahkan pejabat tersebut merasa sudah dijadikan tersangka dan diadili melaui unjukrasa dan pemberitaan media meski kasusnya belum ditangani aparat hukum. "Hukum bukan peradilan jalanan. Masalah politik jangan masuk ke dalam hukum sehingga menjadi bias," ujar OC Kaligis.

Kaligis memberi contoh, ada isu dan tuduhan yang ditujukan kepada Gubernur seolah melakukan korupsi penyaluran dana Bansos, penggunaan Dana Bagi Hasi (DBH), BAntuan Daerah Bawahan (BDB)

atau Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menanggapi hal itu, OC Kaligis mengatakan bahwa berdasarkan hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada kerugian negara yang timbul dari penyaluran dana tersebut. Dan kalaupun terjadinya penyimpangan, maka mendahulukan pemeriksaan internal. "Harusnya tidak ada lagi kewenangan Kejaksaaan, KPK maupun Polri untuk menyelidiki kasus itu,"katanya.

Menurut Kaligis, kalau ada kelompok-kelompok yang tetap membuat isu itu, pihak yang tertuduh sebaiknya melaporkan kembali pembuat isu itu.

Sebaliknya aparat harus memeriksa pembuat isu termasuk yang melakukan penggerak dan pengunjuk rasa.

"Itu penting agar kepastian hukum di Negara Indonesia ini jelas dan termasuk agar pejabat -pejabat juga bisa menjalankan tugasnya dengan tenang untuk kepentingan rakyat,"katanya.

OC Kaligis mengakui dewasa ini banyak kelompok-kelompok tertentu memanfaatkan kelompok masyarakat bahkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memojokkan seseorang atau pejabat dengan maksud-maksud tertentu pula.

"Cara-cara itu harus disikapi tegas seperti dengan melaporkan balik ke pihak kepolisian kalau memang isu itu tidak benar," katanya.

32 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Wagub Harapkan LPJK Sumut Tingkatkan Daya Saing Sambut MEA MEDIA KEBANGSAAN | Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mendorong Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumut meningkatkan kemampuan daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang efektif akan diberlakukan akhir Desember 2015 mendatang.

Hal itu disampaikan Tengku Erry Nuradi saat menerima audiensi pengurus LPJK Sumut di ruang kerjanya kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Kamis (9/4).

Hadir dalam audiensi Ketua LPJK Sumut Murniati Pasaribu, Wakil Ketua I TM Pardede, Wakil Ketua II Robinson Sijabat, Wakil Ketua III Iswahyudi dan Abdul Kosim serta Sahat Silaban.

Sedangkan Wagub Sumut didampingi Kepala BPPT Sumut Sarmadan Hasibuan, Kepala Dinas PSDA Sumut Dinsyah, Kadis Tamben Sumut Eddy Salim, mewakili Kepala Bidang (Kabid) Bongsu Pane, Kabid P/E Dinas Binamarga Provsu Alfi Syahrial.

Dalam kesempatan itu, Erry menegaskan, LPJK Sumut diharapkan terus meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing, tidak hanya di level nasional, namun juga internasional.

“Kualitas SDM dan manajemen harus ditingkatkan jika tidak mau men-

jadi penonton di era Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya. Anggota LPJK Sumut yang mencapai 3 ribu orang merupakan salah satu modal dalam bidang SDM. Mari maksimalkan SDM yang ada,” ujar Erry.

Selain itu, Erry juga mengimbau LPJK Sumut untuk menyatukan barisan dengan pelaku usaha yang terkait dengan jasa konstruksi. Kebersamaan merupakan salah satu kekuatan menghadapai era ekonomi bebas.

“Satukan langkah dengan sesama pelaku usaha bidang kontruksi. Baik ditingkat lokal maupun nasional. Bila perlu, bangun jaringan hingga ke sejumlah Negara ASEAN,” pesan Erry.

Kebersamaan visi dan misi seluruh pihak yang terkait dengan jasa konstruksi, dapat dirumuskan dalam HUT LPJK secara nasional yang akan berlangsung di Sumut pada Agustus 2015 mendatang.

“HUT LPJK Nasional yang digelar di Sumut nantinya, merupakan momentum

yang tepat meyatukan visi dan misi seluruh pihak yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

Apalagi dalam pertemuan nanti, seluruh peserta akan mengulas strategi dalam menyiapkan diri menyambut MEA,” harap Erry.

Salah satu langkah yang harus ditempuh LPJK adalah melakukan terobosan yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan yang akan berimbas pada naiknya tingkat kepercayaan konsumen.

“Tidak lagu berkutat dengan kontek lokal, LPJK harus go international.

Sebelum tinggal landas, LPJK harus melakukan banyak persiapan agar tidak mengalami kendala dalam menjalan perannya di bidang jasa konstruksi,” sebut Erry.

Sementara Ketua LPJK Sumut Murniati Pasaribu mengaku, kiprah LPJK Sumut selama ini belum maksimal. Kendati demikian, LPJK telah melakukan sejumlah program, baik dalam bidang peningkatan SDM dan manajemen.

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 1 5 | 33 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Seribu Pelajar Sumut Deklarasi Tolak Narkoba, Pornografi dan Kekerasan MEDIA KEBANGSAAN | Sekira seribu pelajar Sekolah Menengah Atas mendeklarasikan menolak terlibat dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (Narkoba) dalam Apel Gabungan TNI, POLRI, PNS dan masyarakat Dalam apel tersebut, Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si mencanangkan dimulainya gerakan rehabilitas bagi 3.792 orang korban penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.

Kegiatan yang merupakan rangkaian HUT Provinsi Sumatera Utara ke-67 ini dihadiri Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Taufiqurrahman, Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat Kolonel Laut (P) TSNB Hutabarat, Wakil Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi, Pangdam I/ BB Mayjend TNI Edi Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol EKo Hadi Sutedjo, Komandan Lantamal I Belawan Kolo-

nel (P) Yudo Margono, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Sumut M Yusni, Kepala BIN Daerah Sumut Tumino Hadi, Kepala Badan Narkotika Nasional Sumut Andi Ludianto , Kepala Badan Kesbangpollinmas Provsu Eddy Sofian, dan lain sebagainya.

Dalam rangkaian acara tersebut ribuan peserta apel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, PNS, pelajar, organisasi pemuda dan masyarakat, menandatangani spanduk sepanjang 200 meter. Selain membubuhkan tanda

tangan dan nama, mereka ada menuliskan pesan moral menjauhi narkob, pornografi dan kekerasan.

Gubernur dalam sambutannya mengungkapkan dalam rangka mensukseskan gerakan rehabilitasi 100 ribu korban penyalahgunaan narkoba nasional, Sumatera Utara ditargetkan merehabilitasi 3.792 korban penyalahgunaan narkoba. Saat ini ada 32 RSU/RSUD dan 3 Puskesmas Sumatera Utara yang siap melaksanakan rawat jalan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu,

34 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id 4 Lapas narkotik, 1 SPN, 1 Rindam dan 10 Lembaga Komponen Masyarakat yang akan melaksanakan rawat inap.

“Kami harapkan instansi/ lembaga tersebut dapat segera berjalan maksimal sehingga target rehabilitasi 3.792 korban penyalahgunaan narkoba di Sumut dapat terlaksana,” harap Gubernur.

Gubernur meminta Bupati dan Walikota untuk segera merespon kebijakan ini dengan mengkoordinasikan dan menyiapkan sarana serta prasarana rawat inap bagi korban penyalahgunaan narkoba serta menyiagakan aparat yang bertugas memantau serta menindak peredaran gelap narkoba di daerahnya.

Dalam sambutnannya, Gubernur juga mengingatkan bahwa para jaringan sindikat kejahatan narkoba tidak hentinya mengembangkan dan menyamarkan narkoba dalam ragam bentuk dan jenis termasuk modus operandinya. Diungkapkannya, pada tahun 2013 UNODC berhasil mengidentifikasi sebanyak 348 jenis narkotika baru yang beredar di seluruh dunia. Di Indonesia mencapai 29 jenis narkotika baru termasuk kategori New Psychoactive Substances (NPS) Sementara itu, Kepala BNN Sumut Andi Ludianto mengatakan bahwa penyalahguna narkoba di Sumatera Utara tahun 2015 diproyeksi 400 ribu orang yang berasal dari berbagai kalangan. Korban penyalahguna narkoba bahkan telah merambah di kalangan pelajar SD, pemegang kebijakan atau otoritas sentral seperti hakim, jaksa, anggota legislatif (DPRD), Kepala Daerah, bahkan kasus terbaru melibatkan akademisi dan guru besar sebuah perguruan tinggi negeri.

Dalam kesempatan itu, seribu pelajar yang diwakili beberapa pelajar membacakan deklarasi menolak penyalahgunaan narkoba, pornografi dan kekerasan. Dalam deklarasi itu para pelajar meminta para tokoh agama, untuk membentengi mereka dalam penguatan agama. Selain itu, kepada pemerintah dan pihak berwenang diminta melindugi mereka dari penyalahgunaan narkoba, kejahatan seksual dan pornografi dan kekerasan dengan memberikan tindakan sekerasnya kepada pelaku penyelewengan.

Gubenur Apresiasi Kongres PKPI di Gelar di Sumut MEDIA KEBANGSAAN | Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, M.Si mengapresiasi pelaksanaan Kongres Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang akan dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan 1.200 p eserta di laksanakan di Medan, Sumatera Utara pada Sabtu (18/4).

Hal itu disampaikan Gubernur kepada Ketua Dewan Pimpinan Nasional PKPI Letjen TNI (Purn) Sutiyoso di ruang kerja Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan, Jumat (17/4). “Kami sungguh menyambut baik dan mengapresiasi Medan di pilih dalam acara yang sangat strategis bagi PKPI ini,” ujar Gubernur. Hadir mendampingi Gubernur Kepala Dinas Kominfo Sumut, Drs Jumsadi Damanik, M.Si. Gubernur kembali mengungkapkan rasa terimakasih karena sudah memilih Sumut sebagai lokasi Kongres ke IV PKPI yang akan dihadiri ribuan orang dari seluruh penjuru Indonesia. “Ini akan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah sekaligus mempromosikan Sumatera Utara,” kata Gubernur.

Disamping itu, pemilihan Sumut sebagai tuan rumah merupakan bukti bahwa daerah ini kondusif situasi keamanannya. “Ini merupakan kampanye positif bagi daerah kami,” kata Gubsu.

Hadir mendampingi Sutiyoso Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sumut Haryanto SH dan salah seorang pengurus PKPI Sumut yang juga Anggota DPRD Sumut Robby Harahap . Menanggapi itu Sutiyoso mengatakan sengaja pihaknya memilih Kota Medan sebagai lokasi pelaksanaan konggres karena Sumatera Utara termasuk basis massa PKPI. Selain itu, Sutiyoso mengungkapkan pihaknya juga ingin merubah mindset penyelenggaraan kongres tidak harus di Ibu Kota Jakarta.

Daalam kesempatan itu Sutiyoso menjelaskan selain kehadiran presiden RI, pembukaan Kongres ke IV PKPI juga akan dihadiri oleh beberapa pimpinan partai, diantaranya pimpinan Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sumut Haryanto SH menjelaskan bahwa pelaksanaan kongres selama tiga hari juga akan disemarakkan dengan pameran produk unggulan Sumut. Menanggapi itu Gubsu mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mencangkan tahun 2015 sebagai Tahun Songket, untuk itu dia mengingatkan agar panitia mengajak pengrajin songket untuk ikut mengisi pameran tersebut.

Selain itu, Gubsu mengajak peserta Kongres untuk menyempatkan diri menikmati wisata alam di Sumatera Utara. Dia kemudian menjelaskan beberapa objek wisata yang patut dikunjungi.

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 1 5 | 35 201

| 35

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Sambut Presiden RI di Lanud Soewendo Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST, MSi bersama Ibu Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho menyambut Presiden RI Ir Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo sesaat setelah turun dari pesawat Kepresidenan di Lanud Soewondo Medan, Sabtu (18/4).

Tampak hadir menyambut Presiden Pangdam I/BB Mayjen TNI Edi Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutedjo, SH, MSi, Danlanud Kolonel Pnb S. Chandra Siahaan S. IP,. Dipl of MDS bersama istri Ketua Pia Cab 15 / D 1 Lanud Medan Ibu A. Rasyid Jauhari.

Hadir pula pada kesempatan itu Walikota Medan Dzulmi Eldin, Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah, sejumlah Anggota DPR RI dari PDIP Junimart Girsang, Trimedia Panjaitan, Ketua PDIP Sumut Japorman Saragih dan lainnya,Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba dan sejumlah kepala SKPD Provsu. Pesawat kepresiden mendarat sekitar pukul 13.10 Wib. „

36 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Jokowi Awali Bagi Kartu Indonesia Sehat di Sumut Serahkan 5.641 KIS untuk Buruh PTPN III MEDIA KEBANGSAAN | Presiden RI Joko Widodo membagikan sebanyak 5.641 Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk buruh PTPN III dan keluarga di Desa Sei Karang, Kecamatan Galang-Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (18/4).

Jokowi mengatakan dalam waktu dekat 82 juta KIS akan dibagikan dalam waktu dekat dan Sumut merupakan yang pertama.

"Sebanyak 82 juta akan dibagikan KIS dimulai di sini. 21 juta Indonesia Pintar untuk anak-anak sekolah. Jadi jangan ada ngomong presiden ngomong doang. Sekarang sudah selesai semua, KIS dan KIP. Yang ga dapat daftar, tapi aturannya ada," katanya Presiden. Dia didampingi istrinya Iriana, Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Meneg BUMN Rini MS Soewandi, BUpati Deliserdang Azhari Tambunan, Ketua TP PKK Provsu Hj Sutias Handayani dan jajran FKPD Provsu diantaranya PAngdam I/BB Mayjend Eri Rahmayadi.

Pembagian dilakukan di kebun karet milik PTPN III tanpa menggunakan tenda. Dihadapan para buruh kebun PTPN III, Joko Widodo mengatakan bahwa bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang rakyatnya itu sehat.

Dia mengatakan kalau melupakan kesehatan jangan harap bangsa akan maju dan bangsa yang besar.

"Setelah sehat, baru sekolah dan

SDM kita pintar dan lebih baik. Karena seluruh rakyat harus tahu, kompetisi saat ini bukan antara kita dengan kita, kota dengan kota, tapi persaingan antara negara satu dengan yang lain.

Karena pada 2016 sudah dibuka Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hatihati, kalau kita ga sehat, kita bisa kalah bersaing," ujarnya dihadapan para buruh perkebunan.

Dia juga tidak menginginkan kalau nantinya rakyat Indonesia kalah bersaing dengan negara yang lain akibat kurangnya perhatian kesehatan. "Saya sudah ke kampung-kampung, ke desadesa, kampung nelayan dan selalu ditanya masyarakat soal Kartu Indonesia Sehat mana pak. Mana Kartu Indoneis Pintar," ceritanya.

Kemudian, Joko Widodo menjelaskan, pada pertengahan Januari, anggaran baru diketok setelah itu mengurus administrasi, lelang. Untuk proses itu dibutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan.

Karena itulah KIS dan KIP baru baru bisa dibagikan.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah tanda kepesertaan jaminan kesehatan (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. KIS diberikan pada seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran (PBI).

Untuk peserta PBI, Kartu Indonesia Sehat telah diluncurkan bersama dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan

Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), pada tanggal 3 November 2014.

KIS yang terintegrasi bersama Program Keluarga Sejahtera dan Program Indonesia Pintar, setelah penyerahan perdana oleh Presiden Jokowi, pada tanggal 3 November 2014 tersebut, telah terdistribusikan sebanyak 4.426.010 Kartu kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Pemberian KIS sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014, di tahun 2015 ini, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, melanjutkan penerbitan dan pendistribusian 81.973.990 Kartu Indonesia Sehat sebagai identitas bagi penerima program jaminan kesehatan untuk peserta PBI. Di bulan Mei 2015, 82 juta penerima KIS PBI ini mulai mendapatkan kartu tersebut.

Salah seorang buruh perkebunan PTPN III, Hajali, sangat berterimakasih atas dibagikannya KIS kepada buruh sepertinya. Dia yang sudah bekerja sejak 27 tahun lalu mennginginkan agar PTPN III melalui Presiden Joko Widodo tetap mempertahankan aset PTPN III. "Saya mengucapkan terimaksaih kepada pak Joko Widodo dibagikannya kartu sehat ini," katanya saat memberikan sambutan singkat. „

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 3 7 201 37

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

MEDIA KEBANGSAAN | Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Uara Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho berpendapat bahawa predikat seorang ibu rumahtangga adalah mulia dan tidak lebih rendah dibandingkan jabatan atau titel apapun.

"Bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi, bisa mengantarkan suami meraih prestasi atau capain lebih baik, bisa menjaga amanah suami sebagai pemimpin sebuah organisasi,” ujarnya dalam sebuah diskusi memperingati Hari Kartini di salah satu Harian Surat Kabar di Medan, Senin (20/4).

Hadir juga sebaga narasumber Guru Besar Ilmu Sosial Politik USU Prof Erika Saragih, Penasehat Ikaatan Wanita Pengusaha Indonesia SUmut Tati Habib Nasution, akademisi, wartawan, kabuoaten/kota di Sumut.

Sutias menyatakan perjuangan RA Kartini telah memberi peluang para wanita untuk lebih maju dalam segala bidang khususnya menjadi seorang pemimpin. Namun tentunya kaum wanita dalam emansipasinya tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan istri di rumah. “Semua warga negara berhak menjadi seorang pemimpin, dengan hampir 50 persen jumlah wanita di Sumut, maka sudah selayaknya para wanita memberikan potensi yang dimiliki untuk memajukan bangsa, termasuk menjadi pemimpin” ujarnya.

Sutias mengatakan, wanita itu lebih fleksibel, empati, peduli, rajin, teliti, teratur,dan tekun sehingga sebenarnya wanita di satu sisi lebih unggul dari kaum laki-laki. Maka layak dikatakan seorang wanita yang juga sebagai seorang isteri/ibu bagi anaknya menjadi predikat yang sangat tertinggi.

Menurut Sutias, perempun patut mengembangkan potensinya namun tetap harus memprioritaskan keluarganya.

Bahkan tokoh wanita seperti Hillary Clinton baru aktif terjun ke dunia politik setelah anaknya dewasa dan mandiri.

“Seperti Hillary Clinton, dia mau masuk ke panggung politik setelah anaknya dewasa dan sudah mandiri. Demikian dengan pemimpin wanita lainnya. Ibu-ibu tersebut sudah mengantarkan anak-anaknya ke posisi yang cukup baik,” katanya.

Wanita Indonesia sekarang, kata Sutias, sudah jauh lebih maju jika dibandingkan dulu. “Ini semua berkat Ibu Raden Ajeng Kartini. Sebelum Raden Ajeng Kartini sebenarnya ban-

38 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sutias: Predikat Ibu Rumah Tangga Lebih Mulia yak perempuan Indonesia yang tidak kalah kepintarannya dan juga sepak terjangnya di masyarakat. Tetapi kebetulan tidak tertulis dan tidak tercatat di dalam sejarah perjuangan bangsa.

Seperti Dewi Sartika, Cut Nya Dien, dan lainnya semua bekerja dan berjuang di daerahnya masing-masing membangkitkan semangat juang, baik perempuan maupun lelaki,” paparnya.

Makanya, lanjut dia, perempuan dan lelaki harus saling melengkapi. “Jika perempuan mau maju jadi pemimpin di daerah maupun negara, dia harus mempunyai kapasitas yang lebih. Kita juga tidak boleh meninggalkan jabatan kita sebagai ibu rumahtangga. Bagaimana pun kita sebagai ibu rumahtangga tetapi dibutuhkan posisi kita sebagai ibu rumahtangga yang melayani suami dan anak-anak di rumah.

Dia menjelaskan, sebagai masyarakat umum yang ingin mendukung seseorang jadi pemimpin kepala daerah maupun pemimpin lainnya, harus melihat potensi yang ada dalam diri perempuan tersebut. “Kita melihat saat ini banyak wanita muda yang menjadi anggota dewan, dan tentu masyarakat bertanya, apa yang sudah diberikan mereka kepada Indone-

sia. Harapannya diawal, ketika ada kuota 30 persen dari perempuan, mereka bisa membawa aspirasi perempuan ke tingkat nasional maupun internasional. Tapi saya kurang setuju terkait harapan itu, keberadaan perempuan di dewan seharusnya mewakili semua rakyat, bukan perempuan saja, yang penting bagaimana kita semua bekerjasama didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam rangka membangun Indonesia kedepan,” katanya.

Dia mengatakan, saat ini perempuan di Sumut sudah banyak yang maju dan bahkan lebih hebat lagi, dan tidak kalah dengan tingkat nasional. “Contohnya seperti Prof Erika Saragih yang menjadi salah satu rektor universitas di Sumut dan guru besar di USU. Juga misalnya di wilayah Pemprovsu sendiri sekarang SKPD-nya dipimpin oleh wanita, seperti Plh Sekdaprovsu Sabrina, Kepala Badan BLH Provsu Hidayati, Kepala Badan Penanaman Modal Provsu Purnama Dewi, dan di sejumlah daerah di Sumut, camat dan lurahnya ada perempuan. Kinerjanya tidak tertinggal dibandingkan dengan lelaki,” paparnya.

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 1 5 | 39 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Gubsu Harap Kemitraan yang Terbangun Selama ini Terus Ditingkatkan MEDIA KEBANGSAAN | Silaturahim dan makan malam bersama dalam rangka pisah sambut merupakan tradisi yang memiliki makna luas di antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Tradisi ini mencerminkan kemitraan dan sinergitas guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah masa mendatang.

Demikian yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho ST MSi pisah sambut Pangkosek Hanudnas III Medan dari Marsma TNI Supriharsanto kepada Kolonel Pnb Arif Mustofa dalam jamuan makan malam di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman No. 41 Medan, Minggu Malam (19/4).

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah, Pangdam I/BB Mayjen Edy Rahmayadi, Kajatisu M Yusni, Danlantamal I Belawan yang baru Kolonel L Yudo Margono SE , Kabinda Sumut Brigjen Tumino Hadi, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, mewakili Kapolda Sumut, Walikota Medan Dzulmi Eldin, serta Danlanud Soewondo dan sejumlah asisten, Staff Ahli dan Pimpinan SKPD Provinsi Sumut.

"Rasanya baru kemaren kita bermain bola dan berbagai kegiatan baik kedinas maupun pergaulan keseharian. Tapi tidak terasa sudah satu tahun kurang lamanya dan kami ingin menggarusbawahi bahwa bukan setahuan menjadi warga Medan tapi seterusnya menjadi warga Medan," kata Gubsu kepada Pangkosek yang lama.

Tentu, lanjut Gubsu dirinya berterimakasih atas kegiatan yang baik selama ini dan tentunya tak lupa mengucapkan selamat datang pada Pangkosek yang baru.

"Tentu menjadi kehormatan kepada bapak karena bertepatan pada kunker Presiden dan langsung merasakan hubungan kekeluargaan FKPD Sumut," ujarnya.

Maka, Gubsu berharap kedatangan Pangkosek yang baru dan Danlantamal yang juga baru dapat mewarnai pergaualan selama ini dan bisa ditingkatkan lagi.

"Kami yakin bahwa dengan pergaulan banyak yang kita bicarakan dan kerja-kerja lebih baik. Tentu kami harap bisa diperankan dan mudah-mudahan malam keakraban ini bisa kita lanjutkan pada tugas-tugas kita kedepan dalam membangun Sumut," harapnya Pejabat lama Marsma TNI Supriharsanto dalam sambutannya mengatakan, dirinya bertugas di Kosek Hanudnas selama lebih kurang satu tahun. Dia juga mengucapkan

40 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Kabar aktivitas bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

terima kasih atas kerja samanya dan kebersamaannya selama bertugas.

"Tidak terasa hampIr satu tahun kami jadi warga Medan dan banyak kesan. Hal yang saya ingat yang pertama langsung bikin yang namanya kompetisi bola. itu perintah pak gubernur dan saya putuskan sebelum bulan puasa.

Saya lihat gubernur lincah sekali main bola dan saya terpancing untuk ikut tapi ngos-ngosan juga. Jadi gubernur kita ini fisiknya masih prima," ujarnya.

Tak lupa, dirinya untuk pamit sekalihgus mohon doa restu agar dirinya bisa melanjutkan tugas di tempat yang baru dengan lancar.

Sedangkan pejabat Kolonel Pnb Arif Mustofa yang

merupakan alumni AAU 1988 merasa bangga karena beberapa hari bertugas langsung sudah bertemu dengan FKPD Sumut.

"Masih banyak hal-hal yang belum kami pelajari tentang Sumut dan kami akan melaksanakan tugas kami yang utama yakni pertahanan udara. Biarlah kami yang terbang siang malam. Silahkan bapak ibu tidur tenang dan bekerja sehingga bisa membangun daerah dengan baik," katanya.

Acara ini juga ditandai dengan pemberian cendra mata kepada pejabat lama dan pemberian olus kepada pejabat yang baru dari Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST MSi. „

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 4 1 201 41

opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Pemilukada Serentak & Implikasinya di Sumatera Utara Kementerian Dalam Negeri mencatat 280 kepala daerah akan dipilih pada putaran pertama, yaitu 204 kepala daerah yang habis masa jabatannya tahun ini dan 76 kepala daerah pensiun pada semester pertama 2016. Adapun di Sumatera Utara, ada 23 Kabupaten/ Kota yang akan menyelenggarakan pemilukada pada 9 Desember 2015, yakni Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Pakpak Bharat, Pematangsiantar, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Labura, Tapanuli Selatan, Sibolga, Humbahas, Samosir, Toba Samosir, Tanjung Balai, Labusel, Mandailing Natal, Karo, Nias (induk), Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat.

Penyelenggaraan pemilukada secara serentak sebagai konsekuensi disetujuinya model pemilukada langsung oleh DPRRI melalui UU Nomor 1 Tahun 2015, akan dilakukan dalam tujuh gelombang hingga dicapai pemilukada serentak secara nasional pada tahun 2027.

Pemilukada serentak untuk gelombang pertama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015, sedangkan gelombang kedua pada Februari 2017. Selanjutnya, gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018, gelombang keempat pada tahun 2020, gelombang kelima pada tahun 2022, gelombang keenam direncanakan pada 2023. Setelah itu, dilakukan pemilukada serentak secara nasional pada 2027 untuk seluruh level pemerintahan daerah. Kondisi ini akan menimbulkan implikasi di antaranya adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah habis masa jabatannya sebelum hari H pemilihan, bahkan saat tahapan pendaftaran calon baru dimulai pada bulan Juli 2015. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, maka sesuai ketentuan akan diangkat

Oleh Hatta Ridho Pada rapat paripurna di awal tahun 2015, DPR dan pemerintah sepakat melaksanakan perintah Perpu Nomor 1 Tahun 2014, untuk menggelar pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak pertama kali pada Desember 2015, karena sesuai dengan perintah UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka penyelenggaraan pemilukada serentak gelombang pertama harus dilangsungkan pada tahun 2015. penjabat gubernur (Pj) dari jabatan pimpinan tinggi madya (Eselon I). Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan walikota akan diangkat Pj dari jabatan pimpinan tinggi pratama (minimal Eselon IIa).

Sudah menjadi fakta politik bahwa perubahan kepemimpinan di suatu Daerah dari kepala daerah definitif kepada Penjabat KDH akan membawa implikasi politik yang cukup berpengaruh. Para KDH yang ingin bertarung kembali untuk masa jabatan kedua tentunya telah melakukan persiapan-persiapan teknis dan non teknis dengan membentuk Tim Sukses dari berbagai kalangan, bahkan termasuk pula para "loyalis" birokrasi yang mendapatkan keuntungan saat sang petahana menjabat. Sedikit banyak politisasi birokrasi ini akan mengalami perubahan arah angin saat kedatangan Pj Kepala Daerah yang notabene juga berasal dari unsur birokrasi dengan golongan kepangkatan yang lebih tinggi ketimbang pejabat

birokrasi di daerah tersebut. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, pertama, Pj KDH dengan sikap netral akan meluruskan kembali posisi birokrasi yang sempat bengkok karena tarikan magnet politik dari incumbent dengan menerapkan aturan kepegawaian yang ketat, atau kedua, Pj KDH justru bisa membawa misi politik baru titipan dari Pejabat (Mendagri, Gubernur) yang mengutusnya, yang merupakan pejabat politik dengan background partai pendukung yang jelas. Misi tersebut bisa berupa "perintah" implisit maupun eksplisit agar Pj KDH sedapat mungkin membantu calon KDH yang diusung oleh partai yang sama dengan Pejabat yang mengutus. Apapun di antara dua kemungkinan itu yang akan terjadi, suhu politik di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pemilukada akan meninggi, disebabkan motif dan trik-trik politik beragam akan senantiasa mewarnai kompetisi lima tahunan tersebut.

Urgensi pemilukada serentak sebenarnya tidak menyentuh aspek teknis dan pendanaan, karena kegiatannya diselenggarakan oleh KPU Daerah masing-masing dengan pembiayaan ditanggung APBD masing-masing. Namun, bila dilihat dari kacamata sosiopolitik, maka pemilukada serentak dimaksudkan untuk melokalisir konflik horisontal di masyarakat. Bila penyelenggaraannya tidak serentak, maka dikhawatirkan hampir setiap hari pemberitaan media akan menayangkan kericuhan politik dari berbagai daerah, sehingga akan mengganggu konsentrasi masyarakat pada sektor pembangunan yang lain, baik ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan lain-lain. Begitu pun, sebagai bangsa yang semakin dewasa berdemokrasi, ada hal-hal tertentu yang merupakan patologi pemilukada yang harus dihilangkan di

42 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sumatera Utara, yakni : 1. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu, baik KPUD maupun Panwaslu Daerah dan jajarannya dari tingkat kecamatan hingga TPS. Pemilu legislatif yang lalu tentu menjadi cermin bagaimana ketidaknetralan oknum penyelengara pemilu menyebabkan asas pemilu yang jujur dan adil (jurdil) menjadi ternoda, sebagaimana terjadi di Nias Selatan dan beberapa daerah lainnya. Relasi kekerabatan dan ikatan primordial yang kuat antara penyelenggara dengan Calon KDH perlu diwaspadai, karena kericuhan dan kerusuhan dalam pemilukada kerap terjadi bila ada calon yang tidak merasa puas diakibatkan perlakuan yang diskrimatif dan tidak jurdil dari penyelenggara pemilu baik di tingkat TPS, keluarhan/ desa, kecamatan hingga Kabupaten/ Kota. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pj KDH sebaiknya tidak hanya melaksanakan ikrar "siap menang siap kalah" di antara para calon KDH, tapi juga "ikrar penegakan integritas"

penyelenggara pemilu di depan masyarakat banyak. Di samping itu, Pj KDH juga perlu mengefektifkan Sentra Gakkumdu bersama Kapolres dan Kajari untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran pemilukada.

2. Budaya money politics. Ambisi yang berlebihan dari para calon menyebabkan segala cara dihalalkan untuk memenangkan kompetisi pemilukada. Adanya fakta bahwa lebih 300 KDH di Indonesia tersangkut masalah hukum dalam tindak pidana korupsi yang dipicu oleh beban hutang karena money politics, tidak membuat calon KDH jera untuk melakukan praktik money politics. Untuk mengatasinya, maka petugas Panwaslu Lapangan hingga Panwaslu Kabupaten/Kota harus diback up penuh oleh aparat keamanan, agar tidak mandul dalam mencegah money politics. Pelaku dan penerima money politics perlu ditindak tegas sebagaimana pelaku tindak pidana narkoba dan korupsi karena hasil perbuatannya telah merusak sendi-

sendi moral politik dan ekonomi masyarakat banyak.

3. Kampanye Hitam (black campaign). Kampanye hitam merupakan tindakan yang berlawanan dengan tujuan pendidikan politik bagi masyarakat, karena masyarakat diajarkan cara-cara membunuh karakter orang lain.(character assassination) melalui modus-modus fitnah. Efek kampanye hitam bagi masyarakat akan terus terasa walau pemilukada telah berakhir dengan dilantiknya calon KDH terpilih. Karena itu, masalah kampanye hitam ini tidak boleh dianggap sepele. Penerapan sanksi hukum bagi pelakunya, baik tim kampanye, simpatisan, maupun media yang tidak independen, perlu dilaksanakan dengan tegas dan tidak tebang pilih.

Bila patologi-patologi pemilukada di atas dapat diatasi, maka Sumatera Utara akan menjadi wilayah yang kondusif dalam penyelenggaraan pemilukada serentak 9 Desember 2015 nanti. „

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 1 5 | 43 201

opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

PUBERTAS INTELEKTUAL Luthfi Wildani

Beberapa waktu lalu, kita sempat dihebohkan oleh spanduk bertuliskan "Tuhan Membusuk" yang diprakarsai oleh para panitia ospek UIN Sunan Ampel Surabaya. al ini seketika booming di kalangan kaum Muslim yang notabene mayoritas di Republik ini, apalagi para pengguna media sosial yang langsung responsif terhadap kejadian ini, termasuk juga penulis. Mungkin bagi orang yang pernah belajar filsafat, hal ini merupakan 'sesuatu' yang biasa. Karena dalam studi filsafat, 'Tuhan' merupakan objek penelitian dan pembahasan sehari-hari.

Tak pelak, ada pernyataan masyhur salah satu filosof kenamaan Nietszhe yang berbunyi 'Tuhan telah mati'. Mungkin karena sikap para filosof Barat inilah, para mahasiswa yang tengah belajar filsafat, lebih-lebih jurusan filsafat, maka mereka mengikuti jejak para tokoh filsafat yang mereka kagumi untuk bisa 'meneladani' sikap mereka terhadap Tuhan, sekalipun sikap tersebut menabrak batas-batas syariat dan telah melampaui batas.

Maka disinilah letak pubertas intelektual itu. Kita pasti sudah tahu apa arti pubertas, layaknya anak muda yang baru berusia belasan tahun, dimana masa-masa itu merupakan masa-masa krusial buat anak muda yang akan bertransisi menuju proses pendewasaan diri. Mereka akan penasaran dengan hal-hal baru, tidak peduli apakah itu positif atau negatif, yang penting mereka harus mencobanya. Dan tentunya, mereka akan mendramatisir sedemikian rupa supaya mereka bisa dikenal oleh khalayak ramai lewat hal baru tersebut. Sebetulnya jika kita ingin flashback, fenomena semacam ini sudah pernah terjadi di salah satu perguruan tinggi Islam di salah satu kota di Jawa Barat pada tahun 2008 silam.

H

Dan ternyata kejadian semacam ini, terjadi lagi pada tahun ini.

Kebanyakan mereka yang belajar filsafat dan terjerumus ke dalam jurang ateis adalah mereka yang belajar filsafat secara dangkal ataupun mereka yang tidak beragama Islam secara benar.

Lihatlah para mahasiswa di perguruan tinggi Islam yang kebetulan mengambil jurusan aqidah filsafat. Mereka justru semakin jauh dari ruh ajaran Islam sendiri dan meninggalkan perintah Tuhan seperti shalat, puasa dan lain sebagainya.

Hal ini disebabkan karena epistemologi dan pondasi ajaran Islam para mahasiswa yang belajar filsafat kurang kuat dan cenderung rapuh.

Ditambah lagi dosen-dosen mereka yang kebanyakan anti Islam dan memang sengaja untuk 'mengkader' para mahasiswanya untuk menjadi garda

terdepan dalam mengkritik dan menghujat ajaran Islam yang sudah mapan, berikut juga Tuhan dan Nabi-pun tidak luput dari hujatan mereka. Padahal epistemologi ilmu filsafat mereka belum matang sama sekali. Sudah berani mencak-mencak menentang Tuhan dan ajaran agama Islam.

Francis Bacon (1561-1626), filosof kenamaan dari Perancis yang tersohor dengan teori empirisme-nya atau lebih dikenal dengan 'Metode Bacon' yang mendasari metodologi sains hingga saat ini mengatakan bahwa filsafat yang dangkal memang cenderung ke atheisme, namun filsafat yang dalam akan membawa kembali kepada agama.

Biasanya, orang yang ingin belajar filsafat, takut terjerumus ke dalam kubangan relativisme kebenaran, sehingga menjadi mulhid (orang ateis).

4 4 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Padahal goal (tujuan) filsafat itu sendiri bukan untuk menjadi ateis, tapi tujuan sebenarnya yaitu untuk mencintai kebijaksanaan. Sebagaimana asal muasal kata filsafat itu sendiri, yakni dari bahasa yunani philosophia. philo yang bermakna cinta, dan sophia yang bermakna kebijaksanaan. Maka jika ada pernyataan dari sebagian orang bahwa belajar filsafat itu haram tidak selamanya benar. Karena jika kita belajar filsafat dengan benar dan mendalam, justru keimanan kita akan semakin kuat akan eksistensi Tuhan itu sendiri, bukan malah menjadi ateis yang tidak percaya adanya Tuhan.

Pada zaman keemasan Islam pun, para ulama dan ilmuwan Islam berlomba-lomba untuk menerjemahkan bukubuku secara masif dari peradaban yunani terutama filsafat untuk ditelaah dan dipelajari secara mendalam. Terbukti banyak filosof Muslim ulung dan multitalenta yang lahir seperti Ibnu Rusyd atau lebih dikenal di Barat sebagai Averrous, Ibnu Sina yang lebih dikenal di barat sebagai Avicenna, Al-Farabi, Al-Kindi, dan masih banyak lagi filosof Muslim multidisipliner yang berkontribusi besar untuk peradaban Islam dan dunia.

Dalam konteks kekinian, salah satu filosof Muslim kenamaan, sebut saja Prof. Naquib Al-Attas dari Malaysia relah menelurkan para filosof Muslim ulung dan para intelektual dari Indonesia, sebut saja Adian Husaini dan Adnin Armas. Mereka mendirikan INSISTS (Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations) sebagai lembaga yang fokus untuk meng-counter pemikiran sepilis (sekularisme, pluralisme, dan liberalisme) yang lagi menjamur di belantara indonesia.

Tapi penulis secara pribadi tidak merekomendasikan untuk belajar dan menyelami filsafat kalau memang kita belum siap secara mental dan jiwa untuk menerima teori-teori filsafat secara komprehensif. Lebih baik keislaman kita diperkuat terlebih dahulu, utamanya masalah akidah. Karena tidak ada tawar menawar dalam masalah akidah. Akidah harga mati. Namun penulis pun tidak melarang untuk belajar filsafat bagi siapa saja yang memang secara mental dan jiwa sudah

siap untuk berpacu adrenalin dengan pemikiran-pemikiran filsafat dan para filosof yang mewarnai dunia filsafat.

Seperti halnya orang yang baru belajar filsafat, sebagian orang yang baru belajar ilmu agama setahun atau dua tahun, lalu tiba-tiba di masyarakat langsung sekonyong-konyong menjadi 'Hakim Agung' dan 'Jubir Tuhan' untuk menyesatkan dan mengkafirkan sak karepe udele dewe (seenaknya sendiri). Padahal kalau kita melihat sejarah Islam, para ulama dahulu sangat hatihati sekali untuk mengeluarkan katakata sesat dan kafir sebelum diteliti dan ditelaah serta di elaborasi secara mendalam tentang permasalahan tersebut, baik itu kepada kelompok maupun kepada individu tertentu.

Bukan secara serampangan mengeluarkan kata kafir, bid'ah, sesat, di neraka dan seterusnya kepada kelompok dan individu tertentu yang berbeda pendapat dan manhaj dengan kelompoknya.

Padahal vonis tersebut dialamatkan kepada saudara Muslim sendiri. dan anehnya permasalahan yang masuk vonis tersebut rata-rata masih dalam kategori masalah furu'iyyah (cabang) dan khilafiyyah (perselisihan pendapat di kalangan ulama). Justru hal seperti itu akan menampilkan Islam yang kurang elegan dan kurang santun dalam berdakwah. Bukankah tahapan dakwah yang diperintahkan oleh Allah swt dalam surah An- Nahl 125 itu yang pertama kali harus bil hikmah (dengan bijaksana), kemudian bil mauizhoh hasanah (dengan nasehat yang baik), lalu yang terakhir baru jaadilhum bil latii hiya ahsan(berdiskusi/debat jika itu memang baik).

Orang zaman sekarang itu serba kebalik pemikirannya. Rasulullah saw dan para sahabatnya mengislamkan orang Jahiliyah dan kafir Quraisy Mekah. Walisongo di Indonesia dulu juga capek-capek mengislamkan orang Indonesia yang waktu itu mayoritas beragama Hindu, Budha, dan masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Lha sekarang kok banyak orang Islam malah mengkafir-kafirkan orang Islam sendiri. Walaupun Islamnya hanya sekedar Islam KTP, tapi kita tidak berhak untuk memvonis mereka

dengan vonis yang bisa menyebabkan konsekuensi logis dari vonis tersebut.

Karena hal itu sudah masuk dalam ranah urusan dia dengan Allah. dalam sebuah kaidah fikih dijelaskan "nahnu nahkumu bi al-zhawaahir wallahu a'alamu bi al-saraair (kita hanya menghukumi sesuatu yang zhahir saja (secara kasat mata), sementara yang tidak terlihat secara kasat mata, hanya Allah yang lebih mengetahui).

Marilah kita sama-sama belajar dewasa dalam segala aspek permasalahan dan memandang Islam secara luas, bukan memandang Islam dalam bingkai yang sangat sempit sekali, dan juga bukan melihat Islam dalam frame hitam putih. Sehingga kita seringkali terjebak kepada konflik dan masalah kecil yang dibesar-besarkan, tapi kita lupa dengan diskursus dan masalah besar yang riil di hadapan umat Islam saat ini, seperti kristenisasi, westernisasi, kapitalisme, materialisme dan isme-isme lainnya yang sekarang sedang menggelayuti hampir di seluruh sudut muka bumi ini. Kita seolah-olah menganggap masalah ini hanyalah masalah sepele dan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan.

Sesegera mungkin kita harus menyudahi fenomena pubertas intelektual ini. Kita sudah terlalu berlarut-larut dalam masalah yang banyak menyita energi kita. Kekuatan kita hanya terbuang sia-sia untuk masalah-masalah yang masih ada peluang ijtihad didalamnya. Orang-orang kafir diluar sana tidak usah lagi bersusah payah untuk menghancurkan Islam, wong umat Islam sendiri sudah sibuk bertengkar dengan sesama saudarnya sendiri kok.

Mereka bersorak sorai kegirangan di luar sana melihat umat Islam sekarang kurang dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan. Egosentrisme sektoral dan kelompok masih dikedepankan daripada bersama-sama memperjuangkan Islam dalam sebuah bingkai perbedaaan ini. Toh untuk bersama ndak harus sama. yang pasti tujuan kita bersama yaitu untuk menegakkan kalimatkalimat Allah di muka bumi ini. Yang dibawa itu bendera panji Islam, bukan atribut kelompok dan golongan. Wallahul Musta'an. „

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 1 5 | 45 201

opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

DUA KAKI PEMUDA Riyan Pradesyah REMAJA adalah salah satu tombak dari kembangkitan suatu negara, di mana di dalam setiap diri remaja memiliki suatu peranan penting untuk membangun negara menjadi lebih baik.

Pada era repormasi, remaja memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa, khususnya Indonesia. Di mana para remaja atau pemuda dapat mengambil suatu peranan dalam menggagas suatu ide untuk mencapai sebuah cita-cita negara, hal tersebut dapat kita lihat pada zaman dahulu tentang beberapa gerakan remaja atau pemuda yang masih melekat ditelinga kita, seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Perhimpunan Indonesia, dan Peristiwa Rengasdengklok.

Sebuah gerakan perjuangan remaja atau yang disebut dengan perjuangan gerakan pemuda, merupakan salah satu control bagi pemerintah untuk mengembangan negaranya. Dapat kita lihat dari beberapa kasus yang merupakan pergerakan dari pemuda, hingga akhirnya dikukuhkan sebagai gerakan yang paling mempunyai peranan penting dalam perjuangan negara, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu tonggak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia.

Seperti kita telah ketahui, ada tiga butir penting Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Tiga hal ini merupakan faktor penting bagi negara kita.

Bila kita kembali ke zaman sekarang, kita telah melihat begitu banyaknya pemuda yang bertebaran di negara Indonesia, dan begitu juga banyaknya komunitas atau organisasi yang mengatas namakan dirinya sebagai pemuda. Jika kita mengkaitkan kembali lagi ke zaman dahulu, maka semakin banyaknya organisasi pemuda yang bermunculan, maka semakin bagus pula lah negara tersebut. Itulah

yang menjadi patokan yang seharusnya, tetapi tidak pada kenyataannya.

Semakin banyaknya komunitas, atau semakin menjamurnya sebuah organisasi yang mengatas namakan pemuda, membuat pemuda lupa akan jati diri mereka. Biasanya, pemuda yang sudah memasuki atau bergabung dengan organisasi tersebut, membuat pemuda tersebut merasa bangga, kuat, dan anggar dengan apa yang mereka miliki. Pada hal seharusnya mereka akan lebih mengerti arti pemuda setelah mereka masuk di dalam organisasi tersebut.

Kenyataan-kenyataan itu sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, banyak pemuda yang langsung menganggarkan baju atau seragam yang mereka dapat dari oraganisai atau komunitas yang baru saja mereka masuki. Sehingga, oraganisasi atau komunitas yang semulanya mempunyai visi dan misi yang baik, harus tercemar dengan sikap remaja yang salah mengartikan dari perkumpulan tersebut. Sikap remaja yang seharusnya dapat membantu kebangkitan negara, kini malah menghancurkan sebuah negara yang mereka sendiri tempati.

Sikap ke ingin tahuan remaja atau

pemuda memang sangat kuat, mereka akan terus mencari dan ingin mengetahui apa yang membuat mereka penasaran. Termasuk dengan perkumpulan, organisasi atau komunitas yang berbau dengan pemuda, sehingga mereka melunasi rasa ke ingin tahuannya dengan cara memasuki komunitas tersebut.

Nah disinilah peranan oraganisasi atau komunitas yang mengatas namakan dirinya sebagai pemuda, harusnya merubah pola pikir pemuda yang sudah bergabung. Komunitas harus mempunyai sangsi-sangsi yang dapat membuat pemuda tersebut berpikir untuk melanggarnya, seperti mengeluarkan pemuda tersebut dari organisasi, tidak adanya pembelaan dari oraganisasi bila pemuda tersebut mengalami kesalahan atas apa yang ia perbuat, atau sangsi-sangsi lainnya yang dapat mencoret nama baik organisasi tersebut.

Bimbingan dari suatu oraganisasi atau perkumpulan yang mengatas namakan dirinya sebagai remaja, memang sangatlah penting. Bila keduanya dapat saling mengimbangi dan mengingatkan, maka suatu negara akan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Pemuda yang dapat melakukan apapun itu, serta didukung dengan organisasi yang mempunyai inovatif-inovatif atas keterampilan yang diajarkan.

Maka peranan pemuda akan kembali lagi seperti semula, yaitu meneruskan suatu cita-cita negara yang telah di impikan.Karena Sejarah panjang gerakan pemuda dan mahasiswa merupakan salah satu bukti eksistensi dan tanggung jawab sebagai rakyat Indonesia dalam memberikan perubahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. „ Penulis adalah alumni UMSU, dan Aktif di Ikatan Mahasiswa Mahasiswa Muhammadiya (IMM Kota Medan)

46 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Sejak putusan MK yang menolak permohonan permohonan pengujian perselisihan hasil pilpres, maka pada saat itu rakyat Indonesia telah memiliki presiden baru.

Terlepas dari pendapat adanya berbagai kecurangan hasil pemilihan presiden 2014, tapi kenyataannya hukum telah memutuskan bahwa Jokowi-JK telah dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Mulai saat itu, polemik pelaksanaan pilpres harusnya telah selesai.

Pemilih Jokowi-JK dan PrabowoHatta, ataupun yang tidak memilih dalam pilpres, sama-sama akan kembali dengan aktivitas normal sebagai rakyat. Petani, kembali menggarap ladang dan sawahnya. Pedagang, kembali ke pasar dengan dagangannya. Nelayan, kembali dengan aktivitas berlayarnya. Pegawai dan pekerja kembali dengan tugas pekerjaannya.

Sementara calon presiden dan wakil presiden terpilih harus bekerja keras memenuhi janji-janjinya.

Rakyat mencatat, Jokowi-JK memiliki janji politik yang dikenal dengan Nawa Cita. Sembilan prioritas program yang akan dilaksanakan saat terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Barangkali, keadaan telah berbeda. Pada saat kampanye dengan saat harus bekerja. Jika waktu kampanye, rakyat bisa di yakinkan melalui media, juru kampanye, atau ahli marketing yang hebat, namun giliran bekerja rakyatlah yang merasakan. Benar tidaknya janji yang di kampanyekan, sekarang rakyat yang menilai karena telah merasakan.

Enam bulan telah berlalu, rakyat seakan mulai ragu. Apakah Nawa Cita hanya sekedar cita-cita? Sebagai bahan Call for Paper yang diikutkan dalam lomba? Rakyat hanya merasakan, bahwa hari ini harga BBM telah naik, tarif listrik melonjak, kereta api tiketnya semakin mahal, gas elpiji semakin tak terbeli, ataupun kebutuhan hidup yang harganya menjadi tidak menentu.

Tidak perlu marah jika ternyata rakyat mengatakan bahwa Nawa Cita nir kenyataan. Karena enam bulan

Cita (tanpa) Nawaitu

cukup menjadi pembuktian. Hukum semakin tidak adil, korupsi makin menjadi-jadi, sementara politik gontok-gontokan terus menerus menjadi tontonan.

Apakah mungkin Jokowi-JK telah lupa, dengan Nawa Cita?

Jokowi adalah presiden, bukan lagi Gubernur DKI Jakarta, ataupun Walikota Solo. Boleh berbangga saat jadi wali kota, atau ketika jadi Gubernur DKI Jakarta. Barangkali benar telah banyak berjasa, atau mungkin juga rakyat belum sempat menilai hasil pekerjaanmu, sebagai gubernur ataupun wali kota. Karena engkau begitu terburu-buru meninggalkan rakyat yang telah memilihmu. Jangan sampai, rakyat engkau tinggalkan lagi, kepercayaan sebagai presiden harus cepat engkau akhiri. Apakah engkau lupa, ataukah sebenarnya tidak tahu apa saja janjimu pada saat kampanye dulu?

Saat engkau blusukan, mungkin akan terlihat fotomu terpampang di dindingdinding ruang pertemuan. Karena engkau adalah presiden kita. Apakah engkau pernah menghitung, berapa banyak biaya yang harus rakyat keluarkan, untuk memajang fotomu ditengah-tengah mereka? Mengapa mereka rela memasang fotomu ditempat yang paling terdepan? Karena mereka percaya kepadamu, hormat kepadamu, dan berharap banyak Nawa Cita mu.

Pemilu telah selesai, dan engkaulah yang terpilih sebagai presiden.

Menang dalam Pemilu Presiden 9 Juli lalu. Engkaulah presiden bagi segenap penduduk Indonesia. Sekitar 240-an jiwa berada dipundamu. Keadilan dan kesejahteraan rakyat, keamanan, kehormatan dan martabat bangsa ini menjadi tanggung jawabmu. Jika hari ini rakyat menuntut banyak kepadamu, jangan salahkan mereka. Jangan anggap mereka cengeng ataupun tidak peduli denganmu. Karena rakyat yang hanya bisa menilai, karena mereka telah merasakan sendiri kebijakan-kebijakanmu.

Budiyanto Selama enam bulan ini, walapun tidak mampu melihat atau mendengar wujud Nawa Cita mu. Karena mungkin, terlalu sedikit media yang memberitakan, tapi sungguh, rakyat telah merasakan bahwa semua jauh dari kenyataan. Engkau menjanjikan, akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Tapi bagamana yang terjadi?

Selanjutnya, engkau akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.

Tentu, semua bisa melihat bagaimana keadaan hari ini. Engkau juga berjanji, akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Tapi, hari ini apa yang dapat dilihat rakyat, atas polemik KPK vs Polri, ataupun penegakan hukum di negeri ini? Engkau juga menjanjikan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Namun, apa yang dapat dirasakan rakyat tentang kemandirian ekonomi ini? Mungkin akhirnya rakyat, mulai bertanya-tanya. Dimanakah sebenarnya Nawa Cita-mu itu? Karena tidak kunjung dapat jawaban tentang Nawa Cita, akhirnya rakyat mengira-ngira sendiri jawabannya.

Pertama, Nawa Cita bukan milikmu.

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 15 | 4 7 201 47

opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id Mungkin orang lain yang memiliki, sehingga wajar jika hari ini tidak ada padamu. Dengan jawaban itu, rakyat akan memaklumi dan akhirnya sadar bahwa mereka salah orang.

Kedua, Nawa Cita-mu tertinggal ditempat kampanye. Kampanye sudah selesai, dan engkau telah terpilih menjadi presiden. Kesibukanmu semakin padat. Kabinet harus segera dibentuk.

Berbagai “komitmen” harus dilunasi, dan “PR” pemerintah sebelumnya harus segera dikerjakan. Engkau lupa, bahwa Nawa Cita mu tertinggal ditempat kampanye.

Ketiga, Nawa Cita-mu ketutupan dengan cita-cita lain atau mungkin juga disembunyikan orang sehingga engkau tidak mengetahuinya lagi. Sehingga wajar, berbagai kebijakan yang engkau buat jauh dari nawacita saat kampanye.

Keempat, nawacitamu tertukar atau mungkin telah di curi orang. Jawaban keempat ini, tentu sangat mengkhawatirkan. Karena negara dalam bahaya.

Nawa Cita yang menjadikan alasan rakyat memilihmu, ternyata telah tertukar dengan cita-cita lain yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Entah sengaja atau tidak, ketika nawacita ini berubah dengan cita-cita lain yang merugikan rakyat, alasan apapun tidak bisa dibenarkan. Dan cukup pantas jika rakyat marah kepadamu.

Apalagi yang cukup menyakitkan adalah, jika ternyata Nawa Cita-mu dicuri orang. Sengaja ataupun tidak, kondisi inipun tidak bisa dibenarkan. Bagaimana mungkin engkau tidak hati-hati atau membiarkan Nawa Cita yang telah menjadi alasan rakyat memilihmu engkau biarkan dicuri orang? Ada apa denganmu? Apakah mereka terlalu banyak dan kuat, atau memang engkau lemah dan tidak mampu menghadapinya?

Apabila Nawa Cita adalah alasan rakyat memilih, dan ternyata engkau biarkan tidak ada lagi. Maka cukuplah alasan bagi rakyat untuk meninggalkanmu. Kepercayaan yang telah diberikan rakyat engkau sia-siakan, bahkan terkesan engkau lupakan. Dan kini engkau malah asyik dengan duniamu yang semakin jauh dari rakyat.

Pada akhirnya, Nawa Cita tanpa Nawaitu.

Menanti Warisan Pemimpin Negeri Widdi Aswindi MENUNGGU sahabat di ruang tamu hotelnya, membawa inspirasi tersendiri. Membaca banyak berita tentang kiprah-kiprah pemimpin sekarang. Mulai dari yang ada di pusat, provinsi sampai kabupaten kota, kulahap semua informasi berita yang tersaji.

Hampir semua berita yang bagusnya seragam, yakni blusuk-blusuk, sidak, janji percepatan, atau membuka keburukan yang lalu atau yang bukan urusannya. Hanya saja ketika di zoom lebih dekat tentang pencapaian nyatanya, semua menjadi kabur.

Kotanya masih macet dan infrastruktur jauh panggang dari api. Macet dan angkot masih belum teratasi. Propinsinya rendah belanja dan rakyat miskinnya banyak. Kalau nasional kita semua mungkin mafhum dan maklum.

Silahkan saja para pemimpin kita bercitra di media dengan berbagai gaya yang 'terlihat' merakyat. Tetapi sejatinya merakyat itu bukan hanya dari tampilan dan janji-janji suci di media agar terbaca oleh 'mungkin saja' bukan rakyatnya.

Merakyatnya seorang pemimpin adl ketika kebijakan dan putusannya berpijak pada rakyat dan mengupayakannya dengan kekuatan yang 'luar biasa' agar bisa berjalan. Bupati, walikota dan gubernur, tak perlu terlalu banyak masuk tv dan Koran nasional.

Tapi cobalah untuk masuk ke dalam relung hati dan harapan rakyatnya.

Lukislah di atas kanvas wilayahnya masing-masing. Sebuah lukisan indah yang bisa menjadi warisan dan citra dirinya kelak, dari beragam dan berjuta-juta cat yang mewakili aspirasi rakyatnya.

Kalau soekarno, meninggalkan lukisan 'terbentuknya Indonesia' maka apa yang akan ditinggalkan dari para pemimpin sekarang ini? Lukisan apa yang hendak kau buat dan wariskan.

Mudah-mudahan bukanlah lukisan berjudu,''Pedih kota sejuta angkot' atau 'Mati dalam macet di Ibukota' atau 'Kecekik harga tinggi' atau yang lebih menyedihkan : 'Aku Malu Jadi Indonesia'.

Mudah-mudahan lukisan sarkas itu tidak terjadi. Mari saling mengingatkan dan bekerja sama.

48 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

Politisi yang Genit Itu Adalah...

S

elepas subuh, saya kembali teringat kata-kata dari seorang profesor di jurusan Planologi ITB. Ia adalah salah satu pendiri dari jurusan tersebut. Dia berpesan agar jangan menggunakan 'gelar kesarjanaan' kalau tak bekerja di bidang atau profesi yang sesuai dengan keilmuannya.

Widdi Aswindi

Akibat kata-kata itu, saya memang tak pernah berani menggunakan gelar yang pernah didapat. Maklum saja karena saya ini 'cuma' berprofesi sebagai pengusaha saja.

Saya cuma mencantumkan pendidikan sarjana saja kalau ditanya. Dosen itu begitu ingin rakyat Indonesia umumnya atau mahasiswanya untuk bekerja sesuai dengan ilmu dan penguasaan intelektualnya. Asumsi guru besar saya itu bekerja sesuai keilmuan akan dapat memercepat kemajuan pembangunan.

Memang di Indonesia kini penghargaan pada ilmu dan penguasaan intelektual sangat rendah sekali. Ahli-ahli pangan, farmasi, perbankan, teknik, kedokteran, perminyakan, ekonomi dan lain sebagainya itu masih kalah oleh satu kekuatan. Kekuatan tu bernama: Politik!. Bangsa ini terjebak pada 'like' n 'dislike' yang begitu kuat. Tak ayal profesionalitas dan kemampuan intelektual menjadi nomor sejuta alias terabaikan.

Jadi sangat wajar jika kita hanya dapat mengeluh dada saja kalau pakar politik menjadi komusaris utama di sebuah bank. Ada juga pakar tata negara didaulat sebagai komisaris utama di

pabrik semen. Lalu masih ada juga seorang ahli yang katanya pakat konstitusi justru menjadi komisaris di perusahaan tol. Ah banyaklah, politisi jadi komisaris di bank, bahkan relawanpun

kecipratan. Sungguh tega luar biasa penempatan itu. Jika meminjam kalimat legendaris Bang Haji Rhoma; terlalu...

Saya tidak bisa membayangkan apakah bapak-bapak itu mampu membaca peluang bisnis dari setiap sektor industri tersebut. Tapi biasanya di Indonesia kalau kita berkata begitu ulasannya hanya satu;Sirik saja karena kamu gak dapat! Hahahhaha...kebiasaan dan karakter seakan-akan menjadi ciri khas kita sekarang ini.

Balik lagi ke kata-kata dosen di awal tadi, intinya setiap orang yang mengaku berilmu dan intelektual, tentunya harus tahu diri. Jangan menantang alam dan situasi tanpa pengetahuan yg mumpuni. Daripada kapal yang kita kemudikan karena terlanjur dipercaya oleng dan akhirnya tenggelam karena kita tidak tahu arahnya kemana dan situasi apa yang harus dihadapi.

Harapan saya hanya satu, semoga BUMN yang dijadikan percobaan-percobaan intelektual politik tersebut dapat terselamatkan. Lalu para intelektual pencari 'gaji sampingan' tersebut diberikan juga pelajaran dan hikmah.

Lantas bagi orang muslim pasti ingat hadits ini: Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi."

Ada seorang sahabat bertanya;''bagaimana maksud amanat disia-siakan?'' Nabi menjawab;"Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."

Maka marilah kita jaga martabat intelektual kita dan berkarya dengan ilmu dan kemampuan kita. Insya Allah bakal berkah dan bisa meraih keberhasilan. „

media Kebangsaan, No.8 VVol.II ol.II 20 1 5 | 49 201

opini bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

RADIKAL

Catatan: Rijam Kamal Siahaan

etiap Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru dilantik selalu saja mengikutsertakan penumpasan aksi terorisme dan upaya deradikalisasi agama diantara beberapa point program kerjanya.

Jenderal Pol Timur Pradopo misalnya, ketika baru saja dilantik sebagai Kapolri pada Oktober 2010 silam, dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, ia berjanji akan fokus menuntaskan kasus-kasus menonjol. Soal terorisme juga masih menjadi perhatian kepolisian.

Yang konon kabarnya lebih mementingkan pencegahan dari pada pengungkapan aksi terorisme dengan program kemitraan dengan ulama yang harapannya dapat menciptakan situasi keamanan dan kenyamanan agar Indonesia lebih baik.

Kendati program kerja Jendral Polisi Timur Pradopo semasa menjabat Kapolri belum dapat terlaksana seluruhnya, namun jendral yang identik dengan kumis ini harus meletakkan jabatannya sebelum pensiun sebagai Kapolri setelah Presiden SBY kala itu melantik Komjen Pol Sutarman menjadi Kapolri sebagai pengganti Timur.

Timur harusnya pensiun pada Januari 2014, tetapi presiden menginginkan adanya percepatan pergantian pucuk pimpinan Polri waktu itu.

Demikian pula dengan Komjen Pol Sutaraman semasa menjadi Kapolri. Diantara 12 program unggulannnya adalah penanggulangan terorisme. Masa kepemimpinan Sutarman sebagai Kapolri, banyak terjadi penembakan terhadap anggota Polri yang dituding sebagian orang sebagai bentuk dari aksi terorisme. Teranyar, meski sempat menuai polemik, akhirnya yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melantik Jendral Pol Drs Badrodin Haiti menjadi Kapolri menggantikan Komjen Pol Sutarman yang memasuki masa Purna Bhakti.

Sebagai Kapolri yang baru, Jendral Pol Drs Badrodin Haiti menginstruksikan kepada setiap Polda agar membentuk 7 Satuan Tugas, sebagai upaya mempercepat implementasi 11 program prioritas kerja Kapolri. Diantara Ke-7 Satgas yang dibentuk, Kapolri tak lupa untuk membentuk Satuan tugas penumpasan terorisme dan upaya deradikalisasi agama.

Polda Sumut dalam hal ini menunjuk Direktur Dit Intelkam sebagai Satgas 6 untuk melaksanakan tugas tersebut. Apa sebenarnya yang tengah berlaku di republik ini. Mengapa aksi terorisme selalu saja diikutsertakan dalam setiap program kerja Kapolri yang baru. Ironisnya, selalu saja ummat islam yang menjadi dirugikan karena program kerja tersebut. Sebab, aksi teror yang terjadi itu selalu saja dikaitkan dengan ummat muslim.

Dalam hal ini, perlu kebijakan dan solusi yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi persoalan yang mendera ummat ini. Karena, banyak diantara kita yang tidak mengetahui persoalan ini hanya sebuah instrumen yang diciptakan oleh pihak-pihak yang takut (Phobia) terhadap Islam.

Seharusnya pemerintah lebih arif dan bijaksana menyikapi per-

S

soalan ini. Pemerintah seharusnya melakukan kajian lebih dalam terkait apa dan mengapa orang melakukan aksi teror. Mulai dari gejala hulunya hingga ke hilirnya. Bukan semata – mata langsung menghakimi orang dengan pemberian label teroris.

Karena aksi teror yang terjadi itu merupakan buntut dari sebuah ketidakberdayaan dan ketidakpuasan yang dijadikan senjata oleh orang-orang lemah sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.

Sulitnya lapangan pekerjaan, maraknya peredaran narkoba serta distribusi kekayaan yang tidak merata dan kesenjangan sosial yang cukup tinggi merupakan salah satu penyebab mengapa orang melakukan aksi teror.

Pemerintah lebih baik mengurusi gejala hulu dari inti permasalahan ini. Jika hal tersebut sudah terlaksana dan tak ada lagi orang yang merasa diperlakukan tidak adil maka tak perlu lagi dibentuk segala macam yang disebut dengan Satgas dan lain sebagainya.

Sekali lagi, dalam hal ini peran pemerintah harus lebih mengedepankan perbaikan dari hulu, bukan hilirnya. Seperti yang berlaku saat ini, pemerintah melalui petugas keamanan dalam hal ini polisi hanya mampu menindak tanpa mampu memnghentikan sumber serta penyebab mengapa ada aksi teror.

Bicara soal polisi yang senantiasa mengikutsertakan penumpasan aksi teror kedalam program kerjanya hal itu sah-sah saja karena kewenangan menindak ada pada pihak kepolisian, lagi pula hal itu merupakan domain polisi, yakni penindakan. Akan tetapi polisi jangan mengabaikan hak azasi manusia dalam penindakannya. Polisi juga harus melakukan cara – cara yang lebih elegan, preemtif, preventif. Dan, tindakan refresif merupakan pilihan terakhir agar jangan ada lagi aksi teror.

Penutup Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh orang kafir yang benci dengan dengan umat islam atau para anti islam untuk menyebut muslimin yang lurus dan menegakkan agama dengan benar sebagai orang yang berfaham Kiri radikal, Ekstrem kiri atau Ekstrem kanan.

Hal yang demikian sengaja diciptakan oleh orang atau kelompok tertentu untuk memojokkan umat islam agar dibenci di mata media.Radikalisme juga ditujukan kepada orang muslim yang bergaris ekstrim kiri atau para muslimin yang membela negara yang dianggap media sebagai teroris, sehingga dunia menganggap muslim radikal adalah golongan yang berbahaya namun sebenarnya tidak demikian adanya.

Jika ditilik dari arti kata serta makna sebenarnya dari Radikal adalah “mengakar” yang bisa diartikan sebagai “mendasar”.

Jadi, Muslim Radikal dalam arti sebenarnya merupakan Muslim yang menegakkan agama secara mengakar dan mendasar sesuai dengan Al Qur’an dan As Sunnah sebagai dasar agama Islam yang Rahmatan-lil’alamin (Rahmat bagi seluruh alam) bukan Muslim yang gemar menebar teror.

50 | media Kebangsaan, No.8 V ol.II 20 15 Vol.II 201

Penulis adalah mahasiswa UMSU

Tajuk Media bakesbangpollinmas.sumutprov.go.id

media Kebangsaan, No.7 VVol.II ol.II 20 15 | 1 3 201 13