Tabloid Podium

POTRET Penerbit CV. Media Lintas Transindo Akte No. 73. Tanggal 07 Maret 2007 NPWP: 70.820.551.3-119.000 Konsultan Hukum: M Holid SH, Dedy Cahyadi SH Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Ekskutif Mahmud Hamdani Redaktur Nasional Eko Cahyono

Doc Podium T.Syaiful Anhar Pemred Podium,T.Muhri Fauzi Hafiz,MA, Prof. Syahril Nasution dan Drs. Erwin Ardianto,M.Pd sedang bersilaturahmi di rumah tokoh masyarakat Stabat.

CATATAN PODIUM Menginginkan Langkat Terbebas dari Koruptor’ Sambutan yang luar biasa atas terbitnya Podium dari masyarakat Langkat di luar perhitungan kami di jajaran redaksi.Mudah-mudahan harapan kawan-kawan aktivis pegiat anti korupsi dan kalangan LSM dapat kami emban dalam penyajian berita yang terjadi di Langkat dalam edisi-edisi mendatang.

Keinginan kawan-kawan dan rekan juang di Langkat sama dan sejalan dengan harapan serta keinginian kami ’menginginkan Langkat yang terbebas dari cengkraman koruptor’. Meskipun hal ini bukanlah perkara yang ringan dan mudah, tapi kami meyakini dengan adanya kemauan bersama semua elemen yang ada di Langkat, yang berat akan menjadi ringan dan yang tidak mungkin bisa menjadi kenyataan.

Kami menyadari terbitnya Podium dari Langkat masih belum sempurna,dan sesuai dengan harapan banyak pihak, maka melalui kesempatan ini, kami mohon masukan, kritik, saran dan nasihat dari berbagai kalangan yang mendukung kehadiran Tabloid Podium di bumi Langkat nan bertuah.

Dalam edisi ini, Sahabat dan rekan-rekan redaksi Podium dari Jakarta sengaja menurunkan berita seputar hiruk pikuknya wacana yang digulirkan DPR tentang pilkada langsung dan perlawanan yang dilakukan para Walikota dan Bupati dari seluruh tanah air. Semoga tulisan yang kami turunkan dapat menambah informasi bagi para pembaca.

Maju dan berkembangnya Podium kedepan tergantung dari pembaca, dan untuk itulah sekali lagi kami berharap ‘kritik dan saran dari berbagai pihak’ semoga Allah SWT melapangkan jalan dan meringankan beban kami dalam mengembangkan Tabloid Podium dari Langkat, Amiin !!!!***

“

Redaktur Daerah Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Dewan Redaksi T.SyaifulAnhar(Ketua),MahyuddinGhozali,Wagho,MahmudHamdani,EkoCahyono,RusdiStabat Sekretaris Redaksi Mauliddin Biro/Perwakilan Bengkulu : Salim Pane, SH Sumatera Selatan: T. Muh. Mukhalladun Sumatera Barat: Ir. Hujairin Biro Daerah Bogor: Moratua Sipahutar, SE Tangerang: Robert, L Tobing, SH Bekasi: Drs. H. Muis Ali, Isro Budi HR Depok: Saddam Binjai: OK Heri Fadly SH, Eddy Gunawan Langkat:Hermansyah(Koordinator)NasaruddinBujing,MZaini,Syofian,T.ZainalAbidin,Legimin,K.IRudinKetat Pemimpin Perusahaan Yunifar Efendi P Iklan/Pemasaran Tek Sai An Distribusi/sirkulasi Adisyahputra

Celoteh: Ngapa cerita dan berita korupsi yang lama di ulas Wak Leteh, Cadak berita baru ?

Co'Leteh : g kapal pecah Iyu kenyang.

Celoteh: Berarti Uwak gemar ngairi kotoran kering ne, banyak lah yang pening kalau begiaan Co'Leteh : Hehehehehehe !!!

Rekening Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P AalmatRedaks/iTataUsahaJP .lasarBatuNo2 .4BStabatLamaBaratL,angkatSumateraUtara20851|HP:085206407583E-manlietpodu im@yahoo.cod .i Percetakan: CV. Media Lintas Transindo Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan Kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi. Jika ada yang mengaku-ngaku wartawan Podium tapi tidak dapat memperlihatkan Surat Tugas atau Kartu Pres yang masih berlaku dan ditanda tangani Pemred, hubungi No. 0852 0640 7583

TARIF IKLAN Halaman Berwarna (Full Colour) 1. Halaman Depan/Cover : a. Kepala Atas/Kuping: Rp 1.000,000,b. Bawah : Rp 8.000.000,2. Halaman Belakang a. 1 Halaman: Rp 20.000.000,b 1/2 Halaman: Rp 10.000.000,-

2 | Edisi 16 - 30 September 2014

c. 1/4 Halaman: Rp 5.000.000,3.Advetorial Halaman 3 s/d 15 : a. 1 Halaman: Rp 12..000,000,b. 1/2 Halaman: Rp 6.000.000,c. 1/4 Halaman: Rp 3.000.000,Hitam Putih (BW) Halaman Dalam (Halaman 3 s/d 15)

a. 1 Halaman: Rp 10.000.000,b. ½ Halaman: Rp 5.000.000,c. 1/4 Halaman: Rp 2.500.000,Hubungi : Bagian Iklan dan Pemasaran Jl. Pasar Batu No. 24 Stabat Lama Barat Kec. Wampu Kabupaten Langkat HP : 081264161514 (Yunifar Efendi P)

PODIUM KHUSUS

Pilkada Langsung Dihapus

Aji mumpung. Itulah istilah yang pas ditujukan bagi anggota DPR ini. Betapa tidak? Di ujung jabatannya malah mau merubah RUU Pemilihan Kepala Daerah langsung menjadi tak langsung.

Sontak sejumlah Kepala Daerah pun ramai-ramai menolaknya. Tega nian mendzolimi demokrasi.

Pada akhir masa jabatan anggota DPR periode 2009-2014 ini, setumpuk produk legislasi baru akan disahkan. Salah satunya RUU Pilkada yang akan mengembalikan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) kepada DPRD dengan alasan efisiensi anggaran Presiden Terpilih Joko Widodo, menyatakan tidak setuju RUU Pilkada memuat aturan pemilihan tak langsung. Jokowi menyatakan jika RUU Pilkada disahkan DPR, maka itu sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia.

Sementara aksi penolakan atas Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah kini makin meluas. Sejumlah Bupati dan Wali Kota menggelar unjuk rasa penolakan di Jakarta.

Mereka menolak RUU ini karena akan mengubah Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sudah menyatakan menolak pilkada tak langsung.

Bahkan, Wagub DKI Basuki Purnama harus mengundurkan diri dari Gerindra. Basuki menolak

RUU Pilkada karena menilai kepala daerah yang dipilih melalui DPRD akan menjadi 'sapi perah' para anggota dewan.

Penolakan yang sama, datang dari perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil yang menyatakan akan terus memperjuangkan agar kepala daerah langsung dipilih rakyat. Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, jika nantinya RUU Pilkada dikembalikan ke DPRD disahkan, dia akan mengajukan keberatan hingga ke Mahkamah Konstitusi.

"Kita akan terus berjuang di MK atau MA, dalam rekomendasinya ada. Sampai kemanapun ujung terakhir

Pendzoliman Demokrasi perjuangannya akan kita pertahankan, karena itu rekomendasi rapat koordinasi (Apeksi)," ucap Emil di Pendopo Kota Bandung, Kamis (11/9/2014).

Begitu pula, Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Isran Noor, menjelaskan, total ada 300 bupati dan wali kota se Indonesia yang tergabung dalam dua organisasi tersebut. Mereka bulat mendukung keputusan untuk menolak Pilkada lewat DPRD. "Ada 300 bupati dan wali kota. Tadi ada sebagian pengurus

inti dan sebagian anggota, memang tidak semua hadir, tapi semua sudah bulat setuju dengan Pilkada langsung," imbuh Isran.

Pada saat itu, di antara pemimpin daerah yang hadir, Bupati Kepahiang Bando Amin, Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman, dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah.

Sementara wali kota yang datang ada Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Manado G.S Vicky Lumentut dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. wago

Edisi 16 - 30 September 2014| 3

PODIUM UTAMA Berkemas Tinggalkan Istana

SBY Berterimakasih Juga Minta Maaf

Itulah salah satu kegiatan SBY di penghujung masa jabatannya, sebelum meninggalkan Istana yang telah dihuninya selama 10 tahun terakhir. Pada kesempatan itu, sengaja dimanfaatkan Presiden SBY untuk berfoto bersama keluarga besar pegawai kepresidenan. tak luput, SBY juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh barisan lembaga kenegaraan.

Sebelumnya ramai diperbincangkan, tersiar kabar melalui akun twitter bahwa, keluarga besar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mulai berkemas untuk meninggalkan Istana Negara, jelang pergantian oleh Presiden terpilih Jokowi.

Kabar tersebut, tergambar dari foto beres-beres meninggalkan Istana Negara itu yang diunggah Ani melalui akun instagramnya aniyudhoyono yang juga disebarkan melalui akun twitter pribadi Presiden SBY, @SBYudhoyono. Dalam foto itu tampak Ani sedang melipat baju di sebuah kamar di Wisma Negara, kompleks Istana Negara.

Warna perpisahan yang penuh kenangan, tergambar di halaman istana pagi itu. Jika SBY merasa haru mungkin wajar saja, sebab hampir 10 tahun menjadi kepala negara. Tentunya selama itu pula kebersamaan telah terbentuk antara SBY dan keluarga besar lembaga kepresidenan. Maka rasanya sulit tergambarkan, jika kali ini harus ada perpisahan, "Saya beserta Ibu Negara, demikian pula Mensetneg dan Seskab mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kebersamaan, dukungan dan bantuan saudara-saudara semua.

Tanpa kebersamaan, dukungan dan bantuan, saya tidak mungkin bisa melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas negara dengan baik," tutur SBY, Kamis (9/11/2014).

Selain ucapan terimakasih, SBY juga menyampaikan ucapan penghargaan atas jasa dan pengabdian keluarga besar lembaga kepresidenan. SBY mengatakan, para pegawai kepresidenan menjadi saksi sejarah, menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sebagai Presiden RI selama sepuluh tahun ini dalam suka dan duka.

Suasana penuh haru dan kebahagiaan bercampur sendu mewarnai Istana Negara pagi itu. Mereka bukan sedang menyambut tamu kenegaraan sebagaimana biasanya. Tapi, justru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono yang tengah menggelar perpisahan bersama keluarga besar pegawai kepresidenan.

"Tidak ada niat saya untuk membuat saudara tidak nyaman.

Semua itu semata-mata demi kebaikkan lembaga kepresidenan ini dalam artian yang luas. Dan demi kebaikkan pemerintahan kita," ungkap SBY. Kepada para pegawai kepresidenan, SBY tak lupa menyampaikan permohonan maafnya, "Semua itu berarti di luar kemampuan kami. Kami ingin terus membangun lembaga ini, ingin terus meningkatkan kesejahteraan saudara beserta keluarga dan hal-hal lain. Tapi sekali lagi ada batas kemampuan negara, batas kemampuan pemerintah dan kami sendiri," tambahnya.

Pada acara foto bersama di halaman istana negara itu, Presiden SBY dan Ibu Ani mengenakan baju batik berwarna coklat.

Menemani keduanya, ada Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris

4 | Edisi 16 - 30 September 2014

Kabinet Dipo Alam.

Sementara keluarga besar lembaga kepresidenan yang mendapat kesempatan berfoto bersama orang nomor satu di Indonesia ini., terdiri dari barisan pegawai Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Paspamres, Sesmil Patwal, tim dokter kepresidenan, rumah tangga, dinas kebersihan, dan wartawan

yang selama ini meliput agenda presiden.

Dalam hitungan hari, jabatan Presiden RI yang selama 10 tahun ini disandang SBY, memang akan berakhir. SBY pun akan kembali menjadi masyarakat pada umumnya.

"Saya mohon diri pada saat ini, 20 Oktober kembali ke masyarakat biasa. Saya berharap kalau bertemu di jalan kita masih bisa bertegur sapa. Karena kebersamaan itu indah," katanya dengan nada merendah.

Sebagai sosok negarawan yang sudah matang, SBY sempat berpesan, juga meminta agar kebersamaan, dukungan dan bantuan yang diberikan selama ini kepadanya juga diberikan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara yang baru, Iriana Jokowi.

"Apa yang saudara berikan kepada saya dan ibu negara, berikan pula nanti kepada Presiden dan ibu negara yang baru. Semua dalam rangka menjalankan tugas. Begitulah hakikat kehidupan bernegara dan pemerintahan," ucap SBY. (wago)

Uletnya Pembahasan RUU Pilkada DPR RI menargetkan RUU Pilkada disahkan pada 25 September 2014. Namun keberadaan RUU Pilkada menimbulkan polemik keras. Bahkan Presiden SBY didesak menunda.

Apalagi DPR tetap ngotot mau mensahkan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa menggunakan kewenangannya untuk menarik diri dari proses pembahasan di DPR. "Saya menyarankan SBY menggunakan kewenangan legislasi yang 50 %, yakni mundur dari pembahasan," kata Pengamat hukum tata negara Refly Harun.

Dengan menarik diri maka RUU Pilkada tidak bisa disahkan. Meski RUU itu semula sebagai inisiatif pemerintah, tapi karena rezim pemilu melibatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP, maka rezim pemilu nantinya hanya berpusat di Kemendagri. "Jadi, Kemendagri akan menjadi sentral dari DPRD dalam Pilkada itu. Tapi, kalau mayoritas rakyat daerah menolak, maka pemerintah sebaiknya ikuti saja," ujarnya.

Dalam pembahasan RUU Pilkada ini, oligarki elit partai bergerak. Disini elit parpol telah menggeser konstitusi Pasal 18, di mana Pilkada itu harus berlangsung secara demokratis, tapi dengan RUU Pilkada yang dipilih melalui DPRD maka akan berubah. Artinya, hanya ditentukan segelintir elit DPRD. "Kita akan kehilangan Pasal 18 itu dengan diganti oleh segelintir elit DPRD," imbuhnya Yang jelas usulan pemilihan kepalda daerah melalui DPRD mendapat tentangan keras dari para kepala daerah. "Jadi, hak politik dan kebebasan rakyat dalam pemilu khususnya Pilkada jangan sampai dikembalikan ke DPRD. Langkah itu sama dengan perampokan terhadap kedaulatan politik rakyat," kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor Pilkada melalui DPRD jsutru membuat para bupati dan wali kota sibuk ngurusi DPRD dan tak memperhatikan rakyat. "Itu pernah terjadi waktu pemberlakuan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pilkada. Saat itu

terjadi instabiltas di beberapa pemerintahan daerah, akibat semua aktifitas kepala daerah direcoki DPRD," Jika DPR tetap ngotot, maka APKASI dan APPSI mengancam mengggugat ke MK. Apalagi RUU itu dianggap mencederai dan merampok hak-hak politik rakyat.

"Itu baru proses hukum.

Tapi, kalau rakyat seIndonesia protes, demo, maka bisa

Pilkada langsung serentak pada Desember 2012 lalu, dan amanaman saja," Dana kampanye sebenarnya bisa ditekan, asal pembuatan baliho, iklan dan sejumlah atribut alat peraga kampanye lainnya termasuk di TV dibatasi, tak ada kampanye terbuka, dan dilakukan langsung oleh penyelenggara pemilu. Baik KPU maupun Bawaslu. "Jadi, pasal-pasal itu harus direvisi untuk efisiensi Pilkada, agar

lumpuh negara dan DPR RI ini," katanya.

Adanya alasan Pilkada langsung membutuhkan biaya mahal, lalu terjadi konflik horisontal, banyak politik uang, terjadi korupsi, dan pasangan kepala daerah pecah kongsi di tengah dianggap sebagai kesimpulan yang mengada-ada.

Padahal semua itu bisa diatur dengan regulasi dan sistem yang lebih baik, untuk meminimalisir dampak mudharat-negatif tersebut. Apalagi tidak ada bukti korupsi, konflik sosial, money politics, dan pecah kongsi itu akibat dipilih langsung oleh rakyat. "Buktinya Aceh dan Sumatera Barat bisa melakukan

calon yang beruang dan tidak punya modal mempunyai kesempatan yang sama dalam berpolitik," ungkapnya.

Oleh karena itu, agar DPR RI tidak merampok kedaulatan dan kebebasan rakyat, maka sebagai warga negara yang baik, maka hak-hak politiknya yang 5 tahun sekali itu jangan sampai diambilalih. "Kepala desa saja dipilih langsung, masak kepala daerah dipilih DPRD, padahal oleh DPRD itulah akan makin marak terjadinya politik transaksional yang lebih mahal," Transaksi itu kata Isran, bisa dilakukan melalui pembelian parpol pengusung terhadap calon yang mempunyai uang, tidak

peduli apakah dia itu tidak kapabel, tidak layak, bodoh, jejak rekamnya buruk dan juga tidak dikehendaki rakyat, maka akan makin hancur negara ini. "DPRD nanti cukup memainkan 50 % plus satu saja di mana seseorang sudah bisa menjadi kepala daerah. Kalau ada 40 anggota DPRD, maka cukup membayar 21 orang," tandasnya.

Hanya saja guna memecah kebuntuan pemilu langsug tak langsung, memang harus ada terobosan. Sebab kalau dibiarkan seperti ini akan banyak lagi kepala daerah yang masuk penjara. "Intinya, harus ada terobosan untuk memperbaiki pemilukada ini, jangan dilihat soal koalisinya. Nah, soal koalisi ini nanti akan cair semua di lapangan," kata anggota Komisi III DPR F-Partai Gerindra Gerindra sendiri memilih Pilkada tidak langsung. Karena sistem pemilukada ini lebih mudah diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pilkada langsung ini, justru tak memberi peluang anak muda berprestasi menjadi kepala daerah, karena tak punya dana untuk kampanye," Disisi lain pemilukada langsung belum terbukti menghasilkan pemimpin berkualitas. Lihat saja, saat ini baru sekitar 7 orang sampai 8 orang kepala daerah berprestasi.

"Sementara hampir 70% justru menghasilkan pemimpin buruk, artinya yang berkualitas cuma sekitar dua persen," tegasnya.

Lebih jauh Martin membeberkan sejumlah bukti ada sekitar 303 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum akibat dari pilkada langsung. "Ini karena pilkada langsung harus mengeluarkan biaya tinggi, belum lagi untuk biaya saksi-saksi dan harus menyuap ke Mahkamah Konstitusi (MK)," paparnya.

Yang jelas, kata Martin, pilkada langsung lebih banyak mudharatnya, sebagai contoh bagaimana perilaku kepala daerah yang sudah terpilih, justru menggerogoti APBD. Lalu merusak birokrasi. "Untuk menjadi seorang camat saja, harus setor dulu, artinya orang baik dan jujur tidak ada manfaatnya," pungkasnya. Eko

Edisi 16 - 30 September 2014 | 5

NUSANTARA

Hasilkan 7 Putusan

Rapimnas PPP Tetap Pecat Suryadharma Paska memberhentikan Suryadharma Ali sebagai ketua umum, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan menggelar Rapat Pimpinan Nasional III di Jakarta.

Dalam agenda dijadwalkan Rapimnas PPP dilaksanakan dua hari, yakni MingguSenin, 14-15 September 2014. Namun forum tinggi partai berlambang Ka'bah itu akhirnya merampungkan sidang Senin dini hari tadi.

Sekretaris Jenderal PPP Muhammad

6 | Edisi 16 - 30 September 2014

Romahurmuziy menyampaikan, Rapimnas kali ini dihadiri 29 DPW seluruh Indonesia.

"Rapimnas kali ini dilaksanakan sesuai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) yang dihadiri para Ketua dan Sekretaris DPW. Kami juga menghadirkan para Ketua Majelis DPP Partai, Ketua Majelis Pertimbangan Syariah dan Ketua Majelis Pakar," kata Rommy, begitu ia akrab disapa, usai Rapimnas III PPP di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin dinihari, 15 September 2014.

Rommy menyatakan, sidang pleno Rapimnas kali ini telah mengambil keputusan penting bagi partainya ke depan.

"Keputusan malam ini utuh, bulat tanpa voting," jelasnya.

Dalam Rapimnas III itu menghasilkan tujuh keputusan, di antaranya meliputi: 1. Mendukung keputusan rapat pengurus harian (RPH) DPP PPP ke-18 pada 9 September lalu yang memberhentikan dengan hormat Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2011-2015.

2. Mendukung keputusan RPH ke-18 yang mengangkat Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum DPP PPP masa bakti 20112015.

3. Mengamanatkan kepada DPP PPP dibawah kepemimpinan Ketua Umum Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal M. Romahurmuziy untuk mendaftarkan perubahan susunan pengurus DPP PPP ke Kementerian Hukum dan HAM. 4.

Mengamanatkan penyelenggaraan Mukernas sebagaimana diputuskan RPH DPP PPP 9 September pada waktu secepatcepatnya yang

dibolehkan dalam AD/ART PPP. 5. Menginstruksikan kepada DPW PPP seluruh Indonesia untuk melaksanakan rapat pimpinan wilayah atau musyawarah kerja wilayah selambat-lambatnya 21 September 2014 untuk mensosialisasikan keputusan Rapimnas dan persiapan Mukernas IV PPP. 6. Mengamanatkan kepada DPP PPP menerbitkan maklumat, pemberitahuan, dan instruksi kepada DPW dan DPC PPP untuk melaksanakan seluruh keputusan partai dibawah kepemimpinan Ketua Umum Emron Pangkapi dan Sekjend M Romahurmuziy.

7. Rapimnas mendukung langkahlangkah yang dilakukan oleh pengurus harian DPP PPP dalam rangka mengamankan keputusan partai yang telah ditetapkan secara sah sesuai dengan AD/ART PPP demi menjaga harkat dan martabat partai. vvn

PPP Versi Emron Ingin Dapat Pengakuan Pemerintah Ketua DPW PPP Maluku Syarif Hadler mengatakan, salah satu agenda Rapimnas PPP yang digelar sejak Minggu (14/9/2014) untuk membahas langkah hukum yang akan ditempuh untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Emron Pangkapi.

"Kami akan mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan HAM, agar mendapatkan pengakuan," ujar Syarif.

Secara garis besar ada tiga hal yang menjadi pokok pembahasan lanjut dia, yakni mendukung hasil rapat pengurus harian Selasa (9/9/2014), atas kepengurusan baru.

"Kedua mengambil langkah hukum ke depan, serta mengambil langkah untuk menghambat sikap Suryadharma Ali yang masih merasa dirinya ketua umum," ujarnya.

Dia mengatakan, Rapimnas itu dihadiri pengurus harian, pengurus DPW dan DPC dari sedikitnya 27 provinsi, serta sekretaris wilayah selaku peninjau.

"Dalam Rapimnas itu seluruh DPW mendukung kepengurusan baru. Pengurus harian DPP sekaligus mengintruksikan kepada DPW dan DPC agar tidak mengindahkans rtiap tindakan Suryadharma Ali yang masih berperilaku layaknya ketua umum," tandasnya.

Seperti diketahui, SDA dipecat saat partai berlambang Ka'bah itu menggelar rapat pengurus harian pada Selasa (9/9/2014) pekan lalu. Tak terima dengan pemecatan dirinya, SDA balik memecat sejumlah pengurus DPP PPP. Hingga saat ini muncul dua versi kepengurusan PPP, yaitu versi SDA dan Emron Pangkapi atau Romahurmuziy. vvn

PODIUM LANGKAT Kejatisu Bidik Indra Salahuddin Dugaan korupsi dr. Indra Salahunddin, M. Kes mantan Plt Kadis P dan P Langkat bertambah, selain dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan DAK 2012 sebesar 37.746.500.000.-, Kejatisu kini sedang mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan alat labolatorium Bahasa Inggris yang nilai proyeknya Rp 2.875.000.000,-.

Berdasarkan SP penyelidikan Ka. Kejatisu M. Yusni .SH,MH dengan nomor 23/N.2 /Fd.1/07/ 20014 tanggal 13 Juli 2014, tiga orang staf Dinas P dan P sudah mulai dipanggil dan diperiksa Tipikor Kejatisu.

Pemanggilan Sugirin.SPd sebagai Ketua Panitia Pengadaan melalui surat Kejatisu No.R-984/ N.2.5/Fd.1/08/2014 tgl,18 Agustus 2014 dan surat Kejatisu No.R-985/N.2.5/Fd.1/08/2014 tgl,18 Agustus 2014 untuk Sumardi.S.Sos sebagai PPTK. Didalam surat panggilan tersebut tertera Sugirin Cs diminta hadir untuk diperiksa pada hari Kamis tgl,21 Agustus jam.09.30 oleh Tipikor Kejatisu di Medan.

Pelaksanaan kegiatan tender yang diduga penuh dengan rekayasa tersebut terjadi dimasa dr.Indra menjabat sebagai Plt.Kadis P dan P Langkat,menurut informasi yang diperoleh Podium, alat labolatorium tidak berfungsi maksimal tetapi tetap dibayarkan ke rekanan (SPM)sesuai perintah Plt Kadis P dan P dr. Indra Salahuddin.

Terkait masalah pemeriksaan Sugirin Cs di Tipikor Kejatisu Kamis, 21 Agustus yang lalu, Podium melakukan konfirmasi ke dr. Indra Salahuddin, melalui selulernya sejak dari awal sampai akhir pembicaraan tidak ada bantahan atau pengakuan tentang keterlibatannya dalam masalah Lab.bahasa Inggris tersebut.

Dengan nada bicaranya yang khas 'cengengesan' dr.Indra sepertinya tidak peduli dengan kasus hukum yang sedang dialami Sugirin Cs.(sebagai mana ia tidak pernah peduli dengan kasus yang menimpa bawahannya di Dinas Kesehatan Langkat dulunya-red) Sementara itu Sugirin.SPd ketika dikonfirmasi Podium ke Hpnya 08126491XXXX tidak diangkat dan beberapakali SMS yang dikirim juga tidak dibalas, namun dari sumber lain Podium mendapatkan keterangan, bahwa Sugirin tidak takut untuk diperiksa Tipikor Kejatisu, soal kapan kami mau dipanggil lagi itu bukan urusan saya katanya pada sumber Podium.

Permohonan Nelayan di

Diskanla Langkat "Pakai Uang" Bantuan Turun Dulu Proposal Nyusul Belakangan bantuan dari DISKANLA Kab.Langkat,bubu penangkapan ikan tengah.

Bantuan Sumber DAK APBD Kab.Langkat Tahun 2013,Anggran Dana sebesar Rp.126 juta Sebanyak 200 Unit Bubu bantuan yang akan disalur kepada Nelayan yang ada di Kab.Langkat.

Bantuan Bubu Penangkapan Ikan di tengah laut, semestinya diberikan pada Nelayan-nelayan yang pergi melaut ke tengah,seperti contoh, desa yang layak mendapat bantuan tersebut.Kec. Pangkalan Susu atau Teluk Haru,Kec. Brandan Barat,Kec.Babalan,Kec.Sei.Lepan.Itulah Nama-nama kecamatan,yang layak mendapat bantuan bubu Penangkapan Ikan di temgah laut di Kab.Langkat.

Berita yang dihimpun wartawan di Kec.Pangkalan susu, dari kelompok nelayannelayan yang mendapat bantuan, bubu penangkapan ikan di tengah laut,yang enggan menyebutkan namanya,"Apa lagi nama kelompoknya,sekali lagi saya mohon maaf."Ucapnya.Yang mendapat bantuan bubu pengkapan ikan nelayan di tengah,Tahun 2013 dari Diskanla,Kec.Pangkalan Susu,Kec.Babalan dan desa Perlis."Semestinya desa Perlis tidak layak mendapat bantuan ,karena desa tersebut tidak ada nelayan yang pergi melaut ketengah."Sebutnya kepada kru PODIUM saat berada ditempat pembuatan bubu sabtu 6/9.

Pengambilan bubu penangkapan ikan tengah laut,merupakan bantuan dari Diskanla dikenakan biaya sebar Rp.100.000 persatu unit."Coba kalikan dua ratus,sudah berapa uangnya?"Sambung komentar dari nelayan yang engan menyebutkan namanya."Semua bantuan dari Diskanla langkat dihargai harus pakai uang, baru mendapat bantuan yang sesuai diinginkan,kalau hanya mengandalkan proposal yang dimasukkan kedinas harapan tipis untuk mendapat bantuan istilahnya tak ada uang tidak

dr. Indra Salahunddin, MKes ada bantuan,apa lagi nelayan kecil seperti kami,Ucapnya nelayan.

Setiap kelompok yang mengusulkan atau yang mendapat bantuan,jatah bantuan masing-masing perkelompok 20 unit.Bantuan tersebut ditangani Langsung oleh SUBIANTO Kabit kelautan dan Penangkapan Diskanla Langkat,Sebutnya TERESIA dan Doris,kepada wartawan nampak seperti orang kebinggungan saat dikomfirmasi masalah Proposal bantuan Bubu Penangkapan Ikan Tengah Laut saat diruangan Kelautan Diskanla langkat, sebagai Tim Staf kelautan dan Penangkapan.

Pembuatan dan pengerjaan bubu penangkapan ikan tengah laut ,di Kecamatan Pangkalan Susu jalan Dermaga Tepi Laut TPI (Tempat Penjualan Ikan).Dikerjakan oleh pak HASAN, seorang pengerajin yang memiliki usaha pembuatan Bubu Penangkapan Ikan di Pangkalan Susu. Hasil komfirmasi yang dihimpun PODIUM ,sabtu 6/9 tempat pembuatan bubu,setiap orang yang menempah harga satu unit bubu Rp.350.000 ketika ditanya berapa harga satu unit tempahan atau orderan pembuatan dari Diskanla langkat tahun yang lalu?"Jawabnya, dari pekerja yang sedang merakit bubu,saya tidak tahu berapa harganya,itukan banyak, ada 200 unit bubu,jadi tanya aja langsung sama pak Hasan,orang yang punya usaha ini."saat ditanya posisi Hasan dimana sekarang oleh kru media ini,kalau sekarang Hasan sedang keluar entah kemana saya tidak tahu, bebernya.

Saat Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ADISPRA M.Syarifuddin berada dikantor Diskanla pada tahun lalu hari Kamis,6/2/13 ia Mendengar suara dari ruangan Kelautan dan Penangkapan,suara wanita dan suara seorang pria,suara yang

terdengar,baru bapak orang pertama yang mengantar proposal bantuan bubu penangkapan ikan tengah laut ke kantor ini,Ucap Doris kepada orang yang membawa Proposal,"Jawab orang itu,masak baru saya.Saya fikir saya yang paling belakangan,sebut orang yang membawa proposal Kelompok MITRA BERSAMA kepada Doris."Tandasnya ketua LSM kepada PODIUM Rabu,10/9 dikediamannya Kec.Tanjungpura.

Ketika wartawan menghubungi Kadis Diskanla ALI MUKTI SIREGAR,Melalui handphone seluler jum,at,12/9 ,menanyakan masalah bantuan Diskanla,Pak kalau masalah bantuan dari Diskanla,"Bantuan turun dulu Proposal Nyusul belakangan apa bisa?Jawab Kadis,Tidak boleh,Kalau biasanya masalah bantuan Diskanla Langkat,Proposal-Proposal yang sudah lama masuk Kami utamakan, bukan yang baru masuk.Jadi kalau pertanyaan yang bapak beritahu tadi,Tidak boleh."Tandasnya Ali Mukti.

"Terkait kasus Sugirin Cs yang sedang ditangani Tipikor Kejatisu seputar dugaan tindak korupsi Laboratorium Bahasa Inggris senilai Rp 2,8 Milyar yang juga diduga melibatkan Indra ,Podium meminta tanggapan dari praktisi hukum M Holid SH dari CSH Law Office di Jakarta, Senin,15 September 2013 . Menurutnya pihak Tipikor Kejatisu jangan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di Langkat,siapapun yang terlibat harus diperiksa dan dibongkar keterlibatannya. Kita minta pihak Tipikor Kejatisu tidak hanya bisa menjerat Sugirin Cs saja. Kejatisu juga harus berani membongkar dengan tuntas dugaan tindak korupsi lainnya di Dinas P dan P Langkat dimasa dr Indra Salahuddin sebagai Plt Kadisnya ujar," M Holid SH. tim

Edisi 16 - 30 September 2014 | 7

PODIUM LANGKAT

Rumah Dinas Bupati Langkat Dibongkar Anggaran rehabilitasi rumah dinas Bupati Langkat sebesar Rp.3 milyar sebagaimana tertera di dalam APBD Langkat Tahun Angaran 2014 dengan kode rekening 1.03.1.03.01.02.02.5.2.3.26.03 dan penambahan ruangan rumah dinas Wakil Bupati Langkat sebesar Rp. 500 juta pada Dinas Pekerjaan Umum Langkat.

Dinilai tidak wajar dan rentan terhadap kasus korupsi. Karena diduga dana tersebut bisa diselewengkan dan tak semua digunakan, disamping Bupati Langkat sendiri tidak pernah bertempat tinggal di rumah dinas itu.

Hal itu dikatakan Ahmad Zaid Nur, Ketua Al Washliyah Kabupaten Langkat didampingi Raza Fadli Lubis SH selaku Koordinator LSM Tindak Pidana Korupsi Langkat dan Direktur Investigasi Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyarakat (LPPM) Pusat, Misno Adi kepada wartawan di Stabat.

Elemen masyarakat Langkat menilai ada permainan Dinas PU Langkat dalam mengumpulkan dana untuk Bupati Langkat dalam rangka mengembalikan modal Ngogesa Sitepu di Pilkada Langkat 2014-2019 yang katanya mencapai puluhan milyar.

Pemkab Langkat cq.Dinas PU Langkat telah nyata-nyata melakukan pemborosan anggaran, apalagi kondisi rumah dinas tersebut masih layak digunakan dan masih terlihat megah untuk menunjang kinerja Bupati Langkat. Rehab tersebut tidak terlalu urgent atau dibutuhkan jadi untuk apa rumah itu direhab.

"Masih banyak persoalan di tengah masyarakat yang butuh

8 | Edisi 16 - 30 September 2014

perhatian Bupati Langkat serta APBD Langkat dibanding mengutamakan kenyamanan kepala daerah". Dana rehab itu tidak wajar,jika di tinjau dari besarnya anggaran rehab patut diduga terjadi pembengkakan.

Seharusnya dana tersebut bisa untuk membangun rumah dinas baru atau untuk prioritas pembangunan yang menyentuh rakyat Langkat pada khususnya ujar Zaid Nur.

Belum hilang dari ingatan kita, Rumah dinas Bupati Langkat terakhir direhab dimasa kepemimpinan H Syamsul Arifin medio 2007 silam. Dan selama periode kepemimpinan Bupati Langkat H Ngongesa Sitepu,SH rumah dinas tersebut tidak pernah ditingggalin dan hanya sebagai tempat tidur para ajudan.

Ngogesa Sitepu gengsi tinggal dirumah dinas miliki Pemkab Langkat dan lebih memilih tinggal dirumah probadinya di Sei Limbat Kecamatan Selesai.

Banyak anggaran tidak tepat sasaran hanya menguntungkan pejabat pejabat di lingkungan Pemkab aja."Coba lihat bagaimana infrastruktur atau fasilitas umum yang membutuhkan uluran APBD Langkat untuk memperbaikinya,ngak usah jauh jauh lihat aja jalan jalan dipemukiman masyarakat seputaran kantor Bupati yang membutuhkan perbaikan," tegas Misno Adi. tim

PODIUM LANGKAT

Kapolres Diminta Bongkar Kasus Korupsi di Langkat Kalangan aktivis anti korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara meminta Kapolres Langkat jangan melemah di institusinya untuk membongkar maupun menangani kasus dugaan korupsi yang terjadi di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) jajaran Pemkab Langkat.

Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro

Ini akibat banyaknya Kepala SKPD di Langkat yang telah terbukti melakukan tindak kejahatan korupsi, baik saat ini sudah divonis hukuman maupun sedang proses persidangan dan penyidikan dan pelimpahan ke Kejaksaan.

"SKPD melakukan korupsi itu akibat mereka ditekan atasannya, baik itu masalah lelang proyek APBD maupun dana hibah dan sosial". Apalagi penggunaan anggaran di Langkat yang kini terus dirong-rong dan dikurangi,bahkan untuk menjadi Kepala Dinas dan jabatan penting di masing-masing SKPD, mereka harus bayar ratusan juta rupiah, Jadi merekakan mau kembalikan uangnya,tentunya pasti penggunaan anggaran dikotak-katik.

Padahal penyidik kepolisian di Langkat sama dengan di Mabes Polri di Jakarta yang menggunakan kewenangan penyidiknya berdasarkan KUHP dan KUHAP. Jadi kalau polisi di Pemerintah pusat bisa mengusut tuntas pelaku kejahatan korupsi hingga tuntas, yakni menyeret siapa saja petinggi pemerintahan dengan UU pencucian uang serta grativikasi, kok di Langkat tidak bisa.

Padahal jika tidak ada permainan dibalik layar, orang nomor satu di Langkat bisa terjerat hukum. Seperti kasus mantan Kadis Pendidikan dan Pengajaran Langkat Syamsumarno, jelas terputus mata rantainya.

Karena sudah terbukti mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin didera hukum akibat permainan SKPD-nya. Kini Kapolres Langkat maupun Kejaksaan Negeri Stabat ditantang untuk mengusut dugaan korupsi di SKPD Langkat hingga ke biang keroknya. "Ini ada indikasi

pelemahan karena Bupati Langkat mau mengajak kerjasama dibidang hukum, akibat banyaknya SKPD Langkat yang mulai terjerat kasus korupsi".

Hal itu diungkapkan kalangan aktivis anti korupsi di Langkat, diantaranya Muhammad Mui selaku sekjen Perjuangan Hukum dan Politik (PHP) Langkat, Reza Fadli Lubis SH aktivis Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Mafia Hukum Kenerja Aparatur Negara (LI-TIPIKOR) Langkat, aktivis Badan Investigasi Transparansi Anggaran Republik Indonesia, Langkat M.Mui, Misno Adi dari aktivis Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Langkat, dan Koordinator Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyarakat (LPPM) Langkat, Abu Sofyan kepada wartawan di Stabat.

Diungkapkan mereka, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, berharap adanya kerjasama pembekalan hukum dengan pihak kepolisian guna meminimalisir sekaligus menekan pelanggaran. Karena Bupati Langkat saat ini merasa was-

was dengan jurus penyidik hukumnya yang telah mengarahkan kukunya ke pemimpin Langkat.

"Ketika berlangsung pisah sambut Kapolres Langkat AKBP Yulmar Try Himawan kepada AKBP Dwi Asmoro di Lapangan Januraga Mapolres Langkat, akhir pekan kemarin". Ngogesa Sitepu membiuskan pintanya kepada Kapolres yang baru.Harapannya terkesan kekhawatiran SKPD akan selalu menjadi mangsa penyidik baik dari kepolisian atau kejaksaan bahkan KPK. Jadi institusi penyidik Kepolisian dan Kejaksaan jangan terjebak dalam pembiusan itu, pekerjaan yang belum tuntas untuk kedua institusi penyidik yakni di Dinas PU Langkat, masyarakat berharap ini terbongkar, siapa pemegang gerbong penyalahgunaan anggaran di Dinas PU itu. Walau lipsticknya melalui kerjasama pemberian atau pembekalan ilmu berkaitan pelanggaran hukum dalam bentuk diklat, seminar atau apa saja, pinta mereka.

Ditemui terpisah, Kapolres

Langkat, AKBP Dwi Asmoro, ketika dimintai tanggapan oleh wartawan terkait keinginan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Kapolres Langkat menjelaskan, pihaknya mempelajari terlebih dahulu harapan dimaksud.

Apalagi karena materinya berkaitan dengan kasus dugaan tipikor dan harus dilakukan koordinasi dengan Poldasu.

"Itu tadikan harapan ya, jadi kita harus pelajari dahulu dan tentunya koordinasi ke Poldasu karena materi dimintakan juga berupa dugaan tindak pidana korupsi dan pembekalaannya harus dengan baik pula," kata mantan Kapolres Pak-Pak Barat itu,kemarin.

Saat ini, penyidik Polres Langkat telah menahan enam orang PNS Dinkes Langkat termasuk Kepala Dinas maupun pejabat penting lainnya karena terlibat dugaan tindak pidana korupsi kasus penyimpangan Jampersal. Saat ini, disebut-sebut Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) juga tengah diselidiki dugaan pengadaan sampan buat nelayan tercatat AMS selaku Kepala Diskanla sudah dihadirkan guna dimintai keterangan. tim

Edisi 16 - 30 September 2014| 9

PODIUM LANGKAT

dr. Sadikun Kangkangi Permendagri Kepada team BPK RI pada tahun 2010 dr.Sadikun pernah mengakui bahwa ia teledor dan mengakui pemahamannya yang masih kurang dalam mengelola anggaran.

Dan ia berjanji kepada team auditor BPK RI akan melakukan pengusulan anggaran atas pendapatan klaim atas dana Jamkesmas dan Askessos kepada TAPD yakni di anggaran melalui APBD Langkat agar penggunaan dana tersebut mempunyai dasar hukum.

Selain itu BPK RI menegaskan kepada dr. Sadikun selaku direktur Rumah Sakit Tanjung Pura agar tidak memberlakukan Surat Keputusan Nomor 900/35TU/SK/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Persentase Pembagian Jasa Jamkesmas dan Penggunaan langsung atas pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari klaim Jamkesmas. BPK juga menyatakan bahwa surat keputusan yang dibuat oleh dr.Sadikun selaku Direktur RSU Tanjung Pura tentang menerbitkan surat keputusan tentang penggunaan langsung pendapatan tersebut tidak mempedomani ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara tak langsung dr. sadikun tidak mengetahui aturan undang - undang/Perda dengan asal asalan menerbitkan surat keputusan yang bertentangan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Namun apa yang terjadi di tahun tahun berikutnya, dr. Sadikun kembali teledor dan masih tidak faham dengan tidak melakukan penggunaan Pengelolaan dana Jamkesmas dan Askessos belum melalui mekanisme APBD. Sesuai audit BPK RI tahun 2011 di temukan lagi bahwa Pengelolaan dana Jamkesmas pada RSUD tanjung pura tidak tertib dan penggunaan dana Jamkesmas sebesar Rp524.358.366,41 tidak dapat di telusuri Bukti penggunaannya. Dimana pada TA 2011 team BPK RI tidak begitu mempercayai kevalidan dana laporan penggunaan dana jamkesmas ang tidak dianggarkan melalui mekanisme APBD oleh Sadikun selaku Direktur RSUD Tanjung Pura. Maka tahun 2011 team BPK melakukan penelusuran penggunaan dana Jamkesmas yang di lakukannya. Dan ditemukan bahwa pada TA 2011 bendahara Jamkesmas sesuai perintah dr.Sadikun melakukan pencairan-pencairan dana dari rekening Jamkesmas bedasarkan klaim yang telah disetujui oleh Verifikator Independen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening koran dana Jamkesmas diketahui selama Tahun 2011 bendahara Jamkesmas telah melakukan penarikan dana sebesar Rp3.634.043.471,00 ( 3,6 Milliar ). Jumlah penarikan dana tersebut melebihi jumlah klaim yang telah disetujui verifikator Independen Yaitu sebesar Rp2.921.841.829,00. Dengan demikian pada Tahun anggaran 2011 terdapat kelebihan Penarikan sebesar Rp712.201.642,00.

Sedangkan hasil Pemeriksaan di BKU dan dokumen pertanggung Jawaban Bendahara

10 | Edisi 16 - 30 September 2014

Jamkesmas diketahui bahwa penarikan dana sebesar Rp3.634.043.471,00 ( 3,6 Milliar ) tersebut yang dipertanggung jawabkan adalah Rp2.803.779.628,59 dengan demikian terjadi selisih Sebesar Rp830.263.842,41.

Dengan demikian terjadi selisih antara sisa penarikan dana dari rekening Jamkesmas Tahun 2011 yang belum digunakan dengan sisa mutasi 2011 pada rekening Pribadi Bendahara Jamkesmas adalah sebesar Rp524.358.366,41 (Rp830.263.842,41 305.905.476,00/Sisa Mutasi 2011 ). Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan pada 19 juni 2012 bendahara Jamkesmas tidak dapat menunjukan bukti pertanggung jawaban atau dokumen pencatatan atas penggunaan dana tersebut. Selain itu diketahui bahwa bendahara Jamkesmas tidak pernah melakukan pencatatan penggunaan dana atas setiap pengeluaran pada rekening pribadinya tersebut.

Temuan di tahun 2011 ini terjadi karena dr.sadikun selaku direktur RSU Tanjung Pura lemah dalam melakukan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Jamkesmas. Selain itu dr.sadikun kembali teledor dan belum faham atau melakukan kesengajaan tidak melakukan penggunaan pengelolaan dana Jamkesmas dan Askessos belum melalui mekanisme APBD. Bendahara Jamkesmas lalai dalam mempertanggungjawaakan pengunaan dana jamkesmas. Atas temuan ini, BPK Merekomendasikan kepada Bupati langkat , H. Ngogesa Sitepu.SH agar memerintahkan dr.Sadikun selaku Direktur RSUD Tanjung Pura yang teledor dan masih tidak faham mengelola dana Jamkesmas untuk menyetorkan dana jamkesmas yang tidak dapat ditelusuri bukti pengunaannya sebesar Rp Rp524.358.366,41. Dimana kerugian Negara tersebut terjadi di indikasi kuat atas kelalaian dan indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya selaku Kuasa Pengguna anggaran di RSUD Tanjung Pura.

Pemaparan hal tersebut diatas disampaikan Ketua Kordinator DPD Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Langkat-Binjai, OK.Heri Fadly,Amd,SH pada Podium belum lama ini di Stabat, kita minta agar dr.Sadikun segera di periksa oleh aparat penegak hukum. Atas pengelolaan dana Jamkesmas yang tidak dianggarkan di APBD di tahun 2011. dr.Sadikun jangan buat alasan dan ngeles dengan alas an yang bermacammacam. "janjinya akan melakukan Study banding ke RSUD lain yang telah mengelola Jamkesmas sesuai mekanisme APBD" adalah lagu lama ujarnya.

Selain itu sungguh sangat disesalkan di TA 2012 dr. Sadikun Winato hanya setengah hati menjalankan peraturan perundangan dengan Mengunakan Pengelolaan dana jamkesmas dan askesos di RSUD tanjung pura melalui Mekanisme APBD, Atau hanya

untuk menutupi keteledoran dan ketikfahaman nya selama ini, dr.sadikun Selaku Direktur RSUD Tanjung Pura hanya melakukan penerimaan dan Penggunaan dana Jamkesmas dan askesos untuk klaim bulan Oktober s/d November hanya Rp85.258,000,00 ( 85 juta ) sesuai mekanisme APBD. Sedangkan yang tidak melalui mekanisme APBD yakni berupa pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan dan Belanja yang berasal dari Klaim Jamkesmas dan askessos sebesar Rp3.796.814.473,00 (Rp.3.250.467.973,00 Âą Rp546.346.500,00) Direalisasikan Tidak melalui mekanisme APDB TA 2012.

Menurut OK. Heri Fadly, Amd,SH di Langkat ini masih banyak PNS dengan Pangkat dan golongan lebih baik dari dr.Sadikun untuk memimpin RSUD Tanjung Pura ataupun menjabat sebagai Kadis Kesehatan Langkat.. Pelanggaran peraturan pengelolaan Keuangan daerah oleh dr.

Sadikun selama tiga tahun Anggaran berturut - turut mulai 2010-2011-2012 patut dipertanyakan. Saya menilai tidak dianggarkannya dana Jamkesmas melalui APBD Langkat menunjukkan adanya itikad tidak baik, diduga kuat modusnya untuk kepentingan dan menguntungkan dr.

Sadikun dan keroninya.

Heri melanjutkan, akan kah lebih baiknya, Bupati langkat H.Ngogesa Sitepu.SH untuk menciptkan goodgoverment di pemerintahan Langkat periode 2014-2019 untuk segera mengevaluasi kinerja Direntur RSDU Tanjung Pura. Selain itu kami dari Mapancas segera akan melaporkan dr. Sadikun ke Kajaksaan tinggi Sumatera Utara kata OK.Heri.

Sesuai hasil konfirmasi yang pernah dilakukan langsung oleh Ketua Kordinator MAPANCAS dengan Wakil Ketua LSM Fraksi di kediaman dr. Sadikun di Binjai beberapa waktu yang lalu, dr.Sadikun mengatakan bahwa hasil audit BPK tersebut telah selesai ditindak lanjuti dan kerugian Negara sudah dikembalikannya. Dr.Sadikun mengaku pernah diperiksa oleh Kejari Stabat dan saya dinyatakan terbukti tidak melanggar hukum katanya dengan Enteng pada kami saat itu..

Mapancas minta kepada Kapoldasu untuk segera memeriksa dr.Sadikun, selaku Direktur RSUD Tanjung Pura diduga kuat ada indikasi korupsi, sama hal dengan Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dra. Sri Sutarti. Apt, MM selaku direktur RSUD Joelham Binjai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 53/PID.SUS.K/2013/PTMDN. Tentang penggunaan klaim dana jamkesmas langsung tanpa Mekanisme APBD dan ditemukan banyak pengunaan dana fiktip."tandasnya.

Ketika Podium menghubungi dr.Sadikun melalui selulernya di no.085358681xxx untuk konfirmasi tentang berita diatas, hpnya tidak aktif.(tsunami).

Akhirnya DPRD Sahkan 8 Perda Kabupaten Langkat LANGKAT, PODIUM DPRD Langkat kembali mencabut skoor dan melanjutkan rapat Paripurna tentang pengesahan/persetujuan 8 Ranperda menjadi peraturan daerah yang berlangsung secara terbuka untuk umum di ruang sidang paripurna gedung DPRD kabupaten Langkat stabat, kamarin.

Proses penerbitan peraturan daerah (Perda) cukup memakan waktu serta pikiran, dan seluruh bahan ranperda tersebut dibahas oleh pansus yang telah diberi kewenangan sepenuhnya beserta instansi terkait untuk meneliti, membahas, dan menyempurnakan Ranperda tersebut sehingga nantinya dapat membuahkan hasil yang maksimal dalam penetapannya sebagai peraturan daerah.

Setelah ketua pansus satu M.Syahrul, S.Sos, dan ketua pansus dua Drs.A. Samin Sihotang menyampaikan laporannya, masing-masing dari 8 Fraksi juga menyampaikan pendapat akhir fraksinya yaitu dari Fraksi PAN disampaikan oleh saudara Arba'I Fauzan, S.Pd. Fraksi Demokrat disampaikan oleh Ade Khairina Syahputri, SE. Fraksi Hanura oleh Riska Purnawan ST. Fraksi GIS oleh Ma'ruf Ritonga SE. Fraksi PBB oleh H.M.Jamil SE. Fraksi PDI.P oleh Syafril SH. Fraksi KPDP oleh Kaharuddin dan dari Fraksi Golkar disampiakan oleh Drs. A. Samin Sihotang yang kesemua masing-masing fraksi dapat menyetujui atas 8 ranperda tersebut menjadi Perda kabupaten

Langkat.

8 Ranperda yang disahkan diantaranya 4 ranperda dari inisiatif DPRD Langkat yakni tentang : 1.Pengembangan Kerajinan Daerah.

2.Pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dari tyahun 2014-2019. 3.Pembangunan Penataan dan Pengendalian Pasar. 4.Perlindungan dan

Pengelolaan Sempadan Sungai. Sedangkan 4 Perda dari Bupati yaitu tentang : 1.Perubahan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. 2.Akedemi Kesehatan Kabupaten Langkat. 3.Bangunan Gedung. 4.Perubahan Perda Nomor 12 Tahun. p03

Permohonan Nelayan di Diskanla Langkat ”Pakai Uang”

Bantuan Turun Dulu Proposal Nyusul Belakangan JENIS bantuan dari DISKANLA Kab.Langkat,bubu penangkapan ikan tengah.Bantuan Sumber DAK APBD Kab.Langkat Tahun 2013,Anggran Dana sebesar Rp.126 juta Sebanyak 200 Unit Bubu bantuan yang akan disalur kepada Nelayan yang ada di Kab.Langkat.

Bantuan Bubu Penangkapan Ikan di tengah laut, semestinya diberikan pada Nelayan-nelayan yang pergi melaut ke tengah,seperti contoh, desa yang layak mendapat bantuan tersebut.Kec. Pangkalan Susu atau Teluk Haru,Kec. Brandan Barat,Kec.Babalan,Kec.Sei.Lepan.Itulah Nama-nama kecamatan,yang layak mendapat bantuan bubu Penangkapan Ikan di temgah laut di Kab.Langkat.

Berita yang dihimpun wartawan di Kec.Pangkalan susu, dari kelompok nelayannelayan yang mendapat bantuan, bubu penangkapan ikan di tengah laut,yang enggan menyebutkan namanya,”Apa lagi nama kelompoknya,sekali lagi saya mohon maaf.”Ucapnya.Yang mendapat bantuan bubu pengkapan ikan nelayan di tengah,Tahun 2013 dari Diskanla,Kec.Pangkalan Susu,Kec.Babalan dan desa Perlis.”Semestinya desa Perlis tidak layak mendapat bantuan ,karena desa tersebut tidak ada nelayan yang pergi melaut ketengah.”Sebutnya kepada kru PODIUM saat berada ditempat pembuatan bubu sabtu 6/9.

Pengambilan bubu penangkapan ikan tengah laut,merupakan bantuan dari Diskanla dikenakan biaya sebar Rp.100.000 persatu unit.”Coba kalikan dua ratus,sudah berapa uangnya?”Sambung komentar dari nelayan yang engan menyebutkan namanya.”Semua bantuan dari Diskanla langkat dihargai harus pakai uang, baru mendapat bantuan yang sesuai diinginkan,kalau hanya mengandalkan proposal yang dimasukkan kedinas harapan tipis untuk mendapat bantuan istilahnya tak ada uang tidak ada bantuan,apa lagi nelayan kecil seperti kami,Ucapnya nelayan.

Setiap kelompok yang mengusulkan atau yang mendapat bantuan,jatah bantuan masing-masing perkelompok 20 unit.Bantuan tersebut ditangani Langsung oleh SUBIANTO Kabit

kelautan dan Penangkapan Diskanla Langkat,Sebutnya TERESIA dan Doris,kepada wartawan nampak seperti orang kebinggungan saat dikomfirmasi masalah Proposal bantuan Bubu Penangkapan Ikan Tengah Laut saat diruangan Kelautan Diskanla langkat, sebagai Tim Staf kelautan dan Penangkapan.

Pembuatan dan pengerjaan bubu penangkapan ikan tengah laut ,di Kecamatan Pangkalan Susu jalan Dermaga Tepi Laut TPI (Tempat Penjualan Ikan).Dikerjakan oleh pak HASAN, seorang pengerajin yang memiliki usaha pembuatan Bubu Penangkapan Ikan di Pangkalan Susu. Hasil komfirmasi yang dihimpun PODIUM ,sabtu 6/9 tempat pembuatan bubu,setiap orang yang menempah harga satu unit bubu Rp.350.000 ketika ditanya berapa harga satu unit tempahan atau orderan pembuatan dari Diskanla langkat tahun yang lalu?”Jawabnya, dari pekerja yang sedang merakit bubu,saya tidak tahu berapa harganya,itukan banyak, ada 200 unit bubu,jadi tanya aja langsung sama pak Hasan,orang yang punya usaha ini.”saat ditanya posisi Hasan dimana sekarang oleh kru media ini,kalau sekarang Hasan sedang keluar entah kemana saya tidak tahu,Bebernya.

Saat Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ADISPRA M.Syarifuddin berada dikantor Diskanla pada tahun lalu hari Kamis,6/2/13 ia Mendengar suara dari ruangan Kelautan dan Penangkapan,suara wanita dan suara seorang pria,suara yang terdengar,baru bapak orang pertama yang mengantar proposal bantuan bubu penangkapan ikan tengah laut ke kantor ini,Ucap Doris kepada orang yang membawa Proposal,”Jawab orang itu,masak baru saya.Saya fikir saya yang paling belakangan,sebut orang yang membawa proposal Kelompok MITRA BERSAMA kepada Doris.”Tandasnya ketua LSM kepada PODIUM Rabu,10/9 dikediamannya Kec.Tanjungpura.

Ketika wartawan menghubungi Kadis Diskanla ALI MUKTI SIREGAR,Melalui handphone seluler jum,at,12/9 ,menanyakan masalah bantuan Diskanla,Pak kalau masalah bantuan dari Diskanla,”Bantuan turun dulu Proposal Nyusul belakangan apa bisa?Jawab Kadis,Tidak boleh,Kalau biasanya masalah bantuan Diskanla Langkat,Proposal-Proposal yang sudah lama masuk Kami utamakan, bukan yang baru masuk.Jadi kalau pertanyaan yang bapak beritahu tadi,Tidak boleh.” tandasnya Ali Mukti. tim

Edisi 16 - 30 September 2014 | 11

PODIUM SUMUT

Korupsi, Kepala & Bendahara Lab BLH Sumut Divonis 24 Bulan Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, menjatuhkan hukuman 24 bulan bui. Dimana masingmasing yakni Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemprov Sumut Henny JN Nainggolan dan bendaharanya Ervina Sari dituntut dengan hukuman masing-masing 12 bulan penjara. Putusan itu disampaikan hakim secara terpisah.

Tidak hanya menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara, Ketua Majelis Hakim Jonner Manik di Pengadilan Tipikor Medan, selasa (9/9) sore, mewajibkan keduannya membayar denda 50 juta rupiah dimana jika tidak dibayar akan dikenakan 1 bulan penjara.

Dimana menurut Majelis Hakim

Korupsi BLH Langkat Kapan Disidangkan?

SEMENTARA itu, masyarakat Langkat menantikan kasus korupsi alat ukur udara dan laboratorium di Instansi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terlibat 12 PNS di instansi tersebut, segara disidangkan ke pengadilan supaya para tersangkanya dipenjara.

Kasus ini merugikan negara Rp 500 juta.

Penetapan Herminta Sembiring SKM dan 11 tersangka itu berdasarkan hasil pemeriksaan jaksa penyidik tindak pidana khusus, terhadap pegawai di lingkungan instansi BLH. Kasus ini sebenarnya sudah lama menjadi sorotan publik tapi baru sekarang disidik Kejari Stabat. Dari hasil penyidikan, akhirnya 12 PNS di intansi BLH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat,�

Mereka disangkakan mengetahui dugaan korupsi yang terjadi di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Langkat dalam pengadaan alat laboratorium dan alat ukur udaraberbiaya Rp 2,2 Miliar.Anggaran biaya tersebut didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun 2011-2012.

Namun dari hasil pemeriksaan lanjutan Kamis (21//8 ) ke 12 tersangka tidak ditahan. Inilah yang terjadi di Kejari Stabat tersangka pelaku tindak pidana korupsi tidak ditahan bahkan ada yang statusnya diambangkan sampai sekarang, ke atas tidak berpucuk ke bawah tidak berakar . Menyikapi kasus ini Podium akan mengupasnya dalam edisi mendatang. p03/lk

12 | Edisi 16 - 30 September 2014

keduanya secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, terhadap Henny dan Ervina lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ucok Iwanta masing-masing 3 tahun bui.

Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut agar kedua terdakwa dijatuhi pidana denda masing-masing Rp 50 juta.

Jika tidak dibayar, maka mereka harus menjalani 3 bulan kurungan dan mewajibkan Henny dan Ervina untuk membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 576 juta.

Setelah mendengarkan putusan majelis hakim, jaksa dan penasehat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, dalam perkara ini, UPT Laboratorium BLH Pemprov Sumut menerima pembayaran pemakaian jasa laboratorium dari pihak ketiga sebesar Rp 3,5 miliar pada 2012. Sebanyak Rp 2,1 miliar diterima melalui rekening, sedangkan Rp 1,3 miliar dibayar tunai. Dari Rp 3,5 miliar itu, Rp 1,1 miliar itu tidak disetor ke kas daerah.

Jaksa menyatakan, dana Rp 1,1 miliar itu diselewengkan Henny dan Ervina. Dana itu digunakan langsung kedua terdakwa.

Sebanyak Rp 800 juta di antaranya disebutkan untuk honor dan perjalanan dinas tenaga sampling.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemprov Sumut Henny JN Nainggolan dan bendaharanya Ervina Sari dituntut dengan hukuman masing-masing 3 tahun penjara.

Tuntutan itu disampaikan jaksa yang mendakwa keduanya telah mengorupsi dana retribusi daerah sebesar Rp 1,1 miliar pada 2012.

Tuntutan terhadap Henny dan Ervina disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ucok Iwanta di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (29/8) sore. "Kami menuntut agar majelis hakim yang menyidangkan perkara

ini menyatakan terdakwa Henny JN Nainggolan dan Ervina Sari dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap Ucok di hadapan majelis hakim yang diketuai Jonner Manik.

JPU menyatakan Henny dan Ervina telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut agar kedua terdakwa dijatuhi pidana denda masing-masing Rp 50 juta.

Jika tidak dibayar, maka mereka harus menjalani 3 bulan kurungan.

Majelis hakim juga diminta mewajibkan Henny dan Ervina untuk membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 576 juta. "Jika dalam sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, uang pengganti tidak dibayar, jaksa berhak menyita dan melelang harta kekayaan terdakwa. Dalam hal hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar kerugian negara, maka terdakwa dipidana penjara selama 3 bulan," sambung Ucok.

Setelah mendengarkan tuntutan jaksa, majelis hakim menunda persidangan hingga Jumat (5/9) dengan agenda pembacaan pembelaan. Majelis hakim juga menjadwalkan pembacaan putusan pada Senin (8/9).

Dalam perkara ini, UPT Laboratorium BLH Pemprov Sumut menerima pembayaran pemakaian jasa laboratorium dari pihak ketiga sebesar Rp 3,5 miliar pada 2012.

Sebanyak Rp 2,1 miliar diterima melalui rekening, sedangkan Rp 1,3 miliar dibayar tunai. Dari Rp 3,5 miliar itu, Rp 1,1 miliar itu tidak disetor ke kas daerah.

Jaksa menyatakan, dana Rp 1,1 miliar itu diselewengkan Henny dan Ervina. Dana itu digunakan langsung kedua terdakwa.

Sebanyak Rp 800 juta di antaranya disebutkan untuk honor dan perjalanan dinas tenaga sampling. mb/mc

NUSANTARA PKB Jakarta Siap Bentengi Ahok Nama: H. Hasbiallah Ilyas, S.A.g Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta / 08 Mar 1974 Domisili: Pulogadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta Pendidikan: 1. Madrasah Ibtidaiyah Al Kenan. Jombang (1980 - 1986) 2. SLTP, MTS, Jombang (1986 - 1989) 3. MA Al-Masturiyah, Jombang (1989 - 1992) 4. S1, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta (1996 - 2001) Pengalaman Pekerjaan.

1. DPRD Provinsi Dki Jakarta, Anggota (2009 - 2014) Pengalaman Organisasi.

1. Partai Kebangkitan Bangsa Ketua DPC Jakarta Timur (2009 - 2013) 2. Partai Kebangkitan Bangsa Ketua DPW DKI Jakarta (2013 - 2017)

JAKARTA, PODIUM Karena sikap kerasnya menolak Pilkada DPRD, Ahok terancam ditunda pengangkatannya menjadi Gubernur DKI oleh DPRD DKI Jakarta.

Fraksi PKB siap membelanya, juga bakal pasang badan membentenginya.

Menyikapi perseteruan antara DPRD Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belakangan ini, H. Hasbiallah Ilyas, Ketua DPW PKB DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi PKB, menyatakan sepenuhnya mendukung diteruskanya UU

Diskusi LPHSN

Perlu Reformasi Birokrasi di Kabinet Jkw-Jk JAKARTA, PODIUM Pemerintahan baru dibawah Jokowi-Jk memang belum terbentuk, Kabinet juga belum disusun. Namun, masyarakat banyak berharap agar Pemerintah mendatang bisa bekerja lebih baik lagi. Ranah Reformasi Birokrasi, juga Revolusi Mental yang pernah digelorakan Joko Widodo agaknya mesti diwujudkan.

Revolusi mental sebagai jargon kampanye Joko Widodo pada Pilpres lalu, harus diwujudkan secara konkrit dan nyata. Pertama-tama harus dimulai dari dirinya sendiri selaku Presiden, baru berlaku bagi pembantu-pembantunya.

“Jika tidak, revolusi mental hanya jadi sebuah konser saja,” demikian disampaikan Ahmad Rifai selaku anggota Tim Pengacara JKW-JK dalam diskusi bulanan di Galeria Café TIM, Cikini, Jakarta, Minggu (14/9) lalu.

Ketua LPHSN yang juga putra asli Jombang, Ahmad Rifai, lebih lanjut mengingatkan kepada Joko Widodo, nantinya akan banyak masalah setelah jadi Presiden. “Terutama soal hukum. Justru orang-orang yang di lingkaran Presiden yang harus dibersihkan mentalitasnya dulu, misalnya soal mafia hukum,” imbuh Rifai dalam diskusi publik yang bertemakan “Kabinet Jokowi JK Dalam Mewujudkan Clean And Good Governance” itu, selain Ahmad Rifai hadir sebagai pembicara masing-masing Bambang Susatyo (Golkar), Danang Girindrawardana (Ketua Ombudsman RI), dan Hanta Yudha (pengamat politik).

Masyarakat kini menantikan komitmen Jokowi-JK untuk memberantas korupsi. Selama ini banyak pejabat negara yang terkena kasus KPK. “Atas peristiwa demikian, saya harap menjadi pelajaran bagi pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Bambang Susatyo memulai pembicaraan sore itu. wago

Pilkada langsung dan menolak Pilkada oleh DPRD. Menurut Hasbiallah, Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta bakal pasang badan jika dewan gunakan hak interpelasi untuk menjatuhkan Ahok. Hasbiallah Ilyas mengatakan, alasan pelaporan Ahok ke kepolisian itu tidak berdasar.

“Ungkapan Ahok yang pernah dilontarkannya itu gambaran anggota dewan yang nakal dan tidak menyebutkan DPRD DKI. Dia tidak menyebutkan DPRD DKI. Hanya DPRD saja. Memang benarkan ada anggota DPRD yang korupsi, memeras dan sebagainya kan?" ujar Ketua DPW PKB DKI Jakarta itu di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/ 9) lalu.

Dia berpendapat, Ahok sebagai seorang Wakil Gubernur menyampaikan penolakan terhadap RUU hanya sebagai pernyataan pribadi. Apalagi sampai membuat hak interpelasi untuk Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta nanti tidak ada landasannya.

Hasbiallah meegaskan, PKB akan membela Ahok jika ada hak Interpelasi.

Dia menambahkan, Ahok harus diberikan kesempatan untuk fokus mengerjakan pembangunan Kota Jakarta.

“Paling penting bagaimana bisa menyejahterakan rakyat, bukan saling gontok-gontokan,” ungkapnya.

Dia menilai apa yang dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) tidak bermaksud untuk menyinggung dan mencari sensasi semata. Menurut dia, Ahok bekerja dengan tulus untuk membenahi Jakarta dari kesemrautan.

“Saya salut dengan Pak Ahok, dia itu orangnya ingin membangun Jakarta lebih baik di masa yang akan datang, dia orangnya apa adanya, dan saya kira singgungannya itu tidak bermaksud ke situ untuk akal-akalan cari honor,” kata Hasbiallah sebagaimana dilansir Okezone..

Dia menambahkan, Ahok sosok pembuat keputusan yang cerdas dan pro rakyat tanpa ada kepentingan apapun.

Dia mencontohkan soal relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan dipindahkan ke Blok G di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan Ahok, menurut dia, demi ketertiban dan mengurai kemacetan.

“Beliau itu tulus pernyataannya, beliau apa adanya, contohnya meskipun ada yang tidak setuju PKL dipindahkan dengan alasan tidak akan laku, itu kan menurut perkiraan mereka,” ujarnya.

Ayah dari lima anak ini, untuk kedua kalinya terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Dalam program kampanyenya, Hasbiallah Ilyas agaknya mengikuti jejak Joko Widodo yang suka blusukan ke kantongkantong penduduk.

Bahkan, dia sering menyerukan kepada seluruh calon anggota legislatif untuk blusukan. Strategi ini diyakini bakal efektif mendulang suara ketimbang model kampanye lain.

“Program PKB awal di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Utara tadi langsung caleg turun ke masyarakat melakukan kampanye yang interaktif dibanding konvoi di jalan, langsung tanya jawab dan untuk memperkenalkan program PKB,” kata Hasbiallah Ilyas.

Kini, putera derah yang satu ini merupakan tokoh muda Betawi yang bisa di bilang memiliki karier politik yang dapat dibanggakan, kepeduliannya terhadap kota kelahirannya membuat dirinya memutuskan untuk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta yang di usung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). wago

Edisi 16 - 30 September 2014 | 13

OPINI

Benang Merah Korupsi di Langkat Merajalela Korupsi Karena Jabatan Dibeli

Bagian akhir dari dua tulisan

Manakala perempuan.

Uang dan kekuasaan sebagai berhala.

Maka korupsi menjelma menjadi gurita.

Pejabat publik Langkat apakah kepala daerah atau anggota dewan sewaktu berkampanye untuk merebut hati rakyat agar mencoblos dirinya, menawarkan visi,misi dan program mensejahterakan masyarakat, petani nelayan, pelaku dunia usaha di desa dengan membangun insfratruktur jalan, jambatan dan berbagai fasilitas umum lainnya. Tapi janji itu tinggal janji belaka yang masih harus ditunggu beberapa bulan bahkan tahun. Janji -janji penguasa sebelum berkuasa seringkali hanya janji belaka seperti pepesan kosong, yang realisasinya entah kapan, rakyat harus bersabar walau terpaksa mengelus dada.

Masyarakat ingin menagih janji pada sang penguasa, ia sudah lupa. Setelah menduduki tahta tak mudah bagi rakyat untuk bertemu dengannya, diantara mereka ada yang sudah berubah, mereka bukan lagi seperti dulu, kini mereka sudah berubah dan benar-benar berubah, ada yang menjadi gurita. Dari tak punya apa-apa menjadi semua ia punya,koleksinya tak cukup satu termasuk juga isterinya.

Sebenarnya korupsi dan poligami pejabat di Langkat ini, sesuatu yang logis saja, bagi pejabat muslim misalnya, poligami dibolehkan, yang tak wajar adalah apabila untuk mendapatkannya dengan mempergunakan uang korupsi, ini yang kita tidak setuju.

Bulan madu pemerintahan baru di Langkat telah pula berakhir, kehidupan masyarakat Langkat kembali menjadi hubar-habir. Jalan rusak bertambah parah di berapa kecamatan dan desa di Kabupaten Langkat, hingga kini

Oleh: Rusdi Stabat belum juga diperbaiki.

Sementara pejabat Langkat baik itu eksekutifnya atau legeslatifnya lebih kaya dari rakyatnya. Mereka punya mobil baru yang diangarkan dalam APBD , rumah baru hingga isteri baru yang mereka sembunyikan. Mereka inilah sesungguhnya menikmati kekayaan berlimpah di negeri Langkat bertuah ini, sementara si miskin bertambah miskin, ibarat ikun mati di lumbung padi.

Pada saat rakyat mengalami kesulitan ekonomi Pemkab Langkat justru melakukan perbuatan yang mubazir dan melukai perasaan hati rakyatnya, dengan merehab rumah dinas Bupati senilai 3 Milyar dan perombakan ruangan rumah dinas wakil bupati sebesar Rp 500 juta sebagaimana tertera dalam ABPD Langkat Tahun 2014. Padahal rakyat Langkat tau rumah dinas bupati masih berdiri kokoh, selain itu selama menjabat Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH dan keluarga tak pernah menempati rumah dinasnya, jadi untuk apalah direhap dengan mengabiskan dana begitu besar. Bukankah lebih bermanfaat uang 3,5 Milyar tersebut dipergunakan untuk membangun ribuan rumah masyarakat miskin yang condong hendak roboh di seluruh Kab. Langkat ?.

Selama lima tahun pertama Ngogesa Sitepu menjadi Bupati

14 | Edisi 16 - 30 September 2014

Langkat korupsi bukannya berkurang, malah menggurita.

Selain itu berbagai prestasi beliau raih di tingkat nasional seperti Kalpataru dan sebagainya. Dengan segudang prestasi membangun Langkat beliau kembali diberi amanah oleh rakyat untuk jabatan priode kedua. Sesungguhnya apa yang salah dari otonomi daerah di kabupaten Langkat ini? Bukankah otonomi bertujuanan untuk mensejahterakan masyarakat , tapi mengapa justru berubah menjadi dinasti korupsi,dan dinasti politik. Birokrasi dan anggota dewan menjadi raja diraja menguasai dan menjarah asset daerah, dan DPRD seharusnya berfungsi melakukan pengawasan menjadi pisau tumpul, dan macan ompong. Bahkan malah menjadi bagian dari jama'ah korupsi bukan berperan mengawasi prilaku birokrasi korup.

Pada masa pemerintahan priode pertama saja dugaan korupsi yang dialamatkan intansi pemerintah seperti tindak pidana korupsi di RSU Tanjung Pura penggunaan dana Jamkesmas dan askesos untuk klaim bulan Oktober s/d November hanya Rp85.258,000,00 ( 85 juta ) tidak sesuai mekanisme APBD. Sedangkan yang tidak melalui mekanisme APBD yakni berupa pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan dan Belanja yang berasal dari Klaim Jamkesmas

dan askessos sebesar Rp3.796.814.473,00 (Rp.3.250.467.973,00 Âą Rp546.346.500,00) Direalisasikan Tidak melalui mekanisme APBD TA 2012. Ini baru satu intansi belum lagi di intansi yang lain seperti PU,Perikanan dan sebagainya.

Saat ini Kehidupan rakyat Langkat masih jauh dari kata sejahtera, insfratruktur jalan di beberapa kecamatan rusak parah, seperti jalan dari simpang Gohor hingga kantor Camat Wampu. Wampu masyarakat di sana tidak mandi debu jika musim panas dan jika musim penghujan melalui jalan laksana kubangan kerbau.

Dengan kehidupan jauh dari sejahtera mereka sangat mudah tergoda pada tawaran uang, kain sarung, sajadah, jilbab dan sebagainya, sehingga mereka menjatuhkan pilihan politik pada orang yang memberi, bukan kepada orang berprestasi.

Pejabat Langkat kini menududki kursi-kursi kekuasaan apakah itu sebagai pejabat eksekutif atau legeslatif ada yang menepuk dada dan berkata bahwa mereka dipilih rakyat. Tak sadarkah mereka bahwa kursi kekuasaan yang mereka duduki itu diperoleh dengan membeli suara dari rakyat. Demikian pula birokrasinya untuk menduduki jabatan baru konon kabarnya harus menyetor uang kepada mafia jabatan.

Konsekwensi dari pembelian suara dan pembelian jabatan yang dilakukan kepala daerah,dan birokrasinya akhirnya mereka berlombalomba melakukan tindak pidana korupsi uang rakyat. Dulu mereka membeli suara rakyat dan membeli jabatan kini setelah menduduki kekuasaan gantian mencuri uang rakyat.

Ini hukum sebab dan akibat yang tak dapat dihindari lagi.

Kondisi dan situasi korupsi di Langkat sudah dalam keadaan darurat diperparah lagi dengan tidak adanya rasa malu pejabat mencuri uang rakyat,dan ditambah pula aparat penegak hukum di Langkat yang sungguh tak berdaya.

(Tamat)****

Edisi 16 - 30 September 2014 | 15