POTRET Penerbit CV. Media Lintas Transindo Akte No. 73. Tanggal 07 Maret 2007 NPWP: 70.820.551.3-119.000 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : T. Syaiful Anhar Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Wahyuddin Ghozali Redaktur Pelaksana Wagho Redaktur Nasional Mahmud Hamdani Yunifar Efendi P Awak Podium berziarah ke makam pendiri Langkat Tuanku Wan Sopan di Kampung Lama /Dusun Ampera Desa Stabat Lama Barat Kec. Wampu- Langkat.
CATATAN PODIUM Menyongsong Era Baru Penerbitan Tabloid PODIUM Januari 2007 yang lalu adalah atas dasar kegusaran anak-anak muda NU terhadap PKS saat itu di Jakarta. Sudah banyak mushalla, masjid dan tempat-tempat anak didik kita diambil alih oleh mereka, kata Almarhum Bang M.Jouti Sibarani, SE dalam pertemuan awal di Kantor PB NU Jl.Kramat Raya 164 Jakarta. Setelah 7 tahun PODIUM terbit dan bergerak “timbul dan tenggelam ibarat sabut kelapa’ mengutip istilah yang diberikan Kakanda H. Syamsul Arifin, SE mantan Gubsu pada kami.September ini, dalam rangka menyongsong Era Baru Indonesia Bersama Presiden Jokowi, kami terbitkan PODIUM dari Wampu bertuah tempat awalnya Langkat berdiri pada 17 Januari 1750. Kalau penerbitan PODIUM di Jakarta kami fokus dibidang politik, maka penerbitan dari Langkat PODIUM akan lebih focus dibidang hukum. Yang kami lakukan adalah dalam rangka menyahuti apa yang telah disampaikan oleh Presiden terpilih Jokowi dalam berbagai kesempatan. Maju dan mundurnya penanganan masalah hukum, utamanya tindak korupsi di tanah air bukan hanya tanggung jawab Jokowi dan JK,tapi merupakan tanggung jawab kita bersama PODIUM yang kami terbitkan dari Langkat, akan menyajikan berita politik dan hukum,khususnya tentang tindak korupsi yang terjadi di Sumatera Utara.Semoga apa yang akan kami lakukan nantinya dapat berguna bagi Presiden Jokowi dalam menentukan langkah dan kebijakan pemberantas tindak pidana korupsi di tanah air. Meringankan kerja Presiden RI Ke 7 dalam pemberantasan korupsi adalah tugas yang mulia,dengan ucapan Bismillah, mari kita mulai.
“
Redaktur Daerah Rusdi Stabat Fotografer & Artistik Iwanto HS Dewan Redaksi T. Syaiful Anhar(Ketua), Mahyuddin Ghozali, Wagho, Mahmud Hamdani, Rusdi Stabat, Junifar Efendi Sekretaris Redaksi Mauliddin Biro/Perwakilan Bengkulu : Salim Pane, SH Sumatera Selatan: T. Muh. Mukhalladun Sumatera Barat: Ir. Hujairin Biro Daerah Bogor: Moratua Sipahutar, SE Tangerang: Robert,L, Tobing, SH Bekasi: Drs. H. Muis Ali, Isro Budi HR Depok: Saddam Binjai: Eddy Gunawan Langkat Hilir : T. Zainal Abidin Langkat Hulu : K.I Rudin Ketat Pemimpin Perusahaan Yunifar Efendi P Manager Keuangan T. Syafura Zulfa
Celoteh: Selama 7 tahun terakhir KPK telah menangkap 401 koruptor dengan rincian sebagai berikut : 12 Lembaga/Kementerian, 4 Duta Besar, 7 Komisaris, 10 Gubernur, 35 Bupati/Walikota, 41 orang, 114 Orang PNS, Hakim 10 Orang, Swasta 94 Orang dari elemen dan organisasi lainnya, mungkinkah bakal ada tambahan dari Sumut ??.
Rekening Bank Mandiri Stabat No. 105-00-1139262-2 An. Yunifar Efendi P
Coleteh: Kan, laporan sudah banyak dan bertumpuk di KPK Wak Loteh.
Alamat Redaksi/ Tata Usaha Jl. Pasar Batu No. 24 B Stabat Lama Barat, Langkat Sumatera Utara 20851 | HP : 085206407583 E-mail netpodium@yahoo.co.id
Celoteh : Kita tunggu ajalah perkembangan setelah Presiden Jokowi dilantik.
2 | Edisi 1 - 15 September 2014
Iklan/Pemasaran Tek Sai An Distribusi/sirkulasi Adisyahputra
Percetakan: CV. Media Lintas Transindo Wartawan Tabloid Podium dilengkapi Surat Tugas dan Kartu Pers yang masih berlaku serta terdaftar di Box Redaksi. Jika ada yang mengaku-ngaku wartawan Podium tapi tidak dapat memperlihatkan Surat Tugas atau Kartu Pres yang masih berlaku dan ditanda tangani Pemred, hubungi No. 0852 0640 7583
PODIUM KHUSUS
Suasana Mahkamah Konstitusi (MK) sontak gemuruh penuh suka cita. Tatkala Ketua MK, pada Kamis (21/8 ) lalu, membacakan amar putusan. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hamdan Zoelva. Putusan itu telah memperkuat keputusan KPU sebelumnya, yakni Jokowi-Jk sebagai pemenang Pilpres 2014. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014, maka tak ada lagi lembaga yang bisa mengubahnya. Langkah hukum kubu Prabowo-Hatta yang membawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA) pasca putusan MK, sebagai upaya yang mubazir. "Tidak ada yang bisa mengubah, termasuk putusan MA," kata Pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Artinya, sudah tidak ada lembaga peradilan ataupun lembaga lainnya yang dapat mengubah putusan MK. “Putusan MK itu tidak bisa dikoreksi oleh lembaga apapun dan cara apapun, karena sudah final dan mengikat," ujarnya Dari kubu Prabowo sendiri mengakui putusan MK itu final dan mengikat. Sehingga tak dapat diganggu gugat lagi. Hanya saja terkait dengan gugatan ke PTUN dan MA itu soal lain. Artinya, yang bisa dipermasalahkan bukanlah terkait dengan hasil pemilu. "Kalau ternyata putusan itu dinilai salah, bisa saja dilakukan gugatan. Tetapi, bukan hasil pemilunya, melainkan yang melakukan keputusan,” kata Mantan Ketua MK, Mahfud MD. Putusan MK tetap sah, kata Mahfud, meski ada tindak lanjut pidana terhadap hakimnya. “Jadi, bisa ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain lain. Namun, hasil pemilu itu sendiri secara yuridis konstitusional sudah selesai," Dengan begitu semua pihak harus patuh terhadap putusan MK. “Begitu diketok, harus diikuti. (Putusan itu) tidak bisa dipersoalkan benar atau salah," papar Mahfud. Meski satu kubu dengan Mahfud, anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo, Maqdir Ismail, menilai keputusan MK
kontradiktif dengan putusan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)."Putusan MK kontradiksi dengan putusan DKPP. Salah satu yang kasat mata dikatakan tidak ada pelanggaran oleh KPUD DKI berhubungan dengan rekomendasi Bawaslu pemungutan ulang di 5.802 TPS yang kami persoalkan," katanya Putusan DKPP menyatakan hampir semua anggota KPU DKI Jakarta dihukum. Karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik. "Kalau bicara keadilan substansial, ada pelanggaran etik penyelenggara pemilu," Contoh lainnya, soal pembukaan kotak suara. MK menilai tidak ada masalah dengan hal itu. Ada pun, DKPP memutuskan ada pelanggaran oleh Komisioner KPU terkait perintah pembukaan kotak suara. “Hukum acara di MK memang sudah selesai, tapi ini ada persoalan subsatnsial antara MK dengan DKPP. Proses pelaksanaan Pilpres dimana penyelenggara melanggar kode etik," paparnya. Seperti diketahui MK memutuskan menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta terkait Pilpres 2014. "Menolak
permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim, Hamdan Zoelva Dalam pendapatnya, Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan Prabowo-Hatta dalam permohonannya tidak terbukti di persidangan. Tidak ada satupun dalil Prabowo-Hatta yang diterima Mahkamah. Selain Hamdan, hakim Patrialis Akbarpun menyatakan terkait dugaan pelanggaran oleh panitia pemilu di Kabupaten Sarmi, Papua. "Dalil pemohon tidak benar bahwa ada pengalihan suara dari pemohon ke pasangan calon lainnya. Tidak ada keberatan dari kedua saksi saat rekapitulasi," ungkap Patrialis. Terkait dugaan pengalihan suara, mahkamah juga menolak dalil kubu Prabowo-Hatta di Papua. "Dalil pemohon terbantahkan saat saksi pihak termohon bernama Imam menyatakan ada pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh petugas," jelas Patrialis lagi Dalil lainnya yang ditolak MK terkait dugaan pengerahan massa untuk memilih pasangan JokowiJK di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Menurut majelis hakim Muhammad Alim, dalil tersebut tidak beralasan. "Pihak terkait tidak punya kapasitas menggerakan struktur di Papua
Barat. Sebagian besar struktur merupakan pendukung pasangan calon (nomor satu)," jelas Alim. Berbagai tanggapan atas putusan MK tersebut, lantas datang dari berbagai pakar hukum dan pengamat. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, semua pihak harus menerima putusan MK sebagai hasil maksimal yang bisa dicapai. “Sejak awal saya sudah menduga MK akan mengambil putusan demikian,” ujar Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM itu. Pendapat yang sama juga dilontarkan pakar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia Sri Hastuti Puspitasari yang menegaskan, keputusan MK sudah bulat dan mengikat. Jadi upaya hukum untuk menggugat hasil Pilpres telah berakhir di MK. “Kalau untuk mempersoalkan sengketa hasil pemilu, upaya hukum sudah berakhir sejak putusan MK dibacakan,” kata Sri di Yogyakarta. Dia menjelaskan, kemungkinan upaya gugatan lain seperti ke PTUN atau MA tidak akan dapat memberikan implikasi hukum apapun terhadap hasil Pilpres. Wagho
Ngogesa dan Sulistianto Jangan Pecah Kongsi Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu. SH dan wakilnya Drs. H. Sulistianto, MSi jangan membuat catatan kelam di Langkat dimasa jabatan mereka. Harapan kita pada keduanya, agar menjaga amanah rakyat dan rukun sampai akhir masa jabatan. Pernyataan tersebut disampaikan Mahmud Hamdani pendiri Forum Karya Putra Sumatera Utara (FKPSU )di sela makan siang bersama Podium dikawasan Utan Kayu Jakrta Timur. Menurutnya jangan ada kompetisi yang tidak sehat diantara keduanya,rumor tentang tidak bisa digesernya Ka. BKD Langkat, jangan dikaitkan dengan mantan Bupati Langkat yang lalu. Kalaupun Amril diusulkan mau diganti adalah suatu hal yang wajar, karena ia sudah terlalu lama jadi Ka.BKD. Kita minta dugaan keterlibatan Amril dalam proses penerimaan CPNS tahun 2009 jangan dijadikan alasan pihak tertentu, k arena hal itu juga belum tentu juga benar adanya. Persaingan yang tidak sehat dalam meraih jabatan di Dinas dan Badan di Pemkab Langkat bisa membawa bencana dan petaka bagi bupati
Foto Podium Yunifar Efendi P dan wakilnya.Ketika Podium menghubungi Amril untuk konfirmasi melalui selulernya (no.hp yg ada di red ) tidak aktif. Bagaimana perkembangan Amril di BKD Langkat sejak beredar rumor retaknya hubungan Ngogesa dan Sulistianto, PODIUM akan menelusurinya dan Insya Allah kami sajikan dalam edisi mendatang. (P.02/JkP.05/Lk). Wagho
Edisi 1 - 15 September 2014 | 3
PODIUM UTAMA Mengintip Kabinet Jokowi-JK Model Gemuk Atau Ramping? Seluruh mata publik kini tertuju ke Rumah Transisi. Disanalah Kabinet Pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla ( Jokowi-JK) tengah digodok. Tarik menarik soal jumlah kementerian, hingga daftar nama kandidat menteri pun cukup alot di perdebatkan. Sebagaimana diungkapkan Deputi Kantor Transisi Andi Widjajanto, ada 3 opsi struktur kementerian yang diusulkan Tim Transisi kepada Jokowi-JK. Opsi pertama, tak ada perampingan jumlah kementerian atau tetap 34 kementerian seperti sebelumnya. Opsi kedua yang diambil berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Kementerian Negara, yakni menjadi 27 kementerian. Terakhir adalah opsi ketiga yang dibagi ke dalam 2 versi. Ada 3A dan 3B. Keduanya juga dilakukan perampingan. Opsi 3A adalah 20 kementerian. Opsi 3B adalah 24 kementerian. Sementara Jokowi ingin menggabungkan beberapa kementerian dan membentuk kementerian baru untuk memfokuskan kinerja pemerintah agar janji-janji kampanye yang dia sampaikan bisa diwujudkan. Dengan birokrasi yang gemuk, Jokowi menilai akan sulit bergerak cepat untuk mewujudkan program-program yang ingin dikerjakan. Belum lagi terwujud, keinginan Jokowi merampingkan kabinet dari jumlah 34 kementerian yang ada saat ini justru mendapat tantangan dari wakil presiden terpilih Jusuf Kalla. JK berpendapat lain, soal perombakan struktur kementerian akan membutuhkan waktu penyesuaian terlebih dulu dan hal ini justru merugikan karena kementerian tidak bisa langsung bekerja.
Menurut JK, ketimbang membongkar pasang kabinet, tugas pembenahan birokrasi yang lebih penting adalah perampingan struktur pejabat eselon yang berada di dalam sebuah kementerian. Kementerian ke depan, diharapkan tidak lagi mengurus kerja hingga tingkat kabupaten tetapi dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. "Juga akhirnya tidak membutuhkan staf yang besar tetapi ruang lingkup yang sudah terpenuhi harus dibenahi," tegas JK. Lalu siapa saja yang pantas menduduki kabinet pemerintahan Jokowi-Jk? Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyampaikan beberapa kriteria ideal untuk menjadi menteri sebagai kepanjangan tangan presiden di dalam kementerian. Menteri yang diharapkan oleh pengusaha bukan kader partai yang militan tetapi hanya sebagai simpatisan. "Boleh kader partai, tapi bukan yang militan jadi bisa tetap profesional," katanya pada fokus diskusi Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi-JK di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/8). Menurut dia, menteri harus punya kapabilitas, kapasitas, leadership, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kementerian yang dipimpin, punya latar belakang berorganisasi, harus dikenal dengan dunia usaha serta mampu berkoordinasi secara baik dengan kementerian lain.
4 | Edisi 1 - 15 September 2014
Sejumlah nama diajukan HIPPI yang dianggap pantas untuk menjabat sebagai menteri dalam kabinet mendatang, antara lain Chairul Tanjung, Muhammad Lutfi, Chatib Basri, Suryo Bambang Sulisto, Erwin Aksa, Eddy Kuntadi, Suryani Sidik Motik, Sandiaga S Uno, Mahendra Siregar, Gita Wirjawan, Bayu Krisnamurthi, James Riyadi, Rachmat Gobel, Chris Canter, Aviliani, Haryadi Sukamdani, Bustanul Arifin, Irianto Simbolon, Abdul Wahab Bangkona, Ilham Akbar Habibie dan Faisal Basri. Pada saat yang sama, kantor Tim Transisi didatangi 88 orang perwakilan relawan. Juru bicara relawan, Boni Hargens mengatakan, relawan yang hadir telah didaftarkan ke dalam 22 kelompok kerja (Pokja) Rumah Transisi, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepastian. Menanggapi tuntutan itu, Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengonfirmasi bahwa sebenarnya tak ada masalah. Dia menerangkan hal itu terjadi karena kurangnya koordinasi. Menurut Hasto, Tim Transisi dan relawan Jokowi-JK dapat bekerjasama dengan baik dan tidak ada masalah. Wasekjen PDIP itu juga menjelaskan, tak hanya relawan saja yang diberikan kesempatan untuk membantu Jokowi-JK, tapi terbuka untuk seluruh masyarakat. Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, sebelumnya membatasi 1 Pokja hanya boleh 4 nama relawan. Dia menjelaskan, dalam Pokja tersebut, tidak semua relawan dapat masuk. Hanya
perwakilan saja yang dapat masuk dalam Pokja tersebut. Kini sejumlah nama calon menteri telah beredar, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo dan anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rieke Diah Pitaloka merupakan kandidat menteri yang ramai diperbincangkan. Selain itu, muncul nama orang-orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, diantaranya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono dan mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Pandjaitan. Beredar pula nama Ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Yuddy Chrisnandi. Sementara dari PKB beredar nama Muhaimin Iskandar dan Marwan Ja’far. Sedangkan Partai NasDem menyiapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilunya, Ferry Mursydan Baldan, dan Sekretaris Jenderalnya, Patrice Rio Capella. Dari kalangan profesional muncul nama mantan Menteri Kehakiman Hamid Awaluddin, Muhammad Lutfi yang masih menjabat Menteri Perdagangan, serta Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan. Saat ditanya soal calon menteri, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengatakan partai pendukung Jokowi-JK memang sepakat menyodorkan nama calon menteri. Mereka tak ingin menuntut jabatan tertentu dalam kabinet. Dia juga menegaskan tidak setuju bila kabinet di kaveling-kaveling. „ Wagho
Pemerintahan Jokowi-JK Era Baru Indonesia Perebutan kursi orang nomor 1 di Indonesia itu telah berakhir. Jokowi-JK ditetapkan menjadi Presiden-Wakil Presiden untuk lima tahun ke depan. Kini tinggal selangkah lagi, era baru Indonesia pun menanti.
Suasana riuh sempat membahana di dalam gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara ketegangan juga terjadi diluar gedung, tatkala ribuan demonstran merangsek kearah gedung MK . Untungnya segera mencair, setelah Ketua MK mengetuk palu menandai berakhirnya sengketa Pilpres 2014. Seketika perasaan lega dan plong tampak di raut wajah seluruh komisisoner KPU, pengacara dan pendukung Jokowi-JK.. Betapa kerja kerasnya selama ini menuai hasil. Setelah MK menolak gugatan kubu Prabowo-Hatta, lantas Jokowi-JK pun dinyatakan sah sebagai Presiden-Wakil Presiden Indonesia. Tak lama kemudian, JokowiJK pun langsung menggelar jumpa pers di Taman Suropati, Jakarta. “Langkah selanjutnya segera merencanakan, mempersiapkan pemerintahan yang baru,” kata Jokowi. Selanjutnya dia menegaskan “artinya segera kita bertemu dengan pemerintah sekarang, yaitu pemerintahan Pak SBY untuk mengetahui persoalan.” Putusan MK tersebut, juga diapresiasi Jusuf Kalla dengan
mengakui sikap MK yang dinilai tetap objektif, meski 2 di antara hakim merupakan wakil partai yang kini berkoalisi dengan Prabowo-Hatta. Hamdan Zoelva mantan politisi PBB dan Patrialis Akbar sebagai politisi dari PAN. Putusan sengketa Pemilu Presiden berakhir di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK juga membuka pintu bagi Jokowi-JK memimpin Indonesia di masa mendatang. “Ini akan membuka sebuah kesempatan bagi kami berdua untuk segera menyiapkan, merencanakan untuk pemerintahan baru kami,” ujarnya Kini Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tengah menyusun langkah berikutnya. Lobyy dan pertemuan dengan berbagai pihak terus berlangsung. Diantaranya melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani. Pembicaraan utamanya mengenai APBN 2015 mendatang. APBN menjadi fokus karena pihaknya ingin segera bertindak untuk rakyat. Jokowi mengaku sudah memiliki banyak program yang harus bisa cepat diadaptasi oleh pemerintahannya masa mendatang. Pertemuan berikutnya, Jokowi sempat melakukan pertemuan dengan SBY di Bali, Rabu (27/8), meski gagal membicarakan kenaikan harga BBM. "Terus terang ini saya sampaikan, tadi malam memang secara khusus saya minta kepada SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM. Namun, beliau menyampaikan
saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan," katanya di Balai Kota, Kamis (28/8). Sebagaimana diketahui, anggaran belanja untuk subsidi BBM dalam Rancangan APBN 2015 mencapai Rp291,1 triliun atau naik dari alokasi subsidi BBM di APBN 2014 yang sebesar Rp246,5 triliun. Kenaikan tersebut dinilai Jokowi terlalu besar dan menjadi beban APBN. "Saya siap tidak populer dengan menaikkan BBM," tandasnya. Jokowi berharap dengan menaikkan harga BBM dapat mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang konsumtif menjadi produktif. “Masyarakat saat ini tingkat konsumtifnya tinggi dengan banyaknya jumlah warga yang memiliki kendaraan bermotor,” tegasnya. Lantas dana subsidi BBM dikemanakan? Menurut Jokowi sebaknya dialihkan ke sektor produktif yang berhubungan dengan masyarakat bawah seperti pemberian modal kepada pelaku usaha mikro di pedesaan, subsidi pupuk, benih, dan subsidi solar untuk para nelayan. Di sisi lain, tuntutan agar Jokowi segera merealisasikan program andalannya kian gencar. Salah satunya program revolusi mental yang dikumandangkan saat kampanye pemilu presiden 2014 lalu. "Revolusi Mental akan menjadi program utama JokowiJK dalam mewujudkan mental inovatif dan nasionalisme bagi setiap warga-negara. Bahkan, revolusi mental akan mampu melahirkan Trisakti, yaitu politik
yang berdaulat, ekonomi yang mandiri, dan kebudayaan yang berkepribadian," ungkap pengamat politik Yudi Latif , Rabu (28/8). Revolusi mental yang menjadi jargon kampanye Jokowi dirasa perlu segera diterapkan. Yudi menilai hal itu penting untuk melahirkan kembali semangat Trisakti yang pernah digelorakan presiden pertama Indonesia, Soekarno. "Dalam bidang ekonomi, revolusi mental akan membangun kesadaran agar kita dapat menghargai ciptaan dan produk dalam negeri. Selama ini, kita kerap menganggap produk yang datang dari luar negeri sebagai yang paling baik. Ini masalah serius. Kita mestinya lebih percaya terhadap kreativitas dalam negeri," tandasnya. Dalam bidang politik, tambah Yudi, revolusi mental akan mendorong seluruh elemen membangun sistem politikhukum yang sesuai dengan konteks sosial-budaya. Selama ini, Yudi menilai, pemerintah dengan mudah mengadopsi sistem yang datang dari luar sembari mengabaikan khazanah pemikiran yang tumbuh dan berkembang di antara para ilmuan. Sementara dalam bidang kebudayaan, revolusi mental akan membangun karakter yang akan memperkuat kemanusiaan dan keadaban. Kita bisa mengembangkan model Bali yang dapat menarik perhatian wisatawan asing dengan mengetengahkan khazanah kebudayaan," ujarnya. Wagho
Edisi 1 - 15 September 2014 | 5
NUSANTARA
Realitas politik, meskti Jokowi terpilih sebagai Presiden RI yang baru. Namun persoalan di lapangan menghadapi tantangan berat, khususnya ekonomi dan politik. Bahkan melihat kondisi lapangan, Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai lembaga legislatif alias parlemen. Disinilah akan terjadi pertarungan sengit. Sehingga bakal terjadi kompromi politik dan negosiasi guna memperkecil kebutuan kebijakan. "Sekali lagi ketangguhan lobi dan negosiasi politik Jokowi-JK akan diuji dalam menjalankan pemerintahannya," kata Pengajar ilmu politik FISIP Universitas Indonesia, Panji Anugrah Permana Kalau pun Jokowi-JK gagal melobi KMP di DPR, maka bisa saja, memanfaatkan relawan untuk mengkapitalisasi isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat. "Kalau koalisi merah putih solid dan kompak, maka Jokowi-JK dipastikan akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan programprogram pemerintahannya. Bukan tidak mungkin DPR RI bisa menghambat atau
6 | Edisi 1 - 15 September 2014
deadlock, maka pemerintah tak bisa bergerak. Maka disitulah ketangguhan lobi koalisi Jokowi-JK diuji," ujar Panji lagi Yang jelas, kata peneliti LIPI, Siti Zuhro, Presiden terpilih Jokowi, memang harus tetap dikritisi. Meski begitu, selama Jokowi masih dalam koridor konstitusi tidak perlu takut dengan parlemen. "Meski koalisinya tak bisa mendominasi parlemen, namun masih ada kekuatan lain, yakni kekuatan civil sociaty," terangnya. Guru Besar LIPI menambahkan masyarakat yang tergabung kekuatan sipil society ini berhak mengawal Jokowi. Pasalnya, demokrasi yang ada di Indonesia lebih bersifat partisipatoris. "Rakyat punya hak untuk mengawal pasca pilpres. Apalagi kebijakan yang sentuh hajat hidup orang banyak, jadi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kita semua," tuturnya. Lebih lanjut Wiwik-panggilan akrab Siti Zuhro, memprediksi soal kemungkinan penambahan koalisi di parlemen justru yang memiliki peluang besar adalah PPP ketimbang PD. "Memang sulit dibayangkan, kalau PD akan berkoalisi, sementara Ketua PD, SBY tak berkomunikasi dengan Megawati. Jadi yang lebih memungkinkan PPP,sedangkan PAN sendiri belum terlihat," Ke depan, kata Wiwik, kemungkinan besar koalisi merah putih (KMP) akan berkurang. "Koalisi MP mungkin hanya minus PPP, kalau yang pengganti bukan dari
kubu Suryadharma Ali," imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait agar Jokowi fokus bekerja dan bisa mengimplementasikan programprogramnya, maka Jokowi juga tak boleh merangkap jabatan. Artinya, Jokowi sebagai kader partai banteng takkan diijinkan merangkap jabatan sebagai Ketua umum partai politik. "Jokowi tak boleh menjadi Ketua umum PDI Perjuangan, dia harus menjadi milik rakyat. Karena itu dia harus fokus bekerja," katanya Yang penting, lanjut Ara-panggilan akrabnya, Jokowi harus bisa mempertahankan posisinya saat ini yang dipercaya rakyat. "Makanya, dia harus bisa membuktikan pernyataanya soal saat memilih menterinya berdasarkan prestasi dan integritasnya. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan bisa disebut sebagai Soekarno muda," ujarnya. Namun sebaliknya, kata Ara, kalau Jokowi tak mampu melakukan apa yang pernah dijanjikan, maka rakyat akan kecewa. "Makanya, Jokowi tak boleh menjabat posisi strategis di parpol," ungkapnya. Disisi lain, ungkapnya, pada waktu akan ada pertemuan antara SBY dan Megawati, begitu juga dengan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo-Hatta demi kepentingan bangsa dan negara. "Ini hanya soal waktu saja, apalagi Jokowi sudah bertemu dengan SBY," pungkasnya. „ Eko Cy
PODIUM LANGKAT
Ngogesa Lakukan Pembiaran itu (Drs. Sulistianto MSi-red). Dihadapan penyidik keempatnya mengatakan terpaksa memberikan uang karena jika tidak memberikan uang akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah.
Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu
Meskipun dr.Indra Salahuddin diduga terlibat berbagai kasus tindak pidana korupsi bukan hanya semasa menjabat sebagai Plt di Dikjar Langkat tapi juga semasa menjabat sebagai Kadis Kesehatan, tapi Ngogesa tetap ngotot memilih beliau menjadi Sekdakab menggantikan pejabat terdahulu yang terlibat kasus tindakan pidana korupsi Pajak (PPH-21) semasa Bupati Langkat dijabat H. Syamsul Arifin SE. Saya heran mengapa Ngogesa Sitepu mengangkat Sekdakab orang yang terindikasi kasus tindak pidana korupsi,dari kepangkatan mungkin sudah pas tapi dari segi displin keilmuan sudah pasti tidak pas tentunya. Indra Salahuddin yang Sarjana Kesehatan masak diberi jabatan yang mengurusi bidang pemerintahan yang bukan wilayah keilmuannya. Penetapan dr.Indra Salahuddin sebagai Sekdakab Langkat, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kami di Jakarta. Adakah
kaitannya dengan rumor dan cerita pelesiran trio bebek Ke Jakarta beberapa tahun yang lalu ujar Mahmud dengan nada bertanya. Kami disini juga mendengar, dalam hal pengangkatan SKPD di Langkat, Ngogesa tidak selalu mempertimbangkan aspek keilmuan, integritas, dan kemampuan pejabat bersangkutan. Loyalitas memang perlu tapi juga harus didukung SDM yang mampu dan menguasi bidangnya. Kalau hal itu tidak dilakukan Ngogesa, maka tunggulah kehancuran demi kehancuran akan terjadi di bumi Langkat nan bertuah. Begitu pula dalam pemilihan Wakil Bupati Langkat kita heran dan tidak habis pikir mengapa Ngogesa memilih Sulistianto yang tersandung dugaan kasus korupsi DAK 2009-210 semasa menjabat Plt Dikjar Langkat. Dugaan tindak pidana korupsi dengan modus penyalah gunaan DAK Pendidikan yang dialamatkan pada Sulistianto terungkap setelah Kejari Stabat memeriksa 4 kepala SD pada Agustus 2010 (empat tahun yang silam-red). Keempat kepala SD penerima dana DAK 2009/2010 di Kecamatan Batang Serangan, disaat menjalani pemeriksaan keempat kepala SD menyebut keterlibatan Plt Kadis Dikjar masa
“
Penetapan dr Indra Salahuddin sebagai Sekdakab Langkat menjadi sebuah pertanyaan besar. Indra Salahuddin yang Sarjana Kesehatan diberi jabatan yang mengurusi bidang pemerintahan yang bukan wilayah keilmuannya.
Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 131 SDN di Kabupaten Langkat yang menjerat oknum Wakil Bupati Langkat ini juga bagaikan lenyap ditelan bumi. Yang menjadi pertanyaan, apa dasar pertimbangan Ngogesa meminangnya untuk dijadikan wakil bupati Langkat priode 2014-2019 ?. Apakah Ngogesa sengaja dan hoby mengoleksi oknum pejabat yang bermasalah ?? kata Mahmud. Meraja lelanya tindak pidana korupsi di Langkat saat ini karena lsm dan gerakan anti korupsi telah mati suri, keberadaannya antara ada dan tiada saat ini. Kalaupun ada bagaikan macan ompong, yang hanya bisa mangaum dan menjadi bahan tertawaan para koruptor. Karena pada mulanya para aktivis LSM dan aktivis anti korupsi di Langkat berteriak lantang, namun ketika mereka mendapat gawean dan mendapakan posisi "idealisme itu luntur". Penyebab semuanya itu, karena tujuan utama gerakan hanya untuk bertujuan mendapatkan uang dan proyek di Pemkab Langkat. Menurut sumber Podium di Langkat,khabarnya ada petinggi LSM yang siap pasangkan badannya 'menjadi herder' di dinas dan instansi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, juga khabarnya ada yang memperjual belikan kartu anggota LSM pada PNS dan masyarakat biasa. Dengan memilik Kartu anggota LSM tertentu mereka dijamin mendapatkan perlindungan dan kekebalan hukum, antara lain disaat mengenderai mobil dan sepeda motor, bisa aman dari razia polantas di jalan raya ujar sumber tersebut. Penguasa,pejabat dan petinggi hukum boleh berganti di Bumi Langkat, namun korupsi terus berjalan seiring berputarnya waktu, mungkinkah harapan masyarakat 'Langkat terbebas' dari tindak pidana korupsi ???, Entahlah, hanya pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang bisa menjadi tumpuan. „ p02/jk
Edisi 1 - 15 September 2014 | 7
PODIUM LANGKAT Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Langkat Dikorupsi H. Jabarsyah Tokoh Masyarakat Pesisir Langkat
Korupsi di Langkat bagai acara berpacu dalam melodi, acara televisi di tahun Sembilan puluhan yang sangat ngetop saat itu. Sekarang ini, hal yang sama sedang ngetop di Langkat, banyak actor-aktor dan artis korupsi hadir dari Langkat menggoyang tanah air. Pelaku korupsi benar-benar tak punya rasa malu mencuri uang rakyat, baik saat dipersidanga atau selepas dari ruang sidang. Mereka terlihat tenang dengan raut wajah seperti orang tak bersalah. Lihatlah actor koruptor yang tampil ditelevisi selepas sidang, menuju mobil tahanan mereka melambaikan tangan kepada para wartawan layaknya seorang selebritis top. Di Langkat Tidak ada habishabisnya kasus dugaan korupsi muncul dan tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Akibat dari tindak pidana korupsi di intansi pemerintah menyebabkan Anggaran Milyaran Rupiah raib di tilep tuyul korupsi. Sebagaimana yang terjadi di Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Langkat berimbas kepada masyarakat nelayan, petani, petambakan, ikan di desa pesisir. Kata H. Jabarsyah Padahal sektor perikanan dan pertambakan di Langkat potensinya sangat besar untuk menopang kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi masyarakat nelayan yang tinggal sepanjang pantai Timur Langkat dari Kec. Pematang Jaya hingga ke Camatan Secanggang. Selama ini masyarakat di sana dikepung penderitaan dikarenakan hutan bakau sebagai sumber penghidupan mereka sehari-hari menjadi tempat berkembang biak kepiting jumbo, ikan belanak, udang dan ikan air payau lainnya
Tikus-tikus korupsi di Langkat bersarang disetiap instansi menggerogoti uang rakyat. Meski pelaku tindak pidana korupsi sudah ada masuk bui, tapi tak membuat jera pelaku korupsi yang lain.
telah berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit, sebahagian lagi menjadi areal pertambakan udang pengusaha dari luar. Akibat pembangunan tidak berpihak kepada masyarakat miskin terjadilah konflik antara warga tempatan dengan centengcenteng perusahaan. Masyarakat tempatan butuh uang untuk biaya keperluan hidup,sedangkan sumber mata pencaharian mreka sudah dijarah oleh pengusaha kaya dan petani berdasi yang duduk dilembaga legeslatif , eksekutif dan Yudikatif. Ketika masyarakat menjarah kebun sawit penguasa walau hanya beberapa janjang untuk dijual ditangkap lalu dijebloskan dalam penjara.Pernyataan tersebut disampaikan H.Jabarsayah tokoh masyarakat pesisir Langkat dalam suatu kesempatan di Desa Secanggang. Menurutnya, mencuri adalah perbuatan kriminal dan melanggar hukum tapi kita lupa bahwa itu mereka lakukan karena terpaksa demi menyambung hidup, membiayai sekolah putra putri mereka. Investasi silakan berinvestasi tapi kalau mensensarakan rakyat,
8 | Edisi 1 - 15 September 2014
merusak lingkungan hidup untuk apa. Bukankan tujuan bernegara adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi, ujar beliau dengan nada bertanya. Program-program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat nelayan patut kita hargai dan berikan apresiasi, tapi seringkali program tersebut dananya di korupsi. Seperti korupsi dana Safver pada tahun 2009 dengan anggaran 9 Milyar lebih, Tahun 2010 7 Milyar lebih, dan tahun 2011 7 Milyar lebih. Hal lainnya termasuk Pengadaan Sarana Produksi Laut sebesar Rp 794.250.000, selanjutnya Pembangunan BBI di desa Timbang Lawang Kec Bahorok sebesar Rp 1,2 milyar, juga Pembangunan BBI di desa Paluh Pakih Kec Batang Serangan sebesar Rp 1,6 Milyar, serta dugaan korupsi dana Restoking Udang Galah dan Kepiting Bakau sebesar Rp 600 juta, selain itu Bantuan Kapal Boat dan Mesin juga terindikasi terjadi penyimpangan. Dana Sustainable Aquaculture Development For Food
Security And Proverty Reduction (SAFVER) dinilai gagal dan tidak tepat sasaran serta menjadi sasaran empuk untuk memperkaya diri oknum di Dinas Perikanan dan Kelautan Langkat. Anggaran bantuan kemanusian Safver dari ADB ini yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Langkat, dan Ir Ali Mukti Siregar selaku Kadis Kanla Langkat ini diduga ikut mencicipi kueh korupsi di intansi yang dipimpinnya. Sejauh mana keterlibatan Ir. Ali Mukti Siregar diminta dalam kasus dugaan korupsi yang dipimpinnnya kita minta aparat penegak hukum di Langkat mengusutnya hingga tuntas. Tentunya hal ini menjadi PR bagi aparat penegak hukum di Langkat dan Sumut untuk mengungkap dugaan korupsi di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, siapa saja yang terlibat ikut menikmati uang haram tersebut harus ditindak tegas sesuai dengan perudangundangan yang berlaku, ujar H. Jabarsyah. „ p.03
PODIUM LANGKAT Mahmud Hamdani Pendiri LSM FKP-SU :
Kejagung Diminta Usut Dugaan Korupsi Indra Salahuddin
Bertahtanya mantan Plt Kadis Dikjar Langkat, dr.H.Indra Salahuddin,M.Kes sebagai Sekdakab Langkat menjadi sorotan banyak pihak.Berkaitan dengan hal tersebut Podium mewawancarai Mahmud Hamdani Pendiri LSM Forum Karya Putra Sumatera Utara (FKP-SU) di kantornya dikawasan Jl.Utan Kayu Matraman Jakarta.Semoga kritik membangun yang kami sajikan bisa membersihkan atau setidaknya dapat mengurangi prilaku korup oknum pejabat Langkat di masa kepemimpinan Presiden Jokowi-JK. Korupsi di Langkat yang terjamah hukum, sebatas imamimam di mushalla kecil di sudut pelosok , sedangkan imam di masjid-masjid besar baru berstatus dugaan saja. Bahkan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasusnya masih banyak yang mengambang. Sementara itu imam besarnya di pusat pemerintahan belum terjamah hukum sama sekali. Ini membuktikan benarlah bahwa hukum di Indonesia itu tajam kalau ke bawah tapi tumpul kalau ke atas. Buktinya berbagai kasus
Sekdakab Langkat, dr H Indra Salahuddin MKes. tindak pidana korupsi di Langkat yang menyentuh oknum Sekdakab hingga kini kasusnya bagaikan hilang lenyap di sapu tsunami. Seperti yang kitaketahui kasus tindak pidana korupsi yang disangkakan pada Sekdakab dr. Indra Salahuddin semasa menjadi Plt Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Disdikjar) Langkat telah merugikan negara Rp30 miliar sempat bergulir ke Kejatisu.Sedangkan pendahulunya di Dikjar d/h Dinas P dan P Langkat H.Syam Sumarno dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irawan telah divonis dan menjalani hukuman karena tersangkut dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2011 kata Mahmud. Menyikapi masalah dugaan korupsi yang disangkakan pada mantan Kadis Dikjar Langkat
dr.Indra Salahuddin yang hingga kini kasusnya seperti mengambang, Mahmud Hamdani Pendiri LSM Forum Karya Putra (FKP-SU) di Jakarta angkat bicara. “Kita mendesak agar Pihak Kejagung mengambil alih pemeriksaan kasus dugaan korupsi tersebut. dr. Indra. Salahuddin yang saat ini menjabat sebagai Sekdakab Langkat, kita minta diperlakukan sama seperti Syam Sumarno, jangan ada diskriminasi hukum di Langkat, karena semua orang di depan hukum sama, tidak ada pandang bulu. Kita juga meminta Kejagung serius menelusuri keterlibatan oknum petinggi Langkat yang pernah menjabat Plt Kadis Dikjar Langkat (selain dr.Indra-red) ujarnya. Dugaan korupsi dimasa dr. Inda Salahuddin selaku Plt Kadis dikjar Langkat perlu diusut tuntas.semasa menjabat ia diduga
telah menandatangani 31 Surat Perintah Membayar (SPM) yang merupakan paket proyek terindikasi bermasalah dan merugikan keuangan negara. Proyek tersebut antara lain, rehab berat SMP Negeri 3 Tanjung Pura dengan anggaran Rp199 juta pengerjaaannya dilakukan CV Sepakat Jaya, yang beralamat kantor di Jl. Asrama Kompl Bumi Asri Blok C No, 75 Medan. Rehab meliputi atap sekolah, daun pintu, jerjak dan rangka plafon, namun pengerjaan paket itu semuanya tidak sesuai bestek. Dua tahun yang lalu Kepala Kejaksaan Negeri Stabat saat itu, DR.H. Asep Nana Mulyana,SH MHum mengatakan, pihaknya tidak main-main dalam mengusut persoalan indikasi korupsi di Dikjar Langkat tersebut. "Tidak tertutup kemungkinan bakal ada nama lain yang akan terseret," ujarnya. Namun hingga Asep ditarik mutasi ke Gedung Bundar dan digantikan Ka. Kejari Stabat yang baru, Hendri Hatta SH proses hukumnya jadi semakin tak jelas. Diperkirakan total dana DAK di bidang Pendidikan Kabupaten Langkat senilai Rp37.746.500.000. Dana tersebut terdiri dari kucuran dana dari Pemerintah Pusat sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 19 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 senilai Rp. 34.315.000.000. dan dana pendamping bersumber dari APBD Kabupaten Langkat senilai Rp. 3.431.500.000. Sedangkan dana yang habis digunakan sebesar Rp30.901.804.000, ujar Mahmud. Tim
12 orang Jamaah Korupsi BLH Tak Ditahan Kasus korupsi alat ukur udara dan laboratorium di Instansi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terlibat 12 PNS di instansi tersebut. Kasus ini merugikan negara Rp 500 juta. Penetapan Herminta Sembiring SKM dan 11 tersangka itu berdasarkan hasil pemeriksaan jaksa penyidik tindak pidana khusus, terhadap pegawai di lingkungan instansi BLH. Kasus ini sebenarnya sudah lama menjadi sorotan publik tapi baru sekarang disidik Kejari Stabat. Dari hasil penyidikan, akhirnya 12 PNS di intansi BLH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat,”
Mereka disangkakan mengetahui dugaan korupsi yang terjadi di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Langkat dalam pengadaan alat laboratorium dan alat ukur udaraberbiaya Rp 2,2 Miliar.Anggaran biaya tersebut didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun 2011-2012. Namun dari hasil pemeriksaan lanjutan Kamis (21//8 ) ke 12 tersangka tidak ditahan. Inilah yang terjadi di Kejari Stabat tersangka pelaku tindak pidana korupsi tidak ditahan bahkan ada yang statusnya diambangkan sampai sekarang, ke atas tidak berpucuk ke bawah tidak berakar . Menyikapi kasus ini Podium akan mengupasnya dalam edisi mendatang. p03/lk
Edisi 1 - 15 September 2014 | 9
PROFIL ‘Kami Mendukung Jusuf Kalla dari Awal’ Menjelang penerbitan Podium Edisi September dari Langkat, Podium menyambangi kediaman Afrizal Khan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Langkat di kediamannya Jl. R. Suprapto No. 28 Dusun VIII / Bantenan, Kel. Kwala Bingai Stabat Langkat. Wawancara yang berlangsung hampir selama dua jam terangkum dalam rubrik ini. Kedatangan Podium mengagetkan, kata Afrizal Khan selepas menyambut salam yang kami ucapkan, disusul mempersilakan duduk pada kursi empuk di ruangan terbuka, dimana ia biasa menerima tamu-tamunya. Perbincangan kami awali dengan obrolan ringan seputar masa lalu Afrizal Khan sebagai garda terdepan pada salah satu OKP di Kabupaten Langkat . Ketika ditanya Podium bagaimana tanggapannya atas kemenangan Jokowi-JK beliau kelihatan sangat antusias dengan pertanyaan yang kami ajukan. Menurut Afrizal jauh-jauh hari sebelumnya Pak JK dipaketkan sama Pak Jokowi, kami di PMI sudah mendapat bocoranlah, katanya. Kan Pak JK Sebagai Ketua Umum PMI Pusat, sudah pastilah kami di daerah dapat informasi lebih awal mengenai pencalonan Pak JK. Pergerakan kami pada awalnya kurang nyambung, tapi syukurlah pada akhirnya disaat yang tepat langkah kami untuk memenangkan beliau menjadi solid dan pendirian kami juga menjadi semangat kami semaking tinggi begitu Pak JK berpasangan dengan Jokowi, kemudian dalam perjalanan selanjutnya Bang H.
10 | Edisi 1 - 15 September 2014
Sampurna Tarigan terlibat total dalam pemenangan Jokowi -JK di Langkat. Dengan kehdiran beliau bertambah pede dan optimislah kami, Jokowi-Jk akan menang dalam pertarurangan dipilpres 9 Juli 2014. Ketika disinggung Podium tentang kalahnya pasangan Jokowi-JK di Langkat apakah ada permainan KPU dan petinggi Langkat ? Dengan gayanya yang tenang Afrizal Khan mengurai kata-kata bijak, menurutnya apa yang diperoleh pasangan Jokowi- JK di Langkat sudah sangat maksimal dan tidak perlu ada yang disalahkan apalagi mencari kambing hitam. Tim pemenangan Jokowi -JK dibawah komando Bang Pur telah bekerja exstra luar biasa di Langkat,ujarnya . Afrizal Khan bersyukur atas keputusan MK yang berani menolak seluruh materi gugatan yang diajukan Tim Koalisi Merah Putih(TKMP) Probowo-Hatta , dan kemudian mengukuhkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres 9 Juli 2014. Selaku warga yang baik kita harus bisa menerima keputusan MK, karena keputusannya final dan mengikat. Inilah demokrasi yang harus kita hormati apapun hasil akhirnya, bukan lagi persoalan kalah dan menang yang menjadi perdebatan tapi bagaimana kita bersama bahu membahu bergotong royong membangun negeri ini agar rakyatnya sejahtera, sebagaimana cita-cita leluhur para pendiri bangsa di republik ini. Pelajaran demokrasi yang sangat berharga ini kita jadikan catatan sejarah tentang dunia perpolitikan yang telah terjadi
Afrizal Khan, S.Kom, MM di NKRI ini. Saya berharap politisi dan pada elit partai di pusat hendaknya dapat memberikan contoh yang baik dalam berpolitik pikirkan dampaknya dalam mengeluarkan statmen politik pada media. Kekalahan bukan akhir dari segalanya. Satu hal yang menjadi catatan rekanrekan sejawat PMI apapun yang telah kita lakukan untuk pemenangan Pak JK adalah semata-mata adalah untuk bangsa dan Negara yang kita cintai. Afrizal , S,Kom,MM, putra kelahiran Stabat, 21 Agustus 1967 yang menyelesaikan S2 di STIE IPWI Jakarta dan ayah dari 4 orang putra/putri terbilang sukses dibidangnya. Selain menjabat sebagai ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Langkat, ia juga dipercaya mengemban sebagai ketua harian Wadokai kab. Langkatdan dibidang keperamukaan Afrizal mendapatkan kepercayaan sebagai sekretaris di Kwartir Cabang Kab. Langkat. Dalam kesehariannya, selain menjadi stap pengajar di Pemnas Komputer dan , Afrizal jugamengabdikan ilmunya di Capita Komputer Stabat dan Tehnolobi computer Centre Binjai, selain itu beliau juga terlibat aktif di Kencana Production Stabat. „ Tim
Edisi 1 - 15 September 2014 | 11
12 | Edisi 1 - 15 September 2014
PODIUM SUMUT
Calhaj Kloter I Dilepas Terbang ke Tanah Suci
MEDAN (Podium) Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujonugroho ST didampingi Walikota Medan Drs HT Dzulmi eldin S Msi beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara dan Kota Medan melepas keberangkatan calon jemaah haji kelompok terbang (Kloter-I) embarkasi Medan, Senin (1/9) di Asrama Haji Kelurahan Pangkalan Masyur Medan. Pelepasan kloter-I calhaj embar kasi Medan tahun 2014 sebanyak 427 ditambah 5 orang petugas terdiri dari calhaj Kota Medan, Deli Serdang, Binjai dan Tanjung Balai, tampak hadir, Wagubsu Ir HT Ery Nuradi, Ketua Komis VIII DPR-RI H Sayed Z, Pangdam I/ BB Mayjend Hari Istu, mewakili Kapoldasu, Dan Lanud Suwondo, Pangkosek Hanudnas III,para ulama serta pimpinan KBIH. Gubsu H Gatot Pujonugroho ST mengatakan, ibu dan bapak duyufurrahman adalah orang-orang pilihan, tahun ini ibu dan bapak yang diplih Allah mernjadi tamunya di tanah suci Mekah, untuk itu mari bersyukur kepada Allah SWT, atas nama pemerintah Sumut sebagai wujud syukur tentu mendoakan agar para calhaj selamat sampai ditanah suci, mampu melaksanakan semua rukun dan sunnah dalam menjalankan ibadah haji, diberikan
Mahasiswa harus Miliki Jiwa Entrepreneurship MEDAN (Podium) Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi membuka Masa Penyambutan Mahasiswa Baru (MPMB) dan Masa Ta’aruf Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2014 di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Jalan Kapten Mukhtar Basri Medan, Senin (25/8). Kegiatan yang diikuti sekitar 5.500 mahasiswa baru ini, nantinya diharapkan mampu membentuk mahasiswa yang tanggap dengan perubahan, memiliki jiwa inovatif dan kreatif serta mampu menciptakan peluang usaha (entrepreneurship). Menurut Wali Kota, pendidikan merupakan faktor dominan dalam kemajuan suatu Negara. Dengan pendidikan akan mencetak sumber daya manusia berkualitas, baik dari segi spiritual, intelegensi dan skill. Itu sebabnya pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan kota dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Medan yakni mewujudkan masyarakat kota yang berkualitas, melalui pengingkatan mutu pendidikan. “Guna mencapai kualitas pendidikan yang semakin unggul, dibutuhkan peran serta kita semua. Harus ada sinergitas antara pemerintah dan lembaga pendidikan serta masyarakat. Termasuk, apa yang dilakukan UMSU sebagai lembaga yang bergerak di bidang pendidikan selama ini. Karena itu UMSU dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kemudian dapat mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global,” kata Wali Kota. pd
kesehatan, kemudahan, dan menjadi haji yang mabrur. Menurutnya, pada masa penjajahan, para haji yang pulang dari tanah suci yang mempelopori perjuangan merebut kemerdekaan, sekarang kemerdekaan sudah diraih dengan harapan kepada para calhaj sepulang dari Mekah nantinya bisa mengajak keluarga, tetangga untuk bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan instutusi lainnya, dengan kerja sama tersebut diyakini pembangunan akan terwujud. Lebih lanjut dikatakan, kepada para calhaj nantinya setelah pulung dari tanah suci akan diposisikan sebagai pioner, sebagai pelopor pembangunan dibidang akhlak dan moral, karena Sumut salah satu problemnya adalah Narkoba yang merupakan musuh bangsa terbesar disamping korupsi, kalau narkoba sudah hinggapi para generasi muda dikhawtirkan masa depan generasi muda khsusunya bangsa dan negara pada umunya akan terkebelakang karena generasi muda terkena narkoba. “ Para Calhaj ini nantinya menjadi modal bagi pembangunan Sumut, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
dan steakholder di Sumut untuk membangun karakter budaya kerja generasi muda, mewujudkan Sumut berdaya saing, maju dan sejahterah. Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi dalam kesempatan itu berharap, agar para calhaj kloter-I ini menjaga kesehatan, beribadahlah dengan khsusuk dan tenang, karena Camat serta jajarannya akan menjaga keluarga dan rumah yang ditinggalkan, yang penting calhaj menjaga kesehatan dan banyak minum air putih agar jangan terjadi dehidrasi. “ Saya berharap semoga sepelungnya dari tanah suci menjadi haji yang mabrur, selamat sampai tujuan dan selamat juga kembali ke tanah air, “ ujar Eldin. Koordinator Haji Sumut Drs Abdul Rahim MHum melaporkan, jumlah calhaj asal Sumut sebanyak 6663 orang, untuk calhaj kloter-I sebanyak 427 ditambah 5 petugas total 432 terdiri dari 238 perempuan dan 194 laki-laki, berasal dari Medan, Binjai, Tanjung Balai dan Deliserdang, masuk Asrama haji pada 31 Agustus 2014, berangkat ketanah suci 1 Agustus 2014 pukul 14.00 wib dari Bandara Kualanamu. pd
Edisi 1 - 15 September 2014 | 13
OPINI
Benang Merah Korupsi di Langkat
Langkat berseri negeri relegius serambi suci. Bila berubah menjadi negeri korupsi dan dinasti. Dimana digantungkan harapan kami? Ketika uang dan kekuasaan merupakan tahta tertinggi. Korupsi akan menjadi-jadi di negeri ini. Kasus tindak pidana korupsi di Langkat bagai benang merah terurai panjang dan terentang tak pernah putus dari satu pemerintahan ke satu pemerintahan berikutnya, saling terkait dan terhubung membuat kain tenunan bermerek jama’ah korupsi. Kepala daerah terus berganti tapi korupsi terjadi silih berganti pula, seperti imam dan jama’ah dari hari ke hari terus bertambah. Penjara tak membuat ciut nyali pejabat di Langkat untuk melakukan tindak pidana korupsi bahkan dianggap tempat peristirahatan yang menyenangkan. Konon berbagai fasilitas kemewahan ada dalam penjara,semua itu bisa dinikmati asalkan ada uang. Bukan mustahil malam hari pelaku tindak pidana kurupsi yang ditahan di LP pada malam hari berkumpul dengan sanak keluarganya di rumah, menjelang subuh kembali ke LP diantar dan dijemput petugas Lapas. Di negeri ini apa yang tak bisa diatur dan apa yang tak mungkin ? Dalam berbagai praktek tindak pidana korupsi pejabat Langkat yang terjaring hukum baru ikan sepat halus bukan sepat siam yakni para pejabat setingkat SKPD dan dibawahnya. Sedangkan ikan gabus tak terjaring, maka tidak heran bila kemudian perhatian masyarakat Langkat kini terfokus pada isuisu korupsi di tingkat pemegang kekuasaan yakni bupati, wakil bupati dan sekdakab. Demikian juga dengan media massa di Langkat terlena dengan persoalan yang sama. Fokus utama pemberitaan selalu didominasi berbagai praktek korupsi di tingkat uang recehan. Padahal pada elit kekuasaan
Oleh: Rusdi Stabat eksekutif, legeslatif dan yudikatif juga menjadi sarang tikus korupsi namun belum terungkap ke publik dan terjamah hukum bahkan seringkali kurang menjadi perhatian kita, disamping itu masyarakat sipil di Langkat mulai afatis terhadap kinerja aparat penegak hukum yang diduga juga menikmati aliran uang korupsi berjama’ah pejabat eksekutif dan legeslatif. Dalam beberapa kejadian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap menangkap tangan penyuapan jaksa atau hakim Kejaksaan Negeri. Sang jaksa atau hakim yang tertangkap tangan menerima uang puluhan juta bahkan ratusan juta tergantung perkara sang koruptor yang perkaranya sedang disidik atau sudah sampai pada tuntutan hukm. Uang tersebut diduga sogokan untuk pengamanan kasus agar mendapat vonis ringan kalau tak bisa vonis bebas. Di Langkat memang belum ada hakim dan jaksa yang tertangkap tangan menerima uang sogok, kalaupun itu terjadi siapa yang menangkapnya KPK tidak mungkin datang ke Stabat, kecuali KPK gadungan. Tapi praktek sogok terhadap aparat penegak hukum tidak tertutup kemungkinan terjadi juga di Langkat, masalahnya belum ada pihak yang berani mengungkapkannya ke media. Sebagai analogi hakim dan jaksa di Jakarta saja berani menerima uang sogok, apalagi hakim dan jaksa di Langkat yang berada jauh dari pantauan KPK. Bahkan Soal barter uang dengan pasalpasal dakwaan di Kejari Stabat bukan lagi menjadi rahasia umum. Sudah menjadi hal biasa praktek culas seperti itu yang
14 | Edisi 1 - 15 September 2014
membuat penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi di bumi Langkat bagai menebang bambu. Demikian pula setiap pembahasan APBD Langkat di DPRD di duga syarat dengan korupsi berjama’ah antara eksekutif dan legeslatif, sebagaimana yang terjadi diberbagai daerah demikian pula di Langkat ini, apa bedanya?. Hal ini merupakan potret bahwa ternyata praktek mafia anggaran terjadi disaat pembahasan APBD antara DPRD dengan pemerintah. Bisa jadi inilah modus korupsi berjama’ah yang kerap dilakukan di semua daerah di Indonesia. Bayangkan, bila setiap kabupaten dan provinsi melakukan satu kasus mafia anggaran saja, berapa kerugian yang diderita negara. Dari sisi dampak dan kerugian negara pun tidak kalah besar bila diakumulasi dengan jumlah kasus korupsi atau dugaan penyelewengan dana APBD di 33 provinsi dan 496 kabupaten/kota. Ternyata mafia anggaran diduga bukan hanya ada di DPRD Langkat , di Kejari Stabat beberapa waktu yang lalu ada mafia kasus menerima order perkara. l Termasuk juga LPJ Bupati Langkat diduga penuh dengan rekayasa dan lobi-lobi antar fraksi yang ujung-ujungnya pemberian fasilitas kepada anggota dewan. Sungguh sangat kita sayangkan penanganan kasus korupsi di Langkat tidak secepat dan setegas penanganan kasus tindak pidana korupsi di pusat? Lambatnya penanganan kasus korupsi di sini selain akibat lemahnya penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi, tetapi juga diduga adanya
intervensi dari kepala daerah dan permainan busuk antara tersangka dengan aparat penegak hukum. Seringkali pertimbangan politik lebih dikedepankan dari pada pertimbangan hukum, sehingga pejabat yang sudah dinyatakan sebagai tersangka kasusnya diendapkan. Meskipun daerah punya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , namun percuma saja dan sia-sia belaka jika penyidiknya dari Polda dan Kejaksaan Tinggi. Karena Langkat tidak punya lembaga penegak hukum seperti KPK yang sangat efektif memberantas korupsi, maka banyak kasus tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada pejabat Langkat, status hukumnya mengambang sampai sekarang. Dalam hal pemberantasan korupsi di Langkat , kuncinya terletak pada kemauan Bupati untuk mendorong aparat penegak hukum menyelesaikan kasus hukum terduga tindak pidana korupsi yang dilakukan bawahannya. Selama bupati tidak mendukung penuntasan tindak pidana korupsi, tapi sebaliknya melindungi dan toleransi jangan berharap kasus korupsi di Langkat akan berkurang. Hal inilah yang menyebabkan penanganan kasus tindak pidana korupsi pejabat Langkat, status hukumnya jalan ditempat. Selain itu diperlukan , ketegasan aparat penegak hukum, integritas pejabat publik, dan pengusaha yang antikorupsi. Jika justru yang tejadi sebaliknya maka pelaku korupsi di Langkat kian meraja lela. Jadikanlah Langkat negeri dalam status dalurat korupsi dengan demikian maka Langkat akan menjadi kabupaten bersih korupsi. Korupsi di Langkat yang sudah membudaya berurat belakar hanya dapat dikurangi. Itupun jika muspida plus dapat bekerja sama membangun budaya anti korupsi. Pada kenyataannya Penguasa korup akan menggunakan kekuasaannya untuk menghalangi aparat penegak hukum bekerja mengusut kasus tindak pidana korupsi atas dirinya dan bawahannya. Demikian pula dengan pengusaha kotor kerap menyuap pejabat pemerintah untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Termasuk menawari uang atau materi lainnya kepada penegak hukum agar kasusnya tidak diteruskan sampai kepada tuntutan. (bersambung)
Edisi 1 - 15 September 2014 | 15