Re-Upload PLANOMAGZ 2022 - Edisi 4

PLANOMAGZ

Tantangan Tata Ruang

Pro log.

Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas limpahan berkah, rahmat, serta hidayah – Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, berkarya, serta menyebarluaskan ilmu yang telah kita dapat.

Tak terasa, Planomagz yang diterbitkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota ini, telah sampai pada edisi keempat, dimana ini merupakan edisi terakhir Planomagz pada periode kali ini. Seperti Planomagz edisi sebelumnya, edisi ini juga membahas seputar isu tata ruang yang ditujukan kepada masyarakat Teknik PWK maupun masyarakat umum, guna menambah wawasan terkait perencanaan wilayah dan kota serta isu – isu lainnya yang dibahas dalam edisi – edisi sebelumnya, maupun edisi kali ini.

Untuk edisi kali ini, kami mengangkat topik seputar Tantangan Tata Ruang yang dihadapi Bangsa Indonesia di masa sekarang, membahas kota yang memiliki sejarah penataan ruang yang luar biasa, serta isu lain yang ada di tengah – tengah kita.

Puji Syukur kehadirat Allah SWT dan Rasulullah SAW atas berkah dan kemuliaan-Nya sehingga HMJ-T PWK UINAM Periode 2022 kembali bisa menerbitkan PlanoMagz edisi 4 Tahun 2022, yang merupakan majalah yang dibuat sebagai media dan informasi dalam lingkup planologi dan wadah unjuk kreatifitas diri bagi mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar dalam peningkatan pembahasan isu atau informasiterkini.

Berbicara mengenai literasi penataan ruang, tidak banyak kita jumpai sekarang ini, terlebih pada mediamedia umum, sehingga publikasi planomagz kiranya perlu ada untuk merefleksikan kembali daya kritis kita sebagai mahasiswa dan sebagai perencana Melalui planomagz dengan tema yang diangkat yakni "Tantangan Tata Ruang" dengan segala informasi, kajian dan referensi diharapkan dapat memberikan cara pandang baru terkait persoalan penataanruangdanpengendaliannya.

Dalam suatu wilayah, pastinya akan mengalami suatu permasalahan, sehingga hal tersebut kiranya perlu diantisipasi dan dianggap sebagai sebuah tantangan Tantangan itu sendiri identik dengan segala sesuatu yang bernilai negatif, padahal sejatinya, pemerintah dengan segala sikap dan kewenangannya, lalu kemudian dipikirkan secara bersama tanpa mengedepankan ego-politik semata, maka justru dengan berbagai t a n t a n g a n k h u s u s n ya b i d a n g penataan ruang, tentunya, hal tersebutlah yang akan mengantarkan suatu wilayah menjadi tangguh dan mandiri Sebagai penutup, ucapan takzimdanterimakasihsayahaturkan

Danikepada Jurusan Teknik PWK UINAM, Pembina HMJ-T.PWK, internal p e n g u r u s b e s e r t a D e w a n P e r t i m b a n g a n O r g a n i s a s i (DPO) HMJ-T.PWK Periode 2022, Dewan-dewan senior serta adik-adik Last but not least, untuk keluarga dan segala pihak yang terkait ikut andil membantu dalam publikasi ini. Akhir kata, semoga kedepannya literasi tata ruang tetap ada dan menjadi kesadaran publik di negeri ini.

SEPATAH KATA.

Rival KORDIV

Selama sepuluh tahun ke depan, bangsa Indonesia kian dihadapkan oleh masalah tata ruang yang kian berat.Urbanisasiyangsangatpesatdan tidak terkendali, serta dicirikan dengan pertambahan populasi secara konstan jelas merupakan fenomena yang tidak s e d e r h a n a i m p l i k a s i n y a b a g i I n d o n e s i a D a l a m m e l a k u k a n pembangunan khususnya pada tata kelola pembangunan kota dan wilayah pasti dibutuhkan tahapan-tahapan perencanaan yang terstruktur dan matang. Agar semua yang menjadi harapan bisa terealisasi dengan baik Program pembangunan harus benarbenar di pikirkan dengan matang, yang mana harus memikirkan alam supaya berefek baik untuk kehidupan manusia. Dalam melakukanperencanaan pembangunan ini setidaknya ada beberapa tantangan tata ruang yang h a r u s d i h a d a p i U n t u k itu tema yang diangkat pada Plano Magazine Edisi 4 ini adalah Tantangan TataRuang. Penyusunan Planomagz Edisi 4 ini m e r u p a k a n s a l a h s a t u u p a y a information delivery oleh HMJ-T.PWK U I N A M P e r i o d e 2 0 2 2 m e n g e nai apa dan bagaimana Tantangan Tata Ruang itu. Dikemas dalam bentuk majalah yang menarik yang diharapkan Planomagz Edisi 4 ini akan memberikan manfaat bagi seluruhmasyarakat

TimRedaksi

MiltaNurul (TimRiset)

AndiSugiawarti (Tim

AndiMuh.DarulRamadhany (KetuaHMJ-T.PWK Periode2022)

RivalMaulanaRasjid (Koordinator DivisiMedia&Informasi)

NurulInayahRamadhani (PimpinanRedaksi)

ChairunnisaP.Marsyam (TimRiset)

IkaWahdaniyah (TimRiset)

A.NurulMutmainnah (TimRiset)

AK S I

Redaksi

NurulAdha Riset)

SugiawartiPutri Riset)

AndiUmmusafaat (TimRiset)

AlwardaHarris (TimRiset)

MegahRezkiAmaliah (TimRiset)

HanniNabila (TimRiset)

Muh.AsrulSyahid (Editor)

RahmatSetiadi (Editor)

Seputar T ata Ruan g

Menurut UU No 26 Tahun 2007, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan r u a n g . Pe nye l e n g g a ra a n penataan ruang sendiri, ialah k e g i a t a n y a n g m e l i p u t i p e n g a l u ra n , p e m b i n a a n , pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang

Seputar Tata Ruang

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut mensukseskan Sustainable Development Goals (SDG's). Tujuan ke-11 dari SDG's berfokus pada bagaimana menjadikan kota yang nyaman, inklusif, aman dan berkelanjutan. Padahal masih banyak permasalahan perkotaan yang terjadi di Indonesia. Saat ini kota mulai defisit energi dan ketersediaan air bersih, tingkat kemacetan yang semakin tinggi, kualitas udara yang memburuk, disparitas pembangunan dan juga bencana alam. Selain itu, isu perkotaan di Indonesia juga tidak lepas dari alih fungsi ruang yang masif Oleh karenanya dibutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam mengimplementasikan tujuan dari SDG's tersebut. Pelaksanaan penataan ruang di Indonesia saat ini telah memasuki babak baru, yaitu pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan pengendalian pemanfaatan melalui penerapan sanksi bidang penataan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Strategi perwujudan pengendalian pemanfaatan tata ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan yang direncanakan. Beliau menyatakan, pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan implementasi tata ruang yang baik. Sehingga penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan rancangan tata ruang. Kondisi ini masih belum diterapkan secara maksimal di perkotaan Indonesia.

Dewasa ini, perencanaan tata ruang di Indonesia tentu saja dihadapkan dengan permasalahan – permasalahan tata ruang yang semakin kompleks, mulai dari permasalahan yang paling mendasar, yakni alih fungsi lahan serta pertumbuhan jumlah penduduk hingga permasalahan krisis serta kesenjangan antar wilayah. Yuk simak beberapa uraian masalah tersebut di bawah

1. Peningkatan Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia akan mencapai 1,17%pada tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk tersebut lebih lambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,22%. Transisi demografi ini terjadi seiring dengan progres pembangunan. Pertumbuhan penduduk biasanya melambat ketika angka kelahiran total menurun, seiring dengan kemajuan pendidikan dan teknologi. Pada sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan tumbuh 1,25% ke 270,2 juta orang dibandingkan sensus sebelumnya. Pertumbuhan penduduk antar sensus memuncak di 2,31% pada tahun 1971. Sebagian besar penduduk Indonesia berusia antara 15 dan 64 tahun. Penduduk lansia menyumbang hanya 5,95% ke total populasi.

Kesenjangan Antar wilayah

Kesenjangan wilayah di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi, terutama perbedaan kualitas pembangunan yang terjadi pada daerah Indonesia Barat dan Timur Kurun waktu 30 tahun (1986-2016) PDRB Wilayah Bagian Barat Indonesia sangat didominasi dan berada diatas angka 80% total PDB nasional. Hingga Triwulan I tahun 2019, Wilayah Jawa dan Sumatera sebagai kontributor tertinggi di Indonesia (80,39 %) Kesenjangan antar wilayah bisa dilihat lebih lanjut dengan keadaan 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal di Indonesia. Keberhasilansuatupembangunantidakcukuphanyadilihatdanditentukanoleh keberhasilansuatu pembangunan untuk bidang ekonomi saja, namun perlu adanya keterlibatan aspek untuk pembangunan kualitas manusia. Human Developmen Index atau IPM seharusnya mendapatkan tempat yang lebih baik dalam suatu rancangan untuk pembangunan, dikarenakan tidak adanya daerah yang sedang berkembang dan akan tumbuh dengan pesat hanya dengan memprioritaskanSDA(SumberDayaAlam)yangdimilikisuatudaerah Perbaikan kesenjangan bisa dicapai dengan dilakukan dengan perbaikan pada pembangunan tingkat kesejahteraan manusia, seperti akses kepada pendidikan danpelayanankesehatan

a. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki

b. Perbedaan keadaan demografi antar wilayah

Menurut Sjafrizal (2012) beberapa aspek penting yang mengakibatkan adanya kesenjangan antar wilayah yaitu: Wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang lebih baik akan mendapatkan kuantitas produksi dan menghasilkan komoditas barang ekslusif dengan biaya yang lebih minim daripada daerah SDA yang terbilang terbatas.

Daerah yang memiliki kondisi yang cukup baik akan lebih berkesempatan m e m i l i k i k i n e r j a y a n g l u a s dibandingkan dengan dengan wilayah yangmemilikikondisidemografisyang lumayan rendah, hal tersebut dapat meningkanya investasi secara berkelanjutan, meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan serta meningkatnya laju pertumbuhan ekonomidiwilayahtersebut.

c. Tersendatnya pergerakan barang dan jasa

Pergerakan kegiatan barang dan jasa merangkup aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh satu daerah ke daerah yang lain dan perpindahan wilayah yang baik disediakan dan dilakukan oleh pemerintah seperti transmigrasi atau migrasi spontan Oleh sebab itu jika pergerakan kurang baik sehingga produksi suatu daerah y a n g o v e r l o a d t i d a k d a p a t diperdagangkan ke daerah lain fokus kegiatan ekonomi di wilayah.

d. Alokasi dana untuk pembangunan antar wilayah

Dana yang diturunkan untuk pembangunan berawal dari bagian pemerintahan ataupun bagian swasta, pada suatu skema pemerintah yang berotonomi sehingga anggaran pemerintah akan lebih banyak di p r o y e k s i k a n k e d a e ra h y a n g menyebabkan kesenjangan antar wilayah akan lebih kecil. Untuk i n v e s t a s i s wa s t a l e b i h b e s a r dipengaruhi oleh kekuatan pasar yang berlaku.

3. Manajemen

Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia memberikan banyak pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dan dunia bahwa banyaknya korban jiwa dan harta benda dalam musibah tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Di samping itu, kejadian-kejadian bencana tersebut pun semakin menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya perencanaan dan pengaturan dalam penanggulangan bencana. Pengalaman terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias (Sumatera Utara) tahun 2004 telah membuka wawasan pengetahuan di Indonesia dan bahkan di dunia. Kejadian tersebut mengubah paradigma manajemen penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi paradigma pencegahan dan pengurangan risiko bencana (PRB) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan pada berbagai tahapan kegiatan, yang berpedoman pada kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah terkait lainnya yang telah memasukkan Pengurangan Risiko Bencana. Pentingnya pemahaman mengenai manajemen penanggulangan bencana akan menjadi landasan atau dasar dalam mengembangkan pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana.

Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan akibat bencana.

en Bencana

Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana

2. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.

3. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana. Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut, ada

3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu :

1. Manajemen Risiko Bencana adalah pengaturan/manejemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana.

2. Manajemen Kedaruratan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana.

3. Manajemen Pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, penataan ruang di Indonesia belum optimal dalam menjadi instrumen keterpaduan program yang mendorong terealisasikannya pembangunan yang efektif dan efisien. Penataan ruang belum sepenuhnya layak dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan wilayah dan kota. Penataan ruang di Indonesia belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor Dan masih kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan ketidak efektifnya pihak penegakanhukumdalammengatasipenyimpangan yang terjadi pada masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Apa Tantangan Tata Ruang di Masa Sekarang menurut mereka???

Andi Idham AP, S.T., M.Si

(Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Kota)

Permasalahan dalam tata ruang sangat banyak. Namun, yang paling utama yaitu buruknya perencanaan Dalam implementasinya kadang kala melenceng dari perencanaan Selanjutnya, yaitu dalampengendalian juga buruk. Contoh nya pada kawasan sempadan dan kawasan lindung, masih ada saja yang menyalah gunakan. Hal yang buruk dari perencanaan yaitu lambatnya perencanaan itu sendiri. Buktinya pada kelengkapan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) tiap daerah yang baru mencapai angka kurang lebih 15%20%. Hal tersebut bisa disebabkan k a r e n a k u ra n g n y a d a n a d a r i pemerintah dan juga dukungan p e n d i d i k a n t i n g g i d i b i d a n g p e r e n c a n a a n m a s i h k u ra n g Masih banyak wilayah yang tidak memiliki perencanaan yang detail hanya sebatas perencanaan yang bersifat makro. Dalam perencanaan yang bersifat makro hanya membahas kawasan secara luas namun dalam kawasan tersebut juga terdapat banyak unsur, contoh nyatanya wilayah Samata yang merupakan kawasan pendidikan. Dalam kawasan pendidikan tersebut juga banyak unsur lain diluar pendidikan seperti perbelanjaan. Dalam perencanaan detail sudah jelas penempatanya

seperti kampus, hunian mahasiswa serta kawasan perdagangan Jadi, tantangan tatayang paling mendasar ada pada RDTR tiap daerah yang masih sangat kurang, dimana hal tersebut memengaruhi pemanfaatan suatu tantangan tatayang paling mendasar ada pada RDTR tiap daerah yang masih sangat kurang, dimana hal tersebut memengaruhi pemanfaatan suatu kawasan yang tentunya sangat terkait dengan perencanaan. Bagaimana suatu kawasan akan dimanfaatkan secara konsisten jika perencanaannya belum lengkap? Akibatnya, izin akan mudah diberikan untuk mendapatkan income dari pemanfaatan wilayah

Aulia Amelia, S.PWK

(Alumni Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UINAM)

Menurut saya tantangan tata ruang saat ini adalah urbanisasi yang semakin meningkat dan tak terkendali serta kemiskinan, kesenjangan wilayah dimana masih banyak pembangunan yang tidak merata salah satunya dari ketersediaan infrastruktur serta masyarakat yang kurang dilibatkan dalam rencana penataan ruang, bencana alam yang tinggi dan perubahan iklim juga menjadi tantangan dalam penataan ruang. Kebijakan rencana tata ruang yang tidak memperhatikan tata guna lahan dan aspek ketersediaan sumber daya alam, serta masih lemahnya kepastian h u k u m d a n k o r d i n a s i a n t a ra

pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi tantangan dalam tata ruang, dan dalam penataan ruang harus membandingkan kesesuaian kondisi di lapangan dengan dokumen rencana pembangunan suatu wilayah agar dapat dicapai keberhasilan rencana tata ruang.juga menjadi tantangan dalam tata ruang, dan dalam penataan ruang harus membandingkan kesesuaian kondisi di lapangan dengan dokumen rencana pembangunan suatu wilayah agar dapat dicapai keberhasilan rencanatataruang.

(Mahasiswa

Fitriani

Muh. Kurniyah Karim

(Koordinator DPO HMJ - T.PWK Periode 2022)

Menurut saya, jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak m e m b u a t k e m i s k i n a n d a n kesenjangan antar wilayah menjadi tantangan tata ruang Indonesia kedepan.Tataruangsangatdiperlukan untuk memadukan antara pola ruang dan struktur ruang agar lebih terintegrasi sehingga ruang menjadi bernilai dengan tetap memperhatikan kondisi fisik wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana agar meminimalisir dampak dan kerugian yang ditimbulkan. serta tidak lupa pula, mitigasi dan adaptasi tata ruang diperlukan untuk menjawab krisis pangan, air, dan energi ser ta perubahan iklim dimasa mendatang.

Menurut saya, tantangan tata ruang sekarang semakin ber tambah terutama dari segi jumlah penduduk yang sangat besar dan tingkat kemiskinanmasyarakatyangsemakin tinggi. Salah satu penyebabnya ialah pemanfaatan pengendalian ruang yang belum efektif serta belum aktifnya suatu lembaga perencanaan dalam suatu penataan ruang. Sebagai contoh, dalam penataan ruang di kota membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari segi tempat hunian, maupun fasilitas pendukungnya Namun, dalam mewujudkan kebutuhan tersebut, tentunya ketersediaan lahan menjadi elemen penting dalam penerapannya, k a r e n a p a d a d a s a r n y a l a j u pertumbuhan penduduk berdampak pada peningkatan permintaan lahan. Di sisi lain, harga lahan (tanah) semakin naik seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat maupun pemerintah yang saat ini hanya bergantung pada bank tanah, untuk memenuhi kebutuhan mereka akan lahan tersebut. Padahal dalam menerapkan kemanfaatan hukum bank tanah, banyak tantangan yang akan terjadi kedepannya lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana.

Teknik PWK Angkatan 2021)

Aksan Iskandar

(Mahasiswa

2021)

Permasalahan lingkungan masih terjadi dalam penerapan tata ruang wilayah. Permasalahan tersebut masih terjadi sebab tidak matangnya perencanaan yang dibuat serta adanya f a k t o r e k s t e r n a l y a n g t i d a k mendukung seperti kesadaran masyarakat yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dimanamana serta semakin bertambahnya pemukiman kumuh di perkotaan dan juga disisi lain adanya bencana alam yang bisa datang kapan saja yang dapat menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan serta dapat mengancam danmengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Dapat disimpulkan bahwa tantangan kebencanaan bagi pembangunan p e r u m a h a n d a n k a w a s a n permukiman adalah sebuah strategi t a n g g a p d a l a m m e n g a t a s i permasalahan pembangunan yang berada pada zona atau kawasan rawan kebencanaan. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah rawan bencana alam, banyak kawasan lebih aktif dalammemberikan edukasi ke p a d a m a sya ra ka t m e n g e n a i mitigasibencana permukiman yang tidak sesuai prosedur yang berada di kawasan rawan bencana. Ancaman yang dihadapi masyarakat atas bencana alam adalah banyak rumahr u m a h p e n d u d u k m e n g a l a m i kehancuran serta banyak juga korban berjatuhan. Maka dari itu Pemerintah harus lebih disiplin pada pengolahan

Rian Rezki Widodo

(Mahasiswa

Tata Ruang adalah wujud struktur r u a n g d a n p o l a r u a n g , y a n g m e r u p a k a n s u s u n a n p u s a t permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara h i e ra r k i m e m i l i k i h u b u n g a n fungsional. Penataan ruang yang berisi tentang Perencanaan tentunya memiliki tantangan dan hambatan didalamnya,diantaranya:

Teknik PWK Angkatan 2021)

Teknik PWK Angkatan

K ota Bersejar ah

Di Kota Bersejarah kali ini, kita mengangkat Kota Bandung sebagai topik utama, dimana Kota Bandung merupakan sebuah Kota yang ada di Jawa Barat yang mengandung segudang sejarah dan cerita yang menarik, yuk simak lebih lanjut

Bandung.

Sejarah.

Kota yang resmi berdiri pada 25 september 1810merupakankotadenganpredikatkota terbesarketigadiIndonesiasetelahJakarta dan Surabaya. Kota ini merupakan salah satu kota metropolitan terbesar yang terletak di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu kota dari Provinsi tersebut. Sejatinya Bandung merupakan kota yang sejak dulu memiliki sejarah yang begitu panjang Dimulai saat masa Kerajaan Mataram Tumenggung Wiraangunangun yang juga dikenal dengan nama Ki Astamanggala menjadi Bupati Bandung pertama yang berdiri di bawah pemerintahan Kerajaan Mataram. Kekuasaan mataram di wilayah Bandung bertahan hingga tahun 1677 sebelum akhirnya jatuh ke tangan kompeni. Selanjutnya di tangan Kompeni Bandung jatuh di bawah pimpinan gubernur jenderal Herman Willem Daendels. Pemerintahan Daendels tersohor karena usahanya membuat Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) dari Anyer hingga ke Panarukan. Kota Bandung pun akhirnya diresmikan sebagai ibu kota Kabupaten Bandung dengan surat keputusan bertanggal25September1810.

Nama Bandung sendiri berasal dari kata "bendung atau bendungan" Menurut wilayahnya di zaman dulu Kota bandung terletak di aliran Sungai Citarum yang terbendung aliran lava dari Gunung Tangkuban Perahu. Hal ini menyebabkan daerah antara Padalarang hingga Cicalengka serta daerah antara Gunung Tangkuban Parahu hingga Soreang sempat terendam air Tempat itu kemudianberubahmenjadisebuahtelaga besar yang dikenal dengan sebutan “Danau Bandung” atau “Danau Bandung Purba” Setelah surut, bekas danau tersebut menjadi tempat berdirinya pemerintahanKotaBandung.

Perencanaan Kolonian Kota Bandung.

Pada awal berdirinya Kota Bandung tahun 1881, konsep tata kota belum dikenal baik. Bahkan hingga awal abad20, bisa di bilang tidak ada perencanaan yang dibuat untuk mengantisipasi perkembangan Kota Bandung. Dapat dilihat pada kawasan “Kota Lama” yang sekarang merupakan kota lama, dimana pemerintahan, swasta, permukiman, pertokoan, pasar, dan kampung hingga pemakaman bisa ditemukanpadasatukawasan.

Setelah menjadi gemette (kota praja) tahun 1906, sekitar sepuluh tahun kemudian pemerintah kota baru menyadari bahwa perencanaan itu sangat penting Seiring wacana pengangkatan Bandung sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda, tahun 1917 dimulai pengkajian rencana perluasan Bandung. Kajian awal dibuat komisi penilaian terhadap rancangan pemekaran Bandung dan dilanjutkan dengan penggunaan jasa arsitek swasta “AIA” yang dipimpin oleh Ghijsels. Meskipun kerja sama antara pemerintah Kota Bandung dan AIA tidak berlanjut Tetapi, peta perencanaan buatan AIA tetap digunakan sebagai panduan tata Kota Bandung Bukti dari perencanaan dan pembangunan era kolonial yang masih dapat dilihat yaitu villa-villa kolonial, trotoar yang besar, taman-taman, saluran air yang baik, jalan-jalan yang lebar dan masihbanyaklagi. Cara pemerintah agar kota bisa muda ditata yaitu dengan membentuk Dinas Pembangunan Kota (Dients Van Het Grondbedriif) yang tugasnya mengatur pembangunan kota. Dinas Pembangunan Kota terbilang cukup sukses karena konsistensinya terhadap perencanaan kota telah disusun dengan sebaik mungkin.

Perencanaan Modern Kota Bandung.

Melihat perencanaan Kota Bandung saat ini dalam RDTR nya yang mengacu pada RTRW, banyak area yang diperuntukkan sebagai kawasan komersial. Bahkan kawasan ini dalam RDTR nya memenuhi jalan utama Kota Bandung. Hal tersebut dapat membuat kemacetan dan dampak buruk lainya seperti rumah yang asri digantikan dengan restoran, cafe, ruko, apartemen, kantor dan gedung-gedung pencakar langit yang membuat Kota Bandung menjadi “LittleJakarta”.

Selain itu, naiknya harga PBB yang melonjak mengakibatkan beberapa orang tidak mampu membayar PBB rumah mereka. Tetapi pada prinsipnya, pembuatan rencana tersebut pasti sudah menggunakan jasa konsultan yang pastinya merupakan orang yang ahli dibidangnya, sehingga pasti ada perencanaanyanglebihbaiklagikedepanyauntukKotaBandung.

2

Seputar Kota Bandung

1GEDUNG SATE

Gedung yang pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda ini merupakan salah satu ikon dari Kota Bandung. Dikatakan Gedung Sate karena terdapat replika tusuk sate yang berjumlah 6 buah di puncak utama bangunan. Tetapi, sebenarnya angka 6 melambangkan biaya yang dihabiskan dalam membangun gedung pemerintahan ini yaitu sebanyak 6jutaGulden(matauangBelandadahulu). Sekarang Gedung Sate berfungsi sebagai kantor pemerintahan Gubernur Jawa Barat dan Museum Pos Indonesia. Keindahan arsitektur serta sejarah yang panjang menjadikan daya tarik bagi pengunjung. Suasana di sekitaran gedung pun sangat asri sehingga pengunjung bisa menikmati keindahan gedung dengan gaya arsitektur Eropa bercampur denganbudayalokal.

GEDUNG MERDEKA

Gedung Merdeka didirikan pada tahun 1945. Pada awalnya di namakan Gedung Concordia yang merupakan bangunan Societeit Concordia sebagai tempat rekreasi dan sosialiasi ekspatriat Belanda yang tinggal di Bandung pada zamannya. Tempat ini digunakan sebagai Gedung pertemuan dan pusat kebudayaan antara tahun 1946-1950. Setelah Jepang kalah dan pada saat itu menjelang konferensi Asia-Afrika Presiden Soekarno mengganti nama gedung ini menjadi Gedung Merdeka. Gedung ini sempat direnovasi total pada tahun 1926 oleh dua guru besar Arsitektur di Techniche Hogenschool (sekarang ITB), Van Galen Last dan C.P. Wolff Schoemake, sehinggabangunannyasemakinmegah.

Kota Bandung telah menjadi kota pelopor Konferensi AsiaAfrika sejak tahun 1955 Sejarah mencatat KAA 1955 menghasilkan Dasasila Bandung yang tentunya membuat Bandung termasuk kota yang paling bersejarah sampai kekancahDunia.

Kini gedung ini digunakan sebagai museum yang memamerkan berbagai benda koleksi dan foto Konferensi Asia-Afrika yang merupakan cikal bakal Gerakan Non-Blok pertamayangpernahdigelardisinitahun1955.

PERMASALAHAN TATA RUANG

Hai sobat, kamu pernah gak memperhatikan jumlah lahan pertanian dan perumahan di sekitar kamu? Kalau kamu perhatikan , lahan pertanian sudah semakin sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perenanaan tata ruang dan juga wilayah. Maka dari itu, kemudian timbulah banyak masalah. Nah kira-kira apa saja permasalahannya hinggabisasepertiitu?Yukkitasimakpenjelasannya!

1. Tidak Adanya Ketegasan Hukum Bagi Orang yang Melanggar Tata Ruang

Setiap orang yang melakukan penyimpangan perencanaan tata ruang tidak pernah atau jarang mendapatkan sanksi Akibatnya, penyimpangan penggunaan tata ruang dianggap biasa dan tidak punya arti apa-apa. Kondisi iniberakibatpadakesemrawutanpelaksanaantataruangwilayah.

2. Perencanaan Tata Ruang Selalu Disatukan dengan Rencana Pembangunan

Perencanaan tata ruang yang disatukan dengan rencana pembangunan berakibat kesimpangsiuran karena seharusnya perencanaan tata ruang dijadikanacuandalamrencanapembangunan.

3. PemanfaatandanPengendalian Ruang BelumEfektif

Berbagai bentuk perencanaan tata ruang yang seharusnya ada di setiap daerah masih belum dapat terselesaikan dengan baik. Bentuk perencanaan tata ruang seperi rencana zonasi dan rencana detail tata ruang masih dalam proses perencanaan. Akibatnya, proses penataan ruang selanjutnya seperti pemanfaatandanpengendaliantidakdapatberjalandenganbaik.

4.Lembaga PenyelenggaraPenataanRuang

Permasalahan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam penataan ruang di Indonesia, baik pada tingkat nasional mapun daerah. Beberapa permasalahan tata ruang di daerah ada yang tidak dapat ditangani pemerintah daerah sehingga harus ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut sangat menghambat penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Perbedaan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah jugamemengaruhitingginyavariasikualitasrencanatataruangwilayah.

7.

PotensiKonflikPemanfaatanRuang

Pemanfaatan ruang beberapa daerah di Indonesia masih mengalami hambatan karena batas kawasan belum jelas. Contohnya, konflik pemanfaatan kawasan hutan dan pemukiman. Beberapa daerah di Indonesia memilikikonflikpemanfaatanruangyangbelumterselesaikandenganbaik.

5. Sistem Infoemasi Penunjang

Pembangunan BelumOptimum Penataan ruang harus mengintegrasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan Pada tahap pengendalian dan pemanfaatan diperlukan sistem informasi terpadu yang saling terintegrasi Sistem informasi terpadu ini sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang Akan tetapi, sarana ini belum tersedia secara optimal di Indonesia sehingga pemantauan (monitoring) dan evaluasi penataan ruang masih terhambat.1.Kesenjangan Antarwilayah diIndonesia

6 .Kesenjangan Antarwilayah di Indonesia

Salah satu isu utama yang berkaitan dengan penataan ruang di Indonesia a d a l a h a d a n y a k e s e n j a n g a n antarwilayah Infrastruktur yang m e n u n j a n g p e m b a n g u n a n d i Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah Sumatra, Jawa, dan Bali. Kondisi ini menjadi penyeab tingginya kesenjangan antarwilayah di Indonesia Barat dan Timur Kesenjangan wilayah di Indonesia juga terjadi antar daerah pedesaandanperkotaan.

RUBRIK HIMPUNAN

WHAT ON THIS MONTH ?

PELATIHAN DRONE

DESA BINAAN

Divisi Penelitian dan Pengembangan mengadakan program Pelatihan Drone bagi mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dengan tema “Meningkatkan Kualitas Calon Perencana dalam Menghadapi 5.0” Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiwa memiliki keahlian khusus dalam pengaplikasian dan penggunaan drone dimana hal ini merupakan kebutuhan dalam suatu perencanaan wilayah ditengah era kemajuanteknologisaatini.

Program Kerja Umum dari HMJ-T.PWK yaitu Desa Binaan merupakan bentuk dari pengabdian masyarakat yang terdapat pada tridharma perguruan tinggi. Di Desa Binaan kali ini HMJ-T.PWK mengadakan Pelatihan Administrasi dan LombaAnakdalamrangkamemperingatiHUTRIke 77

MABIT

Dalamrangkamembinajiwaseorangmuslimmenjadipribadiyangtidakhanya unggul dibidang akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan dibidang spiritual, HMJ-T.PWK mengadakan kegiatan MABIT (Malam Bina Imam dan Takwa) yang di tanggung jawabi oleh Divisi Akhlak & Moral dengan tema : “Membangun MentalSpiritualdalamMeningkatkanKualitasMuslimyangCintaAl-Qur'an.

KELAS ADVOKASI

Salah satu program dari Devisi Advokasi & Humas adalah Pelatihan Advokasi dengantema“KemampuanIntelektualMahasiswaSebagaiTongkahPerubahan Sosial” Tujuan dari kegiatan ini yaitu melatih kemampuan mahasiswa dalam hal mendesak seperti kebijakan publik dengan tujuan akhir yaitu terwujudnya perubahanyangsistematis.

Malam Binaan dan Takwa

Aksi Menolak Kenaikan Harga BBM

TERIMA KASIH