FAJAR BALI EDISI 1 APRIL 2015

FAJAR BALI

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

RABU, 1 APRIL 2015 l Tahun XV

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Gubernur Apresiasi Kinerja Polda

Selamat Pagi

Pak Gubernur Berharap JKBM Tanggung Semua Obat

Jaga Keamanan dan Kerukunan Umat Beragama

FISIK yang telah lemah, membatasi ruang gerak lelaki bernama I Nyoman Tama, asal Banjar Kaje Kauh Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar ini. Ia tak bisa melakukan aktivitas FB/ARTAYASA keseharian seperti I Nyoman Tama dulu. Ditambah lagi dirinya menderita sakit maag.

Selama ini, Tama memenuhi kebutuhan hidup sebagai buruh pembuat atap alang-alang di daerah Tulikup. Ia sempat KE HAL. 11

Pesan Inspiratif

FB/IST

Membiarkan kemiskinan adalah dosa. Bali masih menghadapi masalah kemiskinan, yang merupakan lingkaran setan permasalahan dari berbagai aspek kehidupan. Persoalannya adalah apakah lingkaran setan ini kita biarkan terus? Ingat! Kemiskinan adalah dosa; membiarkan orang miskin dosanya lebih besar; membuat orang menjadi miskin dosanya besar sekali; dan pemimpin yang membiarkan semua itu terjadi, dosanya maha besar! Oleh karena itu, wahai para pemimpin, bertindaklah! Gunakan segala kemampuan untuk memutus lingkaran setan tersebut. Bukankah pada dirimu, ada kebesaran, kekuatan, kekayaan dan kepintaran?

Gubernur Bali Made Mangku Pastika

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit Saldo Per 31 Maret 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp

218,166,500 219,866,500 151,478,506 68,387,994

Pemprov Kumpulkan Data Warganya di Yaman DENPASAR-Fajar Bali Pemerintah Provinsi Bali tengah mengumpulkan sejumlah informasi dan data apabila ada warganya yang saat ini berada di Yaman untuk bisa dipulangkan ke Tanah Air setelah negara itu didera konflik bersenjata. “Kami masih telisik konkretnya berapa warga Bali di sana (Yaman).

Kami masih cek,” kata Wakil Gubernur Bali I Ketut

KE HAL. 11

026/VI/W-020

DHARMA SANTI-Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menghadiri acara dharma santi Nyepi yang digelar jajaran Polda Bali di Gedung Citta Kelangen Institut Seni Denpasar Selasa (31/3).

DENPASAR-Fajar Bali Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi dan berterimakasih kepada Polda Bali yang telah menjalankan fungsi dan perannya sebagai mitra Pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban dan membina kerukunan umat beragama di Bali. Demikian disampaikan Gubernur Pastika yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam acara Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1937, bertempat di Gedung Citta Kelangen Institut Seni Denpasar Selasa (31/3).

Dalam sambutannya Pastika menyampaikan, upaya yang telah dilakukan Polda Bali beserta jajarannya selama ini, dinilai mampu

KE HAL. 11

Muncul Ancaman Pemecatan Kader Demer Akui Bakal Rombak Fraksi Golkar Dewan Bali Plt. Ketua DPD Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih tampaknya akan mengambil tindakan tegas jika ada kader Golkar Bali yang belum bisa menerima kepengurusan Agung Laksono yang telah diakui oleh Menkumham. Bahkan Demer tegas mewacanakan pemecatan dan ancaman perombakan seluruh Fraksi Golkar di Kabupaten/Kota.

FB/DOK

Gde Sumarjaya Linggih

SEMARAPURA-Fajar Bali Plt. Ketua DPD Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih mengaku bakal melakukan perombakan besar-besaran di DPD I dan DPD II Golkar Bali. Hal ini dilakukan

setelah DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono melakukan perombakan besar-besaran di tingkat DPP termasuk Fraksi Partai Golkar.

KE HAL. 11

Balai Banjar Kelodan Dieksekusi

FB/HENCE

EKSEKUSI-Pihak PN Denpasar saat melakukan eksekusi lahan di Desa Punggul.

Kejari Minta Data Temuan BPK

Sekkot Minta SKPD Terbuka

DENPASAR-Fajar Bali Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar pimpinan Emanuel Zeboa nampaknya tidak mau menunggu lama dalam upaya penanganan kasus korupsi.

Buktinya, Selasa (31/3) kemarin Kasi Intelijen Kejari Denpasar, Syarir Sagir langsung

MANGUPURA-Fajar Bali Setelah Senin (2/1) pihak Pengadilan Negeri (PN) Denpasar gagal mengeksekusi lahan seluas empat are yang di atasnya berdiri bangunan Balai Banjar Kelodan di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Selasa (31/3) kemarin kembali dilakukan eksekusi oleh petugas PN. Kali ini eksekusi berhasil. Bangunan Balai Banjar Kelodan berhasil dirobohkan hingga rata dengan tanah.

Eksekusi yang dipimpin

KE HAL. 11

mendatangi Sekretariat Pemerintah Kota Denpasar untuk meminta data temuan BPK RI Wilayah Bali.

Syarir langsung menemui Sekretaris Kota Denpasar, A.A. Ngurah Rai Iswara. Dalam pertemuan tersebut, semua data

KE HAL. 11

014/VI/KTR

PILKADA

Demokrat Bangli Jaring Empat Nama BANGLI-Fajar Bali Mesin Partai Demokrat Bangli kini sudah mulai di-start untuk melaju ke Pilkada Bangli 2015. Partai yang dipayungi SBY ini sudah mengantongi empat nama kandidat Bacabup dan Bacawabup hasil penjaringan melalui rapat partai yang digelar di Nila Presto, Seked, Songan, Kintamani Selasa (31/3) kemarin. Empat nama tersebut yakni I Ketut Redana (mantan anggota FB/SUMERTA DPRD Bangli), I Wayan SudiarI Komang Carles tana (mantan anggota DPRD Bangli), I Komang Carles (Ketua DPC Partai Demokrat Bangli) dan Dewa Anom Suta (anggota DPRD Bangli).

Ketua DPC Demokrat Bangli, I Komang Carles mengatakan rapat yang berlangsung kemarin mengagendakan Pilkada Bangli dan membahas persiapan Kongres Partai Demokrat yang akan datang. Dikatakan mengenai Pilkada, partai ini melakukan penjaringan nama-nama untuk ke Pilkada Bangli.

KE HAL. 11

Jembrana Disorot Soal Kasus Kejahatan Anak n UU Perlindungan Anak Jalan Ditempat n Pengaduan ke KPAI Terus Meningkat Setiap Tahun Kasus-kasus kejahatan terhadap anak di Bali cukup tinggi. Masyarakat dituding melakukan pembiaran.

Undang-undang dan Perda pun tak ampuh menyikapi kejahatan terhadap anak.

Kabupaten Jembrana yang paling mendapat sorotan terkait kejahatan terhadap anak-anak ini.

DENPASAR-Fajar Bali Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah untuk mer-

ampingkan peristiwa kejahatan yang menempatkan anak-anak sebagai korban ataupun pelaku.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sejak lama telah diketok palu.

Demikian juga dengan Peraturan Daerah (Perda) telah dibentuk di daerah-daerah.

Sayangnya, berbagai payung hukum tersebut, tak cukup ampuh untuk membendung kriminalitas terhadap anak. Justru sebaliknya, pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru makin meningkat setiap tahunnya.

Wakil Ketua KPAI, Maria D.

Andriana, Selasa (31/3) kemarin menyampaikan, UU Perlindungan anak jalan ditempat.

Sejak diketok palu, tak banyak perubahan bahkan justru kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat. Berdasarkan dara KPAI, sejak tahun 2011 hingga 2014 pengaduan terkait kekerasan fisik, psikis, seksual, pembunuhan, pencurian, penculikan, bunuh diri, aborsi, hingga penganiayaan anak-anak terus meningkat.

Pada tahun 2011 tercatat 694 pengaduan, di tahun 2012 menjadi 1413, tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1428, pun-

caknya di tahun 2014 sebanyak 2068 pengaduan. Totalnya mencapai 5856 pengaduan ke KPAI. Peningkatan yang sama juga ditunjukkan atas pengaduan jual beli dan eksploitasi anak. Tahun 2011 sebanyak 160 pengaduan, tahun 2012 menjadi 173, tahun 2013 sebanyak 184, dan tahun 2014 sebanyak 263 pengaduan.

Totalnya sejak tahun 2011-2014 KPAI menerima 780 pengaduan prihal trafficking dan eksploitasi.

Menyikapi kekurangampuhan UU ataupun Perda tentang perlindungan anak ini, Maria menegaskan bahwa sejatinya

KE HAL. 11

FB/DIAH

Maria D. Andriana

444/XII/BGS

ONLINE: www.fajarbali.com

Layouter: Dejerie

join facebook.com/fajar.bali

2 Kakek Terduga Pencabul Cucu Diperiksa DENPASAR-Fajar Bali Kasus pencabulan terhadap bocah berusia 4 tahun sebut saja Mawar terus dikebut unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dit Reskrimum Polda Bali. Kakek berinisial BPA (70) itu kemarin, Selasa (31/3), menjalani pemeriksaan perdananya. Sehari sebelumnya, kakak korban berinisial Bunga (5) juga dimintai keterangannya sebagai saksi.

Menurut Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hery Wiyanto, pemeriksaan terhadap BPA dilakukan unit PPA sekitar pukul 10.00 Wita. BPA yang tinggal di Sanur, diperiksa sebagai saksi terkait laporan ibu korban ke Polda Bali belum lama ini. “Pemeriksaan terhadap BPA sebatas saksi, terkait laporan pencabulan yang sudah dilaporkan ke Polda Bali,” beber Kombes Hery, Selasa (31/3) kemarin. Terlapor BPA dipanggil setelah unit PPA Polda Bali melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan melengkapi bukti bukti laporan. Nantinya, apabila dalam pemeriksaan penyidik unit PPA menemukan bukti permulaan yang cukup menjerat BPA dalam kasus tersebut, statusnya akan meningkat sebagai tersangka. “Tergantung dari hasil penyelidikan nanti. Kalau dari pemeriksaan ditemukan bukti bukti statusnya akan tersangka.

Kami masih menunggu hasilnya dari penyidik PPA,” tegasnya.

Sehari sebelumnya, kakak Mawar, bernama Bunga juga sudah menjalani pemeriksaan unit PPA Polda Bali, pada Senin (30/3). Polisi memeriksa Bunga sebagai saksi untuk dimintai keterangannya dalam kasus pencabulan tersebut. Kasus pencabulan ini diawali dari laporan NI KC ke lembaga Hukum pimpinan Made Suardana yang melaporkan bahwa anaknya Mawar (4) diduga dicabuli oleh kakeknya, BPA. Kejadian itu terungkap setelah Mawar mengaku tidak bisa buang air kecil karena sakit dibagian kemaluan. Saat diperiksa ke klinik, dokter mengatakan bahwa dikemaluan korban mengalami luka robek akan desakan benda tumpul. Setelah didesak, Mawar akhirnya mengaku pelakunya kakeknya sendiri. Selain itu, Mawar trauma pulang kerumahnya dan takut melihat wajah kakeknya. Kejadian ini langsung dilaporkan ke Polda Bali didampingi kuasa hukumnya, Made Somya Putra. R-005

Polisi Lepas Dua Pemuda, Tiga Masih Sekarat

DENPASAR-Fajar Bali Aksi pengeroyokan massa terhadap 5 pemuda berandalan di Jalan Subak Kedampalangan, Kerobokan Kuta Utara, pada Minggu (28/3) lalu, terus diselidiki jajaran Reskrim Polsek Kuta Utara. Karena tidak cukup bukti, petugas terpaksa melepas dua pemuda bernama Daniel Tara (25) dan Lukas Lere Kaka (27), pada Selasa (31/3) kemarin. Sementara polisi belum memeriksa tiga pemuda lainnya yang masih sekarat di Rumah Sakit Kapal, Mengwi, Badung. Salah satu dari pemuda itu diketahui membawa senjata tajam jenis pisau dan gunting tajam.

Kapolsek Kuta Utara Kompol Ronny R Eppang mengatakan, dua pemuda bernama Daniel Tara dan Lukas sudah dibebaskan karena tidak cukup bukti. Sebelum dilepas, kedua pemuda asal Sumba NTT itu sempat menjalani pemeriksaan intensif dalam batas waktu 1X24 jam. “Keduanya sudah diperiksa 1X24 jam.

Keduanya tidak terbukti melakukan kejahatan dan dilepas kemarin,” jelas Kompol Ronny.

Sementara, tiga pemuda yang sekarang di Rumah Sakit Kapal, Mengwi, belum menjalani pemeriksaan. Kondisi ketiganya masih sekarat. Meski demikian, salah seorang dari tiga pemuda tersebut diketahui orang yang membawa pisau dan gunting.

“Dari penyelidikan awal, satu dari tiga orang yang dirawat di rumah sakit membawa senjata tajam,” urai mantan Kapolsek Baturiti Tabanan ini. Apabila kondisi ketiga sudah membaik, kepolisian akan melakukan pemeriksaan untuk mengungkap kasus kericuhan yang terjadi di Jalan Subak Kedampalangan, Kerobokan Kuta Utara, Minggu (28/3) lalu. “Mereka belum bisa diperiksa, kondisinya masih sekarat. Nanti kalau sudah sembuh akan kami periksa,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, 5 pemuda berandalan ketiban sial.

Mereka berupaya mengeroyok 4 pemuda yang sedang berjalan kaki dengan senjata tajam saat berada di atas sepeda motor.

Namun apes, kelimanya malah babak belur dihajar warga di Jalan Subak Kedampalangan Kerobokan Kuta Utara, pada Minggu (28/3) dinihari lalu. Dua pemuda terpaksa menyelamatkan diri ke Polresta Denpasar, sementara 3 lainnya babak belur dan sekarat di rumah sakit Kapal, Mengwi, Badung. R-005

Maling Tower Nyaris Tewas Dimassa, Dua Kabur

DENPASAR-Fajar Bali Kawanan maling spesialis pencuri baterai tower disergap massa saat beraksi di Banjar Duku, Dalung, Kuta Utara, Badung, pada Minggu (29/03), dini hari lalu. Satu pelaku nyaris tewas dimassa, berinisial Wir (31) dan dua lainnya berhasil kabur, berinisial Moh dan Dus. Kelompok maling asal Mojokerto Jawa Timur ini beraksi sekitar pukul blab la di Tower yang terletak di Banjar Duku, Dalung, Kuta Utara, sekitar pukul 01.30 dinihari. Mereka leluasa beraksi karena dilokasi tower saat itu sepi dan tidak ada lalulalang warga lewat. Namun, ditengah beraksi, kegiatan mereka ternyata diawasi seorang warga. “Ada warga yang melihat dan melaporkanya ke warga lain yang sedang duduk duduk tak jauh dari lokasi,” jelas sumber dilapangan Selasa (31/3) kemarin.

Pada saat hendak menurunkan baterai tower kedua, warga langsung menggerebek. Kontan saja, dua pelaku Moh dan Dus yang sedang berada di bawah langsung ngacir, begitu melihat kedatangan warga. Apes bagi Wir yang berada di atas dan asik membuka baut baterai tak bisa kabur. Tak pelak, Wir menjadi bulan bulanan warga. “Pelaku dihajar warga hingga babak belur dan kebetulan ada petugas kepolisian datang dan langsung diamankan,” jelasnya.

Karena kondisinya babak belur, pelaku Wir dilarikan ke Rumah Sakit Kapal, Mengwi, Badung untuk menjalani perawatan. Diketahui, komplotan maling ini merupakan spesialis baterai tower. Mereka sudah beraksi sebanyak 50 TKP di Denpasar dan sekitarnya.

Setelah baterai digasak, barang hasil curian itu kemudian dijual ke Jawa Timur dengan harga sekitar 15 sampai 20 juta.

Kasat Reskrim Polres Badung AKP Boy Jumaloloh yang dikonfirmasi membenarkan tertangkapnya pencuri baterai tower.

“Pelakunya sudah diamankan dan kami masih mengejar dua pelaku lain,” tegasnya kemarin. R-005

METRO KOTA Gagal Membunuh Teman Sendiri

FAJA R BALI

RABU, 1 APRIL 2015  Tahun XV

NEGARA-Fajar Bali Diduga berlatar-belakang masalah pribadi, Joko Priyono (23) berencana menghabisi nyawa temannya sendiri, Zaenaf yang sedang tidur di rumahnya di Banjar Munduk Desa Pengambengan, Jembrana. Namun, rencana pemuda asal Banjar Ketapang Desa Pengambengan Negara ini gagal, karena korban melawan. Kini, Joko Priyono meringkuk di Polsek Kota Negara.

Menurut Kapolsek Negara, Kompol Made Prihenjagat Selasa (31/3) kemarin, tersangka Joko mencoba membunuh Zaenaf (korban) sekitar pukul 04.30 dini hari, yang sedang tertidur lelap.

Tersangka Joko masuk ke dalam rumah korban berdinding bedek, lalu masuk ke dapur mengambil pisau milik korban.

Dengan wajah tertutup kaos seperti Ninja, tersangka langsung membekap tubuh korban. Pisau tajam itu langsung ditusukkan ke tubuh korban yang ditutupi dengan selimut agak tebal. “Karena selimutnya tebal, tusukannya tidak tembus,” jelas Kapolsek.

Merasa nyawanya terancam, korban berusaha melawan dan berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan minta tolong segera beraksi dan menyelamatkan korban. Sementara tersangka Joko berhasil kabur.

FB/PR

GAGAL JADI PEMBUNUH-Tersangka percobaan pembunuhan menjalani pemeriksaan di Polsek Negara kemarin.

Sidang Penghinaan, Keterangan Ahli Kian Sudutkan Terdakwa DENPASAR-Fajar Bali Ni Wayan Sorinasih (49) ya n g m e n j a d i te rd a k wa dalam kasus dugaan penggelapan, kembali didudukan di kursi pesakitan, PN Denpasar. Pada sidang yang masih dengan agenda pemeriksaan saksi itu, seorang ahli pidana diajukan sebagai saksi. Dia adalah DR. I Gusti Ketut Ariawan. Dalam kesaksiannya, terdakwa yang disebut-sebut menjabat sebagai Kabag Hukum di BTDC itu makin tersudut. Disebut saksi, bahwa mengatakan orang dengan kata, “sundel” di depan umum, dapat terjerat perbuatan pidana penghinaan.

Saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cok Intan Melani Dewi ini, menegaskan perbuatan pidana penghinaan ini menjadi kuat, jika dilaku-

kan di depan umum dan dilakukan berulang-ulang.

Dengan demikian, semua unsur sudah terpenuhi. Sementara usai sidang, jaksa yang akrab disapa Cok Intan mengatakan, keterangan saksi ahli telah banyak membantu dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Saksi ahli juga menerangkan bahwa dengan kata-kata yang menyerang kehormatan dan martabat seseorang tersebut, telah menyebabkan perasaan korban terhina.

Ditambahkan Jaksa Intan, dari pihak terdakwa yang diwakili para penasihat hukumnya, menanyakan jika mengucapkan kata sundel tersebut, dilakukan karena membela diri. Apa hal itu dapat disebut perbuatan pidana?

Menurut saksi ahli, apa

pun dasar ucapan tersebut jika hal itu dilakukan di depan umum, tak ada yang dapat menghilangkan unsur perbuatannya. “Dengan pertanyaan itu, ada tersirat pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa,” ujar Cok Intan.

Usai mendengarkan keterangan saksi ahli, JPU kembali akan menghadirkan saksi ahli bahasa dari Fakultas Hukum Unud. Nah, dari saksi ahli bahasa nanti diharapkan mampu menegaskan arti sesungguhnya bahasa yang diduga digunakan menghina korban.

Diberitakan, terdakwa Ni Wayan Sorinasih yang juga Kabag Hukum di BTDC ini, telah menghina Eka Ambarwati di depan rumah korban di Perum Wisma Nusa Pemai Blok D-33, Kuta Selatan, pada Sabtu (28/3) lalu. R-005

Tipu Rp 2, 3 M, Pasutri Dituntut 2 Tahun Penjara

BULELENG-Fajar Bali Sidang kasus penggelapan dengan terdakwa pasangan suami istri, Komang Heri Sustrawan alias Erik dan Yeni Kir Korina, Senin (30/3) lalu dilanjutkan.

Dalam sidang pimpinan Wayan Merta, masuk pada agenda pembacaan tuntutan jaksa.

Dalam amar tuntutanya, jaksa Isnarti menyatakan, kedua terdakwa terbukti melakukan

tindak pidana penggelapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 372 jo pasal 55 KUHP dan menghukum kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun."Memohon kepada majelis hakim untuk menghukum kedua terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun,"kata jaksa dalam surat tuntutanya.

Mendengar tuntutan itu, terdakwa yang selama menjalani

persidangan tidak ditahan oleh Hakim itu nampak kaget. Bahkan terdakwa terlihat pucat pasi. Ini wajar karena tuntutan 2 tahun dari jaksa itu bisa dibilang cukup tinggi. Hal ini pun diakui oleh kuasa hukum terdakwa. "Karena

Meski demikian, dalam kasus penusukan itu korban mengalami luka sayat dibawah rahang. Akibat sayatan itu korban mendapat sebanyak 8 jahitan dan ditangan 6 jahitan.

Hasil penyelidikan aparat kepolisian, dua jam kemudian, tersangka Joko ditangkap di rumahnya. Barang bukti yang disita yakni pisau yang dipakai untuk percobaan pembunuhan, selimut, bantal dan laninya.

Sementara, korban Zaenaf mengaku kenal dengan pelaku. Dia lalu menunjukan luka yang cukup parah di bagian bawah rahang, sehingga mendapat delapan jahitan. W-003

Sidang Dugaan Mark Up Lahan RPH

Pemilik Tanah Dituntut 1,5 Tahun Penjara DENPASAR-Fajar Bali Setelah sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua terdakwa, yakni mantan Sekda Gianyar, AA Rai Asmara dituntut 1,5 tahun dan mantan Kadis Peternakan, IB Raka, selama 4 tahun. Kini giliran pemilik tanah, I Kadek Aristana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan mark up lahan RPH (Rumah Potong Hewan) di Desa Temesi, Kecamatan Gianyar.

JPU Herdian Rahardi dihadapan majelis hakim pimpinan Early Setyorini menuntut terdakwa Kadek Kariasa dengan pidana penjara selama 1,5 tahun. Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merugikan keuangan daerah Gianyar. Sedangkan hal yang meringankan yakni belum pernah dihukum dan sopan se-

tuntutan cukup tinggi, maka kami akan mengajukan pembelaan yang mulai,"kata Gede Harja Astawa dimuka sidang.

Seperti diberitakan, saksi pelapor atau saksi korban, Dewa Putu Eka menderita kerugian Rp2,3 miliar setelah uang hasil penjualan cengkeh tidak pernah diterimanya. Dijelaskan, sekitar tahun 2012 lalu, dia ditawarkan

lama persidangan. “Memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa I Kadek Aristana dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi masa penahanan,” ujar JPU dalam amar tuntutannya.

Selain dihukum penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 36 juta dengan ketentuan jika tidak mampu membayar harta bendanya akan dilelang dan jika masih belum mencukupi akan diganti dengan penjara selama satu tahun.

Pasca pembacaan tuntutan, terdakwa melalui kuasa hukumnya langsung menyatakan akan melakukan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (7/4) mendatang. W-007

berinvestasi di bisnis cengkeh oleh terdakwa. Tertarik dengan mulut manis Komang Heri, dia bersedia menanamkan modal dalam jual beli cengkeh ini. Terdakwa memberikan Bilyet Giro yang ternyata tidak ada dananya.

Setelah berulangkali menagih tetapi hanya dijanjikan, Putu Eka kemudian melaporkan kedua terdakwa ke polisi.W-007

PENGUMUMAN LELANG ULANG Menunjuk Pengumuman Lelang sebelumnya melalui Surat Kabar Harian Fajar Bali tertanggal 03 Maret 2015, PT Bank MNC Internasional, Tbk. Cabang Denpasar (dahulu PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk.) dengan jasa pra lelang PT Balai Lelang Bali (BLBI) melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, pada: Hari : Rabu Tanggal : 08 April 2015 Pukul : 11.00 Wita Tempat : Rumah Makan Puas 2 Jalan Yudistira, Negara, Jembrana Terhadap barang jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dalam kondisi apa adanya, debitur atas nama NAHURI, berupa : • 1 (satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang melekat diatasnya sesuai dengan SHM No.859/Desa Air Kuning, Tanggal 30 Agustus 2001, Surat Ukur No.96/Arkn/2001, Tanggal 14-6-2001, Luas 225 M2, atas nama: EVI SUMARDI PUTRI, Terletak di Desa Air Kuning, Kecamatan Negara (sekarang Kecamatan Jembrana), Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, (Nilai Limit Rp. 150.000.000,- ; Uang Jaminan Rp. 150.000.000,-) Syarat-syarat Lelang: 1. Lelang ini terbuka untuk umum dengan sistem penawaran secara lisan dengan harga semakin meningkat; 2. Peserta Lelang diwajibkan menyetorkan uang Jaminan Penawaran Lelang secara tunai melalui teller bank atau dengan pemindahbukuan dari rekening Peserta Lelang ke rekening pada PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja Nomor: 0088.01.000394.30.4 atas nama Rekening Penampungan Lelang KPKNL Singaraja paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaaan lelang dengan mencantumkan nama Peserta Lelang pada slip setoran atau slip pemindahbukuan; 3. Peserta lelang/kuasanya wajib hadir pada saat lelang dengan membawa bukti setor uang jaminan, fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta materai; 4. Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran minimal sama dengan Nilai Limit, dimana penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat dibatalkan; 5. Peserta Lelang yang telah menyetorkan uang jaminan namun tidak menghadiri lelang dan/atau Peserta Lelang yang tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 6. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang harus melakukan pelunasan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi, Pemenang Lelang dianggap Wanprestasi dan tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara; 7. Apabila tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang, uang jaminan dikembalikan kepada Peserta Lelang tanpa potongan; 8. Dalam pelaksanaan lelang ini terhadap Pemenang Lelang/Pembeli dipungut Bea Lelang Pembeli 2 (dua)% dari harga lelang dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB); Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: KPKNL Singaraja Telp. (0362) 32811, PT Bank MNC Internasional, Tbk. Cabang Denpasar (dahulu PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk.) Telp. (0361) 228149 atau PT Balai Lelang Bali (BLBI) Telp 085 102 818 500.

Denpasar, 01 April 2015 PT Bank MNC Internasional Tbk. Cabang Denpasar Ttd. I Ketut Yadnyana,VP Branch Manager 168/IV/KTR

044/II/SWJ

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTA PLUS

FAJA R BALI RABU, 1 APRIL 2015 l TAHUN XV

3

Didorong Untuk Tidak Berkepentingan Komersial

Pemanfaatan Lahan Pemprov, Diharapkan Jadi Hutan Kota Kalangan anggota DPRD Kota Denpasar memberi perhatian serius terhadap keberadaan lahan kosong milik pemerintah Provinsi Bali maupun Pemkot Denpasar. Lahan milik Pemprov diharapkan ditata untuk hutan kota atau pertamanan, atau dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat seperti dibangun sekolah.

Bukan sebaliknya dibangun untuk kepentingan komersial.

DENPASAR-Fajar Bali Sorotan seperti itu disa m p a i ka n m e ny i ka p i a d anya dugaan sejumlah lahan terutama milik Pemprov Bali yang saat ini dibangun untuk kepentingan berorientasi keuntungan. Sebab, ditengarai pembangunan tersebut h e n d a k d i ko m e r s i a l k a n / dikontrakkan. “Saya melihat ada kecenderungan pembangunan di lahan milik Pemprov seperti di depan BI (Bank Indonesia) di Jalan Ta n t u l a r i t u a ka n d i ko n trakkan, karena bangunannya m i r i p t o ko ,” u n g k a p salah seorang anggota DPRD Kota Denpasar, AA. Susruta Ngurah Putra, dibenarkan re k a n nya s e p e r t i I G e d e Semara, Wayan Warka, Nyoman Darsa, serta Nyoman Karisantika, Selasa (31/3) kemarin.

Susruta menilai, pem-

FB/CAR

FB/CAR

AA. Susruta Ngurah Putra

Wayan Warka

bangunan seperti itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat . Selama ini, masyaraka t s e l a l u d i te ka n u n t u k mempertahankan lahannya u n t u k ke p e n t i n g a n j a l u r hijau. Sementara Pemerintah justeru membangun di lahannya untuk kepentingan komersial. “Mestinya Pemprov memanfaatkan lahan negara untuk dijadikan hutan kota atau pertamanan,” tandas Susruta.

Ketua Fraksi partai Demokrat DPRD Kota Denpasar ini juga mengingatkan, agar pemanfaatan lahan tetap mengacu pada kepentingan lebih luas. “Jika dibangun untuk kepentingan komersial, jelas ini tidak adil. Kita harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” tandas Susruta, seraya menyebut, pembangunan yang sama (di lahan milik pemprov, red) saat ini juga terdapat di seputaran bundaran Renon.

“Bangunan tersebut sarat kepentingan komersial,” tandas Susruta.

Selain menyoroti pembangunan di lahan pemprov di

Jalan Tantular, politisi PDI Perjuanagan asal Kesiman Kertalangu, Wayan Warka, menambahkan, lahan milik Pemprov Bali di bilangan Tohpati yang sempat dimohonkan untuk pembangunan sekolah justru tidak dapat direalisasikan. Padahal di Kota Denpasar khususnya Denpasar Timur masih memerlukan lahan untuk dibangun sekolah. Mengingat Denp a s a r m a s i h ke ku ra n ga n sekolah. “Saya sangat setuju dan mendukung jika lahan kosong milik Pemprov ditata menjadi pertamanan atau dibangun sekolah untuk kepentingan masyarakat luas,” imbuh Warka.

Mantan Kepala Desa Kesiman Kertalangu ini menegaskan komitmen untuk menjadikan Bali yang hijau harus diwujudkan. “Bali Go Green jangan hanya sebatas slogan, tapi harus diwujud nyatakan.

Salah satunya dengan membangun hutan/taman kota, bukan menancapkan beton untuk pembangunan pertokoan yang berbasis komersial,” tandas Warka diamini Susruta. R-004

Terkait Pembangunan Trotoar Multifungsi

Draf Rancangan Diminta Dikirim ke Dewan

Wayan Suadi Putra

FB/CAR

DENPASAR-Fajar Bali Rencana pembangunan trotoar Multifungsi di kawasan sepanjang Jl. Raya Puputan Renon oleh kementerian PU mendapat respon positif dari Pemkot Denpasar. Pembangunan infrastruktur ini juga direspon jajaran DPRD Kota Denpasar yang menilai rencana tersebutsangat bagus.

Meski demikian, tetap di-

perlukan studi kelayakan.

Sebelum rencana itu dikerjakan, draf rancangannya diharapkan dikirim ke Dewan Kota Denpasar. “Pada prinsipnya saya sendiri tak masalah dengan rencana tersebut. Hanya saja perlu a d a nya s t u d i ke l aya k a n dulu. Jangan sampai niatnya b a g u s , d i ke mu d i a n hari justeru menimbulkan m a s a l a h ,” u n g k a p s a l a h seorang Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar, I Wayan Suadi Putra.

Politisi PDI Perjuangan asal Sida Karya ini mengungkapkan, jika ingin memperbaiki infrastruktur terutama berupa trotoar, ada baiknya dibarengi dengan perbaikan drainase.

“Untuk di Renon selatannya kantor Pos kemarin sempat terjadi genangan. Berarti ada masalah di sana. Asumsi saya dari sana sampai ke barat,” terangnya.

Terkait rencana pusat membuat trotoar jenis multifungsi yang bisa dipakai untuk pejalan kaki, jogging

track atau pun bersepeda saat car free day. Menurut Suadi, perlu diperhatikan kondisi taman dan pohon perindang. “Ekosistem di Renon itu kan sudah bagus. Dari taman maupun pohon perindangnya. Saya khawatir jika dibuat trotoar pada telajakan, jangan sampai merusak tanaman atau pohon di sana,” Suadi.

Mengingat rencana pusat membangun trotoar selebar 1,5 meter, pihaknya m e wa n t i j a n ga n s a m p a i pembangunannya justeru memakan badan jalan. “Cukup sampai di telajakannya saja. Jangan sampai melewati apalagi ngambil badan jalan. Karena kajian lalinnya di sana sudah bagus,” imbuhnya.

Karenanya, pihaknya meminta agar terlebih dahulu draf rancangan diajukan ke DPRD Kota Denpasar.

“Paling tidak kita sebagai yang punya wilayah, tahu akan dibangun apa. Baik itu DEDnya bagaimana dan lainnya,”ujarnya. R-004

FB/IST

Ilustrasi, naskah UN 2015 di Bali sudah siap

Naskah Ujian Sudah di Bali Pelaksanaan UN Diprediksi Lancar DENPASAR-Fajar Bali Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2015 d i ya k i n i a k a n b e r j a l a n lancar. Hal itu dikarenakan naskah UN sudah siap di Bali. Bahkan, naskah tersebut kini tersimpan di gudang Percetakan Bali, di sebelah selatan kantor Walikota Denpasar, jalan Gajah Mada.

Sesuai hasil lelang di tingkat pusat, pemenang tender untuk percetakan naskah UN di Bali jatuh pada Percetakan Bali. Mere k a d i b e r i b a t a s wa k t u hingga hari Minggu 29 Maret lalu. “Saat itu juga dilakukan serah terima naskah UN dari percetakan ke Disdikpora. Namun

karena kami tidak punya gudang yang memadai u n t u k m e ny i m p a n , j a d i n askah tetap di gudan g Percetakan Bali,” jelas kabid Jibang Disdikpora Bali yang juga Ketua Pelaksana UN Bali, I Gede Ketut Seputera Aryadi, SE, Selasa (31/3) kemarin.

Selanjutnya naskah UN tingkat SMA/SMK akan didistribusikan H-1 atau H-2 UN dari Percetakan ke masing-masing kabupaten/ kota di Bali. “Untuk pendistribusian ke kabupaten/ kota dilakukan H-1 atau H-2, kami masih koordinasikan lagi,” ujarnya.

Dikatakan, untuk UN tahun ini, jumlah paket soal yang tersebar di kelas han-

ya 5 paket. Berbeda dengan tahun seb elumnya yan g berjumlah 20 paket. Dari 5 paket soal ini, ada kemungkinan beberapa siswa mendapat soal yang sama.

Meski begitu, Seputera berharap siswa mengerjakan soal UN sesuai kemampuan, t a n p a ha r us men con tek maupun kerjasama dengan teman sekelas.

UN tingkat SMA akan berlangsung mulai Senin (13/4) hingga Rabu (15/4) mendatang. Mata pelajaran yang di UN-kan yakni Bahasa Indonesia, Kimia, Matematika, Biologi, bahasa I n ggr is dan Fisika untuk jurusan IPA. Untuk jurusan IPS diujikan Bahasa Indonesia, Geografi,

Matematika, Sosiologi, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing. Sedangkan untuk jurusan Bahasa diuji mata pelajara Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia, Matematika, Antropologi, Bahasa Inggris dan Bahasa Asing.

UN tingkat SMK berlangsung mulai Senin (13/4) hingga Kamis (16/4) mendatang. Pemindaian LJUN berlangsung di Universitas Udayana mulai 14-25 April 2015 yang hasilnya dikirim ke pusat mulai 25-26 April.

Skoring dilakukan 27 April sampai 1 Mei dan hasilnya diumumkan pada 15 Mei 2015. Untuk UN tingkat SMA sederajat tahun ini diikuti sebanyak 53.567 siswa.R-004

Dewan Dorong Penuntasan LC Margaya Panitia Dituntut Transparan DENPASAR-Fajar Bali J a j a ra n a n g g o t a D P R D Kota Denpasar, menyambut positif sosialisasi rencana dituntaskannya LC (Land C o n s o l i d a t i o n ) M a r g aya .

Bahkan, Dewan mendorong rencana LC Margaya segera dituntaskan. Mengingat hal ini juga menjadi harapan masyarakat. Selain itu, Dewan juga minta agar panit i a LC , k h u s u s nya B a d a n Pertanahan Nasional (BPN) transparan, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan d i k a l a n ga n m a s ya ra k a t , terutama pemilik lahan.

Sejalan dengan harapan masyarakat, pihak Dewan sangat mendorong agar penataan LC Margaya segera dituntaskan. Terlebih dalam Perda RTRW No. 7 /2013, disebutkan peruntukan Subak Margaya kini sudah d i u b a h m e n j a d i kawa s a n pemukiman. ‘’Pentaan ini nantinya diharapkan dapat mencegah munculnya pemukiman kumuhan di kawasan LC Margaya,’’ ungkap Ketua Komisi III DPRD Kot a D e n p a s a r, E k o S u p r i a d i , b e r s a m a Ke t u a Ko m i s i I , Ketut Suteja Kumara, Selasa

(31/3) kemarin. Kedua politisi PDI Perjuangan ini kebetulan ikut dalam sosialisasi rencana dituntaskannya LC Margaya.

Guna mempercepat penataan LC Margaya, Eko minta panitia segera melakukan langkah-langkah nyata, sehingga penataan kawasan yang sudah lama dirancang itu tak hanya sekadar wacana. Termasuk mewujudkan jalan tembus dari Mahendradatta hingga Sunset Road, Kuta. ‘’Setelah sosialisasi, kami harapkan panitia segera melakukan langkah konkret. Jangan usai sosialisasi pertemuan baru dilaksanakan sebulan lagi,’’ ucap Eko seraya mengingatkan agar segera dikomunikasikan, termasuk menghitung p e ra n s e r t a m a s ya ra k a t . ‘’Karena dari hasil sosialisasi, masyarakat setuju partisipasi 20 persen. Selama ini, belum ada kepastian tentang peran serta masyarakat, sehingga perlu ada kejelasan lebih lanjut,’’ terangnya.

Eko pun menegaskan, agar panitian LC, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus transparan, baik

Eko Supriadi

FB/CAR

masalah fasilitas sosial (Fasos), maupun terkait fasilitas umum (Fasum). ‘’Kami harap segera disusun block plan.

Juga dalam penataan hendaknya transparan. Misalnya jika ada tanah masyarakat yang kena akses jalan, jangan nantinya kebagian di belakang. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang hanya punya tanah sekitar 2 are malah di pinggir jalan, sehingga habis untuk fasum,’’ ujarnya.

Harapan senada juga disampaikan Ketua Komisi I,

Ketut Suteja Kumara

FB/CAR

Ketut Suteja Kumara. Terkait dengan partisipasi masyarakat, panitia masih tentatif.

Karena itu pihaknya minta segera disusun desain yang ideal, baik mengenai jalan, fasos dan fasum. Dengan adanya desain tersebut, akan ada titik temu mengenai peranserta masyarakat. ‘’Kami harapkan desain yang disusun mengacu pada mekanisme yang benar dan terukur, sehingga nantinya dapat diterima masyarakat peserta LC,’’ tandas Suteja Kumara. R-004

Wagub Sudikerta Hadiri Prosesi Nedunan Ida Betara di Besakih DENPASAR-Fajar Bali Wakil Gubenur Bali, Ketut Sudikerta didampingi Ny. Dayu Sudikerta mengikuti rangkaian prosesi nedunang ida betara di Pura Agung Besakih Karangasem. Pralingga dan pratima Ida Batara dikeluarkan dan dilinggihang di balai pesamuan di belakang Padma Tiga Pura Penataran Agung Besakih pada hari Selasa (31/3).

Prosesi nedunan ida betara ini merupakan rangkaian dari acara Ida betara turun kabeh yang puncaknya jatuh pada hari jumat 3 Spril

2015 mendatang bertepatan dengan hari purnama sasih kedasa.

Sudikerta beserta jajaran kepala SKPD Pemprov Bali ikut menyungsung pralingga d a n p ra t i m a i d a d i P u ra Penataran Agung yang dilanjutkan dengan persembahyangan bersama yang diikuti pula oleh ratusan p e m e d e k . P ro s e s i i n i d i pimpin oleh Ida Pedanda Gede Wayahan Nuruan Griya Buruan Gianyar. Hadi pada kesempatan itu para bupati dari Karangasem, Klungkung dan Bangli. W-019*

Wagub Sudikerta Hadiri Prosesi Nedunan Ida Betara di Besakih

FB/IST

Layouter: Wiadnyana

MANGUPURA 4 Badung Menyerah Urus Terminal Mengwi?

FAJA R BALI

RABU, 1 APRIL 2015 l Tahun XV

Pemerintah pusat akan mengambil alih Terminal tipe A Mengwi. Hal itu akan mengacu pada peraturan perundang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan. Dengan kata lain, pengambilalihan ini sebenarnya merupakan buntut dari tak kunjung selesainya persoalan dualisme antara Terminal Mengwi dengan Terminal tipe B Ubung.

Lantas, apakah ini artinya Pemkab Badung melalui Dinas terkaitnya telah menyerah?

Made Sumerta MANGUPURA-Fajar Bali Dualisme Terminal tipe A Mengwi dengan terminal tipe B Ubung sejauh ini memang belum menemui titik terang. Sesuai tipenya, Terminal Mengwi semestinya melayani angkutan penumpang antar Provinsi dan terminal tipe B Ubung hanya melayani angkutan kota antar Kabupaten. Anggota DPRD Badung Fraksi PDI Perjuangan, I Made Sumerta tidak menampik kondisi tersebut. Pasalnya selama ini tidak ada ketegasan pemerintah untuk menindak angkutan antar provinsi yang masih bongkar muat penumpang di terminal Ubung yang semestinya hal itu lakukan di terminal Mengwi. Ia pun setuju jika permasalahan langsung ditangani pemerintah pusat.

“Kalau sekarang pusat punya kewenangan itu ya silahkan pusat yang menentukan agar

persolan ini sampai berlarutlarut,” ucapnya, Selasa (31/3) kemarin.

Lanjut anggota Komisi III ini, dengan diambil alih oleh pemerintah pusat permasalah segara diselesaikan sehingga pelayan bisa optimal mengingat anggaran yang telah digelontorkan pemerintah kabupaten Badung cukup besar.

Jika terimal Badung beroperasi dengan baik angkutan penumpang juga harus baik sehingga penumpang tidak perlu khawatir tidak diantarkan sampai tujuan.

Sementara AA Ketut Agus Nadi Putra, anggota Fraksi Golkar menyampaikan untuk mengoptimalkan terimal Mengwi sebagaimana aturan yang berlaku untuk terminal tipe A memang harus ada yang di korbankan dalam hal ini terminal tipe B ubung

FB/DOK

Denpasar. Ia pun tidak memungkiri jika masih banyak bus angkutan antar provinsi yang masih bongkar muat di Ubung hal itu tidak terlepas dari akses untuk menuju kota Denpasar ketimbang terminal Mengwi. “Terminal Mengwi kan tujuannya untuk memecah kemacetan di kota ya itu harus dioptimalkan,” katanya saat ditemui di ruang komisi III. Sebelumnya, kabar yang santer terdengar Pemerintah pusat akan mengambil alih pengelolaan Terminal Mengwi dari Pemkab Badung. Selain operasional terminal tipe A itu tidak maksimal di bawah Pemkab Badung, pengambilalihan Terminal Mengwi itu disebut-sebut sebagai amanat undang-undang (UU).

Wacana pengambilalihan Terminal Mengwi ini bahkan

FB/DOK

DIAMBIL ALIH-Meski Terminal Mengwi telah menyandang status tipe A, namun pemanfaatannya tak kunjung bisa direalisasikan.

Berangkat dari persoalan itu, kini terrminal Mengwi akan diambil alih oleh Pusat. langsung dilontarkan oleh Bupati Badung, AA Gde Agung, usai Sidang Paripurna DPRD Badung, pada Senin (30/03) lalu. Gde Agung menegaskan bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terminal tipe A akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat. “Iya, sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014, terminal Tipe A akan dikelola oleh pemerintah pusat,” kata Bupati. Menurut Gde Agung, pengelolaan

Satpol PP Badung Kembali Sidak Duktang di Br. Anyar kelod Kerobokan

FB/HERY

Satpol PP Kabupaten Badung kembali mengadakan penertiban penduduk yang kali ini menyasar para pendatang yang ada di wilayah Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kamis (31/3) kemarin.

MANGUPURA-Fajar Bali Satpol PP Kabupaten Badung kembali mengadakan penertiban penduduk yang kali

ini menyasar para pendatang yang ada di wilayah Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kamis (31/3) kemarin. Sidak

dipimpin langsung Kabid Penyidik SatPol PP Kab Badung Nyoman Badra, didampingi Camat Kuta Utara A.A.Yuyun

Hanura Eny serta Lurah Kerobokan A.A. Wiranatha. Tim penertiban yang terdiri dari Tim Yustisi Kab. Badung, unsur kepolisian, trantib desa serta dibantu para pecalang setempat mulai bergerak dengan menyasar para penduduk pendatang yang ada di 6 lingkungan yang ada di banjar anyar kelod diantaranya lingkungan kelod, lingkungan campuan, lingkungan padang, lingkungan kancil, lingkungan kesambi dan lingkungan Gde. Sidak dimulai pukul 04.00 Wita hingga pukul 08.00 wita tersebut berhasil menjaring 387 penduduk pendatang yang tidak dilengkapi identitas.

Di sela-sela sidak Kabid Penyidik Nyoman Badra mengatakan bahwa sidak kali ini menyasar Kuta Utara, karena dilihat perkembangan penduduk di Kuta Utara sangat pesat. Karena hal tersebut maka penduduk pendatang yang belum melengkapi diri diharuskan untuk segera mengurus identitasnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Dan dianjurkan pula kepada para pemilik kos-kosan agar menghimbau orang yang kost untuk segera melengkapi dan mendaftarkan identitasnya. Ditambahkan pula bahwa sidak ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan serta mencegah kerawanan sosial sehingga terwujud ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta diharapkan pula mampu mengantisipasi penduduk liar.

Sidak ini merupakan program dan agenda rutin yang berpayung pada dasar hukum PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, Perda No 4 tahun 2001 tentang Ketertiban Umum serta SK Bupati Nomor 24/ HK/2014. R-014

Terminal Mengwi selama ini tidak hanya dilakukan oleh Badung, tapi juga Pemerintah Provinsi Bali.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Badung, I Wayan Weda Dharmaja, menambahkan, wacana penarikan Terminal Mengwi sudah dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekda Badung, Kompyang R Swandika, belum lama ini. Rapat

itu, lanjut dia, secara khusus membahas UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana salah satunya menyebutkan terminal tipe A akan dikelola pemerintah pusat. “Kami di Badung sudah rapat dengan Pak Sekda untuk membahas masalah ini (UU 23/2014, red),” kata Weda.

Salah satunya yang dibahas adalah masalah aset Badung yang ada di Terminal Mengwi.

Pembahasan juga menyangkut masalah P3D. Yakni personel,

peralatan, pembiayaan dan dokumen. “Saat ini kami sedang mendata aset-aset Badung yang ada di Terminal Mengwi,” ujarnya. Rencananya, hasil pendataan aset ini akan diserahkan ke pusat pada bulan April. Mengenai status asetaset Badung, pihaknya masih menunggu petunjuk pusat.

“Memang sesuai amanat UU harus diserahkan ke pusat, tapi Peraturan Pemerintahnya belum ada,” pungkas Weda.

M-005

FB/HERY

Ketua Pengelola Bina Keluarga Balita Kabupaten Badung Ny. Ratna Gde Agung disaat membuka pelatihan Pokjanis BKB Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan bertempat di Ruang Pertemuan BKD Badung, Selasa (31/3) kemarin.

Pelatihan 150 Pokjanis BKB di Badung Pengurus dan Kader BKB Garda Pembangunan SDM di Badung MANGUPURA-Fajar Bali Eksistensi Pengurus Pokjanis Bina Keluarga Balita (BKB) Kecamatan dan Kader BKB Desa/ Kelurahan memiliki peranan yang penting dan strategis guna pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berkwalitas. “Jadi kader BKB di Kabupaten Badung ini merupakan garda terdepan pembangunan SDM berkwalitas di Kabupaten Badung, oleh karenanya pelatihan Kader secara berkelanjutan disesuaikan dengan isu serta tuntutan dinamika pembangunan dipandang penting untuk terus dilaksanakan. Demikian antara lain diungkapkan Ketua Tim Penggerak PKK selaku Ketua Pengelola Bina Keluarga Balita Kabupaten Badung Ny. Ratna Gde Agung. Saat membuka pelatihan Pokjanis BKB Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan bertempat di Ruang Pertemuan BKD Badung, Selasa (31/3).

Ditambahkan pula bahwa peranan pokjanis BKB dan kader kelompok BKB menjadi sangat penting guna membantu memberikan bimbingan, penyuluhan, melaksanakan sistem

pencatatan dan pelaporan, memberikan rujukan, melaksanakan pemantauan tumbuh kembang balita, mengembangkan modelmodel alat permainan edukatif (APE), pendayagunaan media interaksi seperti kegiatan menari, menyanyi, mendongeng dan lainnya yang berkaitan dengan proses tumbuh kembang anak balita di wilayah masing-masing.

“Pelatihan bagi pokja BKB dan kader kelompok BJKB ini kami harapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya secara optimal,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan BKB sesungguhnya diperuntukan menjadi suatu gerakan masyarakat, yang diarahkan pada peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam rangka membina tumbuh kembang anak balita secara optimal menuju terciptanya keluarga berkualitas di masa depan.

“Pembangunan Sumber Daya Manuasia berkualitas hendaknya dimulai dari keluarga dan dilaksanakan sejak dini, bahkan sejak janin masih dalam kandungan,”

ungkapnya.

Sementara itu Kasi Penyuluhan dan Pembinaan Luh Arini selaku panitia penyelenggara melaporkan, tujuan pelatihan ini adalah mendayagunakan kader-kader BKB dan institusi masyarakat yang ada untuk meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan program BKB serta memberdayakan orang tua (Ayah-Ibu), anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita secara optimal guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peserta pelatihan berjumlah 150 orang yang terdiri dari pengurus Pokjanis BKB kecamatan dan kader BKB dari masing-masing Desa/ Kelurahan di Kab. Badung. Pelatihan dilakukan selama dua tahap , tahap I dilaksanakan selama 6 (enam ) hari dari tanggal 31 Maret sampai dengan 8 April 2015.

Adapun narasumber pelatihan dari Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Badung , Dinas Kesehatan Kab. Badung, dan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kab. Badung. R-014

Kriminalitas dan Berita yang Ramah Anak

Identitas Korban, Alamat, Hingga Kronologis Tak Boleh Diungkap DENPASAR-Fajar Bali Dunia anak-anak tak lagi hanya belajar dan bermain dalam ‘sangkar’ aman serta nyaman. Sering kali, anak-anak juga menjadi korban hingga pelaku kriminalitas. Entah kekerasan, pelecehan seksual, penculikan, pencurian, bahkan hingga pembunuhan. Peristiwa-peristiwa itupun menjadi serbuan empuk para pencari berita (wartawan). Sayangnya, belum semua pemberitaan yang melibatkan anak-anak disajikan ‘ramah’. Tak jarang, justru mengabaikan kode etik jurnalistik, sehingga pemberitaan di masa anak-anak menjadi cap abadi dan berdampak buruk pada perkembangan

mental mereka.

Gamblangnya pemberitaan terkait anak-anak ini pun menjadi cacatan khusus Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, Selasa (31/3) kemarin. Dalam pelatihan jurnalistik bertema ‘Peliputan Tentang Anak’ di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, tokoh pers Indonesia ini menyampaikan bahwa ada larangan tertentu yang harus dipatuhi dalam peliputan anak-anak. Utamanya, terkait peristiwa-peristiwa kriminal yang melibatkan anak-anak, baik sebagai korban ataupun pelaku.

Dilihat dari segi hukum, Bagir Manan menegaskan pemberitaan terkait anak-anak,

Pelatihan Jurnalistik di Wiswa Sabha tidak boleh mencantumkan identitas si anak. Tak hanya sekadar identitas, foto, alamat, dan lokasi kejadian, kro-

FB/DIAH

nologi pun harusnya tidak disebutkan. Namun, dalam kenyataanya justru banyak berita yang kebablasan dan

hanya menginisialkan nama anak, tetapi alamat dan lokasi kejadian dibuat terang. Guna menghindari kejadian-kejadian serupa, ia pun mencetuskan sejumlah premis yang dapat dijadikan pedoman dalam peliputan ataupun pembuatan berita terkait anak. “Larangan ungkap identitas anak. Sesuai asas umum, khusus untuk anak siapa pun tidak diungkap identitasnya sampai di persidangan terbuka,”ujarnya.

Diantaranya, ia menegaskan bahwa tak ada istilah kejahatan/kriminalitas, yang ada hanya kenakalan anak.

Selanjutnya, anak-anak selalu ditetapkan sebagai korban bukan pelaku, anak-anak

hanya memiliki hak dan tidak memiliki kewajiban. Di samping itu, segala bentuk pertimbangan hukum, harus mengutamakan yang terbaik bagi anak. Dalam putusan hukum, apabila ada satu atau dua ketentuan, maka hakim wajib melihat ketentuan yang lebih ringan.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Anggota Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo. Ia lebih dominan menjabarkan, dampak pemberitaan terhadap anak-anak. Katanya, berita yang mencantumkan identitas korban kriminalitas secara gambalng sangat rentan. Dalam posisi seperti itu, lokasi korban dapat dilacak dan

bisa menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Tak berhenti di sana, ada pula anak dan keluarganya yang diusir dari tempat tinggalnya pasca pemberitaan terkait pelecehan seksual. Korban dinilai telah mencemarkan nama desa, dan dikhawatirkan membawa pengaruh negatif.

Dengan berbagai dampak tersebut, iapun berharap pemberitaan terkait anak-anak dibuat secara lebih berhati-hati. Disesuaikan dengan rambu-rambu kode etik jurnalistik. Tujuannya jelas, agar tidak gara-gara satu berita di masa anak-anak, membekaskan trauma dan perlakukan disriminatif hingga mereka dewasa. W-019 Layouter: Wiadnyana

DAERAH 5 Tandatangani Kerjasama Pelaksanaan Proyek Jalan Penguatan Ketahanan Pangan di Nusa Penida Molor

FAJA R BALI

RABU, 1 APRIL 2015 l Tahun XV

Bupati Bangli-Dandim

BANGLI-Fajar Bali Dalam upaya menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat tentang program penguatan swasembada pangan, Kabupaten Bangli menggelar acara Apel Penandatanganan MoU antar Pemerintah Kabupaten Bangli dalam hal ini Bupati Bangli I Made Gianyar,SH, M.Hum., dengan Dandim 1626 Bangli, Agus Wahyudi Irianto. Acara yang di gelar di lapangan Kantor Bupati Bangli di hadiri oleh Pimpinan SKPD beserta Pegawai di lingkungan Setda Kabupaten Bangli.

B u p a t i B a n gl i I M a d e Gianyar, menyampaikan, menyikapi perintah dari pusat ada dua jenis yaitu perintah tertulis dan perintah lisan.

Perintah lisan lebih cepat dan efektif sehingga langsung bisa terealisasikan. Pemerintah Pusat yang bersinergi dengan Kasat ditingkat pusat telah berkomitmen bahwasanya Swasembada pangan harus lebih cepat diwujudkan karena makan tidak boleh ditunda tunda, sehingga dituntut ketersediaan pangan juga harus dipenuhi secepat mungkin.

Pemerintah telah menarget-

kan pemenuhan swasembada pangan adalah lima tahun tetapi kasat telah berkomitmen pemenuhan swasembada pangan tersebut menjadi lebih singkat yaitu dua tahun.

Lebih lanjut Made Gianyar mengatakan setelah amanat itu datang di Kabupaten Bangli sudah langsung kita tindak lanjuti dengan beberapa kegiatanan yaitu penanaman bersama, Penelusuran irigasi yang rusak dan pendataan terkait dengan kendala pemenuhan swasembada pangan. “Pengkajian Problem solvingnya juga sudah dilakukan, antara Bapak Kodim 1626 Bangli, dinas P3 dan Kepala kantor ketahanan Pangan terkait dengan upaya pemenuhan swasembada pangan di Kabupaten Bangli” Imbuhnya.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama telah dilakukan yang mana batas akhirnya sampai tanggal 31 Maret, Kita sudah lebih maju dan mempercepat satu hari sebagai upaya awal untuk mempercepat pemenuhan program swasembada pangan.

“Denagan penandatanganan MoU tersebut kerja efektif telah kita lakukan yang sesuai dengan

cita-cita, Urusan Pangan adalah urusan kita bukan urusan orang lain, ayo kita penuhi kebutuhan pangan sesuai dengan konsep pembangunan yaitu mandiri dibidang ekonomi, mandiri dibidang pangan sejalan dengan komitmen untuk mengurangi Import,” tambah Made Gianyar.

Kaitannya dengan pemanfaatan lahan tidur di kabupaten Bangli langkah awal yang dapat diupayakan adalah melakukan pendataan berapa lahan yang ada berikutnya mungkin bisa melakukan pendekatan kepada pemilik untuk bisa dikerjsamakan dengan pemerintah Kabupaten Bangli untuk dimanfaatkan dalam upaya pemenuhan swasembada pangan.

Hal senada juga disampaikan Komandan Kodim 1626 Bangli, Agus Wahyudi Irianto. Pihaknya sudah komitmen untuk mewujudkan target dua tahun penguatan swasembada pangan, kerjasama sudah kita bangun dan sinergi ini adalah langkah awal untuk bersama-sama masyarakat dan pemerintah juga TNI untuk tetap manunggal mengentaskan swasembada pangan. W-002

Masih Penyesuaian Harga dan Belum Tender

Dewan Pertanyakan Lahan 24 Hektar di Eks Galian C

Lahan Estuary DAM Bisa Dialihkan Untuk TPA SEMARAPURA-Fajar Bali Anggota Dewan Klungkung, Anak Agung Gede Bagus dan Wayan Mastra secara mengejutkan memberikan pernyataan bahwa Pemkab Klungkung sekitar Tahun 2003 lalu membeli lahan seluas 24 Hektar di Eks Galian C. Lahan ini dibebaskan oleh Pemkab Klungkung kala itu, untuk pengadaan lahan Estuary DAM. ”Saya waktu itu Ketua Komisi 3, sekarang saya bertanya ke Pemkab Klungkung, apa lahan itu sudah masuk aset daerah,” tanya Wayan Mastra, Selasa (31/3) kemarin.

Bahkan Mastra bersama AA Gede Bagus yang menjadi anggota DPRD tahun 2003 lalu menyebutkan lahan yang dibebaskan seluas 24 hektar dengan pembelian lahan per are Rp 8 juta. Mastra menyebut jika sampai saat ini lahan tersebut belum masuk sebagai aset Pemkab Klungkung maka

Pemkab Klungkung itu sangat konyol. ”Saya yang ikut proses, ada keluarga saya yang terkena pembebasan lahan untuk Estuary DAM, artinya lahan itu semestinya masih ada sampai sekarang,” tambah Wayan Mastra. Disamping itu, Mastra juga menyebut semestinya lahan 24 hektar itu sudah selesai prosesnya di BPN Klungkung. ”Ini kan sudah lebih 10 tahun, semestinya Pemkab sudah memiliki aspek legalitasnya,” tambah AA Gede Bagus.

Dengan lahan yang sudah dimiliki seluas 24 Hektar itu, semestinya Pemkab Klungkung tidak kesulitan mencari lahan untuk TPA yang baru. ”Yang jelas proyek Estuary DAM gagal atau batal, lahannya kan masih. Sebaiknya sebagian lahan itu untuk TPA sebagai pengganti TPA Sente yang sudah overload,” ucap Gung Bagus menyarankan.

Gung Bagus pun mengung-

kapkan, lahan Estuary DAM tersebut digagas oleh Mantan Bupati, Tjokorda Ngurah pada masa akhir jabatannya yang berikutnya diganti oleh Mantan Bupati Wayan Candra.

Sedangkan Wayan Mastra sendiri menyebutkan lahan tersebut berada di sebelah Utara Jembatan By Pass Ida Bagus Mantra sepanjang alur Sungai Unda.

Kabag Perlengkapan Pemkab Klungkung, Ketut Sena ketika dikonfirmasi terkait persoalan lahan tersebut, mengaku tidak tahu. ”Sepengetahuan saya, belum ada penguasaan lahan untuk Estuary DAM,” jelas Ketut Sena pendek.

Pemkab Klungkung memiliki lahan di Desa Pesinggahan, Dawan seluas 39 are, itupun milik Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan. Lahan 39 are itu untuk Pusat Kesehatan Hewan Klungkung, namun belum ada realisasi. W-010

FB/SARJANA

GALIAN C-Lahan Eks

Galian C yang 24 hektar belum ada legalitasnya

Gapura Desa

FB/SARJANA

TERANCAM MOLOR-Pelaksanaan proyek jaln di Nusa Penida dipastikan molor

Pelaksanaan proyek infrastruktur di Nusa Penida dapat dipastikan molor dan tidak sesuai rencana.

Pemkab Klungkung Ssebelumnya memastikan pelaksanaan proyek infrastruktur di Nusa Penida sudah dilaksanakan awal April, namun sampai akhir Maret ini belum dimulai proses tender.

SEMARAPURA-Fajar Bali “Kemungkinan molor, ini kita (PU) masih melakukan penyesuaian harga, karena harga satuan barang di Nusa Penida berbeda dengan Klungkung atau Bali pada umumnya,” jelas Plt. Kadis PU Klungkung, Ketut Suayadnya, Selasa (31/3) kemarin.

Ditegaskan, pertengahan April ini barulah dokumen proyek sampai ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dilak-

sanakan proses lelang. Sehingga kalau proses lelangnya lancar tidak sampai ada proses lelang dua atau tiga kali, maka kemungkinan Bulan Juni awal barulah mulai proses pelaksanaan proyek,” tambahnya.

Suayadnya pun menyebut, proyek di Nusa Penida ada kemungkinan jumlah atau volume pekerjaannya jadi berkurang.

Hal tersebut karena masih ada penyesuaian harga, mengingat

harga ahan bangunan ketika dihitung dan dibandingkan dengan di Klungkung lebih mahal di Nusa Penida. “Karena harga satuannya dihitung berdasarkan harga di lokasi, maka jalan keluarnya volume pekerjaan akan berkurang,” paparnya, seraya menyontohkan, proyek jalan dari Desa Suana – Toyapakeh yang panjangnya 17 km, karena penyesuaian harga maka volume proyeknya bisa menjadi 15 km.

Di sisi lain, Suayadnya membantah kalau rekanan yang ada di Klungkung bakal tidak mau menggarap proyek di Nusa Penida dengan alasan sulitnya mengangkut material. “Tidak benar itu, ini karena kita belum proses, kalau sudah saatnya

pasti banyak rekanan yang mau ikut tender,” jelasnya.

Dari data yang didapat, total ruas jalan di Nusa Penida sepanjang kurang lebih 238 Km. Sebanyak 40 ruas jalan atau 84 persennya mengalami kerusakan cukup parah. Tahun ini, Pemkab Klungkung menganggarkan dana perbaikan jalan di Nusa Penida kurang lebih sebesar Rp 29 milyar pada enam ruas jalan dengan panjang kurang lebih 27,4 Km dan dana pemeliharaan sebesar Rp 200 juta yang diprioritaskan pada jalan yang kondisi rusak. Sehingga dengan adanya penyesuaian harga, maka volume pekerjaan fisik proyek dapat dipastikan mengalami pengurangan.W-010

Warga Keluhkan Pelayanan PDAM Air Macet Lantaran Terjadi Kerusakan Pada Stop Starter

AMLAPURA-Fajar Bali Warga jalan anggrek Raya VIII,Perumnas Paye mengeluhkan layanan PDAM Karangasem. Pasalnya, warga sering tidak memperoleh pasokan air yang mencukupi. Bahkan, bisa tidak mengalir seharian,sehingga warga pun sempat melakukan protes ke petugas PDAM. Hanya saja, pegawai PDAM mengaku tidak tahu menahu terkait aliran air yang sering macet. Macetnya air tidak hanya dialami oleh warga Jalan Anggrek Raya VIII,namun terjadi di hampir seluruh lingkungan Perumnas. Hal itu dikarenakan stop starter Pompa di Pompa Taman Ujung mengalami kerusakan.

Salah seorang warga, I Made Tangkas, Rabu (31/3) kemarin mengatakan, air PDAM memang kerap tak mengalir di seputaran jalan anggrek raya VIII, Perumnas Paya, kelurahan Padangkerta. Dalam sehari, ia hanya memperoleh pasokan air yang mengalir pagi

saja,atau saat malam saja. Bahkan, tak jarang pula ia bersama keluarga harus begadang menunggu pasokan air. “Air dari PDAM kadang hidupnya pagi, kadang malam, malah sering tak hidup sama sekali,” ujar Tangkas.

Warga lainya yang mengaku bernama Mangku mengakui, karena tidak ada pasokan air itu, tak jarang ia harus mandi di Sungai terdekat. Bahkan, karena sering airnya macet,ia pun sempat melayangkan protes kepada petugas saat membayar rekening PDAM. Hanya saja,petugas tak mampu menjawab degan baik kenapa air kerap macet. “Ya kalau terus-terusan seperti ini kan susah,apalagi banyak siswa yang sekolah,mereka harus mandi,dan kami berharap agar pihak PDAM segera mengatasi ini,” ujar pria yang mengaku telah tinggal di Jalan Anggrek Raya VIII sejak dua tahun lalu.

Direktur PDAM Karangasem, I Gede T Baktiyasa,ketika di hubungi mengakui me-

mang beberapa tempat ada layanan terganggu. Hal itu lantaran pompa air di taman Ujung mengalami kerusakan. Kerusakan Pompa di Taman Ujung,tepatnya di depan Pura Melanting ini memang untuk mengalirkan air ke wilayah Seraya. Namun hal itu juga memicu pelayanan di beberapa tempat. “Airnya dari embukan,langsung ke Pura Melanting mestinya ke reservoir Temega dulu,namun karena rusak,air langsung los,dan mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya mengharapkan kepada pelanggan agar bersabar terlebih dahulu. Apalagi kerusakan pompa pada stop starter ini pihaknya harus memesan ke luar Negari.

Pihaknya pun mengaku,dalam dua minggu kedepan, stop starter akan datang. “Sementara pelanggan agar bersabar dulu,karena harus di bagi-bagi,dalam dua minggu kedepan,pihak suplayer menjanjikan stop starter sudah datang,” ujarnya lagi. W-016

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Minim Sosialisasi, UU Desa Bingungkan Warga GIANYAR- Fajar Bali Sejak disahkan Desember 2014 lalu, UU No. 06 tahun 2014 hingga kini masih penuh kontroversi.

Minimnya sosialisasi membuat pemahaman masyarakat Gianyar terkait UU tersebut masih terbatas, sehingga rentan disalahgunakan berbagai kepentingan.

Hal itu terungkap saat Tim Sosialisasi UU Desa Kabupaten Gianyar sosialisasikan UU tersebut di hadapan Muspika Kacamatan Gianyar, Perbekel se-Kecamatan Gianyar, Bendesa se-Kecamatan Gianyar dan tokoh masyarakat Kecamatan Gianyar di Balai Budaya, Gianyar, Selasa, (31/3).

Wakil Ketua Tim Sosialisasi UU Desa Kabupaten Gianyar, Prof. AA Sudiana mengatakan sosialisasi di Kecamatan Gianyar merupakan yang terakhir dari 7 kecamatan se-Kabupaten Gianyar. Sebelumnya tim sosialisasi sudah keliling

kecamatan dimulai dari Kecamatan Blahbatuh, (10/3), Kecamatan Sukawati (23/3), Kecamatan Ubud (24/3), Kecamatan Payangan (25/3), Kecamatan Tampaksiring (26/3), Kecamatan Tegallalang (27/3) dan Kecamatan Gianyar, (31/3). “Dengan sosialisasi ini masyarakat diharapkan mulai memahami isi UU Desa dan keputusan yang diambil terkait Desa Adat yang didaftarkan ke pusat bisa dijalankan dan menciptakan kesejahtraan seluruh masyarakat nantinya,” jelas Sudiana.

Lebih lanjut, AA Sudiana mengatakan kalau model yang disarankan Pemkab Gianyar lebih mengedepankan pengakuan atas desa adat dan desa dinas seKabupaten Gianyar, sehingga keduanya menjadi subjek hukum. Hal ini merupakan strategi penetapan sesuai dengan salah satu pasal yakni menetapkan desa yang su-

dah ada. Sehingga tidak ada yang dikorbankan dalam strategi penetapan ini. Desa dinas yang berjumlah 70 desa ditetapkan dan didaftarkan sebagai Desa Adat, karena memiliki batas wilayah yang jelas, apalagi di Pusat pola peganggaran mengacu ke 70 desa tersebut. Mengakomodir Desa Pakraman yang berjumlah 272, Pemkab Gianyarmengadopsinya dengan memasukan seluruh Desa Pakraman tersebut ke dalam 70 Desa Adat yang didaftarkan dan pola kemiripan dengan yang sekarang. “Sehingga yang menjadi inti dari 70 Desa Adat adalah Desa Pakraman, sehingga keduanya bisa menjadi sebjek hukum, kedinasan dijalankan perbekel, sedangkan adat dijalankan bendesa,” imbuhnya.

70 Desa tersebut terdiri dari 64 desa dan 6 kelurahan, jika kelurahan ingin mengubah status

menjadi desa adat, kelurahan harus dirubah dahulu menjadi desa.

Perubahan ini harus didasarkan atas prakarsa warga masyarakat, selanjutnya baru bisa ditetapkan dan didaftarkan ke pusat. UU Desa bersifat spesialis, sehingga Negara tidak berhak mencampuri urusan desa adat nantinya, hukum adat diakui sederajat dengan Negara, aset desa dan lainnya diakui dan dihormati negara. Selanjutnya terkait struktur, kelembagaan dan sebagainya akan diatur dalam Perda Provinsi Bali. Penetapan ini akan ditetapkan Bupati dan DPR dengan sebuah Perda.

“Petetapan 70 desa dinas bukan 272 desa pakraman karena ke-70 desa sekarang sudah memiliki batas wilayah yang jelas, namun di dalamnya terdiri dari 272 Desa Pakraman yang ada sekarang, sehingga keduanya menjadi subjek hukum,” terang Sudiana.

Senada yang diungkapkan Ketua LPM Kelurahan Abianbase, Pande Made Purwata pendaftaran atau metode ini merupakan keputusan yang terbaik, sehingga kedua desa bisa diakui secara konstitusi.

Diakui, sebelumnya banyak sosialisasi yang dilaksanakan oleh pelbagi pihak. Sosialisasi dengan pendekatan media tradisional yang menyasar kalangan bawah oleh Taman Penasar Paras Paros, Ruang Belajar Masyarakat ke 7 kecamatan di Gianyar sejak beberapa bulan lalu. Sehingga pola sosialisasi tidak hanya di kalangan elit, namun juga menyasar masyarakat marjinal. “Kini warga Gianyar jangan direpotkan dengan dua pilihan tersebut antara desa adat dan desa dinas, karena keduanya sudah disatukan dengan metode desa adat oleh Pemkab Gianyar, karena metode ini mengakomodir keduanya,” terang Purwata. W-005 Layouter: Soma

DAERAH

6 POTRET FAJAR BULELENG

Lagi, Irigasi Jatiluwih Jebol Setelah sebelumnya irigasi di kawasan pertanian abadi Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan jebol dan belum mendapatkan perbaikan.

Di bagian lain Irigasi di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) tersebut kembali jebol.

FB/Agus

TUMPENG-Pemotongan tumpeng oleh Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat peringatan hari ulang tahun kota singaraja ke- 411

Bupati PAS Ajak Masyarakat Teladani Semangat Panji Sakti Kota Singaraja, Senin (30/3) kemarin berusia 411 tahun. Apel peringatan HUT Kota Singaraja dilakukan di Lapangan Taman Kota dipimpin Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST. Apel peringatan HUT Kota Singaraja diawali dengan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Curastana. Dalamn apel upacaram hadir perwakilan Bupati dan Walikota se Bali, Muspida, Pimpinan SKPD dan pelajar.

Dalam apel yang berlangsung khidmat juga dibawakan fragmentari sejarah lahirnya kota Singaraja oleh padepokan seni dwi mekar singaraja untuk mengingatkan kembali tentang kejayaan dan filosofi lahirnya Kota Singaraja kepada masyarakat. Menurut pandangan Bupati, memasuki usia Kota Singaraja yang ke-411, masih banyak potensi yang belum digali secara optimal untuk meningkatkan kesejaheraan masyarakat, padahal dengan dukungan sumber daya alam dan manusia berkualitas yang lahir di Bumi Den Bukit, Momentum ini-lah saatnya untuk bangkit dan mampu berprestasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam moment HUT Kota Singaraja, harapan khusus pun disampaikan Bupati Putu Agus Suradnyana, sebagi orang nomer satu di Buleleng dirinya berharap kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas dan keamanan Buleleng. W-008

Angkot Trans Serasi Tak Terpengaruh Kenaikan BBM

FAJA R BALI

RABU, 1 APRIL 2015 l Tahun XV

TABANAN-Fajar Bali Untuk sementara jebolnya irigasi sepanjang 3 meter tersebut ditambal menggunakan karung berisi tanah.

Upaya itu dilakukan petani setempat, supaya air yang datang dari hulu tidak bocor dan selamat mengalir sampai hilir. Sehingga warga subak mendapat-

kan air dengan merata.

I Wayan Semarajaya, pengurus salah satu pengurus subak Jatiluwih Selasa (31/3) kemarin mengatakan saluran irigasi di subak tempek gunung sari, subak jatiluwih kembali jebol. “Jebolnya hari Senin dan hari ini (kemarin – red) kami telah bergotong royong menambal irigasi yang jebol menggunakan karung yang berisi tanah,” jelasnya Semarajaya, seraya menambahkan, apabila tidak dilakukan upaya penambalan pada bagian yang jebol, maka air yang mengalir dari hulu ke hilir terganggu. Mengingat, umur padi saat ini sedang membutuhkan air yang banyak.

Sebelumnya juga irigasi petani setempat yang totalnya mencapai 40 meter. Pihaknya sudah melaporkan

FB/Doni

JEBOL LAGI-saluran irigasi di kawasan WBD Jatiluwih kembali jebol. Warga subak setempat berupaya menyumbat irigasi yang jebol dengan karung berisi tanah

hal itu kepada pihak terkait. Dan sudah mendapatkan respon cepat dari Dinas Pertanian Tabanan. “Waktu itu petugas dinas pertanian langsung turun, dan akan menjanjikan perbaikan irigasi di Jatiluwih sebagai skala perioritas,” tandasnya.

Sejauh ini, kawasan WBD Jatiluwih selain menghadapi rusaknya saluran irigasi, infrastruktur jalan menuju kawasan yang memiliki panorama sawah teras sering itu kondisinya juga sangat memprihatinkan.

Sejumlah ruas jalan sudah membutuhkan uluran tangan perbaikan dari pemeritah daerah. “Kami juga berharap jalan yang ada di kawasan ini mendapatkan prioritas untuk diperbaiki,” pungkas pemilik warung krisna ini. W-004

Pemkab Jembrana Gelar Dharma Santhi Nyepi

NEGARA- Fajar Bali Dharma Santhi serangkaan Peringatan Hari Nyepi tahun baru Caka 1937, digelar Pemkab Jembrana yang dipusatkan di wantilan Pura Jagatnatha, Selasa (31/3) kemarin. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Jembrana Putu Artha dan dihadiri puluhan sulinggih se Jembrana. Kegiatan tersebit diisi dengan dharma wacana oleh Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda dengan tema peringatan Nyepi untuk mewujudkan lima dasar kebenaran yaitu pengetahuan, kasih, keadilan, pengabdian, dan kesabaran. Hadir pula pada acara kemarin, Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan, Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa dan sejumlah unsur masyarakat, bendesa dan termasuk tokoh dari umat lainnya.

Ni Made Astrini, selaku ketua panitia menyamaikan perayaan Nyepi sudah berjalan lancar . Tidak hanya karena partisipasi umat Hindu saja, tetapi juga karena adanya persatuan seluruh umat beragama, yang diajak bersamasama mengamankan situasi Jembrana serangkaian Nyepi. Adapun serangkaian peringatan Nyepi sebelumnya juga telah terlaksana dengan baik dimulai dari Melasti, ngerupuk, penyepian sampai ngembak geni.

Sementara itu Bupati Artha mengawali sambutannya memberikan pujian kepada seluruh elemen masyrakat Jembrana dengan toleransinya yang tinggi

TABANAN-Fajar Bali Harga BBM yang berubah-ubah karena mengikuti harga pasar dunia, ternyata tidak berpengaruh signifikan bagi angkutan kota (angkot ) yang tergabung dalam Trans Serasi .

Tarif yang diberlakukan Trans Serasi tetap sama tidak ada peningkatan. Karena tariff Angkot Trans Serasi sudah dikontrak sebelumnya. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Tabanan, Made Agus Hartawiguna, Selasa (31/3) kemarin.

Pejabat asal Penebel ini menegaskan pelayanan angkot Tans Serasi terikat kontrak selama setahun. Sehingga meski terjadi kenaikan maupun penurunan harga BBM tidak berpengaruh pada pembayaran tarifnya. “Besaran tarifnya tetap sama sesuai kesepakatan kontrak selama satu tahun tersebut,” jelas Agus.

Mantan Camat Selemadeg Barat itu menambahkan tahun 2015, pemkab Tabanan mengeluarkan nilai kontrak kepada operator sebesar Rp 3,4 Milyar. Operator yang menang tender ini kemudian menyediakan 70 armada angkutan kota yang melayani 12 trayek dengan cakupan Kecamatan Penebel, Tabanan, Marga dan Kediri. “ Jika dilihat dari kebutuhan kursi penumpang, 70 armada yang disediakan sebenarnya masih kurang. Meski demikian kami sedang melakukan kajian mengenai penambahan trayek dan armada, “ tandasnya.

Nyoman Buda (55) sopir Trans Serasi mengakui kenaikan BBM sebesar Rp 500 per liter saat ini tidak terlalu berpengaruh dengan pemasukannya. Sebab, tarif ia menarik setiap hari sudah ditetapkan berdasarkan jauh dekatnya trayek. “Paling dekat jaraknya dapat Rp 142 ribu, paling jauh dapat Rp 150 ribu,” ujarnya. Jika dipotong membeli bensin setidaknya 10 liter, maka keuntungan supir Angkot bisa mencapai setengah dari tarif tersebut. Dengan naiknya BBM sebesar Rp 500 per liter, pihaknya mengeluarkan uang tambahan membeli bensin sebanyak Rp 5000 yang menurut Buda belum terlalu berpengaruh pada penghasilannya.

Putu Wisukerta, supir angkot Trans Serasi asal Gubug mengatakan selain melayani Trans Serasi mengangkut siswa ia juga bisa menarik penumpang umum diluar jam Trans Serasi.

“Kalau ditotal pelayanan untuk Trans Serasi itu hanya 4 jam.

Diluar jam itu kita bisa melayani penumpang umum,” ujarnya.

Untuk tarif penumpang umum, tentunya mengikuti tarif yang ditetapkan Dinas Perhubungan. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya program Trans Serasi. Selain menghidupkan kembali angkutan kota yang sempat mati suri, juga mampu menambah kesejahteraan para sopir angkot. “Kami akui program Trans Serasi sangat bagus. Sudah dipastikan usai mengantar dan menjemput siswa pasti kami mendapatkan bayaran,” terangnya seraya Trans Serasi harus dilanjutkan. W-004

SINGARAJA – Fajar Bali Permasalahan Pasar Sangsit, Kecamatan Sawan yang kini masih dikelolan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Perusaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Buleleng terus mendapat desakan dari masyarakat setempat. Para tokoh masyarakat Desa Sangsit, Kecamatan Sawan itu mendesak agar pemerintah dengan cepat melakukan pelimpahan pengelola pasar.

Para tokoh masyarakat menilai, pelimpahan yang sudah mendapatkan ijin dari Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana itu tidak ditindaklanjuti oleh intansi terkait dalam hal ini PD Pasar Buleleng. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sangsit, I Wayan Wissara menilai bola panas tentang Pasar Sangsit yang dinilai beberapa penyimpangan oleh intansi terkait itu agar tindak lanjutnya tidak digantung lantaran saling lempar tanggung jawab. ”Dulu saat kami datang ke

TABANAN-Fajar Bali Dewan Tabanan membatasi usia maksimal Perbekel yang akan ikut bertarung dalam pemilihan perbekel. Usia maksimal yang ideal adalah 54 tahun dan usia minimal 25 tahun.

Hal itu diungkapkan oleh Sekertaris Pasus II DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Umardani, Selasa ( 31/3) kemarin. Pansus yang membahas menganai ranperda Pemilihan Perbekel ( pilkel ) mengatakan alasan pansus II membatasi usia maksimal perbekel karena kedepan tugas seorang Perbekel sangat berat.

“Seorang perbekel tidak hanya memiliki ketahanan fisik yang bagus. Tapi juga harus memiliki kemampuan manajemen,” terangnya.

Politisi PDIP asal Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan ini

sus II dari Fraksi Gerindra I Made Sudiarta , kurang sepakat mengenai pembatasan usia maksimal calon perbekel. “Saya kurang sependapat mengenai pembatasan usia maksimal calon perbekel. Karena bukan usia yang menentukan namun kematangan seseorang calon tersebut,” terangnya. Meski tidak sepakat, politisi Gerindra yang kerap disapa Sampik ini, menyerahan sepenuhnya kepada rekan-rekan di pansus II untuk memutuskan yang terbaik.

Ketua DPRD Tabanan IK Suryadi menegaskan ranperda Pemilihan Perbekel harus selesai awal April 2015, mengingat waktunya yang sudah sangat medesak. “Kami prioritas ranperda pilkel diselesaikan dan target kami selesai awal April ini,” terangnya. W-004

FB/PRAMONO

DHARMA SANTHI-Bupati Jembrana Putu Artha ketika menghadiri acara Dharma Santhi di Wantilan Pura Jagatnatha, Selasa (31/3).

sehingga pelaksanaan Nyepi bisa berlangsung khidmat penuh kedamaian. Menurutnya hal itu bisa terjadi karena adanya semangat persatuan, sikap tenggang rasa

dan semangat menyama braya untuk menciptakan keharmonisan. Disela-sela Dharma Santhi berlangsung Bupati artha menyerahkan punia kepada suling-

DPRD Buleleng, PD Pasar mengatakan hal itu tergantung dari Bupati namun sekarang Bupati sudah memberikan ijin namun kenapa harus tergantung DPRD jangan sampai permasalahan ini tidak selesai karena banyak tergantung,” terang Wissara saat dikonfirmasi Fajar Bali via telepon genggamnya, Selasa (31/3) siang kemarin.

Bahkan Wissara mendesak Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana agar segera mengambil sikap dengan mengeluarkan kebijakan dengan menyerahkan Pasar Sangsit dikelola oleh pihak desa sambil menunggu perubahan Perda 30 tahun 2011. ”Kami harapkan Bupati Buleleng segera mengambil keputusan yang tepat. Memberikan sepenuhnya Pasar Sangsit agar dikelola oleh pihak desa bukan PD Pasar,” tegasnya.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat dikonfirmasi

usai Sidang Paripurna DPRD Buleleng dengan agenda penyampaian LKPJ tahun 2014 di Gedung DPRD Buleleng mengaku telah meminta Direksi PD Pasar untuk mempercepat proses kajian pelimpahan tersebut. ”Untuk masalah Pasar Sangsit saya sudah meminta kepada PD Pasar agar segera melakukan kajian agar ada asumsi yang jelas soal sumber pendapatan yang akan hilang. Ya paling lambat dalam sebulan kajian sudah selesai,” ucap Agus.

Bahkan Suradnyana mengaku tidak bisa keluarkan keputusan apapun sebelum ada perubahan Perda terkait dengan pelimpahan pengelolaan pasar di Sangsit. Masalahnya, Perda itu adalah aturan tertinggi dalam pengelolaan pasar yang ada di Buleleng.”Kalau suruh membuat surat keputusan itu tidak mungkin, karena ada aturan di atasnya yakni Perda. Justru kalau

gih serta menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba ogohogoh tingkat kabupaten. Juara 1 diraih ogoh-ogoh STT Tri Ekasari Br. BB agung Tegal Cangkring,

juara 2 ogoh-ogoh STT Yowana Duta Br Taman Batuagung serta juara3 diraih ogoh-ogoh STT Kerti Yowana Pangkung Manggis Negara. W-003

Warga Desak Bupati Percepat Pelimpahan Pasar Sangsit

FB/Agus

Putu Agus Suradnyana

buat surat keputusan itu nanti bermasalah, saya melampui kewenangan nanti,”ujarnya.

Bupati juga meminta agar para tokoh Desa Sangsit bersabar karena pelimpahan itu masih dikaji untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD.”Saya harapkan para tokoh masyarakat Desa Sangsit bers-

abar. Semuanya ada mekanisme bukan semata-mata melakukan pelepasan begitu saja. Pada prinsipnya saya setuju,”tegas Suradnyana.

Seperti pemberitaan sebelumnya, para tokoh masyarakat Desa Sangsit ingin mengambil alih pengelolaan pasar di desanya karena dianggap tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Sangsit selaku pemilik lahan. Para tokoh menyampaikan beberapa hal yang memberatkan pedagang semenjak pasar Sangsit direvitalisasi.

Permasalahan-permasalan itu menyangkut tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap pedagang yang berjualan di pasar Sangsit. Mulai dari pembelian lapak hingga Rp 15 juta, kemudian pungutan-pungutan sampai pada kasus jual beli trotoar untuk bisa berjualan yang dilakukan oleh oknum petugas pasar. W-008

Dewan Batasi Umur Perbekel menambahkan manajemen yang harus dikuasai meliputi segala bidang. Mulai dari manajemen ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. “ Untuk itu usia maksimal 54 tahun paling ideal batasan seorang perbekel,” terangnya. Pembatasan usia perbekel ini juga akan merevisi perda yang sebelumnya yang menyatakan usia maksimal perbekel mencapai 56 tahun. “Beberapa item ranperda Pilkel yang disodorkan oleh eksekutif masih kami pelajari dan membutuhkan pembahasan,” terangnya. Namun ia meyakini ranpeda Pilkel ini harus selesai di awal bulan April 2015. “Mengingat tahapan pilkel sudah segera akan dimulai, maka kami targetkan raperda Pilkel ini sudah rampung awal April,” terangnya.

Sementara itu anggota pan-

603/IX/GLH

639/XI/KTR

Layouter: Soma

FAJA R BALI

PENDIDIKAN & BUDAYA

7

RABU, 1 APRIL 2015 l Tahun XV

Dalam Rangka Menyambut HUT ke-36

Untuk Revolusi Mental SMPN 3 Laksanakan Yoga

FB/BLAS

YOGA- Kepala SMPN 3 Denpasar, I Wayan Murdana bersama guru, pegawai dan siswa melaksanakan yoga dalam rangka menyambut HUT ke-36

DENPASAR-Fajar Bali Seluruh warga SMPN 3 Denpasar memadati Stadion Ngurah Rai Denpasar melaksanakan kegiatan yoga. Kegiatan yoga sangat cocok untuk pendidikan karakter ini, merupakan bagian dari revolusi mental. Kegiatan yoga dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-36 SMPN 3 Denpasar,dilangsungkan Selasa (31/3) pagi saat mentari pagi menyapa bumi Denpasar.

Seluruh warga sekolah benar-benar bersemangat dan terasa lebih segar dan penuh konsentrasi, sehingga tak satu suarapun muncul saat yoga.

Mentari pagi yang menyinari warga sekolah yang sedang yoga pagi kemarin, memberi-

kan isnpirasi dan ketenangan tersendiri, terlebih bagi siswa kelas akhir yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN).

Kepala SMPN 3 Denpasar, Drs. I Wayan Murdana, M.Psi., seusai melaksanakan yoga menjelaskan, SMPN 3 memiliki yoga center sejak 1 April tahun 2014.

Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra turut hadir saat yoga perdana dilaksanakan tahun lalu, dan SMPN 3 merupakan satu-satunya sekolah di Denpasar yang memiliki yoga center.

Manfaat yoga bagi SMPN 3, untuk mengembangkan potensi akademis dan non akademik, sehingga dapat menyemimbangkan dengan pr-

jasama antara warga sekolah, serta selalu meningkatkan motivasi dan dedikasi untuk kemajuan sekolah.

Setelah di masyarakat kelak, diharapkan pula alumni SMPN 3 dapat menyeimbangkan antara Intelectual Quality (IQ), Spiritual Quality (SQ) dan Emotional

estasi. Selain itu Yoga juga lebih meningkatkan konsentrasi, pengendalian diri, termasuk mengendalikan emosi.

Murdana mengharapkan melalui yoga, siswa semakin disiplin, sopan santun, taat kepada orangtua, sehingga tidak hanya pintar. Tetapi juga ker-

Quality (EQ), Mengikuti latihan yoga, sangat baik saat berkomunikasi dengan sesama, karena selalu mencerminkan tata krama serta sopan santun. Yoga juga sangat bermanfaat bagi kesehatan, terlebih kepada usia lanjut, ujar Murdana. W-001

Pertemuan Komite III DPD RI Bersama Menteri Pariwisata RI

Fiskal Tidak Stabil, Wedakarna Kawal RP 100 Milyar Dana Pariwisata Bali Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III yang merupakan bagian dari Komite III Dewan Perwakilan Daerah ( DPD RI ) yang membidangi pariwisata kembali mengingatkan pemerintahan Joko Widodo, bahwa keberpihakan pusat terhadap Provinsi Bali adalah mutlak, salah satunya dengan bukti rekor Bali yang bisa merebut anggaran Rp 100 Milyar untuk promosi pada tahun 2015. Ini rektor tertinggi di Indonesia, sedangkan menyusul Jakarta dan Batam. Dan kini ditengah gonjang – ganjing keuangan negara dan fiskal akibat fluktuasi harga minyak bumi dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar, semua anggaran yang sudah ditetapkan berpotensi mengalami pemotongan.

Dan terhadap hal ini, Senator RI Arya Wedakarna bersuara keras diparlemen senayan bahwa Bali menolak jika ada rencana pemotongan anggaran pariwisata yang sudah ditetapkan.

“Saya akan kawal anggaran minimal Rp 100 Milyar untuk dana pariwisata Bali dengan baik. Saya mau kasi informasi ke masyarakat, bahwa yang benar perjuangan dana ini tidak sekedar diusulkan oleh Dirjen atau pemerintah daerah. Tapi lebih pada komitmen Presiden RI Joko Widodo terhadap Bali. Nah mitra strategis Presiden RI itu adalah lembaga yang setara dengan kepresidenan yakni DPD RI dan DPR RI. Jadi ini perjuangan kolektif. Kawan – kawan di Senayan sangat berperan besar untuk berjuang bagi Bali. Ini harus saya sampaikan, bahwa Menteri Pariwisata pun tidak akan bisa berbuat banyak tanpa restu Presiden.

Maka dari itu, saya sebagai pendukung pemerintahahan Jokowi mengapresiasi komitmen beliau.

Ini perjuangan kaum marhaen, perjuangan Tri Sakti dan untuk Bali berdaulat. Ini dinamakan Satyagraha. Berjuang disistem.”ungkap Senator RI Dr. Arya Wedakarna.

Untuk itu ia mengingatkan pada jajaran pemprov, termasuk Dinas Pariwisata serta asosiasi pariwisata yang bersifat swasta, bahwa dalam pengelolaan dana tersebut harus transparan, dan jangan hanya menguntungkan satu pihak kelompok saja.

“Nanti April, saya akan kumpulkan Dinas Pariwisata se-Bali, dan stake holder pariwisata agar kelolalah dana dengan baik. Misal-

kan kalau menunjuk sanggar, agar jangan cuma sanggar yang itu – itu saja, jangan Event Organizer (EO) yang itu – itu saja, jangan Hotel yang itu – itu saja, jangan menunjuk perusahaan transportasi yang itu – itu saja serta jangan MICE office yang itu – itu saja. Pesan saya, berdayakan orang pribumi Bali untuk diprioritaskan. Buat apa saya berjuang di Jakarta dengan kawan – kawan, kalau toh yang menikmati orang luar atau bule – bule yang tida nasionalis. Ini saya ingatkan. Kalau tidak transparan, tahun depan kita rekomendasi pengurangan anggaran. Ini penting agar yang di Bali sadar bahwa tanpa perjuangan dipusat, semua sia – sia.”ungkap Dr. Arya Wedakarna yang Rektor Universitas Mahendradatta Bali. Iapun berharap agar semua komponen Bali bersatu.

“Saya kira kebersatuan komponen pariwisata di Bali sudah

FB/IST

PARIWISATA – Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna ( Komite III Bidang Pariwisata DPD RI ) Bersama Arief Yahya ( Menteri Pariwisata RI )

baik. Cuma ditingkatkan saja agar jangan jadi kelompok eksklusif.

Dan berhati – hatilah mengelola dana. Jangan sampai ada SKPD dan organisasi pariwisiata yang masuk penjara gara – gara korupsi.

Saya sendiri yang akan memantau

anggaran ini. Astungkara hingga 2019 kita pantau terus. “pungkas Dr. Arya Wedakarna yang baru – baru ini sukses mengawal pembebasan Visa untuk Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Rusia melalui BKSP DPD RI. KJS

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BALI KEPMENDIKNAS NO . : 58/D/O/2005 1. Program S1 Keperawatan No. : 923/D/T/2007 2. Program D III Keperawatan No. : 924/D/T/2007 3. Program D III Kebidanan No. : 3039/D/T/2007 MENERIMA MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2015/ 2016 JALUR PMDK 1.Jadwal Pendaftaran

5.Fasilitas dan Keunggulan

a. Tanggal : 5 Januari 2015 s/d 18 April 2015 Pkl. 08.30 – 12.30 WITA

b. Tempat : Kampus II STIKES Bali

(Jln. Tukad Balian No.180 Renon Denpasar)

c.Telp. (0361) 895 6208

d.Website : www.stikes-bali.ac.id/sipenmaru

2.Persyaratan Pendaftaran

a.Untuk Program Sarjana (S1) Keperawatan •Lulusan SMA Jurusan IPA

•Lulusan SMK Jurusan Kesehatan

b.Program D III Keperawatan & D III Kebidanan •Lulusan SMA Jurusan IPA & IPS

•Lulusan SMK Jurusan Kesehatan

c.Khusus untuk D III Kebidanan hanya menerima perempuan

3.Kelengkapan Administrasi Pendaftaran

a.Fotocopy raport Semester I s.d V yang telah dilegalisir sebanyak 2 rangkap

b.Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah masing-masing c.Membawa raport asli

d.Pas foto 3 x 4 = 4 lembar (berwarna/ hitam putih) e.Usia maksimal 26 tahun

f.Tinggi badan sekurang-kurangnya 1)Pria = 155 cm

2)Wanita = 150 cm

4.Biaya Pendaftaran

a.Program S1 Keperawatan b.Program Diploma

c.Pilihan 2 Program Studi

: Rp. 300.000 : Rp. 250.000 : Rp. 500.000

a. Merupakan STIKES pertama di Bali b. Gedung milik sendiri

c. Laboratorium Keperawatan dan Kebidanan d. Laboratorium Khusus

e. Laboratorium Biomedik

f. Laboratorium Komputer dan Lab Bahasa g. Internet Hotspot 24 Jam h. Perpustakaan Digital

i. Asrama (wajib bagi mahasiswa putri D III Keperawatan) j. Parkir luas, photocopy center & kantin

k. Telah melakukan kerjasama internasional Student

Exchange dengan Mahidol University, BCNNV Thailand dan Cheng Kung University Taiwan

l. Memiliki dosen tetap Yayasan dan Kopertis dengan pendidikan S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri (Australia dan Thailand)

m. Telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Jepang

Bina Mandiri Asean untuk penyaluran lulusan Stikes Bali bekerja di Jepang

n.Lulusan Stikes Bali dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bali Ketua, Ttd

Drs. I Ketut Widia, BN.Stud.,MM NIP. 195109041979031001

022/I/BLS

063/IIBLAS

Layouter: Wiadnyana Layouter: Manik

OTOMOTIF

8

‘Mini Sportscar’ Honda Dipasarkan Secara Global?

Roadster bertubuh mungil Honda S660 seolah menjadi fenomena yang seketika langsung ‘meledak’ di antara penggila mobil-mobil buatan Honda. Tak heran, sejak awal kemunculannya tahun 2013 lalu keberadaannya sebagai perwujudan mobil sport berdesain apik dengan tubuh mungil sudah merebut hati banyak orang.

Desain radikal model konsep tersebut pun akhirnya sebagian besar dipertahankan oleh sang automaker asal Jepang ke dalam raga varian produksinya yang belum lama ini mulai kembali meramaikan dunia maya.

Kabar terbaru disampaikan salah satu media Australia, Carsales. Salah satu sumber internal di Negeri Kangguru menyebutkan bahwa Honda S660 yang sebelumnya dikatakan hanya dilepas dalam segmen kei-cars

DESAIAN APIK-Keberadaannya sebagai perwujudan mobil sport berdesain apik dengan tubuh mungil sudah merebut hati banyak orang. di Jepang itu dirumorkan bakal melebarkan sayap ke pasar internasional.

Tak lagi mengunggah mesin mungil 660cc yang menyesuaikan regulasi kei-car versi Jepang, versi global Honda S660 diprediksi akan menggunakan nama Honda S1000 dengan amunisi power yang tentunya lebih ‘ne-

ndang’. Tenaga total mencapai 127 hp diproduksi oleh mesin baru 1.0L lengkap turbocharger untuk dorongan tambahan.

Kalau sampai rumor ini tembus menjadi kenyataan, kemungkinan besar Honda S1000 sudah bisa dinikmati konsumen internasional paling lambat mulai tahun depan. OT

‘Godaan’ Baru CUV Toyota RAV4 2016

Masih sangat terbatas informasi yang tersebar perihal model baru CUV Toyota RAV4 yang belum lama ini diumumkan keberadaannya oleh sang automaker kenamaan asal Jepang.

Namun melihat dari teaser yang ‘dilepas’ Toyota di dunia maya, akan ada godaan baru di RAV4 yang menanti penikmat mobil CUV dengan nuansa cita rasa style anyar yang lebih gahar serta beberan teknologi nan ciamik. Di samping tetap mengusung profil tubuh kekar mengotak yang telah mengendap menjadi karakternya, bagian belakang yang nampak dalam teaser memperlihatkan adanya desain new taillights dengan dua LED strips apik yang jelas memperkuat sisi modern mobil ini.

Bocoran dari sumber menyebutkan kalau Toyota RAV4 akan mengemban powertrain baru

FAJA R BALI

RABU, 1 APRIL 2015 l Tahun XV

HR-V dan Mobilio Jadi Primadona Penjualan Honda Selama bulan Februari Honda mencatat penjualan sebanyak 13.682 unit dengan total penjualan sebesar 30.537 unit sepanjang tahun 2015. Dari mobil Honda yang laku terjual Februari, HR-V dan Mobilio menjadi penyumbang terbesar penjualan Honda.

“Penjualan di bulan Februari ini cukup baik, hal ini terutama didukung oleh penjualan Honda HR-V dan Honda Mobilio, serta produk Honda lainnya yang memberikan sumbangan penjualan yang baik terhadap Honda,” kata Jonfis Fandy, Marketing & Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor.

Honda HR-V mencatat pen-

jualan sebesar 4.774 unit dengan total penjualan sebesar 6.927 unit sepanjang tahun 2015.

Berikutnya Honda Mobilio menjadi penyumbang terbesar kedua dengan angka 3.250 unit, dan total penjualannya mencapai

8.706 unit sepanjang tahun 2015.

Sedangkan Honda Jazz mencatat penjualan sebesar 1.664 unit di bulan Februari dengan total penjualan sebesar 5.057 sepanjang tahun 2015.

Honda Brio Satya terjual sebanyak 1.262 unit dengan total

penjualan sebesar 4.336 unit sepanjang tahun 2015. New Honda Brio terjual sebanyak 512 unit dengan total penjualan sebesar 1.622 unit sepanjang tahun 2015.

Honda CR-V terjual sebanyak 1.399 unit pada bulan Februari dengan total penjualan sebesar 2.442 unit sepanjang tahun 2015.

Honda Freed terjual sebanyak 315 unit dengan total penjualan sebesar 575 unit sepanjang tahun 2015. Honda Odyssey terjual sebanyak 37 unit dengan total penjualan sebesar 37 unit sepanjang tahun 2015.

Di segmen sedan, Honda City terjual sebanyak 263 unit dengan total penjualan sebesar 457 unit sepanjang tahun 2015. Honda Civic terjual sebanyak 89 unit dengan total penjualan sebesar 188 unit sepanjang tahun 2015. Honda Accord terjual sebanyak 97 unit dengan total penjualan sebesar 170 unit sepanjang tahun 2015. Honda CR-Z terjual sebanyak 20 unit dengan total penjualan sebesar 20 unit sepanjang tahun 2015. OT

ada di pasaran,” ucap Jodie O’tania, Head of Corporate Communications BMW Group Indonesia.

Kekompakan Active Tourer dapat terlihat dari dimensinya yang tak besar. Mobil ini memiliki dimensi panjang 4.342mm, lebar 1.800mm, dan tinggi 1.555mm.

Meski bertubuh mungil, Active Tourer dihadirkan dengan fleksibilitas cukup tinggi. Hal tersebut nampak dari kompartemen bagasi yang dapat diperbesar dari 468 liter menjadi 1.510 liter dengan menggeser kursi

belakang. Selain itu, berkat fleksibilitasnya memungkinkan bertambah luasnya ruang kaki di bagian kursi belakang, sehingga menambah kenyamanan penumpang.

Tak hanya dimensi, kekompakan Active Tourer juga terlihat dari mesinnya. Mengusung mesin terbaru yang pertama kali disematkan pada BMW i8 yaitu 1,5L tiga silinder TwinPower Turbo. Mesin didesain lebih kompak dan ringan, dimana dipasang secara melintang dan berada di as roda.

“Active Tourer menggunakan sistem penggerak roda depan.

Ini merupakan konfigurasi terbaru dari BMW yang menyebabkan ruang kabin jadi lebih luas,” jelas Dennis Kadaruskan, Product Planning Manager BMW Indonesia.

Dengan mesin tersebut, Active Tourer mampu menghasilkan daya hingga 136 hp pada putaran 4.400 rpm, dengan torsi maksimum 220 Nm di rentang 1.250 sampai 4.300 rpm. Mobil yang dapat ditumpangi lima penumpang ini pun dibanderol dengan harga Rp 619 juta (off the road) dan akan tersedia di semua dealer resmi BMW mulai bulan April 2015. OT

PENJUALAN TERBESAR-Selama bulan Februari Honda mencatat penjualan sebanyak 13.682 unit dengan total penjualan sebesar 30.537 unit sepanjang tahun 2015.

BMW 218i Active Tourer ‘Panaskan’ Pasar Premium Car Indonesia

DILEPAS DUNIA MAYA-Melihat dari teaser yang ‘dilepas’ Toyota di dunia maya, akan ada godaan baru di RAV4 yang menanti penikmat mobil CUV dengan nuansa cita rasa style anyar ramah lingkungan dengan mesin hybrid dan bakal diluncurkan dalam gelaran New York Auto Show 2015 yang dimulai tanggal 02 April mendatang.

Sebagai catatan, model Toyota RAV4 2015 sebelumnya

pernah menginjakkan kaki di Indonesia yakni di ajang IIMS 2014 dan POS 2014. Sayangnya ia hanya ikut sebagai show car dan belum akan diterjunkan di bursa mobil Tanah Air kecuali dalam wujud mobil CBU saja. OT

B M W I n d o n e s i a re s m i memperkenalkan BMW 218i Active Tourer di Kuningan, Jakarta, Kamis (25/3). Hadir sebagai kendaraan segmen kompak premium pertama, Active Tourer yang berkarakter sporty dan elegan ini menawarkan kapasitas kabin yang luas, khususnya di bagian belakang.

“Active Tourer hadir untuk memberikan alternatif baru bagi konsumen kendaraan premium Indonesia.

Dimana kendaraan tersebut merupakan segmen kompak premium yang belum pernah

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI PT BPR DINAR JAGAD Tanggal : 31 Desember 2014

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR DINAR JAGAD Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PT BPR DINAR JAGAD Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN INFORMASI LAIN PT BPR DINAR JAGAD Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR DINAR JAGAD Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT BPR DINAR JAGAD Tanggal: 31 Desember 2014

166/IV/KTR

Layouter:Manik

KESEHATAN

FAJA R BALI

RABU, 1 APRIL 2015 l Tahun XV

Pre Eklamsi Pada Kehamilan Oleh: dr. Ketut Yoga Mira Pratiwi Kehamilan adalah salah satu hal yang sangat dinantikan oleh pasangan yang sudah menikah. Namun ketika kehamilan itu datang, banyak pasangan yang tidak memahami pentingnya pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui baik kesehatan ibu dan kehamilanya. Banyak kondisi medis yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin di dalam kandunganya yang dapat ditangani apabila ibu melakukan pemeriksaan secara rutin, salah satunya adalah sebuah kondisi medis yang disebut dengan Pre Eklamsia.

Pre Eklamsia adalah salah satu penyebab kematian terbesar pada kehamilan dan lebih sering terjadi pada ibu dengan kehamilan pertama.

Beberapa faktor risiko lain yang meningkatkan risiko seorang ibu mengalami pre eklamsia adalah, usia diatas 40 tahun, kehamilan kembar, riwayat penyakit yang sama pada keluarga, kegemukan, dan penyakit tekanan darah tinggi dan ginjal kronis.

Pre ekamsia didefinisikan sebagai peningkatan tekanan

darah selama kehamilan disertai dengan adanya protein pada air seni ibu. peningkatan tekanan darah yang dimaksud adalah tekanan darah sistolik ibu lebih atau sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik yang lebih atau sama dengan 90 mmHg pada usia kehamilan diatas 20 minggu.

Keadaan in juga disertai dengan adanya protein dalam air seni ibu yg akan diketahui dengan pemeriksaan laboratorium dan dikatakan positif apabila didapatkan protein lebih atau sama dengan 30

mg pada pemeriksaan air seni selama 24 jam, atau menunjukan hasil +1 pada pemeriksaan dengan dipstik.

Seorang ibu yang mengalami Pre Eklamsia akan mengamali beberapa gejala yang khas seperti pusing, gangguan penglihatan dan bengkak pada kaki. Namun tidak jarang seorang ibu yang menderita pre eklamsi tidak mengalami semua gejala tersebut sehingga keadaan ini tidak diketahui dan tidak mendapatkan penanganan yang baik padahal hal ini akan

mungkin bersifat karsinogenik untuk masyarakat.

Namun demikian, sejumlah penelitian terbaru itu tidak menggambarkan keseluruhan cerita.

Seringkali dibutuhkan waktu bertahun-tahun antara penggunaan bahan penyebab kanker baru seperti misalnya tembakau, dan

observasi peningkatan kejadian kanker. Sampai titik ini, mungkin baru sedikit waktu yang berlalu untuk mendeteksi peningkatan kanker yang langsung disebabkan penggunaan ponsel.

Menurut Moynihan, sampai sekarang belum ada kejelasan apakah ponsel menyebabkan kank-

sangat berbahaya karena ibu dapat mengalami serangan kejang atau disebut dengan Eklamsia.vcf Untuk itu sangatlah penting untuk memeriksakan kesehatan ibu dan kehamilanya secara rutin, karena apabila Pre Eklamsia ini diketahui sejak dini, tekanan darah tinggi ibu dapat dikontrol dan akan mengurangi ancaman kesehatan terhadap ibu dan anak.

Karena itu seorang ibu hamil sebaiknya memeriksakan kehamilanya setidaknya 4 kali selama kandunganya. Satu kali pada tiga bulan pertama kehamilan untuk memastikan kehamilan, satu kali saat tiga bulan kedua untuk memastikan perkembangan kehamilan sesuai dengan usia kehamilan, dan 2 kali pada tiga bulan terakhir kehamilan. Pada setiap pemeriksaan ini, ibu hamil akan diperiksa secara lengkap termasuk tekanan darahnya sehingga apabila didapatkan tekanan darah yang tinggi, bisa segera ditangani sehingga kesehatan ibu dan bayi yang dikandung dapat dijaga hingga waktu persalinan nanti.

9

Mengapa Pria Rentan Serangan Jantung?

JAKARTA-Fajar Bali Dibanding wanita, pria lebih rentan terkena serangan jantung. Sejumlah kasus serangan jantung yang pernah terjadi pun lebih banyak pada pria.

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Jetty Sedyawan mengungkapkan, pria memang lebih berisiko terkena serangan jantung daripada wanita. Hal ini dipengaruhi oleh faktor hormonal seorang wanita. “Sebelum perempuan menopause, banyak produksi hormon estrogen. Itu pembuluh darahnya lentur,” ujar Jetty, beberapa waktu lalu.

Jetty mengatakan, dalam penelitian disebutkan bahwa perempuan 10 tahun lebih lambat terkena serangan jantung dibanding pria. Tetapi,

setelah menopause, risiko wanita terkena serangan jantung sama dengan laki-laki.

“Setelah menopause tidak ada lagi perlindungan hormon.

Profil lemaknya berubah juga, lebih gemuk, gerak kurang,” terang Jetty.

Penyumbatan pembuluh darah koroner yang menyebabkan serangan jantung pun bisa terjadi pada wanita.

Selain faktor jenis kelamin, usia seseorang juga merupakan faktor resiko yang tak bisa diubah. Seseorang akan lebih tinggi terkena risiko penyakit jantung seiring bertambahnya usia. Faktor riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung juga bisa memengaruhi.

Namun, menurut dokter yang mengembangkan Advanced Cardiac Life Support

(ACLS) ini, perempuan maupun usia muda pun bisa lebih berisiko terkena serangan jantung jika gaya hidupnya tidak sehat, seperti merokok, pola makan tidak sehat, dan kurang olahraga. “Gaya hidup sekarang ada anak-anak kecil sudah pada merokok, di mana-mana sudah naik eskalator, sudah enggak jalan kaki seperti orang dulu, ditambah polusi. Jadi yang muda juga bisa terkena serangan jantung karena gaya hidup kurang baik,” papar Jetty.

Untuk itu, sangat penting menjaga jantung dengan gaya hidup yang sehat. Menurut Jetty, masyarakat umum pun perlu mempelajari bantuan hidup dasar untuk pertolongan pertama jika menemukan seseorang yang terkena serangan jantung. KP

Radiasi Ponsel Tingkatkan Kejadian Tumor Otak?

JAKARTA-Fajar Bali Ponsel di zaman sekarang mirip nyawa kedua. Banyak orang yang tak dapat berpisah dengan telepon genggamnya. Padahal radiasi ponsel cukup mengkhawatirkan.

Apakah peningkatan kasus tumor otak disebabkan oleh penggunaan ponsel berlebihan?

Ahli onkologi medis dari Mayo Clinic, AS Timoty J. Moynihan, MD menegaskan hubungan antara ponsel dan kanker masih kontroversial. Studi bertahun-tahun mengenai ponsel dan kanker masih menemukan hasil yang bertentangan. Hingga saat ini belum ada konsesus para ahli mengenai kadar risiko kanker yang disebabkan penggunaan ponsel.

Sejumlah penelitian menunjukkan sedikit kenaikan tumor otak sejak 1970-an. Tentu saja ponsel belum digunakan pada 1970-an.

Moynihan mengatakan, peningkatan kasus tumor otak mungkin terkait pada faktor lain seperti peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dan semakin canggihnya alat diagnostic imaging untuk memotret keberadaan tumor.

Pernah dilakukan studi terhadap 420 ribu pengguna ponsel selama lebih dari 20 tahun. Peneliti menemukan tak ada bukti antara penggunaan ponsel dan tumor otak. Penelitian lain menemukan kaitan antara ponsel dan kanker kelenjar air liur. Namun penelitian itu hanya melibatkan peserta sedikit saja yang menderita tumor ganas.

Studi lain menemukan kemungkinan peningkatan risiko glioma, sejenis tumor otak spesifik, pada pengguna ponsel yang berlebihan tetapi secara umum tak ditemukan peningkatan risiko tumor otak.

Setelah mengevaluasi beberapa kemungkinan penelitian mengenai ponsel dan glioma dan tumor otak non kanker yang disebut acoustic neuroma, sejumlah anggota International Agency for Research on Cancer yang merupakan bagian WHO - menyetujui hanya terdapat sedikit bukti yang mendukung radiasi ponsel bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Kelompok itu mengklasifikasikan bidang elektromagnetik radiofrekuensi

ANDA CARI TIKET PESAWAT DOMESTIK & INTERNASIONAL

er. Kendati riset jangka panjang masih berlangsung, hingga saat ini belum ada bukti penggunaan ponsel meningkatkan risiko kanker.

Jadi kalau Anda khawatir ponsel menyebabkan kanker, batasi penggunaan ponsel atau gunakan peralatan hands free untuk menjauhkan ponsel dari kepala. KP

RESERVASI VIA CALL/ONLINE H/085219 158111- 0361 9351032 TRAVELOKA TIKET 018/I/FB/KTR

680/IX/GLH

134/III/KTR

098/II/SWJ

DIKONTRAKKAN RUMAH LANTAI DUA

Diatas 3 kamar tidur, 1 kamar mandi.

Di bawah 2 kamar tidur, 2 kamar mandi.

Dapur besar. Garasi besar.

Air pakai tower. Listrik 2.300 watt.

Harga 50 juta pertahun, kalau dua tahun 95 juta.

Dijalan Palapa XI - Palapa garden, Sidakarya - Denpasar Selatan.

Hub. 082236328444 (Pak Abu) 124/III/KTR

517/I/GLH

123/III/AGN

419/XI/AGN

Layouter: zohra

EKONOMI

10

Hadapi MEA Dekranasda Gianyar Persiapkan SDM Sejak Dini

VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

13115 10336 13756 10534 19681 14455 112.32 1700 3683 9813

KURS BELI 13015 9836 13406 10184 19181 13955 106.82 1670 3283 9213

GIANYAR-Fajar Bali Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Kabupaten Gianyar telah melakukan pembinaan sejak dini seperti melakukan kerjasama dengan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelaku usaha kerajinan yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Gianyar.

Ketua Dekranasda, Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Surya Adnyani, mengatakan, pengenalan kepada para siswa SMK dari sejak dini terutama terkait dengan kerajinan tenun yang ada di Kabupaten Gianyar dan dengan diadakan pembinaan tersebut diharapkan para sisawa dapat diajak bekerjasama kedepannya. “Kita harapkan dapat meningkatkan kualitas tenunan

Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

Disperindag Sosialisasikan Mikol GIANYAR-Fajar Bali Menujuk peraturan menteri perdagangan RI No.06/M-DAG/PER/I/2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, mulai 16 April 2015 penjualan minuman beralkohol golongan A yang memiliki kadar alkohol di bawah 5%, tidak diperbolehkan dijual di minimarket dan toko pengecer lainnya, penjualan hanya boleh di Supermarket atau Hypermarket saja.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Gianyar telah melakukan koordinasi serta mensosialisasikan peraturan tersebut, kepada para Camat serta seluruh Perebekel di Kabupaten Gianyar dan toko pengecer di masing-masing wilayah kerja.

“Sesuai peraturan terkait peredaran Mikol dalam hal ini, kami melalui surat Sekda telah menyampaikan kepada Camat dan Perebekel serta beberapa penggelola mini market yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Gianyar. Telah melakukan pembinaan kelapangan yang dilakukan oleh Kesbang, Kodim serta Kepolisian dengan menyasar minimarket dibeberapa daerah, seperti di daerah Batubulan dan Ubud,” ungkap

FAJA R BALI RABU, 1 APRIL 2015l TAHUN XV

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagaan Kabupaten Gianyar, Wayan Suamba, Selasa (31/3).

Sosialisasi dan pembinaan akan dilakukan secara bertahap ke beberapa daerah lainnya di Kabupaten Gianyar. “Secara bertahap akan kami lakukan sosialisasi ke beberapa wilayah yang belum sempat dilakukan sosialisasi tersebut sehingga, kedepan seluruh masyarakat dapat mengetahuinya, selain itu dalam kaitan dengan hal tersebut ada empat komponen yang berperan penting, salah satunya peran media.

Sekuat dan secanggih apapun yang dilakukan tanpa dibarengi oleh media, mustahil program kegiatan akan berjalan dengan sempurna, oleh karena itu peran media sangat kami harapkan dalam sosialisasi ini guna turut serta untuk ikut mengimformasikan ketengah masyarakat terkait peraturan tersebut tentunya dengan harapan dapat masyarakat dapat mengetahui aturannya,” ujarnya.

Terkait dengan peraturan tersebut Suamba menambahkan, dari asosiasi distribusi Mikol memohon agar di Bali pada khususnya dikecualikan terkait dengan peraturan tersebut, dikarenakan Bali merupakan daerah pariwisata. “Mudah-mudah kebijakan tersebut dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat,” harapnya.M-004

Ida Ayu Surya Adnyani

FB/AGUNG

dan jahitan produk tenun agar menjadi lebih baik lagi kedepanya,” jelasnya, Selasa (31/3) kemarin.

BULOG Bali Siap Beli Beras Petani

DENPASAR - Fajar Bali Pasca ditetapkannya harga pembelian beras baru yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomer 5 Tahun 2014, Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Bali siap membeli. Namun, kesiapan membeli beras hasil petani Bali ini harus sesuai dengan harga baru yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala BULOG Bali I Wayan Budita mengatakan, pihaknya akan membeli beras petani Bali dengan harga Rp 7.300 per kilogramnya (Kg). “Kami siap membeli dengan harga baru sebagaimana yang telah diberlakukan pada 17 Maret 2015 lalu,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (31/3).

Harga pembelian Pemerintah (HPP) ini sambung Budita, naik dari harga sebelumnya yakni Rp 6.600 per kg yang sebagaimana diatur dalam Inpres

Nomer 3 Tahun 2013.

Budita melanjutkan, kesediaan BULOG untuk membeli beras di tingkat petani dengan HPP tersebut yakni beras dengan jenis medium. Dimana katanya, beras hasil produksi ini juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut ulasnya yakni beras harus memiliki kandungan air sebesar 14 persen, butir menir (beras kecil) sebesar 2 persen dan hanya 20 persen butiran patah beras.

Dalam Inpres baru tersebut kata Budita lagi juga diatur pembelian harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 3.700 per kg dan di tingkat penggilingan sebesar Rp 3.750 per kg. Sementara, untuk harga pembelian oleh Pemerintah jenis gabah kering giling di tingkat penggilingan mencapai Rp 4.600 dan di gudang BULOG

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI PT BPR PRISMA BALI

sebesar Rp 4.750 per kg.

Budita mengaku, untuk saat ini jumlah stok beras yang ada di 7 gudang BULOG Bali yang tersebar di beberapa wilayah mencapai 13.286 ton. Oleh karena itu dirinya meminta agar masyarakat tidak perlu panik karena stok beras men-

PT BPR PRISMA BALI Tanggal: 31 Desember 2014

Tanggal: 31 Desember 2014

Posisi Desember 2014

Kas

POS - POS

227,065

182,683

Kas dalam Valuta Asing

0

0

Surat Berharga

0

0

Pendapatan Bunga yang Akan Diterima Penempatan pada Bank Lain Penyisihan Kerugian -/Jumlah

187,939

4,789

5,503,765

3,696,023

9,492

4,270

5,494,273

3,691,753

Kredit yang Diberikan a. Kepada BPR

0

0

b. Kepada Bank Umum

0

0

c. Kepada non bank - pihak terkait d. Kepada non bank - pihak tidak terkait Jumlah Kredit yang Diberikan Penyisihan Kerugian -/-

505,359

400,931

17,555,847

14,023,477

18,061,206

14,424,408

Posisi Desember 2014 Posisi Desember 2013

Pendapatan Bunga Bunga Kontraktual

3,761,487

2,991,705

Amortisasi Provisi

358,641

271,251

0

0

4,120,128

3,262,956

1,874,700

1,311,977

Amortisasi Biaya Transaksi -/Jumlah Pendapatan Bunga Beban Bunga Bunga Kontraktual Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi

0

3.77

0

0

2.07

f. PPAP

0

0

0

0

100.00

g. BOPO

0

0

0

0

86.16

h. Cash Ratio

0

0

0

0

32.70

13,063

3,000

2,000

771

42

1,972,050

1,183,609

355,049

824,033

84,000

0

0

0

550,000

6,905,583

3,821,927

Dana Setoran Modal - Kewajiban

0

0

Kewajiban Imbalan Kerja

0

0

Pinjaman Subordinasi

0

0

Modal Pinjaman

0

0

Kewajiban Lain-lain

0

0

Jumlah Kewajiban

20,593,850

15,657,621

Modal Dasar

5,000,000

5,000,000

Modal yang Belum Disetor -/-

2,400,000

3,400,000

0

0

Ekuitas Modal

Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Modal Sumbangan

0

0

2,600,000

1,600,000

Dana Setoran Modal - Ekuitas

0

0

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi

0

0

Surplus Revaluasi Aset Tetap

0

0

Cadangan Umum

767,686

567,686

Cadangan Tujuan

0

0

769,643

1,142,317

Total

1,537,329

1,710,003

Jumlah Ekuitas

4,137,329

3,310,003

24,731,179

18,967,624

Jumlah

Saldo Laba

Belum ditentukan tujuannya

Total Kewajiban dan Ekuitas

Lain-lain

19,408

10,907

64,592

(10,907)

419,641

813,126

42,858

63,669

LABARUGI LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

4. Rasio-Rasio (%)

PENGURUS BANK

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

500,000

Pinjaman Diterima

LABA (RUGI) OPERASIONAL

Kerugian Penjualan Aset

11,049,733

Simpanan dari Bank Lain

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL

Beban Non Operasional

12,840,803

Jumlah Simpanan

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan Non Operasional

8,308,069

3.13

0

53,293

2,741,664

0

0

Beban Operasional Lainnya

2,786,284

0

0

250,827

10,054,519

0

0

556,341

b. Deposito

0

0

1,124,359

a. Tabungan

a. NPL net

e. KAP

1,861,407

Simpanan

23,564,971

d. ROA

Beban Administrasi dan Umum

0

17,555,847

252,036

85.40

252,214

28,846

252,036

0

21.81

258,141

0

0

320,839

0

d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/-

42,592

320,839

22,992,096

0

337

Utang Pajak

16,982,972

d. Kepada non bank - pihak tidak terkait 3. Jumlah aset produktif

0

0

Utang Bunga

505,359

0

Beban Penelitian dan Pengembangan

207,115

0

0

503,041

304,872

0

0

814,482

Kewajiban Segera

0

0

c. Inventaris

Kewajiban

0

505,359

c. Kepada non bank - pihak terkait

0

9,099

Desember 2013

0

0

c. LDR

21,962

Tanggal Cetak : 10-Maret - 2015 1:56:55 PM

0

0

b. KPMM

Beban Pemasaran

Desember 2014

0

0

2,007,642

0

Pos-Pos

0

0

2,327,099

0

(Ribuan Rp)

0

b. Kepada Bank Umum

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL

b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/ -

LAPORAN NERACA PUBLIKASI LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR PRISMA BALI Tanggal : 31PRISMA Desember BALI 2014 PT BPR Tanggal: 31 Desember 2014

a. Kepada BPR

56,663 36,751

481,791

5,503,765

81,671 35,388

18,967,624

0

1,950,979

Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif

297,509

0

1,311,977

0

24,731,179

0

2,245,428

0

Jumlah Aset

5,503,765

2. Kredit yang diberikan

1,874,700

a. Tanah dan gedung

Aset Lain-lain

Jumlah

Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih

0

Akumulasi Amortisasi -/-

M

Jumlah Beban Bunga

0

Aset Tidak Berwujud

D

0

70,585

Jumlah aset tetap dan inventaris

1. Penempatan pada bank lain

KL

0

14,353,823

Aset Tetap dan Inventaris

Desember 2014 L

95,383

Agunan yang Diambil Alih

KETERANGAN

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

17,965,823

Jumlah

(Ribuan Rp)

(Ribuan Rp)

Posisi Desember 2013

Aset

cukupi selama 5 bulan kedepan. Setiap bulannya sebutnya, rata - rata jumlah kebutuhan beras di Pulau Dewata mencapai 2.600 ton. “Biasanya, dalam waktu tertentu kita juga disuplai beras. Kami pastikan, stok beras di Bali aman,” kata Budita.

Terkait jatah penerima beras miskin (raskin) setiap bulannya mencapai 2.278.866 kg tersebut, Budita mengungkapkan wilayah penyaluran atau distribusi raskin paling besar di wilayah Buleleng dengan 636.315 kg disusul Kabupaten Karangasem sebesar 363.900 kg, Kabupaten Gianyar 321.810 kg, Kabupaten Tabanan 288.645 kg, Kabupaten Jembrana 165.765 kg, Kabupaten Bangli 159.270 kg Kabupaten Badung 148.245 kg, Kabupaten Klungkung 142.665 dan Kota Denpasar 52.515 kg.W-011

LAPORAN INFORMASI LAIN PT BPR PRISMA BALI TanggalINFORMASI : 31 Desember 2014 LAIN LAPORAN

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PTLABA BPR PRISMA LAPORAN RUGIBALI PUBLIKASI Tanggal Desember 2014 PT BPR: 31 PRISMA BALI (Ribuan Rp)

POS - POS

FB/RONY

I Wayan Budita

Tanggal : 31 Desember 2014

LAPORAN NERACA PUBLIKASI LAPORAN NERACA PUBLIKASI BPR PRISMA BALI PT PT BPR PRISMA BALI Tanggal : 31 Desember 2014 Tanggal: 31 Desember 2014

susnya, kepada para pengerajin perak dan kayu terutama pembinaan terkait dengan desain produk. Serta yang tak kalah pentingnya, melakukan sosialisasi terkait pendaftaran hak paten produk yang telah dihasilkan agar kedepan produk yang dihasilkan para pengerajin tidak mudah ditiru negara lain. “Kami terus mengingatkan para pelaku usaha khususnya yang ada di Kabupaten Gianyar agar segera mematenkan hasil produksi kerajinannya, apa lagi saat ini Menteri Koperasi telah menggratiskan pendaftaraan hak paten yang dengan mudah dapat diakses di media On Line kapanpun dan dimanapun,” tandas Ketua Dekranasda, Kabupaten Gianyar yang juga menjabat sebagai Ketua TP. PKK Kabupaten Gianyar ini. M-004

Sutya Adnyani menilai, pembinaan sejak dini perlu dilakukan kepada generasai muda karena melihat kenyataan saat ini beberapa pengerajin khususnya kerajinan tenun terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilki dapat dikatakan masih minim. Sehinga pada saat permintaan produk kerajinan tenun meningkat para pengrajin kesulitan memenuhi permintaan tersebut. “Regenerasi tenaga kerja khususnya tukang tenun, sampai saat ini masih dirasa kurang. Jika pesanaan banyak para pengerajin kewalahan mengerjakannya.

Dengan melihat kenyataan tersebut maka pembinaan sangat penting dan perlu dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selain memberi pembinaan kepada pelaku uasaha kerajinan tenun, p;ihaknya juga telah melakukan pembinaan khu-

LABA (RUGI) BERSIH

376,783 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT BPR PRISMA BALI LAPORAN KOMITMEN KONTINJENSI PUBLIKASI Tanggal :DAN 31 Desember 2014 PT BPR PRISMA BALI Tanggal: 31 Desember 2014

749,457

PEMILIK BANK

Dewan Komisaris 1. Made Ardjaja 1. Drs. I Dewa Made Santika, MM 2. Liem Ariawan 2. I Made Sadia,SE PENGURUS BANKBANK PENGURUS Dewan Komisaris Dewan Komisaris

(70,00%) Pemegang Saham Pengendali (30,00%) 1. Made Ardjaja 2.PEMILIK Liem Ariawan BANK PEMILIK BANK 1. Made1.Ardjaja Made Ardjaja

Pemegang Saham Pen (70,00%) Pemega Tanggal Cetak(70,00%) : 10-Maret - 2015 1:57:21 PM

I Dewa MadeMade Santika, MM 2.

Liem 2.

Ariawan 1. Drs. I Dewa Santika, MM LiemUltimate Ariawan Dewan Direksi 1. Drs. Shareholder 2. I2.Made Sadia,SE I Made Sadia,SE 1. Ir.Anak Agung Gede Putra 1. Direksi Dewan Direksi 2. Tri Suastini, SH.Dewan 2. -

(30,00%) 1. Made Ardjaja (30,00%) 1. Made 2. Liem Ariawan 2. Liem

Ultimate Shareholder Ultimate 1. 1. 2. 2. -

1. Ir.Anak Agung GedeGede Putra Putra 1. Ir.Anak Agung 2. Tri Suastini, SH. SH. 2. Tri Suastini,

* Nama Kantor Akuntan Publik

**Nama Akuntan Publik NamaKantor Kantor Akuntan Publik

: Johan Malonda Mustika dan Rekan

* Akuntan Publik yang Menandatangani Laporan : Drs I Wayan Dhana,AK,MM **Akuntan Publik yang Menandatangani Laporan Akuntan Publik yang Menandatangani Laporan

: Johan Malonda danMustika Rekan dan Rekan : JohanMustika Malonda : Drs I Wayan : DrsDhana,AK,MM I Wayan Dhana,AK,MM

Tanggal Cetak : 10-Maret - 2015 1:57:12 PM

Deskripsi

(Ribuan Rp) Laporan Publikasi ini sudah diaudit KantorKantor Akuntan Publik Publik Laporan Publikasi ini sudah diaudit Akuntan Posisi Desember 2014 Posisi Desember 2013 Laporan Publikasi ini sudah diaudit Kantor Akuntan Publik

Catatan: Catatan: *BPR dengan totaltotal asetaset Rp10Rp10 miliar miliar atau lebih mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik *BPR dengan atauwajib lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yangyang bertanggung jawab terhadap audit (partner dannama nama Akuntan Publik bertanggung jawab terhadap auditin-charge) (partner in-charge)

KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik

0

2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik

274,083

3. Penerusan kredit (channeling)

0

4. Lain-lain

0

Jumlah komitmen

0

274,083

1. Aset produktif yang dihapus buku

0

2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit

0

0

89,066

35,234

4. Lain-lain Jumlah kontinjensi

D

BPR P

Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/30/DBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR BPR tahunan dan laporan Keuangan Publikasi

0 keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. Informasi 8/20/PBI/2006 "tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan 15,639 Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/30/DBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR

KONTINJENSI

3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

10 Ma

0 Catatan: *BPR total aset Rp10 miliar ataudilebihatas mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Peraturan keuangan telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia Informasi keuangan diwajib atas telah disusun untuk memenuhi BankNo. Indonesia10No. Maret 2015 15,639 dengan Informasi "tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan 8/20/PBI/2006 "tanggal 5 Oktober 2006in-charge) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan dan nama Akuntan8/20/PBI/2006 Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (partner Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/30/DBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan

Direksi, BPR Prisma Bali

1. Ir.Anak Agung 1. G Ir 2. Tri Suastini, 2.

SH.T

0

0

0

89,066

35,234

1. Ir.Anak Agung Gede Putra 2. Tri Suastini, SH.

Tanggal Cetak : 10-Maret - 2015 1:56:55 PM

167/IV/KTR

Mengetahui, ttd

Layouter: Zohra

FAJA R BALI

RABU, 1 APRIL 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

Luhut Minta Golkar Tak Gaduh JAKARTA-Fajar Bali Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan mantan koleganya di Partai Golkar untuk bersikap dewasa dan tidak menciptakan kegaduhan. Menurut Luhut, konflik dualisme Golkar sebaiknya menunggu hasil putusan pengadilan.

“Ya, pada intinya saya minta pada teman-teman, ya sudah mulai dewasa. Negara demokrasinya bagus, tidak usah dengan gaduh-gaduh begitu,” ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Selasa (31/3).

Dia melihat penyelesaian masalah di tubuh partai berlambang pohon beringin itu

harus dituntaskan perlahan.

Oleh karena itu, mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini berharap agar para kader Golkar bisa menahan diri sampai ada putusan pengadilan yang menetapkan kepengurusan yang sah. “Saya berharap nanti kalau sudah ada putusan pengadilan itu finalnya,” kata Luhut.

In tern a l Pa rta i Gol kar masih panas menyusul Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono. Kubu Aburizal Bakrie pun menggugat SK itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

JAKARTA-Fajar Bali Pengacara mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana, Rahmat Harahap mengatakan, sidang praperadilan kliennya belum gugur. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sutan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Permohonan KPK tanggal 26 Maret 2015 kepada Ketua Pengadilan Tipikor untuk menetapkan hari persidangan dan pemanggilan terdakwa serta saksi-saksi. Oleh sebab itu, surat permohonan dimulainya pemeriksaan dan pelimpahan perkara kasus klien kami,

sifatnya masih tahap permohonan belum masuk tahap pemeriksaan,” kata Rahmat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Di samping itu, Rahmat juga ingin mengklarifikasi pernyataan Kepala Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna yang menyebut gugatan praperadilan yang diajukan Sutan telah gugur.

Menurut Made, berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf (d) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), praperadilan gugur apabila sidang di Pengadilan Tipikor telah dimulai. “Pemeriksaan seperti yang dimaksud KPK adalah sidang pertama

pada perkara pokok pembacaan dakwaan,” katanya.

Kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di DPR RI yang menjerat Sutan Bhatoegana resmi dilimpahkan ke pengadilan. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, jaksa penuntut umum telah selesai merumuskan dakwaan hari ini dan menyatakan perkara Sutan siap disidangkan.

Sutan pun menggugat pen-

etapan dirinya sebagai tersangka melalui praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta.

Semestinya, sidang perdana praperadilan Sutan digelar pada 23 Maret 2015. Namun, pihak KPK tidak hadir sehingga diundur menjadi 6 April 2015.

Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Mulyana Girsang mengatakan, semestinya gugatan praperadilan Sutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara otomatis akan gugur karena telah masuk ke tingkat penuntutan. Hal tersebut, kata Chatarina, diatur dalam Pasal 82 ayat 1 KUHAP. KP

DARI HALAMAN 1

ya. Pastika berharap, acara ini dapat memberikan makna yang positif bagi para peserta dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Lebih jauh Wagub Sudikerta menambahkan, kegiatan Dharma Santi ini selain menjaga hubungan antara Polda dan masyarakat, juga sebagai ajang Polda Bali untuk mulai merevolusi mental sesuai dengan tema yang diambil. Sudikerta berharap, Polda Bali beserta jajarannya dapat merevolusi mental secara bersama-sama, sehingga menciptakan polisi yang bertanggung

jawab terhadap masyarakatnya.

Sementara itu Kapolda Bali Irjen Pol. Drs. Ronny Franky Sompie SH.MH, mengucapkan terimakasih atas kehadiran Wagub Sudikerta di acara tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dengan tema “Melalui Perayaan Nyepi Tahun Baru Caka 1937, Kita Laksanakan Penyucian Diri dan Alam Semesta Menuju Polri Profesional Penggerak Revolusi Mental”, berharap Polda Bali dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melakukan koreksi diri. Dimana revolusi mental ini bersumber dari kesadaran diri manusia, untuk

berubah ke arah yang lebih baik.

Selain itu, memaknai perayaan Nyepi yang telah dilaksanakan, diharap dapat memberikan perubahan yang mendasar dalam diri manusia sesuai dengan Catur Brata Penyepian yang telah dilaksanakan. Acara Dharma Santi yang diikuti oleh 300 peserta tersebut, disuguhkan Dharma Wecana yang berkaitan dengan makna Nyepi dan Revolusi Mental dari Ida Pedanda Gede Made Gunung. Hadir pula dalam acara tersebut Ny. Dayu Sudikerta, Ketua DPRD Provinsi Bali Adi Wiryatama beserta Istri, serta undangan lainnya. W-019*

nya untuk diplot ke kandidat Bacabup dan Bacawabup. Dikatakan lagi, empat nama tersebut disetor ke Tim Pilkada yang terdiri dari unsur DPP, DPD, dan DPC. Nama yang disetor dari hasil rapat DPC kemarin bakal disetor ke tim untuk dilakukan penjaringan, survei, pengujian, sampai mengusulkan rekomendasi ke DPP. “Tapi tim baru bisa kerja setelah ada SK DPP”, tegas Carles.

Politisi asal Batur, Kintamani ini menambahkan, empat nama ini nanti bisa saja merupakan calon yang bakal disetor naman-

ya ke partai koalisi atau koalisi partai, karena Partai Demokrat belum boleh mengusung kandidat Bacabup-Bacawabup sendiri tanpa koalisi. Demokrat di parlemen hanya memiliki 4 kursi dari 30 kursi seluruhnya.

Belum meraih 20 persen sesuai persyaratan mengusung calon.

Ketika ditanya apakah tidak sia-sia menyetor nama ke partai koalisi, karena koalisi masih gamang, dia mengatakan bahwa tak ada salahnya Demokrat sudah mengantongi nama-nama sebagai persiapan. Dikatakan politik bersifat dinamis, koalisi

tidak harus dengan partai di luar PDIP, tetapi dengan PDIP juga bukan tidak mungkin.

Memang wacana sementara ini parpol yang berkoalisi yakni Demokrat, Golkar, Gerindra, dan Hanura. Tetapi lanjut dia sampai saat ini belum ada hitam di atas putih.”Yang penting kita hidupkan komunikasi dengan parpol lain, disinilah peran Tim Pilkada yang dibuat”, ujar Carles sembari menambahkan, rapat yang digelar juga mengusulkan calon Ketum Partai Demokrat dan secara aklamasi mengusung satu nama yakni SBY. W-002

karena harus ada koordinasi dengan pimpinan.

Syarir mengungkapkan, saat bertemu dengan Sekkot Rai Iswara, disebutkan bahwa pihak Pemkot Denpasar sangat terbuka untuk dimintai berbagai data yang diperlukan pihak Kejaksaan maupun pihak yang berwenang untuk itu. “Pada intinya, Pemkot siap membantu,” papar Sagir.

Selain bertemu dengan Rai Iswara, Sagir juga bertemu dan meminta data dari bagian hukum, yang ditemui Kabag Bantuan Hukum, Komang Lestari Kusuma dan Kabag Keuangan sekretariat

Pemkot Denpasar. Dari temuan yang dilaporkan BPK RI tersebut, menurut Sagir, pihak Pemkot juga telah menyertakan berbagai upaya klarifikasi dan tindak lanjut temuan tersebut. Misalnya terhadap perjalanan dinas yang ditemukan ada ketidaksesuaian mencapai Rp 32,4 miliar sudah dilakukan klarifikasi dan pengembalian, sehingga telah dianggap selesai.

Demikian juga tentang aset penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah, aset yang disertakan itu berupa bangunan. Malah ada bangunan yang belum diserahkan se-

cara resmi. “Semua penyertaan tersebut, juga sudah dibuatkan Perda pada tahun 2014 yang lalu,’’ ungkapnya.

Sagir menyadari, temuan BPK dari prosesnya. Mulai dari pemeriksaan, kemudian terbit rancangan hasil laporan.

Ada waktu perbaikan dan klarifikasi. Namun demikian, Syarir mengatakan akan tetap melakukan pembahasan data yang diberikan akan dibedah dengan teliti. Jika ada beberapa hal yang dirasa ada kekurangjelasan pihaknya akan menindaklanjutinya dengan pemanggilan. W-007

tidak ada penyelenggara, ya akan jadi sekadar peraturan saja. Ketika ada penyelenggara tapi tidak ada anggaran atau pelatihan yang cukup untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM itu juga tidak bisa untuk menggerakkan sistem tersebut. Demikian juga, kalau hanya ada masyarakat tapi tidak ada penegak hukumnya, juga tidak bisa jalan,” paparnya usai menjadi salah satu pembicara dalam pelatihan jurnalistik di Gedung Wiswa Sabha.

Khusus untuk di Provinsi Bali, Maria mengaku sering mendapat pengaduan baik oleh DPRD Provinsi ataupun Daerah terkait indikasi kriminalitas terhadap anak. Menurutnya, selama ini kasus kejahatan terhadap anak di Bali cukup tinggi. Utamanya untuk peristiwa trafficking, perdagangan anak, serta sodomi.

Sayangnya, Maria menilai penanganan dan respon terhadap kasus-kasus sejenis itu masih lemah. Bahkan, ia mengatakan justru sering terjadi pembiaran di

Bali. Banyak kasus yang dibiarkan saja terjadi oleh masyarakat.

“Kasus-kasus anak di Bali cukup tinggi, kemudian melibatkan pembiaran dari masyarakat.

Ada kasus masyarakat cenderung membiarkan saja. Artinya masih banyak hal yang harus dilakukan selain penanganan terhadap kasus-kasusnya,” imbuh Maria sambil mengatakan Kabupaten Jembrana yang paling mendapat sorotan terkait kejahatan terhadap anak-anak. W-019

Luhut Binsar Panjaitan

FB/IST

M e s k i p e r k a ra h u k u m belum tuntas, kubu Agung Laksono sudah mulai melancarkan manuver. Kubu ini merasa sebagai kepengurusan Golkar yang sah sehingga berencana merombak susunan Fraksi Partai Golkar di DPR yang diisi oleh para pendukung Aburizal.

Sementara kubu Aburizal mengklaim kepengurusan yang sah baru akan diketahui setelah hakim membuat putusannya. Perseteruan kedua kubu ini pun mencapai puncaknya pada Senin (30/3) malam, kubu Agung Laksono menduduki Ruang Fraksi Partai Golkar. KP

Pengacara: Praperadilan Sutan Bhatoegana Belum Gugur

Gubernur Apresiasi Kinerja Polda

menciptakan suasana kehidupan masyarakat Bali yang rukun dengan penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan sehingga nilai-nilai filosofi Tri Hita Karana, tetap dapat dipertahankan oleh masyarakat Bali.

Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap acara Dharma Santi serangkaian Hari Raya Nyepi Caka 1937, dimana merupakan momen yang sangat baik dalam menciptakan kerukunan antar Polda Bali maupun masyarakat Bali pada umumn-

Demokrat Bangli Jaring Empat Nama DARI HALAMAN 1 Namun empat nama yang direkrut tidak dikerucutkan siapa kandidat Bacabup siapa Bacawabup.”Kita baru jaring empat orang itu, soal siapa nanti menjadi kandidat Bacabup dan Bacawabup masih menunggu hasil yang bakal ditelorkan oleh Tim Pilkada yang kini baru dibentuk dan sedang menunggu SK dari DPP Demokrat”, kata Carles yang juga Wakil Ketua DPRD Bangli ini.

Tetapi di penjaringan kemarin dimintai kesanggupan-

Sekkot Minta SKPD Terbuka DARI HALAMAN 1 diserahkan lengkap dengan hasil tindak lanjut dari temuan itu. Syahrir Sagir yang ditemui di Kejari Denpasar mengatakan, pihak Pemkot Denpasar sangat koperatif memberikan semua data-data hasil temuan dari BPK RI tahun 2013 yang dilaporkan pada tahun 2014 tersebut.

Sagir mengatakan, saat datang pada Senin (30/3) lalu, kemungkinan para staf yang menerima pihak Kejaksaan kagok dan panik, sehingga tidak berani langsung memberikan data-data tersebut.

Karena itu, pihaknya menyadari

11

Muncul Ancaman Pemecatan Kader DARI HALAMAN 1

“Ini kami lakukan setelah mendapat pengesahan dari Kemenkumham, selanjutnya kami selaku Plt akan mengadakan perombakan di Bali,” tegas Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer Selasa (31/3) kemarin.

Terkait dengan SK kepengurusan, kata Demer, rencananya akan diserahkan Selasa sore (waktu Jakarta). Dalam pembaharuan SK Plt tersebut akan mencantumkan konsideran baru, mengingat ada beberapa Kader dari kubu ARB memilih bergabung ke kubu AL. “Kami akan bergerak di daerah agar diketahui, Partai Golkar yang sah adalah kami (Partai Golkar kubu Agung Laksono), bukan yang lain-lain, sehingga kami juga akan melakukan perombakan di tubuh DPD I dan II,” jelas anggota DPR RI ini.

Dipaparkan Demer, dirinya selaku Plt DPD I Golkar Bali akan bersurat ke lembaga terkait untuk memperlihatkan kepengurusan DPD II (kabupaten) yang sah di Bali. Surat tersebut ditujukan kepada KPU

Provinsi, KPUD Kabupaten dan Gubernur Bali.

Hanya Demer mengaku tidak akan menghabisi semua kepengurusan yang berada di bawah ARB. Demer sangat yakin, bahwa sampai saat ini sudah ada enam DPD II yang bergabung ke kubunya. “Nanti saya perlihatkan SK yang baru, siapa-siapa (DPD II) yang bergabung ke kami,” jelasnya tanpa menyebut nama-nama DPD II yang bergabung.

Selain merombak Fraksi di DPRD Bali, Demer juga mengancam akan merombak seluruh fraksi yang ada di kabupaten/ kota di Bali. Bahkan dengan tegas Demer menebar ancaman kepada kader Golkar yang tidak mengakui kepengurusan Golkar yang sah akan di pecat.

“Saya peringatkan, kaderkader Golkar yang tetap tidak bisa menerima kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono, akan dipecat dari lingkaran partai berlambang pohon beringin,” ancam Demer.

Namun Demer buru-buru memperlunak pernyataannya.

Dirinya sebagai Plt Ketua DPD I

Golkar Bali tidak akan sekejam itu. “Saya bersama DPP diingatkan agar merangkul seluruh kader di Bali dan tidak melanjutkan konflik yang terjadi di pusat ke daerah,” tambahnya lagi.

Menurut Demer perombakan besar-besaran itu dilakukan karena beberapa kabupaten akan mengikuti Pilkada, sehingga persiapannya harus mulai dirancang.

“Pilkada sudah dekat, kami harus mempersiapkan diri. Kami juga segera membentuk tim untuk Pilkada,” paparnya.

Satu hal yang disayangkan Demer adalah ada kader Golkar di daerah yang terkesan memanaskan situasi, dengan menggiring konflik yang terjadi di tingkat pusat ke daerah. Padahal, pihaknya sudah mewanti-wanti, jangan memindahkan konflik ke daerah. Sebab, menurutnya masalah internal Golkar hanya masalah pemindahan kepemimpinan saja.

“Kita berharap hubungan antar kader di daerah tetap kondusif dan tetap sama-sama punya pemikiran membangun partai ke depan agar lebih baik,” pungkas Demer. W-010

kan pihak Polres Badung,” sebut Nyoman Wisnu, kuasa hukum dari pemohon eksekusi keluarga I Gusti Putu Krukuk selaku ahli waris Gusti Ajin Muklek yang memiiki tanah sengketa tersebut.

Wisnu mengatakan, 3 orang itu diamankan karena mereka melakukan pelemparan batu, juga membawa klewang untuk mencari saksi dalam persidangan yang telah mengatakan fakta hukum sebenarnya.

Dijelaskan Wisnu, eksekusi ini dilaksanakan setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap, bahwa putusan

MA ini sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar juga PN Denpasar yang mengabulkan gugatan penggugat terhadap tergugat I (Kelian Banjar Dinas Kelodan) dan tergugat II (Kelian Adat Banjar Dinas Kelodan).

Dalam putusan PN Denpasar yang dibacakan ketua majelis hakim Istiningsih Rahayu, pada 9 Agustus 2011, disebutkan menolak eksepsi para tergugat, mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan memutuskan tanah yang menjadi sengketa merupakan tanah peninggalan. W-007

Pemerintah Provinsi Bali. Dengan mengantongi JKBM, dirinya bisa berobat dengan gratis. Selama ini Tama mengakui takut berobat lantaran tak punya biaya.

“JKBM ini menjadi penyelamat saya. Karena dalam keadaan sakit bisa berobat di Puskesmas. Sebelum mengantongi JKBM saya takut sakit, karena tak punya biaya untuk berobat,” bebernya.

Kakek enam cucu ini ber-

harap kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika agar jangkauan pengobatan JKBM diperluas lagi serta gratiskan semua biaya pembelian obat. Pasalnya, menurut Tama, dirinya sempat menyaksikan seorang pengguna JKBM yang mengaku membeli obat, karena tak semua obat ditanggung JKBM. “Semoga ke depan semua obat ditanggung JKBM agar benar-benar gratis,” tutupnya. M-004

Bupati Badung tersebut.

Selain mendata warga Pulau Dewata, pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan duta besar atau perwakilan Indonesia di negara tersebut untuk memudahkan proses evakuasi atau pemulangan ke Tanah Air. “Kami koordinasikan dengan duta besar di sana agar dapat data untuk selanjutnya melakukan langkah pemulangan,” ucapnya.

Pemerintah pusat saat ini tengah berupaya memulangkan WNI dalam kondisi aman mengingat pertikaian antara milisi Houthi dan prajurit pemerintah setempat makin memanas. Kementerian Luar Negeri RI melansir bahwa ada sekitar 4.159 WNI di Yaman, baik mahasiswa, pekerja, maupun staf KBRI dan keluarganya. AN

Balai Banjar Kelodan Dieksekusi DARI HALAMAN 1

Panitera/Sekretaris PN Denpasar, Ketut Sulendra dan didukung penuh pihak kepolisian juga unsur pemerintahan lainnya itu tidak dihadiri termohon atau tergugat. Meski demikian eksekusi tetap berjalan.

Namun hingga sore hari, ketika dilakukan pengangkutan meterial bekas bangunan, dilaporkan tiga orang warga setempat diamankan pihak kepolisian.

“Laporan yang saya terima di lapangan, kendati eksekusi berhasil tanpa dihalangi termohon atau tergugat, namun sore hari ada laporan tiga orang diaman-

Berharap JKBM Tanggung Semua Obat DARI HALAMAN 1

meliburkan diri lantaran sudah tak kuat lagi memikul beban pekerjaan yang berat. “Saya sekarang berhenti bekerja karena sakit maag kumat terus.

Jika dipaksakan bisa bahaya,” cetusnya saat ditemui belum lama ini.

Di balik itu semua, Tama mengaku sangat bersyukur dengan adanya kartu JKBM program dari

Pemprov Kumpulkan Data Warganya di Yaman DARI HALAMAN 1

Sudikerta di Denpasar, Selasa (31/3).

Pihaknya juga tengah mencari informasi kegiatan warga Bali yang dilakukan di negara Arab itu apakah sebagai pekerja, pelajar, atau tengah berlibur.

“Kami belum tahu spesifiknya apa mereka bekerja atau liburan,” ucap mantan Wakil

Jembrana Disorot Soal Kasus Kejahatan Anak DARI HALAMAN 1

tak perlu UU ataupun Perdanya yang direvisi. Melainkan, sistem penyelenggara perlindungan anaklah yang harus diefektifkan. Tentu saja, dalam hal ini yang dimaksud penyelenggara perlindungan anak olehnya adalah, negara, pemerintah, dan masyarakat. Ketika unsur tersebut harus bersinergi, sehingga baik UU ataupun Perda dapat diterapkan dengan maksimal.

“Kalau Undang-undang saja

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

POLITIK

12 Suara PARLEMEN

Kenaikan Harga BBM Membebani Petani Anggota DPR RI dari Komisi IV, Rofi Munawar, menyesalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan secara tiba-tiba dan tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Padahal, menurut Rofi, kondisi masyarakat saat ini k h u s u s nya p e t ani sedang dalam masa sulit dan menjelang panen raya. “Pemerintah FB/IST dalam memutusRofi Munawar kan harga BBM berpikir dengan caranya sendiri, seakan tidak memperhatikan dampak bawaan yang akan terjadi akibat kebijakan tersebut di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Bagi petani kenaikan BBM akan mempengaruhi seluruh rentang produksi dan membebani proses pasca panen secar signifikan,” kata Rofi dalam keterangan pers belum lama ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2015, Pemerintah beralasan meningkatnya rata-rata harga minyak dunia dan masih berfluktuasi serta melemahnya nilai tukar rupiah dalam 1 (satu) bulan terakhir, maka Harga Jual Eceran BBM secara umum perlu dinaikkan.

Demi menjaga kestabilan perekonomian nasional serta untuk menjamin penyediaan BBM Nasional, Pemerintah memutuskan bahwa per tanggal 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB harga BBM jenis bensin premium RON 88 di wilayah penugasan Luar Jawa-Madura-Bali dan jenis minyak solar subsidi perlu mengalami kenaikan harga, masing-masing sebesar Rp500/liter. Sedangkan untuk harga minyak tanah dinyatakan tetap, yaitu Rp2.500/liter (termasuk PPN). “Pada sektor pertanian, khususnya usahatani padi, dampak kenaikan harga BBM menyebabkan usaha jasa input produksi sepenuhnya dibebankan ke petani karena adanya kenaikan sewa jasa alsintan seperti traktor, pompa air, power trhesher dan usaha penggilingan padi (RMU). Selain itu juga akan menyebabkan menurunnya profitabilitas berproduksi padi walaupun di sisi lain terjadi kenaikan harga gabah,” tegas Rofi.

Legislator dari Jawa Timur ini menambahkan, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang belum lama ini dikeluarkan pemerintah pada akhirnya akan sia-sia karena kenaikan harga gabah tidak dapat diorientasikan kepada keuntungan bagi petani, namun lebih banyak untuk menutup biaya produksi.

Selain itu, jika pola kenaikan BBM yang bersifat fluktuatif berdasarkan harga pasar terus dipertahankan, sesungguhnya akan membuat sektor pertanian dalam ketidakpastian produksi dan instabilitas harga di pasaran. “Adapun alasan Pemerintah bahwa pengalihan subsidi BBM diperlukan untuk perbaikan sarana dan infrastruktur pertanian, tak kunjung jelas aplikasi dan orientasinya hingga kini. Padahal sektor pertanian berkontribusi bentar dalam pembangunan nasional, seperti pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Rofi.

Kenaikan harga BBM pada sektor pertanian akan berdampak besar, dampak langsung terjadi pada harga sarana produksi sedangkan dampak tidak langsung terjadi pada biaya logistic dan transportasi distribusi produk pertanian. Biaya produksi yang meningkat sementara tidak diimbangi dengan peningkatan produksi maupun harga panen yang cenderung tetap, akan mengakibatkan pendapatan usaha tani mengalami penurunan.VC

Jelang Pilkada Serentak

Legalitas Peserta Pemilu Penting Saat Pendaftaran Calon Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 6 Kabupaten/Kota di Bali, sejumlah persiapan terus digodok oleh KPU Provinsi Bali.

Tenggang waktu pendaftaran calon yang sudah dekat tentunya mendapat perhatian serius dari pihak KPU Provinsi Bali. Pasalnya, legalitas peserta pemilu dari partai politik sangat penting pada saat pendaftaran calon nantinya.

DENPASAR-Fajar Bali Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Made Wiarsa Raka Sandi mengatakan bahwa legalitas peserta pemilu dari partai politik sangat penting pada saat pendaftaran calon. Pasalnya, kepengurusan partai politik yang berhak menurut undangundang yang nantinya berhak untuk dicalonkan dalam perhelatan Pilkada serentak di 6 Kabupaten/Kota di Bali.

“KPU akan tetap mengacu pada asas legalitas, berpedoman pada peraturan perundangundangan, dan mengacu pada petunjuk dan kebijakan KPU Pusat serta dari Menkumham,” jelas Raka Sandi, Denpasar, Selasa, (31/3) kemarin.

Dikatakan Raka Sandi, kepengurusan perserta pemilu yang sah dari partai politik sangat penting bagi pihak KPU khususnya pada saat pendaftaran calon dan ini merupakan salah satu hasil

dari Rapat Koordinasi dengan KPU kabupaten/kota di Bali tanggal 25 Maret lalu. Maka dari itu, menindak lanjuti dari Rapat Koordinasi tersebut, KPU Bali sudah mempersiapkan draft surat yang akan segera dikirim ke KPU Pusat.

“Suratnya sudah ada dan akan dikirim dalam satu atau dua hari ini. Pada intinya untuk mengkomunikasikan kepada KPU Pusat tentang bagaimana berkomunikasi dengan peserta pemilu dari partai politik baik pada saat sosialisasi dan pendaftaran calon nantinya,” Jelas Raka Sandi. Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya juga akan bersurat kepada sekretariat dari semua partai politik di Bali.

Dikatakan lebih lanjut, berkaitan dengan pencalonan, KPU Pusat sudah mengatakan akan berkoordinasi intensif dengan Menkumham mengenai kepengurusan partai

politik yang sah. “Mereka (KPU Pusat) sudah bersurat kepada Menkumham, hanya saja saat ini KPU Pusat masih menunggu jawaban resmi dari Menkumham mengenai kepengurusan yang sah untuk semua peserta pemilu,” katanya.

Bilamana, lanjut Raka Sandi, KPU Pusat mendapatkan jawaban resmi dari Menkumham mengenai kepengurusan partai politik yang sah, data-data tersebut nantinya akan di kirim kepada KPU di daerah sebagai pegangan pasti mengenai kepengurusan partai politik yang sah.

“Data-data tersebut oleh KPU Pusat akan dikirim ke KPU Provinsi dan kemudian akan di koordinasikan di KPU Kabupaten/kota sebagai pegangan pasti soal kepengurusan parpol,”ucap Raka Sandi.

Berkaitan dengan kepastian waktunya, lanjut Raka Sandi, KPU Provinsi Bali mempercayakan dan mengikuti instruksi dan arahan dari KPU Pusat.

Pasalnya, dirinya meyakini bahwa KPU Pusat pasti sudah mempertimbangkan aspek teknisnya. “Kami akan tetap menunggu dari KPU Pusat.

Pasalnya ini sangat penting bagi KPU di daerah sebagai pegangan pasti,”harap Raka Sandi.

KPU Tetap Terbuka Berkaitan dengan wacana

Mahfud MD Desak PTUN Segera Putuskan Sengketa Partai Golkar

Mahfud MD

FB/IST

JAKARTA-Fajar Bali Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disarankan untuk segera memutuskan gugatan yang diajukan kubu Aburizal Bakrie (Ical), yang mengaku keberatan atas putusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang telah megesahkan kepengurusan Partai Golkar yang diprakasrsai Agung Laksono.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mengatakan, PTUN tidak bisa menunda-nunda dalam keputusannya. Sebab, konflik dari dualisme kepemimpinan di partai beringin tersebut sudah semakin memanas. “Ini situasinya sudah mulai panas.

Kalau punya tanggung jawab kenegaraan PTUN harus segera selesaikan,” tegas Mahfud di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3).

Mantan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga mengatakan, sebenarnya hakim PTUN tidak sulit dalam memutuskan

sengketa tersebut. Menurut Mahfud, hakim hanya perlu bersikap netral dan merespon bukti-bukti yang diberikan pihak Ical. “Toh sebenarnya kan hakim bisa gampang menyimpulkan ketika sudah membaca,” katanya.

Selain itu, Mahfud juga menilai langkah yang ditempuh oleh kubu Ical sudah tepat dengan mengajukan keberatan dari putusan Menkumham tersebut ke PTUN. Sebab, dalam sidang putusan Mahkamah Partai Golkar beberapa waktu lalu, diketahui hasilnya tidak memenangkan kubu Ical ataupun pihak Agung Laksono. “Itu karena putusan hakim itu tidak bisa dua lawan dua. Putusan hakim sama harus satu. Sehingga jalur ke PTUN itu sudah pas,” jelasnya. KP

Kekurangan VAR, Dewan ‘Sentil’ Diskes Jembrana NEGARA-Fajar Bali Belum lama ini 7 warga yang terkena gigitan anjing rabies di Kecamatan Melaya kesulitan mendapatkan Vaksin Anti Rabies (VAR). Sementara ketika Puskesmas dan Rumah Sakit kekurangan VAR, warga justru disarankan agar membeli VAR di apotik dengan harga lumayan mahal, padahal korban gigitan anjing kebanyakan warga kurang mampu.

Berkaitan itu, Komisi C

DPRD Jembrana pun memanggil Dinas Kesehatan Jembrana, untuk dilakukan rapat kerja berkenaan dengan menipisnya persediaan VAR, yang dikarenakan pengadaan obat seperti VAR harus melalui ekatalog. Sementara pengadaan belum dilakukan dan masih menunggu dari Bio Farma yang menyanggupi pengadaan VAR melalui e-katalog, dengan harga Rp 78 ribu.

Menurut Ketua Komisi C,

FAJA R BALI

RABU, 1 APRIL 2015 l Tahun XV

IB Susrama usai rapat, Selasa (31/3), pihaknya mendesak dinas kesehatan Jembrana untuk segera ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP) di Jakarta. Kendati sudah bersurat ke Provinsi, namun lebih baik bergerak lebih cepat, karena masalah VAR ini, merupakan masalah nyawa manusia bila benar-benar terinfeksi rabies setelah digigit anjing. Susrama membenarkan, pengadaan dengan sistem katalog ini memang

untuk mengantisipasi adanya tindakan korupsi. Namun dengan berjalannya waktu, terjadi fluktuasi harga. “Semestinya lebih baik menggunakan pelelangan umum, “ ujar Susrama.

Menurut Susrama, dalam rapat dari pihak Dinas kesehatan, juga menganjurkan untuk melakukan langkah-langkah penanganan pertama bila terkena gigitan anjing, dengan cara membersihkan menggunakan air yang mengalir.

“Katanya sudah delapan puluh persen menjadi sehat. Namun sekarang pertanyaannya apakah tanpa vaksin, korban gigitan anjing bisa sembuh,” ujarnya bertanya. Sebenarnya persoalan VAR, sudah dipasang anggarannya di tahun ini, sekitar Rp 549 juta. “sekali lagi, ini urusan nyawa, sehingga menggunakan e-katalog kurang cocok. Beda dengan pengadaan alat berat atau pengadaan kertas misalnya,” tutupnya. W-003

Dewa Made Wiarsa Raka Sandi dari kepengurusan Partai Golkar Bali kubu Gede Sumarjaya Linggih yang akan melaporkan dan mengirim surat kepada pihak KPU Bali tentang susunan kepengurusan, Raka Sandi menyampaikan bahwa baik masyarakat maupun partai politik yang akan bersurat mengenai kepengurusannya, pihak KPU Bali selalu terbuka memberi ruang bagi publik.

“Publik berhak memberi surat kepada KPU dan kami selalu memberi ruang baik bagi siapa pun baik itu hal-hal yang berkaitan dengan saran, kritik, melaporkan kepengurusan parpol dan sebagainya. Inti-

FB/DOK

nya adalah KPU bukan sebagai lembaga untuk mendaftarkan kepengurusan. Pasalnya yang memiliki kewenangan mengenai hal tersebut adalah Menkumham,”jelasnya.

Untuk diketahui bahwa sebelumnya, kepengurusan partai Golkar versi Munas Ancol di Bali dengan Plt. Ketua Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih akan menyurati dan melaporkan susunan kepengurusan partai Golkar Bali dalam minggu ini kepada pihak KPU Bali, Gubernur Bali dan instansi-instansi terkait dengan melampirkan SK dari Menkumham. M-007

Jelang Kongres, Politisi PDI-P Kritik Jokowi

JAKARTA-Fajar Bali Menjelang pelaksanaan kongres, politisi PDI-Perjuangan mulai mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengharuskan menteri di kabinetnya tidak rangkap jabatan di partai politik. Padahal, kebijakan tersebut sudah diterapkan Jokowi sejak awal pembentukan kabinet.

Politisi PDI-P Arif Wibowo dan Effendi Simbolon menyampaikan hal tersebut secara terpisah, FB/IST Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3). Mereka menanggapi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang santer dikabarkan akan masuk lagi di kepengurusan 2015-2020 mendatang.

Arif Wibowo mengatakan, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai posisi Puan di kepengurusan mendatang.

Struktur kepengurusan baru akan dibahas di dalam kongres.

Namun, lanjut dia, tidak ada masalah jika Puan memang masuk dalam kepengurusan. “Orang jadi pengurus partai, jadi menteri bisa dilaksanakan, dari dulu tradisi politik kita seperti itu. Yang mengatakan bahwa menjadi pengurus partai tidak bisa urus eksekutif, legislatif, itu orang yang tidak memahami dengan baik tentang partai politik,” kata Arif.

Saat disinggung mengenai Jokowi yang menghendaki tak adanya rangkap jabatan itu, Anggota Komisi II DPR ini hanya menjawab santai. “Itu kan kata Pak Jokowi. Kita jadi dewan urus partai mampu. Jadi bupati urus partai mampu. Tidak ada relevansinya,” ucap Arif.

Effendi Simbolon menambahkan, tak ada jaminan seorang menteri akan bekerja lebih baik jika tidak rangkap jabatan di partai politik. Oleh karena itu, dia melihat tak ada masalah jika Puan kembali aktif dalam kepengurusan PDI-P periode 2015-2020 mendatang.

“Saya sih melihat sebenarnya, aturan yang lisan yang dipakai Pak Jokowi itu sih sebenarnya tidak mendasar. Pak Jokowi kan dari partai, kok menjadi seperti alergi sekali sama partai. Apa salahnya sih,” ujar dia. KP`

Layouter: Wiadnyana