FAJAR BALI EDISI 2 APRIL 2015

FAJAR BALI

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

KAMIS, 2 APRIL 2015 l Tahun XV

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Kenaikan Harga BBM Terus Menuai Kritik

Selamat Pagi

Pak Gubernur Mohon Perhatian Gubernur

YLKI Menilai Pemerintah Jokowi-JK Hanyalah ‘Fenomena Kosong’ Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga saat ini masih menuai kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat, salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

KECEWA-Jalan ditanami pisang sebagai bentuk kekecewaan karena jalan tak kunjung diperbaiki.

MASYARAKAT Banjar Pengaji Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan meminta perhatian kepada pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali I Made Mangku Pastika terkait keberadaan jalan rusak di wilayahnya.

“Warga kecewa kepada Pemerintah Provinsi KE HAL. 11

Pesan Inspiratif

DENPASAR-Fajar Bali Kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Pasalnya, kenaikan harga BBM akan memantik kenaikan harga bahan-bahan pokok. Publik kemudian bertanya-tanya sejauh mana Pemerintahan Jokowi-JK merealisasikan konsep ‘Nawa Cita’ yang menjadi agenda prioritas pasca terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam Pilpres lalu.

Koordinator Survei Daerah Bali

Jokowi dan Jusuf Kalla YLKI Mohammad Ali Ashar mengatakan, kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak menjadi cermin bahwa Pemerintahan Jokowi-JK belum mampu menjamin keamanan, kenyamanan, serta belum mampu menyelesaikan secara bijak per-

FB/IST

soalan baik politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Kedaulatan sebuah Negara ada di tangan rakyat. Maka dari itu, seyogianya kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup masyarakat menjadi dasar KE HAL. 11

Usaha Water Sport dan Angkutan Umum Terpukul DENPASAR-Fajar Bali Belum selesai keterkejutan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar dengan margin yang cukup besar, kali ini masyarakat kembali diresahkan dengan kembali naiknya harga kedua jenis BBM tersebut. Bahkan tercatat, sebanyak 3 kali pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf FB/RONY Kalla menaikkan BBM dalam I Wayan Darma waktu hanya 5 bulan.

Terkait kenaikan kali ini, para pengusaha pariwisata lokal Bali khususnya yang bergerak di bidang water

KE HAL. 11

Kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi adalah penjelmaan sebuah kekuatan. Kahlil Gibran

DITERIMADirektur Hubungan Internasional dan Otoritas Pusat Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo Rahadian Muzhar saat diterima Karo Hukum dan HAM, I Wayan Sugiada mewakili Gubernur Bali.

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit Saldo Per 1 April 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp

218,166,500 219,866,500 151,478,506 68,387,994

PTUN tak Berpihak ke Menkumham

ARB Masih Pimpin Golkar JAKARTA- Fajar Bali Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan permohonan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Teguh Satya Bakti pun memerintahkan penundaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenAburizal Bakrie kumham) yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono, hingga ada putusan pengadilan.

“Mengabulkan permohonan penggugat,” kata Teguh Satya Bakti, saat membacakan putusan, Rabu (1/4) KE HAL. 11

TIDAK TERBIT Sehubungan hari Wafatnya Isa Al Masih, FAJAR BALI pada Hari Jumat, 3 April, tidak terbit. FAJAR BALI akan kembali menemui pembaca pada hari Sabtu.

Demikian agar pembaca dan relasi maklum.

Redaksi

026/VI/W-020

ONLINE: www.fajarbali.com

FB/IST

Pemerintah RI-Swiss akan Bahas Kerjasama Hukum di Bali DENPASAR-Fajar Bali Swiss kerap menjadi negara ‘persinggahan’ berbagai aset dari aktivitas kriminal, termasuk korupsi.

Terkait hal ini, Pemerintah RI akan membangun kerjasama bantuan hukum timbal balik, atau dikenal juga dengan istilah Mutual Legal Assistance (MLA) dalam penanganan masalah pidana dengan Pemerintah Swiss. Putaran pertama perundingan kedua negara akan dilaksanakan di Bali selama tiga hari mulai 28 hingga 30 April 2015 mendatang.

Pemilihan Bali sebagai lokasi perundingan merupakan permintaan langsung ketua juru runding dari pemerintah Swiss. Rencana tersebut diungkapkan Direktur Hubungan Internasional dan Otoritas Pusat Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Cahyo Rahadian Muzhar saat bertemu Gubernur Bali yang diwakili Karo Hukum dan HAM I Wayan Sugiada,SH.MH di Denpasar, Selasa.

Menurut Cahyo, perundingan ini merupakan tindaklanjut pembic-

araan antara Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Swiss Didier Burkhalter di Jakarta pada pertengahan Maret lalu.

Cahyo menambahkan, proses untuk membangun kerjasama MLA dengan Pemerintah Swiss bukanlah sesuatu yang gampang. “Kita telah bersurat sejak tahun 2008 dan baru mendapat respon akhir tahun lalu.

Mereka setuju untuk berunding,” ujarnya. KE HAL. 11

Bantuan Desa Beresiko Masalah Hukum GIANYAR-Fajar Bali Bantuan kepada desa menyusul disahkan UU Desa menjadi momok bagi penerima bantuan. Sebab salah sedikit akan berdampak akan resiko berurusan dengan masalah hukum.

Hal itu disampaikan Kepala Kejari Gianyar I Ketut Sumedana saat sosialisasi implikasi hukum pengelolaan dana hibah dan bansos di Balai Budaya Gianyar, Rabu (1/4).

Ia menambahkan kalau bantuan itu akan menjadi berkah, sekaligus momok bagi penerima bantuan. Sebab, salah sedikit saja, akan berdampak terhadap resiko berurusan dengan hukum. ”Masyarakat mesti diberi pemahaman secara total, agar tidak sampai terjadi kekeliruan dalam pengelolaan. Kami siap membina dengan sejelas–jelasnya,”terang pejabat asal Singaraja itu. KE HAL. 11

FB/ARTAYASA

SOSIALISASI-Sosialisasi implikasi hukum pengelolaan dana hibah di Balai Budaya Gianyar.

014/VI/KTR

Nusa Penida Diusulkan Bebas ‘Sapi Ngorok’ SEMARAPURA-Fajar Bali Wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung akan diusulkan sebagai wilayah bebas SE (Septicaemia Epizzotica).

SE merupakan virus yang menyerang ternak sapi (Sapi Ngorok) yang disebabkan oleh bakteri pasteurella multocid.

Menjadikan pulau Nusa Penida bebas SE ini mengacu pada pola pemberantasan SE di Pulau Lombok, program yang sama yang telah dilaksanakan di Kecamatan Nusa Penida yaitu vaksinasi massal selama 3 tahun berturut-turut dengan interval vaksinasi setiap 6 bulan.

Sebelumnya, pada tahun 1995 sampai dengan 2002 vaksinasi dilakukan hanya pada ternak sapi dengan coverage sekitar 8,9%.

Vaksinasi terakhir pada tahun 2002 dan sejak saat itu sampai KE HAL. 11

Sarasehan Pengoptimalan Taman Budaya

Insan Pariwisata Minta Dikelola Profesional, ISI Siap Meramaikan Optimalisasi Taman Budaya (Art Centre) tiba-tiba menjadi topik hangat.

Apalagi pasca mencuat wacana akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Provinsi Bali. Tanggapan beragam pun bermunculan dari kalangan pariwisata dan budaya.

DENPASAR-Fajar Bali Optimalisasi Taman Budaya ini diminta sebagai upaya untuk melestarikan budaya Bali. Bukan sebaliknya, memanfaatkan Taman Budaya sebagai ‘mesin’ penghasil uang.

Hal itu terungkap dalam sarasehan yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di Taman Budaya, Rabu (1/4) kemarin.

FB/DIAH

SARASEHAN-Sarasehan terkait pengoptimalan Taman Budaya yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Praktisi Pariwisata, Bagus Sudibiya menyampaikan, Taman Budaya merupakan pusat kesenian dan peradaban di bidang kultur dan budaya. Oleh karena itu, segala bentuk seni dan budaya yang nyaris punah, wajib direvitalisasi di tempat tersebut. Dengan demikian Sudibiya berharap, pemerintah fokus untuk mengembalikan citra Taman Budaya sebagai pusat berkesenian, sehingga harus dijauhkan dari upaya-upaya komersialiasi.

“Kalau kita bicara kesenian dan kebudayaan, kita harus pisahkan dengan komersialiasi,” tegasnya.

Apabila peran Taman Budaya sudah kembali, dan mampu mencuri perhatian wisatawan, hal itu dapat dinilai sebagai ‘bonus’.

Terkait wacana Taman Budaya dikelola

Layouter: Dejerie

KE HAL. 11

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2

Operasi Simpatik Agung 2015 Digelar

Kapolda Tindak Tegas Oknum Lantas Lakukan Pungli

FB/HS

OPERASI SIMPATIK-Kapolda menyematkan tanda kepada anggota Lalulintas bertanda dimulainya Operasi Simpatik Agung 2015 yang berlaku selama 21 hari.

DENPASAR-Fajar Bali Kapolda Bali Irjen Pol Ronny F Sompie berjanji akan menindak tegas oknum Polisi Lalulintas yang melakukan pungutan liar (pungli) di jalan. Tindakan tegas ini diperlakukan menyusul dilaksanakannya Operasi Simpatik Agung 2015 yang mulai digelar selama 21 hari, dimulai dari Rabu (01/4) lalu.

Jenderal bintang dua dipundak ini menegaskan, Operasi Simpatik yang berlaku di seluruh Bali ini mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif serta didukung penegakan hukum dilapangan. Penekanan ini dilakukan guna mewujudkan polantas seb-

agai penggerak revolusi mental dalam memberikan pelayanan prima ke masyarakat.

Tujuan sasaran operasi simpatik ini tidak hanya menciptakan keamanan, ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Tapi juga melakukan pengawasan internal, yakni memantau kinerja khususnya anggota polentas.

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini berharap, operasi simpatik yang berjalan selama 21 hari ini bisa merubah sikap mental personel yang berpotensi melakukan pelanggaran pungli di jalan raya. “Saya juga meminta masyarakat supaya bersikap tegas apabila ada anggota melaku-

kan penyimpangan,” tegas Irjen Ronny usai memimpin apel gelar pasukan di halaman belakang Polda Bali kemarin.

Jenderal kelahiran Manado ini menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada angggota yang melakukan pelanggaran, mulai dari teguran, hukuman disiplin hingga kode etik. “Apabila ada pelanggaran akan diproses sampai ke persidangan,”urainya.

Kapolda meminta kepada anggotanya dilapangan, operasi simpatik ini bisa secara terpadu dan komperhensif memperbaiki kemacaten terutama pada harihari libur. R-005

DENPASAR-Fajar Bali Kasus narkoba memang menjadi kasus yang paling aneh jika sudah masuk pada persidangan. Karena ini, persidangan kasus narkoba selalu memiliki daya tarik tersendiri. Memang bukan hanya dari banyaknya barang bukti yang dimiliki terdakwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan hukuman, tapi juga berdasarkan peran dari terdakwa itu sendiri.

Ada yang memiliki barang bukti banyak, tapi bisa terdakwa mampu membuktikan dia adalah seorang pemakai, maka dapat ditebak hukumnya akan menjadi ringan. Tapi nasib nasib malang dialami Reggi Ruswandi (20) yang memiliki

sabu-sabu seberat 0,46 gram.

Dengan jumlah barang bukti yang sangat minim, dia harus siap siap mendekam dalam penjara cukup lama. Pasalnya, atas perbuatan itu, jaksa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum pria yang tidak memiliki pekerjaan itu dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Tak hanya itu, terdakwa juga diganjar dengan hukuman denda sebesar Rp 800 juta subsider 3 bulan kurungan. "Memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun,"demikian tuntutan jaksa yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim pimpinan Erly Soelistyorini, Rabu (1/4)

kemarin.

Sebelumnya diberitakan, terdakwa ditangkap oleh petugas pada 20 Desember 2014, Pukul 23.00 Wita di Jalan Gunung Talang, Desa Padang Sambian, Denpasar Barat. Terdakwa Reggi Ruswandi kedapatan memiliki satu klip sabu-sabu seberat 0,46 gram bruto (0,13 gram netto) yang disimpan di saku kiri depan baju terdakwa. Kepada petugas terdakwa mengaku membeli barang haram tersebut dari temannya, Beny Widodo di Jalan Gunung Talang Denpasar, yang akan dipergunakan sendiri di rumahnya Namun, sebelum terdakwa menggunakan sabu, dia lebih dahulu tertangkap oleh petugas.W-007

Miliki 0,46 Gram Sabu, Dituntut 4 Tahun Penjara

Maling Lima Lokasi Dibekuk Polres Gianyar

GIANYAR-Fajar Bali Spesialis pencuri yang biasanya menyasar pedagang kaki lima dengan berpura-pura sebagai pembeli diamankan oleh jajaran Buser Polres Gianyar. Dia adalah I Komang Budiana alias Buntilan yang diringkus di rumahnya Banjar Timbul Desa Pupuan, Kecamatan Tegalllalang.

Menurut Kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP Aris Purwanto, S.H berawal dari laporan pemilik warung bernama Ni Ketut Niti pada tanggal 27 Maret 2015 telah terjadi pencurian di warung miliknya jalan raya Mahendradata Banjar Sema, Bitera, Gianyar. Berdasarkan laporan tersebut, team buser Polres

Gianyar melakukan olah TKP dan interogasi para saksi yang ada disekitar TKP dan dari keterangan saksi, team mendapatkan informasi tentang pelaku dan salah satu saksi (korban) mengenali pelaku.

Setelah diintrogasi, pelaku mengaku perbuatannya dengan melakukan pencurian di lima tempat yakni dua kali di Kecamatan Gianyar, satu kali diwilayah Tampaksiring, satu kali diwilayah Tegallalang serta satu kali di Ubud.

“Pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara,” jelasnya didampingi Kanit I Lidik Reskrim Polres Gianyar, Ipda AA. Gede Alit Sudarma, S.H. W-005

DENPASAR-Fajar Bali Dua kali melakukan penipuan dan pernah dipenjara tak membuat Tersangka AA Anom Sura Darma (50) tidak pernah kapok masuk penjara. Tersangka yang beralamat di Jalan Serma No 3, Bangli ini kembali menipu seorang perempuan bernama Ni Ketut Sulasih (44) dengan modus menjanjikan korban bekerja menjadi PNS di BUMN. Tersangka meminta uang pelicin jutaan rupiah dan akhirnya ditangkap satuan reskrim Polsek Denbar, di RSUP Sanglah, pada Selasa (31/3) malam lalu.

Selama ini korban Ni Ketut Sulasih geram karena merasa ditipu oleh tersangka AA Anom Sura Darma. Pasalnya, sekitar tiga bulan lalu korban yang beralamat di Jalan Maluku Gang 1 Nomor 9 ini dijanjikan akan menjadi PNS dan bertugas di Kantor BUMN. Walhasil dia pun menyetor uang sebesar Rp 4 juta kepada tersangka. malangnya, setelah menerima uang, tersangka AA Anom menghilang tidak diketahui rimbanya. Korban sudah berkali kali menghubungi lewat via telpon namun tidak aktif.

Kelompok JAT Pernah Masuk Bali DENPASAR-Fajar Bali Meski enggan dikatakan kecolongan, Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Bali mengklaim, kelompok Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) dan mantan narapidana terorisme pernah memberikan ceramah keagamaan di Bali. Demikian dijelaskan Wakil Penangggung Jawab Satgas Kontra Radikal dan Deradikalisasi, AKBP Dekananto Eko Purwono usai menggelar pertemuan dengan para tokoh agama, masyarakat, serta ormas kepemudaan Islam, di ruang pertemuan Direktorat Intelkam Polda Bali, Rabu (1/4).

Menurut mantan Kapolres Tabanan ini, beberapa kelompok mubaligh pernah datang ke Bali

dan memberikan penceramahan agama. Namun setelah ditelusuri, ternyata beberapa mubaligh tersebut memiliki latar belakang dari kelompok JAT. “Benar, ada beberapa kelompok mubaligh yang pernah datang ke Bali dan mereka ada yang berasal dari kelompok JAT dan mantan napi terorisme,” jelasnya.

Untuk itu, kata AKBP Dekananto, seiring perkembangan pengaruh kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dia berharap dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan bagi para penceramah keagamaan yang datang ke Bali wajib mendapat rekomendasi dari Dewan Masjid Indonesia (MDI) Bali dan kepolisian.

Dengan adanya kesepakatan tersebut bisa menangkap penyebaran paham radikal ISIS kepada masyarakat.

“Pertemuan ini juga untuk menyatukan persepsi mengenai paham radikal sebelum sosialisasi ke masyarakat. Supaya tidak salah atau men-justice karena ini masalah sensitif,” tegas penggemar motor trail ini.

Keterangan terpisah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (MDI) Bali, Bambang Santoso mengatakan sudah mengimbau kepada warga Muslim supaya berhati-hati apabila mendengarkan ceramah keagaaman, terlebih menyimpang dari ajaran agama. Pihaknya juga meminta kepada para pengu-

rus Masjid supaya mengidentifikasi setiap ceramah agam yang dibuat. “Apabila nanti ditemukan indikasi mengarah kepada paham radikal, segera dilokalisir,” terangnya.

Senada dikatakan Ketua Bidang Hukum HAM dan Pembinaan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali, Abdul Kadir Makarama yang menyampaikan bahwa pihaknya sudah membuat rekomendasi dan mengimbau kepada seluruh umat Islam bahwa ISIS menganut paham radikal dan menyimpang dari ajaran Islam. “MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa ISIS ini haram. Kami juga menyerukan ISIS mengancam NKRI,”paparnya tegas. R-005

DENPASAR-Fajar Bali Menjawab pledoi atau pembelaan yang diajukan penasihat hukum dan terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ketut Sujaya dan Eka Widanta, Rabu (1/4) kemarin mengajukan replik atau jawaban atas pledoi tersebut.

Dalam Replik jaksa, pada intinya tetap pada tuntutan.

Artinya, jaksa tetap kekeh bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan. Selain itu, dalam repliknya yang dibacakan hadapan majelis hakim yang dipimpin Ketut Gede Wanugraha, jaksa juga menjawab tudingan dari penasihat hukum terdakwa yang mengatakan dalil pada tuntutan dangkal dan menyederhanakan persoalan.

JPU mengatakan, apa yang disampaikan dalam tuntutan sudah terungkap jelas dalam persidangan dengan fakta hukum Eddy Leo melakukan pembayaran terhadap saham 10 persen PT Puri Artha Renon milik Agus Sentoso melalui rekening terdakwa, dengan total pembayaran sebesar Rp 3.072.650.000.

Setelah itu saksi Eddy Leo menyuruh terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban Agus Sentoso. Namun, analisis penasihat hukum terdakwa

selalu mengkaitkan pembuktian unsur, "dengan sengaja" dan dengan perkara Agus Sentoso yang telah inkracht.

"Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa kami tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa,"kata jaksa Sujaya. Alasan tidak sependapat karena perkara yang diajukan atau dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa obyeknya berbeda, sehingga tak ada relevansinya dengan perkara ini.

Mengenai unsur, "memiliki secara melawan hukum", JPU menegaskan harus diambil dari fakta hukum di persidangan perkara ini, bukan seperti dalil

yang disampaikan penasihat hukum yang mempertimbangkan unsur-unsur pada perkara Agus Sentoso dulu. Dari persidangan ini, diperoleh fakta, bahwa uang pembayaran saham dari Eddy Leo, tidak disetorkan kepada Agus Sentoso sesuai dengan kesepakatan, yakni apabila pembayaran sudah diterima dari Eddy Leo akan segera ditransfer ke Agus Sentoso.

Berdasar fakta persidangan tersebut, JPU berkesimpulan bahwa terdakwa Dino bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan yakni pasal 372 KUHP. "Mohon kepada majelis hakim

agar memutuskan menolak pledoi tim pensehat hukum dan terdakwa. Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar tuntutan JPU yang telah dibacakan pada Rabu (11/3) lalu. (3 tahun penjara)," pungkas JPU. Terhadap replik tersebut, penasihat hukum terdakwa, Edward Tobing sebenarnya berkeinginan mengajukan jawaban atau duplik. Namun, oleh majelis hakim diingatkan kesepakatan untuk tak ada lagi jawab menjawab. Dengan demikian Edward menyatakan tetap pada pembelaan. Sidang ditunda pada Rabu (8/4) mendatang dengan agenda vonis dari majelis hakim.W-007

Jaksa Tetap Tuduh Terdakwa Dino Bersalah

KEJAKSAAN NEGERI NEGARA Jalan Udayana No, 11 Negara, Jembrana

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : B-416 /P.1.16/Cu.3/04/2015 Kejaksaan Negeri Negara dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) Eksekusi Barang Rampasan untuk Negara, pada : Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2015 Pukul : 13.00 WITA Tempat : Kantor Kejaksaan Negeri Negara, Jalan Udayana No.11 Negara, Jembrana terhadap Barang Rampasan untuk Negara terdiri dari : NO

I MADE PASEK, DKK

2.

DEWA AYU DIAH KRISNAYANTHI

4

5.

pelaku penipuan. “Kasusnya sudah dilaporkan oleh korban dan tersangka sudah diperiksa,” tegas mantan Kasat Reskrim Polres Badung ini kemarin.

AKP Wisnu mengatakan, tersangka merupakan residivis dan sempat ditangkap dalam kasus yang sama pada tahun 2014 lalu. Tersangka menipu korbannya dan berhasil mengambil perhiasan emas palsu, 1 cincin 2 kalung, 1 gelang. “Saat itu tersangka mengaku meminta uang RP 2 juta pada korbannya. Masih kami periksa keterangannya,” ungkapnya. R-005

I WAYAN TEKEN

8

I KADEK SUDIARTAWAN Als. PEDANG

10

Residivis Penipu Kembali Masuk Penjara

I MADE WINARTA

I KETUT WARKEN

9

FB/AT

I GUSTI KADE SUARDANA Als. KODOK

6 7

PENCURI BARANG-Tersangka pencuri yang biasanya menyasar para pedagang, dikeler ke Polres Gianyar kemarin.

NAMA TERPIDANA

1

3

Tak sengaja, korban dipertemukan bertemu dengan tersangka AA Anom, saat menjenguk keluarganya di IGD RSUP Sanglah.

Dia melihat tersangka dengan mengenakan baju putih berada di Pos Taxi atau sebelah timur gedung PJT (Pelayanan Jantung Terpdu). Tanpa piker panjang, dia meminta bantuan petugas rumah sakit untuk menangkap tersangka dan kemudian menyerahkanya ke Polsek Denbar. Dikonfirmasi, Kapolsek Denpasar Barat AKP Wisnu Wardana, didampingi Kanit Reskrim Iptu Meki Wahyudi membenarkan telah menangkap

FAJA R BALI

KAMIS, 2 APRIL 2015  Tahun XV

11 12

I NENGAH SUANDRA I MADE MUDITA

I GUSTI KOMANG BUDIASA

I KETUT MARGAYANA Als. TUT DE I WAYAN ARI AGUS PUTA YASA

JENIS BARANG

BANYAKNYA

a. Kayu Trembesi b. Kayu Mahoni

c. Kayu Bakar d. Mobil Truck Mitsubhisi FE 111EZRY, No. Pol DK 9490 WH (Tanpa BPKB) a. Cincin polos b. Cincin mata merah c. Cincin mata Smili

a. HP Black Berry Curve b. Pelek sepeda Motor TDR Recing a. Kusen pintu b. Kusen jendela

a. Kayu Cempaga

b. Mesin Chain Saw merk Motoyama 5500 Kayu Cempaga

3 (tiga) batang 30 (tiga puluh) batang 2.00 SM 1 (satu) unit

HARGA LIMIT (Rp) 256.200,926.100,-

200.000 6.000.000

1 (satu) buah 1 (satu) buah 1 (satu) buah

77.000,170.800,357.700,-

50.000 100.000 300.000

1 (satu) pasang

147.700,-

100.000

3.705.000,-

3.000.000

16 (enam belas) batang

2.487.000,-

2.000.000

54 (lima puluh empat) batang

4.536.000,-

4.000.000

1 (satu) buah 3 (tiga) buah 3 (tiga) buah

49 (empat puluh sembilan) batang 1 (satu) unit

91.000,-

822.500,842.500,325.000,-

4 (empat) batang

Kayu Cempaga

16 (enam belas) batang

1. 066.000,-

Kayu Kwanitan

8 (delapan) batang

2.203.000,-

HP Nokia E63 Kayu Kutat

200.000 900.000

280.000,6.881.000,-

Kayu Cempaga Kayu Kutat

UANG JAMINAN(Rp)

1 (satu) buah

17 (tujuh belas) batang

457.000,-

39.000,-

1.344.000,-

50.000

800.000 800.000 300.000

400.000

1.000.000 30.000

2.000.000 1.000.000

Syarat-syarat Lelang : 1. Lelang dilaksanakan secara lisan dengan penawaran naik – naik; 2. Untuk menjadi peserta dalam lelang ini, diwajibkan menyetorkan uang jaminan secara tunai kepada Pejabat Lelang, paling lambat sebelum pelaksanaan lelang; 3. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit, apabila tidak melakukan penawaran dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 4. Pemenang lelang wajib melunasi harga lelang paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi dalam jangka waktu tersebut, pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara serta pemenang lelang tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan; 5. Apabila tidak ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan dikembalikan kepada penyetor tanpa potongan apapun; 6. Dalam pelaksanaan lelang ini terhadap pemenang lelang dipungut Bea Lelang Pembeli sebesar 3%dari harga lelang; 7. Keterangan lebih lanjut harap menghubungi KPKNL Singaraja (0362) 32811 atau Panitia Lelang Kejari Negara (0365) 41164.

Negara, 2 April 2015 Panitia Lelang Barang Rampasan Ketua, ttd.

I Gede Riasa, SH Madya Wira TU NIP 19650505 198503 1 001

170/IV/W-003

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTA PLUS

FAJA R BALI KAMIS, 2 APRIL 2015 l TAHUN XV

Dewan Kota Sambut Positif Pengembangan RS Indera Namun Berharap Agar Lokasinya Tidak di Jalan Angsoka Kalangan anggota DPRD Kota Denpasar memberi perhatian serius terhadap rencana Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan Rumah Sakit Indra, di Jalan Angsoka, Denpasar. Bahkan, Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar, Ir. Eko Supriadi menyambut positif rencana pengembangan tersebut. Hanya saja, pengembangannya mesti mencari loksi lain.

DENPASAR-Fajar Bali Pihaknya kurang sependapat jika lokasi pengembangan RS Indera itu harus dipaksakan di Jalan Angsoka No. 8 Kereneng.

“Kami minta jika akan dikembangkan, lokasinya jangan dipaksakan harus di Jalan Angsoka atau lokasi sekarang ini. Karena sesuai Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW), itu merupakan kawasan perkantoran pemerintah. Kalau dipaksakan, jelas tidak sesuai peruntukan,” terang Eko Supriadi, Rabu (1/4) kemarin.

Selain menyalahi peruntukan, lanjut Eko, dari kajian lalu lintas juga tidak memungkinkan. Mengingat, di sekitar RS itu sudah ada GOR, perkan-

Eko Supriadi

FB/CAR

toran dan juga sekolah. “Jika nantinya pengembangan ini dipaksakan di lokasi tersebut, lalu lintas akan semakin krodit,” tegas Eko, seraya menyarankan agar mengoptimalkan RS Indera yang ada di Jalan Maruti. Atau, dengan

memanfaatkan lahan-lahan milik Pemprov Bali yang ada di Kota Denpasar, untuk pengembangan RS Indera ini.

“Hemat kami banyak lahan milik Pemprov Bali yang setrategis untuk pengembangan RS Indera,” tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, terungkapnya rencana pengembangan RS I n d e ra i t u , ka re n a p i h a k Pemprov Bali telah mengajukan permohonan izin, khususnya terkait kajian lalu lintas ke Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Parahnya lagi, lanjut Eko Supriadi, dalam permohonan tersebut mengindikasikan jika Pemprov Bali tidak konsisnten.

Pasalnya, dalam dua permohonan nama rumah sakit juga berbeda. Pertama, ada

permohonan dari RS Bali M a n d a ra d a n ke d u a a d a permohonan dari RS Indera Provinsi Bali. “Bagaimana ini, kenapa ada dua per mohonan. Hal ini harus diperjelas,” katanya.

Te n t a n g ke m u n g k i n a n nama RS akan diubah menjadi RS Bali Mandara, Eko Supriadi menyatakan pihaknya kurang sependapat. Menurutnya, nama rumah sakit pemerintah cenderung disesuaikan dengan nama lokasi atau tokoh kesehatan yang berjasa di bidangnya. “Kalau masalah nama, karena berkaitan dengan penyakit mata, rasanya lebih pas jika mengambil nama seorang dokter ahli mata yang telah berjasa bagi masyarakat Bali,” pungkas Eko Supriadi. R-004

Karya Ngenteg Linggih Pura Desa lan Puseh Desa Pekraman Kutuh Kelod

Wagub Sudikerta: Ajak Krama Meyadnya Tulus Ikhlas

FB/IST

Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta hadir dan sekaligus menjadi saksi pada Karya Agung Memungkah, Ngenteg Linggih, Ngusaba Desa Lan Ngusaba Nini, Caru Balik Sumpah, Padudusan Agung, Menawa Ratna di Pura Desa Lan Puseh, Desa Pekraman Kutuh Kelod

DENPASAR-Fajar Bali Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta hadir dan sekaligus menjadi saksi pada Karya Agung Memungkah, Ngenteg Linggih, Ngusaba Desa Lan Ngusaba Nini, Caru Balik Sumpah, Padudusan Agung, Menawa Ratna di Pura Desa Lan Puseh, Desa Pekraman Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Rabu (01/04).

Pada kesempatan itu Sudikerta menghimbau kepada krama desa pengempon pura untuk melaksanakan yadnya dengan tulus iklas sehingga karya yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia juga menandatangani prasasti pura desa lan puseh yang disaksikan oleh krama desa pekraman Kutuh Kelod yang dilanjutkan

dengan pelaksanaan persembahyangan. Sudikerta juga menyerahkan dana punia kepada ketua panitia karya.

Sementara itu, Ketua Panitia Karya ngenteg Linggih, Ida Bagus Gede Suteja menyampaikan pelaksanaan upacara tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Keniten dari Griya TimpagTabanan sedangkan puncak karya jatuh pada tanggal 3 April 2015 yang bertepatan dengan purnama kedasa. Ia menambahkan untuk dana untuk pelaksanaan karya berasal dari urunan krama desa serta dari dana punia.

Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Bali didampingi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, perwakilan DPRD Provinsi Bali. Sudikerta juga menyerahkan dana punia kepada ketua panitia karya. W-019*

Pemprov Buka Gerai Samsat Online di Gilimanuk DENPASAR-Fajar Bali Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik Pemprov kembali membuka gerai samsat online Gilimanuk di Kabupaten Jembrana. Demikian sambutan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali I Made Santha, pada acara pembukaan Gerai Samsat Online Gilimanuk, bertempat di Kantor Cabang BPD Bali Gilimanuk-Jembrana (01/04).

Sampai saat ini Pemprov Bali telah memiliki 24 layanan samsat diseluruh Bali terdiri dari 9 samsat induk, 5 gerai, 2 corner, 6 samsat pembantu, 2 unit samsat keliling. Hal tersebut dilakukan juga sebagai langkah dalam menyongsong era globalisasi, untuk meningkatkan kualitas dan melayani tuntutan

masyarakat. Terkait dengan pembukaan samsat Gilimanuk ini, menurut Sudikerta ini merupakan langkah maju dan strategis serta sebagai salah satu terobosan dalam perbaikan pelayanan publik khususnya terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pengesahan STNK setiap tahunnya. Disamping itu untuk mempermudah jangkauan masyarakat yang ada di Kabupaten Jembrana ini, dalam menuntaskan wajib pajaknya. Sudikerta berharap gerai samsat ini selanjutnya dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga menciptakan suatu kepuasan pelanggan yang maksimal.

Kepala Upt Dispenda Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana Ida Kade Suwita melaporkan, bahwa pembukaan gerai samsat ini meru-

pakan kerjasama Dispenda Provinsi Bali dengan Kepolisian Daerah Bali , BPD Bali dan PT. Jasa Raharja (persero) cabang Bali. Dengan sasaran para wajib pajak yang berdomisili disekitar wilayah Samsat Jembrana, yang berjumlah kurang lebih per Desember 2014 sebanyak 162.061 Kendaraan dan Wajib Pajak yang berada disekitar Bali Barat. Keunggulan gerai ini adalah bisa memberikan pelayanan yang efektif dan efisien lebih cepat dan mudah, serta waktu pelayanannya lebih singkat dan fleksibel.

Waktu pelayanan gerai samsat Gilimanuk yaitu Senin – Kamis pukul 08.00-14.00 WITA dan Jumat – Sabtu pukul 08.0013.00 WITA. Dalam pelayanan, gerai samsat Gilimanuk akan mewujudkan pelayanan Prima dengan semboyan CINTA (Cepat, Ikhlas, Nyaman,

Nyoman Dirga Yusa

FB/DOK

yang sama, jadi tidak timpang,” ucap Ketua Komisi II DPRD Badung ini beberapa waktu lalu sebelum berangkat ke Bogor melakukan kunjungan kerja di Puspem Badung.

Dirga menyarankan, agar seluruh desa di Badung Utara dijadikan desa wisata. Hal ini

Made Wijaya

FB/DOK

berbeda dengan keinginan eksekutif yang menyarankan agar beberapa desa saja yang dijadikan desa wisata.

Eksekutif berpendapat, tidak semua desa memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga menutup kemungkinan terjadinya pemborosan.

Suyasa : Terminal Mengwi Tidak Boleh Diambil Alih MANGUPURA-Fajar Bali Rencana Pemkab Badung menyerahkan pengelolaan terminal Mengwi kepada pemerintah pusat mendapat tanggapan berbeda-beda dari kalangan legislative. Ada yang setuju dan ada pula yang mempertanyakan.

Wayan Suyasa salah satu yang mempertanyakan itu. Menurutnya, sangat aneh bila terminal yang telah menelan investasi yang sangat besar tersebut tiba-tiba diserahkan atau diambil FB/DOK alih oleh pusat. “Oke jika Wayan Suyasa itu merupakan bahasa undang-undang bahwa kita harus menyerahkan terminal Mengwi kepada pusat, apakah semudah itu? Bagaimana dengan perhitungan aset yang pemerintah daerah sudah tanam?

Harus ada kajian yang dibahas bersama masak-masak,” tegas Suyasa, Rabu (1/4).

Logikanya, menurut anggota Komisi II ini, pemerintah pusat yang memberikan dana atau aset kepada daerah. Bukan sebaliknya, pemerintah pusat malah mengambil alih, apalagi pemerintah daerah yang menyerahkan asetnya kepada pusat.

Meski belum optimal dan menguras APBD Badung hingga Rp 2 miliar untuk biaya operasional, menurut Suyasa, terminal Mengwi bukan menjadi ladang untuk pendapatan. Melainkan lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya komitmen dari Pemkab Badung, Pemkot Denpasar, Pemprov Bali serta pusat, saya yakin ke depannya terminal Mengwi bisa berfungsi secara optimal,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Badung.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Badung Fraksi PDI Perjuangan, I Made Sumerta tidak menampik kondisi tersebut. Pasalnya selama ini tidak ada ketegasan pemerintah untuk menindak angkutan antar provinsi yang masih bongkar muat penumpang di terminal Ubung yang semestinya hal itu lakukan di terminal Mengwi.

Ia pun setuju jika permasalahan tersebut langsung ditangani pemerintah pusat. “Kalau sekarang pusat punya kewenangan itu ya silahkan pusat yang menentukan agar persolan ini sampai berlarut-larut,” ucapnya Diambil alihnya terminal Mengwi oleh pusat menurut Bupati Badung AA Gde Agung sebelumnya telah sesuai amanat UU 32 tahun 2014. Untuk diketahui, luas lahan terminal Mengwi yang dibangun sejak tahun 1996 mencapai 15 hektar,termasuk pengadaan tanah untuk akses jalan.

Total rencana investasi mencapai Rp107 miliar, dengan pemanfaatan Rp 9,3 miliar untuk pembebasan tanah, dan Rp 97,7 miliar untuk pembangunan fisik. Pada tahun 2007, pemerintah pusat melalui dana APBN mengucurkan dana Rp 30 miliar untuk kelanjutan pembangunan terminal Mengwi. M-005 PEMERINTAH PROVINSI BALI

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat – Niti Mandala Telp. (0361) 224671 Denpasar (Bali) 80235 Website : www.baliprov.go.id Denpasar, 1 April 2015 Nomor Sifat Lampiran Hal

: 485/1230/Humas : Segera :: Hak Jawab

Yth.

Kepada Pemimpin Redaksi Harian Fajar Bali diDenpasar

Berkenaan dengan berita di harian Fajar Bali hari Selasa, 31 Maret 2015 dengan judul ‘Ribuan Sopir Angkutan Sewa Ancam Demo’. Berdasarkan koordinasi kami dengan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Langkah penutupan sementara perijinan angkutan sewa, merupakan

arahan dari Direktur LLAJ, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada saat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali bersama-sama Ketua komisi III DPRD Provinsi Bali, Asisten II Setda Provinsi Bali, Asisten III Setda Provinsi Bali, Dispenda Provinsi Bali, Biro Ekbang Setda Provinsi Bali serta DPD. Organda Bali ke Kementerian Perhubungan pada tanggal 17 Maret 2015 di Jakarta.

2. Pada saat konsultasi dan koordinasi tersebut, Direktur LLAJ Ditjen Perhubungan Darat menyampaikan bahwa sesuai Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, nomenklatur angkutan sewa sudah tidak ada lagi dan pengalihan ijin angkutan sewa tersebut apakah akan masuk pada ijin angkutan tujuan tertentu atau ijin angkutan untuk keperluan pariwisata masih akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Perhubungan.

FB/IST

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali I Made Santha, pada acara pembukaan Gerai Samsat Online Gilimanuk, bertempat di Kantor Cabang BPD Bali Gilimanuk-Jembrana

Transparan, Akuntabel), serta dengan jadwal pelayanan CERIA ( Cepat, Efisien/Efektif, Ramah, Ikhlas, Akuntabel).

Hadir pula dalam kesempatan

tersebut Kepala Capang PT. Jasa Raharja Bali, Kapolres Jembrana di Negara, Camat Melaya serta undangan lainnya. W-019*

Desa Wisata Badung Utara Harus Melebihi Ubud MANGUPURA–Fajar Bali Rencana Pemerintah Kabupaten Badung mencanangkan program desa wisata di Badung Utara nampaknya masih harus menunggu waktu. Pasalnya, ada usulan dari dewan, agar seluruh desa di Badung Utara dijadikan desa wisata.

Hal ini menurut salah satu anggota dewan, Nyoman Dirga Yusa adalah bentuk dukungan pemerintah dalam membangkitkan perekonomian bagi masyarakat Badung Utara.

“Potensi Badung Utara dalam hal pertanian memang tidak perlu diragukan lagi.

Tapi Badung ini terkenal dengan potensi pariwisatanya.

Badung Selatan sudah merasakan dampak perekonomian yang terus berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata. Kita mau Badung Utara juga merasakan hal

3

Sementara dewan memiliki pendapat lain. “Kita harus mengakomodir kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Badung Utara.

Jika hanya beberapa desa saja kita takutkan terjadinya kecemburuan. Kita berusaha meredam hal itu. Jadi sebisa mungkin kita jadikan Badung Utara kawasan desa wisata dengan konsep yang sedang kita bicarakan bersama pihak eksekutif,” lanjut Dirga.

Sementara itu, anggota komisi II lainnya, Made Wijaya, berharap penerapan konsep desa wisata bisa segera direalisasikan. Wijaya mencontohkan kawasan Ubud yang benarbenar berkembang dengan konsep desa wisatanya.

“Ubud salah satu contoh bentuk keberhasilan pemerintah mencanangkan program desa wisata. Oleh karena itu,

saya berharap Badung khususnya Badung Utara bisa mencotohi Ubud dalam hal pengembangan desa wisata,” lanjut Klian Adat Desa Tanjung Benoa ini.

Wijaya berharap, pemerintah kabupaten Badung bisa belajar dari pemerintah Kabupaten Gianyar dalam hal mengembangkan kawasan Ubud menjadi kawasan desa wisata yang sangat terkenal.

Dia sependapat dengan Dirga yang menyatakan Badung merupakan kawasan yang potensi pariwisatanya harus terus dibenahi, karena penghasilan terbesar Badung berasal dari pariwisata.

Bahkan, Wijaya berpendapat bila perlu kawasan desa wisata di Badung Utara h a r u s m e l e b i h i k awa s a n Ubud yang sekarang ini terus berkembang. M-005

3. Mengingat bahwa sesuai amanat Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, serta Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan perijinan angkutan tujuan tertentu maupun angkutan keperluan pariwisata merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diminta untuk tidak memproses pemberian ijin angkutan dimaksud sampai dengan adanya pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat.

4. Tidak benar bahwa Kepala Dinas Perhubungan, Infokom Provinsi Bali yang memutus perijinan angkutan sewa. Pemberhentian sementara pemerian ijin angkutan sewa maupun peremajaan angkutan sewa merupakan arahan Pemerintah Pusat mengingat tidak adanya lagi nomenklatur ijin angkutan sewa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan.

5. Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Bali belum diberi kewenangan untuk memproses perijinan angkutan tujuan tertentu atau perijinan angkutan untuk keperluan pariwisata yang kemungkinan menggantikan nomenklatur ijin angkutan sewa; 6. Pemerintah Provinsi Bali sangat memperhatikan kepentingan pelaku usaha angkutan sewa, terbukti dengan dilaksanakannya konsultasi ke Kementerian Perhubungan pada tanggal 17 Maret 2015 dengan melibatkan Ketua komisi III DPRD Provinsi Bali, Asisten II Setda Provinsi Bali, Asisten III Setda Provinsi Bali, Dispenda Provinsi Bali, Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali, Biro Ek.bang Setda Provinsi Bali serta para pengusaha angkutan darat yang diwakili oleh Ketua DPD. Organda Bali.

7. Saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang menunggu surat jawaban tertulis dari Kementerian Perhubungan terkait arahan permasalahan tersebut.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali bersama Komisi III DPRD Provinsi Bali selanjutnya akan mengkoordinasikan kepada seluruh stake holders terkait langkah apa yang akan dilakukan, segera setelah mendapatkan jawaban dan arahan tertulis dari Kementerian Perhubungan.

Demikian hak jawab ini kami sampaikan untuk dimuat pada penerbitan harian Fajar Bali edisi berikutnya agar masyarakat pembaca menjadi tahu dan maklum adanya.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali,

I Dewa Gede Mahendra Putra, SH., MH. Pembina NIP. 19660318 198903 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Dewan Pers di Jakarta.

Layouter: Wiadnyana

4

DAERAH Pengerajin Terjerat Rentenir

FAJA R BALI

KAMIS, 2 APRIL 2015 l Tahun XV

KRAMA

Bentuk Satgas Tangkal ISIS Polres Klungkung membentuk Satuan Tugas yang khusus menangani penyebaran pengaruh ISIS yang masuk ke Kabupaten Klungkung.

Pembentukan Satgas ini untuk menangkal dan mencari dimana sebaran pengaruh Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tersebut. Ajaran ini pula sangat berbahaya terhadap NKRI sehingFB/SARJANA ga Satgas bentukan AKBP. Sri Yudatni Wirawati Polres Klungkung ini langsung bertugas sejak 30 maret 2015.

Hal ini diungkapkan Kapolres Klungkung, AKBP Wayan Sri Yudayatni Wirawati di Mapolres Klungkung, Rabu (1/4) kemarin. ”Kami sangat mewaspadai jangan sampai paham ISIS ada dan berkembang di Daerah Klungkung, walaupun sampai dengan saat ini faham tersebut tidak ada disini, namun tetap dilakukan pencegahan dengan membentuk Satgas Khusus yang anggotanya Satuan Polres Klungkung,” terang Kapolres Klungkung.

Yudatni Wirawati menjelaskan Kabupaten Klungkung masih dalam keadaan kondusif aman dari ajaran-ajaran yang berbau radikal, meski demikian Polres Klungkung tidak mau tinggal diam dan menunggu. ”Polres Klungkung bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, seperti TNI dan Pemda serta masytarakat terus melakukan koordinasi, bila ada hal-hal yang akan membuat sesuatu yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, bisa secepatnya diantisipasi dan dicegah,” tambahnya.

Mereka yang menjadi Satgas Khusus itu sudah menjalankan tugasnya sejak 30 Maret 2015, mereka fokus mencegah masuk hingga berkembangnya paham ISIS di Klungkung. “Untuk sementara ini Klungkung masih aman dari pengaruh paham ISIS. Tetapi kondisi itu tidak berarti membuat lengah aparat kepolisian,” ujar Kapolres Klungkung. Satgas Kontra radikal yang dibentuk Polres Klungkung tersebut terdiri dari tiga Sat Gas, yaitu Sat Gas I yang bertugas melakukan penyelidikan, Sat Gas II bertugas melakukan pendataan dan pemetaan kelompok pendukung, dan Sat Gas III melaksanakan kontra radikalisasi.W-010

Dewan Harap Pemerintah Berikan Proteksi Banyak kelompok pengerajin di Bangli harus ketergantungan dengan para rentenir. Mereka dijerat dengan bunga pinjaman tinggi. Selain itu hasil produksi mereka juga harus dijual kepada mereka (rentenir) yang memberikan pinjaman. Kondisi itu menyebabkan ketidakberdayaan pengerajin, meski produksi mereka sangat diminati di pasaran.

BANGLI-Fajar Bali Seperti kerajinan membuat keranjang di Dusun Tiyingdesa, Pengotan, Bangli. Mereka ratarata usahanya menggunakan modal awal hasil pinjaman di rentenir. Makanya mereka sangat diikat oleh rentenir itu sendiri, selain harus membayar bunga pinjaman yang relatif lebih tinggi dari bunga bank daripada pinjaman di lembaga keuangan lainnya.

FB/SARJANA

SEMARAPURA-Fajar Bali Kecamatan Nusa Penida menjadi tempat penyelundupan sepeda motor bodong bukanlah isapan jempol belaka. Namun penyelundupan motor bodong asal Lombok ini bisa digagalkan oleh Polsek Dawan. Dimana saat ini seluruh pelabuhan baik di Klungkung Daratan dan Nusa Penida terus dipelototi oleh aparat keamanan terkait penyelundupan motor hasil curian ini.

Keuletan dan kesigapan petugas utamanya jajaran Polsek Dawan membuahkan hasil.

Hanya kali ini Polsek Dawan baru bisa mengamankan 3 buah sepeda motor bodong asal Lombok yang ren-

cananya diseberangkan ke kawasan Lembongan, Nusa Penida. Sepeda motor yang akan diselundupkan ini akhirnya diamankan di Mapolres Klungkung. Hal ini dijelaskan Kapolsek Dawan, AKP Ketut Suastika, Rabu (1/4) kemarin.

Suastika sendiri memastikan dan membenarkan aparatnya mengamankan 3 buah motor yang tidak dilengkapi dokumen pada Minggu (29/3) lalu jelang tengah malam sekira jam 23.30 wita di depan Mesjid Kusamba menuju pelabuhan Kampung Kusamba. Namun terkait apa motor tersebut termasuk bodong apa tidak pihak Polsek dawan masih melakukan pendalaman terhadap semua

Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana menyikapi soal sulitnya pengerajin di Bangli untuk maju, mengatakan, hal itu disebabkan mereka terkendala modal. Pengusaha kecil biasanya sulit mengakses dunia per-bankan. Dan mereka terkadang tidak mau dihadapkan pada suasana sulit (ribet) dalam hal peminjaman uang, makanya lebih memilih meminjam di rentenir. Akibatnya mereka ketergan-

FB/SUMERTA

Nengah Darsana

susah berkembang,” ujarnya.

Diharapkan, pemerintah tidak membiarkan kondisi itu terus terjadi. Tetapi agar beru-

paya untuk dapat memberikan proteksi kepada mereka. Semisal memberikan kemudahan dalam hal pinjaman serta dengan bunga rendah dan bila perlu tanpa agunan. Dan setidaknya pemerintah membantu memfasilitasi mereka untuk mengakases lembaga per-bankan dan lain-lain agar tak terus tergantung dengan rentenir.

Diakuinya, banyak kerajinan di Bangli dihadapkan pada kesulitan modal. Tak kecuali juga pengerajin perak di Kelurahan Kubu Bangli, kata Darsana mereka kesulitan di modal, dan alat-alat. Dikatakan harga alatalat untuk kerajinan ini sangat mahal.”Kami turun ke desa-desa jadi keluhan pengerajin mengenai modal dan alat alat-alat usaha”, ujarnya. W-002*

Kayubihi Gelar Otonan Massal Diikuti 700-an Peserta BANGLI-Fajar Bali Suasana otonan (upacara hari lahir secara Hindu) di Desa Pakraman Kayubihi, Bangli amat beda. Upacara otonan yang biasanya berlangsung di rumah tangga masing-masing dan kadang tidak terkabar ke mana-mana, kini beda. Malah otonan ini dilaksanakan di Balai Desa Pakraman Kayubihi diikuti

Polsek Dawan Gagalkan Penyelundupan Motor ke NP

SELUNDUPAN-Motor illegal yang sebelumnya di tahan di Mapolres Klungkung dan hendak di selundupkan ke Nusa Penida

tungan dengan rentenir. “Mereka (pengerajin harus menjual produknya di tempat meminjam uang, pun dengan harga yang murah, ini kan berat,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Ditambahkan dusun tersebut sekitar 90 persen penduduknya geluti kerajinan keranjang dari bambu. Mereka sudah sangat terampil, begitu juga dengan kualitas yang baik dan kuantitas produksi yang tinggi. Bahkan kerajinan itu dimintai konsumen dimanamana sampai ke Kodya Denpasar. Terbukti keranjang hasil pengerajin ini dibeli Pemkot Denpasar untuk kebutuhan angkut sampah.”Keranjang laku terjual kemana-mana, tetapi mereka yang terlanjur ketergantungan dengan rentenir

motor yang kini diamankan di Mapolres Klungkung. ”Ya, kita amankan beberapa warga yang mau mengirimkan 3 buah motor ke Lembongan, Ketiga motor Vario ini diangkut dengan mobil Pick Up Cary warna hitam DK 9950 EP di depan mesjid menuju pelabuhan kampung kusamba,” ujarnya tegas. Adapun ketiga motor yang diamankan tersebut semuanya berasal dari Propinsi NTB yaitu Lombok antara lain Motor Vario DR 6329 LT, DR 3672 CL, DR 5984 HR. Semua motor jenis vario ini dibawa oleh Kadek Arsa (40) alamat Banjar Kaja, Desa Lembongan bersama Putu Gentong dan Made Suena yang semuanya berasal dari Lembongan. Kapolsek AKP Ketut Suastika mengakui sampai saat ini pihaknya sudah kordinasi dengan Satreskrim Polres Klungkung untuk melakukan lidik apakah motor tersebut termasuk bodong. Ketika hal tersebut dikonfirmasi dengan Kapolres Klungkung AKBP Ni Wayan Sri Yudayatni Wirawati,SIK kemarin membenarkan adanya upaya pengiriman motor tersebut. “Kita masih dalami ketiga motor tersebut.

Tapi kita memang pastikan motor berasal dari Lombok,” ujarnya, seraya mengaku masih melakukan identifikasi atas semua motor tersebut. W-010

Gapura Desa

700-an peserta, dihadiri Bupati Bangli, I Made Gianyar.

Bendesa Pakraman Kayubihi, I Wayan Sadia mengatakan otonan massal yang disebut dengan Pebalinan masaal diikuti seluruh krama di sana yang belum melaksanakan upacara tersebut. Dan sekaligus dirangkaikan dengan sapuh leger masal. Peserta pebalinan masal sampai sapuh

leger 700 orang. Bahkan dari usia 1,5 tahun (3 oton) sampai yang berusia 70 tahunan.

Diakui memang banyak warga disini yang belum diupacarai otonan, karena itu muncul ide masyarakat agar desa pakraman ini bisa menggelar pebalinan masal dan sapuh leger massal. Dikatakan urutan upacara sudah dimulai Rabu (1/4) yakni bakti

Pebalinan.Puncak acaranya pada Tumpek Wayang, Sabtu (11/4). Upacara dipuput Ida Pendanda Putra Tajung, Geria Duur Kangin, Bukit Bangli.

Dikatakan dengan pebalinan massal biaya jauh lebih hemat. Dimana masing-masing krama yang pebalinan dikenakan Rp.300 ribu. Sedangkan yang sapuh leger kena Rp.1 juta. Selain hemat,

upacara ini dapat memupuk semangat kebersamaan dan kekompakan. Ke depan dia harap upacara pebalinan massal dan sapuh leger massal bisa berlanjut. Ditarget upacara ini bakal digelar setiap 4 tahun sekali. “upacara ini sangat irit dan ada kebersamaan serta kekompakan, kami bakal lanjutkan ke depan”, ujar Wayan Sadia. W-002

146 Penjor Semarakkan Peringatan HUT ke- 244 Kota Gianyar GIANYAR- Fajar Bali Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-244 Kota Gianyar yang jatuh pada 19 April 2015, diwarnai kemeriahan pemasangan penjor merah putih di sepanjang jalan Ngurah Rai Gianyar. Seperti tahun – tahun sebelumnya, peringatan HUT Kota Gianyar dan peringatan Hari Kemerdekaan selalu dimeriahkan perlombaan penjor merah putih yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemkab Gianyar, desa se – Kabupaten Gianyar dan instansi vertikal. Tahun ini, dipastikan sebanyak 146 penjor akan menyemarakkan sepanjang jalan Ngurah Rai hingga depan Lapangan Astina yang mulai dipasang Rabu, (1/4).

Sekda Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra ketika meninjau pemasangan penjor mengatakan, lomba penjor merah putih ini untuk menyemarakkan peringatan HUT Kota Gianyar tahun ini. Kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan setiap tahun saat peringatan hari – hari besar seperti HUT Kota Gianyar dan HUT Kemerdekaan RI. Pelaksanaan lomba penjor merah putih melibatkan seluruh SKPD, isntansi vertikal serta unsur desa sehingga

FB/ARTAYASA

SEMARAK-Penjor semarakkan Peringatan HUT Kota Gianyar

kemeriahan peringatan hari – hari besar tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Penjor dekoratif ini sebagai cerminan pastisipasi masyarakat dalam menyemarakkan HUT Kota Gianyar,” terang Gus Gaga.

Gus Gaga menambahkan, penjor merah putih ini merupakan penjor dekoratif yang berbeda dengan penjor – penjor yang digunakan Umat Hindu dalam peringati hari – hari suci keagamaan.

Dimana dalam penjor dalam memperingati hari – hari suci keagamaan terdapat unsur spriritual, dimana terdapat beberapa

elemen tidak dapat dilepaskan.

Sementara, penjor merah putih ini murni merupakan kreatifitas yang hanya mempertimbangkan aspek estetika sebagai bentuk kemampuan mengekspresikan seni dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke – 244 Kota Gianyar.

Ketua Seksi Lomba Penjor Merah Putih, I Gede Astawa mengatakan, lomba penjor merah putih diikuti oleh Kodim 1616 Gianyar, Yonzipur 18/YKR, Polres Gianyar, Pengadilan Negeri Gianyar, Kejaksaan Negeri, smua Badan, Dinas, Instansi, Ba-

gian, Kantor, Unit, BUMD, Camat, Lurah dan Desa Se- Kabupaten Gianyar. Setiap peserta diwajibkan mengeluarkan 1 penjor yang dilombakan dengan jumlah tim minimal 4 orang dan maksimal 10 orang. Kepada masing – masing pemenang nantinya akan diberikan hadiah, Juara I berupa tropi, piagam dan uang tunai sebesar Rp. 8 juta, Juara II ; tropi, piagam dan uang tunai Rp. 6 juta, Juara III; tropi, piagam dan uang tunai Rp. 4 juta, Juara Harapan I, II dan III berupa piagam dan uang tunai sebesar Rp. 1 juta. Sedang untuk pembongakarannya akan dilakukan mulai tanggal 4 Mei 2015, yang dilakukan oleh masing – masing peserta.

Salah satu juri penilai I Gusti Agung Wiyat S. Ardhi, mengatakan, unsur yang dinilai yakni, kreatifitas, bentuk, estetika, kebersamaan dan bernuansa merah putih. Penilaian dimulai dari bahan yang digunakan yakni, garis tengah bambu penjor minimal 10 cm dengan ketinggian antara 8 s/d 10 meter dari atas tanah, bahan/ sampian dari bahan lontar, serta dirakit ditempat yang telah ditentukan panitia. “Jika ada peserta yang membawa penjor sudah jadi, akan dikurangi nilainya,” terang Gusti Agung Wiyat S. Ardhi. W-005

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Bupati Suwirta Hadiri Pelaksanaan Dharma Santhi Nyepi Momentum Kesadaran dan Kebangkitan Hindu

FB/SARJANA

DHARMA SANTHI-Bupati Suwirta menghaturkan punia kepada sulinggih usai Dharmasanti Nyepi di Balai Budaya Klungkung

SEMARAPURA-Fajar Bali Pelaksanaan Dharma Santhi yang dilaksanakan setiap tahun

merupakan pergantian Tahun Baru Caka bagi umat Hindu, karena itu melalui Catur Brata Penyepian

yang terdiri dari Amati Gni, Amati Karya, Amati Lelungan, dan Amati Lelanguan, yang sebelumnya diawali dengan rangkaian pelaksanaan kegiatan Mekiyis, Tawur, Ngerupuk, Nyepi dan Ngembak Geni menjadi momentum Penyadaran diri dan Kebangkitan Umat Hindu.

Dan dalam pelaksanaan Khususnya di Kabupaten Klungkung telah berjalan lancar dan kondusif.

Hal ini disampaikan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam acara Dharma Shanthi Tahun Caka 1937 Kabupaten Klungkung di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya Selasa (31/4) lalu. Lebih lanjut Bupati Suwirta menyampaikan Pemaknaan dari semua rangkaian kegiaatan dimaksud adalah merupakan sarana introspeksi diri dan membersihkan jiwa dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai manusia, disisi lain diharapkan untuk senantiasa

dapat menciptakan kerukunan beragama sehingga suasana harmonisasi manusia baik Bhuana Alit dan Bhuana Agung akan dapat terpelihara dengan baik. Terang Bupati Suwirta.

Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Gusti Ngurah Sudiana menyinggung beredarnya komentar negatif di media sosial terkait pelaksaanaan Hari Raya Nyepi. Menyikapi hal itu Sudiana mengimbau kepada seluruh masyarakat Bali agar tetap tenang dengan beredarnya status penghinaan terhadap umat Hindu, khususnya Hari Raya Nyepi. Ia berharap masyarakat Bali tetap sabar dan tidak mudah terpancing. Sudiana juga mengucapkan terimakasih banyak kepada masyarakat Klungkung karena perayaan Hari Raya Nyepi di Kabupaten Klungkung telah berjalan tertib, aman dan Kondusif.

Sudiana menjelaskan tujuan Dharma Santhi ini adalah untuk membina rasa persaudaraan sebagai umat sedharma dan memperkokoh hubungan baik yang selama ini sudah terbina dengan baik. Pelaksanaan Dharma Santhi Nyepi tahun Caka 1937 di Kabupaten Klungkung ini dihadiri oleh Para Sulinggih se-Kabupaten Klungkung, Raja Klungkung Ida Dalem Semaraputra, FKPD, DPRD Klungkung, Kepala Kantor Kemenag, PHDI Klungkung, MMDP, serta instansi terkait lainnya. Dimana Dharmashanti Nyepi tahun ini mengambil tema ”Melalui Dharma Santhi Tahun Caka 1937 Kita Tingkatkan Rasa Persaudaraan dan Ketahanan Mental Spiritual Masyarakat Klungkung Dalam realitas sosial saat ini”. Pada kesempatan ini pula Bupati Suwirta menyerahkan punia kepada para sulinggih se-Kabupaten Klungkung.W-010* Layouter: Soma

6 Pemerintah Fasilitator, Pemerintah Buk KAMIS, 2 APRIL 2015 | TAHUN XV

Dan Kesejahteraan Masyarakat Jadi Tanggung Jawab Penuh Pemerint Tidak hanya DPRD Badung, Wakil Bupati Badung Made Sudiana juga berkesempatan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung, dibawah kepemimpinan AA Gde Agung selama hampir 10 tahun terakhir ini. Apresiasi yang terlontar didasarkan pada potret APBD Pemkab Badung, dimana tiap tahunnya mengalami peningkatan sangat signifikan. Namun, terlepas dari banyaknya prestasi yang telah berhasil diraih Pemkab Badung selama 1 dekade, pria yang juga pernah mengemban tugas sebagai wakil rakyat di gedung parlemen (DPRD) Badung ini rupanya masih menaruh harapan lebih untuk pembangunan Badung kedepannya.

Seperti apa saja ide, pemikiran pembangunan masa depan dari sudut pandang kekuatan enterprenuership, untuk membangun kemandirian masyarakat demi menyejahterakan seluruh Krama Badung? Lebih lengkapnya berikut adalah wawancara Tim Fajar Mangupura bersama Wabup Made Sudiana.

Potret pembangunan di Kabupaten Badung, dari sudut pandang Anda yang sebelumnya juga pernah menjadi wakil rakyat di gedung DPRD Kabupaten Badung?

Secara pribadi saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung. Jujur saja, pemerintahan Kabupaten Badung dibawah kepemimpinan AA Gde Agung sangat luar biasa.

Terlebih lagi kalau kita lihat perkembangan pembangunannya dari tahun 2005 sampai 2015 ini, sangat luar biasa.

Untuk peningkatannya, paling mudah kita bisa lihat di potret APBDnya, setiap tahun APBD kita selalu mengalami peningkatan dan sangat signifikan.

Dengan potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Badung, apakah menurut Anda kedepannya masih dapat ditingkatkan lebih maksimal lagi?

Tentunya saya sangat yakin, dengan melihat potensi yang ada, peningkatan pembangunan di segala bidang masih bisa untuk ditingkatkan lebih maksimal lagi. Namun semua itu kedepannya tergantung dari pemimpinnya, karena bisa akan lebih meningkat atau bahkan bisa juga justru menurun.

Kembali lagi, kita patut mengapresiasi prestasi pemerintah selama hampir 10 tahun terakhir ini, dan tentunya harapan kedepan bagaimana agar bisa lebih bagus lagi, karena potensi yang kita miliki sangat terbuka, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraannya.

Lantas, apakah menurut Anda sejauh ini kualitas hidup masyarakat Badung sudah bagus?

Jika berbicara kualitas hidup, maka tentunya harus benarbenar kita cek, yang semuanya itu didasarkan dari data yang valid. Contohnya begini, kalau perusahaan kan punya neraca aktiva dan pasiva, maka tentunya kita pun juga harus memiliki neraca semacam itu, neraca pada keluarga (warga Badung) apakah benar mengalami peningkatan kekayaan, itu yang harus dilihat.

Terlepas dari managemen neraca, pada intinya kita bisa melihat hasil kinerja jajaran Pemkab Badung, dimana dalam 5 tahun terakhir dapat terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan PDRB Kabupaten Badung dalam 5 tahun

terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami puncaknya pada Tahun 2012 yaitu mencapai 7,30%.

Selain itu, tingkat inflasi Kabupaten Badung juga selalu berada dibawah inflasi Kota Denpasar dan Nasional. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dan ketahanan perekonomian khususnya ketersediaan dan distribusi barang komponen pembentuk inflasi di Kabupaten Badung telah berjalan cukup baik sehingga membuat harga-harga cukup stabil. Dalam 5 tahun terakhir puncak inflasi terjadi pada Tahun 2013 dimana mencapai 7,67 persen. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada Tahun 2011 yang mencapai 2,33%.

Berbicara mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka IPM Kabupaten Badung Tahun 2010-2013 telah terus mengalami peningkatan dan berada di posisi kedua di Bali.

Untuk tahun 2013 IPM Badung mencapai 76,37. Demikian pula untuk Tahun 2014 sekalipun data resmi belum diterbitkan oleh BPS Kabupaten Badung, angkanya diproyeksikan meningkat.

Bagaimana dengan upaya penanggulangan kemiskinannya?

Untuk data kemiskinan, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung telah memasuki fase yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

Kondisi ini disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang telah amat rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam lima tahun terakhir.

Tingkat kemiskinan di Badung sampai dengan Tahun 2013 tercatat sebesar 2,46%. Kondisi ini jauh dibawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Bali sebesar 4,49% dan rata-rata tingkat

kemiskinan nasional sebesar 11,37%. Tingkat kemiskinan pada Tahun 2013 yang mencapai 2,46% tersebut juga telah jauh mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada Tahun 2010 yang masih berada pada tingkat 3,23%.

Dan ketika menyinggung angka kemiskinan, tentu biasanya akan berkaitan dengan ketenagakerjaaan. Dari data yang saya miliki, penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS, kondisi Kabupaten Badung pada bulan Agustus Tahun 2013 terdapat 446,48 ribu orang penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, dan sebanyak 333,46 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 330,90 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 2,56 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung pada Tahun 2013 sebesar 0,77%. Kondisi ini menurun kalau dibandingkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2010 sebesar 1,60%. Artinya, berdasarkan seluruh data tersebut, prestasi itu sudah sangat luar biasa. Tapi kemudian, tentunya kita tetap harus berfikir untuk kedepannya, bagaimanapun kalau kita ingin yang lebih baik, itu pasti harus segera dibahas. Intinya, walaupun sekarang sudah bagus, tapi kedepan ingin lebih baik lagi.

Selain mengemban tugas di pemerintahan, Anda juga dikenal sebagai pengusaha sukses, yang memiliki jiwa enterprenuer. Ide atau gagasan seperti apa yang Anda harapan, untuk pembangunan

Masih Kalah Bersaing dengan Investor Luar Partisipasi Masyarakat Lokal ‘Badung’ Harus Didorong Bila melihat terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, yang diimbangi dengan makin ketatnya persaingan investasi di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, maka Wakil Bupati Badung Made Sudiana justru melihat peran atau partisipasi warga lokal ‘asli Badung’ masih kurang maksimal. “Kalau kita melihat aktivitas ekonomi yang ada di Badung kan sangat luar biasa, dan itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonominya.

Tapi kalau kita jujur, kalau kita melihat aktivitas ekonomi dalam skala kecil, menengah sampai besar, justru partisipasi dari masyarakat lokal kita kelihatan masih belum maksimal. Inilah yang menjadi catatan dan PR bagi pemerintah Kabupaten Badung,” kata Wabup Made Sudiana.

Bagaimana caranya agar partisipasi masyarakt lokal bisa ditingkatkan? Tentunya hal tersebut tidaklah semudah membalikkan t e l a p a k t a n g a n . K a re n a menurut Wabup Sudiana, harus terlebih dahulu melihat kesiapan SDM nya.

Menurut Sudiana, alasan tersebut bisa dilihat dari historis masyarakat Badung sendiri, dimana diketahui masyarakat Badung basic nya bergerak di sektor

agraris dan ketika kemudian sektor industry pariwisata berkembang pesat, maka secara tidak langsung banyak yang berubah profesi menjadi pelaku ekonomi di bidang pariwisata.

“Jadi ini memang memerlukan proses, disisi lain kita melihat percepatan daripada pengelolaan ekonominya luar biasa, yang tidak diimbangi dengan percepatan penyesuaian keta g u h a n d a n ke t e ra m p i l a n S D M yang ada di masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah memang membuka pintu bagi i n -

vestor untuk berinvestasi, semua itu dilakukan karena pemerintah tidak mungkin bisa membangun sendiri akomodasi pariwisata yang besar, seperti hotel berbintang. “Itulah alasan kenapa pemerintah pada awalnya mengundang investor untuk berinvestasi di Badung dan Bali,” beber pria yang sukses berwirausaha ini.

Ketika investasi semakin meningkat, yang kemudian disayangkan adalah pemerintah harus memikirkan tentang peluang kerja.

Artinya pemikira n p e m e r i n t a h adalah bagaimana caranya menciptakan lapang a n kerja dengan se-

banyak-banyaknya. Tapi tentunya tidak hanya cukup sampai disana saja, ka re n a m e n u r u t Wa b u p Sudiana, pemerintah kedepannya sudah harus memikirkan bagaimana caranya agar warga local bisa ikut menjadi pelaku.

“Harapan saya bagaimana c a ra nya k i t a b i s a m e m bangun jiwa enterprenuer, agar masaryakat atau generasi penerus kita bisa ikut te rl i b a t d i d a l a m d u n i a pariwisata, contohnya bisa membangu n rest a u ra nt , bisa juga kemudian mengelola obyek wisata atau membuat travel agent dan lainnya,” urainya.

Dengan fenomena minimnya partisipasi warga lokal, maka dipandang perlu kedepannya pemerintah harus bisa mensupp o r t l a g i . Te rl e b i h l a g i , jika berbicara investasi, saat ini pemerintah masih mengharapkan datangnya investor untuk membawa pertumbuhan pariwisata lebih baik lagi. “Dengan tingginya investasi, maka layaknya pepatah ada gula ada semut, yang artinya akan dibarengi makin tinggi investasi maka akan makin banyak pesaing yang datang. Artinya, kita harus siap menghadapi semua itu,” tutupnya. R-014

di Kabupaten Badung kedepannya?

Dijelaskan bahwa berbicara mengenai enterpreneur tujuannya adalah meraih kesuksesan.

Namun untuk meraih kesuksesan tersebut dibutuhkan adanya proses, yang dapat dimulai dari sebuah rencana. Sebelum terjun kedunia usaha, seseorang itu harus mampu meningkatkan kualitas diri, kecerdasan intelektual mempunyai kepercayaan diri. Ini sebagai modal sebagai pemimpin untuk berwirausaha sendiri. Menjadi seorang leadership, perlu diawali dengan belajar untuk bisa memimpin diri sendiri tentunya dengan disiplin, rendah hati, pribadi menarik sehingga kita akan dipercaya, termasuk bisa instrospeksi diri. Dan kedepannya, saya sangat berharap karma Badung khususnya generasi penerus akan menjadi pemimpin dan harapan masa depan.

Kemudian bila menyinggung harapan kedepannya di Badung, tentunya kita perlu mencetak karakter enterpreneur bagi anak muda, karena di Badung terbuka peluang yang begitu besar untuk berbisnis mulai usaha yang kecil hingga besar, terlebih lagi Badung menjadi daerah tujuan pariwisata dunia. Membangun SDM agar betul-betul tangguh menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia harus segera dipikirkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Intinya, yang ingin saya sampaikan disini adalah, jiwa enterprenuer bisa diterapkan pula di pemerintahan. Semua itu tujuannya agar masyarakat local kita bisa memiliki daya saing menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat.

Pertanyaan terakhir, lantas bagaimana caranya agar warga lokal Badung bisa menjawab tantangan kedepannya?

Tentunya dari sekarang kita sudah harus memulai mengambil ancang-ancang, bagaimana caranya meningkatkan partisipasi warga lokal kita di Badung.

Ini kan tidak mudah, kalau bicara bisnis tentu bicara persaingan. Kalau yang datang ke Bali bicara investasi tentunya mereka sudah siap dana, siap pengalaman, dan keterampilan.

Istilahnya kalau beladiri mereka sudah sabuk hitam, sedangkan kita (warga lokal) baru sabuk putih dan takut-takut. Tapi kalau dengan kebersamaan saya yakin paling tidak akan lebih percaya diri. Tentunya harapan kita sudah mulai giat berlatih, terasah kepercayaan dirinya, dan semuanya itu harus berproses. Inilah yang kita coba terus kita bangun.

Dan dalam kesempatan ini pula saya jelaskan, bahwa bukan berarti lokal itu arogan, karena setidaknya mereka harus siap untuk meningkatkan profesionalismenya.

Dengan kata lain, kita tidak anti in-vestasi tapi bagaimana investasi bisa bersinergi bekerjasama menggandeng peran lokal. Contohnya, ada orang mau bangun villa, warga kita punya tanah, paling ti-

dak warga kita telah memilik bergining position, kita ker jasamakan dengan posisi yang tentunya dihitung pembagian saham, otomatis warga sudah masuk menjadi pengusaha. In semua untuk menghindari agar lahannya tidak habis sampa terjual.

Kemudian berbicara pengembangan ekonomi kera k yakan, kita tidak bisa menu-

Kesuksesan Memerluk

Pengembangan Potensi Daerah Dapat Dite Paradigma pembangunan pertanian dewasa ini telah berorientasi bisnis (agribisnis) terdiri dari kelompok kegiatan usahatani pertanian yang disebut usahatani (on-farm agribusiness) dan (off-farm agribusiness). Kedua kegiatan tersebut meliputi kegiatan penyiapan sarana produksi pertanian, pengelolaan usaha pertanian pemasaran dan penyiapan sarana prasarana penunjang lainnya. Oleh karena itu peranan agribisnis dalam perekonomian diharapkan dapat menjamin pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan memperbaiki kondisi yang ada. Keunggulan sektor agribisnis yang dimiliki Kabupaten Badung seperti sumberdaya alam, iklim, luas lahan dan keanekaragaman hayati dan pangsa pasar yang besar hendaknya menjadi keunggulan komparatif Kabupaten Badung melalui pengembangan agribisnis.

Hal inilah yang setidaknya yang ditekankan Wakil Bupati Badung, Made Sudiana.

Jika kemudian melihat fenomena pembangunan perekonomian daerah, dalam era globalisasi saat ini memiliki konsekuensi seluruh daerah dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat secara langsung dalam pemasaran barang dan jasa, baik dari pasar domestik maupun internasional.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas potensi unggulan daerah termasuk sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia khususnya, merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi pelaksanaanya, dan memerlukan sumber daya yang sangat besar dalam kondisi keterbatasan yang dihadapi dewasa ini. Pendekatan utama dalam mengatasi tantangan tersebut adalah melalui pelaksanaan pengembangan komoditi unggulan dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pencapaian kesuksesan pelaksanaan pemerintah daerah memerlukan adanya komitmen, komitmen inilah yang kini ditunjukan Wabup

Sudiana, komitmen kuat seiring dengan penetapan pemerintahan daerah yang berdampak terhadap upaya pengembangan potensi daerah melalui kegiatan agribisnis di bidang perkebunan dan lembaga penunjang lainnya. Fokus kegiatan terhadap pembangunan pertanian diharapkannya akan menghasilkan sistem pertanian yang tangguh dan bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan menjadi andalan perekonomian daerah dimana visi terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif dan kreatif melalui pembangnan pertanian yang berbasis sumber daya lokal. Visi pembangunan pertanian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan pertanian harus memihak pada rakyat, memanfaatkan sumber daya lokal dan memfasilitasi usaha pertanian rakyat. Paradigma pembangunan pertanian yang baru tersebut perlu disosialisasikan dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten dan pelaksanaanya dalam pencapaian sasaran yang diharapkan.

Masih terkait dengan pertanian, dimana diketahui pertanian sebagai salah satu sektor yang memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian daerah dan merupakan pendorong bagi tumbuhnya sektor ekonomi lainnya. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, sektor pertanian dan perkebunan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Badung Utara, yaitu sebagai sumber pendapatan petani dan keluarganya, penyediaan bahan baku primer industri dan diharapkan pula akan memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah. Secara umum masyarakat yang hidup di Badung Utara merupakan masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya pada komoditas pertanian dan perkebunan.

Upaya untuk pengembangan potensi daerah dapat ditempuh melalui pengembangan agribisnis daerah dengan melibatkan seluruh subsistem yang ada pada sistem agribisnis termasuk lembaga penunjang lainnya. Alasan agribisnis dipilih sebagai salah satu alternatif yang digunakan dalam pengembangan suatu daerah karena agribisnis merupakan cara yang paling tepat dalam menghadapi berbagai perkembangan di masa kini dan akan datang baik dalam lingkup daerah maupun nasional. Untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, maka program pembangunan perlu diarahkan kepada suatu komoditas andalan yang berorientasi pasar, memiliki keunggulan dan berdaya saing dengan tetap mempertahankan kelestarian

KAMIS, 2 APRIL 2015 | TAHUN XV

kan Pelaku Bisnis

tah

ki rg n h ni r ai

tup diri karena kita NKRI, tapi bagaimana cara kita untuk memproteksi, kalau tidak ada proteksi kita akan habis. Sama halnya dengan persiapan menghadapi MEA, kita harus siap bersaing, ini harus kita sadari. Kuncinya, jangan sampai kita justru menyalahkan MEA, menyalahkan

oleh pemerintah kedepannya.

Siapa yang bertanggung jawab, menurut saya ya pemerintah, pemerintah tidak bisa nyalahin rakyat, tugas pemerintah adalah mengelola rakyatnya agar tingkat kesejehateraannya selalu lebih baik. Kalau terjadi apa-apa, pemerintah juga tidak boleh menyalahkan rakyat, pemerintah harus berpikir apa solusinya. Selain harus fisioner, pemerintah juga harus betulbetul punya tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, dan berfikir langkah strategis, harus punya langkah cerdas, bagaimana caranya agar masyarakat itu semakin sejahtera. Dan terakhir, tidak boleh semu. R-014

orang luar, kita ini harus paham itu terlebih kita juga punya yang sama. Dan kenapa lahan kita hampir habis berpindah tangan, itu semua karena kita tak punya daya tahan untuk membendung, atau kita tidak punya beginning position untuk membangun kerjasama. Coba saja paling gampang dikontrakan, tapi yang strategis adalah profit share, membangun kerjasama.

Itulah beberapa permasalahan yang harus disika p i

Sukses Tidak Harus di Pariwisata

7

Sektor Pertanian dan Peternakan Sangat Menjanjikan, Asalkan Dikelola Profesional Bila dikelola dengan professional, maka potensi pertanian dan peternakan yang ada di Wilayah Badung Utara bisa sangat menjanjikan. Setidaknya, menurut Wabup Sudiana, bila ingin sukses, warga tidak harus berpatokan berwirausaha di sektor pariwisata, karena sektor pertanian dan peternakan juga menjanjikan kesuksesan.

Salah satu alasan sektor pertanian bisa membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan, menurut Wabup Sudiana, dengan melihat pasar lokal di Bali saja, kebutuhan akan keberadaan buah sangatlah tinggi. Nah, bila ada kesadaran seperti itu, harusnya masyarakat bisa mencobanya, tentu harus pula dengan cara yang professional. “Hanya sayangnya yang menjadi permasalahan, pertanian kita tidak menarik bagi generasi penerus. Coba saja lihat, pelaku daripada sector pertanian ratarata umurnya diatas 50 tahun.

Makanya inilah yang harus dipahami oleh kita, bagaimana memajukan sektor pertanian,” jelasnya.

Lantas bagaimana konsep kedepannya? Menurut Sudiana, semestinya ada kebijakan strategis dari pemerintah kedepan, salah satunya dengan menyiapkan tenaga penyuluh yang betulbetul handal dan terlatih, dari kualitas dan kuantitas. Tidak

hanya itu, tenaga penyuluh juga harus memenuhi kualifikasi harus bisa mensuport anak muda, karena mereka kader yang digiring untuk lebih professional.

“Konsep ini tidak bisa parsial atau jalan sendiri, karena peran pemerintah untuk mengintegrasikannya. Intinya, kalau kita

punya kader yang dilatih untuk bagaimana membangun usaha di bidang itu. Disisi lain, kalau ini bisa dikelola dengan baik, kebutuhan daripada pariwisata bisa kita penuhi sendiri,” sebutnya sembari menambahkan sukses tidak hanya dipariwisata, kalau kita bicara membangun

keseimbangan, di pertanian pun bisa sukses dengan catatan, pertanian kita harus dikelola secara professional. “Memang gampang kalau sekedar bicara professional, tapi bagaimana caranya agar professional itu bisa kita terjemahkan,” pesan Wabup Sudiana. R-014

Keseimbangan Pembangunan di Badung Selatan dan Utara

Tidak Mungkin, Lebih Tepatnya Keseimbangan Kesejahteraan

Wakil Bupati Badung, Made Sudiana FB/HERY

kan Adanya Komitmen

empuh Melalui Pengembangan Agribisnis

lingkungan.

Seiring dengan komitmen pengembangan potensi daerah melalui penguatan produk unggulan daerah, maka sejatinya hal itu juga berjalan lurus dengan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Badung, khususnya wilayah Badung Utara. Menanggapi persoalan kemiskinan yang masih terjadi di wilayah Badung Utara, kepada tim Fajar Mangupura Wabup Sudiana sempat menyampaikan beberapa solusinya. Menurut dia, faktor penyebab kemiskinanlah yang terlebih dahulu harus dicari.

Dengan menginventarisasi permasalahannya, maka diapun optimis kedepannya kemiskinan akan segera terentaskan. “Kebetulan saya merupakan ketua tim penanggulangan kemiskinan, saya akan berusaha

menginventarisasi permasalahannya. Kenapa miskin, pasti ada faktor penyebabnya. Jadi kita harus tau apa itu faktor penyebabnya, yang jelas kita akan intens berkoordinasi ke dalam, seperti berkoordinasi dengan dinas terkait. Itu salah satu strateginya,” kata Wabup Sudiana.

Mengembangkan produk unggulan daerah, disebutnya menjadi salah satu jawaban untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Badung. Masih menurut Sudiana, dalam wacana mengimbangkan Badung Utara dan Badung Selatan, diakuinya selama ini belum ada konektivitas yang betul-betul pas. Konektivitas dimaksud adalah formula bagaimana cara menyeimbangkannya. Bisa seimbang bilamana badung utara yang dominan

agraris, hasil produksi agraris dari pertanian dan peternakannya bisa terserap di Badung Selatan. Dalam hal ini jelas, karena di Badung Selatan, kata dia, hotel dan restaurant belum bisa serta merta menyerapnya, karena kendalanya masih di kualitas, dan berkaitan dengan kontinuitas. “Ini yang jadi masalah dan harus terpecahkan, sehingga kita tidak bisa menyalahkan pihak hotel dan restaurant, tapi karena produk kita yang memang belum mempunyai daya saing. Nantinya akan kita upayakan, agar produk pertanian di Badung Utara seperti perikanan, peternakan, pertaniannya, betul-betul mempunyai daya saing. Ini bukan masalah sepele, tapi lebih bicara professionalisme, dan kita ketahui sendiri bahwa petani kita rata-rata belum professional masih sangat konvensional. Semuanya itu tentunya kembali kepada etikad kita sebagai pemerintah daerah, mampu ngga meningkatkan kemampuan dari pada petani kita, itu masalahnya,” tegas Sudiana.

Lantas solusi apa saja yang ditawarkan Wabup Sudiana, khususnya untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Badung? Menurutnya, selain harus mengetahui permasalahan kemiskinan dan faktor penyebabnya, maka yang kemudian juga harus ditindaklanjuti adalah kualitas dari SDM nya. Tidak hanya itu, mempermudah akses permodalan bagi pelaku agribisnis disebutnya juga sangat diperlukan. Permasalahan profesionalisme juga menjadi permasalah yang harus segera ditindaklanjuti. “Makanya disini pemerintah harus sadar, pemerintah itukan mengelola rakyat, bagaimana caranya melakukan upaya untuk melakukan pemberdayaan rakyat, sehingga rakyat kita berdaya. Apalagi kedepan dihadapkan dengan MEA, kalau kita tidak siap, kita akan tergilas, akan jadi penonton dari pembangunan atau ekonomi yang ada di Bali. Kita tidak main-main, akan kita selesaikan semua permasalahannya,” tegas Wabup Sudiana.

R-014

Konsep keseimbangan, kalau melihat topografi kewilayahan antara Badung Utara dan Selatan, dan berdasarkan kebijakan pemerintah Kabupaten Badung maka hal itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa demikian?

Menurut Wabup Made Sudiana, sudah sangat jelas, bahwa Badung Selatan diarahkan untuk pembangunan pengembangan pariwisata, sedang di Badung Utara lebih berperan pada konsep pelestarian alam dengan prospek pertaniannya. Jadi menurut Wabup Sudiana, tidaklah mungkin terjadi keseimbangan pembangunan antara Badung Selatan dan Utara, karena yang lebih tepat bahasanya adalah keseimbangan kesejahteraan masyarakat Badung Selatan dan Utara. “Bagaimanapun juga dilihat dari sisi ekonomi, maka kesimbangan pembangunan tidak akan bisa seimbang, karena fungsinya kewilayahannya kan sudah jelas,” tegasnya.

Jika kemudian berbicara kesimbangan kesejahteraan, maka hal itu sangat dimungkinkan, karena menurut Sudiana, kalau menyinggung kesejahteraan itu yang bisa diatur oleh pemerin-

tah. “Bagaimana caranya, agar petani kita sejahtera kemudian pariwisata kita juga sejahtera,” jelasnya.

Untuk mewujudkan itu semua, kedepannya sangat perlu dibangun suatu hubungan atau sinergitas. Sayangnya, hal ini nampaknya juga tidak semudah di pembahasan saja. Alasannya, ketika harus membangun hubungan yang bersinergi, memang pemerintah akan dihadapkan dengan kondisi dari petani dan hasil pertanian yang dimiliki saat ini. “Sejauh ini masih perlu penanganan yang serius, dengan kata lain sampai saat ini memang belum berjalan maksimal. Dalam arti begini, walaupun prestasi pertanian atau swasembada hasil pertanian kita sudah bagus, tapi bila tidak di linkkan dengan sector pariwisata, maka semua itu tidak akan berjalan sesuai harapan,” pintasnya.

Belum lagi pemerintah juga harus jeli, atau harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan daripada pariwisata, terhadap hasil-hasil pertanian yang ada di Badung Utara. Semuanya itu harus benar-benar di cek, contohnya yang paling dasar beras, sayur

mayur, buah, daging, harus di cek dulu berapa persen yang sudah diserap di sector pariwisata. Atau berapa persen kebutuhan itu bisa disiapkan oleh sektor pertanian di Badung Utara. “Kita bukan saling menyalahkan, karena kadangkadang pariwisata tidak mau menyerap pertanian karena ada beberapa alasan. Saya yakin, sektor pariwisata sebenarnya mereka mau menyerap hasil pertanian kita, hanya saja permasalahannya adalah produk, produk yang dibutuhkan sudah ada apa belum, misalnya buah yang diperlukan sector pariwisata ada atau tidak.

Kemudian juga daging dan lain sebagainya, kalaupun ada, kualitasnya sudah memenuhi standar atau belum, kemudian juga yang tak kalah pentinga adalah kontinuetasnya, dan juga berkaitan dengan kuantitasnya,” tuturnya.

Kemudian berbicara juga dengan pasokan buah di sektor pariwisata, dimana sering diberitakan Bali masih mengimpor buah. Kenapa hal itu bisa terjadi?

Menurut Sudiana, karena sejauh ini kesiapan dari petani kita juga masih belum ada. “Kalau kita mengeluh, saya kira tidak akan

menyelesaikan masalah, dan bukan juga sikap yang bijaksana.

Tapi mau gimana lagi, buah lokal kita tidak ada, dan kalau tidak ada tentunya harus ada upaya. Terlebih lagi kita lihat topografi kita sangat bagus, dari dataran rendah dan tinggi, saya yakin buah apapun bisa ditanam, tapi harus diidentifikasi buah apa saja. Cuma permasalahannya buah kan tidak sekedar di tanam, tanamnya pun juga harus ditempat yang cocok, harus juga dikelola dengan baik. Artinya disini kita harus betul-betul memikirkan, agar petani kita memiliki profesionalisme,” urainya.

Menggiring petani agar bisa professional, dan untuk bisa petani professional menurut Sudiana tidaklah mungkin kalau tidak melalui proses pemahaman pendidikan, pelatihan. “Ini juga bagian dari tugas pemerintah yang sekiranya perlu segera dimantapkan. Disini kita harus paham dulu permasalahannya, sehingga nanti tidak ada keluhan lagi kok buah impor, karena kita sendiri belum menanamnya dan belum memadahi sesuai kebutuhan, termasuk sayur mayur dan dagingnya,” tegasnya. R-014

50% Lebih Tanah Warga Lokal Berpindah Kepemilikan

Pemerintah Harus Menyiapkan Mental Berdaya Saing Menyiapkan mental masyarakat agar tidak tergiur besar uang yang sifatnya sesaat, menjadi tugas pemerintah. Hal ini ditekankan Wabup Sudiana ketika menyoroti banyaknya tanah warga local yang sudah berpindah kepemilikan ke para pendatang maupun para investor.

Bahkan tidak tanggung-tanggung, menurut Made Sudiana, dari data yang dimilikinya disebut sudah diatas 50% lebih asset tanah milik warga lokal sudah terjual ke investor. Disisi lain, ketika sudah menjual tanahnya, warga justru banyak yang tidak berpikiran untuk berwiraswasta.

“Ini jadi fenomena, ketika warga lokal sudah punya asset tanah, asyik mengontrakkan, kemudian justru menjualnya. Bahkan sering kita tanya, kenapa uangnya tidak dipakai untuk modal usaha, mereka justru menjawab kalau sudah ada modal, kenapa berusaha kan sudah punya uang, itu karakter yang harus diperbaiki dan perlu

proses untuk merubah mental warga,” jelas Wabup Sudiana.

Yang jelas, lanjut Sudiana, tak sedikit warga kita justru sudah terpengaruh atau tidak tahan godaan dengan nilai uang yang cukup besar. Kondisi riilnya sekarang bisa dilihat seperti tanah, di sebagian besar di tempat obyek wisata, kepemilikan tanah sudah banyak sekali berpindah, bahkan lebih diatas 50%. “Lihat saja ditempat-tempat yang sudah merupakan kawasan pariwisata, contohnya Canggu, coba di cek ga lebih kepemilikan lokal hanya tersisa sekitar 30%, selebihnya sudah terjual. Ini dampak kita membuka diri mengundang investasi membuka investasi tetapi kita sendiri belum siap menghadapi gempuran investor tersebut,” terangnya.

Tentunya hal disebut Sudiana harus dipikirkan oleh pemerintah, untuk menyiapkan mental masyarakat agar tidak lupa diri. Bahkan Sudiana pun berani menyebut

ini telah menjadi fenomena yang bermasalah, karena kalau tidak segera disikapi, masyarakat kita akan tertinggal hanya sebagai penonton di kampungnya sendiri. “Makanya ini perlu dibangun, bagaimana caranya agar ada pemahaman dan kesadaran. Dan sekali lagi, disana perlu peran pemerintah. Disisi lain tentunya pemerintah juga tidak boleh menyalahkan keadaan, apapun yang terjadi itu merupakan tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah mestinya berpikir bagaimana caranya menyikapi kalau fenomenanya seperti itu,” harapnya sembari menambahkan, karena kita NKRI maka pemerintah memang tidak boleh melarang datangnya warga lain, namun paling tidak saat ini tugas pemerintah adalah mengatur bagaimana caranya, agar kebijakan pemerintah bisa membuat ketahanan dari masyarakat local. “Kebijakan yang diperlukan agar masyarakat lokal bisa bertahan. Makanya disini ha-

rus ada regulasi yang betul-betul bisa membuat masyarakat lokal kita bisa lebih berdaya sehingga bisa bersaing, atau setidaknya bisa menyikapi kondisi yang perlu kita waspadai,” tegasnya.

Kemudian apa yang dimaksud dengan mensuport peran warga lokal agar lebih menghadapi tantangan? Tugas pemerintah itu mensejahterakan masyarakat, maka sarannya adalah pemerintah harus lihat siapa masyarakatnya. Itu harus diidentifikasi, mengingat dalam pendataan rakyat yang mana juga sudah jelas. “Kita tidak bicara masalah penduduk, penduduk bisa datang dari mana saja, bisa dari orang luar negeri, dan seluruh nusantara.

Tapi kalau bicara masyarakat Badung, itu sudah jelas siapa masyarakat Badung kita yang dimaksud. Mereka harus sejahtera, makanya untuk mensejahterakan masyarakat harus ada upaya,” tutupnya. R-014 Layouter: Wiadnyana

PENDIDIKAN & BUDAYA

FAJA R BALI

KAMIS, 2 APRIL 2015 l Tahun XV

Sejumlah Pejabat di IKIP PGRI Bali Dilantik

Kinerja, Lakukan Penandatanganan Letter of Commitment Rektor IKIP PGRI Bali, Dr. I Made Suarta, SH.M.Hum., mengatakan, untuk meningkatkan kinerja seluruh dosen di IKIP PGRI Bali, termasuk pembantu rektor, dekan dan pembantu dekan, maka dilakukan penandatanganan letter of commitmen ( perikatan komitmen kinerja red). Rektor I Made Suarta mengatakan hal itu, seusai mengangkat sumpah dan melantik sejumlah pejabat dilingkungan IKIP PGRI Bali untuk periode 4 tahun ke depan.

DENPASAR-Fajar Bali Selanjutnya Suarta mengutarakan, salah satu kinerja yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas berdasarkan tri dharma perguruan tinggi yakni, penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Melalui tri dharma perguruan tinggi, maka IKIP PGRI Bali sebagai salah satu sub pendidikan nasional dapat menjadi agent of change (agen perubahan red) bagi masyarakat.

Khusus penelitian terkait SDM dosen, seluruh dosen diberikan motivasi agar meningkatkan kualitas dirinya, karena muaranya kepada kualitas mahasiswa. Un-

FB/BLAS

ANGKAT SUMPAH-Rektor IKIP PGRI Bali, I Made Suarta ketika mengangkat sumpah sejumlah pejabat dilingkungan IKIP PGRI Bali

tuk bidang penelitian, IKIP PGRI Bali pernah pada posisi 4 besar tingkat Kopertis Wilayah VIII, Bali, NTB dan NTT. Hal ini, kata Suarta dapat dijadikan acuan untuk lebih meningkatkan penelitian. Dosen wajib hukumnya untuk melakukan penelitian dan menyerahkan kepada lembaga, sekurang-kurangnya 1 penelitian dalam setahun.

Kalau 185 dosen IKIP PGRI melakukan penelitian, maka dalam setahun hasil penelitian sesuai jumlah dosen tersebut, dan untuk penelitian diberikan dana motivasi oleh yayasan dan Suarta selalu mendukungnya.

Sedangkan pengabdian masyarakat, instusi ini tetap konsen dan sudah sejak tahun 2012, dikaitkan dengan bedah rumah 15 unit dan bedah sekolah 3

unit. Bedah rumah akan dilanjutkan pada Juli 2015. Selain itu juga mempersiapkan diri untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Suarta juga menjelaskan tentang rencana mendirikan program S2, setelah dijukan, nilainya baru 210 sehingga belum diberikan izin karena belum mencapai nilai minimal 300. Untuk kebutuhan itu, maka akan melakukan beberapa penyempurnaan, dan bahkan ditargetkan nilainya melebih nilai minal 300. Khusus untuk prodi baru batas waktu mengurus izin 3 bulan, terhitung sejak Januari hingga Maret 2015.

Sementara itu Ketua YPLP PGRI IKIP PGRI Bali, Drs. IGB Arthanegara, SH.M.Hum.M.Pd., mengemukakan, yayasan men-

dukungnya dengan peningkatan sarana prasarana, juga peningkatan para dosen dan kepemimpinan. Khusus sarana prasarana, telah ditingkatkan laboratorium microteaching, serta menyekolahkan para dosen.

Setiap prodi harus punya doktor, dan minimal kandidat doktor, dan pada beberapa prodi sudah miliki tenaga doktor. Oleh karena itu sejumlah pemimpin baru IKIP PGRI Bali yang sudah terpilih dan dilantik, maka bagaimana komitmennya, sehingga akan diperhatikan yayasan Untuk kebutuhan infrastruktur gedung, yayasan telah memiliki beberapa hektar tanah disejumlah lokasi, termasuk membangun gedung untuk pembelajaran S2, diharapkan ke depan IKIP PGRI Bali akan semakin jaya. W-001

Kantongi Sertifikat BAN-PT, ISO dan TedQuel

7

Pertemuan Dua Peraih Suara Terbanyak di PEMILU 2014

Komit Dukung Desa Adat, Siap Sapu Bersih Pilkada di Bali Perpustakaan Bung Karno ( YKBK ) dikawasan Niti Mandala Renon menjadi saksi akan pertemuan dua tokoh pemimpin Bali yang saat ini menjadi wakil rakyat diparlemen MPR RI yakni Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III ( Anggota DPD RI ) dan Dr. I Wayan Koster ( Anggota DPR RI ). Dalam sejarah Pemilu 2014 lalu, kedua tokoh Bali ini mendapat suara terbanyak di Bali yakni 178.934 suara untuk Senator Wedakarna dan 260.342 suara untuk Legislator Wayan Koster. Tentu pertemuan bersejarah ini menjadi strategis mengingat kedua tokoh ini menjadi ikon dari politisi di Bali.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, dibicarakan sejumlah hal diantaranya terkait dengan tindak lanjut UU No.6/2014 Tentang Desa Adat dan juga target sapu bersih Pilkada di Bali pada 2015 – 2018. Demikian diungkap oleh Senator RI Dr. Wedakarna sebagai tuan rumah pertemuan. “Saya perlu menegaskan kepada rakyat Bali bahwa komitmen saya bersama pak Koster tentang pendaftaran Desa Adat sebagai pilihan jenis desa Bali sesuai UU No.6 tidak pernah padam. Dan saya juga sampai hari ini 4 orang Senator Bali yakni Wedakarna, Arimbawa, Cokrat dan Pasek tetap kompak mendukung desa adat.

Saya lihat dengan terpilihnya bapak Koster sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, itu adalah sinyal baik untuk masa depan desa adat di Bali. Jadi saya sampaikan ada optimisme secara politik dengan bersinerginya

FB/IST

SINERGI - Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (Ketua DPD PNI Marhaenisme Bali ) Bertemu Anggota DPR RI, Dr. Wayan Koster (Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ) Di Perpustakaan Bung Karno (YKBK) Di Renon

saya dan pak koster terkait Desa Adat.” ungkap Dr. Wedakarna yang anggota komite III bidang budaya dan agama. “Sebenarnya kita bersyukur dengan pro kontra UU Adat kemarin. Akhirnya Tuhan memberikan kita petunjuk, bahwa semakin jelas posisi Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk para camat dan kepala desa di Bali. Mana yang pro adat, mana yang dinas, mana yang pura – pura alias cari selamat.

Begitu juga kita amati mana pihak di Bali yang menolak desa adat dan mana yang mendukung, kan sudah jelas. Dalam istilah Sukarnoisme disebutkan mana kawan dan mana lawan. Sekarang tinggal kita petakan dan eksekusi saja. Dan momentum Pilkada 2015 – 2018 ini akan menjadi gong dari perjuangan kita.” ungkap Dr. Arya Wedakarna. Lalu apa target Pilkada di Bali ? “Sebagai bagian dari dinasti politik PNI di Bali, saya siap membantu PDI Perjuangan untuk merebut 100% Pilkada di Bali baik di Kabupaten / Kota

dan juga Pemilihan Gubernur 2018.

Bagi kami diparlemen, perjuangan untuk UU keistimewaan Bali yang baru akan mudah jika di Bali seluruh pemerintahan dikuasai PDIP alias satu warna.

Ini salah satu strategi politik jika ingin mengamankan Bali. Saya siap mendukung PDIP terutama merebut Badung, Karangasem, Klungkung dan Pilgub Bali 2018.

Saya dan gerbong PNI Marhaenisme akan siap memenangkan.

Sekarang saya tinggal minta Pak Koster cerdas – cerdas memilih kader untuk dijadikan Bupati / Walikota.

Bagi yang menolak Desa Adat ya sebaiknya jangan dipilih, daripada jadi bumerang dimusuhi prajuru adat. Saya kira jika ingin menang di Bali maka harus bela Desa Adat. Rakyat kita sudah pintar sekarang dan memori mereka akan jejak rekam pemimpin sudah jelas” ungkap Dr. Wedakarna yang juga President The Sukarno Center Tampaksiring ini. KJS

STPNB Siap Bersaing Tingkat Internasional

FB/SUARJA

SERTIFIKAT- Byomantara, Darmawijaya, Yuli, Dewi ketika memegang sertifikat BAN PT, ISO, TedQuel, di Nusa Dua

MANGUPURA-Fajar Bali Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Nusa Dua Bali (STPNB) merupakan salah satu lembaga pendidikan kepariwisataan di tanah air yang cukup dikenal oleh masyarakat baik di Indonesia maupun mancanegara.

Masyarakat internasional telah mengetahui keberadaan STPNB, karena sejak berdirinya 37 tahun yang lalu telah mampu mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, profesional dan kompeten. “ Lulusan dari lembaga pendidikan kepariwisataan tersebut siap bersaing di kancah internasional”, ungkap Ketua STPNB, Drs. I Dewa Gde Ngurah Byomantara, M.Ed, kepada wartawan, di Nusa Dua,

Selasa (31/3) kemarin.

Ia menjelaskan, lembaga kepariwisataan tersebut saat ini sudah mampu menunjukkan kiprah yang luar biasa, yang dibuktikan dari berhasilnya lembagai ini memperoleh berbagai prestasi baik di bidang akademik, seni, olah raga dan lain-lainnya.

Perguruan tinggi kepariwisataan yang bernaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tersebut, tahun akademik 2014/2015 ini telah berhasil mengantongi beberapa sertifikat diantaranya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT), TedQuel, dan ISO 9001 : 2008, ungkapnya.

STPNB setelah menggaet

akreditasi dari BAN-PT, menandakan bahwa lembaga itu sudah memiliki mutu pendidikan di STPNB sudah cukup baik. Program studi di lingkungan STPNB yang saat ini telah mendapat akreditasi dengan nilai B, sebanyak 10 program studi. Di antaranya, Manajemen Tata Boga (MTB), Manajemen Tata Hidangan (MTH), Manajemen Divisi Kamar (MDK), dan Manajemen Spa. Disusul Diploma IV Administrasi Perhotelan (ADH), Manajemen Akuntansi Hospitality (MAH), Manajemen Kepariwisataan (MKP), Manajemen Bisnis Perjalanan, dan lain-lainnya.

Byomantara yang didampingi Ketua I Bidang Akademik, I Gede Darmawijaya, S.Pd, M.Agb, Ketua IV Bidang Kerjasama, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, A.Par, M.Par, dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu STPNB, Dra. Ni Kade Juli Rastitiati, M.Hum itu menambahkan, selain menggaet akreditasi BAN-PT, STPNB juga mengantongi sertifikat TedQuel.

Sertifikat Tedquel itu merupakan tanda pengakuan internasional yang dikeluarkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) Themis Foundation, kurun waktu tiga tahun (2015-2018) atau naik 12 bulan dari waktu sebelumnya

hanya dua tahun (2010-2012).

“Terakreditasinya STPNB oleh UNWTO Themis Foundation itu, menandakan bahwa alumnus lembaga ini telah diakui secara internasional”, tegasnya.

Selain itu, lembaga pendidikan kepariwisataan yang sebelumnya bernama BPLP itu, juga meraih sertifikat ISO 9001 : 2008, untuk membuktikan bahwa perguruan tinggi yang berada di kawasan wisata Nusa Dua itu, telah memiliki mutu standar internasional.

Bukan hanya itu, STPNB saat ini juga telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1, sebagai tempat uji kompetensi bagi mahasiswa di STPNB. Mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan di STPNB selain mendapat ijazah juga mengantongi Sertifikasi Profesi, yang diakui di kawasan ASEAN, tukasnya.

Pada kesempatan itu, pihaknya berharap STPNB setelah mendapatkan sertifikat akreditasi, TedQuel dan ISI 9001:2008 itu, agar kedepannya prestasi ini akan mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan, demi mewujudkan visi perguruan tinggi itu sebagai pusat unggulan dalam bidang pendidikan tinggi hospitality, kepariwisataan, dan perjalanan di kawasan Asia Pasifik, tuturnya. K-01

Puncak HUT ke-36 SMPN 3 Denpasar Diperingati

Kadisdikpora Denpasar Resmikan Bank Sampah Restu Bumi Alam DENPASAR-Fajar Bali Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar, IGN Edy Mulya didampingi Kepala SMPN 3 Denpasar, Drs. I Wayan Murdana, M.Psi., meresmikan bank sampah Restu Bumi Alam SMPN 3 Denpasar. Peresmian bank sampah Restu Bumi Alam tepat pada puncak HUT ke-36 SMPN 3 Denpasar di sekolah tersebut Rabu (1/4).

Kadisdikpora Denpasar, Edy Mulya memberikan apresiasi kepada SMPN 3 Denpasar, karena sebagai piloting untuk menciptakan bank sampah di luar masyarakat. Bank sampah banyak di masyarakat, namun sekian jumlah sekolah di Denpasar baru SMPN 3 yang memiliki bank sampah.

Bank sampah ini merupakan inisiator siswa, karena ketika Edy Mulya menuju bank sampah disambut yel-yel bersih, bersih, bersih oleh seluruh siswa SMPN 3. Yel-yel ini sering dilakukan Wali Kota Denpasar untuk menyemangatkan masyarakat pada acara clean and green.

FB/BLAS

RESMIKAN- Kadisdikpora Denpasar didampingi Kepala SMPN 3 Denpasar mengunting pita pada peresmian bank sampah Restu Bumi Alam SMPN3 Denpasar

Atas nama pemerintah Kota Denpasar melalui Disdikpora juga melalui Dinas Kebersihan Kota (DKP) Denpasar dan Camat Denpasar Timur, memberikan apresiasi luar biasa dan mengucapkan terima kasih kepada SMPN 3 Denpasar, yang telah berkontribusi besar dalam pembagunan khususnya pembangunan lingkungan.

Edy Mulya berharap, keluarga besar SMPN 3 Denpasar, akan selalu menjadi yang terdepan

dalam pengelolaan pembangunan lingkungan hidup. Selain itu Edy Mulya meyakini, kelompok ilmiah remaja akan menjadi garda terdepan, karena SMPN 3 Denpasar melahirkan banyak peneliti-peneliti muda, orangorang cerdas dan pemikir-pemikir yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di Denpasar, Bali dan nasional.

Sementara itu Kepala SMPN 3 Denpasar, I Wayan Murdana mengemukakan, kegiatan ini un-

tuk membiasakan warga sekolah agar mengelolah sampah dan bank sampah dengan sebaikbaiknya dan berusaha menjadi lingkungan sekolah tetap bersih dan nyaman.

Selain itu juga untuk mendukung program pemerintah Kota Denpasar, yang mencanangkan budaya bersih untuk Kota Denpasar, sehingga SMPN 3 Denpasar siap mengelola sampah sendiri dengan membuat bank sampah.

Pada kesempatan itu Ketua Karya Ilmiah Remaja SMPN 3 Denpasar, Diah menerangkan tentang proses pengelolaan sampah di SMPN 3 Denpasar. Diah menguraikan, awalnya sampah dikumpul ditiap-tiap kelas. Sampah tersebut dipilah antara sampah organik dan an organik.

Sampah yang telah dipilah dimasukan ke dalam bank sampah yang bertuliskan sampah organik dan an organik. Samnpah organik diolah menjadi kompos dan selanjutnya menjadi biopori untuk persepan air hujan, sehingga hasil akhir bipori ini berguna untuk lingkungan. W-001

Layouter: Wiadnyana Layouter: Manik

KESEHATAN 9 Para Ahli Temukan Bakteri Atasi Stress dengan Pemicu Bau Badan Tak Sedap Belajar Bersyukur

FAJA R BALI

KAMIS, 2 APRIL 2015 l Tahun XV

Kapan terakhir kalinya Anda merasa sangat stres dan benar-benar larut ke dalam situasi stres tersebut?

Detak jantung meningkat, telapak tangan berkeringat dan napas menjadi cepat.

Semakin kita memikirkan masalah tersebut, makin streslah diri kita.

Jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Semua itu adalah reaksi paling lazim saat kita terkena stres. Kabar buruknya, semakin stres diri kita, semakin sulit mengatasi stres atau masalah penyebab stres. Namun sebetulnya kita bisa melatih pikiran mengatasi stres dengan mengucapkan syukur.

Rasa syukur adalah kekuatan dasyat yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Rasa terima kasih membantu kita membangun hubungan yang kuat, koneksi lebih baik dengan masyarakat. Bahkan terbukti juga membangun dampak positif terhadap penghasilan kita.

Orang yang penuh rasa syukur ternyata juga lebih fit secara fisik, memiliki tekanan darah lebih rendah dan menderita lebih sedikit stres.

Mengurai manfaat rasa sy u ku r d a l a m m e n ga t a s i stres, psikolog Robert Emm o n s m e n j e l a s ka n ,” Ra s a

Adakah Pengaruh Keturunan dalam Hipertensi?

syukur membangun sistem kekebalan psikologis yang memberi bantalan untuk kita ketika jatuh. Orang yang penuh syukur lebih kebal terhadap stres kecil dalam keseharian atau pun masalah pribadi besar.”

Robert juga punya pertanyaan khusus mengenai rasa terimakasih yang membantu mengatasi situasi stres.

Pertanyaan ini membantu ketika kita merasa buntu karena memaksa diri melewatinya dan membantu mendapatkan perspektif baru serta mendapatkan pendekatan lebih proaktif. Semua itu dinilai bakal membantu mengurangi kadar stres.

Pertanyaan itu, misalnya, Apa pelajaran yang didapat dari pengalaman ini? Dapatkah saya menemukan cara bersyukur atas apa yang terjadi kendati saya tak ada ketika hal ini terjadi? Kemampuan apa yang keluar dari pengalaman itu yang mengejutkan diri saya? Bagaimana saya menjadi orang yang saya inginkan karena peristiwa ini?

Apakah perasaan negatif membatasi atau mencegah kemampuan untuk bersyukur sejak peristiwa ini terjadi?

Apakah pengalaman menghilangkan hambatan pribadi yang sebelumnya menghambat saya merasa bersyukur?

Penyakit tekanan darah tinggi pada umumnya memang diderita oleh mereka yang berusia paruh baya atau di atas 40 tahun. Tetapi tak sedikit orang muda yang gaya hidupnya sehat tetap menderita penyakit ini.

Adakah pengaruh keturunan?

Penelitian menunjukkan, sekitar 95 persen kasus tekanan darah tinggi tidak diketahui penyebabnya. Kondisi ini disebut juga dengan hipertensi esensial.

“Penyebab hipertensi itu banyak faktor. Ada karena faktor gaya hidup tidak sehat, tapi memang ada juga kecenderungan genetis. Tidak bisa disebut karena keturunan, karena kalau keturunan berarti jika ayah atau ibu hipertensi maka anaknya sudah pasti,” kata dr.Siska S.Danny, spesialis jantung dan pembuluh darah dari RS.Harapan Kita Jakarta.

Faktor gaya hidup yang bisa meningkatkan kemungkinan menderita tekanan darah tinggi antara lain adalah kurangnya aktivitas fisik sehingga kelebihan berat badan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, stres, dan penyakit kronis, seperti gangguan tidur, diabetes, dan gagal jantung.

Gaya hidup tidak sehat merupakan faktor risiko hipertensi yang bisa kita ubah. Dengan kata lain, meski kita memiliki kecenderungan genetis untuk menderita hipertensi, namun jika kita mau menjaga pola hidup sehat maka kemungkinan menderita hipertensi pun bisa ditekan. KP

Kunci dari rasa syukur adalah melatihnya seperti melatih otot, semakin kita sering bersyukur, semakin kuat rasa itu dan semakin mudah bagi kita untuk konsisten mempraktikkannya.

Lain waktu, ketika merasa stres dan terjebak dalam kebuntuan, ajukan pertanyaanpertanyaan itu kepada diri sendiri. Dengan begitu kita mendapatkan apresiasi terhadap tantangan yang sedang dihadapi dan bagaimana tantangan itu mengeluarkan sisi terbaik diri kita. Lakukan itu melalui kesadaran akan ketrampilan yang sudah ada atau membangun ketrampilan baru.KP

Tak mudah menangkal bau badan yang kurang sedap dan kerap membandel. Deodoran pun biasanya hanya mampu bertahan beberapa jam ketika digunakan. Namun, para ahli kini telah mengenali pemicu utama bau tersebut.

Sebuah penelitian baru menunjukkan dengan tepat gen bakteri yang berperan utama terhadap timbulnya aroma tak sedap dari tubuh. Para peneliti pun mengungkapkan bahwa temuan ini bisa mengarah pada cara baru mengontrol masalah bau badan.

Bau badan timbul ketika bakteri di kulit memecah molekul dalam keringat. Dalam studi baru ini, para peneliti menemukan DNA di bakteri Staphylococcus hominis penghasil protein yang memecah molekul keringat.

Protein ini bertanggung jawab dalam memecah molekul keringat ke dalam senyawa yang berperan besar terhadap bau badan. Senyawa tersebut

tajam dan dalam jumlah kecil, yakni sekitar satu bagian per triliun. Menurut penelitian ini, salah satu gen dalam Staphylococcus hominis juga ditemukan dalam dua spesies bakteri Staph terkait bau badan.

Penelitian baru ini dipresentasikan dalam acara tahunan Society for General Microbiology di Birmingham, Inggris.

Penelitian dalam pertemuan tersebut umumnya dianggap dalam tahap awal, sampai akhirnya dipublikasikan dalam jurnal.

“Penelitian ini secara signifikan meningkatkan pemahaman kami tentang proses biokimia spesifik yang terjadi dalam

produksi bau badan. Mengejutkan bahwa bau badan tertentu diproduksi oleh sejumlah kecil spesies bakteri yang menetap di ketiak,” ujar pemimpin penelitian asal University of York, Inggris, Dan Bawdon.

Ia menambahkan, temuan ini dapat membantu menemukan cara yang lebih baik dalam mengontrol bau badan.

Deodoran dan antiperspirant tradisional bekerja membunuh semua tipe bakteri ketiak atau menghalangi kelenjar keringat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung adanya kandungan atau senyawa baru yang bisa melawan sumber bau tak sedap ini. KP

ANDA CARI TIKET PESAWAT DOMESTIK & INTERNASIONAL

RESERVASI VIA CALL/ONLINE H/085219 158111- 0361 9351032 TRAVELOKA TIKET 018/I/FB/KTR

680/IX/GLH

134/III/KTR

098/II/SWJ

DIKONTRAKKAN RUMAH LANTAI DUA

Diatas 3 kamar tidur, 1 kamar mandi.

Di bawah 2 kamar tidur, 2 kamar mandi.

Dapur besar. Garasi besar.

Air pakai tower. Listrik 2.300 watt.

Harga 50 juta pertahun, kalau dua tahun 95 juta.

Dijalan Palapa XI - Palapa garden, Sidakarya - Denpasar Selatan.

Hub. 082236328444 (Pak Abu) 124/III/KTR

517/I/GLH

123/III/AGN

419/XI/AGN

Layouter: zohra

EKONOMI

10 VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

13115 10336 13756 10534 19681 14455 112.32 1700 3683 9813

KURS BELI 13015 9836 13406 10184 19181 13955 106.82 1670 3283 9213

Optimalkan Aktivitas Kelompok Simantri Pemerintah Dorong Perbaikan Teknologi Pengolahan Limbah Ternak Untuk mendorong perbaikan teknologi pengolahan limbah hasil ternak di Simantri, pemerintah provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Bali melakukan berbagai langkah dan upaya dalam mengoptimalkan aktivitas yang dihadapi setiap kelompok Simantri.

Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

Status Angkutan Sewa Tak Lagi Diatur Undang-undang DENPASAR - Fajar Bali Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali I Ketut Artika menyatakan bahwa Angkutan sewa yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkutan Pariwisata (ASAP) Bali, sudah tidak lagi diatur dalam Undang Undang (UU). Jika sebelumnya kejelasan tentang angkutan sewa diatur dalam UU Nomer 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan kini tidak berlaku lagi.

Artika mengungkapkan, dengan tidak terdapatnya pengaturan angkutan sewa tersebut dalam aturan baru diperkirakan akan membawa dampak seperti gejolak sosial yang akan terjadi pada 14 ribu unit angkutan sewa yang terdaftar. “Apalagi mengingat saat ini, kemungkinan angkutan sewa tidak akan mendapatkan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena tidak lagi tergolong sebagai kendaraan angkutan umum,” jelasnya saat dihubungi di Denpasar kemarin (1/4).

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 1011 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 sebut Artika lagi, pemerinntah hanya memberikan keringanan pajak hanya kepada kendaraan angkutan umum yang memiliki badan hukum seperti PT, BUMN atau BUMD serta koperasi. “Hal ini diperkirakan akan menimbulkan permasalahan mengingat sebagian besar kepemilikan kendaraan umum bukan berbentuk badan hukum tetapi berbentuk badan usaha,” ujarnya.

Artika melanjutkan, terhadap permohonan penambahan angkutan taksi yang didasarkan atas adanya kuota kebutuhan hasil studi yang dilakukan pihaknya dan konsultan PT. Kencana Adi Karma beserta Tim Fakultas Teknik dari UNUD di 2011 lalu disimpulkan bahwa, hasil studi tersebut merupakan perhitungan kebutuhan untuk seluruh Bali. Mengingat bahwa sambungnya, permintaan penambahan angkutan taksi lebih banyak untuk beroperasi di Wilayah SARBAGITA maka perlu terlebih dahulu dilakukan studi lebih mendetail tentang kebutuhan armada taksi dan sewa di kawasan SARBAGITA. “Kami melaksanakan kajian lebih mendetail tentang kebutuhan armada taksi dan sewa di kawasan SARBAGITA. Terhadap permasalahan adanya peraturan-peraturan baru yang belum memiliki petunjuk teknis, adanya peraturan yang menyebabkan kerancuan dalam pelaksanaannya maupun yang berdampak pada terjadinya perubahan mendasar dalam tata kelola perijinan angkutan umum serta pemberian keringan Pajak Kendaraan Umum, kiranya perlu dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri) dengan melibatkan instansi terkait maupun DPD. Organda Bali dan jajarannya,” jelas Artika.

Sebelum berkonsultasi ke Pemerintah Pusat ujar Artika, kiranya Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali perlu melakukan kajian hukum berkenaan dengan keberadaan aturan-aturan tersebut dengan melibatkan Staf Ahli Hukum Pemerintah Provinsi Bali. “Terhadap permohonan penambahan angkutan taksi maupun angkutan sewa kiranya perlu ditunda terlebih dahulu sampai dengan adanya hasil konsultasi ke Pemerintah Pusat terkait hal-hal tersebut diatas,” terangnya.

Artika menyebutkan, pada hari Selasa, 17 Pebruari 2015 lalu telah dilaksanakan rapat koordinasi bertempat di Ruang Rapat Asisten II Setda Provinsi Bali. Rapat dipimpin oleh Bapak Asisten II Setda Prvinsi Bali dan dihadiri oleh Bapak Asisten III Setda Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bali, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali serta Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Bali menyikapi hal ini.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, para supir yang tergabung dalam ASAP Bali mengancam akan melakukan demo terkait penambahan armada angkutan sewa ini. Melalui ketuanya, I Wayan Suata, pemerintah khususnya Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi dinilai tak memihak keberadaan supir lokal Bali. W-011

DENPASAR - Fajar Bali Optimalisasi ini mengacu pada hasil evaluasi dan berbagai kendala yang dihadapi termasuk dalam teknologi pengolahan limbah seperti kotoran padat dan cair atau urine yang dihasilkan dari mengandangkolonikan ternak Simantri.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnuardhana mengungkapkan bahwa, kotoran padat yang dihasilkan 1 kelompok Simantri dapat mencapai rata - rata

150 kilogram (kg) perhari.

Selain itu sambungnya, untuk kotoran cair seperti urine bisa didapatkan sebanyak 100 liter perhari per 1 kelompok Simantri. “Ini adalah potensi cukup besar dan dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan cair serta berkualitas dalam pemenuhan keperluan petani,” ungkap Wisnuardhana saat ditemui di Denpasar kemarin (1/4).

Untuk mengolah kotoran ternak baik padat atau cair menjadi pupuk organik berkualitas sebut Wisnuard-

hana diperlukan proses fermentasi dengan menggunakan fermentor atau biasa disebut (Decomposer). Decomposer inilah katanya dapat diambil dari bahan atau produk jadi yang banyak dipasarkan seperti EM4. Selain itu, para peternak dalam Simantri juga dapat membuat sendiri dengan campuran berbagai limbah yang difermentasikan atau Mikro Organisme Lokal (MOL).

Wisnuardhana melanjutkan, ada perbedaan cara pengolahan limbah padat dan cair di masing - masing Simantri yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Pada periode tahun 2009 sampai 2013 lalu sebutnya, sebanyak 419 Simantri menggunakan metode pengolahan yang berbeda sehingga kualitas pupuk yang dihasilkan juga berbeda-beda.

“Dengan adanya permasalahn

tersebut, telah dilaksanakan pembinaan - pembinaan untuk perbaikan kualitas pupuk Simantri dan nama produk pupuk juga telah diseragamkan dengan nama awal yakni Pupuk Simantri (Putri). Seperti Simantri Abuan, Bangli yang namanya diberikan oleh Gubernur Bali dengan sebutan Putri Abuan Yasa Utama (Ayu),” jelas Wisnuardhana.

D a l a m e fe k t i f i t a s d a n perbaikan kualitas pupuk Simantri ujar Wisnuardhana, sejak 2014 lalu Sekretariat Simantri Bali telah bekerjasama dengan PT. Indo Acidatama yang dimana perusahaan tersebut merupakan perusahaan metanol terbesar di Asia Tenggara. Kerjasama ini sebutnya dalam membuat Decomposer dan formula dengan nama Biang Kompos atau BK Simantri serta Formula Bio Urine Simantri.

Dengan telah dihasilkannya Decomposer BK dan formula Simantri sebagai bahan pengolah limbah padat dan cair jelas Wisnuardhana diharapkan produk pupuk Simantri dapat lebih ditingkatkan kualitasnya.

Adapun kelebihan BK atau Formula Simantri ini sebutnya yakni dapat dilakukan secara Aerob (pengolahan tanpa ditutup atau tidak kedap udara), dapat mengolah kotoran padat dalam kondisi setengah kering, lebih praktis dan hemat karena 1 liter BK Simantri untuk 2 ton kotoran padat dan 1 liter formula biourine untuk 100 liter urine, lebih cepat karena hanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 minggu, relatif murah dengan kisaran harga Rp 65 ribu sampai Rp 75 ribu, kualitas pupuk yang dihasilkan lebih baik dan mudah didapat juga digunakan.W-011

Jelang Kejurnas Indonesia Extreme Adventure Individual

HardysLand Racing Team Bali Uji Coba

FB/AGUS

SUKOHARJO-Menteri koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga mendampingi Menko PMK Puan Maharani mendeklarasikan Kabupaten Sukoharjo sebagai Kabupaten Jamu, di Provinsi Jawa Tengah

Kemenkop Sederhanakan Proses Izin Usaha SUKOHARJO- Fajar Bali Kementerian Koperasi dan UKM mengklaim program penyerdahanaan proses ijin usaha bagi pelaku UKM mendapat respon besar. Ini karena programnya datang dari keinginan masyarakat, terutama pelaku UKM. Sedangkan untuk mengetahui sejauhmana hasilnya atau sudah berjalan baik atau tidak program itu, Kemenkop dan UKM memastikan setiap tahun akan dilakukan evaluasi.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, pihaknya terus turun ke daerah-daerah, seperti Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bersama bupati dan atau gubernur dalam sosialisasinya. Kemenkop dan UKM, kata Puspayoga hanya memfasilitasi, karena pelaksananya adalah pemimpin daerah setempat. Karena memang program ini berasal dari masyarakata itu sendiri. “Kami terus turun untuk sosialisasi. Di setiap tempat sosialisasi, tampak responnya sangat besar. Ini karena memang pelaku UKM itu yang menginginkan agar proses perijinan usaha bagi mereka menjadi sederhana dan gratis pula,” ungkap Puspayoga di selasela acara peresmian gedung Pusat Promosi Potensi Daerah Graha Wijaya, di Sukohardjo Jawa Tengah, Rabu (1/4).

Puspayoga pun menegaskan, kalau program yang dilakukan merupakan yang jadi keinginan

Disparda Gianyar Dorong Destinasi Baru

GIANYAR-Fajar Bali Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Kabupaten Gianyar, mendorong destinasi baru khususnya di sektor pariwisata, dengan tetap memperhatikan kebijakan pembatasan pembanggunan di suatu wilayah khususnya di Kabupaten, Gianyar.

Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, I Ketut Adisandiana, belum lama ini. “Terkait dengan destinasi pariwisata kami tetap mendorong, akan tetapi kedepan juga harus ada kebijakan yang mengatur pembatasan, kebijakan pembatasan destinasi perlu dilakukan karena jika dilihat dari luas wilayah Gianyar dapat dikatakan sangat kecil. Memang investasi sangat penting agar dapat menarik investasi tersebut, untuk datang ke Gianyar akan tetapi hal tersebut, juga harus dibarengi dengan kebijakan pembatasan tersebut,” jelasnya.

Dari sisi lahan pertanian diakuinya sudah mulai berkurang , padahal jika dilihat sebagian besar wisatawan yang datang ke Gianyar pada khususnya sangat ingin melihat kealamian alam (lahan pertanian dan pemandangan alam yang masih alami). Selain itu, wisatawan yang berkunjung juga sangat tertarik dengan melihat secara langsung aktivitas para petani yang menggarap ladang persawahan. “Lahan pertanian juga

FAJA R BALI KAMIS, 2 APRIL 2015l TAHUN XV

menjadi daya tarik para wisatawan untuk datang dan melihat secara langsung lahan pertanian yang masih alami degan aktivitas petani yang sedang bercocok tanam disalah satu subak. Akan tetapi melihat kenyataan saat ini lahan pertanian khususnya di Kabupaten Gianyar dapat dikatakan semakin berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Maka dari itu untuk menjaga dan membatasi pembaggunan khususnya di sektor pariwisata agar tidak menjadi keblabasan Adisandiana menambahkan, jangan sampai wacana pariwisata berkelanjutan menjadi boomerang guna mencapai keberlanjutan tersebut. Untuk membatasi destinasi, maka kedepan dirinya mengatakan, model pariwisata khususnya yang akan diterapkan di Kabupaten Gianyar mengarah pada model pariwisata agrowisata karena model tersebut bisa melestarikan alam juga. “Dengan pembatasaan destinasi makan kedepan, cendrung pariwisata akan mengarah ke model pariwisata agrowisata, karena model tersebut juga bisa melestarikan alam disekitarnya. Akan tetapi untuk menuju model pariwisata agrowisata kendala yang kami hadapai kedepan hanya pada lahan pertanian yang dimiliki masyarakat sudah mulai berkurang jumlahnya,” Tutupnya. M-004

bawah, pasti hasil responnya bagus dan besar. “Sosialisasi di daerah bersama bupati dan atau gubernur dengan terus terus menerus. Sedangkan Kemenkop dan UKM hanya menandai dengan bentuk launch. Kami terus turun ke daerah untuk melakukan launch program pemberian ijin usaha gratis dan lebih sederhana bagi pelaku UKM. Selanjutnya untuk di kabupaten atau kota madya di satu provinsi akan dilaksanakan oleh masing-masing kepala daerah,” ujar Puspayoga yang sekaligus mendampingi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Puan Maharani. Maka itu, Puspayoga mengakui, semua program yang dilakukan pihaknya akan dilakukan evaluasi. “Jadi bukan kami mendengar informasi dari masyarakat seperti apa hasilnya, tapi kami turun ke bawah melakukana launc. Dari situ,kami melihat responnya besar. Jadi evaluasi nanti saja.

Walaupun semua program Kemenkop dan UKM itu, pasti akan dilakukan evaluasi,” kilahnya.

Di bagian lain Puspayoga mengatakan, produk jamu Indonesia bisa menambah devisa negara. Karena berdasarkan data statistik yang diterimanya, perdagangan atau jual beli jamu di dunia internasional mencapai Rp 50 triliun. Dan baru Rp 1,5 triliun, jual beli jamu di ajang internasional dari Indonesia. “Dari segi perputaran jamu di dunia

internasional itu, perdagangan jamu itu hampir Rp 50 triliun per tahun. Jadi potensi pendapatan atau devisa dari penjualan produk jamu ini masih sangat besar. Apalagi jamu itu warisan budaya kita, semua orang minum jamu,” imbuh Puspayoga usai ikut meminum jamu tradisional bersama Puan Maharani dalam acara Deklarasi Kabupaten Sukohardjo sebagai kabupaten jamu di Provinsi Jawa Tengah.

Tinggal, lanjut Puspayoga, produk jamunya lebih ditingkatkan seluruh aspek terkaitnya.

Misalnya, kemasan, produknya, dan bahan bakunya. “Jadi nanti kalau semua sudah menyatu, baru dibuatkan hak patennya bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM agar produk jamu kita tidak diklaim negara lain,” ujarnya.

Puan mendorong Kemenkop dan UKM untuk memberi akses permodalan. Kualitas produk pada Kementerian Perindustrian, dan pemasarannya pada kementerian perdagangan. “Saya terus mendorong ada sinergitas dan lintas kementerian dalam mengembangkan produk jamu ini. Karena nanti bukan pengusaha saja yang menikmati kesejahteraannya, tapi juga petani bahan bakunya. Karena itu, saya pun akan mendorong agar swasta bisa dilibatkan sebagai produk usahanya,” pungkasnya. (Agus)

639/XI/KTR

Gelaran Kejuaraan Nasional Indonesia Extreme Adventure Individual (IXAI) 2015 putaran pertama di Sirkuit Offroad Batulicin akan mulai digelar tiga hari lagi pada tanggal 4 April 2015. Tim HardysLand Racing Team Bali dengan pembalap utama Wahyu Lamban Jatmiko bertekad untuk mengulang kembali kesuksesan yang telah diraih berturut-turut dengan merebut Juara Seri Perorangan 2013 dan mengawinkan gelar Juara Perorangan serta Juara Seri Team di tahun 2014.

Beberapa upaya yang dilakukan, selain meningkatkan performa kendaraan hingga 50%, HardysLand Racing Team juga menggelar latihan bersama sekaligus Coaching Clinic dengan Hardys Pobaepo Offroad Team pada tanggal 27 dan 28 Maret 2015 lalu bertempat di HardysLand Siyut Villas dengan menurunkan team lengkap yakni Wahyu Lamban Jatmiko, AAN Z. Kurniawan dan Arif Kapur.

Wahyu Lamban Jatmiko mengatakan latihan ini cukup penting untuk mendapatkan setting terbaik pada mesin maupun suspensi sehingga proses persiapan benar-benar matang. “Target kami mempertahankan gelar pada tahun ini sangat berat karena tahun 2014 kami mencetak sejarah dengan mengawinkan gelar Kejuaraan Nasional Perorangan dan Kejuaran Nasional Team” ujar pembalap muda yang akrab

disapa Wahyu tersebut.

Ditambahkan Wahyu, sebagai Juara Nasional yang mampu mengawinkan gelar di tahun 2014, ia menyatakan siap untuk mempertahankan gelarnya pada ajang putaran ke-1 di Batulicin, Kalimantan Selatan dengan mempersiapkan kendaraan menggunakan chasis dan mesin baru.

Ir. Gede Agus Hardyawan, Presiden Direktur Grup Hardys Holdings sekaligus pendiri HardysLand Racing Team Bali menyatakan Putaran Seri Pertama Kejuaraan Nasional Offroad kali ini cukup menantang karena pertandingan akan digelar langsung di markas salah satu pesaing berat HardysLand Racing Team yakni Jhonlin Racing Team. “Ini adalah tantangan besar, apalagi status HardysLand Racing Team (HRT) Bali adalah juara bertahan dan team unggulan nasional”ungkapnya.

Pengusaha yang akrab disapa Gede Hardy, yang menyatakan akan hadir langsung dalam kompetisi perdana tersebut memohon dukungan dan restu masyarakat Bali.

“Kami mohon kepada seluruh masyarakat Bali, agar HardysLand Racing Team dapat mengawali kompetisi Nasional di tahun 2015 ini dengan meraih kemenangan di Seri Pertama, karena itu akan menjadi modal penting untuk mempertahankan tangga juara nasional” pungkasnya. Kjs

FB/KJS

Aksi Wahyu Lamban Jatmiko, Pembalap Utama HardysLand Racing Team Bali

603/IX/GLH

Layouter: Zohra

FAJA R BALI

KAMIS, 2 APRIL 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

Kader 'ISIS' Dihimbau Kembali ke Jalan Benar Putusan sela yang dibacakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membawa angin segar bagi DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie.‎ Bendahara umum Golkar kubu Aburizal, Bambang Soesatyo mengimbau kader yang masih pro Agung Laksono untuk kembali bergabung.

JAKARTA - Fajar Bali "Kami imbau kepada temanteman yang kemarin salah jalan, kembali ke jalan yang benar membesarkan partai Golkar.

Termasuk kaum ISIS, ikut sana ikut sini," kata Bambang Soesatyo sedikit kelakar di ruang pimpinan Fraksi Golkar gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/4).

T ‎ iga kelompok yang muncul di internal Golkar pasca men-

Kenaikan Harga BBM Terus Menuai Kritik

DARI HALAMAN 1

cuat dualisme kepengurusan adalah kader yang pro Munas Bali (Aburizal Bakrie), pro Munas Ancol (Agung Laksono), dan yang tak memihak keduanya atau berada di keduanya.

Yang terakhir itu yang disebut Bamsoet sebagai ISIS (Ikut Sana Ikut Sini). "‎ Tak ada kata lain kami hanya mensyukuri dan kami akan berjuang sampai kebenaran

bisa kita tegakkan," ujar sekretaris FPG itu.

Sementara itu, Ketua Fraksi Ade Komaruddin berharap kubu Agung Laksono mentaati putusan sela PTUN, sebagaimana telah disepakati dalam rapat mediasi yang dipimpin Fadli Zon. "Pihak Ancol dan pihak Bali adalah kelurga besar Partai Golkar, persatuan keduanya sangat dinantikan oleh rakyat Indonesia," ucap Ade. "Partai Golkar adalah aset nasional, partai Golkar selalu memenangkan juara 1 atau 2 setiap Pileg, artinya sumbangsih Partai Golkar kepada bangsa sangat besar. Maka kita jaga agar

kami di pengusaha watersport sangat membutuhkan BBM jenis premium. Dengan naiknya harga, kami tak bisa ikut menaikkan harga karena kami telah membuat kontrak harga yang berlaku selama 1 tahun kepada pihak luar,” ungkapnya.

Kenaikan BBM ini kata Darma, sangat disesalkan. Apalagi sambungnya, tak diikuti oleh sosialisasi atau pemberitahuan terlebih dahulu. “Ujug-ujug langsung naik tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Ini jelas mengagetkan kami,” tegasnya.

Darma dalam kesempatan ini mengingatkan, jika kondisi ini membuat pengusaha lokal khususnya, tentu akan berdampak pada terciptanya pengangguran. “Ini terbalik. Bukannya pemerintah menyediakan lahan pekerjaan namun membuat ladang pengangguran akibat kenaikan ini. Mana dulu kebija-

kan ekonomi kerakyatan yang dulu digembar-gemborkan saat kampanye lalu,” ketusnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto mengungkapkan, masalah kenaikan harga BBM jenis premium dan solar dipicu oleh kondisi minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. “Ada beberapa faktor mengapa pemerintah menaikkan harga yakni akibat harga minyak dunia yang menunjukkan grafik kenaikan dan melemahnya rupiah terhadap dolar,” katanya.

Bahkan Dwi memprediksi, kenaikan 2 jenis BBM tersebut akan mengalami kenaikan lagi di masa mendatang namun kenaikan dilakukan secara bertahap. “Kami prediksi akan naik lagi karena kami melihat harga minyak dunia menujukkan tanda akan naik.

Namun, kita akan hitung lagi.

Walaupun naik, kami upayakan kenaikannya dilakukan secara bertahap,” sebutnya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), kenaikan BBM ini paling dirasakan dampaknya oleh supir angkutan umum. Bahkan, dari data diperoleh, kenaikan BBM sangat memicu menurunnya daya beli masyarakat.

Koordinator Survei YLKI Wilayah Kota Denpasar Muhammad Ali Azhar mengungkapkan, meski sempat diturunkan kembali namun hal ini tak membawa dampak pada harga barang dan produk serta jasa tetap naik. “Kondisi ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak punya skema kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi hal ini karena masyarakat tetap dibebankan pada ongkos produksi,” ungkapnya.W - 011

kriminal Indonesia yang diinvestasikan di Swiss. Pemerintah Swiss, tambah Cahyo, menyambut positif tawaran kerjasama ini karena ingin menepis image negaranya sebagai tempat yang aman bagi praktek pencucian uang para pelaku kriminal. Dia berharap, perundingan putaran pertama nanti dapat berjalan

dengan lancar. “Semoga atmosfer Bali memberi pengaruh positif bagi perundingan ini dan kedua belah pihak dapat fleksibel dan akomodatif,” ujarnya.

Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, pihaknya sangat berharap dukungan dari Pemprov Bali. Karo Hukum dan HAM Wayan Sugiana menyambut positif

rencana pemerintah menggelar perundingan dua negara di Bali.

Selanjutnya, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Dalam kesempatan itu hadir pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Drs. I Gusti Kompiang Adnyana, MM. W-019

Denpasar bekerjasama dengan Dinas Perternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung akan melakukan Surveilans terstruktur dalam rangka mewujudkan Nusa Penida bebas SE. Wilayah Nusa Penida diusulkan sebagai wilayah bebas SE ini terungkap dalam rapat koordinasi Surveilans SE yang diselenggarakan Dinas PPK (Peternakan Perikanan dan Kelautan) yang dibuka oleh Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta di Kantor Pembibitan dan Ternak Nusa Penida.

Rapat koordinasi tersebut yang dilakukan selama dua hari membahas dalam rangka evaluasi program pemberantasan dan pengusulan Nusa Penida bebas SE. Program Surveilans

SE ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali.

Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas masalahmasalah teknis untuk memantapkan, memadukan dan mensinkronkan langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai tujuan dan sasaran kegiatan.

Dalam rapat koordinasi kemarin dihadiri M Sybli dari Derektorat Perternakan dan Kesehatan Hewan, Ketut Diarmita sebagai Kepala Balai Besar Veseriner Denpasar, Ketut Nata Kusuma, wakil Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, Drh. Gusti Ngurah Badiwangsa sebagai Kadis PPK Klungkung serta para peserta rapat dari Kelompok

Tani dan seluruh Perbekel di Nusa Penida.

Bupati mengatakan bahwa di tengah hiruk pikuknya perkembangan pariwisata di Nusa Penida, dia berharap sapi di Nusa Penida tidak mengalami kepunahan. “Saya juga berharap terhadap apa yang diberikan dari pusat untuk mewujudkan Nusa Penida ini menjadi bebas virus SE dapat dilakukan dan tidak mengalami kendala yang berarti. Saya juga setuju bila Nusa Penida dikaitkan dengan bebas dari penyakit Jembrana, jadi itu satu paket. Jadi Nusa Penida bisa menjadi sumber bibit yang handal dan saya siap menjadi duta bibit sapi bila melakukan kunjungan ke kabupaten/kota lainnya,” tutup Bupati Suwirta.W-010

Budaya, Bali sudah memiliki sejumlah Perguruan Tinggi (PT) seperti Institut Seni Indonesia (ISI) yang siap untuk menyumbang pagelaran. Kalaupun kelak, pertujukan yang digelar mendatangkan wisatawan dan rupiah, hal itu merupakan efek samping dari kerja keras seluruh seniman. “Saya yakin dengan komitmen tidak menjadikan Taman Budaya untuk menghasilkan uang, saya rasa masih bisa kelola sendiri. Tanpa harus dikelola Perusda,” tegasnya usai mengikuti sarasehan.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Rektor ISI, Gede Arya Sugiartha. Apabila Taman Budaya dikelola oleh Perusda, ia khawatir akan dibisniskan.

Apalagi dengan kesan sebuah perusahaan yang dituntut untuk mengejar keuntungan. Di samping itu, Sugiartha juga bingung mengenai bentuk kerjasama yang akan dijalankan . Mengingat, Perusda adalah milik pemerintah, sedangkan selama ini Taman Budaya pun sudah dikelola oleh instansi pemerintah, yakni UPT. Taman Budaya.

“Kalau dikelola Perusahaan Daerah, seperti yang diungkapkan banyak pakar, kami khawatir nanti akan dibisniskan. Tadi kan kesimpulan rapatnya sudah begitu, Art Centre bukan mesin

pencetak uang. Buat apa Perusda mengelola, kalau bukan untuk mencari uang? Tapi kalau sudah disepekati Taman Budaya bukan untuk dikomersilkan, berarti itu (dikelola Perusda) sudah tidak mungkin. Sebaiknya yang lain saja dikelola oleh Perusda,” paparnya.

Nah, sebagai upaya untuk mengoptimalisasi Taman Budaya, ISI pun memiliki cara tersendiri. Tanpa harus menyerahkan pengelolaannya ke Perusahaan.

Sugiartha mengungkapkan, ISI memiliki 2.000 mahasiswa yang setiap semester pasti melakukan ujian praktik. Momen tersebut dapat dimanfaatkan untuk ‘memeriahkan’ Taman Budaya. Artinya, mahasiswa dapat diarahkan untuk melakukan ujian praktik di Taman Budaya. Ide itupun sudah disusun sejak lama dan pihaknya sudah bersurat ke Gubernur Bali.

Tujuaanya, agar mahasiswa ISI diberikan izin untuk memanfaatkan Taman Budaya.

“Dua ribu mahasiswa itu semuanya yang ada di ISI, setiap semester mereka punya prodak, karena sistemnya kan 50 persen pratik dan 50 persen teori.

Pada mata kuliah komposisi, mereka menciptakan karya seni.

Tiap setahun dua kali adakan ujian akhir sebanyak 100-200 orang. Ujian di kedua fakultas

itu segera bisa kita gunakan untuk optimalkan Taman Budaya. Agar Taman Budaya ramai, tidak hanya saat PKB atau Bali Mandara Mahalango,” ujarnya sekaligus menyatakan rencana ini juga untuk menjawab kendala kekurangan ruang praktik yang sedang dihadapi oleh ISI. Sementara menyikapi pro dan kontra rencana pengelolaan Taman Budaya oleh Perusda langsung disikapi oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha. Rabu (1/4) kemarin, ia menyampaikan Taman Budaya bukan hanya sekadar tempat untuk pelestarian budaya, namun dapat juga dimanfaatkan untuk pusat pertunjukan seni budaya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para seniman.

Dewa Beratha mengatakan, selama ini Taman Budaya lebih fokus dengan persoalan teknis.

Hingga kini belum ada komitmen dengan Perusda terkait pemanfaatan Taman Budaya.

Hanya saja sepengetahuannya, Perusda ingin ‘menghidupkan’ Taman Budaya, dengan menggelar pertunjukkan seni setiap hari. Dengan demikian diyakini jumlah kunjungan makin meningkat. Nah, tiap pagelaran seni ini akan dipungut biaya karcis masuk. W-019

Bambang Soesatyo

FB/IST

Partai Golkar utuh kembali," imbuhnya. DT

Usaha Water Sport dan Angkutan Umum Terpukul DARI HALAMAN 1 sport (olahraga air) menilai, jika kondisi ini terus berlanjut maka dapat dipastikan membuat para pengusaha gulung tikar. “Kalau terus-terusan dinaikkan, sudah dapat dipastikan bahwa kami pengusaha watersport lambat laun akan bangkrut,” sungut salah satu pengusaha watersport di Tanjung Benoa, Badung I Wayan Darma saat dihubungi, Rabu kemarin.

Darma yang juga menjabat Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Wisata Air Indonesia (GAHAWISRI) Bali ini melanjutkan, kondisi ini membuat para pengusaha watersport yang ada di wilayah Tanjung Benoa, Badung cukup membuat resah. Pasalnya, dengan kenaikan harga BBM jenis premium dan solar tak serta merta bisa membuat pihaknya juga ikut menaikkan harga. “Kebanyakan

Pemerintah RI - Swiss akan Bahas Kerjasama Hukum di Bali

DARI HALAMAN 1 Pemerintah RI menaruh harapan yang besar terhadap hasil perundingan dua negara ini. Perundingan diharapkan menghasilkan sebuah perjanjian yang memudahkan jajaran penegak hukum dalam melakukan penyidikan aset pelaku

Nusa Penida Diusulkan Bebas ‘Sapi Ngorok’ DARI HALAMAN 1 sekarang tidak lagi dilakukan vaksinasi.

Berdasarkan data Dinas Perternakan Kabupaten Klungkung, kasus SE di Nusa Penida dilaporkan terjadi pada tahun 1991 pada seekor sapi, dan setelah kasus tersebut sampai sekarang (2015) tidak pernah lagi dilaporkan adanya kasus SE. Mengacu pada persyaratan yang ditetapkan OIE tentang SE di Nusa Penida di suatu wilayah, maka wilayah Nusa Penida sangat memungkinkan untuk diusulkan sebagai wilayah bebas SE. Namun demikian monitoring dan surveilans SE di Nusa Penida tidak dilakukan secara berkelanjutan.

Untuk itu tahun 2015 BB-Vet

11

pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan strategis pemerintahan.

“Pemerintahan Jokowi-JK ternyata sampai hari ini hanyalah fenomena kosong. Harapan masyarakat akan sebuah terobosan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seolah dinodai oleh kebijakan yang kontradiktif dengan aspirasi rakyat,” tegas Ali di Denpasar, Rabu (1/4) kemarin.

Berdasarkan hasil survei yang yang dilaksanakan dengan mitra daerah di 6 kota di Indonesia, yakni Jakarta, Bandar Lampung, Denpasar, Lombok, Manado dan Pontianak dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 589 orang yang terdiri atas 298 pemilik kendaraan bermotor, 61 petugas SPBU, 122 sopir angkot, dan 108 pengecer dengan masing-masing kota sebanyak 100 orang.

Hasil survei menunjukan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar

Minyak berdampak secara langsung pada kenaikan harga bahanbahan pokok dan tarif transportasi umum. Pasalnya, lanjut Ali, kenaikan harga BBM berpengaruh pada penurunan pendapatan para sopir angkot. Dari 112 responden yang merupakan sopir angkot, 79 responden (90 persen) mengaku mengalami penurunan pendapatan. Sisanya 33 responden mengaku tidak mengalami penurunan pendapatan. Besarnya penurunan bervariasi antara 10 sampai 80 persen.

Sedangkan, dari akses mendapatkan BBM jenis premium dan solar, ada dua kota yang tingkat kesulitan mendapatkan BBM cukup tinggi, yakni Manado dan Lombok. Jenis kesulitan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan BBM yakni kehabisan stok BBM sehingga SPBU selalu kosong dan jenis BBM bersubsidi tidak tersedia sehingga masyarakat membeli BBM nonsubsidi.

Berkaitan dengan realitas so-

sial masyarakat yang terkena dampak signifikan terhadap kenaikan harga BBM, YLKI mendesak pemerintahan Jokowi-JK segera menyiapkan kebijakan cepat dan tanggap untuk mengantisipasi gejolak ekonomi dan dampak domino akibat kenaikan harga BBM dan sektor umum lainnya dalam bentuk penguatan usaha masyarakat dan kemudahan investasi dalam negeri yang mampu menyerap tenaga kerja massal.

Pemerintah juga diminta segera menyiapkan kebijakan yang melindungi sektor usaha dalam negeri dan menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kemudahan mendapatkan semua kebutuhan pokok. Pemerintah juga dituntut menjelaskan kepada publik mengapa BBM impor kembali dinaikkan, sementara subsidi APBN untuk bahan bakar nabati yang 100 persen diproduksi di dalam negeri dan ramah lingkungan justru sangat kecil dan tidak jelas alokasinya. M-007

Pemerintah Provinsi Bali, karena jalan tersebut sangat dibutuhkan untuk sarana transportasi.

Menurutnya, perlu diingat waktu Pemilihan Gubernur Bali, Kecamatan Payangan satu-satunya bersama Kecamatan Kota Gianyar yang memenangkan Pilgub. “Mana rewardnya? Kadis PU

bilang katanya sudah dianggarkan dan sudah masuk tahap tender mana buktinya?,” jelasnya.

Pada ucapannya sudah tender itu pada awal tahun, tetapi sampai sekarang tak ada bukti. “Apa perlu jalan raya Payangan kami beton saja biar tidak bisa dilewati kendaraan?,” katanya. W-005

pertanian di masyarakat. Dalam hal ini para Pekaseh, akan makin banyak menerima jenis bantuan, baik berupa hibah, maupun dalam bentuk materi. ”Kami (Pemkab) tidak ingin, pihak yang terima bantuan nantinya bermasalah dengan hukum,”ucap Gus Gaga.

Gus Gaga juga berpesan terhadap para pihak penegak hukum, agar selalu memberi pembinaan dan pengarahan terhadap warga penerima bantuan hibah. Dia berharap, seluruh kelompok penerima bansos di Kabupaten Gianyar tidak ada yang sampai menghadapi masalah hukum. ”Setelah sosialisasi, mohon pembina selalu mendampingi warga dalam penggunaan dana tersebut,”tukasnya.

Sementara, salah satu peserta Pekaseh Subak Tirta Jati Majangan Buahan Kaler I Wayan Mudana, mengaku sangat mendapat banyak hal positif dari sosialisasi tersebut. Pasalnya, pemahaman tentang transparasi pengelolaan dana ini memberi rasa tenang bagi dirinya dan krama subak saat menerima dana bantuan

nanti.”Kami akan selalu siap berkoordinasi dengan pihak pembina dan penegak hukum, agar pengelolaan dana menjadi tepat sasaran,”ucapnya.

Terlebih, kata dia, sebelumnya banyak terjadi kasus– kasus penyalahgunaan dana bansos di masyarakat. Hal itu, sempat menimbulkan kekhawatiran bagi pihaknya. Namun, dia menegaskan, dia dan krama berdedikasi tinggi untuk ngayah dalam kemajuan di bidang pertanian.”Kami siap ngayah memajukan kemakmuran di wilayah kami, dan pertanian di Kabupaten Gianyar secara keseluruhan,”jelas dia.

Dalam acara tersebut, sekitar 800 komponen masyarakat turut hadir, terdiri atas 525 Pekaseh Subak, 46 Pekaseh Subak Abian, 130 Kelompok peternakan dan perikanan, 78 penyuluh pertanian, serta Babinsa dan Danramil.

Hadir sebagai narasumber Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gianyar I Ketut Sumedana, serta Dandim Kodim 1616/Gianyar Letkol. Rachmad Pudji Susetyo. W-005

sampaiperkaratersebutberkekuatan hukum tetap. “Majelis Hakim PTUN Jakarta akhirnya mengeluarkan penetapan menunda pelaksanaan SK menkumham yg sahkan kubu Agung Laksono,” tulis Yusril.

Mantan Menkumham ini juga menjelaskan, dengan putusan penundaan ini kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono tidak boleh mengambil tindakan

administratif dan politik apapun juga. “Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Menkumham untuk menunda pelaksanaan putusan tersebut sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis menegaskan bahwa putusan pengadilan adalah hukum dan semua pihak wajib mentaati putusan tersebut,” sebut Yusril. JP

Mohon Perhatian Gubernur

DARI HALAMAN 1 Bali yang hingga saat ini tak bergeming atau peduli dengan kondisi jalan raya (provinsi) walaupun sudah berulang kali dIlaporkan,” kata Dewa Rai Budiasa, salah satu warga Desa Pengaji. Terkait persoalan ini, pihak warga meminta pengertian

Bantuan Desa Beresiko Masalah Hukum DARI HALAMAN 1 Sementara itu, Sekda Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra mengatakan penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sangat riskan terjadi dalam pengelolaan di masyarakat. Untuk itu, pengarahan dan pembinaan oleh semua pihak yang terkait, khususnya dari pihak penegak hukum sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan tersebut.

Kata Gus Gaga demikian pria itu disapa akrab, melalui petunjuk Bupati Gianyar, apapun yang hendak dibangun, namun jika mengabaikan aspek pertanian, maka pembangunan tersebut akan terasa sia–sia.

Sebab, spirit dan roh Bali itu sendiri sangatlah bergantung dari bidang pertanian. ”Maka pertanian menjadi salah satu skala prioritas dari program Pemkab Gianyar,”ujarnya.

Ke depan, lanjut Sekda, akan banyak ada program–program yang bersentuhan langsung dengan para pemangku bidang

ARB Masih Pimpin Golkar DARI HALAMAN 1 PTUN juga memerintahkan kepada Menkumham selaku tergugat untuk tidak mengeluarkan keputusan apa punterkaitpartaiberingin,hinggaada keputusanpengadilanyangbersifatfinaldanmengikat.KuasaHukumARB, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan dengan putusan PTUN itu maka SK Menkumhamditundapelaksanaanya

Insan Pariwisata Minta Dikelola Profesional, ISI Siap Meramaikan DARI HALAMAN 1 oleh Perusda, secara pribadi dirinya tidak mempermasalahkan. Asalkan, dikelola secara profesional. “Kalau kita mau kelola profesional, apapun istilahnya apakah mau jadi Perusda atau Dinas Kebudayaan, tapi barang itu harus profesional.

Aspek hukum jangan langgar Undang-undang,” imbuhnya kemarin.

Pernyataan tegas justru disampaikan oleh Ketua PHRI Bali, Cokorda Artha Ardhana Sukawati. Dirinya menyatakan, bahwa belum saatnya Taman Budaya dikelola oleh Perusda.

Alasannya , menurut tokoh yang akrab disapa Cok Ace ini, optimalisasi Taman Budaya merupakan optimalisasi untuk budaya Bali. Taman seluas 5 hektar ini, harus dikembalikan menjadi generator pusat seni dan budaya. “Kami tidak berpikir Taman Budaya dijadikan sebagai penghasil uang. Biarlah Taman Budaya menjadi generator untuk seni dan budaya Bali,” paparnya.

Lebih lanjut ia menilai, Provinsi dan Kabupaten/Kota masih mampu untuk mendanai pelestarian seni dan budaya Bali.

Apalagi sekadar untuk meramaikan atau mengoptimalkan Taman

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

POLITIK

12 Suara PARLEMEN

Usul Bangun Sirkuit Simulasi FENOMENA kecelakaan lalu lintas di Bali kian memprihatinkan. Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Badung dan Denpasar mendapat sorotan Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba. Guna mengurangi tingginya angka kecelakaan lalulintas, Tamba menawarkan solusi, di mana meminta pihak kepolisian dan Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun lintasan balap atau sirkuit untuk FB/DOK simulasi ujian SIM. Nengah Tamba “Tingginya tingkat lakalantas tersebut karena dipengaruhi beberapa faktor, yakni belum mahirnya pengendara meskipun telah mengantongi SIM. Yang lebih miris adalah menggunakan jalan umum untuk balap liar dan latihan mengemudi. Saya kira perlu dibangun sirkuit untuk simulasi SIM untuk menekan tingginya laka lantas di wilayah Badung dan Denpasar,” jelas Politisi Demokrat yang digadang-gadang menjadi Cabub Jembrana ini di kantor DPRD Bali, Denpasar, Rabu (1/4) kemarin.

Dijelaskan lebih lanjut, guna membangun sirkuit simulasi bagi calon pengendara dapat memanfaatkan lahan aset milik Pemerintah Provinsi Bali yang berlokasi di dekat pantai Matahari Terbit, Denpasar Timur. Guna merealisasikan wacana ini dapat bergandeng tangan dengan pihak investor.

Dalam hal ini, lanjut Tamba, pihak kepolisian dan Pemprov Bali bekerja sama dengan pihak investor.

“Itu salah satu cara menekan lakalantas yang tinggi belakangan ini. Lokasinya bisa menggunakan aset pemprov di Padanggalak, dekat pantai Matahari Terbit. Polisi dan investor yang mengelolanya,”tandasnya.

Bilamana aspirasi ini ditindak lanjuti baik pihak Pemprov Bali maupun pihak kepolisian, sirkuit simulasi tersebut nantinya digunakan oleh pihak kepolisian untuk menilai kemampuan bagi calon pengendara yang ingin mendapatkan SIM. “Jadi kalau ada yang mengurus SIM, polisi bisa memanfaatkan lintasan itu untuk simulasi. Simulai mengemudi untuk mendapatkan SIM selama ini kurang efektif. Banyak yang memiliki SIM tapi kemampuan mengemudinya belum mahir karena simulasinya tidak maksimal,” bebernya.

Tamba menjelaskan, selain digunakan untuk simulasi mengemudi, sirkuit ini kelak juga dapat dimanfaatkan oleh pengemudi yang belajar berkendara, ketimbang menggunakan jalanan umum. “Mereka tidak langsung belajar di jalan raya. Mereka masih grogi. Mereka harus belajar mengemudi di sirkuit itu minimal empat kali latihan, baru diperbolehkan latihan di jalan raya. Keberadaan mobil kursus mengemudi di jalan raya juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pengendara yang lain bisa takut kalau lihat mobil privat mengemudi di depannya,” ujarnya.

Ditambahkan Tamba, penataan dan pemanfaatan dari sirkuit nantinya juga akan memberikan kontribusi positif. Dimana, investor yang membangun dan mengelola sirkuit juga perlu membangun fasilitas publik di area tersebut. “Sirkuitnya harus menarik. Dibangun juga tempattempat hiburan yang mendukung keberadaan sirkuit itu sehingga banyak pengunjung yang bisa menggunakan fasilitas itu,” imbuhnya. M-007

Lobi Demokrat Soal Angket

Elite KMP Akan Temui SBY JAKARTA-Fajar Bali Elite Koalisi Merah Putih berencana bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. KMP akan meyakinkan Partai Demokrat untuk ikut menggalang hak angket atau hak menyelidiki terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pertemuan tersebut tak hanya akan membahas angket, namun juga isu-isu terkini lainnya.

“Memang ada rencana pertemuan presidium KMP dengan ketua umum Demokrat untuk membahas masalah bangsa.

Karena bangsa ini sudah hampir di jurang yang gawat,” kata Bambang Soesatyo di ruang Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).

Bambang mengatakan, isu yang perlu dibahas bersama antara lain mengenai kenaikan harga BBM, nilai tukar rupiah, pengangkatan Kapolri, dan Perppu pimpinan KPK. “Termasuk angket pelanggaran UU dan intervensi pemerintah terhadap konflik partai politik,” ujar Bambang.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga membenarkan bahwa KMP berencana bertemu dengan SBY. Namun dia enggan mengungkapkan tujuan pertemuan tersebut. “Silaturahmi saja, kan sudah lama tidak bertemu,” ucap Fadli.

Hak angket digulirkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersama fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, kecuali Partai Amanat Nasional yang belum mennetukan sikap. KMP menganggap Menkumham telah bertindak sewenang-wenang dengan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

KMP juga mempermasalahkan keputusan Menkumham yang sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy. Partai Demokrat sebagai partai penyeimbang sejauh ini menegaskan tidak akan ikut dalam hak angket yang digalang KMP. KP

FAJA R BALI

KAMIS, 2 APRIL 2015 l Tahun XV

Putusan Sela PTUN Dilaporkan ke DPR Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie akan segera melaporkan hasil putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara ke pimpinan DPR. Putusan sela itu menunda putusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

JAKARTA-Fajar Bali “Kami besok (hari ini) bersama sekjen (Idrus Marham) akan menyerahkan keputusan sela tersebut ke pimpinan DPR,” kata Ade Komarudin dalam konferensi pers di ruang Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).

Ade berharap putusan sela itu dapat dijadikan pertimbangan oleh pimpinan DPR dalam menentukan siapa yang berhak menduduki pimpinan fraksi. Setelah mendapat pengesahan Kemenkumham, kubu Agung memang tengah berupaya mengganti pimpinan fraksi dengan Agus Gumiwang Kartasasmita. Namun, menurut Ade, kini kubu Agung tidak lagi mempunyai legitimasi untuk melakukan pergantian pimpi-

nan fraksi.

“Partai Golkar yang tercatat terakhir dalam SK Kemenkumham artinya adalah Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham. Hasil Munas Riau 2009,” ujar Ade. “Itu berarti Partai Golkar secara vertikal DPD I dan II adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Begitu juga secara horizontal fraksi di DPR dipimpin atas keputusan di bawah kepemimpinan Aburizal dan Idrus,” ucapnya.

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghormati putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie terkait Surat Keputusan Menteri untuk kepengurusan Partai Golkar. Majelis hakim PTUN menyatakan bahwa SK Menteri tersebut harus ditunda pelaksanaannya hingga ada keputusan tetap PTUN. “Menteri Yasonna dalam hal ini menghormati putusan PTUN tentang penetapan penundaan perkara tersebut,” ujar Kepala Biro Humas Kemenkumham Ferdinand Siagian, saat membacakan pernyataan resmi Yasonna, Rabu (1/4).

Ferdinand mengatakan, Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa ia tidak

FB/IST

LAPORKAN-Kubu Aburizal akan melaporkan putusan sela PTUN ke Dewan Perwakilan Rakyat. dalam posisi untuk melakukan tindakan hukum apapun terkait hasil putusan PTUN. Hingga saat ini, kata Ferdinand, Yasonna menunggu pemeriksaan lanjutan terkait pokok perkara atas gugatan Aburizal ke PTUN. Pokok perkara gugatan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Ketua Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi jika putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meminta penundaan eksekusi SK Menkumham akan dipermasalahkan dalam rapat paripurna DPR RI. “PTUN (memutuskan) ditunda, tetapi penundaan itu dari kacamata positif artinya sah. Hanya saja keberlakuannya ditunda, termasuk dengan fraksi,” kata Agus.

Agus mengatakan, kepengurusan fraksi yang disusun kubu Agung Laksono tetap sah karena telah disampaikan kepada pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebelum keluarnya putusan sela. Agus mengaku tak ingin berspekulasi menyikapi putusan sela PTUN tersebut.

Ia menyatakan siap menghormati semua proses dan putusan pengadilan. “Kami yakin putusan final PTUN akan mengembalikan DPP Golkar kepada Pak Agung Laksono,” ujar Agus. KP

Pimpinan Partai Koalisi Terus Merapat ke PDIP

Berpotensi Kendorkan Semangat Calon yang Diusung BANGLI-Fajar Bali Pimpinan parpol yang berkoalisi di Bangli kini cenderung silaturahmi dengan PDIP, bukan intens untuk menggodok soal kandidat Cabup dan Bacawabup Bangli 2015.

Padahal salah seorang yang bakal maju Pilkada Bangli di luar PDIP yakni A A Alit Sastrawan sudah terangterangan mengatakan dirinya maju ke Pilkada menggunakan kendaraan Golkar atau parpol koalisi.

Kondisi merapatnya pimpinan parpol koalisi ke PDIP

dan tak kunjung menggodok calon yang bakal diusung, diduga bakal mengendorkan semangat kandidat Cabup yang diusung. Padahal kandidat Cabup , AA Alit Sastrawan sudah mendeklarasikan diri.

Dan belum jelas siapa yang bakal jadi gandengannya.

Sedangkan parpol koalisi bukan sibuk berburu calon gandengan (paket) tetapi sibuk silahturahmi dengan PDIP. Sebelumnya pimpinan parpol koalisi sudah merapat ke PDIP dengan kemasan silahturahmi. Dan Rabu (1/4) kembali merapat ke PDIP di rumah jabatan Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta yang sekaligus Ketua DPC PDIP Bangli.

Mereka beralasan sangat penting melakukan komunikasi

Pertengahan April Start Tahapan Pilkada Tabanan

Diawali Pembentukan Panitia Ad Hoc TABANAN-Fajar Bali Tahapan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) bupati akan dimulai pada pertengahan April 2015. Hal itu berdasarkan Udang –undang nomor 8 tahun 2015 yang telah dikeluarkan KPU per tanggal 29 Maret 2015. Seperti yang diungkapkan I Wayan Sutama, anggota KPUD Tabanan Divisi Program dan Data, Rabu (1/4) kemarin.

Mantan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kediri ini menjelaskan tahapan Pilkada Tabanan yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015 bersama lima kabupaten/kota se-Bali diawali dengan pembentukan panitia ad hoc. Pembentukan panitia ad hoc ini akan digelar pada pertengahan April tahun ini.

Ia menjelaskan panitia ad hoc ini akan bekerja selama sembilan bulan. Rinciannya, tujuh bulan bekerja pada pra pemilihan dan dua bulan pasca pemilihan. Adapun tugas panitia ad hoc ini adalah me-

nindaklanjuti pemuktahiran data pemilih dan melakukan verifikasi faktual.

“Verifikasi faktual ini khusus untuk mengecek dukungan warga terhadap calon independen yang didukungnya”, sebutnya.

Sutama menambahkan, panitia ad hoc yang akan direkrut sebanyak lima orang dari masyarakat umum dan tidak boleh duduk sebagai pengurus partai politik. Syarat lainnya, berusia minimal 25 tahun, pendidikan minimal tamatan SLTA dan mengikuti ujian tertulis dan wawancara. “Tim penguji para calon panitia ad hoc ini adalah para komisioner KPU Tabanan”, sebutnya.

Untuk pengumuman pendaftaran bagi calon panitia ad hoc ini akan dilakukan melalui media massa selama tiga hari berturut-turut. Termasuk pula mengumumkan melalui selebaran yang dipasang di kantor-kantor camat dan kantor perbekel. W-004

politik unuk kepentingan Bangli.

Diharapkan dengan komunikasi yang baik di tingkat elit parpol bakal dapat menyejukkan suasana di tingkat akar rumput seperti yang disampaikan Ketua Hanura, Bangli, I Made Sugiman.

Adapun pimpinan parpol yang hadir silahturahmi dengan Ketua PDIP Bangli yakni I Nyoman Basma dan I Nengah Darsana mewakili Partai Golkar, I Made Sugiman, dari Hanura, dan I Nyoman Gelgel Wisnawa yang Ketua PKPI Bangli. Memang untuk semantara khusus untuk PKPI belum ada kejelasan apakah bakal ikut berkoalisi dengan Golkar, Demokrat, Gerindra dan Hanura.

Sumber Fajar Bali yang juga politisi di Bangli mengatakan, soal komunikasi politik antara parpol koalisi

dengan PDIP tak masalah untuk membuat bangunan politik yang baik, asalkan komunikasi yang dibangun tetap dengan bingkai membangun Bangli ke arah lebih baik. Bukan meningkatkan komunikasi untuk kepentingan transaksional di tingkat elit. Tetapi sumber ini mengimbau sebaiknya parpol koalisi dapat mengusung calon sendiri, sehingga ada suasana demokrasi yang terb an gun . Bukan lantas menempel parpol besar, apalagi yang sudah terprediksi menang.

Sementara A A Alit Sastrawan belum berhasil dimintai tanggapan soal intensnya parpol kolaisi merapat ke PDIP. Namun sebelumnya menyikapi soal silahturahmi Ketua DPC

PDIP dan parpol koalisi yang pertama kali, dia menanggapi dingin. Menurut dia sah-sah saja parpol melakukan komunikasi politik. Dia sendiri mengaku intens juga berkomunikasi dengan parpol koalisi. Malah dirinya mengaku komit untuk maju ke Pilkada Bangli.

Sekadar diketahui namanama yang sudah mewarnai Pilkada Bangli yakni I Made Gianyar dan Sang Nyoman Sedana Arta, keduanya dari PDIP, AA Alit Sastrawan gunakan kendaraan koalisi, dan I Komang Suarsana menyatakan diri bakal maju dari jalur independen.

Nama-nama seperti IB Brahmaputra, IB Bagus Ketut Ludra, I Wayan Gunawan, Arsada, Wayan Lasmawan dan I Wayan Wirata kini malah tenggelam, tidak terkabar. W-002

Fayakhun Siap Klarifikasi Soal Perusakan JAKARTA-Fajar Bali Sekretaris Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Fayakhun Andriadi, membantah tudingan kubu Aburizal Bakrie mengenai pemaksaan menduduki dan perusakan Ruang Sekretariat Fraksi Golkar. Ia siap memberikan klarifikasi dan membuat laporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

“Kalau dikatakan masuk secara paksa, saya kan anggota fraksi, saya memiliki hak untuk masuk,” kata Fayakhun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4). Menurut Fayakhun, pengurus fraksi kubu Aburizal Bakrie secara sengaja menghalanginya masuk. Selain mengunci pintu, sebuah lemari juga ditempatkan di belakang pintu kaca untuk menyulitkan kubu

Agung Laksono menuju Sekretariat Fraksi Golkar.

Ia juga membantah ada fasilitas negara yang rusak ketika berusaha masuk ke Ruang Sekretariat Fraksi Golkar. Menurut Fayakhun, fasilitas di Ruang Fraksi Golkar adalah fasilitas internal yang berasal dari urunan anggota karena negara hanya menyediakan ruangan untuk masingmasing fraksi.

“Kami siap membela dir i. K a l a u dip erl u ka n melaporkan balik, ya kita laporkan balik karena saya dihalangi masuk ke ruang fraksi saya,” ujarnya. Ketua MKD DPR RI, Surahman Hidayat akan bermusyawarah dengan seluruh anggota MKD sambil menunggu laporan terkait laporan terhadap Fayakhun dan mengklarifikasi kepada yang bersangkutan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Ade Komarudin, menyatakan bakal melaporkan Fayakhun kepada MKD dengan tuduhan melakukan perusakan di Sekretariat Fraksi Golkar, Lantai 12, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3) lalu.

Ade menuturkan, laporan itu perlu ditindaklanjuti agar kejadian serupa tidak terulang.

Wa k i l K e t u a U m u m Partai Golkar hasil Munas Bali itu menganggap marwah DPR sebagai lembaga terhormat tercoreng karena perusakan oleh Fayakhun. “Kalau dibiarkan kasihan lembaganya, nanti semua orang kaya begitu. Pasti ada (sanksi), diserahkan ke MKD,” ujar Ade. KP

Gerindra Bangun Poros Dengan ‘Moncong Putih’

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerindra kota Denpasar akhirnya membangun poros koalisi dengan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kota Denpasar guna memenangkan paket petahana atau incumbent Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan IGN Jaya Negara.

DENPASAR-Fajar Bali Konsultan DPC Partai Gerindra Denpasar Gde Ray Misno membenarkan bahwa pihaknya memantapkan sikap politik untuk membangun poros koalisi dengan partai berlambang Mon-

cong Putih untuk mendorong paket pertahana tersebut.

Ray Misno mengatakan, sebelum memutuskan sikap politik, pihaknya senantiasa membangun komunikasi politik dengan semua partai politik

sebelumnya. Tetapi berdasarkan hasil dari komunikasi politik yang dibangun selama ini, DPC Gerindra Denpasar akhirnya memutuskan untuk meneken kontrak politik dengan PDIP “Kesepakatan sudah dibangun, dan Gerindra Denpasar memutuskan sikap politik untuk bergabung dengan PDI Perjuangan,” tegas Ray Misno yang juga merupakan mantan Ketua KPUD Kota Denpasar tersebut.

Dijelaskan lebih lanjut,

Ray Misno

FB/DOK

langkah politik yang diambil oleh Partai Gerindra Denpasar merupakan pilihan sadar untuk mengusung paket petahana Ida Bagus Ray Mantra dan IGN Jaya Negara.

Dirinya mengakui bahwa sikap politik ini bukanlah kali pertama. Pasalnya, sikap politik Gerindra Denpasar juga pernah dilakukan terhadap paket incumbent Walikota pada Pilwali periode sebelumnya.

Ray Misno mengatakan bahwa dukungan yang diberikan Gerindra Denpasar tidak ada

kompensasi apapun. “Kami mendukung secara bulat dan tidak ada kompensasi apapun.

Justru sebelum keputusan untuk mendukung paket incumbent tersebut, kami mendapatkan tawaran dari partai dan diminta untuk mempersiapkan kendaraan politik, tetapi kami menolaknya,”tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PDIP Kota Denpasar mengusulkan calon incumbent walikota Denpasar Ida Bagus Rai Mantra ke DPP PDIP dan Wakil Walikota IGN

Jayanegara sebagai calon walikota dan wakil walikota Denpasar pada Pemilihan walikota (Pilwakot) Denpasar Desember mendatang.

“Hasil rapat DPC PDIP kota Denpasar dan PAC PDIP, aspirasi seluruh PAC PDIP di Kota Denpasar mengusung kembali incumbent IB Rai Dharma Wijaya Mantra dan I Gusti Nurah Jayanegara sebagai walikota dan wakil walikota Denpasar periode 2015-2020,” kata Ketua DPC PDIP Denpasar I Gusti Ngurah Gede. M-007 Layouter: zohra