FAJAR BALI EDISI 5 FEBRUARI 2015

FAJAR BALI

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Selamat Pagi

Pak Gubernur Mohon Sungai Tebe Diperhatikan Warga Denpasar bernama I Putu Panca Bayu Putra mengeluhkan jika masyarakat Kota Denpasar belum peduli terhadap lingkungan. Sungai-sungai di Denpasar masih saja diwarnai persoaFB/RONY Panca Bayu Putra lan sampah. Hal ini akan berdampak buruk pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. “Saya miris lihat orang di Denpasar yang belum peduli lingkungan,” bebernya Rabu (4/2).

Bayu Putra meminta kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan instansi terkait di Pemkot Denpasar agar ikut serta memperhatikan kebersihan sungai di Denpasar yang salah satunya adalah KE HAL. 11

Pesan Inspiratif Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan Penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya.

Tan Malaka

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit Saldo Per 4 Februari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp

185,071,500 185,521,500 61,478,506 124,042,994

Dewan Provinsi Tak Persoalkan Bansos Dihapus DENPASAR-Fajar Bali Perbincangan terkait hibah dan bansos seolah tidak pernah ada akhirnya. Mulai dari penerima yang dinilai kerap salah sasaran hingga pertanggungjawaban yang harus ‘dikejar-kejar’. Belum lagi anggota DPRD yang bertindak sebagai fasilitator, belakangan ini justru dicap sebagai ‘makelar’. Tudingan-tundingan tersebut akhirnya membuat anggota DPRD Provinsi Bali gerah dan bersuara. Bahkan, sempat menyatakan tak masalah jika hibah/bansos dihapuskan.

Anggota DPRD Bali, Gede Kusuma Putra yang hadir dalam sarasehan soal bansos dan hibah Selasa (3/2) lalu menegaskan, selama anggota dewan mur-

KE HAL. 11

026/VI/W-020

FB/IST

FB/IST

PELUNCURAN-Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali melakukan jemput bola wajib pajak dengan meluncurkan mobil Samsat keliling.

Pemprov Luncurkan Mobil Samsat Keliling DENPASAR-Fajar Bali Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi

Bali melalui Dinas Pendapatan Provinsi Bali melakukan jemput bola terhadap wajib pajak dengan meluncurkan Mobil Samsat keliling di Bali.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali I Made Santha dalam acara peluncuran mobil Samsat keliling di pelataran parkir Pasar Seni

Sukawati-Gianyar, Rabu (4/2). Untuk keperluan tersebut Pemprov Bali menggandeng Polda Bali, PT Jasa Raharja Cabang Bali dan Bank Pembangunan Daerah Bali.

Santha berharap terobosan ini akan memudahkan masyarakat wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, terutama masyarakat

KE HAL. 11

Dermaga Gunaksa Digelontor 75 M Wagub Sudikerta Sediakan 45 Bus Sekolah untuk Kabupaten/Kota Rencana pembangunan infrastruktur di Bali tidak lagi terfokus di Denpasar dan Badung. Kementerian Perhubungan mengucurkan ratusan miliar untuk pembangunan empat infrastruktur pelabuhan yakni pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem, pembangunan Dermaga Penyeberangan Gunaksa, pembangunan Pelabuhan Benoa, dan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

KOORDINASIWagub Sudikerta saat rapat koordinasi dengan kabupaten.

FB/IST

PILWALI DENPASAR

DENPASAR-Fajar Bali Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengumpulkan seluruh Kepala Dinas se-Provinsi

Bali dan sejumlah instansi yang terkait dengan infrastruktur perhubungan dan transportasi dalam Rapat Koordinasi Daerah

yang digelar di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (4/2). Dalam Rapat Koordinasi tersebut Wagub Sudikerta menyampaikan hasil rapat yang dihadirinya di Kementerian Perhubungan pada tanggal 2 Februari lalu.

Ia meminta setiap usulan pembangunan infrastruktur dari Kabupaten/Kota harus melalui koordinasi dengan Provinsi terlebih dahulu . Disampaikan Sudikerta, tahun ini KE HAL. 11

PDIP Kembali Jagokan Rai Mantra DENPASAR-Fajar Bali DPC PDI Perjuangan akhirnya resmi memutuskan dan menetapkan untuk mengusung inkumben paket IB. Rai Dharmawijaya Mantra dan IGN Jaya Negara (Dharma-Negara) sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilwali yang akan datang.

Kepastian dijagokannya kembali paket Dharma-Negara ini terungkap dalam rapat koordinasi Pengurus DPC PDIP Kota Denpasar, Rabu (4/2) kemarin di sekretariat DPC PDIP Kota Denpasar, Jalan Tukad Bilok, Sanur. Rapat mengagendakan penyampaian dan keputusan hasil penjaringan balon walikota-wawali periode 2015-2020 dipimpin Ketua

IB. Rai Mantra

FB/IST

DPC PDIP, I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua, IB. Kompyang Wiranata dan Sekretaris DPC PDIP Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, yang dihadiri 15 pengurus DPC dan masing-masing PAC 9 orang.

Semua PAC dari empat kecamatan sepakat mengusung paket inkumben untuk diajukan kembali sebagai calon pemimpin Denpasar lima tahun ke depan. “Rapat telah menelorkan dua nama yakni inkumben yang sebelumnya juga diusung dari PDIP,” ungkap Ngurah Gede usai pertemuan.

Ngurah Gede mengakui, keputusan ini sesuai aspirasi masyarakat KE HAL. 11

Mangku Meres Penuhi Kriteria Dapatkan Bedah Rumah

HENTIKAN-Pemilik lahan menghentikan aktivitas Gafatar di Subak Susut, Klungkung.

Gubernur Pastika Kirim Bantuan ke Warga Miskin di Guliang Senyuman mewarnai wajah Mangku Meres, seorang warga miskin di Dusun Guliang Kawan Bangli ketika utusan dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengirimkan bantuan.

Meres juga dianggap memenuhi kriteria untuk mendapat bantuan program bedah rumah.

BANGLI-Fajar Bali Gubernur Bali Made Mangku Pastika begitu gencar memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.

Melalui Biro Humas Setda Provinsi Bali, Gubernur Pastika mengirimkan bantuan ke rumah Jero Ketut Mangku Meres (70) di Dusun Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan

Aktifitas Gafatar Dihentikan Warga Ajak Cocok Tanam, Penyakap Diberhentikan

FB/IST

BERI BANTUAN-Gubernur Pastika melalui Biro Humas memberikan bantuan pada Jero Mangku Meres.

Bangli.

Meres menerima bantuan beras Didatangi utusan Gubernur Pasti- (50 kg) dan uang dari Gubernur Bali ka Rabu (4/2) kemarin, Jero Mangku yang diserahkan Kabag Publikasi Meres merasa amat lega. Ia bagaikan I Made Ady Mastika. Diapun menmendapat air di saat sedang haus. KE HAL. 11

SEMARAPURA-Fajar Bali Aktifitas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dihentikan oleh masyarakat Desa Besan di subak Susut, wilayah Subak Akah. Aktifitas ini dihentikan mengingat penyakap atau penggarap tanah mengajak organisasi Gafatar melakukan aktivitas tanpa pemberitahuan di lingkungan setempat.

Melihat kondisi tersebut, Babinkamtibmas Kelurahan Semarapura Kauh, Babinkamtibmas dan Babinsa Polsek Klungkung turun memediasi persoalan tersebut, Rabu (4/2) kemarin. KE HAL. 11

444/XII/BGS

ONLINE: www.fajarbali.com

Layouter: Dejerie

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2 Kasus Dino, Kesaksian Alfon Dibacakan

PN Denpasar Tolak PK

Menunggu Eksekusi Mati Andrew dan Myuran

DENPASAR-Fajar Bali Sidang kasus penggelapan yang melibatkan terdakwa Njoo Diniel Dino Dinata di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (4/2) kemarin, memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ketut Sujaya dan Eka Widanta, untuk menghadirkan saksi. Karena salah satu saksi kunci yakni Alfonso Widiatmika Surya dalam kondisi sakit, JPU akhirnya meminta majelis hakim yang dipimpin Ketut Gede Wanugraha untuk dapat membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) saat di penyidik kepolisian.

Tapi karena kesaksian yang akan dibacakan tidak diambil sumpahnya, hal itu tidak dizinkan oleh Hakim. "Karena saat itu tidak di sumpah dan pihak terdakwa keberatan. Kesaksian dari saksi ini, tidak dapat dibacakan di depan persidangan,"ujar majelis hakim.

Menyikapi saksi yang memiliki berperan melakukan transfer dana dari saksi Eddy Leo ke terdakwa Dino ini tidak dibacakan, JPU Sujaya menerima dan menyatakan, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan sebelumnya, telah cukup dan kuat untuk menerangkan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan. "Jika demikian, kami sudah cukup Yang Mulia,"kata JPU Sujaya.

Majelis hakim akhirnya memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, Agus Saputra dan Edward Tobing untuk menghadirkan saksi a de charge atau saksi meringankan. "Kami akan mengajukan tiga saksi. Dua saksi a de charge dan satu saksi ahli," ujar Agus Saputra.

Untuk mendengarkan saksi-saksi yang diajukan pihak terdakwa ini, majelis hakim menunda sidang. Untuk Rabu (11/2) mendatang, akan diperiksan dua saksi a de charge lebih dulu.

Kemudian pada Rabu (18/2) mendatang, baru akan diperiksa saksi ahli. "Kami bagi dua. Saksi ahli sendiri, agar dapat kami dengarkan keahliannya lebih mendalam,"ujar majelis hakim Wanugraha.

Sementara, keterangan dari JPU Sujaya, sakitnya Alfon disebabkan karena kecelakaan yang cukup keras yang terjadi pada 17 November tahun lalu, di Jalan Tol menuju Bandara Juanda. Alfon saat itu berencana terbang ke Denpasar untuk menghadiri sidang sebagai saksi kasus terdakwa Dino ini. Dikabarkan, sopir taksi yang mengantarnya ke bandara meninggal dunia, serta rekan Alfon yang diajak dalam satu taksi juga luka parah. Alfon sendiri setelah sempat di rawat di Surabaya dalam keadaan koma, kini masih dirawat intensif di Singapura.

Dengan kondisi itu, JPU tidak bisa menghadirkannya dalam persidangan.W-007

DENPASAR-Fajar Bali Upaya kedua terpidana mati asal Asutralia, Myuran Sukumaran dan Andew Chan, kelompok Bali Nine, untuk terhindar dari hukuman mati kandas. Pasalnya, upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kedua terpidana mati itu ditolak oleh PN Denpasar. Hal ini seperti disampaikan oleh Humas PN Denpasar, Hasoloan Sianturi, Rabu (4/2) kemarin.

Hasoloan mengatakan, PN Denpasar menolak PK kedua terpidana mati itu bukan tanpa alasanya. Berbagai pertimban-

gan dan beberapa aturan perundangan yang ada, menjadi acuan PN Denpasar untuk menola PK kedua terpidana mati itu. Dengan dasar adanya putusan PN Denpasar yang menyatakan para terpidana mati itu divonis hukuman mati karena terbukti mengimpor secara terorganisir sehingga keduanya divonis hukuman mati.

Selain itu juga vonis hukuman mati kedua terpidana ini juga dikuatkan oleh PT hingga ke tingkat MA. Selain itu, kedua terpidana mati ini juga sudah mengajukan PK, dan PK

DENPASAR-Fajar Bali Jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar tak kenal lelah menangkap dan memasukkan para pelaku penyalahgunaan narkoba ke penjara. Pada Senin (02/2) lalu, petugas kembali menangkap empat pelaku beda jaringan. Empat pelaku ini satu diantaranya residivis, yakni DAR (29) pernah ditangkap Sat Narkoba Polresta Denpasar dan divonis selama 4 tahun pen-

jara dan keluar bulan November 2014 lalu.

Kasat Narkoba Polresta Denpasar Kompol Gede Ganefo mengatakan, empat tersangka berinisial SUW (20) tinggal di Jalan Pulau Singkep dan DAR (29) tinggal di jalan Pulau Bungin Denpasar.

Kemudian tersangka WEK (23) tinggal di Jalan Tukad Pancoran Denpasar dan BUD berdomisili di Jalan Sidakarya Denpasar. “Empat tersangka ini beda jaringan. Keempatnya ditangkap ditepat terpisah dengan barang bukti sabu dan ekstasi,” jelas Kompol Ganefo, Rabu (04/2) kemarin.

Dijelaskannya, tersangka SUW dan DAR adalah satu jaringan. Kedua pengedar ini ditangkap pada Senin (02/2) sekitar pukul 16.30 Wita di rumah kosan SUW, di Jalan Raya Sesetan Gang Ikan Bawal.

Di rumah kosan tersebut petugas juga mengamankan tersangka DAR. Dilokasi penangkapan petugas mengamankan 6 paket sabu sabu, timbangan elektrik, plastik klip dan bong alat isap sabu. Terungkap, tersangka DAR merupakan residivis dan pernah ditangkap Sat Narkoba Polresta Denpasar dan divonis 4 tahun penjara.

Mengwi, Badung. Sedangkan AS, Br. Delodan Pura, Mengwi, Kamis (28/1) lalu.

Tidak hanya menangkap empat tersangka. Sebagai barang bukti hasil kejahatan petugas mengamankan 20 pasang plat palsu, 13 lembar STNK, 2 kunci leter T, 6 mata kunci dan 3 motor curian.

“Empat tersangka ini komplotan curanmor dan beraksi sebanyak 24 TKP di wilayah Bali, khususnya Badung,” beber sumber petugas yang enggan disebut namanya itu, Rabu (04/2) kemarin.

Setelah menangkap empat pelaku, petugas melakukan pengembangan ke sejumlah lokasi di wilayah Bali, termasuk luar Bali.

Hal itu dilakukan petugas untuk membuktikan kejahatan tersangka dalam kasus tersebut. Namun dua dari pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan dan kabur

saat dikawanan menunjukkan TKP. Dua tersangka yang ditembak yakni berinisial HA dan AP. “Dua tersangka terpaksa ditembak kakinya karena mencoba melawan dan kabur saat diajak menuju lokasi,” beber sumber petugas Polres Badung yang enggan disebut namanya itu.

Dijelaskan petugas, empat tersangka sempat dibawa ke Jawa Timur untuk menunjukan lokasi disembunyikan barang bukti itu. Pasalnya, sebagian motor hasil curian sudah dijual disana. “Barang bukti motor hasil curian sudah diamankan,” terang sumber.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polres Badung AKP Wisnu Wardana, membenarkan empat pelaku curanmor sudah ditangkap. Namun katanya, penangkapan itu akan dirilis langsung oleh Kapolres Badung Toni Binsar Marpaung. “Sabar ya, besok mau dirilis Kapolres,” ujarnya. R-005

Pria Selingkuhan Ibu Pembuang Bayi Tidak Terlibat

FB/HS

DIINTEROGASI-Kapolsek Dentim Kompol Wimboko tampak menginterogasi tersangka Fatemah pembuang bayi diselokan.

DENPASAR-Fajar Bali Penyidik Polsek Denpasar Timur akhirnya memanggil dan memeriksa pria selingkuhan Fatemah (47) si ibu yang tega membantai dan membuang bayinya ke selokan di Jalan By Pass Ngurah Rai. Namun setelah diperiksa, pria selingkuhan bernama Sultanudin asal Lombok itu berkapasitas sebagai saksi.

Dikonfirmasi, Kapolsek Dentim Kompol Wimboko didampingi Kanit Rekrim Polsek Denpasar Timur AKP Doni Bayuanggoro, mengatakan Sultanudin sudah diperiksa dan tidak ada kaitan dengan pembunuhan bayi yang dikandung Fatemah.

Dia juga mengaku kalau sel-

keduanya sudah ditolak. Tak hanya itu, grasi keduanya juga kembali ditolak oleh Presiden Joko Widodo.

"Jadi, salah satu alasan penolakan PK itu adalah berbagai keputusan yang sudah dijatuhkan kepada kedua terpidana ini," ujar Hasoloan dihadapan puluhan wartawan. Selain itu, kata Hasoloan, PK yang ditujukan terdakwa kali ini adalah PK untuk yang kedua kalinya.

Dimana dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (2) menyatakan PK tidak dapat

dilakukan dua kali.

"Masih banyak lagi aturan perundangan yang menjadi pertimbangan untuk tidak mengirim PK kedua terpidana mati ini,"tandas Hasoloan. Dengan berbagai pertimbangan itulah, PN Denpasar menyatakan tidak memenuhi syarat fomal sehingga tidak dapat diterima.

Mengenai penolakan PK ini, kabarnya penetapannya juga sudah ditangan Jaksa selaku eksekutor. "Sepertinya penatapanya sudah diterima ke Jaksaan,"kata salah satu staf kejaksaan yang enggan namanya

dikorankan.

Diberitakan, kedua terpidana Mati yang tergabung dalam jaringan Bali Nine mengajukan PK untuk yang kedua kalinya setelah grasi yang diajukan ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Tapi sayang, usaha yang dilakukan kedua terpidana mati ini tidak membuahkan hasil karena sesuai dengan aturan yang ada, PK hanya bisa ditujukan sekali saja. Dengan demikian, hukuman mati sudah menanti kedua terpidana asal negeri kangguru itu. W-007

Lagi, Empat Pengedar Narkoba Diringkus

Polres Badung Tembak Dua Curanmor

MANGUPURA-Fajar Bali Setelah dilakukan pengembangan terhadap 4 pelaku curanmor yang ditangkap jajaran buser Polres Badung, dua pelaku berinisial HA dan HP, terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur dari pengawalan petugas. Selain menangkap empat komplotan tersebut petugas dipimpin Kanit Buser Iptu Wayan Sujana mengamankan barang bukti hasil kejahatan.

Sebelumnya, petugas buser Polres Badung menangkap empat pelaku curanmor yakni yakni HP (35), HA (36), NA (38) dan AS (43) kesemuanya penjahat asal Jember, Jawa Timur. Kawanan ini ditangkap atas terlibatanya beraksi di puluhan TKP. Para tersangka ditangkap ditempat secara terpisah, tiga diantaranya ditangkap di rumah kosan di Graha Prima II, Jalan Arjuna, Desa Anggungan,

FAJA R BALI

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015  Tahun XV

ingkuhannya hamil tapi tidak mengetahui kalau Fatemah membunuh bayinya itu. “Dia (Sultanudin, red) sudah diperiksa dan kapasitasnya sebagai saksi. Dari pengakuannya dia tahu kalau selingkuhannya hamil tapi tidak tahu kalau janinnya dibunuh,” bebernya Rabu (04/2) kemarin.

Menurutnya, Sultanudin menjalani pemeriksaan di Polsek Dentim pada Selasa (03/2) lalu.

Dia juga terlihat turut menemani Fatemah, wanita selingkuhannya saat diperiksa. Lelaki asal Lombok yang bekerja sebagai buruh angkut ini hanya bisa diam membisu.

Sepertinya dia tidak menyangka selingkuhannya membunuh janin hasil hubungannya selama ini.

“Rencananya akan kami periksa kejiwaan tersangka dalam waktu dekat,” jelas Kapolsek.

Kapolsek mengatakan sangat mustahil kejiwaan tersangka Fatemah terganggu. Sebab, tersangka Fatemah bisa kabur ke Lombok dalam keadaan sadar usai membunuh bayinya. “Saat ditangkap korban telah dibawa ke dokter mengingat baru habis melahirkan. Dia dijerat dalam Pasal 341 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Fatemah tega membunuh jabang bayinya sendiri. Dia menginjak-injak darah daginya sendiri yang dilahirkan di kamar mandi umum di dekat kosnya di Jl. Sekar Sari, Denpasar. Setelah dipastikan tak bernyawa bayi malang itu dibuang ke selokan di utara halte Bus Transarbagita, (depan dealer mobil Suzuki) di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai, Denpasar Timur.

Beberapa hari kemudian, Fatemah pulang kekampung halamannya di ke Desa Range Gate, Lombok Tengah dengan anak perempuannya bernama Lia. Sementara jenasah bayi malang itu akhirnya ditemukan oleh anak SD yang sedang berangkat ke sekolah pada, Sabtu (31/1) sekira pukul 14.30 di utara halte Bus Sarbagita di Jalan By Pass Ngurah Rai, Dentim. R-005

FB/HS

PENGEDAR NARKOBA-Empat pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi meringkuk ditahanan Sat Narkoba Polresta Denpasar.

“Tersangka DAR ini residivis dan baru keluar November lalu.

Mereka ini pengedar dan menjual narkoba dengan system tempel. Kalau ada pembeli, mereka tinggal menyuruh mengambilnya ditempelan tersebut,” terang mantan Kapolsek Densel ini.

Di hari yang sama sekitar

Koruptor Uang Negara Disidang

DENPASAR-Fajar Bali Seorang wanita bernama Ni Gusti Ayu Nyoman Suciati (37) yang hanya bermodal pengajuan fiktif, mampu menggerogoti uang negara sebesar Rp120 juta yang bersumber dari dana PNPM-Mpd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan), akhirnya didudukan di kursi pesakitan pengadilan Tipikor, Denpasar, Rabu (4/2) kemarin. Akibat perbuatanya, Suciati terancam hukuman 20 tahun.

Pada persidangan pimpinan Hasoloan Sianturi suciati yang mengenakan baju putih dan celana jeans ini sendiri terlihat tenang dan tanpa beban menghadapi sidang bersama kuasa hukumnya yang ditunjuk pengadilan yaitu Edi Hartaka dkk. Bahkan tidak terlihat raut wajah sedih atau menyesal dari Suciati yang sudah ditahan sejak 9 Januari lalu. Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), I Gede Agus Suraharta menjelaskan jika perbuatan korupsi yang dilakukan wanita asal Banjar Tiingan, Desa Plaga, Kecamatan Petan, Badung ini dilakukan pada tahun 2010 hingga 27 Mei 2011.

Saat itu, Suciati yang hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) menjadi Ketua Kelompok SPP PNPM-Mpd. Pada tahun 2010, Suciati sebagai Ketua Kelompok SPP PNPM-Mpd Biting Sari di Banjar Tiingan, Plaga mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir kepada UPK Desa Plaga sebesar Rp 50

pukul 23.15 Wita, petugas menangkap dua pengedar narkoba yakni tersangka WEK ditangkap di Jalan Tukad Pancoran, Panjer Denpasar, dengan barang bukti 4 paket sabu seberat 0,43 gram.

Satu paketan sabu ditemukan petugas saat menggeledah celana belakang tersangka

dan 3 paket ditemukan di jok sepeda motor yang dikendarainya. Hasil pengembangan petugas kembali menangkap tersangka BUD di Jalan Sidakarya dengan barang bukti 12 butir ekstasi. Belasan butir ekstasi itu disita dari tas pinggang yang dikenakan tersangka. R-005

juta. Namun pinjaman tersebut ternyata tanpa persetujuan anggota kelompok. Untuk memuluskan perbuatannya, terdakwa menggunakan proposal bekas dari pinjaman sebelumnya yang sudah lunas.

Sementara untuk fotocopy KTP anggota kelompok serta persyaratan pengajuan pinjaman lainnya juga digunakan yang sebelumnya. “Terdakwa membuat seakan-akan pengajuan ini benar dilakukan kelompoknya. ” jelasnya. Pada 31 Januari 2011, bantuan SPP PNPMMpd atas nama kelompok Biting Sari cair Rp 50 juta dan langsung diterima oleh terdakwa. Namun uang bantuan tersebut tidak disalurkan kepada anggota kelompok melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, pada 28 April 2011, terdakwa kembali mengajukan pinjaman kepada UPK Petang atas nama kelompok SPP Lembunadi I yang juga beralamat di Banjat Tiingan, Plaga. Terdakwa yang duduk sebagai sekretaris di kelompok ini kembali mengajukan permohonan fiktif yang sama seperti sebelumnya.

Pada 27 Mei 2011, permohonan bantuan dari UPK Petang kembali cair dan langsung diterima terdakwa sebesar Rp 70 juta. Uang tersebut lagi-lagi digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

JPU menyatakan perbuatan terdakwa telah merugikan kerugian uang negara sebesar Rp120 juta. W-007

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Manik

FAJA R BALI

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015 l TAHUN XV

KOTA PLUS

3

Bangunan tak Sesuai IMB

BPPTSP-PM Semprit Pengelola Hotel Alana Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP-PM), menegur pihak pengelola Hotel Alana di bawah pengelolaan PT. Puri Alana Sentosa yang berlokasi di jalan WR Supratman No 281, Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur, Rabu (4/2).

DENPASAR-Fajar Bali Tim dipimpin langsung Kepala BPPTSP-PM Kota Denpasar, A.A. Gede Rai Soryawan dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP), I Made Kusuma Diputra, serta didampingi oleh unsur Satpol PP, Bagian Hukum Setda Kota Denpasar.

R a i S o r yawa n d i s e l a pengecekan mengatakan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Hotel Alana, setelah sebelumnya mengajukan permohonan ijin SITU/HO serta dilakukan pengecekan ke lapangan ternyata bangunannya tidak cocok dengan IMB, penambahan luas bangunan, kemudian pihak hotel melakukan penambahan

jumlah kamar hotel, dan perubahan basement dari lantai dasar ke lantai empat. Tampak bangunan depannya relatif tidak sesuai dengan IMB No. 1292 Tahun 2013 dan oleh sebab itu pihaknya menolak permohonan ijin tanggal 13 November 2014 dan melayangkan SP 3.

Persoalan seperti ini diakuinya sudah sering terjadi di lapangan.

Artinya pada saat pihaknya sudah menerbitkan ijin memerlukan koordinasi yang cukup panjang.

Untuk membahas rekomendasi dengan DTRP memerlukan waktu yang tidak pendek, selain itu pihaknya juga harus mengkoordinasikan dengan pemilik properti dan perencana bangunan yang

Hari Ini, Direksi PD Pasar Badung Dilantik

Bupati Telah Pertimbangkan Berbagai Aspek dan Ketentuan MANGUPURA-Fajar Bali Teka-teki pengisian jabatan Direksi PD Pasar Kabupaten Badung akhirnya terjawab. Kepastian pelantikan direksi baru ini terungkap dengan adanya surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 005/406/adm.Ek, prihal undangan yang ditujukan kepada segenap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Badung termasuk kepada direksi PD Pasar Kabupaten Badung FB/CAR untuk hadir pada acara pelantikan AA. Gede Raka Yuda Direksi yang baru yang dilangsungkan (5/2) di Puspem Badung.

Kabag Humas dan Protokol Setda Badung Anak Agung Gde Raka Yuda, Rabu (4/2) kemarin, menjelaskan, seiring dengan berakhirnya masa jabatan direksi PD Pasar Badung pada hari ini, maka Bupati Badung A.A. Gde Agung dijadwalkan melantik jajaran direksi PD Pasar Badung periode 2015-2019 yang terdiri atas direktur utama dan direktur operasional. Pelantikan akan dilaksanakan hari ini di ruang rapat Kertha Gosana Pusat Puspem Badung.

Menurutnya, direksi PD Pasar ditunjuk berdasarkan usulan badan pengawas serta setelah mengkaji mengevaluasi kinerja serta dengan memperhatikan hasil fit and proper test oleh DPRD Badung dan hasil seleksi dari Tim Seleksi Calon Direksi PD Pasar Badung. Pelantikan ini, kata dia, mencerminkan Pemkab Badung senantiasa memegang kepatuhan akan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada terutama berkenaan dengan pengelolaan PD Pasar mulai dari peraturan menteri, perda hingga Perbup Nomor 4 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 43 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD Pasar Kabupaten Badung.

“Keberadaan PD Pasar Badung sebagai salah satu BUMD di Badung dipandang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan daerah. Maka dari itu, keputusan kepada siapa jajaran direksi PD Pasar akan diberikan, mempertimbangkan sisi profesionalisme, kemampuan seluruh kandidat serta peraturan yang berlaku, sehingga nantinya mampu mengelola PD Pasar dengan baik,” tegas Raka Yuda. W-014*

Saatnya Izin Pemanfaatan ABT Diperketat

DENPASAR-Fajar Bali Kalangan anggota DPRD Kota Denpasar menilai sudah saatnya Pemkot Denpasar memperketat izin eksploitasi atau pemanfaatan air bawah tanah (ABT) untuk menjaga ketersediaan air bawah tanah maupun air permukaan di Kota Denpasar. Terutama pemanfaatan ABT untuk kepentingan komersial, seperti usaha air isi ulang dan lain-lain.

Salah seorang anggota Fraksi Partai FB/CAR Demokrat DPRD Kota Denpasar, AA Alit AA. Alit Putra Putra, SE, menegaskan, pemanfaatan air bawah tanah atupun air permukaan, khususnya untuk kepentingan usaha sudah saatnya dievaluasi. Disahkannya perda tentang pengelolaan air bawah tanah, merupakan momentum yang tepat untuk menata ulang dan mengevaluasi tentang pemanfaatan air ini. “Jika hal ini tidak ditata, saya khawatir akan mengganggu ketersediaan air rumah tangga, khususnya warga yang selama ini banyak memanfaatkan air sumur,” terang AA. Alit Putra, Rabu (4/2) kemarin.

Alit Putra pun mengaku banyak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai merosotnya ketersediaan air sumur warga. ‘’Kami beberapa kali menerima keluhan masyarakat yang air sumurnya terancam kekeringan. Karena itulah kami harapkan agar dilakukan evaluasi, setidaknya merelokasi usaha-usaha air isi ulang ke daerah lain, yang potensi airnya masih memungkinan,’’ ucap Alit Putra.

Untuk menghindari eksploitasi ABT secara berlebihan, Alit Putra juga meminta pihak terkait lebih mengintensifkan pengawasan.

Khususnya terhadap usaha-usaha yang selama ini diduga menggunakan air bawah tanah dengan volume tinggi. ‘’Pengawasan ini penting, bukan saja berkaitan dengan pemanfaatan air tapi juga menyangkut perizinan. Jika memang pemanfaatannya melebihi kapasitas, sebaiknya perpanjangan izin juga dievaluasi. Atau jika memungkinan direlokasi ke daerah-daerah yang persediaan airnya masih banyak,’’ tandas anggota komisi II DPRD Kota Denpasr ini.

Anggota Dewan lainnya, I Wayan Narsa, juga menyampaikan hal yang sama. Senada dengan Ali Putra, Narsa juga setuju jika usahausaha yang memanfaatkan air bawah tanah tidak berlokasi di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Pihaknya lebih cenderung usaha semacam ini direlokasi ke kawasan yang tertentu di pinggiran kota. ‘’Saya setuju jika usaha air isi ulang direlokasi ke pinggiran kota seperti sekitar Denpasar Timur atau Denpasar Utara. Ini bukan hanya terkait dengan eksploitasi, tapi juga akan bersentuhan dengan transportasi, “ jelasnya. R-004

FB/CAR

SIDAK-Kepala BPPTSP-PM Kota Denpasar, A.A. Gede Rai Soryawan dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP), I Made Kusuma Diputra, unsur Satpol PP, Bagian Hukum Setda Kota Denpasar, melakukan sidak ke Hotel Alana yang bangunannya tidak sesuai dengan IMB

DWP Provinsi Bali Diminta Ikut Andil dalam Mensukseskan Program Bali Mandara DENPASAR-Fajar Bali Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Dharma Wanta Persatuan (DWP ) memberikan andil dalam mensukseskan program yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali dalam visi Bali Mandara.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun, pada saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke 3 Dharma Wanita Provinsi Bali di Gedung Wiswa sabha, Kantor Gubernur Bali, (4 /2). Dalam sambutannya , Gubernur berharap Musda ke-3 dapat merumuskan satu langkah bersama untuk memantapkan perannya yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat untuk memberikan kontribusi optimal. Selanjutnya Pastika Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali diminta tetap konsisten mendampingi Pemerintah Daerah, serta komponen masyarakt lainnya, terutama bersama Badan Koordiansi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) dan Tim Penggerak PKK dalam merealisasikan program-program pembangunan guna mewujudkan masyarakat Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera.

Gubernur juga mengapresiasi peran Dharma Wanita Persatuan yang telah berperan penting dan turut berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan daerah Bali khususnya dalam membantu peran suami dalam tugas pokoknya melaksanakan tugastugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Bali.

Sementara itu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali dalam laporannya, Cokorda Istri Anom Pemayun,

FB/DIAH

MUSDA-Jajaran DWP saat pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke 3 Dharma Wanita Provinsi Bali di Gedung Wiswa sabha, Kantor Gubernur Bali

menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan anggota Dharma Wanita karena telah ikut mensukseskan program organisasi selama 5 tahun.

Musda merupakan forum tertinggi pertemuan anggota organisasi yang dilaksanakan setiap lima tahun dan bertujuan untuk menyampaikan program kerja yang telah dilaksanakan serta merumuskan langkah program kerja dan pengurus Dharma Wanita lima tahun kedepan.

Pada Musda Dharma Wanita kali ini mengambil Tema “Dharma Wanita Persatuan Tanggung Jawab Kita Semua, Tantangan Perempuan Di Era Globalisasi.” dan dihadiri 210 orang peserta dari pengurus Dharma Wanita Persatuan daerah serta kabupaten/Kota se-Bali.

Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Indonesia yang diwakili oleh Ketua I Dharma Wanita Persatuan , Ny. Wien Ritola Tasmaya, dalam sambutannya mengatakan Visi Dharma Wanita Persatuan adalah menjadi organisasi istri Aparatur Sipil Negara yang kukuh bersatu

dan mandiri, dimana sebagai istri dari pegawai para anggota Dharma Wanita harus ikut serta mendukung program pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini program-program Pemerintah Provinsi Bali.

Sedangkan Ny. Ayu Pastika yang duduk sebagai Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi mengingatkan anggota Dharma Wanita yang merupakan istri dari aparatur sipil negara untuk selalu membuka wawasan terhadap perkembangan di era globalisasi dan ikut memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan di Bali dengan menumbuhkan kepedulian dan kepekaan terhadap masyarakat kurang mampu dalam rangka turut mengentaskan kemiskinan di Bali.

Dari Hasil Musda dihasilkan secara aklamasi Cokorda Istri Anom Pemayun kembali terpilih memimpin Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali untuk masa jabatan 2015-2019. W-019*

bisa saja mereka bukan orang lokal. Setelah final dan memenuhi unsur-unsur standar normatif, di lapangan sering terjadi perubahan-perubahan yang sulit dipantau, terlebih lagi mereka akan mempergunakan operator dalam pengelolaan hotelnya.

Terlebih lagi jika operator tersebut memasukan standarstandar manajemen yang terkadang mengabaikan ijin yang sudah diterbitkan. “Upaya kita sudah barang tentu melihat kesesuaian antara IMB dengan bangunan di lapangan, dengan menerapkan standar-standar yang sudah ditentukan. Kita melihat secara spesifik mana yang tidak sesuai dengan gambar IMB, ada tiga hal yang musti diperhatikan oleh pemilik hotel diantaranya adalah arsitektur, struktur bangunan, dan Mekanikal Elektrikal. Yang akan banyak dilihat adalah arsitektur dan srtukturnya, karena khusus untuk arsitekturnya wajib menerapkan arsitektur Bali sesuai dengan Perwali Nomor 25 Tahun 2010,” tandas Soryawan.

Untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan yang sudah memiliki ijin atau memiliki IMB, Rai Soryawan mengaku akan lebih meningkatkan koordinasi dengan DTRP Kota Denpasar serta aparat yang terbawah seperti Kepala Desa untuk ikut serta mengawasi.

Pemilik Hotel Alana, Agus Umaryadi Udayana, membantah tidak mengikuti aturan. Pihaknya mengaku, bukannya tidak mengikuti aturan, akan tetapi dalam sebuah pembangunan terkadang bersifat dinamis yang bisa disebabkan oleh operator yang masuk.

Selain itu juga disebabkan oleh faktor estetika. Setelah dibangun ternyata ada perbedaan dengan yang tertera di gambar.

Juga yang disebabkan oleh faktor biaya dan waktu, jadi semuanya juga mempengaruhi kita untuk melakukan sidikit perubahanperubahan serta kesalahan dari kontraktor. “Saya sudah meminta saran yang terbaik dan kami akan mengikuti saran tersebut,” terang Agus. R-004

Denpasar Masih Kekurangan Ratusan Guru SD DENPASAR-Fajar Bali Di balik gemerlapnya dunia pendidikan di Kota Denpasar dengan berbagai raihan prestasi baik tingkat Provinsi maupun Nasional, ternyata SDM di bidang pendidikan terutama guru di semua jenjang pendidikan masih kurang.

Rasio guru di ibu kota Provinsi Bali ini masih memprihatinkan.

Hal itu diindikasikan hingga saat ini Denpasar masih kekurangan ratusan tenaga guru terutama untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).

Kurangnya ratusan guru di kota berwawasan budaya ini menjadi salah satu pembicaraan menarik dalam rapat kerja antara komisi IV DPRD Kota Denpasar dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Rabu (4/2) di ruang sidang DPRD setempat, kemarin. Rapat kerja yang dimaksudkan untuk mengetahui persoalan dan rencana kerja di kedua SKPD (Disdikpora dan DKP) dibuka Wakil Ketua DPRD Denpasar, I Made Muliawan Arya, yang selanjutnya dipandu Ketua Komisi IV, I Gede Semara.

Dalam paparannnya, Kepala Disdikpora Denpasar, IGN. Eddy Mulya, selain menggeber berbagai prestasi yang diraih, juga tidak menampik masih menghadapi sejumlah permasalahan pendidikan. Salah satu yang dipandang cukup krusial adalah masalah kekurangan guru PSN. Guru yang berstatus PNS di masing-masing SD, sejatinya masih jauh dari memadai.

Dicontohkan, untuk satu SD dengan enam rombongan belajar (Rombel), wajib diasuh enam guru kelas, seorang kepala sekolah, seorang gru olah raga, seorang guru agama (jika di sekolah bersangkitan hanaya ada satu agama).

Dengan demikian, satu SD minimal harus memiliki 9 orang guru.

Namun, faktanya saat ini di Denpasar hanya ada sekitar 3-5 orang guru PNS. Beruntung, tingkat kepedulian komite sangat tinggi sehingga kekurangan guru masih

bisa diatasi dengan direkrutnya guru kontrak/ honorer. “Kami sangat mengapresiasi keberadaan guru-guru kontrak/honorer yang sangat membantu keberhasilan pendidikan di Denpasar,” terang Eddy Mulya.

Mantan Asisten bidang perekonomian setda Kota Denpasar ini pun mengungkapkan, saat ini Denpasar memiliki guru PNS untuk semua jenjang pendidikan (SD,SMP, SMA/SMK) sebanyak 3.255 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.883 merupakan guru SD. Khusus untuk guru SD masih kurang sekitar 350 orang lagi.

Kekurangan guru bukan hanya terjadi di jenjang SD, di tingkat SMP dan SMA/SMK juga masih ada yang kurang. Bahkan, pada tahun ini akan ada guru yang pensiun sebanyak 110 orang. “Karena itulah, kami sangat apreasiasi dengan guru honorer, baik yang diangkat oleh komite maupun dari BOS,” katanya.

Selain masalah kekurangan guru, masalah infrastruktur sekolah seperti kekurangan ruang kelas, mess guru, kamar mandi, juga menjadi pembahasan yang cukup menarik dalam rapat kerja kemarin.

Seperti yang disoroti salah seorang anggota komisi IV, I Wayan Sugiarta, yang mempertanyakan masalah rehab gedung sekolah yang dinilai belum merata. Sugiarta menyarankan agar ada azas pemerataan dalam melakukan rehab sekolah di seluruh kecamatan.

Menanggapi pertanyaan itu, Eddy Mulya mengakui, dalam upaya memperbaiki ruang kelas dan gedung sekolah tidak bisa dilakukan secara bersamaan, akibat keterbatasan dana. Terlebih di Kota Denpasar terdapat cukup banyak sekolah yang mesti mendapat perhatian. “Tidak ada maksud untuk memfokuskan perbaikan di salah satu kecamatan. Pola perbaikan yang diterapkan selama ini semata berdasarkan skala prioritas yang didahului adanya kajian dan kondisi lapangan,” pungkasnya. R-004

Apresiasi Pembangunan Parhyangan Desa

Wabup Sudiana Mendem Dasar Pembangunan Pura Desa Puseh Bongkasa MANGUPURA-Fajar Bali Wakil Bupati Badung I Made Sudiana memberi dukungan dan mengapresiasi pembangunan Pura Desa Puseh Desa Adat Bongkasa, Kecamatan Abiansemal.

“Pembangunan Parhyangan Desa menjadi kewajiban krama sebagai wujud srada bhakti kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,” kata Wabup. Sudiana saat mendem dasar pembangunan pelinggih di Pura Desa Puseh, Desa Adat Bongkasa, Selasa (3/2) lalu.

Wabup. Sudiana yang didampingi Camat Abiansemal Putu Thomas Yuniarta menjelaskan, penataan pembangunan pura desa puseh Bongkasa dinilai sudah sangat baik apalagi dilakukan secara bertahap sehingga tidak menjadi beban bagi masyarakat. Mengenai kelanjutan pembangunan pelinggih maupun bangunan pura lainnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Untuk itu Sudiana mengharapkan, prajuru desa adat dan dinas melakukan koordinasi agar dana bantuan penyisihan pajak hotel dan restoran yang diberikan Pemkab Badung kepada Desa Dinas dapat dimanfaatkan untuk pembangunan parahyangan desa. “Dana yang diarahkan ke desa untuk tahun ini meningkat dari sebelumnya yang berkisaran 3-5 M, ini tidak terlepas dari kebijakan Bupati Badung dimana sebelumnya penyisihan PHR 10 persen dibagi dua, setengah ditransper ke desa, setengah lagi diarahkan oleh bupati, wakil dan DPRD. Namun sekarang semua akan diarahkan ke desa sehingga satu desa akan

FB/HERY

MENDEM DASAR-Wakil Bupati Badung I Made Sudiana saat mendem dasar pembangunan pelinggih di Pura Desa Puseh, Desa Adat Bongkasa, Selasa (3/2) lalu

menerima bantuan hampir 5 M yang disesuaikan dengan letak geografis dan jumlah penduduknya,” terangnya.

Dana tersebut agar betul-betul dapat dikelola dengan baik oleh Perbekel salah satunya dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan parhyangan desa temasuk urusan upakara. “Yang lebih penting lagi, dana tersebut

dapat diarahkan ke masyarakat berkaitan pemberdayaan masyarakat miskin. Pembangunan desa semakin maju, masyarakat makin sejahtera,” jelasnya.

Mengenai pembangunan Wantilan di jaba pura, Sudiana juga sangat mendukung. Bahkan siap mendukung dari dana APBD bila kekurangan dana. “Bila kurang dana Pemkab siap membantu dan bisa ditambahkan dari bantuan desa,” katanya. Guna mendukung jalannya upacara mendem dasar Wabup. Sudiana menyerahkan dana punia sebesar Rp. 25 juta yang diterima Bendesa Adat Bongkasa I Nyoman Nada.

Sementara Bendesa Adat Bongkasa Nyoman Nada mengatakan, pembangunan Pura Desa Puseh Bongkasa dilakukan secara bertahap. Pembangunan yang telah selesai dikerjakan yakni padmasana, pelinggih naga raja, pelinggih gunung agung, pelinggih batur, kuaya, gedong dan pelinggih ratu ngurah. Biaya yang dihabiskan mencapai 470 juta. Untuk tahap kedua akan bangun tiga pelinggih yang sekarang mendem dasar yakni pepelik, gedong puseh dan pelinggih ratu siwa. Untuk biaya diperkirakan sebesar 780 juta. Pembangunan selanjutnya meliputi peliyangan puseh, peliyangan desa, bele pegenengan, apit lawang, kori agung, tembok penyengker. Sementara di jaba sisi sudah dilakukan pembongkaran wantilan. Pembangunan wantilan ini sudah mendapat suntikan dana dari Pemkab Badung melalui proposal sebesar Rp. 550 juta, namun biaya yang dibutuhkan mencapai 1 M. W-014 Layouter: Zohra

DAERAH

4 2015, Karangasem Siapkan 50 Unit Bedah Rumah dari APBD Induk

FAJA R BALI

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Razia Pol PP Bangli Garuk Sejumlah Gepeng Anak SD Ikut Mengemis Jangan harap gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Bangli bisa nyaman. Seiring banyaknya Gepeng, Pol PP Bangli juga tak mau kalah gencar untuk menggaruknya. Terbukti sejumlah pengemis cilik yang selama ini beroperasi di pasar kidul, Bangli diciduk.

I Made Sosiawan

FB/BUDIASA

AMLAPURA-Fajar Bali Pemerintah Karangasem terus mengupayakan pengentasan Rumah tak Layak Huni (RTLH) untuk 5.399 unit RTHL. Bahkan, Pemkab Karangasem telah menganggarkan sedikitnya 50 unit bedah rumah yang bersumber dari APBD induk di tahun 2015 ini.

Selain dari APBD Karangasem, penanggulangan di tahun 2015 ini pihaknya memperoleh bedah rumah dari APBD Provinsi sebanyak 225 unit,CSR BPD Bali 15 unit,BKS LPD 10 unit.

Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Karangasem I Made Sosiawan, Rabu (4/2) kemarin mengatakan, pihaknya sangat menyambut pihak-pihak yang turut serta membantu pengentasan RTHL di Karangasem. Untuk itu, Sosiawan juga meminta agar pihak yang akan menyalurkan bedah rumah kepada warga Karangasem, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemkab Karangasem.

Untuk anggaran satu unit bedah rumah dari APBD Karangasem, Sosiawan mengakui, harga satu unit bedah rumah milik Pemkab Karangasem ini Rp 18,5 juta. Sedangkan untuk APBD Provinsi, tiap satu unit bedah rumah dianggarkan Rp 30 juta.

Sementara untuk bedah rumah yang diberikan oleh pihak lainya, Sosiawan mengaku belum mengetahuinya.

Pun diakuinya, untuk kedepanya ada peningkatakn anggaran program bedah rumah baik dari APBD Kabupaten maupun ABPD Provinsi. Apalagi, perhatian Pemprov Bali dalam upaya pengentasan RTLH di Karangasem cukup tinggi.

Selain melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan CSR, Pemkab Karangasem melalui Bupati I Wayan Geredeg terus melakukan koordinasi ke pemerintah pusat untuk bersamasama mengentaskan RTLH di Karangasem. W-016.

Balawista Klungkung Bakal Diaktifkan Lagi

SEMARAPURA-Fajar Bali Balawista Klungkung yang saat ini keadaannya mati suri, hendak dibangkitkan lagi keberadaannya.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Klungkung Made Kasta yang juga menjadi Ketua Satkorlak Penanganan Bencana Kabupaten Klungkung. ”Kami akan data ulang dan hidupkan kembali Balawista yang ada di Klungkung,” jelas Made Kasta, Rabu (4/2) kemarin.

FB/SARJANA Made Kasta juga meMade Kasta nambahkan pentingnya menghidupkan kembali Balawista, mengingat Kabupaten Klungkung memiliki perairan laut dan ada aktivitas pariwisata, sehingga perannya dalam pengamanan dan pencarian korban di laut bisa lebih cepat.

Diakuinya bahwa selama ini Pemkab Klungkung kurang memperhatikan keberadaan Balawista. Sedangkan Balawista sendiri keadaannya seperti ayam kehilangan induk.

Dirinya juga berusaha memperbaiki fasilitas dan kelengkapan Balawista untuk mendukung kegiatan Balawista di lapangan. ”Kalau ada gelombang besar, Balawista bisa memberikan informasi ke BPBD atau instansi lainnya seperti Dishubkominfo dan meneruskan informasi ke masyarakat agar tidak berada di tepi pantai,” jelas Kasta mencontohkan.

Dijelaskan, Balawista Klungkung dalam aktivitasnya sudah bekerjasama dengan Balawista yang ada di Sanur, Denpasar atau di Pantai Lebih Gianyar, sehingga keberadaaanya benar-benar dibutuhkan. Pos Balawista Klungkung sendiri berada di Wilayah Pantai Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan. ”Apapun kondisinya kita usahakan perbaiki, sebelumnya saya dengar bahwa Balawista ini bentukan Pemprov Bali, untuk pengamanan wisatawan yang beraktivitas di pantai,” tutup Made Kasta.W-010

BANGLI-Fajar Bali Saat razia gepeng dilakukan Satuan Pamong Praja (Pol PP) Bangli, Rabu (4/2) kemarin,tujuh gepeng berhasil diciduk. Ironisnya, dari ketujuh gepeng tersebut, lima diantaranya justru masih di bawah umur.

Kasat Pol PP Bangli, Dewa Agung Suryadarma, menjelaskan, razia dilakukan karena adanya keluhan masyarakat terkait maraknya gepeng yang berkeliaran di Pasar Kidul. “Sebelumnya beberapa warga mengeluhkan hal ini, gepeng marak di pasar Kidul, setelah tindaklanjuti, kami bisa mengamankan tujuh gepeng,” ungkapnya.

Lebih lanjut lagi, Suryadarma mengungkapkan, operasi ini tidak langsung mulai kemarin, namun dari tiga hari yang lalu pihaknya telah melakukan penyelidikan. Sebab, menurut informasi, gepeng itu kemungkinan bermalam di ruko sekitar terminal. Karena tidak men-

emukan, pihaknya langsung menggelar razia kemarin pagi sekitar pukul 05.00 Wita.

Ketujuh gepeng yang berhasil diciduk yakni Ni Ketut Sabar (40), Ni Nengah Ningsih (30), I Ketut Merta (12), I Wayan Dika (6), I Nyoman Putu Yasa (11), Komang Robi (9) dan Ni Wayan Santi (7). “Seluruh Gepeng saat kita interogasi mengaku dari Munti Gunung, Karangasem,” tegasnya.

Dikatakan juga, Gepeng tersebut mengaku datang ke Bangli tanpa ada yang mengkoordinir. “Mereka mengaku datang sendiri ke Bangli, tidak ada yang mengkoordinir,” tambahnya. Usai diciduk, satpol PP langsung menyerahkan gepeng tersebut ke Disosnakertrans Bangli dengan menyertakan berita acara.

Ditemui secara terpisah, Kadissonakertrans Bangli I Nengah Sukarta menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan

FB/SUMERTA

DICIDUK-Gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang berhasil diciduk petugas.

ketujuh gepeng itu ke Dinas Sosial Karangasem yang langsung diterima Kasi Pemberdayaan Gepeng. Sebelum diserahkan, gepeng tersebut diberikan

pembinaan sebelumnya.

“Sebelum kami bawa ke Karangasem, mereka telah kami berikan pembinaan,” ujarnya.

Ditambahkan Sukarta, dari

tujuh orang gepeng itu, satu diantaranya, yakni I Ketut Merta, dikatakan masih duduk di bangku Sekolah Dasar Kelas VI. W-002

Karena itu anggaran dibidang Bina Marga mendapat skala prioritas.

Lalu bidang keciptakaryaan dalam tahun anggaran ini hanya 114 kegiatan, berupa perbaikan sarana dan prasarana air bersih, dan sanitasi dengan plot anggaran Rp 17.489 miliar.

Bidang pengairan hanya 15 kegiatan, yakni pemeliharaan daerah irigasi (DI) dengan plot anggaran Rp 3,43 miliar. Untuk kegiatan sarana prasarana 11 kegiatan, berupa pengadaan

mobil Damkar (2 unit) mobil tanki 1 unit, wheel loader 1 unit dan wales 1 unit .

Inilah yang diharapkan dapat membantu masyarakat, sehingga dapat menggairahkan semangat masyarakat dalam berswadaya membangun jalan dan lain-lain.

Dia mengakui DPU mengalami kekurangan alat berat.

Tat kala ada kegiatan dengan swadaya masyarakat, pihaknya harus mengatur jadual baikbaik, agar masyarakat yang

berswadaya tidak kecewa.

Seperti pembangunan jalan swadaya di Dusun Belok, Desa Yangapi, masyarakat lama menunggu alat berat dari bantuan DPU, menyebabkan pelaksanaan pembangunan jalan itu terkejar oleh musim hujan.

Dikatakan Wediatmika, pihaknya bakal mempercepat pelaksanaan kegiatan (proyek fisik). Ditarget triwulan III sebagian kegiatan sudah bisa selesai dan dapat dipergunakan masyarakat. W-002

Proyek Bina Marga Mendominasi di Bangli BANGLI-Fajar Bali Kegiatan fisik dibidang Bina Marga masih mendominasi kegiatan ke- PU-an di Bangli. Tahun 2015 kegiatan Bina Marga mencapai 160 kegiatan, terdiri dari peningkatan jalan, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin.

Kadis Pekerjaan Umum (PU) Bangli Ida Bagus Wediatmika kepada Fajar Bali ketika ditanya soal masih banyaknya jalan rusak di Bangli, dia mengatakan untuk menanggulangi kerusakan jalan, maka kegiatan dibidang

Bina Marga menjadi lebih perioritas.

Dia mengatakan banyaknya jalan rusak tak terlepas dari cuaca Bangli, yang banyak bulan basah. Katanya jalan aspal rentan dengan air. Kemudian keterbatasan keuangan daerah.

Dan ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Bangli memang cukup panjang. Dia mengaku telah berupaya untuk melakukan pemeliharaan rutin, sehingga kerusakan dapat diminimalisir.

Bupati Gianyar Sampaikan Tujuh Ranperda untuk Disempurnakan GIANYAR-Fajar Bali Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata menyampaikan pengantar tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terhadap DPRD Kabupaten Gianyar di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar, Rabu (4/2).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta juga hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpinda) serta Kepala SKPD Pemkab Gianyar.

Pada acara sidang Paripurna tersebut, Bupati dihadapan para anggota DPRD menyampaikan tujuh buah Ranperda, yaitu Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gianyar nomor 14 tahun 2012 tentang Retribusi IMB (1), Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (2), Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Ubud tahun 2014-2015 (3), Ranperda tentang RDTR Kawasan Pariwisata Lebih tahun 2014-2015 (4), Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang (5) , Ranperda tentang Rencana Induk

Gapura Desa

Pembangunan pariwisata Daerah (6) , dan Ranperda tentang Perlindungan Anak Menuju Gianyar Kabupaten Layak Anak (KLA)(7).

Bupati memaparkan, ketujuh Ranperda tersebut, empat diantaranya, yaitu Ranperda tentang Retribusi IMB, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tentang RDTR Kawasan Pariwisata Ubud, dan tentang RDTR Kawasan Pariwisata Lebih tahun 2014-2015, merupakan harmonisasi dengan adanya ketentuan peraturan perundang –undangan (Perppu) yang baru.

Sedangkan tiga lainnya, yaitu Ranperda tentang Retribusi Tera Ulang, tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, tentang Perlindungan Anak Menuju KLA adalah Ranperda baru.

Agung Bharata mengatakan, penyampaian Ranperda ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk pemenuhan kebutuhan konstitusi, dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia berharap, agar Ranperda ini dapat dibahas dan disempunakan, sehing-

FB/ARTAYASA

RANPERDA-Bupati Gianyar Agung Bharata ketika menyampaikan tujuh Ranperda pada sidang Paripurna DPRD.

ga memenuhi norma Perppu.“Dengan demikian , akan tercipta produk hukum daerah yang berkualitas, dan dapat

memberikan program yang terbaik bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan,”ucap Bupati. W-005

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

TPS 3R Sumbersari Siap Olah Sampah Pasar NEGARA-Fajar Bali Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R atau dengan pila tiga R (Reduce,Reuce, Recycle) di Banjar Sumbersari Desa Melaya Kecamatan Melaya, akan siap menampung serta mengolah sampah, terutama sampah dari Pasar Melaya dan rumah tangga.

Kesiapan itu berbarengan dengan diresmikannya TPS 3 R Sumbersari oleh Kakan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP), Wayan Darwin mewakili Bupati Jembrana I Putu Artha, Selasa (3/2).

Kesiapan untuk mengolah sampah pasar di Melaya, karena TPS 3R tersebut telah dilengkapi dengan

peralatan mesin pencacah sampah organik, mesin pengayak dan mesin lainnya.

Ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Sumbersari I Made Nuja mengatakan selama ini sampah di Pasar Melaya lebih banyak dibuang di TPA Benel dan tak diolah, sehinga lama kelamaan menumpuk. Bila diolah di TPS 3R, maka sampah-sampah tersebut akan diolah jadi pupuk, sedangkan sampah non organik dapat dijual.

Wadah yang dibangun ini, mendapat bantuan dari APBN tahun 2014 senilai Rp 600 juta, dan kini dapat menciptakan wilayah Melaya bersih dan nyaman.

Sementara, Kakan LHKP Wayan Darwin menyampaikan masalah kebersihan dan sampah, selalu menjadi persoalan, terutama di wilayah perkotaan. Apabila tak ditangani dan tak ada kepedulian dengan kebersihan, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama soal kesehatan.

Dia menyadari sarana untuk pengolahan sampah masih terbilang terbatas, namun yang terpenting membangun kesadaran masyarakat berprilaku hidup bersih dan sadar lingkungan penting. “Saya harap desa-desa lainnya dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh TPS 3R di Sumbersari,” ujarnya. W-003

FB/PRAMONO

DIRESMIKAN-Tempat pengolahan sampah (TPS) 3R di Sumbersari Desa Melaya diresmikan.

Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

POTRET FAJAR BULELENG

5

Bupati Tolak Pembangunan Villa di Pulau Menjangan Dianggap Melanggar Kawasan Suci dan Sempadan Pantai Rencana pembangunan Villa dan Resort oleh PT Puri Tirta Propertindo di Pulau Menjangan yang menuai penolakan oleh komponen masyarakat di Desa Pejarakan dan Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, disikapi serius Pemkab Buleleng.

FB/Agus

PEMBINAAN-Puluhan juru parkir (Jukir) saat diberikan pembinaan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Buleleng.

Puluhan Juru Parkir Diberi Pembinaan PULUHAN juru parkir (jukir) yang tersebar di Kabupaten Buleleng ikuti pembinaan di Dinas Perhubungan, Rabu (4/2) pagi. Pembinaan kepada juru parkir dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Gede Gunawan.

Saat memberikan pembinaan Gunawan meminta kepada seluruh juru parkir agar dalam melaksanakan tugas sebagai juru parkir tidak hanya menarik retribusi pada pemakai jasa, selain itu petugas juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik agar pengguna jasa merasa puas. W–008

Dewan Beri ‘Lampu Hijau’ Hidupkan Kembali PDDS

TABANAN-Fajar Bali Sebagian besar anggota DPRD Tabanan menyetujui dihidupkannya kembali Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS) . Meski memberi lampu hijau, Dewan meminta agar direksi dan pengelola PDDS yang lama dimintai pertanggungjawaban, terkait utang yang ditinggalkanya sebesar Rp 2,1 miliar Hal itu terungkap dalam rapat kerja DPRD Tabanan yang membahas rencana revitalisasi Perusahaan Daerah Dharma Santhi (PDDS), Rabu (4/2) kemarin.

Rapat yang dimulai pukul 11.00 Wita kemarin terkesan jadi ajang rencana untuk “mengadili” direksi PDDS yang lama. Intinya secara keseluruhan dewan setuju kalau PDDS dihidupkan kembali. Dengan beberapa catatan yang harus dilakukan sebelum benar-benar dihidupkan.

Ketua Fraksi PDIP I Made Dirga, menanyakan legalitas menghidupkan perusahaan yang sudah bangkrut. Karena menurut politisi asal Sakeh, Desa Sudimara ini, menghidupkan perusahaan yang bangkrut memerlukan biaya operasional yang besar. “Disatu sisi PAD kita kecil, sedangkan disisi lain kita harus mengeluarkan biaya besar untuk operasional PDDS,” terangnya.

Sementara itu anggota DPRD dari Partai Golkar Ni Made Meliani meminta agar direksi yang lama harus dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan uang daerah yang dikelola saat operasional PDDS. “Panggil direksi lama, selesaikan dulu permasalahan utang Rp 2,1 milia.

Jangan sampai ada Dharma Santhi jilid 1 jilid 2,” papar srikandi Golkar Tabanan ini . Tidak hanya memanggil, namun usut tuntas kenapa sampai mengalami kebangkrutan padahal dana yang digelontor sebesar Rp 2,1 miliar itu dana pemerintah.

Pendapat berbeda disampaikan I Nyoman Arnawa.

Anggota dewan dari PDIP ini justru meragukan keseriusan pemerintah. Yang dibutuhkan saat ini, kata dia, adalah bagaimana mekanisme aturan pembentukan perusahaan.

Dari semua pendapat yang ditampung dalam rapat kerja tersebut sebagian besar anggota dewan memberikan lampu hijau bedirinya PDDS. Seperti yang dilotarkan Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi. Secara umum anggota dewan setuju, namun ada banyak catatan. “Intinya, yang jelas kita sepakat, tapi soal aset, hutang harus clear,” jelasnya. Setelah pertemuan ini akan dikoordinasikan dengan eksekutif dalam hal ini Pemkab Tabanan.

Dijelaskanya, ada dua kelompok kerja akan dibentuk untuk membahas rencana berdirinya PDDS. Pertama Pokja bertugas untuk menyelesaikan soal utang dan Pokja Kedua bertugas untuk mengiventaris asset . W-004

Api Dupa Purnama Nyaris Ludeskan Rumah PNS

TABANAN-Fajar Bali Rumah IB Sudira (28) di Banjar Dinas Tajen Pande, Desa Tajen, Kecamatan Penebel nyaris hangus terbakar, Selasa malam (3/2). Api yang membakar rumah PNS tersebut diduga berasal dari bekas dupa yang lupa dimatikan saat sembahyang Purnama.

Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 20.30 Wita malam. Namun kerugian yang diderita korban ditaksir mencapai Rp 70 juta.

Menurut korban, saat kejadian ia bersama keluarganya sedang sembahyang di merajan yang berjarak beberapa meter dari rumahnya. Korban melihat asap mengepul keluar dari dalam rumahnya.

Mengetahui asap keluar dari kamar, korban berusaha membuka pintu rumah. Asap sudah mengepul dan api semakin membesar. Korban bersama masyarakat berusaha untuk memadamkan api. Beberapa saat kemudian petugas pemadam kebakaran Tabanan tiba di lokasi kejadian.

“Saya lupa mematikan dupa saat sembahyang di pelangkiran yang ada di dalam kamar,” jelas korban.

Kapolsek Penebel AKP Sri Subakti membenarkan kebakaran yang terjadi di Desa Tajen. Dikatkanya, setelah mendapatkan laporan ada kebakaran anggotanya langsung turun ke TKP. “Api berasal dari dupa yang lupa dimatikan oleh korban,” jelasnya.

Diterangkanya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun korban menderita kerugian material kurang lebih Rp 70 Juta. W-004

SINGARAJA-Fajar Bali Bupati Putu Agus Suradnyana ST menyatakan menolak pembangunan sarana akomodasi, penginapan oleh PT Puri Tirta di wilayah Pulau Menjangan.

Sikap tegas Bupati Suradnyana menolak pemanfaatan wilayah konservasi untuk dibangun villa dan Resort didasari atas Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan Perda RTRW Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013.

Pembangunan villa dan resort di Pulau Menjangan, menurut Bupati Suradnyana telah melanggar kawasan tempat suci yang diatur di pasal 50 Perda RTRW Provinsi Bali dan Pasal 71 Perda RTRW Kabupaten Buleleng karena masuk dalam kawasan tempat suci.

Disebutkan, di sekitar lokasi pembangunan villa dan resort terdapat Pura Dang Kahyangan yaitu Pura Agung Pingit Klenting Sari.”Zonasi kawasan tempat suci sangat jelas diatur dalam Perda RTRW Provinsi Bali dan Perda RTRW Kabupaten Buleleng yang menyebutkan Pura Dang Kahyangan dengan radius sekurang kurangnya apeneleng alit yang setarakan dengan 2.000 meter dari sisi luar tembok penyengker pura,”jelasnya saat dikonfirmasi Fajar Bali, Rabu (4/2)

Putu Agus Suradnyana

FB/Agus

siang kemarin.

Selain masuk zonasi kawasan tempat suci, lokasi pembangunan villa dan resort di Pulau Menjangan juga melanggar zonasi kawasan sempadan pantai yang menyebutkan daratan sepanjang tepian

Komisi I DPRD Bali Sidak

laut dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat. ”Untuk menjaga keajegan alam dan lingkungan dan sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Bali dan Perda RTRW Kabupaten Buleleng, tegas saya katakan menolak pembangunan villa dan resort di Pulau Menjangan,,”tegasnya.

Sementara, terkait dengan informasi investor PT Puri Tirta Propertindo yang telah mengantongi ijin pemanfaatan daerah konservasi Taman Nasional Bali Barat oleh Kementerian Kehutanan, Bupati Suradnyana menjelaskan, setiap pendirian, perubahan dan perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB dari Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu Perda RTRW.”Biarpun mereka kantongi ijin di pusat, tapi kan pemanfaatan dan operasionalnya di daerah. Bila itu melanggar peraturan di daerah, tetap kami tolak ijnnya,”ucapnya. W-008

Kondisi X Ray di Gilimanuk Rusak NEGARA-Fajar Bali Komisi I DPRD Bali bersama Wakapolda Bali Brijen Pol I Nyoman Suryasta, melakukan sidak untuk melihat kondisi X Ray di pintu masuk Bali, Gilimanuk, Rabu (4/2) kemarin. Kondisi X Ray yang ada di Pelabuhan Gilimanuk, ternyata mengalami kerusakan dan tak bisa dimanfaatkan.

Kapolres Jembrana AKBP Harry Haryadi saat menerima rombongan Komisi I yang dipimpin ketuanya, Ketut Tama Tenaya,memberikan penjelasan tentang kondisi pengamanan di Gilimanuk.

Selain itu, kedatangan Komisi I dan Wakapolda, juga disambut General Manejer ASDP Ketapang Gilimanuk, Waspada Heruwanto.

Kapolres Jembrana AKBP Harry Haryadi mengatakan kerusakan mesin X Ray sudah terjadi pada saat terjadi pemadaman listrik sekitar beberapa waktu lalu. Lantaran itu, bagian sirkuit di mesin X Ray tersebut mengalami kerusakan, sehingga seterusnya tak dapat difungsikan. Bila hendak dibenahi, maka perlu mendatangkan teknisi dari luar negeri.

Untuk mengoperasikan X Ray, memang dibutuhkan ke hati-hatian, dan membutuhkan listrik 16 ribu watt serta radiasi sangat tinggi. Bagi petugas yang

FB/PRAMONO

RUSAK-Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya bersama anggotanya, Wakapolda Bali Brigjen Pol I Nyoman Suryasta dan Kapolres Jembrana, AKBP Harry Haryadi ketika melihat kondisi alat X-Ray yang rusak di Pelabuhan Gilimanuk, Rabu (4/2).

mengoperasikan alat X Ray harus memperoleh rekomendasi dari Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) Bila hendak mengoperasikan perlu adanya pemanasan mesin terlebih dahulu selama empat jam dan dua jam diistirahatkan , selanjutnya baru dapat dioperasikan.

Alat atau mesin X ray ini, berbeda dengan mesin X Ray

yang dipasang seperti di BTDC atau bandara.

Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya merasa prihatin dan menyayangkan melihat kondisi X Ray rusak.

Semestinya katanya, X Ray yang dibeli dengan dana miliyaran rupiah tersebut dengan ukuran besar dan dipasang di gapura, namun kenyataan tak

seperti itu. Dia meminta supaya pemerintah memperhatikan kondisi ini, karena hal ini untuk keamanan Bali, apalagi sekarang kondisi sudah rusak.

“Melihat kondisi seperti ini, ke depan akan lebih matang lagi dalam perencanaannya, dan akan dibahas dalam rapat,” ujarnya. Gilimanuk merupakan salah satu pintu masuk Bali,

sehingga keamanannya perlu menjadi hal prioritas. “Apalagi Bali, memiliki pariwisata bertaraf internasional, sehingga untuk menjaga Bali, jangan sampai setengah-setengah,” ujarnya.

D i a m e n d e s a k ke p a d a Pemerintah Provinsi Bali, untuk melakukan langkah berkoordinasi dengan kementrian terkait,BUMN untuk melakukan pembenahan serta penataan di Gilimanuk, termasuk juga kondisi keamanannya, sehingga keamanan dan kenyamanannya terjamin.

Anggota Komisi I, Komang Nova Sewiputra menganjurkan supaya system pengamanan yang diterapkan di Gilimanuk berstandar internasional. Tidak hanya di Pelabuhan Gilimanuk, yang perlu diawasi itu, jalur-jalur tikus atau pelabuhan-pelabuhan tradisional. Dia menegaskan keamanan dan kenyamanan Bali, harus lebih diperioritaskan.

Pada kesempatan kemarin, Wakapolda Bali Brigjen Pol I Nyoman Suryasta juga berharap supaya bentuk pengamanan di Gilimanuk berstandar internasional dengan memanfaatkan bentuk tehnologi.

Sekarang ini, pemeriksaan di Gilimanuk masih dilakukan secara manual dan kurang efektif. W-003

Undiksha Segera Miliki Program Studi Pendidikan Kedokteran SINGARAJA–Fajar Bali Untuk medukung Kabupaten Buleleng menjadi Kota Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Rabu (4/2) pagi mengadakan rapat koordinasi bersama Bappeda, Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Buleleng di Ruang rapat Kantor Bupati. Rapat kali ini berkaitan dengan Persiapan Undiksha untuk membuka Proram Studi Pendidikan Dokter (PSPD).

Drs. I Wayan Muderawan, M.S.,Ph.D. perwakilan dari Undiksha yang juga sebagai Pembantu Rektor dibidang Perencanaan dan Kerjasama memaparkan, dalam pengajuan Undiksha untuk membuka Program Studi Pendidikan Dokter ( PSPD) ini, Undiksha Singaraja telah mendapat lampu hijau dari DIKTI (Direktorat Pendidikan Tinggi) untuk pendirian PSPD ini.

Tetapi, karena ada mekanisme pengusulan program studi baru untuk Perguruan Tinggi, Undiksha Singaraja kembali diminta untuk mengubah susunan proposal. ”Untuk pendirian PSPD kita memang tetap lakukan dan terakhir sudah ada signyal lampu hijau, tetapi karena ada aturan baru tertanggal 2 Januari 2015, bahwa Perguruan Tinggi Negeri itu harus ada mekanisme pengusulan program studi baru, maka kita harus ikuti.

Pada prinsipnya adalah h a nya m e r u b a h s u s u n a n proposal saja dan beberap a l a m p i ra n ya n g h a r u s disiapkan,”papar Muderawan.

Muderawan menambahkan, permasalahan yang dihadapi Undiksha saat ini adalah ke te rb a t a s a n S D M , m a ka dari itu, Undiksha mengajak Pemerintah Daerah, RSUD Buleleng, Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kecamatan Buleleng untuk bekerjasama muwujudkan PSPD ini. ”Kita di sini memohon dukungan dan kerjasamanya kepada RSUD Kabupaten Buleleng dalam pengadaan SDM yaitu para dokter spesialis untuk mengajar, dimana idealnya kita membutuhkan 54 dosen pengajar, yang mana kita baru punya 26 orang dosen yang siap mengajar di program kedokteran, 13 orang sudah tamatan dokter S1 dan S2 Magister Pendidikan Dokter Keluarga,”katanya.

Terkait dengan sarana prasarana, Undiksha telah menyiapkan gedung yang nantinya Fakultas Olaraga dan Kesehatan akan pindah di kampus Jinengdalem. Sedangkan gedung fakultas olahraga di jalan Udayana dimanfaatkan untuk fakultas kedokteran. ”Kalau disetujui pada tahun ini, berarti tahun ajaran baru kita sudah menerima mahasiswa di situ. Artinya ruang kelas dan ruang administrasi sudah siap di situ termasuk juga Ketua Program Studinya harus sudah ada,”tuturnya lagi.

Undiksha merencanakan menerima mahasiswa seb a nya k 5 0 o r a n g s e t i a p tahunnya.”Kita ingin menyiapkan dokter yang betul– betul berkualitas, mengin-

FB/Agus

BUKA KEDOKTERAN-Pertemuan di Kantor Bupati Buleleng terkait pembahasan program studi pendidikan kedokteran oleh Undiksha Singaraja.

gat banyaknya malpraktek ya n g t e r j a d i . M a k a d a r i itu kualitas dulu yang kita utamakan,”imbuh Muderawan.

Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, dr.Gede Wiartana,M. Kes pada kesempatan tersebut sangat mendukung akan adanya Program Studi Pendidikan Dokter di Undiksha Sin-

garaja, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. ” K a m i d a r i RS U D s a n gat mendukung sekali dan berupaya semaksimal mungkin untuk pengadaan dokter spesialis sebagai tenaga pendidik dan untuk sarana

pendukung kita upayakan seluruh puskesmas yang ada di Buleleng dan RS Pratama di Desa Tanguwisia,”ungkap Wiartana.

Untuk diketahui, sekarang ini Undiksha Singaraja telah memiliki sebanyak 14.000 mahasiswa, 450 dosen pengajar, 500 pegawai dan memiliki 54 program studi. W- 008 Layouter: Soma

6

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015 | TAHUN XV

Badung Inginkan Daya Saing Ada di Tingkat Desa

Potensi Bervariasi, Jika Terintegrasi Akan Jadi Kekuatan Masyarakat Badung Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan adalah agenda tahunan. Dan di tahun 2015 ini, agenda Musrenbang kembali digelar, sebagai suatu media bagi masyarakat untuk melakukan rembug musyawarah berkenaan dengan Rencana Pelaks a n a a n Ke g i a t a n pada tahun 2016 nanti.

Menurut kete ra n g a n Ke pala Bappeda dan Litbang Kabupaten Badung, Waya n

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, Wayan Suambara, SH.MM

Suambara, SH. MM, Pemkab Badung sudah menetapkan tema pembangunan, yakni KE“MEMANTAPKAN TATA KE LOLA PEMERINTAHAN DAN MASYARAKEMANDIRIAN MASYARA KAT UNTUK MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH”. Tema pembangunan itu sendiri mengandung makna yakni, tata kelola pemerintahan harus baik, mulai aparat pemerintah teratas sampai dengan terbawah, sampai di Kelian Banjar. “Dan ini mesti bersinergi, bekerja bersamasama dalam satu kesatuan sistem, antara aparatur sipil Negara kemudian kelompok masyarakat, atau masyarakat umum dengan dunia usaha,” kata Wayan Suambara.

Adanya sinergitas para tupemangku kepentingan, tu juannya tidak lain adalah agar ketiganya dapat bergerak bekerja dalam satu memsistem, untuk bisa mem bantu mewujudkan fungsi fungpemerintahan. Dimana fung si pemerintahan menurut penjelasan Suambara tidak lain adalah melaksanakan mewupembangunan, mewu judkan kesejahteraan um a sya ra ka t , m e w u judkan keadilan, mewujudkan d e m o k ra t i s a s i dan lainnya.

“Kalau ini bisa FB/DOK

kita kerjakan secara optimal, secara bersama-sama antar ketiga pemangku kepentingan tadi, maka kami yakin masyarakat akan semakin kuat kemandiriannya,” tegasnya.

Jika dari para pemangku kepentingan tadi bisa berjalan seirima, maka Suambara m e ya k i n i ke d e p a n nya ke te rga n t u n ga n p a d a p i hak lain pun akan semakin berkurang. “Mulai saat ini masyarakat kita harapkan lebih berinovasi lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan potensi daera h nya ,” p i n t a S u a m b a ra sembari menambahkan, kal a u i t u s u d a h d i l a ku ka n , d e n ga n D e s a ya n g s u d a h mandiri, mempunyai karakteristik tersendiri, punya potensi yang bisa dikelola secara optimal. Maka niscaya, daerah itu akan mempunyai daya saing. “Dan daya saing ini tidak hanya berlaku bagi tingkat Kabupaten, tapi kita juga ingin daya saing itu ada di tingkat Desa-desa.

Sehingga dengan demikian, di Badung dengan Desadesa yang memiliki potensi yang bervariasi, ini akan te r i n te g ra s i n a n t i s e m u a potensi-potensi itu menjadi satu kekuatan masyarakat Kabupaten Badung,” tandasnya. W-014

Suasana Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, di awali dari K

P

elaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan merupakan bagian dari forum antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten. Dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan melaksanakan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan Kecamatan dengan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang memerlukan dukungan pendanaan baik bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun melalui APBN. Kegiatan Musrenbang, merupakan acara rutin pemerintah, tetapi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan per-

aturan perundangan yang berlaku dengan maksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung yang sejahtera. Dengan melihat perkembangan globalisasi dewasa ini, maka peran pemerintah telah bergeser, dari semula sebagai mesin penggerak pembangunan menjadi fasilitator pembangunan. Sehingga kemandirian dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan ke depan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah harus diarahkan kepada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Ditambahkan dalam membangunan keberdayaan dan kemandirian masyarakat akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain; kesamaan visi diantara semua komponen pelaku tentang permasalahan yang dihadapi dan

Laporan Camat Petang

Ketua Panitia Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Petang Musrenbang Kecamatan, adalah musyawarah tahunan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi dan klarifikasi berbagai prioritas ke g i a t a n b e rd a s a r k a n hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan, program lintas Desa/Kelurahan serta program internal Kecamatan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kecamatan.

D a l a m ra n gka m e n gakomodir seluruh aspirasi masyarakat di Kecamatan Petang sebagai input dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2016. Maka pemerintah Kecamatan Petang mendapatkan tugas dari Bupati Badung yang dalam

hal ini Bappeda Badung untuk menyelenggarakan Musrenbang dalam menyusun rencana ke r j a p e m b a n g u nan daerah Kabupatn Badung Tahun 2016 di Kecamatan Petang.

Tema Pembangunan yang diangkat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Petang 2015 merujuk pada tema pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kab u -

Camat Petang, Gusti Putu Ariawan, S.Sos

paten Badung pada Tahun 2016 yaitu:

“MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK M E M P E R K UAT D AYA SAING DAERAH” Pelaksanaan Musrenbang didahului dengan pelaksanaan Musrenbang Desa se-Kecamatan Petang yakni Desa Beloksidan, Pelaga, Sulangai, Petang, Pangsan, Getasan dan Desa Carangsari.

DASAR; Penyelengg a ra a n M u s re n b a n g Kecamatan Petang, didasarkan pada: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2)Peraturan Pemerintah N o m o r 8 Ta h u n 2 0 0 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evalua s i Pe l a ksanaan Rencana P e m bang u nan

Daerah. 3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah N o m o r 8 Ta h u n 2 0 0 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pe l a k s a n a a n Re n c a n a Pembangunan Daerah.

4)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 5) Kep u t u sa n B u p a t i B adung Nomor 18/03/ HK/2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

T U J UA N ; Tu j u a n pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten B a d u n g d i Ke c a m a t a n Petang Tahun 2015 ini adalah a)Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan. b)Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. c) M e nye p a k a t i p e n g e lompokkan kegiatan prioritas pembang u n a n d i w i l aya h Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten Badung.

WA K T U DAN TEMPAT PELAK-

SANAAN; Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Petan g di laksanakan pada tangg a l 4 Fe b r u a r i 2 0 1 5 , bertempat di Balai Banjar Petang Kelod, Desa Petang, yang dilanjutkan dengan siding kelompok di ruangan pertemuan K a n t o r C a m a t Pe t a n g dan kantor Perbekel Petang.

P E S E R TA ; P e s e r t a Musrenbang Kecamatan Petang Tahun 2015 terdiri atas Anggota DPRD Kabupaten Badung asal Kecamatan Petang, Unsur Muspika, Perbekel s e - Ke c a m a t a n Pe t a n g , dengan mengajak pimpinan lembanga dan tokoh-tokoh masyarakat desa sebanyak 5 orang.

Unsur Pemerintahan Kecamatan, sekretaris Camat, para Kasi di Kecamatan Petang, Kepala UPT se-Kecamatan Petang, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Perwakilan SKPD Kabupaten Badung, Tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Pe t a n g , Ke t e r wa k i l a n perempuan dan kelomp o k m a sya ra ka t re n t ang termarginalkan, Pemangku kepentingan lainnya di Kecamatan.

NARASUMBER; Narasumber dalam pelaksan a a n M u s re n b a n g Ke camatan Petang adalah Kepala Bappeda dan Litbang beserta kepala SKPD se-Kabupaten Badung.

PEMBIAYAAN; Biaya penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Peta n g 2 0 1 5 d i b e b a n ka n p a d a D PA K e c a m a t a n P e t a n g Ta h u n 2015.

FB/HERY

M AT E R I ; A d a p u n usulan program dan kegiatan yang dibahas pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecam a t a n P e t a n g Ta h u n 2015 ini adalah terinci dalam kelompok pembahasan sebagai beriku t ; a ) Ke l o m p o k E ko n o m i 7 4 p ro g ra m d a n kegiatan dengan jumlah biaya yang diperlukan Rp 18.665.800.000. b)Kelompok Sarana Prasarana Wilayah 244 usulan program dan kegiatan dengan jumlah biaya mencapai Rp.157.714.836.000. c) Kelompok Kesejahter aan Sosial 67 usulan program dan kegiatan dengan jumlah biaya mencapai Rp.9.154.600.000. d)Kelompok Umum 43 usulan program dan kegiatan dengan jumlah biaya mencapai Rp.7.406.400.000.

Jumlah seluruh usulan program dan kegiatan mencapai 428 usulan dengan jumlah biaya yang diperlukan mencapai Rp.192.941.636.000.

PERMASALAHAN KECAMATAN PETANG; Berdasarkan analisis dan identifikasi yang dilakukan secara langsung ke lapangan, dijumpai beberapa permasalahan di Kecamatan Petang yaitu sebagai berikut: a)Beberapa lembaga ekonomi Desa di Kecamatan Petang termasuk tani yang bergerak da l a m t a ha p p rodu ksi m a u p u n ya n g b e r g e r ak dalam tahap pasca p a nen da n p ema sa ra n p ro d u k s i / h a s i l p e r t a nian seperti kelompok kopi dan beberapa koperasi tani perkembangannya kurang baik bahkan kondisinya terkesan cenderung seperti pepatah ‘hidup segan mati tak mau’. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran anggota

kelompok terhadap tata t e r t i b ke l o m p o k p e n g u r u s ke l o m p o k ya n g kurang terbuka terhadap keuangan kelompok serta kurang intensifnya pembinaan dari instansi terkait. b ) A d a nya b e b e ra p a kejadian tanah longsor dan pohon tumbang di w i l aya h - w i l aya h ya n g rawan dan diantaranya pada tebing di pinggir jalan (Banjar Kerta, Desa Petang dan Banjar Sulangai, Desa Sulangai) yang membahayakan kondisi jalan dan menyebabkan korban jiwa.

Kejadian tanah longsor banyak diakibatkan oleh perubahan pola tanam m a s ya r a k a t ya n g m e mangkas dan mengganti tanaman tahunan dengan tanaman musiman bahkan dengan tanaman makanan ternak. c)Pada lokasi longsor di Banjar Kerta Desa Petang diperkirakan pada awlanya disebabka n a da nya p emb ua n gan dan pembakaran sampah di pinggir jalan yang menyebabkan matinya vegetasi tanaman di jurang pinggir jalan tersebut. d)Kurang opt i m a l nya p e n g e m b a n gan desa wisata. Hal ini disebabkan karena kurangnya wawasan dari kelompok sadar w i s a t a ya n g b e r s a n g k u t a n d a n k u r a n g n ya dukungan masyarakat di sekitarnya terhadap keberadaan dan pengembangan desa wisata.

O l e h k a re n a i t u d i mohon perhatian dan bimbingan Bapak Bupati sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi untuk mencapai kemajuan masyarakat dan wilayah Kecamatan Petang. Demikian laporan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Petang Tahun 2015. W-014

pe jud pe an bir ket da ser lola

Mu ba un pri keb pro be me dia da

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015 | TAHUN XV

7

Pengarahan Bappeda Litbang Badung Di Musrenbang Kecamatan Petang Tahun 2015

FB/HERY

Kecamatan Petang yang dilaksanakan di Balai Banjar Petang Kelod, Desa Petang

erspektif masa depan yang ingin diwudkan; kepercayaan masyarakat terhadap emerintahan dalam memberikan pelaynan kepada masyarakat; kemampuan rokrasi dan manajemen pembangunan; eterlibatan dan paritisipasi masyarakat alam proses pengambilan keputusan rta adanya transparansi dalam pengelaan sumberdaya pembangunan.

Disamping itu, diharapkan pelaksanaan usrenbang menjadi media interaktif agi segenap stakeholder Kecamatan ntuk menetapkan program dan kegiatan ioritas Kecamatan, serta rekomendasi bijakan guna mendukung implementasi ogram atau kegiatan tahun anggaran erikutnya, sehingga adanya suatu komiten bersama untuk membangun daerah antara para pemangku kepentingan alam pencapaian pembangunan yang

berkualitas, transparan dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel menjadi tolak ukur dalam memberikan pelayanan publik dewasa ini. Sebab, perencanaan pembangunan yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan pencitraan yang ‘negatif’ terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah.

Maka dari itu disinilah, hakekat dan arti penting dari Musrenbang itu sendiri, dan sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang telah disusun dalam daftar usulan kegiatan prioritas di wilayah kecamatan menurut SKPD penanggungjawab kegiatan, yang merupakan hasil Musrenbang Desa. Maka diharapkan kepada pemangku kepentingan untuk melakukan pembahasan secara cermat dan menyepakati hasil musyawarah

perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dengan berita acara.

Mengingat pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam menangani pembangunan banyak aspek yang harus mendapatkan penanganan, maka dari itu, program dan kegiatan yang hendak diusulkan dalam Musrenbang, seyogyanya harus berorientasi pada skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat dan kepada seluruh SKPD diharapkan agar melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dana yang dianggarkan pada SKPD pemanfaatannya lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat. Bila perencanaan sudah disusun dengan rapid an matang diyakini system penyelenggaraan pemerintahan akan berlangsung baik sesuai dengan harapan masyarakat serta visi dan misi pemerintah daerah.

Kemudian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2016 ini, agar mengacu pada Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan pada rancangan RKPD tahun 2016, yaitu: ‘MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH’ dengan 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan,yaitu; (1)Peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan public. (2)Pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi. (3)Perluasan akses layanan kesehatan. (4)Pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan. (5)Pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian. (6)Peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup. (7) Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat. (8)Penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 9)Perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender.

Kalau kita simak Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung tahun 2016 tersebut, maka untuk penerpan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Badung, dalam menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat yang menjadi bagian utama dalam proses pembangunan, sehingga kita bisa tampil dengan baik.

Kita semua menyadari bahwa untuk mewujudkan pemantapan tata kelola pemerintahan adalah tidak gampang, karena dimulai dari perencanaan (Planing), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (Actuating), pengawasan (Controlling).

Adapun dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan ada 3 (tiga) pilar yang harus diperhatikan yaitu; (1) TRANSPARAN, yaitu terbukanya akses bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program pembangunan yang mencakup keseluruhan proses melalui system managemen. (2)PARTISIPASI, dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian, sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat atau obyek belaka melainkan sebagi agen pembangunan atau subyek.

(3)AKUNTABILITAS, dimaknai sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas keberhasilan atau kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Sedangkan kemandirian masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri, dan tidak menguntungkan diri secara penuh kepada pemerintah.

Komponen kemandirian masyarakat yaitu progresif, ulet, inisiatif, pengendalian dari dalam dan kemantapan diri. Kemudian terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan

kemandirian masyarakat diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Daya saing daerah tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi daya saing daerah diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang nyata dan berkelanjutan, serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Sebagai gambaran pelaksanaan pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung 2014, yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Badung tahun 2015, untuk wilayah Kecamatan Petang yang mendukung tema dan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Petang tahun 2015. Dengan total anggaran sebesar Rp.180.750.558.717,- (Seratus delapan puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) terdiri dari: 1)Program Prioritas; Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan jumlah dana sebesar Rp.37.942.350.000,(Tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 2)Program Prioritas; Peningkatan dan perluasan akses layanan kesehatan dengan jumlah dana sebesar Rp.53.031.197.600,- (Lima puluh tiga milyar tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). 3)Program Prioritas; Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan peningkatan kecakapan hidup dengan jumlah dana sebesar Rp.8.854.325.375,- (Delapan milyar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). 4) Program Prioritas; Peningkatan tata kelola birokrasi, penegakkan hukum dan pelayanan public dengan jumlah dana sebesar Rp.267.006.500,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah). 5)Program Prioritas; Pengelolaan

lingkungan dan penanganan kebencanaan serta keamanan dengan jumlah dana sebesar Rp.1.411.295.450,- (Satu miliar empat ratus sebelas juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah). 6)Program Prioritas; Peningkatan mutu infrastruktur wilayah dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan jumlah dana sebesar Rp.58.578.826.528,- (Lima puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dan dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). 7)Program Prioritas; Revitalisasi usaha ekonomi kreatif skala mikro, kecil dan menengah dengan jumlah dana sebesar Rp.1.573.591.550,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah). 8)Program Prioritas; Peningkatan produktivitas, kualitas dan pemasaran hasil pertanian dalam arti luas dengan jumlah dana sebesar Rp.18.239.268.314,- (Delapan belas milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah). 9) Program Prioritas; Pengembangan kepariwisataan berkualitas dan pelestarian budaya Bali dengan jumlah dana sebesar Rp.852.697.400,- (Delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) Sedangkan anggaran belanja langsung program dan kegiatan pada SKPD Kecamatan Petang tahun 2015 sebesar Rp.2.936.532.350,- (Dua milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Demikian beberapa hal yang disampaikan Bappeda Litbang Kabupaten Badung, dengan harapan melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan ini dapat disusun sebuah dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir prioritas usulan yang disampaikan masyarakat sekaligus sebagai cerminan partisipasi masyarakat Kecamatan. W-014

Musrenbang Kecamatan Mulai Dilaksanakan “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah”

FB/HERY

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Petang di Balai Banjar Petang Kelod, Desa Petang, Rabu (4/2).

FB/HERY

Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung di 6 (Enam) Kecamatan bukan sekedar kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun.

Agenda tersebut bagian dari pertemuan antar stakeholder pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2016.

Masih dari agenda tersebut, d i h a ra p ka n ke d e p a n nya a ka n mendapatkan masukkan dan melaksanakan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan Kecamatan, dengan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD yang memerlukan dukungan pendanaan baik bersumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun melalui APBN. “Desa di Kabupaten Badung mengelola anggaran yang cukup besar sehingga harus dicermati dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan berdasarkan daftar keinginan (shoping list),” ujar Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Petang di Balai Banjar Petang Kelod, Desa Petang, Rabu (4/2).

Hadir dalam kesempatan tersebut, SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung yang juga sebagai Ketua Dekrasnada Badung, Tripika Kecamatan Petang, Perbekel se-Petang serta tokoh masyarakat Petang.

Wayan Suambara mengatakan, berdasarkan perkembangan globalisasi dewasa ini, peran pemerintah telah bergeser dari semula sebagai mesin penggerak pembangunan menjadi fasilitator pembangunan sehingga kemandirian dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. “Karena itu perencanaan pembangunan daerah harus diarahkan kepada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan

politik,“ kata Suambara.

Lebih lanjut Suambara menambahkan, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 yakni ‘Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah dengan 9 Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik, pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi, perluasan akses layanan kesehatan, pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan, pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian, peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat, penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender. “Makna yang terkandung dalam tema tersebut tata kelola pemerintahan harus baik mulai aparatur pemerintah teratas sampai terbawah, kelian banjar harus bersinergi bekerja dalam satu kesatuan sistem antara Aparatur Sipil Negara, kelompok masyarakat serta dunia usaha. Kalau ketiganya bisa bersinergi kami yakin kemandirian masyarakat makin kuat dan ketergantungan kepada pihak lain bisa berkurang,” paparnya.

Sementara itu Camat Petang Gusti Putu Ariawan melaporkan, untuk Kecamatan Petang terangkum sebanyak 428 usulan dengan total dana Rp. 192 milyar lebih, dengan rincian kelompok ekonomi 74 usulan dengan dana Rp. 18 milyar lebih, kelompok sarana prasarana wilayah 244 usulan dengan total dana Rp. 157 milyar lebih, kelompok kesejahteraan sosial 67 usulan dengan dana Rp. 9 milyar lebih dan kelompok umum 43 usulan dengan dana Rp. 7 milyar lebih. W-014 Layouter: Wiadnyana

PENDIDIKAN & BUDAYA

8

FAJA R BALI

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

PGRI Bali akan Gelar Konprov

I Gede Wenten Aryasuda Diprediksi Terpilih Kembali Denpasar, Fajar Bali Perhelatan akbar anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali sudah diambang pintu.

Para guru yang berasal dari 9 kabupaten/kota se-Bali akan berkumpul di Kota Denpasar untuk menyalurkan suaranya secara demokratis memilih pengurus organisasinya di tingkat Provinsi Bali. Kemasan acara dalam bentuk Konferensi Provinsi (Konprov) PGRI Bali itu, setelah panitia pengarah dan panitia pelaksana melakukan rapat pemantapan persiapan panitia pelaksana Konprov, Rabu, 4/2 di Aula SMAN 4 Denpasar, kemarin.

Pelaksanaan Konprov sudah dipastikan, Jumat ,13 Februari 2015 mendatang di Hotel Harris Cokroaminoto, Denpasar. Dalam Konprov, PGRI nanti akan melaksanakan pemilihan pengurus untuk periode 2015-2020 mendatang. Yang menarik dalam Konprov itu adalah prosesi pemilihan Ketua.

Karena akan menentukan nasib guru dalam lima tahun ke depan.

IB Sudiarta

FB/DOK

Masih banyak permasalahan yang dihadapi kalangan guru mulai dari kualitas pendidikan yang masih disorot masyarakat, kesejahteraan guru, perlindungan guru, Tunjangan Profesi Guru (TPG), kenaikan pangkat yang masih sulit, kurikulum pendidikan, dan masalah lainnya.

Posisi Ketua PGRI Bali sekarang DR. I Gede Wenten Aryasudha,M.Pd yang akan berakhir masa bhaktinya.

Menurut Ketua Panitia Konprov, Drs. I Wayan Dania, M.Pd., I Gede Wenten Aryasuda akan terpilih kembali untuk memimpin PGRI Bali

ke depan. Dalam beberapa kesempatan pihaknya bersama pengurus lainnya sudah berusaha maksimal mengantarkan anggota/para guru melalui organisasi PGRI dalam berbagai kegiatan yang memberikan kebermanfaatan bagi seluruh anggotanya.

PGRI Bali melakukan dan mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik di tingkat cabang, daerah, regional, nasional maupun internasional yang terkait dengan masalah guru, organisasi dan pendidikan pada umumnya.

Pelaksanaan Konprov sebagai implemetansi AD/ART organisasi, bahwa konferensi sebagai wadah dalam rangka pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dalam mengimplementasikan program kerja masa bhakti 5 tahun. Menurut, beberapa guru yang ditemui Fajar Bali ketika dimintai pendapatnya di Kota Denpasar menyebutkan bahwa organisasi PGRI Bali lima tahun ke depan masih layak dipimpin oleh DR. Wenten Aryasuda. “ Saya kira Pak Aryasuda masih layak

memimpin organisasi guru di Bali,”ujar Ketut Sukasena.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 2 Ubung Drs.IB.Putu Sudiarta,S.Pd.,M.Si yang juga salah satu pengurus pleno / Kabiro di PGRI Provinsi Bali menyebutkan bahwa Ketua PGRI Bali yang sekarang sesuai ketentuan AD/ART memang masih memungkinkan untuk dipilih kembali karena baru satu periode.

Sebab, kalau sudah dua periode dalam jabatan yang sama tidak boleh dipilih kembali. Di samping itu berbagai kegiatan yang memperjuangkan guru juga sudah dilakukan. “Saya yakin Aryasuda masih masuk bursa calon ketua. Tapi saya belum lihat ada calon lainnya.

Nanti panitia seleksi calon akan bekerja menjaring calon ketua. Siapa nama itu saya belum dengar karena jabatan itu tidak begitu diminati, karena ngayah sifatnya,” ujar Gus Sudiarta kepada koran ini, Rabu (4/2).

Menurut Sudiarta, ada beberapa hal besar yang perlu dicermati dan menjadi perhatian pengurus terpilih lima tahun ke depan (2015-2020)

adalah perlu mengakomodir terbentuknya ikatan guru sekolah dasar (IGSD) di tingkat Provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat kecamatan seluruh Bali. Karena, kalau dilihat jumlahnya guru SD banyak tetapi belum mendapatkan perhatian, terutama dalam hal kesempatan memperoleh informasi yang sama.

Mereka hanya dikemas dalam kelompok kecil, gugus yang anggotanya hanya 6-10 orang guru, sehingga perlu dibentuk organisasi yang lebih besar seperti IGTKI, MGMP. “Saya bersedia memberikan kontribusi wawasan bagaimana guru SD itu dikemas dalam organisasi yang lebih besar itu,” tegas Sudiarta yang mantan Wartawan itu. Seperti misalnya, guru kelas I SD agar mendapatkan kesempatan berbagi informasi bersama guru SD dari kabupaten/kota lainnya, sehingga mereka bertambah wawasannya. Demikian juga, untuk guru kelas 2, sampai kelas 6. Selama ini, sering mereka mendapatkan informasi yang kurang maksimal dan tidak lengkap.W-001.

Senator RI Adakan RDP Dengan Disparda Bali Dan BTDC

Gusti Wedakarna Curigai Obral Izin City Hotel Di KAB. Badung Dan Kota Denpasar

FB/IST

SENATOR – Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Saat RDP DPD/MPR RI Di Wantilan BTDC Nusa Dua Membahas Masalah Pariwisata Di Nusa Dua

Aspirasi masyarakat terus dikawal oleh Senator Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, termasuk dalam bidang pariwisata, tenaga kerja dan budaya yang menjadi kewenangan Komite III DPD/ MPR RI. Hal ini terekam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPD RI di Kantor ITDC ( d/h BTDC ) Nusa Dua yang menghadirkan pimpinan Dinas Pariwisata, pimpinan 14 Hotel di Nusa Dua, Asosiasi Pekerja dan lembaga terkait.

Senator Wedakarna diterima oleh Ida Bagus Wirajaya (Dirut BTDC), AA Yuniartha (Kadisparda Bali) beserta jajarannya. Salah satu yang mengemuka pada RDP tersebut adalah keprihatinan karyawan hotel di Nusa Dua akan maraknya city hotel yang kini bertebaran disepanjang bypass Ngurah Rai serta disejumlah titik di Nusa Dua yang menyebabkan kerugian dari para pengusaha hotel lokal termasuk hotel – hotel di Nusa Dua. Terhadap hal ini, Senator Wedakarna menyatakan kecurigaannya atas obral izin city hotel di wilayah Badung dan Denpasar.

“Saya ada bersama rakyat untuk mempertanyakan hal ini kepada pemerintah Badung dan Denpasar. Saya curiga, ada motif korupsi dan perbuatan yang salah dilakukan oknum pejabat – pejabat itu dari level atas sampai bawah. Terutama mereka yang akan lengser tahun 2015. Saya kira motifnya kejar setoran, apakah untuk modal politik kampanye Pilkada 2015 atau motif lainnya. Maka dari itu saya

persilahkan pada rakyat untuk menggunakan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Misalkan agar dibuka tentang pemasukan daerah tentang izin terkait, semuanya harus jelas dan transparan.

N a n t i nya b i s a d i c ro s s check dipengusaha hotel baik tentang jumlah kewajibannya dan juga terkait dengan pengelolaan limbah misalnya.

Saya heran,kok ada hotel dengan format ruko, tidak punya parkir, mengambil air bawah tanah (ABT) rakyat dan tidak ada pengolahan

limbah tapi bisa dapat izin.

Nanti saya akan inspeksi kesana. Silahkan kasi saya daftar hotel – hotel mana saja yang dianggap menyalahi aturan. “ungkap Gusti Wedakarna.

Selanjutnya sejumlah hal yang dihasilkan dalam RDP tersebut yakni kemacetan pariwisata di Bali akibat diobralnya paket murah pariwisata, masalah penanganan sampah dan trotoal di Badung Denpasar, maraknya guide liar, dukungan adanya upah sektoral (meniru Prov.Riau), target UMR di Bali hingga Rp 2,5 – 3 Juta, evaluasi ke-

bijakan rapat dihotel untuk Bali, masukan terkait sertifikasi kompetensi termasuk anggaran sertifikasi agar ditanggung pemerintah, minimnya orang Bali yang mau jadi guide mandarin padahal pangsa sangat besar serta menerima sejumlah masukan tentang RUU Ekonomi Kreatif dan pengawasan terhadap UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Terhadap BTDC Nusa Dua, Wedakarna menyampaikan harapannya agar proyek Patung Krisna Arjuna dan pemeliharaan Kitab Suci Bhagawad Gita (MURI) di Peninsula diselesaikan untuk tahap akhir dianggaran 2015/2016, usulan agar 5000 kamar di Nusa Dua melengkapi diri dengan Kitab Suci Bhagawad Gita, usulan penolakan sertifikat halal untuk seluruh hotel di Nusa Dua dan Bali, gotong royong mensosialisasikan gerakan Sukla, komitmen hotel – hotel di Nusa Dua agar merekrut tenaga kerja pribumi Bali serta pengaturan terhadap tenaga kerja asing yang menggeser kompetensi orang Bali di dunia pariwisata dan dukungan Senator RI agar BTDC Nusa Dua mengajak sebanyak – banyaknya orang Bali dan insinyur – insinyur Bali untuk menggarap proyek Mandalika di NTB. “ K a l a u m a u b e rd a u l a t dibidang Pariwisata, orang Bali harus mampu berkre-

atifitas dan mencari ladang hidup diluar Bali. Saya akan perjuangkan semua masukan dari stakeholder pariwisata.

Dalam waktu dekat , saya akan RDP dengan seluruh dinas pariwisata di Bali. Kita konkritkan.”ungkap Senator Wedakarna.KJS

Setiap Sekolah akan Gelar Pemantapan

Karangasem Optimistis Raih UN 100 Persen

I Gede Ariyasa

AMLAPURA-Fajar Bali Meski Ujian Nasional (UN) masih terbilang jauh, sejumlah sekolah terutama SMA di Karangasem mulai mempersiapkan diri menghadapi UN yang akan digelar April mendatang.

Optimistis Karangasem akan meraih kelulusan UN 100 persen. Persiapan yang dilakukan, salah satunya dengan menggelar ujian pemantapan di masingmasing sekolah. Ujian Pemantapan ini sekaligus untuk mendata berapa jumlah siswa yang akan mengikuti UN nanti.

Kepala Dinas Pendidilan Pemuda Dan Olahraga (Kadisdikpora) Karangasem, I Gede Ariyasa,menjelaskan tentang persiapan mengahdapi UN tersebut diberikan kepada masing-masing Rabu (4/2). Untuk sementara ini,pihaknya belum mengetahui secara pasti prosedur operasional tentang UN. Sementara pihaknya telah menerima peraturan PSNP sekaligus kisi-kisis UN. “Kalau Prosedur operasionalnya belum kita ada, tetapi kisi-kisi UN sudah,” ujar Ariyasa.

Te r k a i t p e r s i a p a n UN,Ariyasa mengatakan, secara umum sekolah di Bali telah mempersiapkan

FB/BUDIASA

diri sedini mungkin. Salah satunya ujian pemantapan di Karangasem untuk tingkat SMA akan digelar per 26 Februari nanti selama tiga hari. Ujian pemantapan ini juga sebagai salah satu upaya untuk melihat kesiapan siswa dalam mengikuti UN nanti. “Ujian pemantapan untuk tingkat SMA digelar 26 Februari nanti,sekaligus kami ingin mengetahui kesiapan siswa maupun sekolah dalam menghadapi UN nanti,” ujar Ariyasa.

Menjawab pertanyaan koran ini tentang berapa jumlah siswa yang nantinya akan mengikuti UN, Ariyasa mengakui belum mengetahuinya secara pasti.

Namun seusai digelar ujian pemantapan, barulah jumlah siswa yang akan mengikuti UN bisa diketahui. Ujian pemantapan itu sekaligus untuk mendata jumlah siswa yang akan mengikuti UN. Pihaknya pun mengaku optimistis dengan kelulusan siswa mencapai 100 persen.

“Belum kita ketahui, ujian pemantapan itu juga sekaligus untuk mendata jumlah siswa yang mengikuti UN,kita tetap optimistislah Karangasem bisa lulus 100 persen.” ujarnya lagi.W-016.

Layouter: zohra Layouter: Manik

FAJA R BALI

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

TIPS Oleh dr. IGA. Trisna Dewi

Benda Asing pada Hidung Anak Anak-anak adalah individu yang selalu penasaran dan ingin tahu.Mereka mengeksplorasi lingkungan sekitar mereka, meletakkan tangan mereka di semua perilaku objek dalam jangkauan mereka. Anak kecil terutama balita sangat menyukai benda-benda kecil yang terdapat di sekitarnya. Selain dimasukkan ke dalam mulut dan tertelan ternyata anak-anak ini menyukai untuk memasukkan benda-benda tersebut masuk ke dalam hidung, sehingga dapat menimbulkan masalah pada kesehatannya.

Sekitar 70 persen kejadian aspirasi benda asing terjadi pada anak berumur kurang dari 3 tahun. Hal ini terjadi karena anak seumur itu sering tidak terawasi, lebih aktif, dan cenderung memasukkan benda apapun ke dalam mulut ataupun hidungnya.

Manik-manik yang berwarna-warni menarik perhatian anak dan biasanya sering menjadi benda asing yang dimasukkan ke dalam hidung. Biasanya benda asing yang terdapat di hidung anak anda tidak menimbulkan kegelisahan bila tidak menganggu, sehingga terkadang anak tersebut dalam keadaan yang tenang. Namun anda dapat mengenali tanda-tanda bila ada benda asing di dalam hidung anak anda: 1. Bersin-bersin dan batuk yang sering 2. Pilek yang terus–terusan.

3. Bau yang keluar dari hidung 4. Sesak napas bila terdapat pada kedua lubang hidung 5. Bila benda tajam dapat menimbulkan mimisan Benda asing yang masuk dan tersangkut di hidung mendapatkan perhatian khusus karena bisa menyumbat jalan nafas, menyebabkan infeksi, dan sulit untuk diambil. Anak-anak sering kali takut untuk mengakui bahwa mereka telah memasukan benda asing kedalam hidung.

Ujung-ujungnya orang tua baru menyadari setelah timbul gejala, seperti keluar cairan yang berdarah, atau lender seperti pilek dan berbau busuk dari lubang hidung, hidung tampak merah dan bengkak, dan napas anak berbau dan busuk.

Para dokter kini sangat khawatir ketika anak bersentuhan dengan baterai kecil berbentuk bulat (sering disebut baterai kancing), yang kerap digunakan pada mainan elektronik dan kamera. Benda tersebut bisa membawa bencana karena kelembaban memicukorosi dan mengeluarkan senyawa kimia yang bisa terbakar.

Baterai jam di hidung anak bisa melubangi dinding pembatas lubang hidung kanan dan kiri dalam waktu beberapa jam.

Adapun bila sudah mengetahui bahwa hidung anak kita kemasukan bend aasing, tidak perlu panik.Ada beberapa hal yang harus diperhatikan : 1. Usahakan anak tersebut tidak menangis.

2. Posisi anak jangan sampai terlentang.

3. Suruhlah anak yang bersangkutan untuk mencoba bersin dua tiga kali saja, bila tidak berhasil jangan dipaksa.

4. Jangan mencoba sendiri mengeluarkan benda asing tersebut.

5. Bila terlihat anak anda tampak sesak akibat benda asing di kedua lubang hidungnya, jangan panik, anak anda akan belajar berkompensasi untuk bernapas dari mulut.

6. Segeralah membawa anak tersebut pada dokter terdekat, karena perlu teknik dan alat khusus untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Kesalahan dalam mengambil benda asing tersebut dapa tberakibat fatal, yaitu masuknya benda asing tersebut kesaluran nafas bagian dalam.KJS

SPORT

Nengah Sudiartha Kritisi Rapat Anggota KONI Bali Harusnya lebih banyak membicarakan persiapan Pra-PON Rapat Anggota KONI Bali yang berlangsung di Buleleng, dinilai Nengah Sudiartha tidak menghasilkan keputusan yang mengikat terkait persiapan Bali menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016, Bandung, Jawa Barat

DENPASAR-Fajar Bali Wakil Ketua Umum Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Bali Nengah Sudiartha menilai pada rapat itu harus lebih fokus pembahasan persiapan Bali menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Bandung Jawa Barat. Alasannya, kepemimpinan 4 tahun KONI Bali endingnya adalah tingkat keberhasilan di multi event olahraga empat tahunan.

“Ya, harusnya lebih banyak membicarakan persiapan Pra-PON menuju PON, termasuk didalamnya anggaran Pra-PON serta kepastian yang menjadi duta olahraga pulau dewata,”ucap Nengah Sudiartha, Rabu (4/2) kemarin, di KONI Bali.

Jika ketergantungan dengan besaran dana hibah, harusnya KONI Bali menyampaikan pada rapat anggota tentang opsiopsi yang harus ditempuh.

Versi Nengah Sudiartha, tak masalah melontarkan banyak

opsi terpenting ada yang dipegang atas kerja keras atlet, tidak seperti sekarang ini masih mengambang.

Opsi yang dimaksud Sudiartha, diantaranya kepastian mengirim atlet yang masuk ranking 1-5 atau opsi kedua hingga ranking 10 nasional dan ranking dibawah 10 tak masuk hitungan alias tidak kirim.

“Keputusan itu harusnya sudah bisa dilontarkan, agar atlet terpompa semangatnya, termasuk besaran bonus harusnya peraih medali emas lebih besar, atau harus terpaut jauh dari peraih perak dan perunggu, agar atlet termotivasi mengincar medali emas,”ujarnya.

Menanggapi kicauan Nengah Sudiartha, Ketua Umum KONI Bali I Ketut Suwandi berpendapat beda. Menurutnya kucuran dana hibah yang diperoleh nanti menjadi acuan untuk menentukan sikap untuk mengirim atlet menuju PON XIX di Bandung tahun 2016. “Pendapat saya berbeda,

DENPASAR-Fajar Bali Menjelang gelaran olahraga dua tahunan, yakni Porprov Bali XII di Buleleng, Pengprov Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (Perkemi) Bali merapatkan barisan menggalang legalitas kepengurusan di masing-masing Pengkot/ Pengkab se-Bali.

Agenda yang telah dilakukan melantik kepengurusan Perkemi Buleleng, Jembrana dan paling anyar Perkemi Bangli. “Masih dua Pengkab yang dinanti, yakni Perkemi

Gianyar dan Tabanan. Katanya sih sudah siap tinggal menanti waktu yang tepat,”ujar Ketua Harian Pengprov Perkemi Bali, Fredrik Billy, di KONI Bali, Rabu (4/2) kemarin, yang menambahkan Perkemi Karangasem, Klungkung, Badung dan Denpasar kepengurusannya belum berakhir.

Legalitas itu sangat penting, karena terkait dengan pertanggungjawaban anggaran pembinaan yang diperoleh dari KONI kabupaten/ kota. Selain itu dengan

yang menambahkan agenda Walikota Cup diserahkan ke masing-masing cabang olahraga, terpenting 25 Pebruari sudah rampung.

Lebih lanjut dijelaskan, Walikota Cup ini murni diberlakukan kepada atlet yang mengantongi domisili di Kota Denpasar.

FB/SUPRI

AGENDA TAHUNAN-Rapat Anggota KONI Bali dihadiri maing-masing 2 orang dari anggota (Pengprov dan KONI kabupaten/kota) sebagai wahana menentukan program, berlangsung di Buleleng. kondisi ini justru memancing para atlet untuk bisa berebut posisi terhormat, agar mereka bisa mengusung kebesaran olahraga Bali pada multi event olahraga di Bandung, Jawa Barat,” kilahnya.

Suwandi mengingatkan, PON bukan lagi proses pembinaan, tapi sudah totalitas memperlihatkan prestasi. Apa

gunanya mengirim atlet yang masuk ranking sepuluh secara analisis tak mungkin bisa juara, jangankan medali emas, untuk berebut perunggu pun dinilai sulit. “Saya tegaskan sekali lagi, khusus untuk PON XIX nanti di Bandung, Bali mengejar prestasi bukan mencari pengalaman,” katanya.

Sasaran KONI Bali itu, hen-

daknya ditindaklanjuti oleh pengurus, pembina dan para atlet untuk meningkatkan kualitas, agar masuk dalam kontingen Bali pada PON mendatang. “Tapi untuk kepastian ranking berapa yang menjadi duta olahraga Bali, akan disesuaikan dengan anggaran dan keputusan rapat anggota berikutnya,”kilahnya.R-007

legalitas, maka pengurus lebih leluasa menjabarkan program.

Menghadapi event Porprov Bali, kata Billy, Perkemi Bali juga mempunyai kewajiban memompa semangat masing-masing pengurus untuk menggelar pelatihan, dan pihak Perkemi Bali mengutus pelatih sebagai pendamping. “Kami berh a ra p d e n ga n ke h a d i ra n pelatih dari Perkemi Provinsi, mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan kuali-

tas para kenshi,” pintanya.

Pe rke m b a n ga n te rk i n i cabang kempo seperti disampaikan Billy, merespon p o s i t i f Pe r ke m i G i a nya r, yang akan membangun dojo.

Diakui hingga kini Perkemi belum memiliki dojo, dan masih ketergantungan dengan tempat lain seperti dojo PLN. Rencana pembangunan dojo sudah final tinggal pelaksanaan, sedangkan sumber dana akan digali dari komunitas kempo, termasuk para kenshi.R-007

Perkemi Bali Menanti Kesungguhan Gianyar dan Tabanan

Walikota Cup 2015 Embrio Pembentukan Tim Difinitif Porprov DENPASAR-Fajar Bali KONI Kota Denpasar bergerak cepat dalam mewujudkan program tahunan yakni Walikota Cup 2015, Jumat (6/2) besok dibuka oleh Walikota Denpasar IB. Darmawijaya Mantra, di Serangan Denpasar Selatan.

Sekretaris Umum KONI Kota Denpasar, Made Suartana menjelaskan Walikota Cup 2015 yang diperuntukan seluruh anggota KONI Denpasar, sebanyak 35 cabang olahraga, berlangsung hingga 25 Pebruari mendatang.

“Khusus 30 cabang olahraga yang dipersiapkan merebut kejayaan Denpasar pada level Bali agar lebih leluasa melakukan pemilihan atlet pada Walikota Cup, mengingat awal Maret 2015, KONI Denpasar telah memberlakukan Pelatihan di masing-masing cabang olahraga atau TC Desentralisasi,”kata Suartana, Rabu (4/2) kemarin,

9

Sedangkan cabang olahraga yang sebelumnya tak bisa menjabarkan Walikota Cup seperti balap motor dan tinju, diharapkan keduanya bisa menjabarkan program ini. “Sesuai rapat anggota seluruh cabang olahraga mendapat gelontoran dana Rp25 juta,” pungkasnya.R-007

Fredrik Billy

FB/SUPRI

018/I/FB/KTR

419/XI/AGN

517/I/GLH

680/IX/GLH

Layouter: zohra

EKONOMI

10 VALAS MATA UANG

Pengusaha Bali Belum Siap Hadapi MEA

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

12690 10087 13809 10336 19369 14709 109.86 1642 3561 9675

KURS BELI 12540 9587 13459 9986 18869 14209 104.36 1612 3161 9075 Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

HIPMI Bali:Perizinan yang Mudah Jangan Hanya Wacana Meski pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menerapkan kebijakan mempermudah proses perizinan usaha tak serta merta dapat meningkatkan jumlah pengusaha baru khususnya di Provinsi Bali.

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

FAJA R BALI KAMIS, 5 FEBRUARI 2015l TAHUN XV

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

2015, BPR Prasta Tingkatkan Kualitas SDM

DENPASAR - Fajar Bali Hal ini dikarenakan, selain perizinan, masih ada permasalahan lain yang masih menjadi kendala bagi masyarakat untuk terjun ke dalam dunia usaha. “Sangat sulit. Selain proses perizinan, banyak diantaranya juga masih kesulitan diakses permodalan,” ungkap salah seorang pengusaha, Tutik Kusumawardhani di Denpasar kemarin (4/2).

Tutik yang juga mantan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali ini menambahkan, saat ini masyarakat masih enggan untuk memulai usaha baru. Meski katanya, perizinan dipermudah namun dari permodalan masih tetap dengan pengajuan syarat yang membebani tentu saja tidak akan ada penambahan jumlah pengusaha di Pulau Dewata.

Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun ini Tutik menegaskan, masih sangat sedikit sekali pengusaha

yang siap walaupun pemerintah mulai memancing animo calon pengusaha dengan memberikan kebijakan izin yang dipermudah. “Sangat sulit sekali.

Persentasenya kecil pengusaha yang siap hadapi MEA,” jelasnya, seraya mengaku pesimis dengan kebijakan Menteri Koperasi dan UKM A. A. Ngurah Puspayoga yang mempermudah proses perizinan.

“Benar itu? Implementasinya di bawah harus benar-benar dilaksanakan. Meski benar, permodalan tetap menjadi faktor kendala,” ujarnya.

Dengan dibukanya kran perdagangan bebas ini jelas Tutik, tentu akan membuat persaingan tidak hanya ada di level lokal saja melainkan juga harus berkompetisi dengan investor luar.

“Kalau tetap begini sistem birokrasinya, kita akan kalah kompetisi. Tidak hanya di bidang ekonomi saja, namun semua sektor,” paparnya.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali I. G. Ayu Inda Trimafo Yuda, menyatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait proses perizinan yang dipermudah ini jangan hanya sebatas wacana saja. Penerapan di lapangan sebutnya, haruslah benar - benar dilaksanakan agar para calon pengusaha nantinya bisa ikut berkompetisi dalam pelaksanaan MEA di tahun ini. “Jangan hanya sebatas wacana saja. Pelaksanaannya harus dijalankan. Ini juga memancing masyarakat untuk mau menjadi pengusaha dan tidak menjadi penonton di daerah sendiri,” tandas wanita yang akrab disapa Gek Inda ini.

Gek Inda juga berharap agar nantinya penerapan di bawah haruslah ditemani oleh tim pendamping agar hal ini tidak menjadi bumerang baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang ingin menjadi pengusaha. “Pemerintah juga harus menyiapkan tim pendamping. Ini dilakukan agar, kebijakan yang mempermudah

perizinan tidak menjadi bumerang. Sudah dikeluarkan izin, tapi pengusahanya belum siap berkompetisi,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kemenkop dan UKM memberikan kemudahan izin kepada para calon pengusaha. Kemudahan yang diberikan yakni melalui 1 pintu yakni melalui kantor kecamatan/ kelurahan yang ada di setiap kabupaten/kota.

W-011

Tutik Kusumawardhani FB/RONY

Pedagang Pasar Kodok Abaikan Larangan Penjualan Baju Bekas FB/AGUNG

Kantor depan BPR Prasta, di Jalan Raya Batutabih, Banjarangkan, Semarapura

SEMARAPURA-Fajar Bali Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sebuah perusahan merupakan aset yang paling penting guna menunjang kemajuan perusahan tersebut. Hal tersebut disampaikan, Direktur Utama (Dirut) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prasta, Banjarangkan, Semarapura, A.A. Oka Wisnu, Rabu (4/2), di ruang kerjanya.

“Tahun ini selain fokus dalam pengembangan beberapa produk yang kami miliki, kami juga tetap fokus dalam peningkatan kualitas SDM, untuk menunjang semua pelayaan serta operasional BPR dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,” jelasnya.

Dalam peningkatan kualitas SDM menurut dirinya, ada beberapa hal penting yang ditekankan kepada karyawan mulai dari memotifasi karyawan agar selalu mandiri dan bertangung jawab dalam menjalankan tugas. Serta mengikutkan karyawan dalam sebuah pelatihan, terutamanya pelatihan terkait dengan industri perbankan. “Terkait dengan peningkatan kuwalitas SDM tersebut, selain memberi pelatihan karyawan, kami juga terus memotifasi karyawan secara langsung agar mereka bisa mandiri,” ujaranya.

Sedangkan untuk pengembanagn produk di 2015, tetap fokus pada produk kredit produktif terutama, kredit produktif yang menyasar usaha kecil, industri rumah tangga serta usaha jasa seperti bengkel. Pengembangan produk kredit produktif difokuskan ditahu ini menurut Wisnu, karena melihat wilayah kerja BPR khususnya di Kabupaten Klungkung masih pontensial untuk mengarap sektor tersebut serta bisa terus mendorong pelalu usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkembang, guna menghadapi persaingan yang semakin keatat khususnya disektor usaha. “Produk kredit produktif, akan kami fokuskan dan kami genjot ditahun ini yang disertai dengan penawaran bunga kredit mulai dari 1,7%,” katanya.

Diatambahkan, selain itu ada juga beberapa suku bunga produk yang ditawarkan di BPR Prasta, mulai dari jumlah suku bunga produk kredit konsuntif ditawarkan sebesar 1,8%, produk tabungan 5% sampai 6% sedangkan untuk bunga produk deposito suku bunga yang ditawarkan disesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dan untuk pencapaian target di 2014 dirinya menyampaikan, sudah mencapai 20% dengan total aset yang dimiliki sampai saat ini sebesar Rp 33 Milyar. M-004

TABANAN-Fajar Bali Pedagang baju bekas yang ada di Pasar Kodok, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan mengabaikan pelarang menjual baju bekas yang diatur dalam Permendag No. 54/M-DAG/ PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Barang Impor.

Dalam permen itu ditegaskan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.

Larangan ini kembali dicetuskan oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Sampurno, pedagang baju bekas di Pasar Kodok, Rabu (4/2) mengungkapkan ia tidak peduli dengan adanya Permendag yang mengatur terkait larangan penjualan baju bekas impor. Mereka tidak peduli karena selama ini berjualan di pasar kodok adalah penghasilan utama mereka. “Kami tidak peduli, dengan adannya aturan tersebut dan tetap akan berjua-

FB/DONY

DISERBU-Pasar Kodok atau OB yang menjual baju bekas dikunjungi pembeli tidak saja dari Tabanan, tapi pemburu pakaian bekas bermerek ini datang juga dari seluruh Bali.

lan,” jelasnya.

Pantauan kemarin, puluhan lapak pakaian bekas masih memajang ribuan bahkan jutaan pakaian bekas. Bahkan kemarin pasar yang berdiri sejak tahun 1998 itu masih banyak dikunjungi pembeli. Namun jumlah pengunjung terus mengalami penurunan. Meski menurun pembeli, namun perputaran uang di pasar OB masih tingggi.

Lukman (37) salah satu pemilik lapak pakaian bekas di Pasar OB mengatakan demi kebersihan pakaian yang dijual di pasar OB Seperti pakaian yang akan dijual harus dilaudry (dicuci) dulu sebelum dipajang untuk dijual. “Ada anjuran dari Desa agar semua pedagang melaundry dulu pakaianya sebelum dipajang untuk dijual.

Untuk menjaga kebersihan,” jelasnya. Anjuran itu pun ditaati oleh 600 pedagang yang ada di pasar kodok. W-004

Penjualan Mobil Baru Masih Stabil DENPASAR - Fajar Bali Meski perekonomian Bali menunjukkan peningkatan, tak serta merta membawa dampak yang bagus khususnya di industri otomotif. Hal ini tercermin dari aktivitas penjualan beberapa jenis mobil baru di bulan Januari 2015 lalu masih mengalami kemandegan.

“Saat ini, bertahan saja dulu sudah hal yang luar biasa. Namun, kita tetap mencanangkan target setingi - tingginya,” ujar Branch Manager Agung Toyota Kuta Subandi Astawa saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (4/2).

Situasi penjualan di awal tahun diakuinya memang selalu menunjukkan angka yang statis.

Namun biasanya tambahnya, di akhir triwulan I atau bulan Maret keadaan akan semakin membaik bahkan mulai menujukkan peningkatan. “Awal tahun atau di bulan Januari memang selalu seperti ini. Peningkatan penjualan biasanya terjadi di bulan ketiga,” kata Subandi.

Pada Januari 2015 lalu terang Subandi, penjualan mobil di Agung Toyota Kuta ada di kisaran sekitar 100 unit. Jumlah ini sebutnya, sama seperti

Subandi Astawa

FB/RONY

jumlah pada Januari 2014 lalu.

Berdasarkan data yang diperoleh, penjualan Toyota Avanza pada tahun 2014 sebut Subandi masih mendominasi dengan angka 72 persen. Sementara, untuk Kijang Innova dan Toyota Fortuner menyusul di tempat kedua dan ketiga. “Tahun ini masih ada prospek dan kami berkeyakinan, penjualan akan tumbuh di tahun ini,” optimis Subandi.

Situasi politik juga dinilai turut berperan dalam usaha otomotif nasional. Apalagi katanya, proses transisi kepemerintahan lama ke pemerintahan

yang baru akan berdampak dari kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan. “Tentunya kita berharap, kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga tidak memberatkan khususnya di dunia otomotif,” kata Subandi.

Sebagaimana diketahui, Agung Toyota keberadaannya telah tersebar di beberapa kabupaten/kota di Pulau Dewata. Sebagai main dealer produk Toyota di Bali, Agung Toyota menjual beberapa unit andalannya seperti Toyota Avanza, Kijang Innova, Toyota Fortuner, Hi Lux dan Toyota Alphard. W-011

2014, KSP Maju Utama Mandiri Capai Target 50% DENPASAR-Fajar Bali Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Maju Utama Mandiri yang beralamat di Jalan Kenyeri, Denpasar di 2014 telah capai tarket pertumbuhan aset sebesar 50%. Hal tersebut disampaikan, Kepala KSP Maju Utama Mandiri, I Wayan Tama Gita, Rabu (4/2). “Peningkatan aset kami diatahun sebelumnya yang menurut kami pribadi cukup bagus pencapaiannya, yang mana dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan,” jelasnya.

Dengan pencapaian target sebesar 50% tersebut otomatis jumlah laba di KSP Maju Utama Mandiri juga ikut meningkat. Tahun 2014 sampai

saat ini, total laba terhimpun sebesar Rp 500 juta. Dan dengan pencapaian target dan laba ditahun lalu, target untuk tahun 2015 meningkat mencapai 75%. “Diatahun ini kami menargetkan pencapaian target, bisa tumbuh mencapai 75% dari target yang sudah kami raih ditahun sebelumnya (2014),” katanya.

Guna menunjang pencapaian target tersebut maka Gita mengakau, akan mencoba menunjang dengan mengembangkan sistem IT terutama didalam program pelayaan maupun operasional di kantor, sehingga dengan begitu akan bisa mempercepat proses baik itu pelayaan

maupun operasional kopera s i i t u s e n d i r i . D i m a n a saat ini dirinya mengaku, terkait dengan pengunaan IT pihaknya hanya memakai sistem program IT baru hanya di kantor pelayaan saja yang terkonek secara internal saja.

“Pengembangakan IT guna mempermudah pelayaan, tentu dan pasti akan kami coba kembangkan ditahuntahun yang akan datang,” ujarnya.

Sedangkan untuk kendala yang dihadapi selama ini, dirinya menyampaikan, hanya pada masalah Sumber Daya Manusia (SDM) masih dirasa Gita kurang, terutama dari segi kuwalitas SDM. M-004

603/IX/GLH

639/XI/KTR

Layouter:Zohra

SAMBUNGAN

FAJA R BALI

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Dewan Tak Sepakat Pelabuhan Cruise di Benoa

Manfaatkan Dermaga Tanah Ampo

DENPASAR-Fajar Bali Wa c a n a p e m b a n g u n a n pelabuhan internasional bagi kapal pesiar (cruise) di Benoa mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Bali. Kali ini Ni Made Sumiati dan I Kadek Nuartana angkat bicara. Mereka meminta agar pemerintah tak menitikberatkan pembangunan di Bali Selatan khususnya Denpasar dan Badung. Lantaran dapat berdampak pada ketimpangan secara ekonomi.

Menurut Sumiati, pembangunan pelabuhan cruise di Benoa harus dilihat dari aspek kelayakan dan karakteristiknya.

Pelabuhan Benoa merupakan pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang. Jika dipaksakan pembangunan pelabuhan cruise di Benoa tentunya dirasa kurang efektif karena semua aktivitas pelabuhan bertumpuk di Benoa.

“Saya berharap Pemprov Bali mengevaluasi kembali wacana pembangunan pelabuhan internasional di Benoa dan melihat potensi yang dimiliki oleh Karangasem khususnya Tanah Ampo,”jelas Sumiati di Denpasar, Rabu (4/2).

Kader PDI Perjuangan ini menilai, wacana pembangunan

pelabuhan cruise di Benoa hanya melihat aspek ekonomis semata tetapi tidak melihat pemerataan pembangunan.

Pasalnya, pemerataan pembangunan dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi-potensi pariwisata yang ada di seluruh Bali.

“Tanah Ampo mempunyai

potensi yang sangat luar biasa, sayangnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang dimiliki harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Jika dipaksakan di Benoa tentunya pelabuhan Benoa akan bertambah jelek dengan hiruk pikuk aktivitas bongkar muat barang,”tandasnya. Sumiati mengharapkan adanya ketegasan dari pihak Pemerintah untuk meninjau kembali wacana pembangunan pelabuhan cruise di Benoa.

Hal senada disampaikan oleh I Kadek Nuarta. Dirinya tak sepakat pelabuhan Benoa dijadikan pelabuhan cruise, pasalnya tak sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan dan pemerataan pembangunan di Bali. “Rencana pembangunan pelabuhan cruise di Benoa perlu dipertimbangkan secara matang. Pelabuhan Benoa kini telah padat dengan aktivitas bongkar muat baik barang, ikan dan penumpang. Jika ditambah lagi menjadi pelabuhan pariwisata, kesan yang dilihat kurang bagus,”imbuh kader PKPI ini. M-007

nuhnya dikembalikan kepada masyarakat untuk mengisi pembangunan di Bali, dan salah satu sumber pendapatan tersebut adalah dari pajak ini. Oleh karenanya saya garis bawahi partisipasi masyarakat sangat diperlukan”, tegasnya.

Nantinya dua unit mobil Samsat keliling ini akan melayani pemba-

yaran pajak kendaraan bermotor di seluruh Bali dengan jadwal yang telah ditentukan. Lebih lanjut, untuk lokasi pelayanan akan diinformasikan oleh Kantor Camat di masing-masing daerah.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Bali I Ketut Sudiasa menyampaikan, proses dan syarat pelayanan

samsat seperti yang dilakukan pada kantor Samsat lainnya.

Untuk persyaratan administrasi pendaftaran masyarakat wajib membawa STNK Asli, BPKB Asli, KTP asli untuk Samsat motor.

Sedangkan untuk samsat mobil hanya menambahkan foto copy Kartu Keluarga pada persyaratan tersebut. W-019*

proyek selesai dikerjakan tak ada lagi kegiatan yang dilakukan untuk merawat sungai ini.

“Habis dikerjakan proyek terus ditinggal begitu saja. Banyak sampah yang tersangkut. Belum lagi tanah yang terbawa banjir sebelumnya terus menumpuk sehingga membuat pendangkalan di sungai yang dulu sangat jernih sekali,” jelasnya.

Selain meminta untuk dikeruk, Bayu juga meminta agar aparat yang berwenang menindak tegas para pelanggar yang seenaknya saja mem-

buang sampah di Tukad Tebe.

“Di wilayah kami ada aturan tegas terkait hal itu. Namun itu percuma saja, ketika di sepanjang hulu ada beberapa warga yang masih membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Bayu menceritakan, jika air di Tukad Tebe sampai meluap, masyarakat sekitar akan terganggu aktifitasnya. Apalagi, akses untuk keluar dari banjir akan tertutup. “Kalau sudah banjir besar, bisa-bisa 5 jam masyarakat sekitar tidak bisa

kemana-mana. Jangankan untuk pergi bekerja, untuk keluar rumah saja sudah kesulitan,” keluh Bayu.

Untuk itu dirinya meminta kepada aparat yang berwenang untuk turun melihat kondisi yang ada di Tukad Tebe khususnya di sekitar Banjar Tenten, Denpasar. “Apalagi Pak Gubernur punya program clean and green. Sungai di Denpasar perlu segera dibersihkan dan warga yang membuang sampah di sungai harus ditindak tegas,” tutupnya. W-011

tang pedoman pelaksanana penjaringan calon kepala dan wakil kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi dari PDI Perjuangan.

Sekretaris DPC PDIP Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa

menambahkan, selanjutnya penetapan hasil penjaringan balon walikota-wawali Kota Denpasar ini akan diserahkan ke DPD dan DPP PDI Perjuangan guna memperoleh rekomendasi. “Segera

kami ajukan ke induk partai.

Sedangkan untuk pengembalian formulir pendaftaran calon, kami berikan tenggang waktu sampai Sabtu 7 Pebruari,” ucap Kadek Agus Arya Wibawa. R-004

mengingat dirinya tidak sepakat di lahan yang juga milik ayahnya ada aktifitas bercocok tanam dan mengajak organisasi Gafatar. Tidak berhenti sampai disitu, pertemuan di lokasi bercocok tanam alot, sehingga beberapa anggota Gafatar dan pemilik lahan dimediasi oleh Babinkamtibmas, Aiptu Ngakan Gede Putra di Kantor Lurah Semarapura Kauh. Dalam kesempatan tersebut, Sedana Yoga yang juga pemilik lahan meminta Zainulah yang menyakap lahan tersebut sejak Tahun 2012 agar berhenti menyakap lahannya.

Namun Zainulah tidak bersedia menghentikan aktifitasnya, dan meminta waktu untuk meninggalkan lahan yang sudah menjadi garapannya sejak Tahun 2012 lalu. “Bagaimana saya bisa pergi begitu saja, sedangkan aset saya masih ada disana,” kelit Zainulah.

Sedana Yoga tak menggubris permintaan Zainulah, dan berharap balik kanan dan bubar jalan terhadap lahan yang dikerjakannya. Diterangkan, lahan itu semula dikerjakan sejak tahun 2012, dan ijin untuk menyakap diberikan oleh ayah Sedana Yoga, Made Sudana dengan bagi hasil 50 berbanding 50.

“Saya tidak ada urusan dengan organisasi anda, silakan pergi dari tanah garapan yang milik ayah saya dan tidak ada apa-apa lagi,” hardik Sedana Yoga lagi.

Sedana Yoga juga memberikan batas waktu sampai hari Minggu (8/2) kepada Zainulah untuk meninggalkan lahan tersebut. Zainulah berkilah bahwa kegiatan bercocok tanam yang dilakukannya bersama anggota Gafatar tidak ada motif tertentu. Menurutnya pelatihan bercocok tanam padi yang dilakukann untuk membantu program pemerintah dalam

mewujudkan kemandirian pangan. “Yang kami lakukan hanya untuk membantu pemerintah, bahkan saya ingin mengajar anggota Gafatar cara bercocok tanam,” jelas Zainulah.

Mendengar penjelasan itu, Sedana Yoga justru bersikeras agar Zainulah meninggalkan lahan milik ayahnya. “Sekali lagi saya tidak ada urusan dengan organisasi anda, saya ingin hidup nyaman, anda juga harus menghargai saya,” tegas Sedana Yoga.

Dituturkan Sedana Yoga, kalau menggarap lahannya dengan cara wajar, tidak akan ada masalah, namun karena mengajak organisasi yang disebutkan di media tidak jelas, dirinya juga was-was. “Saya takutnya belakangan hari, mengingat ini lahan milik ayah saya dan lahan milik keluarga saya, saya tidak ingin ada masalah kedepan,” pungkas Sedana Yoga. W-010

wat program CSR”, ujar Mastika.

Sedangkan mengenai bantuan berupa beras dan uang dari Gubernur Bali hanya insidentil dan dimaksudkan untuk meringankan beban sementara. “Ini bantuan sifatnya hanya untuk penanggulangan sementara, semoga dapat meringankan beban bapak-ibu”, ujar Mastika, pejabat asal Buleleng yang saat itu juga didampingi pejabat Biro Humas Pemprov Bali dari Bangli Ida Bagus Ketut Ludra.

Sedangkan pejabat desa yang mendampingi yakni Sekretaris Desa Bunutin, I Nyoman Wijana.

Saat itu pejabat Humas Pemprov Bali ini juga digiring oleh Sekretaris Desa Bunutin, I Nyoman Wijana untuk meninjau kondisi keluarga miskin I Ketut Murtika (51) yang letaknya beberapa meter arah selatan.

Murtika yang beristrikan Ni Wayan Menuh (49) juga dijerat kemiskinan.

Pasutri yang memiliki 3 anak ini harus menempati rumah yang atapnya sudah bocor. Murtika mengaku tidurnya kini menjadi amat tidak nyaman bertalian musim hujan. Air hujan mengancam masuk rumah.

Kekayaannya berupa dapur kecil juga hancur. Dia mengaku tak mampu memperbaiki rumah dan dapurnya.

Malahan hanya untuk urusan isi perut dia sudah harus pusing tujuh keliling. Dia mengaku hanya sebagai pekerja serabutan, pendapatannya tak menentu.

“Tyang ten ngelah gae tetap”, ujar Murtika. Untuk keluarga ini, Kabag Publikasi Biro Humas Pemprov Bali menjanjikan bakal mengupayakan dibantu dengan program rehab rumah yang nilainya mencapai Rp.7,5 juta. W-002*

Sumiati

FB/DOK

Pemprov Luncurkan Mobil Samsat Keliling DARI HALAMAN 1 yang jaraknya jauh dari kantor Samsat maupun gerai-gerai samsat yang telah disediakan.

Ia juga mengimbau kesadaran dan partisipasi masyarakat menunaikan kewajibannya membayar pajak.

“APBD daerah Bali sepe-

Mohon Sungai Tebe Diperhatikan

DARI HALAMAN 1 sungai Tebe. Bila perlu ada sinergi antara Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar untuk mensterilkan sungai dari sampah plastik.

“Di sungai Tebe kalau sudah musim hujan banyak sampah yang tersangkut. Ini akan menjadi sarang penyakit. Belum lagi kalau banjir datang,” bebernya.

Menurut Bayu Putra, di Tukad Tebe ini sebenarnya sudah pernah dilakukan proyek pelebaran. Hanya saja setelah

PDIP Kembali Jagokan Rai Mantra

DARI HALAMAN 1 di empat kecamatan melalui masing-masing PAC termasuk pula mengacu pada SK 031-A/ TAP/DPP/V/2011 dari DPP ten-

Aktifitas Gafatar Dihentikan Warga

DARI HALAMAN 1 Kejadian ini berawal dari penyakap tanah, Zainulah (36) hendak bercocok tanam padi dilahan milik Made Sudana (15 are) dan Nengah Wiryawan (14 are). Hanya Zainulah bercocok tanam mengajak anggota Gafatar dengan dalih mengadakan pelatihan bercocok tanam bersama 30 anggota Gafatar yang ada di Klungkung. Bahkan anggota Gafatar ini menggunakan seragam oranye bertuliskan Gafatar melakukan aksinya sejak pukul 07.30 wita.

Aksi bercocok tanam ini kemudian diketahui oleh Kepala Lingkungan Besang Kawan, Putu Sedana Yoga. Memang aktifitas Gafatar tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak Kepala Lingkungan dan Kelurahan Semarapura Kauh.

Sedana Yoga akhirnya menghentikan aktifitas tersebut,

11

Dewan Provinsi Tak Persoalkan Bansos Dihapus DARI HALAMAN 1 ni hanya memfasilitasi proposal yang diajukan oleh masyarakat.

Bahkan, tak sekalipun ia melihat ataupun menyentuh dana hibah/ bansos yang sudah berhasil dicairkan. Lantaran dana ditransfer langsung ke pihak yang bersangkutan. Apabila hal ini justru dinilai mendatangkan masalah, dirinya pun tidak keberatan jika hibah dan bansos dihapuskan.

Apalagi, wacana tersebut sempat dilayangkan oleh pemerintah pusat.

Hanya saja dengan catatan, tidak di Bali saja tapi diseluruh Indonesia. “Secara pribadi saya tidak masalah jika berdasarkan hasil kajian hibah dan bansos tidak bagus, hapus saja saya tidak masalah. Tapi semuanya dihilang-

kan jangan di Bali saja,” katanya.

Dirinya pun tak memungkiri, selama ini pertanggungjawaban hibah dan bansos memang sering terlambat. Namun, menurutnya itu tak sepenuhnya karena kelalaian atau kesengajaan pihak penerima. Kusuma Putra menjelaskan, biasanya hibah atau bansos cair pada Bulan Desember, dan pertanggungjawaban sudah diminta pada Bulan Januari. Wajar saja, jika terjadi keterlambatan, karena waktu yang terbatas. Tapi, menyikapi hal itu ia juga tak tinggal diam.

“Beberapa kelompok sampai empat kali saya hubungi, tapi dijawab pertanggungjawaban besok dan besok terus, saya juga kesal. Ini juga jadi bahan evaluasi kami ketika akan memfasilitasi hibah dan bansos tahun beri-

kutnya,” jelasnya.

Sementara, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika memiliki pandangan tersendiri.

Menurutnya, hibah dan bansos masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun demikian, penyalurannya harus benar, dan masyarakat juga diajak untuk bersama-sama mengawasinya.

Setiap tahun nyaris sebanyak 12.000 proposal hibah dan bansos yang masuk ke Pemprov Bali.

Dengan proposal sebanyak itu, tentu akan menyulitkan proses verifikasi. Bahkan, sebanyak 7000 pegawai di lingkungan Pemprov Bali telah diterjunkan ke lapangan. “Hibah dan bansos masing sangat diperlukan, pada peristiwa tertentu masyarakat sangat perlu bantuan. Tapi harus benar,” tegas Gubernur. W-019

Setelah Diprotes, Akhirnya Bansos Dibagi Rata

TABANAN –Fajar Bali Protes yang dilontarkan oleh I Ketut Suardiana anggota DPRD Tabanan dari Partai Hanura, ternyata cukup manjur.

Tudingan pembagian bansos yang tidak adil itupun dibantah Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi, Rabu (4/2) kemarin. Suryadi yang ditemui usai memimpin rapat kerja menegaskan pembagian bansos arahan dewan dibagai rata.

Hanya pimpinan alat kelengkapan dewan mendapat lebih.

“Tidak benar itu, semua dibagai rata masing-masing dapat Rp 100 juta dana arahan,” tandas Suryadi kemarin.

Dijelaskann tahun 2015 ini, dana bansos dianggarkan sebesar Rp 10 miliar. Dari

Ketut Suryadi

FB/DOK

jumlah tersebut Rp 5 miliar menjadi dana arahan dewan.

Dana itu dibagai secara merata kepada seluruh anggota dewan. Tapi memang untuk pimpinan alat kelengkapan dewan mendapatkan

lebih banyak karena sesuai tanggungjawab mereka pada konstituennya. “Kalau ada anggota dewan yang mendapat lebih mungkin karena lobi ke eksekutif, itu bukan urusan pihaknya tetapi urusan pribadi,” tandasnya.

Ke t u a Fra ks i P D I P I Made Dirga juga menegaskan kalau dana itu bukan dari dewan. Pihaknya hanya mengawal proposal yang diajukan masyarakat dan diharapkan dapat dipenuhi pemerintah. “Kami hanya memfasilitasi proposal yang diajukan masyarakat dan mengawal agar bisa dibantu,” jelas Politisi PDIP asal Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan ini. W-004

Dermaga Gunaksa Digelontor 75 M DARI HALAMAN 1 Kementerian Perhubungan juga akan membantu 4 pembangunan infrastruktur pelabuhan di Bali.

“Untuk tahun 2015 Kementerian Perhubungan memperoleh pagu anggaran sebesar 458 miliar, dan akan ada 4 pembangunan infrastruktur pelabuhan yang akan dibantu pembangunannya yakni pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem, pembangunan dermaga penyeberangan Gunaksa, Pembangunan Pelabuhan Benoa, dan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

Menurut Sudikerta khusus untuk Pelabuhan Gunaksa, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan anggaran sebesar 75 miliar yang rinciannya 33 miliar untuk jalan menuju pelabuhan dan 42 miliar untuk fisik bangunan pelabuhan.

Maka dari itu diharapkan segera membentuk badan perusahaan yang memayungi operasional pelabuhan Gunaksa tersebut.

Sementara itu untuk sisanya, Sudikerta menyampaikan akan dikembalikan kepada masing– masing pengelola yakni Pelindo III. Diharapkan juga Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dengan Kementerian BUMN

untuk pendanaan mengingat Kementerian BUMN telah memperoleh subsidi dana dari pemerintah pusat dalam hal mendukung pendanaan pembangunan nasional.

Selain itu terkait pengelolaan Trans Sarbagita, nantinya pengelolaannya akan diserahkan kepada Perum Damri sehingga dapat beroperasi lebih maksimal. Lebih lanjut Wagub Sudikerta juga mengharapkan agar pembangunan infrastruktur yang belum terkoordinir saat ini segera dirancang dan akan diajukan pada anggaran perubahan tahun 2015.

Sementara itu Bupati Karangasem I Wayan Geredeg yang hadir dalam rapat tersebut menyatakan apresiasinya terhadap Pemprov Bali yang sudah sangat serius dalam membangun Bali melalui pembangunan infrastruktur transportasi darat dan laut.

Menurutnya, hal seperti ini harus selalu dilakukan dalam upaya untuk menyeimbangkan pembangunan yang ada di Bali sehingga tidak selalu bertumpu pada Bali Selatan. Geredeg juga mengharapkan keberadaan bandara di Bali utara dan kelanjutan Jalan By Pass Ida Bagus Mantra sampai ke Buleleng agar segera diwujudkan.

Hal tersebut dianggap sangat dibutuhkan untuk memperlancar akses transportasi dalam upaya memajukan wilayah Bali utara, barat dan timur. Selain Geredeg, perwakilan dari masing – masing kabupaten lainnya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan saat ini.

Dari penyampaian tersebut sebagian besar kabupaten mengharapkan bantuan bus sekolah yang diharapkan akan mengurangi anak–anak sekolah untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah sehingga mampu menekan angka kecelakaan yang menimpa siswa sekolah.

Selain itu penambahan armada trans sarbagita juga diharapkan untuk menjangkau seluruh kabupaten yang ada di Bali.

Menanggapi permintaan tersebut, Wagub Sudikerta telah menyiapkan bantuan 45 bus sekolah yang akan siap di berikan kepada pemerintah kabupaten/ kota yang masing – masing memperoleh 5 unit dan untuk Bus Trans Sarbagita melalui kementerian perhubungan telah menyiapkan 30 unit bus yang nantinya akan di kelola oleh Damri dan diusulkan untuk melayani seluruh kabupaten di Bali. W-019

Mangku Meres Penuhi Kriteria Dapatkan Bedah Rumah DARI HALAMAN 1 gucapkan terima kasih yang mendalam kepada pejabat yang peduli dengan keberadaannya.

Lebih melegakan bagi Mangku Meres adalah adanya lampu hijau dirinya bakal mendapatkan bantuan bedah rumah melalui program CSR. Mastika mengatakan untuk Jero Mangku Meres memenuhi keriteria untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Keluarga ini memenuhi syarat untuk mendapatkan bedah rumah, pemerintah bakal upayakan le-

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

POLITIK

12 Suara PARLEMEN

Pemerintah Harus Bisa Pertahankan Kawasan Pertanian SINGARAJA-Fajar Bali Ditengah gencarnya pembangunan di Kabupaten Buleleng diharapkan eksekutif menjaga kawasan pertanian yang ada di Bali Utara, supaya lahan produktif tidak alih fungsi.

Anggota DPRD Kabupaten Buleleng asal dapil Sawan Ni Luh Sri Seniwi dari Pa r t a i D e m o k ra s i Indonesia Perjuangan (PDI P) mengFB/AGUS h a ra p k a n ke p a d a Ni Luh Sri Seniwi pemerintah bisa menyikapi dengan tegas bahkan pihaknya juga mengharapkan dalam pembangunan gedung di Buleleng agar tidak memberikan batasan ketinggian. Menurut Seniwi apabila pembangunan gedung di Kabupaten Buleleng dibatasi sesuai dengan RTRW serta Perda Pemerintah Provinsi Bali terkait ketinggian pembangunan nantinya perkembangan pembangunan akan melar kesamping sehingga seluruh sawah dan ladang yang ada di Kabupaten Buleleng bakal habis. ”Saya harapkan dalam penataan pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng seharusnya pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi menyangkut pembangunan agar ketinggiannya tidak dibatasi. Sehingga pembangunan tidak melar kesamping untuk menghindari alih fungsi berkurangnya sawah-sawah produktif,” terangnya.

Ditambahkan Seniwi daratan yang ada di Kabupaten Buleleng dirasa semakin sempit, hampir 70 persen tanah pertanian yang ada di Kabupaten Buleleng telah hilang lantaran berdiri gedung-gedung megah, disamping pembangunan yang kian pesat terjadi, juga diakibatkan abrasi. ”Luas Buleleng sudah semakin menyempit karena abrasi. Maka peran pemerintah daerah bisa melakukan langkah yang tepat guna mencegah abrasi yang terjadi,”pintanya.W-008

FAJA R BALI

Siap Klarifikasi Terkait Abraham Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjojanto menegaskan siap mengklarifikasi kepada Komite Etik KPK terkait Abraham Samad yang diduga bertemu dengan elit PDI Perjuangan.

JAKARTA-Fajar Bali “ J i k a ko m i t e e t i k K P K membutuhkan klarifikasi saya sebagai bagian dari t i m ( t ra n s i s i J o ko w i - J K ) maka saya siap,” kata Andi di depan Komisi II DPR RI Jakarta, Rabu (4/2) kemarin.

Dia juga menegaskan

siap memberikan klarifikasi ke Bareskrim Mabes Polri. Menurut dia, hal ini terkait masalah kelembagaan sehingga dirinya akan memberi klarifikasi kepada institusi sebelum menyampaikannya ke publik.

“Ini masalah etika kelembagaan, maka sebaiknya saya memberi klarifikasi kepada KPK sebelum menyampaikan ke publik,” ujarnya.

Selain itu Andi juga membantah kehadirannya saat pertemuan antara elit PDI-P dengan Ketua KPK Abraham Samad di sebuah apartemen di kawasan SCBD. Dia menjelaskan posisi nya s a a t d i t i m t ra n s i s i Jokowi-JK membantu Ketua Umum PDI Perjuangan Meg-

KAMIS, 5 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

awati Soekarnoputri untuk menyaring calon wakil presiden. “ Pa k S a ma d ( Ab ra ha m Samad) masuk dipertimbangkan sebagai cawapres namun kesulitan kami saat itu soal etika kelembagaan KPK,” ujarnya.

Dia mengatakan pertimbangan tim transisi saat itu bahwa etika kepem impinan KPK tidak memungkinkan bagi tim melakukan interaksi leluasa dengan Abraham Samad.AN Andi Widjojanto

FB/IST

Lima Kader dapat Rekomendasi DPD PDIP

Susrama tak Masuk Rekomendasi NEGARA-Fajar Bali Perebutan untuk menduduki kursi Ketua DPC PDIP Jembrana makin hangat. Kabar terbaru, lima kader dari delapan yang diusulkan DPC PDIP Jembrana, mendapat rekomendasi DPD PDI Perjuangan. Salah satu yang tak mendapat rekomendasi yakni IB Susrama.

Lantaran tak masuk dari lima kader tersebut, sejumlah kader mempertanyakan pada DPD. Menurut sejumlah kader, militansi dan kekaderan Susrama di PDIP, tak diragukan.

Kelima kader yang mendapat rekomendasi DPD, meliputi Made Kembang Hartawan, Putu Artha, Ketut Sugiasa, IB Birawa dan Made Sri Sutharmi.

Kelimanya, sudah menjalani tes kemampuan serta kepatutan (fit and proper test) di DPD PDIP Bali di Denpasar. Sedangkan tiga orang atau kader yang tak memperoleh rekomendasi, IB Susrama, IB Sudiana dan Ketut Sudiasa.

Salah satu kader PDIP Jembrana asal Kelurahan Banjar Tengah Negara, yakni Putu

Arya Negara Selasa (3/2) menegaskan dari pandangannya selama ini, semestinya IB Susrama masuk dalam rekomendasi DPD, mengingat selama ini memiliki militansi yang tinggi terhadap partai dan setiap penugasan partai selalu ditunjuk. Penilaian ini, menurutnya tak ada maksud serta kepentingan apapun.

Terkait itu, IB Susrama yang juga sebagai Ketua Komisi C DPRD Jembrana ditemui di DPRD Jembrana mengaku legowo atas keputusan dari

DPD. Sebagai kader, katanya dimana pun ditugaskan harus tetap siap. “Saya tak cari jabatan, tapi ketika diberi jabatan, saya siap. Saya harus tetap tunduk pada aturan partai dan perintah partai,” ujarnya. Dia memperkirakan kemungkinan partai mempunyai rencana lain dan siapa tahu akan dicalonkan sebagai bupati.

Sementara, Ketut Sugiasa selaku Sekretaris DPC PDIP Jembrana dan juga Ketua DPRD Jembrana mengatakan

KIRAH PIMPINAN SKPD MENUJU BALI MANDARA

bahwa militansi atau kaderan Susrama di tubuh PDIP sudah luar biasa, namun mengenai rekomendasi tersebut merupakan kewenangan DPD partai. Cuma usul Sugiasa, bagi yang terpilih sebagai Ketua DPC PDIP Jembrana, tak lagi mencalonkan diri sebagai calon Bupati Jembrana mendatang. Meski hal ini tak diatur dalam partai, namun dia melihat tugas seorang ketua partai sangat besar, karena tugas utamanya yakni untuk membesarkan partai. W-003

Ir. I Nyoman Sumerta, M.Si

Mendengarkan dan Menjalankan “Mendengarkan setiap keluhan menjadi kunci dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas. Bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik”.

Terlahir sebagai anak ke tiga dari tujuh bersaudara, Sumerta kecil erat akan kehidupan desa bersahaja, ayah “I Nengah Metra” dan ibu “Ni Nyoman Remben” merupakan petani kecil dengan lahan sedikit di daerah Melaya, Jembrana.

Kehidupan membalut keluarga serba kekurangan bahkan untuk kebutuhan makan menemukan makan nasi saja sudah cukup istimewa, sang ayah harus kerja keras menggarap sawah orang (Nandu) dengan sistem bagi hasil, sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Sumerta yang merasakan itu tidak tinggal diam dengan kedua tangan mungil ia sudah terbiasa membantu orang tua dan itu menjadi runtinitas bagi Sumerta di saat sepulang sekolah sampai ia menamatkan sekolah dasar di SD 2 Tukadaya.

masih harus bekerja membantu orang tua namun harapan baru muncul saat sang bibi memberi nasehat dan semangat untuk bisa melanjutkan sekolah ke STM Jembrana walau ia harus mengayuh sepeda tiap hari dengan jarak 13 kilometer.

Berawal sekolah di STM, Sumerta banyak mendapat ilmu pelajaran dan ia aplikasikan dengan semangat kerja keras untuk bisa menerima pekerjaan ringan renovasi rumah-rumah. Harapan semakin tumbuh dalam benak Sumerta, setamat STM Sumerta bertekad ke Denpasar mengembangkan kemampuan untuk berkerja di Kontraktor serta melanjutkan pendidikan di Akademi Teknik 20 Nopember.

Menjelang ujian tempat ia kuliah mengalami kebangkrutan dan diintegrasikan ke Undiknas menjadi Fakultas Teknik. Ia meneruskan di sana hingga lulus tahun 1986, di sisi lain ia mendalami kerja sebagai seorang Konsultan.

Kehidupan tidak bisa di ukur dengan logika jarang sekali seseorang mampu berani mengambil keputusan di saat ia berada di zona nyaman dalam kehidupannya, namun tidak bagi Sumerta di saat tanpa sengaja ia mengambil berkas formulir penerimaan pegawai negeri milik teman yang tidak terpakai karena kesalahan isi, isi yang salah itu di hapus dan di rubah menjadi namanya. Siapa sangka Sumerta di terima bekerja sebagai pegawai negeri, walau gaji yang ia terima sangat kecil, Sumerta

Ir. I Nyoman Sumerta, M.Si mewakili Dinas Pekerjaan Umum menghadiri Pelatihan Percontohan Konstruksi di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali.

Kebiasaan Sumerta bekerja memotivasi diri untuk terus melanjutkan sekolah setamat SD ia meneruskan di SMP Swastika Karya Tukadaya, namun setamat SMP membuat Sumerta pupus harapan karena dari segi ekonomi tidak memungkinkan untuk ia melanjutkan pendidikan, sedangkan ia

lebih mendengarkan nasehat dari keluarga untuk memilih menjadi pegawai negeri, sampai Sumerta resmi menjadi pegawai negeri sipil ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali cabang Bangli.

Sepajang hidupnya dari kecil ia habiskan untuk

bekerja dan belajar sampai ia tidak pernah mera- wati dari sakan yang namanya gaul anak sekarang menye- tingkat butnya, pekerjaan pula yang mengantarkan Sumerta bertemu jodoh dan sekarang menjadi istri yang terus selalu memberi semangat pada Sumerta dalam bekerja.

Kebiasaan kerja keras ia aplikasikan dalam tugas sampai ia di tarik kembali Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, perjalanan karier ia lalui di semua jenjang hingga akhirnya ia Ir. I Nyoman Sumerta, M.Si mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Umum Provinsi Bali.

Sebagai seketaris Dinas Pekerjaan Umum, bawah, membuat ia mengerti apa yang harus diibaratkan seorang Ibu dalam sebuah kehidupan lakukan dalam memberi pelayanan terhadap rumah tangga, ia harus mampu mengkoordinasi- masyarakat. kan banyak bidang melalui Kepala Bidang (Bidang Langkah ke depan agar kinerja penanganan biPengkajian dan Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang dang infrastruktur dapat terus ditingkatkan maka dan Perumahan, Bidang Sumber Daya Air, Bidang upaya-upaya koordinasi dan sinergitas antar inBina Marga, Bidang Cipta Karya, serta Bidang En- stansi harus terus dimantapkan sehingga pelakergi dan Sumber Daya Mineral), Kepala UPT (UPT sanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efekBalai Peralatan dan Pengujian, UPT Pengelolaan tif, efisien dan berkelanjutan.

Air Minum, UPT Pengelolaan Sampah dan UPT Sumerta tidak lupa getir kehidupan dulu yang Pengelolaan Air Limbah) serta bawahan lain yang pernah ia rasakan bersama keluarga, di mana ia bernaung dalam ruang lingkup Dinas Pekerjaan hampir tidak bisa melanjutkan sekolah karena Umum Provinsi Bali. harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tidak hanya itu, Sumerta juga menyusun ren- Dengan adanya program Bali Mandara terutama cana dan program kerja yang menjadi tugas pokok upaya pengentasan kemiskinan melalui Gerbang kesekretariatan yang dikoordinasikan ke Kepala Sadu, Simantri, JKBM dan Bedah Rumah. Sumerta Sub-sub bagian (sub bagian umum, sub bagian sangat mendukung karena itu bersentuhan langkepegawaian dan sub bagian keuangan dan penyu- sung dengan masyarakat miskin. Sebagaimana sersunan program) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi ing dipesankan oleh Gubernur Bali Made Mangku Bali agar dapat memfasilitasi dan mensuport Pastika bahwa Tuhan bersemayam di rumah orang dengan cepat, tepat dan berkesinambungan, miskin. (BS/KA) sehingga pelaksanaan tugas Bidang dan UPT dapat terlaksana dengan baik.

Selain tugas pokok di bidang infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum juga sebagai leadDATA PRIBADI ing sector yang memproses dana Bansos yang Nama : Ir. I Nyoman Sumerta, M.Si jumlahnya sangat banyak, dalam kurun waktu Tempat : Melaya, Jembrana satu tahun proposal yang diajukan ke Dinas Tanggal Lahir : 3 Desember 1961 Pekerjaan Umum bisa mencapai 9.000 proposal Pekerjaan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum bahkan bisa lebih dari seluruh kabupaten kota Provinsi Bali se Provinsi Bali. Tangung jawab besar itu ia siIstri : Ni Made Sekaradi, SE kapi dengan baik walau ada beberapa proposal Anak : 2 orang yang belum dapat direalisasikan dikarenakan Pertama : Putu Juni Arsha, S. Kom kelengkapan data yang kurang.

Kedua : Made Ari Arsha Tentu tidak mudah bagi Sumerta mejalanHobby : Olah Raga dan Jalan-jalan kan tugas multifungsional di kantor Pekerjaan Umum. Namun pengalaman yang telah ia leLayouter: Wiadnyana