FAJAR BALI BALI EDISI KAMIS, 8 JANUARI 2015

FAJAR BALI

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

KAMIS, 8 JANUARI 2015 l Tahun XV

Marak Penyerobotan Hutan Mangrove Bali Selatan

Selamat Pagi

Pak Gubernur Maksimalkan Pengawasan Program Bali Mandara P o l i t i s i P D I P, Ida Bagus Alit Arga Patra menyoroti persoalan kemiskinan di Badung yang beberapa waktu lalu mendapat atensi baik dari Pemerintah Kabupaten Badung maupun IB Alit Arga Patra Provinsi Bali. Dirinya mengimbau agar antara Pemprov Bali dan Pemkab Badung selalu menjalin sinergi dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Badung.

Apalagi Badung merupakan Kabupaten dengan PAD tergemuk di Bali.

“Pengentasan kemiskinan mesti dilakukan secara massif. Meski Badung KE HAL. 11

Pesan Inspiratif Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki”.

Mahatma Ghandi

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 07 Januari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp Rp

Hotel Crystal Langgar Sempadan Tahura

FB/IST

SIDAK DI KAWASAN MANGROVE-Anggota Komisi I DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak ke kawasan mangrove di Bali Selatan. Selama sidak tersebut dewan menemukan banyak terjadi penyerobotan kawasan mangrove.

KE HAL. 11

026/VI/W-020

ONLINE: www.fajarbali.com

KE HAL. 11

Jika Krama Tak Patuhi Hasil Paruman Soal UU Desa Majelis Desa Pekraman (MDP) Rabu (7/1) kemarin mengukuhkan sikapnya terhadap UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Puluhan anggota Majelis Alit Desa Pekraman (MADP), Majelis Madya Desa Pekaraman (MMDP), Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP), pecalang, hingga manggala desa se-Bali mendatangi kantor DPRD Bali.

Mereka menuntut agar Bali menentukan pilihan tunggal (desa adat). Bukan memilih desa dinas ataupun mendua dengan mendaftarkan desa adat dan dinas.

DENPASAR-Fajar Bali Sejak pukul 10.30 wita, puluhan pecalang dan MDP nampak memadati kantor DPRD Bali.

Kedatangan mereka dipimpin langsung oleh Ketua MUDP Provinsi Bali, Jro Gde Suwena Putus Upadesa. Sayang, di saat

yang bersamaan sejumlah anggota dewan sedang melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi.

Sehingga rombongaan MDP hanya diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Nyoman Sugawa Korry, didampingi Ngakan Made Samudra, dan Ketut Adnyana di ruang rapat gabungan.

Selama diskusi, sejumlah bendesa adat sempat berorasi mengenai hasil rapat mereka.

Katanya pendaftaran desa adat adalah harga mati. Bahkan di Kabupaten Buleleng, ada

KE HAL. 11

FB/ARY

DESAK PILIH DESA ADAT-Bendesa se-Bali di ruang rapat gabungan DPRD Bali.

UU DESA

Upacara Agama Pengaruhi Kemiskinan

Gubernur Imbau Tak Jor-joran

Istana Tampaksiring Digugat Puri GIANYAR-Fajar Bali Tanah istana Tampaksiring seluas 2,96 hektare digugat oleh Puri Tampaksiring. Gugatan itu dilayangkan karena sampai saat ini tanah pihak puri belum mendapatkan ganti rugi. “Tanah tersebut pada tahun 1957 diFB/ARTAYASA minta oleh PemerinKoploantara tah Pusat dalam hal ini Presiden Soekarno pada Almarhum Cok Made Oka,” kata I Wayan Koploantara, SH penasehat hukum Puri Tampaksiring di Pengadilan Negeri Gianyar, Rabu (7/1).

Menurut Koploantara, kala itu pihak puri pindah rumah ke Banjar Tegalsuci Tampaksiring. Namun sampai saat ini, pihak Puri belum mendapatkan pengganti atas penggunaan tanah tersebut. Pihaknya memang sudah beberapa kali melayangkan surat dan ditujukan Kepala Istana sampai ke Kementerian Sekretaris Negara, namun belum mendapatkan tanggapan.

DENPASAR-Fajar Bali Komisi I DPRD Provinsi Bali melaksanakan sidak disejumlah titik yang disinyalir terjadi penyerobotan dan pengrusakan hutan mangrove di wilayah Bali Selatan yakni restoran Kamikase di wilayah pengawasan Banjar Pesanggaran, kawasan PT. Pelindo, perusahaan Beton Vioner, dan hotel Crystal. Komisi I DPRD Bali miris melihat banyaknya penyerobotan mangrove yang menyebabkan wilayah seputaran hutan mangrove berada dalam titik krodit. Untuk itu, Komisi I DPRD Bali akan memanggil pihak-pihak terkait, Senin (12/1) untuk mengecek terkait perizinan dan pelanggaran yang telah dilakukan.

MDP Wacanakan Sanksi Adat

645,000 173,590,500 174,235,500 61,478,506 112,756,994

Tuntut Ganti Rugi Lahan Rp. 88 Miliar Lebih

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Made Mangku Pastika

FB/DOK

DENPASAR-Fajar Bali B a d a n Pe m b e r d aya a n Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali pernah mengungkap data mengejutkan. Yakni mengenai faktor penyebab kemiskinan di Bali. Selain makanan, rokok, dan perumahan, rupanya terselip juga upacara agama sebagai salah satu indikator.

Namun, hal ini rupanya tidak membuat Gubernur Bali, Made Mangku Pastika terkejut. Ia menyadari fenomena yang terjadi, bahwa upacara agama di Bali lebih sering digelar secara jor-joran.

Namun, secara tegas Gubernur mengklarifikasi, sejatinya

bukanlah upacara agama yang menjadi indikator kemiskinan. Menurut Gubernur, justru orang-orang yang mengelar upacara itulah yang membuat upacara agama menjadi ‘mahal’.

Dikemas jor-joran agar terkesan mewah dan hebat.

Padahal Agama Hindu disebutkan sebagai agama yang sederhana, dan segala tuntunan upacara sudah diatur dalam Sastra Agama. “Bukan upacara agamanya, tapi orang yang menyelenggarakannya yang sombong, dengan membuat upacara jor-joran,” ujarnya.

Lebih lanjut Gubernur berharap masyarakat Bali tidak

Perbekel di Tabanan Ingin Keduanya Dipertahankan TABANAN-Fajar Bali Dualisme pendapat mengenai UU Desa di Tabanan ternyata belum menemukan titik terang. Meskipun Tim Pansus UU Desa Propinsi Bali menghadiri pertemuan kedua belah pihak yang difasilitasi Ketua DPRD Tabanan, Rabu (7/1) kemarin, ternyata keduanya masih kukuh pada pendapat masing-masing.

Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Tabanan, I Wayan Tontra yang turut hadir dalam pertemuan itu menegaskan berdasarkan hasil rapat seluruh desa pakraman di Tabanan sepakat untuk mendaftarkan desa adat. “Keputusan itu telah

KE HAL. 11

KE HAL. 11

Wagub Sudikerta Minta Ajegkan Budaya Bali Melalui Gong Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta berharap keberadaan sekaa gong beserta perangkatnya tidak punah bahkan terus dapat dilestarikan. Mengingat budaya Bali memiliki nilai seni yang tinngi. apalagi Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata yang menjadikan budaya sebagai salah satu daya tariknya.

DENPASAR-Fajar Bali Sudikerta juga mengimbau bagi masyarakat yang belum memiliki peralatan gong di pura maupun banjar serta desanya, agar menyampaikan proposalnya kepada pemerintah untuk mendapat bantuan pengadaan gong. Demikian disampaikan Sudikerta saat menghadiri dan melakukan persembahyangan bersama pada Karya Ngenteg Linggih Dewa Yadnya Pedudusan Alit Wrespati Kalpa ring Pura Luhur Gunung Sari, Mengwitani Kabupaten Badung, Rabu (7/1).

Pada kesempatan tersebut, Wagub Sudikerta menyampaikan bahwa Karya Dewa Yadnya seperti ini patut untuk dilaksanakan dan tidak boleh dilupakan, agar krama

014/VI/KTR

Parwata Kembali Jabat Kepala BPMP Gubernur Sindir Pejabat yang Pelit dan Imbau Jaga Kebersihan FB/IST

HADIRI UPACARA AGAMA-Wagub Sudikerta saat menghadiri karya Ngenteg Linggih Dewa Yadnya Pedudusan Alit wrespati Kalpa di Pura Gunung Sari. desa tidak kehilangan arah dalam krama desa dalam melaksanakan melaksanakan segala swadharma upacara ini, Sudikerta menyerahkan agamanya. Ia juga mengimbau punia sebesar 22 juta rupiah, yang masyarakat agar ketika melak- diterima oleh Ketua Panitia Acara.

Lebih jauh Ketua Panitia Karya sanakan yadnya disesuaikan dengan kemampuan krama desa. Yadnya Ngenteg Linggih Made Darmada harus didasari dengan rasa tulus menyampaikan terimakasih atas ikhlas, tidak dengan pemaksaan kehadiran Wagub Sudikerta yang agar yadnya yang dihaturkan dapat turut menyaksikan jalanya upacara tersampaikan dengan baik kehada- ini. Ia menyampaikan bahwa tujuan pan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. diadakannya karya ini adalah untuk Oleh karenanya untuk meringankan KE HAL. 11

DENPASAR-Fajar Bali Awal tahun 2015, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika kembali melakukan mutasi sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV. Uniknya, dalam mutasi kali ini, Pemprov seolah mengembalikan posisi pejabat yang sebelumnya dicopot. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali, IB Made Parwata yang bulan lalu dibebastugaskan, Rabu (7/1) kemarin ‘dipulangkan’. Ia kembali dipercaya untuk menjabat Kepala BPMP, namun dengan Layouter: dejerie

sejumlah catatan khusus.

“Mutasi kali ini fokus untuk mengangkat kembali PNS yang sebelumnya bebas jabatan struktural. Berdasarkan hasil evaluasi, pejabat sebelumnya dinilai layak untuk diangkat kembali dengan jabatan yang setingkat,” ujar Gubernur Pastika. Total, ada 10 pejabat eselon II, III, IV yang dilantik. Selama acara pelantikan di Gedung Wiswa Sabha, Gubernur Pastika memberikan peringatan keras kepada jajarannya. Tak hanya pejabat terlantik yang kena ‘semprot’, tetapi seluruh jajaran SKPD hingga staf pun mendapat imbasnya.

Sedikitnya ada lima poin penting yang disampaikan oleh Gubernur. Pertama, para pejabat KE HAL. 11

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2 Sidang Dino Ditunda Saksi BPKP-Notaris Absen DENPASAR-Fajar Bali Sidang kasus dugaan penggelapan dengan terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata, Rabu (7/1) kemarin batal terlaksana, karena saksi-saksi penting dalam kasus ini tidak bisa hadir.

Dua saksi kunci tersebut adalah dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali dan notaris pembuat akta PT. Puri Artha Renon (PAR). Penundaan sidang diputuskan oleh Majelis Hakim, Gede Ketut Wanugraha. Majelis hakim sebenarnya menginginkan sidang dikembalikan ke hari Senin, agar tidak mengganggu sidang dari majelis hakim yang lain.

Namun, penasihat hukum terdakwa, Edward Tobing, tetap bersikukuh sidang dilakukan pada Rabu, karena tim pengacara serta terdakwa mengikuti sidang di Pengadilan Niaga Surabaya dalam kasus kepailitan Hotel Aston. Majelis hakim akhirnya memberikan kelonggaran lagi dan menunda sidang setiap hari Rabu pagi. ‘’Sidang kami tunda sampai Rabu minggu depan, pada pagi hari pukul 09.00 Wita,’’ ujar Wanugraha. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ketut Sujaya seusai sidang mengatakan, sedianya ada lima saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kemarin.

Diungkapkan, saksi dari BPKP akan menjelaskan tentang hasil audit investigasi atas dugaan penipuan dan penggelapan pembelian saham PT. PAR yang dibukukan pada 12 November 2010.

Selain itu, notaris akan dihadirkan yang menerbitkan akta pendirian PT. PAR yang memasukkan saham Agus Sentoso dan Venny Binawati sebagai pemegang saham. ‘’Dua saksi ini cukup penting. Mereka telah di-BAP sebelumnya dan telah memiliki kesaksian yang kuat,’’ ungkapnya. W-007

DPO Kasus Penggelapan Disidangkan DENPASAR-Fajar Bali Terdakwa Edwina So alias Winnie So (43), kelahiran Gaungdong yang sempat berstatus DPO, Rabu (7/1) kemarin disidangkan di PN Denpasar. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Purwanti.

Dihadapan majelis hakim diketuai Made Suweda, juga dihadiri terdakwa Edwina yang didampingi penasehat hukumnya Simon Nahak dan Agustinus Nahak, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Purwanti melalui surat dakwaannya menerangkan perbuatan terdakwa Edwina diduga terjadi pada tanggal 31 Desember 2007 hingga September 2012 di kantor PT Wung Lucky Perkasa Tour (WLPT) Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta Badung, tempat terdakwa bekerja sebagai Kepala Divisi Asia.

Terdakwa mengalihkan kepemilikan tiga unit kendaraan roda empat milik perusahaan menjadi milik pribadinya, mengambil 8 unit CPU dan tiga unit laptop, serta tidak pernah membuat laporan keuangan kepada Peter Gunawan, selaku Direktur sekaligus Komisaris PT. WLPT yang merupakan atasan dari terdakwa dan korban Peter Gunawan mengalami kerugian Rp690 juta.

Akibat perbuatannya itu, Edwina didakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP sebagai dakwaan primer, dan pasal 372 KUHP sebagai dakwaan sekunder. Menyikapi itu, terdakwa setelah berkonsultasi dengan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Sidang dilanjutkan Rabu (14/1) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.W-007

DOMPET Dana Punia

DAFTAR NAMA PENYUMBANG NO.

4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485

NAMA

JUMLAH

UPT Dispenda Kota Denpasar Ni Luh Ayu Nusantini,S.Psi Putu Saputriatni,SH I Gusti Ayu Mahayuni Oka,S.Sos Dewa Ketut Yoga Semadhi,SE Anak Agung Ayu Widnyani,SE I Wayan Rutawan Luh Putu Erdiantini,SE Ni Made Agustini,SE I Nyoman Sugiantara,SE Ni Ketut Sardi,SE Made Kama Arta Ni Wayan Mustini,SE I Gusti Ketut Antara I Wayan Sudarsa Komang Alit Mider I Made Agus Suarjana Putu Suarsana I Ketut Janiarta I.B Made Suryanta Ni Kadek Suwandari I Gst Made Sila Ambara Ni Made Rismayani Ni Nyoman Sri Agustini Ni Luh Putu Kumala Dewi Ida Bagus Ari Surya Ida Bagus Kompiang Darma I Made Putra Ariana Ni Gusti Ayu Supartini,S.Sos Ni Luh Nyoman Sri Utami,S.S Ida Ayu Putu Manik Muliani,S.Sos Yusina Loisa Talenalain Thelik,SE Made Ayu Chandrayuni,SE I Nyoman Sucipta Ni Wayan Armini I Nyoman Sudana,S.Sos Gusti Ayu Putu Arwati I Wayan Suweta,SH Ni Ketut Srikandi Made Suandi,SE Gede Sembah Subakti,SP I Nyoman Suka Adnyana Luh Alit Sriyanti NI Kompyang Ayu Sri Heraniwati Total

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 07 Januari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

645,000

Rp 645,000 Rp 173,590,500 Rp 174,235,500 Rp 61,478,506 Rp 112,756,994

FAJA R BALI

KAMIS, 8 JANUARI 2015  Tahun XV

Motor Curian Disembunyikan di Rawa-rawa Nanang mengaku telah beraksi di 10 TKP Perbuatan Nanang Kosim (24) tak pantas ditiru.

Meski tergolong lihai menyembunyikan motor curian, tapi aksinya membawa dirinya berurusan dengan pihak berwajib.

KUTA SELATAN-Fajar Bali Maling yang satu ini cukup lihai menyembunyikan motor hasil curian di rawa-rawa. Namun sepandai-pandainya menyimpan aib, toh akhirnya ketahuan juga.

Warga menemukan motor curian tersebut dan melaporkannya ke Polsek Kuta Selatan. Hasil pengembangan polisi, pelakunya bernama Nanang Kosim (24) asal Probolinggo Jawa Timur ditangkap.

Menurut Kapolsek Kuta Selatan, Kompol Gede Redastra, tersangka Nanang Kosim ditangkap hasil pengembangan penemuan motor curian yang disembunyikan di rawa-rawa tak jauh dari lokasi pencurian.

Awalnya petugas menerima informasi hilangnya motor milik Edi Purnomo, tinggal di Jalan Mahardika No 10 X, Desa Temurejo,

Kuta Selatan Badung. Motor Edi yang hilang yakni Satria FU Nopol DK 2113 FP. “Warga melapor bahwa ada motor tak bertuan di rawa-rawa.

Dari pengembangan itu, kami ketahui bahwa itu motor curian. Tersangka kami sanggong (tunggu,red) dan kami amankan sebelum menjual motor curiannya,” kata Kompol Redastra.

Kapolsek mengatakan dari pembuktian barang bukti dan laporan korbannya, petugas melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka yang tinggal di proyek Lestari Jimbaran, Senin (5/1) lalu.

Menurut Redastra, tersangka merupakan buron dari beberapa aksi pencurian di kawasan Bali.

Dari pengakuannya tersangka sudah beraksi di 10 TKP di kawasan Badung dan Denpasar.

FB/HS

NANANG DIKELER-Tersangka pencuri motor digelandang ke Mapolsek Kuta Selatan dengan barang bukti 3 unit sepeda motor.

“‎Tersangka juga buron dari pencurian motor di Uluwatu, Jimbaran dan beberapa daerah

Selundupkan Sabu 3,9 Kilogram

Warga Negara Lithuania Diganjar 15 Tahun DENPASAR-Fajar Bali Terdakwa warga negara Lithuania, Viktoras Lisenkovas (41) pemilik narkotika jenis sabu seberat 3,961 kilogram yang sebelumnya dituntut 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Ketut Sujaya dan Agung Admaja, akhirnya, Rabu (7/1) kemarin oleh majelis Hakim PN Denpasar divonis 15 tahun penjara.

Dalam amar putusanya, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan jaksa penun-

tut umum bahwa terdakwa terbukti bersalah membawa narkotika jenis sabu-sabu dari luar negeri ke Indonesia. Perbuatan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Menjatuhkan hukuman kapada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun,” demikian vonis yang dibacakan Hakim Seweda. Selain dihukum penjara, terdakwa didenda sebe-

sar Rp20 miliar atau subsider dua bulan penjara.

Menanggapi putusan yang lebih ringan lima tahun dari tuntutan jaksa, terdakwa yang didampingi Iswahyudi Eddy dkk itu nampak cengar-cengir.

Memang awalnya terdakwa berniat mengajukan banding.

Tapi setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, terdakwa akhirnya mengambil sikap pikirpikir.

Senada dengan jaksa Agung

lainnya,” tandas Redasta.

Akibat perbuatannya tersangka Nanang Kosim terancam

hukuman di atas lima tahun penjara. Penyidik masih mendalami keterangan tersangka. R-005

Admaja yang juga menyatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir yang mulia,” kata jaksa yang bertugas di Kejati Bali itu.

Meski hukumanya masih terbilang berat, terdakwa tetap terlihat cengar-cengir sambil meninggalkan ruang sidang menuju ruang tahanan PN Denpasar. Sementara itu terungkap dalam fakta persidangan, terdakwa ditangkap oleh petugas pada 11 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wita setelah menaiki pesawat Hongkong Airline dengan nomor penerbangan HX 709 rute Hongkong-Denpasar. Setibanya di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai dan setelah dilakukan pemeriksaan

barang bawaan penumpang menggunakan mesin X-ray, petugas mencurigai isi di dalam koper yang dibawa terdakwa.

Kemudian, petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan enam bungkus plastik berisi kristal bening yang mengandung metaphetamina atau sabu dengan berat keseluruhan 3,961 kilogram.

Kepada petugas terdakwa mengaku tas tersebut memang miliknya. Namun, tidak mengaku koper tersebut milikinya. Untuk membuktikan kebenaran tersebut petugas melakukan pemeriksaan mendalam dan akhirnya terdakwa mengakui barang itu miliknya. W-007

Belasan Paket Sabu Diamankan dari Pengedar DENPASAR-Fajar Bali Belasan paketan sabu diamankan dari seorang pengedar bernama Isum yang tinggal di Jalan Danau Tamblingan Gang I nomor 1, Sanur. Petugas menangkap tersangka saat sedang bertransaksi di Jalan Danau Poso di depan Bar Fire Station Banjar Semawang Sanur, Senin (5/1) malam.

Kasat Narkoba Polresta Denpasar Kompol Gede Ganefo menerangkan, tersangka Isum ditangkap saat hendak bertransaksi di TKP. Isum sudah lama ditarget namun petugas sulit melakukan penangkapan. “Kami dapat informasi dia hendak bertran-

saksi di Sanur,” jelasnya.

Jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapat informasi bahwa tersangka akan bertransaksi di Jalan Danau Poso didepan Bar Fire Station, Sanur, Senin (5/1) sekitar pukul 22.00 Wita.

Pengejaran terhadap tersangka Isum dilakukan dan petugas mendapati tersangka sedang sendirian. Karena yang ditunggu tidak ada kejelasan, petugas langsung melakukan penangkapan.

“Tersangka ditangkap tanpa perlawanan,” beber mantan Kapolsek Kuta ini.

Setelah digeledah, petugas menemukan 15 paket plastik

klip berisi sabu. Petugas kemudian menggeledah rumah tersangka di Jalan Danau Tamblingan Gang 1 nomor 1, Sanur. Di kediaman tersangka, petugas mengamankan 1 buah timbangan digital, 1 buah gunting dan 1 buah isolasi dan bal plastik.

Kompol Ganefo mengatakan tersangka Isum mengaku belasan paket sabu itu rencananya akan dijual kepada pelanggannya.

Dia sudah lama menjual narkoba untuk mencari keuntungan pribadi. “Kami menduga dia pengedar sabu dan sudah lama mengedarkan narkoba di Denpasar,” jelasnya. R-005

DENPASAR-Fajar Bali Tersangka SUD pembesuk tahanan yang ditangkap karena menyelundupkan sabu di canang (sarana sembahyang, red) masih menjalani pemeriksaan di Sat Narkoba Polresta Denpasar. dipemeriksaan SUD mengaku disuruh oleh tersangka AS yang kini mendekam ditahanan Polresta Denpasar dalam kasus narkoba.

Menurut Kasat Narkoba Polresta Denpasar, Kompol I Gede Ganefo dipemeriksaan, tersangka SUD mengaku mengambil barang haram tersebut ditempat lain dan rencananya akan

diserahkan ke tersangka AS, yang mendekam ditahanan. “Dia (SUD, red) disuruh mengambil sabu di suatu alamat dan menyeludupkannya melalui canang.

Kami masih mengejar pengedar lainnya,” beber Kompol Ganefo kemarin.

Soal pengakuan SUD yang mengatakan disuruh istri AS untuk mengantarkan barang haram ini juga dibantah. Kompol Ganefo mengatakan jika istri AS tidak tahu menahu soal sabu-sabu ini. Selain itu, SUD juga sudah mengakui perbuatannya. “Itu hanya akalakalan SUD untuk mengelabui

petugas,” lanjut perwira asal Buleleng ini sambil menambahkan jika SUD sudah menjalani proses penyidikan dan kini ditahan bersama dengan AS. Diberitakan, petugas jaga tahanan Polresta Denpasar menggagalkan aksi penyeludupan sabu yang dilakukan salah seorang pembesuk berinisial SUD pada Minggu (4/1). Dalam aksinya, SUD menyeludupkan sabu seberat 1,5 gram di dalam canang yang akan diberikan tahanan narkoba berinisial AS. Tidak hanya itu, dari helm yang digunakan pelaku juga ditemukan satu linting ganja. R-005

DENPASAR-Fajar Bali Kawanan maling beraksi di Rental Playstation milik Putu Arya S (23) di Jalan Diponegoro, Denpasar, Senin (5/1) lalu. Kawanan maling diduga lebih dari satu orang, beraksi sekitar pukul 03.00 dini hari. Pelaku masuk ke rental lewat pintu depan,. “Para pelaku sudah mengetahui situasi toko,” ujar sumber dilapangan. Barangbarang yang digasak diantaranya

11 unit PS3 merk Sony, 6 unit TV Samsung 32 inc, dan 2 unit TV LG 32 inc, serta uang tunai Rp650 ribu. Diperkirakan pemilik rental asal Jalan Belimbing, Denpasar mengalami kerugian hingga Rp60 juta.

Di waktu yang sama, pencurian terjadi di Toko Putra Jaya Mandiri di Jalan Gatsu Barat, Denpasar.

Barang yang dicuri, 3 HP, uang tunai Rp948 ribu dan server CCTV,

dengan kerugian mencapai Rp 4 juta.

Dikonfirmasi, Kasubag Humas Polresta Denpasar AKP Sugriwa, membenarkan terjadinya pencurian di dua toko. Menurutnya, jajaran reskrim Polresta Denpasar masih melakukan penyelidikan dilapangan. “Masih diselidiki anggota Reskrim Polresta.

Mudah-mudahan cepat tertangkap,” ungkapnya. R-005

FB/HS

TERSANGKA-Isum berurusan dengan Polisi karena menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu.

Polisi Kembangkan Asal Usul Narkoba Pembesuk

Maling Semakin Berani

012/I/KTR

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTA PLUS

FAJA R BALI KAMIS, 8 JANUARI 2015 l TAHUN XV

Wagub Sudikerta Tinjau Pelaksanaan Simantri 404 di Mengwitani MANGUPURA-Fajar Bali Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta terus gencar melakukan evaluasi salah satu Program Unggulan Bali Mandara yaitu program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri). Seperti yang dilakukannya saat meninjau Unit Simantri 404 “Poktan Suka Maju” yang berlokasi di Br. Jumpayah, Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Rabu (7/1).

Sudikerta yang diterima langsung oleh Bendahara Simantri I Putu Wendra berharap keberadaan Unit Simantri ini dapat meningkatkan pendapatan para petani khususnya yang tergabung dalam Gapoktan tersebut. Untuk ke depannya Sudikerta berharap sapi-sapi yang dihasilnya dapat meningkat jumlahnya dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anggota kelompok dan pupuk organik dapat dijual kepada perusahaan yang memerlukan.

Sementara itu, I Putu Wendra menyampaikan bahwa saat ini kelompoknya sedang mengalami kesulitan dalam pengolahan biogas dikarenakan mesin yang tidak berfungsi dengan baik. Ia juga mengeluhkan terkait diperlukannya alat pengangkutan pupuk berupa motor.

Menanggapi hal tersebut Sudikerta berjanji akan membantu dalam mengatasi kesulitan tersebut dan berharap kegiatan Simantri 404 dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan mendongkrak kesejahteraan kehidupan petani. W-019*

3

Denpasar Tuan Rumah Konferensi Internasional Disabilitas International Council In Education for People with Visual Impairmet (ICEVI) akan menggelar Konferensi Internasional Penyandang Disabilitas pada 28 September hingga 1 Oktober 2015 mendatang di Hotel Sanur Paradise. Konferensi bertujuan untuk memperkenalkan Denpasar sebagai sebagai Kota Inklusi dan Kota Layak Anak. Selain itu, untuk membuka wawasan masyarakat, sehingga penyandang disabilitas dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

DENPASAR-Fajar Bali Ketua ICEVI, Sri Soedarsono, menyampaikan hal itu saat audensi dengan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (7/1) kemarin. Dikatakan, ICEVI merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang khususnya membantu penyandang disabilitas. Kota Denpasar terkenal dengan pelayanan yang bagus kepada penyandang disabilitas. “Untuk itu kami menggelar acara ini di Kota Denpasar, yang diikuti 400-an peserta dari ber-

bagai negara di Asia,” ungkap Sri Soedarsono yang merupakan adik mantan Presiden RI ketiga, BJ Habibie.

Untuk itu pihaknya minta dukungan Walikota Denpasar agar kegiatan ini berjalan lancar. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Denpasar juga diharapkan bisa menampilkan keterampilan dan kesenian anak-anak disabilitas Kota Denpasar.

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, menyambut baik kegiatan yang akan dilaksanakan ICEVI. Menurutnya kegiatan ini sangat bagus untuk

FB/CAR

AUDENSI- Ketua ICEVI, Sri Soedarsono, diterima Walikota IB. Rai Mantra saat beraudensi, kemarin

para penyandang disabilitas.

Selain itu kegiatan ini dapat menambah wawasan dan menukar pengalaman antar negara dalam menangani anak disabilitas.

Pengadaan Barang dan Jasa Diasistensi BPKP Bali

FB/DIAH

TINJAU SIMANTRI-Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meninjau Unit Simantri 404 “Poktan Suka Maju” yang berlokasi di Br. Jumpayah, Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Rabu (7/1).

Satpol PP Badung Tertibkan Baliho 97 Baliho Ucapan Hari Raya Diberangus MANGUPURA-Fajar Bali Guna menciptakan wajah Kabupaten Badung yang bersih dan nyaman sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, maka Tim yang terdiri dari staf dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung serta petugas pemantau melaksanakan kegiatan penurunan spanduk dan baliho di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kab. Badung I Dewa Nyoman Oka. Dewa Nyoman Oka mengatakan bahwa spanduk dan baliho yang akan diturunkan di antaranya ucapan Hari Raya Galungan dan Kuningan, Natal 2014 dan Tahun Baru 2015.

Kegiatan ini akan terus dilakukan agar kebersihan dan kenyamanan di Badung tetap terjaga. Dikatakan pula bahwa kegiatan ini akan terus dilaksanakan sampai dengan tanggal 9 Januari 2014 mendatang. Hasil sementara yang diperoleh dari penurunan spanduk dan baliho adalah sebanyak 97 buah baliho, spanduk dan bendera dengan perincian di Kecamatan Petang 1 buah, Kecamatan Abinsemal 8 buah, Kecamatan Mengwi 22 buah, Kecamatan Kuta Utara 41 buah dan Kecamatan Kuta Selatan 29 buah. W-014

FB/HERY

TERTIBKAN BALIHO-Satpol PP Badung menurunkan spanduk dan baliho di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Badung

Ka BPKP Berikan Pengarahan RUP di Badung MANGUPURA-Fajar Bali Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) perwakilan Provinsi Bali Didik Krisdiyanto melakukan pemantauan secara langsung terhadap tindaklanjut yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemkab Badung, dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik terutama berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2015.

“BPKP sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki akan berupaya membantu memberikan pendampingan agar seluruh tahapan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 serta perubahannya sesuai Perpres nomor 172 Tahun 2014,” ujar Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali Didik Krisdiyanto saat memberikan pengarahan terkait mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan diawali dengan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan Jasa Pemerintah di kabupaten Badung, di ruang Kriya Gosana Pusat Pemerintahan kabupaten Badung, Rabu (7/1) kemarin.

Pengarahan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Bali kepada Kepala SKPD, PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, admin sistem rencana umum pengadaan barang dan jasa serta admin elektronik monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dipandu oleh Sekda Badung Kompiang R Swandika, SH. MH. tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Badung I Made Sudiana.

Menurut Didik Krisdiyanto, BPKP memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang dilakukan Pemkab Badung terutama dalam melakukan transparansi dan peningkatan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dikatakannya bahwa langkah cepat untuk melakukan proses pengadaan yang diawali dengan pengumuman Rencana Umum Pen-

FB/HERY

PENGARAHAN-Wabup Badung Made Sudiana (tengah) bersama Kepala BPKP perwakilan Bali Didik Krisdiyanto dan Sekda Kompyang Swandika memberikan pengarahan terkait mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan Jasa, Rabu (7/1) kemarin di Puspem Badung.

gadaan ini selain akan berdampak terhadap percepatan dalam pengadaan yang berkorelasai dengan serapan anggaran, langkah ini juga dinilai sangat sejalan dengan upaya peningkatan layanan dalam pengadaan barang dan jasa. Terlebih pada tahun 2015 akan terjadi perubahan sistem akuntansi dari kas basis menjadi akrual basis. Dalam sistem akrual basis ini begitu terjadi kontrak maka sudah menjadi kewajiban, dan akan menjadi belanja sehinga harus dicatat dan diakui untuk mengurangi belanja, demikian pula dengan pendapatan,” katanya.

Sekda Badung Kompyang Swandika dalam laporannya menyampaikan, pertemuan untuk mengumpulkan seluruh SKPD dalam upaya pendampingan penyusunan draf produk hukum berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sebagai bagian dari komitmen pemkab Badung untuk melakukan tindak lanjut atas arahan serta asistensi BPKP. Kompyang juga mengatakan bahwa menyadari besaran belanja modal demikian besarnya hingga mencapai Rp 989 Milyar lebih, maka pengadaan barang dan jasa ini menjadi perhatian serius Bupati agar transaparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dapat berjalan sesuai mekanisme, produral dan normatif. Sebelumnya

Bupati Gde Agung Terima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali MANGUPURA-Fajar Bali Bupati Badung A.A. Gde Agung didampingi Wabup. I Made Sudiana dan Sekda Badung Kompyang R. Swandika menerima Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali beserta jajarannya di Puspem Badung, Rabu (7/1) kemarin. Kedatangan BPKP ini terkait pendampingan dari BPKP Bali terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Badung tahun anggaran 2014. Acara tersebut juga dihadiri Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti, Kadispenda I Wayan Adi Arnawa, Kabag Keuangan I Ketut Gede Suyasa, Kabag Perlengkapan dan Aset Daerah I Wayan Puja dan Direktur PDAM Tirta Mangutama Badung I Made Subarga Yasa.

Bupati Gde Agung menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Perwakilan BPKP Bali beserta jajaran yang tidak henti-tentinya terus memberikan pendampingan kepada segenap jajaran SKPD di Badung. Guna mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel,

selama 2014 Pemkab Badung telah melakukan beberapa langkah penting seperti rapat evaluasi mengenai serapan anggaran serta realisasi fisik di tahun 2014.

Selain itu Bupati secara khusus telah mendatangi SKPD-SKPD yang mempunyai program kegiatan yang cukup besar untuk menyiapkan kelengkapan dokumen 2014.

Terkait masalah aset, Badung telah melakukan sensus aset dan BPKP diminta melakukan verifikasi terhadap aset di Badung. Di tahun 2015 ini juga sudah mulai mengadakan semacam Bimtek berkenaan dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (accrual basis). “Kami minta BPKP terus mengadakan pendampingan baik berkenaan dengan aset maupun keuangan termasuk pendampingan secara khusus kepada Dispenda kami,” terangnya seraya menambahkan selama melakukan pendampingan di Badung, BPKP juga diminta untuk mengadakan sebuah simulasi pemeriksaan sehingga bisa membenahi kekurangan yang ada.

Bupati juga menerangkan pihaknya telah

pula mengadakan rapat terkait penerapan anggaran 2015. Bupati menjelaskan, tampilan APBD Badung 2015 yang besarnya mencapai Rp 3,6 T sebagain besar diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tampilan perbandingan belanja publik yang lebih besar dari belanja aparatur (66,44% berbanding 33,56%). Bupati berkeingainan diakhir masa pengabdiannya di tahun 2015 ini dapat menuntaskan tugas-tugas dengan baik, dengan “soft landing”.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Didik Krisdiyanto mengatakan, kehadirannya bersama dengan jajaran BPKP Bali ini terkait akan dilaksanakannya pendampingan/ review terhadap LKPD Badung TA 2014.

“Dalam hal ini BPKP ingin terus memberikan pendampingan kepada Badung dalam rangka langkah pencegahan/preventif terkait dengan korupsi. “BPKP akan terus mendorong agar segenap jajaran SKPD di Badung mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel di Kabupaten Badung,” jelasnya.W-014

Bupati juga telah mengangkat 35 tenaga profesional di bidang pengadaan. Kompyang juga mengungkapkan bahwa target pada tanggal 13 Januari semua SKPD telah melaksanakan pengumuman RUP melalui portal daerah dan LPSE dan bila tidak dilaksanakan maka Bupati akan berikan peringatan,” ungkapnya Sementara Wakil Bupati Badung, I Made Sudiana menekankan kegiatan ini bagian dari wujud komitmen Pemkab Badung beserta segenap jajaran melakukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, guna mewujudkan proses pemerintahan berjalan dengan baik dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan agar semua proses berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur. Demikian pula dengan RUP ini agar dilakukan dengan persiapan sebaik-baiknya agar serapan anggaran ini dapat terpantau dengan baik. “Sesungguhnya kita hendaknya berbangga mengingat indikator makro seperti kemiskinan dapat ditekan, pendapatan dan kesejahteraan menunjukan terjadinya peningkatan signifikan. Namun demikian dalam konteks tata kelola keuangan ini tidak saja berorientasi pada out put namun juga out come yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat sehingga dirasakan oleh masyarakat,” harap Sudiana. W-014*

“Kami siap membantu ICEVI untuk menyukseskan acara konferensi internasional penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Dalam meriahkan konfer-

ensi internasional disabilitas ini, Pemerintah Kota Denpasar akan menampilkan ketrampilan yang dimiliki para disabilitas di Kota Denpasar. R-004

Hindari Proyek Molor

Pemkot Kumpulkan PPK-ULP DENPASAR-Fajar Bali Pemkot Denpasar melalui Bagian Program Pembangunan mengumpulkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP), Rabu (7/1) di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar. Pertemuan yang dipimpin Asisten Administrasi Pembangunan, Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta, didampingi Kabag Program Pembangunan, AA Ngurah Bagus Airawata, membahas serta mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta menghindari terjadinya proyek molor di tahun 2015.

Ngurah Jimmy Sidharta memaparkan, rapat ini merupakan hasil evaluasi dari tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) Kota Denpasar terhadap pelaksanaan APBD 2014 yang masih menunjukkan bahwa penumpukan realisasi belanja daerah masih terjadi pada akhir tahun. Untuk itu perlu adanya langkah antisipasi untuk menghindari molornya pembangunan. “Untuk percepatan realisasi belanja daerah, semua pimpinan SKPD agar segera mengupayakan percepatan realisasi belanja daerah dengan melakukan langkah-langkah yang di-

pandang kritis dan strategis terkait pelaksanaannya. Dan diharapkan kesalahan-kesalahan di tahun 2014 lalu tidak terjadi kembali serta komunikasi antara PPK, ULP dan SKPD harus terus terjalin agar di tahun 2015 kinerjanya bisa lebih ditingkatkan dan menjadi lebih baik,” terang Jimmy.

Kabag Program Pembangunan, AA Ngurah Bagus Airawata mengatakan, untuk keperluan evaluasi dan pengawasan percepatan realisasi belanja daerah dan perkembangan pengadaan barang/jasa, Pimpinan SKPD diminta segera melaporkan pelaksanaan kegiatan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan untuk disampaikan ke TEPPA Pusat/UKP4 – Jakarta sebagai bahan Monitoring Evaluasi TEPPA Pusat. Sampai saat ini sudah 13 SKPD yang sudah melaporkan pelaksanaan kegiatan mereka dan 5 SKPD sudah siap tender dari bulan Desember 2014. “Kami berharap dengan tertibnya administrasi, percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan tepat waktu dan tepat sasaran,” ucap Airawata, seraya mengingatkan tahun 2015 ini tidak ada lagi penyimpangan dan kesalahan administrasi.R-004

FB/CAR

KUMPULKAN PPK-Asisten Administrasi Pembangunan, Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta, didampingi Kabag Program Pembangunan, AA Ngurah Bagus Airawata, memimpin pertemuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) di ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar, kemarin

Layouter: Zohra

DAERAH

4 Pengerjaan Proyek Infrastruktur akan Berlanjut AMLAPURA-Fajar Bali Sejumlah proyek infrastruktur yang belum selesai dikerjakan oleh rekanan sehingga memaksa Pemkab Karangasem melakukan pemutusan kontrak dengan rekanan dapat dipastikan akan tetap dilanjutkan pengerjaannya hingga selesai. Namun, pengerjaan FB/BUDIASA sejumlah infrastruktur I Wayan Geredeg tersebut menunggu anggara APBD Perubahan 2015 mendatang,karena APBD Induk telah disahkan.

Hal itu dikatakan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg,Rabu (7/1) kemarin kepada sejumlah media. Menurut Bupati Geredeg, saat ini memang telah terjadi keresahan dikalangan masyarakat paska terjadi pemutusan kontrak terhadap beberapa rekanan yang tidak bisa mengerjakan proyek tepat waktu.

Pihaknya pun tidak bisa memberikan toleransi jika rekanan tidak bisa memenuhi kontrak yang telah disepakati, sehingga dengan terpaksa Pemkab Karangasem melakukan blacklist kepada rekanan yang tidak bisa tepat waktu dalam pengerjaan sebuah proyek.

“Kita terpaksa melakukan blacklist kepada beberapa rekanan,karena tidak bisa menyelesaikan pengerjaan tepat waktu,” ujar Geredeg.

Adapun proyek yang rekanannya di blacklist lantaran tidak bisa selesai tepat waktu,diantaranya, proyek jalan lingkar Sebudi-Pasar Agung, proyek jalan Darmaji, Proyek di Muntigunung, serta Jalan Lingkar Juwuk-Teki Desa Datah.

Bupati yang juga Ketua DPD II Golkar Karangasem ini mengakui,keterlambatan disebabkan beberapa faktor yang salah satunya perencanaan yang kurang sebelum pengerjaan.

Hal itu lantaran poryek-proyek tersebut anggarannya dari BKK (Bantuan Keuangan Kabupaten) dari Provinsi. Saat sebelum uang BKK tersebut turun, tidak ada perencanan sama sekali.

Namun, setelah BKK itu turun barulah melakukan perencanaan sehingga pengerjaannya menjadi tidak tepat waktu. “Ini merupakan sebuah pengalaman, kedepannya tentu akan kita rancang terlebih dahulu agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar tokoh asal Banjar Kreteg,Desa Sibetan,Kecamatan Bebandem ini.

Dikatakanya, dana BKK dari provinsi yang diterima kabupaten Karangasem tidak sampai berkurang lagi dari tahun 2015 ini yang sebesar Rp 50 Miliar. Dana BKK itupun sebagian besar dipakai untuk pembangunan infrastruktur,termasuk pembangunan RS Pratama di Tianyar Barat.

Bupati Geredeg pun mengaku telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat tempat proyek-proyek yang tidak bisa selesai di tahun 2014 lalu. pihaknya tidak ingin, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah akan lepas tangan begitu saja. Pemerintah,menurut bupati akan tetap melanjutkan proyek-proyek tersebut di tahun 2015 ini. Namun, kelanjutan proyek itu mesti menunggu anggaran APBD perubahan 2015 mendatang. W-016.

Di Karangasem, 24.255 RTS akan Terima Raskin Warga Cacat Dapat Biaya Hidup Rp 300 Ribu setiap Bulan

Sebanyak 24.255 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Karangasem dipastikan akan menerima beras miskin (Raskin) di tahun 2015 ini. Bupati Karangasem I Wayan Geredeg pun meminta kepada jajaran aparat pemerintah di bawah, agar validasi data sesuaikan dengan Pagu Raskin.

AMLAPURA-Fajar Bali Penegasan itu disampaikanya saat digelar acara sosialisasi pagu Beras Miskin (Raskin) tahun 2015 di Gedung UKM Center,Rabu (7/1) kemarin.

Menurut Bupati Wayan Geredeg, bahwa jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Karangasem untuk tahun 2015 berjumlah 24.255 RTS. Untuk tahun 2015 pagunya pun bertambah lagi sebanyak 192 RTS. Beras raskin perkilonya Rp 1.600, dengan anggaran operasional Rp 40 juta.

Bupati juga meminta kepada jajarannya agar terus melakukan perbaikan data bagi warga yang belum masuk RTS. “Jumlah RTS Karangasem saat ini 24.255 RTS,

namun tak dipungkiri masih ada RTS yang belum masuk,” ujarnya.

Bupati Geredeg juga meminta Perbekel dan Lurah,agar mengadakan musyawarah di desa atau kelurahan jika menemukan warga miskin yang belum masuk RTS. Validasi data agar sesuaikan dengan pagu raskin yang ada.

Namun jika akan mengganti RTS yang tidak sesuai kreteria asal tidak melebihi pagu, disesuai dengan mekanisme, serta sosialisasikan dengan masyarakat agar tidak menimbulakan gejolak dikalangan masyarakat bawah.

“Kalau memang tidak sesuai,pergantianya agar dilakukan musyarawarah dan disesuaikan dengan pagu raskin yang ada,” pinta bupati diha-

dapan perbekel dan lurah seKarangasem.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Karangasem, I Made Sukerana meminta kepada jajaran Perbekel dan Lurah di Karangasem,agar benar-benar mendata RTS sesuai dengan ketentuan. Pendataan

RTS agar di sesuaikan dengan penunjuk IRDA. Sukerana pun meminta, agar para Perbekel dan Lurah lebih aktif mencatat warganya yang mengalami masalah kemiskinan,cacat maupun lansia terlantar agar benar-benar dilaporkan supaya pemerintah langsung melakukan penanganan.

“Perbekel dan Lurah sebagai ujung tombak untuk mendata RTS dengan benar dan sesuai ketentuan. Termasuk senantiasa mencatat dan mengusulkan bantuan terhadap warganya yang mengalami masalah seperti cacat berat dan lansia terlantar, dan segera usulkan kepada pemerintah agar mendapat biaya hidup Rp 300 ribu perbulan, bisa juga biaya pengobatan,” ujar Sukerana.

Acara sosialisasi Pagu Beras Miskin (Raskin) tahun 2015 ini selain dihadiri Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, Wakil Bupati I Made Sukerana, serta Kepala Bulog Divre Bali yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Publik Dadang Kosasih , Kepala Dinas Sosial I Made Sosiawan, Tim Raskin Karangasem, Para Camat se- Karangasem, Para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se- Karangasem, juga para Perbekel dan Lurah se-Karangasem sebagai aparatur pemerintahan paling bawah. W-016

SINGARAJA–Fajar Bali Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng mendapatkan tawaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk membangun Techno Park. Moratorium pemanfaatan laut Buleleng oleh para investor dijawab melalui upaya terobosan oleh Dinas Perikanan dan Kalutan Kabupaten Buleleng. Alhasil pada tanggal 23 Desember lalu

Kementerian Kelutan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kelutan dan Perikanan RI melayangkan tawaran kepada Bupati Buleleng.

Surat dengan perihal permohonan lahan untuk pembangunan Techno Park Budidaya laut di Kabupaten Buleleng itu merupakan tindak lanjut dari program Nawacita atau Sembilan program pokok Kabinet Kerja Kementerian kelutan

dan Perikanan. Adapun prioritas kegiatan Techno Park diantaranya hatchery skala rumahtangga ikan bandeng, ikan kerapu dan abalone.

Kadis Perikanan dan Kelautan Buleleng Nyoman Sutrisna saat dikonfirmasi Fajar Bali, Rabu (7/1) di ruang kerjanya menjelaskan, Techno Park bertujuan memajukan bidang kewira usahaan dalam bidang budidaya laut dengan cakupan

kegiatan incubation, bussines dan technology. Dengan demikian harapan Pemkab untuk meningkatkan sumber daya manusia nelayan dapat terpenuhi. ”Kajian teknologi dari hulu hingga hilir dimana semua bangunan akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemkab cukup menyediakan lahan minimal 0,5 hektar. Dan surat ini sudah disampaikan ke-

pala Bapak Sekda dan Bupati Buleleng,”ungkapnya.

Bahkan Sutrisna menambahkan kajian telah dilakukan untuk memenuhi harapan penyediaan lahan di desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak.”Kajian sudah dilakukan beberapa hari kemarin. Hal itu dilakukan untuk memenuhi harapan penyediaan lahan,”tuturnya lagi. W–008

FB/DOK

SELESAI-Perbaikan dermaga I di Pelabuhan Padangbai kini dalam proses. Diperkirakan awal Februari sudah rampung, sehingga masyarakat yang ingin menyeberang ke Lombok tidak perlu antri.

Pihaknya memastikan, saat ini perbaikan dermaga I sedang berlangsung dan bisa selesai awal Februari nanti, sehingga setelah perbaikan selesai, pihaknya akan mengoperasikan kedua dermaga tersebut,yang saat ini hanya mengoperasikan satu dermaga,yakni Dermaga II saja.

“Kami pastikan perbaikan bisa selesai awal Februari

FB/BUDIASA

SOSIALISASI-Pemkab Karangasem menggelar sosialisasi pagu beras miskin (Raskin) tahun 2015 di Gedung UKM Center.

Buleleng Ditawari ‘Techno Park’

Awal Februari , Perbaikan Dermaga I Selesai Digarap

AMLAPURA-Fajar Bali Para penumpang yang selama ini sering mengeluh lantaran belum bisa beroperasinya dermaga I,Pelabuhan adangbai,Manggis,Karangasem yang mengalami kerusakan lantaran di tabrak kapal tahun lalu,bisa bernafas lega. Pasalnya, pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Pelabuhan Padangbai memastikan perbaikan Dermaga I bisa selesai di awal Februari nanti.

Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Pelabuhan Padangbai, Asril Usman, Rabu (7/1) kemarin mengatakan, saat ini di pelabuhan Padangbai tidak sampai terjadi penumpukan penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Lembar,NTB. Rata-rata perharinya, jumlah penumpang di awal tahun 2015 ini berkisar 2 ribu orang. “Tidak begitu padat,dan penumpukan penumpang juga tidak ada,meski hanya mengoperasikan satu dermaga,” ungkapnya.

FAJA R BALI

KAMIS, 8 JANUARI 2015 l Tahun XV

ini,sehingga penyeberangan menjadi lancar kembali,” ungkapnya lagi.

Seperti diketahui, Dermaga I,pelabuhan Padangbai,Manggis,mengalami kerusakan akibat ditabrak kapal penumpang pada Oktober 2014 lalu. akibat kerasnya tabrakan, membuat Dermaga I mengalami kerusakan yang cukup parah.

W-016.

Gapura Desa

Sidak Sekolah, Dewan Temukan Krisis Guru SD

GIANYAR-Fajar Bali Secara umum Kabupaten Gianyar menghadapi krisis guru SD. Hal ini terungkap saat Komisi IV DPRD Kabupaten Gianyar melakukan sidak ke beberapa sekolah di Kabupaten Gianyar. “ Secara umum setelah kami sidak rata –rata sekolah mengalami krisis guru, “kata Ketua Komisi I Putu Gede Febriantara didampingi Ni Made Ratnadi usai melakukan sidak sekolah di Gianyar, Rabu kemarin.

Bicara secara menyeluruh ketika dirinya berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan memang diakui terungkap dari 292 total SD yang ada di Kabupaten Gianyar masih mengalami krisis guru. “ Gianyar masih kekurangan 687 guru SD,” jelasnya.

Rata –rata dari hasil sidak satu sekolah diajar 6 guru, idealnya satu sekolah diisi 9 guru termasuk Kepala Sekolah.

Terkait kekurangan ini, pihaknya akan mendesak pemerintah daerah untuk mengajukan perekrutan formasi guru SD ke pusat.

Saat ini baru bisa kekurangan itu dipenuhi 55 guru hasil perekrutan CPNSD di tahun 2014 serta honorer kategori 2 sebanyak 75 guru.

Sementara itu, pada hasil sidak Komisi IV DPRD Gianyar ke beberapa sekolah yakni SDN 1,2,3 Desa Batubulan Kangin,

SIDAK-Komisi IV DPRD Gianyar ketika melakukan sidak di sekolah Gianyar.

Kecamatan Sukawati ditemukan adanya kelebihan siswa kelas, sehingga perlu ada penambahan kelas. Berbalik keadaan di SDN 5 Batuan yang terletak di Banjar Jeleka, Desa Sukawati. Di sekolah ini cuman ada 51 siswa. Untuk memudahkan belajar mengajar kemungkinan siswa tersebut dipindahkan ke sekolah terdekat yakni SDN 2 Batuan yang

FB/ARTAYASA

terletak di Banjar Puaya, SDN 1 Batuan serta SDN 4 Batuan di Banjar Dentiis.

Kemudian sidak di SDN1 Buruan ditemukan adanya senderan tembok jebol.

Selanjutnya di SDN 2 Sayan Ubud atapnya roboh. Serta SMPN 2 Ubud yang terletak di Banjar Tebongkang tiga ruangan kelas belum rampung. W-005

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Dilalui Alat Berat, Jalan Lemukih Hancur SINGARAJA–Fajar Bali Lantaran dilalui oleh alat berat proyek, jalan pedesaan Desa Lemukih, Kecamatan Sawan kembali mengalami hancur. Padahal, jalan Lemukih baru saja selesai dihotmix oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Hancurnya jalan yang beru dilakukan perbaikan itu membuat orang nomor satu di Tanah Panji Sakti, Putu Agus Suradnyana menjadi marah besar. Bahkan Bupati Suradnyana mengancam melaporkan ke polisi pera pengembang di kawasan itu yang melalui jalan pedesaan dengan menggunakan alat berat ”Jalan rusak kan akibat pengembang yang melalui jalan itu menggunakan alat berat dan mobil yang berkapasitas besar. Saya bisa akan laporkan para pengembang ke polisi,”ancam Bupati Suradnyana saat dikonfirmasi Fajar Bali, Rabu (7/1) siang kemarin.

Preyek jalan yang belum genap satu tahun dalam masa pengerjaannya itu kini sudah mengalami kerusakan akibat ulah para pengembang wilayah Desa Lemukih, Kecamatan Sawan. Rusaknya jalan Desa Lemukih yang baru usai dilakukan perbaikan itu setelah Wabup Nyoman Sutjidra melakukan kunjungan beberapa waktu lalu di Desa Lemukih. Bahkan dengan kejadian itu, ia mengancam akan melaporkan pihak pengembang ke Polisi.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, pihak pengembang berjanji akan memperbaiki jalan tersebut, dan ia akan menunggu realisasi janji itu. Namun jika jalan tidak kunjung diperbaiki, laporan akan tetap dilayangkan ke polisi. ”Setelah kami mengancam akan melaporkan pihak pengembang yang merusak jalan pedesaan itu, pengembang berjanji akan melakukan perbaikan terhadap jalan rusak itu,”terangnya lagi. W- 008

FB/AGUS

RUSAK-Jalan rusak akibat alat berat yang melalui jalan pedesaan Lemukih.

Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

KAMIS , 8 JANUARI 2015 l Tahun XV

POTRET FAJAR BULELENG

5

Bupati Ancam Pejabat ‘Nakal’ 174 Pejabat di Buleleng Dimutasi Duet pemimpin Buleleng yakni Bupati Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati dr Nyoman Sutjidra Sp.Og diawal tahun 2015 ini melakukan pergeseran terhadap beberapa pejabat yang bertugas di teras depan Pemerintahan Kabupaten Buleleng.

FB/Agus

KUNJUNGI PASAR-Anggota DPRD Kabupaten Buleleng saat mengunjungi Pasar Banyuasri Singaraja.

Anggota Dewan Kunjungi Pasar KETUA dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng mengadakan kunjungan kerja ke Pasar Banyuasri. Kunjungan ini mengagendakan pertemuan dengan PD Pasar dan para pedagang membahas tentang repitalisasi pasar dan mencari masukan tentang keluhan pedagang di pasar ini.

Ketika itu para pedagang menyampaikan keluhannya tentang adanya pasar sore di Terminal Banyuasri, sehingga berpengaruh terhadap kunjungan pembeli ke Pasar Banyuasri. Untuk itu pedagang meminta pemerintah mengkaji lagi kebijakan tentang adanya pasar sore Terminal Banyuasri.

Para pedagang berharap pasar sore di terminal ditarik kembali ke dalam Pasar Banyuasri.W –008

Jembatan Penghubung ke Perancak Makin Parah

FB/PRAMONO

MENGKHAWATIRKAN-Kondisi jembatan Sea Corm makin mengkhawatir.

NEGARA-Fajar Bali Kondisi jembatan yang berada dekat dengan Kantor Sea Corm atau Balai Riset Kelautan, makin mengkhawatir dan parah. Padahal jembatan yang menghubungkan antara Desa Perancak dan Desa Budeng serta Lingkungan Mertasari Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana tersebut, cukup panjang. Namun bila dilintasi, kondisinya mengkhawatir dan bergetar. Ditambah lagi, kondisi struktur bangunan jembatannya mulai miring.

Dari pantauan Selasa lalu, kondisi jembatan itu sudah terlihat makin parah, dengan rasa kekhawatiran bila melintasi.

Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda perbaikan. Parahnya lagi, sebagian tiang peengamanan di jembatan itu sudah hilang dan struktur beton penyangganya mulai tampak miring.

Jembatan yang memiliki panjang sekitar kurang lebih 50 meter tersebut, memang masih dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan juga terkadang dilintasi mobil. Namun bila melintasi jembatan tersebut harus hati-hati.

Beberapa warga yang mengaku bila melintasi jembatan itu, sangat khawatir karena kondisinya makin parah. Apalagi tiang pengamanan jembatannya sudah banyak yang hilang dan rusak.

Kepemilikan atau kewenangan jembatan tersebut, masih merupakan kewenangan pemerintah pusat, apalagi berdekatan dengan perkantoran Balai Riset Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Kadis PU Jembrana IGP Mertadana kemarin mengatakan jembatan penghubung antara Mertasari, Budeng dengan Perancak tersebut masih merupakan kewenangan pusat. W-003

Purnawirawan TNI AD Tewas Terapung di Sungai Yeh Empas

TABANAN-Fajar Bali I Gede Karyana (77), seorang pensiunan TNI AD ditemukan tewas terapung di sungai Yeh Empas, Banjar Dukuh, Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Rabu (7/1) kemarin.

Saat ditemukan korban dalam keadaan sudah tidak bernafas dan terapung di sungai sekitar pukul 11.00 Wita kemarin. Korban diduga terpeleset saat hendak buang air besar di Tukad Yeh Empas. Karena sudah tua dan pikun-pikunan mantan Kades Penebel, Kecamatan Penebel ini kemudian terjatuh ke dalam sungai.

Jatuhnya korban ke sungai tidak ada yang mengetahui, sehingga korban tidak mendapatkan pertolongan. Korban yang sudah berusia lanjut tidak mampu menyelamatkan diri. Korban kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa oleh I Made Okta Wiryandana, I Putu Nova Wirawan dan Dewa .

Ketiga saksi siang itu hendak pergi mancing. Tak sengaja ketiganya melihat sosok manusia dalam posisi terapung di sungai. Saat ditemukan badan korban posisinya terlungkup, sehingga korban tidak mampu bernapas lagi.

Kapolsek Penebel AKP Sri Subakti membenarkan penemuan tersebut. Saat ketiga saksi menemukan korban, saksi langsung melaporkan ke kelihan dinas setempat. Bersama warga masyarakat setempat, korban kemudian dievakuasi.

Korban dinyatakan sudah tidak bernyawa lagi.

“Berdasarkan pemeriksaan dokter puskesmas di dalam tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dari mulut dan hidung korban mengeluarkan air,” jelas Subakti seraya menambahkan korban jatuh ke sungai karena sudah tua dan pikun. W-004.

SINGARAJA-Fajar Bali Ada 174 pejabat dari eselon II, III dan IV terkena mutasi, dan pelantikannya dilakukan di loby depan Kantor Bupati Buleleng, Rabu (7/1) pagi kemarin.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam acara tersebut mengatakan, mutasi dilakukan untuk pengisian pengembangan kelembagaan baru dari sebelumnya berstatus kantor menjadi badan seperti Badan Lingkungan Hidup, Badan Pol. PP dan Linmas , Badan Perijinan Terpadu serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bukan hanya itu, dalam pelaksanaan mutasi yang dilakukan ditahun ini menurut Bupati yang akrab disapa PAS itu juga sebagai penyegaran terhadap beberapa pinpinan SKPD. ”Mutasi kali ini kami lakukan

untuk pengisian pengembangan beberapa kelembagaan baru serta hal itu kami juga lakukan untuk penyegaran beberapa pinpinan SKPD lingkup kantor atau SKPD yang ada di Kabupaten Buleleng,”terangnya.

Saat itu, Bupati Agus mengingatkan kepada semua pejabat agar bekerja dengan baik, disiplin dan jujur. Apabila ada pejabat yang melanggar apalagi terkait penyalahgunaan keuangan, Bupati tidak akan segan-segan menindaknya dan menonjobkan alias mencabut jabatannya. ”Saya sempat ngobrol dengan Pak Gubernur Made Mangku Pastika katanya boleh dilakukan non job kepada pejabat kalau memang pejabat itu tidak mau dan mampu bekerja dengan maksimal. Seperti halnya sudah dikasi tahu untuk kerja namun

FB/Agus

MUTASI-Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dihadapan pejabat eselon II,III dan IV yang terkena mutasil.

tidak pernah kerja ya kita harus non jobkan saja,” tegasnya.

Pejabat yang terkena mutasi kali ini diantaranya Kabag Hu-

Bangkai Lumba-lumba Gegerkan Masyarakat

SINGARAJA–Fajar Bali Bangkai ikan lumba-lumba gegerkan masyarakat di pesisir Pantai Kerobokan, Kecamatan Sawan. Bangkai lumba-lumba sebesar orang dewasa atau dengan panjang satu meter lebih itu ditemukan telah terdampar di Pantai Kerobokan dengan luka serius yang dialaminya, Selasa (6/1) lalu sekitar pukul 18.30 wita.

Kasatpolair Polres Buleleng, Putu Ariyana saat dikonfirmasi Fajar Bali, Rabu (7/1) menyebutkan, bangkai lumba-lumba itu ditemukan sekitar 200 meter sebelah timur Pantai Kerobokan yang berbatasan dengan Pantai Sangsit.

Saat ditemukan, lumbalumba itu mengalami luka sayat di bagian punggung.”Ya saat ditemukannya lumba-lumba itu mengalami luka sayat dibagian punggungnya,”kata Ariyana.

Ariyana menambahkan, luka di bagian punggung itu diduga karena terkena balingbaling mesin perahu jukung milik nelayan. Ia membantah jika lumba-lumba itu berasal dari hotel yang dilepas di perairan ketika dalam kondisi sakit. ”Luka yang dialami oleh ikan lumba-luma itu diduga akibat terkena baling-baling kapal,” katanya. Menurutnya, pihaknya selalu melakukan

tawan, MM. Sementara Gede Sugiartha Widiada menempati pos baru sebagai Kabag Umum Setda Kabupaten Buleleng. W–008

Pimpinan SKPD Sampaikan Permasalahan ke DPD RI

FB/Agus

DIEVAKUASI-Bangkai Lumba-lumba yang terdampar di pantai Kerobokan saat dilakukan evakuasi.

pengawasan terhadap lumbalumba di laut.

Lumba-lumba itu baru dievakuasi Rabu (7/1) pagi.

mas dan Protokol Pemkab Buleleng yang dulunya diisi oleh Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si kini diisi oleh Drs. Made Supar-

Setelah berkoordinasi dengan TNI AL, Satpolair lantas mengubur bangkai lumba-lumba itu di Pantai Kerobokan. W- 008

NEGARA- Fajar Bali Beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Jembrana, menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini kepada salah seorang anggota DPD RI , I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, di Gedung Kesenian Bung Karno, Rabu (7/1).

Mendengar aspirasi dari pimpinan SKPD, merupakan bagian dari kegiatan reses dan juga dihadiri Bupati Jembrana Putu Artha, Sekda Jembrana serta sejumlah warga masyarakat.

Bupati Jembrana Putu Artha dikesempatan kemarin menyampaikan terkait jalan nasional di jalur Denpasar Gilimanuk terutama di wilayah Jembrana, kondisi jalannya sudah banyak yang terlihat rusak.

Pihak kabupaten sering mendapat getahnya, padahal jalan nasional tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. “Saya berharap, masalah ini dapat difasilitasi dan mendapat penyelesaian,” ujarnya.

Penyampaian aspirasi terkait masalah yang dihadapi Jembrana, disampaikan oleh Kadis Disporaparbud Jembrana, Nengah Alit, yang menyampaikan soal kekurangan guru. Sebanyak 516. Tak hanya soal pendidikan, juga disampaikan terkait bidang pariwisata, sering mendapat keluhan dari wisatawan terutama jarak dan waktu tempuh

ke Jembrana yang cukup jauh.

“Kalau dilihat dari wilayah, Jembrana memiliki potensi yang baik dan strategis di bidang kepariwisataan,” ujarnya.

Dinas lainnya juga menyampaikan beberapa persoalan, di antaranya Kadis Dafdukcapil Jembrana, Putu Cahyadi. Kesempatan kemarin, dia menyampaikan soal kekurangan tenaga jaga di Pos Pemeriksaan KTP di Gilimanuk, yang dikaitkan dengan keterbatasan anggaran serta personel. “Tugas kami berat, yakni untuk menjaga pintu gerbangnya Bali. Kami berharap ke depan ada bantuan dari pemerintah provinsi, karena keamanan Bali, tak cukup hanya ditanggungjawabi oleh Jembrana saja,” ujarnya.

Terkait dengan penyampaian tersebut, Arya Wedakarna mengatakan soal kekurangan guru, akan segera dibahas dengan MenPAN. Hal ini sangat penting, karena untuk memajukan suatu daerah seperti di Jembrana, harus dimulai dari pendidikan.

Masalah tenaga atau kekurangan penjaga di pos pemeriksaan KTP di Gilimanuk akan segera melakukan langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Lalu berkaitan dengan jalan di jalur Denpasar Gilimanuk, di wilayah Jembrana diharapkan supaya dinas Hubkominfo untuk membuat kajaian, sejauh mana kerusakannya. W-003

Wabup Sanjaya Lepas Mahasiswa KKN Undiknas

Desa ‘Laboratorium Sosial’ Mahasiswa TABANAN-Fajar Bali Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa menjadi syarat wajib dalam menuntaskan perkuliahan. Untuk itu, mahasiswa diharapkan turun langsung ke desa-desa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di kampus. Oleh karenanya desa menjadi laboratorium sosial mahasiswa dalam mengembangkan talentanya sehingga bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Demikian terungkap ketika Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya melepas secara resmi mahasiswa KKN Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Rabu (7/1) kemarin pagi di Gedung Kesenian Ketut Maria.

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar kembali memilih Tabanan sebagai tempat melangsungkan perkuliahan. Setelah sebelumnya melaksanakan kerja sosial, kali ini sebanyak 285 mahasiswa Undiknas Denpasar dari berbagai fakultas dan program studi melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Adapun kecamatan yang dipilih adalah Kecamatan Tabanan.

Nantinya 285 mahasiswa semester 5 ini akan turun ke 12 desa yang ada di Tabanan untuk menemukan permasalahanpermasalahan yang ada, hingga

potensi-potensi yang dimiliki desa tersebut.

Wakil Rektor Undiknas Prof. I Nyoman Buadiana menjelaskan, setelah lima semester mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan, sekaranglah saatnya mahasiswa diuji untuk mengaplikasikan kemampuannya bagi kepentingan masyarakat banyak.

Dipilihnya Tabanan sebagai tempat KKN, karena menurutnya, Tabanan memiliki berbagai potensi, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. ”KKN merupakan wahana untuk mengembangkan talenta.

Gunakanlah ilmu yang diperoleh untuk lebih peduli kepada masyarakat dan ikut membangun desa. Karena desa merupakan laboratorium sosial yang patut untuk diteliti dan ditelaah,” ungkapnya.

Dirinya juga berpesan kepada mahasiswa, jangan pernah menganggap remeh pengalaman dan tingkat ekonomi masyarakat desa. Karena bisa jadi masyarakat desalah yang lebih banyak memiliki pengalaman, dan hanya saja mereka belum bisa mengaplikasikannya di lapangan.

“Jangan menjadi jago kandang saja. Mari kita menyatu dengan masyarakat untuk berbagi ilmu dan pengalaman, sehingga ilmu

yang kita dapat bermanfaat tidak hanya bagi peningkatan perekonomian masyarakat, namun juga pengambilan kebijakan pemerintah,” katanya.

Dipilihnya Tabanan sebagai tempat KKN, membuat Wakil Bupati Tabanan bangga. Menurutnya, Tabanan memiliki segudang potensi yang wajib untuk diteliti lebih lanjut oleh pihak akademisi. Terlebih kabupaten yang terkenal dengan lumbung beras dan pangannya Bali ini, memiliki 10 kecamatan dengan 133 desa dinas dan 348 desa adat. Jumlah ini menjadikan Tabanan memiliki jumlah desa terbanyak di Bali. Tabanan juga terkenal akan potensinya yang nyegara gunung, karena memiliki gunung, danau, sawah dan laut, sehingga hampir 75 persen penduduknya bergerak di sektor pertanian.

“Banyaknya potensi yang dimiliki tersebut, maka sangat tepat Undiknas Denpasar memilih Tabanan sebagai tempat KKN. Saya harapkan, KKN ini dijadikan momentum untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk menyatu dengan masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada,” terangkanya.

Orang nomor dua di Tabanan itu juga mengingatkan semua mahasiswa untuk tidak

FB/Doni

LEPAS KKN-Wabup IKG Sanjaya saat melepas KKN Undiknas Denpasar di Gedung Kesenian I Ketut Maria.

melupakan kearifan lokal dan budi pekerti yang dimiliki, mengingat sekarang ini terjadi gempuran teknologi dan arus globalisasi yang sangat deras.

“Kita sebagai kaum intelektual jangan sampai melupakan akar budaya yang dimiliki. Saya tidak ingin generasi muda kedepan tumbuh menjadi generasi muda yang asosial. Jika bukan kita yang mempertahankan, siapa lagi yang akan melestarikan kearifan lokal seni dan budaya Bali,” pungkasnya.

Sebanyak 285 mahasiswa dari 4 fakultas dan 7 program studi akan mengikuti KKN

selama 1,5 bulan, yakni 6 Januari-20 Februari. Tidak hanya mahasiswa, 12 pembimbing juga akan diterjunkan untuk mendampingi semua rangkaian kegiatan mahasiswa.

Ketua Panitia Dr. Made Wira Darma menjelaskan, adapun aspek yang dievaluasi dalam menentukan kelulusan mahasiswa, diantaranya materi pembekalan, kemampuan mengidentifikasikan masalah di lapangan dan solusinya, kemampuan berkoodinasi, berkomunikasi, disiplin hingga kemampuan penyusunan laporan akhir KKN. W-004 Layouter: Soma

6

KAMIS, 8 JANUARI 2015 | TAHUN XV

Wujudkan Pelayanan Berkualitas, “One Agency One Inovation” Bupati Badung A.A. Gde Agung memberikan apresiasi atas Kunjungan kerja Menteri PAN RB Dr. Yuddy Chrisnandi ke Kabupaten Badung belum lama ini. Kunjungan Menpan RB pada waktu itu didampingi oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Mirawati Soedjono dan Kapolda Bali Inspektur jendral Polisi Benny Mokalu. Dalam hal ini, Bupati Gde Agung menegaskan, Pemerintah Kabupaten Badung telah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan karma Badung.

Menurut Bupati Gde Agung, selain sebagai wujud komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sekaligus diharapkan akan dapat menjadi inspirasi dan memotivasi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah Kabupaten Badung dapat mengembangkan minimal satu terobosan/ inovasi (one agency one inovation).

D i t a m b a h ka n B u p a t i G d e Agung, tujuan penyelenggaran pemerintahan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karenanya kegiatan sosialisasi dipandang sangat penting dan strategis untuk membuka wawasan segenap aparatur pemerintah selaku pelayan masyarakat yang wajib memberikan pelayanan yang berkulitas, terukur dan professional kepada masyarakat.

Dikatakannya bahwa sebagai wujud keseriusan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan peningkatan kulitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Badung sebagimana tertuang dalam RPJMD 2010-2015. Atas prioritas pembangunan tersebut berbagai upaya telah dilakukan antara lain bekerjasama dengan BPKP perwakilah Bali untuk penyelenggaraan tertib administrasi khususnya pengelolaan keuangan daerah dan aset, membentuk BPPT sebagai wujud pelayanan terpadu untuk proses perijinan.

Sementara itu, pada kunjungan di Gedung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) belum lama

ini, Bupati Gde Agung menekankan agar pelayanan di BPPT agar lebih meningkat. “Bangunan BPPT sangat megah, kemegahan ini tentunya harus diimbangi dengan pelayanan yang maksimal dan prima. Jangan sampai menunda-nunda pekerjaan,” tekan Gde Agung. Dalam kesempatan tersebut Bupati Gde Agung bersama Sekda Badung, Kompyang R. Swandika, Kepala Bappeda Litbang, Wayan Suambara, Kepala BPPT Made sutama, Kepala Cipta Karya, Dessy Dharmayanthi meninjau ruangan demi ruangan di gedung BPPT mulai dari ruangan pengambilan nomor antrean, ruangan pelayanan, akses Bank bahkan sampai pada ruangan pojok asi. “ Perencanaan pembangunan ini sudah sangat detail yang ditunjukkan dengan adanya pojok asi yang berguna bagi ibu-ibu yang sedang menyusui saat mengurus perijinan, kalo perlu tambahkan ruang bermain anak.. Ada yang perlu dipikirkan mengenai ornament pada ruangan pelayanan ini, jangan sampai kosong melompong,” perintah Gde Agung. W-014

Bupati Badung saat meninjau pelayanan BPPT

FB/REDY

FB/REDY

Gedung Baru BPPT

FB/REDY

FB/REDY

FB/REDY

FB/REDY

LATAR BELAKANG BPPT KABUPATEN BADUNG Dalam pelaksanaan Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha s e r i n g m e n g e l u h k a n p ro s e s pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit - belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra.

Mereka sering bolak - balik dari satu kantor ke kantor yang lain hanya untuk mengurus suatu layanan perizinan dan non perizinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan izin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.

Merespon permasalahan

tersebut, pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagai penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan terbentuk dari sebuah proses dalam rangka pemerintah Kabupaten Badung mencari pola yang terbaik dalam memberikan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat.

Proses tersebut diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Te r p a d u ( U P T ) d i b e n t u k berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Oraganisasi dan Tata Kerja Unit Palayanan Terpadu Kabupaten Badung. Karena UPT mengandung beberapa kelemahan, yang diantaranya masih diproses pelayanan perizinan dan non perizinan di SKPD terkait, biaya yang tinggi selanjutnya dilakukan terobosan untuk membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah rangka terwujudnya lembaga yang ( BES ) “Badung Excelent Service”, dimana pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dapat dilaksanakan pada 1 (satu) pintu, dengan mekanisme, persyaratan, biaya, dan waktu yang transparan untuk kesempurnaan pelayanan

kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/498/V/Bangda tentang Petunjuk pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 yang memiliki tujuan dan s a s a ra n u n t u k m e w u j u d k a n pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak – hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Maksud : Meningkatkan proses pelayanan perizinan dan non p e r i z i n a n s e r t a m e n d o ro n g pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Tujuan dan Manfaat : Untuk mempermudah masyarakat dan dunia usaha untuk memperoleh informasiserta layanan dalam proses perolehan izin dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Motto: “Kepuasan Anda Tujuan Kami”. Motto ini bermakna ada sebuah keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mayarakat, dan motto ini mesti dipahami secara mendalam oleh setiap pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. W-014

Lebih Nyaman, Membe D alam era reformasi, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas k i n e r j a a p a ra t u r, salah satunya adalah bidang layanan publik. Selaras dengan itu dengan mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 tentang O to n o m i D a e ra h , d i h a ra p k a n memberikan dampak nyata dan luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sesuai karakteristik daerahnya.

Untuk mengembangkan karakteristik daerah dengan mengacu pada PP 38 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Permendagri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dengan membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Sementara untuk latar belakang d i b e n t u k n y a B P P T, a d a l a h berangkat dari penyelenggaraan pelayanan publik merupakan a m a n a t u n d a n g - u n d a n g , ya n g mewajibkan Pemerintah D a e r a h u n t u k m e l a y a n i h a kh a k s i p i l wa r g a n e g a ra d a l a m memenuhi kebutuhan, dalam rangka membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara dalam wujud pelaksanaan tanggung jawab. Dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayan publik tersebut , maka diperlukan pembinaan dan penanggung jawab.

Lantas sudah sejauhmanakah pelayanan di BPPT Kabupaten Badung? Terlebih lagi saat ini BPPT Badung telah memiliki gedung baru nan mewah. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut wawancara Tim Fajar Mangupura bersama Kepala

Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, I Made Sutama, SH., MH. Dengan telah terwujudnya gedung baru, konsep pelayanannya akan berjalan seperti apa?

Dengan telah menempati gedung baru, maka kami akan berusaha memberikan pelayanan yang optimal, transparan dan tentunya secepat mungkin. Untuk diketahui pula, dalam pelayanan perijinan dan non perijinan di BPPT Badung, semua sudah ada ketentuanya. Salah satunya, para pejabat di BPPT tidak diperbolehkan bersentuhan atau bertemu langsung dengan para pemohon ijin. Artinya, para pemohon cukup datang di pelayanan (di lantai I), karena masuknya permohonan dan keluarnya ijin ada di lantai I. Dan kembali lagi disini saya tekankan, bila pemohon ijin sudah melengkapi s e l u r u h p e r s ya ra t a n nya , s aya pastikan untuk proses pengurusan ijin di BPPT Badung paling lama hanya sekitar 15 hari kerja.

Perbedaan pelayanan di gedung lama dan gedung baru?

Tentunya sangat berbeda, di gedung baru ini kita memiliki beberapa pelayanan tambahan, seperti; ruang konsultasi, ruang bermain anak, ruang menyusui serta memiliki petugas front office.

G a m b a ra n nya , u n t u k d i r u a n g konsultasi, kami menempatkan sekitar 6 staf. Tugasnya untuk memberikan layanan konsultasi untuk memberikan informasi a p a - a p a s a j a ke ku ra n ga n d a r i kelengkapan pemohon tersebut.

Intinya, dari konsultasi tersebut diharapkan masyarakat pemohon ijin akan mengetahui apa saja kekurangan atau persyaratannya.

Kemudian untuk ruang bermain anak dan ruang menyusui, kami berusaha memberikan kenyamanan bagi pemohon yang datang dengan membawa anak atau istrinya yang sedang menyusui si buah hatinya.

Yang juga tidak terlupakan tentunya pelayanan terdepan, kami tempatkan dua pegawai di bagian front office.

Jadi masyarakat tidak perlu takut dan bingung untuk mengurus perijinan, karena sudah ada petugas front office yang nantinya akan mengarahkan mereka, kalau tidak paham, tentunya bisa tanya ke mereka. Mereka lah yang akan mengarahkan pemohon ijin di gedung BPPT ini. Itulah setidaknya beberapa perbedaan antara pelayanan di gedung lama dengan yang ada di gedung baru BPPT Badung.

Selain pelayanan prima, bagaimana dengan IT dan kesiapan SDM nya?

Jika berbicara IT, tentu target kita kedepannya adalah mengarah pada sistem online. Dengan system online, nantinya masyarakat akan mengetahui, sudah sejauh mana permohonan ijinnya dan sudah sampai di meja siapa juga akan diketahui oleh si pemohon tersebut.

Namun, untuk mewujudkan itu semua, kami mohon waktu. Karena beberapa peralatan IT nya belum terpasang, hanya saja kami janji di tahun 2015 ini semuanya itu akan bisa terwujud secara bertahap.

Kemudian bila berbicara SDM, saya melihat tidak hanya BPPT, di SKPD lain juga mengalami persoalan yang sama yakni kekurangan SDM. Untuk di BPPT Badung sendiri setidaknya masih memerlukan s e k i t a r 4 5 p e gawa i , d a n semua itu akan kami usulan di anggaran perubahan tahun 2015 ini. Dan setahui saya, jika menyinggung kurangnya SDM, pimpinan kita sebenarnya s u d a h berusaha s e c a r a bertahap

INFORMASI SELENGKAPNYA TENTANG BPPT BADUNG

KAMIS, 8 JANUARI 2015 | TAHUN XV

7

Pesan Bupati Gde Agung

BPPT Harus Memberikan Pelayanan Optimal Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus diri sendiri.

Urusan pemerintahan menurut asas otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat t e r w u j u d nya ke s e j a h t e ra a n masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Good Governance merupakan tuntutan yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Memasuki tahun terakhir masa pengabdian Bupati AA Gde Agung di Pemerintahan Kabupaten Badung, dalam periode ini banyak sekali perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju arah yang lebih baik lagi (good governance).

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik merupakan implikasi meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengaruh globalisasi. Kondisi demikian, menuntut perubahan paradigma dalam pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan yang prima, satu pintu dapat sesuai prinsip dan pelayanan prima sebagaimana tertuang dalam Keputusan Men-Pan Nomor 63 Tahun 2003 antara lain: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi kea ma n a n , t an ggu n g j awa b , kelengkapan sarana dan prasarana,

Pelayanan BPPT Badung

Kabupaten Badung

administrasi, dasar hukumnya, serta persyaratan lainnya yang langsung turun ke lapangan.

Ta n t a n g a n k e d e p a n B P P T Kabupaten Badung?

Keinginan kita semua disini sama, adalah berkomitmen bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kedepan kami juga sudah terapkan system informasi manajemen perijinan menggunakan komputerisasi. Disana akan bisa membantu pemohon, selain juga akan lebih transparan, mana yang

kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tak salah bila Bupati AA Gde Agung mewujudkan gedung baru BPPT. Dan dengan telah terwujudnya gedung baru BPPT, maka Bupati pun berharap akan ada peningkatan kinerja dalam intitusi tersebut serta dapat mewujudkan pelayanan dengan konsep kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan. “Sikap tersebut sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima dan optimal,” ungkap Bupati Gde Agung didampingi Sekda R Kompyang Swandika dan Kepala Bappeda Wayan Suambara, saat mengunjungi gedung

baru BPPT Badung, belum lama ini.

Pelingsir Puri Mengwi ini memang tidak pernah menganggap sepele untuk urusan pekerjaan, apalagi menyangkut pelayanan masyarakat.

Beliau bahkan sangat ketat dalam mengawasi setiap pekerjaan yang dijalani oleh seluruh kepala SKPD di Badung, agar sesuai dengan SOP (Standar Operasian Prosedur) yang ada. Tujuannya pun jelas, agar masyarakat bisa menilai bahwa institusi BPPT menjalankan tugasnya sesuai peraturan yng telah ditetapkan. “Segala informasi harus jelas, dan harus terpasang di pintu terdepan gedung BPPT ini. Agar masyarakat pemohon perizinan dan non perizinan dapat memahami tentang pelayanan perizinan sesuai SOP cepat dan transparan,” terang Bupati Gde Agung. W-014

FB/REDY

erikan Pelayanan Prima memberikannya.

Kemudian berkaitan dengan adanya pemahaman bila sudah komputerisasi akan mengurangi jumlah SDM. Disini pun perlu kami jelaskan, khusus untuk penanganan perijinan, meskipun dilengkapi komputerisasi atau IT, tenaga SDM masih sangat diperlukan. Contohnya, tidak semua pengurusan ijin hanya bisa terselesaikan di computer, karena kami masih memerlukan SDM yang khusus ditugaskan ke lapangan, untuk memantau kebenaran antara gambar di persyarataan dengan yang ada di lapangan. Dan itu harus dilakukan, karena bila berurusan ijin, maka diperlukan pengecekan

FB/REDY

Bupati Badung AA Gde Agung, didampingi Sekda Kompyang R Swandika dan Kepala Bappeda Wayan Suambara saat kunjungan kerja ke Gedung Baru BPPT Badung

duluan dan mana belakangan akan terlihat. Tujuannya semuanya itu adalah, masyarakat betul-betul akan percaya kepada kami, dan kami akan memberikan pelayanan yang cepat dalam bentuk paket.

Contohnhya mengurus SITU HO, maka juga akan dipaketkan dengan ijin operasionalnya sekalian. Artinya kalau bisa maju pararel, ya sekali maju 2 ijin keluar. Sekali datang kesini langsung selesai. Tidak hanya itu saja, arah kita untuk komputerisasi juga akan berjalan bertahap. E government sudah dirancang, akan mencakup semuanya termasuk perijinan sehingga akan memudahkan bagi pemohon ijin.

Yang jelas, kami akan berusaha m e n j a l a n ka n t u ga s p o ko k d a n fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, kepada pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan. Segala sumber daya akan kami dikerahkan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Badung. W-014

FB/REDY

FB/REDY

FB/REDY

FB/REDY

FB/REDY

FB/REDY

FB/REDY

FB/REDY

Mekanisme dan Alur Penanganan Pengaduan 1

. Pengaduan yang disampaikan oleh pelanggan dengan datang secara langsung, diterima oleh Petugas Klinik Konsultasi dan Pengaduan. Sedangkan Pengaduan yang disampaikan melalui telpon diterima oleh Petugas Operator. Untuk Pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung, diterima oleh petugas yang memeriksa surat / kotak saran / email / website. . Bila pengaduan pelanggan terkait dengan ketidaksesuaian Sertifikat Ijin dengan data – data yang diberikan pelanggan, maka akan diserahkan pada petugas pelayanan. . Bila pengaduan pelanggan tidak dapat diselesaikan oleh Petugas Klinik Konsultasi dan Pengaduan, maka akan dikoordinasikan dengan Bidang / Seksi terkait supaya dapat dibantu memberikan penjelasan kepada pelanggan.

2 3

I Made Sutama, SH., MH. FB/REDY

DAPAT DIAKSES DI WWW.BPPT.BADUNGKAB.GO.ID

4

. Bila pengaduan pelanggan tersebut tidak dapat diselesaikan secara langsung, selanjutnya dituangkan dalam Formulir Penanganan Pengaduan Pelanggan sesuai jenis pelayanan yang dipermasalahkan dan diajukan kepada Kepala Seksi Monitoring. . Kepala Seksi Monitoring memeriksa dan menganalisis permasalahan yang terjadi. Bila diperlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Seksi Monitoring menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pemeriksaan lapangan, kemudian Kepala Seksi Monitoring mengkoordinir pemeriksaan lapangan. . Selanjutnya Kepala Seksi Monitoring membuat jawaban atas permasalahan yang terjadi dan mengajukan kepada Kepala Bidang dan atau Kepala Badan untuk mendapat persetujuan. . Setelah Pengaduan pelanggan diatasi maka Petugas Klinik Konsultasi dan Pengaduan mencatatnya di Buku Register Pengaduan Pelanggan.

5 6 7

Layouter: dejerie

PENDIDIKAN & BUDAYA

8

FAJA R BALI

KAMIS, 8 JANUARI 2015 l Tahun XV

Penyusunan Naskah Soal Ujian Pemantapan Tahun Pelajaran 2014/2015

FB/IST

NASKAH-Kadisdikpora Bali, TIA Kusuma Wardhani dalam acara penyusunan saskah soal ujian pemantapan

Dalam rangka mempersiapkan Ujian Pemantapan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2014/2015, senin, 5 Januari 2015 bertempat di UPT BPKB Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Gurita Denpasar berlangsung kegiatan Penyusunan Naskah Ujian Pemantapan SMP,SMA/SMK dan SLB. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.

Kegiatan yang diikuti oleh 191 orang ini terdiri dari beberapa unsur antara lain : 24 orang Tim Penyusun Naskah SMP, 100 orang Tim Penyusun Naskah SMA, 30 orang Tim Penyusun Naskah SMK dan 37 orang Tim Penyusun Naskah SLB, yang sedianya menyusun naskah soal ujian pemant a p a n t a h u n p e l a j a ra n 2014/2015 dengan jumlah 20 paket soal per mata

pelajaran.

Proses penyusunan soal didampingi oleh Narasumber dari Puspendik Kemendikbud, LPMP Provinsi Bali, Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Bali, Kepala Sekolah dan Guru SMP, SMA/SMK di Kabupaten/ Kota se Bali dan Guru SLB di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Adapun materi yang akan disampaikan meliputi : Kebijakan Kemendikbud tentang Ujian Nasional, POS UN Tahun 2015, Dasar Hukum Pelaksanaan Ujian Pemantapan, Teknik Penyusunan Indikator Soal, Teknik Analisis Butir Soal, Analisis SKL Kurikulum 2006, Analisis Kisi-kisi Ujian Nasional Tahun 2015, Penilaian Analisis Kisi-kisi/ Indikator Soal, Teknik Penyusunan Butir Soal Kegiatan penyusunan naskah ini akan berlangsung selama 18 hari, dari senin tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan kamis tanggal 22 Januari 2015. NT

Siswa SD-SMK Terima Beasiswa Tidak Mampu Diserahkan Disdikpora Denpasar

Kadisdikpora Beri Pengarahan Kepada Pamong Belajar UPT BPKB Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bidang PAUDNI

DENPASAR-Fajar Bali Pada Senin, 5 Januari 2015 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali mengumpulkan Pamong Belajar BPKB untuk memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas bidang PAUDNI. Dalam pengarahan yang di laksanakan di UPT. BPKB Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Gurita Denpasar, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali didampingi oleh Sekretaris, Kepala UPT. BPKB, Kepala Bidang Olahraga dan Kepala Bidang PNFI beserta Kepala Seksi PAUD. Di awal pengarahan, beliau mengajak untuk menyebarkan “Virus” kepada masyarakat yang memiliki

anak usia 3 sampai dengan 6 tahun agar memberikan pendidikan PAUD. Hal ini merupakan komitmen dari Pemerintah Provinsi Bali bagi semua anak Usia 3 sampai 6 tahun agar mendapatkan pendidikan PAUD. Di dalam APBD bahwa tahun 2015 Pemerintah Provinsi Bali telah merencanakan Kebijakan Pembangunan 75 PAUD Rintisan Bale Banjar yang akan menyasar ke 50 Desa Gerbang Sadu dan 25 ke Desa di luar Desa Gerbang Sadu. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi anak usia 3 sampai 6 tahun dalam mendapat pendidikan PAUD. Pamong Belajar BPKB sejumlah 22 orang, akan dibagi untuk mengumpulkan data ke desa-desa yang akan disasar dalam pro-

FB/BLAS

gram PAUD Rintisan Bale Banjar tersebut. Salah satu tugas penting dari Pamong Belajar ini adalah menganalisa tempat pendirian PAUD Rintisan, karena dalam satu desa akan ada banyak Bale Banjar. Pamong belajar harus jeli dalam melihat dan memilih tempat atau bale Banjar yang akan di jadikan PAUD Rintisan.

Selain itu pamong belajar juga diharapkan dapat melirik hal-hal yang dapat membantu masyarakat, misalnya dapat memfasilitasi kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan, dan hal-hal lain yang dapat difasilitasi, agar kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaan, ibarat “Menyelam sambil minum air”. NT

Digelar di SMK Kertha Wisata

Lomba Bahasa Jepang Tingkatkan Kreativitas Siswa DENPASAR-Fajar Bali Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK Kota Denpasar menjalin kerjasama dengan Japan Foundation melaksanakan lomba Bahasa Jepang. Lomba yang dibuka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Denpasar, IGN Edy Mulya, dilaksanakan di SMK Kertha Wisata Rabu (7/1). Lomba Bahasa Jepang terdiri dari, lomba pidato, anime (menggambar) dan origami (melipat kertas).

Kadisdikpora Denpasar, IGN Edy Mulya mengatakan, lomba Bahasa Jepang bermakna positif dan meningkatkan kreativitas siswa.

Untuk itu guru yang mengajar Bahasa Jepang agar selalu mensosialisasikan,karena penguasaan bahasa asing sebagai salah satu unsur kreativitas untuk memasuki pasar global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri.

Edy Mulya juga mengatakan, rintisan kerjasama dengan Japan Foundation agar terus ditingkatkan, dan terus disosialisasikan di sekolah, karena lomba ini juga untuk berkompetisi. Untuk itu secara bersama-sama untuk mensinerjikan dan ke depan juga akan bekerjasama dengan dunia pendidikan yang berbasis etos kerja, karena Jepang dikenal dengan etos kerja dan disiplin.

Peserta lomba Bahasa Jepang yang meraih juara I tingkat Kota Denpasar, akan mengikuti lomba tingkat Provinsi Bali. Peraih juara I tingkat provinsi akan ke tingkat nasional dan juara nasional akan berkompetisi

FB/BLAS

TIM JURI- Kadisdikpora Denpasar, IGN Edy Mulya bersama tim juri lomba Bahasa Jepang

di Jepang. Ke depan diharapkan, melalui MGMP agar dicari cela dan komunikasikan dengan beberapa foundation di Jepang. Yang paling penting disosialisasikan sehingga segi peminatan semakin banyak.

Lomba Bahasa Jepang juga salah satu bentuk untuk memasuki pasar kerja, terlebih di Bali sebagai daerah tujuan wisata, kalau tidak ada yang bisa Bahasa Jepang akan sulit. Dengan pengusaan Bahasa Jepang bisa sebagai tour leader atau paling minim sebagai sopir karena bisa Bahasa Jepang.

Pada kesempatan itu Ketua MGMP Bahasa Asing , I Gst Ketut Sudarsana menjelaskan, lomba Bahasa Jepang sudah yang ke-14, karena dilaksanakan setiap tahun. Lomba Bahasa Jepang tahun 2015, digelar disetiap kabupaten / kota di Bali, dan terakhrr akan berkompetisi di Jepang. Direncanakan ke depan, pogram lomba Bahasa Jepang akan ditingkatkan,

sehingga tidak sebatas materi yang dilombakan saat ini. Tahun lalu siswa SMAN 5 Denpasar telah ikut berkompetitif di Jepang, setelah meraih juara I tingkat nasional, ujar Sudarsana.

Sementara Kepala SMK Kertha Wisata Denpasar, Tjok Istri Putra Kartini mengakui, SMK Kertha Wisata memiliki Kompetensi Keahlian, Akomodasi Perhotelan dan Tata Boga. Oleh karena itu siswa kelas XII diberikan pendidikan Bahasa Jepang.

Untuk lebih mengeksiskan Bahasa Jepang kepada siswa, maka ke depan sekolah ini akan menggelar lomba Bahasa Jepang secara internal, sekaligus untuk persiapan mengahadpi lomba dan untuk bekerja. Selain tentang Bahasa Jepang, Putra Kartini juga kini sedang mempersiapkan siswa kelas II untuk mengikuti uji kompetensi kehalian dan Ujian Nasional (UN), dan optimis SMK Kertha Wisata yang dipimpinnya akan meraih 100 persen. W-001

ANTRE BEASISWA-Siswa SMA/SMK se-Kota Denpasar antre untuk menerima beasiswa tidak mampu di Disdikpora Denpasar

DENPASAR-Fajar Bali Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) menyerahkan beasiswa tidak mampu kepada 400 siswa SMA/SMK se-Kota Denpasar. Sedangkan Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), menyerahkan beasiswa kepada 330 siswa SD dan 300 siswa SMP yang tidak mampu.

Penyerahan beasiswa itu untuk tahun 2014 dan diberlakukan sejak akhir Desember lalu.

Bahkan Dikmen hingga saat ini masih memberikan pelayanan kepada siswa yang belum mengambil beasiswa sebagai haknya.

Data yang diperoleh Fajar di Dikmen, sejumlah siswa yang belum mengambil beasiswa di yakni siswa SMK, karena terdapat sejumlah siswa SMK

sedang melaksanakan training di industri.

Namun Disdikpora tetap menunggu hingga beasiswa diambil siswa, sehingga penyerahan beasiswa dapat tuntas.

Beasiswa tidak mampu dari APBD Kota Denpasar tersebut, setiap siswa SMA/SMK memperoleh Rp 1,5 juta secara tunai untuk tahun 2014 dan dipotong pajak 18 persen.

Sementara Dikdas menyerahkan beasiswa untuk siswa tidak mampu SD dan SMP bukan secara tunai, tetapi ditransfer ke masing-masing sekolah. Setiap siswa SD menerima Rp 900 ribu dan setiap siswa SMP menerima Rp 1,5 juta dipotong pajak 18 persen.

S e l a i n b e a s i s wa t i d a k mampu, khusus SD dan SMP juga mendapat beasiswa

bakat prestasi dalam jumlah yang sama. Beasiswa SD dan SMP tersebut Rp 1 juta, juga dari dana APBD Kota Denpasar. Sedangkan untuk beasiswa seleksi berprestasi juara I tingkat SD Rp 4 juta, juara II Rp 3 juta dan juara III Rp 2,5 juta serta potong pajak 18 persen. Khusus guru yang berprestasi juara I Rp 8 juta, juara II Rp 3 juta dan juara III Rp 2,5 juta dipotong pajak 18 persen.

Beasiswa miskin lainnya juga diberikan Pemda Provinsi Bali melalui APBD, dan tahun 2014 Pemda Provinsi Bali telah memberikan beasiswa miskin kepada 655 siswa SD, setiap siswa menerima Rp 620 ribu.

Beasiswa miskin untuk SMP tahun 2014 telah diberikan kepada 417 siswa, setiap siswa menerima Rp 890 ribu dan

beasiswa miskin untuk SD dan SMP juga ditransfer ke rekening sekolah.

Kepala Seksi Kurikulum Disdikpora Denpasar, Dra. Ni Made Tirta Ariantini, M.Pd., mengatakan, di antara siswa penerima beasiswa tidak mampu, terdapat juga siswa yatim piatu. Oleh karena itu Tirta menyarankan, agar siswa yatim piatu sebaiknya melanjutkan ke sekolah negeri, sehingga semuanya ditanggung pemerintah. Bila melanjutkan ke sekolah swasta biayanya lebih mahal, karena harus membayar uang gedung, SPP serta jenis pembayaran lainnya, maka akan lebih memberatkan. Diharapkan sekolah swasta juga dapat memberikan keringanan kepada siswa yatim piatu, agar dapat mengenyam pendidikan hingga akhir. W-001

Senator Wedakarna Keliling Bali Dukung Desa Adat

Sudah Saatnya Desa Adat Diberikan Kesempatan Untuk Menata Bali Kedepan Senator Indonesia, Dr.Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III dalam masa reses sidang tahun pertama di Bali, berkesempatan menghadiri perayaan hari jadi Sekaa Teruna Teruni ( STT ) Puspa Giri Bhakti di Banjar Pegembungan Desa Marga Tabanan. Dalam acara yang dihadiri oleh ratusan generasi muda ini, Dr. Wedakarna menjadi bintang karena pidato yang berapi – api serta memotivasi pengurus sekaa untuk bisa menjadi pemimpin masa depan Bali. ”Saya sampaikan pada anak muda Bali, siapkan diri kalian menjadi pemimpin Bali yang mumpuni. Generasi pemimpin sekarang kebanyakan tidak berkiblat terhadap rakyat dan umat Hindu. Banyak pemimpin di Bali yang lebih bermental politikus dibanding bermental negarawan.

Ini yang harus dirubah. Terlalu banyak pemimpin kita yang menyakiti umat Hindu dan krama adat. Dan saya bisa pastikan masa mereka tidak lama lagi, mereka akan dilibas oleh sejarah, mereka akan ditolak oleh masyarakat adat dan kita doakan agar mereka semua berakhir dibalik jeruji karena mengkhianati kedaulatan rakyat. Itu doa kita bersama. ”ungkap Gusti Wedakarna.

Dalam kesempatan itu, iapun memberikan dukungan pada desa adat di Bali agar bersabar dalam proses pendafataran Desa Adat sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang desa dan pihaknya berjanji akan all out mendukung keputusan MUDP Bali terhadap dukungan terhadap desa adat. ”Saat ini di Bali, ada pemimpin di desa dan pemimpin Bupati dan Walikota yang getol menolak desa adat. Tenang saja,

FB/IST

SENATOR–Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Usai Membagikan Kitab Suci Bhagawad Gita Dan Sosialisasi UU Desa Di STT Puspa Giri Bakti, Marga, Tabanan

mereka akan mendapatkan sanksi dari jutaan warga adat di Bali. Yang penting kita semua sudah berusaha memenuhi kewajiban sebagai Ksatria untuk menjalankan hal yang benar dan membela para jro penglingsir bendesa sekalian.

Masalah kalah dan menang, berhasil dan tidak diperjuangan itu sudah biasa, yang penting sejarah akan mengingat mana manusia – manusia yang patut dimasukkan ketinta emas sejarah dan mana yang akan dilupakan sejarah. Dan mari saya ajak STT diseluruh Bali sebagai bagian dari desa adat untuk jadi generasi yang dicintai oleh sejarah.”ungkap Gusti Wedakarna yang President The Sukarno Center ini.

Untuk itulah pihaknya merasa bertanggungjawab untuk terus mendorong tanpa lelah proses pembelaan desa adat yang akan didaftarkan

sebelum 15 Januari 2014. ”Astungkara, saya dengar Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar sudah solid mendukung desa adat.

Jika ini benar, saya ucapkan terimakasih pada pimpinan disana yang tegas dan hebat.

Ini adalah jalan untuk menyelesaikan revolusi yang belum selesai ala Bung Karno. Saya dan kawan – kawan serta jutaan rakyat Bali sedang menunggu keputusan dari 7 kabupaten lainnya termasuk kota Denpasar yang sampai hari ini masih plin plan alias gabeng.

Saya ingatkan, sudah saatnya Desa Adat di Bali diberikan kesempatan untuk menata Bali kedepan. Dan saya yakin keagungan dan kedigjayaan Bali Dwipa terletak pada desa adatnya. Kita berdoa semoga Bali aklamasi Desa Adat.”ungkap Dr. Weda-

karna. Lalu apa pendapatnya ada sebagian Bupati, para penglingsir puri dan tokoh masyarakat di Bali yang merekomendasikan dua desa alias status quo ? ”Mereka itu orang – orang tidak cerdas.

Mengaku pemimpin, tapi tidak baca UU secara tuntas.

Kalau mau tuntas, harusnya tanya DPR RI dan DPD RI yang menangani hal ini. Jangan tanya sama akademisi atau oknum pejabat yang tidak punya informasi.

Saya rasa mereka akan menjadi tertawaan masyarakat karena tidak cerdas. Di UU sudah jelas kok, bahwa Bali harus memilih salah satu. Penjelasan Kemendagri sudah jelas juga harus pilih salah satu. Tidak bisa dua – duanya atau status quo. Sangat tidak cerdas.”ungkap Dr. Wedakarna peraih suara tertinggi di Bali di Pemilu 2014 lalu ini.KJS

Layouter: Layouter: Wiadnyana Manik

FAJA R BALI

KAMIS, 8 JANUARI 2015 l Tahun XV

SPORT

9

Kontingen PON Remaja Bali Tinggalkan “PR”

TPF Janji Usut Tuntas Kasus Mardili Ningsih Ketua Umum KONI Bali, I Ketut Suwandi menegaskan, I Gusti Ayu Mardili Ningsih merupakan korban. Karena itu Tim Pencari Fakta (TPF) harus menggali dari berbagai sisi untuk mengungkap penyebab Ningsih “mogok” tampil di nomor 4x100 meter pada PON Remaja di Surabaya, Jawa Timur.

PERAIH EMAS-Ketum PASI Bali, Ida Bagus Dipta (kiri) dan Maryoto Subekti (Ketua Kontingen PON Remaja/ Wakil Ketum KONI Bali), Ni Luh Mitayuni (Lompat Jangkit) meraih medali emas, sekaligus penyelamat cabor atletik PON Remaja I/2014 Surabaya, Jawa Timur FB/SUPRI

Pasca Ditinggal Cok Raka Darmawan Boling “Tiarap” DENPASAR-Fajar Bali Cabang boling kian redup pamornya, padahal ketika dikendalikan Cok Raka Darmawan yang kini sebagai Kadis Pariwisata Badung, cabang ini banyak aktivitas baik lokal maupun nasional. Mahalnya biaya latihan, kemungkinan menjadi salah satu faktor krisisnya peboling di Bali. Bisa dibuktikan, saat ini Pengprov Persatuan Boling Indonesia (PBI) Bali hanya memiliki segelintir atlet untuk di bina. Padahal, dilihat dari segi potensi di pulau Dewata sangatlah menjanjikan.

“Jika ditilik dari segi kemampuan ekonomi masyarakat menengah keatas cukup banyak di Bali. Akan tetapi, keinginan generasi muda untuk terjun di cabor boling masih sangat minim. Mungkin biaya latihan mahal masih menjadi kendala, sehingga masyarakat enggan terlibat,” ungkap Sekretaris Umum Pengprov PBI Bali, Riani Kartawirya, belum lama ini.

Riani mengatakan, untuk satu game latihan saja atlet harus mengeluarkan dana sebesar Rp30 ribu. Setiap game latihan minimal 3 kali game. Jika dikalkulasi bisa terhitung Rp100 ribu lebih. Ini dengan jadwal latihan 3 kali seminggu. Sehingga biaya besar itu ditakuti oleh masyarakat.

“Boleh jadi dengan biaya latihan besar, menjadi salah satu penyebab peminat remaja menggeluti olahraga boling minim,” jelasnya.

Berharap dukungan semua pihak terus termasuk KONI Bali supaya cabang olahraga ini kembali bangkit. Menurutnya, situasi paceklik atlet juga dialami daerah lain, minus DKI Jakarta dan Bandung. “Di dua tempat ini fasilitas tersedia, mudah dijangkau dari segi geografis maupun dana termasuk keinginan mendalami cabang boling,”katanya.

Riani menjelaskan, untuk merubah kesan latihan mahal PBI Bali secepatnya menjalin kerjasama dengan pemilik lintasan.

Namun tak cukup Pengprov PBI tapi kemauan keras harus datang dari atlet, terutama untuk berkorban dari segi material. “Biaya latihan tinggi bukan semata-mata selalu menjadi penghalang utama. Ini lebih terpenting soal minta dan kemauan. Karena banyak orang mampu secara ekonomi, tetapi tidak tertarik di olahraga boling,”tukasnya.R-007

Hasil Silat PON Remaja Perlu Direspon Cepat

DENPASAR-Fajar Bali Rontoknya pesilat Bali di PON Remaja pertama di Surabaya perlu disikapi serius menyangkut sistem pembinaan dan rekrutmen pelatih. Demikian dijelaskan Penasehat Bhakti Negara Bali, Dewa Nyoman Patra, kepada koran ini, Rabu (7/1) kemarin. Bidikan dua medali emas dari cabang silat, hanya terwujud sekeping perunggu pada PON Remaja pertama di Surabaya, Jawa Timur, menuai keprihatinan penasehat yang juga mantan pesilat PON Bali, Dewa Nyoman Patra. Sekeping perunggu itu diraih I Ketut Adi Wirawan yang beraksi di nomor laga kelas D putra berat badan 51 hingga 54 kilogram.

Dewa Patra yang kini sebagai Kadis Koperasi dan UKM Bali itu, mengatakan meski level remaja, menjadi gambaran keberhasilan pembinaan provinsi lain yang menjadi ancaman Bali terutama pada perebutan tiket PON ke-19 di Bandung Jawa Barat. “Saatnya pembinaan jangka panjang dilakukan sehingga pada Pra-PON mampu meloloskan pesilat sebanyak mungkin beraksi pada PON ke-19 mendatang. Gagal memenuhi target 2 medali emas pada PON Remaja, Pembina Ikatan Pencak Silat Indonesia –IPSI- Bali harus tanggap, segera bangkit untuk tetap mempertahankan kejayaan silat. “ Di cabang bela diri warisan nenek moyang ini, selama ini mampu mempertahankan tradisi pulang membawa kepingan emas di setiap event nasional. Sekarang terlihat tanda-tanda kendor, perlu disikapi serius,”tegasnya. Lepasnya tradisi pada PON Remaja, hendaknya bisa dikembalikan lagi pada multi event olahraga empat tahunan PON ke-19 mendatang. Saran Dewa Patra KONI Bali sebagai pengayom juga mempunyai andil untuk membangun kejayaan cabang silat, diantaranya tidak sekedar memberi dana pembinaan dan bonus ketika prestasi, tapi perlu dibarengi dengan memperjuangkan atlet prestasi memperoleh pekerjaan, yang mudah memperoleh rekomendasi.R-007

DENPASAR-Fajar Bali Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan KONI Bali, yang diketuai Maryoto Subekti, untuk tidak menghakimi Ningsih, tapi sebaliknya mencari tahu akar permasalahan. “Saya yakin Ningsih itu hanya korban dari oknum yang sengaja

Perseden Denpasar Terancam Tak Punya Suara di Kongres PSSI

FB/SUPRI

Pemain yang memperkuat Perseden Denpasar pada Kompetisi Divisi I PSSI/2014 DENPASAR-Fajar Bali Tim Perseden Denpasar posisi terancam didegradasi dari Liga Indonesia, bahkan bisa kehilangan hak suara pada kongres nanti. Ancaman itu bisa terjadi menyusul sikap pengurus Perseden Denpasar yang hingga kini belum ambil keputusan pasti apakah mengikuti Liga Nusantara atau tidak, mengingat kompetisi Liga Nusanatar akan berlangsung April-September 2015 mendatang. “Sampai sekarang kami belum tahu apakah Perseden mengikut Liga Nusantara atau tidak. Jika tidak mengikuti Liga Nusantara Perseden Denpasar bisa terancam didegradasi dari Liga Indonesia, ”Kata salah satu pengurus Perseden Denpasar, Eko Supriadi, Rabu (7/1) kemarin.

Supriadi mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan terkait keikutsertaan Perseden Denpasar di Liga Nusantara nanti. Karena semua keputusan itu ada di tangan Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara.

“Keputusan tergantung Pak Jaya Negara. Jika beliu menyarankan Perseden Denpasar mengikuti Liga Nusantara kemungkinan Perseden ikut kompetisi. Begitu juga

018/I/FB/KTR

sebaliknya,”kata Eko yang juga anggota DPRD Kota Denpasar itu.

Mantan Manager Perseden Denpasar saat melakoni kopetisi Divisi I, tetap mengharapkan tim yang dijuluki Laskar Catur Muka itu bisa tampil mengikuti Liga Nusantara yang masih di bawah naungan Liga Indonesia. Hanya saja, lagi-lagi menyangkut soal pendanaan.

“Saya pribadi berharap Perseden Denpasar tim besar yang cukup lama berkompetisi di tanah air bisa tetap eksis di Liga Nusantara. Karena kalau tidak ikut kasihan Perseden yang sudah di kenal di kancah nasional. R-007

menggembosi kontingen PON Remaja Bali. Karena itu saat TPF ke Jakarta supaya memaksimalkan mengorek keterangan dari PP PASI menyangkut andil dari asisten pelatih Satlat Prima yang selalu mengikuti kemana Ningsih saat PON Remaja,”pinta Suwandi, Rabu (7/1) kemarin.

Pasca bertemu dengan PP PASI, Suwandi juga menyarankan untuk mengorek keterangan internal PASI Bali, dari pelatih, manajer hingga Ketua Umum Pengprov PASI Bali. “Di internal KONI Bali, juga akan menggalang evaluasi, kenapa atlet yang ditimang-timang bisa menyumbang emas malah sebaliknya mangkir menjelang berlomba. KONI Bali harus berkaca untuk perbaikan ke depan,”kata Ketut Suwandi.

Apakah Ningsih pindah ke DKI? Suwandi dengan tegas menyatakan Ningsih tetap milik Bali dan tak ada rencana pindah ke DKI. “Saya sudah melakukan komunikasi dengan Ningsih bahkan dengan

keluarganya,”beber Suwandi, yang menambahkan Ningsih merupakan aset masa depan pulau dewata.

Sementara itu, Ketua TPF Maryoto Subekti, akan terus mendalami kasus yang menimpa cabang atletik atas nama I Gusti Ayu Mardili Ningsih.”Kami akan berusaha maksimal untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas.

Karena lebih cepat akan lebih baik. Jangan sampai kasus ini terus berlarut-larut tanpa ada kejelasan yang pasti. Jika tidak diselesaikan kasihan atlet, karena ini merupakan atlet aset Bali yang meski diselamatkan,”ujar Ketua TPF KONI Bali Maryoto Subekti.

Dijelaskan dalam kasus ini bukan ingin mencari siapa benar dan siapa salah, tapi ingin menuntaskan kasus ini supaya tak terulang lagi. Untuk itulah pihaknya sudah bergerak cepat guna menyelesaikan kasus Mardili Ningsih. ”Kami secepatnya menggali keterangan lewat semua pihak

yang terkait, mulai dari pelatih, manajer, orang tua atlet, serta orang yang menjemput Mardili di Surabaya yang mengaku sebagai asisten pelatnas tersebut.”papar Maryoto.

Diharapkan kasus seperti ini cukup sekali saja, jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Kasus ini bisa digunakan sebagai pembelajaran buat KONI Bali kedepannya. Karena kasus seperti ini bisa merugikan semau pihak. ”Dulu ada kejadian atlet lempar lembing Mudiani yang mengalami cidera pada PON 2000 di Surabaya. Meskipun dia dalam kedaan cidera, namun masih tetap dimotivasi untuk melanjutkan pertandingan.

Dan hasilnya pun cukup gemilang, dengan konsidi cidera, akhirnya dia mampu mendulang medali emas bagi Bali.

Emas yang diperoleh tidaklah mudah, karena membutuhkan pengorbanan yang sangat besar,” ujar Maryoto, yang menanti perjuangan membela Bali untuk tidak luntur.R-007

Manajemen PS. Badung Masih “Gandoli” Pemain Lama MANGUPURA-Fajar Bali PS. Badung yang lolos ke Divisi Utama musim 2015 akan mempertahankan sederet pemain muka lama untuk kembai memperkuat tim keris untuk menghadapi kompetisi musim ini.

Bukan tanpa alasan, sederet pemain yang memberi kontribusi membawa PS Badung menuju tahta Divisi Utama, karena dinilai masih layak dari segi kualitas tampilan, karena itu pantas dipertahankan. “Manajemen sebelumnya sudah melakukan pertimbangan siapa saja pemain Badung yang layak dipertahankan melakoni kopetsi Divisi Utama,” ucap Bendahara PS Badung A.A Tiksena, Rabu (7/1) kemarin.

Dijelaskan, beberapa pemain yang ingin dipertahankan Badung untuk melakoni Divisi Utama nanti sudah melalui kesepakatan manajemen PS. Badung, diantaranya Rafik Armawan akan melakukan seleksi kembali bergabung dengan PS Badung. Karena dia masih berkomitmen tinggi ingin tetap membela PS Badung untuk mengarungi Divisi Utama.

“Selain Rafik pemain lain seperti Aji, Firman dan Muhamadan masih pantas berlaga di level sekelas Divisi

Utama, mengingat ketiganya memiliki kemampuan diatas rata-rata. Sampai saat ini kami masih menjalin komunikasi. Mereka mengaku masih ingin tetap bermain di PS. Badung,” ujar Tiksena.

M e nya n g k u t a g e n d a seleksi pemain mengingat kompetisi Divisi Utama semakin mepet, Tiksena mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus mencari pelatih untuk menukangi PS Badung

yang sampai detik ini belum ada pelatih resmi yang dimiliki Badung.

“Manajemen masih gencar mencari pelatih. Mengingat sosok pelatih merupakan ikon yang penting dalam tim, karena sukses atau tidaknya PS Badung nanti di Divisi Utama tergantung pelatih. Begitu ada pelatih pasti, dilanjutkan dengan seleksi pemain untuk membentuk tim,”paparnya.R-007

FB/SUPRI

LATIHAN-Pemain PS. Badung (divisi I) saat menjalani program rutinitas

680/IX/GLH

Layouter: zohra

10

EKONOMI Kuliner Jadi Favorit Pengunjung Denfest 2014

FAJA R BALI

KAMIS, 8 JANUARI 2015l TAHUN XV

VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

12839 10537 12769 10947 19539 15380 109.67 1658 3594 9830

KURS BELI 12641 10037 12419 10597 19039 14880 104.17 1628 3194 9230 Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

KIPRAH PEBISNIS

Kap Lampu Taman Paras Taro Diminati Pasar Lokal dan Mancanegara DENPASAR-Fajar Bali Lampu taman berbahan dasar paras Taro teryata tidak hanya diminati pasar lokal saja, akan tetapi diminanti juga oleh pasar mancanegara. “Lampu taman yang saya hasilkan selain diproduksi untuk pasar lokal terkadang pesanan juga datang dari tamu mancanegara,” jelas Pengerajin berbagai hiasan taman berbahan baku paras taro di Jl. By Pass Ngurah Rai, Padangalak, Sanur, Denpasar, Hariyono, beberapa hari yang lalu.

Beberapa kerajinan lampu taman yang telah dihasilkan, ada yang diexport seperti ke Negara Jerman dan Australia.

Untuk desain kap lampu taman yang paling diminanti pasar mancanegara, mulai dari motif bunga kamboja sampai desain disesuaikan dengan keinginan konsumen. “Untuk motif kap lampu taman yang diminati pasar luar negeri saat ini kebanyakan bermotif bunga kamboja dan terkadang desain disesuikan dengan pesanan dari tamu tersebut,” ujarnya.

Untuk pemesanan yang dilakukan oleh konsumen luar negeri lanjutnya, biasanya konsumen datang langsung dan memesan sesuai keinginan. Untuk satu kali pemesanan yang dilakukan pelanggan mancanegara, bisa mencapai puluhan kap lapu taman yang mana dalam setahun bisa memesan dua kali. “Untuk pemesanan biasanya konsumen mancanegara datang langsung dengan memesan puluhan pcs bahkan lebih beberapa macam produk kerajinan berbahan baku paras taro yang kami kerjakan disini,” katanya.

Pengerajin lainnya, Parwono mengatakan, selain tamu manca negara pasar lokal juga ada yang datang memesan.

Pesanan paling banyak datang dari pelaku pariwisata yang memesan setiap tiga bulan sekali. Pesanan paling banyak datang dari daerah Jimbaran dan Nusa Dua yang mencari kap lampu taman ukuran 40x50 cm. “Konsumen lokal kebanyakan datang dari sektor pariwisata yang mencari dan membeli kap lampu taman yang sebagian besar akan digunakan untuk hiasan taman di Hotel. Dengan harga per kap lampu taman dijual mulai Rp 400 ribu sampai Rp 900 ribu perbuah dan terkadang harga tersebut bisa lebih mahal, semua tergantung dari bentuk, ukuran dan desain kap lampu taman yang dipesan konsumen,” tandasnya. M-004

Koperasi Diminta Segera Gelar RAT

Di Denpasar 930 Koperasi Sehat, Tidak Aktif 103 DENPASAR-Fajar Bali Seluruh gerakan koperasi yang belum menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) diminta segera menggelar RAT, terlebih sudah tutup tahun.

Himbauan itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah (Diskop dan UKM) Kota Denpasar, Made Erwin FB/CAR Suryadarma Sena, SE, M.Si. Made Erwin Suryadarma Sena Erwin menjelaskan, seluruh gerakan koperasi yang ada di Kota Denpasar agar menggelar RAT sesuai dengan AD/ART. “Pelaksanaan RAT paling lambat hingga Maret mendatang,’’ ungkap Erwin, Rabu (7/12) kemarin.

Mantan KadisSosnaker Kota Denpasar ini menekankan, RAT merupakan pertanggungjawaban pengurus selama setahun. Dengan demikian, akan diketahui aktivitas perjalanan koperasi itu, dan laporan keuangannnya harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, program-progam yang dijalankan selama setahun itu berjalan dengan baik atau tidak. “Koperasi yang dianggap sehat apabilan koperasi tersebut melaksanakan AD/ART, tertib administrasi dan sebagainya,” tandas Erwin.

Semakin cepat koperasi bersangkutan melaksanakan RAT maka koperasi tersebut dinilai bagus. Kalau koperasi tersebut lambat melaksanakan RAT berarti usaha tersebut dikategorikan kurang sehat. Bila koperasi tersebut menggelar RAT bulan Januari 2015 ini semakin baik dan bagus. “Kami sudah mengedarkan surat kepada semua gerakan koperasi yang berada di Kota Denpasar untuk segara mungkin melangsungkan RAT,’’ ucapnya, seraya menyebut koperasi di Kota Denpasar saat ini sebanyak 1.033 dengan jumlah anggota 333.400 orang.

Sementara jumlah karyawan koperasi 3.446 orang, dan manajer 248 orang. Dari jumlah koperasi tersebut yang masih sehat atau beroperasi 930 koperasi, dan yang tidak aktif 103 koperasi. Kalau dilihat permodalan sendiri koperasi sebesar Rp 223 miliar, modal luarnya 829 miliar, dan asset yang ada sudah mencapai Rp 1,1 triliun. Sementara SHU (sisa hasil usaha) tahun 2014 mencapai Rp 81 miliar. Kalau dilihat dari volume usaha, koperasi di Kota Denpasar sudah mencapai Rp 2,2 triliun.

Ditambahkan, RAT ini penting dilakukan oleh semua koperasi sebagai pertanggungjawaban kepada anggota sejauh mana pengurus koperasi mampu menjalankan program-program yang telah ditetapkan di dalam RAT RAT terdahulu. “Di samping RAT itu mempertanggungjawabkan laporan keuangan, dan bagaimana program jangka pendek dan menengah. Begitu juga, bagaimana pembagian SHU-nya dan dibawa kemana, sehingga pertangungajawabannya transparan dan jelas,’’ papar Erwin Suryadarma. R-004

Omzet Tembus Rp 5 Miliar Lebih DENPASAR-Fajar Bali Penyelenggaraan event tahunan Denpasar Festival (Denfest) benar-benar merupakan ajang untuk menampilkan berbagai kreativitas yang disambut antusias masyarakat luas. Selain itu, event akhir tahun ini juga mampu membangkitkan produk lokal di bidang kuliner maupun kerajinan termasuk tekstil (endek).

Hal itu terindikasi dari tingginya omzet dalam penyelenggaraan Denfest. Bahkan selama empat hari penyelenggaraan Denfest ke-7 tahun 2014 omzetnya cukup fantastis mencapai lebih dari Rp 5 miliar. “Omzet yang diraih ini mengalami peningkatan dibandingkan pelaksanaan Denfest tahun 2013 lalu yang hanya mencapai Rp 4,8 miliar,” ungkap Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, I Made Saryawan, didampingi Kasubag Pemberitaan Humas Pemkot Denpasar, Dewa Gede Rai, Rabu (7/1) kemarin.

Omzet Rp 5 miliar ini dipasok dari bidang kuliner sebesar Rp 3,5 miliar dan stand UKM termasuk tekstil sebesar Rp 1,5 miliar. Kuliner yang menjadi favorit dalam pelaksanaan Denfest lalu adalah Kuliner Pondok Sate yang menawarkan berbagai jenis sate.

Bahkan setiap harinya kuliner Pondok Sate meraup hasil penjualan mencapai Rp 50 juta lebih.

Meningkatknya omzet yang dicapai ini menunjukkan event tahunan Denfest semakin dikenal luas di kalangan masyarakat. Di samping itu dalam penyelenggaraannya selalu ada inovasi baru dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya. Seperti pelaksanaan Denfest ke-7 ini di samping menambah jumlah stand juga memberikan ruang kepada wira usaha muda untuk menjual produknya seperti distro. Untuk stand ada peningkatan jumlah dari 85 pada tahun 2013 pada Denfest tahun 2014 baru lalu menyediakan 105 stand.

Meski jumlah stand bertambah, lanjut Saryawan, pihaknya belum mampu mengakomodir semua peserta yang ingin mengikuti Denfest. Menjelang pelaksanaan Denfes, kurang lebih 300 peserta kuliner yang mendaftarkan diri untuk ikut Denfest. Sedangkan yang diterima hanya 87 kuliner. “Untuk pemilihan peserta kuliner yang tampil di Denfest dilakukan seleksi oleh Indonesian Chef Association (ICA), BPOM serta Akademi Gizi. Sehingga kuliner yang ditampilkan benar-benar berkualitas baik dari segi kesehatan maupun gizinya,” papar Saryawan. Kedepanya bagi para peserta yang telah mengikuti Denfest dan sudah berkembang tidak akan diikutkan lagi dalam

2015, Inflasi Bali Diprediksi Lebih Rendah dari Tahun 2014

Dewi Setyowati

FB/RONY

DENPASAR - Fajar Bali Sejalann dengan kondisi nasional, laju inflasi Bali pada bulan Desember 2014 lalu juga mengalami lonjakan sebesar 2,13 persen (mtm) atau 8,43 persen (year on year/yoy) atau lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 2,74 persen (mtm) atau 8,95 persen (yoy). Berdasarkan penyebabnya, inflasi didorong oleh peningkatan tekanan harga kelompok volatile foods, administered price dan core inflation.

Kepala BI Perwakilan Bali Nusra, Dewi Setyowati, mengatakan, kelompok volatile foods mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan rata - rata historisnya selama 5 tahun terakhir.

“Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan yang lebih tinggi seiring dengan jatuhnya momen perayaan Galungan, Kuningan, Natal dan Tahun Baru secara bersamaan,” katanya di Denpasar kemarin (6/1).

Minimnya pasokan beberapa komoditas pertanian turut andil dalam mengakselerasi tekanan inflasi di bulan Desember 2014.

Kelompok adminestered price juga sebutnya, tercatat memberikan sumbangan terbesar pada inflasi di penghujung tahun 2014. “Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya dampak langsung kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dimana bensin dan solar tercatat memberikan sumbangan sebesar 0,65 persen (mtm) dan 0,01 persen (mtm),” kata Dewi.

Perkembangan harga sampai dengan minggu I di Januari 2015 dan pola historisnya tambah Dewi, tekanan inflasi Bali diperkirakan akan mereda terutama didorong oleh penurunan harga BBM bersubsidi. Penurunan bensin dan solar sambungnya, diperkirakan akan memberikan sumbangan langsung deflasi sebesar 0,27 sampai 0,32 persen (mtm) terhadap inflasi Bali.

Dewi mengingatkan, masih terdapat beberapa resiko yang bersumber dari kelompok core inflation. Khususnya jelasnya, penyesuaian harga sewa atau kontrak rumah yang dilakukan pengusaha di awal tahun. “Un-

tuk keseluruhan, tahun 2014 tingkat inflasi diperkirakan pada kisaran 6,84 persen sampai 7,34 persen(yoy). Angka tersebut melewati target 2014 dalam RPJMD yang berkisar 5,70 persen sampai 6,22 persen,” ujar Dewi.

Pihaknya memperkirakan inflasi Bali di 2015 akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 lalu yakni berada di kisaran 5,1 persen - 6,1 persen (yoy). Perkiraan ini sejalan dengan rata - rata laju inflasi Bali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang berada pada 6,18 persen. “Proyeksi inflasi lebih tinggi dibandingkan target inflasi 2015 dalam RPJMD yang berada pada kisaran 4,4 persen sampai 4,74 persen,” ujar Dewi Salah satu faktor penyebab adalah faktor volatile foods akibat keterbatasan distribusi pasokan.

Oleh karenanya jelasnya, pemerintah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik provinsi maupun kabupaten/ kota perlu lebih memperhatikan hambatan - hambatan guna mengurangi tekanan volatile foods.

Dewi menyebut, upaya pengendalian inflasi melalui implementasi kebijakan moneter akan diperkuat dengan sinergitas langkah Bank Indonesia dan pemerintah daerah (pemda) melalui TPID. “Koordinasi dengan pemerintah akan terus dilakukan terutama dalam pembentukan TPID di kabupaten - kabupaten yang belum memiliki TPID. Kerjasama ini diharapkan mampu membawa inflasi Bali berada pada sasaran yang ditetapkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” bebernya. W – 011

FB/CAR

FAVORIT-Stand Kuliner selalu dipadati pengunjung selama penyelenggaraan Denpasar Festival ke-7 akhir Desember lalu. Stand kuliner pun menjadi favorit para pengunjung

kegiatan tersebut namun diikutkan untuk kegiatan lainnya seperti HUT Kota Denpasar. “Ini untuk memberikan kesempatan kepada yang lainnya,” tandasnya.

Meski demikian, pihaknya mengakui, dalam pelaksanaan Denfes ke-7 masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan Denfest kedepannya. Dari

pengisian program Denfest ke-7 sudah berjalan sangat baik karena ada beberapa panggung yang memberi kesempatan pada masyarakat untuk menampilkan berbagai kreativitas.

Kedepannya untuk pelaksanaannya harus disiapkan lebih baik dan sejak dini kalau bisa sejak bulan Pebruari. Hal ini intik lebih memaksimalkan koordinasi

dengan SKPD yang mengisi pada even Denfest tersebut. Terlebih lagi bisa lebih luas mempromosikan Denfest baik ke tingkat nasional maupun internasional.

Mengingat pada pelaksanaan Denfest bertepatan dengan akhir tahun yang sangat cocok dengan kunjungan wisatawan untuk merayakan pergantian tahun.R-004

Dari Hardys Pesta Rakyat di Buleleng

“Hillary Hardy Serahkan Lukisan Kepada Bupati Buleleng”

FB/RLS

Hillary Hardy didampingi oleh adiknya Lilly Harmoni Hardy serta kedua orang tua, Gede Hardy dan Ketut Rukmini Hardy saat menyerahkan lukisan kepada Bupati Buleleng diatas panggung pada acara Hardys Pesta Rakyat di Buleleng pada Rabu, 31 Desember 2014

SINGARAJA-Fajar Bali Bakat melukis yang ditunjukkan oleh Hillary Angelina Gardenia Hardy, putri pertama pasangan Ir. Gede Agus Hardyawan dan Ketut Rukmini Hardy,SP.,yang akrab disapa Hillary Hardy tersebut mampu menyedot perhatian berbagai kalangan, termasuk pemimpin daerah hingga menteri.

Setelah sebelumnya menyerahkan lukisan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pertengahan Agustus 2014 lalu, menyambut tahun 2015, Hillary menyerahkan karyanya kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana pada event Pesta Rakyat di Buleleng, bertempat di Eks.Pelabuhan Buleleng akhirtahu 2014 lalu.

Lukisan bertema Grup Hardys dengan 9 core busi-

603/IX/GLH

ness yakni : HardysRetail, HardysProperty, HardysLand, HardysHotels, HardysAgro, HardysFunzone, HardysInvestment, HardysTrans, HardysAdvertising, tersebut dibuat khusus untuk diserahkan kepada Bupati Buleleng dalam kegiatan bersama menyambut Tahun Baru 2015 yakni Hardys Pesta Rakyat di Buleleng antara Grup Hardys Holdings dan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Diceritakan Hillary Hardy, lukisan yang dilukis diatas kanvas tersebut cukup istimewa. Selain Hillary khusus melukis untuk diserahkan kepada Bupati Buleleng pada acara pergantian tahun, gadis kelahiran 7 Oktober 2003 tersebut mengaku menggoreskan banyak harapan pada lukisannya. “Hilly berdoa agar Grup Hardys tambah sukses di tahun 2015,”ujarnya didamp-

ingi Daddy dan Mommy-nya ditemui seusai event Hardys Pesta Rakyat di Buleleng.

Gadis yang saat ini tercatat sebagai siswa di Gandhi Memorial International School (GMIS) tersebut menuturkan bahwa diatas kanvas, dia bisa mencurahkan imajinasi dengan bebas. Inilah yang membuatnya serius menekuni dunia lukis.

“Hilly sangat disupport Daddy dan Mommy menekuni lukis, karena Hilly juga bisa menunjukkan prestasi akademis bagus di sekolah,” terangnya.

Menurut Ketut Rukmini Hardy,SP., bakat melukis yang ditunjukkan Hillary cukup mengagumkan, mengingat tidak ada satupun di keluarga besar yang memiliki hobi dan kemampuan dalam bidang seni lukis. “Ini adalah bakat alami dan kami sangat mendukung Hillary menekuni dunia lukisnya”tandasnya.

Berbagai award yang telah diraih Hillary Hardy antara lain ; First for Hand Writing Competition 2010, Second for Math Olympiad 2011, First for Easter Egg Painting Competition, First for Math Olympiad September 2011, Second for Poster Competition 2012, Firs For Math Olympiad 2012 dan Her Painting Was Choosen as the icon for event GMIS. Solo Exhibition antara lain ; Hillary Hardy Imagination di Aston Hotel, Denpasar 2012 dan Coretan Kreasi Hillary Hardy pada 2010. Terakhir Hilly juga berpartisipasi dalam Rare Bali Festival 2014. RLS

639/XI/KTR

Layouter:Zohra

FAJA R BALI

KAMIS, 8 JANUARI 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

Ekor Air Asia Ditemukan, Ada 4 Puing Tambahan SELAT KARIMATA–Fajar Bali Tim penyelam TNI Angkatan Laut dan geo surveyor menemukan ekor pesawat Air Asia QZ8501 pada Rabu, 7 Januari 2015, pukul 10.35, di periran Selat Karimata. Menurut ketua tim geo surveyor, Muhammad Aga Ridha Aldilla, ada empat obyek lain yang tersebar tak jauh dari lokasi penemuan ekor.

“Diduga kuat itu bagian dari puing pesawat lainnya,” kata Aga, Rabu, (7 /1).

Aga mengungkapkan, terdapat satu obyek lain yang berukuran 10 meter. Sedangkan tiga lainnya berukuran di bawah 10 meter. Saat ini lokasi obyek berada di titik koordinat 3 derajat 38’ 39” Lintang Selatan dan 109 derajat 43’ 45” Bujur Timur.

Lokasi berjarak sekitar 127

kilometer dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dan 188 kilometer dari Pulau Belitung.

Obyek ditemukan dengan teknologi pemindaian dasar laut

berupa side scan sonar dan multibeam echo sounder. Untuk memverifikasi, tim surveyor menggunakan perekam remotely operated vehicle dan penanda dasar

laut atau beacon. Keempat obyek tambahan ini bakal diperiksa oleh penyelam TNI AL. Saat ini penyelam masih berfokus pada pemeriksaan lanjutan ekor pesawat. “Kami menunggu arahan Basarnas,” uncap koordinator penyelaman, Mayor Profs Dhegraft. Sebelumnya, kapal tiga kali berpindah lokasi untuk menemukan obyek yang sebelumnya hanya dikenali berbentuk kubus itu.

Pencarian sudah dilakukan di lokasi prioritas di sekitar sektor V dan perbatasan sektor IV dan V sejak Jumat, 2 Januari 2015 Namun, dalam pencarian tersebut, puing pesawat tidak ditemukan.

Pencarian di sektor V dimulai pada 2 Januari, perbatasan sektor IV dan V pada 4 Januari, dan sektor IV pada 6 Januari 2015. TP

Menurutnya, pemaparan mereka belum mengakhiri dilema terkait UU Desa. Lebih lanjut, ia menegaskan keputusan pemilihan desa adat bukanlah kehendak MUDP sebagai lembaga yang mewadahi desa pekraman.

Namun, dianggap sebagai ‘suara’ seluruh krama Bali. Oleh karena itu, seharusnya bupati/ walikota tidak terkesan sesuka hati mengambil keputusan dan mengabaikan kajian-kajian MUDP. Keputusan MDP juga didasari atas hasil paruman (rapat) di tingkat desa. Dengan demikian, sudah sepantasnya seluruh krama desa (anggota desa) mematuhinya.

Meskipun, ketika paruman digelar mereka tidak hadir.

Atas dasar tersebut, Jro Su-

wena mengungkapkan jika ada krama desa yang pilihannnya berbeda dengan MDP berarti tidak mematuhi hasil paruman. Hal ini bisa dijadikan landasan bagi tiap-tiap desa pekraman untuk menjatuhkan sanksi.

“Sanksi tergantung desa adatnya masing-masing. Kalau di desa saya, sudah ada keputusan desa dan sudah jadi pararem (aturan) tapi tidak dilakukan/dipatuhi oleh krama, maka pasti ada sanksinya di masing-masing desa. Tapi MUDP tidak memiliki kapasitas ke sana (menentukan/memberi sanksi). MUDP hanya wadah desa pakraman, jadi sekarang tergantung bendesa atau desa pekramannya. Keputusan desa pekraman harus dituruti kalau

pun saat rapat mereka tidak hadir,” tegasnya.

Keputusan inipun berlaku tanpa membedakan status dan kedudukan. Entah menjabat sebagai bupati/walikota, ketika terjun ke masyarakat mereka tetapnya seorang krama desa adat.

Sementara, Wakil Ketua DPRD sekaligus Wakil Ketua Pansus UU Desa, Nyoman Sugawa Korry menyampaikan pihaknya menerima seluruh aspirasi MDP. Namun, ia belum dapat mengambil keputusan. Sesuai mekanisme, aspirasi akan dibahas dalam Pansus dan diparipurnakan terlebih dahulu. Walaupun sampai saat ini masih ada pro dan kontra, ia memastikan Jumat (9/1) besok rekomendasi pasti terbit. M007/W-019

FB/IST

MDP Wacanakan Sanksi Adat DARI HALAMAN 1

penyataan sikap dari 169 bendesa yang mengharap pemilihan desa adat.

Tak hanya ditujukan ke DPRD, penyataan sikap itu juga akan diteruskan ke Bupati Buleleng, Agus Suradnyana, Kamis (8/1) hari ini. Seperti yang kerap diujarkan oleh Jro Suwena, pemilihan desa adat tidak didasari oleh urusan duit.

Sejumlah desa pekraman justru telah mapan. Seperti desa adat Kutuh yang berpenghasilan Rp 500 juta per bulan, sehingga bantuan dari pemerintah dinilai tidak penting lagi.

Jro Suwena sejatinya cukup kecewa, melihat pandangan masing-masing bupati/walikota pada Senin (5/1) lalu.

Perbekel di Tabanan Ingin Keduanya Dipertahankan DARI HALAMAN 1 kami serahkan kepada Ibu Bupati untuk menjadi bahan pertimbangan,” jelas Tontra.

Hal senada juga diungkapkan oleh Majelis Alit Desa Pakraman Penebel, Sunantaya.

Ia lebih condong agar semua pihak baik itu desa adat dan desa dinas tidak terburu-buru menentukan keputusan, terlebih menentukan berdasarkan ego. “Permasalahan harus dilihat secara jernih sehingga keputusan yang diambil men-

guntungkan semua pihak,” tandasnya.

Pendapat berbeda disampaikan dari pihak Desa Dinas. Seperti yang dilontarkan oleh Perbekel Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan, Made Suryana. Dikatakan, apabila nantinya desa dinas yang didaftarkan diharapkan desa dinas diberikan kewenangan untuk mengelola dana yang diberikan bagi kepentingan desa adat. “Selama ini dana dari pusat tidak boleh digunakan untuk adat. Diharapkan jika desa dinas didaftarkan ada Perda yang mengatur sehingga

dana yang didapatkan bisa digunakan juga untuk kepentingan adat,” paparnya.

Sementara itu Perbekel Tajen Kecamatan Penebel, Gusti Putu Sumertayasa menyampaikan agar kedua belah pihak tetap dipertahankan. Apabila salah satunya didaftarkan akan ada ketakutan munculnya berbagai permasalahan. “Kondisi seperti sekarang agar tetap dipertahankan,” tandasnya. Pada pertemuan itu juga berkembang, kondisi desa di Tabanan dari sisi fungsi tetap dipertahankan seperti saat

ini. Berdasarkan UU Desa, desa yang terdaftarkan memiliki dua fungsi yaitu fungsi pemerintahan dan adat. Sementara di Bali, fungsi pemerintahan dijalani desa dinas sementara fungsi adat dilakukan desa pakraman/adat.

Berbagai masukan yang terlontar dalam pertemuan itu akan disikapi oleh DPRD Tabanan.

Ketua DPRD Tabanan I K Suryadi akan mengkaji lebih dalam masukan yang disampaikan desa dinas maupun desa adat di Tabanan.

“Kami akan bahas lagi dengan Komisi I,” tandasnya. W-004

rena itu, masyarakat yang sudah mengalami kesulitan ekonomi, akan semakin terbebani. Dengan nada serius ia menyampaikan, seharusnya upacara dilakukan sesuai dengan kemampuan.

Sebab, jika sampai meninggalkan hutang, maka makna upacara dinilai gagal.

Menyikapi persoalan ini, Gubernur Pastika tentu tidak tinggal diam. Katanya, bantuan untuk desa pekraman yang mulai tahun 2015 akan dikucurkan sebesar Rp 200 juta diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Dana tersebut dibenarkan untuk mendukung

kegiatan-kegiatan keagamaan di desa. Gubernur berharap, dengan dana tersebut, tidak ada lagi masyarakat yang berhutang untuk melangsungkan upacara agama. “Mudah-mudahan dengan begitu, iuran upacara di desa bisa terbantu,” harap Gubernur. W-019*

Jika ditemukan terdapat bentuk pelanggaran dari pihak-pihak yang dimaskud, pihaknya akan secara tegas menyikapi sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kalau dibiarkan seperti saat ini, 10 sampai 20 tahun kedepannya mangrove bisa habis.

Siapapun harus diberi sangsi tegas sehingga ada efek jera. Jika tidak masyarakat juga akan ikutikutan merusak dan menguruk mangrove karena tidak ada tindakan tegas,”paparnya.

Disisi lain, Tama Tenaya juga menyoroti mengenai pemberian perizinan, pemantuan dan pengawasan. “Kita harus akui bahwa yang terjadi di Denpasar dan Badung bukan hari ini saja.

Kalau tindakan tegas tidak kita lakukan akan berdampak buruk kedepannya,” tegasnya.

Dari hasil sidak tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bali melihat bahwa penyerobotan dan

pengrusakan hutan mangrove paling memprihatinkan terjadi di restoran Kamikase di wilayah pengawasan Banjar Pesanggaran dan perusahaan Beton Vioner. Sedangkan pengurukan yang paling krodit terjadi di Pelindo.

Koordinator Sekretariat kerja Penyelamat dan Pelestarian Lingkungan Hidup (SKPPPLH) I Made Mangku mengungkapkan bahwa pembangunan hotel Crystal di Kelurahan Benoa ilegal. Pasalnya, Made Mangku menuturkan bahwa secara jelas pembangunan Hotel Crystal ini telah melanggar Sempadan Tahura Ngurah Rai. Disisi lain pihaknya juga mempertayakan terkait izin operasional dari pembangunan hotel Crystal, Badung, Rabu (7/1).

Made Mangku mengungkapkan bahwa permasalahan yang ditemui adalah antara hutan mangrove di wilayah Kabupaten badung terdapat sempadan yang dilanggar yakni

sempadan Tahuran Ngurah Rai yang seharusnya 50 meter, tetapi persis diwilayah (tanah) yang semestinya kena sempadan kemudian dibangun tembok. Disamping itu juga mengenai izin operasional dari hotel Crystal tersebut.

“Kalaupun ada izin operasional kita pertanyakan juga keluarnya dari mana karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan salah satunya yakni sempadan,”paparnya. Made Mangku juga menyesalkan pihak hotel Crystal yang mengatasnamakan masyarakat terkait rekomendasi yang dikeluarkan.

Ia juga mempertanyakan apakah kerjasama yang dikeluarkan oleh pihak hotel Crystal ditandatangani atau tidak oleh Ketua Forum Peduli Mangrove.

Dirinya mengharapkan agar ada tindakan tegas yang dilakukan bagi pihak yang telah melanggar aturan sehingga ada efek jera kedepannya. M-007

Selanjutnya dilaporkan pula bahwa pura ini diempon oleh masyarakat Desa Mengwitani serta Pemaksan mengwitani yang berjumlah 75kk. Dudonan Karya Ngenteg Linggih ini dilaksanakan sejak tanggal

Senin (5/1) sampai dengan Kamis (10/1). Sedangkan pada hari ini dilaksanakan Padudusan Alit.

Made Darmada melaporkan bahwa karya Ngenteg Linggih juga dibarengi dengan peme-

lapasan pura karena diadakan renovasi sebelumnya. Dana yang dihabiskan untuk renovasi Pura sejumlah 200 juta, dimana dana ini berasal dari bantuan pemerintah, swadaya masyarakat dan urunan. W-019*

Gubernur Imbau Tak Jor-joran DARI HALAMAN 1

memaksakan diri untuk membuat upacara yang jor-joran. Pepeson (iuran) antara masyarakat yang tergolong miskin dan kaya disamakan. Justru sebaliknya, patokan iuran justru menggunakan standar KK kaya. Oleh ka-

Marak Penyerobotan Hutan Mangrove Bali Selatan DARI HALAMAN 1

Ketua Komisi I I Ketut Tama Tenaya mengungkapkan rasa keprihatinan terhadap kondisi yang terjadi di wilayah Bali selatan. Dimana terjadi penyerobotan dan pengrusakan mangrove yang menyebabkan wilayah Bali selatan berada dalam titik krodit.

“Setelah kita sidak seperti yang dilihat bersama memang banyak terjadi penyerobotan terutama mangrove. Kemungkinan Senin depan kita akan panggil pihak-pihak terkait sekaligus kita akan cek perizinan dan pelanggarannya,” tegas kader PDIP Perjuangan ini.

Dikatakan lebih lanjut, Komisi I DPRD Bali akan menyikapi secara kritis berdasar hasil dari temuan tersebut. Pemanggilan yang akan dilakukan oleh Komisi I untuk mendengar dan melihat sejauh mana bentuk pelanggaran yang dilakukan.

11

Parwata Kembali Jabat Kepala BPMP DARI HALAMAN 1 diharapkan untuk lebih peka.

Lebih sensitif terhadap berbagai permasalahan, utamanya kebersihan. Para pejabat diwajibkan untuk memungut sampah, jika di sekitar kantor masih ada sampah yang berserakan. Demikian juga dengan puntung rokok dan kebersihan toilet.

“Tidak peduli dengan jabatan apapun, kalau tahu ada sampah tapi diam saja itu namanya apatis, tidak responsif. Kebersihan toilet juga, kalau cleaning service tidak mampu, maka kalian (pejabat) gosok sendiri. Jangan main perintah saja, kerjakan sendiri,” ucap Gubernur tegas.

Kedua, para pejabat di lingkungan Pemprov Bali diingatkan agar tak saling lempar tanggung jawab. Apabila ada sarana dan prasarana kantor yang rusak, diharapkan langsung diperbaiki. Tidak perlu menunggu anggaran APBD

induk ataupun perubahan. Ia menyontohkan, mesin antrian di BPMP Provinsi Bali yang didiamkan rusak selama 3 tahun, ternyata tuntas diperbaiki dalam waktu 3 hari.

Biaya perbaikan pun tidak tinggi. Khusus untuk masalah anggaran, para pejabat diminta agar tidak pelit. Jangan takut merogoh uang pribadi untuk memperbaiki sarana yang rusak. “Tunjangan kinerja pejabat di Bali sudah tinggi, bahkan tergolong tinggi di Indonesia. Keluarkanlah sedikit, biar kinerja lebih baik. Tunjangan sampai Rp 20 juta, keluarkan sedikit kok pelit banget,” imbuhnya.

Tak hanya menyindir pejabat pelit, Gubernur juga mengatakan poin ketiga, yakni agar jajarannya cepat menyelesaikan masalah.

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka tidak seharusnya ditunda-tunda. Apalagi cepat menyerah, jika terhadang kendala.

Menurut Gubernur, masalah

tidak akan tuntas hanya dengan berkirim surat, oleh karena itu harus dikerjakan secara langsung. Setiap Kepala SKPD pun diwajibkan mengirim rencana kerja ke Gubernur Pastika setiap sore. “Sorenya buat laporan rencana tugas untuk besoknya, kirim lewat sms ke hp saya. Tapi sekarang tai ayamnya mulai dingin, yang kirim rencana kerja sudah berkurang,” papar Gubernur dengan nada bercanda.

Selanjutnya Gubernur Pastika juga meminta seluruh jajarannya mengutamakan pengawasan. Poin keempat ini dinilai cukup penting. Lantaran Gubernur tidak menginginkan muncul temuan di SKPD. Tak segansegan, jika muncul temuan di SKPD, maka pejabat yang bersangkutan akan dicopot dan dikembalikan sebagai staf biasa. Terakhir, ia mengingatkan jajarannya untuk mencintai pekerjaannya dan selalu peduli dengan lingkungan. W-019*

FB/IST

DILANTIK-Gubernur Bali Made Mangku Pastika melantik Pejabat Eselon II, III, dan IV di Wiswa Sabha.

Maksimalkan Pengawasan Program Bali Mandara DARI HALAMAN 1 punya PAD tinggi, juga tak luput dari kemiskinan. Maka kerjasama lintas sektor dipelukan.

Apalagi program Pemerintah Provinsi, Bali Mandara konsen memberantas masalah kemiskinan,” ujarnya, Rabu (7/1) di Puspem Badung.

Arga menilai, program Bali Mandara merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat.

Hanya saja, kurangnya pengawasan membuat program ini terasa masih hambar pelaksanaannya di Badung. “Programnya sudah bagus, hanya saja kurang pengawasan yang membuat masih terjadi tumpang tindih pelaksanaannya. Masih banyak

petani khususnya di Badung Utara yang belum tersentuh program ini, khususnya Simantri. Pemberiam bantuan juga masih minim,” lanjut anggota komisi IV Dewan Badung ini.

Koordinasi yang kurang dari pihak pemerintah ditambah ketidaktahuan masyarakat tentang program Bali Mandara menambah permasalahan program Bali Mandara di Badung.

“Masih banyak warga yang tidak tahu program JKBM, Petani yang tidak mengerti apa itu Simantri.

Kalau masyarakat sudah paham, mereka mengetahui hak-hak mereka, secara otomatis mereka akan menuntut dalam hal ini meminta kepada pemerintah.

Kalau masyarakat saja tidak

tahu, pemerintah juga masa bodoh, sebagus apapun program pemerintah akan sama saja,” ucap politisi PDI P ini.

Arga berharap, kontrol pemerintah dan pengawasan yang konsisten bisa dilakukan agar program Bali Mandara bisa bermanfaat secata utuh untuk kepentingan masyarakat. “Pemerintah Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Pastika mesti melakukan kontrol berkala terhadap pelaksanaan program. Bali Mandara sangat bagus dan dirasakan manfaatnya, jangan sampai gara-gara tidak dikontrol serius, program ini bermasalah,” tutupnya. M-005

kali pergantian Presiden belum juga mendapat tanggapan,” jelasnya.

Lantaran tak mendapatkan jawaban, pihak Puri akhirnya menggugat Kepala Istana Tampaksiring, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan. Dalam gugatannya

itu, pihak Puri meminta ganti rugi sebesar Rp 88 miliar, 800 juta. “Kita punya pipil klasiran tahun 1938 dan SPPT sebagai dasar hukum kepemilikan tanah,” beber Koploantara. Sementara itu, sidang pada hari Rabu (7/1) ditunda karena pihak tergugat tidak hadir. W-005

Istana Tampaksiring Digugat Puri

DARI HALAMAN 1 Atas dasar itulah, lanjut Koploantara, pihak Puri membawa kasus tersebut ke ranah hukum. “Pihak Puri sudah sempat melakukan pembicaraan pada zaman pemerintahan Ibu Megawati, namun sampai beberapa

Wagub Sudikerta Minta Ajegkan Budaya Bali Melalui Gong

DARI HALAMAN 1 menghaturkan rasa syukur atas terlaksananya renovasi pura serta sebagai suatu kewajiban umat hindu dalam melaksanakan Dewa Yadnya.

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

12

POLITIK Akbar Tanjung: Golkar Tak Berniat Ganggu Pemerintahan Jokowi FAJA R BALI

KAMIS, 8 JANUARI 2015 l Tahun XV

Suara PARLEMEN

Duga Asing Tolak Revitalisasi Teluk Benoa Bali JAKARTA-Fajar Bali Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha menduga, penolakan rencana revitalisasi di Teluk Benoa, Bali disinyalir karena kepentingan asing. “Sangat mungkin ada (intervensi asing dalam penolakan rencana revitalisasi di Teluk Benoa). Asing kan, seperti Singapura, MalayFB/IST sia, dan Thailand, sangat Syaifullah Tamliha berkepentingan agar pariwisata Indonesia tidak berkembang,” ujar Tamliha di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa lalu.

Kata Tamliha, intervensi asing itu mulai terlihat saat dilakukan sosialisasi revitalisasi Teluk Benoa. Politisi PPP ini mengatakan, dari maketnya, revitalisasi Teluk Benoa akan menjadi pusat wisata yang kelak tidak saja menjadi kebanggaan wisata dalam negeri, tetapi akan menjadi ancaman nyata bagi pertumbuhan wisata negara-negara tetangga. “Disitulah pengusaha wisata di Singapura, Malaysia, dan Thailand takut. Mereka khawatir wisatawan akan tersedot ke Bali. Karenanya, sangat mungkin mereka ingin gagalkan rencana itu dengan menggalang masyarakat Bali agar menolaknya,” ujar Tamliha.

Oleh karenanya, masyarakat Bali tetap perlu diberikan sosialisasi agar impian tersebut menjadi kenyataan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014 yang membolehkan dilakukan revitalisasi di Teluk Benoa. Menurut rencana dari luas keseluruhan 3.300 Ha, yang akan direvitalisasi 1.400 Ha. Studi kelayakan bersama yang dilakukan IPB, ITB, UGM, ITS dan UNHAS menghasilkan kesimpulan, kawasan Teluk Benoa dapat di revitalisasi. “Hingga keluarnya Perpres tersebut tidak ada penolakan sama sekali dari masyarakat Bali.

Tapi pasca Pilkada Bali, segelintir masyarakat menolaknya,” kata Tamliha. AN

Baleg Siap Godok 15 Ranperda Draf Diminta Segera Dikirim ke Dewan DENPASAR-Fajar Bali Badan Legislas i ( B a l e g ) D P R D Ko t a Denpasar menanggapi serius rencana Pemkot Denpasar mengajukan 15 rancangan peraturan daerah (ranperda) tahun 2015 ini. Baleg pun menyatakan kesiapannya menggodok ke-15 ranperda tersebut. Karenanya, untuk menghindari molornya pembahasan, Dewan mengharapkan Bagian Hukum setda Kota Denpasar segera menyampaikan draf ranperda tersebut.

Wakil Ketua Baleg, I M a d e S u ka r m a n a , S H , mengaku pada prinsipnya Baleg siap memb a h a s n ya . K a r e n a n y a p i h a k nya a ka n s e g e ra memanggil Bagian Hukum. “Terpenting draf ranperda segera diajukan, sehingga kami bisa mengagendakan jadual pembahasan lebih lanjut.

Sebelumnya, tentu kami akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemkot Denpasar,’’ ungkap Sukarmana, Rabu (7/1) kemarin.

Setelah berkoordinasi dengan bagian huku m , l a n j u t S u ka r m ana, pihaknya juga akan b erkoordina si denga n komisi I. ’’Selanjutnya hasil koordinasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan Dewan, yang n a n t i nya d i t i n d a k l a n juti dengan pembentukan panitia khusus (Pansus).

Berikut agenda pembahasannya,’’ ucap Sukarmana.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, tugas Baleg adalah menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat skala prioritas dengan melakukan koordinasi, baik dengan komisi-komisi maupun Panitia Khusus (Pansus). Selain itu Baleg juga mengikuti perkembangan dan evaluasi terhadap pembahasan suatu ranperda dengan memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas ranperda yang dibahas. ‘’Terpenting Baleg juga harus membuat laporan kinerja d a n m e n g i nve n t a r i s i r

ONLINE: www.fajarbali.com

FB/DOK

Made Sukarmana

masalah perundang-undangan pada akhir masa ke a n g g o t a a n D e wa n ,’ ’ tandasnya.

Menyinggung ranperda inisiatif Dewan, Sukarmana mengatakan, jika mengacu pada pasal 95 ayat 1 PP No. 25 tahun 2 0 0 4 m e m a n g D e wa n m e m i l i k i ke we n a n ga n dalam menyusun Perda.

Oleh sebab itu, pihaknya juga berharap akan ada ranperda inisiatif, selain 15 ranperda yang akan diajukan eksekutif. ‘’Intinya kami targetkan pembahasan 15 ranperda itu bisa tuntas tahun 2015 ini,’’ terangnya.

Sebagaimana diketahui, Kabag Hukum Setda Kota Denpasar, I Made Toya, SH, mengatakan tahun ini merancang 15 ranperda. Bahkan, ke15 ranperda itu sudah selesai dikaji dan tinggal diajukan ke DPRD. Ke-15 ranperda itu, antara lain ranperda te n t a n g Pe rl i n d u n ga n dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Pengelolaan Sampah, Bangunan Gedun g , Po ko k- Po ko k Pengelolaan Keuangan D a e ra h ( P 3 K D ) , A r s i p dan Dokumentasi, dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Selain itu juga ada ranperda Pe nye l e n g ga ra a n Pe r i z i n a n d i B i d a n g Pe r d a ga n ga n , Pe nye l e n g garaan Perizinan di Bidang Perindustrian, Pajak Parkir, Ketertiban Umum, Tower, Retribusi Pengendalian Menara, Cagar Budaya, dan Ranperda Pedagang Kaki Lima (PKL). R-004

Partai Golkar (PG) tidak pernah berniat mengganggu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PG justru berkomitmen mendukung pemerintahan.

JAKARTA-Fajar Bali Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar (PG) versi Munas Bali, Akbar Tanjung usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/1). “Tidak ada pikiran ingin ganggu beliau (Jokowi), ingin agar beliau tidak berhasil, ingin gagalkan beliau, apalagi untuk impeachment (pemakzulan),” kata Akbar Tanjung.

Menurut Akbar, PG akan bersikap kritis apabila terdapat kebijakan pemerintah yang keliru. “Saya sampaikan kepada beliau, kami (PG) sepenuhnya memberikan dukungan kepada beliau sebagai presiden.

Kami berkepentingan agar beliau sukses menjalankan tugas, karena beliau dipilih rakyat secara demokratis. Namun, Golkar pun bisa menyampaikan pandangan kritis. Beliau sambut baik,” ujar Akbar.

Akbar Tanjung

FB/IST

Menurutnya, Jokowi juga menanyakan perkembangan dualisme di tubuh PG. “Beliau tanya situasi sekarang. Saya

sampaikan, kami sedang menyiapkan tim yang menyangkut perundingan baik dari Golkar produk Bali maupun Golkar produk Ancol,” katanya.

Akbar menyampaikan harapan agar masalah tersebut bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat sehingga Golkar ikut dalam agenda-agenda politik terutama pilkada. “Beliau bilang, selesaikan sebaikbaiknya secara kekeluargaan melalui aturan organisasi yang jadi acuan dan panduan Golkar. Ini karena beliau punya kepentingan agar partai politik dapat berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Terkait tujuannya ke Istana Negara menemui Jokowi, Akbar mengatakan sebagai upaya memperkokoh dan memperkuat silaturahmi dengan Jokowi. Apalagi, lanjutnya, sebelum serta sewaktu kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014 lalu, Jokowi pernah menemuinya. “Saya secara resmi juga belum menyampaikan ucapan selamat kepada beliau.

Saya tahu dalam dua bulan terakhir beliau sibuk. Karena itu, saya cari waktu Januari ini.

Saya sampaikan kepada beliau, terima kasih telah menerima saya,” ujar mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini. BS

Palguna dan Suhartoyo Resmi Jabat Hakim MK JAKARTA-Fajar Bali Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Dewa Gede Palguna dan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Suhartoyo, resmi menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Keduanya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/1).

“Saya bersumbah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya,” kata Palguna dan Suhartoyo bersamaan.

H a d i r p u l a d a l a m a c a ra pengambilan sumpah ini para menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, hakim Mahkamah Agung, serta para hakim Mahkamah Konstitusi.

Pengangkatan hakim I Dewa Gede Palguna sesuai dengan Keppres No 1-P/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dari unsur presiden, sedangkan penetapan Suhartoyo sebagai hakim MK berdasarkan Keputusan Presiden No 141/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung (MA).

Bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan Palguna dan Suhartoyo, masa tugas Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi berakhir.

Ada pun Palguna merupakan hakim MK dari unsur pemerintah yang menggantikan Hamdan. Sedangkan Suhartoyo merupakan hakim MK yang diajukan MA untuk menggantikan Fadlil Sumadi. Seusai pembacaan sumpah, Palguna

FB/IST

DIAMBIL SUMPAH- Dewa Gede Palguna (kanan) bersama Suhartoyo saat diambil sumpah dalam pelantikan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara (7/1).

menyatakan komitmennya dalam menegakkan konstitusi.

“Begitu saya ucapkan sumpah, tidak ada ketundukan saya kepada yang lain kecuali kepada konstitusi,” kata dia.

Mantan anggota Fraksi PDI Perjuangan ini meyakini semua hakim MK akan memiliki prinsip yang sama untuk menegakkan konstitusi terlepas dari unsur mana pun mereka diajukan sebagai hakim MK. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno men-

gatakan keputusan memilih Palguna diambil Presiden pada Selasa lalu. “Keppres (keputusan presiden) ditandatangani sekitar pukul 12.00, dan kami langsung mempersiapkan pengambilan sumpah,” katanya di Istana Negara, Selasa (6/1).

Senin lalu, Panitia Seleksi Hakim Konstitusi menyerahkan rekomendasi dua nama kandidat untuk dipilih salah satunya oleh Presiden Jokowi.

Kandidat tersebut adalah Palguna dan Yuliandri. Keduanya

Eksekutif Belum Setor Draf

Pansus Penyertaan Modal Was-was Kinerjanya Molor MANGUPURA -Fajar Bali DPRD Kabupaten Badung kembali membentuk panitia khusus untuk menyelesaikan delapan rancangan peraturan daerah ( ranperda) yang akan disahkan pada masa persidangan pertama.

Dewan pun menggelar rapat paripurna intern dan membentuk pengurus sejumlah pansus tersebut, Rabu (7/1).

Namun sejumlah pansus seperti pansus penyertaan modal merasa was-was dengan target penyelesaian perda tersebut pada sidang pertama, karena hingga saat ini draf ranperda belum diterima dari eksekutif.

Ke t u a Pa n s u s Ra n p e r da Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Nyoman Satria mengatakan, meski pansus telah terbentuk, tapi tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh pansus karena keterlambatan pihak eksekutif menyetorkan draf. “Kami tidak mungkin bisa bekerja maksimal dan tidak mungkin bisa cepat dengan batas waktu 14 kali pertemuan sesuai dengan target persi-

dangan pertama yang akan dilaksanakan pada Bulan April 2015,” ujarnya.

Lebih lanjut politisi asal M e n g w i i n i m e n ga t a ka n , sebelumnya pihak dewan sempat melakukan koordinasi dengan Kabag Hukum, K a b a g E ko n o m i d a n K a bag Keuangan. Namun, dari p e m a p a ra n ke t i g a p i h a k tersebut menyatakan akan segera mengirim secepatnya draf ranperda itu. “Jangan salahkan kami kalau nanti pengesahan ranperda tersebut menjadi perda gagal. Hal ini merupakan kesalahan pihak eksekutif yang lambat mengirimkan draf. Tapi ka m i te t a p m e n a rg e t ka n penyelesaian ranperda ini sebelum tanggal 30 April 2015,” ujarnya.

S e m e n t a ra i t u , Wa k i l Ketua DPRD Badung, Made Sunarta usai memimpin rapat internal kemarin mengatakan, rapat internal ini untuk menindaklanjuti rapat paripurna pada tanggal 31 Desember 2014 lalu yakni pembentukan susunan anggota pansus. Dimana tahun 2015 pada sidang pertama,

Dewan akan mengesahkan delapan Ranperda. “Delapan ranperda tersebut adalah enam usulan eksekutif dan dua ranperda adalah inisiatif Dewan. Kami harapkan Senin depan semua pansus sudah bisa mulai bekerja serta bisa rampung pada waktu yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Sementara dari informasi yang dihimpun di sekretariat Dewan Badung, enam ranperda usulan eksekutif yakni ranperda LKPJ akhir masa jabatan Bupati Badung terhadap pelaksanaan APBD Periode 2010-2015. Ranperda LKPJ Bupati Badung terhadap pelaksanaan APBD 2014. Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa.

Ranperda Bangunan Ged u n g , R a n p e rd a t e n t a n g perubahan retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan Ranperda Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Sementara untuk ranperda inisiatif yakni Ranperda tentang Kerjasama Daerah dan Ranperda tentang Pelayanan Publik. M-005

telah menyisihkan 13 kandidat lain melalui sejumlah tahapan seleksi.

Pertimbangan Presiden memilih Palguna, kata Pratikno, adalah rekomendasi tim panitia seleksi. Dalam rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa kompetensi, integritas, kinerja, dan independensi Palguna baik. Pengalaman Palguna sebagai hakim Mahkamah Konstitusi pada periode pertama juga menjadi pertimbangan Jokowi

Istana mengklaim Palguna bukan titipan PDI Perjuangan. Panitia Seleksi Hakim Konstitusi sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh serta mengklarifikasi hal-hal yang dianggap bermasalah, termasuk fakta bahwa Palguna merupakan bekas kader PDI Perjuangan. “Presiden sudah membaca (secara) teliti dan akhirnya tetap diusulkan, dan tidak ada dissenting opinion di antara anggota pansel,” katanya. TP/KP

PAC Mengwi Serahkan Seluruh Keputusan kepada DPD MANGUPURA - Fajar Bali Kecamatan Mengwi dan Abiansemal menjadi dua kecamatan yang menyerahkan keputusan kepada pihak DPD PDI P karena disinyalir tidak mencapai kata sepakat dalam musyawarah anak cabang PDI P yang baru-baru ini digelar di kantor DPC PDI P Badung.

Namun hal ini dibantah oleh salah satu kandidat ketua dari Kecamatan Mengwi, Ida Ida Bagus Alit Arga Patra Bagus Alit Arga Patra. Menurut Arga, tidak ada deadlock, justru PAC Mengwi mencapai mufakat dengan menyerahkan seluruh keputusan kepada DPD. “Ini merupakan dinamika politik, hal yang wajar dan kemarin itu bukan deadlock. Justru kita mencapai mufakat dengan menyerahkan seluruh keputusan kepada DPD. Seluruh kader memiliki hak dan kewajiban yang sama,” ucap anggota Dewan Badung ini, Rabu (7/1) di Puspem Badung.

Arga menambahkan, dinamika politik yang terjadi saat ini harus ditanggapi dengan tenang. Tidak perlu emosi, sehingga tercapailah kata sepakat demi keutuhan sebuah partai. “Harus tenang menyikapinya, tidak perlu emosi. Kita kan harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Tindak tanduk kita dinilai masyarakat,” lanjutnya.

Arga mengaku akan menerima seluruh keputusan DPD terkait penunjukan ketua PAC dari Mengwi. Selama ini, dirinya menegaskan tidak melakukan lobi kepada pihak manapun. “Tidak ada lobi, politisi harus percaya diri. Apapun keputusan dari DPD saya pribadi menerima dan mendukung penuh. Siapapun yang akan menjadi ketua PAC Mengwi, harus didukung demi kemajuan partai,” lanjut politisi yang juga mantan dalang ini.

DPD PDIP akan melakukan rapat 10 Januari mendatang dengan agenda penunjukan ketua PAC dari kecamatan Mengwi dan Abiansemal. Sebelumnya diberitakan, dua kecamatan ini tidak mencapai kata sepakat dalam menunjuk satu nama sebagai ketua PAC.M-005 Layouter: Manik