FAJAR BALI EDISI 8 APRIL 2015

FAJAR BALI

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

RABU, 8 APRIL 2015 l Tahun XV

Harga Eceran: Rp 3.000,-

250 Pecalang Ikut Sibuk Jaga Kongres

Selamat Pagi

Pak Gubernur Ajak Kami Bimtek ke Simantri Berprestasi Harapan untuk mendapatkan bantuan pengembangan sapi Simantri dari Pemprov Bali, akhirnya diperoleh para petani dan warga di Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana.

Hal itu disampaikan Ketua Gapoktan SimFB/PRAM antri Sari Bayu, HoliHolidin din (38) belum lama ini. Holidin yang diberikan mandat memimpin Simantri Sari Bayu berterima kasih kepada Pemprov Bali terutama kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Bantuan pengelolaan sapi Simantri ini dimulainya sejak Bulan Desember tahun 2014 lalu.

KE HAL. 11

Pesan Inspiratif Bila Anda ingin bahagia, buatlah tujuan yang bisa mengendalikan pikiran, melepaskan tenaga, serta mengilhami harapan Anda Andrew Carnegie

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit Saldo Per 7 April 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp

219,866,500 220,166,500 151,478,506 68,687,994

CAKETUM

Sikap SBY Gamang, Demokrat Bali Tetap Optimis DENPASAR-Fajar Bali Jelang perhelatan Kongres III Partai Demokrat di Surabaya tanggal 11-15 Mei mendatang, kegamangan sikap Susilo Bambang Yudhoyono menahkodai kembali partai berlambang Mercy tersebut mulai nampak. Pasalnya, hingga saat ini mantan presiden RI dua periode tersebut belum FB/IST Mudarta mendeklarasikan diri secara resmi untuk menjadi calon ketua umum partai Demokrat untuk lima tahun kedepannya.

Kegamangan sikap SBY tersebut pernah ditegaskan sebelumnya oleh dua politisi elit partai Demokrat Hayono Isman dan Ahmad Mubarok. Hal ini bercermin dari sikap yang pernah dilontarkan oleh SBY dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat tahun 2012 lalu. Kedua politisi itu meyakini bahwa SBY akan menepati janji yang pernah disampaikan sebelumnya.

Menyikapi ketidakpastian sikap dari SBY, Ketua KE HAL. 11

026/VI/W-020

ONLINE: www.fajarbali.com

FB/IST

CEK PASUKAN-Kapolda Bali Irjen Pol Ronny Sompie mengecek kesiapan anggotanya termasuk para pecalang dalam gelar apel Kongres PDI-P ke IV di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Selasa (7/4) kemarin.

DENPASAR-Fajar Bali Sebanyak 250 pecalang atau petugas keamanan adat khas Bali ikut membantu kepolisian mengamankan pelaksanaan Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Sanur, Denpasar, 8-12 April 2015. “Kami libatkan 250 orang pecalang dari Kota Madya Denpasar dan Satgas Pecalang DPD PDI-P Bali,” kata anggota Pecalang Denpasar Nyoman Nada Umbara saat ditemui usai gelar pasukan pengamanan Kongres PDIP di Sanur, Denpasar, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan bahwa pecalang akan bertugas membantu aparat keamanan yang sudah diatur posisi masing-masing. Mereka, kata dia, akan membantu polisi bertugas di empat

KE HAL. 11

Wirya-Suiasa Tolak Jadi Pengurus AL Sudikerta akan Panggil Pengurus DPD I yang Disebut Membelot Ketua DPD Golkar Bali Ketut Sudikerta memanggil Ketua DPD II Golkar Badung dan Tabanan untuk mengklarifikasi isu pembelotan ke kubu Agung Laksono. Baik Ketut Suiasa dan Nyoman Wirya sama-sama membantah adanya pembelotan. Mereka juga telah menandatangani pernyataan untuk menolak jadi pengurus Golkar versi Agung Laksono.

DENPASAR-Fajar Bali Isu pembelotan DPD II Partai Golkar Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan ke kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono langsung dibantah oleh Ketua DPD

Golkar Badung Ketut Suiasa dan Ketua DPD Golkar Tabanan Nyoman Wirya kepada DPD Golkar Bali kubu Sudikerta. Ketua DPD Golkar, baik Kabupaten Badung dan Tabanan juga menandatangani surat perny-

ataan untuk menolak menjadi pengurus DPD Golkar Bali kubu Demer.

“Kami Golkar Badung sampai saat ini tidak pernah mencabut surat pernyataan kami untuk mendukung kepengurusan Golkar versi Munas Bali,” tegas Ketua DPD II Golkar Badung Ketut Suiasa dalam keterangan pers untuk mengklarifikasi isu pembelotan ke pihak DPD Golkar Bali kubu Demer di Kantor DPD Golkar Bali, Denpasar, Selasa (7/4) malam.

Ditegaskan Suiasa, Golkar Badung

DENPASAR-Fajar Bali Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memang sempat menjadi polemik di Bali. Dilema antara penetapan Desa Adat (Pakraman) dengan Desa Dinas menjadi pemicunya. Namun, setelah pro dan kontra meredam, diam-diam pertengahan Bulan April 2015, fulus negara itu disebut akan cair. Sesuai amanat UU, Desa Dinas dipastikan mengelola kucuran dana dari pusat tersebut.

Selasa (7/4) kemarin, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi

Mekanisme pembagian dana disesuaikan dengan ketentuan di Peraturan Pemerintah (PP) yakni 90:10 persen. Sembilan puluh persen dari Rp 185,42 miliar akan dibagi rata ke 634 desa, sedangkan 10 persen sisanya akan dibagi lagi, namun berdasarkan variabel. Variabel yang dimaksud yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kesulitan topografi suatu desa.

Ketut Lihadnyana Bali Ketut Lihadnyana menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi di pusat, Provinsi Bali akan menerima

dana desa sebanyak Rp 185,42 miliar.

Hingga kemarin memang belum ada penetapan antara Desa Dinas atau Desa Adat yang mengelola. Namun,

KE HAL. 11

Jokowi-JK Dipastikan Hadiri Kongres PDI-P

JAKARTA-Fajar Bali Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan Presiden Joko Widodo tak akan memberikan pidato politik saat pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan. Kongres ini dijadwalkan akan berlangsung di Bali pada 9 April 2015.

“Pidato politik Kongres hanya oleh Ibu Ketua Umum pada saat pembukaan Kongres jam 10.0010.45 dan akan ditayangkan live di beberapa stasiun televisi,” ujar

Tjahjo Selasa (7/4).

Menurut Tjahjo, partainya mengundang Jokowi dan Jusuf Kalla pada acara pembukaan Kongres.

“Info yang saya terima, keduanya akan hadir dalam acara pembukaan,” kata dia.Tjahjo mengatakan agenda Kongres adalah mengesahkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk lima tahun ke depan, sesuai kesepakatan bersama dalam rakernas tahun lalu.

EKONOMI

KE HAL. 11

Desa Dinas Ketiban Ratusan Miliar Dijadwal Cair Pertengahan April, BPMPD Siapkan 634 Desa Dinas

014/VI/KTR

Tjahjo Kumolo juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak berniat menjadi calon ketua umum dalam Kongres PDIP mendatang.”Memang tidak ada niat dari Pak Jokowi untuk maju sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Pak Jokowi akan konsentrasi penuh di pemerintahan sebagai Presiden RI,” katanya.

Tjahjo, yang kini menjabat sebagai Mendagri, mengatakan justru

KE HAL. 11

Distribusi Bir Turun 50 Persen Pedagang Eceran Terancam Gulung Tikar DENPASAR-Fajar Bali Meski Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomer 6 Tahun 2015 mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang didalamnya termasuk bir mulai berlaku efektif 16 April

2015 mendatang, namun telah terjadi penurunan pada tingkat distribusi sejak 1 bulan terakhir. Distributor minuman beralkohol (mikol) jenis bir yang ada di Kota Denpasar mencatat, ada penurunan distribusi hingga 50 persen.

Ketua Asosiasi Distributor Minuman Beralkohol Golongan A (ADMA) Bali Frendi Karmana menyebutkan, penurunan distribusi bir sudah KE HAL. 11

KASUS CPNS

Lagi, Mantan Kepala DKP Dipanggil TABANAN-Fajar Bali Setelah memenuhi panggilan kejaksaan pada pekan lalu, mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan IGN Supanji kembali dipanggil Kejaksaan Negeri Tabanan. Supanji akan dipanggil Kamis (9/4) mendatang. “Lusa (Kamis, 9/4) kita akan panggil pak Supanji untuk dimintai keterangan tambahan,” ungkap Kasipidsus Kajari Tabanan, Fathur Rohman, Selasa,

(7/4) kemarin.

Setelah puluhan saksi dimintai keterangan, pihaknya kemarin meminta keterangan tiga orang staf DKP. Ketiga staf DKP itu ditanya soal penyerahan uang kepada oknum pejabat DKP. Menurut Fathur, saat ini pihaknya tengah melakukan penyempuranaan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi.

Tim penyidik telah memanggil

KE HAL. 11

Dialog Evaluasi Pengentasan Kemiskinan

Parta Wacanakan Perda Upacara Agama Anggota DPRD Bali dari Partai PDIP Nyoman Parta melontarkan wacana yang cukup mengejutkan. Parta mengusulkan agar ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang upacara agama. Wacana ini mencuat dalam dialog bertema elaborasi pemecahan masalah kemiskinan yang digelar di Bajra Sandhi Selasa (7/4) kemarin.

DENPASAR-Fajar Bali Sejak Gubernur Bali Made Mangku Pastika menjabat, pengentasan kemiskinan selalu menjadi program utama.

Berbagai upaya telah direal-

DIALOGGubernur Bali Made Mangku Pastika dalam acara dialog evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan.

isasikan, sayangnya kerakkerak kemiskinan di Pulau Dewata ini tetap sulit untuk ditiadakan. Selasa (7/4) kemarin, berbagai program pen-

gentasan kemiskinan yang diluncurkan oleh Pemprov Bali pun dievaluasi dalam sebuah diskusi yang digelar di Banjra Sandhi, Denpasar.

Anggota DPRD Bali justru mengungkapkan ketimpangan upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh

KE HAL. 11

Diusulkan Simantri Dikelola Subak DENPASAR-Fajar Bali Program Sistem Pertanian Teritegrasi menjadi sasaran ‘tembak’ dalam dialog evaluasi pengentasan kemiskinan Selasa (7/4) kemarin. Akademisi Universitas Udayana (UNUD) Prof. Wayan Windia mengaku sudah mencermati sejumlah program Bali Mandara. Khusus untuk Simantri, ia menilai tidak efektif. Lantaran dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang sering kali tidak sesuai.

Pengetahuan mereka terkait program Simantri sangat bagus, hanya saja dalam implementasinya belum maksimal.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar KE HAL. 11

Layouter: Dejerie

join facebook.com/fajar.bali

2 Tangkal ISIS, Polres Badung Gandeng Tokoh Agama DENPASAR-Fajar Bali Genderang “perang” terhadap kelompok radikal yang menamakan dirinya ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah, red) terus menggema.

Setelah Polda Bali, giliran Polres Badung mengambil sikap mengamankan wilayah Badung dari gerakan ISIS dengan FB/HS membentuk Satuan TuAKBP Tony Binsar Marpaung gas (Satgas, red) Contraradikal dan Deredikalisasi. Selain pembentukan Satgas, Polres Badung menjalin koordinasi dengan lintas agama dan melakukan penyuluhan dibeberapa sekolah.

Kapolres Badung AKBP Tony Binsar Marpaung mengatakan pencegahan terhadap kelompok kaum radikal ISI harus segera dilakukan. Sebab, kelompok tersebut dengan mudah merekrut orang orang untuk masuk ISIS, melalui ceramah agama di sejumlah tempat ibadah. Guna menangkal masuknya ISIS ke Badung, jajaran Polres Badung telah membentuk Satgas Contraradikal dan Deredikalisasi dengan melibatkan ratusan anggota kepolisian.

Pembentukan Satgas ini sebagai tindak-lanjut instruksi Mabes Polri dan Polda terkait keberadaan ISIS yang perlu diantisipasi.

AKBP Tony mengatakan, pihaknya sudah mengambil langkah langkah preventif yakni berkomunikasi dengan lintas agama.

Memberikan penyuluhan pada tokoh-tokoh agama dan pembina tempat ibadah serta sejumlah sekolah-sekolah dan memasang spanduk di berapa titik di wilayah Badung. Dalam penyuluhan tersebut, Polres Badung menggandeng TNI dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menangkal masuknya ISIS. Perwira melati dua dipundak ini mengatakan di Badung, ada dua wilayah yang dinilai rawan, yakni di Abiansemal dan Petang. Di wilayah Badung sendiri, tercatat ada lima masjid dan para tokohtoko serta pembuka agama di tempat ibadah itu menyatakan menolak paham ISIS. “Secara keseluruhan, belum terdeteksi anggota ISIS menyebarkan paham radikal di wilayah Badung,” tegas perwira asal Medan, Sumatera Utara ini. AKBP Tony menegaskan, satgas yang sudah dibentuk setiap harinya wajib menyambangi sedikitnya 3 rumah dan tempat-tempat kos di wilayah Badung.

Diharapkan, dengan cara seperti itu, aparat keamanan bisa mengenal lebih dekat masyarakat. Kalau ada pergerakan kelompok radikal ISIS yang menyusup ke masyarakat, bisa terdeteksi,” ujar Kapolres Badung. R-005

Dua Maling Motor Ditahan

DENPASAR-Fajar Bali Jajaran Subdit III Dit Reskrimum Polda Bali meringkus dua pencuri motor, I Nyoman Rerot (21), warga asal Dusun Paleg, Tiayar, Karengasem dan satpam Restoran, Antonius Meta Tara Bani (36), warga Watha Jalan Pidada XIII, No. 86, Denbar. Polisi mengamankan barang bukti tiga unit motor hasil curian.

Kasubbid Penmas Polda Bali, AKBP Sry Harmiti mengatakan, dua pencuri motor itu beda jaringan dan ditangkap atas laporan tiga pemilik motor ke Subdit III Dit Reskrimum Polda Bali.

Hasil pengembangan yang dilakukan petugas dipimpin Kanit I Kompol Pande Sugiarta diperoleh informasi bahwa pelakunya mengarah ke dua tersangka. Kedua pencuri motor itu ditangkap pada 26 Maret sekitar pukul 19.40 Wita lalu. Awalnya pelaku yang ditangkap yakni I Nyoman Rerot saat mengendarai motor curian milik korban dilapangan Buyung Denpasar. “Pelaku tidak bisa menunjukkan surat surat dan ditangkap. Tersangka I Nyoman Rerot mengaku sudah dua kali mencuri motor dan kini sudah diamankan di Polda Bali,” jelas AKBP Sri Harmiti.

Bagian lain, petugas menangkap pencuri motor tersangka Antonius di rumah kosanya di Jalan Pidada, XII No. 86, Ubung, Denpasar. Tersangka Antonius ditangkap saat akan menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih tanpa Nopol dan tanpa surat-surat. “Dia menjual motor curian didepan rumahnya dan ditangkap, pada Jumat (28/3) pukul 16.30 Wita lalu. Dalam pengakuan tersangka Antonius, motor tersebut adalah motor majikanya, I Ketut Suadi. “Jajaran Subdit III Dit Reskrimum Polda Bali masih menggali keterangan dua tersangka karena diduga jaringan pencuri motor,” beber AKBP Sri Harmiti. R-005

Peracik Narkoba Dituntut 10 Tahun Penjara

DENPASAR-Fajar Bali Dua terdakwa peracik narkoba jenis sabu dan ekstasi dituntut hukuman 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsider tiga bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (7/4) kemarin.

Kedua terdakwa yakni I Nyoman Sudarmawan (36) dan I Gusti Ngurah Surya Wibawa (35) dalam berkas terpisah disidangkan secara bergantian.

"Terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan untuk pembuat bahan narkoba atau prekursor," ujar Jaksa Penuntut Umum, Eddy Artha Wijaya.

Fakta persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Wayan Sukanila menjelaskan, terdakwa I Nyoman Sudarmawan bertemu Dion (dalam berkas terpisah) melalui jejaring social mengajak kerjasama meracik sabu, pada Juni 2014. Keduanya bertemu dikosan di Desa Pangastula, Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Kemudian, terdakwa I Nyoman Sudarmawan mentransfer uang kepada Dion pada Agustus 2014 sebesar Rp42 juta untuk membeli bahan pembuat sabu di Jakarta.

Setelah bahan untuk pembuat sabu tiba di Bali, ketiga terdakwa membawa barang tersebut ke Villa Lumbung, Desa Kaliasem, Buleleng, Bali. Selanjutnya, terdakwa Sudarmawan menemui Ngurah Surya Wibawa di kediamannya, Jalan Buana Kubu, Denpasar, untuk bekerja sama membuat barang haram jenis sabu dan ekstasi. Terdakwa, Ngurah Surya Wibawa juga memberikan modal sebesar Rp10 juta kepada Sudarmawan untuk membuat ekstasi dan sabu.

Kemudian, terdakwa Sudarmawan dan Dion meracik bahan pembuat ekstasi dan sabu tersebut di Jalan Tukad Batanghari, Denpasar dan menjualnya seharga Rp175 ribu per butir. Peracikan sabu itu akhirnya tercium jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar dan menangkap para terdakwa, 16 September 2014 sekitar pukul 11.30 Wita lalu. W-007

METRO KOTA

FAJA R BALI

RABU, 8 APRIL 2015  Tahun XV

Pria Nigeria Perkosa Gadis Australia DENPASAR-Fajar Bali Seorang pria Nigeria, Henry Alafu dilaporkan ke Subdit V Direktorat Reskrimum Polda Bali karena diduga telah memperkosa PA (19) asal Australia. Perkosaan tersebut terjadi pada 24 Desember 2014 lalu disalah satu Vila di Jimbaran, Kuta Selatan. Kasus perkosaan itu dilaporkan korban sehari kemudian (25 Desember) ke Unit PPA (Perlindungan Anak dan Perempuan) Subdit V Dit. Reskrimum Polda Bali.

Hingga kini, Polda Bali sudah

menerbitkan pelaku dalam DPO (daftar pencarian orang) termasuk berkoordinasi dengan Kepala Imigrasi Kelas 1 khusus warga Nigeria dan bersurat ke Irjen Imigrasi di Jakarta untuk pencegahan darurat. “Polda Bali sudah bersurat ke Kapolri untuk melakukan pencegahan agar pelaku tidak kabur ke luar negeri,”tegas sumber Polda Bali Selasa (7/4) kemarin.

Dugaan perkosaan itu berlangsung saat korban dan teman temannya berlibur ke Bali.

Korban berkenalan dengan

pelaku Henry Alafu sekitar November 2013 lalu. Pertemuan keduanya sempat terputus karena korban pulang ke negaranya pada Desember 2014 lalu dan datang ke Bali bersama ibunya. Pada tanggal 23 Desember 2014 lalu, tanpa sengaja, keduanya bertemu di Matahari Kuta Square. Keduanya saling tukar menukar HP dan jalan jalan.

Tak hanya sebatas jalan-jalan, pelaku juga mengajak minumminum mabuk. Korban tak sadar pelaku diajak ke salah satu Vila

di Jimbaran dan kemudian diperkosa. Usai diperkosa, pelaku mengantar korban pulang dengan menyewa taksi. Namun dalam perjalanan, korban diduga kembali mendapatkan perlakuan tak senonoh dari pelaku.

Akhirnya korban asal Perth Australia itu memilih kabur.

“Saat itu kondisi jalan di Ground Zero, Legian, Kuta macet.

Korban langsung kabur tapi dikejar pelaku. Pelaku sempat mengejar tapi dihadang dua orang pria lantaran korban teriak minta tolong. Karena

takut, pelaku memilih kabur.

Kami masih melakukan perburuan terhadap pelaku,” beber sumber yang enggan disebut namanya itu.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hery Wiyanto membenarkan adanya perburuan terhadap warga Nigeria yang diduga memperkosa gadis asal Australia. “Ya benar, tapi masih diselidiki jajaran Polda Bali.

Pencekalan terhadap pelaku sudah dilakukan,” tegas mantan Kabid Humas Polda Bengkulu ini. R-005

Kerangka Manusia Ditemukan di Kebun Warga

MANGUPURA-Fajar Bali Warga Banjar Jeroan, Anggungan, Mengwi, Badung, pada Selasa (07/4) siang, digemparkan penemuan kerangka manusia dalam kondisi terpisah. Kondisi kerangka manusia dalam keadaan utuh itu diperkirakan sudah setahun lebih berserakan di kebun kelapa milik warga tersebut. Hingga kini polisi masih menyelidiki apakah kerangka manusia itu korban pembunuhan.

Kerangka manusia itu kali pertama ditemukan sekitar pukul 12.00 Wita, oleh saksi I Made Dapet (40) yang saat itu hendak memetik kelapa. Kebun kelapa itu diketahui milik warga setempat bernama I Made Mario (40). “Saksi manjat pohon kelapa dan dari atas dia melihat ada pakaian dan tengkorak manusia berserakan,” jelas sumber petugas Polres Badung, pada Selasa (07/4) kemarin.

Saksi I Made Dapet melihat ada pakaian manusia berisi tulang belulang nyangkut di cabang pohon kepah. Saksi lalu turun dan melihat dari jarak dekat. Di pakaian tersebut terlihat kerangka manusia dari mulai tangan, dan kaki manusia. Kaget penemuan tersebut, saksi melaporkanya kepada pemilik kebun dan selanjutnya laporan diteruskan ke Polsek Mengwi, Badung.

Saksi saksi warga setempat yang diperiksa Polsek Mengwi mengatakan, bahwa memang lokasi kebun milik I Made Mario jarang dilalui warga sekitar. Sebab,

KERANGKA MANUSIA-Tulang belulang masih utuh ini ditemukan warga berserakan di kebun warga di Banjar Jeroan

jalan menuju kebun berada dilokasi semak semak. Sehingga petugas menduga bahwa kerangka manusia tersebut sudah setahun lebih berada di kebun tersebut.

“Kalau dilihat dari kerangkanya ada dugaan sudah setahun di kebun. Kerangkanya masih utuh dan sebagian lainnya hilang,” beber sumber petugas.

Ribuan Pil Koplo Disita Polisi

DENPASAR-Fajar Bali Pil Koplo yang termasuk obat daftar G dan dilarang diperjual-belikan ke masyarakat disita jajaran Sat Narkoba

Polresta Denpasar dari tangan seorang pengedar, Arif Jatmiko (26). Dalam pengerebekan di rumah kosan tersangka di Jalan Tukad Banyu Poh Gang

Mawar, Panjer, Denpasar, petugas mengamankan 1360 butir pil koplo berlogo Y berikut alat isap sabu.

Kasat Narkoba Polresta Denpasar Kompol Gede Ganefo mengatakan, ribuan pil koplo tersebut disita dalam plastic besar yang sudah dikemas siap jual. Penangkapan terhadap pelakunya, Arif Jatmiko berdasar informasi masyarakat.

“Masyarakat melaporkan bahwa pelaku melakukan transaksi dan party di rumah kosanya,” jelas mantan Kasat Intelkam Polresta Denpasar itu, Selasa (07/4) kemarin.

Pengerebekan berlangsung di rumah tersangka Arif di Jalan Tukad Banyu Poh Panjer, Denpasar pada Jumat (03/4) sekitar pukul 19.00 Wita. Bu-

DENPASAR-Fajar Bali Sidang kasus dugaan korupsi dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMPN 1 Nusa Penida, dengan terdakwa, I Wayan Sutama (Kepala Sekolah) dan IB Ketut Darma Putra (Bendahara BOS) kembali dilanjutkan. Kedua terdakwa dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (7/4) kemarin.

Jelasnya, terdakwa Sutama dituntut 4 tahun penjara, sedangkan Dharma Putra dituntut dengan tiga tahun enam bulan atau 3,5 tahun. Dalam sidang dengan majelis hakim pimpinan Early Setyorini tersebut, untuk terdakwa Sutama JPU I Dewa Made Mertayasa menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair

dan dinilai secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana turut aerta melakukan korupsi sesuai dengan dakwaan subsidair yakni pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU No 20 tentang perubahan Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain menuntut terdakwa Sutama dengan 4 tahun penjara, dia juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan. Juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 496.172.364. Jika tidak bisa bayar uang pengganti dalam sebulan, harta disita dan dilelang. Jika tak mencukupi diganti dengan pidana penjara

dua tahun.

Untuk hal yang memberatkan, terdakwa Sutama telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 683.765.882. Terdakwa juga merasa tidak bersalah dan tidak ada pengembalian kerugian negara tersebut. Selain menuntut 3,5 tahun, terdakwa juga diminta membayar denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan. Juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 187.623.518. Jika tidak bisa bayar uang pengganti dalam sebulan, harta disita dan dilelang.

Jika tak mencukupi diganti dengan pidana penjara dua tahun.

Usai sidang, kedua terdakwa sempat berkonsultasi dengan para penasihat hukumnya, Gede Bina dkk. untuk mengajukan pembelaan pada sidang Selasa depan.W-007

FB/HS

PENGEDAR PIL KOPLO-Tersangka Arif Jatmiko mengakui bahwa ribuan pil koplo yang diamankan Sat Narkoba Polresta Denpasar akan dijual.

Kasat Reskrim Polres Badung AKP Boy Jumalolo yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki penemuan kerangka manusia

ruh yang bekerja memperbaiki instalasi di Bandara International Ngurah Rai itu ditangkap tanpa perlawanan.

Dari penggeledahan, petugas menemukan 1360 butir pil koplo berlogo Y. Dalam Undang undang kesehatan, pil koplo itu termasuk obat daftar G dan tidak diperjual-belikan.

Tersangka Arif Jatmiko mengaku ribuan pil koplo itu dipasok dari temannya di Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Pil tersebut sering digunakanya sendiri dan kemudian ada

FB/HS

tersebut. Kerangka manusia itu kini diinapkan di RSUD Badung untuk diperiksa. “Masih kami dalami, termasuk memeriksa saksi saksi,” jelasnya. R-005

juga yang dijual kepada teman temanya.

“Pil koplo kadang dipakainya sendiri dan dijual kepada teman temannya,” ungkap mantan Kapolsek Denpasar Selatan ini. Selain ribuan pil koplo, di rumah kosan tersangka Arif, petugas menemukan pipa kaca yang akrab digunakan untuk komsumsi sabu. “Kami masih mengembangkan penyelidikan dan kami diduga dia tidak hanya pemakai tapi pengedar,” tegas mantan Kapolsek Kuta ini. R-005

Kepala Sekolah SMPN 1 Nusa Penida Dituntut 4 Tahun

179/IV/KTR

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTA PLUS 3 Pemkot Rancang Penerbitan IMB Bersyarat FAJA R BALI

RABU, 8 APRIL 2015 l TAHUN XV

Hanura Mendukung, Golkar Menolak Kalangan anggota DPRD Kota Denpasar mulai menampakkan dinamika terutama dalam menyikapi rencana Pemkot Denpasar, melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP dan PM) menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bersyarat.

DENPASAR-Fajar Bali Silang pendapat serta adu argument terjadi antara Ketua DPD Partai Golkar Kota Denpasar yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira yang menyatakan mempertanyakan, bahkan menolak rencana penerbitan IMB bersyarat itu. Namun sebaliknya Ketua Fraksi Hanura DPRD Kota Denpasar, IB Ketut Kiana justeru menyatakan dukungannya. ‘’IMB bersyarat itu kan untuk bangunan yang ter-

lanjur melanggar. Menurut saya, penerbitan IMB bersyarat itu merupakan salah satu solusi yang cukup positif, dari pada dibiarkan terus berlarut-larut tanpa ada penanganan,’’ ungkap Kiana Selasa (7/4) kemarin.

Menurut Kiana jika bicara masalah hukum, memang pelanggaran itu seharusnya ditindak.

Sementara untuk melakukan hal itu, hingga saat ini belum bisa dilakukan. Terlebih kebanyakan bangunan yang melanggar merupakan warisan pejabat

sebelumnya. ‘’Sementara salah satu solusi yang bisa dilakukan melalui penerbitan IMB bersyarat ini. Tentu dalam IMB tersebut ada konsekuensi yang harus dipenuhi, selain dengan mencantumkan jenis pelanggarannya, juga dalam bentuk kontribusi terhadap daerah,’’ tandasnya.

Terkait dengan kekhawatiran jika kebijakan ini justeru akan memicu meningkatnya jumlah pelanggar, Kiana mengatakan, yang terpenting ini hanya untuk bangunan yang telanjur melanggar. Sedangkan untuk bangunan baru, wajib mengikuti ketentuan dan mekanisme yang sudah ada. ‘’Kembali saya tegaskan ini merupakan salah satu solusi.

Masak setelah sepuluh tahun berjalan tetap tidak ada solusi.

Kalaupun ada yang menolak saya kira wajar, tapi berikan juga sulusinya,’’ tandas KIana.

IB. Ketut Kiana

FB/CAR

Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira menyebutkan tindakan pemkot yang hendak menerbitkan IMB bersyarat dengan paying Perwali, justeru akan menjerumuskan pemerintah dan memberikan contoh yang tidak baik pada masyarakat.

Bupati Badung Paparkan 3 Inovasi Badung di Kemenpan RB

Gde Agung : Bukti Kinerja Pemerintahan yang Berorientasi pada Hasil MANGUPURA-Fajar Bali Sebagai wujud komitmen kehadiran Pemerintah ditengah masyarakatnya, Bupati Badung A.A Gde Agung senantiasa menekankan agar capaian kinerja SKPD di Kabupaten Badung selalu dilandasi oleh komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Oleh karenanya Pemkab Badung dengan dukungan Dewan terus mendorong agar segenap SKPD di Badung mampu melakukan Inovasi guna terwujudnya satu SKPD satu Inovasi tentu saja dengan selalu berpegangan kepada Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil “Goverment by result oriented”.

Setidaknya hal itu yang terungkap disaat Bupati Gde Agung menjelaskan tiga inovasi Kabupaten Badung kepada Tim Penilai Inovasi Daerah di Kantor Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Jakarta, Selasa (7/4) kemarin. Bupati pada kesempatan tersebut didampingi Asisten III Oka Darmawan, Kadis Pertanian Tanaman Pangan I Gst Ngrh Sudaratmaja serta Kabag.

Organisasi dan Tata Laksana I Wayan Wijana.

Bupati Gde Agung dalam pemaparannya menyampaikan Tiga inovasi tersebut yakni Inovasi GE.LA.TIK Badung ( Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik, Musibah Membawa Berkah dari DKP Badung, selanjutnya Inovasi cegah kanker serviks, perempuan senyum dari Dinas Kesehatan dan pengembangan potensi pertanian di Badung Utara (Asparagus Ditanam, Ekonomi Mapan) dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

FB/HERY

FB/CAR

W. Mariyana Wandhira

“Jangan sampai kita yang buat aturan malah kita yang melanggar. Saya pikir malah akan ada ruang kesempatan bagi oknum petugas untuk bermain proyek dalam proses pemutihan itu,” sindirnya.

Wandhira pun menegaskan, dengan adanya toleransi pada

pelanggaran bangunan akan semakin memicu pelanggaran lebih banyak lagi. “Tidak ada toleransi apa pun dari sebuah pelanggaran. Kan ini yang ada di perda. Kalau sekarang mau buat Peraturan Walikota (Perwali) malah berbenturan dengan aturan di atasnya. Ini kan konyol,” sebut Wandhira.

Sebelumnya Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP dan PM) Kota Denpasar A.A. Gde Rai Soryawan mengatakan terkait pelanggaran pada bangunan yang telanjur berdiri, pemerintah saat ini tengah mengkaji IMB bersyarat. Sejumlah pelanggaran seperti pelanggaran sempadan jalan, rencananya akan diberikan toleransi.

IMB tetap dikeluarkan namun dengan sejumlah catatan, seperti pemilik bangunan diwa-

jibkan membayar kompensasi misalnya harus menanam pohon dengan tinggi minimal 5 meter atau membuat taman vertikal dan sumur resapan.

“Pemilik juga akan diberi tahu kalau nanti ada penataan ruang oleh pemerintah, maka pemilik harus bersedia bangunannya yang melanggar itu dibongkar tanpa ganti rugi,” katanya.

Aturan mengenai IMB bersyarat tersebut akan berbentuk Peraturan Walikota (Perwali).

Saat ini, kajian dan persyaratan teknis aturan tersebut tengah dikaji. Diantaranya aturan teknis tentang batas toleransi bagi pemilik bangunan yang mengajukan permohonan IMB bersyarat. Meskipun nantinya ada IMB bersyarat, namun masyarakat tetap diharapkan mengikuti aturan yang berlaku agar di kemudian hari tidak timbul permasalahan. R-004

Wagub Sudikerta Minta Pendampingan Simantri Dilakukan Serius DENPASAR-Fajar Bali Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta meminta pendampingan dilakukan secara serius dan berkesinambungan terhadap Gapoktan yang menerima bantuan Unit Simantri. Tidak hanya itu, Ia juga meminta agar produksi pupuk organik dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk nantinya dapat menggantikan pupuk kimia. Hal ini disampaikan saat memberikan arahan Rapat Koordinasi ke-2 Pemantapan Pelaksanaan Simantri, di Ruang Aula Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Pemerintah Provinsi Bali, Selasa (07/04).

Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) sampai

saat ini telah berjalan selama 7 tahun dengan jumlah unit Simantri 502 sampai tahun 2014.

Program Simantri merupakan program pro terhadap rakyat karena mengembangkan model percontohan untuk percepatan adopsi alih teknologi pertanian dan agribisnis. Wagub berharap pertemuan ini dapat dijadikan alat evaluasi serta penentuan rencana kedepan untuk kemajuan Simantri yang lebih baik.

Sudikerta menegaskan Simantri tidak hanya untuk memelihara sapi saja, namun bagaimana mengintegrasikan pertanian yaitu berupa pemanfaatan limbah dari sapi baik kotoran dan urine secara optimal sehingga bermanfaat untuk membantu

anggota kelompok, baik itu untuk keperluan sendiri atau untuk menambah nilai ekonomis.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnu Ardhana, melaporkan rapat koordinasi merupakan rapat yang ke-2. Ia menambahkan untuk hibah uang kepada kelompok Simantri tahun 2015 ditingkatkan besarannya menjadi 225 juta per unit yang sebelumnya pada tahun 2014 memperoleh 200 juta per unit.

Pada Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, Tim Simantri Provinsi Bali, Asosiasi Simantri Provinsi Bali, perwakilan Pendamping Simantri Kabupaten/Kota seBali. W-019*

SERAHKAN BUKU-Bupati Gde Agung menyerahkan buku inovasi daerah Kabupaten Badung kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi RI, Dr. Yuddy Chrisnandi, Selasa (7/4) kemarin di Kantor Kemenpan RB Jakarta.

Dalam pemaparannya Bupati Gde Agung mengungkapkan bahwa dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, saat ini Distan badung memiliki sejumlah program unggulan yang meliputi Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas), program OVOP dari aspek budidaya serta Festival Budaya Pertanian. Program OVOP dikembangkan di wilayah Badung Utara khususnya di Kecamatan Petang. Program OVOP dengan komoditi andalan yakni asparagus telah mampu merambah pasar global dan petani menjadi mampu berkreativitas serta mampu mandiri. Dan yang terpenting adalah menumbuhkan ikon unggulan. “Uji mutu yang dilakukan, asparagus Badung paling baik di asia,” jelasnya.

Selanjutnya terkait Gelatik,

Bupati menjelaskan bahwa Gelatik menjadi solusi utama dalam mengatasi sampah plastik di Kabupaten Badung dengan pola secara terintegrasi dengan bekerjasama dengan seluruh sekolah, PKK dan pasar sebagai sumber utama sampah. “Sampah plastik kami tangani dari sumbernya. Gerakan Gelatik ini skalanya lokal namun berdampak global dengan mengacu pada prinsip united nation yakni save our planet. Dengan konsep menjadikan sampah itu menjadi nol (Zero Waste), dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berharga,” jelasnya. Dari tahun 2011 hingga saat ini program Gelatik sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 170 ton sampah plastik yang sepenuhnya dijadikan uang dengan bekerjasama dengan

bank sampah dan dukungan dari TPST. Kebijakan Bupati Badung tahun 2014 dengan membuat 16 TPST melalui bantuan hibah dan tanahnya harus disiapkan oleh desa sendiri.

Inovasi ketiga, Dijelaskan dari tahun 2012, Pemkab Badung memberikan vaksinasi kanker serviks kepada siswi SMA/SMK se- Badung kelas 10 dan 11 termasuk pegawai Pemkab Badung.

Hingga saat ini sebanyak 6.100 orang yang diberikan vaksinasi kanker serviks. Selain pelayanan kanker serviks, yang terbaru Badung juga telah mempunyai mobil pemeriksaan keliling kanker payudara (alat USG payudara dalam mobil). “Dari tiga bulan beroperasionalnya mobil ini sudah 313 pasien yang ditangani,” imbuhnya.R-014*

FB/IST

KOORDINASI-Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat memberi pengarahan dalam rapat koordinasi pemantapan Simantri.

Badung Diminta Tuntaskan Hak Guna Pakai Lapangan Lagoon Sebelum Dimanfaatkan Sebagai Sentral Parkir

DENPASAR-Fajar Bali Menanggapi keinginan Pemkab badung untuk menggunakan lapangan Lagoon sebagai sentral parkir di kawasan Tanjung Benoa, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta Pemkab Badung dan jajaran terkait untuk menuntaskan persyaratan managerial hak guna pakai nya guna menghindari masalah hukum dikemudian hari.

Pembuatan Sentral parkir ini dimaksudkan mengingat kondisi jalan pratama dikawasan Tanjung Benoa yang tergolong sempit, hingga menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah kabupaten badung untuk membuat sentral parkir di kawasan tersebut, mengingat sentral parkir yang sebelumnya memanfaatkan tanah puri ukiran dan lapangan Caddy sudah berakhir kontraknya. Hal ini terungkap saat Wakil Bupati Badung I Made Sudiana yang didampingi Lurah Benua Wayan Solo, Lurah Tanjung Benua I Wayan Kembar, Camat Kuta Selatan Wayan

FB/DIAH

AUDENSI-Wakil Bupati Badung I Made Sudiana yang didampingi Lurah Benua Wayan Solo, Lurah Tanjung Benua I Wayan Kembar, Camat Kuta Selatan Wayan Wirya dan Ketua LPM Benua saat melakukan audensi dengan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, diruang kerjanya

Wirya dan Ketua LPM Benua saat melakukan audensi dengan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, diruang kerjanya Selasa ( 7/4 ), yang didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali I.G.N Wiranatha dan Kepala Biro Aset

Setda Provinsi Bali Ketut Adhiarsa.

Menurut Sudiana keperluan sentral parkir untuk kawasan Tanjung Benoa yang mana Lapangan Lagoon adalah pilihan utama untuk menghindari kemacetan di Jalan Pratama yang disebabkan

oleh banyaknya kendaraan yang menggunakan trotoar sebagai tempat parkir.

Lurah Benoa Kuta Selatan, Wayan Solo, mengharapkan agar status lapangan Lagoon itu tetap bisa dipertahankan oleh Pemkab Badung dan Pemprov, yg awalnya memang merupakan lapangan kecamatan, dan memiliki fungsinya yang multi manfaat, terlebih lapangan parkir di Tanjung Benoa selalu menjadi prioritas yang harus dipikirkan.

Sementara itu Sudikerta menyampaikan bahwa fokus pembangunan infrastruktur darat menjadi prioritas pengembangan pembangunan ke depan. Lebih jauh untuk memastikan secara hukum dan managerial, pembahasan dan pengalihan fungsi lokal terutama taman hutan rakyat seluas 30 Ha ia menyarankan tidak hanya mempertimbangkan secara teknis saja, karena status tanah tersebut sudah bukan di Pemda, melainkan ada di bawah Departeman Kehutanan RI. W-019*

Layouter: zohra

DAERAH

4 Jelang HUT Kota Gianyar

Satpol PP Gianyar Tertibkan Pedagang Kaki Lima GIANYAR-Fajar Bali Serangkaian HUT Kota Gianyar yang ke-244 tahun 2015, Jajaran Satpol PP Kabupaten Gianyar menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di seputaran Lapangan Astiana Gianyar Penertiban itu dilakukan setelah sebelumnya melakukan rapat koordinasi yang terlibat dalam panitia memutuskan untuk membersihkan Lapangan Astina Raya dari PKL. Setelah itu, puluhan anggota Satpol PP Gianyar langsung melakukan penertiban.

Sedikitnya 27 orang pedagang PKL harus ditertibkan atau dikeluarkan dari Lapangan Gianyar. Dari 27 orang PKL yang ditertibkan itu sebagian besar pedagang asal luar Gianyar bahkan luar Bali.

Penertiban ini langsung dipimpim Kasi Ops dan Trantib Satpol PP Gianyar I Wayan Suala Susila dengan menerjunkan 16 orang personil anggota Satpol PP Gianyar. I Wayan Suala Susila mengatakan penertiban ini dilakukan hasil rapat koordinasi tim HUT Kota Gianyar. Sebab Lapangan Astina Gianyar beberapa bulan belakangan ini digunakan pantia pameran pembangunan serangkaian HUT Kota Gianyar ke -244. Para pedagang diberikan pembinaan dan dipindahkan kebagian sisi lapangan sebelah selatan dan timur lapangan.

“Penertiban ini dilakukan untuk mensteril atau membersihkan Lapangan Astina Gianyar bersih dari PKL,”tegas Suala Susila.

Karena ditertibkan dan disuruh pindah tempat, para PKL bergegas memindahkan barang dagangan mereka ke tempat yang telah ditentukan.W-005

Baliho Anti Gerakan Radikal akan Disebar

FB/ARTAYASA

ANTI RADIKAL-Penandatanganan oleh segenap elemen masyarakat anti gerakan radikal yang sebelumnya disaksikan pihak Pemkab Gianyar dalam hal ini Badan Kesbangpolinmas, Polres Gianyar, Kodim 1616/Gianyar, dan Kejari Gianyar.

GIANYAR-Fajar Bali Lapisan organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat lainnya di bawah Forum Masyarakat Gianyar (FMG) akan menyebarkan baliho anti gerakan radikal di seluruh pelosok desa se-Kabupaten Gianyar, setelah para ormas dan LSM itu bersatu menyamakan persepsi untuk menolak dengan tegas keberadaan paham radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Sekretariat Gerakan Aman Adil Sejahtera untuk Indonesia (GARANSI).

Hal tersebut diungkapkan oleh Pande Mangku Rata Ketua DPC GARANSI Gianyar usai penandatangan penandatangan oleh segenap elemen masyarakat anti gerakan radikal yang sebelumnya disaksikan pihak Pemkab Gianyar dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Polres Gianyar, Kodim 1616/Gianyar, dan Kejari Gianyar. Lebih jauh Mangku Rata mengatakan, Kabupaten Gianyar selama ini dikenal oleh mancanegara sebagai salah satu ikon pariwisata di Bali.

Untuk itu, keamanan menjadi sebuah kewajiban guna mencegah terjadinya hal–hal yang tidak diinginkan.”Salah satunya dengan bersiaga menangkal paham ISIS,”jelasnya.

Mangku Rata menjelaskan, penyamaan persepsi sangat perlu dilakukan agar seluruh pihak masyarakat di Kabupaten Gianyar bersatu padu menangkis paham – paham yang sangat bertentangan dengan khaedah normal di masyarakat.”Empat pilar bangsa Indonesia (Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) mesti selalu dipegang teguh,”tegasnya.

Menurutnya semoga kedamaian bisa diwujudkan tidak sampai terpecah belah antar saudara. Jangan mudah terprovokasi kelompok satu sama lain. Sebab, darisitu lah paham luar seperti ISIS akan dapat mengintip celah untuk menyusup ke dalam sendi–sendi masyarakat,”ujar Mangku.

Kabid Kewaspadaan Daerah Kesbangpolinmas I Nyoman Tingkes mengatakan, Pemkab sangat mengapresiasi langkah cepat dari pihak masyarakat dalam upaya memperkuat pertahanan diri dari paham radikal tersebut. Untuk itu, Tinkes meminta terhadap siapapun yang telah mencium gelagat keberadaan ISIS di Kabupaten Gianyar agar secepatnya mengkoordinasikan dengan Kesbangpolinmas maupun pihak aparat pengaman lainnya. ”Jangan sampai paham tersebut masuk, dan mengganggu kenyamanan Kabupaten Gianyar,”ungkapnya. W-005

FAJA R BALI RABU, 8 APRIL 2015 l Tahun XV

Penanganan Dampak Longsor Belum Jelas Dewan Minta Pemkab Gunakan Pos Dana tak Terduga Sebulan telah berlalu, penanganan bencana longsor di Banjar Sega,Desa Bunutan, Kecamatan Abang,Karangasem, hingga kini belum ada tandatanda akan dilakukan. Padahal, pemerintah sendiri telah berjanji akan melakukan penangannya dampak bencana longsor tersebut diambil dari pos dana tak terduga.

AMLAPURA-Fajar Bali Lambannya proses penanganan tersebut pun mengundang keperihatinan anggota DPRD Karangasem, apalagi bencana longsor susulan bisa saja terjadi sewaktu-waktu, mengingat kondisi tanah telah labil dan mengancam 5 KK warga setempat.

Seperti yang dikatakan ang-

gota DPRD Karangasem I Gede Dana, Selasa,(7/4) kemarin, semestinya pemerintah kabupaten secepatnya merespon penanganan dampak bencana, dan tidak menunggu terlalu lama.

Gede Dana menilai, penanganan bencana seperti yang terjadi di Banjar Sega memang tidak boleh dilakukan terlalu lama, lantaran saat ini sejumlah warga

AMLAPURA-Fajar Bali Serangkaian Karya Pujawali Ida Bhatara Turun Kabeh tahun 2015 yang diselenggarakan setiap setahun sekali—di mana puncaknya jatuh pada Purnama Kedasa Sukra Paing Ugu (Jumat, 3 April 2015) lalu, Pemerintah Kabupaten Karangasem Ngaturang Bakti Penganyar di Pura Penataran Agung Besakih, Selasa,(7/4) kemarin.

Bakti penganyar dipimpin langsung Bupati Karangasem I Wayan Geredeg didampingi Ketua DPRD I Nengah Sumardi, Sekda Ir. I Gede Adnya Mulyadi serta dijajaran SKPD Pemkab Karangasem.

Bakti penganyar ini diawali menghaturkan bebantenan kepada Ida Bhatara yang berstana di Padma Tiga agar diberikan anugerah, kedamaian dan keselamatan.

Di Penataran Agung Pura Besakih pemedek dari masyarakat se-Bali melaksanakan pemuspaan secara bertahap dipimpin Jro Mangku setempat. Menjelang pukul 12.00 wita, Bupati Wayan Geredeg, Ketua DPRD Nengah

Sumardi, Sekda Adnya Mulyadi beserta seluruh Kepala SKPD di jajaran Pemkab Karangasem beserta staf berbaur dengan masyarakat melaksanakan pemuspaan bakti penganyar bersama yang diawali dengan Puja Tri Sandya, lanjut Pemuspaan 3 kali yang berlangsung kusyuk dan hikmat yang dipuput Ida Pedanda Gede Pinatih dari Geriya Tengah Jungutan Karangasem.

Prosesi ini juga diiringi berbagi tarian dari sejumlah para seniman seperti tari Rejang Dewa, Wayang Lemah, serta ditutup dengan Topeng Sidakarya.

Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, selepas pemuspaan mengatakan, mengapresiasi positif kegiatan Bakti Penganyar ini sebagai bentuk wujud sradha bakti sebagai umat Hindu untuk mengucapkan rasa syukur dan terimakasihnya kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas karunia yang diberikan dengan tujuan mensucikan bhuana agung dan bhuana alit agar senantiasa diberikan karunianya kepada umat manusia. “Kegiatan pemuspaan bersama ini sangat

juga terancam jiwanya dengan longsor susulan. Belum lagi sebuah Pura Bangun Sakti yang berada di tempat longsor juga terancam amblas. “Kalau bisa secepatnya dilakukan penanganan, jangan sampai menunggu korban jiwa dulu baru ditangani,” ujar Gede Dana.

Ketua Fraksi PDIP ini juga mengatakan, kondisi di Banjar Sega sendiri sudah masuk katagori darurat, sehingga Pemkab Karangasem mesti secepatnya mengambil tindakan.

Apalagi pemkab sendiri telah merencanakan akan melakukan penanganan dampak bencana dengan mempergunakan pos dana tak terduga itu. Hanya saja, sebulan berlalu belum

ada tanda-tanda penanganan dampak bencana. Ia pun menduga lambannya birokrasi dalam upaya penanganan sebagai biang utamanya. “Kalau memang pemerintah mau serius melakukan penanganan,mestinya bisa secepatnya dilakukan penanganan.

Intinya jangan sampai menunggu longsor susulan, kasian warga harus mengungsi terus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karangasem I Nyoman Sutirtayasa mengatakan, dalam penanganan dampak darurat diperlukan langkah kesiapan yang matang. Pun dikatakan,penggunaan dana tak terduga itu baru bisa diajukan ke bupati setelah pembahasan kontruksi rampung. Saat ini pihaknya

masih melakukan pembahasan kontruksi penanganan bencana longsor. Bahkan, pihaknya juga telah melakukan survei ke lokasi bencana untuk melakukan langkah –langkah yang akan diambil.

Sedangkan kepala Pelaksanan BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa mengaku,karena masih ada ancaman longsor di wilayah itu, pihaknya tetap melakukan pemantauan kondisi di tempat itu.

Hal itu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu longsor kembali terjadi, terutama di saat hujan mengguyur wilayah itu. Selain itu,pihaknya juga sedang memberikan pelatihan kepada warga sekitar agar tetap siap dalam menghadapi longsor. W-016

Pemkab Karangasem Ngaturang Bakti Penganyar di Pura Besakih

FB/BUDIASA

SEMBAHYANG-Rombongan Pemkab Karangasem saat melakukan persembahyangan di Pura Besakih.

bermanfaat selain mendoakan juga untuk meningkatkan sradha bakti kita kepada sang pencipta, serta sebagai wujud bakti umat kehadapan Ida Bhatara dan Bhatari, utamanya Ida Bhatara dan Bhatari Turun Kabeh yang

berstana di Pura Agung Besakih, serta diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan dan kerahayuan jagat, selain juga memberikan kedamaian bagi masyarakat Bali,”pesannya.

Seusai pemuspaan bersama,

Bupati Karangasem menghaturkan sarin canang Rp 10 juta yang diterima Jro Mangku setempat. Sementara itu, Ida Bhatara akan mesineb pada Jumat (24 April 2015) yang akan datang. W-016*.

Bekas Lahan Estuary DAM Mesti Masuk Aset Dewan Minta Dinas PU Menelusuri

SEMARAPURA-Fajar Bali Anggota DPRD Klungkung, Wayan Mastra meminta Dinas PU Klungkung menelusuri keberadaan aset lahan Pemkab Klungkung yang berada di eks galian C. Lahan yang dimaksud Wayan Mastra adalah yang dibebaskan Pemkab Klungkung pada Tahun 2003 silam untuk lahan Estuary DAM namun proyek Air Minum Sarbagitaku tersebut batal.

“Walau proyek tersebut gagal, namun asetnya masih dan mesti ditelusuri,” jelas Wayan Mastra, Selasa (7/4) kemarin.

Gapura Desa

Wayan Mastra meralat pernyataannya bahwa lahan yang dibebaskan baru mencapai kurang lebih 1,7 hektar dan dengan anggaran sekitar Rp 10 miliar. “PU semestinya menelusuri keberadaan aset tersebut, karena domain proyek Estuary DAM Sarbagita itu ada di Dinas PU,” tambah Mastra.

Dituturkannya, gagalnya pelaksanaan proyek Estuary DAM tersebut, karena waktu itu Klungkung sendiri belum memiliki anggaran yang cukup dan pengadaan lahan di eks galian C bersama kabupaten lain seperti Denpasar,

FB/SUMERTA

Wayan Mastra

Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung. Dijelaskan, persoalan itu juga menyangkut tarik ulurnya dimana bakal didirikan kantor pusat pelayanan air minum tersebut dan bahkan tidak ada yang menyepakati pendirian kantor pusat di Klungkung.

Mastra sendiri tetap mendesak agar aset tersebut terus ditelusuri, mengingat Pemkab Klungkung sendiri saat ini sangat kesulitan mencari lahan untuk fasilitas umum seperti untuk lahan TPA sebagai pengganti di TPA Sente. “Nah kalau tidak masuk

sebagai aset Pemkab Klungkung, lalu apa persoalannya, karena seingat saya, dana yang sudah dikeluarkan jumlahnya besar,” terang Mastra.

Walau tidak bisa dituntaskan oleh Dinas PU, Pemkab Klungkung wajib mengejar keberadaan aset tersebut, mengingat Pemkab Klungkung nantinya berencana mendata kepemilikan lahan masyarakat di eks galian C tersebut.

“Bagaimanapun juga, nanti saat pendataan lahan milik warga, di sana harus ketemu dimana lahan milik Pemkab, jangan main konyol,” kritiknya.W-010

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pemkab Gianyar Gelar Dharma Shanti

Sulinggih Terima Bantuan Insentif GIANYAR-Fajar Bali Pemkab Gianyar menggelar Dharma Shanti Tahun Caka 1937, yang dipusatkan di wantilan Pura Bukit Bitera, Gianyar, Selasa (7/4). Dalam kesempatan itu Bupati Anak Agung Gde Agung Bharata menyerahkan bantuan insentif tahun anggaran 2015 kepada 155 sulinggih, pemangku, Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP), Majelis Alit Desa Pakraman, bendesa adat, kelihan adat dan pekaseh se-Kabupaten Gianyar.

Selain bantuan insentif, Bupati Agung Bharata juga menyerahkan punia kepada sulinggih. Menurut Agung Bharata, bantuan insentif dan punia ini sebagai bentuk perhatian Pemkab Gianyar, karena mereka memegang peranan penting dalam menjalankan nilai-nilai agama Hindu, budaya dan pembangunan Gianyar yang berlandaskan Tri Hita Karana sehingga tercapai Gianyar yang harmonis. ‘’Pelaksanaan Dharma Shanti juga sebagai salah satu upaya melestarikan seni budaya dan sastra-sastra agama Hindu,’’ kata Bupati Agung Bharata.

Dharma Santhi tahun ini mengusung semangat “Melalui Kegiatan Dharma Santhi Caka 1937 Tahun 2015 Kita Mantapkan Rasa Kebersamaan Untuk Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis, Damai dan Sejahtera”.

Ida Pedanda Wayahan Bun Gria Sanur Pejeng, Tampaksiring dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan Dharma Santi dapat dijadikan contoh positif untuk mengetahui proses maupun makna catur brata penyepian.

Ditegaskan, pelaksanaan Hari Suci Nyepi khususnya di Kabupaten Gianyar telah berjalan dengan tertib, aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tentu patut disyukuri sehingga Gianyar tetap berada dalam situasi yang harmonis.

Dharma santi juga sebagai upaya mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan, rasa menyama braya serta saling asah, asih, asuh, paras-paros salunglung sabhayantaka menuju Gianyar yang shanti dan jagadhita.

Ida Pedanda Wayan Bun mengajak selu-

FB/ARTAYASA

INSENTIF-Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata ketika memberikan dana insentif kepada para Sulinggih.

ruh lapisan masyarakat Gianyar khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menerapkan nilai-nilai agama Hindu serta

mengimplementasikannya ke dalam sikap dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. W-005 Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

RABU, 8 APRIL 2015 l Tahun XV

POTRET FAJAR BULELENG

FB/Agus

LOMBA-Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menghadiri lomba desa.

Bupati Berharap Desa Mampu Mandiri LOMBA desa tingkat Kabupaten dimulai di Kecamatan ujung barat Kabupaten Buleleng tepatnya di Desa Celukan Bawang. Dalam penilaian lomba desa, hadir Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana didampingi Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng Ny.Aries Suradnyana beserta Pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng. Romobongan penilai diterima Camat Gerokgak Putu Ariadi S.STP,MAP beserta Muspika dan Perbekel se-Kecamatan Gerokgak.

Bupati Agus Suradnyana berkesempatan meninjau pameran hasil olahan makanan tanpa MSG di area Lomba. Bupati Suradnyana dalam sambutannya mengatakan, lomba desa merupakan upaya untuk melihat tingkat perkembangan pembangunan yang dilaksanakan di desa dan memberikan penghargaan kepada pemerintah desa yang mampu mewujudkan kinerja yang baik.

Bupati Agus Suradnyana juga menyinggung tentang UU Desa nomor 6 Tahun 2014. Menurutnya, di dalam UU Desa nantinya para pejabat desa dalam hal ini perbekel harus mampu berinovasi dan berkreativitas dalam mebangun desa sesuai potensi yang dimiliki. W-008

Enam Villa tidak Kantongi Izin ABT di Kediri Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Tabanan gencar maksanakan sidak ke sejumlah villa. Sidak yang digelar, Selasa (7/4) kemarin, menemukan 6 villa yang ada di Kecamatan Kediri tidak mengantongi izin pengeboran Air Bawah Tanah (ABT).

Sementara itu satu villa tidak mampu memperlihatkan izin usaha.

TABANAN-Fajar Bali Hal itu diungkapkan Kasatpol PP Tabanan I Wayan Sarba usai menggelar sidak ke villa yang ada di kecamatan Kediri. Enam villa yang tidak mengantongi izin ABT, langsung diberikan surat panggilan ke kantor Satpol PP Tabanan. Pengelola akan dimintai keterangan, selanjutnya

SIDAK-Petugas Satpol PP saat melaksanakan sidak ke villa yang ada di kecamatan Kediri.

diwajibkan mengurus izin sumur bor dengan memanfaatkan air bawah tanah.

Antisipasi Makanan Berbahaya, Kantin Sekolah Disidak

FB/PRAMONO

SIDAK KANTIN-Kantin di sebuah sekolah saat disidak dari petugas Perindagkop Jembrana.

NEGARA-Fajar Bali Untuk mengantisipasi makanan yang berbahaya yang akan membahayakan terhadap siswa sisiwi, Dinas Perindagkop Jembrana melakukan sidak ke lima kantin sekolah dasar, Selasa (7/4) kemarin. Pada sidak yang dilakukan kemarin, petugas menemukan ada makanan yang diketahui sudah kadaluarsa.

Tak hanya itu, juga menemukan jenis-jenis makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.

Kasi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Jembrana I Putu Pramita mengatakan sidak yang dilakukan ke sejumlah kantin di sekolah untuk mengantisipasi serta menghindari adanya makananmakanan yang dikhawatirkan berbahaya. “Kami menghindari supaya anak-anak tak sampai sakit setelah membeli makanan yang dikhawatir mengandung bahan berbahaya,” ujarnya.

Bahkan selain itu, petugas juga melihat kebersihan dalam penyajian makanan di kantin harus diperhatikan. Adanya temuan tersebut, pedagang serta pengelola kantin sekolah, diberikan surat teguran. Hal ini dilakukan sebagai upaya pembinaan. W-003

“Mereka kami panggil tanggal 9 April mendatang untuk melengkapi ijin, jika belum ada

UU KIP Disosialisasikan di Pemkab Tabanan

Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi.

Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Pihaknya menambahkan Pemerintah Kabupaten sebagai badan publik harus mampu merespon secara cerdas keingintahuan masyarakat yang semakin kritis menyikapi permasalahan terkait kepentingan publik. Untuk itu, kami mengajak segenap jajaran Pemkab Tabanan agar semakin memperkaya informasi, baik yang terkait tupoksi maupun informasi lain yang berkembang sehingga mampu lebih optimal lagi dalam mengelola informasi. “Kami menyerap aspirasi masyarakat secara online melalui website.

Hal ini merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam melaksanakan apa yang diamanatkan oleh undang-undang,” imbuhnya.

Sementara Putu Dian melaporkan, Kabupaten Tabanan

bersifat heterogenitas dan pluralitas dari segi latar belakang suku, agama, ras dan kebudayaan sehingga menghasilkan mozaik yang indah karena disatukan dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati sebagai akar tradisi dan budaya masyarakat sejak jaman dahulu. Melihat konfigurasi tersebut sangat mungkin akan terjadi miss komunikasi antara warga dengan Pemerintah begitu sebaliknya, sehingga Pemerintah Kabupaten Tabanan telah membuka berbagai kran komunikasi untuk menjembatani komunikasi timbal balik antara warga dengan Pemerintah begitu sebaliknya. “ Diperlukam sebuah pemahaman yang jelas antara pemerintah dengan masyarakat agar tidak terjadi miss komunikasi.

Karena itu UU Keterbukaan Komunikasi Publik harus kita pahami pula,” ujarnya.

Menurut Dian, untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan daerah, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan SK Bupati Tabanan Nomor 215 Tahun 2011, dimana PPID memiliki beberapa tugas yakni, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik serta melakukan verifikasi bahan informasi publik.

Dalam kesempatan tersebut dihadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Bali I Gede Agus Astapa yang membahas tentang keterbukaan informasi publik.

Menurutnya setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ditambahkan, informasi ada yang bersifat publik dan privat, sehingga tidak semua informasi bisa dipublikasikan. W-004*

bersih, tak semata-mata lantaran ada lomba, kendati pun sebentar lagi Jembrana akan dinilai oleh tim pusat sebagai nominator Anugerah Adipura.

“Untuk menciptakan lingkungan yang bersih harus dilakukan setiap saat,” harapnya.

Tak hanya itu, pemilahan sampah juga mesti dilaku-

kan yang dimulai dari rumah tangga. Kantor LHKP, dalam hal ini telah menyiapkan tempat sampah di lokasi-lokasi umum. “Fasilitas itu harus dimanfaatkan dengan baik sesuai fungsinya “ kata Artha.

Selain itu, dalam memerangi persoalan sampah di Jembrana, pihaknya juga telah

Perbaikan Stadion Diduga tidak Sesuai RKS

SINGARAJA–Fajar Bali Perbaikan stadion Mayor Metra Singaraja diduga tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat atau RKS, apalagi stadion tersebut dipersiapkan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali mendatang sehingga membuat Bupati Buleleng kecewa.

Rehabilitasi atau perbaikan Stadion Mayor Metra Singaraja diduga tidak sesuai dengan rencana kerja terungkap saat Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melakukan kunjungan beberapa hari yang lalu ke Stadion Mayor Metra Singaraja.

Bupati Buleleng Agus Suradnyana mengaku kecewa dengan beberapa perbaikan yang telah dilakukan terutama terhadap rumput yang ditanam pada lapangan sepakbola lantaran tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan Bupati Agus Suradnyana berharap agar segera dilakukan perbaikan dengan segera.”Saya sendiri benar-benar kecewa, banyak sekali tidak sesuai dengan harapan. Bahkan kami lihat rumput yang ditanam semuanya itu bukan yang tepat. Hal itu kami harapkan agar segera dilakukan perbaikan,”tegas Suradnyana.

Lebih jauh terang Suradnyana, perbaikan lapangan Stadion Mayor Metra Singaraja dilakukan pada Lapangan Sepakbola dan lintasan lari termasuk pembuatan sarana ganti pakaian.

Diakui untuk tembok pada stadion belum tersentuh perbaikan sehingga akan dilakukan upaya untuk pengecetan secara bergotong royong.”Perbaikannya kan lapangan, lintasan lari bahkan tembok pada stadion tidak ada perbaikan. Biarlan nanti kita cat saja dengan gotongroyong,”katanya lagi.

Perbaikan pada Lapangan Stadion Mayor Metra Singaraja dengan anggaran mencapai Rp 2 miliar 220 juta dikerjakan CV. Nedeng Sari Denpasar dan telah dilakukan secara bertahap diantaranya pemasangan rumput untuk Lapangan Sepakbola, perbaikan lintasan lari dan pembuatan toilet.

Menurut rencana, dalam dua pekan mendatang, Bupati Buleleng akan meninjau seluruh lokasi atau tempat cabang olahraga yang tengah diperbaiki. Selain memantau perkembangan pembangunan juga melihat secara langsung hasil yang telah dicapai. ”Kalau seperti ini tahap pengerjaannya saya nanti akan kunjungi satu persatu lokasi cabang olah raga yang nantinya akan ditampilkan,”ancam Suradnyana. W–008

5

FB/Doni

SOSIALISASI-Saat dilakukan sosialisasi UU KIP di Pemkab Tabanan.

TABANAN-Fajar Bali Komisi Informasi Provinsi Bali mensosialisasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP ) di Pemkab Tabanan, Selasa ( 7/4 ). Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Legawa Partha diterima oleh Sekkab Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Tabanan I Putu Dian Setiawan.

Sekkab Wirna dalam sambutannya mengatakan Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

“Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi.

NEGARA-Fajar Bali Persoalan sampah setiap hari, tiada hentinya, sehingga dipentingkan kesungguhan untuk membersihkan sampah.

Perang melawan sampah jauh lebih berat dari pada perang melawan penjajah dahulu.

Perang terhadap sampah itu artinya perang melawan diri sendiri.

Artinya berperan mengubah pola pikir serta prilaku yang tak pernah ramah terhadap lingkungan serta tak membuang sampah sembarangan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jembrana Putu Artha, saat mengumpulkan elemen masyarakat termasuk jajaran SKPD dan Muspida Jembrana di ruangan rapat lantai III Pemkab Jembrana, Selasa (7/4).

Artha menekankan, untuk mewujudkan Jembrana yang

FB/Doni

ijin bisa segera diurus,”jelasnya,.

Mantan Kabag Humas Pemkab Tabanan ini menjelaskan , su-

mur bor wajib mengantongi izin karena telah diatur dalam Perda Kabupaten Tabanan Nomor 4 tahun 2011 dan Peraturan Bupati (Perbup) Tabanan Nomor 5 tahun 2009 tentang pengaturan, perizinan, pengawasan dan pengendalian air bawah tanah (ABT) dan air permukaan (AP).“Dalam Perda sudah diatur dengan ketat.

Bagi sumur bor wajib mengantongi izin,” tegasnya.

Sementara itu operasi serupa yang dilakukan di wilayah kecamatan Baturiti—dimana dari tujuh titik sasaran, empat usaha yakni tiga usaha hotel melati dan pondok wisata, serta satu lagi berupa villa tak mampu menunjukkan ijin usaha.

“Jika dalam batas waktu 15 hari itu tetap tidak bisa menunjukkan ijin, akan kami tindak sesuai aturan yakni teguran pertama, kedua dan ketiga. Dan bila sampai teguran ketiga tetap membandel maka usaha tersebut akan kami tutup,”jelasnya. W-004

FB/PRAMONO

DIKLAT-Bupati Jembrana Putu Artha buka diklat Keuangan Berbasis Akrual.

Pemkab Gelar Diklat Keuangan Berbasis Akrual NEGARA-Fajar Bali Pemkab Jembrana melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jembrana menggelar Bintek terkait manajemen keuanngan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pelatihan tersebut dilakukan di Akademi Komunitas di Baluk, Selasa (7/4) kemarin. Sesuai rencana bintek tersebut berlangsung hingga Jumat (10/4) mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Jembrana I Made Budiasa menyampaikan kegiatan tersebut adalah salah satu pembinaan kepada para pegawai. Upaya ini untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pegawai yang lebih kompetitif, akuntabel serta transparan. Diklat ini juga dapat memberikan gambaran selengkapnya terhadap posisi keuangan pemerintah, selain mengevaluasi beberapa kinerja pemerintah selama, juga terkait dengan jasa layanana, efesiensi dan pencapaian tujuan.

Sebanyak 83 peserta yang merupakan staf serta pejabat pelaksana teknis keuangan di jajaran Pemkab Jembrana mengikutinya.

Bupati Jembrana Putu Artha mengatakan untuk lebih

‘Perang’ Melawan Sampah meminta dukungan kepada TNI dan Polri. “Saya yakin dengan dukungan semua pihak Jembrana akan mampu meraih penghargaan Adipura “ harap Artha.

S e m e n t a r a i t u Ke p a l a Kantor LHKP Wayan Darwin menjelaskan sejumlah titik masih perlu ditingkatkan

berinovasi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dituntut supaya para pegawai mempunyai SDM yang memadai. “Diklat ini digelar untuk meningkatkan kompetensi terhadap aparatur,” ujarrnya. Pelatihan semacam ini harus dilakukan secara terus menerus. “Sasarannya untuk mewujudkang tata kelola pemerintah yang baik serta bersih, terutama untuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” harap Artha.

Dalam kegiatan ini, narasumbernya Adijanto selaku Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan RI, Juga Syariful Anwar selaku Kasubdit Pembinaan dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Kota Semarang yang diwakili oleh Staf Bagian Pembukuan DPKAD Kota Semarang. Juga Narasumber dari Konsultan Aplikasi SIMAKDA, yaitu PT. Murfa Surfa Mahardika Jakarta. W-003

kebersihannya sepeti Terminal dan Pasar Umum Negara.

Untuk mengantisipasinya pihaknya selain mengajak pedagang untuk menjaga kebersihan, tempat sampah dan kontainer juga disiapkan untuk menampung volume sampah yang cukup tinggi dari pasar. W-003

175/IV/KTR

Layouter: Soma

B

A s m F

PENDIDIKAN & BUDAYA 206 Siswa Ikuti Seleksi Paskibraka Karangasem

6

FAJA R BALI

RABU, 8 APRIL 2015 l Tahun XV

SELEKSI-Sejumlah siswa saat mengikuti seleksi paskibraka.

AMLAPURA-Fajar Bali Meski bulan Agustus terbilang masih beberapa bulan lagi,Pemkab Karangasem mulai melakukan penyeleksian Paskibra kabupaten Karangasem tahun

memenuhi kuota yang ditetapkan panitia, seleksipun menurunkan kriteria tinggi badan para peserta,terutama untuk Paskibra putri.

Ketua tim seleksi Paskibra, I Made Subawa mengakui,sesuai persyaratan tinggi peserta Paskibra untuk putri minimal 165 cm.

Sementara untuk putra minimal tinggi badannya 170 cm. karena tak memenuhi kreteria itu,pihaknya pun harus menggugurkan para peserta. “ Saat ini kita sedang menyeleksi para peserta,dari 206 orang yang ikut seleksi,nantinya kita pakai 86 orang,. Kedelapan puluh enam siswa tersebut, terdiri dari 43 putra dan 43 putri dan hanya 10 siswa yang akan digembeleng secara khusus untuk mengikuti

FB/BUDIASA

2015 ini. Hanya saja, panitia seleksi Paskibra Kabupaten ini sangat kesulitan mencari peserta yang memenuhi kreteria yang ditentukan,seperti tinggi badan yang disyaratkan. Sehingga untuk

Paskibraka tingkat Provinsi Bali.

Sedangkan sisanya akan dimanfaatkan pada upacara bendera 17 Agustus mendatang, ujar Made Subawa.

Subawa yang juga Kabid PNFO Disdikpora Karangasem ini juga mengatakan, para siswa yang boleh mengikuti seleksi Paskibra hanyalah siswa-siswi SMA/SMK kelas IX saja. Hal inilah yang memicu pihaknya kesulitan mencari tinggi badan yang ideal seperti yang ditentukan.

Ketentuan itu,menurutnya merupakan ketentuan berdasarkan aturan baru yang diintruksikan dari pusat. “Karena kesulitan mencari tinggi badan yang ideal,kita turunkan kriteria tinggi badan para peserta,” ujarnya.

Dikatakan,para peserta tidak

hanya memiliki tinggi badan yang ideal saja,namun masih ada kriteria lain yang mesti dipenuhi oleh para peserta.

Kelulusan nanti,dikatakanya,

setiap peserta juga dinilai dari kondisi fisik (tinggi dan cacatan medis/penyakit), wawasan kebangsaan, serta kemampuan dasar baris-berbaris. “Tak cukup

mereka memiliki tinggi badan yang ideal,namun mereka juga di tes pengetahuanya tentang wawasan kebangsaan,” ucapnya.

W-016

Senator Wedakarna Tolak Buku Tematik Berbau Kelompok Tertentu

UN Bukan Parameter Kelulusan dan Tolak Penjagaan Polisi di Sekolah Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III memenuhi janjinya untuk menyampaikan aspirasi puluhan ribu siswa di Bali khususnya siswa yang akan memasuki masa Ujian Nasional (UN)dibulan April 2015.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di DPD RI, Senator Wedakarna menyatakan dukungannya atas sikap pemerintah yang menjadikan UN bukan sebagai parameter kelulusan. Dukungan ini sebagai wujud keadilan sosial dibidang pendidikan dasar, dan menengah terutama untuk memberi kepercayaan pada sekolah, guru dan daerah dalam mewujudkan kedaulatan pendidikan.

“Saya dukung, bahwa UN bukan untuk menakuti anak – anak kita yang akan lulus ujian.

Seharusnya UN menjadi ajang kegembiraan, dihadapi dengan tenang. Tapi kejadian UN di 2013 dan 2014 sangat mengecewakan.

Saya minta Menteri Pendidikan agar menjaga taksu dari pemerintahan Jokowi ini dengan cara mensukseskan UN. Tidak ada alasan lain. Selain itu saya juga menolak dilibatkannya aparat keamanan baik itu TNI dan Polri dalam hal menjaga ujian atau distribusi soal seperti tahun – tahun sebelumnya. Kok kesannya seperti mau perang saja dan itu mendegradasi kepercayaan publik terhadap guru. Logikanya, guru dan sekolah dicurigai oleh negara.

Jadi saya minta tahun ini tidak boleh ada pengawalan apalagi ada aparat bersenjata yang menjadi anak – anak kami ujian.

Tapi untuk daerah konflik diperbatasan diberbagai pelosok tanah air, masih kita maklumi.

Tapi untuk Bali saya harap jangan lagi ada pengawalan berlebihan. “ungkap Senator Wedakarna.

Dalam rapat itu juga disampaikan kedepan UN bisa saja di hapus dengan alasan efisiensi dan serta adanya sejumlah kebijakan baru didunia pendidikan. “ Saya inginnya UN dihapus, biarkan sekolah meluluskan. Dan nilai UN kedepan jangan juga jadi patokan masuk ke PTN. Atas nama efisiensi dan juga transparansi. Saya juga kecam jika ada oknum Bupati, atau Walikota di Indonesia yang kerap memerintahkan kepala dinas atau kepala sekolahnya justru

untuk mencari kunci jawaban demi target 100%. Jika ada yang berbuat curang begini, seharusnya ada sanksi bagi pejabat yang berpikiran pendek begini. Saya ingatkan bahwa pendidikan itu harus jujur. Jika dihulunya sudah tidak jujur, maka rusak sistem pendidikan kita. “ungkap Dr. Wedakarna. Dikesempatan itu, Dr. Wedakarna juga meminta untuk menarik dan membatalkan semua buku K 2013 khususnya Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 ( Tema 7 ) Buku Siswa SD/MI Kelas V Sejarah Peradaban Indonesia yang diproduksi pada 2014 oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud yang dirasa telah tidak sesuai dengan nilai – nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa serta toleransi beragama”Dalam buku tersebut, Cuma menonjolkan satu agama.

Dan juga diisi dengan pelajaran sejarah satu agama, kaligrafi mus-

FB/IST

LITBANG – Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Bersama Ramon Mohandas (Kapus Kurbuk Balitbang ), Furqon ( Kalitbang ) dan Nizam ( Kapuspendik ) Kemendikbud RI Saat RDP Di Komite III DPD RI Di Jakarta

lim dan juga hilangnya sejarah Hindu dan Budha. Padahal ini buku tematik sejarah nasional, bukan buku pedoman pelajaran agama. Saya minta tarik semua dan batalkan jika perlu agar contributor naskah dicoret dari litbang. Ini mencederai rasa ke Indonesiaan terutama untuk siswa

dan guru kami yang mayoritas beragama Hindu di Bali. Buku itu sangat tidak nasionalis.”ungkap Dr. Wedakarna. Terhadap hal ini, pihak Kemendikbud berjanji menindaklanjuti usulan dari Senator RI Wedakarna yang juga Rektor Universitas Mahendradatta Bali ini. KJS

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BALI KEPMENDIKNAS NO . : 58/D/O/2005 1. Program S1 Keperawatan No. : 923/D/T/2007 2. Program D III Keperawatan No. : 924/D/T/2007 3. Program D III Kebidanan No. : 3039/D/T/2007 MENERIMA MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2015/ 2016 JALUR PMDK

1.Jadwal Pendaftaran

5.Fasilitas dan Keunggulan

a. Tanggal : 5 Januari 2015 s/d 18 April 2015 Pkl. 08.30 – 12.30 WITA

b. Tempat : Kampus II STIKES Bali

(Jln. Tukad Balian No.180 Renon Denpasar)

c.Telp. (0361) 895 6208

d.Website : www.stikes-bali.ac.id/sipenmaru

2.Persyaratan Pendaftaran

a.Untuk Program Sarjana (S1) Keperawatan •Lulusan SMA Jurusan IPA

•Lulusan SMK Jurusan Kesehatan

b.Program D III Keperawatan & D III Kebidanan •Lulusan SMA Jurusan IPA & IPS

•Lulusan SMK Jurusan Kesehatan

c.Khusus untuk D III Kebidanan hanya menerima perempuan

3.Kelengkapan Administrasi Pendaftaran

a.Fotocopy raport Semester I s.d V yang telah dilegalisir sebanyak 2 rangkap

b.Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah masing-masing c.Membawa raport asli

d.Pas foto 3 x 4 = 4 lembar (berwarna/ hitam putih) e.Usia maksimal 26 tahun

f.Tinggi badan sekurang-kurangnya 1)Pria = 155 cm

2)Wanita = 150 cm

4.Biaya Pendaftaran

a.Program S1 Keperawatan b.Program Diploma

c.Pilihan 2 Program Studi

: Rp. 300.000 : Rp. 250.000 : Rp. 500.000

a. Merupakan STIKES pertama di Bali b. Gedung milik sendiri

c. Laboratorium Keperawatan dan Kebidanan d. Laboratorium Khusus

e. Laboratorium Biomedik

f. Laboratorium Komputer dan Lab Bahasa g. Internet Hotspot 24 Jam h. Perpustakaan Digital

i. Asrama (wajib bagi mahasiswa putri D III Keperawatan) j. Parkir luas, photocopy center & kantin

k. Telah melakukan kerjasama internasional Student

Exchange dengan Mahidol University, BCNNV Thailand dan Cheng Kung University Taiwan

l. Memiliki dosen tetap Yayasan dan Kopertis dengan pendidikan S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri (Australia dan Thailand)

m. Telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Jepang Bina Mandiri Asean untuk penyaluran lulusan Stikes Bali bekerja di Jepang

n.Lulusan Stikes Bali dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bali Ketua, Ttd

Drs. I Ketut Widia, BN.Stud.,MM NIP. 195109041979031001

022/I/BLS

Layouter: Wiadnyana Layouter: Manik

EKONOMI

FAJA R BALI RABU, 8 APRIL 2015l TAHUN XV

VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

13115 10336 13756 10534 19681 14455 112.32 1700 3683 9813

Tekan Alih Fungsi

Badung Bangun Irigasi, Cetak 100 Hektar Sawah Baru

KURS BELI 13015 9836 13406 10184 19181 13955 106.82 1670 3283 9213

Kunjungan kerja spesifik Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa (7/4) kemarin di Subak Liplip, Desa Canggu, Kecamatan Kuta utara, Kabupaten Badung diterima oleh Sekda Badung Kompyang R. Swandika didampingi Kabid PLA Dinas Pertanian Badung Anak Agung Rai Wirawan, Camat Kuta Utara Anak Agung Yuyun Hanura Eny diterima dihamparan sawah di depan balai Subak Liplip Desa Canggu.

Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

Kenaikan Harga BBM dan Tarif Listrik Pengaruhi Tingkat Menabung

I Ketut Widartha

7

MANGUPURA-Fajar Bali Kunjungan Kerja 8 orang anggota Komisi IV DPR RI yang bertujuan untuk melakukan peninjauan serta bertatap muka dengan petani terkait dengan alih fungsi lahan pertanian ini dipimpin oleh Drs. H. Ibnu Multazam dari Fraksi PKB dengan didampingi oleh Sudin anggota komisi IV dari Fraksi PDIP, anggota komisi IV Yadi Srimulyadi juga dari Fraksi PDIP, Drs I Made Urip dari Farksi PDIP dan Efendi Sianipar juga dari Fraksi PDIP serta anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra.

Bupati Badung yang diwakili oleh Sekda Badung Kompyang R. Swandika mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung dengan didukung secara penuh oleh DPRD telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan terjadinya alih fungsi lahan pertanian, diantaranya selain memberikan insentif

berupa pembebasan pajak PBB, pemberian insentif berupa bibit dan benih serta sarana produksi lainnya juga dengan menyiapkan SDM dibidang pertanian. Menurut Sekda Badung, menyadari bahwa kehidupan sebagai petani saat ini bukan menjadi pilihan karena dinilai tidak menjanjikan sehingga tidak akan ada generasi muda yang bertani, maka pemerintah dengan dukungan dewan telah menyiapkan SDM dibidang pertanian dengan membangun sekolah SMK pertanian plus pariwisata di Petang. Saat ini animo masyarakat untuk menyekolahkan ankanya di SMK Petang ini terus meningkat, karena terbukti tamatannya dapat langsung terserap di pasar kerja baik sebagai gardener di hotel maupun melakukan usaha di perusahaan swasta.

Sekda Komyang juga mengatakan bahwa sebagai wujud komitmen menjaga alih fungsi la-

DENPASAR - Fajar Bali Periode Januari - Maret 2015, jumlah uang palsu (upal) yang ditemukan di Bali jumlahnya meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Bali Nusa Tenggara, pada triwulan I 2015 lalu, jumlah upal yang ditemukan sebanyak 1.447 lembar, bertambah 292 lembar dibandingkan triwulan I 2014 yang jumlahnya sebanyak 1.155 lembar.

Kepala KPw BI Region Bali Nusa Tenggara Dewi Setyowati mengungkapkan, dari uang palsu yang teridentifikasi tersebut, temuan ini dilaporkan langsung oleh masyarakat dan berdasarakan laporan pihak bank di Bali. Dari jumlah tersebut, jumlah upal yang paling banyak ditemukan berasal dari Kota Denpasar sebesar 81 persen atau setara dengan 1.190 lembar Sedangkan upal lainnya sebanyak 111 lembar ditemukan di wilayah Kabupaten Badung, 86 lembar di Kabupaten Tabanan, 50 lembar di Kabupaten Buleleng dan 31 lembar berasal dari Kabupaten Jembrana.”Adanya peningkatan jumlah temuan upal ini menandakan bahwa masyarakat semakin memahami ciri - ciri keaslian mata uang Rupiah,” ujarnya di Denpasar kemarin (7/4).

Dewi mengakui, masih saja ada keengganan dari masyarakat untuk melaporkan penemuan upal ke BI atau pihak berwajib. “Demi kebaikan dan

kepentingan bersama, BI menghimbau agar masyarakat yang menemukan uang palsu agar dapat melaporkan ke kantor BI, bank atau kantor polisi terdekat. Bahkan, jika mencurigai uang yang diterimanya palsu, masyarakat juga bisa melaporkannya kepada BI agar bisa dianalisis keasliannya. Sesuai prosedur, uang palsu yang disampaikan ke BI atau bank tidak akan mendapat penggantian atau ditukarkan dengan uang asli. BI menyediakan souvenir atau bingkisan menarik bagi masyarakat yang mau melaporkan uang palsu,” sarannya.

Oleh karenanya, dalam rangka meminimalisir peredaran uang palsu di Provinsi Bali, KPw BI kata Dewi, terus gencar melakukan sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) kepada seluruh masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Sesuai mandat UU No. 6 Tahun 2009 lanjutnya, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia merupakan satusatunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai yaitu Uang Rupiah. “BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku dari peredaran. Dalam menjalankan tugas ini, BI selalu menjaga kualitas uang Rupiah yang beredar di masyarakat dan mewaspadai perkembangan peredaran upal,” tegasnya.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap CIKUR, BI telah melakukan edukasi dan sosialisasi CIKUR

FB/AGUNG

DENPASAR-Fajar Bali Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disertai juga kenaikan tarif listrik golongan rumah tangga berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA yang mulai diberlakukan pada awal April 2015 oleh Pemerintah Pusat, ternyata berimbas juga pada Koperasi. Kenaikan harga dan tarif tersebut sangat berpengaruh terutama pada tingkat kemampuan para anggota Koperasi untuk menabung serta kemampuan anggota Koperasi untuk membayar angsuran dana kredit di Koperasi.

Ketua Pusat Koperasi (Puskop) Bali, I Ketut Widartha, mengakui kenaikan harga BBM dan tarif listrik tersebut sangat berpengaruh, karena jika dilihat dari kemampuan pendapatan perkapita para anggota tidak sesuai lagi dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam kondisi seperti saat ini, yang mungkin cendrung lebih besar pengeluran dari pada pendapatan yang mereka (para anggota) peroleh setiap bulannya,” jelasnya, Selasa (7/4).

Para anggota Koperasi mulai menurun jumlah nominal yang akan ditabung ke koperasi. Misalnya, setiap hari para anggota biasa menabung sebesar RP 10 Ribu dalam kondisi kenaikan harga BBM dan Tarif listrik perhari nominal yang ditabung jumlahnya bisa dibawah Rp 10 ribu. Sedangkan untuk pembayaaran kredit para anggota juga berpengaruh dengan kenaikan harga dan tarif tersebut meskipun akhirnya dibayarkan juga akan tetapi untuk waktu pembayaran yang dilakukan sedikit mengalami keterlabatan. “Pengaruh dari kondisi seperti saat ini, dapat dilihat dari mulai menurunnya jumlah nominal uang yang ditabung para anggota serta agak melambatnya waktu pembayaran angsuran kredit yang dibayarakan para naggota ke koperasi, akan keterlambatan membayar tersebut tidak ada anggota sampai tidak membayar anggsuran semua masih berjalan dengan baik,” ujarnya.

Meskipun kondisi tersebut terjadi di Koperasi akibat adanya kenaikan harga BBM, tarif listrik yang disertai juga dengan tetap tingginya beberapa harga kebutuhan pokok dirinya menambahkan, dalam kondisi seperti saat ini diharapkan para pelaku di Koperasi, agar tetap semangat serta tetap memberi pelayanan yang terbaik kepada para anggota koperasi. Dikarenakan dirinya menyampaikan, kondisi seperti saat ini tidak akan berlangsung lama dan pasti kondisinya akan normal kembali. M-004

603/IX/GLH

FB/HERY

KUNKER-Kunjungan kerja spesifik Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa (7/4) kemarin di Subak Liplip, Desa Canggu, Kecamatan Kuta utara, Kabupaten Badung diterima oleh Sekda Badung Kompyang R. Swandika.

han pertanian pemkab juga telah membangun jaringan irigasi secara permanen termasuk dengan membuat terowongan irigasi sepanjang 8 km di Subak Pangsut Sari Petang, dengan terbangunnya terowongan ini akhirnya dapat membuka lahan sawah baru seluas 100 hektar lebih.

Sementara Kadis Pertanian yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)

A.A. Rai Wirawan melaporkan, luas sawah di badung dari lima kecamatan 10.144 ha selama berlangsung tahun 2014 terjadi terjadi alih fungsi 160 ha (1,5%) sehingga lahan di badung sekarang mencapai 9.984 ha. “Data ini kita bahas di perencaan untuk menjadi lahan berkelanjutan sesuai UU 41 tahun 2009 tentang ketahanan pangan,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Camat Kuta Utara A.A. Yuyun Hanura Eny. Menurutnya perkembangan wilayah Kuta Utara cukup pesat. Di Kuta Utara terdapat 19 subak dengan luas lahan 1.430 ha. Untuk alih fungsi pada tahun 2014 ini sebanyak 123 ha. “Dari 19 subak tersebut hanya empat yang masih eksis dengan nol alih fungsi lahannya,” tambahnya. R-014*

salah satunya kepada kasir dan staf keuangan yang tergabung dalam Tiara Grup pada pertengahan bulan lalu. Kasir sebagai ujung tombak dalam menerima transaksi pembayaran mempunyai peran signifikan dalam menyaring transaksi yang menggunakan uang kartal. Kepekaan kasir lebih diasah lagi melalui pembekalan CIKUR oleh BI. Selain kegiatan tersebut sambung Dewi, sosialisasi CIKUR juga selalu diberikan kepada masyarakat pada kegiatan Kas Keliling di berbagai lokasi tiap harinya. CIKUR dapat dikenali dari unsur pengaman yang ter-

tanam pada bahan uang dan teknik cetak yang digunakan atau yang paling sederhana adalah melalui teknik 3D (Dilihat, Diraba Diterawang). “Sebagai salah satu upaya untuk terhindar dari uang palsu, BI senantiasa mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan alat pembayaran non tunai seperti kartu debit, kartu kredit (APMK-Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan uang elektronik (e-money). Hal ini akan lebih mendorong terciptanya masyarakat yang lebih efisien dalam bertansaksi keuangan,” jelasnya. W-011

Upal di Bali Meningkat

639/XI/KTR

FB/RONY

Dewi Setyowati

ANDA CARI TIKET PESAWAT DOMESTIK & INTERNASIONAL

RESERVASI VIA CALL/ONLINE H/085219 158111- 0361 9351032 TRAVELOKA TIKET 018/I/FB/KTR

134/III/KTR

680/IX/GLH

Layouter: Zohra

OTOMOTIF

8

Sosok Baru Mitsubishi Outlander 2016 Tambah Kekar

Tampang Sinis Toyota RAV4 Terbaru Goda Para Pecinta SUV Sebagai salah satu raksasa otomotif asal Negeri Sakura, Toyota jelas sangat handal dalam menciptakan berbagai mobilmobil kelas atas yang tidak hanya dipadukan dengan kreasi bodi nan cantik, tapi juga teknologi inovatif yang salah satunya sanggup membuat besutannya irit bahan bakar.

Salah satu varian yang cukup digandrungi dan cukup memiliki nama besar di kawasan Amerika adalah SUV Toyota RAV4 Hybrid.

Karakternya yang tangguh dengan fitur canggih eco-friendly dan kejutan fasilitas mewah di dalamnya seperti Electronic OnDemand All-Wheel-Drive System with intelligence (AWD-i), SiriusXM All-Access Radio system dan Toyota’s Bird’s Eye View Monitor system, membuatnya menjadi SUV yang pantas untuk dimiliki.

Pada tahun 2015 ini, Toyota RAV4 menampakkan diri sebagai sebuah gambar desain di New York International Auto Show yang digelar beberapa waktu lagi dengan tampang

Lembaran misteri yang belum lama ini rapat menutup sosok baru Mitsubishi Outlander 2016 akhirnya terkoyakkan.

Pasalnya, sang jawara SUV besutan pabrik asal Jepang tersebut akhirnya tampil secara perdana di gelaran New York Auto Show 2015.

Dibandingkan versi sebelumnya, model anyar Outlander 2016 ini nampak mulai menerapkan bahasa desain baru yang kini bakal dijadikan andalan pembungkus produkproduk terbaru Mitsubishi.

Salah satu upgrade paling mencolok bisa dilihat di sisi fascia, dimana sang automaker telah menyematkan perangkat ‘Dynamic Shield’ dengan kombinasi twin-horizontal-chrome-grille yang diapit oleh halogen headlamps yang juga dilengkapi LED DRL. Bergeser sedikit lebih ke bawah, bagian front air intakes Outlander sekarang dihiasi dengan bumper baru bernuansa gelap yang semakin tampil cantik berkat goresan chrome strip di tiap sisinya.

KREASI BODY-Toyota jelas sangat handal dalam menciptakan berbagai mobil-mobil kelas atas yang tidak hanya dipadukan dengan kreasi bodi nan cantik, tapi juga teknologi inovatif berinovatif irit bahan bakar. yang beda dan semakin berkelas.

Bukan hanya dari unsur fisik termasuk fascia nan makin sinis, tapi juga upgrade kecanggihan peranti yang dipercaya akan menempatkannya sebagai mobil hybrid super irit serta ramah lingkungan.

Di dalam pameran tersebut, Toyota RAV4 Hybrid bakal menjadi kunci kesuksesan Toyota untuk memasarkannya pada tahun 2016 mendatang. Ada dua tipe

RAV4 Hybrid yang ditawarkan, yakni XLE dan Limited. Nama Toyota RAV4 sendiri tentu tidak terlalu asing untuk telinga masyarakat Indonesia. Tahun 2014 lalu, Toyota RAV4 yang hingga sekarang berstatus CBU (Complete Built-up) ini sempat bertengger di booth Toyota selama di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2014 dan Pameran Otomotif Surabaya (POS) 2014. OT

Suguhan Eksklusif New Nissan Maxima 2016

Pengisi garis keturunan terbaru New Nissan Maxima 2016 sepertinya bakal kembali menjadi sorotan sekaligus mendulang popularitas, bahkan melebihi generasigenerasi Maxima sebelumnya.

Dikenal sebagai salah satu tunggangan paling eksklusif ciptaan Nissan, Maxima hadir di New York Motor Show 2015 menggemakan style yang impresif. Berbekal garis-garis tegas terpadu apik bersama grille ‘Corporate V’ trademark Nissan menambah

bumbu keeleganan berbalut aura luxury di kawasan kulit terluarnya.

Atmosfer tu ngga ngan berkelas premium bahkan terserap sampai ke sudut terdalam ruang kabin. Interior sedan sport eksklusif ini dibungkus trim bernuansa kayu dengan material kulit beige memberi kesan classy tanpa sedikitpun menghilangkan aroma mewah.

Beralih ke sektor dapur pacu, New Maxima 2016 mengadaptasi mesin V6 berkapa-

sitas 3.5 liter yang sanggup memproduksi tenaga hingga 300 hp. Tak cuma penuh tenaga, mesin yang telah diupgrade tersebut kini 15 persen lebih irit dari sebelumnya dengan efisiensi hingga 12,7 km per liter bahan bakar. Dari hasil laporan oleh Autoblog (04/04), mereka yang ingin meminang sedan sport keren dari Nissan ini musti merogoh kocek hingga US$32.410 atau kurang lebih sekitar Rp 420 juta untuk wilayah Amerika. OT

dari MPV berharga Rp 90 jutaan ini.

Jenis hatchback terbarunya ini diprediksi akan dijual dengan harga sekitar Rp 60 jutaan saja. Bahkan hal ini dikuatkan oleh nara sumber yang mengatakan bahwa model terbaru ini memiliki dimensi yang lebih mungil dibanding dengan Datsun GO sehingga akan lebih terjangkau.

Sebelumnya bahwa publik dunia menjadi saksi atas dipamerkannya mobil konsep

ANDALAN PRODUK-Model anyar Outlander 2016 ini nampak mulai menerapkan bahasa desain baru yang kini bakal dijadikan andalan pembungkus produk-produk terbaru Mitsubishi.

Upgrade baru di sektor fisik ini ditambah dua pilihan mesin, yakni 4-silinder 2.4 liter bertenaga 166 hp dengan

torsi 219 Nm serta mesin V6 3.0 liter yang memompakan tenaga 224 hp disertai letupan torsi 291 Nm, jelas menjadi

bekal terkuat Mitsubishi Outlander 2016 saat diterjunkan ke pasar sebagai lawan Mazda CX-5 dan Honda CR-V nanti. OT

Beginilah Sosok Wajah Mewah Suzuki Ertiga Versi 2015

Tahun 2015 diperkirakan akan menjadi surga bagi para pecinta otomotif dunia karena, akan ada banyak varian-varian terbaru dengan wajah segar plus teknologi canggih dihadirkan oleh perusahaan otomotif papan atas dunia. Kejutan pun datang dari Suzuki yang dikabarkan tengah menyiapkan desain anyar untuk Suzuki Ertiga yang memang cukup diminati di kancah persaingan pasar MPV. Bahkan semenjak kehadiran Honda Mobilio yang sempat menggegerkan segmen yang sama, Suzuki Ertiga masih dikatakan yang paling selamat.

Dari beberapa foto yang sempat dipublikasikan oleh

Nissan Bersiap Luncurkan Model Datsun Terbaru, Rp 60 Jutaan

Nissan dikabarkan berniat untuk meluncurkan mobil baru dengan harga tak kalah terjangkaunya dengan deretan Datsun terbaru. Hal ini semakin memperkuat bahwa produk Datsun yang beredar di pasaran akan bertambah lagi modelnya.

Mobil murah yang dimaksud memanglah tidak akan jauh dari model Datsun GO di Tanah Air, demikian beberapa media otomotif internasional menyebutnya. Bedanya, model terbaru ini nantinya akan diposisikan lebih murah

FAJA R BALI

RABU, 8 APRIL 2015 l Tahun XV

bernama Redi-Go dari pabrikan yang masih satu atap dengan Datsun India ini. Kabar terakhir menyebutkan bahwa mobil yang dimaksud sudah berganti nama menjadi Datsun I2 yang siap untuk masuk ke pasaran Asia sebelum memasuki tahun 2016 mendatang.

Mobil ini menggunakan mesin 800cc dengan torehan tenaga sekitar 50 hp. Lantas bagaimanakah wujud Datsun seharga Rp 60 jutaan ini kelak?

Kita tunggu saja kabar selanjutnya. OT

DESAIN ANYAR-Suzuki dikabarkan tengah menyiapkan desain anyar untuk Suzuki Ertiga yang memang cukup diminati di kancah persaingan pasar MPV. GaadiWaadi beberapa waktu lalu, nampak jelas raut muka

Suzuki Ertiga yang kini kian segar dengan pesona orisinal

dan proporsi tubuh yang tetap dipertahankan. Selain GaadiWaadi ada juga hasil karya dari tim desain Indianautosblog bernama Shoeb, yang berhasil mengilustrasikan tentang sosok wajah baru yang akan dikenakan oleh Suzuki Ertiga kelak. Ide desain ini mengacu pada berbagai spyshot di atas.

Secara keseluruhan, Maruti Suzuki yang menguasai penjualan brand Suzuki di India nampaknya tidak ingin terlalu merubah keseluruhan desain lawasnya dan lebih dominan untuk mengganti desain lama yang ketinggalan jaman, dengan konsep baru nan lebih glamour. OT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH BALI, NTB DAN NTT KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA BENOA JALAN RAYA PELABUHAN BENOA, DENPASAR - BALI TELEPON (0361) 720437; FAKSIMILE (0361) 723806; WEBSITE : WWW.BEACUKAI.GO.ID PENGUMUMAN LELANG

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Benoa akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara di depan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar pada : Hari / Tanggal : Senin / 13 April 2015 Pukul : 10.00 Wita Tempat : Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Benoa, Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar Barang yang akan dijual lelang dalam kondisi rusak berat berupa: Nilai Limit Jaminan (Rp) No Uraian Barang (Rp) 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type Toyota Kijang KF40 jenis/model MB. Penumpang ST. Wagon tahun 1992 isi silinder 1.486 cc No. Rangka KF40-102615, No. Mesin 5K-9114573, No. BPKB A.0407619.G a.n. KANTOR PUSAT DITJEN BEA & CUKAI, No. STNK 0437455/BL/2008, No. Pol DK 1680

12.085.000,-

10.000.000,-

1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/type Toyota Kijang Chassis jenis/model M. Penumpang Minibus tahun 1991 isi silinder 1.486 cc No. Rangka KF50-096209, No. Mesin 5K-9037881, No. BPKB 9541625.O a.n. KANTOR INSPEKSI DITJEN BEA & CUKAI, No. STNK 0121569/BL/2010, No. Pol DK 1032 U

14.462.000,-

10.000.000,-

362.000,-

300.000,-

1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Suzuki A 100 jenis/model Sp. Motor tahun 1990 isi silinder 100 cc No. Rangka A-100-243008, No. Me

370.000,-

300.000,-

400.000,-

300.000,-

380.000,-

300.000,-

1 (satu) unit kendaraan roda dua type Suzuki A 100.X jenis/model Sp. Motor 1991 isi silinder 100 cc No. Rangka A-100-253293, No. Mesin A100-1D-140497, No. BPKB 9984883.O a.n. KTR. INSPEKSI TIPE D. DITJEN BEA & CUKAI, No. Pol DK 9520, Tanpa STNK

370.000,-

300.000,-

1 (satu) Paket Barang Inventaris Kantor kondisi rusak berat sebanyak 70 (tujuh puluh) buah.

430.000,-

2.156.715,-

300.000,-

1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Suzuki A 100 jenis/model Sp. Motor tahun 1990 isi silinder 100 cc No. Rangka A-100-242973, No. Mesin A100-1D-129974, No. BPKB 0387882.O a.n. KTR. INSP. DIT. JEN BEA & CUKAI, No. STNK 0101336/BL/2005, No. Pol DK 2258 U

1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Suzuki A 100 jenis/model Sp. Motor tahun 1994 isi silinder 100 cc No. Rangka A-100-270200, No. Mesin A100-ID-157397, No. BPKB A.2450489.G a.n. DIREKTORAT JENDERAL BEA & CUKAI, No. STNK 0065572/BL/2002, No. Pol DK 6290 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type Suzuki A 100.X jenis/model Sp. Motor tahun 1991 isi silinder 100 cc No. Rangka A-100-252380, No. Mesin A100-ID-13940, No. BPKB 9984884.O a.n. KTR. INSPEKSI TIPE D. DIT.JEND BEA & CUKAI, No. Pol DK 9521 BC, Tanpa STNK

1 (satu) unit speed boat/motor tempel tahun 2003 dalam kondisi rusak.

JUMLAH

31.015.715,-

2.000.000,-

23.800.000,-

Syarat-Syarat Lelang: 1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang; 2. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan penawaran untuk obyek lelang tersebut diatas dengan menunjuk nomor objek lelang yang akan ditawar ke Rekening No.264471810 A.n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Denpasar pada Bank BNI Cabang Denpasar Gajahmada dan sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (dalam hal pemindahbukuan nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang).

3. Peserta lelang/kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang; 4. Penawaran lelang dilakukan secara tertulis dalam amplop tertutup dan dikirim dengan surat tercatat ke Kotak Pos 8888 Denpasar 80000 dan diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Formulir surat penawaran dapat diambil di KPKNL Denpasar pada hari dan jam kerja (1 (satu) surat penawaran hanya berlaku untuk 1 (satu) barang yang ditawar)) 5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar bea lelang 2 % dan harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan disetorkan ke kas Negara; 6. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukkan bukti setor dan Kartu Identitas diri (KTP/SIM); Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang BMN pada KPPBC Tipe Pratama Benoa, Jalan Raya Pelabuhan Benoa Denpasar telpon : 0361-720437 dan faks : 0361-723806 atau KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151 Ketua Panitia Endang Wahjuning T.S. NIP 19611027198302017 044/II/SWJ

176/IV/KTR

Layouter:Manik

FAJA R BALI

RABU, 8 APRIL 2015 l Tahun XV

KESEHATAN

Provinsi Bali Kembalikan Predikat “Provinsi IUD atau KB Pasang“ Dalam Pengaturan Kelahiran, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali telah berhasil mewujudkan keluarga kecil yang ditandai dengan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksi (TFR) berdasarkan hasil susenas 2013 sebesar 2,25 dengan tingkat kesertaan ber-KB (CPR) sebesar 61,92%. Hal tersebut terlihat proporsi penggunaan per MIX kontrasepsi, untuk Provinsi Bali tampaknya masih didominasi suntik (48,1%), diikuti oleh IUD (26,7%), implant (2,7%), sedangkan untuk IUD meningkat cukup signifikan dari 19% (SDKI 2012) menjadi 26,7% (Susenas 2013), capaian ini jauh melampaui ratarata capaian IUD Nasional yang hanya 3.5% tahun. “Prestasi yang membanggakan ini bisa dicapai berkat dukungan dari seluruh mitra kerja mulai dari kader PKK desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Bidan serta para Dokter“, papar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ida Bagus Wirama, S.H., M.Kes. pada saat pembukaan pelatihan Teknis Kontrasepsi Teknologi Terkini (CTU IUD, Implant) dan Konseling KB bagi dokter di Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Selasa (4/4/2015) yang diikuti oleh 30 orang, terdiri dari dokter puskesmas dan dokter rumah sakit yang melayani KB dari Kabupaten/Kota se-Bali.

Dibalik pencapaian IUD tersebut, dikatakan memang terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius seperti : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Bali, total peningkatan angka ratarata kelahiran (TFR), penurunan rata-rata umur perkawinan per-

FB/IST

PELATIHAN - Jajaran BKKBN Provinsi Bali saat pelatihan Teknis Kontrasepsi Teknologi Terkini (CTU IUD, Implant) dan Konseling KB bagi dokter di Perwakilan BKKBN Provinsi Bali tama wanita, dan penurunan angka penggunaan alat kontrasepsi (CPR). Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut Ida Bagus Wirama diperlukan peningkatan kerja sama/sinergitas melalui pelaksanaan pelayanan kontrasepsi secara gratis baik melalui peningkatan pelayanan KB di daerah yang pencapaiannya masih rendah atau Galciltas (tertinggal, terpencil dan perbatasan), daerah miskin wilayah perkotaan, serta intensifikasi pelayanan KB di daerah-daerah perkotaan, dengan mengutamakan promosi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau alat obat kontrasepsi modern. ”Dalam upaya meningkatkan peserta KB IUD di Provinsi Bali, kebijakan dan strategi yang telah dilaksakan adalah memberikan alat kontrasepsi IUD secara gratis kepada semua keluarga/ klien yang memerlukan tanpa memperhitungkan status tahapan keluarga, dan dapat didistribusikan ke seluruh klinik KB pemerintah, klinik KB swasta, pelayanan KB Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Bidan Praktek Swasta dan Dokter

Praktek Swasta,”ucapnya dengan tegas.

Peserta dari Puskesmas Tabanan III, dr. Ni Wayan Sri Ratni mengatakan, mengucapkan terima kasih sudah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. “Pelatihan seperti ini sangat baik bagi para dokter untuk bisa meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan IUD kepada masyarakat lebih profesional dan memperkecil kegagalan pemakaian IUD bagi masyarakat“, ucapnya.

Dokter Ani Rahmawati peserta dari Puskesmas Kubu II, Tianyar, Karangasem mengatakan pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk nantinya bisa memotivasi masyarakat atau Wanita Usia Subur (WUS) untuk memahami pentingnya mengikuti Program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi IUD. “Masyarakat/ WUS tidak usah takut untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD, karena IUD sangat efektif dan kegagalannya sangat kecil, kami melaksanakan pelayanan dengan profesional“, harapnya. KJS

“Saatnya Pria Ber-KB, Vasektomi Paling Pas”

9

Ukuran Dosis Obat Anak Sebaiknya dalam Unit Metrik Sendok teh maupun sendok makan kerap menjadi alat ukur untuk memberikan obat cair pada anak. Namun, cara ini sangat tidak dianjurkan. Karena penggunaan sendok sebagai alat ukur bisa menimbulkan risiko kelebihan dosis.

Menurut Dr. Ian Paul, dokter anak di Penn State Milton S. Hershey Children’s Hospital, puluhan ribu anak berakhir di ruang rawat darurat setiap tahunnya, karena kelebihan dosis obat tanpa sengaja. “Dengan penyebabnya, kerap karena petunjuk dari kemasan yang tidak jelas,” terang penulis utama dari panduan dosis metrik baru untuk American Academy of Pediatrics (AAP).

Meskipun unit metrik lebih aman dan lebih akurat, masih banyak penyedia perawatan kesehatan tetap menuliskan dosis resep obat dengan sendok.

Sayangnya, penggunaan sendok rumah untuk memberikan obat tersebut, bisa menimbulkan kesalahan yang berbahaya. Misalnya saja, tanpa sengaja menggunakan sendok makan padahal semestinya sendok teh, yang akan melipat tigakan dosisnya.

Terkait dengan hal tersebut, para ahli kemudian membuat panduan dalam pemberian obat cair pada anak. Panduan terbaru mendorong penggunaan ukuran metrik, yaitu mililiter (mL), untuk pemberian obat cair bagi anak sebagai langkah menghindari kesalahan yang dihubungkan dengan penggunaan sendok.

Dalam resep, sebaiknya

FB/IST

mencantumkan nol sebelum koma, seperti 0,5 untuk dosis setengah mL. Dan membuang nol di belakang angka terakhir seperti yang terdapat pada 0,50, guna mengurangi potensi kesalahpahaman dosis bagi orang tua.

Dalam panduan ini, pabrikan disarankan untuk menghilangkan instruksi,label, dan alat dosis yang menggunakan unit non metrik.

Sementara takaran cup atau syringe alias sempritan yang disediakan dengan obat, sebaiknya dilabelkan dalam unit metrik.

Dan ukurannya tidak lebih besar dari dosis maksimumnya.

Dikatakan Robert Poole, direktur farmasi di Lucile Packard Children’s Hospital Stanford, obat-obatan, idealnya menyediakan sempritan yang memiliki

flow meter. Karena ini menjadi cara yang paling akurat untuk mengukur cairan obat tersebut.

Selain itu, sempritan juga memudahkan dalam pemberian obat cair. Orang tua cukup menaruh sempritan di sisi mulut anak untuk kemudian melepaskan obatnya secara perlahan. “Anak juga lebih mudah untuk menelan obat dan tentu saja, orang tua tahu dosis yang masuk ke dalam tubuh anak adalah tepat,” lanjut Poole.

Kalau ada cup kecil dalam kemasan obat, sebaiknya hanya digunakan untuk menuangkan cairan saja. Untuk kemudian dituangkan ke dalam sempritan oral. Sebagai tambahan, dalam rekam kesehatan elektronik, sebai-

knya tidak memungkinkan dosis non metrik diresepkan oleh klinisi ataupun diproes di apotek.

Kemudian, langkah lain yang dilakukan guna menghindari overdosis dan kesalahan adalah dengan menuliskan berat badan serta suhu tubuh dalam kilogram dan derajat Celcius. “Bukan dengan pounds dan Fahrenheit. Mengingat berat badan menjadi sumber kesalahan pengobatan karena bila orang tua melaporkan berat badan dalam pounds dan dasar untuk dosis obat adalah dalam kilogram, akan membuat kesalahan dosis,” imbuh Lois Parker, apoteker pediatrik di Massachusetts General Hospital, Boston. KP

Motivator KB Pria Wakil Kota Denpasar Dinilai Tim Provinsi Bali DENPASAR-Fajar Bali Kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXII tahun 2015 ini Tim Penilai Lomba Motivator KB Pria Tingkat Provinsi Bali melakukan penilaian kepada peserta lomba Motivator KB Pria (MOP) Vasektomi Wakil Kota Denpasar Drs.Ida Bagus Putu Sudiarta, S.Pd.,MSi, yang mengusung tema “Saatnya Pria Ber-KB, Vasektomi Paling Pas”, di Kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Denpasar, Senin,6/4 lalu.

Tim Penilai Motivator KB Tingkat Provinsi Bali terdiri dari 4 orang dipimpin Drs.Ida Ketut Adinaya Putra bersama 3 orang anggotanya, Luh Kadek Ratih Swandewi, S.Psi,MM., Debby Martha Legi, S.Sos,MM, dan I Nyoman Sumiartha, S.Sos disambut Kepala Badan KB-PP Kota Denpasar diwakili Kabid Penggerakan Masyarakat Tresna Yasa, S.Pt.,M.Pd di Aula setempat.

Pada kesempatan itu, Tim menyampaikan bahwa peserta lomba Motivator KB Pria Vasektomi/ Medice Operative Pria (MOP) tahun 2015 ini diikuti 6 kabupaten yang penilaiannya diawali di Kota Denpasar.

Setelah menilai Kota Denpasar menurut anggota Tim Kadek Ratih Swandewi, S.Psi.,MM menyebutkan, penilaian akan dilakukan secara maraton pada minggu pertama dinilai Kabupaten Badung dan Kabupaten Jembrana, sedangkan minggu kedua akan menilai Kabupaten Gianyar, Buleleng dan Kabupaten Karangasem.

Motivator KB Pria Vasektomi Wakil Kota Denpasar Drs.Ida Bagus.Putu Sudiarta, S.Pd.,M.Si (tengah), bersama Tresna Yasa, S.Pt.,M.Pd Kabid Penggerakan Masyarakat, Kantor Badan KB-PP Kota Denpasar dan Tim Penilai Motivator KB Pria Tingkat Provinsi Bali, Debby Martha Legi,S.Sos.,MM, I Nyoman Sumiartha, S.Sos dan Luh Kadek Ratih Swandewi, S.Psi.,MM. Menurut Motivator KB Pria Vasektomi Kota Denpasar Drs. IB.Putu Sudiarta,S.Pd.MSi seusai dinilai menyebutkan, materi penilaian yang terdiri dari profile motivator dan kiprahnya selama menjadi motivator, presentasi dilakukan oleh motivator dan melampirkan bukti fisik yang dituliskan dalam propfile.

Bukti fisik yang harus dilampirkan, lanjut Sudiarta, antara lain bukti kepesertaan sebagai akseptor KB Vasektomi, surat keterangan lama pengabdian sebagai motivator, jumlah akseptor KB Vasektomi yang pernah dimotivasi, pernah mengikuti pelatihan/diklat KB, dan sertifikat/penghargaan pendukung lainnya yang diperoleh motivator.

“Saatnya Pria ber-KB, Vasektomi paling pas. Kalau memang anda para suami benar-benar sayang istri, buktikan, bahwa anda juga wajib menolong dan

menyelamatkan istri dengan ikut ber-KB dan ingat memang yang paling pas untuk kita kaum lakilaki/suami adalah Vasektomi atau Medice Operative Pria (MOP),” ujar Gus Sudiarta yang juga Kepala Sekolah SDN 2 Ubung, Denpasar.

Ketika ditanya, alasan mengapa memilih untuk ikut berKB Pria Vasektomi, Gus Sudiarta menyebutkan bahwa awalnya memang tidak pernah terbayangkan akan ber-KB seperti ini. Tetapi, lanjut Sudiarta yang mantan wartawan itu,mengaku karena merasa kasihan dengan penderitaan yang dialami istrinya selama menggunakan alat kontrasepsi tidak ada yang pas.

Artinya, semua alat kontrasepsi seperti suntik, pil, IUD, dan kondom sudah pernah digunakan, namun tetap saja istrinya sakitsakitan dan mengalami kondisi menstruasi yang tidak teratur bahkan pendarahan yang lama.

Oleh karena itu, setelah disepakati bersama istrinya, dia memilih untuk menjadi akseptor KB Pria dengan memakai kontrasepsi jangka panjang yaitu Vasektomi yang sering disebut MOP (Medice Operative Pria).

Dia, lalu datang langsung sendiri ke kantor BKKBN Provinsi Bali menyatakan ikut program KB Pria Vasektomi dan kebetulan ada jadwal pelayanan KB yang diselenggarakan di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Tabanan tahun 2008 lalu.

Menyinggung dampak yang dialami setelah operasi MOP, lanjut Gus Sudiarta, sama sekali tidak ada dampak negatif. Bahkan, seperti yang pernah disebut-sebut kalau habis operasi vasektomi tidak bisa menggauli istri (impoten) alias loyo, itu tidak benar.

Buktinya, Sudiarta mengaku masih segar bugar dan masih tetap mampu melayani istrinya seperti biasa tanpa ada resiko kehamilan. “Saya sudah buktikan, dan sudah banyak juga keluarga dan teman-teman saya ikut Vasektomi, karena sudah tahu manfaatnya.

Kalau dulu sebelum saya ikut Vasektomi saya sering cemas dan takut untuk berhubungan dengan istri saya, karena istri saya takut juga dan tidak mau hamil lagi.

Setelah ikut KB Pria vasektomi tahun 2008 lalu, saya bebas dari rasa takut dan cemas itu,”aku Gus Sudiarta sambil menambahkan kalau memang mau sadar saatnya Kaum Pria berKB dan Vasektomi pilihan yang paling pas. W-001.

098/II/SWJ

DIKONTRAKKAN RUMAH LANTAI DUA

Diatas 3 kamar tidur, 1 kamar mandi.

Di bawah 2 kamar tidur, 2 kamar mandi.

Dapur besar. Garasi besar.

Air pakai tower. Listrik 2.300 watt.

Harga 50 juta pertahun, kalau dua tahun 95 juta.

Dijalan Palapa XI - Palapa garden, Sidakarya - Denpasar Selatan.

Hub. 082236328444 (Pak Abu) 124/III/KTR

517/I/GLH

123/III/AGN

419/XI/AGN

Layouter: zohra

10

FAJA R BALI

RABU, 8 APRIL 2015 l Tahun XV

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI PT BPR GISAWA Tanggal : 31 Desember 2014

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR. GISAWA Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PT BPR. GISAWA Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN INFORMASI LAIN PT BPR. GISAWA Tanggal: 31 Desember 2014 (Ribuan Rp)

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR. GISAWA Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT BPR. GISAWA Tanggal: 31 Desember 2014 (Ribuan Rp)

177/IV/BGS

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI PT BPR. MITRA BALI MANDIRI Tanggal : 31 Desember 2014

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR. MITRA BALI MANDIRI Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PT BPR. MITRA BALI MANDIRI Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN INFORMASI LAIN PT BPR. MITRA BALI MANDIRI Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR. MITRA BALI MANDIRI Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT BPR. MITRA BALI MANDIRI Tanggal: 31 Desember 2014

176/IV/BGS

FAJA R BALI

RABU, 8 APRIL 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

Wirya-Suiasa Tolak Jadi Pengurus AL dalam melaksanakan fungsi administratif dan operasional partai sesuai dengan kepengurusan partai Golkar kepemimpinan Ical. “Sebagai fakta bahwa Golkar Badung melaksanakan amanat tersebut, hingga kini kami masih menindaklanjuti surat yang dikeluarkan oleh Golkar Bali di bawah kepemimpinan Sudikerta. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa jajaran DPD Golkar Badung tetap menjalankan fungsi kepartaian sesuai arahan dari ARB dan

Ketua DPD Golkar Bali Ketut Sudikerta,”tegasnya.

Hal senada ditegaskan oleh Ketua Golkar Tabanan Nyoman Wirya. Dirinya menegaskan Golkar Tabanan tidak pernah membuat secara tertulis dukungan kepada pihak lain, selain kepada pihak ARB. Dukungan pada kubu ARB tidak pernah dicabut sampai saat ini. “Kami tidak pernah menerima SK kepengurusan dari pihak Demer. SK tersebut kami tidak tahu dan proses

rapat kubu Demer kami tidak pernah tahu bahkan tak pernah hadir,” tegasnya.

Wirya juga menjelaskan, selama ini hanya melakukan komunikasi secara pribadi, tidak ada komunikasi menyangkut urusan politik. “Jadi sangat jelas.

Kami tidak membelot. Sampai saat ini kami masih berada di kubu Golkar hasil Munas Bali,” tegasnya.

Sementara Ketua DPD Golkar Bali Ketut Sudikerta menjelaskan, klarifikasi soal pembelotan

Ketua DPD II Golkar kubu Munas Bali yang ramai diberitakan media ini penting dilakukan, sekaligus mempertanyakan langsung sikap Ketua DPD II terhadap isu tersebut.

“Jadi dua DPD II ini yakni Tabanan dan Badung sudah klarifikasi soal isu pembelotan itu. Nanti akan saya panggil juga pengurus DPD I yang diisukan membelot untuk melakukan klarifikasi, barangkali juga namanya dicantumkan di pengurus sebelah,” beber Sudikerta. M-007

DARI HALAMAN 1

Sementara Kapolda Bali Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, Kongres PDI-P yang akan berlangsung di Inna Grand Bali Beach (GBB) akan dikawal 1000 personel kepolisian. Ribuan personil ini akan membentuk 5 satuan tugas dan akan mengawal Kongres ke IV yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 12 April.

Penjelasan itu disampaikan mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini usai gelar pasukan di Lapangan Renon, Selasa (07/4) kemarin. Irjen Sompie mengatakan pengamanan Kongres PDI-P yang menggunakan sandi “Puri Agung I 2015” juga melibatkan pasukan TNI Kodam IX Udayana dan pecalang.

“Sasaran pengamanan akan dilakukan secara terbuka dan

tertutup selama 6 hari. Pengamanan ini akan mengatasi segala bentuk potensi gangguan selama pelaksanaan kongres,” tegas jenderal bintang dua dipundak ini.

Dalam pengamanan nantinya, kata Kapolda, pihaknya sudah membagi tugas kepada para satgas. Satgas I akan menyelidiki, monitoring secara tertutup terhadap sasaran operasi yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas. Sementara satgas II, melaksanakan penjagaan dan pemeriksaan terhadap orang dan barang termasuk ID card peserta di pintu masuk kongres.

Kemudian Satgas III, melaksanakan penjagaan maupun pengamanan terbuka di

kawasan Bandara Ngurah Rai, khususnya di tempat kedatangan pejabat VIP dan Presiden RI. Satgas IV, memeriksa kendaraan yang mengangkut simpatisan melalui Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbai.

Terakhir, Satgas V melaksanakan pengamanan internal sekaligus mengecek personel supaya dalam pelaksanaan tugas sesuai aturan.

“Bagi yang tidak memiliki ID Card Kongres tidak bisa masuk ke area Kongres. Saya juga berharap tidak banyak simpatisan masuk ke arena kongres,”tegas Kapolda.

Untuk memaksimalkan tugas para Satgas, pengamanan ini mengerahkan lima anjing pelacak dan kendaraan taktis (rantis) seperti Barracuda. R-005

betina. Dari 20 anggota kelompok didalamnya terdapat empat orang yang termasuk KK miskin.

“Kami menggunakan sistem piket untuk giliran membersihkan, sedangkan untuk pemberian pakan dilakukan masing-masing anggota,” ujarnya.

Bantuan dari Gubernur ini, menurutnya sangat bermanfaat, karena masyarakat di Desa Air Kuning nanti akan lebih giat dalam mengembangkan sapi ternaknya. Bahkan dia berjanji akan membuat pengolahan pupuk serta biogas secara maksimal.

“Kami akan berupaya, su-

paya biogas dapat bermanfaat di dalam anggota maupun masyarakat sekitarnya,” harap Holidin. Dia juga berharap pada Pemprov Bali, terutama Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, terus membinanya terutama dengan memberi bekal bimbingan teknis. “Kami ingin diajak untuk bimtek ke simantrisimantri yang telah berhasil.

Kami berharap Simantri yang kami kelola berjalan baik dan hasil maksimal,” ujarnya.

Selama ini, dia masih berupaya untuk berproses dalam pengelolaan dan pengolahan

pupuk ternak. Selain mengolah bio urine, anggotanya juga hendak mengolah pupuk padat.

Selama ini, kemungkinan akan dilakukan secara manual terlebih dahulu dan nanti akan dilakukan dengan lebih efektiif serta hasilnya lebih baik, sehingga memang memerlukan APPO. “Kami sementara kelola yang ada dulu, selanjutnya kami akan kembangkan,” terangnya. Dia pun berterima kasih kepada pihak desa yang selalu melakukan langkah koordinasi, termasuk dengan pendamping Simantri. W-003

Tjahjo mengatakan dalam Kongres PDI Perjuangan yang akan digelar 9-12 April, Kongres akan mengesahkan Megawati kembali menjadi ketua umum seperti yang disepakati dalam Rakernas Semarang tahun lalu.

“Yang saya pahami, Rakernas PDIP tahun lalu di Semarang menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum yang akan ditetapkan di Kongres Bali bulan ini. Kalau sudah mendukung penuh Ibu Megawati, ya

harus utuh ikhlas tanpa embelembel lain dan tanpa reservereserve lain,” katanya.

Tjahjo mengatakan dalam Kongres PDIP tidak ada lagi proses pemilihan ketua umum atau jabatan lain dalam struktur kepengurusan partai.”Tidak ada istilah pilihan jabatan formatur dalam Kongres PDIP nanti. Ketua umum sudah final sebagaimana keputusan Rakernas di Semarang,” katanya.

Dalam Rakernas PDIP 2014,

ujar Menteri Dalam Negeri, ditegaskan bahwa posisi ketua umum memiliki hak prerogatif dalam menyusun fungsi dewan pimpinan pusat (DPP) dan menetapkan sekjen partai.”Ketua umum diberikan hak prerogatif, antara lain menyusun fungsi DPP dan menetapkan sekjen partai. Mekanisme dalam PDIP berbeda dengan partai-partai lain. Ada roh partai yang berbeda dengan parpol lain,” ujarnya.KP

250 Pecalang Ikut Sibuk Jaga Kongres ring yakni di pintu gerbang menuju Hotel Inna Grand Bali Beach, tempat berlangsungnya kongres, ruang VIP, kemudian di ruang sidang utama hingga arena luar kongres. “Posisi penjagaan keamanan sudah diatur di empat ring yang ada seperti di pintu gerbang, ruang VIP, ruang sidang dan di panggung luar,” imbuhnya.

Menurut Umbara, petugas dengan pakaian khas berwarna hitam dan kain serta “udeng” atau ikat kepala berwarna hitam putih itu akan bersinergi dengan aparat berwajib yakni polisi dan TNI guna menjamin keamanan mengingat kawasan Sanur juga merupakan daerah tujuan wisata dunia.

Ajak Kami Bimtek ke Simantri Berprestasi DARI HALAMAN 1 Setelah dana sebesar Rp 225 juta dari Pemprov Bali turun, dirinya bersama anggotanya melakukan perincian dana untuk membangun sarana Simantri termasuk untuk pembelian sapi.

Dana sebanyak itu, katanya, untuk pembuatan kandang, tempat bio urine, pembuatan pupuk padat termasuk membuat gudang. “Tepatnya, simantri ini baru berjalan tiga bulan,” ujarnya.

Setelah sarana terbangun, dia melakukan rembug untuk membeli 21 ekor sapi, 1 jantan dan 20

Jokowi-JK Dipastikan Hadiri Kongres PDI-P DARI HALAMAN 1 Presiden mendukung penuh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dipilih lagi sebagai ketua umum partai banteng.”Sejak rakernas di Semarang tahun lalu, justru Pak Jokowi yang meminta seluruh peserta untuk mendukung kembali Ibu Megawati menjadi ketum lagi. Beliau dukung penuh Ibu untuk tetap memimpin partai,” ia menjelaskan.

Parta Wacanakan Perda Upacara Agama DARI HALAMAN 1 Gubernur dengan masyarakat.

Ia melihat, Gubernur sibuk wara-wiri entaskan kemiskinan, masyarakat justru hanya berperan sebagai penonton.

Anggota DPRD Bali, Nyoman Parta meminta agar masalah kemiskinan menjadi ‘musuh’ bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat pun harus berperan. “Kemiskinan jadi musuh bersama, selama ini kan Gubernur entaskan kemiskinan, sedangkan masyarakat hanya jadi penonton,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil survei yang telah dijajaki selama ini, Parta mendeteksi sejumlah penyebab kemiskinan di Bali.

Di antaranya, pendidikan yang tidak memadai, malas, merokok, ritual mewah dan berlebih, serta lingkungan yang tidak peduli. Khusus terkait tingginya semangat masyarakat untuk

menggelar upacara agama, Parta pun mengusulkan agar ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai upacara agama.

Di dalam Perda tersebut, diharapkan dijabarkan mengenai masyarakat di bawah garis kemiskinan, diberikan keringanan atau subsidi ketika membayar iuran untuk upacara agama. Uniknya, di antara berbagai faktor penyebab kemiskinan, politisi PDI Perjuangan ini menemukan fenomena baru.

Yakni, ada sejumlah masyarakat yang merasa nyaman dengan kemiskinannya. Mereka khawatir menerima ataupun mengikuti program pengentasan kemiskinan, lantaran takut apabila keadaan ekonominya telah membaik, ia tidak akan menerima bantuan lagi.

Di samping itu, ia juga terkejut melihat mayoritas penduduk miskin di Bali adalah perokok

berat. Apalagi dengan kemudahan membeli rokok eceran, diyakini sebagai penyebab masyarakat miskin ogah berhenti merokok. “Mereka (perokok) tidak bisa membayar biaya sekolah anak-anaknya, tetapi bisa membeli rokok.

Apalagi rokok bisa dibeli dengan cara eceran, sebatang atau dua batang,” imbuhnya sambil mengingatkan agar implementasi Perda KTR dioptimalkan.

Gubernur Pastika pun sepakat dengan berbagai temuan yang diungkapkan oleh Nyoma Parta tersebut. Namun, mengenai usulan Perda upacara agama, Gubernur Pastika menyatakan masih harus dikaji lebih mendalam.

Dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Apalagi upacara agama erat kaitannya dengan kepercayaan dan rasa yang dimiliki oleh masing-masing umat Hindu.

“Tentu saja harus kita kaji.

Karena inikan urusan kepercayaan, urusan rasa. Kalau orang rasanya tidak plong bikin upacara kan kacau kita. Tapi tetap harus kita bicarakan, karena sudah muncul didiskusi,” ucapnya.

Meskipun demikian, Gubernur menyadari pengentasan kemiskinan di Bali akan semakin sulit untuk dilakukan. Sebab, sudah mencapai level kerak-kerak (Data Susesnas September 2014 jumlah penduduk miskin di Bali 4,76 persen atau 195 ribu lebih) yang sulit untuk dikikis.

Kalaupun mampu, maka hasilnya tidak akan menurun dalam jumlah yang signifikan.

“Tapi saya masih punya keyakinan bisa diturunkan, walaupun angkanya tidak lagi sebesarbesar dulu. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami sudah ketemu penyebab-penyebabnya dan berbagai solusinya,” ujar Gubernur yakin. W-019

Selasa (7/4) kemarin.

Menurut politisi asal Gumi Makepung ini, SBY telah melewati dinamika politik nasional dan senantiasa mencermati perkembangan situasi politik baik internal maupun eksternal. Untuk itu, Mudarta meyakini bahwa SBY pasti akan mendeklarasikan diri sebagai Caketum partai menjelang pelaksanaan Kongres.

“Insting saya sebagai ketua DPD Demokrat Bali, beliau (SBY) akan maju sebagai ketua umum Demokrat. Saya masih memiliki keyakinan, menjelang atau setelah pembukaan kongres akan ada

pernyataan resmi beliau untuk maju sebagai ketua Demokrat,” tandas Mudarta.

Mudarta menegaskan, di tengah ketidakpastian sikap dari SBY tidak membuat Demokrat Bali patah arang dan merubah sikap politik untuk tetap mendorong SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Untuk itu, komunikasi politik akan terus dibangun untuk mendorong SBY menahkodai kembali partai Demokrat. “Kami (Demokrat Bali) tidak memiliki alternatif calon ketua umum partai lainnya. Kami akan terus mendorong beliau menjadi caketum partai,” jelasnya. Diimbuh-

kan Mudarta, dorongan kepada SBY untuk menjadi ketua umum partai merupakan aspirasi dari kader partai dan 90 persen kader partai Demokrat mengharapkan SBY memimpin kembali partai berlambang Mercy tersebut. Mudarta mengatakan, figur SBY yang paling tepat untuk memimpin partai Demokrat, bercermin dari rekam jejak politik dan prestasi yang ditunjukan oleh SBY. “Saya yakin dan percaya SBY akan maju. Tak ada pilihan selain SBY. SBY harus siap memimpin kembali Demokrat.

Beliau simbol pemersatu, perekat internal partai,”harapnya. M-007

Sikap SBY Gamang, Demokrat Bali Tetap Optimis

DARI HALAMAN 1 DPD Demokrat Bali, Made Mudarta tetap optimis bahwa SBY akan bersedia menjadi calon ketua umum partai berlambang Mercy tersebut. Dirinya meyakini sikap SBY yang belum mendeklarasikan diri karena SBY masih mencermati dinamika politik yang berkembang dalam internal partai. “Sikap SBY yang belum mendeklarasikan diri merupakan karakter personal yang tak mau menonjolkan diri. Itu gaya politiknya SBY. Saya yakin SBY akan memimpin kembali partai Demokrat,”jelas Mudarta, Denpasar,

11

Desa Dinas Ketiban Ratusan Miliar DARI HALAMAN 1 sesuai ketentuan UU, Desa Dinas yang sudah memiliki kode desa, dipastikan akan mengelola dana tersebut.

Hanya saja, Desa Dinas yang ditetapkan adalah sebanyak 634 desa, bukanlah 716 desa seperti yang disebut-sebut selama ini.

Menurut Lihadnyana, angka 716 desa tersebut muncul karena kelurahan juga dicantumkan.

Sedangkan yang akan diberikan dana desa, hanyalah desa bukan kelurahan. Oleh karena itu jumlahnya menjadi 634 desa.

Sejauh ini, dana tersebut dijadwalkan cair pada pertengahan Bulan April 2015. Tetapi, Lihadnyana meyakini, tidak akan tepat waktu, sebab hingga saat ini belum ada pedoman dari Pemerintah Pusat. “Kami baru rakor di Jakarta, dikatakan pertengahan Bulan April cair. Tapi saya juga agak kurang percaya karena pedoman teknisnya belum turun,” ujarnya.

Selain itu, mengenai mekanisme pembagian dana, Lihadnyana mengatakan disesuaikan dengan ketentuan di Peraturan Pemerintah (PP) yakni 90:10 persen. Sembilan puluh persen dari Rp 185,42 miliar akan dibagi

rata ke 634 desa, sedangkan 10 persen sisanya akan dibagi lagi, namun berdasarkan variabel.

Variabel yang dimaksud yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kesulitan topografi suatu desa.

“Dulu, di dalam PP 43 itu pembagiannya 70 : 30. Yang 70 persen itu untuk pemberdayaan dan pembangunan, sedangkan persen 30 untuk kegiatan operasional. Namun, karena itu tidak mencerminkan suatu asas proporsional sekarang dibagi, 90 : 10 persen. Sembilan puluh persen dibagi rata kepada jumlah desa. Nah, 10 persen lagi berdasarkan atas variabel. Variabel yang dimaksud itu adalah, luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, serta kesulitan topografi,” imbuh Lihadnyana.

Setelah dana dibagikan, pemanfaatannya memang belum dapat dipastikan hingga saat ini. Apalagi pedoman teknis dari pusat belum datang. Namun, Lihadnyana meyakini dana akan diprioritaskan untuk pembanguanan desa dan pemberdayaan masyarakat. Khususnya, wargawarga miskin dan rentan miskin yang ada di masyarakat, harus digelontor dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) juga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman.

Menurut Lihadnyana, jajarannya sudah melakukan pelatihan kepada seluruh aparatur desa.

Sehingga, ketika dana cair seluruh jajaran di desa sudah siap dan langsung dapat memanfaatkan sesuai dengan rencana kerjanya.

Sementara, melihat jejak pro dan kontra beberapa bulan lalu, Lihadnyana mengatakan tidak menyiapkan upaya antisipasi khusus. Dirinya yakin, tidak akan ada polemik lagi, baik antara Desa Dinas ataupun Desa Adat. Jika mengacu pada UU, memang Desa Dinaslah yang dimaksudkan. Walaupun hingga saat ini belum ada penetapan resmi dari pemerintah pusat, mengenai Desa Adat atau Dinas, tapi menurutnya selama tidak ada penetapan berarti tetap mengacu pada UU. “Antisipasi tidak ada, kita dalam hal konteks pembangunan desa, kalaupun nanti hasil akhirnya lain, yang jelas sampai saat ini kan belum ada penetapan. Karena belum ada penetapan, maka akan mengacu pada pasal 119, sehingga 634 desa yang mendapatkan,” tutupnya. W-019

terbuka. Apabila ada metode yang terbukti lebih baik, maka dirinya tidak mempermasalahkan. Hanya saja, untuk sejumlah Simantri yang dinyatakan tidak efektif, hal itu memang diakuinya benar. Di antaranya 500 lebih unit Simantri, berdasarkan data yang dikantongi, jumlah Simantri yang tidak optimal hanya berkisar 10 persen saja.

Penyebabnya beraneka ragam, mulai dari penyalu-

ran yang tidak tepat sasaran, hingga tekanan politik. Di samping itu, ada pula Simantri yang tidak berkembang lantaran kondisi alam yang kering. Sehingga sapi-sapi tidak berkembang dengan baik, diperparah lagi ketika musim kemarau datang. “Memang ada beberapa Simantri yang tidak efektif. Nanti akan kita evaluasi,” beber Gubernur Pastika. W-019

2,5 juta kemasan. Berdasarkan data ADMA Bali, dari 4 sampai 5 juta kemasan botol dan kaleng tersebut, 78 persen di antaranya didistribusikan di tingkat pengecer atau pedagang kecil. Sementara, 70 - 80 persen umumnya dikonsumsi oleh wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Pulau Dewata.

“Jumlah konsumsi ini berkembang terus setiap tahunnya di Bali dengan adanya pariwisata,” ujar Frendi.

Frendi menyebutkan, kalau

Permendag Nomer 6 Tahun 2015 ini tetap diberlakukan, maka akan memutus mata rantai jalur distribusi. Pastinya para pengecer dan pedagang kecil akan kehilangan mata pencaharian. Pedagang eceran yang dimaksud, termasuk para penjual yang ada di sepanjang pesisir pantai Kuta dan Sanur. “Seandainya ini dilarang, sangat fatal di level pengecer. Keuntungan yang bisa didapat pedagang kecil tentu akan berkurang,” sebutnya. W-011

datang hanya tiga orang staf DKP, sementara satu staf BKD berhalangan hadir.

Ketiga staf DKP yang memenuhi panggilan tim penyidik Kajari tersebut yakni I Nyoman S, Ni Ketut M, I Wayan S. Sedangkan Staf BKD yang berinisial Wn dipanggil tidak hadir lantaran sakit. “Hari ini (kemarin, red) kita panggil empat orang, namun satu orang staf BKD berhalangan lantaran sakit,” ucapnya.

Para saksi itu dicecar sekitar 23 sampai 32 pertanyaan, mereka diperiksa sejak pukul 09.00 hingga pukul 15.00. “Tim penyidik kami menanyakan soal kesaksian mereka seputar adanya dugaan penyerahan uang kepada oknum pejabat DKP,” ucapnya. Selanjutnya Rabu, (8/4) hari ini pihaknya akan memanggil kembali tiga orang saksi yakni I Nyoman S, Ajik S dan I Wayan A. W-004

Diusulkan Simantri Dikelola Subak DARI HALAMAN 1 Simantri tidak dikelola oleh Gapoktan. Melainkan, digelontorkan kepada kelompok subak, yang sudah terjamin memahami seluk-beluk pertanian. “Pengetahuan bagus, sikap bagus tapi tindakannya nol. Jadi stop Simantri dengan dasar Gapoktan, pakai subak,” ujarnya.

Mendengar usulan Prof. Windia, Gubernur mengaku sangat

Distribusi Bir Turun 50 Persen DARI HALAMAN 1 terjadi sejak perayaan hari raya Nyepi, 21 Maret 2015 lalu. “Penurunan distribusi ini sudah terjadi sejak Nyepi, bulan Maret lalu,” ujarnya di Denpasar Selasa kemarin (7/4).

Frendi mengungkapkan, setiap bulan ada sekitar 4 sampai 5 juta bir baik kemasan botol kecil, botol besar ataupun kaleng yang disebar di seluruh Provinsi Bali. Namun belakangan, distribusi hanya berkisar

Lagi, Mantan Kepala DKP Dipanggil DARI HALAMAN 1 puluhan saksi yang berasal dari staf DKP, staf BKD dan orang umum. “Saat ini kita tengah melakukan penyempurnaan alat bukti,” ucapnya.

Dalam pemeriksaan Selasa (7/4), tim penyidik sejatinya memanggil empat orang saksi yakni 3 orang staf DKP dan 1 orang staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun yang

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

POLITIK

12 Suara PARLEMEN

Penanganan Sampah Belum Memuaskan PENANGANAN sampah di Kota Denpasar masih menjadi persoalan klasik yang kunjung tuntas. Berbagai cara sejatinya telah dilakoni, namun hingga kini masalah sampah masih saja menjadi pemandangan keseharian yang memerlukan penanganan lebih serius.

Berbagai pola pun telah diterapkan untuk mengatasi masalah sampah, naFB/CAR Wayan Sugiarta mun hasilnya dinilai belum memuaskan.

Bahkan ada kecenderungan maslah sampah semakin sulit dikendalikan.

Mencermati persoalan penanganan sampah yang tak kunjung tuntas ini, salah seorang anggota DPRD Kota Denpasar, I Wayan Sugiarta, menyarankan agar lebih mengoptimalkan penanganan sampah berbasis masyarakat.

“Saya pikir Pemerintah mesti turun tagan dengan membeli sampah-sampah yang dikumpulkan lewat Bank Sampah dengan harga yang lebih layak,” ungkap Sugiarta, Selasa (7/4) kemarin.

Politisi Golkar asal Pedungan ini, menyebut, langkah ini penting dilakukan mengingat pengelolaan sampah oleh masyarakat selama ini masih beretumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Hal itu dikarenakan, sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak ada gunanya lagi, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimasfaatkan.

“Pola klasik ini selamanya tak akan mampu menyelesaikan persoalan sampah,” imbuh Sugiarta, seraya menyebut pengelolaan sampah yang efektif adalah dengan mengurangi timbunan sampah dari sumbernya dan membiasakan perilaku memisahkan jenis sampah untuk mempermudah proses pengeloaannya.

Parahnya lagi, lanjut Sugiarta, kondisi di tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah Sarbagita yang sudah ‘overload’ sehingga kian menambah kompleksnya permasalahan sampah yang dihadapi.

Pembelian sampah oleh pemerintah dengan membentuk Perusahaan Daerah yang tak semata profit orienred, bagi Sugoiarta akan mampu merangsang keinginan masyarakat memilih sampahnya. Termasuk menggairahkan para siswa untuk mengumpulkan sampah.

Demikian halnya ibu-ibu PKK juga akan semakin bergairah melakukan arisan sampah yang sejatinya sudah sempat berjalan. “Sampah-sampah yang dibeli pemerintah lewat Bank Sampah kemudian diolah, atau dijual kembali kepada pihak ketiga,” terang Sugiarta.

Pola seperti itu diyakini Sugiarta sangat memungkinkan, mengingat di Kota Denpasar telah terbangun beberapa sarana pengolah sampah seperti TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dan Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat atau badan usaha swasta. Hanya saja keberadaan sarana persampahan ini belum tersebar merata di seluruh wilayah Kota Denpasar. R-004

FAJA R BALI

RABU, 8 APRIL 2015 l Tahun XV

Diminta Tinggalkan DPP

Kubu Agung Malah Gelar Rapimnas Perdana DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono menolak memenuhi permintaan kubu Aburizal Bakrie untuk meninggalkan Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Kubu Agung justru akan melakukan rapat pimpinan nasional di Kantor DPP Golkar pada Rabu (8/4). Ini adalah rapimnas perdana setelah kubu Agung disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.

JAKARTA-Fajar Bali “Agenda rapimnas ini dilaksanakan setelah DPP Partai Golkar menunjuk dan mengangkat pelaksana tugas DPD Provinsi Partai Golkar di 34 provinsi sebagai amanat Mahkamah Partai Golkar dan surat keputusan Menkumham,” kata Ketua Penyelenggara Rapim-

nas I Partai Golkar Yorrys Raweyai, Selasa (7/4).

Yorrys mengatakan, agenda Rapimnas I Partai Golkar berkaitan dengan tiga materi.

Pertama, konsolidasi organisasi Partai Golkar dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah daerah dari tingkat kabupaten/ kota hingga provinsi.

Agung Laksono

FB/IST

Kedua, penjelasan petunjuk pelaksanaan pilkada tentang tata cara penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dari Partai Golkar.

“Ketiga, penjelasan posisi hukum DPP Partai Golkar

Yorrys Raweyai

FB/IST

dalam perspektif hukum tata negara dengan narasumber Prof Dr Maruarar Siahaan dan Prof OC Kaligis,” ujar Yorrys.

Menurut Yorrys, Rapimnas I Partai Golkar ini akan dihadiri para pengurus DPP Partai Golkar, pengurus Plt DPD Provinsi yang diwakili ketua, ketua har-

ian, sekretaris, dan bendahara atau yang mewakili, ormas yang mendirikan/didirikan dan organisasi sayap Partai Golkar, serta Fraksi DPR RI Partai Golkar.

Bendahara Umum hasil Munas Ancol, Bambang Soesatyo, sebelumnya meminta pengurus Partai Golkar hasil Munas Ancol untuk meninggalkan Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Mereka dianggap tak memiliki legitimasi setelah keluarnya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi penundaan pelaksanaan surat keputusan Menkumham.

“Kami meminta kubu Munas Ancol untuk mengosongkan (Kantor) DPP karena menempati itu sama dengan melanggar hukum,” kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4) lalu. KP

Menteri Yasonna Dicecar Dewan Kubu ARB Azis: Saya Tak Biarkan Bapak Gunakan Abuse of Power

Menteri Yasonna Laoly JAKARTA-Fajar Bali Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta terus menuai serangan dari pengurus Golkar

FB/IST

Munas Bali. Yasonna dituding loyalis Aburizal Bakrie, pengurus Golkar Munas Bali, telah mengambil keputusan di luar wewenangnya karena salah menafsirkan putusan Mahkamah Partai Golkar. Na-

mun Yasonna menilai putusan tersebut patut dijadikan acuan.

“Menurut saya, dalam putusan Mahkamah itu akomodatif.

Ini bahwa menghindari the winner takes all, dengan catatan bahwa kubu Ical diakomodasi,” kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum, Senin malam, (7/4).

Pada awal Maret lalu, Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi menggelar pembacaan putusan untuk menyelesaikan konflik partai beringin. Namun putusan itu dinilai tak bulat karena dua hakim mahkamah, yakni Djasri Marin dan Andi Matalatta, menyatakan kepengurusan Agung sah, sementara Muladi dan Natabaya tidak memihak salah satu kubu.

“Tolong jelaskan apa dasar Menteri mempertimbangkaan putusan Mahkamah memenangkan Ancol? Tak ada kalimat putusan itu,” kata Ket-

ua Komisi Hukum yang kader Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Azis Syamsudin. “Saya sampaikan sampai kapan pun saya tak membiarkan Bapak gunakan abuse of power,” kata dia.

Selain Azis, anggota Komisi Hukum dari Golkar, Bambang Soesatyo, meminta Yasonna menunda putusan hingga adanya putusan pengadilan dari gugatan kubu Aburizal. “Dalam undang-undang partai disebutkan kita harus menunggu hasil putusan mahkamah partai dan pengadilan kalau masih ada gugatan. Menteri jangan kebelet teken,” kata Bambang.

“Menteri harusnya serahkan ke pengadilan dalam 60 hari.”

Yasonna menjawab putusan hakim mahkamah menunjukkan diktum dalam status quo. Ia menggunakan dasar Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik bahwa putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat.

Namun Golkar meminta Menteri mentaati Pasal 32 ayat 4 yang menyatakan penyelesaian lewat pengadilan.

“Saya harap segera ada putusan PTUN. Tidak ada urusan intervensi politik, ini murni bagaimana menafsirkan mahkamah partai,” kata mantan kader PDI Perjuangan itu.

Ia justru menantang hakim ketua mahkamah Muladi menjelaskan putusan multitafsir tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

“Baiknya undang Muladi ke PTUN karena belakangan Muladi juga mengakui juga apa yang diputuskan Kemenkumham,” kata Yasonna. Sebelumnya, ia mengaku telah bertemu Muladi dan mendapatkan rekomendasi persetujuan pengesahan Golkar kubu Agung Laksono. KP

Tekan Alih Fungsi Lahan

Komisi IV DPR RI Apresiasi Program Inovatif Badung MANGUPURA-Fajar Bali Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunja) spesifik di Kabupaten Badung, Selasa (7/4) kemarin guna melihat secara langsung alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Badung, sebagai salah satu fungsi dan tugas komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan.

Rombongan Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ibnu Multazam dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sumarjo Gatot Irianto tersebut diterima Wakil Bupati Badung I Made Sudiana didampingi Sekda Badung Kompyang R. Swandika di Puspem Badung. Sebelumnya ke Puspem, rombongan Komisi IV DPR RI sempat melakukan peninjauan lapangan ke Subak Liplip, Desa Canggu, Kuta Utara.

Dalam penerimaan di Ruang

Kriya Gosana, Puspem Badung, Ketua rombongan Ibnu Multazam menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan program inovatif yang dilaksanakan Pemkab Badung dalam upaya menekan alih fungsi lahan pertanian. Dijelaskan, kunjungan ke Provinsi Bali dan Kabupaten ini dalam rangka menjalankan salah satu tugas dan fungsi legislasi DPR RI dalam upaya pengawasan kebijakan.

Diakui Ibnu bahwa lahan pertanian di Indonesia berkurang antara 90 ribu hingga 120 ribu ha per tahun.

Sementara mampu mencetak sawah baru antara 40 ribu hingga 45 ha per tahun. “Ini sangat mengkhawatirkan bagi kami di komisi IV karena laju alih fungsi lahan nyata-nyata tidak terbendung,” jelasnya.

Untuk ini, DPR RI telah mengundangkan UU No. 41 tahun tentang perlindungan lahan

pertanian pangan berkelanjutan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan lahan. Salah satu amanatnya adalah melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sementara Wabup Sudiana menyampaikan bahwa perhatian Pemkab Badung terhadap pembangunan pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan cukup besar.

Hal ini tercermin dari adanya kebijakan dan program yang holistik dari hulu sampai ke hilir dan juga bersinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten.

Di bagian hulu meliputi perbaikan infrastruktur, permodalan, subsidi dan bantuan saprodi serta alsintan.

Sedangkan di hilir meliputi pengolahan hasil, promosi, pameran dan pemasaran hasil. Sebagai bukti komitmen tersebut, alokasi anggaran

FB/HERY

CINDERAMATA-Wakil Bupati Badung I Made Sudiana didampingi Sekda Badung Kompyang R. Swandika saat menerima kunjungan Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ibnu Multazam dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sumarjo Gatot Irianto, Selasa (7/4) kemarin di Kriya Gosana Puspem Badung Mangupraja Mandala. untuk ketahanan pangan di badung meningkat drastis dari Rp. 794 juta pada tahun 2010, menjadi Rp. 26,7 milyar tahun 2014. Dari jumlah tersebut, dominan dipergunakan untuk

pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Selain aspek anggaran, pihaknya juga menerapkan regulasi yang sangat berpihak kepada petani, berupa peng-

hapusan pajak untuk jalur hijau, keringanan PBB untuk lahan produktif, pembebasan BPHTB, kebijakan bantuan dan subsidi saprodi, pencanangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, program LUEP sebagai penyangga harga gabah, pembelian beras petani untuk PNS, pemberian insentif kepada subak, santunan kepada pekaseh, pembinaan dan lomba subak dan sebagainya.

Tujuan kebijakan ini adalah melindungi sektor pertanian utamanya menekan alih fungsi lahan.

“Alih fungsi lahan tersebut telah kita imbangi dengan pencetakan sawah baru seluas 100 ha, di Subak Pangsut Sari, Desa Belok Sidan, Petang. Upaya ini didahului dengan pembuatan terowongan air sepanjang hampir 8 km, secara swakelola oleh masyarakat,” jelasnya.

Memperhatikan prioritas

program Kementerian Pertanian saat ini, ternyata sangat sejalan dengan persoalan yang menjadi perhatian di badungm selama ini, yakni; jaringan irigasi, jalan usaha tani, mekanisasi dan optimasi lahan, termasuk alih fungsi lahan.

Khusus untuk alih fungsi lahan, pemerintah beserta DPRD Badung sedang dalam proses pembahasan RDTR, dimana didalamnya juga mengatur adanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebagai implementasi dari undangundang no. 41 tahun 2009.

Untuk mewujudkan hal ini tentunya memerlukan sinergitas antara pusat, provinsi dan kabupaten berkaitan dengan insentif untuk petani seperti bantuan saprodi, perbaikan infrastruktur, akses teknologi, pemasaran, termasuk didalamnya jaminan asuransi bila terjadi gagal panen. R-014*

Layouter: Wiadnyana