FAJAR BALI EDISI JUMAT, 9 JANUARI 2015

FAJAR BALI

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

JUMAT, 9 JANUARI 2015 l Tahun XV

PHDI Pusat Usulkan Bali Tak Memilih

Candi BENTAR Upacara dan Skizofrenia

D

Ketua Harian PHDI Pusat, Ketut Wiana, Kamis (8/1) kemarin menyatakan harusnya Provinsi Bali tak perlu memilih terkait polemik UU Desa. Situasi yang sudah berjalan kondusif selama ini sebaiknya dipertahankan. Apalagi, di pasal 1 disebutkan desa dan desa adat adalah penyelenggara pemerintahan. Jika demikian, maka opsi pendaftaran desa adat dinilai bukanlah sebuah pilihan tepat.

Oleh: A.Paramita

ialog yang digelar Biro Humas Setda Provinsi Bali di Gedung Pertemuan Bajra Sandhi menggeber isu cukup sensitif, tapi menggelitik: Apakah Upacara Agama Mempengaruhi Kemiskinan di Bali?

Isu ini didialogkan berangkat dari data yang digeber Badan Pusat Statistik Bali. Data yang dibabar Kepala BPS Panusunan Siregar menunjukan, dari unsur non makanan, upacara agama ternyata berada pada urutan kedua yang membuat orang Bali merogoh kocek besar, sedangkan di urutan pertama perumahan.

Data ini memang memantik kejutan dan sikap temperamen Ketua PHDI Bali. Bahkan data BPS disebut berkecenderungan politis dan memiliki tujuan yang politis pula.

Memang narasumber kemarin terdiri dari berbagai unsur. Ada PHDI, Petajuh MUDP, KE HAL. 11

Selamat Pagi

FB/REDY

DEMO-Massa yang menamakan diri Goak Barak melakukan demo di depan Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (8/1). Mereka menyampaikan aspirasi terkait polemik yang terjadi mengenai UU No. 6 Tahun 2014. Goak Barak mendesak dewan daftarkan desa dinas.

Pak Gubernur

‘Goak Barak’ Desak Dewan Daftarkan Desa Dinas

Mohon Bantuan Alat Pengolahan Pupuk Meski sudah berjalan baik, Gapoktan Simantri Karya Mandiri di Dusun Baluk II Desa Baluk Kecamatan Negara, masih belum maksimal dalam pengolahan pupuk organik. Pengolahan kotoran sapi menjadi FB/PRAMONO Wayan Wiyanjana pupuk padat atau pupuk kandang, sekarang ini masih dilakukan secara manual, sehingga hasilnya kurang sempurna. “Selama ini, hasilnya sudah dimanfaatkan untuk pupuk tanaman di kebun dari para anggota gapoktan Karya Mandiri. Hasilnya cukup baik,” ujar Ketua Gapoktan Karya Mandiri, Wayan Wiyanjana belum lama ini.

Hanya saja masih terkendala fasilitas alat serta sarana pendukung lainnya untuk

KE HAL. 11

Pesan Inspiratif Kemajuan merupakan kata yang merdu.

Tetapi perubahanlah penggeraknya dan perubahan mempunyai banyak musuh”.

Robert F. Kennedy

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 08 Januari 2014 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp Rp

DENPASAR-Fajar Bali Polemik UU Desa kian meruncing.

Kamis (8/1) kemarin organisasi pemuda yang menamakan diri Goak Barak dari Kabupaten Buleleng mendatangi DPRD Provinsi Bali. Mereka mendesak agar Bali

mempertahankan desa adat dan mengusulkan untuk mendaftarkan desa dinas.

Pasalnya, Goak Barak menilai desa adat merupakan roh Bali, jika desa adat yang didaftarkan indepedensinya akan hilang karena akan terkooptasi dan diintervensi

KE HAL. 11

KE HAL. 11

Dari Semua Saksi Ringankan Handoko DENPASAR-Fajar Bali Persidangan kasus dugaan penggelapan dengan terdakwa March Vini Handoko Putra tidak lama lagi akan berakhir. Ini menyusul sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa yang akan digelar, Senin (12/1) mendatang. Namun, dari fakta persidangan yang telah berlangsung, terdakwa Handoko malah banyak diuntungkan oleh keterangan saksi-saksi yang hadir.

Bahkan kedua saksi pelapor atau saksi korban, Susianti Agustina dan Suryanti Fitria tidak mampu berkelit saat ditanya apakah keduanya sudah sempat menikmati fasilitas dan ROI (Return on Investment) sebanyak dua kali. Pada sidang pimpinan majelis hakim pimpinan Sugeng Riyono itu, Handoko tetap pada pendirianya bahwa, AJB tidak terlaksana karena adanya putusan pailit.

Saksi lain yang dihadirkan adalah saksi dari pihak BNI. Saksi dari pihak BNI itu ditanggapi oleh Handoko dengan enteng. Usai sidang, Handoko mengatakan kesaksian dari pegawai BNI itu hanya sebatas asumsi saja tanpa ada bukti sedikit pun.”Kesaksianya hanya berdasarkan asumsi. Sehingga menurut kami itu menyesatkan,”kata Handoko.

Saat pegawai BNI itu memberikan kesaksian, awalnya diprediksi akan memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang pernah dikatakan pihak Bank melalui Akta Suryadinata saat bertemu dengan beberapa pemilik unit di BKR. Tapi kata Handoko, saksi BNI malah meralatnya. Dimana dalam rekaman itu, pihak BNI menyatakan

Handoko

FB/ELIASAR

104 itu aman di kami dan bukan sebagai jaminan, sehingga terhadap 2 unit Kondotel milik saksi pelapor bukan di jaminkan oleh Handoko/PT.DAB (dalam Pailit).

Atas keterangan BNI, Handoko kembali mengatakan bahwa kasus ini penuh rekayasa, sebab Handoko dalam sidang mengaku sudah menyetor ke BNI sebesar Rp 25 miliar. Artinya, seharusnya kucuran dana dari BNI yang diterima senilai Rp 43 miliar menjadi berkurang. “Tapi apa yang terjadi, saat pengajuan kepailitan dikeluarkan angka Rp 44 miliar,”jelas Handoko.

Ditempat yang sama, pengacara terdakwa Hoero Soewarna mengatakan, terkait terangan palsu, sejatinya memang tidak sempat terungkap dipersidangan.”Ya, karena mereka meralat. Kami dari awal sudah memperingatkan, ternyata saksi meralat keterangan mereka yang kami sudah miliki rekamanya yang sudah saya siapkan untuk diputar di pengadilan,”terang

Soewarna.

Sama halnya dengan Handoko, Soewarna mengatakan, saksi BNI mengatakan dua unit itu adalah jaminan.

“Tapi setelah terus saya kejar, saksi tidak bisa memberikan bukti. Selain itu dasar hukumnya saksi mengatakan itu juga tidak ada, hanya berdasarkan asumsi saja,” jelas Soewarna. Karena itu, untuk lebih meluruskan bahwa kasus yang menimpa Handoko ini adalah kasus perdata, Soewarna mengatakan pihaknya akan mendatangkan saksi ahli.

Sementara itu, saksi lain yang dihadirkan adalah seorang ahli hukum Tata Negara. Dia adalah Margarita Kamis. Saksi mengatakan, dengan adanya LHAI (Laporan Hasil Audit Investigasi) yang dikeluarkan oleh Mabes POLRI yang menyebutkan bahwa kasus yang menimpa Handoko adalah kasus yang penuh rekasaya, maka kasus ini sejatinya tidak bisa disidangkan.

Dikatakan, rekomendasi atau LHAI adalah rekomendasi yang tidak bisa diabaikan. “Rekomendsi ini sifatnya final dan mengikat,”katanya saat ditemui usai sidang. Dikatakan pula, dengan menyidangkan kasus ini, maka pengadilan tidak akan bisa menemukan fakta yang sesungguhnya. “Bagaimana pengadilan bisa menemukan fakta dari kasus ini,”katanya sembari mengatakan, bila kasus ini tetap disidangkan, maka kredibilitas Hakim yang harus dipertanyakan.

Yang terakhir, sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Handoko menyebut, ada dugaan bahwa BNI ikut KE HAL. 11

014/VI/KTR

Siswa SD 15 Pemecutan Belajar di Ruang Darurat DENPASAR-Fajar Bali Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Denpasar dengan cekatan merespon pengaduan salah seorang orang tua siswa SD 15 Pemecutan, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, yang mengeluhkan kekurangan ruang

kelas. Salah satu dampaknya, siswa terpaksa mengikuti pembelajaran di ruangan darurat yang diupayakan pihak sekolah bersama komite setempat.

Menindaklanjuti pengaduan orang tua siswa kepada salah

KE HAL. 11

FB/CAR

RUANG DARURAT-Ketua Fraksi Gerindra, Ketut Budiarta bersama anggotanya serta ketua komite, dan kepala sekolah, meninjau siswa yang tengah belajar di ruang darurat.

Upacara dan Adat Semestinya Membahagiakan, Bukan Memberatkan Gubernur: Menolong Orang Sakit dan Miskin Juga Beryadnya Upacara agama dan adat yang dilaksanakan semestinya dapat membawa kebahagiaan bagi umat, bukan memberatkan, apalagi membuat krama kurang mampu makin tak berdaya. Untuk itu, upaya pembinaan perlu terus dilakukan para pemuka agama dan lembaga terkait agar krama tak terjebak dengan kesan jorjoran dalam melaksanakan ritual. Selain itu, adat pun diharapkan lebih fleksibel terhadap krama agar tak sampai menghilangkan mata pencaharian yang bersangkutan.

1,225,000 174,235,500 175,460,500 61,478,506 113,981,994

026/VI/W-020

oleh pemerintah.

Massa yang berjumlah sekitar 70 orang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry didampingi oleh I Wayan Adnyana, I Ketut Kariyasa dan

DENPASAR-Fajar Bali Setelah berbulan-bulan terjebak dilema, Jumat (9/1) hari ini Pansus UU Desa DPRD Bali dijadwal menerbitkan rekomendasi.

Sebuah keputusan untuk memastikan pilihan pendaftaran antara desa adat atau desa dinas.

Tapi, hingga akhir masa-masa pemilihan pun, UU ini tetap menjadi bahan perdebatan.

Bahkan, pentolan Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) pusat dengan PHDI Provinsi Bali masih bersilang pendapat. Di satu sisi menyarankan pendaftaran desa adat, namun di sisi lain justru meminta agar tak ada pendaftaran.

Ketua Harian PHDI Pusat, Ketut Wiana, Kamis (8/1) kemarin menyatakan harusnya Provinsi Bali tak perlu memilih. Situasi yang sudah berjalan kondusif selama ini sebaiknya dipertahankan. Apalagi, di pasal 1 disebutkan desa dan desa adat adalah penyelenggara pemerintahan. Jika demikian, maka opsi pendaftaran desa adat dinilai bukanlah sebuah pilihan tepat. Lantaran, desa pekraman di Bali bukanlah penyelenggara pemerintahan, tetapi pelaksana agama/adat.

Sidang Kasus Bos BKR

FB/REDY

ONLINE: www.fajarbali.com

Harga Eceran: Rp 3.000,-

DIALOG-Gubernur Bali Made Mangku Pastika didampingi Wakil Ketua DPRD Bali IGB Alit Putra, Ketua Harian PHDI Pusat Ketut Wiana, Petajuh MUDP dan Kepala BPS saat dialog soal kemiskinan.

DENPASAR-Fajar Bali Demikian antara lain pokokpokok pikiran sejumlah narasumber dalam dialog bertajuk ‘Apakah Upacara Agama Mempengaruhi Kemiskinan di Bali?’ yang digelar Biro Humas Setda Provinsi Bali di Aula Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Kamis (8/1). Gubernur Bali Made Pastika dalam kata pengantarnya menjelaskan bahwa pertanyaan

tentang pengaruh upacara terhadap kemiskinan di Bali telah lama muncul di benaknya. Dia yakin, pertanyaan serupa juga muncul di benak banyak orang, namun tak berani mengungkapkan karena dianggap tabu dan sangat sensitif.

Untuk itu, pihaknya tergerak menggagas sebuah dialog yang membahas isu ini. Dia berharap, sejumlah tokoh yang dihadLayouter: dejerie

irkan memberi sumbangsih pemikiran terkait langkah apa yang perlu dilakukan menyikapi hal tersebut.

Kepala BPS Panusunan Siregar yang mendapat kesempatan berbicara pertama mengungkap angka kemiskinan Bali meningkat dari 3,95 persen pada periode September 2013, menjadi 4,76 persen di bulan yang sama pada 2014. Peningkatan angka tersebut menurut dia sejatinya masih wajar karena dipicu oleh inflasi. Namun yang menarik perhatiannya adalah item pengeluaran masyarakat miskin.

Dari survei yang dilakukannya terhadap komponen pengeluaran non makanan, keperluan untuk upacara agama menempati posisi kedua setelah

KE HAL. 11

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2

FAJA R BALI

JUMAT, 9 JANUARI 2015  Tahun XV

Sidang Mantan Kacab Balicon

Dituntut 4 Tahun, Minta Bebas DENPASAR-Fajar Bali Mantan Kepala Cabang (Kacab) Denpasar PT Bali Consultan Life Insurance (Balicon), Ir I Gusti Ayu Raka Perdani Kesuma selaku terdakwa perkara asuransi bodong, yang dituntut 4 tahun penjara, Kamis (8/1) memohon dibebaskan.

Permohonan ini disampaikan melalui salah satu penasehat hukumnya, Nyoman Suweda dihadapan majelis hakim yang diketuai Cening Budiana dan jaksa penuntut umum (JPU). Suweda mengatakan terdakwa tidak dapat dipersalahkan sesuai pasal 21 ayat 1 jo pasal 9 UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo pasal 55 ayat 1 KUHP, karena bukan Direksi tetapi sebagai pekerja yang menerima upah.

“Selain itu, terdakwa tidak ikut meikmati secara langsung, ia hanya menerima upah sebagai pekerja sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutn hukum,” sebut Suweda dalam dakwaannya. Atas hal ini, JPU akan menymapaikan jawaban pada persidangan Kamis (15/1) mendatang.

Terdakwa Ir I Gusti Ayu Raka Perdani Kesuma dinyatakan terbukti bersalah dan dituntut hukuman empat tahun oleh JPU yang dikoordinir Ni Wayan Sinaryati. Dalam persidangan, terdakwa Perdani Kesuma bersama-sama dengan I Made Parisadnyana (sudah divonis 15 tahun penjara dan denda Rp2,5 miliar subsider enam bulan karena bersalah sesuai pasal 21 ayat 1 jo pasal 9 UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,-red), Sayu Ketut Kusumayani, Herlina dan Putu Candra Marita (terdakwa dalam berkas terpisah,-red) melakukan atau turut serta melakukan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin alias bodong.

Perbuatan itu dilakukan terdakwa di kantor cabang PT Balicon Jalan PB Sudirman No. 18 Denpasar sejak bulan November 2009 sampai dengan tahun 2010. Dalam dakwaan Balicon sebagai perusahaan berbentuk PT sesuai akta pendirian No. 29 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat di Notaris I Gede Made Himawan.

Balicon bergerak di bidang usaha asuransi dengan empat macam produk, yaitu Program Prima Income, Tahapan Dana Belajar, Asuransi Kumpulan, dan Dana Kesehatan. Program Prima Income, yakni program dengan masa kontrak lima tahun, bahwa setiap nasabah menyetor orang paling kecil Rp200 ribu untuk lima tahun sehingga akan menjadi Rp1,5 juta. “Namun apabila selama masa kontrak nasabah meninggal dunia, ahli waris berhak menerima uang senilai Rp2 juta,” ujar jaksa dalam dakwaanya.

Untuk mendapatkan nasabah, terdakwa langsung memperkenalkan program-program asuransi, dan apabila nasabah mau ikut satu program yang ditawarkan, terdakwa juga menjanjikan keuntungan bunga 5% per bulan atau 60% per tahun. Namun sayang, nasabah yang sudah ikut ternyata tidak mendapatkan apa yang dijanjikan terdakwa.

Setidaknya PT Balicon Cabang Denpasar dibawah pimpinan terdakwa telah menjual 12 ribu paket asuransi, dengan dana dihimpun mencapai Rp3.976.890.000. Atas perbuatan itu terdakwa yang beralamat di Jalan Nangka Utara Gang Kesumasari No. 24 Denpasar itu, didakwa menggunakan pasal 21 ayat 1 jo pasal 9 UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo pasal 55 ayat 1 KUHP. W-007

Dua Pemulung Dihajar

DENPASAR-Fajar Bali Dua pencuri tabung gas LPG 12 Kg di RSUP Sanglah nyaris tewas dimassa pada Kamis (8/1) kemarin. Dua tersangka bernama Rofiyanto (25) dan Hendrik (23) kini diamankan di Polsek Denbar dengan wajah babak belur.

Petugas keamanan RSUP Sanglah yang berjaga di Pos Keamanan Forensik (bagian belakang kamar jenazah) awalnya melihat tiga pemuda menenteng dua tabung gas elpiji. Namun ketiga terlihat ragu-ragu hendak keluar. “Petugas langsung curiga dan mengamankannya,” jelas salah seorang petugas RSUP Sanglah kemarin.

Setelah diamankan, ketiga pemuda itu berdalih hendak mengisi ulang tabung gas tersebut. Mereka mengaku hanya bertugas disuruh temannya di salah satu ruangan Jempiring RSUP Sanglah. Petugas keamanan tidak percaya dan ketiganya digiring ke pos induk guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Nahas, saat ketiganya digiring ke Pos Induk, salah seorang pelaku kabur. Petugas lainnya terpaksa mengejar namun tidak ditemukan. Takut kabur lagi, petugas kemudian memborgol dua pelaku dan digiring ke ruang pemeriksaan. Pun saat diperiksa, kedua tersangka masih bungkam dan keterangan berbelit belit. Bahkan keduanya mengaku disuruh oleh petugas keamanan RSUP Sanglah mencuri tabung gas. “Mereka plin plan, sana-sinilah. Saat disuruh untuk menujukan petugas yang menyuruh mereka, keduanya langsung bilang hanya disuruh via telfon saja” beber petugas.

Sementara warga yang ikut mengawal dua pelaku ke ruangan Jempiring ikut mengamuk. Warga dan pengunjung emosi langsung menghakimi. Apa lacur, kedua pelaku pencurian tersebut babak belur dihajar masa. Aparat kepolisian Polsek Denbar langsung mendatangi RSUP Sanglah dan mengamankan kedua pelaku berikut barang bukti tabung gas. Dari keterangan kedua terangka mereka terpaksa mencuri karena tidak memiliki uang untuk pulang ke kampung halamannya di Jember, Jawa Timur.

Sementara Kapolsek Denpasar Barat Kompol I Made Jonny Antara Putra mengatakan, kedua pelaku telah diperiksa dan mengaku baru sekali mencuri karena butuh uang untuk pulang kampung. “Mereka binggung karena mau pulang kampung ke Jawa Timur tapi gak ada uang. Akhirnya mereka putuskan untuk mencuri,” kata Kapolsek Kamis kemarin. R-005

DOMPET Dana Punia

DAFTAR NAMA PENYUMBANG NO.

NAMA

4486 Staf & Karyawan Insfektorat Prov. Bali Total

JUMLAH

Denpasar

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 08 Januari 2014 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp 1,225,000

1,225,000

1,225,000 174,235,500 175,460,500 61,478,506 113,981,994

FB/HS

PERANG NARKOBA-Genderang perang terhadap narkoba terus berlanjut yang digalang Jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar. Jajaran Sat Narkoba dipimpin Kasat Narkoba Kompol Gede Ganefo berhasil meredam dan menurunkan angka peredaran narkoba dengan menangkap para pelaku, baik pengedar dan bandar dengan barang bukti sabu, ganja, ekstasi, hasis dan heroin. Bahkan para petugas berhasil membongkar home industry di sebuah vila di Buleleng. Ini merupakan kinerja paling populer tahun 2014.

Simpan Sabu Dituntut 4 Tahun Penjara DENPASAR-Fajar Bali Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pemilik narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,36 gram selama empat tahun penjara dan denda Rp800 juta, subsider empat bulan penjara. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Hasoloan Sianturi, Rabu (7/1) dengan terdakwa Slamet Iskandar (32) tersebut dijerat dengan Pasal 112 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,” kata JPU Haris Widiasmoro di Denpasar. Dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Denpasar pada 5 Sep-

tember 2014, Pukul 16.15 Wita, di Jalan Raganata, Ubung Kaja, Denpasar, Bali karena memiliki 0,36 gram sabu-sabu.

Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DK-4688-AP dihentikan oleh petugas saat hendak keluar dari jalan tersebut melihat Slamet membawa narkoba ditangan kanannya.

Saat hendak ditangkap, terda-

kwa sempat menjatuhkan barang bukti yang digenggamnya.

Namun, petugas meminta Slamet mengambil kembali barang yang dibuangnya itu.

Dari hasil penggeledahan tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan barang h a ra m te r s e b u t d a r i s e seorang, Eko yang saat ini masih buron dengan membeli seharga Rp300 ribu.

Kepada petugas, terdakwa mengaku membeli barang haram itu untuk digunakannya sendiri.

Kemudian, dari hasil pemeriksaan urine terdakwa pada 12 September 2014 dinyatakan negatif tidak mengandung sediaan narkotika. Akibat perbuatannya, terdakwa yang duduk di kursi pesakitan itu tetap menjalani persidangan.W-007

Dihipnotis, Pengepul Emas Tertipu Puluhan Juta DENPASAR-Fajar Bali Aksi penipuan bermodus hipnotis terjadi di siang bolong di pertokoan emas di Jalan Hasanudin, Denpasar, pada Kamis (8/1). Seorang pengepul emas bernama Munyir menjadi korban hipnotis dan tertipu Rp 70 juta. Korban tersadar dari hipnotis setelah pelaku seorang diri kabur mengendarai sepeda motor.

Saksi mata mengatakan, pelaku datang seorang diri sekitar pukul 11.00 Wita dan menemui korban, Munyir, yang biasa mangkal di depan toko emas Pusaka II, pertokoan emas di Jalan Hasanudin, Denpasar. Tak lama, pelaku kemudian mengeluarkan wadah semir sepatu yang didalamnya berisi satu kalung emas dan emas batangan London.

Kepada Munyir, pelaku mengatakan bahwa perhiasan yang dibawanya akan dijual sebesar Rp 70 juta.

“Pelaku datang sendirian dan bertemu dengan pengepul emas sekaligus menjual emas batangannya sebesar Rp 70 juta,” kata saksi yang juga pengepul emas dilokasi kejadian.

Yang menarik, setelah memperlihatkan perhiasan, anehnya pelaku memasukannya ke balik jaket seraya bilang tidak jadi menjual. Alasanya takut dimarahi istrinya. Tapi, untuk kedua kalinya pelaku mengatakan bahwa istri korban tidak jadi marah dan akan tetap menjual perhiasan emas yang dibawanya tersebut.

Kelicikan pelaku berjalan sukses dan Munyir setuju. Dia pun meminjam uang temannya sebesar Rp70 juta. “Korban setuju dan meminjam uang temannya sebesar Rp70 juta,” ungkap saksi yang enggan namanya disebut itu.

Nah, setelah menyerahkan uang puluhan juta, pelaku merogoh jaket dan memberikan wadah semir kepada korban.

Pelaku bergegas pergi mengendarai sepeda motor yang disebut berjenis Supra. Entah mengapa, sepeninggal pelaku, Munyir agak lama membuka wadah semir sepatu tersebut.

Bahkan korban sempat memanggil beberapa orang yang melintas yang hendak menjual perhiasan emas.

Beberapa saat tersadar, Munyir kemudian membuka wadah semir sepatu tersebut.

Astaga !! Setelah dibuka ternyata bukan perhiasan emas tapi sejumlah uang receh warna kuning.

Karuan saja, perempuan ini jatuh lemas. Layaknya permainan sulap, Munyir pun harus nyengir ketika wadah semir sepatu terbuka ternyata isinya bukan perhiasan tapi sejumlah uang receh warna kuning. “Korban sempat jatuh

013/I/KTR

lemas karena melihat wadah semirnya tidak ada perhiasan emas,” beber saksi.

Kejadian ini langsung dilaporkan korban ke Polda Bali.

Korban menceritakan identitas pelaku berperawakan tinggi dan mata sipit itu datang ke TKP mengendarai Supra Fit. Namun, tak ada yang mengetahui nomor plat kendaraannya.

Sementara seorang juru parkir dilokasi mengatakan dia sempat curiga melihat ada sepeda motor diparkir meng-

hadap ke jalan. Sementara pengendara tersebut menemui pengepul emas masih mengenakan helm.

“Tadi saya curiga melihat ada motor menghadap ke jalan. Orangnya masih mengenakkan helm saat menemui korban,”jelas seorang juru parkir di TKP. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hery Wiyanto mengaku belum menerima laporan kasus tersebut.

“Nanti saya cek,” terangnya Kamis kemarin. R-005

012/I/KTR

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTA PLUS

FAJA R BALI JUMAT, 9 JANUARI 2015 l TAHUN XV

3

Penggunaan Styrofoam Berbahaya

Ogoh Ogoh Harus Gunakan Bahan Tradisional Tim Penilai Ogoh Ogoh Kota Denpasar Tahun 2015 memutuskan, ogoh-ogoh yang ikut seleksi tahun ini harus total menggunakan bahan tradisional yang ramah lingkungan.

DENPASAR-Fajar Bali Hal tersebut diungkapkan Putu Antara salah seorang Ketua Tim Penilai usai menggelar rapat dengan para perwakilan STT, Desa/Kelurahan, Kecamatan se-Kota Denpasar, Kamis (8/1) di Studio Lila

Ulangun, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, kemarin.

Tidak dapat dipungkiri memang, sejak dikenalnya styrofoam, masyarakat lebih cenderung mengabaikan bambu sebagai bahan utama membuat ogoh ogoh. Namun di balik favoritnya bahan tersebut, tak disadari styrofoam ternyata mengandung zat kimia beracun dan berbahaya benzana-yaitu zat yang dapat merusak saraf dan kekebalan tubuh manusia jika terhiruf apalagi terkonsumsi. Zat ini bisa mengakibatkan infeksi, keracunan, kanker, mandul, gangguan pernafasan, dan lain-lain.

Menyadari akan bahaya tersebut, seluruh STT di Kota Denpasar akhirnya sepakat tak

lagi menggunakan styrofoam sebagai bahan dasar membuat ogoh-ogoh. Pernyataan sikap positif dari kalangan generasi muda inipun disambut positif pula oleh pemerintah maupun kalangan masyarakat umum.

Dibuktikan dengan keluarnya keputusan bersama yang dituangkan dalam butir-butir kreteria seleksi ogoh ogoh 2015.

Di antaranya, para peserta seleksi ogoh ogoh tahun 2015 diwajibkan menggunakan bahan tradisional. Seperti menggunakan bambu untuk bahan ulatan kepala, badan ataupun lengan. Atau boleh juga menggunakan bahan kayu untuk tapelnya termasuk menggunakan besi untuk rangkanya.

Disamping itu untuk rambut

panitia juga membolehkan menggunakan bahan lain asalkan tidak styrofoam.

Kepala Dinas Kebudayaan, Made Mudra mengatakan, ini adalah pilihan cerdas. Sebab, jika ini dipaksakan selain merugikan diri sendiri dan orang lain karena zat yang dikandungnya, nilai kebersaman dan gotong-royong yang diajarkan oleh para leluhur bisa hilang. “Memang, dipilihnya bahan styrofoam tak lepas dari jiwa kreativitas para generasi muda yang selalu ingin berinovasi.

Namun mengingat dampak yang ditimbulkan dapat mengancan keselamatan manusia dan lingkungan ya harus kita hindari,” terang Mudra. R-004

FB/CAR

OGOH OGOH-Salah satu ogoh ogoh yang menggunakan bahan styrofoam, untuk tahun ini tim seleksi dan STT se-Kota Denpasar sepakat menggunakan bahan tradisional yang ramah lingkungan.

Gubernur Apresiasi Pengetahuan Spritual oleh Yayasan Brahma Kumaris DENPASAR-Fajar Bali Gubernur Bali Made Mangku Pastika, sangat mengapresiasi pengetahuan spritual yang diperkenalkan oleh Yayasan Brahma Kumaris dalam membantu masyarakat Bali mengatasi masalah kekinian. Pastika mengatakan bahwa pengetahuan spritual yang disampaikan oleh Yayasan Brahma Kumaris bersifat universal dan sesuai dengan permasalahan kekinian yang banyak dihadapi oleh masyarakat Bali. Demikian disampaikan Gubernur Bali saat menerima Audensi dari Yayasan Studi Brahma Kumaris Cabang Denpasar di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (8/1).

Disadari Gubernur, masalah di jaman sekarang sangat beragam, seperti yang berkaitan dengan masalah generasi muda, pendidikan, keluarga maupun masalah pekerjaan. Oleh karenanya dari setiap pencerahanpencerahan yang disampaikan oleh Sister Janaki pada salah satu stasiun TV di Bali, Gubernur setuju adanya relevansi agama dengan spritual dan ritual tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaan. Gubernur menekankan bahwa pada setiap pekerjaan tidak hanya ritual saja yang harus diutamakan, namun pendalaman agama dan spiritual juga harus diimbangi. Pastika juga berharap Brahma Kumaris

FBDIAH

AUDENSI-Gubernur Bali saat menerima audensi dari Yayasan Studi Brahma Kumaris Cabang Denpasar di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (8/1).

tetap eksis dan semakin berkembang, sehingga bisa menjangkau masyarakat Bali lebih luas lagi.

Sementara itu Pembina Yayasan Brahma Kumaris Cabang Denpasar Sister Janaki, yang pada kesempatan tersebut di wakili oleh Ketua Yayasan Gusti Ngurah Oka serta didam-

pingi oleh I Gusti Ayu Chandra, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Bali atas dukungannya terhadap Yayasan Brahma Kumaris. Ia menyampaikan bahwa yayasan ini telah berdiri sejak 20 tahun, dimana setiap tahunnya selalu mengadakan pelayanan dharma wecana

secara gratis pada masyarakat Bali. Oleh karenanya pada kesempatan tersebut, Gusti Ngurah Oka menyampaikan pesan dari Sister Janaki yang bersedia untuk memberikan pengetahuan spritual di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Bali. Menurut Sister Janaki, suatu rutinitas

pekerjaan yang padat tidak bisa terlepas dari pengetahuan spiritual untuk mengimbangi psikologi maupun mental para pekerja. Sister Janaki, memandang era kekinian dimana para pengemban kebijakan dan pelayanan publik perlu untuk memantapkan spritual dalam dirinya, agar dapat meredam hal-hal negatif untuk lebih damai dalam menjalankan pekerjaan. Oleh karenanya, ia berharap Gubernur Bali dapat memberikan dukungan terhadap yayasan Brahma Kumaris ini.

Menanggapi hal tersebut, Pastika mengakui memang para pekerja di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik perlu untuk memantapkan pengetahuan spiritual. Hal tersebut dilakukan agar lebih tenang dalam menjalankan pekerjaan, terhindar dari rasa ego, keserakahan, dengki, benci dan hal-hal negatif lainnya.

Pastika menyampaikan bahwa dalam suatu kesempatan nanti, ia akan mengundang Sister Janaki untuk memberikan dharma wacana di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Humas Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ketut Suastika. W-019*

Wabup Sudiana Hadiri Karya Pemelaspas Pura Gunung Agung Br. Raketan Desa Adat Taman MANGUPURA-Fajar Bali Rampungnya pembangunan tembok penyengker sisi Selatan, Bale Gong dan Pewaregan di pura Gunung Agung Br. Raketan Desa Adat Taman, masyarakat Br. Raketan yang merupakan pengempon Pura Gunung Agung melaksanakan upakara pemelaspas bertepatan dengan piodalan alit di pura tersebut.

Acara ini dihadiri Wakil Bupati Badung I Made Sudiana, Camat Abiansemal Putu Ngurah Thomas Yuniartha dan tokoh masyarakat setempat, Rabu (7/1) lalu.

Wakil Bupati Badung I Made Sudiana melakukan persembahyangan bersama untuk memohon keselamatan agar pelaksanaan karya dapat berjalan lancar dan menyampaikan, yadnya yang utama harus dilakukan dengan lascarya dengan hati yang tulus ikhlas.

“Bangunan yang telah selesai dibangun hendaknya dilakukan upakara pemelaspas agar Jagat Bali bersinar dan metaksu,” ujar Sudiana.

Untuk ke depannya, Sudiana mengajak para Prejuru yang ada

di Desa agar pro aktif membuatkan perencanaan-perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, di samping itu diharapkan agar anggaran yang ada di Desa Dinas dapat menyentuh kepentingan masyarakat.

Untuk memotivasi masyarakat yang secara otomatis dapat meringankan beban dari segi pendanaan Wakil Bupati Badung I Made Sudiana menghaturkan punia sebesar Rp. 25 juta.

Sementara itu Prejuru Br. Raketan Gst. Putu Suka melaporkan, Br. Raketan yang merupakan pengempon pura Gunung Agung sebanyak 42 ayah Pengarep dan 80 ayah Pengele. Adapun dana yang dihabiskan untuk membangun tembok Penyengker, bale Gong dan Pewaregan sebesar Rp. 225 juta yang bersumber dari bantuan Pemkab. Badung Rp. 25 juta dan bantuan Pemprov.

Bali Rp. 25 juta serta swadaya dan urunan karma.Ke depannya direncanakan akan melanjutkan perbaikan tembok penyengker di sisi Timur dan Utara. W-014

Polda Bali Yakinkan Keamanan Pulau Dewata PHRI: “Travel Warning” Australia Tidak Pengaruhi Wisatawan DENPASAR-Fajar Bali Kepolisian Daerah Bali menyakinkan wisatawan mancanegara terkait keamanan di Pulau Dewata yang kondusif pascapengeluaran imbauan perjalanan dari Pemerintah Australia ke Indonesia termasuk Bali. “Kami telah melaksanakan sejumlah pengamanan di sejumlah titik termasuk objek-objek vital di Pulau Bali.

Jadi kami imbau wisatawan mancanegara tidak perlu khawatir berlebihan terkait hal itu,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Hery Wiyanto di Denpasar, Kamis (8/1).

Menurut dia, bentuk pengamanan tak hanya dilakukan secara terbuka melalui pengerahan sejumlah polisi di titik-titik tertentu, tetapi juga pengamanan secara tertutup melalui petugas intelijen.

Sedangkan terkait keamanan di sejumlah kantor-kantor perwakilan negara sahabat salah satunya Konsulat Jenderal Australia di Renon, Denpasar, Hery menjelaskan bahwa pengamanan masih dalam tahap normal dan bersifat rutin.

Selama ini pengamanan di kantor tersebut memang secara rutin dikerahkan sekitar dua polisi yang membantu petugas pengamanan internal setempat. “Selain itu kami juga telah melakukan patroli yang

ILUSTRASI-kunjungan wisatawan di Bali

mengarah ke sejumlah kantor perwakilan negara sahabat,” katanya.

Sementara, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyatakan bahwa peringatan perjalanan atau “travel warning” dari pemerintah Australia ke Indonesia termasuk Pulau Dewata diyakini tidak memengaruhi kunjungan wisatawan dari negeri itu ke Bali. “Kami proporsional saja.

Apapun itu kita sendiri tahu kondisi di Bali,” kata Sekretaris PHRI Bali Perry Markus di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, peringatan dari pemerintah negeri kanguru itu merupakan hal yang wajar diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya

FB/IST

yang tengah bepergian ke luar negeri atau berada di salah satu negara termasuk negara tetangganya, Indonesia.

Untuk itu pihaknya meminta masyarakat terutama kalangan pariwisata untuk tidak perlu mengkhawatirkan dikeluarkannya peringatan tersebut.

Te r k a i t ke a m a n a n , p i haknya yakin bahwa aparat terkait seperti TNI dan Polri telah melakukan tugasnya untuk menjaga keamanan dan suasana kondusif di Tanah Air. “Polisi dan TNI sudah melakukan langkah antisipatif baik operasi terbuka dan tertutup,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika meyakini “travel warning” atau

peringatan melakukan perjalanan liburan ke Indonesia yang dikeluarkan Pemerintah Australia kepada warganya tidak akan terlalu memengaruhi kunjungan wisman ke Pulau Dewata. “Saya kira tidak terlalu banyak karena Bali bagi orang Australia sudah menjadi `second home` atau rumah kedua. Apalagi kalau di sana lagi dingin, semua juga ke sini,” katanya usai melantik pejabat struktural eselon II, III dan IV Pemprov Bali di Denpasar, Rabu (7/1).

Mantan Kapolda Bali itu berpandangan dikeluarkannya “travel warning” itu agak berlebihan, meskipun memang hak masing-masing negara untuk mengatur warganya. Menurut dia, sejauh ini di Bali khususnya tidak ada masalah dari sisi keamanan, demikian juga dari sisi kesehatan juga baik.

Oleh karena itu, Pastika menilai larangan berlibur tersebut tidak akan bermasalah bagi Bali karena sesungguhnya tidak spesifik disebutkan larangan ke Bali, mungkin wilayah lain di Indonesia.

Di sisi lain, dia mengajak masyarakat Bali untuk senantiasa menjaga keamanan wilayah. “Kita tidak bisa mengatakan datanglah ke Bali tetapi kita sendiri tidak bisa jaga. Tidak boleh begitu, harus

sesuai dengan kondisi objektif kita,” ujarnya.

Pastika mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena di tengah kondisi keterbukaan saat ini, kalau semua berjalan dengan baik dan lancar di Bali tentu tidak akan ada masalah. “Zaman sekarang kita tidak bisa bohong, realitanya jelas kok, semua bisa dilihat. Kalau semua berjalan dengan baik, lancar, tidak ada masalah, kenapa mesti khawatir,” ucapnya mempertanyakan.

Selain itu, lanjut dia, dari dulu Pemerintah Australia bolak-balik mengeluarkan “travel warning”, tetap saja warga dari Negeri Kanguru itu datang ke Bali.

Sebelumnya, Pemerintah Australia pada laman Departemen Luar Negeri dan Perdagangan mulai 5 Januari 2015 mengeluarkan imbauan perjalanan kepada warga negaranya ke Indonesia termasuk Bali.

Dalam informasi itu disebutkan bahwa warga Australia diminta untuk melakukan kewaspadaan tinggi terkait potensi terjadinya serangan teroris atau “exersice high degree caution”.

Dikeluarkannya informasi itu setelah pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peringatan kepada warganya di Indonesia pada 3 Januari 2015.AN

FB/HERY

SERAHKAN PUNIA-Wakil Bupati Badung I Made Sudiana menyerahkan punia saat menghadiri upacara pemelaspas pura Gunung Agung Br. Raketan Desa Adat Taman, Rabu (7/1) lalu.

014/I/KTR

Layouter: Zohra

DAERAH

4

Ikuti 22 Materi, PKB Sedot Rp 1 Miliar Lebih BANGLI-Fajar Bali Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 miliar untuk mensukseskan perhelatan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-37 yang akan digelar mulai tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 2015 mendatng di Denpasar. “ Dana sebesar itu natinya kita gunakan untuk membiayai sebanyak 22 materi kegiatan yang kita ikuti dalam PKB,” ujar Kabid Kesenian Dinas Kebudayan dan Pariwisata Bangli , Nyoman Wiradana SSN saat dikonfirmasi terkait agenda kegiatan yang dikavernya untuk tahun 2015, Kamis (8/1) Kata Wiradana, untuk alokasi dana PKB berasal dari dua sumber yakni dari APBD Bangli sebesar Rp 1,227.000.000 dan dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi sebesar Rp 220.000.000 sehingga total

anggaran yang tersedia sebesar Rp 1,447.000.000 .

Lanjutnya, dalam mengarungi kegiatan PKB , Bangli mengikuti sebanyak 22 materi , minus untuk materi Kesenian Kontemporer dan Film Dokumen. ”Ketidakikutan dua materi itu lebih dikarenakan faktor anggaran yang tersedia,” jelasnya seraya menambahkan toh jika dipaksakan mereka bisa diikutsertakan namun selain akan berpengaruh terhadap materi yang lainya , kita juga merasa kasihan, mereka justru mengeluarkan dana pribadi.

Dia mencontohkan untuk tahun lalu diplot anggaran sebesar Rp 20.000.000 untuk film dokument, sementara anggaran yang dihabiskan lebih dari it, sehingga untuk kekurangan ditanggung sendiri oleh peserta.

“ Berkaca dari pengalaman sebelumnya maka kita tidak mengikuti dua materi, “ jelasnya.

Kata pejabat berbadan tambun ini, untuk anggaran sebesar itu nantinya peruntukannya membiayai seluruh kegiatan PKB . Seperti misalnya untuk materi Parade Gong Kebyar Dewasa dianggarkan dana sebesar Rp 220.00.000, nantinya anggaran sebesar itu peruntukanya untuk membiayai kegiatan seke , baik itu untuk membeli pakaian, latihan dan juga transportasi.

Lantas disinggung terkait penetapan seke atau juga sanggar yang ditunjuk untuk menjadi duta Bangli , Wiradana memaparkan dapat dipastikan baik itu pembina dan juga seniman adalah lokal Bangli alias tidak ada yang berasal dari luar daerah. W-002

Jemput Aspirasi Masyarakat

Wabup Sukerana Turun Langsung

FB/BUDIASA

JEMPUT ASPIRASI-Wabup Sukerana turun langsung ke masyarakat untuk menjemput aspirasi.

AMLAPURA-Fajar Bali Karangasem memang tak pernah lepas dari permasalahan ketersediaan air bersih.

Tidak hanya di Kecamatan Kubu dan Abang yang selama ini terkenal kekurangan air bersih, Kecamatan Kota Karangasem dan Kecamatan Selat pun masih ada warga yang kekurangan akan air bersih.

Seperti keluhan masyarakat Desa Adat Subagan, Kecamatan Karangasem, dan Desa Muncan,Kecamatan Selat,Karangasem terhadap kekurangan air bersih. Tak mau tinggal diam, Wakil Bupati (Wabup Karangasem, I Made Sukerana pun langsung turun ke sumber mata air di dua wilayah tersebut, Kamis (8/1) kemarin.

Wakil bupati terlebih dahulu melakukan kunjungan ke masyarakat Subagan yang terdiri dari 3 banjar dinas, yakni; Banjar Genteng, Banjar Gede dan Banjar Tengah mengeluhkan air bersih yang di permandian umum tersumbat. Kejadian inipun terbilang sudah berlangsung lama, sementara sumber mata air di Tukad Gerembeng sebelah utara

terminal Karang Sokong cukup besar bahkan melebihi kebutuhan masyarakat.

Sementara di Kecamatan Selat, I Made Sukerana yang didampingi Wakil Ketua DPRD Karangasem Ida Bagus Adnyana melakukan kunjungan ke sumber mata air,wilayah Petung,Desa Muncan.

Kunjungan rombongan sekaligus menanggapi keluhan masyarakat terkait bocornya resevoar dan tidak terawat sehingga banyak air yang mestinya bisa disalurkan ke masyarakat menjadi terbuang percuma. Bahkan, wakil bupati pun meminta penanganan dengan cepat karena terkait pelayanan air bersih ke masyarakat.

Seusai melakukan kunjungan di kedua sumber mata air itu, Wakil Bupati I Made Sukerana menjelaskan, sumber mata air dari Sungai Gerembeng cukup besar, bahkan melebihi kebutuhan masyarakat. Namun kendalanya, kurang lancarnya aliran air ke tempat permandian masyarakat disebabkan tersumbat akibat padatnya rumah penduduk sepanjang aliran

air yang ada di bawah bangunan penduduk, sehingga air terhalang dan kecil juga dan berakibat kurangnya pasokan kebutuhan air ke permandian masyarakat.

“Karena APBD sudah disahkan, kami minta agar tokoh masyarakat untuk melakukan pendataan segela kebutuhanya, nanti biar diajukan ke dinas PU Karangasem untuk menindaklunjutinya seperti apa,” ujar Sukerana yang juga didampingi Kadis PU Karangasem I Nyoman Sutirtayasa.

Sedangkan untuk kerusakan resevoar yang mengalami kebocoran, Wabub Sukeran juga instruksikan Perbekel Muncan,Gusti Lanang Ngurah untuk membentuk tim pengelolaan mempermudah koordinasi dalam perawatan serta pemeliharaan.

Pihaknya meminta agar masyarakat juga turut serta membantu memelihara fasilitas sambungan air bersih. “Karena hanya resevoar yang mengalami kerusakan, kami kira masyarakat mesti juga turut serta melakukan pemeliharaan,” ujar Sukerana. W-016.

Gapura Desa

FAJA R BALI

JUMAT, 9 JANUARI 2015 l Tahun XV

Penyatuan Pura Timbulkan Pro-Kontra Warga Asak Perantauan Cari Kelian Desa Pakraman Asak ke DPRD

Lantaran dinilai tidak menjalankan kesepakatakan, sejumlah warga Desa Pakraman Asak,Desa Pertima,Kecamatan Karangasem, Karangasem mendatangi gedung DPRD Karangasem,Kamis (8/10) kemarin.

AMLAPURA-Fajar Bali Kedatangan warga yang sebagian besar tinggal di perantauan adalah untuk mencari Kelian Desa Pakraman Asak I Nyoman Winata yang tak lain juga anggota DPRD Karangasem.

Kedatangan puluhan warga ini untuk meminta agar Nyoman Winata tidak melanjutkan pembangunan penyatuan Pura Puseh dan Pura Muter di Desa Pakraman setempat. Hanya saja, Nyoman Winata yang dicaricari ternyata tidak masuk kerja.

Alhasil, warga menumpahkan kekesalanya kepada Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi yang menemui warga ini.

Salah seorang perwakilan warga, I Nyoman Yatnya mengatakan,kekesalan warga sudah tidak bisa dibendung lagi.

Bahkan, warga sempat mencari anggota DPRD tersebut ke rumahnya, namun dibilang telah masuk ke kantor.

Padahal, warga hanya ingin bertemu dan melakukan dialog dengan yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan dimana sebagian warga belum setuju dengan adanya penyatuan dua pura tersebut,yakni Pura Puseh dan Pura Muter di jadikan

FB/BUDIASA

DATANGI DPRD-Warga perantauan Asak datangi DPRD Karangasem untuk menemui dan meminta pertanggungjawaban Kelian Desa Pakramannya terkait penyatuan pura.

satu. “Karena masih ada yang tidak setuju, Winata sempat mau merapatkan warga,namun hingga penyengker sudah dibongkar, rapat tersebut sama sekali belum pernah dilakukan,makanya kami mencari Winata,” ujar Yatnya.

Alasan ketidaksetujuan warga dengan penyatuan Pura Muter dan Pura Puseh,menurut Jro Ketut Suta,karena Pura Muter sendiri merupakan salah satu pura tua di Desa Pakraman Asak. Karena sifatnya pura tua,warga pun ingin melestarikan pura tersebut. Apalagi, oleh para penglingsir,penyatuan dua pura juga tidak bagus dilakukan.

Yang membuat warga semakin kesal,menurut Jro Ketut Suta, pembongkaran penyengker

dilakukan tanpa adanya upacara terlebih dahulu. “Ini kan arogansi namanya, makanya beberapa kali saya sudah bertemu dengan Winata, dan selalu bilang akan melakukan rapat Sesabu,namun kenyataanya sama sekali tidak pernah rapat,bahkan sampai penyengker pura itu dibongkar pun tidak pernah rapat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi mengakui belum berani mengambil tindakan atas laporan warga tersebut.

Pihaknya pun hanya menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat Asak. Sumardi mengatakan, akan segera memanggil anggota DPRD Karangasem I Nyoman Winata. “Semestinya ini diselesaikan di internal ter-

lebih dahulu,namun kami tetap akan meminta keterangan dari I Nyoman Winata terlebih dahulu. Kami panggil selaku anggota DPRD Karangasem,” ujar Sumardi.

Usai mengeluarkan unekuneknya, I Wayan Gunawan salah seorang tokoh yang turut mencari Winata ke DPRD Karangasem meminta agar ketua DPRD menindaklanjuti permasalahan ini, sehingga permasalahan seperti ini cepat kelar dan tidak berlarut-larut.

“Jika didalam rapat semuanya telah setuju,dan menjadi keputusan, kami pun akan setuju. Tetapi rapat tidak pernah,tahu-tahu sudah dilakukan pembongkaran,” ujar Gunawan, mantan Anggota DPR RI ini. W-016

Tidak Ada Anggaran, Penataan Monumen Puputan Klungkung Ditunda

SEMARAPURA-Fajar Bali Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Klungkung, Wayan Sujana mengakui kalau ada rencana penataan Monumen Puputan Klungkung. Namun penataan monumen yang sudah berdiri sejak Tahun 1982 tersebut tidak bisa Tahun 2015 ini, mengingat belum ada anggaran.

“Penataannya menghabiskan anggaran Rp 4 miliar lebih, namun tidak bisa dibangun tahun ini, karena tidak ada anggaran,” terang Wayan Sujana, Kamis (8/1) kemarin.

Sujana menjelaskan usulan penataan monument tersebut dicoret tim anggaran dan di alokasikan ke anggaran lainnya. Walau demikian, Sujana menjelaskan bahwa usulan penataan akan diajukan lagi pada anggaran perubahan 2015 atau induk 2015.

Bahkan Sujana menyebutkan bahwa usulan penataan Monumen Perjuangan Rakyat Klungkung tersebut diminta agar memohon dana ke Kementerian Pariwisata. Sedangkan usulan untuk penataan monumen tersebut menelan dana sekitar Rp 4,2 miliar sehingga praktisnya menyedot APBD Klungkung yang masih cekak anggaran.

Sujana menyebutkan untuk disain dari penataan monumen sudah selesai dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 50 juta. Bahkan Sujana sendiri juga men-

FB/SARJANA

MENUMEN-Penataan Monumen Puputan Klungkung terkendala anggaran.

gatakan penataannya ini sudah sempat disosialisasikan pada 11 Desember 2014 lalu dengan mengundang tokoh masyarakat termasuk tokoh Puri Klungkung.

“Kita sudah adakan sosialisasi kok, tokoh masyarakat dan tokoh Puri Klungkung sudah kita undang,” terang Sujana.

Dari perencanaannya, Monumen Puputan Klungkung akan dibuat lebih terbuka, dengan lokasi masuk dari arah selatan dan

timur yang lebih lebar. Sehingga, tambahnya, setiap orang yang lewat di jantung Kota Semarapura ini, bisa melihat keindahan monumen dari luar. Kesan tertutup inilah yang dihapus dari anggapan masyarakat, yang kerap dimanfaatkan masyarakat hingga remaja untuk berbuat tidak senonoh di tempat umum hingga mesum.

Penataan ini juga diperluas sampai di halaman depan Pura Jagadnatha (kantor DPRD lama), sehingga penataan Pura Jagatnatha dan monumen menjadi satu kesatuan sehingga kesannya lebih luas.

Hanya saja, tambahnya, perencanaan penataan monumen tersebut mendapat tentangan dari tokoh Puri Klungkung, Tjokorda Bagus Oka. Diharapkannya, penataan monumen bersejarah tersebut agar tidak menghilangkan Arsitektur Tradisional Bali dan jangan sampai menghilangkan tembok penyengkernya (tembok pembatas).

Disisi lain diharapkannya agar penataan monumen tersebut menjadi satu kesatuan dengan kawasan Kertagosa dan Catuspata yang ada di perempatan Kota Klungkung. ”Saya sendiri belum mendapat informasi apapun, namun sebelum terlambat agar ditunda dulu dan sebaiknya ada sosialisasi lanjutan dan menerima masukan dari berbagai kalangan,” tutupnya.W-010

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Dinilai Provinsi, PKK Batubulan Tunjukkan Simulasi KDRT GIANYAR-Fajar Bali PKK Desa Batubulan, Sukawati, Gianyar rupanya mempunyai jurus jitu untuk menyampaikan berbagai program PKK, sehingga bisa dipahami seluruh anggota PKK baik tingkat desa hingga banjar. Salah satu cara yang dilakukan dengan melaksanakan permainan simulasi.

Seperti permainan simulasi yang diperagakan ibu-ibu PKK Desa Batubulan saat penilaian Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK – KB – Kes dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2015 di Kantor Perbekel Batubulan, Kamis (8/1).

Topik yang diangkat dalam simulasi ini adalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT).

“Kami harapkan dengan topik ini masyarakat lebih memahami dengan PKDRT,” terang Ketua Tim

Penggerak (TP) PKK Desa Batubulan Ny. Widiawati Sumertha. ‪Dikatakan, topik tersebut sangat tepat dengan situasi sekarang, seiring adanya perubahan perilaku masyarakat seperti sering terjadi kekerasan. Sebelum dilaksanakan lomba simulasi ini pihak TP PKK telah melakukan sosialisasi ke banjar-banjar dengan melibatkan bapak-bapak untuk bersama-sama mengetahui tentang KDRT diantaranya, kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Beruntung sampai awal tahun ini tidak ada kasus KDRT di Desa Batubulan. ‪Dijelaskan, metode simulasi sangat efektif untuk mensosialisasikan program-program PKK. Metode ini juga digunakan untuk penyuluhan, karena permainan simulasi ada diskusi antar peserta. Dalam pelaksanaan diskusi

tersebut para peserta bebas menyampaikan pendapat sesuai topik yang dibahas.

Permainan simulasi juga sebagai pembelajaran demokrasi mengingat peserta dalam kesempatan tersebut harus belajar mendengar pendapat orang lain meskipun pendapat tersebut salah. Dengan demikian diharapkan permainan simulasi dapat mempercepat pemahaman anggota PKK terhadap program pokok PKK. “Topiknya selalu berbeda sesuai dengan program PKK dan perkembangan di masyarakat seperti usaha peningkatan pendapatan keluarga, kebersihan, kesehatan dan lainnya,” imbuhnya.

Sementara Kepala Desa Batubulan Dewa Gede Sumertha mengatakan penyampaian program melalui simulasi sangat

baik sekali, karena ini tidak akan membosankan bagi masyarakat saat ada sosialisasi. Terlebih lagi penyampaian simulasi dilaksanakan dengan berbagai inovasi dengan memadukan seni budaya Bali.

“Kami sangat setuju sekali dilaksanakannya simulasi program PKK dengan simulasi karena langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Desa Batubulan, Sukawati dan Desa Lebih, Gianyar menjadi wakil Gianyar pada Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK – KB – Kes dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2014/2015, yang penilaiannya dipusatkan di Wantilan Pura Puseh Desa Batubulan.

Ada 6 (enam) kegiatan lomba yang diikuti antara lain Adminsitrasi PKK, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

(PKDRT), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Halaman Asri Tertib Indah Nyaman, Tanaman Obat Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lingkungan Bersih dan Sehat, KB Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Ketua Tim Penilai Provinsi Ny. Srimiasih Sumantra mengatakan penilaian dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dan apakah sudah dituangkan ke dalam laporan maupun profil Pemerintah Daerah dan Profil Kegiatan Ketua TP PKK seusia kriteria yang telah ditetapkan yaitu Indikator Input, Indikator Proses, Indikator Output.

Hadir dalam penilaian tersebut Wakil Bupati I Made Mahayastra, Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra, pejabat terkait, camat dan unsur muspika lainnya. W-005 Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

JUMAT, 9 JANUARI 2015 l Tahun XV

POTRET FAJAR BULELENG

5

Pengemplang RSUD Mencapai Rp 215 Juta Saat Ditagih, Pasien Mengaku tidak Punya Uang Berlakunya Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) di Kabupaten Buleleng tidak serta merta menghapuskan tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh pasien yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleleng.

FB/Agus

POTENSIAL-Hampir semua pantai di Kabupaten Buleleng potensial untuk budidaya ikan.

Meningkatkan SDM Nelayan PEMBANGUNAN Techno Park untuk budidaya perikanan di Buleleng seperti yang ditawarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat sambutan positif dari Pemkab setempat. Adapun prioritas kegiatan techno park diantaranya hatchery skala rumahtangga ikan bandeng, ikan kerapu dan abalone.

Kadis Perikanan dan Kelautan Buleleng Nyoman Sutrisna menjelaskan techno park bertujuan memajukan bidang kewira usahaan dalam bidang budidaya laut dengan cakupan kegiatan incubation, bussines dan technology. Dengan demikian harapan pemkab untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) nelayan dapat terpenuhi. W-008

Masyarakat Beralih ke Gas Elpiji 3 Kg

FB/PRAMONO

BERALIH-Dengan naiknya harga gas elpiji 12 kg, masyarakat beralih ke gas elpiji 3 kg.

NEGARA-Fajar Bali Masyarakat kini mulai banyak beralih ke gas elpiji isi 3 kilogram (kg), dari sebelumnya menggunakan gas elpiji 12 kg.

Beralihnya itu, diduga karena naiknya harga gas elpiji 12 kg dari Rp 113 ribu pertabung kini menjadi Rp 133 pertabungnya. Sedangkan harga gas elipi yang 3 kg sekarang harganya sekitar Rp 19 ribu sampai Rp 20 ribu pertabungnya di tingkat pengecer.

Perbedaan harga antara gas elpiji ukuran 12 kg dengan 3 kg cukup tinggi, sehingga diperkirakan masyarakat beralih ke gas 3 kg. Banyaknya orang beralih ke gas elpiji 3 kg, sehingga para pengecer gas elpiji mengaku kesulitan menjual gas elpiji 12 kilogram.

Bahkan pada tingkat pengecer atau warung, harga gas elpiji 12 kg diperkirakan sudah mencapi Rp 150 ribu pertabungnya.

Dewi, salah satu pengecer gas elpiji Kamis (8/1) mengatakan, pemakaian gas elpiji 12 kilogram ke gas elpiji 3 kilogram mulai banyak ditemui. Bahkan ditingkat pengecer, gas 12 kilogram mulai sulit dijual.

Hal yang sama juga disampaikan Pande, salah satu pemilik agen gas elpiji di Negara. Dia memprediksi pengalihan pemakaian gas elpiji 12 kilogram ke gas, akibat selisih harganya cukup tinggi dengan gas elpiji yang isi 3 kg.

Pada tingkat agen, gas elpiji 3 kilogram sebanyak 560 tabung setiap hari laku terjual. Sedangkan untuk gas 12 kilogram hanya sebanyak 20 tabung setiap harinya. Kebanyakan yang membeli gas elpiji 12 kg dari kalangan rumah makan dan industri, sedangkan kalangan rumah tangga mulai jarang. W-003

Lewat Batas Waktu, Proyek PPN Pengambengan Belum Rampung NEGARA-Fajar Bali Melewati batas waktu, pengerjaan proyek di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan ternyata sampai sekarang belum rampung Sesuai kontrak kerja. Pengerjaanya dimulai sejak 5 Mei 2014 dan semestinya harus sudah selesai pada 15 Desember 2014 lalu.

Pengerjaan proyek yang dikerjakan rekanan PT Suramadu Tata Raya tersebut, hingga Kamis kemarin tampak masih dikerjakan oleh sejumlah buruh.

Proyek itu, terdapat dua kegiatan yang pengerukan kolam labuh dengan anggara sebesar Rp 12 miliar dan pembangunan groin di mulut kolam labuh serta lanjutan turap beton yang dianggarkan sekitar Rp 17 miliar. Sesuai kontrak kerja pengerjaannya dilakukan selama 240 hari kalender.

Sementara Kasi Pengembangan PPN Pengambengan, Budi Priantono dikonfirmasi kemarin mengatakan, lambatnya pengerjaan proyek tersebut disebabkan karena faktor cuaca dan juga persoalan sosialisasi yang harus dilakukan. Masalah teknis atau pengerjaannya hanya diketahui oleh rekanan dan PPTK. W-003

but tidak mau melengkapi persyaratan JKBM sesuai ketentuan pedoman dan petunjuk teknis yang ditentukan.

Jumlah ini pun meningkat hingga 100 persen dari jumlah tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 120 juta. ”Faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang berobat tidak memenuhi syarat JKBM. Ada juga sebagian yang tidak tahu jika penyakit yang dideritanya tidak ditanggung oleh JKBM,”papar Wiartana.

Pihak rumah sakit, menurut Wiartana telah mem-

SINGARAJA-Fajar Bali Sedikitnya Rp 215 juta uang milik rumah sakit Kabupaten Buleleng belum bisa ditagih hingga 2014 lalu. Hal itu diakui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Gede Wiartana didampingi wadir SDM Nyoman

Gunawan di ruang kerjanya, Kamis siang.

Direktur RSUD Buleleng dr Gede Wiartana menjelaskan, tunggakan sebesar Rp 215 juta lebih dilakukan oleh pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan.

Di satu sisi para pasien terse-

NEGARA-Fajar Bali Guna menjadi bibit atlet yang berbakat dan memiliki prestasi, SMANSA (SMAN 1 Negara) menyelenggarakan turnamen basket SMANSA Cup VI 2015, Kamis (8/1) kemarin.

Turnamen yang diadakan di GOR Krsna Jvara dan dibuka Bupati Jembrana Putu Artha tersebut, diikuti tim basket dari dalam maupun luar Jembrana.

Selain dihadiri raturan siswa SMA dan SMP, turnamen itu juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jembrana dan pimpinan SKPD. I Putu Widya Adhi Utama selaku Ketua Panitia SMANSA Cup VI Tahun 2015 menyampaikan SMANSA Cup diharapkan dapat mematang mental dari para atlet dalam bermain basket.

“Even ini untuk menggali dan menjaring bibit atlet yang berprestasi dalam rangka pemilihan atlet Porsenijar dan Porprov, “ ujarnya.

Even basket ini digelar mulai tanggal 8 hingga 17 Januari mendatang. Menurutnya sebanyak 10 tim basket SMA putra yang ikut dan 5 tim basket putri. Selain itu di tingkat SMP diikuti 10 tim basket putra dan salah satunya dari tim basket dari Buleleng.

Pada SMANSA Cup tahun ini, juga diadakan Dance Competition yang diikuti 4 grup, three point contest, the best supporter competition, dan juga akan dipilih MVP (Most Valuable Player / pemain terbaik).

Sementara Bupati Jembrana I Putu Artha berharap kegiatan ini dapat dijadikan sarana konsolidasi organisasi dan manajemen serta pembinaan bagi atlet dari jembran. “Pengalaman telah membuktikan bahwa kegiatan seperti ini sering menyuguhkan pemain – pemain yang handal, terampil dan bertalenta tinggi. Ini terbukti di cabang olahraga basket, Jembrana telah berkontribusi

menyumbangkan medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

beserta 8 Ketua Pengurus Desa (PD) Partai Golkar Tabanan dan pengurus sekecamatan Pupuan.

Ketut Arya Budi Giri berpesan kepada I Putu Suastika, orang tua Ariska agar bantuan itu bisa digunakan dengan baik.

Pada kesempatan itu juga, ABG berpesan kepada warga setempat yang menghadiri penyerahan kursi roda itu, apabila ada keluarga atau kerabat di wilayah Kabuapaten Tabanan yang membutukan bantuan seperti kursi roda, kaca mata, ambulance tolong disampaikan kepada ABG center. “Kegiatan

ini murni kegiatan kemanusian tidak ada hubungan dengan Pilkada Tabanan karena ABG Center sudah ada sejak satu tahun yang lalu,” jelas Arya Budi Giri.

I Putu Suastika menyampaikan terimakasih kepada ABG yang sudah membantu putrinya.

Bantuan kursi roda itu meringankan beban keluarga, karena sebelumnya Ni Kade Arsika Pratiwi hanya bisa digendong dan dibiarkan tidur selama 24 jam. “Dengan adanya kursi roda, putri saya bisa duduk di kursi,” jelasnya. W-004

FB/DOK

dr Gede Wiartana

bentuk tim penagih hutang kepada para pasien yang hingga kini belum melunasi kewajibannya. ”Namun kenyataanya hingga dua sampai tigakali pasien didatangi ke rumahnya mereka mengaku belum memiliki dana untuk melunasinya.

Jika hal itu tidak bisa ditagih maka biasanya pihak rumah sakit membuat rekap dan mengajukannya kepada bagian aset dan piutang Pemkab untuk dipertimbangkan penghapusannya,”terangnya.

W–008

Cari Bibit, SMANSA Cup Digelar

TABANAN-Fajar Bali ABG Center di bawah pimpinan I Ketut Arya Budi Giri kembali menggelar aksi sosial. Kali ini ABG Center memberikan bantuan kursi roda kepada Ni Kadek Ariska Pratiwi, Kamis (8/1) kemarin.

Ariska, bocah berumur 7 tahun yang menderita cacat ini didatangi langsung I Ketut Arya Budi Giri di rumah Ariska di Banjar Dinas Mertasari Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan.

Kedatangan ABG ke rumah Ariska didampingi kelihan dinas martasari I Made Budi Arta

FB/PRAMONO

DIBUKA-Ratusan siswa ikut menghadiri pembukaan SMANSA Cup di GOR Krsna Jvara Jembrana, Kamis (8/1) kemarin,

SMK tingkat Provinsi tahun kemarin,”ujarnya bangga.

Selain itu, juga diharapkan

ABG Bantu Kursi Roda Buat Ariska

agar selalu meningkat kebersamaan, dan menjunjung tinggi fair play. W-003

FB/Doni

KURSI RODA-Ni Kadek Ariska Pratiwi didampingi orangtuanya saat menerima bantuan kursi roda dari ABG Center.

Tabanan Raih Juara Dua Nasional Bidang Tata Kelola Hutan Kabupaten Tabanan kembali menorehkan namanya di tingkat nasional.

Kali ini kabupaten yang terkenal dengan predikat lumbung beras dan pangannya Bali ini berhasil menjadi terbaik kedua nasional untuk bidang tata kelola hutan.

TABANAN-Fajar Bali Penghargaan diserahkan langsung perwakilan Kantor Berita Radio (KBR) dan Majalah SWA kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabanan.

Penghargaan lanjut diserahkan kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Kamis (8/1) kemarin di kantor bupati setempat.

Penghargaan yang berhasil diraih Kabupaten Tabanan adalah berupa plakat Indonesia Green Region Award (IGRA) tahun 2014—dimana IGRA sendiri merupakan ajang penghargaan yang diberikan perusahaan media untuk mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan yang lebih pro lingkungan hidup dan hutan.

Berdasarkan hasil kerjasama kantor Berita Radio (KBR) dengan Majalah SWA itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan dinilai

FB/Doni

PENGHARGAAN-Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti memegang penghargaan tata kelola hutan dari Kantor Berita Radio (KBR) dan Majalah SWA.

memiliki kebijakan yang pro dan peduli atas keberlangsungan lingkungan hidup dan tata kelola hutan didaerahnya.

Apalagi dengan kenyataan Indonesia sebagai paru-paru dunia, nanun dengan kerusakan hutan terbesar ketiga di dunia.

Di Tabanan sendiri, isu strat-

egis yang dihadapi dalam tata kelola kehutanan meliputi deforestasi pada kawasan hutan, degradasi, kerusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung daerah aliran sungai (DAS) pada kawasan hutan dan luar kawasan hutan, global warming hingga climate change.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabanan Roemi Liestyowati menjelaskan, upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam tata kelola hutan, adalah jumlah sumber air yang dilindungi mengalami peningkatan dari 5 unit seluas

50 ha pada tahun 2012, menjadi 15 unit seluas 150 ha pada tahun 2014. Luas sempadan sungai/ danau/ pantai yang terehabilitasi juga mengalami peningkatan. Dari 1 ha pada tahun 2011 menjadi 10 ha pada tahun 2014.

Luas lahan kritis diluar kawasan hutan yang terehabilitasi dari 5.000 ha pada tahun 2011 menjadi 16.750 ha pada tahun 2014.

Jumlah gangguan keamanan hutan berkurang dari 23 kasus pada tahun 2011 menjadi 15 kasus pada tahun 2014. Hingga jumlah hutan kota yang terpelihara secara optimal adalah 3 unit pada tahun 2014. “Keberhasilan yang kita raih ini tidak terlepas dari peran aktif dari masyarakat, serta manajemen kehutanan yang diharapkan mampu menciptakan suatu sense of belonging yang tinggi atas hutan,” jelasnya.

Prestasi yang diraih kali ini membuat Bupati Tabanan bangga.

Pasalnya, penghargaan ini merupakan ajang pembuktian untuk mengukur keberhasilan pembuatan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup. Kompetisi ini bukan sekedar mengukur hasil yang tampak, namun juga menggali hingga tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan transparansi. “Kompetisi ini adalah sarana memicu pembuat kebijakan yang lebih baik lagi. Saya ingin terus mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga hutan di Tabanan,”pungkasnya.W-004 Layouter: Soma

PENDIDIKAN & BUDAYA

6

FAJA R BALI

JUMAT, 9 JANUARI 2015 l Tahun XV

Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

UN 2015 Hanya Untuk Pemetaan, Sekolah Diminta Tetap Siapkan Siswa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.H., meminta kepada seluruh kepala SMP dan SMA/SMK negeri/swasta di Bali untuk tetap mempersiapkan siswa-siswanya menghadapi Ujian Nasional (UN) 2015 secara optimal. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah memastikan UN 2015 fungsinya sebagai pemetaan.

DENPASAR-Fajar Bali ‘’Saya berharap, kendati ujian nasional hanya dipakai pemetaan itu tidak melemahkan semangat para guru dalam mempersiapkan siswasiswanya sukses menghadapi ujian akhir. Tidak ada ruginya mempersiapkan para siswa untuk tetap belajar secara optimal," kata TIA Kusuma Wardhani, ketika dihubungi, Senin (5/1).

TIA Kusuma Wardhani mengatakan, saat pertemuan dengan Mendikbud Anies Baswedan, belum lama ini, dibahas skema penyiapan logistik UN 2015. Sedangkan soal kepastian nama baru UN 2015 masih dalam pembahasan. Hanya saja, tegas TIA Kusuma Wardhani, Mendikbud Anies Baswedan memastikan UN 2015 fungsinya sebagai pemetaan.

Pemetaan yang dimaksud itu meliputi kemampuan siswa, orangtua siswa, sekolah, pemerintah kabupat-

en/kota, hingga pemerintah provinsi. Dengan demikian, dominasi peran UN sebagai penentu kelulusan siswa rencananya mulai dikurangi. ‘’UN 2015 sudah pasti dipakai untuk pemetaan. Seperti apa teknisnya masih dikaji, dan tanggal 9 Januari ini kami diundang kembali ke pusat.

Pastinya, dengan dipakainya UN 2015 sebagai pemetaan, kelulusan dikembalikan sepenuhnya kepada dewan guru (sekolah),’’ terangnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali, Dr. Gede Wenten Aryasudha, M.Pd., sepakat jika fungsi unas dikembalikan lagi ke pemetaan, bukan sebagai penentu kelulusan siswa. Ia menuturkan, konsep pelaksanaan UN harus dibenahi.

Ia mengungkapkan, apabila UN dimaknai sebagai penilaian sebuah proses, tentu saja UN semestinya merupakan proses yang wajar dan

Konsep Pelaksanaan UN harus Dibenahi DENPASAR-Fajar Bali Ke t u a Pe r s a t u a n G u r u Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali, Dr. Gede Wenten Aryasudha, M.Pd., sepakat jika fungsi unas dikembalikan lagi ke pemetaan, bukan sebagai penentu kelulusan siswa. Ia menuturkan, konsep pelaksanaan UN harus dibenahi.

Ia mengungkapkan, apabila UN dimaknai sebagai penilaian sebuah proses, tentu saja FB/IST UN semestinya merupakan Gede Wenten Aryasudha proses yang wajar dan tidak menakutkan bagi para siswa.

Namun realitanya, UN kini menjadi ‘’makhluk’’ yang sangat menakutkan karena terkesan diposisikan sebagai penentu utama kelulusan siswa. Dengan kata lain, seorang siswa yang terbukti memiliki prestasi akademis yang bagus selama tiga tahun mengikuti proses pembelajaran bisa saja gagal menamatkan pendidikan lantaran tersandung pada UN. Segelintir mata pelajaran yang diujikan pada UN selama empat sampai lima hari, bisa saja menghapuskan prestasi-prestasi membanggakan yang telah dicapai seorang siswa selama tiga tahun. ‘’Menurut saya, di sinilah letak ketidakadilan sistem UN yang diberlakukan saat ini.

UN terkesan merupakan segala-galanya bagi kelulusan siswa,’’ katanya mengkritisi.

Sementara itu Kepala SMK PGRI 3 Denpasar, Drs. I Nengah Madiadnyana, MM., mengutarakan, sekolah lebih memahamai tentang kondisi siswa. Karena untuk kelulusan bukan saja ditentukan bidang akademik,tetapi juga segi karrakter. Bila terdapat siswa yang bandel juga dijadikan pertimbangan khusus sekolah, tentang sejauh mana kebandelan tersebut. Di SMK PGRI 3 sebagai sekolah pariwsata, selalu mengutamakan karakter, dan tentang karakter juga telah ditetapkan dalam kurikulum. CS/ W-001

tidak menakutkan bagi para siswa. Namun realitanya, UN kini menjadi ''makhluk'' yang sangat menakutkan karena terkesan diposisikan sebagai penentu utama kelulusan siswa. Dengan kata lain, seorang siswa yang terbukti memiliki prestasi akademis yang bagus selama tiga tahun mengikuti proses pembelajaran bisa saja gagal menamatkan pendidikan lantaran tersandung pada UN. Segelintir mata pelajaran yang diujikan pada UN selama empat sampai lima hari, b i s a s a j a m e n gh a p u s ka n prestasi-prestasi membanggakan yang telah dicapai seorang siswa selama tiga tahun. ''Menurut saya, di sinilah letak ketidakadilan sistem UN yang diberlakukan saat ini. UN terkesan merupakan segala-galanya bagi kelulusan siswa,'' katanya mengkritisi.

Secara teori, katanya, kelulusan seorang siswa dari jenjang satuan pendidikan SMP dan SMA/SMK memang tidak hanya ditentukan oleh nilai UN semata. Nilai ujian akhir sekolah (UAS), prestasi akademik dan kepribadian siswa selama menuntut ilmu di sebuah jenjang satuan pendidikan juga menjadi faktor penentu kelulusan siswa.

Namun dalam realitanya di lapangan, nilai UN tetap merupakan segala-segalanya.

Wenten Aryasudha yang

TIA Kusuma Wardhani j u ga Ke p a l a S M P P G R I 2 Denpasar menambahkan, format penentuan kelulusan siswa di era UN ini memang sangat kontroversial dan cenderung merampas hak guru. Ia berharap, hak untuk menentukan kelulusan siswa itu dikembalikan sepenuhnya kepada dewan guru seperti halnya saat format Ebtanas diberlakukan beberapa tahun lalu. ''Jika pemerintah

FB/IST

memang ingin mengkaji maupun mengevaluasi format ujian akhir yang diberlakukan saat ini, kami berharap formatnya dikembalikan seperti Ebtanas zaman dulu. Tentu saja dengan berbagai kajian dan penyempurnaan guna menutupi berbagai kelemahan yang ada pada format Ebtanas yang diberlakukan sebelumnya,'' katanya menyarankan. W-001

Cari Bibit, Smansa Cup Digelar

FB/PRAMONO

PEMBUKAAN-Ratusan siswa ikut menghadiri pembukaan SMANSA Cup, di GOR Krsna Jvara Jembrana, Kamis (8/1) kemarin

NEGARA-Fajar Bali Guna menjadi bibit atlet yang berbakat dan memiliki prestasi, SMANSA (SMAN 1 Negara) menyelenggarakan turnamen basket SMANSA Cup VI 2015, Kamis (8/1) kemarin.

Turnamen yang diadakan di GOR Krsna Jvara dan dibuka Bupati Jembrana Putu Artha tersebut, diikuti tim basket dari dalam maupun luar Jembrana.

Selain dihadiri ratusan siswa SMA dan SMP, turnamen itu juga dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jembrana dan pimpinan SKPD. I Putu Widya Adhi Utama selaku Ketua Panitia SMANSA Cup VI Tahun 2015 menyampaikan SMANSA Cup diharapkan dapat mematang mental

dari para atlet dalam bermain basket. “Event ini untuk menggali dan menjaring bibit atlet yang berprestasi dalam rangka pemilihan atlet Porsenijar dan Porprov, “ ujarnya. Event basket ini digelar mulai tanggal 8 hingga 17 Januari mendatang.

Menurutnya sebanyak 10 tim basket SMA putra yang ikut dan 5 tim basket putri. Selain itu ditingkat SMP diikuti 10 tim basket putra dan salah satunya dari tim basket dari Buleleng.

Pada SMANSA Cup tahun ini, juga diadakan Dance Competition yang diikuti 4 grup, three point contest, the best supporter competition, dan juga akan dipilih MVP (Most Valuable Player / pemain terbaik).

Sementara Bupati Jem-

brana I Putu Artha berharap kegiatan ini dapat dijadikan sarana konsolidasi organisasi dan manajemen serta pembinaan bagi atlet dari jembran.

“Pengalaman telah membuktikan bahwa kegiatan seperti ini sering menyuguhkan pemain – pemain yang handal, terampil dan bertalenta tinggi. Ini terbukti di cabang olahraga basket, Jembrana telah berkontribusi menyumbangkan medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK tingkat Provinsi tahun kemarin” ujarnya bangga. Selain itu, juga diharapkan agar selalu meningkat kebersamaan, dan menjunjung tinggi fair play. W-003

Wedakarna Luncurkan 2015 Sebagai Tahun Bhagawadgita

Warga Ashram Berbahagia, Bakta Sri Kresna Berhasil jadi Senator Senator Indonesia, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III yang juga President The Hindu Center Of Indonesia menyempatkan hadir dalam hari jadi ke-4 Pesraman Sri Sri Gaurangga yang berdiri di Abiansemal, Badung. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI Komite III yang membidangi bidang agama, Dr. Arya Wedakarna menyapa warga ashram disela – sela upacara Tulasi Sri Krisna Puja yang diikuti oleh ratusan bakta dari seluruh Bali. Kedatangan Senator Dr. Wedakarna langsung disambut oleh sejumlah pengurus ashram yang menyambut pemimpin muda Bali ini dengan penuh semangat. Dan ucapan terimakasih kepada warga ashram dan juga semeton Bali diorganisasi sampradaya Hare Krisna inipun disampaikan oleh Gusti Wedakarna saat berpidato dihadapan guru suci. ”Titiang hadir disini karena tidak ingin menjadi pemimpin Bali yang lupa terhadap masyarakat dan komunitas pendukungnya. Sebelum Pemilu 2014, titiang berdoa dihadapan arca Sri Krisna dan tiang mendapatkan karunia dengan kemenangan mutlak di Pemilu 2014 sebagai peraih suara terbanyak di Bali. Ini tentu berkat dari Tuhan Wasudewa Krisna yang memberikan restu. Ini juga sebuah penghormatan titiang pada warga Ashram Sri Gaurangga yang merupakan komunitas yang sangat peduli dengan kitab suci Weda khususnya Bhagawad Gita. Tetaplah maju dan semangat dalam berjuang menegakkan dharma, selama ada Sri Krisna maka kemenangan itu akan menjadi keniscayaan.”ungkap Dr. Wedakarna yang juga merupakan Senator dan Anggota Parlemen RI termuda di Bali ini.

Dan iapun menyatakan bahwa dirinya telah menyiapkan sejumlah program berkaitan dengan Bhagawad Gita di Bali pada Tahun 2015. ”Dihadapan Tuhan Krisna, tiang luncurkan Tahun 2015 sebagai tahun Bhagawad Gita dengan program One Family One Bhagawad Gita. Ini sangat penting dilakukan oleh keluarga – keluarga Hindu Bali bahwa kedigjayaan Bali Dwipa terletak pada bagaimana orang tua mengajarkan Kitab Suci Weda. Apalagi saat ini ada efek dari film Mahabarata dan Mahadewa yang sangat mempengaruhi pola pikir dan keterbukaan umat Hindu Indonesia.

Tahun 2014 lalu, sungguh tahun kemenangan ideologi Hindu dengan semua pertanda alam yang hebat – hebat.

Saya akan selalu menjadi Bakta Sri Krisna yang taat dan menurut pada ajaran Bhagawad Gita, sebagaimana Bung Karno adalah pengikut ajaran Sri Krisna dengan membaca Bhagawad Gita dalam merebut kemerdekaan. ”ungkap Gusti Wedakarna yang Abhiseka Raja Majapahit Bali XIX ini.

Ungkapa puja dan puji syukur diungkap oleh Ida Pedanda Istri Oka Sidemen yang hadir menyambut Gusti Wedakarna. ”Titiang selaku sulinggih mengucapkan terimakasih dan bersyukur bahwa di Parlemen Republik Indonesia dipusat telah hadir seorang putra Hindu, dan Bakta Sri Krisna yang berjuang demi kejayaan Hindu dan Bali Dwipa Jaya.

Pedanda yakin beliau bisa melinggih dipusat dengan tertinggi adalah berkat restu dari Tuhan Krisna. Ini membuat warga ashram dan umat Hindu berbahagia. Pedanda doakan mangda sukses memimpin bangsa dan menjadi pemimpin Bali. ”ungkap Ida Pedanda Istri Oka Sidemen yang dalam sejarah tercatat sebagai Dharma Upapathi. Dalam sejarah, Gusti Wedakarna tercatat sebagai penggagas dari Kitab Suci Bhagawad Gita Terbesar di Indonesia yang kini buku tersebut berada dipatung Krisna Arjuna dipulau Peninsula Nusa Dua, Badung. Selain itu, Gusti Wedakarna juga mewajibkan seluruh mahasiswa di Universitas Mahendradatta yang ia pimpin untuk memiliki kitab suci Bhagawadgita yang menjadikan satu – satunya perguruan tinggi di Bali yang secara tegas menjadika Bhagawad Gita sebagai platform perjuangan Jnana Yadnya. KJS

FB/IST

SENATOR – Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Disambut Ida Pedanda Istri Oka Sidemen Di Ashram Sri Gaurangga Krisna Badung dan sejumlah warga ashram

Diterima Direktris dan Redaktur Fajar Bali

Tim Wartawan Cilik SDN 2 Ubung Kunjungi Dapur Redaksi DENPASAR–Fajar Bali Tim Wartawan Cilik (Warcil) SDN 2 Ubung didampingi Kepala SDN 2 Ubung, Drs. IB Putu Sudiarta, S.Pd. M.Pd.,mengunjungi dapur Redaksi Harian Umum Fajar Bali. Tim Warcil dengan semangat jurnalistik, setibanya di Kantor Fajar Bali Kamis (8/1), diterima Direktris Fajar Bali, IGA Galuh Ardhaningrat bersama Redaktur, IB Putu Bagus dan layouter Kasturi.

Kepada tim Warcil, IGA Galuh Ardhaningrat menjelaskan, awal terbitnya Fajar Bali 3 Agustus tahun 2000.

Secara organisatoris, struktur organisasi untuk devisi redaksi dipimpin pemimpin redaksi. Di dapur redaksi terdapat redaktur, wartawan dan layouter. Selain itu terdapat devisi manejemen,namun karena dalam satu payung, maka devisi redaksi harus bersinerji dengan devisi manejemen.

Selanjutnya dikatakan, h i n g g a ko ra n s a m p a i ke

tangan pembaca harus melalui prores, dan proses awal wartawan mengumpulkan i n fo r m a s i d a r i n a ra s u m ber. Setelah data diperoleh, maka data tersebut diolah di dapur redaksi. Berita hasil l i p u t a n wa r t awa n h a r u s diedit redaktur sebelum ditangani layouter. Tugas layouter merupakan tugas akahir di dapur redaksi untuk menstrukturkan tata letak berita dan foto sesuai halaman yang langsung diawasi redaktur.Selanjutnya loper menindaklanjuti dengan mengantar koran kesetiap pelanggan.

Namun untuk menghasilkan berita berkualitas, maka wartawan harus berkualitas, dan oleh karena itu wartawan harus memiliki wawasan yang luas, profesional dan berkompetensi. Berita berkualitas akan mampu bekompetitif, dan dapat membangkitkan minat baca.

Kepada tim Warcil juga dikemukakan tentang se-

FB/DJ

WARCIL-Direktris Harian Umum Fajar Bali, IGA Galuh Ardhaningrat bersama Redaktur, IB Putu Bagus, Kepala SDN 2 Ubung, IB Putu Sudiarta serta tim Warcil

jumlah rubrik Fajar Bali, s a l a h s a t u d i a n t a ra nya te rd a p a t p ro f i l i n s p i ra s i

wanita. Kepada tim Warcil Galuh Ardhaningrat juga memberikan motivasi agar

belajar tentang syarat untuk membuat berita. Syaratnya, who,what, wehere, when,

why and how (5 w plus 1 h). Ternyata ketika ditanya tentang apakah di sekolah sudah diajarkan 5 w plus 1 h, secara serempak tim Warcil menjawab sudah. Jawaban itu menyatakan pengetahuan dasar jurnlistik sudah diaplikasikan kepada Warcil.

Di antara sejumlah rubrik di Fajar Bali, terdapat space profil inspirasi wanita. Untuk itu Warcil harus juga aktif membuat profil agar dipajangkan di majalah dinding (mading) sekolah, dengan mewawancarai guru, pegawai serta sesama teman untuk dijadikan profil. Bila menemukan sampah dilingkungan sekitarnya, bisa dijadikan berita untuk mading dan sangat bagus bila untuk memperoleh data yang akurat mewawancarai lebih dari satu narasumber, ujar Galuh Ardhaningrat.

Sementara itu Redaktur Fajar Bali, IB Putu Bagus mengutarakan, aktivitas di surat kabar 24 jam, terlebih

pada koran harian, karena keesokan harinya koran harus terbit. Kepada tim wartawan cilik, Putu Bagus berpesan, untuk menjadi wartawan harus banyak membaca, karena dengan banyak membaca pengetahuan akan bertambah dan wawasan juga semakin luas.

Kepala SDN 2 Ubung IB Putu Sudiarta mengakui, tim Warcil SDN 2 Ubung sudah mulai aktif membuat tulisan sesuai kemampuan pada tingkat SD. Bahkan setelah di bangun toilet sekolah, tim Warcil wajib menulis tentang toilet.

Pada tulisan tersebut terdapat pro dan kontra, tetapi pro kontra sebagai ciri setelah menjadi wartawan mampu menyaring mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diberitakan. Pada kesempatan itu, Direktris Fajar Bali Galuh Ardhaningrat dan Wartawan Pendidikan, Blasius Besu diberikan tanda penghargaan oleh Kepala SDN 2 Ubung, IB Putu Sudiarta. W-001/M-005

Layouter: Layouter: Wiadnyana Manik

FAJA R BALI JUMAT, 9 JANUARI 2015l TAHUN XV

VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

12809 10547 12705 10934 19451 15299 109.15 1654 3586 9809

KURS BELI 12611 10047 12355 10584 18951 14799 103.65 1624 3186 9209 Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

KIPRAH PEBISNIS

Padukan Rotan dengan Kayu GIANYAR-Fajar Bali Guna menghadapi persaingan yang semakin ketat saat ini beberapa pengerajin khususnya pengerajin rotan di daerah Gianyar terus melakukan inovasi, guna menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas serta memiliki daya jual tinggi.

Seperti dilakukan pengerajin rotan di Jl. Raya Sakah, Batuan Kaler, Sukawati, Gianyar, Asmari.

Dikatakan, guna memenuhi pasar dalam memproduksi produk kerajinan harus terus melakukan inovasi dan kreatif, agar produk kerajinan (rotan) bisa diterima pasar baik dalam negeri maupun mancanegara. ”Untuk menghasilkan produk kerajinan yang diminati pasar maka kami melakukan inovasi produk kerajinan dengan memadukan dua bahan baku seperti rotan dipadu dengan kayu jati. Dua kombinasi rotan dan kayu jati, setidaknya akan bisa mengasilkan produk kerajinan yang berbeda dengan produk sejenis yang sudah kami buat sebelumnya,” papar Asmari, Kamis (8/1) kemarin.

Pria kelahiran Jember ini mengakui, peminatnya ada dari pelaku usaha pariwisata di Bali (pasar lokal) terutama pemilik villa dan hotel, dengan jenis produk kerajinan yang diminati kebanyakan berupa meja makan dan kursi makan. Sedangkan untuk pasar mancanegara, ada beberapa konsumen dari negara India, Brazil, Mesir dan Australia. “Dari empat negara tersebut Australia paling banyak peminatnya, sekali pesan bisa 20 set produk kerajinan rotan dari bermacam bentuk dan ukuran dipesan,” imbuhnya.

Hal yang sama juga dilakukan pengerajin rotan lainnya, Sheudin. Diakuinya, untuk inovasi dengan memadukan rotan dengan bahan baku kayu sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Apa lagi sekarang menghadapi persaingan pasar bebas, harus terus melakukan inovasi yang lebih kreatif dari yang sudah dilakukan sebelumnya, baik dari bentuk, warna, ukuran sampai pada pola anyaman rotan yang dibuat agar lebih menarik lagi. “Pengembangan produk meski terus dan harus kami lakukan agar tetap bisa diterimanya produk dari pengerajin baik ditingkat pasar lokal maupun mancanegara,” tandasnya. M-004

Angkringan Kuliner Diminta Tidak Hanya Saat Denfest

DENPASAR-Fajar Bali Kuliner Bali kian dikenal dan menjadi primadona. Terlebih sejak Denpasar Festival digelar pada tahun 2008 lalu. Kuliner Bali mulai digemari dari kalangan masyarakat lokal hingga wisatawan domestik dan asing. Saking mulai banyak penggemarnya begitu usai pelaksanaan Denfes, kuliner FB/CAR Patra Bali terasa sulit dicari dan hanya ditemukan di pasar-pasar tradisional atau restoran tertentu yang menyediakan masakan tradisional Bali. Itupun dengan varian menu kuliner yang sangat terbatas.

Untuk itu banyak warga masyarakat mengharapkan Pemerintah Kota Denpasar untuk menetapkan dan menjadikan kawasan Jalan Gajah Mada sebagai kawasan haritage yang didukung dengan sajian kuliner khas Bali bisa digelar tidak hanya pada saat Denfest saja, tetapi bisa digelar setiap minggu sekali atau bahkan setiap sore hari dengan angkringan kuliner Bali yang khas dengan berbagai varian kuliner khas Bali. “Jangan saat Denfes saja kuliner khas Bali tersebut ditampilkan. Kalau bisa setiap malam hari dengan batasan waktu tertentu kuliner Bali dapat tampil di Jl Gajah Mada,” ujar Patra, warga Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan saat ditemui Kamis (8/1).

Untuk menghindari kemacetan Patra juga memberikan saran pelaksanaan angkringan kuliner ini dimulai dari sebelah timur simpang empat Jalan Sumatra hingga sebelah barat bundaran Patung Catur Muka. Sehingga Jl. Gajah Mada sebagai kawasan haritage benar-benar terwujud. Mengingat banyaknya masyarakat Denpasar yang berjualan kuliner khas Bali, kegiatan angkringan ini dapat diberlakukan secara bergilir setiap harinya. Sehingga varian kuliner dapat dinikmati oleh masyarakat yang mengunjunginya. “Ini tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner, di samping juga untuk memberdayakan usaha kecil masyarakat ini,” kata Patra.

Patra pun menganui pelaksanaan Denfes ke-7 sangat luar biasa untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Kota Denpasar. Untuk permasalahan lalu lintas macet, Patra mengatakan itu hal biasa sebagai kota besar. “Kalau ada even menjadi macet itu hal biasa yang menunjukkan bahwa animo dan minat masyarakat terhadap even tersebut sangat tinggi,” terangnya, seraya memberi masukan agar pengunjung dapat diberikan sosialisasi untuk peduli terhap kebersihan sehingga dalam pelaksanaan Denfes tidak menjadi kotor.

Untuk peserta Denfes para UMKM dapat memanfaatkan ruang ini sebaik mungkin sebagai ajang promosi. Terlebih lagi semua fasilitas telah diberikan secara gratis oleh Pemerintah Kota Denpasar. Dengan demikian diharapkan para UMKM dapat memperhatikan harga yang relatif lebih murah kepada pengunjung. “Apa yang diharapkan Pemerintah Kota Denpasar dalam pelaksanaan Denfes bahwa kegiatan ini sebagai ajang puncak-puncak kreativitas masayarkat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandas Patra. R-004

EKONOMI

7

Bangkitkan City Tour, Pemkot Rangkul Praktisi Pariwisata DENPASAR-Fajar Bali Pemkot Denpasar b e r ko m i t m e n m e m b a n g k i t ka n ke m b a l i p ro g ra m city tour (wisata kota) yang ‘’mati suri’’ selama ini. Untuk itu, mulai tahun 2015, Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Kota Denpasar berencana merangkul asosiasi dan praktisi pariwisata di Kota Denpasar, untuk menggairahkan objek wisata kota ini.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Drs. I Wayan Gunawan, mengatakan, agenda prioritas yang akan dilaksanakan awal tahun 2015 ini adalah berupaya menggairahkan program wisata kota, yang sudah

lama dirancang Pemkot Denpasar. Guna mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan praktisi pariwisata yang ada. Terutama menyangkut masalah paket tour dan penetapan jalur kunjungan yang ideal. ‘’Semua hal ini akan kami bahas melibatkan asosiasi dan stake holder yang ada. Di samping juga merevitalisasi objek-objek yang sudah ada,’’ ungkap Gunawan, Kamis (8/1) kemarin.

Mantan Asisten II Setda Kota Denpasar ini menjelaskan, Kota Denpasar memiliki beberapa objek yang potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata yang dinilai layak di-

FB/CAR

Gunawan Wayan

tawarkan untuk wisatawan mancanegara. Namun untuk tahap awal Gunawan mengungkapkan, akan dijajaki pengem-

bangan objek yang sudah ada, mulai dari Museum Bali dan Pura Jagatnatha. Selanjutnya kawasan Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung dan Catur Muka, kawasan Jalan Gajah Mada, seperti Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. ‘’Me kanismenya nanti akan kami bahas bersama praktisi pariwisata yang ada. Yang jelas paling lambat Maret 2015 ini program city tour ini diharapkan sudah bisa diluncurkan,’’ papar Gunawan.

Menyinggung penyelenggaraan event Denpasar Festival (Denfest) yang digadamnggadang sebagai salah satu momentum untuk lebih mem-

perkenalkan bebagai potensi Denpasar di mata wisatawan mancanegara, Gunawan menyatakan sangat sependapat.

Karena pada penyelenggaraan Denfest ke-7 lalu, khususnya dalam even Denpasar Fun 5K animo wisatawan mancanegara cukup tinggi. Terbukti ada sekitar 100 wisatawan mancanegara yang ikut dalam kegiatan tersebut. ‘’Dengan akan ditetapkannya Denpasar Festival sebagai calendar event dan revitalisasi program city tour ini, diharapkan makin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Denpasar,’’ terang Gunawan.R-004

Travel Warning

Pelaku Pariwisata Khawatirkan Penurunan Kunjungan Wisatawan

FB/KJS

SERAHKAN BUKU- Christian F. Guswai menyerahkan secara simbolis buku ke-7 Retail Excellence Series berjudul “How to Create Outstanding Service” kepada Gede Hardy, Presiden Direktur Grup Hardys Holdings disaksikan Ketut Rukmini Hardy,SP, selaku Komisaris Utama.

Buku ke-7 Retail Excellence Series Dilaunching SINGARAJA-Fajar Bali Christian F. Guswai, penulis buku Retail Excellence Series yang menjadi best seller di toko buku terkemuka di Indonesia, kembali merilis buku ke-7 dari retail excellence series yang berjudul “How To Create Outstanding Service”.

Sebelumnya, Guswai telah menulis 6 buku panduan retail business yakni; How to Operate Your Store Effectively yet Efficiently, What I Learned from Hypermarket Business, Basic Principles Of Retail Business, My Retail Formula, Negotiation Skill For Retail Business, 2nd How to Operate Your Store Effectively yet Efficiently dan di akhir tahun 2014 merampung-

kan buku ketujuh.

Guswai mengaku bahagia atas rampungnya buku ke-7 Retail Excellence Series dan bisa launching di momen Hardys Pesta Rakyat di Buleleng.

“Apalagi ketika kita memasuki Kota Singaraja terpampang jelas tulisan Kota Singaraja Kota Pelajar, jadi tepatlah jika buku ini kami launching di kota Singaraja ini,” ungkap Komisaris Aktif HardysRetail ini.

Menurut Guswai, buku-buku Retail Excellence Series menjadi referensi tidak hanya bagi praktisi retail baik pengusaha maupun professional, namun juga bagi mahasiswa dalam kurikulum tentang bisnis ritel yang diajarkan di masing-

masing perguruan tinggi.

Ketut Rukmini Hardy, SP, Komisaris Utama Grup Hardys seusai menerima buku “How to Create Outstanding Service” secara simbolis menyampaikan ucapan selamat atas launching buku ke-7 Retail Excellence Series tersebut. Menurut Rukmini, untuk menjadi pengusaha retail dan mencetak profesional di bidang retail, buku Retail Excellence Series adalah referensi terbaik yang ada saat ini.”Kami mewajibkan seluruh personil di 9 core business yang terafiliasi di Grup Hardys Holdings, untuk membaca seluruh Retail Excellence Series,”pungkasnya. Rls

DENPASAR - Fajar Bali Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Wilayah III Bali Nusa Tenggara (Nusra) mencatat, dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan pemerintah maupun swasta nasional di Bali bertambah banyak dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (valas). Tercatat, secara kumulatif dana yang berhasil terhimpun hingga kuartal III 2014 lalu menncapai Rp 70,5 triliun.

Kepala KPw BI Bali Nusra Dewi Setyowati mengatakan, kredit perbankan yang disalurkan untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi daerah pariwisata Bali hingga triwulan III 2014 mencapai Rp 55 miliar.

“Penyaluran pinjaman perbankan tersebut jauh lebih rendah dari dana masyarakat yang dihimpun perbankan di daerah ini,” ujarnya.

Artinya, ada surplus dana masyarakat yang mengendap pada perbankan di Bali sebesar Rp 15,5 triliun. “Dana ini bisa diberikan kepada pengusaha dalam memajukan ekonomi rakyat,” ucapnya.

Sementara, dalam laporan statistik ekonomi keuangan daerah Provinsi Bali disebutkan bahwa, masyarakat lebih senang menaruh dananya di perbankan dalam bentuk deposito (tabungan berjangka) karena suku bunga yang tinggi. Suku bunga tinggi ini terangnya berada pada kisaran rata - rata 7,73 persen selama triwulan III 2014 dimana tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 7,39 persen.

Dikatakan, tinggi suku bunga pada perbankan di Bali menyebabkan dana masyarakat

yang terhimpun dalam bentuk deposito mencapai Rp 23,5 miliar. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 30,41 persen atau meningkat keras jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 27,93 persen.

Besarnya pertumbuhan deposito tersebut beber Dewi berpengaruh terhadap dana masyarakat yang dihimpun perbankan di Bali bertambah banyak baik itu berupa rupiah maupun valas. Sehingga, secara kumulatif sampai kuartal III 2014 lalu mencapai Rp 70,5 triliun.

Dana masyarakat yang terhimpun tersebut selain berbentuk deposito juga berupa giro Rp 14.110 miliar atau tumbuh 5,46 persen secara year on year (yoy). Pertumbuhan ini katanya berkurang jika dibandingkan periode II 2014 yang dimana mencapai 14,82 persen.

Sementara, jumlah tabungan yang dihimpun perbankan di daerah ini hingga triwulan III 2014 mencapai Rp 32.895 miliar atau tumbuh hanya 6,68 persen. Namun, jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 7,41 persen (yoy). W-011

Perbankan Bali Himpun Dana Rp 70,5 Triliun

603/IX/GLH

AMLAPURA-Fajar Bali Dikeluarkannya Travel warning oleh pemerintah Australia secara tidak langsung akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan asing berkunjung ke Karangasem.

Apalagi, saat ini kunjungan wisatawan mancanegera ke Karangasem sedang dalam kondisi ramai. Namun, peringatan pemerintah Australia kepada warganya untuk lebih berhati-hati berkunjung ke Bali baru bisa terlihat dalam beberapa pekan kedepan terhadap jumlah kunjungan wisatawan asing khususnya dari Negara-negara Eropa.

Ketua PHRI Karangasem, I Wayan Tama yang didampingi sekretaris PHRI, I Wayan Kariasa, Kamis (8/1) kemarin menyampaikan,dikeluarkannya travel warning secara tidak langsung akan memiliki dampak penurunan kunjungan wisatawan asing asal Negara tersebut. Namun, dampaknya baru akan terasa dalam sebulan kedepan,terutama terhadap pemesanan kamar di hotel-hotel di Karangasem. “Pasti ada,namun baru terasa dalam sebulan kedepan,karena travel warning baru dikeluarkan,apalagi kalau isunya senssitif,pasti dibutuhkan waktu lama,” ujar Tama.

Diakuinya, untuk memulihkan jumlah kunjungan wisatawan setelah dikeluarkannya travel warning tidaklah mudah. Jalan satu-satunya untuk memulihkan kunjungan wisatawan juga harus dilakukan pencabutan travel warning itu sendiri. Pun dikatakanya, untuk saat ini kondisi kunjungan wisatawan di Karangasem sedang berada dalam puncak ramainya. Bahkan, jumlah kunjungan wisatawan berkisaran 60-65 persen. “Pemesanan kamar berkisar 60 persen, tidak mudah memang jika suatu Negara mengeluarkan larangan kepada warganya untuk tidak berkunjung ke Negara lain, karena itu juga menyangkut asuransi mereka,” ucapnya.

Baik Tama dan Kariasa menyebutkan, untuk wisatawan yang berkunjung di Karangasem, sebagian besar merupakan wisatawan asal Negara-negara Eropa seperti Prancis, dan Australia. Bahkan,khusus di Candidasa wisatawan paling dominan dari Negara Australia. “Kalau di Candidasa memang yang banyak dari Autralia,secara keseluruhan di Karangasem yang dominan dari Prancis,” ujarnya. W-016

FB/BUDIASA

I Wayan Tama bersama I Wayan Kariasa

639/XI/KTR

Layouter:Zohra

8

DEWANKU Komisi IV DPRD Karangasem Sentil Disdikpora

FAJA R BALI

JUMAT, 9 JANUARI 2015 l Tahun XV

3,90 Persen Anggaran Pendidikan Numpang di Belanja Pegawai Anggota komisi IV DPRD Karangasem meminta agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Karangasem, memisahkan anggaran dana pendidikan dengan anggaran dana belanja pegawai.

AMLAPURA-Fajar Bali Menurut Dewan, anggaran pendidikan di Karangasem yang dinyatakan tinggi oleh Pemerintah, yakni sebesar 43 Persen dari APBD hanya numpang nama saja. Padahal anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk kependidikan hanya sebesar 3,90 persen, sedangkan sisanya atau 39 persen anggaranya untuk belanja pegawai alias untuk gaji pegawai. Hal tersebut terungkap saat anggota komisi IV DPRD Karangasem melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem, Kamis (8/1) kemarin.

Dalam kunjungannya tersebut, sejumlah anggota komisi IV yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, I Wayan Sudira lang-

sung ditemui Kadisdikpora, I Gede Ariyasa dan sejumlah jajaranya. I Wayan Sudira lebih banyak menyoroti masih tingginya pungutan uang komite di masing-masing SMA. Padahal dalam beberapa kesempatan, Bupati Karangasem mengatakan bahwa anggaran pendidikan yang disediakan sebesar 43 persen dari APBD Karangasem.

Hal serupa juga dikatakan anggota komisi IV, I Ketut Badra,Bendesa Mulyawan, I Wayan Tama dan sejumlah anggota komisi IV yang lebih banyak menyoroti masih tingginya pungutan uang komite di SMA-SMA. Padahal di saat ini telah ada dana BOS yang bisa dimanfaatkan sekolah. “Disdikpora sebaiknya memperjuangkan para guru pengabdi

Dewan Tuding Respon Dinas Sosial Badung Lambat MANGUPURA–Fajar Bali Kemiskinan di Kabupaten Badung memang meninggalkan ironi. Dengan PAD yang cukup tinggi, Badung seharusnya mampu memberantas kemiskinan. Melalui Dinas terkait, yakni Dinas Sosial, masyarakat miskin di Badung harus sudah masuk dalam data sehingga bantuan yang telah dirancang dalam program-program pemerintah bisa tersalurkan FB/EFLIN dengan baik.

Nyoman Sutrisno Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Sutrisno, ketika dihubungi Fajar Bali belum lama ini. Sutrisno menyesalkan lambatnya respon Dinas Sosial terkait permasalahan pemberantasan kemiskinan di seluruh wilayah Kabupaten Badung. “Kan lucu kalau masyarakat miskin di Badung justru mendapat bantuan dari Pemprov. Harusnya kan Badung bisa terdepan, merespon cepat dengan memberikan bantuan.

Dengan PAD yang cukup tinggi harusnya masyarakat kita tidak boleh ada yang miskin. Kalau sampai Provinsi yang sampai turun duluan, Dinas Sosial kerjanya apa? Masa data warga miskin saja tidak lengkap,” ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini menyesalkan lambatnya kinerja pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Sosial dalam merespon keluhan warga miskin. “Masa sampai ada warga yang justru tidak tahu program JKMB, JKB Manguwaras. Ini sudah keterlaluan. Minimal harus ada komunikasi antar pemerintah Desa/Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten sehingga masyarakat miskin di Badung tidak ada lagi,” ucapnya.

Sutrisno pun berharap, Dinas Sosial bisa terus konsen memberantas masalah kemiskinan yang ada di Badung dan bisa cepat tanggap. “Bukannya Badung menolak bantuan dari Provinsi, tapi saya rasa Badung sangat mampu mengurus masyarakat apalagi masyarakat miskin. Mereka kan menjadi prioritas kita. Ini pekerjaan rumah bagi pemerintah khususnya dinas sosial,” tutupnya.

Perihal penanganan kemiskinan di Kabupaten Badung, sebenarnya belum lama ini Pemkab Badung melalui Bupati Badung AA Gde Agung telah berusaha menjawabnya dengan mewacanakan akan ‘potong kompas’, atau dengan kata lain tidak akan menggunakan data kemiskinan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu saja, Bupati Gde Agung kembali lagi juga menegaskan, untuk penanganan kemiskinan di wilayahnya, dirinya menginginkan program pengentasan kemiskinan secara konsepsional.

Untuk memulai langkah tersebut, Bupati Gde Agung memastikan akan segera mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) pengentasan kemiskinan. Namun sebelum rakor tersebut diagendakan, pemerintahan terbawah seperti Kelian, Perbekel dan Camat untuk terlebih dahulu meng-update data kemiskinan di daerahnya masing-masing. “Harus kita benahi datanya terlebih dahulu, kita harus potong kompas dan tidak lagi menggunakan data kemiskinan yang lama,” demikian ditekankan Bupati Gde Agung ketika menjawab tantangan penanganan kesmikisn di Badung, belum lama ini.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati Gde Agung langsung memberikan beberapa instruksi kepada beberapa Kepala Dinas terkait. Seperti instruksi untuk Kepala Dinas Kesehatan Badung, Bupati meminta agar Dinas Kesehatan memberikan pengobatan gratis khususnya ke warga kurang mampu. Terlebih lagi untuk warga yang mengalami gangguan jiwa, Bupati berpesan agar Dinas Kesehatan memberikan pendampingan untuk pengobatan dan perawatannya. Instruksi yang kemudian bersifat berkelanjutan untuk program pengentasan kemiskinan, memerintahkan Bappeda dan Kepala BPMD Pemdes, untuk segera mengawal proses Musyawarah Kelurahan (Muskel) atau Musyawarah Desa (Musdes) di seluruh Kabupaten Badung. Dari dua agenda itu, Bupati Gde Agung berharap akan didapat data terbaru terkait berapa jumlah warga kurang mampu, serta kriteria kemiskinannya. “Kriteria kemiskinannya harus jelas, saya minta semua instansi terkait bisa segera menelisik dan meng-update data terbaru. Karena bila bicara penanganan kemiskinan, tentunya tidak bisa hanya sifatnya Hit and Run, penanganan harus betul-betul konsepsional,” tegas Bupati Gde Agung. M-005

ONLINE: www.fajarbali.com

FB/BUDIASA

Komisi IV sambangi Disdikpora Karangasem, menanyakan anggaran pendidikan di Pemerintahan Kabupaten Karangasem.

yang benar-benar dan telah lama mengabdi agar dijadikan PNS,” ujar Bendesa Mulyawan.

Atas hal itu, Kadisdikpora I Gede Ariyasa dihadapan anggota DPRD Karangasem ini menjelaskan bahwa pemerintah Karangasem memang telah menganggarkan 43 persen untuk dana pendidikan. Hanya saja, anggaran pendidikan tersebut tidak hanya untuk

pendidikan saja, akan tetapi lebih banyak di serap untuk belanja pegawai sebesar 39 persen. “Itu sebenarnya sudah melebihi dari yang ditentukan pusat, yakni sekurangnya 20 persen APBD untuk pendidikan, namun sebagian besar memang terserap untuk gaji pegawai,” ujar Ariyasa.

Masih menurut Ariyasa, anggaran pendidikan bersum-

ber dari APBD Karangasem hanya 1.88 persen. Sedangkan anggaran yang bersumber dari dana DAK sebesar 2.08 persen.

Jika 10 persen saja diberikan anggaran pendidikan diluar belanja pegawai, maka tidak akan ada lagi orang tua siswa yang membayar uang komite, khususnya di SMA/SMK. “Yang tinggi kan belanja langsungnya, kami pun tidak bisa berbuat

banyak jika sekolah-sekolah khususnya SMA memungut uang komite, karena untuk menutupi biaya pendidikan sekolah,” ujarnya lagi.

Penjelasan Gede Ariyasa membuat anggota Komisi IV DPRD Karangasem menginginkan agar kedepanya anggaran pendidikan dilakukan pemisahan antara belanja pegawai dan anggaran pendidikan.

Sehingga anggaran pendidikan tersebut benar-benar dipakai untuk kebetuhan pendidikan di Karangasem. “Kalau memang seperti itu, lebih baik kedepan dana pendidikan jangan di gabung dengan dana belanja pegawai, biar tidak kelihatan anggaran pendidikan tinggi, padahal peruntuknya lebih banyak untuk menggaji pegawai,” ujar Sudira. W-016

Ocean Blue Nunggak Pajak Rp 20 miliar Dewan Akan Terus Pantau Hotel dan Villa Bermasalah

Ilustrasi salah satu investasi perhotelan di sektor pariwisata

MANGUPURA–Fajar Bali Keberadaan Hotel Ocean Blue yang menunggak pajak sebanyak 20 miliar ditanggapi serius oleh Komisi III DPRD Badung yang membidangi anggaran. Ketua Komisi III, Nyoman Satria menegaskan, dalam sidak yang dilakukannya beberapa

FB/IST

waktu lalu, pihak dewan secara tegas meminta Pihak Ocean Blue untuk segera membayar pajak yang masih nunggak. “Jelas, Dewan minta pajaknya segera dilunasi. Kalau tidak hotel atau villa-nya akan ditutup. Kita akan terus pantau dan beri batas waktu. Pihak manajemen harus

bertanggungjawab, karena Rp 20 miliar bukan angka yang kecil,” ucap Satria, Kamis (8/1) di Puspem Badung.

Satria menjelaskan, pihak manajemen Ocean Blue harus segera mengambil langkah dengan menjual asset Ocean Blue kepada investor lain atau yang paling buruk adalah penutupan oleh pemerintah. “Untuk biaya operasional saja pihak Ocean Blue tidak mampu membackup secara benar. Sudah tidak sehat lagi, karena pendapatan mereka tidak sesuai dengan pengeluaran. Mungkin kalah bersaing dengan hotel atau villa lain,” lanjut politisi PDI P ini.

Menurut Satria, pihak dewan dalam hal ini komisi III akan berkomitmen untuk terus melakukan penertiban villa atau hotel bahkan tempat hiburan malam yang ‘nakal’. “Masih banyak hotel dan villa bahkan tempat hiburan malam yang masih bermasalah dalam hal perijinan

dan masalah pembayaran pajak. Kita akan terus pantau dan melakukan komunikasi dengan pihak eksekutif agar para investor lebih tertib jika ingin aman berinvestasi di Badung,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, bilamana para investor tidak mengindahkan ketentuan tentang pajak, tentunya hal ini kedepannya akan mengganggu konsep pengembangan pariwisata di Kabupaten Badung, yang mengacu pada konsep sustainable and quality tourism melalui berbagai kebijakan multisektor.

Kebijakan itu sendiri sebenarnya di rancang untuk menjawab berbagai tantangan konseptual dan faktual yang ada. Aktualisasi pembangunan kepariwisataan yang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat diarahkan pada upaya pemberdayaan potensi sosial, ekonomi masyarakat dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai gerbong yang

Nyoman Satria

FB/DOK

dapat menarik sektor lainnya sehingga sinergi dan keterkaitan antar sektor akan terbangun secara alamiah untuk saling mendukung. Menginventasikan kembali pendapatan dari sektor pariwisata untuk membangun desa dan melestarikan seni budaya melalui penyisihan PHR Badung ke Propinsi Bali. M-005

Catatan Penghargaan WP Terbaik Kabupaten Badung MANGUPURA-Fajar Bali Pajak Hotel dan Restoran sampai saat ini masih merupakan primadona dalam struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Dari sumber pendapatan yang cukup besar itu, Pemkab Badung bersama legislatif berupaya mengelola dan memanfaatkannya dengan baik bagi kepentingan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Demikian diungkapkan Bupati Badung A.A. Gde Agung, SH saat pemberian penghargaan kepada 31 wajib pajak daerah terbaik Kabupaten Badung akhir tahun 2014 lalu di Puspem Badung.

Bupati menegaskan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan dalam rangka transparansi pengelolaan pajak daerah, Bupati memastikan sudah memerintahkan agar segera dilakukan upaya pembenahan dan penyempurnaan. Pembenahan

dimaksud, dengan mewujudkan pengadaan system pelaporan dan penyetoran pajak secara Online, kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk pembayaran, pemindahbukuan hasil penerimaan pajak secara elektronik, serta optimalisasi penagihan pajak daerah. “Untuk itu saya mengharapkan kesadaran dari para wajib pajak daerah untuk membangun ‘Respect and Trust’ diantara kita bersama serta menjawab sikap skeptic yang berkembang. Dan saya harapkan mulai tahun 2015, pemasangan alat pemantau transaksi online terus dikembangkan agar dapat mengakomodasi system transaksi pajak pada wajib pajak daerah yang mempergunakan system web service,” jelas Bupati Gde Agung.

Untuk mendukung dan memperkuat kebijakan tersebut, Bupati pun menekankan agar

segera disusun penyempurnaan Perbup No.56 tahun 2013, tentang Online System pembayaran dan pelaporan transaksi pajak parkir, hotel, restoran dan hiburan. Dengan menyusun Ranperda Online Pajak daerah secara komprehensif, agar dapat mengakomodasi kebutuhan kedepan berkenaan dengan electronic government.

Di bagian lain, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, SH mengatakan penghargaan ini diberikan berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor: 2366/02/HK/2014 tentang penetapan dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik Kabupaten Badung Tahun 2013. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik tersebut terdiri dari dua kategori yakni, wajib pajak dengan penyetoran pajak terbaik

dan wajib pajak daerah dengan tingkat kepatuhan terbaik. Adapun parameter penilaian wajib pajak daerah dengan penyetoran terbaik yaitu jumlah hutang pajak, tingkat kepatuhan, dan jumlah penyetoran. “Pemberian penghargaan ini sebagai wujud apresiasi kepada wajib pajak yang sudah patuh sekaligus memotivasi wajib pajak yang lalai melaksanakan kewajiban perpajakan daerah,” tukas Adi Arnawa.

Dijelaskan wajib pajak terbaik di Kabupaten Badung yang menerima penghargaan dari Bupati Badung masing-masing untuk katagori wajib pajak dengan tingkat kepatuhan terbaik, yaitu The Westin Resort Nusa Dua menjadi terbaik pertama untuk jenis usaha hotel bintang 5, menyusul Bali Dynasty Hotel (hotel Bintang 4), All Season Legian Bali (hotel bin-

tang 3), Mercure Bali Harvestland Kuta (hotel non bintang), dan Alila Villas Uluwatu (Villa).

Untuk jenis usaha restoran terbaik pertama diraih Bubba Gump Shrimp,CO, disusulWaterboom terbaik pertama untuk kategori hiburan, dan Green Garden Spa untuk kategori Spa. Sementara itu, untuk katagori wajib pajak dengan penyetoran terbaik, W. Retreat & Spa menjadi yang terbaik untuk jenis usaha hotel bintang 5, menyusul Hard Rock Hotel Bali terbaik untuk hotel bintang 4, Bali Mandira Beach Resort and Spa untuk hotel bintang 3, dan Melasti Beach Resort untuk hotel non bintang. Sedangkan Aerofood Indonesia Catering menjadi terbaik untuk kategori restoran, disusul Beach Walk XXIkategori hiburan, dan Inti Dufree Promosindo Parkir untuk kategori parkir. W-014

MANGUPURA–Fajar Bali Dualisme kepemimpinan yang terjadi di DPP Partai Golkar bagi anggota dewan Badung, I Wayan Suyasa tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan.

Suyasa yakin, partai politik tertua di Indonesia ini akan solid kembali apabila para pemimpin mengesampingkan ego masingmasing. “Golkar ini partai besar, saya yakin akan solid kembali karena seharusnya secara emosional sudah matang dan kedewasaan politiknya. Kami di daerah yakin akan mampu menyelesaikan permasalahan yang

sedang terjadi di internal partai,” ucap politisi asal Penarungan ini, di Puspem Badung belum lama ini.

Merujuk pada putusan kementrian hukum dan ham yang mengakui Munas 2009 di Riau, Suyasa menilai hal ini tidak akan berpengaruh terhadap rekomendasi yang akan dikeluarkan DPP. Mengingat partai Golkar terancam tidak dapat mengikuti Pilkada apabila tidak dengan segera menyelesaikan konflik di internal partainya. “Berbicara kepala daerah, masing-masing anggaran dasar partai golkar sudah diatur.

Bahwa wewenang dan rekomendasi ada pada satu tingkat diatasnya. Masing-masing DPD tingkat II memiliki AD/ART-nya masing-masing,” ungkap anggota komisi II dewan Badung ini.

Suyasa yakin partai berlambang beringin ini bisa mengikuti hajatan politik di daerah yaitu pemilihan kepala daerah dengan mengusung kader dari internal partai. “Di daerah Golkar selalu solid, hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi bisa diatasi dengan baik,” lanjut Suyasa.

Menurut Suyasa, berbicara tentang keputusan Kemen-

kumham, selaku kader Golkar, dirinya tetap menghormati segala keputusan terbaik untuk partainya. Apabila Golkar tidak dapat mengikuti Pilkada dikarenakan belum terdaftar sebagai sebuah lembaga politik, Suyasa menilai hal itu kurang tepat. “Yang diakui kan kepengurusan Munas 2009 di Riau.

Munas di Riau kan sudah ada pengurusnya. Jika mengacu pada keanggotaan lama, tetap ada Ketum-nya kan. Segala rekomendasi berasal dari DPP hasil munas Riau jika Golkar belum islah,” tutupnya. M-005

Golkar Badung Yakin, Partainya Akan Tetap Solid

Wayan Suyasa

FB/DOK

Layouter: Wiadnyana

KESEHATAN & SPORT

FAJA R BALI

9

JUMAT, 9 JANUARI 2015 l Tahun XV

TIPS Mengatasi Nyeri pada Kanker Oleh : dr. Cokorda Istri Arintha Devi,S.Ked Kanker merupakan pembunuh terbanyak kedua setelah kejadian kardiovaskular di Indonesia. Rasa nyeri adalah salah satu konsekuensi tidak terhindarkan dari kanker. Penyebab nyeri kanker terjadi jika tumor tumbuh membesar dan menekan organ, tulang, atau syaraf di sekitarnya.

Ada berbagai macam obat penghilang nyeri, mulai dari yang ringan hingga yang dikhususkan untuk nyeri tidak tertahankan.

Menurut WHO, terdapat tiga langkah pendekatan pengobatan untuk nyeri kanker. Tahap pertama, untuk nyeri ringan akan diberikan golongan anti peradangan non steroid misalnya ibuprofen, asam mefenamat, atau golongan asetaminofen misalnya p a ra s e t a m o l . J i ka d e n -

gan terapi tahap pertama, pasien masih merasakan nyeri, maka dilanjutkan tahap kedua untuk nyeri sedang diberikan kombinasi antara obat tahap pertama dan golongan opioid lemah misalnya kodein.

Jika gagal, maka beralih ke tahap ketiga dimana nyeri berat harus dikontrol dengan gabungan antara tahap pertama dan golongan opioid kuat seperti morfin. Ada berbagai bentuk dari obat penghilang nyeri yaitu tablet, cairan, hingga yang ditempel dikulit seperti koyo. Obat yang ditempel dikulit atau dikenal sebagai “transdermal patch” ini berisi opioid golongan kuat untuk mengatasi nyeri kanker yang tidak dapat dikendalikan oleh obat- obatan lainnya.

Kunci dari keberhasilan penanganan nyeri pasien

kanker adalah komunikasi yang baik dengan dokter anda. jangan biarkan nyeri menjadi parah. Rasa takut akan ketagihan kadang membuat pasien menghentikan obat nyerinya secara mendadak. Cara ini salah, sebaiknya ikuti saran dokter anda. Dokter akan mengurangi dosis obat anda secara bertahap. Sebagian orang akan merasa mual dan mengantuk pada beberapa hari pertama, janganlah berhenti minum obat, tetapi utarakan kepada dokter anda sehingga dokter akan memberikan obat anti mual atau mengganti obat nyerinya. Kepatuhan minum obat sesuai anjuran yang berlaku, dan komunikasi yang baik adalah kunci dari pengobatan nyeri kanker yang terbaik.KJS

Cabor Judo Mengangkat Pamor Pembinaan Olahraga Bali

FB/SUPRI

KONTRIBUSI 4 EMAS-Cabang judo medali emas terbanyak dan memboyong tropi juara umum pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja di Surabaya, Jawa Timur 2014.

lan judoka Bali direspon luar biasa oleh Wakil Ketua Umum PJSI Bali, Nengah Sudiartha.

Pengalungan bunga ketika judoka tiba di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung memang terkesan seremonial, tapi mengandung makna mendalam.

“Memang terlihat seremonial, tapi bagi PJSI Bali, penghargaan banyak bentuknya, salah satunya menyapa mereka ketika tiba dari medan laga,” kata Sudiartha.

Lebih lanjut dijelaskan, aktivitas penyambutan itu merupakan bentuk menjalin komunikasi yang harmonis, dan suatu bentuk penghargaan bagi mereka yang telah memperlihatkan hasilnya,

ini tak hanya meraih 4 medali DENPASAR-Fajar Bali Bali menempatkan pondasi emas, tapi juga melampaui 6 besar nasional pada multi target. Bahkan dengan raihan cabang olahraga yang terwadahi dalam Kontribusi Cabor Judo Pekan Olahraga Nasional (PON) Nama Kelas Medali Remaja I/2014 1.Pasek Nyoman Krisnanda Sukadana 55 kg Emas d i S u r a b a ya , 2.I Wayan Gede Bima Prasetya 81 kg Emas Jawa Timur. Digelaran terse3.Komachi Amano Lubis 63 kg Emas but, kontingen 4.Luh Eka Meidiani Pujahasita 44 kg Emas Bali berada di 5.I Made Sastra Dharma 66 kg Perunggu bawah Jawa Timur ( juara Pelatih: Manajer: umum), DKI 1.Made Antika Kowara Agus Putra Adnyana Jakarta, Jawa Barat, Jawa Ten2.I Made Semara Bawa gah, dan Sumatra Barat.

Raihan medali emas hanya 4 medali emas, dan 1 medali bukan hanya untuk pribadi selisih sekeping emas dengan perunggu, membuat cabang tapi kepentingan pulau deJawa Tengah dan Sumatra judo menggaet status juara wata. “Saya pun berharap, Barat. Jika tak ada goresan umum dan berhak atas tropi mereka tak terbuai dengan (masalah,red) di cabang atle- dari Panitia Pusat PON Remaja. hasil yang dicapai, tapi setik, kontingen Bali sangat “Tropi juara umum yang digaet baliknya mempertahankan memungkinkan naik setingkat cabang judo merupakan satu- reputasinya di event-event satunya yang didapat kontin- berikutnya. Apalagi Ketum lebih baik.

Namun tak bisa dipungkiri, gen luar Jawa,” ujar Ketua PJSI Bali, Pak Alit Putra sangat reputasi kontingen Bali tak Umum KONI Bali, I Ketut Su- konsen terhadap pembinaan lepas dari andil cabang olah- wandi, Kamis (8/1) kemarin. dari segala tingkatan di cabang Sementara itu, keberhasi- judo,”tuturnya.R-007 raga judo. Cabang olahraga

FB/SUPRI

DUTA BALI-Gubernur Mangku Pastika saat melepas PON Remaja, Jumat (9/1) hari ini memberi ganjaran setimpal atas prestasi yang diraih di multi cabang olahraga yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur.

Hari Ini Gubernur Bali Serahkan Bonus Atlet PON Remaja Peraih medali emas memperoleh kucuran bonus Rp25 juta KONI Bali, Jumat (9/1) hari ini menyerahkan bonus kepada atlet yang memberi kontribusi medali bagi kontingen pulau dewata pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja I/2014, Surabaya, Jawa Timur. Total bonus Rp345 juta belum termasuk pelatih dan manajer.

DENPASAR-Fajar Bali Bonus atlet itu akan diserahkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali. Ketua Umum KONI Bali I Ketut Suwandi di Den-

pasar, Kamis (8/1) kemarin membenarkan rencana itu. Selain bonus atlet peraih medali di PON Remaja, Surabaya, KONI Bali juga menyerahkan bonus kepada pelatih sebagai bentuk apresiasi yang sudah berperan

penting, hingga atlet binaannya mampu meraih medali emas bagi kontingen Bali di PON Remaja.

Khusus untuk atlet peraih medali emas, total bonus Rp150 juta, perak Rp105 juta dan total bonus medali perunggu sebesar Rp90 juta dengan asumsi jumlah medali yang diraih pada PON Remaja yakni 6 medali emas, 6 perak dan 9 medali perunggu. “Jumlah itu setelah dikalkulasi nilai bonus untuk sekeping emas Rp25 juta, perak Rp17,5 juta dan perunggu sebesar Rp10 juta.

Tapi belum termasuk bonus bagi pelatih dan para manajer,”

ucap Suwandi.

Suwandi berharap, atlet yang menerima bonus nantinya prestasinya bisa lebih ditingkatkan serta lebih giat menjalani latihan. Karena ini merupakan langkah awal untuk mengukir prestasi yang lebih besar. “Jika mereka sudah tidak bisa tampil di PON Remaja karena usia, proyeksi selanjutnya memperkuat cabang olahraganya masing-masing untuk turun pada Pra-PON,” kata Suwandi, yang berharap mereka usia muda memiliki rentang waktu yang panjang untuk mengukir prestasi pada kesempatan berikutnya. R-007

Duta Olahraga Bali yang Meraih Medali pada PON Remaja 2014

Nama 1.Luh Eka Meidiani Pujahasita 2. Komachi Amano Lubis 3. Pasek Ny. Krisnanda Sukadana 4. I Wayan Gede Bima Prasetya 5.Ni Luh Made Citra Dewi 6. Ni Luh Mitayuni 7. I Gede Adi Juantara 8. Ni Md. Eppi Wilantika 9. Gst.A. Mardili Ningsih 10.I Kade Rico 11. Ni Nyoman Sintya

Cabor Judo Judo Judo Judo Renang Atletik Atletik Atletik Atletik Menembak Renang (50m)

Medali Emas Emas Emas Emas Emas Emas Perak Perak Perak Perak Perak

Nama 12. Ni Nyoman Sintya 13.Dsk. Md Sri Widyadari 14.Dewi Novita Lestari 15. Anak Agung Istri 16. Ni Luh Mitayuni 17. Adi Selamat 18. I Made Sastra Dharma 19. I Ketut Adi Wirawan 20. I Nyoman Agus Redy Prabawa Kadek Ayu Puspawati 21. Kadek Ayu Puspawati

Cabor Renang (100m) Renang Renang Renang Atletik Anggar Judo Silat Tenis Meja

Medali Perak Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu Perunggu

Tenis Meja

Perunggu

Rawat Sebut 4 Cabang “Lelet” Soal Administrasi KTA MANGUPURA-Fajar Bali Program Kartu Anggota (KTA) yang digulirkan KONI Bali, belum sepenuhnya direspon cepat oleh KONI Kabupaten/ Kota. Sebut saja KONI Badung, hingga kini masih dalam tahap pengumpulan administrasi cabang olahraga.

Kabag TU KONI Badung, Anak Agung Rawat Dwajha mengakui, masih 4 cabang olahraga yang masih “Lelet” (Lambat) mengumpulkan administrasi, yakni kempo, menembak, tarung derajat dan bridge. “Empat cabang ini masih kami tunggu administrasi menyangkut nama-nama atlet yang didaftarkan untuk kepentingan KTA KONI Bali,”ujar Rawat, Kamis (8/1) kemarin.

Lambatnya menyetor administrasi KTA ke KONI Bali, juga terkait dengan jumlah atlet yang didaftarkan untuk mendapat KTA. KONI Badung, kata Rawat telah menginventarisasi 800 atlet untuk mendapatkan KTA. “Jumlah atlet dan pelatih yang didaftarkan untuk memperoleh KTA sangat banyak, berbeda dengan KONI Kabupaten lainnya,” kilah Rawat.

Terpenting kata Rawat, selektifitas atlet dan pelatih menjadi yang utama, dan tidak sekedar mendaftarkan untuk memperoleh KTA. “Intinya

kami sangat merespon program KONI Bali tersebut yang muaranya untuk kelancaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali,”pungkasnya.R-007

018/I/FB/KTR

680/IX/GLH

Layouter: zohra

10

POLITIK Karena KMP, Perundingan Islah Partai Golkar Kembali Buntu

FAJA R BALI

JUMAT, 9 JANUARI 2015 l Tahun XV

Suara PARLEMEN

Curiga Pemerintah ‘Memata-matai’ Pers JAKARTA-Fajar Bali Parlemen menyesalkan pemerintah yang ’memata-matai’ media massa. Sebab, hal itu dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kebebasan pers. Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (8/1).

Mahfudz Siddiq mengakui, memang ada satu unit kerja yang membidangi persoalan media FB/IST masa, dimana mereka Mahfudz Siddiq melakukan analisis terhadap semua pemberitaan media. Hal ini adalah kerja resmi dimana BIN menurutnya selalu memberikan report atau laporan dan rekomendasi kepada kepala BIN dan presiden.

Jadi, menurutnya, sistem yang sudah ada itu saja yang dimanfaatkan dan dikelola oleh presiden. “Tapi catatan pentingnya bahwa semua analisis dan rekomendasi dari intelejen itu, adalah termasuk dari semua pengambilan keputusan atau kebijakan, jangan malah dijadikan instrumen untuk mengekang kemerdekaan dan demokratisasi pers. Jangan sampai presiden menggunakan intelejen untuk mengekang kebebasan pers atau memberangus pers. Saya sendiri tidak tahu pesan politik apa yang ingin disampaikan Jokowi dengan pernyataannya itu. Kita lihat saja nanti,” ujar Mahfud.

Dia menilai, seseorang yang memiliki popularitas tinggi apalagi dia seorang presiden seperti Jokowi wajarwajar saja diberitakan.

Namun dirinya pun mengingatkan bahwa Presiden populer bisa mengarah pada dua kemungkinan yaitu mendorong demokrasi karena itu nafas kekuatan populer atau bisa juga dia terjebak menjadi pemimpin yang otoriteris. Pemimpin otoriter biasanya terlalu khawatir popularitasnya terganggu jika ada yang mengkritik. ”Karena ada dua kemungkinan itu makanya saya katakan, kalau digunakan untuk analisis media massa wajar saja tapi jangan sampai untuk mengekang kebebasan pers dan demokrasi media. Lagipula saat ini media sudah terpolarisasi, ada media-media yang secara total mendukung seluruh kebijakan pemerintahan ada media yang terus menerus mengkritik kebijakan pemerintah.

Itu biasa saja,” tegasnya.

Dia pun mengingatkan Jokowi kalau memang memerlukan keseimbangan pemberitaan media, maka biarkan saja media-media yang ada yang sudah terpolarisasi itu yang melakukannya sendiri.

Pemerintah jangan ikut campur mencoba menyeimbangkan dengan persepsinya sendiri. ”Kalau diperlukan keseimbangan biar media itu sendiri, jangan pemerintah mengintervensi untuk menciptakan keseimbangan menurut persepsi pemerintah,” katanya. SP

DPC PDIP Kota Denpasar Tunda Konfercab Tunggu Rekomendasi DPP

I Gusti Ngurah Gede

FB/CAR

DENPASAR-Fajar Bali Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan Kota Denpasar yang rencananya dihelat Minggu (11/1) di sekretariat DPC PDIP Kota Denpasar, akan ditunda. Hal itu menyusul adanya inform a s i te r b a r u m a s i h menunggu rekomendasi DPP PDI Perjuangan. Sebelumnya PDI Perjuangan Kota Denpasar telah menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab)

serentak di empat kecamatan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, SH, ketika dihubungi, membenarkan pelaksanaan konfercab yang akan mengagendakan pemilihan ketua DPC ditunda. Alasannya, masih menunggu informasi dan juga rekomendasi DPP, khususnya terkait evaluasi nama-nama calon ketua DPC. Mengingat salah satu agenda yang akan dibahas dalam konfercab nanti adalah konsolidasi organisasi, termasuk pemilih pengurus DPC untuk periode lima tahun ke depan (2015-2020). ‘’Hingga kini rekomendasi itu belum turun, agenda konfercab ditunda dulu.

Mudah-mudahan rekomendasi bisa turun pertengahan ini, sehingga paling lambat akhir Januari konfercab sudah bisa dilaksanakan,’’ tandas Ngurah Gede, Kamis (8/1) kemarin.

Ketua DPRD Kota Denpasar ini menegaskan, di samping konsolidasi organisasi, dalam konfercab nanti juga akan mendengarkan pertanggungjawaban pengurus lama dan juga menetapkan program kerja untuk lima tahun ke depan. “Agenda utama yang dibahas dalam konfercab nanti, selain pemilihan pengurus juga program kerja,” ungkap Ngurah Gede.

Ditundanya pelaksanaan konfercab juga dibenarkan Kepala Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, I Nyoman Putrawan. Sesuai agenda awal, kata Putrawan, setelah musancab rencananya akan dilanjutkan dengan konfercab. Bahkan, DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar menjadualkan konfercab digelar Minggu (11/1) ini. ‘’Tapi karena masih menunggu rekomendasi DPP, maka pelaksanaan konfercab ditunda,’’ terang Putrawan.

Sebagaimana diketahui, PDI Perjuangan Kota Denpasar, selain menggelar musancab secara serentak akhir Desember 2014 lalu, juga telah melaksanakan penjaringan bakal calon pengurus DPC. Berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan, muncul sejumlah nama yang dijagokan untuk memimpin PDI Perjuangan Kota Denpasar lima tahun ke depan, di antaranya, I Gusti Ngurah Gede, I Ketut Suteja Kumara, AA Kompyang Raka dan Kadek Agus Arya Wibawa. R-004 ONLINE: www.fajarbali.com

Perundingan antara dua kepengurusan di tubuh Golkar kembali buntu.

Kebuntuan perundingan terjadi karena belum ada titik temu mengenai posisi Golkar ada di dalam atau di luar Koalisi Merah Putih (KMP).

JAKARTA-Fajar Bali Ketua Harian DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, MS Hidayat, menjelaskan, posisi Golkar di KMP menjadi persoalan yang paling krusial. Meski dua kubu sepakat mengkritisi pemerintahan, kata Hidayat, tetapi hal itu tidak membuat adanya kesamaan pendapat bahwa Golkar harus masuk dalam salah satu koalisi partai politik.

“Soal islah, beberapa hal tidak disepakati, yang krusial soal KMP,” kata Hidayat seusai menghadiri pertemuan antara juru runding kedua kubu, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (8/1).

Di lokasi yang sama, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agun Gunanjar justru mengklaim ada banyak perkembangan dari perundingan kemarin. Meski begitu, ia mengakui belum ada titik temu saat perundingan menyinggung posisi Golkar di dalam KMP. Agun mengungkapkan, perundingan menyepakati agar Golkar diposisikan sebagai partai yang kritis pada pemerintah. Dalam artian,

FB/IST

DEKLARASI-Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi, dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli (kiri-kanan) menyatakan deklarasi koalisi permanen merah-putih di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Golkar akan mengawasi semua program yang digulirkan pemerintah dan akan memberikan bantuan jika pemerintah memerlukannya. “Jangan libatkan KMP dan KIH. Memang masih ada sedikit beda,” ujar Agun.

Ia melanjutkan, perbedaan pendapat makin monohok saat dibahas men-

genai visi Golkar untuk Ind o n e s i a 2 0 4 5 , ya n g j u ga dikenal dengan Visi Negara Kesejahteraan 2045 Partai Golkar. Pengurus kubu Munas Bali menganggap visi itu dapat dikawal bersama KMP, sedangkan kubu Munas Jakarta beranggapan sebaliknya. “Bagi kami, tidak harus gunakan KMP, karena

bisa saja bisa berbeda antara KMP dalam isu tertentu. Itu yang masih perlu ada proses lanjutan,” ungkapnya.

Selain menyepakati posisi Golkar sebagai partai yang kritis pada pemerintah, ada juga kesepakatan lain yang tercapai dalam perundingan yang berlangsung sekitar dua jam itu. Di antaranya, kedua

kubu sepakat dengan sistem pilkada langsung, sepakat untuk tidak menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo selama satu periode, sepakat ingin memenangi Pemilu 2019, dan sepakat dengan penunjukan calon kepala daerah yang diserahkan pada pengurus partai di tingkat daerah. KP

PDI-P Harus Jadi Teladan Kaderisasi Partai

Siti Zuhro

FB/IST

JAKARTA-Fajar Bali Pe n ga m a t p o l i t i k d a r i Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mendorong PDI Perjuangan untuk berani menjadi contoh sebagai partai yang sukses melakukan kaderisasi internal. Hal itu disampaikan Siti sebagai masukan menjelang ulang tahun ke 42 PDI-P pada 10 Januari 2015.

Menurut Siti, sebagai partai yang sudah berusia puluhan tahun, PDI-P dianggapnya sukses melakukan kaderisasi internal. Kesuksesan PDI-P melakukan kaderisasi, kata dia, terlihat dengan munculnya kaderkader seperti Presiden Joko W i d o d o , G u b e r n u r J a wa Tengah Ganjar Pranowo dan lainnya. “Sudah saatnya

PDI-P menunjukkan sebagai partai yang bisa dijadikan rujukan. PDI-P sudah relatif berhasil. Kadernya bagusbagus, sukses merekrut kepala daerah yang orangnya yahud,” kata Siti, saat dihubungi, Kamis (8/1).

S e l a n j u t nya , ka t a S i t i , PDI-P harus terus menegaskan posisinya sebagai partai yang dekat dengan rakyat

kecil. Menurut dia, posisi PDI-P itu dapat dilakukan dengan terus menjunjung tinggi ajaran Bung Karno agar Indonesia berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

“Tegaskan sebagai partai wong cilik, karena partai lain tak seperti PDI-P,” kata Siti. KP

cawapres berduet dengan Prabowo Subianto. Sementara Zulkifli Hasan merupakan Ketua MPR saat ini. Dia juga masuk dalam jajaran ketua DPP PAN,” ujar Lucius di Jakarta pada Kamis (8/1).

Dari sisi kapasitas, lanjutnya dua tokoh ini jelas b e r i m b a n g . D e n ga n p e n galaman di partai, kedua nya p u nya ke m a m p u a n untuk menjadi Ketum PAN. Na m u n , m en u ru t Lu c iu s, kapasitas bukanlah faktor utama dalam laga kongres nanti. “Faktor jaringan dan kemampuan finansial sangat menentukan,” tandasnya.

Dalam hal jaringan, jelasnya kedua calon samasama punya jejaring yang memadai, apalagi setelah A m i e n R a i s m e nya t a k a n dukungannya kepada Zulkifli. Amien Rais diakui masih merupakan figur berpengaruh di tubuh PAN. “Pengaruh Amien Rais menyebar hingga ke jajaran pengurus d i d a e ra h . S e s u a t u ya n g mungkin menjadikan pertarungan Hatta-Hasan menjadi sangat ketat,” tuturnya.

Lucius mengungkapkan Hatta pasti mengandalkan dukungan dari DPD yang sudah “dipiaranya” selama ini. Kelebihan Hatta, katanya justru di jejaring lintas partai yang merupakan sisa-sisa pilpres lalu.

D u ku n ga n d a r i ko a l i s i partai lain sangat penting dalam memainkan isu di publik menjelang kongres.

Dan sasarannya adalah DPD yang belum menent u ka n s i ka p . “ S e l a i n j a r ingan, dukungan finansial merupakan satu elemen ya n g d i d u ga s a n ga t b e r pengaruh. Penggunaan duit untuk “membeli” suara DPD

bisa jadi menjadi kelebihan Hatta dibandingkan dengan Hasan,” jelasnya.

Di sisi lain, Lucius Karus mendesak PAN untuk membuka ruang bagi munculnya tokoh muda dan baru dalam perebutan kursi kepemimpinan partai.

Menurut Lucius dua nama yang sekarang beredar, Hatta Rajasa dan Zulfikli Hasan bukanlan sosok yang menjadi jawaban untuk isu regenerasi. “Ini masih merupakan pertarungan kelompok lama di tubuh PAN. Mestinya harus ada proses yang memungkinkan kandidat lain muncul sebagai alternatif,” ujar Lucius.

Dengan hanya dua nama ini saja, katanya PAN dianggap gagal menjadi partai yang menghargai kemunculan tokoh alternatif. Menurutnya, ada nuansa kepentingan elit sekarang yang diwakili Hatta dan Amien semata yang akan mengisi kontestasi perebutan Ketum PAN. Dia menilai dua kandidat yang muncul jelang kongres PAN, masing-masing memiliki kelemahan. “Isu regenerasi bisa menggoyahkan Hatta jika terus ditiupkan. Apalagi kecenderungan umum selalu mudah menjatuhkan figur yang ngotot mempertahankan kekuasaan,” tandasnya.

Sementara Zulkifli juga bukan tanpa tantangan. Dukungan Amien Rais bisa menjadi titik lemahnya karena faktor hubungan perkawinan di antara keduanya. “Jika Amien menyebutkan dukungannya kepada Zulkifli karena menginginkan regenerasi, bisa-bisa itu dianggap sebagai bentuk rasionalisasi saja,” pungkasnya. M-007/BS

Bali Dipercayai Jadi Tuan Rumah Kongres IV PAN Hatta Rajasa Ditantang Zulkifli Hasan DENPASAR-Fajar Bali Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional di Jakarta, Rabu (7/1) malam, memutuskan untuk melaksanakan Kongres IV PAN di Bali tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2015. Bali kembali terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres PAN setelah menyingkirkan dua calon tuan rumah yakni Yogyakarta dan Jawa Timur.

Ketua DPW PAN Bali Nyoman Gede Suweta men gatakan, berdasarkan pertimbangan dari DPP PAN dan DPW-DPW se-Indonesia memutuskan Bali menjadi te m p a t p e nye l e n g ga ra a n Kongres IV PAN. Dukungan bagi Bali untuk menjadi tuan rumah kongres mengemukan dalam forum Rakernas maupun kelompok-kelomp ok ker j a sel a m a Ra kernas. “Keputusan Rakernas Pkl. 12.00 Wita tadi malam, Ra b u ( 7 / 1 ) m e m u t u s ka n Bali menjadi tuan rumah Kongres yang akan digelar 28 Februari sampai 2 Maret 2015,” jelas Ketua DPW PAN Bali dihubungi melalui sambungan telpon, Denpasar, Kamis (8/1).

Menurut Mantan Wakapolda Bali ini, dipilihnya Bali menjadi tuan rumah Kongres tidak mengejutkan.

Pasalnya beberapa bulan sebelum menjelang Rakernas, DPP PAN dan DPW PAN dari berbagai daerah di Indonesia merekomendasikan agar Bali menjadi tuan rumah.

“Sudah ada komunikasi informal sebelumnya dengan

Nyoman Gede Suweta

s aya . M e re ka m i n t a ke s ediaan Bali menjadi tempat pelaksanaan Kongres. Waktu itu kami sudah nyatakan sikap untuk siap menggelar Kongres di Bali,” ungkap Suweta.

Dikatakan lebih lanjut, DPW PAN Bali telah siap untuk melaksanakan Kongres di Bali. Pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) DPP PAN untuk memulai kerja-kerja kepanitiaan.

“Kemarin saya bertemu Pak Hatta (Ketua Umum PAN) untuk berkoordinasi. Sesuai AD/ART panitia Steering Committee (SC) dari DPP dan Organizing Committee gabungan dari DPP dan panitia lokal. Mengenai tempat penyelenggaraan di Bali akan diputuskan oleh DPP, kami hanya menyodorkan pilihan tempatnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suweta mengatakan terdapat dua agenda utama yang akan dibahas dalam Kongres nanti, yakni pemilihan Ketua Umum DPP PAN periode 2015-2020, dan merumuskan rekomendasi kebijakan nasional PAN.

FB/ARI

Mengenai siapa calon Ketua Umum yang akan bertarung nanti, Suweta mengungkapkan ada dua nama ang mencuat yakni Ketum Incumbent DPP PAN Hatta Rajasa dan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua MPR RI. Meskipun dua nama ini disebut-sebut yang akan bertarung dalam Kongres nanti, Suweta mengatakan masih terbuka peluang bagi kader lainnya untuk bertarung dalam perebutan kursi kepemimpinan Ketua Umum PAN. “Belum ada yang mendeklarasikan diri sebagai Caketum. Calonnya bisa saja lebih dari dua orang. Keputusan tetap akan ditentukan dalam Kongres nanti,” ucap Suweta yang juga merupakan Ketua GPP Bali.

Sementara, peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan sama-sama memiliki kekuatan untuk merebut tahta tertinggi PAN. “Hatta Rajasa merupakan incumbent. Dia pernah menjadi

Layouter: Wiadnyana

FAJA R BALI

JUMAT, 9 JANUARI 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

‘Goak Barak’ Desak Dewan Daftarkan Desa Dinas DARI HALAMAN 1 Ngakan Made Samudra. Dalam orasinya koordinator lapangan (korlap) Gede Karang Sadnyana mengatakan, aspirasi yang disampaikan didasari atas keprihatinan terhadap polemik UU Desa.

Menurut Gede Karang pihak yang gencar untuk mendaftarkan desa

adat terbius oleh anggaran yang akan digelontorkan oleh pemerintah nantinya.

“Dalam pelaksanaan UU Desa, desa akan menerima Rp.1,4 miliar. Uang tersebut bisa meracuni bahkan menghancurkan adat dan kebudayaan Bali kita. Jangan bicara hanya mengenai ajeg Bali, Tri Hita Karana

kalau dalam pelaksanaannya baik eksekutif maupun legislatif tidak mengambil langkah tegas dalam menyikapi UU Desa ini,” cetus Gede Karang.

Ditambahkan, desa adat Bali telah ada sejak dahulu dan menjadi roh dari masyarakat Bali. Untuk itu, desa adat jangan menjadi alat oleh segelintir

pihak yang hanya melihat dari kepentingan materialistik semata. “Kami meminta anggota dewan khususnya dari Buleleng untuk mempertahankan desa adat sebagai roh Bali, tidak terjebak dengan politik uang.

Saya tegaskan desa adat jangan diusulkan sebagai pelaksana UU Desa,” paparnya. M-007

memutuskan untuk memilih desa adat, maka dikhawatirkan akan merusak keotonoman desa pekraman. Tak hanya itu, desa pekraman juga secara otomatis akan masuk di bawah struktur pemerintahan.

Lebih lanjut, Wiana mengungkapkan bahwa titik awal kerancuan UU Desa ini terdapat pada naskah akademiknya.

Berdasarkan naskah akademik yang dirancang oleh Dirjen PM, disebutkan di Aceh, Bali, Kalimantan Barat, dan Maluku terdapat dualisme desa yang konflik. Padahal kondisi di Bali sebaliknya, tidak pernah terjadi konflik dan tumpang tindih.

“Di Bali kan tidak ada konflik, naskah akademiknya keliru. UU ini harus dipermasalahkan,” ujarnya. Jalan terbaik menurut Wiana, Bali tidak perlu mendaftarkan apa-apa. Kalau urusan

pemerintahan biarkan desa dinas yang mengurusi. Sebaiknya desa pekraman di Bali fokus pada permasalahan agama dan adat saja. Apalagi berdasarkan pantauannya, urusan adat di Bali saja belum ditangani dengan tuntas.

“Dibiarkan saja seperti sekarang tidak apa-apa. Kalau dibiarkan dinas, dia yang urus pemerintahan, jangan desa pekraman urus pemerintahan. Urus adat saja, belum berfungsi dengan baik,” imbuhnya. Iapun berharap perbedaan pendapat dan pilihan disikapi dengan bijak dan humanis oleh semua pihak. Tidak perlu mengecam ataupun ngotot dengan satu pilihan saja.

Sementara, Ketua PHDI Provinsi Bali, IGN Sudiana memiliki pandangan yang berbeda. Sebelumnya PHDI Bali sudah menyampaikan pernyataan sikap.

Yakni, dengan menyarankan pe-

milihan desa adat. Menurutnya, ada ketentuan-ketentuan khusus, di pasal 96-111 yang dinilai dapat menguatkan dan membuat desa adat di Bali lebih baik. Meskipun demikian, Sudiana menegaskan pihaknya hanya menyarankan saja. Kalaupun pada akhirnya, Pansus UU Desa ataupun bupati/ wakilota menjatuhkan pilihan pada desa dinas pihaknya tidak mempermasalahkan.

“Kalau memang itu yang diputuskan (pilihan desa dinas), PHDI mau berbuat apa? Kita hanya menyarankan, karena desa adat akan menjadi subyek hukum.

Kalau jadi subyek hukum, maka desa adat memiliki kekuatan hukum dan bisa bisa membatasi gerakan investor yang ingin kuasai tanah bali. Kemudian gerakan pengembang dan yang lainnya bisa dikontrol oleh desa adat sendiri,” imbuhnya. W-019

itu, Handoko juga mengaku bahwa dia sama sekali belum pernah bertemu dengan pihak pelapor, Suryanti Fitriani dan Susanti Agustini.

“Bukan hanya tidak pernah bertemu para pelapor, dengan pemilik lainnya juga saya tidak pernah bertemu. Karena itu bukan urusan saya. Yang menangani masalah pembayaran itu ditangani oleh staf saya,” terang Handoko.

Handoko juga mengaku tidak pernah lari dari tanggungjawab.

Buktinya, dia mengaku saat adanya utusan pailit dari Pengadilan Niaga, dia langsung bersurat kepada semua pemilik unit untuk bertanya ke BNI. Sementara terkait belum dibuatnya AJB atas pembayaran lunas yang sudah dilakukan oleh pelapor, dikatakan Handoko, semua bukan kesalahannya.

Sebab, pihak Handoko bukan sebagai pembuat akta, namun hanya membantu kelancaran sampai dengan bisa ditanda tangani oleh para pihak dan proses pembuatan AJB itu tidak mudah karena terdiri dari beberapa institusi yang terlibat seperti Notaris, Dispenda, Ditjen pajak, BPN, pihak BNI sebagai pemegang titipan SHMSRS juga harus masuk dalam daftar antrian dikarenakan ada 275 SHM SRS yang ada di BKR utk di AJB kan.

Di lain pihak, kasus yang membelit bos PT. Dwimas Andalan Bali (DAB) memang luar biasa.

Bagaimana tidak, kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar itu tak hanya panas

di dalam, tapi juga panas di luar sidang. Buktinya, pada sidang dua hari lalu, pihak terdakwa, March Vini Handoko Putra menghadirkan saksi anggota Divisi Propam Mabes Polri, yang bertindak atas nama tim Audit Investigasi bentukan Mabes Polri dengan Sprint Kapolri langsung, Saksi berpangkat Komisaris Besar (Kombes) Polisi Drs. Basuki S.H., M.H., yang menjabat sebagai Akreditor Utama Rowabprof Div. Propam Polri dengan sadar membongkar rekayasa kasus ini yang dilakukan penyidik Polda Bali.

Saksi, usai memberikan kesaksian menuturkan, dia dengan beberapa rekannya melakukan investigasi atas laporan yang dilakukan oleh kuasa hukum Handoko yang menyebut ada dugaan rekayasa kasusnya saat masih ditingkat penyidikan di Polda Bali.

“Kami diperintahkan oleh Kapolri untuk menindaklanjuti adanya laporan yang diajukan oleh Handoko,” jelasnya saat ditemui di tempat terpisah. Dia juga dengan gamblang mengatakan, dalam penanganan kasus yang membelit bos BKR itu memang ada pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh penyidik.

Dia menyebutkan, penyidik telah merekayasa kasus ini dengan cara mengabaikan kewajiban pembuktian yaitu adanya fakta bahwa tentang kesimpulan penyidik yang menilai perbuatan Handoko menerima pembayaran atas pembelian kondotel dari pada pelapor masuk ke re-

kening pribadi sebagai perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan bahwa kesimpulan penyidik tersebut adalah tidak benar.

Fakta lain yang disembunyikan oleh penyidk yaitu penyidik tidak menguji atau mempertimbangkan hak pelapor yang telah menerima manfaat atau benefit dari PT. DAB berupa ROI berupa pembagian keuntungan atas investasi di BKR. Dikatakan pula, bahwa terlapor kemudian tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan PPJB menjadi AJB atas nama pelapor bukan karena kelalaian terlapor, melainkan disebabkan adanya Force Majeure yang di sebabkan adanya putusan Pailit PT.DAB. Selain itu, disebut pula bahwa, kesimpulan penyidik yang menyatakan perbuatan Handoko telah memenuhi unsur dalam Pasal 378 KUHP juga bisa disebut rekayasa.

Alasannya, karena penyidik juga telah menyembunyikan fakta-fakta dalam berkas perkara yang di sampaikan ke JPU, seperti bahwa adanya Kepailitan tidak di masukkan dalam berkas,adanya perjanjian APHT terbaru antara BNI dengan PT.DAB di hilangkan,adanya klausal dalam perjanjian PPJB yang membolehkan Handoko menerima pembayaran PT.DAB,sehingga seolah-olah unsur bujuk rayu dan rangkaian kata-kata bohong atau keadaan palsu terpenuhi dan dapat dipersangkakan kepada Handoko. W-007*

gunakan alat semacam ini, hasilnya tentu akan lebih maksimal.

Kurangnya sarana pendukung dalam pengolahan pupuk, ternyata masih menjadi salah satu kendalanya. Untuk mendapatkan bantuan sarana itu, pihaknya diminta untuk mengirimkan proposal ke Pemerintah Provinsi.

“Kami belum mengajukannya, mungkin akan segera mengirimkan proposal,” ujarnya lagi.

Berkaitan dengan hasil pupuk dari kotoran sapi tersebut, selama

inisudahdapat dimanfaatkanuntuk menyuburkan tanaman. Namun belum dilakukan secara maksimal danbelumsecaramenyeluruhdapat dijual, tetapi lebih banyak dipakai oleh anggota. Padahal untuk pupuk organik dari kotoran sapi, banyak dibutuhkan oleh anggotanya dan termasuk masyarakat sekitarnya.

Selain itu, pemanfaatan bio gas juga belum dapat dikelola dan dipergunakan secara maksimal.

Bila dipergunakan hanya dimanfaatkan untuk anggotanya saja,

ketika berada di areal kandang.

Dulu biasanya dapat dipakai untuk memasak, tetapi sekarang mulai jarang dimanfaatkan lagi. Kendalanya, sampai sekarang ini masalah perpipaan yang belum tercukupi.

Simantri yang sudah dibangun selama setahun ini, diharap dapat lebih dikembangkan dalam pengolahan pupuk, sehingga pemakaian pupuk organik dapat dimanfaatkan oleh para petani tanpa lagi menggunakan pupuk kimia. W-003

“Misalnya saat upacara, nutup jalan. Itu menyusahkan orang lain,” imbuhnya.

Yang lebih ironis lagi, sejumlah krama terpaksa meninggalkan pekerjaan karena tuntutan adat. Untuk itu, Wiana mendesak adanya reformasi dan evaluasi terhadap penomena ini. Kata dia, upacara dan adat hendaknya membahagiakan, bukan memberatkan.

Selanjutnya I Gusti Made Ngurah selaku petajuh MUDP menyoroti pembiasan dalam pelaksanaan upacara agama.

Dia mencontohkan, upacara yang bisa dilaksanakan satu hari, diperpanjang jadi tiga hari sehingga menyita waktu krama.

Selain itu, upacara yang hanya membutuhkan satu ekor babi berkembang menjadi puluhan ekor karena kebiasaan membagikan dengan krama. Menurutnya, pembiasan semacam inilah yang mesti diluruskan agar krama tak terbebani dengan pelaksanaan upacara.

Sementara Ketua PDHI Bali Gusti Ngurah Sudiana tergelitik dengan survei BPS. Dia berharap, hasil survei tak bermuatan politis. Sudiana berpendapat, tak ada upacara yang membuat miskin. Sebaliknya dia berpendapat bahwa upacara yang begitu semarak di Bali secara tak langsung mendongkrak pendapatan bagi sektor pariwisata. “ W i s a t awa n d a t a n g ke Bali bukan semata untuk m e l i h a t ke i n d a h a n a l a m , m e l a i n ka n l e b i h te r t a r i k pada keunikan adat dan budaya yang diaktualisasikan d a l a m u p a c a ra ,” u j a r nya .

Sejatinya, tambah Sudiana, investor berkewajiban menyisihkan keuntungannya untuk mendukung pelaksanaan upacara.

“Tetapi apakah apa yang kami sampaikan dapat diterima, dalam pelaksanaannya kembali kepada krama masing-masing,” ujarnya. Di akhir acara, Gu-

bernur Pastika menegaskan agar dialog semacam ini tak hanya digelar sekali. Dia juga meluruskan bahwa survei BPS tak mengatakan kalau upacara mempengaruhi kemiskinan.

“Yang perlu kita garisbawahi dan mendapat perhatian adalah, kebutuhan upacara menempati peringkat dua dalam pengeluaran non makanan di kalangan masyarakat miskin,” ujarnya.

Meskipun tak ada hubungannya secara langsung, tak ada salahnya hal tersebut dipertimbangkan dan menjadi bahan diskusi. Dalam kesempatan itu, Pastika kembali mengingatkan agar yadnya berpedoman pada tatwa. Khusus untuk manusa yadnya, dia berharap agar umat dapat mengaktualisasikannya secara lebih luas. “Saya kira manusa yadnya tak sebatas hanya otonan, mesangih dan ritual sejenisnya. Menolong orang miskin dan sakit juga termasuk manusa yadnya,” pungkasnya. W-019*

PHDI Pusat Usulkan Bali Tak Memilih DARI HALAMAN 1 Selain itu, di dalam penjelasan pasal 6 dipaparkan bahwa jika terjadi tumpang tindih (antara desa adat dan desa dinas) barulah diharuskan memilih. Sedangkan menurut pandangan Wiana, selama ini tidak pernah terjadi tumpang tindih di Bali. “Kalau ada tumpang tindih baru memilih. Tapi di Bali kan tidak ada tumpang tindih. Menurut saya tidak perlu didaftarkan. Biarkan berjalan seperti yang sudah ada,” ujarnya usai menghadiri acara dialog di Monumen Bajra Sandhi kemarin.

Sebagai seorang pemikir Hindu, Wiana menyatakan UU nomor 6 Tahun 2014 tidak ada hubungannya dengan desa pekraman.

Pemerintah tidak seharusnya mengurusi soal agama ataupun adat. Kalaupun Bali akhirnya

Dari Semua Saksi Ringankan Handoko DARI HALAMAN 1 serta dalam upaya mempailitkan BKR. Sebelum Handoko diperiksa, tim kuasa hukum terdakwa pimpinan Hoeroe Soewarna terlebih dahulu memperdengarkan rekaman suara saat pihak BNI bertemu dengan para pemilik unit di BKR. Dalam rekaman itu, pada intinya pihak BNI menjamin bahwa sertifikat yang ada di pihak BNI aman dan beberapa kali di kasihkan statement bahwa 104 SHMSRS bukan sebagai jaminan. Tapi pernyataan itu, belum lama ini dalam persidangan diralat oleh pihak BNI. Sementara itu, dalam pemeriksaan terdakwa Handoko terungkap bahwa, sejatinya yang mengajukan permohonan pailit bukan hanya PT. KIM. “BNI juga ikut serta mengajukan dipermohonan pailit,”kata Handoko.

Disebutkanya, dugaan bahwa BNI ikut mengajukan menjadi salah satu pihak yang mengajukan permohonan pailit yaitu dilihat dari tindakan BNI yang dinilai tidak wajar.”Kami menduga BNI ikut dalam upaya pada saat proses mengajukan kepailitan karena ada beberapa tindakan BNI yang kami nilai ganjil. Yaitu sebelum adanya putusan Pailit pailit, BNI sudah menyetop langkah-langkah usaha yang dilaksanakan oleh BKR,”sebut Handoko.

Karena itu, kata Handoko, BNI juga ikut andil dalam merekayasa kasus yang sedang menimpanya itu. Selain itu dalam persidangan yang berlangsung cukup panas

Mohon Bantuan Alat Pengolahan Pupuk

DARI HALAMAN 1 pengolahan pupuk. “Selama ini kami hanya menggunakan sistem manual untuk mengolah pupuk dari kotoran sapi, hasilnya memang tidak begitu sempurna,” ujarnya. Untuk itu, dia berharap dari Pemerintah Provinsi Bali, supaya membantu gapoktan Simantri Karya Mandiri, memberikan bantuan APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik). Dia bermimpi dan berharap apabila dengan meng-

11

Upacara dan Skizofrenia DARI HALAMAN 1 Anggota Dewan, sampai pada wartawan senior segala. Ups satu lagi: seorang sulinggih – yang juga mantan wartawan senior. Pokoknya serba senior, senior dan senior.

Ya untuk memberi pencerahan.

Begitu kira-kira…

Gubernur Pastika turut ikut memberi closing statement. Sebagian besar, narasumber menyampaikan testimoni betapa orang Bali jor-joran dalam menggelar upacara agama. Upacara agama yang besar dianggap beban yang dipikul oleh umat, dan menjadi salah satu penyebab besarnya pengeluaran masyarakat Bali. Tak terkecuali umat yang ekonominya pas-pasan.

Semangat menggelar ritual agama, ternyata tidak dibarengi dengan kesadaran peduli sesama. Singkatnya, pencerahan umat Hindu masih pada tataran surgawi, bukan duniawi.

Maka dari itu muncul wacana mereformasi pemahaman yang keliru soal upacara agama. Wacana yang bukan barang baru. Maklum saja, sebagian narasumber adalah pemikir reformis Hindu.

Sebagaimana dikatakan moderator. Jadi sangat jelas ideologi yang ditawarkan.

Bahkan wartawan senior Raka Santeri menyarankan agar terminologi nista dalam konsep yadnya diganti dengan sari. Tujuannya agar umat Hindu tak takut menggelar upacara nista – karena dianggap hina. Begitu juga wartawan senior satunya, menyarankan agar PHDI memberikan pemahaman terhadap sulinggih. Karena sulinggih memiliki peran dalam menentukan pelaksanaan upacara agama – tapi jika boleh berpendapat, sulinggih bukan satu-satunya aktor yang menentukan upacara agama, ada aktor lain seperti: serati banten dan sang yajamana.

Kadang sulinggih tak berdaya dengan aksi dua aktor ini.

Jadi jelas, semua sangat reformis. Sayangnya, perspektif yang ditawarkan dalam dialog tersebut

tak cover both side. Lantaran, tak ada pembicara yang mewakili kaum konservatif – minimal untuk memberikan pandangan balik. Maka tak heran jika kaum konservatif jadi bulan-bulanan.

Belum ada perspektif beda, selain membuat dikotomi reformiskonservatif, atau sekadar curhat persoalan domestik.

Memang tak dipungkiri, upacara agama menjadi salah satu indikator umat Hindu megapmegap dalam urusan ekonomi.

Dari kewajiban menggelar upacara agama tingkat keluarga kecil, sampai pada kewajiban di tingkat pekraman. Lapis-lapis pengeluaran ini memang dianggap beban bagi warga miskin, dan mereka hanya bisa elus-elus dada saja.

Sekiranya, ada Tri Manggalaning Yadnya – tiga aktor yang berperan dalam mengatur besar kecilnya upacara, yakni Sang Yajamana, Serati Banten dan Sang Sulinggih. Jika ketiga ini satu nada untuk membuat upacara jor-joran, maka umat lain yang tak punya kuasa akan ngikut saja. Jadilah mereka mengalami kesadaran diri palsu. Ada niat ingin berontak, namun tak kuasa.

Tapi ini hanya satu kacamata saja. Ada hipotesa lain soal itu. Apa iya umat Hindu di Bali jor-joran menggelar yadnya semata ingin show of force, atau menunjukkan status sosialnya saja?

Atau hanya ingin bertanding, berkompetisi antardesa, desa satu undang bupati, maka desa lainnya harus undang gubernur untuk menunjukan wibawa elit desa? Saya rasa ada hal lain yang perlu diperhatikan.

Sebagaimana diungkapkan BPS, bahwa masyarakat di kota pengeluaran untuk upacara agamanya lebih tinggi tinimbang di desa. Terlepas dari harga bahan ritual yang tinggi, semangat menggelar upacara agama di kota juga tinggi, padahal sebagaimana teori-teori sosial, kota adalah tempat masyarakat mengalami sekularisasi. Kota menjadi tempat modernitas tumbuh subur.

Apakah ini tidak berkaitan dengan persoalan kekacauan penataan ruang di kota yang berdampak pada masyarakat secara psikis?

Pernah ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kekacauan penataan ruang di kota menyebabkan terjadinya gejala hiperuang – atau skizofrenia. Masyarakat kota seperti mengalami persoalan eksistensial.

Mereka perlu ruang asosiasi untuk menunjukkan eksistensinya – atau memerlukan saluran katarsis.

Bisa jadi saluran katarsis itu dengan cara kebut-kebutan di jalan, mengumpat-umpat ketika ada motor yang nyanggong tengah jalan, atau disalurkan dalam bentuk upacara-upacara ritual – atau mengikuti aliran kepercayaan lain.

Dalam upacara ritual, masyarakat kota bisa menyembuhkan ‘kejenuhan’ di kota akibat hiperuang tersebut, atau resistensi terhadap aksi perampasan ruang-ruang sosialnya. Mereka mengalami keterdesakan secara psikis. Saluran–saluran katarsis ini menjadi tempat asosiasi bebas. Jika tak ada saluran untuk katarsis, maka mereka akan mengalami skizofrenia, kasarnya: kegilaan.

Munculnya privatisasi agama dan pembuatan kamar suci baru di kalangan umat Hindu di kota – padahal mereka sudah punya merajan, juga mungkin disebabkan karena hiperuang ini. Begitu juga gejala jor-joran dalam menggelar ritual di kalangan masyarakat kota.

Bisa jadi ini bukan semata soal status sosial, atau urusan moralitas, tapi soal ekspresi gejala hiperuangskizofrenik. Jor-joran hanyalah saluran katarsis. Saya pernah melihat masyarakat kota yang lahan perumahannya sempit, justru upacara ritualnya digelar besar-besar, bantennya sampai meluber-bertumpuk-tumpuk. Saya rasa hipotesa ini perlu diuji oleh para pemikir kita, termasuk pemikir Hindu, ketimbang harus membuat dikotomi klasik: reformis-konservatif. Atau sekadar mencari kambing hitam!***

kurangnya ruang belajar, sehingga peserta didik harus berdesakan dalam satu ruangan. Bahkan siswa kelas IV terpaksa harus belajar di ruang darurat untuk menghindari adanya shif siang.

“Ruang itu sebenarnya ruang latihan menari anak-anak. Tetapi untuk menghindari anak-anak masuk siang, kami rombak ruang itu sebagai ruang belajar walau kondisinya sangat dipaksakan,” beber Adnyani dibenarkan Sudiasa serta sejumlah orang tua siswa.

Selain kekurangan ruang belajar, SD 15 Pemecutan juga masih memerlukan tambahan ruangan untuk ruang guru, UKS, serta ruang lainnya yang selama ini memanfaatkan rumah dinas kepala sekolah. Bahkan fasilitas lain seperti kamar mandi saat ini tengah rusak parah.

“Terpaksa rumah dinas saya manfaatkan agar proses pembelajaran bisa berjalan. Saya sendiri terpaksa ngontrak di Perumnas,” terangnya, sembari menyebut, kekurangan ruang belajar tak hanya mengakibatkan siswa berdesakan, tetapi juga kerap harus menolak siswa dari luar

banjar yang menjadi prioritas di SD 15 Pemecutan.

Adnyani mengakui, kondisi sekolah yang diimpinnya sudah overload. Saat ini siswa kelas VI yang berjumlah 52 orang dijadikan satu kelas, padahal idealnya harus dibagi menjadi dua kelas.

Kelas V 56 orang juga dijadikan satu kelas. Kelas IV dengan siswa 68 orang dibagi dua kelas walau harus menempati ruang darurat.

Demikian juga kelas I yang idealnya satu kelas dihuni 32 orang terpaksa diisi 38 orang.

Menyikapi keluhan tersebut, Ketua Fraksi Gerindra, Ketut Budiarta, mengaku sangat prihatin. Ternyata, Kota Denpasar masih menghadapi persoalan pendidikan di tengah tingginya anggaran yang telah dialokasikan. “Kami akan berupaya memperjuangkan baik melalui komisi IV DPRD Kota Denpasar maupun melalui fraksi, agar Pemkot melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dapat secepatnya merealisasikan keinginan pihak sekolah untuk merenovasi gedung sekolah,” terang Budiarta didukung ketiga rekannya. R-004

Siswa SD 15 Pemecutan Belajar di Ruang Darurat DARI HALAMAN 1 seorang anggota Fraksi Gerindra, Drs. I Kompyang Gede, ketua Fraksi, Ketut Budiarta, AMd. Par., S.Sos., langsung memimpin rekan-rekannya se-fraksi di antaranya, Wayan Narsa, SE, Muhammad Nuh Fatah, SH, meninjau sekolah yang berlokasi di Jalan Gunung Karang, Denpasar, Kamis (8/1) kemarin.

Mendapat kunjungan yang tak terduga dari kalangan wakil rakyat, Kepala SD 15 Pemecutan, Desak Made Adnyani, S.Pd., M. Pd., tampak kelabakan, karena sama sekali tidak mengetahui akan dikunjungi para anggota DPRD Kota Denpasar. Meski demikian, Adnyani yang mengaku bertugas di SD 15 Pemecutan sejak tahun 2011, mengaku sudah dihadapkan pada kondisi sekolah yang memprihatinkan. Saat itu pihaknya langsung membuat proposal renovasi gedung untuk menambah ruang belajar.

Kepada empat anggota Fraksi Gerindra yang meninjau sekolah kemarin, Adnyani juga membeberkan sejumlah kekurangan sekolah yang dipimpinnya. Terutama

Upacara dan Adat Semestinya Membahagiakan, Bukan Memberatkan DARI HALAMAN 1 perumahan. Sementara pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan mendapat porsi lebih kecil. Karena itu, Panusunan sempat mempertanyakan kepada Gubernur Pastika tentang penomena tersebut. “Apa bisa disederhanakan tanpa mengurangi esensinya,” ujar dia.

Sementara Ketut Wiana selaku perwakilan dari PHDI Pusat menyoroti masih kurang pahamnya krama Hindu akan upacara yang mereka laksanakan. “Krama kita aktif luar biasa dalam upacara, namun tak tahu apa maknanya,” ujarnya.

Akhirnya, krama Hindu di Bali cenderung sibuk ‘bertanding’ untuk menggelar upacara yang besar. Padahal mengacu tatwa, upacara bermakna ‘melayani’ untuk mendekatkan diri dengan alam dan sesama. Jangan sebaliknya, dengan alasan bhakti, manusia justru merusak alam dan membuat sesamanya susah.

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

12 FAJA R BALI

JUMAT, 9 JANUARI 2015, TAHUN XV

Gerbangsadu Mekarsari Lahirkan 24 Kelompok Pengusaha RTS Rintis Usaha Rangkai Bunga Hingga Ternak Babi Mengingat Kabupaten Tabanan, yang terbersit pastilah dinginya Bedugul dan hamparan kebun strawberry.

Kadang-kadang terlintas juga Bupatinya, Ni Putu Eka Wiryastuti, satu-satunya bupati wanita di Bali. Terbebas dari kesan pertama tersebut, Tabanan tetap saja Tabanan. Masih menyisakan duka berupa kantong-kantong kemiskinan yang cukup ‘tebal’. Pemerintah Daerah dan Provinsi tentu saja telah mengupayakan sejumlah program untuk mengempeskannya. Diantaranya, Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Bali Mandara. Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Tabanan kini jadi sasarnya. Mari kita tengok, seperti apa pekembangan Gerbangsadu di Desa tersebut?

BUMDes- Ketua BUMDes Sad Eka Sari, I Wayan Madia menunjukkan toko yang menyediakan kebutuhan pertanian

Takut Nunggak, RTS Ragu Pinjam Modal TABANAN-Fajar Bali Kesuksesan program Gerbangsadu tentunya bukan hanya berkat kerja keras perangkat desa, tetapi peran pendamping pun tak boleh dilupakan.

I Gusti Made Oka Widnyawati merupakan sosok di balik layar Gerbangsadu Mekarsari. Berbagai kendala dan tantangan pun akrab menemaninya selama mendampingi program Pemprov Bali di FB/DONI desa sejuk tersebut.

Gusti Made Oka Widyawati “Yang paling susah adalah meyakinkan para Rumah Tangga Sasaran (RTS) ketika diberikan bantuan dana. Mereka banyak takut tidak mampu mengembalikan,” kisahnya. Widyawati pun harus bersabar ketika menemukan RTS yang merasa tidak percaya diri ketika diberikan bantuan dana. Secara pelan-pelan dan dibantu oleh ketua kelompok, ia berusaha dijelaskan secara detail terkait bantuan dana dan cara-cara pengembalian dana tersebut. “Ketika dijelasakan lebih lanjut dalam sosialisasi baik yang dilakukan pihak desa, banjar dinas maupun adat, barulah RTS calon penerima bantuan dana mengerti,” terangnya.

Untuk memastikan kelompok berjalan baik, Ia pun turun secara rutin ke kelompok-kelompok. Melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan kelompok dan mengecek perkembangannya. Selain tugas untuk meyakinkan para RTS, ia memiliki peran pokok yakni sebagai petugas yang memverifikasi RTS yang layak mendapatkan bantuan.

Widyawati yang berasal dari Desa Bangli, Kecamatan Baturiti ini pun merasa bersyukur karena tahapan-tahapan tugasnya sebagai pendamping berjalan dengan baik. “Sejauh ini belum ada keluhan dan Kendala yang dialami para RTS. Mereka juga lacar melakukan kewajibanya mengembalikan kredit,” jelasnya. W-004

FB/DONI

TABANAN-Fajar Bali Gerbangsadu Bali Mandara di Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti, Tabanan digulirkan sejak tahun 2014. Berlahan-lahan, bantuan dana Rp 1,02 miliar dari APBD Provinsi Bali ini telah menunjukkan manfaatnya. Dana yang dikelola di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sa d Eka Sari diprioritaskan untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) di desa tersebut.

Jumlah RTS mencapai 357 dan tersebar di 6 desa dinas dan adat.

Diantaranya Banjar Dinas Mojan, Banjar Dinas Peneng, Sekar Gula, Tundak, Temacun dan Kerobokan. Menurut Ketua BUMDes Sad Eka Sari, I Wayan

Madia sinergitas antara desa dinas dengan desa adat sangatlah tinggi. Terlebih dalam pelaksanaan program Bali Mandara, khususnya bantuan simpan pijam kepada RTS. Agar dana yang disimpan pinjamkan tepat sasaran. RTS di desa itupun dibagi menjadi 24 kelompok.

Masing-masing kelompok, diberikan kesempatan untuk merintis dan mengembangkan usaha. Misalnya usaha ternak babi, pertukangan, merangkai bunga hingga seni ukir. “Masingmasing kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp 25 Juta,” paparnya ketika dijumpai beberapa waktu lalu.

Diakuinya, merintis sebuah usaha tentulah tidak mudah. Diperlukan kerja keras dan komitmen masing-masing anggota kelompok untuk meningkatkan penghasilan. Untungnya, hingga saat ini bantuan pinjaman dana simultan tersebut mampu dikembalikan oleh masing-masing kelompok. “Dengan besaran bunga 0,5 persen per bulan, hingga hari ini pembayaran kredit dari masing-masing kelompok belum menemui masalah,” imbuh Madia.

Jauh-jauh hari, Madia bersama perangkat desa rupanya sudah menyusun langkah antisipasi. Utamanya, menyusun strategi agar kredit tak macet ataupun usaha gagal. Caranya cukup ekstrim, yakni dengan membuat pararem/sanksi adat bagi kelompok yang bermasalah dalam pengembalian dana pinjaman. Cara inipun terbukti efektif, hingga tak ada satupun kelompok yang nunggak pembayaran kredit.

“Upaya memasukan sebagai sanksi adat kepada kelompok peminjam dana ternyata cukup manjur untuk memberikan efek tanggung jawab. Hal ini terbukti mereka melaksanakan kewajibanya setiap bulan,” jelasnya sekaligus berharap kondisi seperti ini terus berjalan. W-004

Toko Pertanian Tak Bisa Sediakan Pupuk Bersubsidi TABANAN-Fajar Bali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sad Eka Sari di Desa Mekarsari rupanya tidak cukup hanya membentuk 24 kelompok usaha. Tidak hanya Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang difasilitasi, tapi petani pun turut kecipratan. Perangkat desa membangun sebuah toko sederhana yang menyediakan kebutuhan pertanian. Mulai dari bibit hingga pupuk pun tersedia. Sayangnya, produk-produk yang disadikan belum komplit.

Pengelola tak diperbolehkan menjual pupuk urea dan pupuk jenis ZA yang notabene disubdisi oleh pemerintah. Padahal pupuk jenis itu sangat dibutuhkan oleh petani setempat.

Ketua BUMDes Sad Eka Sari, I Wayan Madia Kamis (8/1) men-

gungkapkan, antusiasme petani terhadap toko ini sangat tinggi.

Disediakannya pupuk organik dan non organik sangat memudahkan kerja mereka. Lantaran tak perlu menempuh puluhan kilometer ke Kota Tabanan hanya untuk membeli pupuk. “Mereka cukup membeli di BUMDes Sad Eka Sari,” jelas Madia yang didampingi PJs Perbekel Mekarsari, I Kt Candra Yasa.

Selain dekat, harga yang ditawarkan pun terjangkau. Bahkan ada beberapa pupuk yang dijual harganya lebih murah dibandingkan dengan pupuk yang dijual di toko-toko pertanian. “Permintaan petani masih dominan pupuk untuk kebutuhan tanaman sayur mayur,” jelasnya. Besarnya permintaan pupuk, membuat pengelola berusaha memenuhi

permintaan petani setempat.

Namun, kendala besar yang kini dihadapi BUMDes Sad Eka Sari adalah belum bisa melayani penjualan pupuk untuk kebutuhan petani sawah lahan basah.

“Kami sering diminta oleh petani agar BUMDes mampu menjual pupuk untuk tanaman padi. Seperti pupuk urea dan ZA,” tandasnya. Permintaan para petani yang diutarakan sejak awal tahun 2014, hingga kini belum bisa direalisasikan. Pasalnya, BUMDes belum bisa menjual pupuk urea maupun ZA kebutuhan petani “Kendala utama yang kami hadapi adalah BUMDes tidak bisa menjual pupuk urea mupun ZA,” terangnya.

Sebagai ketua BUMDes ia berusaha untuk terus mencari informasi mengenai celah agar

BUMDes bisa menjual pupuk yang diinginkan petani. Dalam waktu dekat, ia juga akan mencari informasi ke Pemda Tabanan guna mencari solusi agar bisa menjual pupuk urea maupun ZA di BUMDes. “Mungkin karena regulasinya yang belum ada.

Sehingga BUMDes belum bisa menjual pupuk yang diinginkan oleh petani,” tandasnya.

Dirinya pun berharap pemerintah mencarikan jalan keluar atas persoalan tersebut. Diyakini, banyak BUMDes yang lain juga ingin menjual pupuk guna memenuhi kebutuhan petani subak basah.

Ia optimis jika BUMDes diberikan kewenangan menjual pupuk urea maupun ZA, petani di desanya pasti mudah mendapatkan pupuk.

Karena selama ini ketika harus mendapatkan pupuk bersubsidi

petani harus menyampaikan surat permohonan kepada subak. Selanjutnya, subak akan melaporkan ke Dinas Pertanian. Dibutuhkan proses yang panjang untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut. W-004

TABANAN-Fajar Bali Rumah Tangga Sasaran (RTS) Di Desa Mekarsari memang terbagi menjadi 24 kelompok. Usaha yang mereka rintis pun bervariasi. Salah satunya adalah usaha merangkai bunga hias. Kerajinan merangkai buang yang berbahan baku kertas ini, terdapat di Banjar Peneng, Desa Mekarsari. Kelompok inipun kian bersemangat ketika mendapat bantuan kredit berbunga rendah di BUMDes Sad Eka Sari.

Ketut Gemuk, merupakan anggota kelompok kerajinan merangkai bunga. Ia menuturkan, usaha ini sebenarnya sudah lama ia dan warga sekitar geluti.

Nyaris sudah 12 tahun, dan mulanya dikerjakan secara perorangan. Nah, setelah ada program Gerbangsadu Bali Mandara pembentukan kelompok pun mulai digagas. Sebagai anggota kelompok, Gemuk mendapat bantuan modal sebesar Rp 1 juta. Bantuan inipun dirasa sangat bermanfaat, karena dapat

meningkatkan produktifitas usahanya. Semakin banyak bahan baku yang dapat dibeli, tentu saja semakin banyak ucapan hiasan bernuansa bahagia atau duka yang ia buat.

“Saya mendapat bantuan Rp 1 juta. Cukup untuk menambah modal membuat ucapan ulang tahun ataupun belasungkawa yang dipesan konsumen,” tuturnya. Gemuk pun mengaku merasa merasa terbebani ketika setiap bulan harus membayar cicilan pinjaman yang

diberikan BUMDes Sad Eka Sari. “Setiap bulan saya kembalikan pinjaman dengan bunga 0,5 persen,” jelasnya. Ia pun berharap bantuan dana itu bisa berlajut dan bisa ditingkatkan lagi. Karena kedepan, harga bahan baku kerajinan bunga kertas semakin naik.

Kini kerajinan buang kertas Banjar Peneng tidak hanya laku di sekitar Tabanan. Pengrajin bunga hias di banjar peneng sudah memiliki konsumen tetap hingga Kota Denpasar. “Agen-

agen dari Denpasar biasanya yang pesan dua kali sehari. Kalau musim sepi bisa semingu sekali,” tandasnya. Pesanan dari agen pembuat bunga ucapan belasungkawa, ataupun ucapan lainya itu kemudian diantarkan langsung ke Denpasar. Mengenai hasil, ia pun mengaku cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. “Yang jelas kami berharap bantuan –bantuan dana seperti ini terus ada dan berkelanjutan,” harapnya. W-004

I Wayan Madia SE

FB/DONI

Bermodal Rp 1 Juta, Kerajinan Bunga Hias Tembus Pasar Denpasar

701/IV/BGS

Layouter: Wiadnyana