FAJAR BALI EDISI 10 FEBRUARI 2015

FAJAR BALI

SELASA, 10 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Selamat Pagi

Pak Gubernur Desa Catur Dambakan Gerbangsadu Desa Catur, Kintamani Bangli identik dengan produksi kopi arabika. Tingkat produksi kopi relatif tinggi. Meskipun demikian, petani belum bisa senyum-senyum dari hasil produksi kopi. Sebab di peFB/SUMERTA masaran masih belum Kadek Agus Antara baik. Membutuhkan komitmen bersama untuk meningkatkan pemasaran, selain faktor modal. Padahal dari sisi posisi, Desa Catur terletak di segitiga emas, karena dekat dengan Badung dan Buleleng serta Karangasem.

Perbekel Desa Catur, I Kadek Agus Antara

Simon Nahak: MP Berpeluang Ajukan Gugatan Kembali Perseteruan antara Gubernur Bali, Made Mangku Pastika (MP) dengan Bali Post (BP) nampaknya belum akan berakhir. Pasalnya, meski pihak BP mengklaim telah memenangkan perkara di tingkat Kasasi, tapi hal itu tidak bagi kubu MP. Menurut Simon Nahak, yang tak lain adalah salah satu kuasa hukum MP, putusan Mahkamah Agung (MA) membuka peluang bagi kubu MP untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atau bahkan mengajukan gugatan baru.

Simon Nahak

FB/DOK

DENPASAR-Fajar Bali Simon mengatakan dalam amar putusan MA menyatakan hukum tidak dapat menerima atau NO (Niet Onvankelijk Verklaar). Artinya tidak ada kalah tidak ada menang tetapi kembali pada posisi kasus semula. “Di samping itu pertimbangan hakim MA justru mengesampingkan hak jawab yang sesungguhnya kami sudah ajukan pada saat somasi sebelum kami ajukan gugatan,” terang Simon Nahak ketika dihubungi, Senin KE HAL. 11

014/VI/KTR

Gubernur Siapkan Plt Bupati/Walikota

Pesan Inspiratif

Jelang Perhelatan Pilkada

Bukannya kawan atau musuh yang menjerumuskan ke dalam kejahatan, melainkan pikiran sendiri itulah yang membawa seseorang kejalan kejahatan Budha Gautama

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014)

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 09 Februari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp Rp

1,150,000 186,786,500 187,936,500 91,478,506 96,457,994

Dirjen Bimas Rintis Sekolah Berbasis Hindu DENPASAR-Fajar Bali Setelah bertahun-tahun menanti, angin segar terkait ‘nasib’ ratusan sarjana Agama Hindu berhembus pula. Tepatnya sejak diterbitkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) nomor 56 tahun 2014 tentang pendidikan keagaman HinFB/DIAH du. Mengacu pada peraturan Ketut Widnya tersebut, Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu memiliki kewenangan untuk mendirikan sekolah yang berbasis kelembagaan pendidikan Hindu. Ini disebut-sebut sebagai ‘gerbang’ pengangkatan Sarjana Agama Hindu yang tercecer dan menganggur.

KE HAL. 11

026/VI/W-020

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Pastika Vs BP Dinyatakan Seri

KE HAL. 11

UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

FB/SARJANA

PANTAI JUNGUTBATU-Rencana pembangunan dermaga Jungutbatu menuai penolakan dari masyarakat. Lantaran titik lokasi yang akan dibangun dermaga dianggap sebagai daya tarik turis. Bupati Nyoman Suwirta meminta pada PT. Karya Cipta Madani untuk meninjau kembali lokasi pembangunan dermaga.

DENPASAR-Fajar Bali Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima kabupaten/kota di Bali, Gubernur Bali Made Mangku Pastika segera menyiapkan pejabat pelaksana tugas (Plt) yang akan ditugaskan mengganti Bupati dan Walikota. Plt akan diambil dari kalangan pejabat Pemerintah Provinsi Bali.

“Ya nanti kami siapkan pejabat FB/IST pelaksana tugas bupati/walikota saat pemilihan kepala daerah di Made Mangku Pastika lima kabupaten kota di Bali berlangsung. Plt. yang akan ditugaskan dari pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali,” beber Pastika saat menerima laporan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali Dewa Raka Sandi dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali, Ketut Rudia di ruang kerjanya, Senin (9/2). KE HAL. 11

Soal Sanksi Sarjana, Elit PDIP Terbelah

Suwirta Bantah Retak dengan Wabup

Dua Tahun Tak Ada Kinerja, Jabatan Dirut PDAM Terancam SEMARAPURA-Fajar Bali Ada yang menarik saat mutasi pejabat yang dilakukan oleh Bupati Klungkung Nyoman Suwirta Senin (9/2) kemarin.

Bupati asal Nusa Penida ini nyeletuk menyampaikan soal hubungannya dengan Wabup Made Kasta selama ini. Memang santer terdengar duet Suwirta–Kasta merenggang, apalagi dua pemimpin ‘Gumi

Serombotan’ itu jarang nongol barengbareng. Namun isu ini langsung dibantah tegas di depan para pejabat yang dimutasi.

“Enggak ada itu hubungan renggang,” beber Suwirta. Suwirta meyakinkan jajarannya, hubungannya dengan teman duet saat Pilkada Klungkung baik-baik saja.

Suwirta juga mengingatkan jajarannya agar lebih berhati-hati berkomentar di

media massa. “Dipancing-pancing jangan mau, bicarakan sesuatu sesuai dengan Tupoksi Anda sendiri,” cetusnya.

Sebanyak 22 pejabat di Klungkung dimutasi kemarin. Ke 22 pejabat ini dari pejabat eselon II sebanyak 7 orang dan selebihnya pejabat eselon III dan IV. Pada

PWI Sebut JK Lebih “Jagoan” dari Jokowi

oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kepala Negara dikabarkan sedang berada di Filipina setelah ke Malaysia dan Brunei.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di Ballroom Hotel Harmoni One, Batam, pada pukul 14.45 WIB. Peringatan hari terbesar pers Indonesia itu biasanya selalu dihadiri presiden.

Ketidakhadiran Presiden Jokowi yang saat

ini sedang melakukan kunjungan ke luar negeri cukup disayangkan sebagaimana disampaikan Penanggung Jawab Hari Pers Nasional 2015 Margiono.

“Air mandi tujuh kembang, ngilu di sendi Pak Jokowi tak datang, Pak Jusuf Kalla jadi pelipur lara,” kata Margiono yang juga Ketua Persatuan Wartawan

KE HAL. 11

JK: Saatnya Pers Mendamaikan Bangsa

BATAM-Fajar Bali Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2015 digelar di Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2), tanpa kehadiran Presiden Joko Widodo yang kemudian diwakili

KE HAL. 11

TABANAN-Fajar Bali Pemberian sanksi kepada Wayan Sarjana pengurus DPC PDIP yang mendaftar menjadi bakal calon bupati ke Koalisi Rakyat Tabanan tidak disetujui oleh sebagian elit PDIP Tabanan. Ada wacana agar Sarjana tidak diberikan sanksi, karena sanksi bukanlah jalan terbaik.

“Dia tidak perlu diberikan sanksi, karena sudah melupakan kawitan, dia akan kena karma-nya,” jelas Made Edi Wirawan anggota Fraksi PDIP Tabanan.

Edi Wirawan mengibaratnya Partai PDIP adalah kawitan Sarjana.

“Ketika orang sudah melupakan kawitan, hidupnya akan sengsara,” terangnya. Politisi asal Desa Beraban, Kediri ini menegaskan, dalam politik PDIP itu adalah kawitan. Jadi apa yang dilakukan oleh Sarjana adalah perbuatan yang telah melupakan kawitan.

Banyak contoh yang telah dialami oleh politisi baik di tingkat nasional maupun daerah yang melupakan kawitan PDIP dan pindah ke partai lainnya, mengalami hal yang tragis. Karir politiknya mati secara pelan-pelan.

“Saya sarankan Pak Sarjana jangan dipecat.

KE HAL. 11

2017 JKBM Bergabung Dengan JKN Warga Tak Diperbolehkan Miliki Kartu JKBM dan BPJS Sekaligus

Guna memberi kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka mulai 1 Januari 2017, JKBM akan bertransformasi dengan JKN. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pada masyarakat melalui pelayanan satu pintu.

DENPASAR-Fajar Bali Demikian disampaikan Kepala Dinas kesehatan dr. Ketut Suarjaya pada Sosialisasi Program JKBM Kepada Petugas Kesehatan bertempat di Wiswa Sabha Utama Senin (9/2).

Hal tersebut, lanjut Suarjaya, dilakukan untuk mempermudah pada

SOSIALISASIDinas Kesehatan menggelar sosialisasi Program JKBM kepada petugas kesehatan setempat di Wiswa Sabha.

FB/IST

masyarakat melalui pelayanan satu pintu. Demi mewujudkan itu semua Pemprov Bali masih mengoptimal-

kan road map agar keduanya dapat terintegrasi di tahun 2017.

Dalam sosialisasi yang melibatkan

para peserta yang berasal dari para kepala Puskesmas, petugas verifikator JKBM, petugas akutansi JKBM

di empat daerah yaitu Jembrana, Badung, Denpasar dan Tabanan juga dihadirkan dua narasumber yaitu kepala UPT JKBM Provinsi Bali I Gusti Ayu Putri Mahadewi dan Kabid Pelayanan Kesehatan Ni MAde Laksmiwati.

Dalam materinya Mahadewi menyampaikan bahwa bagi warga masyarakat yang telah memiliki kartu JKBM tidak diperbolehkan memiliki kartu BPJS begitu juga sebaliknya.

Sedangkan dari segi pelayanan, JKBM bisa dilayani di 9 Kab/Kota yang ada di Bali baik dari di Puskemas, Rumas Sakit Pemerintah Jejaring JKBM, Rumah sakit swasta dan bidan praktek swasta yang memenuhi persyaratan.

Khusus untuk ruang perawatan, KE HAL. 11

444/XII/BGS

ONLINE: www.fajarbali.com

Layouter: Dejerie

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2

Dikira Boneka, Ternyata Mayat Mengambang GIANYAR- Fajar Bali Sosok mayat ditemukan terapung diatas air laut di Pantai Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Senin (09/2) kemarin.

Mayat tak dikenal alias Mr X itu, kini diinapkan di kamar jenasah RSUP Sanglah.

"Untuk mengecek identitas mayat, tim Forensik RSUP Sanglah masih bekerja," kata Kapolsek Blahbatuh, Gianyar, AKP I Nyoman Suparta, SH, Senin. Lebih jauh, Suparta menjelaskan mayat sendiri ditemukan kepalanya sudah menjadi tengkorak, tangannya tinggal tulang belulang serta yang utuh cuman pinggulnya. Mayat pertama kali di temukan oleh seorang life guard Hotel Komune, I Wayan Adi Pratama (28) asal Banjar Lebih Beten Kelod Desa Lebih Kecamatan Gianyar.

Saat itu, Adi bersama tamu WNA Jepang dua orang tamunya sedang surfing melihat sesuatu mengambang di atas

FB/AY

MAYAT-Sosok mayat ditemukan mengambang di Pantai Selukat.

permukaan air laut dan menyangka itu adalah sebuah boneka,setelah di dekati dan di perhatikan secara seksma ternyata sesosok mayat.

Kemudian saksi bersama tamunya ke darat utk minta pertolongan kepada masyarakat sekitar pantai untuk

membantu evakuasi mayat ke pinggir pantai. Selanjutnya melaporkan penemuan mayat tersebut ke balawista Kabupaten Gianyar. Aparat kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut. W-005

Draf LPJ Diobok-obok, Mudana Tunjukkan yang Legal DENPASAR-Fajar Bali Pemeriksaan terhadap tokoh masyarakat Serangan, Made Mudana Wiguna, Senin (9/2) kemarin, tidak seperti pada Jumat (30/1) lalu, yang diikuti puluhan warga. Kali ini, Mudana didampingi tim pengacaranya yang dikordinatori Agus Gunawan Putra, anggota tim Gede Darmawan, Ketut Ngurah Wirakusuma dan Thesy Octarini.

Dalam pemeriksaan kali ini, tim Jaksa juga tak mau tanggungtanggung, langsung tancap gas memeriksa ke pokok materi yakni ke laporan pertangungjawaban (LPJ) Saba Desa tahun 2012 yang diduga terjadi penyelewengan. Usai pemeriksaan,

tim kuasa hukum memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan dari pukul 10.00 hingga pukul 16.00.

Dalam pemeriksaan tersebut, Mudana yang kini masih diakui warga sebagai Bendesa Adat Serangan ini, mulai diperiksa dari aset yang kini dimilikinya.

Sebagai syarat awal pemeriksaan sesuai dengan UndangUndang Tipikor. Mudana pun memberikan penjelasan dengan gamblang, bahwa dirinya kini tinggal di atas tanah pinjaman dari BTID seluas 10 are yang hanya 2 are dibangun. Dia juga memiliki sebuah motor matic dan rekening tabungan Rp 200 ribu di BPD. "Ini jawaban terus

DOMPET Dana Punia

DAFTAR NAMA PENYUMBANG NO.

4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730

NAMA

UPT. Dispenda Prov. Bali Kab. Tabanan Nyoman Suharta, SE,M.Si Drs. I Wayan Sudhiana Utama Ida Bagus Surya Negara,S.Sos I Gde Made Subandhi,S.Sos.M.Si A.A.S. Alit Karwistari,S.Sos I Wayan Malih.S.Sos Suminatin,SE Ni Made Sarmini,S.Sos I Made Suarka,SST Ni Ketut Eti Andayani,SE I Dewa Putu Gede Subawa, BSC I Made Suarjaya,SKM,MS.i Ni Nyoman Robi,S.Sos Ni Luh Gede Sumiarti I Gede Sadia I Gst Ngr Rinara Putra G.A Putu Rinjani I Nyoman Adi Adnyana,S.Kom I Made Sutama,SH I Made Suarnaya AA.Sagung Inten Darma P.,S.Sos I Wayan Sukadana I Gst Ayu Suntari,S.TP Ni Luh Artini,SP I Putu Gede Wiradana,ST Gede Esa Deva Atmajaya,ST Ni Putu Primadewi Pendit,SSt I Made Sunarta,SH I Made Yudiastra,SE I Made Wijana,S.P Ni Wayan Sri Andayani Ni Putu Wardani I Gede Made Mertayasa Ayu Made Sukaniasih I Gede Agus Sugiartha I Wayan Arya Kusnadi I wayan Astradana I Made Suarca I Wayan Murjana I Made Widana TOTAL

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 09 Februari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

ALAMAT

Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Tabanan Denpasar Badung Denpasar Tabanan Denpasar Tabanan Tabanan Tabanan Badung Tabanan Badung Denpasar Tabanan Tabanan Denpasar Tabanan Badung Denpasar Tabanan Badung Tabanan Tabanan Tabanan Badung Tabanan Tabanan Tabanan Tabanan Tabanan Tabanan Tabanan Badung Tabanan Tabanan Badung Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

JUMLAH

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

100,000 50,000 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

1,150,000

1,150,000 186,786,500 187,936,500 91,478,506 96,457,994

terang dari Pak Mudana. Dia tegasnya jika mau diperiksa silahkan dan silahkan dituangkan dalam BAP," ungkap Gede Darmawan.

Setelah menanyakan seputar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai seorang bendesa, ditanya pula mengenai keberadaan LPD Desa Adat Serangan secara adminsitrasi yang diketahui dan dialaminya. Akhirnya mengarah kepada LPJ Saba Desa yang menjadi perdebatan panjang antara penyidik dan pihak Mudana.

Penyidik, kata Darmawan, mulai membuka LPJ yang dipegangnya sebagai dasar pertanyaan kepada Mudana. Di satu penjelasan, disebutkan mengenai pemasukan dari penjualan tanah bernilai Rp 79 juta. Yang kemudian digali, apa sebagai kewenangan salah atau perbuatan melawan hukum dengan melakukan pungutan atas tanah negara. ‘’Kami baru mengetahui, ternyata dasar penyidik untuk menjerat adalah sebuah draf LPJ. Kami yakinkan penyidik, karena draf tersebut belum mendapatkan legalisir saba desa.

Draf tersebut dibagikan tiga hari sebelum saba desa. Saat saba desa LPJ dibahas. Masalah jual beli ini, kemudian dijelaskan dan diterima oleh warga, dan diganti redaksinya menjadi dana punia dari pak Kaca dan Suka.

Kemudian LPJ diterima dan dilegalisir. Ternyata ada data yang salah yang didapat oleh penyidik, karena LPJ tersebut tak ada tanda tangan sah sama sekali,’’ papar Darmawan.

Mengenai dana punia, tambah Darmawan, juga menjadi pokok pemeriksaan. Dimana dana punia memiliki pengertian sederhana yakni dana sukarela yang tidak memaksan dan mengikat. ‘’Tidak ada patokan dana punia. Redaksional sudah diperbaiki dengan maksud yang sudah dipahami bersama. Sehingga dalam LPJ yang telah diterima ada kata dana punia, demikian pula dengan kuitansi yang ada. Satu konfirmasi yang sudah dianggap sah dan legal dari saba desa,’’ paparnya lagi.

Lebih lanjut, ungkap Darmawan, jika hal tersebut dipermasalahkan. Desa Adat yang dipimpin Mudana Wiguna buka sebagai penentu kepemilikan, sebab proses permohonan selanjutnya adalah ke BPN. Dimana lahan yang dimohon adalah tanah negara. ‘’Jika hal itu disebut jual beli, apa ada hak kepemilikan yang telah dialihkan? Jika dana punia warga dipermasalahkan, bagaimana dengan dana punia ke pura yang lainnya. Saya rasa, negara tak akan dirugikan jika masyarakat memberikan dana punia untuk pembangunan desa adatnya sendiri. Ini lah kerancuan dalam pemeriksaan,’’ tegas Darmawan. W-007

FAJA R BALI

SELASA, 10 FEBRUARI 2015  Tahun XV

Sehari, Dua Tewas Gantung Diri DENPASAR-Fajar Bali Kasus gantung diri di Bali seakan tidak habis habisnya.

Yang lebih miris lagi, dalam sehari, pada Senin (09/2), kasus gantung diri terjadi di dua lokasi. Satu di kamar kosan Jalan Mataram Gang Samuantiga, Kuta, dan satu lagi di Jalan Gunung Resimuka Barat, Denpasar. Motif gantung diri ini sudah diselidiki aparat kepolisian.

Sumber kepolisian mengungkapkan, bunuh diri yang akrab disebut ulah pati ini terjadi di Jalan Mataram Gang Samuantiga kamar nomor 12, Kuta, sekitar pukul 06.40 dini hari. Seorang penghuni kosan bernama Andri Ari (30) ditemukan tewas gantung diri dengan mengenakan celana dalam dan tidak mengenakan baju. Sementara, di dahi korban ditemukan luka lecet yang diduga bekas benturan terali jendela.

“Korban ditemukan tewas gantung diri oleh tetangga kosan

dilokasi. Tidak ada kekerasan ditemukan ditubuh korban,” jelas Kanit Reskrim Polsek Kuta AKP Dewa Tagel, pada Senin (09/2) kemarin. Dari olah TKP di kamar kosan korban asal Dampit Malang, Jawa Timur itu, motif kematian korban diduga akibat menderita TBC. Dijelaskannya, korban diketahui sering berobat setiap minggu ke rumah sakit Wangaya.

“Dari informasi, korban memiliki riwayat penyakit TBC," kata Kanit Reskrim Polsek Kuta AKP Dewa Tagel, seijin Kapolsek Kuta Kompol Ida Bagus Dedi Januarta. Sementara itu, dua jam kasus bunuh diri terjadi di Jalan Mataram Kuta, warga Jalan Gunung Resimuka Barat Gang 11, Denpasar, dikejutkan gantung diri dilakukan seorang warga Made Sadi (63). Korban, Made Sadi nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung di kamar petaknya berukuran 2X2 meter.

Ironinya, Made Sadi ditemukan tewas di atas tempat tidur cucunya, Dipa Kartasari (10) yang sedang tertidur lelap.

Saksi dilapangan menyebutkan, korban Made Sadi ditemukan tewas sekitar pukul 09.00 Wita.

Kejadian itu diketahui setelah mendengar jeritan cucunya, Dipa, yang melihat kakeknya tergantung di atas plafon dengan menggunakan tali tambang warna hijau.

Saksi, Ni Luh Adi mengatakan saat itu dia melihat Dipa menangis dan memanggil dirinya. Saksi yang saat itu baru bangun, kaget melihat Dipa keluar dari kamar sambil menangis. Karena penasaran, saksi Ni Luh Adi langsung masuk ke kamar dan terkejut melihat bapaknya sudah dalam kondisi gantung diri. Pihak keluarga langsung memangil mobil ambulance dan membawa korban ke rumah sakit.

Ni Luh Adi mengaku tidak

percaya mengapa bapaknya bisa gantung diri. Padahal, setahunya, bapaknya tidak punya hutang dan tidak punya masalah dengan orang lain. “Saya tidak mengerti kenapa bapak bisa begitu, padahal bapak tidak punya hutang,” ujarnya.

Sementara, dari informasi dilapangan menyebutkan bahwa kematian Made Sadi akibat prustasi karena ditinggal mati oleh istrinya. Selain itu, korban juga harus menghidupi empat anaknya yang sudah berumah tangga dan beberapa cucunya.

Ke empat anak korban tidak ada yang bekerja. Bahkan, salah satunya mendekam di penjara.

Sementara itu, korban Made Sadi dilarikan ke rumah sakit Sanglah sekitar pukul 10.00 Wita untuk dilakukan visum et revertum. Kanitreskrim Polsek Denbar AKP Agus Setiawan membenarkan gantung diri terjadi di Jalan Gunung Resimuka Barat, Denpasar. R-005

Kisruh Partai Golkar Belum Berakhir

Kubu Agung Laksono Belum Pernah ke Mahkamah Partai DENPASAR-Fajar Bali Kisruh dilingkungan Partai Golongan Karya (Golkar) nampaknya belum berakhir. Baik kubu Agung Laksono maupun kubu Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical masih terus bertarung. Bahkan kubu Ical menuding Agung Laksono cs telah mengeluarkan opini yang tidak benar terkait keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hal ini seperti dituturkan oleh kuasa hukum kubu Ica, Yusril Ihza Mahedra disela-sela pembukaan kontor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, di Jalan Nakula, Kuta, Badung. Yusril mengatakan, dalam putusan PN Jakarta pusat itu tidak ada putusan yang menyebut bahwa kisruh Partai Golkar dikembalikan ke Mahkamah Partai. "Tidak ada amar putusan yang mengatakan dikembalikan ke Mahkamah Partai. Jadi kami menganggap kubu Agung Laksono sengaja membentuk opini ini," jelas pengacara kondang itu.Dikatakanya, dalam amar putusan Hakim hanya ada tiga poin. Yang pertama Pengadilan menerima eksepsi tergugat, yang kedua Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang ketiga membebankan biaya perkara kepada penggugat.

"Putusan Hakim ini adalah

putusan sela, jadi belum masuk ke pokok perkara," imbuh Yusril.

Selain itu, Yusril juga menyebut bahwa, kubu Agung Laksono sejatinya belum pernah membawa kisruh ini ke Mahkamah Partai.

Yusril menyebut, kubu Agung Laksono mengajukan gugatan pada tanggal 5 Desember 2014, sementara sidang mulai digelar tanggal 8 Januari.

"Jadi tidak ada bukti bahwa kubu Agung Laksono pernah membawa persoalan ini ke Mahkamah Partai. Sehingga kewenangan absolute mengatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini sebelum diselesaikan di Mahkamah Partai," tandas Yusril.

Sementara itu, untuk sidang atau gugatan yang dilayangkan oleh kubu Ical terhadap Agung Laksono CS di Pengadilan Jakarta Barat, dikatakan Yusril masih dalam tahap mediasi. Tapi Yusril mengatakan sudah dapat dipastikan bahwa mediasi tidak akan berjalan dengan baik karena kubu penggugat tidak akan hadir. "Kami diberi kuasa tidak untuk melakukan mediasi. Jadi urusan mediasi itu urusan internal partai," terang pengacara yang juga ahli Hukum Tatanegara itu. Yusril mengatakan, dalam gugatanya yang didaftarkan

di PN Jakarta barat itu, ada beberapa poin yang diajukan. Yaitu sebelum adanya putusan yang sah dari pengadilan, hasil Munas Golkar di Bali maupun di Pekanbaru dalam masa transisi.

"Sebuah partai butuh pemimpin, apa jadinya kalau Golkar

tidak memiliki pemimpin,"kata Yusril. Selain itu dalam gugatanya Yusril juga meminta agar kantor DPP Partai Golkar yang saat ini diduduki oleh kubu Agung Lakosono untuk dikosongkan dan ditempai oleh kubu Golkar Hasil Munas Bali dan Pekanbaru. W-007

PENGUMUMAN LELANG II ( KEDUA ) PT. Bank MNC Internasional Tbk. Cabang Denpasar alamat Di Rukan Dewata Square Blok A1 – A2, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar dengan Jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Bali ( BLBI ), melalui perantara KPKNL Denpasar akan melaksanakan penjualan lelang dimuka umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan pada : Hari/tanggal : Selasa/ 24 Februari 2015 Pukul : 10.00 Wita Tempat : Kantor PT. Balai Lelang Bali ( BLBI ) Jalan Cokroaminoto No. 13 Ubung Denpasar terhadap barang jaminan hutang Debitur a.n. : • IRWANSAH, alamat di Perum POLRI, Br. Pande, Desa Tulikup, Kab. Gianyar, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor : 893/MNC/DPS/ XII/2014, tanggal 30 Desember 2014, barang yang dilelang berupa :

047/I/KTR

1 ( Satu ) Bidang Tanah untuk Perumahan berikut segala turutannya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1656/ Desa Tulikup, tanggal 26 Januari 2006, Surat Ukur No. 517/2006, tanggal 25 – 1 - 2006, Luas 70 M2, a.n : IRWANSAH. Terletak di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Nilai Limit Rp. 281.250.000,00 dan Uang Jaminan Rp. 281.250.000,00.

Syarat-Syarat Lelang : 1.

Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang; 2.

Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan tersebut diatas ke Rekening No.264471810 a.n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Denpasar pada Bank BNI Cabang Denpasar Gajahmada, dan sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang; Khusus penyetoran uang jaminan dengan cara pemindahbukuan nama pemilik rekening dan nama peserta lelang harus sama.

3.

Penawaran lelang dilakukan dengan cara lisan semakin meningkat dengan kelipatan penawaran ditentukan oleh Pejabat Lelang pada saat lelang; 4.

Peserta lelang/kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang dengan membawa asli bukti setor uang jaminan, materai Rp. 6.000,- foto copy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan foto copy NPWP; 5.

Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar bea lelang 2 % dan harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan disetorkan ke kas Negara; 6.

Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Apabila peserta lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan diwilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 7.

Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan ( biaya transaksi perbankan menjadi tanggung peserta ) dengan menunjukkan bukti setor dan Kartu Identitas diri (KTP/SIM), pengambilan uang jaminan melalui kuasa harus dengan notariil.

8.

Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor PT. Bank MNC Internasional Tbk. Cabang Denpasar alamat di Rukan Dewata Square Blok A1 – A2, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar, Telp. (0361) 228149, Faks (0361) 228195, PT. Balai Lelang Bali Telp. 085 10 2 818 500 atau KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151 Denpasar, 10 Februari 2015 PT. Bank MNC Internasional Tbk. Pimpinan Cabang Denpasar Ttd I Ketut Yadnyana, VP 045/I/KTR

046/I/KTR

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Manik

METRO KOTA

2

Dikira Boneka, Ternyata Mayat Mengambang GIANYAR- Fajar Bali Sosok mayat ditemukan terapung diatas air laut di Pantai Selukat, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Senin (09/2) kemarin.

Mayat tak dikenal alias Mr X itu, kini diinapkan di kamar jenasah RSUP Sanglah.

"Untuk mengecek identitas mayat, tim Forensik RSUP Sanglah masih bekerja," kata Kapolsek Blahbatuh, Gianyar, AKP I Nyoman Suparta, SH, Senin. Lebih jauh, Suparta menjelaskan mayat sendiri ditemukan kepalanya sudah menjadi tengkorak, tangannya tinggal tulang belulang serta yang utuh cuman pinggulnya. Mayat pertama kali di temukan oleh seorang life guard Hotel Komune, I Wayan Adi Pratama (28) asal Banjar Lebih Beten Kelod Desa Lebih Kecamatan Gianyar.

Saat itu, Adi bersama tamu WNA Jepang dua orang tamunya sedang surfing melihat sesuatu mengambang di atas

FB/AY

MAYAT-Sosok mayat ditemukan mengambang di Pantai Selukat.

permukaan air laut dan menyangka itu adalah sebuah boneka,setelah di dekati dan di perhatikan secara seksma ternyata sesosok mayat.

Kemudian saksi bersama tamunya ke darat utk minta pertolongan kepada masyarakat sekitar pantai untuk

membantu evakuasi mayat ke pinggir pantai. Selanjutnya melaporkan penemuan mayat tersebut ke balawista Kabupaten Gianyar. Aparat kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat tersebut. W-005

Draf LPJ Diobok-obok, Mudana Tunjukkan yang Legal DENPASAR-Fajar Bali Pemeriksaan terhadap tokoh masyarakat Serangan, Made Mudana Wiguna, Senin (9/2) kemarin, tidak seperti pada Jumat (30/1) lalu, yang diikuti puluhan warga. Kali ini, Mudana didampingi tim pengacaranya yang dikordinatori Agus Gunawan Putra, anggota tim Gede Darmawan, Ketut Ngurah Wirakusuma dan Thesy Octarini.

Dalam pemeriksaan kali ini, tim Jaksa juga tak mau tanggungtanggung, langsung tancap gas memeriksa ke pokok materi yakni ke laporan pertangungjawaban (LPJ) Saba Desa tahun 2012 yang diduga terjadi penyelewengan. Usai pemeriksaan,

tim kuasa hukum memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan dari pukul 10.00 hingga pukul 16.00.

Dalam pemeriksaan tersebut, Mudana yang kini masih diakui warga sebagai Bendesa Adat Serangan ini, mulai diperiksa dari aset yang kini dimilikinya.

Sebagai syarat awal pemeriksaan sesuai dengan UndangUndang Tipikor. Mudana pun memberikan penjelasan dengan gamblang, bahwa dirinya kini tinggal di atas tanah pinjaman dari BTID seluas 10 are yang hanya 2 are dibangun. Dia juga memiliki sebuah motor matic dan rekening tabungan Rp 200 ribu di BPD. "Ini jawaban terus

DOMPET Dana Punia

DAFTAR NAMA PENYUMBANG NO.

4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730

NAMA

UPT. Dispenda Prov. Bali Kab. Tabanan Nyoman Suharta, SE,M.Si Drs. I Wayan Sudhiana Utama Ida Bagus Surya Negara,S.Sos I Gde Made Subandhi,S.Sos.M.Si A.A.S. Alit Karwistari,S.Sos I Wayan Malih.S.Sos Suminatin,SE Ni Made Sarmini,S.Sos I Made Suarka,SST Ni Ketut Eti Andayani,SE I Dewa Putu Gede Subawa, BSC I Made Suarjaya,SKM,MS.i Ni Nyoman Robi,S.Sos Ni Luh Gede Sumiarti I Gede Sadia I Gst Ngr Rinara Putra G.A Putu Rinjani I Nyoman Adi Adnyana,S.Kom I Made Sutama,SH I Made Suarnaya AA.Sagung Inten Darma P.,S.Sos I Wayan Sukadana I Gst Ayu Suntari,S.TP Ni Luh Artini,SP I Putu Gede Wiradana,ST Gede Esa Deva Atmajaya,ST Ni Putu Primadewi Pendit,SSt I Made Sunarta,SH I Made Yudiastra,SE I Made Wijana,S.P Ni Wayan Sri Andayani Ni Putu Wardani I Gede Made Mertayasa Ayu Made Sukaniasih I Gede Agus Sugiartha I Wayan Arya Kusnadi I wayan Astradana I Made Suarca I Wayan Murjana I Made Widana TOTAL

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 09 Februari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

ALAMAT

Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Tabanan Denpasar Badung Denpasar Tabanan Denpasar Tabanan Tabanan Tabanan Badung Tabanan Badung Denpasar Tabanan Tabanan Denpasar Tabanan Badung Denpasar Tabanan Badung Tabanan Tabanan Tabanan Badung Tabanan Tabanan Tabanan Tabanan Tabanan Tabanan Tabanan Badung Tabanan Tabanan Badung Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

JUMLAH

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

100,000 50,000 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

1,150,000

1,150,000 186,786,500 187,936,500 91,478,506 96,457,994

terang dari Pak Mudana. Dia tegasnya jika mau diperiksa silahkan dan silahkan dituangkan dalam BAP," ungkap Gede Darmawan.

Setelah menanyakan seputar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai seorang bendesa, ditanya pula mengenai keberadaan LPD Desa Adat Serangan secara adminsitrasi yang diketahui dan dialaminya. Akhirnya mengarah kepada LPJ Saba Desa yang menjadi perdebatan panjang antara penyidik dan pihak Mudana.

Penyidik, kata Darmawan, mulai membuka LPJ yang dipegangnya sebagai dasar pertanyaan kepada Mudana. Di satu penjelasan, disebutkan mengenai pemasukan dari penjualan tanah bernilai Rp 79 juta. Yang kemudian digali, apa sebagai kewenangan salah atau perbuatan melawan hukum dengan melakukan pungutan atas tanah negara. ‘’Kami baru mengetahui, ternyata dasar penyidik untuk menjerat adalah sebuah draf LPJ. Kami yakinkan penyidik, karena draf tersebut belum mendapatkan legalisir saba desa.

Draf tersebut dibagikan tiga hari sebelum saba desa. Saat saba desa LPJ dibahas. Masalah jual beli ini, kemudian dijelaskan dan diterima oleh warga, dan diganti redaksinya menjadi dana punia dari pak Kaca dan Suka.

Kemudian LPJ diterima dan dilegalisir. Ternyata ada data yang salah yang didapat oleh penyidik, karena LPJ tersebut tak ada tanda tangan sah sama sekali,’’ papar Darmawan.

Mengenai dana punia, tambah Darmawan, juga menjadi pokok pemeriksaan. Dimana dana punia memiliki pengertian sederhana yakni dana sukarela yang tidak memaksan dan mengikat. ‘’Tidak ada patokan dana punia. Redaksional sudah diperbaiki dengan maksud yang sudah dipahami bersama. Sehingga dalam LPJ yang telah diterima ada kata dana punia, demikian pula dengan kuitansi yang ada. Satu konfirmasi yang sudah dianggap sah dan legal dari saba desa,’’ paparnya lagi.

Lebih lanjut, ungkap Darmawan, jika hal tersebut dipermasalahkan. Desa Adat yang dipimpin Mudana Wiguna buka sebagai penentu kepemilikan, sebab proses permohonan selanjutnya adalah ke BPN. Dimana lahan yang dimohon adalah tanah negara. ‘’Jika hal itu disebut jual beli, apa ada hak kepemilikan yang telah dialihkan? Jika dana punia warga dipermasalahkan, bagaimana dengan dana punia ke pura yang lainnya. Saya rasa, negara tak akan dirugikan jika masyarakat memberikan dana punia untuk pembangunan desa adatnya sendiri. Ini lah kerancuan dalam pemeriksaan,’’ tegas Darmawan. W-007

FAJA R BALI

SELASA, 10 FEBRUARI 2015  Tahun XV

Sehari, Dua Tewas Gantung Diri DENPASAR-Fajar Bali Kasus gantung diri di Bali seakan tidak habis habisnya.

Yang lebih miris lagi, dalam sehari, pada Senin (09/2), kasus gantung diri terjadi di dua lokasi. Satu di kamar kosan Jalan Mataram Gang Samuantiga, Kuta, dan satu lagi di Jalan Gunung Resimuka Barat, Denpasar. Motif gantung diri ini sudah diselidiki aparat kepolisian.

Sumber kepolisian mengungkapkan, bunuh diri yang akrab disebut ulah pati ini terjadi di Jalan Mataram Gang Samuantiga kamar nomor 12, Kuta, sekitar pukul 06.40 dini hari. Seorang penghuni kosan bernama Andri Ari (30) ditemukan tewas gantung diri dengan mengenakan celana dalam dan tidak mengenakan baju. Sementara, di dahi korban ditemukan luka lecet yang diduga bekas benturan terali jendela.

“Korban ditemukan tewas gantung diri oleh tetangga kosan

dilokasi. Tidak ada kekerasan ditemukan ditubuh korban,” jelas Kanit Reskrim Polsek Kuta AKP Dewa Tagel, pada Senin (09/2) kemarin. Dari olah TKP di kamar kosan korban asal Dampit Malang, Jawa Timur itu, motif kematian korban diduga akibat menderita TBC. Dijelaskannya, korban diketahui sering berobat setiap minggu ke rumah sakit Wangaya.

“Dari informasi, korban memiliki riwayat penyakit TBC," kata Kanit Reskrim Polsek Kuta AKP Dewa Tagel, seijin Kapolsek Kuta Kompol Ida Bagus Dedi Januarta. Sementara itu, dua jam kasus bunuh diri terjadi di Jalan Mataram Kuta, warga Jalan Gunung Resimuka Barat Gang 11, Denpasar, dikejutkan gantung diri dilakukan seorang warga Made Sadi (63). Korban, Made Sadi nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung di kamar petaknya berukuran 2X2 meter.

Ironinya, Made Sadi ditemukan tewas di atas tempat tidur cucunya, Dipa Kartasari (10) yang sedang tertidur lelap.

Saksi dilapangan menyebutkan, korban Made Sadi ditemukan tewas sekitar pukul 09.00 Wita.

Kejadian itu diketahui setelah mendengar jeritan cucunya, Dipa, yang melihat kakeknya tergantung di atas plafon dengan menggunakan tali tambang warna hijau.

Saksi, Ni Luh Adi mengatakan saat itu dia melihat Dipa menangis dan memanggil dirinya. Saksi yang saat itu baru bangun, kaget melihat Dipa keluar dari kamar sambil menangis. Karena penasaran, saksi Ni Luh Adi langsung masuk ke kamar dan terkejut melihat bapaknya sudah dalam kondisi gantung diri. Pihak keluarga langsung memangil mobil ambulance dan membawa korban ke rumah sakit.

Ni Luh Adi mengaku tidak

percaya mengapa bapaknya bisa gantung diri. Padahal, setahunya, bapaknya tidak punya hutang dan tidak punya masalah dengan orang lain. “Saya tidak mengerti kenapa bapak bisa begitu, padahal bapak tidak punya hutang,” ujarnya.

Sementara, dari informasi dilapangan menyebutkan bahwa kematian Made Sadi akibat prustasi karena ditinggal mati oleh istrinya. Selain itu, korban juga harus menghidupi empat anaknya yang sudah berumah tangga dan beberapa cucunya.

Ke empat anak korban tidak ada yang bekerja. Bahkan, salah satunya mendekam di penjara.

Sementara itu, korban Made Sadi dilarikan ke rumah sakit Sanglah sekitar pukul 10.00 Wita untuk dilakukan visum et revertum. Kanitreskrim Polsek Denbar AKP Agus Setiawan membenarkan gantung diri terjadi di Jalan Gunung Resimuka Barat, Denpasar. R-005

Kisruh Partai Golkar Belum Berakhir

Kubu Agung Laksono Belum Pernah ke Mahkamah Partai DENPASAR-Fajar Bali Kisruh dilingkungan Partai Golongan Karya (Golkar) nampaknya belum berakhir. Baik kubu Agung Laksono maupun kubu Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical masih terus bertarung. Bahkan kubu Ical menuding Agung Laksono cs telah mengeluarkan opini yang tidak benar terkait keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hal ini seperti dituturkan oleh kuasa hukum kubu Ica, Yusril Ihza Mahedra disela-sela pembukaan kontor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, di Jalan Nakula, Kuta, Badung. Yusril mengatakan, dalam putusan PN Jakarta pusat itu tidak ada putusan yang menyebut bahwa kisruh Partai Golkar dikembalikan ke Mahkamah Partai. "Tidak ada amar putusan yang mengatakan dikembalikan ke Mahkamah Partai. Jadi kami menganggap kubu Agung Laksono sengaja membentuk opini ini," jelas pengacara kondang itu.Dikatakanya, dalam amar putusan Hakim hanya ada tiga poin. Yang pertama Pengadilan menerima eksepsi tergugat, yang kedua Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang ketiga membebankan biaya perkara kepada penggugat.

"Putusan Hakim ini adalah

putusan sela, jadi belum masuk ke pokok perkara," imbuh Yusril.

Selain itu, Yusril juga menyebut bahwa, kubu Agung Laksono sejatinya belum pernah membawa kisruh ini ke Mahkamah Partai.

Yusril menyebut, kubu Agung Laksono mengajukan gugatan pada tanggal 5 Desember 2014, sementara sidang mulai digelar tanggal 8 Januari.

"Jadi tidak ada bukti bahwa kubu Agung Laksono pernah membawa persoalan ini ke Mahkamah Partai. Sehingga kewenangan absolute mengatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini sebelum diselesaikan di Mahkamah Partai," tandas Yusril.

Sementara itu, untuk sidang atau gugatan yang dilayangkan oleh kubu Ical terhadap Agung Laksono CS di Pengadilan Jakarta Barat, dikatakan Yusril masih dalam tahap mediasi. Tapi Yusril mengatakan sudah dapat dipastikan bahwa mediasi tidak akan berjalan dengan baik karena kubu penggugat tidak akan hadir. "Kami diberi kuasa tidak untuk melakukan mediasi. Jadi urusan mediasi itu urusan internal partai," terang pengacara yang juga ahli Hukum Tatanegara itu. Yusril mengatakan, dalam gugatanya yang didaftarkan

di PN Jakarta barat itu, ada beberapa poin yang diajukan. Yaitu sebelum adanya putusan yang sah dari pengadilan, hasil Munas Golkar di Bali maupun di Pekanbaru dalam masa transisi.

"Sebuah partai butuh pemimpin, apa jadinya kalau Golkar

tidak memiliki pemimpin,"kata Yusril. Selain itu dalam gugatanya Yusril juga meminta agar kantor DPP Partai Golkar yang saat ini diduduki oleh kubu Agung Lakosono untuk dikosongkan dan ditempai oleh kubu Golkar Hasil Munas Bali dan Pekanbaru. W-007

PENGUMUMAN LELANG II ( KEDUA ) PT. Bank MNC Internasional Tbk. Cabang Denpasar alamat Di Rukan Dewata Square Blok A1 – A2, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar dengan Jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Bali ( BLBI ), melalui perantara KPKNL Denpasar akan melaksanakan penjualan lelang dimuka umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan pada : Hari/tanggal : Selasa/ 24 Februari 2015 Pukul : 10.00 Wita Tempat : Kantor PT. Balai Lelang Bali ( BLBI ) Jalan Cokroaminoto No. 13 Ubung Denpasar terhadap barang jaminan hutang Debitur a.n. : • IRWANSAH, alamat di Perum POLRI, Br. Pande, Desa Tulikup, Kab. Gianyar, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor : 893/MNC/DPS/ XII/2014, tanggal 30 Desember 2014, barang yang dilelang berupa :

047/I/KTR

1 ( Satu ) Bidang Tanah untuk Perumahan berikut segala turutannya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1656/ Desa Tulikup, tanggal 26 Januari 2006, Surat Ukur No. 517/2006, tanggal 25 – 1 - 2006, Luas 70 M2, a.n : IRWANSAH. Terletak di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Nilai Limit Rp. 281.250.000,00 dan Uang Jaminan Rp. 281.250.000,00.

Syarat-Syarat Lelang : 1.

Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang; 2.

Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan tersebut diatas ke Rekening No.264471810 a.n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Denpasar pada Bank BNI Cabang Denpasar Gajahmada, dan sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang; Khusus penyetoran uang jaminan dengan cara pemindahbukuan nama pemilik rekening dan nama peserta lelang harus sama.

3.

Penawaran lelang dilakukan dengan cara lisan semakin meningkat dengan kelipatan penawaran ditentukan oleh Pejabat Lelang pada saat lelang; 4.

Peserta lelang/kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang dengan membawa asli bukti setor uang jaminan, materai Rp. 6.000,- foto copy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan foto copy NPWP; 5.

Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar bea lelang 2 % dan harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan disetorkan ke kas Negara; 6.

Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Apabila peserta lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan diwilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 7.

Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan ( biaya transaksi perbankan menjadi tanggung peserta ) dengan menunjukkan bukti setor dan Kartu Identitas diri (KTP/SIM), pengambilan uang jaminan melalui kuasa harus dengan notariil.

8.

Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor PT. Bank MNC Internasional Tbk. Cabang Denpasar alamat di Rukan Dewata Square Blok A1 – A2, Jalan Raya Puputan Renon Denpasar, Telp. (0361) 228149, Faks (0361) 228195, PT. Balai Lelang Bali Telp. 085 10 2 818 500 atau KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151 Denpasar, 10 Februari 2015 PT. Bank MNC Internasional Tbk. Pimpinan Cabang Denpasar Ttd I Ketut Yadnyana, VP 045/I/KTR

046/I/KTR

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Manik

Kotaku Rumahku

Creative in Motion

SELASA, 10 FEBRUARI 2015 | TAHUN XV

Antisipasi DBD Di Kota Denpasar

Dinaskanlut Tebar 6000 Benih Ikan Nila di Panjer Mengantisipasi berjangkitnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Denpasar pada saat musim penghujan ini telah dilakukan berbagai langkah antisipasi Pemkot Denpasar sehingga tidak memasuki siklus Kejadian Luar Biasa (KLB) dilingkungan masyarakat. Antisipasi ini dilakukan Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (Dinaskanlut) Kota Denpasar, dengan menebar 6000 benih ikan nila yang menyasar lingkungan Maniksaja, Kelurahan Panjer, Ke-

camatan Denpasar Selatan.

Penebaran benih ikan ini dikoordinir langsung Kepala Dinaskanlut Kota Denpasar Ir. A.A Gede Bayu Brahmasta di tempat perairan yang tergenang sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk poleng. “Kami melakukan kegiatan ini untuk mengantisipasi perkembangan jentik nyamuk demam berdarah di Kota Denpasar,” ujar A.A Gede Bayu Brahmasta, sembari menyebut 6000 bibit ikan nila telah dipersiapkan Unit Pelayanan Ter-

FB/CAR

TEBAR BENIH-Tidak kurang 6000 benih ikan nila ditebar Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar untuk mengantisipasi penyebaran Demam Berdarah

padu Balai Benih Ikan (UPT BBI) di bawah naungan Dinaskanlut Kota Denpasar dengan menyasar lingkungan Maniksaja Panjer.

Selain dilakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dalam mengantisipasi DBD ini juga dilakukan penebaran benih ikan nila yang mampu menekan perkembangbiakan nyamuk Aides Aigepty. Karena tempat-tempat yang tergenang air menjadi sarang nyamuk untuk berkembang biak yang nantinya dapat menimbulkan berjangkitnya penyakit DBD. Penebaran benih ikan ini sebagai salah satu langkah dalam menekan DBD sebagai siklus tahunan saat musim penghujan tiba.

Penebaran benih ikan ini nantinya akan dilanjutkan menebar ke rumah-rumah warga yang melibatkan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) yang ada di masing-masing desa.

Kerjasama dengan para jumantik ini yang akan dibekali dengan satu paket benih ikan yang nantinya dapat ditebar dirumah-rumah warga masyrakat. Penebaran ini dilakukan dipot-pot bunga yang menampung air seperti tanaman tunjung serta tempat-tempat yang dapat menampung air. “Kita akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah menekan DBD dengan penebaran benih yang melibatkan jumantik,” ujar A.A Bayu. R-004

Safari Kesehatan Beri Layanan Pemeriksaan Hingga Fisioterapi SAFARI KESEHATAN yang merupakan program pemeriksanaan kesehatan garatis ini terus dilaksanakan Pemkot Denpasar yang dipusatkan dimasing-masing banjar yang ada di empat kecamatan se-Kota Denpasar. Seperti pada safari kesehatan yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-227 Kota Denpasar, menyasar warga Banjar Tatasan Kelod, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, yang dihadiri langsung Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra, bersama Kadis Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini Walikota Rai Mantra pun berbaur dan menyapa warga yang sejak pagi telah berkumpul di balai banjar setempat untuk melakukan pendaftaran pemeriksaan gratis.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan dr. Luh Putu Sri Armini, program safari kesehatan yang menyasar warga masyarakat ini dilak-

sanakan secara berkesinambungan. Dengan pelaksnaana kali ini dalam rangka memeriahkan HUT Kota Denpasar ke-227 Tahun yang melibatkan tim kesehatan dari Puskesmas I Denut.

Di samping itu safari kesehatan sebagai program menyasar pemeriksanaan kesehatan langsung kepada masyarakat yang meliputi pemeriksanaan kesehatan umum, pemeriksaan kesehatan mata yang melibatkan Yayasan Kemanusiaan Indonesia, dan fisioterapi menyasar penyandang disabilitas yang melibatkan Yayasan Peduli Kemanusiaan (YPK) Bali. “Kita bekerjasama dengan yayasan yang melibatkan puskesmas untuk menjaring penderitaan awal di masyarakat, sehingga dapat lebih mempercepat peningkatan kesehatan kepada msyarakat serta mendukung Denpasar sebagai Kota Sehat,” ujar dr. Luh Putu Sri

FB/CAR

SAFARI KESEHATAN-Walikota IB Rai Mantra berbincang dengan salah seorang warga yang hendak memeriksakan kesehatannya pasa safari kesehatan di Banjar Tatasan Kelod, Kelurahan Tonja, Denpasar Utara

D

Armini.

Dari kerjasama yayasan dibidang kesehatan ini diharapkan dapat lebih mempercepat peningkatan kesehatan masyarakat yang tidak saja menyasar kesehatan umum, katarak, namun juga menyasar kesehatan penyandang disabilitas diwilayah pelaksanaan safari kesehatan.

Lurah Tonja, Ade Indah Sari Putri mengatakan Kelurahan Tonja terdiri dari 8 lingkungan dan 10 banjar dengan jumlah penduduk 15 ribu lebih yang tentunya membawa dampak pada berbagai permasalahan sosial, seperti kesehatan dan kebersihan.

Sehingga pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan kadus/kalin dimasing-masing banjar secara berkesinambungan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat. Peningkatan di bidang kebersihan pihaknya telah mengeluarkan berbagai aturan baik dalam jam pembuangan sampah, hingga kegiatan gotong royong yang melibatkan warga banjar setempat.

Pe m b e ra n t a s a n s a ra n g nyamuk yang melibatkan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan Puskesmas I Denpasar Utara juga intens dilaksanakan. Apalagi pada musim penghujan saat ini yang tentunya mambawa dampak pada berjangkitnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Semoga langkah-langkah yang telah kami ambil dalam mewujudkan lingkungan Kelurahan Toja yang bersih dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat terhindar dari berjangkitnya penyakit DBD sebagai siklus tahunan,” ujarnya. R-004

3

FB/CAR

TANGGAP DBD-Walikota IB Rai Mantra mengajak para kepala sekolah dan para guru se-Kota Denpasar untuk melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menanggulangi DBD di Kota Denpasar.

SEKOLAH DIMINTA TANGGAP DEMAM BERDARAH Siklus lima tahunan berjangkitnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) secara nasional pada tahun 2015 ini telah memasuki siklus Kejadian Luar Biasa (KLB) di beberapa daerah. Untuk itu dalam melakukan antisipasi siklus nasional DBD ini tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen, termasuk sekolah-sekolah yang dapat melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menanggulangi DBD di Kota Denpasar.

Walikota IB. Rai Dharmawijaya Mantra, mengingatkan hal itu pada kegiatan Tanggap Demam Berdarah dan kebijakan pendidikan di Kota Denpasar, Senin (9/2). Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr. Luh Putu Sri Armini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, I GN. Eddy Mulya, serta 400 orang Kepala Sekolah dan guru-guru seKota Denpasar.

Rai Mantra menegaskan, SOP ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan pelaksanaan fogging. Hal ini diyakini mampu

menekan perkembangbiakan nyamuk poleng sehingga tidak terjadi KLB di Kota Denpasar. Sekolah sebagai tempat belajar mengajar berpotensi terjangkitnya penyakit DBD kepada siswa jika tidak ditangani secara baik melalui SOP. “Kepala sekolah dapat melakukan tanggap demam berdarah dengan memberikan pemahaman kepada siswa dalam melakukan PSN disekolah dan dilingkungannya,” ujar Rai Mantra.

Satu siswa yang terjangkit DBD lanjut Rai Mantra, dapat menyebar ke siswa lain, yang saat ini banyak menyerang siswa SD dan SMP. Karenanya kepala sekolah dapat melakukan koordinasi dengan puskesmas dan jumantik setempat untuk melakukan pengawasan intensif terhadap jentik-jentik nyamuk. Apalagi dengan kondisi meja siswa yang terdapat kolong dibawahnya yang dapat sebagai sarang nyamuk aedes aegypty.

Menurut Rai Mantra bak mandi sangat memberikan peluang bagi berkembangnya nyamuk poleng, sehingga bak-bak air yang terdapat di kamar mandi warga maupun sekolah harus dipantu dan dilakukan pen-

gurasan secara berkala.

Kepala Dinas Kesehatan dr. Luh Putu Sri Armini menambahkan, sekolah merupakan tempat yang berisiko tinggi terjadinya penularan DBD. Sehingga PSN dapat lebih gencar dilakukan di sekolah-sekolah, seperti pengurasan bak mandi, dan membersihkan secara berkala tempat-tempat yang dapat menampung air. Sri Armini juga menjelaskan nyamuk penular DBD suka terbang rendah dekat tanah kurang lebih setinggi 1 meter, sehingga yang berisiko tergigit adalah bagian kaki. Saat belajar di sekolah, anak didik duduk di bangku belajar, lututnya berisiko digigit nyamuk penular DBD. Untuk itu perlu kiranya anak didik menggunakan seragam celana panjang dan baju berlengan panjang ke sekolah, seperti yg diterapkan pada beberapa sekolah di luar Bali. “Peranserta seluruh komponen masyarakat, termasuk masyarakat sekolah sangat dibutuhkan untuk mencegah DBD, dengan melakukan Gerakan Serentak PSN DBD dimasingmasing sekolah,” ujarnya. R-004

Rai Mantra Ajak Masyarakat Ikut Jaga Kebersihan DENPASAR-Fajar Bali Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra, mengajak semua pihak untuk menyadari pentingnya menanamkan pola hidup bersih dan kebersihan sejak dini. Artinya masalah kebersihan harus terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga harapan Denpasar bisa bebas dari sampah dapat terwujud.

“Masalah kebersihan sejatinya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Masalah kebersihan itu juga harus ditanamkan sejak dini, kalau tidak bisa kebablasan nantinya,” ungkap Rai Mantra, didampingi Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Wakil Walikota, IGN. Jaya Negara, Sekda, AA.N. Rai Iswara, saat jalan santai dibarengi dengan kegiatan kebersihan sambil memungut sampah.

Di awali di Taman Kota, Lumintang, Denpasar Utara, tidak kurang dari 1500 orang peserta yang terdiri dari unsur SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, pegawai, guru, pelajar,

FB/CAR

GERAKAN KEBERSIHAN-Peserta jalan santai antusias mengikuti gerakan kebersihan serangkaian memperingati HUT ke-227 Kota Denpasar, yang dikemas dalam lalan santai sambil memungut sampah, kemarin mahasiswa, STT, Karang Taruna, serta masyarakat umum Kota Denpasar berbaur mengikuti gerakan kebersihan yang dikemas dalam jalan santai sambil memungut sampah. Di sepanjang jalan yang dilalui berhasil dikumpulkan ratusan kg sampah.

Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kota Denpasar, IGN. Eddy Mulya, mengatakan, acara ini diselenggarakan serangkaian memperingati HUT ke-227 Kota Denpasar yang jatuh pada tanggal 27 Pebruari mendatang.

Acara jalan santai sambil memungut sampah ini diawali dari jalan Mulawarman menuju jalan A.Yani - Jalan Ken Arok - Jalan

Warmadewa lalu ke Jalan Ken Dedes selanjutnya ke arah jalan Cokroaminoto dan selanjutnya ke arah Jalan Gatsu serta kembali finish ke Taman Kota Lumintang.

“Selain bertujuan untuk memperingati Hut Kota Denpasar, juga untuk mewujudkan Kota Denpasar yang bersih, sejuk dan berwawasan budaya serta bisa mengajarkan langsung kepada para anak sekolah untuk membiasakan pola hidup bersih dimana pun berada,” kata Eddy Mulya.

Untuk memotivasi peserta, panitia menyiapkan sejumlah door prize berupa 1unit sepeda motor sebagai hadiah utama, 2 buah sepeda gunung, 2 buah kulkas, 2 buah TV 32 inci, serta puluhan hadiah hiburan. Kemudian dari acara jalan santai ini, panitia juga menetapkan pemenang untuk peserta terberat pungut sampah yang diraih oleh Juara I dengan berat 10 kg, SMA Dwijendra Kota Denpasar, Juara II dengan berat 6 kg, diraih oleh IGTKI Denpasar Timur, dan Juara III diraih oleh Kelurahan Dangin Puri dengan berat 4 kg. R-004

Selain Pembangunan Fisik, Mentalitas Juga Harus Dibangun

alam mewujudkan masyarakat sejahtera, selain harus terus melakukan pembangunan fisik, mentalitas juga harus dibangun. Mentalitas yang dibangun dengan tidak baik, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

Pentingnya melakukan ‘revolusi mental’ disampaikan Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Denpasar Selatan, Senin (9/2) di gedung Madu Sedana Jalan Batur Sari No 25 Desa Sanur Kauh, Densel. Pembukaan musrenbang Kecamatan Denpasar Selatan juga dihadiri Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede serta tokoh-tokoh masyarakat se-Kecamatan Denpasar Selatan. “Agar pembangunan di suatu daerah berjalan dengan baik, maka spir-

itual, intelektual dan mentalitas harus jadi satu,” tandas Rai Mantra.

Menurutnya, Dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus mulai menanamkan pembangunan terintegrasi. Untuk itu dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut sudah melibatkan semua komponen dari kaling/kadus, Desa/Kelurahan termasuk juga Sabha Upadesa, serta pihak kepolisian dan TNI. Peran serta masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap upaya pembangunan.

Di samping itu, permasalahan mendesak uang harus menjadi perhatian Kota Denpasar merupakan kota besar adalah kaum urban. Menurut Rai Mantra tingginya urbanisasi karena tingkat

pertumbuhan ekonomi yang baik di Kota Denpasar yang membuka kesempatan kerja bagi para pendatang. Untuk itu peran pengendalian urbanisasi tersebut berada di lingkungan dan banjar serta desa/kelurahan termasuk kecamatan.

“Untuk penyusunan program kerja tidak boleh secara parsial melainkan secara terintegrasi dengan semua sector,” ucap Rai Mantra, seraya menekankan fokus pembangunan agar diarahkan pada pembangunan lingkungan.

Diakuinya, ada beberapa program yang tidak masuk prioritas dalam Musrenbang ini. Untuk diperlukan partisipasi masyarakat seperti penanganan kasus demam berdarah. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena tidak bisa hanya peran pemerintah mengatasi permasalahan tersebut.

Camat Denpasar Selatan, Anak Agung

FB/CAR

MUSRENBANG-Walikota IB. Rai Mantra saat membuka Musrenbang Densel Gede Risnawan mengatakan, untuk pelaksanaan musyawarah pembangunan

kecamatan di tahun 2015 ini memang ditekankan pada pembangunan fisik ka-

rena Densel merupakan daerah hilir. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah masalah irigasi pengairan dan beberapa sodetan untuk mengantisipasi terjadinya banjir. “Saya harapkan pelaksanaan musyawarah ini benar-benar merupakan aspirasi masyarakat yang akan kita perjuangkan dalam menuntaskan permasalahan yang ada di Denpasar Selatan,” ungkap Risnawan.

Permasalahan utama Densel adalah ada beberapa titik yang sering tergenang air, yang di tahun sebelumnya ada 14 titik tapi sekarang sudah turun menjadi 8 titik yang sudah diatasi sehingga dari sisanya tersebut tahun ini bisa diatasi.

“Kita berharap Densel bisa bebas dari banjir. Itu tidak terlepas dari peran masyarakat, agar selalu membuang sampah pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan. R-004

Layouter: Dejerie

4 Satpol PP Hentikan Operasional Karaoke Royal Palace

SIDAK-Kasatpol PP Kota Denpasar, I.B Alit Wiradana didampingi Kasubid Evaluasi Badan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penamanan Modal Denpasar, I Made Sulantara melakukan sidak Royal Palace Spa and Intertainment diterima GM Royal palace Satugus Susanto

DENPASAR-Fajar Bali Mesiki telah beropersi sejak 1,5 tahun lalu, ternyata tempat hiburan malam Royal Palace di komplek pertokoan, Jl. Diponogoro, tidak mengantongi perizinan yang diperlukan. Terbukti, saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar bersama Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP-PM) Kota Denpasar melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (9/2) kemarin, karaoke dan bar di Royal Palance tanpa dilengkapi izin.

Sementara panti pijatnya sudah mengantongi izin, seperti izin prinsip, IMB, SITU/HO, izin TDUP (tanda daftar usaha paiwisata), dan izin TDP (tanda daftar perusahaan).

Kasatpol PP Kota Denpasar, I.B. Alit Wiradana, mengatakan, pengelola Royal Palace harus mengikuti aturan yang ada, dan tidak membuka usaha tanpa dilengkapi izin. “Kalau sampai ada pelanggaran, tempat hiburan malam itu akan ditindak tegas sekaligus ditutup,” tandas Alit Wiradana.

Sidak kali ini, lanjut Alit Wiradana, menindaklanjuti keluhan masyarakat, karena tempat hiburan malam Royal Palace diduga tidak mengantongi izin. Namun, setelah diperiksa kelengkapan izinnya terutama panti pijatnya ternyata sudah lengkap, dan berlaku hingga tahun 2019. Hanya karaokenya saja yang belum mengantongi izin sehingga operasinya harus dihentikan. “Kami minta kepada pengelola Royal Palace Spa and Intertaiment menutup sementara bar dan karoke yang berada di lantai VI tersebut.

Kalau belum mengantong izin dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar jangan buka dulu,’’ ancam Alit Wiradana.

Aktivitas Royal Palace akan terus dipantau paska sidak.

Karena penglola tempat panti pijat tersebut mengaku tempat bar dan karoke yang berada di lantai IV tersebut listriknya mati, sehingga tidak beroperasi sejak 2 hari. “Kami akan terus pantau pasca sidak yang dilakukan tim. Kalau nanti ditembukan karaokenya beroperasi, kami akan mengambil langkah tegas,’’ujarnya.

General Manajer Royal Palace Spa and Intertainment, Satugus Susanto, mengaku, tempat usaha panti pijatnya sudah mengantongi izin. Bahkan lima izin yang dikantongi masa berlakunya sampai tahun 2019. “Kami siap mengikuti aturan yang ada. Mengingat selama ini izin yang kami kantongi adalah panti pijat dan internainment,’’ kata Susanto.

Ketika ditanya izin operasi bar dan karoke, Satugus Susanto sempat mengelak karena tempat usaha bukan karaoke melainkan panti pijat dengan intertainment.

“Memang ada bar dan karoke di lantai IV dan sudah beroperasi sejak enam bulan lalu. Namun belum punya izin dan pihaknya telah mengajukan permohonan ijin alih fungsi bangunan.

Karena listriknya mati sejak dua hari sudah tidak boroperasi,’’ kilahnya.R-004

Tahun 2014 Realisasi Pajak Reklame Hanya 28 Persen

DENPASAR – Fajar Bali Realisasi pajak reklame di Kota Denpasar tahun 2014 anjlok akibat adanya kebijakan moratorium pemasangan reklame, melalui Peraturan Walikota (Perwali) No. 14 Tahun 2013 tentang Penundaan Sementara Pemberian Izin Reklame di Kota Denpasar di 24 ruas jalan protokol di Denpasar.Bahkan pihak Dispenda mencatat realisasi pajak reklame di bawah target, hanya 28 persen.

Anjloknya penerimaan dari sektor pajak reklame ini terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Denpasar dengan sejumlah SKPD salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Denpasar, Senin (9/2) kemarin.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, IB Kompyang Wiranata juga menghadirkan Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penamanan Modal (BPPTSP dan PM), dan BLU RS Wangaya.

Kepala Dispenda Kota Denpasar Dewa Nyoman Semadhi mengungkapkan setidaknya ada delapan (8) pos pajak yang dipungut melalui Dispenda Kota Denpasar. Mulai dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Dari delapan pos ini enam diantaranya pencapaian pendapatannya sudah melebihi dari target. Sedangkan yang dua yakni Pajak Reklame dan BPHTB realisasinya tak mencapai target di tahun 2014,” ungkap Dewa Semadhi, yang juga mantan Asisten III Setda Kota Denpasar ini.

Pendapatan dari pajak reklame di tahun 2014 ditargetkan Rp5,7 miliar lebih. Namun faktanya hanya terealisasi 28 persennya atau sekitar Rp1,6 miliar. Sementara untuk tahun 2015 ini, Dispenda memasang target pendapatan sebesar Rp6,1 miliar. Hal yang sama juga dialami BPHTB. Target 2014, Rp145 miliar namun terealisasi hanya Rp141 miliar. “Yang BPHTB ini ada penurunan transaksi. Kalau tahun sebelumnya ada sekitar 10 ribu lebih, di tahun 2014 menurun menjadi sekitar 8 ribu lebih transaksi,” ucap Dewa Semadi.

Penurunan retribusi ini juga mendapat tanggapan dari sejumlah anggota Komisi II seperti Kadek Agus Arya Wibawa, Putu Oka Mahendra dan Hilmun Nabi. Kadek Agus lebih banyak menyoroti masalah koordinasi tiga SKPD yang menghandle pajak reklame menyusul turunnya moratorium pemasangan reklame tersebut. “Ada keluhan dari pelaku usaha reklame, yang mempertanyakan dimana sejatinya pengurusan reklame. Karena sebelumnya dilakukan hanya di DKP saja. Sedangkan sekarang ada tiga SKPD (DTRP, Perizinan dan Dispenda). Bagaimana koordinasi dari tiga SKPD ini. Jangan sampai ingin mempermudah birokrasi justru malah mempersulit,” kata politisi PDIP ini.

Menanggapi hal ini, Dewa Semadhi menjelaskan untuk pemberian rekomendasi lokasi pemasangan reklame dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP). Sementara untuk pengurusan izin selanjutnya dilakukan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Perizinan). “Dispenda hanya menunggu dari dua SKPD ini. Kalau sudah lengkap dan reklamenya sudah terpasang, tugas kami menarik atau memungut retribusinya,” imbuhnya. R-004

KOTA PLUS

FAJA R BALI

SELASA, 10 FEBRUARI 2015 l TAHUN XV

Terima LHP, Gubernur Pastika Janji Tindaklanjuti Catatan BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali, menemukan selisih harga tiket dalam perjalanan dinas luar daerah antara biro perjalanan dan harga-harga yang dikeluarkan maskapai penerbangan.

DENPASAR-Fajar Bali Gubernur Bali, Made mangku Pastika berjanji akan menindaklanjuti dan sekaligus melakukan perbaikan terhadap semua catatan-catatan BPK dan berusaha untuk melakukan pencegahan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Hal itu disampaikannya pada saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK Perwakilan Bali untuk kegiatan di tahun anggaran 2013 dan 2014, di Kantor BPK Perwakilan Bali, di Denpasar, Senin (9/2) kemarin.

Menurutnya, ada beberapa hal yang masih menjadi catatan BPK antara lain, adanya selisih harga tiket dalam perjalanan dinas luar daerah antara biro perjalanan dan harga-harga yang dikeluarkan maskapai penerbangan. Untuk itu ia berjanji akan membuatkan aturan agar setiap perjalanan dinas luar daerah bisa membeli tiket pesawat langsung ke perusahaan penerbangan. Pastika yang saat itu didampingi Wakil Gubernur, Ketut Sudikerta, Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiry-

TEMUAN-Gubernur Made Mangku Pastika didampingi Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Perwakilan Bali, Senin (9/2) kemarin.

atama, Inspektur Provinsi Bali, Ketut Teneng dan Karo Humas, Dewa Gede Mahendra Putra menambahkan bahwa saat ini antara Pemerintah Provinsi Bali dan Masakapai Penerbangan Garuda sudah memiliki MOU

mengenai harga tiket pesawat sehingga nantinya tidak akan ada masalah lagi dengan harga tiket pesawat.

Selain perjalanan dinas menurut Pastika, BPK juga menemukan adanya kualitas penger-

jaan jalan yang masih di bawah standar. Menyikapi hal tersebut Ia berjanji akan melakukan pengecekan langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan mencocokkan kriteria yang dipake LAB PU dengan kriteria yang dipakai

LAB BPK, agar dicarikan titik temu antara keduanya. Terhadap temuan dimana ada pemecahan anggaran untuk menghindari proses lelang, Pastika juga berjanji akan melakukan evaluasi lebih jauh.W-019*

Badung Mantapkan Komitmen Pelayanan Publik

Bupati Gde Agung : Ajak SKPD Melayani Dengan Hati MANGUPURA-Fajar Bali Bupati Badung Anak Agung Gde Agung mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk pada dasarnya untuk melayani masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemkab Badung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan dengan informasi pelayanan publik di seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Badung.

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karenanya seluruh PNS harus memahami sesungguhnya

adalah pelayan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya maklumat pelayanan publik harus ditanamkan didalam hati sanubari agar setiap pegawai pemkab badung dapat memberikan pelayanan dengan hati.

Demikian penegasan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung saat terjun langsung memberi arahan terkait kelengkapan informasi pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten di Mangupura, Jumat (6/2) lalu.

Lebih lanjut Bupati Gde Agung menekankan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk pada dasarnya adalah untuk melayani masyarakat oleh karena itu wajib mematuhi Un-

A. A. Gde Agung

dang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diantaranya adalah setiap SKPD harus punya Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Gde Agung minta semua

Kepala SKPD, Perusahan Daerah, Perbekel/lurah termasuk UPT disamping terus meningkatkan kualitas layanan, agar memperhatikan pula standar pelayanan dan kelengkapan informasi pelayanan publik lainnya sebagai wujud transparansi sehingga masyarakat selaku pengguna layanan merasa dilayani dengan sebaik-baiknya.

Komitmen seluruh jajaran SKPD Pemkab Badung untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sebelumnya juga telah dibahas saat acara Rakor Implementasi Pelayanan Publik.

Saat itu, Sekretaris Daerah Kompyang R. Swandika juga telah memberi arahan agar SKPD yang belum memiliki Standar Pelayanan, SOP, Maklu-

mat Pelayanan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat agar segera melengkapi diri dengan syarat-syarat tersebut karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kenyamanan layanan kepada masyarakat.

Sementara itu Asisten Administrasi Umum Gst. Ngr. Oka Darmawan yang juga sebagai Ketua Tim Pembina Pelayanan Publik Kabupaten Badung mengatakan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan terhadap UndangUndang Pelayanan Publik sudah dilaksanakan secara intensif sejak 2 tahun yang lalu melalui upaya sosialisasi, pembinaan dan evaluasi dengan melibatkan akademisi dari Universitas Udayana dan praktisi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali. W-014*

Suambara Buka Musrenbang Kecamatan Mengwi Gugah Inovasi, Bangun Kemandirian Masyarakat Desa

MANGUPURA-Fajar Bali Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan tema dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 yakni ‘Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah.

Makna yang terkandung dalam tema tersebut adalah tata kelola pemerintahan mulai aparatur pemerintah teratas sampai terbawah, kelian banjar harus bersinergi bekerja dalam satu kesatuan sistem antara Aparatur Sipil Negara, kelompok masyarakat serta dunia usaha. Jika ketiganya bersinergi maka kemandirian masyarakat akan semakin kuat sehingga ketergantungan kepada pihak lain bisa berkurang.

Hal itu terungkap saat Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mengwi di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (9/2).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Prof. Ramanta, SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung yang juga sebagai Ketua Dekrasnada Badung, Wakil Ketua TP PKK, Nyonya Sri

MUSRENBANG-Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara bersama Ketua TP PKK Badung Nyonya Ratna Gde Agung saat menghadiri pembukaan Musrenbang Kecamatan Mengwi di Puspem Badung, Senin (9/2) kemarin.

Sudiana, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Nyonya Kompyang R. Swandika, anggota DPRD Dapil Mengwi Wayan Suyasa dan Made Sudarta, Tripika Kecamatan Mengwi, Lurah dan Perbekel se-Mengwi serta tokoh masyarakat Mengwi.

Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, I Wayan Suambara mengatakan, Musrenbang Kecamatan Mengwi merupakan forum antar stakeholder pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan dae-

rah Kabupaten Badung Tahun 2016 ini dapat dimanfaatkan untuk membahas usulan yang bersifat prioritas dan kebutuhan masyarakat Mengwi yang mendesak, bukan usulan yang berdasarkan kepentingan dan keinginan.

“Kepentingan dan keinginan itu sangatlah banyak dan relative bervariasi, sementara itu disatu sisi masih banyak kebutuhan di masyarakat Mengwi yang harus ditangani bersama dan tidak mungkin dapat dituntaskan sekaligus,” ungkap

Suambara.

Suambara menambahkan, perlunya ada pembagian tugas atau porsi dengan pemerintah desa seperti jika ada hal-hal yang berskala besar akan didanai dari APBD, sementara jika ada hal kecil yang masih mampu di cover di desa diharapkan dapat ditangangi dalam APBDes. “Dari adanya pembagian ini diharapkan masyarakat menjadi garda terdepan, dengan demikian partisipasi dan peran masyarakat menjadi lebih dominan dari peran pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini akan menjadi motivator dan stimulator sehingga dapat menggugah masyarakat untuk berinovasi dan membangun kemandirian masyarakat desa,” tambahnya.

Lebih lanjut Suambara memaparkan, dengan tumbuhnya kemandirian akan berimplikasi pada daya saing, dimana Kecamatan Mengwi memiliki banyak potensi yang perlu inovasi dan dikembangkan.

“Marilah kepala desa berlomba-lomba untuk melakukan inovasi dan membangun kemandirian masyarakat desa untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa di kecamatan Mengwi,” ajak Suambara.

Sementara itu Camat Mengwi I Gst. Ngr. Gede Jaya Saputra melaporkan, yang terangkum dalam Musrenbang ini sebanyak 702 usulan, dengan total biaya sebesar Rp238,8 miliar lebih. Usulan tersebut terangkum dalam 9 prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik sebanyak 201 usulan, pengembangan kualitas layanan pendidikan dan teknologi informasi sebanyak 99 usulan, perluasan akses layanan kesehatan sebanyak 117 usulan.

Kemudian pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan sebanyak 9 usulan, pemantapan ketahanan pangan dan produktivitas hasil pertanian sebanyak 70 usulan, peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 168 usulan, pengembangan pariwisata dan budaya berbasis masyarakat sebanyak 11 usulan.

Selanjutnya penanganan kebencanaan terpadu serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 25 usulan dan perluasan perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender sebanyak 2 usulan. W-014* Layouter: Zohra

DAERAH

FAJA R BALI SELASA, 10 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Upaya Bersihkan Sampah di Desa-desa

DKP Ajak Warga Terlibat Bangun Bank Sampah GIANYAR-Fajar Bali Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Gianyar merangsang masyarakat ikut peduli dengan sampah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi masalah sampah.

Terobosan terus dilakukan oleh DKP Gianyar dalam menanggulangi sampah.

Salah satunya mengajak seFB/ARTAYASA luruh warga terlibat dalam I Wayan Kujus Pawitra penanggulangan sampah di lingkungannya masing-masing. Berdasarkan UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menekankan yang bertanggungjawab dalam menanggulangi sampah adalah pihak swasta dan masyarakat.

Hal ini dijadikan patokan DKP dalam menjalankan tugasnya.

“Kita sudah melakukan beberapa terobosan untuk menanggulangi sampah yakni membangun bank sampah dan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat,” kata Kepala Dinas DKP Gianyar I Wayan Kujus Pawitra, Senin. Menurutnya, saat ini DKP membangun 6 Bank Sampah. Kedepannya setiap desa di Kabupaten Gianyar mesti memiliki Bank Sampah. Artinya dari 70 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Gianyar, sebagian sudah memiliki bank sampah.

Saat ini, kata Kujus dari 1.500 meter kubik sampah yang dihasilkan, sebanyak 500 meter kubik dibuang di Tempat Pembuangan Sampah (TPS)Temesi, Gianyar. Sedangkan 1.000 meter kubik dibuang di lingkungan desa masimg-masing serta dikelola secara swadaya. Ke depan, kata Kujus, dengan banyak bank sampah terbangun secara otomatis akan mengurangi pembuangan volume sampah ke TPA Temesi. Disamping bank sampah, pihaknya juga menggencarkan pembersihan serta pengangkutan sampah dengan tiga ship yakni pagi siang dan malam.

“Kita efektifkan 15 truk sampah dan 6 motor sampah untuk membersihkan sampah di Gianyar,” katanya. Paling penting, jelas Kujus, yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi soal pentingnya swadaya masyarakat dalam menangani sampah.Disamping itu, sosialisasi itu dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Gianyar BAGUS. W-005

Anjing Liar Gigit Tiga Pengunjung Pasar Bebandem Disnakanlut Pastikan Hasil Lab Negatif Rabies

AMLAPURA-Fajar Bali Tiga orang pengunjung di Pasar Bebandem, Kecamatan Bebandem,harus dilarikan ke RSUD Karangasem untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Pasalnya, ketiga korban masing-masing I Made Karya (55), Wayan Sumaja (55) dan Ni Komang Muliantari (8) digigit anjing liar di terminal penumpang Pasar Bebandem. Beruntung anjing yang menggigit ketiga korban ini ditenggarai terjadi bukan gigitan rabies, namun lebih karena provokasi korban yang menginjak ekor dari anjing tersebut.

Kadis Peternakan, Perikanan dan Keluatan Karangasem, I Ketut Artama ketika dihubungi membenarkan adanya tiga korban gigitan anjing di Pasar Bebandem. Setelah menggigit ketiga korbannya itu, anjing tersebut langsung di bunuh oleh warga yang sedang ramai di pasar. Pun pihaknya mengakui,telah mengecek di Lab apakah anjing rabies atau tidak. Dari hasil Lab tersebut, anjing itu negatif rabies. “Hasilnya negatif, anjing itu menggigit mungkin karena provokasi warga,sehingga anjing menjadi galak,” ujarnya.

Artama mengaku,terhadap penanganan anjing tersebut itu memang menjadi kewenanganya dan telah ditindaklanjuti dengan mengambil sample anjing itu. Sedangkan keberadaan pasien yang menjadi korban gigitan anjingg itu menjadi tanggung jawab pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan dan RSUD Karangasem. “Tanggungjawab kami menindaklanjuti hewannya,sementara pasien menjadi tanggungjawab RSUD dan Dinas Kesehatan,” ucapnya.

Sementara itu, I Gede Suryawan,Kabid Penanganan Permasalahan Kesehatan Dinas Kesehatan Karangasem, mengatakan, selama tahun 2014 lalu,hanya dua orang yang positif rabies dari 4.768 kasus gigitan. Jika dirata-ratakan, dalam sehari ada sekitar 15 kasus gigitan anjing di Karangasem. Jumlah tersebut dinilainya masih cukup tinggi. Pun disampaikan, untuk VAR dan SAR (Serum Anti Rabies) di Karangasem saat ini memang sangat terbatas, namun ia pun memastikan stoknya masih tergolong aman. Pihaknya pun tetap melakukan koordinasi dengan Diskes Provinsi untuk penyediaan VAR dan SAR. “Stoknya masih aman, di Diskes sekitar 300 vial/ampul, sedangkan untuk SAR (Serum Anti Rabies) 70 vial,belum lagi di sejumlah Puskesmas center,” ujar Suryawan. W-016.

5

Warga Lembongan Nikmati Air Bersih dari Air Payau Dijual Rp 41 Ribu Permeter Kubik Dengan dibangunnya instalasi pengelolaan air minum dengan sistem Sea Water Ripper Osmosis (SWRO) di Dusun Ceningan, Desa Lembongan, Bupati Klungkung dengan Jajaran PDAM bersama SPAM Strategis Dirjen Cipta Karya di bawah Kementerian PU-PERA (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) mensosialisasikan sistem SWRO ini kepada para tokoh masyarakat dan para pelaku pariwisata di Kantor Desa Lembongan, Minggu lalu.

SEMARAPURA-Fajar Bali Sosialisasi dilakukan dengan tujuan memperkenalkan sistem SWRO ini kepada masyarakat setempat yang merupakan sistem pengelolaan yang mengubah air laut menjadi air minum.

Dalam presentasi salah satu anggota SPAM Strategis, Desy R. Wardhani mengatakan bahwa alasan sistem SWRO ini digunakan karena 97% air yang ada di bumi merupakan air laut. ”Air yang akan dikelola dalam sistem ini diambil dari air payau di kedalaman 40 meter di bawah permukaan tanah, sehingga tingkat keasaman dan tercemar bakteri sangat sedikit,” terang Wardani. Bangunan Instalasi SWRO yang merupakan bantuan dari APBN ini pengaliran distribusinya sudah sampai pada desa Lembongan dan perencanaannya akan dibuat sampai ke Desa Jungutbatu. Bahkan Wardhani

menegaskan bahwa pengolahan air sistem SWRO ini baru dibangun sebanyak 6 instalasi di Indonesia termasuk di Dusun Ceningan, Nusa Penida.

Sistem ini akan mulai dioperasikan apabila distribusi ke konsumen sudah mencapai 400 rumah. Setelah berjalan dan beroperasi pengelolaan air minum SWRO ini akan diserahkan kepada PDAM Klungkung.

Dalam penjelasan Direktur PDAM Klungkung Nyoman Renin Suyasa, pemasangan pipa instalasi ke rumah akan dikenakan biaya 2 juta per 0,8 m dari pipa induk. Sedangkan harga air per meter kubik Rp 41 ribu. ”Apabila dibandingakan dengan harga 1 galon air minum isi ulang yang Rp 8 ribu (dalam satuan 1 meter kubik adalah 1.000 liter), maka harga air minum dengan SWRO ini Rp 820,- per galon,” terang Renin Suyasa. Sehingga, tam-

FB/SARJANA

SOSIALISASI: Bupati Suwirta sosialisasikan sistem pengolahan air dari SWRO di Lembongan, Nusa Penida.

bahnya, dengan menggunakan air minum SWRO ini tentunya akan lebih praktis dan lebih murah dari air minum yang lain.

Bupati Suwirta menyampaikan kepada tim SPAM Strategis kalau sistem pengelolaan SWRO ini memang benar dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Lembongan dan Jungutbatu.

Sedangkan untuk PDAM, karena

peserta sosialisasi ini tidak dihadiri oleh seluruh masyarakat dan para pelaku pariwisata, Bupati Suwirta mengintruksikan agar dibuatkan brosur sehingga informasi mengenai sistem SWRO ini dapat sampai kepada masyarakat Lembongan dan Ceningan.

Pembangunan pengelolaan air minum dengan sistem SWRO

ini merupakan bantuan pemerintah untuk melakukan efisiensi di masyarakat. “Harapan kami, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat mari kita saling dukung mendukung begitu juga dengan masyarakat dan nantinya air yang muncul dan dikonsumsi tidak mengecewakan masyarakat kami,” harap Bupati Suwirta.W-010*

Anggota DPRD Asal Dapil Karangasem Kompak Dukung Kelanjutan Dermaga Cruise AMLAPURA-Fajar Bali Anggota DPRD Provinsi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Karangasem secara kompak mendukung langkah pemerintah Karangasem untuk melanjutkan pembangunan Dermaga Cruise Tanah Ampo, Manggis, Karangasem untuk pemerataan pembangunan antara Bali selatan dan timur.

Menurut anggota Dewan yang tersebar di seluruh fraksi DPRD Provinsi ini, jika hanya terus-terusan pengembangan di Pelabuhan Benoa, maka Bali Selatan akan semakin berat bebannya,dan daerah lainya tidak bisa berkembang.

Enam dari tujuh anggota dewan asal Karangasem, masing-masing I Wayan Kari Subali(NasDem), I Nyoman Suyasa (Gerindra),Ni Made Sumiati,Ni Kadek Darmini (PDIP),Ni Putu Yuliartini( Golkar), dan I Kadek Nuartana (PKPI) didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Kory melakukan pertemuan dengan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, Senin (9/2) kemarin.

Dalam kesempatan itu, wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Kory mengatakan, kunjungan seluruh anggota DPRD asal Karangasem ini untuk menyerap aspirasi yang nantinya akan dikawal ke Dewan Provinsi. “Kebetulan Dewan Provinsi akan membahas APBD induk 2016,sehingga teman-teman dari Dapil Karangasem juga ingin mengetahui

Gapura Desa

apa sih yang diperlukan Karangasem, dan tadi sudah dijelaskan oleh bupati serta wakil bupati, beberapa kendala dan juga program kerja ke depan,” ujar Sugawa Kory.

Sugawa Kory juga menjelaskan, program jangka pendek yang ingin diperjaungkan anggota dewan asal Gumi Lahar ini seperti bantuan program bedah rumah,usulan pengadaan alat kesehatan untuk RS Pratama, termasuk juga infrastruktur jalan-jalan di pedesaan yang belum tergarap. Sementara jangka panjangnya, dewan akan mengawal program pemerintah Karangasem,yakni pembangunan jalan lingkar Seraya, sebagai kelanjutan dari jalan Baypass Ida Bagus Mantra, pembangunan kembali Dermaga Cruise Tanah Ampo, Pelabuhan Amed.

“Jika ingin memeratakan pembangunan ya mesti tidak tertumpu di Denpasar dan Badung saja,namun seluruh kabupaten,” ujarnya lagi.

Bahkan, khusus untuk pembangunan Dermaga Cruise Tanah Ampo, pihaknya pun mendesak agar Pelindo tidak hanya fokus membangun di Bali, tetapi Pelindo juga harus membangun Bali. Menurutnya, kawasan Bali selatan sudah terlalu banyak beban,jika ditambah lagi dengan pembangunan dermaga di sana,maka akan membuat pembangunan di Bali tidak merata.

“Dari pada di Benoa,maka akan lebih baik jika Dermaga Cruise Tanah Ampo itu yang

FB/BUDIASA

KUNJUNGAN KERJA: Anggota DPRD Provinsi Bali asal Dapil Karangasem saat melakukan kunjungan kerja ke Karangasem dan bertemu bupati.

dilanjutkan. Itu untuk pemerataan pembangunan di Bali timur,Pelindo juga jangan hanya focus membangun di Bali,tetapi Pelindo juga mesti membangun Bali,” ujar politisi asal Buleleng ini.

Hal serupa juga dikatakan, anggota DPRD Provinsi asal Partai Gerindra I Nyoman Suyasa. Pihaknya bersama anggota DPRD asal Karangasem lainya akan menjembatani agar pembangunan Dermaga Cruise Tanah Ampo bisa dilanjutkan kembali dengan melepaskan atribut

partai, untuk kepentingan masyarakat Karangasem yang menjadi kewenangan DPRD Provinsi.

Sementara itu, Pemerintah Karangasem melalui Wakil Bupati Karangasem I Made Sukerana menyambut baik keinganan para wakil rakyat asal Karangasem ini. Sukerana juga menyampaikan terimakasihnya kepada para wakil rakyat ini,meskipun berbeda partai namun tetap kompak membangun Karangasem. W-016.

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Krama Banjar Adat Kartini Tolak Kehadiran Gafatar SEMARAPURA-Fajar Bali Krama Banjar Adat Kartini, Wilayah Kelurahan Semarapura Tengah menolak keberadaan Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di lingkungan Adat Kartini.

Bahkan warga jalan Kartini memasang baliho penolakan di dua titik, di Gang II Jalan Kartini dan di Sekretariat Gafatar.

Pemasangan baliho penolakan terhadap keberadaan Gafatar di lingkungan Adat Kartini sudah dipasang pada Minggu (8/2) petang.

Kepala Lingkungan Adat Kartini, Wayan Darmanaba menjelaskan penolakan terhadap Ormas Gafatar ini karena organisasi tersebut melakukan aktivitas secara tertutup dan tersembunyi. Selain itu, Warga Lingkungan Jalan Kartini melakukan penolakan karena organisasi tersebut belum terdaftar di Kesbanglinmaspol.

Penolakan lainnya adalah sudah mendapat ijin atau belum, Ormas Gafatar tidak memberikan keuntungan apapun bagi warga sekitar Kartini dan Ormas ini tidak pernah melakukan komonikasi dengan lingkungan setempat termasuk tokoh masyarakat. “Bahkan Warga Lingkungan Kartini juga menolak keberadaan Ormas Gafatar di Lingkungan Kartini walaupun sudah memiliki ijin,” terang Darmanaba.

Darmanaba sendiri ingin memastikan apa pekerjaan yang dilakukan anggota Gafatar selain mengurusi organisasi. “Saya juga ingin tahu apa pekerjaannya, sehingga bisa

FB/SARJANA

DITOLAK: Sekretariat Gafatar yang dipasangi baliho penolakan oleh warga Jalan Kartini, Klungkung.

menghidupi organisasinya,” jelas Darmanaba.

Atas penolakan ini, Ketua DPK Gafatar, Henky Mustofa mendatangi Kelurahan Semarapura Tengah guna menjelaskan keberadaan organisasinya. Namun Lurah SP Tengah, Made Sugiartha menegaskan bahwa dirinya selaku Lurah tidak mempunyai kewenangan atas legalnya Ormas Gafatar. “Saya minta urus dulu SKT di Kesbangpolinmas,

penolakan ini datang dari warga dan saya wajib menindaklanjuti,” terang Sugiartha.

Bahkan Kepala Lingkungan Kartini meminta agar Gafatar memindahkan sekretariat secepatnya, mengingat penolakan dari Warga Kartini selain sudah memasang baloho juga melakukan pengawasan aktivitas.

Sedangkan Henky Mustofa sendiri meminta waktu untuk meninggalkan markasnya, mengingat ada barangbarang yang harus dipindahkan dalam jumlah yang banyak. “Saya akan pindah, namun minta waktu dan saya akan pindah ke sekretariat Gafatr terdekat,” terang Mustofa.

Dijelaskannya lagi di sekretariat tersebut bisanya berkumpul 10 anggota dan yang tinggal menetap dua orang anggota Gafatar.

Informasi lain menyebut, bahwa Ormas ini akan mengadakan unjuk rasa, Jumat (13/2) mendatang. Aksi unjuk rasa ini bakal digelar di depan Kantor Bupati Klungkung dan ingin juga melakukan audensi dengan Bupati Klungkung. Namun surat yang semestinya diajukan ke Lurah Semarapura Tengah, justru diajukan ke Perbekel Semarapura. “Saya tidak tahu, yang mana namanya perbekel semarapura, namun pemberitahuan ini kami laporkan ke Kesbangpol,” jelas Sugiartha. Disebutkan juga Gafatar akan melakukan orasi tentang eksistensi Gafatar dan keberatannya kepada Pemkab Klungkung yang tidak memberikan ijin organisasi.W-010 Layouter: Soma

DAERAH

6 POTRET FAJAR BULELENG

FAJA R BALI

SELASA, 10 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Bupati Eka Terima LHP BPK Tahun 2014

SKPD Diminta Teliti Mengelola Anggaran Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belanja dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Arman Syifa di Gedung BPK Perwakilan Bali Renon Denpasar, Senin kemarin.

FB/Agus

MENJANJIKAN: Pulau Menjangan cukup menjanjikan bagi investor yang ingin berinvestasi di sana.

Zona Pemanfaatan Pulau Menjangan Dikaji Ulang WARGA Desa Pejarakan dan Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, menginginkan status zona pemanfaatan di Pulau Menjangan untuk dikaji ulang.

Alasannya, zona yang kini dimanfaatkan investor untuk membangun resort mendapatkan kecaman dari pihak pemerintah dan anggota dewan.

Seorang tokoh pemuda Desa Pejarakan, Abdul Karim Abraham mengatakan, sebelumnya status Pulau Menjangan merupakan zona inti kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang dikelola Balai TNBB Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Karenanya, zona ini hanya diperuntukkan untuk tempat penelitian dan bukan untuk resort. W-008

Pengurus KONI Tabanan Dilantik

TABANAN-Fajar Bali Musorkab beberapa waktu yang lalu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tabanan telah memilih dan menetapkan Dewa Gede Ary Wirawan sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan periode 2014-2018.

Senin (09/02) kemarin, Ary Wirawan dilantik langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Bali Ir. I Ketut Suwandi di Kebun Raya Bedugul.

Hadir Pula dalam Kesempatan tersebut Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, Anggota DPRD Tabanan I Nyoman Suta serta anggota KONI Tabanan.

I Ketut Suwandi mengatakan dengan kepengurusan yang baru diharapkan mampu mengemban tugas dan menuangkan ide-ide demi kemajuan olahraga di Tabanan. Olahraga tidak hanya untuk mendapatkan prestasi semata, namun disini diharapkan dapat membentuk karakter yang sportif. ”Selamat atas dilantiknya pengurus yang baru. Saya melihat sesuatu yang baru dengan anggota yang sedikit tetapi memiliki semangat luar biasa,” ujarnya.

Dirinya menambahkan KONI adalah lembaga yang membantu pemerintah di bidang olahraga. Pemerintah sebagai Pembina, sebagai penyandang dana, dan pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana. Pengurus KONI kedepan memiliki tantangan yang berat dalam memajukan olah raga.”Siap menjadi pengurus berarti siap menerima tantangan, karena KONI memiliki proses yang tidak jelas, tapi produknya jelas, “ungkapnya.

Bupati Tabanan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Komang Gede Sanjaya mengatakan dengan adanya kepemimpinan yang baru diharapkan dapat memberikan semangat dan inovasi baru demi kemajuan olahraga di Tabanan, mengingat Tabanan memiliki putra putri terbaik yang bisa dibanggakan khususnya di bidang olahraga.

Dengan susunan kepengurusan yang ramping dan efektif, diharapkan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan olah raga. “Semua pemimpin menginginkan dunia olahraga itu maju, sekarang sejauh mana Kabupaten/Kota bisa memanage agar menghasilkan kualitas yang terbaik. Di sini kami berharap Provinsi Bali mampu melaksanakan pemetaan sehingga dapat melihat potensi-potensi apa yang dimiliki di setiap kabupatennya sehingga nantinya dapat mengghasilkan atlet-atlet terbaik yang dapat mewakili Bali. Ini sesuai dengan apa yang menjadi visi pemerintah Tabanan yaitu menuju Tabanan SERASI segera terwujud,”katanya. W-004

Belum Berijin, Satpol PP Stop Pembuatan Tambak

NEGARA-Fajar Bali Pembuatan tambak udang di Banjar Kembang Desa Cupel Kecamatan Negara, setelah diperiksa belum mengantongi ijin. Lantaran itu, Sat Pol PP Jembrana menghentikan atau menyetop pembangunan tambak tersebut. Tambak milik Topan Daeng Rana warga Jakarta tersebut untuk sementara dihentikan, sambil menunggu ijinnya dikeluarkan. .

Penghentian pembuatan tambak tersebut dipimpin langsung oleh Kasi Ops Trantib Sat Pol PP Jembrana, I Gede Nyoman Suda Asmara, Senin (9/2). Awalnya, Ajiz yang mengaku mengurus ijinnya sempat bersitegang dengan Sat Pol PP, ketika pembangunan tambak dioperasi. Namun informasinya, pengurusan tambak tersebut masih tersendat di Kantor Camat Negara. Hal itu diduga akibat warga penyanding seluruhnya belum menyatakan setuju.

Pembuatan tambak tersebut rencananya menghabiskan lahan sekitar 2,4 hektar.

Sat Pol PP berupaya,supaya pengerjaan tambak dihentikan sementara. Pada penghentian kemarin, juga mengambil dua aki pada alat beratnya serta mengambil KTP milik oprator alat berat (eskavator) lantaran tak membawa SKTS. Kasi Ops dan Trantib Sat Pol PP Jembrana, I Gede Nyoman Suda Asmara mengatakan karena tak dapat menunjukan ijinnya, maka pengerjaan untuk pembuatan tambak udang tersebut dihentikan. Saat dilakukan sidak, kondisi alat beratnya tak sedang bekerja. Setelah dicek, dalam kondisi rusak.

Diambilnya aki alat berat tersebut,supaya yang bertanggungjawab terhadap proyek pembuatan tambak tersebut bisa datang ke kantor. Penanggungjawab diminta untuk menandatangani surat pernyataan dan supaya segera mengurus serta menyelasikan ijinnya terlebih dahulu. Aziz yang juga selaku Ketua BPD Cupel mengatakan persoalan ijinnya sudah diurusnya dan sedang diproses di kantor camat. “Ijinnya masih diproses dan sudah saya ajukan,” ujarnya. Dia mengakui sampai saat ini ijinnya belum selesai. Perbekel Cupel, Usman mengatakan sebelumnya sudah ada langkah sosialisasi pada warga penyanding. Dia membenarkan kalau pengajuan ijinnya sedang diurus dan pihak pemilik tambak, berencana akan memberdayakan warga lokal sebagai pekerjanya. W-003

TABANAN-Fajar Bali Menurut Arman Syifa, LHP Belanja Pemkab Tabanan di tahun 2014 sudah berjalan sesuai dengan mekanisme walaupun masih ditemukan beberapa kekurangan, namun sejauh ini kekurangan tersebut sudah tertangani.

“Dari hasil pemeriksaan kami di Pemkab Tabanan, LHP belanja di Pemkab Tabanan sudah berjalan sesuai dengan mekanisme walaupun masih ada temuan di beberapa titik, namun sejauh ini sudah ada progres penanganan,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, dari hasil pemeriksaan ini juga dilihat sejauh mana akuntabilitas Pemkab dalam mengelola anggaran dan belanja daerah.

“Dari beberapa poin yg sudah kami temukan di pemeriksaan 2014 kami minta agar SKPD meningkatkan kepatuhan dan meminimalisir ketidakpatuhan” imbuhnya.

Menurut Syifa, mulai hari ini (kemarin,red) timnya akan turun kembali melakukan pemeriksaan selama dua bulan ke depan.

“Kami berharap semua berkembang ke arah lebih baik terutama dalam laporan keuangan. Ada-

FB/Doni

HASIL PEMERIKSAAN: Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Bali di Denpasar, kemarin.

paun laporan keuangan yang kita periksa pertama temuan yang benar-benar temuan koreksi dan temuan yang tidak bisa dikoreksi,”imbuhnya.

Sementara Bupati Eka menyatakan rasa terima kasih serta apresiasinya terhadap BPK RI Perwakilan Bali yang sudah melakukan pemeriksaan di Pemkab Tabanan. Menurutnya, sejauh ini masih ada beberapa

kendala yang dihadapi Pemkab seperti piutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Rumah Sakit.

Dimana, tambahntya, piutang tersebut memerlukan pendataan ulang. “Masalah piutang PBB dan RS sudah kami tindaklanjuti namun butuh waktu, karena banyak sekali yang double dan sudah bayar tapi masih belum tuntas. Kami mohon pengawalan dari BPK agar permasalah ini

segera tuntas,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap di tahun 2015 Pemkab Tabanan sudah bisa menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam mengelola keuangan daerah. “Kami berharap tahun ini di Tabanan sudah bisa mengimplementasikan akuntasi berbasis akrual walaupun kami masih terbentur masalah SDM,”imbuhnya.

Bupati Eka mengajak seluruh

SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan agar lebih teliti lagi dalam mengelola anggaran, agar sistem pemerintahan juga bisa berjalan lancar.”Kami sangat responsif terhadap hasil pemeriksaan BPK, mudah-mudahan SKPD kami makin solid ke depannya, menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diperiksa BPK dan terus berupaya meminimalisir temuan,” pungkasnya. W-004

Tulang Belulang Manusia Gegerkan Warga Bondalem

FB/Agus

DITEMUKAN TULANG: Tulang manusia yang ditemukan di Pantai Bondalem gegerkan warga setempat.

SINGARAJA–Fajar Bali Masayarakat di Desa Bondalem, Kecamatan Tejekula, Senin (9/2) pagi kemarin digegerkan dengan penemuan sesosok tulang belulang manusia.

Menurut informasi yang sempat dikumpulkan Fajar Bali, tulang belulang manusia itu pertama kali ditemukan oleh Ketut Rajin (50) warga setempat. Ketika itu, Rajin pergi ke pantai sekitar pukul 06.30 pagi hendak mencari ular laut. Tanpa disangka ia

imenemukan onggokan tulang belulang di pinggiran pantai dalam keadaan hancur.

Adanya temuan itu, saksi langsung menginformasikan hal itu kepada masyarakat yang ada di tepi pantai hingga ke Polsek Tejekula.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Tejekula, tulang belulang yang ditemukan Rajin itu diduga memiliki jenis kelamin perempuan. ”Dari hasil pemeriksaan awal dimana korban didu-

ga memiliki jenis kelamin perempuan,”kata Dr Komang Wirama.

Bahkan menurut Wirama korban diduga meninggal dunia hampir satu bulan hingga satu setengah bulan.”Kalau dilihat kemungkinan dugaan kami korban meninggal dunia sudah satu bulan lebih,”ungkapnya.

Lebih jauh terang Wirama, pihaknya masih melakukan pemeriksaan hingga ke lab untuk mengetahui penyebab korban meninggal serta kapan meninggal dan yang lainnya guna memudahkan melakukan penyelidikan yang dilakukan jajaran kepolisian. ”Itu baru penyelidikan awal nanti kami akan melakukan pemeriksaan kelabfor untuk memastika penyebab korban meninggal dan kapan korban meninggal. Hal itu juga dibutuhkan jajaran kepolisian guna melakukan penyelidikan lebih lanjut,”terangnya lagi.

Dilain sisi menurut Kasubbag Humas Polres Buleleng AKP Agus Widarma Putra yang dikonfirmasi kemarin, pihaknya mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Tulang belulang yang diketahui tanpa kedua kaki dan tangan hanya masih kepala dan badannya itu akan terus dilakukan penyelidikan. ”Masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui identitas korban dan penyebab kematian korban,”terangnya. W–008

Ranperda Radio Ditunda NEGARA-Fajar Bali Pengajuan Ranperda tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik, Radio Ananta Swara Praja oleh eksekutif, belum disetujui atau ditunda dalam rapat paripurna DPRD Jembrana, Senin (9/2) kemarin. Sedangkan Ranperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dapat disetujui menjadi perda.

Sekretaris Komisi C Putu Kamawijaya yang membacakan pemandangan pimpinan gabungan komisi mengatakan belum disetujuinya, karena anggaran yang diajukan untuk pendirian radio daerah terlampau tinggi yakni mencapai Rp1,2 miliar.

Untuk penyebarluasan informasi program daerah dapat melalui kerjasama dengan stasiun radio

yang telah ada. Selain itu, dewan juga menyebutkan belum begitu mendesak.

“Dari pertimbangan itu, ranperda tersebut belum dapat disetujui atau diputuskan menjadi peraturan daerah,” ujarnya.

Kemudian mengenai ranperda IUJK merupakan inisiatif DPRD Jembrana, dapat diputuskan menjadi perda.

Bupati Jembrana Putu Artha yang hadir pada rapat itu mengatakan, pada masa persidangan sebelummya adanya penundaan pengambilan keputusan terkait dua ranperda tersebut.

Lantaran persoalan teknis memerlukan pembahasan lebih dalam. Tetapi dalam rapat paripurna kali ini, dapat dilakukan pengambilan keputusan dan

I Putu Artha

Mutasi Eselon II di Pemkab Jembrana akan Bergulir NEGARA-Fajar Bali Mutasi untuk pejabat eselon II diperkirakan diundur dalam waktu dekat ini. Rencana adanya mutasi eselon II itu, lantaran adanya kursi jabatan kepala dinas yang lowong, yakni jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Jembrana.

Menurut Bupati Jembrana I Putu Artha pada wartawan, Senin (9/2) kemarin, mutasi pejabat eselon II itu, rencananya akan dilakukan setelah peringatan empat tahun kepemimpinan sebagai Bupati Jembrana dan Wakil Bupati Jembrana (Artha-Kembang) dipertengahan Bulan Februari. “ Untuk eselon II, tidak banyak yang dimutasi,” ujar Artha kemarin. Kemungkinan mutasi hanya perputaran jabatan, antara kepala dinas

RAPAT: Saat rapat paripurna DPRD Jembrana, Senin (9/2) kemarin.

sepakat ranperda IUJK menjadi perda. Hal tersebut melihat perkembangan bidang usaha

FB/PRAMONO

konstruksi saat ini.

Perda tentang IUJK ini, akan mengatur keseimbangan peng-

dan staf ahli. Bisa jadi dari staf ahli kembali menjadi kepala dinas. Jabatan staf ahli, bukan merupakan buangan, tapi eselonnya setara, cuma bedanya tidak memiliki staf pegawai.

Untuk mutasi memang akan direncanakan, namun mengenai soal waktu dan tepatnya masih akan ditentukan.

Untuk mutasi, menurutnya tak harus resmi atau seremoni. Artha juga mengatakan kemungkinan juga ada dari pejabat eselon III dipromosikan ke eselon II. Sementara itu, sebelumnya dikabarkan akan terjadi mutasi pada jabatan eselon II pada awal tahun. Mutasi tersebut terjadi karena adanya kursi jabatan kadis yang lowong. Namun karena adanya pertimbangan, rencana tersebut diundur, namun yang dipastikan akan terjadi mutasi. W-003

FB/PRAMONO

guna jasa dengan penyedia jasa.

Tak hanya itu juga mengenai persoalan jasa konstruksi. W-003 Layouter: Soma

PENDIDIKAN & BUDAYA

FAJA R BALI

7

SELASA, 10 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Rakor Antisipasi DB

Walikota: Sekolah harus Disterilisasi agar tak KLB DENPASAR-Fajar Bali Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan, karena sekolah banyak massa, maka di sekolah harus lebih dahulu lakukan distreilisasi, dan pemberantasan sarang nyamuk harus ditangani, siswa juga boleh menggunakan autan, sehingga tidak menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Nyamuk biasanya bersembunyi pada tempat yang gelap, maka di kolong meja siswa juga terdapat nyamuk, namun tidak kelihatan.

Wali Kota Rai Mantra menyampaikan hal itu pada Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Demam Berdarah (DB) di Swaka Dharma Senin (9/2). Rakor Antisipasi DB ini dihadiri, kepala sekolah (kasek) SD,SMP, SMA/SMK se-Denpasar, seluruh kepala bagian (kabag) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar Untuk menjaga kondisi di sekolah agar tidak mengalami DB, perlu gerakan tanggap dini, siswa boleh menggunakan autan. Dalam tahun 2015 Januari hingga menjelang Februari,

sudah terdapat 56 penederita DB. Untuk itu perlu dijelaskan kepada murid-murid , karena kalau sudah kena DB juga yang lainnya kena.

Kepala desa juga juga sudah diberi standar opersional prosedur (SOP), sehingga bila membutuhkan abate silahkan ke Puskesmas dan abate diperoleh gratis. Selain itu diingatkan juga, agar melakukan poging hingga ke jenitiknya. Karena sekarang sudah musimnya atau siklusnya 5 tahunan, maka kalau perlu datangkan jumantik untuk pengawasan, ujar Rai Mantra.

Untuk menekan DB perlu berusaha , karena akibat DB baru-baru ini bayi 4,5 tahun di Sesetan meninggal dunia.

Lokasi Sesetan penduduknya padat, karena urban terdapat di Denpasar Selatan dan Denpasar Barat. Untuk kasek di kawasan Sesetan, kalau butuh obat-obatan untuk DB Wali Kota sudah siapkan dan sudah pula perintahkan kelompok kerja (pokja) melalui Camat untuk melakukan gerakan cepat tanggap terhadap DB. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes)

Kota Denpasar, dr. Sri Armini mengutarakan, kalau radius 100 meter dari sekolah terdengar suara nyamuk berarti di kawasan itu terdapat nyamuk bertelur dan menetas, maka harus diberantas.

Tinggi terbangnya nyamuk sekitar satu meter, dan nyamuk biasanya menggigit di kaki, oleh karena itu harus pakai celana panjang.

DB merupakan penyakit endemik dan angka kesakitannya karena mobilitas penduduk serta pemberantasan sarang nyamuk serta lainnya masih kurang. Di Denpasar paling tinggi bebas jentik nyamuk di SD dan SMP, sedangkan SMU paling rendah menurut hasil survey Diskes.

Pada kesempatan itu Kadisdikpora Denpasar IGN Edy Mulya menguraikan, selama tahun –tahun berjalan, apa yang dilakukan kasek menjadi barometer dalam menunjukkan menejemen sekolah sebagai program perjuangan kesehatan dari Diskes.

Membangun budaya budaya sehat di sekolah sudah dilakukan mulai jenjang

Siswa SMPN 1 Raih Juara I LKTI Nasional

FB/BLAS

RAKOR-Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Kadiskes Denpasar, Sri Armini dan Kadisdikpora Denpasar IGN Edy Mulya pada Rakor Antisipasi DB

SD-SMA/SMK, maka kasek akan memiliki komitemen yang sama untuk menerus-

Biji Nangka Bahan Alternatif Pengganti Terigu GIANYAR- Fajar Bali SMPN 1 Gianyar (Spensagi) benar - benar memiliki aset – aset potensial berharga, berbagai prestasi mengagumkan terus menerus ditorehkan siswa.

Belum lama ini, tiga siswa SMPN 1 Gianyar berhasil menyabet prestasi juara I lomba karya tulis ilmiah (LKTI) Nasional 2015 tingkat SMP. LKTI tersebut diselenggarakan Fakultas MIPA Unud, di Rektorat Unud, 7 Februari lalu.

Selain juara I LKTI sekolah ini juga menyabet juara III lomba esai/opini nasional tingkat SMP Desember 2014. Lomba esai ini dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Tindak Terorisme (BNPT) di Hotel Milenium Jakarta.

Kepala SMPN 1 Gianyar Dewa Nyoman Bawa mengatakan, dirinya kagum dengan

pencapaian anak didiknya.

Terlebih, hasil karya LKTI yang digagas oleh dua anak cerdas yakni, Komang Tri Maysa Darmawan, (14), dan I Gusti Aditya Trisna Murti, 14, tersebut dapat menjadi suatu referensi baru yang dapat dikembangkan nantinya. Karya ilmiah itu bertema “Pemanfaatan Biji Nangka sebagai Bahan Alternatif Pengganti Tepung Terigu dalam Pembuatan Mie.”Mereka berhak mendapatkan Piala bergilir Gubernur, piagam, dan uang pembinaan,”kata Dewa.

Gusti Aditya mengatakan, awal tercetus ide tersebut saat dia bersama Komang Tri Maysa ingin merubah pandangan orang terhadap biji nangka, yang selama ini dianggap limbah.

Padahal, biji tersebut memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Hal itu, tentu ber-

potensi menghasilkan bahan mie.”Apalagi di Bali, keperluan untuk buah nangka sangat melimpah,”ucap Aditya.

Komang Maysa menambahkan, kelebihan dari bahan mie berbahan biji nangka dibandingkan bahan – bahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu lebih gurih, warnanya lebih putih, dan yang terpenting bahannya tidak mahal.

Meski memang diakuinya, tekstur dari biji nangka lebih mudah putus. Namun Gusti berharap, melalui LKTI, banyak produsen mie tertarik mencoba eksperimen baru mereka.

Sebab, dirinya optimis, mengkonsumsi mie dengan bahan biji nangka sangat jauh lebih bermanfaat. ”Motivasi besar kami, ingin mendorong pemerintah untuk mengurangi impor gandum, karena biji buah nangka pun dapat digunakan sebagai

pengganti tepung terigu untuk bahan mie,”ujarnya.

Sementara, peraih juara III Lomba Esai Nasional Tingkat SMP Putu Angga Abiyoga mengatakan, dirinya mengambil tema Kerukunan Antar Umat Beragama di Bali sebagai Salah Satu Penangkal Tindak Terorisme. Pengambilan didasari dengan kerukunan umat beragama di Bali yang cukup kuat. “Terorisme identik dengan paham salah kaprah dari suatu idealisme. Maka, diperlukan keteguhan yang kuat antar- seluruh agama di Indonesia, untuk bersatu saling menghargai dan menjunjung tinggi kerukunan.

Sehingga, potensi terorisme dapat ditangkal. Semoga di Bali, hubungan antar -umat beragama selalu rukun,”terang siswa kelas IX SMPN 1 Gianyar tersebut. W-005

DPD RI Diundang Dubes Mexico Hadiri National Day

Senator Wedakarna Tegaskan Bali Dwipa Dukung Forum Negara MIKTA Senator Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI asal Provinsi Bali, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menyatakan dukungannya atas Forum Negara MIKTA yakni Mexico, Indonesia, Republic Of Korea, Turkey dan Australia.

Forum yang digagas pertama kali disela – sela Sidang Majelis Umum PBB Ke-68 di New York pada 2013 ini dinilai strategis untuk membawa potensi Indonesia kekancah dunia, terutama dengan kekuatan Indonesia yang akan diramal menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar didunia.

Demikian diungkap oleh Senator RI, Dr. Arya Wedakarna yang menyatakan bahwa DPD RI sangat berkepentingan untuk mendorong MIKTA menjadi salah satu kekuatan informal untuk mengimbangi G20 ataupun BRIC ( Brazil Russia India China ) yang kini mulai menggeliat.

“Saya setuju negara – negara yang dikategorikan sebagai Middle Powers harus mulai berstrategi agar tidak tertinggal dengan kemajuan zaman.

Dan kebijakan luar negeri Indonesia yang digagas Bung Karno yakni Bebas Aktif ini akan terus diperjuangkan oleh DPD RI. Saat ini lembaga kesenatoran Republik Indonesia tengah menjadi lembaga primadona baik didalam negeri dan luar negeri. Wibawa Senator RI ini terlihat karena lembaga ini menjadi penyeimbang parlemen DPR RI yang nampaknya masih bermasalah internal.

Ini dibuktikan justru para duta besar dan tamu negara berkenan hadir di DPD RI untuk membicarakan masalah bangsa terutama dalam format Parliament To Parliament ( P To P ). Ini momentum bagus untuk kerjasama Indonesia dan Meksiko. “ungkap Senator

Wedakarna yang juga anggota Badan Kerjasama Parlemen ( BKSP ) ini. Lalu apa manfaat untuk Bali dengan komitmen MIKTA ini ? “Bali adalah etalase Indonesia.

Dan Bali juga pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga, kerjasama eksekutif, parlemen dan juga dukugan DPD RI ini tentu berpengaruh terhadap citra Indonesia. Apalagi 15-16 September 2015 nanti DPD RI akan diundang menghadir national day di Mexico City dan bertemu Presiden Mexico.

Ada beberapa agreement yang akan ditandatangani disana. Ini kesempatan emas untuk mempromosikan daerah di Indonesia. Bali akan berusaha meningkatkan jumlah pariwisata, peningkatan ekspor komoditi ke Mexico dan kemungkinan akan dibuat sebuah sister city antara salah

FB/IST

SENATOR – Senator RI asal Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna ( Paling Kanan ) Saat Mendampingi Irman Gusman ( Ketua DPD RI ) Menerima H.E Melba Pria (Duta Besar Mexico) Di Kompleks MPR RI

satu kabupaten di Bali dengan kota pantai di Mexico.

Kita lihat semua potensinya.

Tapi saya rasa, masih sangat sulit menjuall Indonesia tanpa

melibatkan Bali. Dan itu kita manfaatkan kedepan.”pungkas Dr. Arya Wedakrna yang juga anggota Komite III DPD RI ini.KJS

kan perjuangan membangun budaya sehat. Edy Mulya juga mengemukakan, jumlah guru

SDN di Denpasar, 1883, SMP 511, SMA 508 dan SMK 503.

Komposisi ini secara rata-rata

menunjukkan bahwa masih dibutuhkan dukungan guru non negeri. W-001

BNN Tes Urine Siswa SMA Dharma Praja

FB/IST

BNN- Siswa SMA Dharma Praja saat mengikuti tes urin yang dilakukan BNN Kota Denpasar

BADAN Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar, Kamis (5/2) melakukan tes urine terhadap siswa SMA Dharma Praja. Tes urine ini menyasar 100 siswa dipilih secara acak baik laki maupun perempuan, melibatkan tak kurang dari sepuluh petugas BNN. Kasi Pemberdayaan Masyarakat (Dayamas) BNN Kota Denpasar, I Gusti Agung Putra Wijaya, S.H., menjelaskan, tes urine ini bagian dari upaya memerangi dan mencegah peredaran narkoba di Kota Denpasar. Khususnya di kalangan pelajar tingkat SMA di Kota Denpasar.

Dia mengatakan, tes urine ini dilakukan untuk meminimalisir peradaran narkoba di sekolah-sekolah, karena peredaran narkoba dikalangan pelajar sudah sangat mengkwatirkan. Selain itu, tes urine ini juga untuk mendeteksi sejak dini terhadap sekolah-sekolah yang siswanya diindikasi menggunakan narkoba sehingga bisa dicegah sejak dini. ‘’Hal yang pertama dan terpenting melakukan test urine ini untuk memberikan pengetahuan bahaya narkoba untuk siswa SMA, ini juga upaya

pengawasan apakah tingkat SMA di Kota Denpasar ada menggunakan narkoba,’’ kata Agung Putra.

Adapun test urine ini dilakukan dalam bentuk 5 parameter, yaitu kandungan ganja, heroin, shabu, ekstasi, dan jenis kandungan obat keras terlarang yang mengandung amphetamine lainnya. Dari hasil tes, semua siswa yang telah di test dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba.

Ketua OSIS SMA Dharma Praja, Dewa Putu Reza Setiawan, menjelaskan, ia sangat bangga dengan adanya pemeriksaan urine yang dilakukan BNN Kota Denpasar. Dia mengharapkan agar BNN Kota Denpasar juga melakukan tes urine bukan saja di SMA Dharma Praja, tetapi di sekolah lain termasuk di kalangan PNS serta tempat hiburan malam termasuk di masyarakat. ‘’Tidak hanya mahasiswa, pelajar, Polri, PNS, bahkan buruh dan petani sekalipun banyak yang terlibat narkoba,” sebutnya.

Sementara Agung Putra mengatakan, pada tahun 2015 ini BNN Kota Denpasar memprogramkan melakukan tes urine pada 10 sekolah negeri dan

swasta, serta 10 instansi negeri dan swasta di Kota Denpasar.

Termasuk melaksanakan fokus grup diskusi. Untuk tes urine di lingkungan sekolah adalah untuk keduanya kalinya digelar pada awal tahun 2015. ‘’Sebelum di SMA Dharma Praja, tes urine kami lakukan di SMK PGRI 6 Denpasar. Dari dua sekolah yang siswanya di tes urine dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba,’’ jelas Agung Putra.

Kepala SMA Dharma Praja, I Gede Bagus Arsawikanta, S.Pd., menyambut baik kegiatan tes urine yang dilakukan oleh BNN Kota Denpasar ini dan berharap agar kegiatan ini bisa rutin dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Dia juga mengharapkan agar program ini bisa berlanjut ke seluruh sekolah-sekolah untuk memproteksi peredaran narkoba, mengingat semakin parahnya peredaran narkoba yang menyerang seluruh lini masyarakat. Menurut Arsawikanta, generasi penerus bangsa ini tidak hanya harus cerdas dan berprestasi, tetapi juga harus sehat dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. BD

Layouter: Wiadnyana Layouter: Manik

EKONOMI

8 VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

12700 10076 13857 10288 19552 14590 109.21 1647 3571 9653

KURS BELI 12600 9576 13507 9938 19052 14090 103.71 1617 3171 9053 Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

KIPRAH PEBISNIS

Genjot Produk Kredit DENPASAR-Fajar Bali Guna meningkatkan pertumbuhan aset di 2015, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Maha Bhoga Marga menggenjot produk kredit serta bersinergi dengan Industri perbankan lain yang ada di beberapa wilayah kerjanya.

Direktur Utama (Dirut) BPR Maha Bhoga Marga, I Nyoman Sumarta, mengatakan, melihat posisi aset yang dimiliki saat ini yang mencapai Rp 68 Miliar, pihaknya berupoaya hendak lebih meningkatkan pertumbuhan asetnya. “Kami harapkan bisa tumbuh sebesar Rp 80 Miliar di 2015. Maka dari itu kami, akan fokus untuk mengarap produk kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna lebih mendekatkan diri lagi dengan para pelaku UMKM, selain itu meski saat ini banyak persaingan di industri perbankan akan tetapi kami akan tetap bersinergi dengan mereka (Bank Umum dan bila perlu dengan Koperasi),” jelas Sumarta, Senin (9/2) di Denpasar, kemarin.

Dengan saling bersinergi, lanjutnya, setidaknya akan bersama-sama bisa saling meningkatakan sektor perekonomian yang ada di Bali. Selain itu dirinya melanjutkan, untuk produk kredit dijadikan unggulan di 2015 karena, pasar disektor tersebut masih bisa digarap lebih maksimal lagi serta akan terus bisa membatu para pelaku usaha UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang melalui beberapa penawaran produk kredit yang telah tawarkan.

“Ini semua dilakukan agar terus menumbuhkan perekonomian diwilayah kerja kami selain itu juga dengan tetap menjalin hubungan yang lebih baik lagi, baik dengan para pelaku UMKM maupun dengan industri perbankan lainnya maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bersama akan bisa terwujud dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama,” ujarnya.

Untuk pertumbuhan aset yang tercatat di 2014 mencapai 21%, peningkatan jumlah tersebut terjadi menurut Sumarta, karena telah terjadi pelambatan disektor tertentu di Bali pada akhir 2014, sehingga perlambatan tersebut berimbas pada BPR juga. Akan tetapi dirinya tetap optimis, meski terjadi keterlambaatan ditahun sebelumnya untuk selanjutnya bisa dikejar di 2015. “Guna menunjang keterlambaatan yang kami alami ditahun sebelumnya (2014) maka dari itu kami, telah membuka cabang baru didaerah Tabanan. Jadi dengan adanya kantor cabang yang baru setidaknya akan lebih cepat melayani masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang ada diwilayah kerja kami tersebut,” harapnya. M-004

Ekspor Bali Menurun

DENPASAR- Fajar Bali Nilai ekspor barang asal Provinsi Bali pada bulan Desember 2014 lalu tercatat sebesar US$ 40.890.387.

Angka ini mengalami penurunan yang cukup tinggi yakni menurun 6,50 persen bila dibandingkan angka ekspor di bulan sebelumnya yang dimana tercatat sebesar US$ 43.732.508.

Berdasarkan data yang FB/DOK diperoleh di Badan Pusat Panusunan Siregar Statistik (BPS) Provinsi Bali, secara year on year (yoy), tercatat ekspor mengalami penurunan sebesar 3,75 persen dari kondisi Desember.

2013 yang dimana nilai ekspor sebesar US$ 42.481.585.

Kepala BPS Provinsi Bali Panusunan Siregar menyatakan, penurunan ekspor yang dikirim melalui beberapa pelabuhan di Bali ini, sebagian besar dikirim ke negara Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura dan Taiwan dengan proporsi ekspor masing - masing sebesar 20,53 persen, 10,70 persen, 8,76 persen, 7,88 persen serta 5,56 persen.

Penurunan ekspor Bali terang Panusunan, dominan dipengaruhi oleh penurunan ke negara Australia yang mencapai US$ 2,75 juta atau setara dengan 46,07 persen.

Selain negara tersebut ujarnya, penurunan ekspor yang relatif tinggi juga terjadi seperti ke negara Amerika Serikat sebesar US$ 858.440, Hongkong US$ 574.969, Singapura US$ 351.697 dan Jerman US$ 339.542.

Produk ekspor Bali ke berbagai negara diantaranya produk ikan dan udang sebesar 22,63 persen, produk pakaian jadi bukan rajutan sebesar 12,27 persen, produk perhiasan atau permata sebesar 11,37 persen, produk kayu atau barang dari kayu sebesar 10,10 persen dan produk perabot serta penerangan rumah sebesar 8,71 persen.

Diakuinya, jika dilihat dari jenis komoditas, penurunan ekspor secara month to month (mtm), dipengaruhi oleh menurunnya nilai ekspor pada produk perhiasan atau permata sebesar US$ 2.484.692. Kemudian tambahnya, disusul oleh produk kaca dan barang dari kaca sebesar US$ 771.467 dan produk daging serta ikan olahan sebesar US$ 636.187. “Selain itu, penurunan juga terjadi pada komoditas kopi, teh dan rempah - rempah sebesar US$ 391.553 serta produk barang - barang dari kulit sebesar US$ 354.812,” sebut Panusunan di Denpasar kemarin (9/2).

Sementara, jika dilihat secara year on year (yoy), penurunan ekspor terbesar juga terjadi ke negara Jepang, Australia, Ghana, Amerika Serikat dan Denmark dengan jumlah penurunan di 5 negara tersebut sebesar US$ 4,12 juta. W-011

FAJA R BALI SELASA, 10 FEBRUARI 2015l TAHUN XV

Kemenkop UKM Segera Atasi Kekurangan UKM Bidang Kemasan Kementerian Koperasi dan UKM akan mewujudkan kekurangan UKM dalam bidang packing/ kemasan. Selain akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dalam hal industri kemasan yang ada, tapi juga akan membangun rumah kemasan di setiap provinsi yang dominan UKM-nya.

S ehingga kelemahan produk UKM dalam hal kemasan bisa terpenuhi.

BATAM-Fajar Bali Menteri Koperasi dan UKM, AA. Gede Ngurah Puspayoga mengaku prihatin ketika ada produk oleh-oleh industri asing, seperti Malaysia mengklaim sebagai produk lokal. Itu ditandai dengan adanya ikon kedaerahan gambar-gambar budaya atau kesenian Indonesia di kemasan produk itu.

“Tapi setelah ditelisik lebih dalam tetap tercantum adanya tulisan kecil produk Malaysia,” sindir Puspayoga, saat melakukan kunjungan kerja ke Batam Kepulauan Riau di UKM Villa Kek Pisang Batam, Minggu (8/2) kemarin.

Tidak hanya itu, lanjut Puspayoga, informasi yang didapatkan dari pelaku UKM bahwa banyak produk-produk makanan asing, seperti Jepang, Singapura, dan lainlain membanjiri pasar UKM Indonesia, terutama pusat kuliner maupun oleh-oleh dengan kemasan yang begitu bagus dan menggoda.

Padahal dari sisi kualitas rasa tidak kalah. Itu terbukti

FB/AGUS

Menteri Koperasi dan UKM, AA. Gede Ngurah Puspayoga mengamati kemasan produk UKM saat melakukan kunjungan kerja ke Batam Kepulauan Riau, di UKM Villa Kek Pisang Batam

makanan Rendang khas Padang Sumatera Barat yang diakui dunia kuliner internasioanal bahkan masuk pasar global. Karena itu, Puspayoga meminta Deputi bidang Produksi yang salah satunya mengurusi soal packing untuk segera membuat terobosan dalam mewujudkan produk kemasan itu. “Saya prihatin mendapati produk makanan ringan yang jadi oleh-oleh kota Batam. Padahal itu produk Malaysia. Tapi kemasannya dibuat sedemikian rupa bagus dengan memakai ikon kota Batam seperti Jembatan Barelang. Hal serupa terjadi di kota Padang yang

mengambil ikon rumah gadang, dan penari pendet untuk oleh-oleh kota Bali. Saya kecewa menemukan hal ini.

Kami harus bergerak cepat karena sudah merugikan UKM lokal,” kecam Puspayoga Pengusaha kemasan besar memang tidak bisa disalahkan.

Karena mereka juga butuh keuntungan. Sementara UKM tidak mampu dalam mengambil jumlah banyak. Karena itu, Kemenkop dan UKM akan melakukan koordinasi juga kepada kepala-kepala dinas terkait hal ini. “Saya mendapati keluhan UKM bahwa mereka tidak bisa memakai kemasan yang bagus agar bisa

Iklim Investasi Dongkrak Pertumbuhan Perbankan di Bali Kredit Didominasi Warga Denpasar

DENPASAR - Fajar Bali Pada tahun 2014 lalu, industri perbankan menunjukkan kinerja positif. Aset yang berhasil dibukukan tercatat mencapai Rp 99,77 triliun atau tumbuh 19,75 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya mencapai Rp 83,3 triliun.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Zulmi mengatakan, kinerja positif ini ditopang pertumbuhan e ko n o m i d a n e ks p e k t a s i positif kegiatan bisnis. Selain itu tambahnya, minat investasi juga turut mendongkrak industri perbankan.

Kontribusi aset perbankan Bali terbesar dari bank umum konvensional senilai Rp 83,3 triliun. Sementara sambungnya, dari bank perkreditan rakyat (BPR) senilai Rp 9,39 triliun dan bank umum syariah Rp 1,53 triliun. “Bisnis perbankan masih mendapatkan kepercayaan masyarakat dan tumbuhnya ekonomi dibandingkan dengan daerah lain akhirnya menopang perbankan disini,” ujar Zulmi di Denpasar kemarin (9/2).

Peningkatan aset perbankan ditopang oleh total dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun pada tahun lalu mencapai Rp 76,42 triliun. Angka ini sebutnya, meningkat 10,43 persen jika dibandingkan dengan total DPK tahun sebelumnya yakni Rp 59 triliun. Untuk DPK bank umum konvensional sejumlah Rp 69,75 triliun, bank umum syariah Rp 0,17 triliun dan BPR sebesar Rp 5,9 triliun. Sementara untuk kredit, penyalurannya masih belum merata dan masih didominasi oleh masyarakat Kota Denpasar dan Badung saja. Meski demikian, penyaluran kredit perbankan di Bali diklaim mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan data OJK Bali, pada 2014 lalu penyaluran

kredit berdasarkan lokasi di Pulau Dewata mengalami peningkatan sebesar 16,56 persen menjadi Rp 64,33 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 55,19 triliun. Dari angka itu, kredit yang disalurkan di Kota Denpasar sebesar Rp 37,94 triliun atau 58,98 persen dari total penyaluran kredit dan di Badung sebesar Rp 8,7 triliun atau 13,54 persen dari total penyaluran kredit di Bali.

Untuk daerah lainnya, yakni Kabupaten Buleleng, Gianyar, Tabanan, Karangasem, Jembrana dan Klungkung hanya kebagian 27,46 persen dari total kredit penyaluran.

Khusus penyaluran kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) paling besar diserap di Kota Denpasar yakni 54,07 persen, Badung 10,94 persen, Gianyar 8,42 persen, Buleleng 6,86 persen dan Tabanan 6,81 persen.

Kepala Divisi (Kadiv) Pengawasan OJK Bali Slamet Wibowo menambahkan, untuk di Karangasem, Jembrana, Bangli dan Klungkung, penyerapan kredit produktifnya masih di bawah 5 persen.

“Salah satu penyebabnya, pusat perekonomian terletak di Denpasar dan Badung serta sebagian besar bank yang beroperasi di luar dua wilayah itu adalah kantor cabang pembantu, sedangkan pelaporan dilakukan kantor cabang utama‎,” jelasnya.

Hingga akhir 2014 lanjut Wibowo, tercatat jumlah jaringan kantor bank di Bali terdiri dari 52 bank umum dan 138 BPR. Di mana katanya, terdapat 2 kantor pusat, 5 kantor wilayah (kanwil), 89 kantor cabang, 328 kantor cabang pembantu (capem), 106 kantor kas dan 127 kantor unit.W-011

603/IX/GLH

bersaing dengan produk luar dikarenakan keterbatasan kuantitas. Artinya, pengusaha kemasan maunya UKM pesan dalam jumlah banyak semisal di atas seribu pcs, tapi UKM sanggupnya 500-700 pcs. Nah, akhirnya UKM ambil sederhana saja bentuk kemasannya,” ucap mantan Wakil Gubernur Bali ini, seraya menyebut untuk menjembatani itu, Kemenkop dan UKM akan membuat industri kemasan khusus membantu UKM. Pemilik Villa Kek Pisang Batam, makanan ringan oleholeh khas Batam Denny Deliandri mengatakan, Indonesia punya kemampuan dalam hal

design, bahan-bahan atau m a te r i a l u n t u k ke m a s a n sudah siap. “UKM kami pun siap bangun industri kemasan itu. Itu malah menjadi cita-cita kami. Karena bersinergi dengan produk oleh-olah kami. Tapi karena biayanya membangun industri kemasan mencapai Rp 10 miliar, saya tidak sanggup. Utamanya dalam wkatu dekat. Karena itu, saya mendorong kemenkop dan ukm agar membangun industri kemasan ini, minimal di setiap provinsi yang ada UKMnya,” pungkas Denny di sela mendampingi Menkop Puspayoga. (Agus)

Koperasi Dituntut Terus Berinovasi

TABANAN-Fajar Bali Agar keberadaan koperasi tetap eksis namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip koperasi, para pengurus koperasi dituntut untuk terus berinovasi.

Demikian disampaikan Kabid Bina Lembaga Koperasi Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan Ni Nyoman Yudiani saat membacakan sambutan Bupati Tabanan dalam Rapat Akhir Tahun (RAT) KPN Abdi Praja, Senin (9/2) di Kantor Bupati setempat.

Menurut Bupati Eka, maju mundurnya sebuah koperasi jangan hanya dibebankan kepada pengurus saja, tetapi juga peran dan partisipasi anggota yang memiliki peran ganda yakni sebagai pemilik dan pelanggan.”Saya mengucapkan terimakasih kepada para pengurus KPN Abdi Praja karena sudah melaksanakan RAT tepat waktu yang menandakan bahwa usaha dan administrasi koperasi telah dikerjakan dengan baik,” ungkap Eka. Eka pun menambahkan, RAT merupakan sebuah tolak ukur serta sarana evaluasi bagi anggota untuk mengetahui maju mundurnya usaha koperasi tersebut. “Jadikan RAT se-

bagai sebuah momentum untuk meningkatkan loyalitas dan kesadaran anggota koperasi akan peran sertanya dalam pembangunan nasional,”imbuhnya.

Ketua KPN Abdi Praja Kabupaten Tabanan, I Made Yasa, mengatakan pelaksanaan RAT tahun ini untuk mempertanggungjawabkan kegiatan usaha untuk tahun buku 2014. “Kami berharap pengurus KPN Abdi Praja ke depannya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik serta mampu menyentuh kebutuhan para anggotanya,” ujarnya.

Diakui keanggotaan KPN Abdi Praja di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,87 persen dimana ada penambahan anggota baru sebanyak 105 orang.simpanan pokok mengalami peningkatan sebesar 3,87 persen, simpanan wajib meningkat 19,84 persen dan simpanan sukarela meningkat sebesar 1,22 persen. “Kami mengalami peningkatan terutama di simpanan dan piutang juga mengalami peningkatan 34,55 persen. Peningkatan ini menunjukkan semakin aktifnya anggota memanfaatkan jasa pelayanan koperasi,” pungkasnya.W-004

639/XI/KTR

Layouter:Zohra

SPORT

FAJA R BALI

SELASA, 10 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

Oleh dr. Ni Nyoman Anik Cindi Yuliastini

Imunisasi Dasar pada Bayi Pemerintah setiap tahun terus berupaya untuk menurunkan angka kejadian penyakit seperti Poliomyelitis (kelumpuhan), Campak (measles), Difteri, Pertusis (batuk rejan), Tetanus, Tuberculosis (TBC) dan Hepatitis B dengan menggalakkan program pencegahan penyakit yaitu imunisasi.

Imunisasi bisa diartikan suatu usaha untuk membuat seseorang menjadi kebal terhadap penyakit tertentu dengan memberikan vaksin, yakni kuman hidup yang dilemahkan atau kuman mati atau zat yang bila dimasukkan ke tubuh akan merangsang tubuh untuk menciptakan kekebalan terhadap penyakit tertentu.

Pada dasarnya semua orang perlu diimunisasi, terutama orang yang berisiko tinggi terkena penyakit, seperti: bayi, anak usia balita, anak sekolah, wanita hamil, wanita usia subur (WUS).

Ada 2 cara melakukan imunisasi yaitu, oral dan penyuntikan. Pemberian imunisasi yang terbaik adalah pemberian yang tepat jadwal. Bila tidak, perlindungan terhadap penyakit yang ingin ditangkal, menjadi tidak optimal. Boleh ditunda, bila kondisi anak sedang sakit. Bila anak sudah sehat segera lengkapi imunisasinya. Nah, kelima jenis imunisasi dasar yang wajib diperoleh anak,yaitu: 1.BCG diberikan 1 kali (pada usia 1 bulan) 2.DPT diberikan 3 kali (pada usia 2,3,dan 4 bulan) 3.Polio diberikan 4 kali (pada usia 1,2,3, dan 4 bulan) 4.Campak diberikan 1 kali (pada usia 9 bulan) 5.Hepatitis B diberikan 1 kali (pada usia 0-7 hari) Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) adalah kejadian sakit yang mungkin timbul setelah imunisasi. Kejadian ini umumnya

terjadi dalam masa satu bulan setelah imunisasi.

Yang pertama Imunisasi BCG, setelah 2 minggu akan terjadi pembengkakan kecil dan merah di temFB/IST pat suntikan.

Setelah 2-3 minggu kemudian pembengkakan menjadi abses kecil yang menjadi luka dengan garis tengah sekitar 10 mm.

Jangan diberi obat apapun, dan biarkan luka tetap terbuka. Luka tersebut akan sembuh dengan sendirinya dan meninggalkan parut yang kecil.

Yang kedua yaitu imunisasi DPT, kadang bayi menderita panas setelah mendapat vaksin ini. Tetapi panas ini umumnya akan sembuh dalam 1-2 hari. Sebagian bayi merasa nyeri, sakit, merah atau bengkak di tempat suntikan. Sedangkan sebagian bayi lainnya tidak. Keadaan ini tidak berbahaya dan tidak perlu pengobatan, akan sembuh sendiri.

Berikutnya imunisasi campak, anak mungkin panas pada hari ke 5-12 sesudah suntikan. Kadang disertai kemerahan pada kulit seperti campak. Hal ini adalah gejala penyakit campak ringan dan umumnya setelah 1-2 hari akan hilang. Sementara itu imunisasi polio dan hepatitis biasanya tidak memberi efek samping Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para ibu yang anaknya demam setelah diimunisasi yaitu: 1. Ibu harus lebih sering meneteki (ASI) dari biasanya, untuk menjamin bayi/anak menerima cukup zat cair. Jika bayi berusia lebih dari 6 bulan boleh diberi tambahan air minum.

2. Memberikan obat penurun panas dengan dosis sesuai anjuran dokter.

3. Mengompres dahi bayi dengan menggunakan kain yang dibasahi air hangat.

4. Membawa bayi ke dokter atau layanan kesehatan jika demam berlanjut.KJS

Oleh dr Pande Made Krisna Ekassiana

Kelenjar prostat merupakan sebuah kelenjar kecil yang hanya dimiliki oleh kaum pria, kelenjar ini terletak diantara penis dan kandung kemih serta mengelilingi uretra (saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke penis).

Fungsi utama kelenjar prostat adalah untuk memproduksi semen (air mani) yang berisi nutrisi sekaligus alat transpor bagi sperma keluar dari tubuh. Pembesaran prostat merupakan salah satu kondisi yang sering dialami laki laki seiring dengan bertambahnya usia. Pembesaran prostat ini biasanya terjadi 15 persen pada pria dengan usia 40 tahun keatas dan 50 persen pada pria dengan umur 75 tahun keatas.

Pemebesaran prostat ini biasanya dikenal dengan BPH atau benign prostatic hyperplasia. Pembesaran prostat ini dapat menyebabkan gangguan pada saat kencing. Penyebab yang pasti dari BPH sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa penyebab yang dapat menimbulakan terjadinya BPH ini antara lain adanya hyperplasia periuretral yang disebabkan karena adanya perubahan keseimbangan testosterone dan estrogen,

kemudian ketidakseimbangan endokrin serta faktor umur dan usia lanjut.

Adapun gejala-gejala dari pasien yang menderita BPH antara lain hesitansi yaitu memulai kencing yang lama dan seringkali disertai dengan mengejan.

Kemudian intermitency yaitu terputus-putusnya aliran kencing, terminal dribling yaitu menetesnya urine pada akhir kencing, pancaran lemah dan rasa tidak puas setelah berakhirnya buang air kecil.

Gejala-gejala lainnya yaitu perasaan air kecil yang sulit ditahan, frekuensi kencing lebih sering dari biasanya dan lebih sering pada malam dan siang hari serta nyeri pada saat kencing. Pemeriksaan yang perlu dilakukan pada pasien dengan BPH adalah pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi. Penanganan pasien dengan BPH dapat dilakukan dengan pemberian obat dan operasi, pilihan pengobatan didasarkan pada tingkat keparahan gejala yang dirasakan oleh penderita, sejauh mana gangguan tersebut mempengaruhi produktifitas dan keseharian penderita, kondisi kesehatan, gejala yang dialami, ukuran pem-

Aroma Kehadiran Atlet Luar Bali Masih Kental Wabup Sanjaya: Gelaran Porprov Hendaknya Berbasis Lokal Sudah waktunya KONI Bali, sebagai top organisasi olahraga di pulau dewata menghentikan tradisi memburu medali sesaat di Porprov Bali, dengan melegalitas atlet luar Bali.

TABANAN-Fajar Bali Harapan itu disampaikan Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, pada pelantikan pengurus KONI Tabanan, periode 2014-2018 di Gedung Nayaka Loka, Bedugul, Senin (9/2) kemarin.

Menurutnya, hingga menjelang Porprov Bali XII, September mendatang di Buleleng, aroma menghadirkan atlet dari luar Bali masih terasa, khususnya kontingen yang berhamburan anggaran. Jika hal itu terus terjadi multi event olahraga dua tahunan, tak ada bedanya hanya memburu status tanpa mengindahkan proses pembinaan yang dilakukan KONI kabupaten/ kota.

Di gelaran ini endingnya adalah KONI Bali, setelah memperoleh masukan dari Pengprov cabang olahraga menyangkut kehadiran atlet dari luar Bali. Gampang mendeteksi atlet musiman, diantaranya bisa dilihat aktivitas selama ini, di klub maupun saat Pengprov cabor menjabarkan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov).

Mantan Ketua Umum KONI Tabanan itu, menegaskan pen-

FB/SUPRI

RESMI-Dewa Gede Ary Wirawan, resmi menjabat Ketua Umum KONI Tabanan, periode 2014-2018, ditandai dengan penandatangan berita acara, dengan Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi, disaksikan Wabup Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, di Gedung Nayaka Loka, Kebur Raya Bali di Bedugul, Senin (9/2) kemarin gurus KONI Tabanan periode 2014-2018, dalam keterlibatan pada Porprov mendatang hendaknya tetap berpatokan pada potensi lokal, hasil pembinaan masing-masing cabang olahraga. “KONI Tabanan, disetiap keterlibatan pada olahraga agar mengedepankan atlet berbasis lokal,” tegasnya.

Meski selama ini Tabanan pada Porprov Bali berada di papan bawah dalam raihan medali, kata Wakil Bupati Tabanan, Sanjaya bukan berarti minim potensi. Versinya, banyak

Susunan Kepengurusan KONI Kab. Tabanan 2014-2018

Mengenal Lebih Jauh tentang Pembesaran Prostat atau BPH ( Benign Prostatic Hyperplasia ) besaran prostat serta usia.

Biasanya jika keluhan ringan dapat ditangani dengan pemberian obat.

Tetapi ada beberapa keadaan yang harus ditangani dengan operasi seperti tidak bisa kencing , kencing berdarah, adanya tandatanda penurunan fungsi ginjal, infeksi saluran kemih berulang serta adanya tanda tanda obstruksi berat.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar terhindar dari pembesaran prostat antara lain 1.Jangan membiasakan menunda buang air kecil 2 . M e n g ko n s u m s i j e n i s m a ka n a n yang sehat seperti buah- buahan serta sayuran dan hindari makanan yang mengandung lemak tinggi.

3.Hindari konsumsi alkohol dan kafein terutama setelah makan malam 4.Jangan minum terlalu banyak sekaligus di satu waktu 5.Jaga kehangatan tubuh dan berolahraga secara teratur 6.Lakukan latihan penguatan otot panggul 7.Melakukan manajemen stress. Karena rasa stress dan rasa gugup dapat menimbulkan keinginan buang air kecil.KJS

517/I/GLH

9

Ketua Umum: Wakil Ketua I: Wakil Ketua II: Sekretaris Umum: Wakil Sekretaris: Bendahara Umum: Wakil Bendahara: Ketua Bid. Organisasi: Anggota: Ketua Bid. Prestasi: Anggota: Ketua Litbang: Anggota: Kabid Humas/Publikasi: Anggota: Kabid Hukum & Etika:

I Dewa Gede Ary Wirawan, SS I Nyoman Yama Diputra, SE, Ak I Putu Gde Kerta Dyana Putra, SE I Made Miasa, M.Pd. I Made Darmawita, SH I Gst.Ngr. Heru Mahaputra, SE. M.Si I Nyoman Budiarta, SE, MM. Ir. Gede Arya Sena, M.Kes Ida Ayu Ketut Catur Novawati, SPd. IGB.Arya Candra Palasara, S.Sos Mulyadi Djoyo Astowo, S.Pd. I Gede Nyoman Saptaadi, S.Sos Drs. AA. Ardana, M.For Made Nurbawa, SE. Ketut Joni Suwirya I Gede Nyoman Janupati, SH.

atlet yang membela kabupaten/ kota pada Porprov Bali, karena factor pekerjaan, atau mengikuti orang tua. “Meski mereka tidak membela Tabanan, tapi tampilan mereka masih melekat berasal dari Tabanan. Salah satu kebanggaan Tabanan memberi kontribusi atlet prestasi kepada kontingen lain,”kilahnya.

Menanggapi kehadiran atlet luar Bali pada Porprov mendatang, Ketua Umum KONI Bali, I Ketut Suwandi menegaskan, Kartu Tanda Anggota (KTA) merupakan penangkal

bagi atlet ‘siluman’. KONI Bali sudah berupaya untuk memperkecil persoalah yang terjadi di setiap gelaran multi cabang olahraga dua tahunan itu.

Apakah sindiran Wabup Tabanan itu, masih terjadi pada Porprov XII di Buleleng? Ketua Umum KONI Bali, Suwandi menegaskan, rambu-rambu sudah digalang, yakni KTA tersebut. “Sepanjang atlet bersangkutan mengantongi KTA, mereka resmi milik kontingen yang tertera di dalam KTA itu,”tegasnya.R-007

419/XI/AGN

018/I/FB/KTR

680/IX/GLH

Layouter: zohra

POLITIK

10

Musancab PAC PDI-P Petang ‘Deadlock’

Suara PARLEMEN

Nasib Calon Ketua PAC Diserahkan ke DPD

Bahu Jalan Provinsi ‘Dicaplok’ Warga

A

FAJA R BALI SELASA, 10 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

da fenomena baru di Desa Pengotan, yang kini menjadi sorotan DPRD Bangli.

Fenomena itu berkaitan ‘pencaplokan’ bahu jalan disulap menjadi kebun. Bila kemudian drainase di urug, maka bila turun hujan dikhawatirkan akan terjadi banjir. Kepada Fajar Bali Senin (9/2), Nengah Darsana anggota DPRD Bangli FB/SUMERTA mengaku sangat prihatin meliI Nengah Darsana hat kondisi yang terjadi saat ini.

Tidak hanya itu saja, menurut dia, bila tidak segera disikapi dan tidak ada tindakan dari yang berwenang, kondisi kedepannya akan semakin parah.

“Drainase di urug, kemudian ditanami jeruk dan tanaman lain, layaknya tanah itu menjadi miliknya sendiri. Sangat disayangkan semua itu bisa terjadi,” ujar Darsana.

Terhadap hal itu, pihaknya berharap kepada yang berkompeten untuk mengambil sikap dan tindakan. Kalau tidak , ditakutkan akan semakin meluas ke tempat lainnya.

Realita ini juga dipastikan akan mempersempit volume jalan, juga menyebabkan jalan hancur dari ancaman air hujan karena tidak ada got (drainase). “Lebih dari itu juga akan memberi kesan semerawut dan akan menimbulkan kerawanan,” tegasnya.

Selain mengomentari ‘pencaplokan’ bahu jalan, pada kesematan ini Darsana juga meyoroti proses perbaikan jalan (Provinsi). Perbaikan jalan di Bangli khususnya di jalur Kayubihi menuju Penelokan Kintamani dinilainya timpang. Alasannya, lebih dikarenakan perbaikan di jalur itu dilakukan loncat-loncat. “Kondisi jalan yang masih lebih baik justru mendapat perbaikan,sebaliknya malah lebih parah tidak mendapat perbaikan,” ujarnya.

Untuk persoalan yang satu ini, dia pun berharap Pemprov Bali melalui instansi terkaitnya, dapat lebih cepat melakukan perbaikan khususnya di jalan yang rusak. Sebagaimana kembali dijelaskan, untuk di jalur ini jalan berlubang ada yang sampai ditanami pisang oleh masyarakat.

“Karena tak kunjung mendapat perbaikan, padahal sudah banyak memakan korban akibat kecelakaan. Untuk itu kami sangat berharap Pemprov melalui instansi terkaitnya segera dapat melakukan perbaikan,” ujarnya politisi Partai Golkar ini. W-002*

Nasib calon Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI-P Petang akhirnya akan diserahkan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi. Hal ini sehubungan belum adanya kata sepakat, pada Musyawarah anak cabang (Musancab) yang digelar belum lama ini. Musancab sendiri tidak mengubah keadaan, lantaran dari 3 calon, Wayan Suryantara, Ni Made Setiari dan I Sunarta yang masing-masing diusulkan untuk menduduki kursi Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Petang kukuh tidak mau mengalah.

MANGUPURA - Fajar Bali Melihat kondisi tersebut, DPC PDI Perjuangan Badung memutuskan mengajukan tiga nama tadi ke tingkat DPD PDI Perjuangan Bali. Ketua DPC

PDI Perjuangan Badung, I Nyoman Giri Prasta mengatakan, Musancab untuk Kecamatan Petang dipimpin oleh pihak DPD Partai PDI Perjuangan yakni Ketut Tama Tenaya. Dalam

I Nyoman Giri Prasta

FB/DOC

Musancab Sabtu lalu, pimpinan rapat menyampaikan tata cara Musancab. Menurutnya, dari hasil rapat, pihak DPD akhirnya

membawa tiga nama calon ketua yaitu, I Wayan Suryantara, Ni Made Setiari dan I Ketut Sunarta untuk dirapatkan di DPD karena hasil Musancab tidak ada kesepakat alias deadlock. “Sesuai dengan SK DPP partai nomor 066/067 maka diberikan kesempatan kepada kandidat calon Ketua PAC untuk melakukan musyawarah mufakat. Berdasarkan hasil musyawarah yang dipimpin Pak Tama Tenanya, ternyata ketiganya bersikukuh ingin menjadi Ketua PAC Kecamatan Petang,”ujarnya.

Lebih lanjut politisi asal Petang ini mengatakan, karena dalam rapat Musancab ini harus musyawarah mufakat,

Rancang Perda Bangunan Gedung

dan hasilnya tak bisa mengambil keputusan karena sama-sama ngotot, maka sidang dilanjutkan oleh pimpinan dan diberikan kesempatan kepada utusan ranting untuk menyampaikan aspirasi siapa yang layak menjadi Ketua PAC PDIP Petang.

“Dari 7 utusan ranting di Kecamatan Petang mengusulkan I Wayan Suryantara sebagai Ketua PAC PDIP Petang. Namun ketiga nama akan diputuskan tetap oleh pihak DPD, karena ranahnya berada disana, kami hanya memediasi. Kami pun akan segera bersurat ke DPD untuk segera menentukan siapa yang menjadi ketua nanti,” terangnya. M-005

Zona Pembangunan, Hingga Menjaga Estetika MANGUPURA -Fajar Bali Pansus Bangunan Gedung menggelar rapat koordinasi bersama pihak eksekutif. Rapat ini bertujuan mengatur secara fisik administrasi pembinaan dan pengawasan terhadap bangunan-bangunan gedung yang ada di Kabupaten Badung. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Pansus Bangunan Gedung, Putu Parwata usai memimpin rapat bersama anggota pansus dan pihak eksekutif di Puspem Badung belum lama ini.

Menurut politisi PDIP ini, perda ini nantinya akan mengatur ruang-ruang yang ada di Kabupaten Badung, sehingga bermanfaat bagi pemeritah dan tidak merugikan masyarakat. “Hasil akhir yang nantinya diharapkan adalah adanya nilai atau estetika yang dilakukan di Badung atas

FB/HERY

PANSUS-Ketua Pansus Bangunan Gedung, Putu Parwata bersama koordinator Pansus RDTR, Ketut Suiasa memimpin rapat koordinasi bersama pihak eksekutif.

bangunan-bangunan yang terbangun,” lanjut Parwata.

Dengan demikian, ujar Parwata, nilai positif yang diharapkan pemerintah melalui perda ini adalah pembangunan gedung di Badung nantinya akan memberikan manfaat ekonomis. “Bukan

dari pengawasannya saja, tapi juga dari pembinaannya. Sehingga dengan demikian, peraturan dan manfaat yang dirasakan dapat bermanfaat betul untuk pertumbuhan dan pendapatan ekonomi masyarakat,” tutur anggota komisi IV ini.

Menurut Parwata, Badung sebagai daerah tujuan pariwisata memang membuat para investor datang dan menanamkam modalnya, misalnya melalui pembangunan hotel atau villa. Lanjut Parwata, bangunan yang ada di Badung saat ini memang masih meninggalkam banyak persoalan.

Untuk menghindari kesemerawutan itu, Perda ini hadir dan nantinya diharapkan mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. “Bangunan yang ada di Badung ini masih perlu diatur lebih lanjut. B aik dari segi fungsi, pembangunannya, zona pembangunannya sehingga estetikanya bisa terjaga. Badung kan daerah pariwisata, jadi perlu menjaga keindahan dan perlu diatur bangunanbangunannya sesuai dengan tata ruangnya,” tambah Parwata.

Disinggungmengenaimaraknya

Dari Sekolah ke Sekolah SD Negeri 6 Sumerta

bangunan terutama hotel dan villa yang melanggar ijin dan Perda, menurut Parwata, pemerintah perlu menata kembali bangunan tersebut menurut ketentuan tata ruang yang ada. “Pelanggaranpelanggaran yang dilakukan juga terjadi karena kami di pemerintah kurang jeli untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, peran masyarakat juga penting. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran bisa langsung melapor ke dinas terkait atau langsung ke dewan,” tuturnya.

Parwata berharap melalui Perda inilah, diharapkan tidak ada lagi bangunan yang bermasalah.

Misalnya, pemukimam harusnya menjadi daerah pemukiman untuk warga, dan akomodasi seperti hotel dan villa bisa mendapatkan ruang tersendiri. Sehingga tidak terjadi kerancuan. M-005

SD Negeri 29 Dangin Puri

Junjung Tinggi Nilai Budaya Bangsa Disiplin Menjadi Dasar Prestasi DENPASAR-Fajar Bali Keberadaan lem lembaga pendidikan SDN 6 SUMERTA kecamatan Denpasar Timur, saat ini terfokus pada olah raga volly dan merammeram bah ke olah raga lompat jauh.

Saat ini SDN 6 SUMERTA dipimpin oleh kepala sekolah, Drs I Made Nuriana.

Dia dikeKepala Sekolah SD Negeri 6 Sumerta nal sebaDrs I Made Nuriana gai kepala lembaga pendidikan yang cukup bijaksana.

Selain olah raga, peningkatan mutu kualitas dalam pendidikan juga menjadi target utama yang harus diutamakan.

Gelar pendidikan kesenian yang berkultur cinta budaya bangsa, telah dibuktikan oleh SDN 6 SUMERTA dengan kegiatan ekstra kulikuler kesenian musik yang menerapkan program pendidikan seni budaya kepada siswa-siswinya.

Sinyal positif dari publik wali murid tentang perkembangan sekolah tersebut telah diterima sebelum

berkunjung ke SDN 6 SUMERTA. Wartawan Fajar Bali mengetahui langsung perkembangan kemajuan sekolah yang dipimpin oleh Nuriana dan saat wartawan Fajar Bali berusaha untuk mengkonfirmasi sebuah perkembangan nyata pada Nuriana, ia menyatakan pada wartawan Fajar Bali, “bahwa hanya yang bisa menilai baik dan buruknya perkembangan di lembaga yang saya pimpin pada saat ini adalah masyarakat atau wali murid. Kalau mereka merasakan dampak positif untuk putra-putrinya di sekolah, ya saya sangat berterima kasih sekali, akan tetapi saya tidak akan terlena dengan penilaian sementara. Sebaiknya kita lihat ke depan seperti apa bentuk kemajuaan SDN 6 SUMERTA di saat kepemimpinan saya. Secara sistematis prestasi akan mengiringi dengan sendiri apabila ada sebuah pergerakan yang pro aktif dalam konteks meningkatkan mutu kualitas siswa, minimal fasilitas tempat belajar bersih dan tata ruang nyaman, sehingga hal ini akan membawa situasi anak-anak untuk belajar nyaman dan sehat,” ungkap Nuriana kepada wartawan Fajar Bali.

Dikatakan, kreativitas kegiatan belajar men-

Kegiatan pengembangan diri yang dilakukan anak murid SD Negeri 6 Sumerta.

gajar bilamana maksimal semuanya akan menjadikan terbaik. “Dalam kepemimpinan saya di lembaga yang saya bawahi saat ini, saya tidak serta merta kepada dewan guru yang berada pada naungan saya, mereka semua adalah teman sejajar yang diamanahi tugastugas mencerdaskan kehidupan bangsa namun secara kebetulan saya di percaya untuk bisa mengendalikan program pendidikan di SDN 6 SUMERTA oleh pemerintah,” ungkap Nuriana dengan jelas Dikatakan, kita semua berhak menghapus kebodohan demi memberikan masa depan yang cerah bagi penerus bangsa dengan bekal MEGAMBEL: Anak murid SD Negeri 6 Sumerta bermain gambelan ilmu pendidikan agar berguna bagi nusa dan bangsa. Arb dibina oleh Drs. I Made Nuriana selaku Kepala Sekolah.

DENPASAR-Fajar Bali Perkembangan dunia pendidikan di Provinsi Bali semakin membaik terkait pancaran sinar positif dari publik, baik dari perkembangan kedisiplinan seorang pembina di lembaga pendidikan maupun peningkatan mutu kualitas dalam pendidikan dan itu merupakan target utama yang harus diutamakan dalam semua program di sekolah.

Gelar pendidikan yang berbasis teknologi telah dibuktikan SDN 29 DANGIN PURI, Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, dengan memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran.

Ni Made Wartini, S.Pd,SD selaku kepala sekolah SDN 29 DANGIN PURI saat di konfirmasi perihal program kegiatan sekolah, mengatakan, pihaknya telah berkomitmen melalui sekolah yang dipimpinnya menciptakan generasi penerus bangsa yang memegang teguh kedisiplinan.

“Acuannya adalah taat aturan dan bisa memanfaatkan teknologi sebagai basis perkembangan siswa. Kemudian kami berharap siswa-siswi SDN 29 DANGIN PURI kelak di tingkat pendidikan atas mampu bersaing dalam pendidikan yang berbasis disiplin dikarenakan mereka merupakan generasi penerus bangsa yang seutuhnya akan membawa nama baik kita semua” kata Wartini.

Di samping dikenal sebagai pemimpin yang selalu transparan dalam kerja, Wartini j u g a dinilai

Kepala Sekolah SD Negeri 29 Dangin Puri Ni Made Wartini, S.Pd, SD oleh segenap wali murid, sebagai kepala sekolah yang sangat bijaksana terkait dalam pendanaan siswa. “Ia tidak pernah membebani wali murid, walau itu digunakan untuk kepentingan putra-putri di sekolah,”ungkap dari wali murid yang berpandangan positif tentang kinerja Wartini di SDN 29 DANGIN PURI. Perkembangan fasilitas gedung sekolah juga tidak pernah menswadayakan kepada wali murid. Artinya, segala bentuk kegiatan terkait pembenahan fasilitas gedung sekolah, kepala sekolah memanfaatkan dana yang sudah diperbantukan dari pemerintah ke SDN 29 DANGIN PURI. RingPapan nama SD kasnya Wartini untuk memaNegeri 29 Dangin jukan fisik gedung sekolah Puri yang di pimpin tidak pernah memaksakan oleh Ni Made diri, apalagi membebani wali Wartini, S.Pd, SD murid. Semua bantuan yang dan halaman sesudah ada dari pemerintah kolah di Jl. Letda melalui Dinas Pendidikan Tantular No. 52 Denpasar Timur digunakan untuk kebutuhan yang terlihat asri penting sekolah.

Tentang kemajuan dan predikat mutu kualitas SDN 29 DANGIN PURI, menurut dia itu semua terwujud berkat kerjasama yang aktif dari kepala sekolah dan segenap para orang tua wali murid, demi satu tujuan sukses bersama, dengan komitmen bersama ingin mencetak generasi berprestasi unggul dan disiplin. Arb Layouter: Manik

FAJA R BALI

SELASA, 10 FEBRUARI 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

Konflik Golkar

Fadel: Surat Menkum Dukung Ical JAKARTA-Fajar Bali Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad, mengatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat keputusan untuk mengatasi konflik di internal partai beringin. Surat itu, kata dia, diterima pengurus Golkar kubu Ical pada 8 Februari.

“Pemerintah mengakui pengurus Golkar sampai akhir tahun ini adalah pengurus hasil Musyawarah Nasional di Riau pada 2009,” kata Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (9/2).

Dengan begitu, ia melanjutkan, ketua umum partai yang sah adalah Ical. Sedangkan Agung Laksono, yang jadi ketua umum

hasil Musyawarah Nasional Golkar di Ancol, Jakarta, tetap sebagai wakil ketua umum. “Kami mohon kepada Agung Laksono dan teman-teman supaya legawa, ikut bergabung mengikuti apa yang pemerintah putuskan,” ujar mantan Gubernur Gorontalo ini.

Menurut Fadel, setelah menerima surat tersebut, kubu Ical mengundang Agung Laksono untuk mengikuti rapat konsolidasi membahas surat Menteri Hukum dan HAM tersebut. Rencananya, rapat tersebut akan digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Slipi, Jakarta Pusat, Senin ini. “Kami berharap kubu Agung menghadiri rapat dan tak berkukuh menolak kepemimpi-

nan Aburizal,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

Adapun kubu Agung Laksono menawarkan dualisme kepemimpinan Golkar diselesaikan lewat sidang Mahkamah Partai. Namun kubu Ical menolak usulan tersebut. Ical beralasan, Mahkamah Partai pernah menggelar sidang pada 23 Desember tahun lalu. “Tak ada lagi Mahkamah Partai,” kata Ical, Ahad kemarin.

Selain lewat Mahkamah Partai, kubu Agung Laksono pun menggugat keabsahan kepengurusan Ical ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada 2 Februari lalu, Pengadilan Negeri memutuskan menolak eksepsi Agung Laksono, pemberhentian perkara, serta

biaya perkara sebesar Rp 370 ribu ditanggung oleh penggugat.

Menurut Ical, amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tak mengharuskan penyelesaian konflik ditempuh lewat Mahkamah Partai. “Ditambah dengan surat Kementerian Hukum dan HAM yang baru bahwa yang terdaftar adalah DPP Golkar hasil Munas 2009 Riau yang memutuskan Munas Golkar 2014,” kata Ical.

Ical berkukuh bahwa islah baru dapat dilaksanakan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan perkara pada 8 Maret 2015. Bulan lalu, Ical menggugat keabsahan kepengurusan Agung Laksono ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. KP

JAKARTA-Fajar Bali Pelaksana Tugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan upaya membuka manuver politik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad bukan untuk melemahkan lembaga antirasuah itu. Dia mengklaim tindakannya itu justru untuk memperkuat KPK yang mempunyai tugas berat memberantas korupsi.

“Saya juga tidak menutup mata, kebenaran yang saya ungkap bahwa di tengah misi yang begitu besar tersebut ada pihak yang

diduga melakukan pelanggaran kode etik, yaitu dari salah unsur pimpinan KPK,” ujar Hasto di gedung KPK, Jakarta, Senin, (9/2).

Hasto tiba di gedung KPK pada pukul 14.05 WIB. Dia datang memenuhi undangan KPK untuk mengklarifikasi pernyataannya ihwal pertemuan Abraham Samad dengan beberapa elite politik partai banteng maupun NasDem. Dia mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti untuk menyeret Abraham ke lembaga etik KPK. “Bukti yang saya bawa ini telah memenuhi suatu per-

syaratan untuk dibentuk komite etik,” ujar Hasto. Sayangnya, dia masih enggan mengemukakan bukti-bukti yang ia bawa tersebut.

“Ya nanti saya sampaikan.”

Sebelumnya, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan undangan tersebut terkait dengan tudingan Hasto kepada Ketua KPK Abraham Samad yang disebutnya melanggar koe etik sebagai pimpinan KPK. KPK berinisiatif membuat suatu pertemuan agar Hasto membeberkan bukti-bukti yang menguatkan pernyataannya.

Hasto yang hadir di Komisi Hukum DPR pada Rabu pekan lalu menyebut adanya pertemuan Abraham dengan elite PDIP sebelum pemilihan presiden 2014.

Menurut dia, saat itu Abraham melakukan lobi politik agar bisa menjadi cawapres berpasangan dengan Jokowi.

Komite etik dibentuk bila pimpinan KPK melanggar kode etik maupun UU KPK. Jika pegawai yang melanggar, diproses melalui pengawasan internal lalu ke Dewan Pengawas Pusat (DPP) dan akhirnya dibentuk majelis etik. KP

DARI HALAMAN 1

harapkan agar memahami birokrasi dan memenuhi persyaratan formal.

“Saya harapkan penunjukan Plt oleh Gubernur Pastika dilihat dari aspek kemampuan dalam menjalani pemerintahan sampai terpilihnya bupati baru. Plt juga harus independen tak punya kepentingan politik apapun,”jelas Adnyana.

Sebagaimana dijelaskan pengamat Politik dari Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Nyoman Subanda, Pelaksana Tugas (Plt) bersifat sementara sampai terpilihnya bupati yang baru. Plt mempunyai fungsi agar rutinitas birokrasi tetap berjalan dengan baik dalam melakukan pelayanan publik. “Plt sebagai Top Manajemen tetapi tidak bersifat politis.

Tugas Plt untuk mengefektifitaskan manajemen pemerintahan agar tidak lumpuh dan senantiasa melakukan fungsi koordinasi baik vertikal, horisontal dan diagonal,”jelasnya.

Akademisi Undiknas ini melanjutkan, Plt diharapkan tidak mengambil kebijakan yang bersifat strategis dan politik dalam pemerintahan. Tugas dari Plt yakni manajemen pemerintahan yang berkaitan dengan

pelayanan publik, efektifitas pemerintahan dan koordinasi.

Selain itu, Plt diharapkan agar tidak mengambil kebijakan politik atau membuat kebijakan strategis baru. Pasalnya, yang berkaitan dengan program jangka panjang, menengah dan jangka pendek telah dilakukan oleh bupati sebelumnya yang tertuang dalam visi dan misinya.

Untuk itu, lanjut Subanda, dalam penunjukan Plt harus melihat dari aspek kapabilitas, memahami sistem kerja pemerintahan dan harus berasal dari birokrat. “Plt harus paham mengenai pemerintahan yang berkaitan dengan komunikasi dan kerjakerja administratif dalam pemerintahan dan memiliki analisa yang kuat dalam konteks pemerintahan. Sehingga, kerja-kerja pemerintahan yang bersifat sementara tidak lumpuh,”paparnya.

Perbaikan Gedung Sementara itu Ketut Rudia saat itu melaporkan pengawasan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden sudah selesai dilaksanakan dan akan diserahkan kepada Gubernur Bali. Selain itu, Rudia juga menyampaikan bah-

wa Bawaslu Provinsi Bali sempat masuk nomisasi penghargaan kategori pengelolaan keuangan dan hubungan kelembagaan di pusat meskipun belum terpilih menjadi yang terbaik. Rudia juga menyampaikan keadaan gedung Bawaslu yang sangat memprihatinkan, dimana pada saat hujan turun bocor disana sini.

Untuk itu, ia mohon perhatian dari Pemerintah Provinsi Bali untuk memperbaiki gedung Bawaslu Provinsi Bali.

Terkait dengan rusaknya gedung, Bawaslu diminta agar berkoordinasi dengan Biro Aset Setda Provinsi Bali sehingga dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki.

“Jika gedung tidak bisa digunakan, sebaiknya Bawaslu Bali pindah saja atau bikin gedung baru,” imbuh Pastika.

Pada kesempatan ini diserahkan laporan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Rencangan Pilkada Kabupaten/Kota oleh Ketua KPU Provinsi Bali kepada Gubernur Bali. Selain itu Bawaslu Provinsi Bali menyerahkan kepada Gubernur Bali, Laporan Pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. W-019/M-007*

langkah Sarjana merupakan hal yang keliru, seperti mahasiswa yang melupakan almamaternya.

Seperti berita sebelumnya, Ketua DPC PDIP I Ketut Suryadi

akan memberikan sanksi kepada I Wayan Sarjana yang telah mendaftarkan diri ke KRT sebagai bakal calon bupati Tabanan.

“Kami akan berikan sanksi,” jelas

Suryadi singkat. Ia pun belum memastikan sanksi seperti apa yang nantinya dijatuhkan kepada mantan anggota Fraksi PDIP tiga periode itu. W-004

dan JK dan ribut-ribut Polri dan KPK,” ujar Margiono.”Kenapa Pak Presiden tidak datang? Tetapi, tidak apa-apa karena Pak JK lebih berpengalaman dan lebih ‘jagoan’,” kata Margiono.

Menurut Margiono, HPN adalah forum terbesar berkumpulnya masyarakat pers. “Tidak ada yang lebih besar. Hadir hampir seluruh komponen pers di senior dan yunior, jaringan komponen pers, tokoh pers, dan tokoh-tokoh pers dari negara sahabat,” tambahnya.

Acara peringatan Hari Pers Nasional 2015 dihadiri pula oleh Ketua MPR Zulkilfi Hasan serta sejumlah menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri

Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Selain itu, hadir pula Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, 32 kepala daerah, dan perwakilan negara-negara tetangga.

“Kehadiran Pak JK merupakan penghargaan nyata terhadap insan pers,” kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan pers terus memberikan optimisme kepada masyarakat, mendorong persatuan dan mendamaikan bangsa.

“Tentu kita berharap, pers yang mempersatukan bangsa ini, mendamaikan bangsa ini bukan pers yang ‘mengipas-ngipasi’ bangsa

ini, membuat bangsa terpecahpecah,” katanya.

Wakil Presiden mengatakan peran pers sangat penting bagi sebuah bangsa, jika bisa mendorong kemajuan sebuah bangsa serta menginspirasi masyarakat untuk optimistis menyongsong masa depan yang lebih baik.

Namun, ia melanjutkan, pers pun dapat menimbulkan pesimisme bila terus menerus memberitakan hal-hal negatif kepada masyarakat.

Ia juga mengatakan bahwa pers merupakan mata, telinga dan mulut sebuah bangsa. “Tanpa media sebuah bangsa tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga dan tidak memiliki mulut,” katanya. KP

sadu diyakini bisa menopang kehidupan masyarakat. Sebab program Gerbangsadu memberikan lemparan kredit dengan bunga yang sangat rendah. Pihaknya mengimpikan adanya pasar khusus menjual dan mempromosikan produk kopi.

“Untuk meningkatkan nilai produksi kopi butuh pemasaran, dan untuk itu perlu dibangun pasar. Posisi desa kami ada di segitiga emas, kalau ada pasar kopi, kami optimis bidang pemasaran kopi bakal sangat terbantu”, ujar perbekel berewok termuda di

Bangli ini.

Bukan hanya itu, Gerbangsadu diyakini bisa menggairahkan berbagai sektor lainnya, seperti sektor usaha kecil, home indsutri dan pedagang kecil serta lain-lain. Karena penguasaha/ pengerajin dan petani cenderung kesulitan modal usaha, untuk menggairahkan usahanya. Mereka belum banyak yang mampu mengakses lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Kalaupun mampu mengakses, cenderung dihantui oleh jeratan bunga, tidak seperti bunga

uang pinjaman di Bumdes Gerbangsadu.

“Bunga di Gerbangsadu kan amat rendah, ini yang menarik minat masyarakat untuk terwujudkan program Gerbangsadu”, ujarnya lagi. Lalu mengapa tak mengusulkan program Gerbangsadu? Perbekel yang juga Wakil Ketua Forum Perbekel se-Bali ini mengatakan kini tengah merancang permohonan ke Pemprov Bali. “Kami sedang ancang-ancang usulkan bantuan tersebut, mudahmudahan Pemprov membantunya”, tutupnya. W-002

Datangi KPK, Hasto Siap Seret Samad ke Komite Etik

Gubernur Siapkan Plt Bupati/Walikota Saat itu, Raka Sandi melaporkan kepada Pastika rancangan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, serta dampak yang akan timbul dari pengunduran pemilihan kepala daerah dimana Pemerintah Provinsi harus menyiapkan pejabat pelaksana tugas (Plt) di setiap daerah yang akan melaksanakan Pilkada tersebut. Hal ini harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bali karena merupakan konsekuensi dari penundaan Pilkada. Raka Sandi juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali, yang sudah memfasilitasi anggaran dana KPU terutama untuk kegiatan Pilkada yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2016.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat, I Wayan Adnyana, SH, meminta, penunjukan Plt Bupati/ Walikota yang merupakan kewenangan Gubernur Bali memenuhi persyarakat formal sesuai dengan ketentuan berlaku. Di samping itu, Plt diminta benar-benar independen, apalagi jabatan itu sangat rentan mempengaruhi situasi Pilkada. Selain itu, pejabat yang menduduki Plt Bupati/Walikota di-

Soal Sanksi Sarjana, Elit PDIP Terbelah

DARI HALAMAN 1 Saya yakin karir politiknya akan mati pelan-pelan,” terang Ketua PAC PDIP Kediri ini. Ia menilai

JK: Saatnya Pers Mendamaikan Bangsa DARI HALAMAN 1 Indonesia (PWI) itu. “Kehadiran Pak JK membesarkan masyarakat Indonesia yang hari ini merayakan Hari Pers Nasional,” tambahnya.

Margiono mengatakan di hadapan Wakil Presiden bahwa selama rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2015 sejak tanggal 4 Februari 2015, pembahasan utama dalam komunitas pers terkait soal kehadiran Presiden Jokowi dan Wapres JK. Saat itu, kehadiran Presiden Jokowi masih belum bisa dipastikan.

“Sudah tiga sampai empat hari ini, dari komunitas pers yang hadir yang dibicarakan hanya dua hal, (yaitu) kehadiran Jokowi

Desa Catur Dambakan Gerbangsadu DARI HALAMAN 1 Senin (9/2) mengatakan, potensi paling besar untuk pengembangan ekonomi masyarakat ada di kopi. Sebagian besar masyarakat bergelut disektor itu. Tetapi untuk mengoptimalkan sektor itu justru kalah di pemasaran. Dirinya punya keinginan untuk menggenjot di pemasaran, tetapi untuk hal itu terkendala oleh banyak faktor sampai ke faktor modal.

Antara berharap Desa Catur bisa mendapatkan program Gerbangsadu. Program Gerbang-

11

Pastika Vs BP Dinyatakan Seri DARI HALAMAN 1 (9/2) kemarin.

Padahal, kata Simon, menurut Prof. Tjipta Lesmana yang pernah memberikan kesaksian di muka sidang menjelaskan, hak jawab dalam somasi juga merupakan hak jawab menurut UU Pers.

“Jadi bisa kami jadikan alasan untuk upaya hukum Peninjauan Kembali atau bahkan kami mengajukan gugatan kembali,” kata Simon Nahak.

Alasan kuat untuk mengajukan gugatan ulang atau PN, kata Simon karena dalam putusan MA jika

ditelaah lebih dalam, maka dapat disimpulkan tidak ada kalah dan tidak ada yang menang.”Kalau membaca putusan itu dengan saksama, maka kami simpulkan untuk kasus ini tidak ada yang memang dan tidak ada yang kalah tapi seri,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, MP mengajukan gugatan terhadap BP karena dianggap menyajikan pemberitaan yang tidak benar tentang pernyataan MP. Dalam sidang tingkat pertama, Majelis Hakim pimpinan Amzer Simanjuntak menyatakan pemberitaan Bali Post

yang berjudul “Pasca Bentrokan Kemoning-Budaga, Gubernur : Bubarkan Saja Desa Pakraman merupakan perbuatan yang bertentangan dengan azas praduga tak bersalah.

Atas putusan itu, kubu BP lalu mengajukan banding.

Hasilnya, Hakim banding menguatkan putusan PN Denpasar.

Atas putusan itu BP lalu mengajukan kasasi. Dan putusan kasasi menurut kuasa hukum MP putusan itu menyatakan hukum tidak dapat merima gugatan itu atau NO (Neit Onvankelijk). W-007

kar posisi dengan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Gede Putu Winastra. Mutasi yang cukup mengejutkan adalah Kepala BKD Klungkung, Nengah Sudiarta yang cukup lama mengurusi PNS di Klungkung, sekarang digeser sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM. Sementara yang duduk di BKD adalah Komang Susana yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Capil.

Yang menjabat Staf Ahli sebelumnya, Wayan Sumarta mendapat tempat di Badan Kesbangpollinmas Klungkung.

Dan yang mengejutkan kedua adalah Kepala Kesbangpollinmas mendapat tempat di Kadisperindagkop UKM. Kadisperindagkop UKM, yang diduduki Komang Dharma Suyasa akhirnya turun derajat menjadi Kepala Kantor Capil.

Untuk Dirut PDAM Klungkung

jatuh kepada Nyoman Renin Suyasa yang juga mantan Kepala Cabang PDAM Blahbatuh, Gianyar. Sementara itu Plt Dirut PDNKK Wayan Sukada yang sudah diberikan kesempatan training selama satu tahun kemarin resmi menduduki jabatan tersebut secara difinitif.

Ditambahkan, terkait beberapa jabatan yang masih kosong, Suwirta akan melakukan langkah fit and proper test. Di mana jabatan yang masih kosong adalah Kadis PU, Kadis Lingkungan Hidup, DKP dan Sekda Klungkung. Kepada Direktur PDAM dan PDNKK, Suwirta meminta dengan khusus agar lakukan yang terbaik, mengingat jabatan tersebut panas. Selain itu, bila tidak menunjukkan kinerja dalam 2 tahun, jabatan direktur akan hilang baik dengan cara mengundurkan diri atau diberhentikan. W-010

didirikan dari berbagai jenjang.

Yakni, Pratama Widya Pasraman (satuan pendidikan usia dini, diikuti oleh anak di bawah 6 tahun).

Selanjutnya, Adi Widya Pasraman (pendidikan dasar SD yang terdiri atas 6 jenjang). Ketiga, Madyama Widya Pasraman (SMP terdiri atas 3 jenjang). Keempat, Utama Widya Pasraman ( SMA terdiri atas 3 jenjang) serta Maha Widya Pasraman (satuan pendidikan tingkat tinggi).

Menindaklanjuti peraturan tersebut, Widnya menyampaikan saat ini jajarannya sedang menyusun pilot projek. Rencananya, awal Bulan Maret 2015 mendatang, sosialisasi ke Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Bali mulai dilakukan. Dengan langkah-langkah tersebut, ia berharap di setiap desa sudah mulai dirintis pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ataupun Taman Kanak-kanak (TK) sesuai dengan arahan di Permenag nomor 56 tahun 2014 tersebut. “Nanti kabupaten/kota akan mengajukan yayasan yang akan didaftarkan sebagai pasraman ke Dirjen. Bulan Maret kami akan mu-

lai sosialisasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan, provinsi, kabupaten/kota wajib untuk mengajukan yayasan yang akan didaftarkan sebagai pasraman (penerapan Permenag 56 tahun 2014). Namun, ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi. Kelak usulan tersebut disampaikan ke Dirjen, dan akan dipipih satu sekolah di masingmasing provinsi dan kabupaten/ kota. Mengingat jumlahnya yang banyak dan mencakup seluruh Indonesia, Widnya yakin prosesnya akan cukup panjang.

Namun, dirinya yakin tahapan yang panjang ini akan menjawab kebuntuan pengangkatan Sarjana Agama Hindu. Selain itu, program ini juga bermanfaat untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini. “Selain untuk menjawab tantangan pengangkatan guru Agama Hindu, ini juga implikasinya baik agar anak-anak mendapat pendidikan agama sejak PAUD. Agar anak-anak tidak saja cerdas intelektual tetapi juga spiritual,” tutupnya. W-019

Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov Bali Dr. Made Laksmiwati membahas materi mengenai Pergub No. 7 Tahun 2014 mengenai Regionalisasi Sistem Rujukan dengan penetapan batas wilayah administrasi daerah berdasarkan kemampuan pelayanan medis, penunjang, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstuktur sesuai dengan kemampuan, terkecuali dalam kondisi

emergensi.

Diadakannya sistem rujukan, kerana menimbang beberapa faktor di antaranya jangkauan pelayanan kesehatan belum merata, rujukan pasien belum efektif dan efisien, penumpukan pasien di RS, akses dan mutu pelayanan kesehatan terganggu. Oleh karenanya regionalisasi rujukan ini diharapakan dapat memberikan sistem yang terstruktur dan berjenjang. W-019*

Suwirta Bantah Retak dengan Wabup DARI HALAMAN 1 waktu yang bersamaan, juga dilakukan pelantikan Direktur PDAM dan Direktur PDNKK yang baru. Sebelum mutasi, Bupati Suwirta mengatakan kalau mutasi adalah hal biasa di kalangan pemerintah. “Perlu saya jelaskan, bahwa mutasi adalah hal yang biasa, tidak ada yang istimewa, ini hal yang biasa,” tegasnya di awal sambutan.

Ditekankan Suwirta, sebagai pegawai negeri harus siap ditempatkan dimanapun. “Usai mutasi ini, saya harap tidak ada lagi bisikbisik di luar, namun mulai bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” harap Suwirta.

Pada mutasi kali ini beberapa pejabat Pemkab Klungkung mengalami perputaran. Di antaranya adalah Kepala Bapeda Klungkung, Gusti Ngurah Bagus Putra bertu-

Dirjen Bimas Rintis Sekolah Berbasis Hindu DARI HALAMAN 1 Kabar baik ini disampaikan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu RI, Prof. Drs Ketut Widnya, MA, M.Phil, Ph.D Senin (9/1) kemarin. Ia mengakui, selama ini pengangkatan tenaga pendidik Agama Hindu memang sangat minim. Khususnya provinsi dan kabupaten/kota di Bali, kuotanya hanya dua atau tiga orang saja.

Dengan Peraturan Menteri Agama nomor 56 tahun 2014, kebuntuan ini diyakini akan terpecahkan. Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten/kota akan merintis lembaga pendidikan berbasis Agama Hindu. Yakni mendirikan pasraman keagaman Hindu baik formal maupun nonformal.

“Pendidikan di pasraman ini mayoritas atau sekitar 80 persen akan dilandasi dengan kurikulum Agama Hindu. Dengan demikian, akan banyak Sarjana Agama Hindu yang bisa diangkat,” ungkapnya.

Sesuai dengan peraturan tersebut (Pasal 3), pasraman keagamaan Hindu formal akan

2017 JKBM Bergabung Dengan JKN DARI HALAMAN 1 pasien mendapatkan ruang perawatan kelas III dan semua mekanisme pelayanan menggunakan sistem rujukan. Mahadewi juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang memperluas jejaring JKBM untuk rumah sakit swasta yang ada di Bali seperti RS. Siloam, Rs. Bhakti Rahayu dan lainnya yang masih dalam tahap pematangan.

026/VI/FB/MHM

Layouter: Dejerie

12 FAJA R BALI

SELASA, 10 FEBRUARI 2015 TAHUN XV

Anak-anak Petani dan Buruh Pun Tersenyum

Beasiswa Miskin Jamin Pendidikan Ribuan Siswa di Tabanan Beasiswa Miskin (BSM) merupakan program Bali Mandara jilid II di bidang pendidikan. Tak pandang Pendapatan Asli Daerah (PAD), kabupaten/kota ‘kaya’ hingga ‘miskin’ tetap disasar. Manfaatnya tentu tak diragukan lagi, bahkan BSM telah menjadi tumpuan ribuan siswa untuk meraih cita-cita. Lihat saja di Kabupaten Tabanan, siswa jenjang SMP, SMA/ SMK terselamatkan BSM.

TABANAN-Fajar Bali Meskipun dikenal sebagai gumi lumbung beras yang subur makmur, namun Kabupaten Tabanan tetap saja menyimpan permasalahan di bidang pendidikan. Banyak orang tua yang berpenghasilan pas-pasan, hanya mengandalkan profesi

buruh dan bertani. Hasilnya tentu tak mencukupi bila harus menanggung beban biaya pendidikan anaknya.

Melihat kondisi tersebut, tidak heran jika di tahun 2014 ribuan siswa disokong oleh program BSM. Tercatat, untuk jenjang SMK sebanyak 2.402

orang siswa yang mendapat beasiswa miskin. Sedangkan untuk jenjang SMA, sebanyak 1.251 orang siswa. Selanjutnya, di jenang SMP sebanyak 1.167 siswa dan tersebar di 38 sekolah.

Salah satu sekolah yang menerima program BSM adalah SMK Negeri 3 Tabanan. Orang tua siswa yang terletak di Kecamatan Selemadeg Timur ini memang didominasi petani dan buruh. Ketua Komite SMK N 3 Tabanan, I Wayan Gunadi menegaskan beasiswa miskin (BSM ) yang digelontor provinsi dan pusat harus berkelanjutan.

“Karena memang masih banyak orang tua siswa khususnya yang menimba ilmu di SMK N 3 Tabanan taraf ekonominya lemah. Sebagian besar petani

dan buruh,” tandasnya.

Untuk itu beasiswa merupakan jawaban dari permasalahan tersebut. Agar minat dan keinginan serta hak anakanak untuk mendapatkan pendidikan yang layak benar-benar dirasakan. “Kami mengapresiasi langkah Bapak Gubernur Bali untuk memberikan beasiswa (BSM ) untuk anak-anak di tingkat SMP dan SMA/SMK. Ini sebagai langkah cerdas untuk membenahi kualitas masyarakat Bali,” terangnya. Gunadi yang juga anggota Dewan Pendidikan Tabanan ini meminta program ini terus berlanjut tidak berhenti ketika pemimpin daerah berganti. “Memberikan beasiswa merupakan kewajiban pemerintah daerah dan pusat,”

tandasnya.

Dibeberkanya, untuk tahun 2014, sebanyak 345 siswanya mendapatkan BSM dari provinsi Bali. “Jumlah beasiswa yang diterima masing-masing sebesar Rp 3,2 Juta,” terangnya.

Sedangkan untuk tahun 2015, pihak sekolah mengusulkan 322 siswa untuk mendapatkan BSM dari Provinsi. “Selain BSM provinsi, kami juga mengejar beasiswa yang digelontor dari pemerintah pusat.

Mengingat banyaknya siswa yang belum tersentuh beasiswa ini,”tandasnya. Seperti diketahui SMK N 3 Tabanan membuka berbagai jurusan diantaranya otomotif, elektronik, teknik computer jaringan, bangunan, dan jasa boga. W-004

Beasiswa untuk Beli Buku dan Bayar Komite TABANAN-Fajar Bali G u s t i A g u n g Ay u I n t a n Permata Sari Wetan, merupakan siswa SMK yang berkesempatan mendapatkan BSM. Siswa kelas XI SMK Negeri I Tabanan ini, tercatat m e n d a p a k a n b e a s i s wa sejak kelas X. Penghasilan orang tuanya sebagai Satpam tentu tak mencukupi.

Apalagi, semenjak ia berumur 8 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah.

“Kini saya tinggal bersama b a p a k ,” ucapnya.

Gusti Ayu Intan Permata Sari Wetan

FB/DONY

Siswi jurusan AP (Administrasi Perkantoran ) ini menambahkan, sebelum mendapatkan BSM, ia sempat mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan. “Sebelum ada BSM, agar bisa mendapatkan uang jajan untuk sekolah, saya sempat membantu ninik (nenek) membungkus ladrang ( sejenis makanan ringan),” jelasnya. Namun, karena niniknya sudah tidak lagi membuat dan berjualan ladrang, terpaksa aktivitas sampingan itu dihentikanya.

Syukur, setelah masuk sekolah di SMK Negeri I Tabanan, ia berkesempatan mendapatkan BSM dari Provinsi Bali. Sebelum mendapatkan beasiswa tersebut, ia diharuskan mengisi formulir dengan berbagai persyaratan. Salah satu persyaratan yang dipenuhinya adalah statusnya sebagai anak yatim. “Kalau teman-teman saya harus menyertakan KPS (Kartu Perlindungan Sosial), dan kartu lainya. Saya yang berstatus anak yatim juga harus menyertakan

status saya ini,” terangnya. Ayu Intan merasa bersyukur, karena p e r m o h o n a n nya m e n d a p a t ka n BSM diterima.

Sejak tahun 2014 ia sudah menerima BSM yang semuanya diperuntukan untuk membayar uang untuk keperluan sekolah.

Seperti membeli buku, LKS, dan m e m b aya r u a n g ko m i te . “ B S M yang ia terima sekitar Rp 3 Juta.

Uangnya langsung dipotong oleh pihak sekolah untuk bayar komite, bayar buku,LKS, kalau ada sisa dari BSM akan dibagikan,” te ra n g nya . U n t u k t a h u n 2 0 1 5 , sekolahnya belum mengumumkan apakah ia bersama 300 temanya mendapatkan lagi BSM. “Kalau ada untuk tahun 2015 nanti pasti kami diinformasikan oleh pihak sekolah untuk mengurus p ersyaratanya. K ami b erharap bantuan BSM ini terus berlanjut.

Karena sangat membantu kami menuntaskan pendidikan hingga tamat di jenjang pendidikan menengah atas,” pintanya. W-004

Jangan Ada Diskriminasi, Sekolah di Desa Jadi Prioritas TABANAN-Fajar Bali Pemberian Beasiswa Miskin (BSM) kepada sekolah khususnya di tingkat SMP diharapkan tidak diskriminasi.

Dari data yang ada, SMP yang berada di pelosok seperti di Kecamatan Pupuan lebih sedikit mendapatkan beasiswa dibandingkan dengan siswa SMP yang ada di perkotaaan.

Misalnya, data penerima BSM Provinsi di Kecamatan Pupuan. Dari 6 SMP yang ada di daerah dingin tersebut, 4 SMP diantaranya hanya 15 orang siswa yang mendapat-

kan BSM. Kondisi ini berbading terbalik dengan SMP yang ada di perkotaan. Untuk SMP N 2 Tabanan yang merupakan SMP favorit di Tabanan jumlah siswa yang mendapatkan BSM sebanyak 80 orang siswa. “Ini yang namanya diskriminasi,” cetus Gede Purnawan, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan. Anggota DPRD dari fraksi PDIP ini menegaskan pemerintah harus melihat secara jeli dan proforsional kalau penduduk di pelosok memiki taraf ke-

hidupan di bawah penduduk di perkotaan. “Terlebih di kecamatan Pupuan adaalah kecamatan yang paling tinggi angka kemiskinanya,” terang Purnawan.

Komisi yang membidangi masalah pendidikan ini meminta agar data yang disetor ke provinsi harus valid dan memang benar-benar siswa miskin yang mendapatkan beasiswa. “Kami akan t u r u n ke s e ko l a h - s e ko l a mengecek apakah benar beasiswa yang digelontor o leh pemerintah provinsi

I Gede Purnawan

FB/DONY

maupun kabupaten telah tepat sasaran,”tandasnya. Upaya tersebut merupakan fungsi kontroling yang harus dijalankan. Sehingga dana yang dib erika n ke m a sya ra ka t tidak melempas dari perutukanya.

“Mestinya pemerintah memberikan perhatian lebih bagi sekolah yang ada di pelosok desa. Kami berharap jangan dibatasi pemberian beasiswa untuk pelajar yang ada di desa khususnya daerah – daerah terpencil yang miskin,” harapnya. W-004

I Wayan Gunadi

FB/DONY

Agar Tepat Sasaran, Kepsek Cek ke Rumah Siswa

FB/DONY

I Nyoman Sulendra

TABANAN-Fajar Bali D i j e n j a n g S e ko l a h Menengah Pratama, SMP N 3 Tabanan merupakan penerima program Beasiswa Miskin (BSM) dari Provinsi Bali. Sebanyak 50 siswanya menerima BSM di Tahun 2014 lalu.

Untuk mendapatkan BSM, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon (siswa). Selain harus memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS), KK, hingga KTP orang tua, calon penerima juga harus jujur menjelaskan kondisi keluarganya.

“Beberapa waktu lalu ada calon penerima BSM yang tidak memiliki KPS, maupun syarat lainya.

Tapi dia memang benarbenar layak mendapatkan BSM,” jelas Kepala Sekolah SMPN 3 Tabanan I Nyoman Sulendra. Hal ini dikatakan menimbuklan dilema di lingkungan sekolah. Lantaran, di satu

sisi siswa tidak memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, tapi di sisi lain kondisi calon penerima BSM ini memang memprihatinkan. “Kami kemudian turun menemui orang tua siswa yang bersangkutan,” jelasnya.

Ketika dicek ke rumahnya, memang benar siswa calon penerima BSM ini kondisinya sangat memperihatinkan. Orang tuanya petani dan memang layak untuk mendapatkan BSM. Melalui surat keterangan dari Perbekel dan Kelihan Dinas, akhirnya diusulkanlah agar siswa tersebut mendapatkan BSM. “Verifikasi turun langsung ke bawah ini kami lakukan untuk validasi data. Agar yang menerima benar-benar yang membutuhkan biaya untuk sekolah,” terangnya. Setelah diajukan, tiga orang siswa calon penerima BSM tersebut akhirnya bisa mendapatkan BSM. Dikatakanya, ia dan orang tua siswa sangat terbantu dengan digelontornya BSM dari Provinsi.

Apalagi sebagian besar anak didik yang bersekolah di SMP N 3 Tabanan taraf ekonominya moratmarit. “Saya kira BSM ini adalah salah satu solusi untuk menuntaskan wajib belajar hingga tamat SMA,” terangnya seraya menambahkan jumlah seluruhnya siswa di SMP N 3 Tabanan 1005 orang siswa. W-004

Layouter: zohra