FAJAR BALI EDISI 12 MARET 2015 by hu fajarbali

FAJAR BALI

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

KAMIS, 12 MARET 2015 l Tahun XV

TWBI dan ForBali Saling Jabat Tangan

Selamat Pagi

Pak Gubernur

Saat Konsultasi Publik, Disel Wacanakan Dukung Revitalisasi

Terimakasih Telah Naikkan Gaji Pendamping

Banyak hal menarik terjadi dalam konsultasi publik soal Amdal revitalisasi Teluk Benoa di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali Rabu (11/3) kemarin. Salah satunya adalah pernyataan Disel Astawa yang mendukung rencana reklamasi di Teluk Benoa. Kader PDIP ini menilai masyarakat Bali harus memperhitungkan masa yang akan datang. Jumlah penduduk di Bali akan terus bertambah, maka akan membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun, ia berharap rencana itu harus berbasis adat dan budaya Bali.

Iis Suriati, pendamping Gerbangsadu di Desa Demulih, Susut, Bangli kini tersenyum tulus. Dia merasa senang dan bangga karena Pemprov Bali bakal menaikkan gaji pendamping tahun 2015 FB/SUMERTA sebagaimana dinyaIis Suriati takan oleh BPMPD Bali belum lama ini. Rencana kenaikan gaji ini tidak terlepas dari peran Gubernur Bali, Made Mangku Pastka, saat acara simakrama di Desa Pengelipuran, Bangli belum lama ini. KE HAL. 11

Pesan Inspiratif Seseorang harus cukup berani mengakui kesalahan, cukup pintar untuk mengambil pelajaran dari kesalahan, dan cukup tangguh untuk bisa mengoreksi kesalahan. John C Maxwell

DOMPET Dana Punia

FB/DIAH

KONSULTASI PUBLIK-Direktur Utama PT . TWBI Heru Budi Wasesa menerima pernyataan sikap ForBali yang dimotori Wayan ‘Gendo’ Suardana saat konsultasi publik soal Amdal Rabu (11/3).

Menderita Lumpuh, Putu Rio Tunggu Bantuan Pemerintah

UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan. Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Terima kasih. Penerbit Rp Rp Rp Rp Rp

1,500,000 214,541,500 216,041,500 151,478,506 64,562,994

FB/PRAMONO

BOCAH LUMPUH-Putu Rio Aditya mengalami lumpuh. Sebulan orang tua bocah ini merogoh kocek Rp. 6 Juta untuk pengobatan.

Tim Sembilan Bersaksi, Hakim Temukan Kejanggalan

KE HAL. 11

026/VI/W-020

bahwa, Forum Bali Tolak Reklamasi (ForBali) mulai luluh. Selama pemaparan, Konsultan TWBI, Iwan Setiawan menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengajuan Amdal. Sebab PT.TWBI benar-benar ingin menyerap aspirasi warga, baik yang pro ataupun kontra. Kelak, aspirasi inilah yang akan dijadikan catatan, untuk perbaikan ataupun penyempurnaan rencana revitalisasi.

KE HAL. 11

AMLAPURA-Fajar Bali Putu Rio Aditya Diameka (8) tergolek lemas di atas ranjangnya. Rio yang berasal Banjar Dinas Dukuh, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem harus mengalami kelumpuhan syaraf, sehingga tak bisa seperti anak seusianya. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh orang tua Rio yakni I Wayan Supadma Widiatmika dengan Ni Wayan Satya Murni. Setiap dua minggu sekali anak ini harus menjalani perawatan di RSUP Sanglah, belum termasuk ke RSUD Karangasem.

014/VI/KTR

PILWALI DENPASAR

Arjaya Merapat ke Demokrat

KE HAL. 11

Golkar Munas Ancol Konsolidasi di Jembrana

Sidang Korupsi Dermaga

DENPASAR-Fajar Bali Sidang dugaan korupsi Dermaga Gunaksa dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra, Kamis (11/3) kemarin kembali dilanjutkan. Sidang kali ini menghadirkan saksi Tim Sembilan yang merupakan panitia pembebasan lahan yang juga sudah berstatus tersangka. Dari keterangan 9 orang saksi ini, terungkap beberapa dakwaan yang tidak sesuai fakta di lapangan. Tim Sembilan bersaksi di hadapan majelis hakim Tipikor Denpasar pimpinan Hasoloan Sianturi. Mereka adalah I Ketut Janapria (Sekretaris Daerah sebagai ketua pengadaan tanah), AA Ngurah Agung (Kadis Pekerja Umum Klungkung sebagai anggota), Nyoman

DENPASAR-Fajar Bali Konsultasi publik Amdal, rencana kegiatan revitalisasi Teluk Benoa, Rabu (11/3) kemarin cukup mengejutkan. Pihak pro dan kontra berbaur. Uniknya, Wayan Suardana (Gendo) yang kerap menyuarakan penolakan juga turut hadir. Meski konsisten pada keputusannya, tapi kehadiran Gendo cukup mengundang bisik-bisik sumbang di antara peserta lainnya. Ada pula yang menduga

Habiskan Rp 6 Juta untuk Berobat, Orang Tua Bingung

(Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014)

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 11 Maret 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Nyoman Birawan

FB/PRAMONO

NEGARA-Fajar Bali Setelah mendapat pengakuan dari Menteri Hukum dan Ham, kubu Golkar versi Munas Ancol di Jembrana melakukan konsolidasi Selasa (10/3) malam. Nyoman Birawan yang diberi mandat sebagai Plt Ketua DPD Golkar Jembrana dari kubu Munas Ancol, langsung merangkul sejumlah pengurus di jajaran pengurus DPD. Nyoman Birawan mengatakan Mahkamah Partai telah memutuskan dengan mengakui hasil dari Munas Ancol dibawah pimpinan Agung

Laksono. Seluruh kader Golkar di Jembrana diharapkan untuk mematuhi hasil keputusan tersebut. “Bagi semua kader Partai Golkar di Jembrana, supaya mematuhi keputusan itu,” ujar Birawan didampingi Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Jembrana hasil Munas Ancol, Humaidi serta sejumlah kader Partai Golkar Jembrana. Birawan mengakui sebelum ada keputusan, memang belum berani bicara. Tetapi sekarang setelah adanya keputusan tersebut, partainya akan KE HAL. 11

Mudarta

FB/DOK

DENPASAR-Fajar Bali Partai Demokrat Bali disebut memberi sinyal bakal meminang politisi vokal PDIP dari Sanur I Made Arjaya untuk bertarung dalam Pemilihan Walikota Denpasar mendatang. Kabar ini kian kuat berhembus pasca mantan Ketua Komisi I DPRD Bali ini melakukan pertemuan dengan elit partai

Made Arjaya

FB/DOK

Demokrat di Exelso Maal Bali Galeria Selasa (10/3). Ketua fraksi Demokrat DPRD Bali Wayan Adnyana langsung menepis isu tersebut. Dirinya menganggap pertemuan dengan Arjaya terjadi secara kebetulan. Pada waktu itu juga, elit Demokrat sedang melakukan konsolidasi membahas Pilwali

KE HAL. 11

Badung Siap Jadi Tuan Rumah HPN Tahun 2015 Kabupaten Badung bakal menjadi tuan rumah Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Bali Tahun 2015, sekaligus ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-63. Hal ini terungkap saat audensi jajaran Pengurus PWI Bali dengan Bupati Badung AA Gde Agung, di Ruang Nayaka Gosana, Puspem Badung, Rabu (11/3). MANGUPURA-Fajar Bali Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra yang didampingi Ketua Panitia Peringatan HPN Provinsi Bali Tahun 2015 Emanuel Dewata

Oja, serta jajaan pengurus lainnya menyampaikan, rencana peringatan HPN Provinsi Bali Tahun 2015 akan dilaksanakan Jumat 27 Maret 2015. “Sebagai tindaklanjut peringatan hari pers tingkat nasional, maka kita PWI Bali berencana melaksanakan peringatan hari pers tingkat provinsi. Dan Kabupaten Badung kita harapkan bisa menjadi tuan rumah,”terang Dwikora Putra. Selain puncak peringatan yang akan diisi dengan talk show, ada sejumlah kegiatan lainnya. “Kita juga merencanakan kegiatan sosial seperti memberikan sumbangan ke panti jompo atau panti asuhan yang akan dilaksanakan tanggal 18 Maret. Sebagai acara hiburan, akan diadakan sepak bola jago kapuk,”ungkap Emanuel Dewata

FB/IST

JABAT TANGAN-Audensi jajaran Pengurus PWI Bali dengan Bupati Badung AA Gde Agung, di Ruang Nayaka Gosana, Puspem Badung, Rabu (11/3) kemarin

Oja yang lebih dikenal dengan Edo. Untuk tema talk show, Edo meng-

harapkan bapak bupati memberikan saran, arahan serta petunjuk.

Bupati juga diharapkan bersedia menjadi keynote speaker. Bupati Gde Agung menyambut baik dan siap menjadi tuan rumah HPN Provinsi Bali tahun 2015. Didampingi Sekda Kompyang R Swandika, Kepala Dinas Kebudayaan IB Anom Basma, Sekretaris Bappeda dan Litbang I Made Agus Ariawan, Kabag Umum Setda Badung I Nyoman Suardana, serta Kabag Humas dan Protokol AA Gede Raka Yuda, Bupati menyatakan siap memberikan dukungan, termasuk mempersilakan mengunakan ruangan Kerta Gosana sebagai tempat kegiatan. Terkait tema talk show, Bupati menyarankan agar memadukan antara peranan media, sektor pariwisata dan kesejahteraan

KE HAL. 11

444/XII/BGS

ONLINE: www.fajarbali.com

Layouter: Dejerie

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA Pengidap AIDS Jalani Rehabilitasi FAJA R BALI

KAMIS, 12 MARET 2015  Tahun XV

Pemilik Warung Kelontong Simpan Sabu 1,7 Gram TABANAN-Fajar Bali Rumah I Wayan Wicana Yasa (42) pemilik warung kelontong di Banjar Sudimara Kelod, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan digeledah jajaran satuan polisi Narkoba Polres Tabanan. Hasilnya, polisi menemukan paket sabu-sabu seberat 1,7 gram bruto, pipa kaca, 1 buah bong plastik, 2 buah pipet plastic warna putih, 2 buah korek gas, dan satu buah HP Blackberry. Kasat Narkoba Polres Tabanan AKP I Gede Made Surya Atmaja, Rabu (11/3) FB/DN kemarin membenarkan penggerebekan P E N G G U NA S A B U -Te r s a n g ka rumah tersangka I pemilik dan pengguna sabu-sabu I Wayan Wicana Yasa Wayan Wicana Yasa ditangkap. di Banjar Sudimara Kelod, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, pada Sabtu (7/3) sekitar pukul 08.00 Wita. “Saat digeledah kami temukan sabu sabu,”jelasnya. Sabu sabu tersebut ditemukan dikotak rokok berisi 1 paket sabu-sabu 0,9 gram bruto. Pihaknya kemudian menggeledah lemari pakaian dan ditemukan 1 buah korek kayu berisi 1 paket sabu berisi 0,3 gram bruto. Begitu juga di atas tempat tidur Wicana ditemukan bungkusan tas kresek yang berisi kotak yang didalamnya berisi Rexona bekas berisi 1 paket sabu seberat 0,5 gram bruto, pipa kaca, 1 bong plastic, 2 buah pipet plastik warna putih, dua korek gas. Satu buah HP Blackberry ditemukan diatas lemari buffet milik Wicana. Mantan Kapolsek Marga ini mengatakan, tersangka Wicana Yasa melanggar pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hkuman penjara minmal 4 tahun maksimal 12 tahun, denda minimal Rp 800 Juta dan maksimal Rp 8 Milyar. Sementara itu tersangka Wicana mengaku memakai narkoba sejak Januari 2015. Barang haram tersebut ia beli dari seseorang dengan cara mentransfer uang kepada pengedarnya yang dihubungi melalui via telpon. Selanjutnya, tersangka Wica mengambil paketan sabu dengan system tempel, yang diletakkan diseputaran Jalan Banjar Bedha. “Saya selalu hubungi pengedarnya dengan via telpon dan tidak pernah bertemu langsung. Barangnya saya ambil dengan system tempel,” jelasnya. W-004

DENPASAR-Fajar Bali Satu dari tiga tersangka tahanan narkoba Polresta, Dewi Indra (29), yang positif mengidap AIDS akan menjalani rehabilitasi. Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Bali berencana membentuk tim asesmen untuk menentukan tempat rehabilitasi khusus bagi para tersangka. Demikian ditegaskan Kepala BNNP Bali Brigjend Pol I Gusti Ketut Budiartha, Rabu (11/3) kemarin. Menurut Budiartha, selain tersangka Dewi Indra, tiga teman tersangka yakni I Made Arya Widiasmara (38), I Gusti

Agung Cahyadi, dan Max Andrew Lewis (26) juga menjalani rehabilitasi. Soal seperti apa penanganan terhadap tersangka yang mengidap AIDS, Budiartha mengatakan pihaknya akan membentuk tim assesmen untuk menentukan lokasi rehablitasi. “Tim asesmen yang menentukan tempat rehabnya. Jika pasti positif (HIV/AIDS) maka yang bersangkutan akan ditempatkan di ruangan khusus,” tegasnya. Senada dijelaskan Kasat Narkoba Polresta Denpasar Kompol Gede Ganefo yang mengatakan, para tersangka akan

DENPASAR-Fajar Bali Gudang rongsokan yang terletak di Jalan Kerta Dalem Sari IV Sidakarya, Denpasar, ludes terbakar dilahap si jago merah, pada Rabu (11/3) malam. Kobaran api yang berasal dari konsleting listrik itu meluluh-lantakkan gudang yang merangkap kamar kosan tersebut dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut namun salah seorang penghuni kamar kosan mengalami luka bakar ditangan saat hendak menyelamatkan diri. Saksi mata menyebutkan, kejadian itu berlangsung sekitar pukul 24.00 Wita. Salah seorang penghuni kosan, Ahmad Junaedi (26) mengatakan, dia mengetahui kebakaran tersebut ketika sedang tidur. Dia merasakan suasana kamar panas dan bergegas bangun. “Saya gerah sekali dikamar karena ada hawa panas. Saya bangun dan melihat api sudah membesar,” jelas saksi, Rabu (11/3).

Kaget melihat api sudah membesar, saksi Ahmad Junaedi kemudian membangunkan istrinya yang sedang tidur, Juhaeriyah (35). Setelah menyelamatkan istrinya dari kobaran api, saksi Ahmad Junaedi kemudian menyelamatkan mobil miliknya Espas yang diparkir didepan kosan. “Setelah saya selamatkan istri saya kemudian mengeluarkan mobil Espas ke depan,” ujarnya. Namun saat berusaha mengeluarkan mobil miliknya, saksi mengalami luka bakar pada bagian lengan kanan setelah kayu yang terbakar jatuh mengenai tangannya. Saksi menduga kobaran api ini bersumber dari konsleting listrik dari bedeng rumahnya. “Diduga karena konsleting listrik di kamar saya,” ungkapnya. Imbas dari amukan si jago merah, gudang rongsokan dan kamar ludes terbakar. Kobaran api menghanguskan gudang milik Hambali (36) yang tinggal di Jalan Kerta Dalem Sari IV No. 11 Sidakarya, Denpasar. Selain

DENPASAR-Fajar Bali Saksi ahli dari Bagian Forensik RSUP Sanglah, menemukan adanya kekerasan akibat benda tumpul pada tubuh jenazah korban pembunuhan warga negara Amerika, Sheila Ann Von Wiese dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (11/3) kemarin. "Saat itu jenazah masih ada di dalam koper yang terbungkus kain seprai beri-

si bercak darah. Kemudian tim melakukan visum pada (12/8) dan ditemukan lukaluka akibat benda tumpul," ujar dr Ida Bagus Putu Alit saat memberikan kesaksian, di PN Denpasar. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Made Suweda itu, saksi mengatakan saat dilakukan otopsi tubuh jenazah pada (16/8) lalu itu, ditemukan luka pada

bagian wajah yang menyebabkan tewas korban. Luka pada bagian wajah itu yakni patah tulang hidung, leher. Selain itu, juga ditemukan adanya tanda perlawanan dari korban sebelum dibunuh yang ditandai dengan adanya luka di daerah lengan bawah kanan dan kiri. "Untuk penyebab tewasnya korban secara pasti akibat sumbatan saluran nafas,"pungkas saksi..W-007

DENPASAR-Fajar Bali Terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ketut Sujaya dan Eka Widanta. Oleh karena itu, JPU menuntut terdakwa dengan tiga tahun penjara di hadapan majelis hakim yang dipimpin, Ketut Gede Wanugraha, di PN Denpasar, Rabu (11/3) kemarin. Dalam surat tuntutan yang dibacakan secara bergiliran tersebut, JPU menyimpulkan fakta hukum dari paparan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada. JPU menerangkan berawal dari niat saksi korban, Agus Sentoso untuk menjual sahamnya pada PT Puri Artha Renon (PAR) melalui

terdakwa sebagai perantara. Selanjutkan terdakwa Dino mengenalkan saksi Eddy Leo kepada Agus Sentoso karena Eddy Leo bermaksud membeli saham tersebut. Kemudian pembelian saham disepakati dengan mengirim uang tersebut melalui rekening terdakwa Dino. Setelah ditransfer dananya ke terdakwa, kemudian dikirim ke Agus Sentoso. Terhadap hal itu, Agus Sentoso menyetujuinya. Untuk itu, kata JPU, Eddy Leo akhirnya melakukan transfer dana atas pembelian saham 10 persen ke terdakwa Dino. Pembayaran dilakukan tiga kali, hingga mencapai Rp 3.072.625.000, sesuai dengan kwitansi tertanggal 12 Nopember 2007. ‘’Namun, uang yang ditransfer tersebut tidak diserahkan

kepada Agus Sentoso, sehingga saksi korban sempat menanyakannya kembali kepada Eddy Leo,’’ ungkap JPU. Atas pertanyaan itu, kata JPU, Eddy Leo mengatakan sudah ditransfer melalui terdakwa Dino. Ketika hal itu ditanyakan Agus Sentoso kepada terdakwa Dino dijawab dengan kata-kata,’’Iya nanti saya urus.’’ ‘’Namun, sampai saat ini uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Agus Sentoso,’’ terang JPU. Dengan rangkaian fakta hukum di atas, didukung dengan alat bukti dan keterangan saksisaksi di depan persidangan, JPU menyatakan semua unsur dari pasal 372 KUHP terpenuhi. Dengan demikian terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan. Seusai pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Terdakwa Dino menyatakan, selain penasihat hukumnya akan memberikan pembelaannya, dia secara pribadi akan mengajukan pembelaan. ‘’Saya juga akan mengajukan pembelaan pribadi,’’ ujar Dino. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Edward Tobing dan Nur Abidin meminta diberikan waktu dua minggu. Namun oleh majelis hakim mengatakan, seminggu dulu diusahakan. ‘’Seminggu dulu, nanti lihat situasi seminggu lagi,’’ kata majelis hakim kemudian menutup sidang. W-007

mejalani rehabilitasi. Walau para tersangka akan direhab, proses hukumnya tetap jalan. “Kami masih menunggu koordinasi dari tim asesmen BNNP Bali,” tegas perwira murah senyum ini. Soal adanya tahanan narkoba (Dewi, red) yang mengidap AIDS, Kompol Ganefo enggan berkomentar. Meski demikian dia mengatakan para tersangka ini tetap ditempatkan satu sel sama dengan tahanan lainnya. “Kalau masalah itu (dugaan HIV/AIDS), tidak ada hubungan dengan proses hukum yang mereka jalani. Kami kan tak bisa

FB/DOK

R E H A B I L I TA S I -Te r s a n g k a Dewi Pengidap AIDS menjalani rehabilitasi

mengatakan sesuatu yang belum pasti,” ucapnya. Seperti diwartakan, empat tersangka pengguna narkoba ditangkap saat pesta putaw, di Jalan Gelogor Carik Denpasar, pada Kamis (5/3) lalu. Mereka adalah tersangka Dewi Indra, tiga teman tersangka yakni I Made Arya Widiasmara (38), I Gusti Agung Cahyadi, dan Max Andrew Lewis (26) juga menjalani rehabilitasi. Dilokasi penangkapan, petugas menemukan putaw seberat 10 gram dan dua paket black rabit. Empat tersangka mengaku membeli narkoba tersebut urunan. R-005

Gudang Rongsokan Ludes Terbakar

Ahli Temukan Tanda Kekerasan

FB/IST

LUDES TERBAKAR-Lokasi gudang rongsokan dan kamar kos di Jalan Kerta Dalem Sari IV Sidakarya, Denpasar, ludes terbakar dilahap si jago merah.

itu kamar pemilik kosan, Haidah (35) juga terbakar. Petugas Dinas kebakaran dari DPBD Kota Denpasar berusaha bahu-membahu

memadamkan si jago merah. Api berhasil dijinakkan satu jam lamanya. Kapolsek Densel Kompol Nanang Pri Hasmoko membena-

rkan kebakaran tersebut. “Kami masih menyelidiki penyebab kebakarannya,” ujarnya, Rabu (11/3) kemarin. R-005

Dituntut Tiga Tahun, Dino Melawan

DOMPET Dana Punia

DAFTAR NAMA PENYUMBANG NO.

NAMA

JUMLAH

5088 Dinas Kehutanan Provinsi Bali

Rp 1,500,000

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 11 Maret 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp Rp

1,500,000 214,541,500 216,041,500 151,478,506 64,562,994

Total

1,500,000

603/IX/GLH

119/III/KTR

639/XI/KTR

118/III/KTR

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTA PLUS

FAJA R BALI KAMIS, 12 MARET 2015 l TAHUN XV

Perayaan Hari Suci Nyepi Caka 1937

Walikota Dukung Seruan Majelis Keagamaan Kota Denpasar DENPASAR-Fajar Bali Berkaitan dengan perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Caka 1937 pada tangga 21 Maret 2015 mendatang, majelis agama dan keagamaan Kota Denpasar mengeluarkan seruan Tertanggal 2 Maret 2015 kepada masyarakat Kota Denpasar yang terdiri dari 8 butir seruan. Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, IB. Rahoela, Rabu (11/3) menyambut baik dan mendukung seruan bersama yang dikeluarkan majelis agama dan keagamaan Kota Denpasar. Walikota Rai Mantra juga menyampaikan bahwa dalam

melaksanakan Catur Beratha Penyepian ini hendaknya masyarakat Denpasar dapat memanfaatkan momen ini sebagai media untuk melaksanakan bhakti dan meningkatkan kualitas diri guna mampu menghadapi perkembangan zaman yang semakin terbuka. “Mari kita bersama-sama memupuk rasa persaudaraan, solidaritas guna terus menguatkan diri dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan ini secara bijak yang berlandaskan Tat Twam Asi,” terangnya. Kabag Humas, IB. Rahoela juga menyampaikan proses Hari Suci Nyepi ini diawali dengan prosesi Upacara Melasti ke

pantai, sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Denpasar untuk berhati-hati di jalan karena akan menimbulkan kemacetan di berberapa ruas jalan yang dilewati dalam kegiatan Melasti nanti. Dilanjutkan pada pelaksanaan Tawur Agung Kesanga yang akan berlangsung hari Jumat 20 Maret mendatang bertempat di Lapangan Puputan Badung, I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar. “Upacara Tawur Agung Kesanga ini akan dipuput oleh 6 Sulinggih. Diharapkan kepada kaling/kadus untuk hadir pada saat itu guna mengambil Tirta Tawur Agung Kesanga dan Ulam Caru yang akan dibagikan ke pada anggota

banjar masing-masing,” ujar Rahoela. Seruan bersama dari Majelis Agama dan Keagamaan Kota Denpasar ini pertama ditujukan kepada umat Hindu agar melaksanakan Catur Bratha Penyepian sebaik-baiknya dengan berpedoman pada edaran PHDI Propinsi Bali. Untuk yang beragama Islam dalam melaksanakan Sholat Berjemaah di Masjid, Mushola maupun Langgar agar mencari tempattempat tersebut yang terdekat dari tempat tinggal. Sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki dan tidak menggunakan kendaraan, serta tidak menggunakan pengeras suara khusus untuk hari Sabtu 21 Maret mendatang

FB/CAR

I.B Rai Dharmawijaya Mantra

mulai dari Pukul 06.00 pagi hingga Minggu 22 Maret Pukul 06.00 pagi. Sedangkan bagi umat beragama lainnya diminta untuk dapat menyesuaikannya. Di samping itu seruan ini juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyalakan petasan, bunyi-bunyian serta tidak mengonsumsi minuman keras yang dapat menggangu rangkaian ritual hari Suci Nyepi, serta yang dapat membahayakan ketertiban umum. Bila diantara warga ada yang terkena musibah seperti sakit, melahirkan, kematian dan lain sebagainya agar berkoordinasi dengan prajuru desa pakraman setempat. Apabila memerlukan

ambulan dapat menghubungi call centre Pemkot Denpasar di nomor telepon (0361) 223333. Khusus bagi manajemen hotel yang ada di lingkugan Kota Denpasar diminta untuk tidak menyediakan paket hiburan Hari Suci Nyepi. Selanjutnya kepada aparat keamanan serta seluruh komponen masyarakat agar ikut serta mengamankan seruan bersama ini. Seruan ini disamping ditandatangai oleh Ketua Majelis Agama, juga ditanda tangani oleh Kapolresta Denpasar Djoko Hariutomo, S.IK., M.Si, Dandim 1611 Badung Letkol. Inf. Teddy Arifiyanto, S.IP serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Komang Sri Marheni, S.Ag., M.Si. R-004*

Gubernur Undang Investor Denmark

FB/HERY

KUNJUNGAN-Wakil Bupati Badung I Made Sudiana menerima kunjungan DPRD Bandung Jawa Barat, di Puspem Badung, Rabu (11/3) kemarin.

Sampai saat ini kebutuhan energi listrik di Bali masih mengandalkan listri dari jawa dan beberapa pembangkit yang menggunakan bahan bakar diesel dan batu bara. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Gubernur Bali , Made Mangku Pastika, berencana mengembangkan sumber energi yang diperbaharukan salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) karena Bali memiliki sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun, baik musim hujan maupun musim kemarau di mana selama ini kebanyakan masih terbuang. Meskipun selama

ini sudah dikembangkan yaitu di Karang asem dan Bangli, akan tetapi semua itu masih sangat kecil dan belum cukup. Maka dari itu ia mengundang investor dari Denmark kalau ada yang berminat melakukan investasi dibidang energi, khususnya energi matahari (solar energy). Hal itu disampaikan Gubernur Bali pada saat menerima audiensi Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge, diruang kerjanya, Rabu (11/3). Kunjungan Duta Besar Denmark ke Gubernur Bali saat ini selain untuk memperkenalkan diri sebagai

Duta Besar yang baru, juga dalam rangka menyampaikan rencana kunjungan kenegaraan Ratu Denmark, Queen Margareth, ke Indonesia yang kemungkinan besar akan datang ke Bali pada akhir oktober tahun ini. Klynge berharap dengan adanya kunjungan kenegaraan ini akan terjadi jalinan kerjasama antara Denmark dan Bali baik dalam bidang budaya, pendidikan, pariwisata maupun bisnis. Dalam kunjungannya nanti ia juga berencana menggelar pertemuan, baik antar pemerintah maupun pelaku bisnis. W-019*

Belajar Pengembangan Dunia Pariwisata

DPRD Bandung “Berguru” ke Badung Wakil Bupati Badung, I Made Sudiana, didamping Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Dewa Gede Joni Astabrata, dan Sekretaris Dinas Pariwisata, Helinawati, menerima kunjungan DPRD Bandung, Jawa Barat di Puspem Badung, Rabu (11/3) kemarin. Rombongan berjumlah 12 orang ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bandung H. Yayati Hidayat. MANGUPURA-Fajar Bali Ketua rombongan H. Yayati menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya melakukan kunjungan ke Kabupaten Badung yaitu guna mengetahui tentang cara Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengembangkan pariwisata sehingga mampu menjadi salah satu sumber PAD terbesar di Kabupaten Badung. “Kami

ingin memperoleh informasi lebih lanjut terkait hal tersebut, sehingga nantinya akan dijadikan masukan dalam pelaksanaannya di Bandung “harapnya. Dan selain pengelolaan tentang pariwisata kami juga ingin mengetahui mengenai pengembangan perekonomian desa dalam hal ini Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dikelola oleh Desa Adat tam-

bahnya. Wabup Sudiana memaparkan bahwa 70% pendapatan terbesar Kabupaten Badung berasal dari sektor pariwisata yakni dari pajak hotel dan restoran. Berkaitan dengan sektor pariwisata budaya sudah sangat terkenal di dalam dan luar negeri. Karena pariwisata Bali menerapkan pariwisata yang sangat tradisional yang nilai-nilainya tetap dipertahankan . salah satunya proses upacara yang sangat tradisional yang tidak bisa dilihat di daerah atau Negara lain. Tamu-tamu domestic dan tamu asing banyak yang datang ke bali khususnya ke kabupaten badung untuk menikmati keindahan dan budayanya. Disamping pariwisatanya kabupaten

badung juga terkenal dengan kerajinan tangannya. Selain dari sektor pariwisata, lanjutnya, Kabupaten Badung juga sedang mengembangkan promosi pariwisata pertanian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan antara sektor pertanian dan pariwisata. Terobosan-terobosan pariwisata terus dilakukan oleh Badan promosi daerah agar pariwisata Badung terus mengalami peningkatan, salah satunya dengan memperbaiki akomodasi yang ada agar tamu-tamu yang datang menjadi lebih nyaman dalam kunjungannya. Seusai diterima Wakil Bupati Badung rombongan langsung melakukan kunjungan ke dinas pariwisata Badung. W-014*

Warga Minta Tukad Ngenjung Digelontor DENPASAR-Fajar Bali Salah satu pemicu terjadinya luapan air di Kota Denpasar akibat pendangkalan dan penyempitan alur sungai. Seperti yang terjadi di sekitar Jalan Tukad Yeh Aya, Gang IX, Renon, belum lama ini. Karenanya, warga setempat mengusulkan agar Tukad Ngenjung yang melintasi Jl. Tukad Yeh Aya, Gang IX, dikeruk atau digelontor. Salah seorang warga yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar, I Ketut Budiarta, mengaku banyakmenerima keluhan terkait meluapnya air dari Tukad Ngenjung. ‘’Saat ini tukad sudah mengalami pendangkalan, sehingga jika hujan deras dan volume air meningkat maka air sungai akan meluap dan menggenangi rumah penduduk,’’ ucap Budiarta, mengutip usulan beberapa warga. Menurut Budiarta, salah satu solusi untuk mencegah terjadinya luapan air, khususnya di sekitar Gang IX, adalah dengan melakukan penggelontoran.

Ketut Budiarta

‘’Karena berdasarkan pengamatan, kini alur sungai sudah dangkal. Belum lagi, masyarakat membuat jembatan terlalu rendah, sehingga menghambat lajunya air,’’ terang Budiarta, Rabu (11/3) kemarin. Sedangkan untuk pembersihan sampah kiriman, lanjut Bu-

FB/DOK

diarta, sudah ada beberapa petugas kebersihan sungai. Namun dengan kondisi sekarang ini, di mana usia petugas sudah banyak yang usur, dia mengusulkan agar jumlah petugas ditambah. ‘’Sebelumnya kami sempat mengadakan bakti sosial, berupa penyerahan bantuan sembako

aspirasi ini juga muncul. Karena itu, kami mengharapkan agar pemerintah mengkaji usulan ini,’’ kata Budiarta, seraya mengatakan, kalau pengelontoran drainase sekitar Renon sudah cukup bagus. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Denpasar, Ir. I Ketut Winarta, yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, penggelontoran alur Tukad Ngenjung sudah pernah dilaksanakan,bahkan sudah lebih dari dua kali. Namun, karena di sepanjang tukad ada bendungan-bendungan kecil untuk mengangkat air ke sawah, sehingga waledan cepat mengendap di alur sungai. ‘’Sebenarnya penggelontoran sudah pernah dilakukan. Namun kami akan tetap programkan untuk dilakukan penggelontoran lagi,’’ ujar Winarta. Menganai usulan penambahan petugas kebersihan sungai, dia mengatakan, masih akan dikaji lagi. Namun kalaupun harus ditambah, akan dilakukan secara bertahap. R-004

FB/DIAH

RAMAH TAMAH - Gubernur Made Mangku Pastika saat menerima kunjungan Duta Besar Denmark di ruang kerjanya

Banyak Ormas Belum Terdaftar

Kesbangpol Diminta Gencarkan Sosialisasi DENPASAR-Fajar Bali Sebagai kota metro, ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar tak hanya menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum urban. Kota Denpasar yang hanya memiliki luas wilayah 12 ribu hektare ini juga menjadi ‘sarang’ berbagai kelompok atau organisasi kemasyarakatan (Ormas), Baik berupa parpol, yayasan, maupun kelompok lainnya. S aya n g nya , d a r i ra t u san ormas yang ada di Kota Denpasar belum semuanya mengantongi surat tanda te rd a f t a r. I n i te r u n gka p dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kota Denpasar dengan jajaran eksekutif s e p e r t i B a d a n Ke s a t u a n Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar, beberapa waktu lalu. Anggota Komisi I DPRD Kota Denpasar, Made Sukarmana menanyakan prihal keberadaan ormas di Denpasar, termasuk pembinaannya. “Seperti kita ketahui, hampir semua di sisi jalan protokol terutama di persimpangan

jalan terpampang balihobaliho ormas. S a m p a i - s a m p a i ka m i d a r i p a r p o l c u ku p kesulitan mencari tempat untuk memasang baliho parpol ketika ada event tertentu menyangkut partai,” kata Politisi Partai Demokrat dalam rapat yang dipimpin Ketut Suteja Kumara ini. Sukarmana pun menyebut perlu pendataan khusus terkait keberadaan ormas di Bali khususnya di Kota Denpasar. “Ormas di sini kan tidak hanya parpol, bisa berbentuk yayasan, atau ormas-ormas pemuda yang belakangan ini sedang eksisnya,” ucap Sukarmana. Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi I lainnya, Muhammad Nuh Fattah. Politisi PKS ini mengaku pihaknya baru mengetahui jika ormas selain parpol harus mengantongi surat tanda terdaftar di Pemkot melalui Badan Kesbangpol Kota Denpasar. “Kebetulan saya di Kampung Bugis di Denpasar Selatan punya ormas semacam yayasan.

Setelah lama terbentuk, saya baru tahu kalau harus terdaftar di Kesbangpol. Saya kira, yang lain kondisinya juga demikian,” akunya. Mencermati fenomena tersebut, pihaknya meminta Kesbangpol Kota Denpasar untuk lebih gencar melakukan sosialisasi, sehingga mudah melakukan pendataan dan pemibanaan jika terjadi suatu hal di kemudian hari. Kepala Kesbangpol Kota Denpasar I Komang Sugiarta, menanggapi hal ini, mengakui dari ratusan ormas yang ada di Denpasar, baru 212 diantaranya yang memiliki surat terdaftar. Ini terdiri dari kalangan porpol, yayasan, dan LSM. “Ini baru sebagian kecil dari banyaknya ormas yang ada. Apalagi ormas dari kalangan pemuda seperti yang ramai saat ini, belum satu pun terdaftar. Kami sudah melakukan pendekatan, beberapa diantaranya sudah ada yang mau memrosesnya,” terang Sugiarta. R-004 Layouter: zohra

DAERAH

4 Subak di Bangli Krisis Air

Dewan Desak Pemerintah Hijaukan Daerah Hulu BANGLI-Fajar Bali Semakin seriusnya persoalan kekurangan air di subaksubak di Bangli dikhawatirkan berdampak serius bagi upaya pemerintah untuk mempertahankan produksi beras daerah ini. Seringnya terjadi gagal panen di Bangli tidak terlepas dari kesulitan air yang dialami, terlebih pada musim kemarau baru lalu. Kondisi itu mengundang keprihatinan anggota DPRD Bangli, I Nengah Reken. Anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar ini saat acara rapat kerja dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bangli mengungkapkan keprihatinan dampak daripada krisisi air di subak-subak di Bangli. Subak yang berada di daerah sejuk seperti Subak Tampuagan, Desa Peninjoan, Tembuku Bangli justeru mengalami krisis air yang berakibat pada digunakannya sistem tanam bergilir. Dan dengan pola pergiliran tanaman itupun kebutuhan

air bagi tanaman padi belum tercukupi, hingga produksi padi merosot. Dia mengatakan krisis air di Tampuagan selain disebabkan oleh disadapnya air oleh PDAM Bangli, juga akibat semakin gundulnya hutan di daerah hulu.”Memang air sekarang menjadi rebutan antara subak dan PDAM, tetapi penurunan debit air yakin disebabkan oleh daerah atas yang mulai semakin gundul, “ujar politisi asal Peninjoan, Tembuku ini. Bukan hanya krisis air di Tampuagan. Parahnya krisis air telah terjadi di banyak subak di Bangli, baik di subak Kecamatan Susut dan subak di kecamatan Tembuku. Bebarapa titik krisis yang terjadi diyakini disebabkan juga oleh semakin banyaknya pengeboran air bawah tanah. Diharapkan pemerintah tak bersikap diam soal krisis air tersebut, tetapi agar lebih serius menyikapinya, pun dengan langkah nyata melakukan

penghijauan, baik di daerah hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Kalau tidak maka persoalan krisis air semakin serius, dan dampaknyapun bakal semakin serius. Dikatakan, produksi beras di Bangli sudah amat menurun. Dari sisi kualitas beras juga memburuk. Dia yakini hal itu akibat faktor air. Dia juga harapkan juga antara subak dan PDAM tidak rebutan. Mana air yang potensi untuk dikelola PDAM agar diambil PDAM dan sebaliknya yang untuk subak dikelola subak. Dia tak ingin pada satu sisi ada sumber air yang airnya terbuang begitu saja tidak dimanfaatkan PDAM, pada satu sisi air yang sudah jelas untuk ke subak malah disadap. “Jangan dong PDAM sampai sadap air subak, semestinya ambil air yang masih belum dimanfaatkan subak, “harap politisi yang wajahnya mirip Wagub Bali, I Ketut Sudikerta ini. W-002

BKD Klungkung Sidak PNS di Nusa Penida

SEMARAPURA-Fajar Bali Menindaklanjuti perintah Bupati Klungkung terkait disiplin pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkab Klungkung, Tim Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Klungkung mengadakan Sidak di Nusa Penida. Sidak ini menyasar beberapa instansi UPT yang ada di Nusa Penida dan beberapa sekolah terkait disiplin guru mengajar, Rabu (11/3) kemarin. Ketua DGN Klungkung Komang Susana menjelaskan upaya yang dilakukan untuk melihat kedisiplinan PNS yang ada di Nusa Penida, ”Untuk

pertamakalinya kami turun di Nusa Penida dulu. Ini bukan semata mencari kesalahan pegawai, namun sesungguhnya ingin mencari kondisi riil di lapangan baik di UPT dan sekolah-sekolah,” terang Ketua GDN Klungkung, Komang Susana. Ketua GDN yang juga Kepala BKD Klungkung menjelaskan menindak lanjuti intruksi Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat pertemuan di Pura Batumedau beberapa waktu lalu bahwa disiplin perlu diterapkan baik dispilin waktu dan kerja. “Hasilnya nanti, apapun

yang kita dapatkan nanti kita laporkan ke atasan dalam hal ini Bupati Klungkung dan sebagai bahan evaluasi untuk berikutnya,” paparnya. Bahkan Susana juga menegaskan sidak akan terus dilakukan baik di Nusa Penida dan Klungkung daratan untuk memotret kondisi perkembangan yang terjadi. ”Setelah kita sidak, kita lihat hasilnya, apa ada perubahan atau malah jalan ditempat,” terang Mantan Kadisdukcapil ini. Sidak GDN di Nusa Penida ini dibagi dalam empat tim dan akan melakukan sidak sampai Kamis (hari ini) di Nusa Penida. Bahkan selain melakukan sidak di beberapa sekolah dan kantor UPT, tim GDN ini juga menyasar beberapa pasar yang ada di Nusa Penida. Namun yang diutamakan adalah sidak di Pasar Mentigi, selain pasar ini terbesar di Nusa Penida, juga pasar ini terkenal krodit, sehingga memerlukan pemikiran untuk menanggulangi kepadatan pasar ini. Salah satu dampak yang paling krusial adalah kemacetan lalulintas pada jalur Pasar Mentigi ini.W-010

GIANYAR-Fajar Bali Mayat lelaki ditemukan mengambang di pantai Lebih, Kecamatan/Kabupaten Gianyar pada hari Rabu (11/3). Satunya lagi juga ditemukan mayat di wilayah Tampaksiring. “Ya pukul 09.00 Wita telah didapatkan infomasi tejadinya kasus orang tenggelam di Pantai Lebih, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar,” kata Kapolsek Gianyar, Kompol I Made Oka, Rabu. Ia mengatakan, korban bernama I Wayan

Budiada (24) alias Dida asal Banjar Ceningan, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Kronologis kejadian di perkirakan pukul 01.30 Wita saksi dan korban jalan jalan di pantai lebih dan korban sempat bermain pasir di pinggir pantai. Sedangkan kedua saksi pergi jalan-jalan ke sebelah barat, beberapa saat kemudian saksi mendengar ada suara minta tolong dan dilihat korban sudah tidak ada di pinggir pantai. Kejadian tersebut sudah dilaporkan

ke Polsek Gianyar dan pukul 09.45 Wita korban sudah ditemukan 200 meter dari tempat korban menghilang. Jenazah saat ini sedang dievakuasi ke RSU Sanjiwani Gianyar. Kejadian tersebut masih dalam penanganan Polsek Gianyar. Disisi lain juga ditemukan mayat bernama Gesar (68) di Subak Kulub, Dusun Penaka, Kecamatan Tampaksiring. Korban ditemukan jadi mayat setelah jatuh ke sungai akibat hujan saat mencari pakan ternak alias nyari rumput. W-005

FB/SARJANA

SIDAK-Sidak PNS oleh GDN Klungkung di Nusa Penida.

Dua Mayat Ditemukan di Gianyar

Gapura Desa

FAJA R BALI KAMIS, 12 MARET 2015 l Tahun XV

70 Persen Usaha Galian C di Karangasem Ilegal Pemerintah akan Segera Menertibkan Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem sebagian besar bersumber dari usaha galian C, namun Pemerintah Karangasem akan terus melakukan penertiban terhadap pengusaha yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. AMLAPURA-Fajar Bali Sedikitnya ada tiga kecamatan di wilayah Karangasem yang saat ini usaha galianya berada di ketinggian lebih dari 500 DPL. Pemerintah pun bakal secara perlahan mengarahkan penggalian di Kecamatan Kubu yang saat ini masih dimungkinkan melakukan penggalian. Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, Rabu,(11/3) kemarin mengatakan, pihaknya bakal melakukan penertiban usaha galian C yang menyalahi aturan. Untuk itulah, Satpol PP diharapkan menindak dengan tegas usaha galian C yang tanpa izin dan melanggar aturan ini. Namun, penertiban dilakukan tidak bisa secepatnya, karena hal menyangkut dampak sosial. “Terkadang setelah di tertibkan, pengusaha mau berhenti

melakukan penggalian, namun setelah petugas pergi alat beratnya kembali beroperasi dengan mempergunakan kunci palsu. Padahal, kunci alat beratnya sendiri sudah diamankan,” ujar Adnya Mulyadi. Pun disebutkan, penertiban usaha galian C di tiga kecamatan, Selat, Rendang dan Bebandem akan berdampak pada PAD Karangasem. Kemungkinan besar, penurunan PAD dari sektor ini akan terjadi selama tiga bulan. Jika ditotal dalam kurun waktu setahun, penurunan PAD diperkirakan sebesar Rp 25 miliar. “Dampaknya pasti ada, namun itu tidak lama, secara perlahan kita arahkan usaha penggalian ke wilayah Kubu,” ujarnya. Untuk mengantisipasi penurunan PAD itu, Pemkab Ka-

OPB Berhasil Tekan Harga Beras

FB/BUDIASA

I Gede Adnya Mulyadi

rangasem pun tengah serius mengembangkan potensi yang bisa menghasilkan sumber PAD, salah satunya di sektor pariwisata. Namun, rencana melakukan penertiban galian C ilegal ini belum diketahui kapan bisa dilaksanakan. Sehingga, tambahnya lagi, pihaknya pun saat ini fokus mengembangkan sektor lain selain galian C. “Mengenai kapan kita lakukan penertiban, tentu harus dipikir-

kan dampak sosialnya terlebih dahulu, makanya kita akan upayakan secara pelan-pelan,” ujarnya lagi. Data yang didapat, jumlah usaha galian C yang ilegal di Karangasem mencapai 60 perusahaan atau 70 persen dari jumlah pengusaha galian C di Kabupaten Karangasem. Terbanyak yang tidak memiliki izin berada di tiga kecamatan itu. W-016.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

Jln. Dewi Saraswati No. 3 Kel. Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Telp. (0361) 8468329 - Fax. (0361) 8468300 Kode Pos - 80361

PENGUMUMAN

(Tentang Pengumuman Sertifikat Hilang) Nomor : 2061 /Peng.-51.03/III/2015 Untuk mendapatkan Sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat hilang berdasarkan Keputusan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa : No

FB/ARTAYASA

TEKAN HARGA BERAS-Operasi beras yang dilakukan oleh Pemkab Gianyar mampu menekan harga beras.

GIANYAR-Fajar Bali Operasi Pasar Beras (OPB) yang digelar Pemkab Gianyar di seluruh tujuh kecamatan beberapa waktu lalu, berhasil menekan harga beras yang ada di Pasar Umum Gianyar. Meskipun penurunan tidak signifikan, namun, hal tersebut sangatlah berdampak besar mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Demikian diungkapkan Asisten II Pemkab Gianyar I Ketut Suweta, usai menerima laporan hasil monitoring Disperindag Kabupaten Gianyar, di ruang kerjanya, Rabu, (11/3). Suweta mengatakan, menurut hasil laporan Disperindag, telah terjadi penurunan harga beras masing–masing Rp 500 per kg. Jenis – jenis beras yang dijual tersebut antara lain merk IR 64, C4 Lokal, Putri Sejati, Garuda Mas, Jembrana dari Rp 11.000/ kg kini Rp 10.500, Putri Agung sebelumnya Rp 12.000 menjadi Rp 11.500/kg, dan beras Batur awalnya Rp 10.500 kini turun Rp 10.000. Namun, ada juga sebagian pedagang yang belum menurunkan harga.

Dikatakannya, OPB memang tidak serta merta menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Akan tetapi, langkah tersebut setidaknya terbukti mampu mempengaruhi pedagang kios untuk menurunkan harga beras yang mereka jual.”Semoga ke depannya terjadi penurunan lagi,”harap pria asal Tegalalang itu. Desak Sriani, salah satu pemilik kios beras di Pasar Gianyar mengatakan, dirinya menurunkan harga beras disebabkan adanya OPB beberapa waktu lalu. Dia mengaku khawatir, berasnya menjadi kurang laku, jika tetap bertahan dengan harga sebelumnya.”Sedangkan, pembeli condong beli beras di OPB,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya Pemkab. Gianyar bersama Bulog Bali menggelar operasi pasar di tujuh pasar kecamatan. Pemkab Gianyar memberikan subsidi Rp 1.000,- dari harga beras kelas medium dari Bulog, sehingga harga beras dijual Rp 6.500 dalam operasi pasar di tujuh pasar kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. W-005

Nama/Alamat Pemohon

Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak

NIB

Terdaftar Atas Nama

Tanggal

Letak Tanah a.Jalan b.Desa/Kel c.Kec

Ket

I Made Adi. Br. Werdi Kosala Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung

Hak Milik No.3042

I Made Adi.

6- 121977

a. b.Ungasan c.Kuta Selatan

G.S. No. 6578/ 1997 Tgl. 29-101997, luas 1300 M2

I Nyoman Wirat Jaya Jln. Pulau Menjangan No. 75, Tabanan

Hak Milik No. 1699

I Nyoman Wirat Jaya

31- 121992

a. b.Jimbaran c. Kuta Selatan

G.S. No. 6208/ 1992 Tgl. 31-81992, luas 425 M2

Rozeete Binti Ahmad Baharudin. Di Villa Sarsana Jln. Karang Tinggi, Kutuh Kec. Kuta Selatan, Badung

Hak Pakai No. 33

22.0 3.08 06.0 2359

Rozeete Binti Ahmad Baharudin

24- 92008

a. b.Tibubeneng c. Kuta Utara

S.U. No. 1747/ Tibubeneng / 2008 Tgl. 05- 082008, luas 1020 M2

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberataan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadapa Permohonan Penggantian Sertifikat tersebut diatas, maka Sertifikat Pengganti akan diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku dan Serifikat Hilang tidak berlaku lagi. Denpasar, tgl 11 Maret 2015

120/III,KTR

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Industri Kerajinan Kuningan di Desa Kamasan

Inovasi, Terkendala Tenaga Kerja SEMARAPURA-Fajar Bali Industri kerajinan logam di Klungkung saat ini mengalami kendala kesulitan tenaga kerja. Bahkan salah satu pengrajin logam uang kepeng Bali, Bali Koin Antik terpaksa mendatangkan tenaga kerja dari Jawa “Saat ini yang bekerja di rumah produksi kami hanya 12 orang, idealnya sebanyak 35 sampai 40 tenaga,” jelas Made Sugandi, Rabu (11/3) kemarin di Desa Kamasan. Sugandi sendiri mengawali produksi uang kepeng Bali dengan tulisan aksara Bali Sa, Ba, Ta, A, I sekitar tahun 2005 silam. Seiring perkembangan jaman dan teknologi, dirinya mulai mengembangkan kerajinan uang kepeng ini ke dalam bentuk lain. “Pada dasarnya membuat uang kepeng ini kan teknik menuang atau cor logam panas, jadi kita juga berinovasi membuat bentuk-bentuk yang lain dengan logam cor,” jelas

Sugandi. Selain membuat uang kepeng Bali, sekitar tahun 2007 juga dikembangkan ke dalam bentuk lain seperti senjata Dewa Nawa Sanga dan patung. Uang kepeng juga dikembangkan ke dalam bentuk lain seperti untuk pembuatan lamak, pelinggih ratu Rambut Sedana, pelinggih Dewi Sri sampai ke patung Anoman dari uang kepeng. Menggeliatnya juga pariwisata kala itu, kerajinan cor logam kuningan ini juga diminati pasar Jepang yang memesan kepala ikat pinggang dari logam. “Selain itu Bali Koin Antik juga menerima pesanan dari Negara Dubai, Perancis, Denmark dan Negara lainnya, sehingga kerajinan cor uang kepeng ini berinovasi menjadi piring antik, kepala kuda, Patung Buddha, Capung, Penyu dan lainnya,” tambah Sugandi yang rumah produksinya berada di Banjar Pande, Desa Kamasan, Klungkung. Bahkan

saat ini dikembangkan menjadi kotak tisu, tempat sabun dan lainnya. Diharapkannya lagi, pengusaha uang kepeng lainnya di Klungkung bisa mengikuti jejaknya dengan selalu berinovasi membuat karya untuk memenuhi selera pasar. Disebutkannya, kalau monoton membuat uang kepeng, selain bersaing dengan pengrajin lain juga menutup peluang berinovasi. “Saya lebih memilih berinovasi namun tetap juga membuat uang kepeng Bali,” paparnya. Disebutkannya dalam sebulan, gudang produksinya hanya membuat 80.000 biji uang kepeng untuk memenuhi kebutuhan pasar di Bali. Sedangkan kalau hanya membuat uang kepeng saja, Bali Koin Antik mampu membuat 300 ribu uang kepeng dalam sebulan. Untuk uang kepeng buatannya dijual dengan harga Rp 450 ribu per 1.000 keping uang kepeng. Selain kekurangan tenaga kerja

FB/SARJANA

UANG KEPENG-Made Sugandi sedang mengawasi proses produksi kerajinan uang kepeng Bali dan kerajinan lainnya di Desa Kamasan.

Sugandi juga menyebutkan pengrajin cor logam di Klungkung pada umumnya malas berinovasi. Sugandi menyebutkan siap me-

nampung tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan kepada pemuda yang mau menggeluti usaha cor logam kuningan.W-010 Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

KAMIS, 12 MARET 2015 l Tahun XV

POTRET FAJAR BULELENG

FB/Agus

KUNJUNGI PPI-Anggota Komisi IV DPR-RI, A.A Bagus Adhi Mahendra Putra saat mengunjungi PPI Sangsit.

Anggota Komisi IV DPR RI Kunjungi PPI Sangsit ANGGOTA Komisi IV DPR RI A.A Bagus Adhi Mahendra Putra, SH, MH, mengunjungi PPI Sangsit, Buleleng. Dari kunjungannya itu ditemukan beberapa permasalahan seperti perbaikan patahan dermaga pelabuhan pendaratan ikan 407 Sangsit. Terhadap hal itu, Mahendra siap memperjuangkan ke kementerian terkait agar secepatnya diperbaiki. Ditargetkan tahun 2016 sudah diperbaiki, mengingat ini sangat mendesak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Sangsit. W- 008

PDDS Berbentuk PT, Sahamnya Bisa Dijual ke Publik

TABANAN–Fajar Bali Tidak mau gagal lagi mendirikan Perusahaan Daerah Dharma Santika (PDDS), Pemkab Tabanan memastikan PDDS berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Status sebagai PT nantinya sahamnya bisa dijual ke publik menjadi perusahaan terbuka. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Tabanan Ida Bagus Wiratmaja, Rabu (11/3) mengatakan, dengan membentuk PT akan lebih mudah, profesional dan mengikuti aturan privat bisnis jadi ikatannya jelas. ”Badan hukumnya juga jelas tidak jadi perusahaan yang banci atau setengah-setengah,” jelas Wiratmaja. Ia yang kerap disapa Gus Wirat ini menambahkan, perusahaan plat merah dalam bentuk PT juga berdasarkan hasil rapat di DPRD yang mengerucut ke arah tersebut. Meski kepasitas statusnya harus menunggu paripurna, namun arah perusahaan dalam bentuk PT jadi opsi utama. “Seperti BUMD (Badan Umum Milik Daerah) yang lain kan dalam bentuk PT, seperti bank-bank yang ada sekarang,” imbuhnya. PT ini juga akan dibentuk dengan konsep full berbasis pertanian. Pasalnya, sebanyak 75 persen mata pencaharian masyarakat Tabanan adalah bertani. Karena itulah PDDS akan memfokuskan pada satu bidang usaha pertanian saja. Sebagai konsekuensi, maka PDDS nanti sahamnya juga akan dilego untuk publik. Kata dia, siapapun berhak memiliki saham perusahaan tersebut. Namun, pengendali saham atau saham mayoritas tetap dipegang oleh pemerintah. “Ya minimal 51 persen saham milik kita lah,” paparnya. Selain itu pengelolaan perusahaan ini juga akan diserahkan kepada orang-orang yang berkompeten. Bahkan untuk jabatan setingkat komisaris akan dilelang juga. Pejabat asal Cau Belayu, Kecamatan Marga ini menegaskan tim independen yang akan menyeleksi, proper tes untuk petinggi jabatan di PDDS. “Tim independen itu dari unsur akademis,” terangnya. Petinggi PDDS harus memiliki rencana bisnis yang jelas, harus memiliki standar tinggi dalam mengelola perusahaan, yang terakhir harus tahu kondisi Tabanan. Siapapun orangnya nanti yang mampu memenuhi kriteria itu maka layak memimpin perusahaan ini. “Bukan harus orang Tabanan, tapi harus paham dan mengerti tentang Tabanan,” pungkasnya. W-004

Pemkab Buleleng Bagikan Bingkisan ke Pasien Miskin

Pasien Miskin Dirawat di Bangsal RSUD Tanpa Fasilitas Memadai Pemkab Buleleng melalui Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BK3S) Kabupaten Buleleng, membagikan bingkisan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng, Rabu (11/3) pagi kemarin. SINGARAJA-Fajar Bali Aksi pembagian bingkisan itu menyasar masyarakat miskin yang dirawat di RSUD Buleleng, serta warga miskin di Kelurahan Kendran. Aksi pembagian bingkisan itu dimulai di Kelurahan Kendran dan dilanjutkan ke RSUD Buleleng. Aksi pembagian bingkisan secara gratis itu, menjadi agenda rutin BK3S Buleleng, setiap HUT Kota Singaraja. Dalam kunjungan di RSUD Buleleng, Ketua Umum BK3S Buleleng Ny. Aries Sujati Suradnyana melihat banyak anak kecil yang ikut ke rumah sakit menjenguk keluarganya. Padahal di areal rumah sakit, banyak pasien yang menderita penyakit tropis

menular, seperti demam berdarah. Selain itu banyak pasien yang dirawat di bangsal khusus pasien miskin, tanpa fasilitas yang memadai. Terutama pasien-pasien yang mengidap penyakit menular tropis. Idealnya pasien-pasien yang mengidap penyakit tersebut, mendapat perlakuan khusus, salah satunya ada sekat untuk menghalangi pasien. ”Saya lihat banyak yang menderita penyakit menular, tapi masih dirawat di satu bangsal. Nanti kami upayakan dan koordinasikan dengan pemerintah, supaya perawatannya bisa disekat. Anak kecil juga diupayakan jangan masuk, untuk mencegah penularan,”harap Aries. Bahkan istri Bupati PAS itu mengharapkan kedepan program memberikan bingkisan kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Buleleng atau masyarakat miskin yang menjalani perawatan dirumah sakit terus diberikan bantuan dihari ulang tahun Kabupaten Buleleng. ”Harapan kami kedepannya agar terus masyarakat buleleng diberikan peratian seperti hal ini,”harapnya. W - 008

Persediaan VAR di Jembrana Menipis NEGARA-Fajar Bali Persediaan Vaksin Anti Rabies (VAR) di Jembrana mulai menipis, sehingga beberapa bulan ke depan akan mendapat tantangan baru, untuk menangani bahaya rabies di Jembrana. Hal tersebut disampaikan Kadis Kesehatan Jembrana Putu Suasta di Kantor Bupati Jembrana, Selasa. Menurut Suasta, jumlah VAR yang tersedia tinggal 83 vial, sedangkan setiap bulannya memerlukan minimal sebanyak 60 vial dalam mengatasi rabies. Pihaknya sudah mengajukan untuk pengadaan VAR dalam tiga bulan ke depan. Namun, katanya, masih tersendat oleh perubahan sistem, karena harga VAR tahun ini masuk ke dalam e-katalog yang dijadikan dasar dalam pengaadaan barang. Harga di e-katalog, jauh di bawah harga pasaran, sehingga pihak distributor dalam hal ini bio farma, belum dapat menerima harga VAR-nya dalam e-katalog. Bila di BioFarma harganya mencapai Rp 140.000 pervial, sedangkan di e-katalog harganya Rp 78.000 per vial. Perbedaan ini mengakibatkan pihak distributor masih belum mau melayaani pembelian dengan dana APBD, karena harganya masih rendah.

Untuk APBD 2015 dianggarkan pembelian VAR sebesar Rp 550 juta, sehingga akan dapat membeli VAR hanya sekitar 4.000 vial. Sebanyak itu, paling tidak untuk kebutuhan 10 bulan dan pada anggaran perubahan akan ditambah, sehingga akan dapat mencukupi hingga April tahun 2016 mendatang. “Pembelian ini sudah rutin berjalan, namun untuk tahun ini, ada perubahan sistem pengadaan yakni melalui e-katalog,” ujarnya. Dia mengaku khawatir, bila sampai kekurangan VAR akan dipastikan akan mempersulit dalam penanganan rabies. Tentunya berdampak dan membebani masyarakat. Kondisi ini, pihaknya sudah berkirim surat ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali, supaya memperoleh bantuan VAR. Tidak itu saja dalam waktu dekat Suasta akan berkoordinasi dengan Diskes Bali dan Diskes Kabupaten/Kota se- Bali termasuk bersama produsen dan distributor VAR serta Kementrian Kesehatan untuk mengusulkan penyesuain harga VAR antara di e-katalog dengan harga di tingkat distributor. Sehingga, tambahnya, tidak ada yang dirugikan terutama masyarakat. W-003

Jelang Porprov Bali 2015 di Buleleng

Kejar Prestasi, Jembrana Gunakan Atlet Lokal Jelang perhelatan Porprov Bali tahun 2015 di Buleleng pada bulan September mendatang, benar-benar dipersiapkan oleh KONI Jembrana. Persiapan tersebut untuk mengejar dan meraih prestasi yang maksimal. NEGARA-Fajar Bali Pada perhelatan Porprov mendatang, diyakini bakal terjadi persaingan yang cukup ketat, sehingga masing-masing kabupaten/kota sudah mempersiapkan atletnya. Hal itu disampaikan saat Pengurus KONI Jembrana menemui Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan, Selasa. Ketua KONI Jembrana I Nyoman Werka didampingi Ketua Kontingen Jembrana Putu Adi Paramarta mengatakan pihaknya telah melakukan pematangan tahap pertama untuk melakukan seleksi atlet yang bakal bertanding. “Kami akan membawa 351 atlet untuk berlaga pada Porprov nanti. Pematangan tahap pertama

FB/PRAMONO

TEMUI WABUP-Pengurus KONI Jembrana ketika bertemu Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan.

telah dilakukan dan dalam beberapa bulan kedepan dilanjutkan dengan pematangan tahap kedua “ ujar Werka. Pematangan tahap kedua ini menurutnya akan menentukan atlet-atlet yang berlaga. Pada tahap pematangan pihaknya memakai tolok ukur agar atletnya memiliki otot, otak, nyali dan nurani. “Kami berkeyakinan, atlet Jembrana akan mampu meraih prestasi yang lebih baik,” ujar Werka

berkeyakinan. Ketua Kotingen Putu Adi Paramarta menambahkan, dalam Porprov Bali Tahun 2015 ini selain 351 atlet juga akan ditambah dengan official dan pelatih sehingga total jumlah kontingen yang akan terlibat mencapai 450 orang. Sebanyak 30 cabang olahraga (Cabor) akan dipertandingkan dan Jembrana akan mengikuti 28 cabor saja. Sedangkan dua cabor yaitu Taikwendo

dan Bridge tidak disertakan lantaran kedua cabor tersebut belum memiliki kepengurusan di Jembrana sehingga tidak bisa didaftarkan. Sementara itu Wabup Kembang menegaskan, dalam Porprov ini seluruh atlet Jembrana tidak ada mentransfer maupun menyewa atlet luar. “Saya sejak awal melarang keras menggunakan atlet transfer, kita berdayakan atlet lokal, kemampuannya sudah terbukti,” ujar Kembang. Menurutnya, dari sisi pengalaman melaksanakan Porprov, KONI Jembrana tak perlu diragunkan. Sekarang ini katanya, hanya tinggal memantapkan pematangan. “Saya akan terus memantau pelaksanaan pematangan dan sewaktu-waktu akan saya datangi,” ujarnya. Selain itu, Kembang juga meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan venue-venue yang telah dan akan dibangun agar segera bisa dimanfaatkan untuk mengintensifkan latihan atlet, seperti venue sepak takraw di Kelurahan Sangkaragung dan venue speed track untuk panjat tebing di Stadion Pecangakan. W-003*

FB/Agus

BINGKISAN-Serangkaian memperingati HUT ke-411 Kota Singaraja, Pemkab Buleleng bagikan bingkisan ke pasien dan warga miskin.

Larikan Motor Teman, Buruh Bangunan Digelandang Polisi TABANAN-Fajar Bali Imam (30), buruh bangunan asal Banyuwangi, Jawa Timur digelandang polisi lantaran membawa kabur sepeda motor Mio dengan nomor polisi P 3635 X milik Sanusi (38). Tersangka mengaku sepeda motor milik temanya itu dibawa kabur saat kuncinya nyantol di kos-an korban di Banjar Dukuh Blong, Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, 12 Februari lalu. Kasatreskrim Polres Tabanan AKP I Wayan Arta Ariawan, Rabu (11/3) kemarin mengatakan, tersangka ditangkap berdasarkan laporan korban yang menyebutkan sepeda motornya dibawa kabur oleh tersangka. Waktu itu korban mengaku sepeda motornya hilang saat diparkir di kosanya.

Korban waktu itu meninggalkan sepeda motornya di kos dan berangkat memotong padi di sawah yang ada di Desa Seronggo, Kerambitan numpang mobil pick up. Sekembalinya ke kos, korban sudah tidak menemukan lagi sepeda motor mio merah miliknya. Korban kemudian menanyakan kepada Ni Ketut Wiratyani pemilik warung yang ada di dekat rumah kos korban. Dari informasi Wiratyani diketahui kalau motor korban dibawa kabur oleh tersangka. Saat itu tersangka mengaku meminjam motor korban untuk membeli baju di pasar. Namun ditunggu lama, tersangka tidak nongol. Karena kesal korban kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. “Berasarkan keterangan ko-

rban dan saksi-saksi kami akhirnya mengetahui keberadaan tersangka,” jelas Arta Ariawan. Ia yang akan menempati posisi sebagai Kapolsek Mendoyo, Jembrana ini menambahkan, tersangka berhasil ditangkap di Pinggir Jalan Mohamad Yamin Renon Denpasar, Selasa (10/3) . “Saat kami tangkap tersangka sedang duduk-duduk di pinggir jalan dan tidak melakukan perlawana,”terangnya. Tersangka mengakui semua perbuatanya dan sepeda motor korban telah dikirimnya ke Jawa Timur. Polisi kemudian mengejar barang bukti ke Banyuwangi di rumah Komar teman tersangka. “Dinihari tadi ( kemarin ) , barang bukti baru kami dapatkan di Banyuwangi,” jelas mantan Kasatreskrim Polres Badung ini. W-004

PENGUMUMAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Sehubungan dengan masih banyaknya transaksi keuangan di perusahaan maupun non perusahaan di dalam negeri yang masih menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Mata Uang 1. Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 21: (1) Rupiah wajib digunakan dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; c. dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN; b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; c. transaksi perdagangan internasional; d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau e. transaksi pembayaran internasional. 2. Larangan penolakan Rupiah diatur dalam Pasal 23: (1) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah, yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/ atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. 3. Adapun bagi setiap orang yang tidak mengikuti ketentuan di atas dapat dikenakan sanksi sebagaimana di atur dalam Pasal 33 berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebagai informasi pada tanggal 20 November 2014 Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali dengan Kapolda Bali telah menandatangani Pokok-pokok Kesepahaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA serta Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah NKRI dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah Demikian disampaikan, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.

Informasi lebih lanjut: Unit Komunikasi dan Layanan Publik. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Jl. Letda Tantular No. 4, Renon Denpasar – Bali Telp. 0361 248 982 Fax. 0361 222 988

117/III/KTR

Layouter: Soma

KAMIS, 12 MARET 2015 | TAHUN XV

SIGAP

SELALU INTENSIF GERAKAN ANTI PELANGG ELANGG Hambatan, Tantangan, Ancaman, Gangg S

atuan Polisi Pamong P ra j a ( S a t Po l P P ) Ka bupa ten B a du ng sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, senantiasa bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung senantiasa mengedepankan tindakan yang bersifat persuasif yang berdasarkan kearifan lokal masyarakat Bali. Unsur pembinaan selalu dikedepankan, hal ini dilakukan guna meminimalisasi terjadinya tindak kekerasan dimasyarakat. Proses dan prosedur hukum adalah kunci dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindakan pidana, serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Peran yang sangat penting ini menjadi barometer sukses tidaknya tindakan yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sebagaimana dipaparkan Kasat Pol PP Kabupaten Badung, Ketut Martha, dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan

tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 selalu terdapat hal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah dan berkembang, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagimana tercantum dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa; Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan: Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

VISI DAN MISI Dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Badung, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki satu Visi dan lima Misi untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Daerah Kabupaten Badung. Visi Satuan Polisi Pamong Praja adalah: “Menengakkan Peraturan Daerah, mewujudkan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat yang dinamis, terpadu, dan berkeadilan berazaskan budaya yang dilandasi oleh Agama Hindu”. Dalam mewujudkan Visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja memiliki lima Misi yaitu : Melaksanakan Peningkatan Profesionalisme Anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Melaksanakan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Melaksanakan Penengakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Serta Peraturan Perundang Undangan Lainnya. Melaksanakan Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Melaksanakan Peningkatan Kerja Sama Dengan Seluruh Aparat Keamanan Dan Ketertiban Serta Aparat

Penegak Hukum Lainnya.

TUPOKSI Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tanggal 13 September 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung memiliki tugas Menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sedangkan fungsi yang dimiliki yaitu: Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Aparat Kepolisian Negara, dan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3 P (PERSONIL, PRASARANA, DAN PINANSIAL) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh 3 P (Personil, Prasarana dan Pinansial) yang akan membantu terlaksananya tugas dengan baik.

URAIAN

JUMLAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

811.985.900,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

92.077.300,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Meningkatkan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Pemeliharaan Kankamtribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal JUMLAH

Rp Rp Rp Rp Rp

254.512.000,00 57.348.600,00 8.289.500,00 9.992.400,00

242.835.800,00

415.129.000,00

1.892.170.500,00

Kerjasama Dalam Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagimana tercantum dalam Pasal 255 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu pada ayat (1) : “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelengarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Adapun Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 225 ayat (2) yaitu : Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Menindak warga masyarakat, aparatur , atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Melaku-

kan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;dan Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dalam mewujudkan kentraman dan ketertiban di wilayah kabupaten Badung, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan langkah-langkah atau upaya yaitu: Membentuk Tim Yustisi di Kabupaten

Badung yang berkelanjutan. Membentuk Tim pengawasan terhadap pelanggaran Perda di Kabuapten Badung, melaksanakan pendataan dan selanjutnya melakukan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; Melaksanakan Pembong karan Bangunan Reklame ( 109 buah reklame tahun 2014 dan 630 buah reklame di tahun 2015. Total 739 buah reklame); Melakukan Pemanggilan Pelanggar Ban-

gunan yang tidak ber IMB, lanjut diproses oleh PPNS; M e l a ku k a n Pe m a n g g i l a n terhadap masyarakat yang mengganggu kenyamanan lingkungan; Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan; Melaksanakan mediasi; Memberhentikan/menyetop pembangunan yang melanggar; Melakukan Sidak Penduduk (Tipiring) lanjut diproses bersama-sama dengan kejaksaan, pengadilan, dan Polri; Melaksanakan sidak penyakit masyarakat dan gepeng bersama-sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan serta Kelurahan. Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Badung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung b e ke r j a s a m a d e n ga n b e berapa instansi yang ada di pemerintahan Kabupaten Badung antara lain: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Bina Marga Pengairan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Cipta Karya, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu

Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Badung, Satuan Polisi Pamong Praja selalu mendapatkan Hambatan, Tantangan, Ancaman dan Gangguan. Adapun hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja baik hambatan internal maupun hambatan eksternal dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban tersebut antara lain: HAMBATAN (Internal)-Masih kurangnya wawasan, keterampilan, dan performan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja karena system rekrutmen dan tingkat pendidikan. Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan (Praja Wibawa) yang memadai. Masih kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) didalam melaksanakan tugas penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. Masih lemahnya pelaksanaan evaluasi terhadap pola pendekatan yang selama ini diterapkan dalam menilai kadar efektifitasnya pelaksanaan tugas. Masih perlu lebih dimantapkan pedoman, arah, dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, sehingga terjalin mekanisme opersasional yang efektif guna mengurangi terjadinya pelanggaran. Masih perlu ditingkatkan alokasi anggaran kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam hal Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundangundangan lainnya. Masih sangat perlu ditingkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya dalam hal untuk meningkatkan performance dalam

melaksanakan tugas Penegakan Perda dan yang lainnya. H A M B ATA N ( E k s t e r n a l ) Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait masalah produk-produk hukum yang sudah diundangkan dan merupakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja didalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat. Belum seluruh peraturan yang terkait dengan masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat yang direvisi/diperbaharui sehingga dalam pelaksanaan penegakannya dilapangan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Belum banyak dilakukan jalinan kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya, agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja melekat pula pada institusi lain. Masih perlu ditingkatkan jalinan kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat, Badan Usaha dan Lembaga Desa Adat dan Dinas dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur proses pengurusan perijinan terkait dengan kegiatan pembangunan sarana prasarana usaha yang bermuara pada tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah. Kurang taatnya perilaku sebagian pengusaha terhadap peraturanperaturan yang mengatur kegiatan usaha yang dilakukan di Kabupaten Badung. Belum akuratnya data tentang perkembangan jumlah penduduk pendatang yang masuk di Kabupaten Badung setiap tahunnya. Belum siap untuk mengantisipasi

pesatnya pertumbuhan pemban nan akomodasi pariwisata, perd gangan, perumahan dan yang la nya di Kabupaten Badung. Belum luruhnya siap untuk melaksanak dan memantapkan pembinaan se pengawasan terhadap masyarak badan hukum dan lembaga lain ya terkait dengan tugas-tugas Satu Polisi Pamong Praja untuk mew judkan situasi yang kondusif pa wilayah masing-masing. TANTANGAN-Tantangan Tantangan Sa uan Polisi Pamong Praja dala menjalankan tugas, dituntut h rus mampu menegakkan produ hukum seperti Peraturan Da rah, Peraturan Kepala Daer dan Keputusan Kepala Daera Disamping hal tersebut, pesat nya perkembangan globalisas di Kabupaten Badung saat ini Pemerintah Daerah diharuskan untuk membuat Peraturan Daera dan Peraturan Kepala Daerah ya bertujuan untuk mengatasi adan masalah-masalah yang timbul d perkembangan pariwisata di Kab paten Badung. ANCAMAN-Semakin menin katnya perkembangan kabupat badung maka semakin mening pula perkembangan permasalah yang dihadapi. GANGGUAN-Satuan Polisi Pamo Praja juga mendapat gangguan dal menjalani Tugasnya. Di Era globalis saat ini yang merupakan era tatan kehidupan manusia secara glo telah melibatkan seluruh umat man sia. Secara khusus gelombang glob isasi itu memasuki tiga arena pent di dalam kehidupan manusia, ya arena ekonomi, arena politik, d arena budaya. Kita semua merupak makhluk yang ada di bumi. Kare itu, manusia secara alam, sosial, e

Terkait reklame Ucapan Hari Raya Nyepi, kami juga mohon sekali lagi agar dipasang di tem-

p a t ya n g t i d a k m e n g g a n g g u estetika, konstruksinya harus bagus dan supaya H+3 setelah

hari raya nyepi diturunkan, a tidak menjadi beban Sat Pol Kabupaten Badung. Atas p

Untuk penyakit masyarakat yang satu ini, kami terus melakukan atensi di lapangan, kegiatan tersebut tidak hanya semata-mata digelar sebulan sekali. Setiap hari

terus kita pantau dan bekerjasama dengan dinas sosial. Upaya kami ini setidaknya untuk meminalisir keberadaan mereka. Kemudian berkaitan dengan adanya ATCS di

Dinas Perhubungan, keberada ATCS tersebut sangat memban Titik-titik yang dulunya ada gepe sekarang bisa kita kendalikan m lalui bantuan staf yang memega

Reklame Ucapan Hari Raya

Penertiban Gepeng

KAMIS, 12 MARET 2015 | TAHUN XV

ARAN

â&#x20AC;&#x153;Kami mohon, kepada pengusaha, kepada para investor, atau siapapun yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Badung. Mohon taati aturan, mekanisme, prosedur yang sudah ada. Sehingga Badung bisa benar-benar menjadi destinasi pariwisata yang indah, memberikan dampak positif bagi Badung, Bali dan Indonesiaâ&#x20AC;?

guan

ngurdaainm sekan erta kat, ang uan wuada

atam hauk aerah ah. tsi i, n ah ang nya dari bu-

Kasat Pol PP Kabupaten Badung, Ketut Martha

ong lam sasi nan obal anubalting aitu dan kan ena eko-

nomi, politik, keamanan, dan budaya tidak dapat saling terpisah melainkan saling ketergantungan dan mempengaruhi. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan meningkatnya masalah yang akan membuat tugas Satuan Polisi Pamong Praja bertambah. Masalah yang dimaksud antara lain, banyaknya gepeng atau gelandangan (pengemis) yang memasuki wilayah Kabupaten Badung, pembangunan yang meningkat dan tidak memiliki Ijin Membuat Bangunan (IMB), banyaknya PKL (Pedagang Kaki Lima) yang dapat mengganggu ruas jalan, Pekerja Seks Komersial (PSK) yang semakin merajalela di daerah destinasi wisata. Hal ini sangat mengganggu dan membuat masyarakat menjadi tidak nyaman saat beraktifitas.

gar PP er-

hatian semua masyarakat, kami ucapkan terima kasih selamat Hari Raya Nyepi.

aan ntu. eng, meang

kendali di ATCS . Hanya memang sekarang ada informasi, mereka bergeser ke tempat yang tidak ada ATCS nya, namun tentunya tetap terus kita buru keberadaan mereka.

ngten gkat han

Layouter: Wiadnyana

PENDIDIKAN & BUDAYA

FAJA R BALI

KAMIS, 12 MARET 2015 l Tahun XV

PKB XXXVII Tampil Beda

Akan Suguhkan Tari Ramayana Secara Berseri Pesta Kesenian Bali (PKB) XXXVII memang baru akan digelar pada 11 Juni 2015 mendatang. Tapi Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali sebagai pihak yang paling berperan dalam pesta kesenian terbesar di Indonesia ini sudah mulai tancap gas dalam melakukan persiapan.

DENPASAR-Fajar Bali Bahkan beberapa agenda yang akan ditampilkan dalam PKB sudah mulai dipersiapkan sedini mungkin. Kadisbud Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha saat tampil di panggung Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) menjanjikan bahwa PKB tahun 2015 akan menjadi PKB yang beda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Untuk PKB XXXVII ini kami siapkan sebaik mungkin agar berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,”katanya diatas panggung PB3AS, minggu (8/3) kemarin. Disebutkan, salah satu yang menjadi perbedaan adalah, untuk PKB 201, pihaknya akan menampilkan tari Ramayana secara berseri, yaitu sebanyak 10 seri. Tari Ramayana, kata Dewa Beratha, sebelumnya memang

sempat ditampilkan pada PKB di era tahun 1979 sampai tahun 1980.”Jadi ditahun 2015 ini akan kita tampilkan kembali tari Ramayana ini. Tari Ramayana akan ditampilkan selama 10 seri yaitu dari Ayodya Kanda hingga Yudha Kanda,”tegasnya. Dikatakan pula, digelaran PKB 2015 yang bertemakan “Jagad Dita” ini akan dimeriah dimeriahkan oleh 150 ribu penyamaan Bali. “Jadi tiap kabupaten/ kota wajib untuk ikut, baik itu pegelaran, pentas seni atau lomba,”harapnya. Dikatakan lagi, setelah PKB yang digelar di Taman Budaya selesai yaitu pada 13 Juli 2015, akan dilanjutkan dengan acara Mahalango Bali Mandara yang akan digelar selama 1,5 bulan. Antara PKB dan Mahalango Bali Mandara, kata Dewa Beratha,

Digelar Disdikpora Provinsi Bali

ada perbedaanya. Perbedaanya adalah, PKB menampilkan kesenian yang bersifat penggalian, pelestarisn dan pengembangan. Sedangkan di Mahalango Bali Mandara menampilkan kesenian Bali yang bersifat penciptaan.”Sehingga di Mahalango Bali Bandara memberikan ruang kepada seniman-seniman muda untuk berkreatifitas, berinofasi sehingga akan muncul kesenian-kesenian sesuai dengan perkembangan terkini,”tendasnya. Dipuncak acara Mahalango Bali Mandara, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2015 akan dilakukan penyerahan Bali Mandara Awords dari Gubernur Bali kepada kepada tokok-tokoh yang telah berjasa didalam meningkatkan kesejahteraan Bali.W-007

Hari ini 52.889 Siswa SMA/MA/ SMALB/SMK Ikuti Pemantapan

FB/BLAS

PEMANTAPAN- Kadisdikpora Bali, TIA Kusuma Wardhani (kiri) dan Kasidikmen Disdikpora Badung, I Gede Suparsa saat memantau soal pemantapan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah (kanan).

DENPASAR-Fajar Bali Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali mulai Kamis (12/3) hari ini,menggelar pemantapan untuk tingkat SMA/MA/ SMALB dan SMK se-Bali. Pemantapan akan diikuti 52.889 siswa kelas akhir. Soal pemantapan sudah didistribusikan keseluruh kabupaten/kota di Bali sejak jam 05.00 pagi Rabu (11/3). Masalah pendistribusian soal pemantapan tidak terkendala, termasuk untuk sekolah-sekolah di Nusa Penida. Penjelasan itu dikemukakan Kadisdikpora Bali, TIA Kusuma Wardhani kepada koran ini saat ditemui di ruang kerjanya Rabu kemarin. Namun setelah dilakukan pendistribusian akan dievaluasi kembali, dan Disdikpora kabuapaten/kota harus menginformasikan kepada Disdikpora Bali tentang dokumen soal pemantapan yang sudah diterima. Bila

terdapat kekurangan soal akan segera diatasi,dan pemantapan menggunakan 20 paket soal. Pada pemantapan hari perdana untuk SMA IPA, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Biologi. Jumat (13/3), Matematika dan Kimia, Sabtu (14/3) Bahasa Inggris dan Fisika. Sedangkan IPS, hari perdana, Bahasa Indonesia dan Biografi. Hari kedua, Matematika dan Sosiologi serta hari ketiga Bahasa Inggris dan Ekonomi. Jurusan Bahasa, Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia hari perdana. Hari berikutnya, Matematika dan Sosiologi, serta hari terakhir, Bahasa Inggris dan Bahasa Asing. Khusus untuk SMALB, Kamis, Bahasa Indonesia, Jumat Matematika dan Sabtu Bahasa Inggris. Sedangkan SMK, Bahasa Indonesia pada hari pertama. Matematika hari kedua dan hari ketiga,

Bahasa Inggris. Pendistribusian soal pemantapan juga dikawal polisi hingga diserahkan ke Disdikpora kabupaten/kota seBali. Selanjutnya Disdikpora kabupaten/kota mendistribusikan kesetiap sekolah. Untuk keamanan soal pemantapan, terserah pada sekolah masing-masing, yang penting utamakan sistem pengamanannya. Kusuma Wardhani mengatakan, pada prinsip pelaksanaan pemantapan mengacu pada Ujian Nasional. Sebenarnya. Soal pemantapan juga disusun tim dari pusat, sehingga polanya sama dengan kisi-kisi UN, dan sesuai program, 17 Maret pusat akan mensosialisasikan tentang UN, ujar Kusuma Wardhani. Hingga saat ini Disdikpora Bali belum menerima prosedur operasional standar (POS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pos tersebut

mengatur tentang ramburambu baik teknisnya serta pemindaian dan lainnya. Ku s u m a Wa rd a n i j u ga m e n g h i m b a u , a ga r s e l u ruh calon peserta UN, guru dan kepala sekolah (kasek), tetap menyiapkan diri untuk menghadapi UN. Selain itu proses UN berjalan secara onbyektif sesuai hasil belajar siswa,karena yang dibutuhkan kualitas. Diingatkan, tidak semua siswa pintar, sehingga guru masih dibutuhkan, tandas Kusuma Wardani, dan pendistribusian soal UN tahun ini akan lancar dan berbeda dengan tahun 2014,ucapnya. Sementara hasil pantauan koran ini saat pendistribusian soal pemantapan di Kabupaten Badung, berlangsung lancar dan aman. Di ruang penyimpanan dokumen pemantapan dipadati kasek dan guru-guru yang sedang mengambil soal pemantapan untuk di bawah ke sekolah. Selain diawasi petugas dari percetakan, juga tetap dikawal polisi serta terus dipantau Kepala Seksi Pendidikan Menengah (Kasidikmen) Disdikpora Badung, I Gede Suparsa, S.Sos. MAP. Pada kesempatan itu Suparsa mengutarakan, baik pemantapan yang digelar Kabupaten Badung mau pun Disdikpora Bali, hasilnya akan dievaluasi. Evaluasi tersebut, guru mata pelajaran akan menjelaskan kembali soal yang tidak bisa dijawab peserta pemantapan, sehingga benarbnar mempersiapkan calon peserta UN agar mengikuti UN dengan sempurna, termasuk persiapan mentalnya agar tidak gerogi. Pada pendistribusian ke sekolah- sekolah juga sekaligus menyerahkan kaset listening untuk pemantapan Bahasa Inggris, pensil serta penghapus, ucap Suparsa. W-001

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha FB/REDY

Senator RI Wedakarna Kecam Tayangan MR. Tukul Jalan-Jalan

Direktur Produksi Trans 7 Sampaikan Permohonan Maaf Ke Umat Hindu

FB/IST

RDP – Senator RI asal Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (Komite III Bidang Agama dan Budaya) Bersama PHDI Prov Bali dan Komisioner KPID Bali Usai Menerima Permohonan Maaf Direktur Trans 7 Di Kantor DPD RI

Komite III Bidang Agama DPD RI Utusan Provinsi Bali yakni Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III akhirnya menyelesaikan kasus pelecehan simbol Hindu di dua program Trans 7 dengan cara elegan, yakni dengan mendatangkan Andi Chairil (Direktur Produksi Trans 7) langsung dari Jakarta untuk mengklarifikasi permasalah ini dihadapan masyarakat Bali. Melalui acara Press Conference yang dikemas dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) Komite III DPD RI, Gusti Wedakarna meminta kepada pihak Trans 7 untuk meminta maaf kepada umat Hindu tidak saja di Bali, tapi juga umat Hindu Indonesia yang telah merasa tersinggung dengan tayangan Masih Dunia Lain dan Mr. Tukul Jalan – Jalan yang sempat menunai protes dari komponen umat Hindu. Tampak hadir A.A Rai Sahadewa,SH (Ketua KPID Bali), Swasti Puja (PHDI Bali), Desak Asti Wijaya (The Hindu Center Of Indonesia), Jenny Andayani (Sekjen ISDPHI), Bendesa Adat Sanggulan Tabanan ( Tempat Proses Syuting ), akademisi dari

IHDN dan UNHIserta pimpinan Ormas dan LSM Hindu. Dari pihak DPD RI hadir IB Alit Sudewa,SH ( Staf Khusus Bidang Hukum ) dan Staf Ahli DPD RI Provinsi A.A Rama Pujawan Dalem,SH,MH dan Ni Ketut Nesa Santini,SE. Atas tuntutan itu, pihak Trans 7 menyatakan permintaan maaf secara tulus kepada umat Hindu. ”Saya mewakili Trans 7 dengan ini secara resmi meminta maaf pada umat Hindu melalui DPD RI khususnya Bapak Gusti Arya Wedakarna. DPD RI saya kira adalah tempat yang tepat karena dilembaga ini adalah lembaga resmi yang bisa mewakili rakyat Bali. Ke depan saya dan tim Trans 7 akan memperbaiki semua ini.Salah satunya dengan tidak menayangkan kembali program syuting yang menggunakan pura sebagai lokasi.”ungkap Andi Chairil yang sengaja terbang langsung dari Jakarta untuk memenuhi undangan DPD RI. Terhadap hal ini, DPD RI mendapat dukungan dari KPID,PHDI, Akademisi dan aktivis Hindu untuk bisa mengakomodir as-

pirasi umat Hindu. “Kami berterimakasih kepada Komite III DPD RI yang telah memfasilitasi pertemuan dengan Trans 7.Ini menjadi solusi konkrit. Saya harap umat Hindu dapat menerima niat baik Trans 7 ini.”ungkap Swasti Puja ( PHDI Bali ). Dan kecaman terhadap Trans 7 pun disampaikan secara tegas oleh Senator RI Dr. Arya Wedakarna. “Saya harus menjelaskan pada publik bahwa menuduh pelinggih pura sebagai tempatnya Setan, menuduh pohon besar adalah sarang leak, masuk kepura tanpa pakaian adat Bali dan menggunakan bahasa Arab dari agama tertentu di Pura adalah tindakan anti Pancasilais. Apalagi dengan adanya UU No.10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya, maka semestinya seluruh tayangan seperti ini tidak bisa diadakan di Candi Siwa Budha diseluruh Indonesia. Saya sebagai Senator RI akan mengawasi jika ada TV Swasta yang menjelekan leluhur kami dengan memanfaatkan situs Hindu apakah Candi, Pura, Petilasan, Tempat Sejarah Hindu untuk hal – hal yang tidak bertanggungjawab. Dalam UU semua tempat bersejarah yang ada kaitan agamanya harus dihargai nilai – nilainya. Saya minta jangan masuk kedomai filsafat, apalagi membenturkan dengan agama lain yang dianut oleh pembawa acara (host).Ini menyinggung. Saya ingatkan saja. “ungkap Senator RI Wedakarna. Setelah permohonan maaf, pihak Trans 7 akhirnya menandatangani kesepakatan antara DPD RI, Trans 7, PHDI, KPID Bali. KJS

Layouter: Wiadnyana Layouter: Manik

FAJA R BALI

KAMIS, 12 MARET 2015 l Tahun XV

KESEHATAN

97 Persen Penyandang Lupus di Indonesia adalah Wanita

FB/IST

Kanker dan Kesehatan Tidur JAKARTA-Fajar Bali Masyarakat Indonesia sudah mengadopsi kehidupan modern yang berdetak 24 jam tiada henti. Tanpa disadari kesehatan tidur pun kehilangan prioritasnya. Padahal, kekurangan tidur memiliki akibat buruk bagi kesehatan maupun kondisi psikologis seseorang. Salah satunya adalah risiko terhadap kanker. Walau tak menunjukkan hubungan sebab akibat, namun bukti-bukti ilmiah menunjukkan bagaimana kesehatan tidur yang buruk akan meningkatkan risiko seseorang untuk menderita kanker. Melatonin-Melatonin di keluarkan oleh kelenjar pineal otak dan berperan penting dalam pengaturan jam biologis manusia. Suasana gelap akan meningkatkan kadar melatonin, sementara cahaya akan mengganggu produksi melatonin. Pengeluaran melatonin akan terganggu ketika kita terpapar cahaya

Sehat dengan Raw Diet

JAKARTA-Fajar Bali Pola makan yang tepat merupakan salah satu kunci untuk menurunkan berat badan. Nah, bagi Anda yang ingin memiliki tubuh lebih proporsional dan tubuh yang tetap sehat, metode raw diet bisa dijadikan salah satu pilihan lho. Disebutkan oleh salah seorang praktisi raw diet di Indonesia, Deasi Srihandi, raw diet bisa dimanfaatkan bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Bahkan Deasi mengklaim bahwa raw diet merupakan diet paling mudah dalam menurunkan berat badan. “Diet raw food adalah diet yang paling mudah dalam menurunkan berat badan, kita tidak perlu bersusah payah menahan nafsu makan, mengurangi porsi makanan atau mengatur waktu makan. Dengan sendirinya berat badan kita akan turun dan menjadi stabil,” paparnya. Menurut wanita yang sudah menjalani raw diet selama 7 tahun terakhir ini, dengan menerapkan raw diet maka di waktu yang bersamaan dengan program penurunan berat badan, kita bisa menikmati makanan sehat dan lezat. “Utamanya kita tidak perlu kelaparan karena harus menahan diri dari makan,” imbuhnya. Definisi raw diet sendiri merupakan pola makan dengan mengonsumsi sayuran, buah, rerumputan, tanaman liar yang bisa dimakan, kacang, biji-bijian dan umbi, serta bahan-bahan lainnya. Cara mengolahnya difermentasi secara mentah atau tidak dimasak melebihi sekitar 42-45 derajat Celcius. Salah satu keistimewaan dari raw diet adalah tidak mematikan enzim. Faktanya tubuh kita membutuhkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Secara alami, tubuh juga memproduksi enzim namun dibutuhkan lebih banyak energi. “Tubuh bekerja ekstra setiap harinya untuk menjalankan segala fungsi organ, dan salah satunya adalah membuat enzim dan mencerna makanan. Makanya biasanya setelah makan, apalagi makan makanan yang berat misalnya banyak karbohidrat atau banyak sumber hewaninya, kita menjadi lelah dan mengantuk. Tetapi dengan mengonsumsi raw food kita tidak akan mengalami efek samping tersebut,” lanjut Deasi.DT

terang di malam hari. Tak heran manusia modern memiliki kerancuan jam biologis hingga tidur semakin larut. Semakin lama durasi tidur, tentu kadar melatonin akan semakin tinggi juga. Sementara pekerja dengan jam gilir tentu mengalami pengurangan kadar melatonin yang signifikan. Penelitian di Inggris menunjukkan bagaimana para perawat mengalami peningkatan risiko kanker payudara (47%) yang berhubungan dengan kadar melatonin. Untuk Indonesia, kita belum memilki data pasti, tapi menarik jika kita melihat data dari negara tetangga terdekat. Singapura dalam penelitian tahun 2008 menunjukkan bahwa pada wanita pasca menopause yang tidur 9 jam atau lebih memiliki risiko kanker payudara lebih rendah 67% dibandingkan mereka yang tidur di bawah 6 jam. Pada penelitian ini wanita yang tidur lebih lama memiliki kadar melatonin 42%

lebih tinggi dibanding yang kurang tidur. Mendengkur-Kondisi mendengkur juga sudah dianggap biasa di masyarakat kita. Padahal berbagai penelitian terus menunjukkan keburukan mendengkur bagi kesehatan. Tidak main-main, mendengkur yang disertai dengan henti nafas saat tidur dapat menyebabkan hipertensi, diabetes, berbagai penyakit jantung, stroke hingga disfungsi seksual. Hubungan ngorok dengan risiko kanker pun semakin giat diteliti dan memberikan bukti-bukti yang semakin meyakinkan. Sleep apnea adalah penyakit tidur yang gejala utamanya adalah mendengkur dan kantuk yang berlebihan di siang hari. Henti nafas terjadi berulan-ulang selama tidur tanpa disadari oleh penderitanya. Akibatnya kadar oksigen dalam darah pun naik turun tak beraturan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam the Journal of Clinical Sleep Medi-

cine, April 2014 menyebutkan bahwa angka kematian pada penderita kanker yang juga menderita sleep apnea adalah 3,4 kali lipat. Sementara penderita sleep apnea sedang-parah memiliki risiko menderita kanker hingga 2,5 kali lipat. Pengamatan sebelumnya yang dilakukan di Wisconsin, AS juga menunjukkan hasil yang senada. Disebutkan bahwa penderita sleep apnea sedang (moderat) memiliki risiko dua kali lipat untuk mengalami kematian akibat kanker, sementara yang parah risiko nya adalah 4,8 kali lipat. Hubungan antara mendengkur dan kanker diduga disebabkan oleh turunnya kadar oksigen saat tidur. Penelitian yang dilakukan di University of Washington di Seattle menyatakan bahwa pada model tikus yang dibuat kekurangan oksigen berulang kali saat tidur, akan memicu perkembangan tumor yang lebih ganas. KP

JAKART-Fajar Bali Jumlah penyandang lupus (Odapus) terus bertambah. Data penyandang penyakit seribu wajah karena sifatnya yang benar-benar mampu mengelabui para ahli medis ini sebenarnya belum akurat. Namun estimasi jumlah Odapus di Indonesia saat ini mencapai 400 ribu orang, di mana 97 persennya adalah wanita. “Lupus itu paling banyak mengenai usia produktif terutama wanita. Sebanyak 97 persen penyandang lupus adalah wanita,” ujar dokter pemerhati lupus dari RS Hasan Sadikin Bandung dr Rachmat Gunadi SpPD-KR saat ditemui di Puncak Peringatan World Lupus Day 2013 yang digagas Syamsi Dhuha Foundation di Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Bandung. Mengapa lebih banyak menyerang wanita? Diduga karena faktor hormonal. “Walaupun ini juga belum jelas,” cetusnya. Selain hormonal, lupus juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Biasanya, jika

FB/IST

ibu terkena lupus, maka kemungkinan besar anaknya khususnya yang perempuan juga kena lupus. “Perbandingannya 1:40. Kalau anak laki-laki 1:200,” tuturnya. Pencetus lainnya adalah faktor lingkungan seperti polusi ataupun stres, bisa membuat seseorang terkena lupus. “Oh ya yang harus diingat, lupus ini bukan penyakit menular,” tandasnya. Lebih lanjut ia mengatakan meski sedikit jumlahnya, namun biasanya jika laki-laki yang kena lupus

kondisinya akan berat. “Penyebabnya dari kedisplinan saat berobat. Laki-laki itu k a n e g o nya t i n g g i , j a d i penerimaan diri terhadap lupus rendah. Mereka cenderung denied, merasa tidak apa-apa. Berhenti berobat atau coba-coba alternatif yang belum jelas,” tutur dr Rachmat. Ia berpesan agar para odapus rajin memperhatikan kondisi kesehatan sendiri. “Obat jangan sampai lupa diminum, rajin kontrol,” pesan dr Rachmat.DT

517/I/GLH

098/II/SWJ

419/XI/AGN

680/IX/GLH

018/I/FB/KTR

Layouter: zohra

EKONOMI

10 VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

13125 10263 13392 10507 19954 14381 110.17 1697 3680 9740

KURS BELI 13025 9763 13042 10157 19454 13881 104.67 1667 3280 9140

Asset BPD Bali Capai 16,95 Triliun Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menggelar RUPS tahunan di Ruang Wiswasabha Pratama Kantor Gubernur Bali, Rabu (11/3). RUPS dihadiri para pemagang saham antaralain, Bupati Badung A.A. Gde Agung dan Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg. 7 kabupaten/kota sisanya hanya mengutus perwakilan, serta dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali.

Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

DENPASAR-Fajar Bali Direktur Utama BPD Bali, I Made Sudja mengatakan, secara garis besar rasio keuangan Bank BPD Bali mulai dari CAR mencapai 20,71%, ROA sebesar 3,92%, ROE sebesar 25,66%, NIM sebesar 7,68%, BOPO sebesar 64,89% sedangkan untuk LDR sebesar 96,41%. Sedangkan untuk rasio kecukupan modal dirinya melan-

Tingkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan

jutkan sebesar 20,71% lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebesar 21,46% akibat pencapaian kredit yang diberikan melampaui dari target yang ditetapakan sehingga berdampak pada peningkatan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) Bank, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 18,71%. Peningkatan yang terjadi

Diparda Denpasar Gelar “Table Top” di Bandung DENPASAR-Fajar Bali Untuk memaksimalkan pasar domestik, Pemkot Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar bekerjasama dengan DPD Asita Bali menggelar acara Table Top, yang diikuti ratusan peserta dari Bali, Jawa Barat dan NTB. Hadir pula Kadis Pariwisata Kota Denpasar Drs. I Wayan Gunawan, Ketua DPD Asita Bali, I Ketut Ardana, Dinas Pariwisata Kota Bandung, Ketua DPD Asita Jawa Barat, Budijanto Ardiansjah dan Bandung Tourism Promotion Board. Table Top ini membidik saller dan buyer di kedua daerah sehingga terjalin kerjasama lebih erat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Drs. I Wayan Gunawan saat membuka Table Top di Meeting Rooms Hotel Clarity Bandung, belum lama ini, mengatakan tantangan dunia pariwisata saat ini sangat berat. Dimulainya terjadi krisis global di berbagai belahan dunia serta munculnya destinasi baru akan mempengaruhi angka kunjungan wisatawan. Termasuk di Denpasar, sehingga melakukan upaya peningkatan kunjungan wisatawan. ‘’Mengacu pada tagline Kenali Neg-

FAJA R BALI KAMIS, 12 MARET 2015l TAHUN XV

erimu, Cintai Negerim maka pentingnya bagi kami melaksanakan Table Top bekerjasama dengan Asita Bali dengan harapan dapat mengenal potensi kepariwisataan di daerah masing-masing. Juga dapat meningkatkan kerjasama dua belah pihak, baik kerjasama antar pemerintah (G to G), antar pemerintah dengan swasta (G to B), antar swasta (B to B),’’ terang GUnawan. Melalui Table Top ini pihaknya memaparkan kepariwisataan di Denpasar. Sebagai ibu kota propinsi merupakan pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Terletak sebagai jantung pulau Bali, sangat strategis aksesbilitas memadai dan peluang investasi cukup kondusif. Daya tarik alam memang tidak banyak, hanya memiliki kawasan Sanur merupakan pionir kepariwisataan di Bali. Bahkan Sanur saat ini sebagai pilot projek Kementerian Pariwisata sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). ‘’Di samping mengandalkan Sanur, pemerintah Denpasar melakukan pembenahan beberapa program seperti Wisata Kota City Tour yang meliputi Pura, Puri, Pasar dan Museum. Penilaian nilai

sejarah (Heritage City) melalui jelajah pusaka dan mengembangkan kota kreatif berbasis budaya unggulan. Program “Heritage City Tour” ini kami banyak juga belajar dari Kota Bandung. Maka Denpasar berharap pada pelaku pendukung pariwisata seperti para travel agent di Bandung dan buyer lainnya mendukung program Denpasar City Tour,’’ harapnya. Sementara Ketua DPD Asita Bali, I Ketut Ardana menegaskan Table Top merupakan kegiatan pertemuan bisnis antara para Travel Agent dan Corporate di Jawa Barat terutama Kota Bandung selaku buyer dan para industri pariwisata dari Bali diantaranya para Travel Agent yang anggota Asita Bali, hotellier, atraksi pariwisata selaku sallers. Dipilihnya Kota Bandung, karena dijadikan pilihan destinasi yang menarik. Di samping itu Bandung direct flight ada 8 kali sehari. ‘’Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Bali tahun 2014 sebanyak 6.392.460 orang dan wisatawan mancanegara 3.766.638 orang. Mengalami kenaikan 14.89 persen dibandingkan tahun sebelumnya. R-004

tersebut didorong oleh tambahan setoran modal dari pemegang saham selama tahun 2014 dengan jumlah keseluruhan mencapai lebih dari Rp 375,767 Miliar di samping itu juga peningkatan laba Bank. “Berdasarkan hasil penilaian posisi Desember 2014, sesuai profil risiko Bank yang berdasarkan pada peringkat 2 maka rasio kecukupan modal minimum (KPMM) yang wajib dipelihara Bank adalah sebesar 9,17%, dengan rasio KPMM yang dimiliki Bank mencapai 20,71% berarti terdapat kelebihan sebesar 11,54%,” jelasnya. Sedangkan untuk penyaluran kredit tahun 2014, mencapai Rp 12,53 Triliun atau tercapai sebesar 104,49% dari target sebesar Rp 11,99 Triliun. Untuk porsi penyaluran kredit sektor produktif terhadap total kredit yang disalurkan Bank mengalami peningkatan dari posisi Desember 2014 berada di atas target

yang ditetapkan sebesar 37,5% . Pencapaian kredit diikuti dengan rasio NPL sebesar 0,10% jauh di bawah ketentuan Bank Indonesia yang ditetpakan sebesar maksimal 5%. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercapai sebesar Rp 12,87 Triliun atau 93,58% dari target sebesar Rp 13,75 Triliun mengalami pertumbuhan sebesar 12,21% (yoy), lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,82%. Sedangkan dari sisi pencapaian target penambahan customerbase, Bank berhasil meningkatkan jumlah rekening sebesar 103.199 rekening penabung, jauh diatas target 2014 sebanyak 22.000 rekening baru. “Dari penambahan sebanyak 103.199 rekening tersebut, 9.784 merupakan rekening pelajar dan 93.415 adalah rekening masyarakat umum dan di 2014

kami telah melakukan aktivitas baru yaitu, Co-Branding E-Money,” ujarnya. Untuk komposisi kepemilikan saham masing-masing pemegang saham, lanjutnya, antara lain, Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 414.912 lembar saham, Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 500.617 lembar saham, Pemerintah Kota Denpasar sebesar 83.516 lembar saham, Karangasem sebanyak 33.800 lembar saham, Buleleng sebanyak 28.185 lembar saham, Tabanan sebanyak 25. 806 lembar saham, Klungkung sebanyak 22.423 lembar saham, Gianyar sebanyak 19.604 lembar saham, Jembrana sebanyak 17.092 lembar saham dan untuk Pemerintah Kabupaten Bangli sebanyak 8.993 lembar saham. Dengan jumlah setoran modal yang telah disahamkan sebesar Rp 1.154.948.000.000,00,- M-004

FB/AGUNG

RUPS- BPD Bali menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) di Ruang Wiswasabha Pratama Kantor Gubernur Bali

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI PT. TATA ANJUNG SARI Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT. BPR TATA ANJUNG SARI Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PT. BPR TATA ANJUNG SARI Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN INFORMASI LAIN PT. BPR TATA ANJUNG SARI Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT. BPR TATA ANJUNG SARI Tanggal: 31 Desember 2014

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT. BPR TATA ANJUNG SARI Tanggal: 31 Desember 2014

121/III/KTR

Layouter:zohra

FAJA R BALI

KAMIS, 12 MARET 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

TWBI dan ForBali Saling Jabat Tangan DARI HALAMAN 1 “Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha,” papar Iwan. Selama konsultasi publik tersebut, Gendo mengungkapkan sejumlah temuan yang dinilainya ganjil. Di antaranya, ia menilai bahwa TWBI sudah sempat melakukan pengumuman AMDAL. Yakni pada tanggal 9 Juni 2014 lalu. Menurut Gendo, pada tanggal tersebut, TWBI belum mendapatkan izin lokasi dari menteri. Sehingga, ia menilai hal itu tidak sah. Di samping itu, banyak pula tokoh masyarakat yang menurutnya tidak diundang. Meskipun demikian, Gendo mengatakan tetap akan menghormati tahapan yang dilangsungkan oleh TWBI. Asalkan, tahapan itu dilangsungkan berdasarkan prinsip taat asas dan taat hukum. “Beda persepsi ia, beda pendapat ia, beda pandangan ia, tapi kalau kalau proses dilanjutkan dengan taat asas, taat

prinsip, dan taat hukum, tentu saja ini harus kami hormati,” ujarnya usai meninggalkan ruang konsultasi sebelum acara berakhir. Kedatangannya yang cukup mengejutkan ini juga dikatakan sebagai bentuk apresiasi terhadap undangan TWBI. Meskipun dirinya walk out, tapi ia sempat menyampaikan kepada pihak TWBI, bahwa ia sangat mengapresiasi undangan tersebut. “Kami apresiasi undangan ini, kalau prosesnya taat hukum dan asas kami pasti datang,” imbuhnya. Sementara Direktur Utama PT TWBI Heru Budi Wasesa menilai sikap walk out tersebut merupakan hak pribadinya Gendo, tetapi prinsipnya adalah setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi publik pihaknya senantiasa mengundang Walhi atau Forbali. Kegiatan ini lanjut Heru masih sebatas konsultasi publik untuk memberikan masukan terkait kerangka acuan. Amdal itu sendiri nantinya akan diuji publik dan bilamana Amdal tersebut telah diuji publik barulah pihak KKP akan memberikan izin. “Konsultasi publik hari ini da-

pat disimpulkan dua persoalan, pertama persoalan mengenai lingkungan dan kedua soal basis ekonomi masyarakat nantinya. Masukan dan aspirasi yang disampaikan akan diakomodir oleh pihak TWBI dan akan dijawab pada dokumen Amdal secara resmi,”jelas Heru. Pihak TWBI juga mengatakan, pihaknya tidak akan membangun bilamana akan memberikan dampak negatif atau kerugian terhadap kawasan sekitar dan Bali secara luas. “Kami tidak akan membangun jika mencelakai diri sendiri apalagi merugikan masyarakat banyak dan kami senantiasa mengacu pada proses dan ketentuan hukum yang berlaku,”tegas Heru. Sementara itu, Asisten Deputi Pengkajian Dampak Lingkungan Ary Sudijanto membantah bahwa pihaknya telah memberikan izin kajian terhadap pihak TWBI. Pasalnya, yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup berkaitan dengan aspirasi, kekhawatiran dan harapan dari masyarakat yang kemudian dikaji secara komprehensif. Ditambahkan, pihaknya masih men-

unggu kajian Amdal yang akan diberikan oleh PT. TWBI. Selain Wayan Suardana, kegiatan kemarin juga dikejutkan oleh pernyataan seorang anggota DPRD Provinsi Bali. Yakni, Disel Astawa yang menyatakan dirinya mendukung rencana reklamasi di Teluk Benoa. Kader PDIP ini, menilai masyarakat Bali harus memperhitungkan masa yang akan datang. Jumlah penduduk di Bali akan terus bertambah, jadi membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun, ia berharap rencana itu harus berbasis adat dan budaya Bali. “Saya setuju, walau saya tidak dipilih tidak apa-apa. Saya melihat ke depan, Bali dikemanakan setiap manusia selalu akan melahirkan anak. Tapi harus berbasis budaya Bali,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, sebagai wakil rakyat, Disel mengatakan memang tidak dalam posisi setuju atau tidak. Tetapi hanya menyerap aspirasi masyarakat. Namun, ia menegaskan, semua rencana wajib untuk dikaji mendalam. Utamanya mengenai tujuan dan manfaat yang akan diperoleh untuk Bali. M-007/W-019

Murni melanjutkan, putranya memang telah mengalami sakit sejak usia 18 bulan. Saat itu, Rio kecil mengalami panas dan kejang-kejang. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari diajak ke Puskesmas, hingga ke RSUD Karangasem menjalani opname. Namun karena kondisinya semakin memburuk, oleh RSUD disarankan menjalani perawatan di RSUP Sanglah. Sejak saat itulah, Rio menjalani pengobatan di rumah sakit terbesar di Bali itu. Untuk saat ini, ia bersama suaminya, selama dua minggu sekali, rutin mengajak anaknya berobat ke RSUP Sanglah. “Kalau hanya memasang selang, bisa di RSUD Karangasem, tetapi kalau untuk yang lainnya harus ke RSUP Sanglah,” ujarnya lagi. Selain itu, Murni juga menyebutkan, anaknya Rio memang tidak makan nasi, namun lebih banyak mengkonsumsi susu.

Itupun susunya khusus. Dalam sebulan, Rio menghabiskan 4 kotak susu Protein dan 10 kaleng susu Pediasure. “Anak saya tidak makan nasi, cuma susu saja yang dimasukkan lewat hidung dengan memakai selang sonde, belum lagi kontrol seminggu sekali ke RSUD Karangasem dan RSUP Sanglah, totalnya dalam sebulan menghabiskan Rp. 6 juta lebih,” ujarnya. Karena tidak mungkin mempunyai uang berobat sejumlah itu, ia pun telah mengajukan proposal ke Gubernur Bali, setidaknya agar diberikan bantuan pengobatan tiap bulannya. Apalagi pengobatan anaknya di luar tanggungan JKBM. “Harapan kami saat ini hanya kepada pihak ketiga yang mau mengulurkan tangan. Kami pun telah mengirimkan proposal permintaan bantuan ke bapak Gubernur, semoga saja beliau merespon proposal kami,”

ucapnya lagi. Sementara itu, Perbekel Sibetan, I Ketut Juni Arsa didampingi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), I Nyoman Pasek menerangkan, sejak anak itu mengalami sakit, dari pihak Desa sendiri langsung bergerak dengan mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah. Bahkan, hingga saat ini, Putu Rio tercatat penerima bantuan biaya seumur hidup setiap bulannya sebesar Rp. 300 ribu dari pemerintah pusat. Diakuinya, untuk tahun 2014 lalu, memang Putu Rio hanya mendapatkannya selama 10 bulan. “Tahun 2014 dapat 10 bulan saja, karena di pusat katanya ada pengurangan pagu. Sedangkan dari desa kalau ada dana yang bisa kami berikan, tentu kami berikan, untuk orang tuanya juga sudah mendapatkan bantuan ternak dari Desa,” tutupnya. W-016

Menderita Lumpuh, Putu Rio Tunggu Bantuan Pemerintah DARI HALAMAN 1 Bantuan dari para dermawan pun sudah acapkali mengalir, namun karena biaya pengobatan yang harus dikeluarkan setiap bulannya berkisar Rp 6 juta, orang tua Rio berharap pemerintah membantu menanggung biaya pengobatan tersebut. Saat ditemui Fajar Bali Rabu (11/3) kemarin, ibu dari Putu Rio, Ni Wayan Satya Murni menyatakan, selama ini ia memang telah mendapat bantuan dari pemerintah, namun tidak semua biaya pengobatan anaknya ditanggung. Padahal, ia ingin sekali melihat anak pertamanya ini seperti anak-anak seusianya. “Saya juga ingin melihat anak saya normal seperti anak-anak seusianya, meskipun harapan itu kecil, namun tetap berusaha melakukan pengobatan,” ujarnya.

Golkar Munas Ancol Konsolidasi di Jembrana DARI HALAMAN 1 melakukan penataan di tubuh partai Golkar. “Ini semuanya untuk kemajuan ke depan partai Golkar di Jembrana,” ujar Mantan Anggota DPRD Jembrana ini. Ke depan, seluruh kader Golkar akan diakomodir dan harus dirangkul. Setelah berhasil dirangkul anti tak ada lagi kubu Agung Laksono maupun kubu Aburizal Bakrie. Untuk menata Golkar di Jembrana, ditambah lagi menjelang Pilkada Jembrana, pihaknya akan melakukan rapat dengan mengundang semua pengurus DPD, pengurus kecamatan (PK) dan pengurus desa (PD). Rapat tersebut rencananya digelar Jumat (13/3) mendatang. Untuk tahap awal, akan dilakukan konsolidasi dengan mengundang pengurus

dan kader. Rapat tersebut sebagai langkah sosialisasi, termasuk ingin merangkul serta menegaskan supaya pengurus kecamatan dan pengurus desa dapat bersamasama membangun partai Golkar di Jembrana. “Kami tak ingin Golkar di Jembrana tercerai berai,” ujarnya. Bagi pengurus PK dan PD juga diharap tetap mentaati apa yang menjadi keputusan Mahkamah Partai. Bila masih ada yang tidak sejalan dan menentang, maka kepengurusan PD maupun PK akan dibuatkan Plt. Namun sebaliknya, bila taat akan keputusan itu maka kepengurusannya akan tetap seperti sebelumnya. Hal itu juga berlaku pada fraksi Golkar yang ada di DPRD Jembrana. Birawan yakin, fraksi

yang ada sekarang akan mentaati apa yang menjadi keputusan dari pusat. Namun bila tak mematuhi, maka akan diberikan teguran secara bertahap. Sementara itu Ketua DPD Golkar Jembrana versi Munas Bali Made Suardana belum dapat dikonfirmasi. Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM mengakui kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar yang menerima kepengurusan Golkar versi Agung. “Sekarang kita putuskan bahwa yang kita terima adalah sesuai amar keputusan Mahkamah

Partai Golkar (MPG) hasil Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono,” ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (10/3). Yasonna mengatakan, menurut Pasal 32 ayat 5 UndangUndang Parpol Nomor 2 Tahun 2011, putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat. Dasar tersebut yang menjadi landasan Yasonna untuk mengakui kepengurusan Golkar versi Munas Ancol. “Sebelumnya kami sampaikan bahwa perselisihan hasil Munas Bali dan Ancol masalah internal yang harus diselesaikan di internal, yaitu melalui Mahkamah Partai. Setelah kita dapat keputusan soal Mahkamah Partai, kita pelajari dan mendalami putusan tersebut,” kata Yasonna. W-003

yang saat itu menjabat sebagai Bupati Klungkung saat dilakukan kesepakatan harga dengan masyarakat pada 29 November 2007 di Balai Desa Gunaksa. Janapria mengatakan jika kedatangan Bupati saat itu karena undangan Tim 9 yang sebelumnya gagal menyepakati harga tanah dengan masyarakat pada 26 November 2007. Ia juga menjelaskan dasar undangan ke Bupati tersebut sesuai dengan Perkaban (Peraturan Kepala Badan Pertanahan) nomor 3 tahun 2007. “Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka panitia melaporkan kepada bupati untuk menindaklanjuti,” ujar Janapria saat membacakan Perkaban. Keterangan inipun membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan jika terdakwa datang atas kehendak sendiri dan menyepakati harga dengan masyarakat. Selain itu, Janapria juga sempat dicecar pertanyaan seputar surat kepada Plt Kadis Perhubungan yang diminta

membuat rekening khusus untuk menampung uang ganti rugi pembebasan lahan yang berasal dari APBD. Janapria mengaku rekening khusus tersebut memang atas inisiatifnya sendiri untuk menghindari kekecewaan masyarakat yang sudah menyepakati biaya ganti rugi. “Rekening tersebut memang atas inisiatif saya sendiri,” jelasnya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Suryatin Lijaya mencecar saksi terkait penanggung jawab anggaran untuk pembebasan lahan. Janapria mengatakan jika pengusulan anggaran hingga kewenangan penggunaan anggaran berada di Dinas Perhubungan sebagai Pengguna Anggaran (PA). Sementara itu, anggota tim pembebasan tanah, Nyoman Rahayu juga sempat mengungkapkan jika kesepakatan harga Rp 14 juta didapat melalui tawar menawar antara Pemda dengan masyarakat. Saat itu, tokoh warga Pegik sempat menanyakan ang-

garan di Pemda dan menyetujui angka Rp 14 juta. Keterangan ini sendiri juga membantah dakwaan sebelumnya yang menyatakan kesepakatan harga tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri. Keterangan yang cukup menarik juga sempat dinyatakan 9 saksi dari panitia pembebasan lahan. Saat itu, majelis hakim menanyakan terkait siapa saja panitia yang hadir saat pembayaran ganti rugi pemilik tanah sesuai dengan tugas panitia yaitu menyaksikan pembayaran. Anehnya, meski menjadi salah satu tugasnya, 9 panitia yang ditanya satu persatu malah mengaku tidak pernah menyaksikan pembayaran ganti rugi tersebut. Namun saat ditanya apakah panitia mengambil honor sebagai panitia, hampir semuanya mengaku mengambilnya. “Kalau masalah kewajiban tidak ada yang melakukan. Kalau honor semua mengambil,” kelakar majelis hakim. W-007

tersebut cukup relevan,” paparnya. Bupati Gde Agung yang juga menyatakan kesediaannya sebagai keynote speaker. Bupati mengharapkan pembicara yang akan dihadirkan memiliki wa-

wasan dan kompetensi, meliputi dari kalangan media, praktisi serta dari kalangan pemerintahan sendiri. Atas kesiapan dan dukungan penuh dari Bupati Gde Agung, jaja-

ran pengurus PWI Bali menyatakan terima kasih. Karena selama ini Pemkab Badung khususnya Bupati Gde Agung telah memberikan banyak dukungan dan perhatian kepada insan pers di Bali. W-014*

FB/AG

WORKSHOP KURIKULUM-Dosen Universitas Hindu Indonesia Denpasar saat menggelar work shop kurikulum program studi Ilmu Filsafat Hindu Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Rabu (11/3) kemarin. Tampak para dosen serius menjalani work shop.

Terimakasih Telah Naikkan Gaji Pendamping DARI HALAMAN 1 Saat simakrama di Bangli, Suriati memang sempat menyampaikan usul agar Gubernur Bali Made Mangku Pastika memperhatikan para pendamping program Bali Mandara. Dirinya juga mengusulkan agar para pendamping baik Gerbangsadu maupun Simantri dinaikkan gajinya. Saat itu Gubernur Bali langsung memberikan lampu hijau, dengan catatan para pendamping dapat meningkatkan kinerjanya. Suriati kian sumringah ketika BPMPD Bali menyatakan rencana menaikkan gaji pendamping tersebut dari sebelumnya Rp/1,5 juta per bulan menjadi Rp. 2 juta per bulan. Rencana

peningkatan gaji tersebut diungkapkan langsung Kepala BPMPD Bali, Ketut Lihadnyana, saat acara pengarahan kepada seluruh pendamping Gerbangsadu. Suriati mengucapkan banyak terimakasih pada Gubernur Bali atas perhatiannya pada para pendamping program Bali Mandara. Iis Suriati mengatakan Gerbangsadu yang didampinginya di Desa Demulih memiliki potensi untuk dapat berkembang dengan baik. Potensi tersebut yakni berupa kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dengan program Gerbangsadu. Mereka tergolong lancar dalam pengembalian kredit. Potensi lainnya adalah banyaknya kerajinan rumah

tangga yang memiliki pasar yang jelas. Yakni kerajinan membuat tikar pandan, kerajinan membuat sokasi, klatkat, katik sate, sanggah caru sampai alat-alat ngaben. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi Umat Hindu di Demulih yang padat dengan aktifitas upacara bertalian dengan banyak pura (18 pura) yang disungsung di sana. Iis mengatakan Toko Yadnya yang dikelola BUMDes dengan dana dari Gerbangsadu juga prospeknya cerah.”Toko Yadnya yang dikelola BUMDes bakal menampung hasil-hasil kerajinan masyarakat setempat, kami optimis penjualan alat upacara di Toko Yadnya bakal berjalan baik”, tutup Iis Suriati. W-002

Hal senada disampaikan Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta. Ketika ditanya apakah Demokrat akan meminang Arjaya saat Pilwali nanti, Mudarta memilih menepis. Dirinya mengatakan, partai Demokrat belum ada komunikasi untuk mengusung Arjaya. Pertemuan tersebut, lanjut Mudarta, tidak dirancang sebelumnya. Menurut Mudarta, keduanya merupakan kolega saat di DPRD Bali periode lalu. Dimana Arjaya merupakan mantan ketua komisi I DPRD Bali. “Belum ada komunikasi apakah Arjaya akan memakai Demokrat sebagai kendaraan politik untuk maju di Pilwali Denpasar. Mereka dulu sama-sama di DPRD Bali (Arjaya dan Adnyana). Pertemuan ini tidak dirancang sebelumnya,” cetus Mudarta. Sementara itu, Made Ar-

jaya yang didampingi oleh istrinya, Wawa Lin Arjaya memberi sinyal bahwa pertemuan dengan elit Demokrat tersebut berkaitan dengan komunikasi politik untuk Pilwali Denpasar. Arjaya mengatakan dirinya membangun komunikasi dengan semua partai politik termasuk dengan partai Demokrat. Arjaya juga mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan dirinya siap maju pada Pilwali nanti. “Pilkada nanti harus ada kandidat yang berani mendobrak, itu syarat fundamental. Siapapun kita dukung, harus yang berani. Jangan yang standar. Politisi itu tidak akan pernah mundur dari gelanggang, dia akan tetap jalan. Saya di mana-mana berkomunikasi dengan siapa saja,” tegas Arjaya. M-007

Arjaya Merapat ke Demokrat DARI HALAMAN 1 Denpasar. “Iya waktu itu beliau (Arjaya) didampingi Istrinya buk Wawa Arjaya. Pertemuan ini tidak direncanakan, terjadi secara kebetulan,” beber Adnyana Rabu (11/3) kemarin. Dilanjutkan Adnyana, untuk Pilkada atau Pilwakot mendatang Partai Demokrat telah memiliki figur yang akan diusung. Sampai saat ini, partai Demokrat masih memantapkan koalisi dengan partai Politik. Adnyana juga enggan membeberkan siapa figur yang nanti diusung kepada publik. “Demokrat telah memiliki figur. Untuk figurnya nanti pasti disampaikan kepada publik. Saat ini, partai masih memfokuskan diri untuk membangun mitra koalisi yang sejalan dengan visi dan misi partai,” jelasnya.

Tim Sembilan Bersaksi, Hakim Temukan Kejanggalan

DARI HALAMAN 1 Rahayu (Kadis DKP sebagai Anggota), Made Sugiarta (mantan kepala Bappeda Klungkung sebagai anggota), IGN Wiratmaja (mantan Kabag Tapem sebagai anggota), Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan dan Pesedahan Agung sebagai anggota), Made Ngurah (mantan asisten I Pemkab Klungkungsebagai anggota), AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung sebagai anggota) dan I Gde Ngurah (Kasi di BPN Klungkung sebagai anggota). Sekda non aktif yang juga ketua pengadaan lahan, I Ketut Janapria menjalani pemeriksaan pertama sekitar pukul 10.30 Wita. Dalam keterangannya, Janapria membeber pengadaan lahan untuk Dermaga Gunaksa mulai dari pembentukan panitia pada 2007 hingga serah terima lahan yang dibebaskan. Majelis hakin sempat menanyakan Janapria terkait kedatangan terdakwa

Badung Siap Jadi Tuan Rumah HPN Tahun 2015

DARI HALAMAN 1 masyarakat. “Bagaimana peranan media dalam mendukung sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Hemat saya tema

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

POLITIK

12 Suara PARLEMEN

Aspirasi Melebur Kelurahan Jadi Desa GIANYAR-Fajar Bali Setelah pembahasan UU Desa ditunda di Gedung DPRD Gianyar, kini muncul aspirasi melebur Kelurahan menjadi Desa. Pro dan kontra UU Desa soal mana yang didaftarkan terus menggelinding d i K a b u p a te n G i a nya r, semenjak Ranperda Penetapan Desa menuai protes hingga rancangan itu tertunda. Kini pasca terFB/ARTAYASA tundanya rancangan itu Ida Bagus Rai muncul aspirasi melebur kelurahan menjadi desa. Ida Bagus Rai, salah satu anggota DPRD dari partai Gerindra justru mengusulkan agar Kelurahan di Kabupaten Gianyar dilebur dalam Pemerintahan Desa. Karena menurutnya kepemimpinan desa lebih tepat dipimpin oleh Kepala Desa atau Perbekel karena dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Lurah sendiri merupakan PNS yang ditempatkan langsung oleh pemerintah. Sehingga kebanyakan para Lurah ini tidak mengerti akan wilayah yang dipimpinnya. “Pada prinsipnya kita tetap menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya. W-005

Suhu Politik di Bangli Mulai Hangat

Dituduh Berpolitik Praktis, Forkomdes Bangli Balik ‘Menyerang’ BANGLI-Fajar Bali Forum Komunikasi Kepala Desa (Forkomdes) Bangli merasa gerah dituduh berpolitik praktis dan terlampau dini memberikan dukungan kepada Made Gianyar dan Ngakan Made Kutha Parwata. Tuduhan tersebut datang dari kader PDIP Bangli I Nyoman Budiutama, Selasa (10/3) melalui media masa. Atas tuduhan berpolitik praktis dan mendahului itu, Forkomdes Bangli yang diketuai Made Diksa (Perbekel Desa Abang Batudinding), Kintamani merasa gerah. Menyikapi tuduhan itu mereka datang ramai-ramai menemui wartawan untuk menyampaikan sikap tegasnya, di rumah jabatan DPRD Bangli, Rabu (11/3). Ketua Forkomdes, Made Diksa dengan nada berapi-api menyayangkan statement Budiutama yang mengatakan terlalu mendahului untuk memberikan dukungan kepada Gianyar-Kutha Parwata dan melarang Perbekel berpolitik praktis. Diksa dengan tegas mengatakan Perbekel boleh berpolitik praktis, karena Perbekel adalah jabatan politik dan atau lahir dari proses politik. “Dengan tegas saya nyatakan bahwa kami boleh berpolitik praktis, kami memang lahir dari proses politik”, ujar Diksa diamini rekan-rekannya. Soal dia memberikan dukungan kepada Made Gianyar yang Bupati Bangli dan Ngakan Made Kutha Parwata (yang Ketua DPRD Bangli) saat di Pulau Menjangan, Buleleng, itu memang lahir dari hati nurani Forkomdes. Menurut mereka pasangan Gianyar Kutha Parwata yang mereka beri istilah paket Gipar dinilai pasangan yang serasi dan tepat untuk memimpin Bangli ke depan. Made Gianyar dinilai telah sangat berjasa bagi desa-desa di Bangli, yang dilihat dari alokasi dana desa (ADD) yang digelontor ke desa, hingga desa menjadi lebih berdaya dan berinovasi. Sedangkan Ngakan Made Kutha Parwata dilihat dari pengalamannya di politik, di DPRD Bangli, DPRD Bali serta dengan track record yang baik. Anggota Forkomdes I Made Agus Antara senada dengan ungkapan Diksa. Dia malah mempertanyakan kapasitas Nyoman Budiutama terkait komentarnya kepada Forkomdes.”Apa kapasitas dia terkait komentar ini”, tanya Antara yang Perbekel Catur, Kintamani ini. Menurut dia kalau Budiutama kapasitasnya selaku kader PDIP malah sepatutnya memberikan apresiasi atas dukungan para perbekel tersebut, toh yang didukung adalah dari unsur PDIP.”Bagaimana partai bisa besar kalau tak mendekatkan diri dengan tokoh masyarakat atau perbekel”, tambah Antara yang diamini rekan-rekannya. Sementara itu Ketua DPC PDIP Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta ketka dikonfirmasi soal deklarasi paket Gipar itu, dia mengatakan selaku pimpinan partai pihaknya sangat mengapresiasi atas aspirasi terhadap kader senior . Jika telah menjadi keputusan partai dirinya mengaku siap untuk mendukung dan mengamankan paket tersebut. “Kami dukung asalkan paket itu sudah menjadi keputusan partai”, ujarnya sembari menambahkan dirinya kini masih sedang fokus diagenda Konggres IV PDIP. W-002

Pengurus DPC PDIP Tabanan ‘Mejaya-jaya’ di Besakih Memohon Kerahayuan, Keselamatan Dalam Menunaikan Tugas Partai

TABANAN-Fajar Bali Seluruh pengurus DPC PDIP Tabanan melakukan prosesi mejaya-jaya di Pura Agung Besakih, Rabu (11/3). Prosesi mejaya-jaya para pengurus DPC PDIP Tabanan periode 2015-2020 ini sekaligus juga dengan prosesi mejaya-jaya bagi para pengurus DPC PDIP Kabupaten/ Kota se-Bali dan pengurus DPD PDIP Bali periode 20152020. Prosesi mejaya-jaya ini dipuput Ida Sri Bhagawan Putra Nata Nawa Wangsa Pemayun dari Kedatuan Kawista, Belatungan, Pupuan, Tabanan. Ketua DPC PDIP Tabanan, I Komang Gede Sanjaya mengatakan, prosesi mejaya-jaya ini serangkaian dengan prosesi mejaya-jaya bagi seluruh pengurus DPC PDIP Kabupaten/ Kota se-Bali dan pengurus para pengurus DPD PDIP Bali. Dengan prosesi mejaya-jaya ini diharapkan seluruh pengurus DPC PDIP di Bali, khususnya para pengurus DPC PDIP Tabanan selalu dianugerahkan kerahayuan dan keselamatan dalam menunaikan tugas-tugas kepartaian. “Kami juga berharap prosesi mejaya-jaya ini mampu memberikan vibrasi spiritual kepada para pengurus kami”, ungkapnya. Sehingga bisa selalu harmonis dan mampu menjalankan tugas dan ideologi partai dengan baik. W-004

FAJA R BALI

KAMIS, 12 MARET 2015 l Tahun XV

Persiapan Golkar Jelang Pemilihan Wali Kota Denpasar

IGA Mas Sri Lestari: Bukan Kepentingan ‘Kubu’, Tapi Kepentingan Bersama Pasca disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kepengurusan kubu Agung Laksono di Bali bergerak cepat dalam persiapan Pemilihan Walikota di Bali. Selain itu, kepengurusan Agung Laksono juga berkomitmen akan merangkul kubu Aburizal Bakrie di Bali.

DENPASAR-Fajar Bali P l t . Ke t u a D P D Pa r t a i Golkar Denpasar IGA Mas Sri Lestari mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan meskipun pihak ARB di Bali telah melakukan proses politik dalam menghadapi Pilkada mendatang. Pihaknya

b e rko m i t m e n m e ra n gku l kubu ARB di Bali. “Kalaupun kemarin diproses oleh kubu ARB, dan kalau memang kader tersebut yang terbaik bagi Golkar ya kami akan dukung dan rekomendasikan. Kami akan merangkul,” jelasnya di Denpasar, Rabu (11/3)

kemarin. Dikatakan Gek Rani sapaan akrabnya, meskipun kisruh internal partai di p u s a t k i a n m e re m b e s d i daerah, namun pihak nya tetap menjaga soliditas partai berlambang pohon beringin tersebut dengan menjunjung tinggi semangat persatuan. “Sekali lagi kepentingan Golkar bukan kepentingan kubu per kubu, tetapi kepentingan bersama,” tegasnya. Dijelaskan lebih lanjut, selain kader internal partai, partai Golkar juga akan terbuka kepada figur-figur non kader atau tokoh independen. Untuk itu, bagi kader ya n g i n g i n m e n c a l o n ka n

Mencari Solusi Krisis Air Subak di Kabupaten Bangli

Dewan Desak Pemerintah Hijaukan Daerah Hulu BANGLI-Fajar Bali Semakin seriusnya persoalan kekurangan air di subak-subak wilayah Kabupaten Bangli dikhawatirkan berdampak serius bagi upaya pemerintah untuk mempertahankan produksi beras daerah. Seringnya terjadi gagal panen di Bangli tidak terlepas dari kesulitan air yang dialami, terlebih pada musim kemarau baru lalu. Kondisi itu mengundang keprihatinan anggota DPRD Bangli, I Nengah Reken. Pada saat rapat kerja dengan Perusahaan Daerah Air M i n u m ( P DA M ) , a n g g o t a DPRD dari fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak daripada krisis air di subak Bangli. Menurut dia, Subak yang berada di daerah sejuk seperti Subak Tampuagan, Desa Peninjoan, Tembuku Bangli justru mengalami krisis air yang berakibat pada digunakannya sistem tanam bergilir. Dan dengan pola pergiliran tanaman itupun kebutuhan air bagi tanaman padi belum tercukupi. Hingga akhirnya produksi padi merosot. Kembali dijelaskan, krisis air di Tampuagan selain

Nengah Reken

FB/SUMERTA

disebabkan oleh disadapnya air oleh PDAM Bangli adalah semakin gundulnya hutan di daerah hulu.”Memang air sekarang menjadi rebutan antara subak dan PDAM, tetapi penurunan debit air disebabkan oleh daerah atas yang mulai semakin gundul,” ujar politisi asal Peninjoan, Tembuku ini. Bukan hanya krisis air di Tampuagan. Parahnya krisis air disebutnya juga telah terjadi di banyak subak di Bangli, baik di subak kecamatan Susut dan subak di Kecamatan Tembuku. Bebarapa titik krisis yang terjadi diyakini disebabkan juga oleh semakin banyaknya pengeboran air bawah tanah. Diharapkan

pemerintah tak bersikap diam soal krisis air ini, tetapi agar lebih serius menyikapinya, pun dengan langkah nyata melakukan penghijauan, baik di daerah hutan dan daerah aliran sungai (DAS). “Kalau tidak maka persoalan krisis air semakin serius, dan dampaknyapun bakal semakin serius,” tegasnya. S e m e n t a ra i t u , ka re n a persoalan krisis masih terjadi di sebagian besar subak, maka menurutnya juga berdampak pada produksi beras di Bangli yang sudah amat menurun. Dari sisi kualitas beras juga memburuk. Dia yakini hal itu akibat faktor air. Untuk itu, diharapkan juga antara subak dan PDAM tidak rebutan. Mana air yang potensi untuk dikelola PDAM agar diambil PDAM dan sebaliknya yang untuk subak dikelola subak. Dia tak ingin pada satu sisi ada sumber air yang airnya terbuang begitu saja tidak dimanfaatkan PDAM, pada satu sisi air yang sudah jelas untuk ke subak disadap.”Jangan dong PDAM sampai sadap air subak, semestinya ambil air yang masih belum dimanfaatkan subak,” tutupnya. W-002*

dalam Pilkada mendatang akan dilakukan fit and proper test atau uji publik kelayakan dan kepatuhan. “Kami terbuka bagi kader non partai. Bukan kader pun kami terbuka, apalagi terhadap kader partai Golkar sendiri. Dan kami akan melakukan fit and proper test,” tandasnya. Dikatakannya, dalam fit and proper test tentunya ada mekanisme, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela dengan melibatkan tim survei yang independen. “Ada survei, kami tentunya tidak merekomendasikan atau mengusung calon yang pasti kalah, tetapi melihat potensi dan tingkat keterpilihan dalam masyarakat yang mempun-

yai potensi untuk menang,” bebernya. Dirinya menambahkan agar soliditas partai Golkar tetap dijaga dan melepaskan istilah kubu atau pihak AL atau ARB. Menurutnya, Golkar hanya satu. Disoroti mengenai apakah akan diberikan PAW bagi kader yang melawan, dirinya mengatakan bahwa ada mekanisme dan aturan yang berlaku berdasarkan AD/ ART partai. “Lupakan kubukubuan, yang ada hanya satu Partai Golkar. Kami tidak ingin terlalu dini bicara tentang PAW. Nanti ada mekanisme partai. Ada aturan yang harus dijalankan. Ada AD/ART,”tandasnya. M-007

Wacana Penambahan Batas Tinggi Gedung Masih Kontroversi MANGUPURA–Fajar Bali Wacana menaikkan tinggi bangunan lebih dari 15 meter masih kontroversi. Ketika kajiannya masih terus dibahas di DPRD Badung, salah satu anggota dewan Gede Suardika justru mengaku tidak setuju dengan wacana tersebut. Politisi Nasdem ini berpendapat, tinggi bangunan harus mengacu pada undangundang yang berlaku. FB/DOK “Kalau mengacu pada Gede Suardika UU, ten t u sa ja ha ru s mengikuti aturan yang berlaku. Saya kurang setuju apabila ketinggian gedung ditambah dari sebelumnya 15 meter, karena setiap daerah memiliki otonomi masingmasing,” ucap anggota Komisi II ini, ketika dihubungi melalui telpon, Rabu (11/3). Suardika menilai, apabila ketinggian gedung ditambah, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas warga khususnya saat proses keagamaan. “Kalau di daerah-daerah yang jauh dari aktifitas keagamaan boleh saja ada bangunan yang tingginya diatas 15 meter, tapi harus benar-benar dikaji. Bali berbeda dengan Jakarta,” ucapnya. Sebelumnya, anggota komisi IV, Nyoman Sentana menyatakan keinginan pemerintah untuk menaikkan tinggi bangunan lebih dari 15 meter. Sentana beralasan, hal ini akan baik untuk perkembangan pariwisata di daerah. Wacana ini masih terus dikaji sebab apabila ketinggian gedung ditambah, tentu saja para investor akan gencar melakukan investasi khususnya di daerah kawasan wisata di Badung Selatan. Hal ini tentu akan berdampak pada pemerataan pariwasata yang digadang-gadang oleh pemerintah. Pariwasata Bali jangan hanya terpusat disalah satu wilayah saja, tapi merata di seluruh wilayah sehingga perekonomian di daerah bisa meningkat. M-005

Sukseskan Pelaksanaan Pilkada 2015

Dukung Panwaslu, Badung Siapkan Personel, Gedung dan Anggaran Rp 5,2 M MANGUPURA-Fajar Bali Pemerintah Kabupaten Badung sangat komit untuk m e n d u ku n g p e l a ks a n a a n Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Badung tahun 2015 yang dijadwalkan bulan Desember mendatang. Komitmen tersebut dibuktikan dengan memberikan suntikan dana sebesar Rp. 5,2 M lebih bagi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Badung, meskipun Panwaslu Badung belum ditetapkan karena menunggu pengesahan UU no 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Hal tersebut terungkap saat Bupati Badung A.A. Gde Agung menerima audiensi Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali di Puspem Badung, Selasa lalu. Dalam kesempatan tersebut ikut mendampingi Bupati yakni Sekda Badung Ko m p ya n g R . S w a n d i k a , Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kesbangpol Linmas, Kadisduk Capil, Kasatpol PP, Kabag Keuangan, Kabag Asset, Kabag Administrasi Pemerintahan Umum, Kabag Humas dan Protokol dan Sekretaris Bappeda Litbang. Bupati Gde Agung memberi apresiasi kepada Bawaslu dan Panwaslu yang telah menunjukkan keseriusannya dalam menyukseskan Pemilukada ini. Bupati menegaskan, bahwa mengenai dukungan dana, material dan SDM sesuai proposal dari Bawaslu, Kabupaten Badung sejatinya sudah pasti dan siap. Seperti dukungan dana, Badung sudah meny-

FB/HERY

Bupati Badung A.A. Gde Agung menerima audiensi Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali di Puspem Badung, Selasa (10/3) lalu. iapkan dana sebesar Rp. 5,2 M lebih untuk operasional Panwaslu Badung. “Meskipun sampai saat ini Panwaslu Badung belum lahir, namun berkenaan dengan kepastian anggaran untuk Panwaslu sudah siap, sesuai proposal Bawaslu,” jelasnya. Dari segi material, Badung juga sudah menyiapkan tempat untuk kantor Panwaslu, dimana akan berdampingan dengan KPU Badung memanfaatkan eks Gedung Asrip Badung. Sementara mengenai duku n gan S DM , j u ga sudah siap. Setelah Panwaslu Badung dilantik, pegawai yang d i b u t u h k a n a k a n s e g e ra diperbantukan di Panwaslu. Selain mengenai ketiga

hal tersebut (Man, Money, Material), Bupati Gde Agung juga menekankan kepada aparat Panwas, bilamana mengambil suatu langkah prinsip yang akan melibatkan unsur di luar Panwas dan KPU agar dikonsultasikan/dikoordinasikan dengan pihak yang dilibatkan seperti aparat keamanan dan Pemkab. Sehingga kejadian seperti tahun lalu adanya pemungutan suara ulang di Abiansemal tidak terulang lagi. “Panwas ikut menjaga agar kondisi masyarakat tetap kondusif,” tegasnya. Selain itu Bupati meminta Bawaslu agar mengeluarkan sebuah regulasi yang tegas mengenai

p e m a s a n ga n A l a t Pe ra ga Kampanye (APK). Karena pengalaman pada Pemilu seb elumnya p emasan gan APK tidak mencerminkan estetika dan keindahan lingkungan. Dengan regulasi tersebut aparat Satpol PP dapat melakukan penertiban bagi APK yang dipasang diluar aturan tersebut. Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali yang dihadiiri I Ketut Sunadra, I Wayan Widyardana Putra beserta Kepala Sekretariat Bawaslu Bali IB Adinatha mengatakan audiensi dengan b u p a t i b a du n g in i u n t u k mengkonfirmasi terkait kesiapan Badung mendukung Panwaslu Badung. Menurut

Ketut Sunadra sesui UU no 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dana dan fasilitas s e s u a i p e ra t u ra n p e r u n dang-undangan. Dan sesuai UU no 15 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, menyatakan pendanaan kegiatan Pemilukada yang dilaksanakan tahun 2015 dibebankan pada APBD. Mengenai pelaksanaan P i l ka d a s e re n t a k d i B a l i akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 mendatang. Sebelumnya ada 5 kabupaten/kota (Badung, Ta b a n a n , B a n g l i , K a ra n gasem dan Denpasar) yang akan menggelar Pilkada serentak, namun terkait adanya revisi UU Pilkada, ada satu kabupaten lagi yang akan ikut Pilkada serentak yakni Kabupaten Jembrana. Terkait Pilkada tersebut , Bawaslu sudah melakukan rekrutmen Panwas di lima Kabupaten/Kota termasuk calon panwas pemilu di Jembrana. Sunadra memastikan Panwas di 5 kabupaten/ kota tersebut sudah siap dilantik, menunggu pengesahan UU Pilkada yang masih dikonsultasikan di DPR. W-014 Layouter: Wiadnyana