FAJAR BALI EDISI KAMIS 15 JANUARI 2015

FAJAR BALI

KAMIS, 15 JANUARI 2015 l Tahun XV

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Selamat Pagi

Pak Gubernur Bedah Rumah Bantu KK Miskin di Pesisir SELAIN program Gerbangsadu yang sudah berjalan, di Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, juga kebagian bantuan bedah rumah bagi keluarga miskin. Bantuan FB/PRAMONO bedah rumah sudah dirasakan oleh warga Samanhuri kurang mampu di desa pesisir—terutama bagi golongan keluarga miskin yang telah lansia. Rata-rata mereka sudah tidak produktif untuk bekerja.

Apalagi sebagian besar, penduduk di Air Kuning, memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

Perbekel Air Kuning, Samanhuri yang

AKTIVITASPT Pionir Beton terus melakukan aktivitas industri walaupun telah disoroti kritis oleh Komisi I DPRD Provinsi Bali terkait perizinan yang seyogyanya hanya dijadikan gudang penyimpanan material.

KE HAL. 11 FB/ARY

Pesan Inspiratif Kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tapi kita dapat membangun generasi muda untuk masa depan.

Franklin D Roosevelt

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 14 Januari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp Rp

300,000 180,431,500 180,731,500 61,478,506 119,252,994

PAN Bali Komitmen Taat Asas D E N PA S A R- Fa j a r Bali Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Bali secara bulat telah memiliki pandangan yang sama dengan DPD-DPD PAN di Bali.

Hingga saat ini, DPD Bali melihat belum waktunya untuk meNyoman Gede Suweta nentukan sikap politik mengingat belum ada kader PAN yang mendeklarasikan secara resmi untuk maju dalam bursa pencalonan Ketua Umum PAN dalam Kongres mendatang.

Seperti diketahui, Kongres PAN direncanakan akan dilaksanakan tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2015 di hotel Westin, Nusa Dua Bali.

Ketua DPW PAN Bali Njoman Gede Suweta ketika ditemui di kantor DPW PAN Bali, Denpasar, Rabu, (14/1) mengatakan, PAN Bali pada prinsipnya telah berada dalam posisi atau cara pandang yang sama, baik dari DPW Bali dan

KE HAL. 11

PT. Pionir Beton tidak Kantongi IMB BLH Badung Temukan Sedimentasi Beton yang Merusak Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung memastikan bangunan PT. Pionir Beton yang berlokasi di Kelurahan Benoa tidak mengantongi surat izin mendirikan bangunan (IMB).

MANGUPURA-Fajar Bali Selain tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung juga menemukan 10 pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Pionir Beton. Satu dari 10 pelanggaran yang paling fatal yakni terjadinya

FB/DOK

Ketut Sudarsana sedimentasi beton yang sangat krodit dan mengakibatkan pence-

ONLINE: www.fajarbali.com

KE HAL. 11

Aklamasi, Komisi III Setujui Budi Gunawan Jadi Kapolri

JAKARTA-Fajar Bali Komisi III DPR menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi setelah Komisi III melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan atas calon tunggal kepala Polri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo tersebut.

“Menyetujui surat Presiden dan secara aklamasi mengangKE HAL. 11

FB/IST

UJI KELAYAKAN-Calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat uji kelayakan dan kepatutan (pit & proper test) di Komisi III DPR RI, kemarin.

Wagub Imbau UU Desa tak Picu Konflik Siap tidak Siap, Hari Ini Batas Akhir KabupatenKota Tentukan Sikap DENPASAR-Fajar Bali Siap tidak siap, pilihan final pendaftaran Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus diputus hari ini. Kamis (15/1) hari ini merupakan batas akhir penentuan sikap Bupati/Walikota mendaftarkan desa adat atau desa dinas.

Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta pun memberikan

Ketut Sudikerta

FB/DOK

perhatian khusus terhadap persoalan ini. Rabu (14/1) kemarin, seluruh masyarakat Bali diingatkan agar tidak terbelah lantaran perbedaan pilihan UU Desa ini.

Wagub Sudikerta menegaskan, sejak Jumat (9/1) lalu rekomendasi DPRD Bali telah ditetapkan.

Sesuai janjinya, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika pun sudah mengikuti seluruh rekomendasi tersebut, yakni memfasilitasi Bupati/Walikota agar segera menentukan pilihan. Nah, menurut KE HAL. 11

014/VI/KTR

Foto Mesra Mirip Abraham, Kriminalisasi?

JAKARTA-Fajar Bali Foto mesra seorang pria yang mirip dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan pemenang kontes kecantikan nasional yang beredar di dunia maya, mengundang perhatian banyak orang.

Foto mesra terduga Anbraham bersama Elvira Devinamira, Puteri Indonesia 2014 itu muncul seusai penetapan calon tunggal Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka.

Abraham pun telah membantah kebenaran fotofoto tersebut. Menurut Abraham, ada pihak yang KE HAL. 11

Ombudsman Bidik Kantor Perizinan DENPASAR-Fajar Bali Kerja keras Ombudsman RI perwakilan Bali menguji kepatuhan instansi pemerintahan terhadap Undang-undang nomor 25 tahun 2009 nampaknya masih harus dilanjutkan, mengingat hasil survei pada Bulan OktoberNovember 2014, mayoritas SKPD di kabupaten ‘merah’.

Memasuki tahun 2015, survei serupa tetap akan dilakukan. BahFB/DOK kan Ombudsman sudah menetapUmar Ibnu Alkhatab kan target surveinya, yakni kantor perizinan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Rabu (14/1) menyampaikan, sepanjang tahun 2014 jumlah laporan masyarakat terkait pelayanan publik cukup banyak,

KE HAL. 11

Ketika Perwakilan UNESCO Kunjungi Subak Pulagan

Petani pun Cemaskan Alih Fungsi Lahan Subak Pulagan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar dekat kawasan DAS Tukad Pakerisan telah mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai World Heritage. Namun, penetapan kawasan tersebut mengundang kekhawatiran terjadi alih fungsi lahan yang berakibat kerusakan lingkungan. Kenapa? Berikut laporan wartawan Fajar Bali.

Putu Artayasa Wartawan Gianyar

026/VI/W-020

maran hutan mangrove luar biasa.

Dugaan keberadaan PT Pionir Beton yang menyalahi peraturan, perizinan dan peruntukannya mulai terungkap. Menurut Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung Made Sutama, sampai detik ini PT Pionir Beton belum mengurusi izin mendirikan bangunan (IMB). Sutama memastikan bahwa bangunan gudang milik perusahaan tersebut memang tidak ber-IMB. “Sampai detik ini mereka (PT Pionir Beton) belum mengajukan IMB. Artinya bangunan milik mereka memang tak ber-IMB,” kata Sutama saat dihubungi via selulernya, Rabu (14/1)

KEKHAWATIRAN tersebut cukup beralasan. Pasalnya, saat perwakilan UNESCO berkunjung ke Subak Pulagan, dan berdialog dengan petani, Selasa (13/1), pekaseh Subak Pulagan Sang Nyoman

Astika mewakili anggota subak, menanyakan kepada perwakilan UNESCO, terkait kemungkinan mereka membangun rumah pada lahan pertanian, akibat jumlah keluarga sudah banyak, sementara tanah di pekarangan rumah tidak mencukupi lagi.

Terkait hal itu, Cristal Backley, salah satu perwakilan UNESCO tidak bisa memberikan jawaban ya atau tidak. Kedatangan mereka bertujuan melihat dari dekat kondisi subak. Dia hanya menegaskan kepada anggota subak harus bangga karena mendapat penghargaan Word Heritage sebagai kawasan yang mempunyai nilai historis dan tradisi yang diakui dunia.

Senada diungkapkan perwakilan UNESCO lainnya, Gamini Wijesuriya. Pihaknya tidak bisa membatasi perubahan dan tidak bisa memberikan jawaban bisa atau tidak membangun. Namun, dia sangat kagum denKE HAL. 11

KUNJUNGI SUBAK-Salah satu lembaga dunia, UNESCO saat berkunjung ke Subak Pulagan dan berdialog dengan petani.

Layouter: dejerie

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2 Dua Residivis Tersangkut Narkoba DENPASAR-Fajar Bali Sepasang kekasih berinisial Fer (46) dan Her (33) tersangkut kasus narkoba.

Keduanya merupakan residivis narkoba dan masih menjalani proses pembebasan bersyarat (PB) ditangkap karena pesta sabu di kamar kosan di Jalan Raya Padonan Tibubeneng, Kuta Utara, pada Kamis (08/1) lalu.

“Dalam pengerebekan di kamar kosan mereka ditemukan satu paket sabu FB/HS seberat 0,10 gram dan alat SEPASANG KEKASIH-Pasangan hisap (bong),” jelas Kasat Narkoba Polresta Denpasar, kekasih ini ditangkap atas Kompol I Gede Ganefo pada keterlibatanya mengkomsumsi narkoba di kamar kosannya.

Rabu (14/1) kemarin.

Kompol Ganefo membenarkan keduanya merupakan residivis kasus narkoba dan masih berstatus PB. Dalam vonis tersebut keduanya divonis sama, empat tahun penjara. Penangkapan terhadap keduanya pun dilakukan oleh jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar. “Beberapa Bulan setelah berstatus PB, keduanya sering mengkomsumsi narkoba,” beber mantan Kapolsek Denpasar selatan ini. Penangkapan Fer dan Her dilakukan jajaran Sat Narkoba pada Kamis (08/1) sekira pukul 08.15 Wita. Petugas membuntuti pasangan kekasih ini saat akan pesta sabu di rumah kontrakan yang digunakan kumpul kebo di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara. Setelah mereka berada di dalam petugas langsung menyeruak masuk dan menemukan barang bukti satu plastic klip sabu seberat 0,10 gram.

Menurut mantan Kapolsek Kuta Selatan ini, tersangka Fer dan Her mengaku membeli sabu tersebut dari seorang pengedar tak dikenal. Keduanya berencana mengkomsumsi sabu tersebut.

Kompol Ganefo mengatakan, selain membekuk Fer dan Her, petugas juga membekuk seorang pengedar sabu bernama Andi Kuswanto, 41. Pria ini dibekuk di depan UD Prima Kawe di Jalan Pulau Kawe, Denpasar pada Selasa (6/1) dengan barang bukti satu paket sabu. Saat dilakukan penggeledahan rumahnya di Jalan Gunung Agung Gang Bumi Ayu, Denpasar, petugas kembali menemukan barang bukti sabu dengan berat total 12,23 gram, plastic klip, timbangan dan catatan penjualan sabu. R-005

Hilangnya Dua Kapal Tongkang, Polisi Cari Penitip Kapal

FB/HS

KAPAL HILANG-Disinilah dua kapal tongkang itu dikabarkan hilang, saat dititip di dermaga selatan pelabuhan Benoa.

BENOA-Fajar Bali Polisi kini memfokuskan penyelidikan terkait hilangnya dua kapal tongkang yang hilang di Pelabuhan Benoa belum lama ini. Sementara ini jajaran Reskrim Polsek KP3 Benoa sedang mencari seorang pria bernama Daeng yang ditugaskan oleh pemilik kapal untuk menjaga kapal tersebut. Menurut Kapolsek KP3 Benoa, Kompol Wayan Mundra pihaknya sudah mencari keberadaan dua kapal tersebut pascalaporan pemilik kapal. Wilayah Pelabuhan Benoa sudah ditelusuri hingga ke Karangasem. Namun katanya dua kapal tongkang tersebut tidak ditemukan.

Dia juga mengatakan, dari hasil penyelidikan dilapangan, tidak ada saksi yang mengetahui hilangnya kapal bernama Rahmat 01 dan Barito 04. Padahal, kata Kapolsek, dari hasil keterangan pemilik kapal bernama AG Hardianto, membenarkan jika kapalnya sandar di Pelabuhan Benoa sejak 2013 lalu. “Dari keterangan pemilik kapal, dua kapal itu digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol. Setelah selesai diparkir di Pelabuhan Benoa dan dititipkan ke seorang pria bernama Daeng,” bebernya. Heranya, kata Kapolsek, pemilik asal Klaten, Jawa Tengah ini tidak mengetahui dimana lokasi kapal miliknya disandarkan. Karena yang mengetahui hal tersebut adalah pria benama Daeng. “Keterangan lainnya, pemiliknya ini tidak tinggal di Bali dan hanya mengecek melalui telpon,” lanjut perwira asal Buleleng ini.

Ditegaskannya, pihaknya hingga kini masih mencari keberadaan pria bernama Daeng. Sementara dari hasil penyelidikan, diketahui jika salah satu kapal disandarkan di sekitar Pantai Serangan. “Kalau Daeng sudah ditemukan dia bisa menjelaskan dimana kapal itu berada. Kami masih mencarinya,tandas Kapolsek. R-005

DOMPET Dana Punia

DAFTAR NAMA PENYUMBANG NO.

4557

NAMA

Satpol PP Provinsi Bali Total

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 14 Januari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

JUMLAH

Rp

Rp

300,000

Rp Rp Rp Rp Rp

300,000 180,431,500 180,731,500 61,478,506 119,252,994

300,000

FAJA R BALI

KAMIS, 15 JANUARI 2015  Tahun XV

Pembunuh Ibu Kandung Asal Amerika Disidang

Pasangan Kekasih Terancam Mati DENPASAR-Fajar Bali Sepasang kekasih warga negara Amerika, Tommy Schaefer (21) dan Heather Lois Mack (19) dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman mati. Keduanya disidang karena membunuh Sheila Ann Von Wiese notabene ibu kandung dari terdakwa Lois sendiri.

Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Made Suweda dan kedua terdakwa di sidang secara terpisah. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Eddy Arta Wijaya memaparkan, terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana. "Terdakwa, Tommy dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain," kata Eddy Artha Wijaya.

JPU menganggap perbuatan terdakwa, Tommy Schaefer melanggar Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 353 Ayat 3 KUHP, Pasal 351 Ayat 3 KUHP, dan Pasal 181 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Terdakwa dalam melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dan menyembunyikan mayat korban, Sheila Ann Von Wiese bersama putri korban, Heather Lois Mack (19). Sementara untuk terdakwa

FB/EL

FB/EL

PEMBUNUHAN BERENCANA-Pasangan kekasih asal Amerika Tommy (kiri) Lois (kanan) disidang dalam kasus pembunuhan ibu rumah tangga asal Amerika tak lain ibu kandung dari Lois.

my dan Heather yang menginap satu tempat di hotel dengan korban sempat bertengkar dengan korban dan akhirnya mereka pun nekat membunuh.

Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa Tommy memesan taksi dan keluar dari hotel dengan membawa koper berukuran besar yang berlumuran darah. Didalam komper itulah jasad korban

disimpan.Terdakwa kemudian memasukkan sendiri koper itu ke bagasi taksi, diparkiran Hotel. Keduanya pun kabur dari pintu belakang hotel yakni lewat pantai.

Setelah dikejar, pasangan kekasih ini ditangkap di sebuah Hotel di Kuta, pada Rabu (13/8) sekitar pukul 07.00 Wita atas informasi dari petugas hotel kepada pihak kepolisian. W-007

Heather Lois Mack (19) dalam berkas terpisah juga ikut terlibat membantu kekasihnya, Tommy Schaefer melakukan aksi pembunuhan tersebut.

Disidang terpisah, Heather Lois Mack dijerat dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 353 Ayat 3 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 351 Ayat 3 KUHP jo Pasal 56 ke-1

KUHP dan Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Kedua terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban pada 12 Agustus 2014 Pukul 08.40 Wita di Hotel Regis Nusa Dua, Badung, Bali itu di kamar 317. Terdakwa mengaku melakukan pembunuhan itu karena kesal hubungannya tidak direstui korban dan berencana menghabisi nyawa korban. Tom-

DENPASAR-Fajar Bali Ulah tiga pembantu rumah tangga (PRT) ini tak patut ditiru.

Ketiganya, Triyani (57), Murtida (26) dan supir, Lalu Sujar (36) sepakat menguras harta majikannya di Perumahan Teras Ayung Blok 10, Denpasar, beberapa waktu lalu. Ketiganya nekat mencuri uang dollar dan rupiah yang nilainya mencapai Rp 60 juta di dalam lemari.

Polisi berhasil menciduk tiga tersangka saat bekerja di rumah sang majikan.

MenurutKapolsekDentimKompol Wimboko, didampingi Kanit Reskrim Iptu Donny Bayuanggoro, tiga tersangka, Triyani, Murtida dan lalu Sujar, nekat mencuri uang saat pemilik rumah Luh Putu Sri Utami dan Suaminya Yudi Swastika, berpergian beberapa hari ke luar kota untuk urusan bisinis.

Karena sudah dipercaya, pemilik rumah meninggalkan ketiga pembantunya tersebut. Giliran Murtida masuk ke dalam kamar dengan maksud bersih bersih.

Namun saat membuka lemari pakaian sang majikan, Murtida melihat ada tas warna hitam yang berisi uang. Penemuan ini dilaporkan kepada pembantu lainnya, Triyani yang sempat bekerja sebagai TKW di Hongkong.

“Mereka berdua membuka tas

tersebut dan melihat uang rupiah dan Dolar Amerika berjumlah kurang lebih Rp 60 juta. Lalu mereka memutuskan mengambilnya,” papar Wimboko, Rabu (14/1) kemarin.

Seluruh uang di dalam tas dikuras habis dan selanjutnya uang berbentuk Dollar US ditukarkan ke tempat penukaran uang di wilayah Sanur. Tersangka Lalu Sujar bertugas mengantar kedua pembantu tersebut dengan mengendarai mobil milik majikannya.Setelahditukar, mereka pun membagi rata hasil curian. Tersangka Triyani mendapatkan bagian Rp 12 juta, Murtida Rp 25 juta dan Lalu Sujar Rp 8 juta.

“Murtida mendapatkan bagian paling banyak karena mempuyai ide mencuri. Lalu agar tidak ketahuan, Murtidamenyembunyikanuangnya dengan cara dikubur di halaman belakang,” kata Wimboko.

Pencurian ini terungkap setelah majikan yang datang dari luar kota pulang ke rumahnya, pada Senin (12/1). Pengusaha Vila ini kaget setelah mengecek tas di dalam berisi uang, hilang. “Setelah dicek ternyata uang Dolar AS senilai 4000 dan Rp 10 juta yang disimpan dalam lemari hilang.

“Kasunya dilaporkan ke Polsek Dentim,” jelas Kapolsek.

Jajaran Sat Reskrim Polsek Denpasar Timur memeriksa saksi

PRT MALING-Tiga PRT ini akhirnya meringkuk ditahanan setelah ketahuan mencuri uang majikan di lemari.

DENPASAR-Fajar Bali Ada pemandangan menarik dari kematian seorang pembantu rumah tangga (PRT) bernama Ni Kadek Sri Lestari (17) yang tewas tergantung di pintu garasi rumah majikannya di Jalan Tukad Yeh Aya Gang VI, Panjer, Denpasar Selatan, pada Selasa (13/1) lalu. Diduga kuat, kematian Lestari tidak wajar. Dugaan ini sedikit mengarah karena saat ditemukan mulutnya mengeluarkan darah dan gusinya memar, seperti tidak lazim disebut murni gantung diri.

Sumber dilapangan menyebutkan, polisi saat ini sedang melakukan olah TKP ulang dilokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki sebab musabab kematian korban yang gantung diri di pintu mobil garase. “Setelah jenazahnya diotopsi ditemukan beberapa kejanggalan. Kejanggalan itu diantaranya mulut korban keluar darah dan gusinya memar.

Umumnya korban gantung diri tidak seperti itu,” bisik sumber

Polresta Denpasar yang enggan disebut namanya itu, Rabu (14/1) kemarin.

Bahkan, kejanggalan lainnya, yakni pada posisi korban dan simpul tali yang dipakai gantung diri. Sumber mengatakan dugaan ini nantinya akan dikuatkan dari hasil otopsi tim medis RSUP Sanglah. Dilapangan, beberapa anggota Reskrim Polsek Denpasar Selatan, Rabu kemarin kembali melakukan olah TKP. Mereka menggali informasi dari warga sekitar, termasuk yang tinggal di rumah tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol I Nengah Sadiarta membenarkan pihaknya masih mendalami penyelidikan terkait kematian PRT, Lestari.

Namun Kompol Sadiartha enggan membeberkan apakah pendalaman penyelidikan itu terkait dugaan kematian tidak wajar. “Sabar, masih diselidiki anggota,” tegasnya Rabu (14/1) kemarin. R-005

Kuras Harta Majikan, Tiga PRT Dipenjara

PRT Tewas Gantung Diri, Dicurigai Dibunuh

FB/HS

saksi termasuk pembantu rumah tangga. Petugas curiga pelakunya orang dalam. Nah setelah menjalani pemeriksaan, ketiganya mengaku perbuatannya mencuri uang di dalam tas. Menurut Triyani, dia

mencuri secara spontanitas. Selama ini katanya dia tidak punya masalah keuangan. “Saya pernah bekerja sebagai PRT di Hongkong selama 16 tahun. Di Hongkong saya digaji Rp 6 juta perbulan. Hasilnya saya

PENGUMUMAN LELANG KEDUA

bisa membeli tanah di rumah di Situbondo. Saya berhenti bekerja (di Hongkong) karena tidak dikasi sama anak dan disuruh bekerja di Bali. Kalau di Bali saja di gaji Rp 1,5 juta,” ucapnya menyesal. R-005

Nomor: 038/Dir/I/2015

PT BPR Prisma Bali melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, pada: Hari : Kamis; Tanggal : 29 Januari 2015; Pukul : 11.00 WITA; Tempat : KPKNL Singaraja, Jalan Udayana No.10 Singaraja terhadap barang jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dalam kondisi apa adanya, debitur atas nama: 1. Luh Suliani, berupa: 1 (satu) bidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00142 tanggal 27 November 2007, atas nama Luh Suliani, Luas 950 m2, berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, terletak di Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali (Nilai Limit Rp. 47.500.000,- ;Uang Jaminan Rp. 47.500.000,-); Syarat-syarat Lelang: 1. Lelang ini terbuka untuk umum dengan sistem penawaran secara lisan dengan harga semakin meningkat; 2. Peserta Lelang diwajibkan menyetorkan uang Jaminan Penawaran Lelang secara tunai melalui teller bank atau dengan pemindahbukuan dari rekening Peserta Lelang ke rekening di PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja Nomor: 0088.01.000394.30.4 atas nama Rekening Penampungan Lelang KPKNL Singaraja paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaaan lelang dengan mencantumkan nama Peserta Lelang pada slip setoran atau slip pemindahbukuan; 3. Peserta lelang/kuasanya wajib hadir pada saat lelang dengan membawa bukti setor uang jaminan, fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta materai; 4. Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran minimal sama dengan Nilai Limit, dimana penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat dibatalkan; 5. Peserta Lelang yang telah menyetorkan uang jaminan namun tidak menghadiri lelang dan/atau Peserta Lelang yang tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 6. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang harus melakukan pelunasan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi, Pemenang Lelang dianggap Wanprestasi dan tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara; 7. Apabila tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang, uang jaminan dikembalikan kepada Peserta Lelang tanpa potongan; 8. Dalam pelaksanaan lelang ini terhadap Pemenang Lelang/Pembeli dipungut Bea Lelang Pembeli 2 (dua)% dari harga lelang dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB); Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Singaraja (0362) 32811, atau Kantor PT. BPR. Prisma Bali ( 0361) 812392, 812063.

023/I/KTR

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTA PLUS

FAJA R BALI

KAMIS, 15 JANUARI 2015 l TAHUN XV

Pemkot Kembali ‘Jaring’ Teruna Teruni Denpasar 2015 DENPASAR-Fajar Bali Menyambut HUT ke-227 Kota Denpasar, Dinas Pariwisata Kota Denpasar kembali menggelar pemilihan Teruna Teruni Denpasar 2015, untuk meningkatkan kreativitas generasi muda, serta melestarikan budaya dan meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap kearifan budaya lokal.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Wayan Gunawan, Selasa (14/1), mengungkapkan, Kota Denpasar merupakan Kota yang sangat heterogen akan budaya, serta keberadaan generasi muda yang memiliki karakter di tengah heterogenitas sangat diperlukan. Untuk itu pemilihan Teruna Teruni Denpasar 2015 ini perlu diadakan. Pendaftaran pemilihan Teruna Teruni Denpasar 2015 ini akan dibuka mulai tanggal 15 Januari hingga 5 Februari mendatang.

Peserta yang telah mendaftar akan mengikuti technical meeting pada tanggal 5 Februari 2015 mendatang.

Semua peserta akan diseleksi secara ketat pada tanggal 6 hingga 7 Februari 2015 mendatang. Setelah dilakukan seleksi akan dilaksanakan foto session pada tanggal 11 Februari 2015 di Museum Bali dilanjutkan pada tanggal 20 Februari diselenggarakan gladi kotor di Aston Hotel Denpasar. “Semua peserta akan mengikuti karantina dari tanggal 17 hingga 22 Februari 2015 di Life Style Hotel, sedangkan Grand Final akan diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2015 di Hotel Aston Denpasar,” ungkap Gunawan.

Dalam kegiatan ini akan memilih 10 pasang finalis dan semua finalis akan diseleksi pengetahuanya, ketrampi-

Wayan Gunawan

FB/CAR

lannya dan keseniannya melalui interview. Yang paling menarik pemilihan Teruna Teruni Denpasar 2015 akan menghadirkan pembicara yang ahli dalam bidang Public Speaking, Kecantikan, Psikologi, Kepemudaan dan Organisasi dan Pariwisata.

Pemilihan Teruna Teruni Denpasar 2015 ini akan memperebutkan Juara Teruna dan Teruni I hingga V, Juara Favorit, Juara Persahabatan, Juara Fotogenik.

Bagi peserta tidak meraih juara tetap mendapat uang sebanyak Rp 1 juta, yang digunakan untuk keperluan dan persiapan menjadi finalis.

Untuk juara Teruna dan Teruni I akan mendapat hadiah Rp 11 juta, Juara Teruna dan Teruni II mendapat hadiah Rp 4,5 juta, Juara Teruna dan Teruni III mendapat hadiah Rp 4 juta. Juara Teruna dan Teruni IV mendapat hadiah Rp 3 juta dan Teruna Teruni V mendapat hadiah Rp 3 juta. Sementara untuk Juara Favorit akan meraih Rp 4,5 juta, Juara Persahabatan meraih Rp 3,5 juta, Juara Photogenik mendapat Rp 3,5 juta. R-004

Kades/Lurah Diminta Pantau Titik Rawan Banjir DENPASAR-Fajar Bali Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra mengingatkan Kepala Desa/Lurah untuk memantau dan menanggulangi titik rawan banjir yang ada diwilayahnya masingmasing. Terlebih saat musim penghujan seperti saat ini.

Apabila di wilayah Desa atau Kelurahan ada hal-hal yang perlu mendapat bantuan mengenai kebersihan maupun penggelontoran dan lain-lain agar segera menghubungi Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum atau DKP. “Apabila perlu berkoordinasi dengan instansi terkait segera lakukan langkah-langkah antisipasi,”ujarRaiMantraRabu(14/1).

“Saya harap Camat dan Kepala Desa atau Lurah agar senantiasa meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam menangani masalah kekinian, seperti halnya mengantisipasi terjadinya banjir dalam musim hujan ini. Untuk itu diperlukan kerjasama mulai dari aparat terbawah, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun serta Kepala Desa/Lurah untuk terus melakukan gerakan-gerakan kebersihan disetiap lingkungan masing-masin,” papar Rai Mantra.

Rai Mantra juga meminta agar dalampengelolaansampahsecara swakelola agar pengambilan sampah tersebut bisa diambil tepat pada waktunya, seperti yang telah ditetapkan DKP yaitu dari pukul 17.00 hingga pukul 19.00 Wita, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. DKP juga diminta mengimformasikan ke-

pada petugas sapu jalan supaya tidak membuang sampahnya ke got atau selokan sehingga tidak menyumbat saluran air.

Untuk masalah pertamanan, Rai Mantra mengingatkan, jika ada taman-taman yang telah dibuat di Desa atau Kelurahan maupun bantuan dari pihak ketiga yang tidak mampu dirawat oleh Desa maupun Kelurahan agar melaporkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar, agar bisa dirawat sebagaimana mestinya.

Selain itu, mengenai Got dan jalan yang perlu diperbaiki yang ada di Desa atau Kelurahan agar dapat segera dilaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan segera mendapat perbaikan. “Dalam melaksanakan kegiatan yang perlu dilakukan koordinasi kepada instansi terkait agar segera melakukan koordinasi sehingga tugas bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.

Disamping itu, peran masyarakat, Pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi hal penting, apalagi pada musim hujan saat ini. Akibat perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan akan membawa dampak negatif bagi lingkungan, serta membutuhkan biaya sosial yang sangat tinggi. “Musibah banjir menjadi salah satu contoh dampak dari kurang pedulinya masyarakat dalam menjaga kebersihan apalagi pada saat musim hujan,” tandas Rai Mantra. R-004

FB/CAR

TURUN LAPANGAN-Walikota IB. Rai Mantra didampinghi sejumlah kepala Dinas Terkait saat melakukan kunjungan kerja/ pemantauan di Pangkung MUdimng dan Pasar Padangsambian

3

Sikapi UU Desa

Pemkot Sepakat Desa Dinas dan Adat Seperti Sekarang Menyikapai aspirasi yang berkembang di masyarakat atas terbitnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kota Denpasar (Eksekutif bersama DPRD) Kota Denpasar telah mengambil keputusan dalam Rapat Kerja yang dilaksanakan pada Rabu (14/1) di Kantor DPRD setempat. Pemkot Denpasar sepakat menetapkan Desa yang sudah berjalan seperti saat ini sebagai Desa, sambil menunggu regulasi-regulasi lebih lanjut dan kesiapan Desa Adat (Bali) untuk ditetapkan sebagai desa dalam perspektif UU Desa.

DENPASAR-Fajar Bali Keputusan ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Tim 8 yang dibentuk Walikota Denpasar setelah melakukan konsultasi ke Depdagri beberapa waktu lalu. Dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede yang dihadiri Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Walikota I GN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar AAN. Rai Iswara, dan anggota DPRD Kota Denpasar, serta penasehat Hukum Pemkot Denpasar Prof.

Dr. Nyoman Budiana, SH, M.Si., dan Prof. Dr. Made Suwitra, SH, MH, selaku tim perumus pembahasan hasil kajian UU Desa.

Walaupun Eksekutif dan Legistif telah sepakat dengan kondisi saat ini, Pemkot Denpasar tetap memberikan peluang terhadap aspirasi yang muncul dari masyarakat. “ Kami tetap menghormati aspirasi masyarakat untuk mendaftarkan desa adatnya namun demikian semuanya harus mengikuti peraturan yang ada seperti harus ada peta wilayah,

tapal batas dan lain-lain serta sambil menunggu regulasi yang lebih jelas dari penerapan UU desa ini,” tandas Rai Mantra usai pertemuan.

Secara rinci Walikota Rai Mantra juga menyampaikan beberapa pembahasan terkait UU Desa ini telah dilakukan Pemkot Denpasar. Mulai dari sosialisasi UU Desa yang melibatkan senator DPD RI dapil Propinsi Bali hingga pembentukan Tim 8 untuk melakukan konsultasi dengan Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri.

Langkah-langkah Pemkot Denpasar dalam menindaklanjuti UU ini mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kota Denpasar. I Made Sukarmana dari Fraksi Demokrat mengatakan antara Desa Adat dan Desa Dinas saat ini sebagai purusa dan pradana yang hidup berdampingan sebagai budaya yang adiluhung, sehingga harmonisasi ini hendaknya dapat tetap berjalan seperti sekarang ini.

“Jangan diutak-atik lagi biarkan seperti sekarang,” katanya.

FB/CAR

RAPAT KERJA-Walikota IB. Rai Mantra, didampingi wakilnya, IGN. Jaya Negara, bersama Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede serta wakil ketua, I Wayan Mariyana Wandira, AA Ketut Asmara Putra, Made Muliawan Arya, saat rapat kerja menyikapi “Bola Liar” UU Desa

Ketua Fraksi Hanura, I.B Ketut Kiana, menyambut baik sikap Pemkot Denpasar melalui Tim 8 untuk mempertahankan desa adat dan desa dinas tetap seperti sekarang ini. “Kondisi di Kota Denpasar sudah sangat kondusif, mari kita jaga bersama-sama,” katanya. Sementara Hilmun Nabi anggota Fraksi Gerindra dari PKS juga memberikan apresiasi kepada Walikota dengan langkah-langkah yang telah ditempuh dalam membahas polemik UU Desa

Badung Gelar Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Perusahaan

BULAN K3- Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung IB. Oka Dirga saat membuka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2015 serta Penilaian keselamatan dan Kesehatan kerja di Ruang Krya Gosana Puspem Badung.

MANGUPURA-Fajar Bali Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung IB. Oka Dirga membuka secara resmi Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2015 yang dirangkai dengan Penilaian keselamatan dan Kesehatan kerja bagi para karyawan di perusahaan di Kabupaten Badung. Acara yang dihadiri oleh Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Apindo, SPSI, perwakilan Serikat Pekerja Bali Kabupaten Badung serta para perusahaan dan jasa se-Badung. Acara dilaksanakan ruang pertemuan Kriya Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala, Rabu, (14 /1).

Kadis Sosial Tenaga kerja IB. Dirga menyampaikan, K3 merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional. Oleh karena itu dalam kondisi apapun K3 wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar baik nasional maupun internasional yang mengacu pada undang-

undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaaannya menjadi sangat penting, mengingat para pekerja merupakan bagian dari keberhasilan perusahaan itu sendiri. “Zero inciden menjadi harapan yang utama bagi para pekerja maupun perusahaan dan pemerintah,” tandasnya.

Pelaksanaan K3, lanjutnya, tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat industri, dimana semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya dibidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pemerintah kabupaten Badung dalam menyikapi aspirasi para pengais rezeki dan pekerja di wilayah Kabupaten Badung senantiasa memberikan yang terbaik untuk menunjang pembangunan di segala bidang.

Penilaian keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja dilingkungan perusaan jasa dan hotel yang ada di kabupaten Badung akan di mulai dari 15 Januari 12 Pebruari 2015 yang dilakukan oleh tim penilai Gabungan dari instansi terkait Pemerintah Kabupaten Badung. Adapun sasaran penilaian pada tahun ini sebanyak 30 perusahaan. Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai peserta diharapkan untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut K3, sehingga nantinya memperoleh hasil yang maksimal ” tegasnya.

Diana Putra selaku ketua panitia Penilaian Keselamatan dan kesehatan Kerja menyampaikan, dalam menghadapi perdagangan bebas diharapkan penilaian K3 ini dapat memacu keselamatan kerja untuk meningkatkan pendapatan bagi para pekerja dan mengurangi kecelakaan kerja. “Dengan filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas kesehatan para pekerja dalam menjankan pekerjaannya kecelakaan kerja dapat di perkecil,” terangnya. W-014

ini. Saat ini roh desa adat tetap terjaga serta secara otonom diperkuat dengan awig-awig yang tidak dapat diinterpensi oleh lembaga lain.

Walikota Rai Mantra mengatakan dalam menyamakan pandangan terhadap UU desa ini dengan mekanisme yang telah diambil melalui inisiatif dari kajian Sabha Upadesa yang melibatkan para Pakar Hukum dan akademisi, serta Tim 8 telah berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri

yang dilanjutkan dengan rapat kerja bersama DPRD Kota Denpasar. DPRD Kota Denpasar telah sepakat menetapkan desa dinas dan desa adat dapat berjalan seperti sekarang ini. Namun demikian pihaknya tetap membuka ruang bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi, karena masih ada waktu selama dua tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan UU Desa ini, sembari menunggu kepastian regulasinya. R-004*

Pemkot Janjikan Rehab SD 15 Pemecutan Tahun 2016 DENPASAR–Fajar Bali Setelah meninjau langsung kondisi ruangan darurat di SD 15 Pemecutan, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, sebagaimana disoroti Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar saat melakukan kunjungan mendadak, akhirnya Pemkot Denpasar melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) berjanji hendak merehab gedung sekolah tersebut. Hanya saja, perbaikannya baru dapat dilakukan pada tahun anggarfan 2016.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, mengatakan, perbaikan SD 15 Pemecutan yang disoroti para wakil rakyat dari Fraksi Gerindra itu tidak dapat dilakukan secepatnya.

“Tidak bisa serta merta langsung ditindaklanjuti. Mengingat ada mekanisme yang harus diikuti. Misalnya membuat DED (detail enginering designe),” ungkap Eddy Mulya, Rabu (14/1) kemarin.

Khusus kasus siswa belajar di ruang darurat di SDN 15 Pemecutan, Eddy Mulya menjelaskan adanya miss-kebijakan teknis saja. Setelah heboh diberitakan, akhirnya kini jam belajar siswa dikembalikan menjadi seperti semula yakni masuk siang. “Sekarang mereka sudah masuk siang lagi. Jadi ruangan yang disebut darurat itu tidak dipakai lagi,” terang Eddy Mulya, seraya mengaku telah menyiapkan rancangan untuk persiapan pembuatan DED rehab gedung SDN 15 Pemecutan. “Kami akan buat DEDnya dulu.

Karena tahun anggaran induk sudah berjalan. Maka paling cepat DEDnya baru bisa dibuat di anggaran perubahan 2015,” jelasnya.

Sejatinya SDN 15 Pemecutan ini sudah pernah mendapat jatah perbaikan pada tahun anggaran 2011. Namun karena anggaran yang dimiliki cukup terbatas, sehingga harus ada skala prioritas.

Artinya ada sekolah-sekolah yang diperioritaskan dulu untuk diperbaiki. “Sekolah kan tak hanya satu. Kalau untuk SD, memang kondisinya banyak yang harus diperbaiki. Makanya itu, akan dikerjakan secara bertahap. Tidak bisa semuanya dalam satu tahun anggaran,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, di SD 15 Pemecutan masih ada siswa belajar di ruang darurat. Hal ini mencuat setelah Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar meninjau ke lokasi atas laporan dari orang tua siswa, yang mengeluhkan sekolah ini kekurangan ruang kelas.

Salah satu dampaknya, siswa terpaksa mengikuti pembelajaran di ruangan darurat yang memanfaatkan ruang latihan menari lantaran tak ada ruang kelas. Ini akibat kondisi sekolah yang sudah ‘overload’. Saat ini siswa kelas VI yang berjumlah 52 orang dijadikan satu kelas, padahal idealnya harus dibagi menjadi dua kelas. Kelas V 56 orang juga dijadikan satu kelas. Kelas IV dengan siswa 68 orang dibagi dua kelas walau harus menempati ruang darurat. Demikian juga kelas I yang idealnya satu kelas dihuni 32 orang terpaksa diisi 38 orang.

Menyikapi pemberitaan itu, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra sempat turun meninjau ke lokasi. Saat itu, Rai Mantra meminta Disdikpora lebih jeli dan mengawasi setiap kondisi sekolah yang ada di Denpasar. R-004

FB/CAR

TINJAU-Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra saat meninjau ruang darurat SDN 15 Pemecutan yang difungsikan untuk ruang belajar Layouter: Manik

DAERAH

4

FAJA R BALI

KAMIS, 15 JANUARI 2015 l Tahun XV

Pegawai Honorer Bangli Dapat BPJS Kesehatan FB/SARJANA

PELATIHAN-Wabup Klungkung Made Kasta yang juga Pembina Kwarcab Pramuka Klungkung memberikan pelatihan dasar kepramukaan.

Pramuka Mahir Tingkat Dasar Dibina SEMARAPURA-Fajar Bali Terkait dengan kebutuhan Pembina Pramuka tingkat dasar di masing-masing tingkat sekolah, Kwarcab Klungkung Pramuka melaksanakan KMD (Kursus Mahir Dasar) Pramuka yang dipusatkan di SDN 1 Kamasan Klungkung, Rabu (14/1) kemarin.

Wakil Bupati Klungkung, Made Kasta yang juga sebagai Ketua Kwarcab Klungkung memberikan pengarahan kepada para pembina mahir tingkat dasar yang dibuka pada Minggu, 11 Januari kemarin dan akan berakhir pada tanggal 16 Januari mendatang.

Ngakan Made Mintu mengatakan bahwa pembinaan yang diberikan berupa wawasan bidang kepramukaan mengenai sejarah pramuka, kode etik kepramukaan, teknik kepramukaan pada

pembinaan pramuka dari siaga, penggalang dan penegak.

Pelaksanaan KMD Pramuka ini bertujuan dalam pembentukan karakter terkait dengan kurikulum 13 dan Peraturan Menteri Nomor 63 yang mewajibkan anakanak sekolah mendapatkan pendidikan extra kurikuler kepramukaan. Setelah mendapatkan KMD, nanti para pembina dapat melanjutkan ke KML (kursus Mahir Lanjutan) kemudian dapat dilanjutkan ke KPD (Kursus Pelatih Dasar) dan dapat dilanjutkan ke KPL (Kursus Pelatih Lanjutan), yang merupakan syarat dapat memberikan pembinaan pelatih pada kepramukaan.

Wa b u p K a s t a d a l a m kesempatan memberikan pelatihan lebih menekankan kurikulum 13 ini untuk bagaimana membentuk ke-

beranian, disiplin, kejujuran, cinta tanah air dan bela negara. Intinya dalam pembinaan kepramukaan ini, bagaimana membentuk generasi muda menjadi generasi bangsa.

Pembinaan pembentukan karakter ini dilakukan karena disinyalir sudah terjadi degradasi moral terhadap generasi muda saat ini.

Dalam pembinaan kepramukaan ini diharapkan supaya setelah pelatihan nantinya agar ditindaklanjuti dengan memberikan implementasi pada masing-masing sekolah. Pada pelaksanaan KMD dihadiri oleh Ketua Harian Kwarcab Klungkung Ngakan Made Mintu serta pimpinan KMD, Ida Bagus Semadi dan diikuti oleh 101 pembina dasar dari seluruh perwakilan sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA.W-010*

Pemerintah Kabupaten Bangli memastikan pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pemkab Bangli segera mendapatkan fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sama dengan Pegawai Negeri. Oleh karena itu pegawai honorer diharapkan segera menyerahkan data-data kelengkapan persyaratannya.

BANGLI-Fajar Bali Demikian dikatakan Bupati Bangli I Made Gianyar dalam sosialisasi JKN-BPJS Kesehatan bagi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Gelanggang Olah Raga Kubu Bangli, Rabu (14/1). Sosialisasi yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Bangli I.B. Giri Putra, Kepala BPJS Cabang Klungkung Nengah Sutrisni, Kepala Layanan Operasional BPJS Kabupaten Bangli Wayan Gunawan dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Bangli diikuti oleh 1600 orang lebih pegawai honorer di lingkungan Pemkab Bangli.

Lebih lanjut Bupati Made Gianyar menyampaikan, sebagai pemegang nahkoda birokrasi di Bangli, pihaknya ingin memberikan keadilan yang sama antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pegawai honorer kaitannya

dengan hak kesehatan.

Dengan mengikut sertakan pegawai honorer menjadi anggota BPJS, pastinya akan memberikan manfaat dan kemudahan lebih bagi para pegawai honorer dan keluarga. Karena dalam keikutsertaan ini, Bupati Made Gianyar menjamin hak BPJS yang diterima PNS selama ini sama dengan yang akan didapatkan oleh pegawai honorer di Bangli.

Seperti pertanggungan yang akan didapatkan yakni 5 orang, yakni yang bersangkutan, suami atau istri dan 3 orang anak. Terlebih dalam mengikutsertakan pegawai honorer sebagai anggota BPJS, dari 5 % biaya yang dibebankan, 3 % akan ditanggung oleh Pemkab Bangli dan 2 % dibebankan pada pegawai bersangkutan. Namun hak yang akan mereka terima adalah layanan BPJS kelas II.

Selain berita gembira akan menjadi anggota BPJS, pegawai honorer di Bangli juga patut bergembira ria dengan kenaikan gaji yang akan mereka terima dari Rp 585.000 menjadi Rp 730.000.

Sementara itu Kepala BPJS Cabang Klungkung Nengah Sutrisni pada kesempatan itu menyampaikan, pihaknya menyambut baik kerbijakan Pemkab Bangli yang mengikutsertakan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Bangli sebagai anggota

BPJS. “Kita menyambut antusias kerjasama antara Pemkab Bangli dengan BPJS Kesehatan yang secara bijak mendaftarkan pegawai honorer sebagai anggota BPJS. Dengan keikutsertaan ini kita menjamin banyak manfaat dan kemudahan yang akan mereka dapatkan kaitannya dengan hak dan layanan kesehatan,”jelasnya.

Lebih lanjut Sutrisni menjelaskan, sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Perpres No 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, selain keluarga inti yakni pegawai bersangkutan, suami atau istri serta 3 orang anak, keluarga lain seperti anak ke 4 dan seterusnya, orang tua serta mertua dapat diikutsertakan menjadi anggota BPJS dengan iuran sebesar 1 % per orang gaji sesuai ketentuan.

Sedangkan untuk tambahan kerabat seperti kakak, adik, keponakan dan lainnya besaran iuran sesuai dengan ruang kelas perawatan, yakni Rp 59.500/ orang/bulan untuk kelas I, Rp 42.500/orang/bulan untuk kelas II dan Rp 25.500/orang/bulan untuk kelas III. W-002*

BANGLI-Fajar Bali Dua tahun pasca dikukuhkan sebagai salah satu lokasi Subak Bali yang dimasukkan dalam Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO medio Oktober 2012, Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur Kintamani Bangli, Selasa (13/1) dikunjungi oleh tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) dan International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), salah satu lembaga di bawah UNESCO yang membidangi warisan dunia.

Tim monev ini diantaranya, Kauri dan Krista dari ICOMOS dan Gamini dari Iccrom UNESCO. Kedatangan perwakilan UNESCO ini disambut oleh Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli Drs I Wayan Adnyana, Kabag Humas Setda Kabupaten Bangli Cok Bagus

Gaya Dirga, Jro Gede Batur dan tokoh masyarakat setempat di Pura Ulun Danu Batur.

Kabag Humas Setda Kabupaten Bangli Cok Bagus Gaya Dirga mengatakan, tujuan dari kedatangan perwakilan dari UNESCO ke Kabupaten Bangli adalah untuk melaksanakan evaluasi terhadap keberadaan Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur Kintamani pasca ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia.

Sebagai Organisasi yang membidangi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) UNESCO tentunya tidak serta merta hanya menetapkan suatu situs menjadi warisan dunia.

Tentunya pasca penetapan tersebut, UNESCO menindaklanjutinya dengan melakukan Kontrol salah satunya dengan menurunkan tim Monev seperti ini. Oleh karenanya, Monev dilaku-

kan untuk memastikan keberlanjutan dan kelestarian situs yang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia serta melihat sejauh mana keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat untuk menjaga keberadaan dan kelestariannya.

Lebih lanjut birokrat yang akrab disapa Cok Dirga ini menjelaskan, selain Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur Kintamani, lokasi situs subak Bali yang telah dijadikan warisan dunia lainnya di Provinsi Bali juga dilakukan Monev oleh perwakilan UNESCO, diantarannya DAS Pakerisan Gianyar, Kawasan Catur Angga Batukaru Tabanan, dan Situs Paru Taman Ayun Badung.

UNESCO menetapkan sistem pertanian Subak Bali sebagai warisan dunia karena Subak Bali dinilai sebagai sebuah manifestasi filosofi tri hita karana, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia den-

gan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan pencipta.

Menurut Cok Dirga, hasil dari Monev ini akan dibahas kembali oleh tim UNESCO untuk selanjutnya disampaikan kembali keadaan situs dimaksud, apakah keberadaanya sekarang sudah sesuai dengan harapan atau perlu perhatian lebih untuk mejaga kelestariannya.

Meski diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia, sambung Cok Dirga, namun pengempon Pura Ulun Danu tetap dilakukan oleh warga setempat.

Dengan pengakuan ini UNESCO melalui pemerintah pusat tentunya ikut menjaga kelestariannya.

Sementara itu keuntungan yang diperoleh, keberadaan pura ini akan dipromosikan oleh dunia dan berpotensi menarik kunjungan wisatawan yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. W-002*

AMLAPURA-Fajar Bali Hujan yang melanda Karangasem,Selasa (13/1) menyebabkan sejumlah bencana,meskipun tak sampai menimbulkan korban jiwa, hujan mengakibatkan ruas jalan di Dusun Paleg,Desa Ban,Kecamatan Kubu,Karangasem tergerus air.

Alhasil, akses masyarakat pun menjadi terputus lantaran tidak bisa dilewati kendaraan,baik motor maupun mobil. Akibatnya, masyarakat yang hendak menyeberang,terutama anak-

anak sekolah pun menjadi terhambat,apalagi jalan alternatif terbilang sangat jauh.

Informasi yang berhasil dihimpun Rabu (14/1) menyebutkan, selain amblasnya jalan Didusun Paleg,hujan juga menyebabkan banjir di ruas jalan Amlapura-Singaraja, tepatnya di Dusun Mangsul,Desa Tista,Kecamatan Abang,Karangasem. Disamping itu lantaran jalanan yang licin, sebuah mobil box menabrak pohon perindang di jalan Untung Surapati, Amlapura.

Sedangkan, putusnya akses Jalan yang juga menghubungkan Kintamani,Bangli ini tidak bisa dilewati kendaraan sama sekali.

Sejumlah warga pun tak bisa melewati jalan tanah itu karena tergerus air sepanjang 15 meter dengan lebar 1,5 meter.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa mengatakan, dari beberapa kejadian yang diakibatkan lantaran hujan deras kemarin, pihaknya langsung

menerjunkan petugas ke lokasi.

Untuk di Dusun Paleg,diakuinya paling parah lantaran mengakibatkan jebolnya jalan didusun tersebut.

Disampaikannya,pihaknya juga menggandeng Dinas PU Karangasem untuk secepatnya melakukan perbaikan agar jalan tersebut bisa dilewati masyarakat, apalagi jalan alternatif sangat jauh. Untuk sementara,pihaknya hanya bisa membuat jalan sementara agar bisa dilewati masyarakat. W-016.

FB/DOK

Made Gianyar

UNESCO Evaluasi WBD Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur

Jalan Tergerus Air, Akses Masyarakat Terputus

Gapura Desa

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pabrik Air Kemasan Dawan Kaler Ditinjau Wabup

Inovasi Perbekel Diharapkan Bisa Ditiru SEMARAPURA-Fajar Bali Ingin melihat perkembangan pembangunan fisik pabrik air kemasan di Desa Dawan Kaler, Wakil Bupati Klungkung Made Kasta meninjau pembangunan tersebut bersama Perbekel Dawan Kaler, Kadek Sudarmawa.

Disisi lain, Wabup Made Kasta ingin memantau langsung perkembangan fisik proyek yang dianggarkan dari Program Gerbangsadu, Pemprov Bali tahun 2014 lalu.

“Saya ingin melihat langsung, mengingat program Gerbangsadu dari Guernur Bali sangat positif dan ide dari Perbekel Dawan Kaler sangat positif,” terang Made Kasta.

Di lokasi pembangunan, Made

Kasta melihat pembangunan fisik pabrik air kemasan tersebut sudah rampung 50% dan beberapa peralatan mesin untuk pengolahan air kemasan sudah datang.

Melihat kemajuan perkembangan fisik tersebut, Made Kasta berharap inovasi dari Dawan Kaler bisa ditiru oleh desa-desa lainnya untuk mengembangkan potensi desa.

“Ini bisa meningkatkan perekonomian desa dan merekrut tenaga kerja,” terang Made Kasta.

Perbekel Dawan Kaler, Kadek Sudarmawa di lokasi pembangunan pabrik air kemasan menyebutkan saat ini sepertiga mesin sudah datang, sedangkan sisanya

akan datang setelah pembangunan fisik selesai. Pabrik air kemasan tersebut akan memproduksi air kemasan 600 galon setiap harinya dan kurang lebih 1.000 air kemasan dalam gelas.

Sudarmawa juga menjelaskan air kemasan Dawan Kaler itu akan diberi nama air kemasan ‘Udaka’.

Pabrik air kemasan tersebut menghabiskan dana dari Gerbangsadu sebesar Rp 800 juta dan ditambah dana lagi dana BumDes. “Sesuai perencanaan, kami berharap pada Bulan Juli mendatang kami sudah bisa mengedarkan dan menjual produk air kemasan kami,” tutup Sudarmawa.W-010

FB/SARJANA

TINJAU PROYEK-Wabup Made Kasta meninjau proyek air kemasan Desa Dawan Kaler yang didanai dari Program Gerbangsadu

Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

KAMIS, 15 JANUARI 2015 l Tahun XV

POTRET FAJAR BULELENG

5

DPRD Buleleng Bersama Pansus dan Eksekutif Kembali Gelar Rapat Fokus bahasan hasil konsultasi Pansus UU Desa DPRD Buleleng dengan Ditjen PMD Kemendagri

FB/Agus

DIBAKAR-Barang bukti berupa obat terlarang dimusnahkan oleh Muspida Kabupaten Buleleng

Muspida Bakar Barang Bukti Obat Terlarang Kejaksaan Negeri Singaraja melakukan pemusnahan barang bukti kasus narkoba berupa sabu-sabu 6,77 gram, dan 38 butir tablet ekstasi yang merupakan berkas perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dari September 2012 hingga Desember 2013.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja Sumarjono,SH disaksikan oleh Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, SpOG. beserta Muspida Buleleng, Selasa (13/1) pagi di Kantor Kejaksaan Negeri Singaraja.

Wabup Sutjidra seusai pemusnahan barang bukti mengatakan, pihaknya mengapresiasi pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu dan ekstasi. Wabup Sutjidra berharap pemusnahan ini agar mampu meminimanilisir kasus narkoba di Kabupaten Buleleng, dan pelakunya, pengedar serta bandar narkoba supaya diberi ganjaran (hukum,red) seberat-beratnya. W-008

Desa Adat yang dimaksud dalam Undang-undang Desa, bukanlah Desa Pakraman seperti yang telah ada di Bali. Bila mendaftarkan Desa Dinas maka Desa Pakraman akan tetap ada. Hal itu dijelaskan Ketua Pansus UU Desa DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa, Rabu (14/1) kemarin.

SINGARAJA-Fajar Bali Penjelasan itu diperoleh Mangku Mertayasa saat konsultasi dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri, Selasa (13/1) di Jakarta, yang diterima Wilaksono dan Fernando Siagian selaku Kasi Pengembangan Masyarakat Desa pada Ditjen Otda Kemendagri.

Ketua Pansus UU Desa DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa menjelaskan pemahaman yang sangat berbeda disampaikan bahwa desa adat yang dimaksud

dalam Undang-undang Desa, bukanlah desa pakraman seperti yang telah ada di Bali. Bila mendaftarkan Desa Dinas maka Desa Pakraman akan tetap ada. ”Kalaupun desa dinas didaftarkan, desa pakraman di Bali tetap ada. Karena perspektifnya desa adat yang dimaksud dalam undangundang bukanlah Desa Pakraman seperti yang ada di Bali,” ucap Mangku Mertayasa.

Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas Majelis Madya Desa Pakraman Buleleng Gusti Ngurah Agung yang ikut dalam rombongan pansus DPRD. Menurutnya masyarakat Desa Pakraman tidak usah resah jika Desa Dinas didaftarkan mengingat yang diatur dalam Undangundang Desa bukanlah Desa Pakraman seperti halnya yang telah tumbuh dan berkembang di Bali.”Jadi tidak perlu khawatir bahwa Desa Pakraman akan disisihkan atau hilang, apapun kondisinya Desa Pakraman tetap seperti saat ini,”ujarnya.

Dengan adanya hal itu pihak DPRD bersama dengan pansus serta eksekutif kembali melakukan pertemuan terkait pembahasan Undang-undang Desa tersebut. W - 008

FB/Agus

PERTEMUAN- DPRD Kabupaten Buleleng Kembali menggelar rapat bersama pansus mengenai UU Desa

Penjaga Bendungan Ramai-ramai Bersihkan Sampah

Sikapi UU Desa Tabanan Pilih Netral

TABANAN-Fajar Bali Menyikapi masalah Undang-Undang Desa, Tabanan menyatakan netral. Hal itu terungkap dalam rapat penyerapan aspirasi masyarakat terkait Undang-Undang Desa, Selasa (13/1) . Rapat dipimpin Wakil Bupati IKG Sanjaya, didampingi Sekda Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa, Asisten I I Wayan Yatna Nadi, Asisten II I Wayan Miarsana, dan Kepala BPMD Kabupaten Tabanan I GN. Supanji.Ketua Majelis Madya Desa Pakraman I Wayan Tontra dan Forum Perbekel Tabanan, memilih Tabanan netral dalam UU Desa. “ Setelah mendengarkan aspirasi dari berbagai sumber, maka pemerintah bersikap netral,”jelas Wabup IKG Sanjaya Sanjaya menambahkan Adat dan Dinas di Tabanan seiring sejalan dan pemerintah tidak mau memihak kepada salah satunya. Hasil rapat ini kata Sanjaya, merupakan cermin dari Pemerintah Kabupaten Tabanan bersikap netral menyangkut kisruh antara Desa Adat dengan Desa Dinas.

“Pemerintah tidak mau disalahkan dalam mengambil keputusan yang akan diajukan tanggal 15 Januari 2015,” jelasnya. Sanjaya menambahkan aspirasi masyarakat sangatlah penting bagi pemerintah, maka pemerintah mengambil jalan netral agar terjalin keharmonisan. “ Rapat ini untuk mendengarkan aspirasi bukan untuk menyimpulkan,” tandasnya. W-004

Pagar SMPN 1 Melaya Jebol

NEGARA-Fajar Bali Pagar tembok SMPN 1 Melaya jebol, diterjang air deras akibat diguyur hujan, Selasa (13/1) sore. Bukan hanya pagar temboknya yang ambrol, tetapi juga gedung bertingkat untuk ruang belajar siswa juga terancam jebol.

Kepala SMPN 1 Melaya, I Wayan Timpuh Rabu (14/1) kemarin mengatakan pagar tembok sebagai pembatas sekolah tersebut jebol, saat diguyur hujan deras. Dalam peristiwa itu tidak sampai menelan korban, karena saat kejadian tak ada kegiatan belajar mengajar. Gedung kelas dekat pagar tembok yang jebol itu, dipergunakan untuk Lab IPA. Dia melihat hujan sangat deras, hingga pagar sisi timur sekolahnya jebol. Pihaknya juga mengkhawatirkan kalau gedung bertingkat yang ada di sisi sebelahnya ikut jebol.

Kondisi tanahnya miring dan curam, sehingga sangat labil ketika diterjang air deras. Bangunan pagar tembok yang jebol itu, dibangun sekitar tahun 2007.

Meski ruangan Lab IPA masih dipakai untuk proses belajar mengajar, tetapi masih dikhawatirkan ikut amblas, lantaran kondisi tanahnya sangat labil.

Kadis Dikporaparbud Jembrana, Nengah Alit mengatakan pihaknya telah menerima laporan jebolnya pagar tembok pembatas SMPN 1 Melaya. “Kami akan cek dan segera melakukan perbaikan,” ujarnya. W-003

Pencuri Emas Dibekuk

NEGARA- Fajar Bali Pelaku pencurian emas, Wayan J (36) asal Kecamatan Kubu, Karangasem ditangkap jajaran buser Polres Jembrana dengan Polres Mendoyo, Senin (12/1) sore lalu. Pelaku melakukan aksinya di dua tkp.

Untuk TKP pertama, di rumah miliki Wayan Ridep di Banjar Pangkung Languan Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo pada 29 Nopember 2014 lalu. Pelaku berhasil menggasak satu rantai kalung emas 15 gram, dua giwang emas 1,250 gram dan 3 gram. Kerugian dialami korban, Rp 4.350.000. Di rumah tersebut, pelaku masuk ke dalam dengan tanpa merusak pintu, karena pintu rumah dalam kondisi tak terkunci. Selanjutnya buka lemari yang juga tak terkunci lalu menyikat barang berharga milik korban di dalam dompet.

Tak hanya itu saja,di TKP kedua pelaku menyatroni rumah miliki Ni Ketut Warni di Banjar Pangkungan Languan Desa Yeh Sumbul Mendoyo. Di rumah itu, dua buah HP maxtion dan Samsung raib.Kerugian Rp 1.500.000. Pelaku dapat masuk ke dalam rumah itu, juga dalam kondisi pintu rumah tak terkunci.

Sementara Kapolsek Mendoyo Kompol Wayan Sinaryasa seizin Kapolres Jembrana dikonfirmasi Selasa (13/1) membenarkan penangkapan tersebut. Kini pelaku diamankan di Polsek Mendoyo. W-003

FB/PRAMONO

BERSIH-BERSIH- Para penjaga bendungan, melakukan pembersihan tumpukan sampah di sungai, Rabu (14/1) kemarin.

NEGARA-Fajar Bali Sedikitnya 12 penjaga bendungan di wilayah tengah dik-

erahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk membersihkan sampah-sampah yang

menumpuk di sungai, Rabu (14/1) kemarin. Upaya pembersihan sungai dari tumpukan

Isu ISIS Latihan di Gunung Batukaru

Sebulan Lalu 10 Orang Mendaki Batukaru TABANAN-Fajar Bali Isu ISIS melakukan latihan perang tangan kosong di kawasan Gunung Batukaru, Kecamatan Penebel, Tabanan jangan dianggap sebelah mata.

Semua pihak harus waspada, pasalnya satu bulan lalu ada 10 orang melakukan pendakian ke Gunung Batukaru. Hal itu dilontarkan oleh I Ketut Sucipta, Wakil Ketua BPD Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan Rabu (14/1) kemarin.

Dikatakanya, keresahan akan kebenaran adanya anggota ISIS yang sedang melakukan latihan bela diri di gunung Batukaru ini cukup beralasan. “Kurang lebih sebulan lalu ada 10 orang yang melakukan aktivitas mendaki di Gunung Batukaru,” ujarnya.

Pria berjenggot ini menambahkan isu adanya anggota ISIS yang melakukan kegiatan bela diri tersebut diterima sejak dua minggu lalu. Isu awal ia dengar ada bencana gempa di sekitar Batukaru. Ternyata dari sebuah sumber belakangan diketahui, kata gempa pada isu tersebut adalah kata sandi dari isu gerakan ISIS di Gunung Batukaru.

Sucipta menambahkan selain dirinya, warga disekitarnya juga sangat kaget dengan isu ISIS yang kini “bermarkas” di Gunung Batukaru. Apabila isu tersebut benar, ia mengaku kecolongan.

Hal ini dikarenakan selama ini pihak aparat desa sangat ketat dalam memberi ijin bagi warga luar yang ingin melakukan kegiatan pendakian di gunung tertinggi kedua di Bali tersebut.

“Kami di Desa Wangaya Gede memiliki Perdes yang mengatur tentang ijin mendaki bagi ma-

syarakat luar desa”, sebutnya.

Syarat untuk mendaki Gunung Batukaru katanya minimal harus bisa menunjukkan kartu identitas diri. “Kalau tanpa kartu identitas diri pasti kami pulangkan”, jelasnya.

Ia menambahkan, sementara untuk umat yang melakukan pendakian dengan tujuan sembahyang di Pura Pucak Kedaton (lokasinya di puncak Gunung Batukaru) aturannya tidak begitu ketat, bahkan cenderung diberikan keleluasaan.

Sucipta yang juga Ketua Badan Kerjasama antar Desa (BKD) Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan menerangkan, untuk masuk ke wilayah punggung ataupun puncak Gunung Batukaru, selain melalui Pura Luhur Batukaru, bisa melalui beberapa jalur, seperti dari Pura Petali, Pura Muncaksari, Pura Jatiluwih, Desa Pujungan dan beberapa tempat lainnya.

Terkait dengan hal tersebut Sucipta berharap untuk mengamankan kawasan Gunung Batukaru dari kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan negatif seharusnya ada kerjasama pengawasan antar desa. Baginya ini penting, karena Gunung Batukaru merupakan kawasan sakral sekaligus sebagai salah satu benteng spiritual Bali. Sehingga kelestarian dan kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan kegiatan negatif menjadi tanggung jawab antar desa di lereng gunung tersebut.

“Saya pikir sangat diperlukan kerjasama antar desa untuk memantau pengawasan orang yang mendaki Gunung Batukaru”,

ungkapnya.

Selain itu perlunya memantau dan mewaspadai gerak-gerik orang-orang luar yang bekerja di desa-desa di sekitar Gunung Batukaru. Saat ini katanya, di berbagai desa dilereng selatan Gunung Batukaru tersebut banyak warga pendatang dari luar Bali. Mereka datang dengan alasan bekerja sebagai tukang tebang pohon ataupun sebagai buruh pada peternakan-peternakan ayam. Baginya bukan tidak mungkin diantara mereka ada orang-orang yang merupakan susupan dari sebuah kelompok teroris.

Mantan Ketua Pecalang Pura Luhur Batukaru, I Nyoman Dharma Putra juga merasa khawatir dengan isu ISIS melakukan latihan perang di Gunung Batukaru.

Ia lebih khawatir dugaan para pelaku melakukan aksi meracuni sumber-sumber air yang menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan manusia di Bali..

“Yang saya khawatirkan mereka meracuni sumber-sumber air, misalnya menebarkan arsenik”, imbuhnya.

Terhadap kekhawatiran tersebut, ia berharap agar pihak instansi terkait agar segera melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium terhadap air yang diambil dari berbagai sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat. Termasuk pula yang dimanfaatkan oleh pihak PDAM untuk didistribusikan kepada masyarakat. “Saya sangat berharap adanya uji laboratorium terhadap air yang diambil dari sumber-sumber air yang ada dikawasan Gunung Batukaru”, harapnya. W-004

sampah tersebut, sebagai langkah antisipasi banjir dimusim hujan. Bila sungai tersumbat sampah dan kotoran, dikhawatirkan akan menimbulkan banjir, karena airnya meluap.

Penjaga bendungan tersebut, diarahkan untuk membersihkan saluran yang dialiri oleh Bendungan Jro Pengentuh yang ada di Sungai Tukadaya Desa Batuagung Kecamatan Jembrana.

Sungai tersebut mengaliri sejumlah anak sungai, di antaranya mengalir di wilayah Kelurahan Dauhwaru sebelah Pura Puseh Desa Pekraman Dauhwaru. Mereka bergotong royong mengangkat sampahsampah yang menumpuk di pintu air.

Kelihan Subak Gede Ketut Jendra mengatakan Bendungan Jro Pangentuh mengairi luas lahan sawah mencapai 685 hektar sawah di Kelurahan Dauhwaru dan membawahi 14 subak.

Sampah-sampah yang tertumpuk ada di dua pintu irigasi di wilayah Kelurahan Dauhwaru, Dua irigasi tersebut jadi sasaran untuk dibersihkan, karena diduga penyanding irigasi tersebut masih banyak

yang membuang sampah ke sungai. “Kami mendukung terhadap kepedulian penjaga bendungan yang telah membersihkan sampah di sungai,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jembrana Gusti Putu Mertadana menyampaikan soal kebersihan terutama di sungai, tak semata-mata jadi tanggung jawab pemerintah.

Tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak dan seluruh komponen masyarakat.

Banjir yang sempat terjadi di Kelurahan Tegalcangkring juga disebabkan salah satunya karena saluran air sungai tersumbat tumpukan sampah. “ Apabila arus sungai lancar banjir tidak akan terjadi,” ujarnya.

Tak hanya itu, daya tampung saluran air seperti got dan anak sungai yang tak normal, juga menjadi persoalan ketika hujan deras.

Pihaknya telah mengusulkan perbaikan aliran sungai sepanjang 2,5 kilometer ke Kementrian PU melalui Balai Wilayah Sungai Bali Nusa Penida. “Besok (hari ini) staf kami akan berangkat ke Denpasar untuk mengajukan usulan tersebut,” ujarnya. W-003

5 Orgil Tabanan Dipulangkan

TABANAN-Fajar Bali Selain program bedah rumah yang merupakan program andalan Dinas Sosial Tabanan, satu program anyar digagas Kadis Sosial Tabanan I Nyoman Gede Gunawan. Ia menawarkan program bedah kamar bagi penderita gangguan jiwa.

Hal itu dilontarkan usai serah terima 5 orang penderita gangguan jiwa asal Tabanan yang dinyatakan kondisinya membaik dari Rumah Sakit Jiwa Bangli, Rabu (14/1) kemarin.

Menurut mantan Kadisdukcapil Tabanan ini, sejatinya program bedah kamar bagi penderita sakit jiwa bertujuan untuk memberikan suasana baru bagi penderita pasca menjalani pengobatan di Rumah Sakit Jiwa. “Intinya kami ingin memberikan suasana baru bagi para penderita sakit jiwa pasca menjalani pengobatan di RSJ,” jelasnya.

Suasana baru tersebut berupa memperbaiki kamar si penderita terutama kamar tidur yang ada di rumahnya.

Pejabat asal Desa Kapal, Kabupaten Badung ini menegaskan sebagian besar kondisi kamar penderita sakit jiwa berantakan “Bedah kamar ini semacan terapi psikologis kepada si penderita. Agar mereka mendapatkan suasana baru di kamarnya. Kalau sudah bersih dan tertata mudah-mudahan kondisi membaik,” terangnya.

Ia berharap program terobosan bedah kamar tidur penderita gangguan jiwa ini bisa terealisasi di anggaran pe-

rubahan. Karena di anggaran induk tidak mungkin mengingat anggaran kegiatan sudah diketok palu dan dirinya baru saja menjabat sebagai Kadis Sosial mengganti posisi Kadis Sosial yang lama. “Kita akan usulkan program bedah kamar bagi penderita gangguan jiwa, di anggaran perubahan. Karena di anggaran induk, program ini belum dianggarkan mengingat rencana kegiatan dianggarkan oleh Bapak Kadis Sosial yang lama,” tandasnya.

Untuk besaran anggaran bedah kamar penderita penyakit jiwa juga belum diketahui secara pasti. Karenanya ia masih mendata berapa anggaran yang dibutuhkan untuk itu. “Besaran dana belum kita tentukan.

Mungkin kami survey dulu,” tandasnya.

Sementara itu ke-5 orang penderita gangguan jiwa yang dipulangkan ke rumahnya masing –masing berasal dari Kecamatan Kerambitan dua orang , Kecamatan Tabanan dua orang dan Kecamatan Penebel satu orang.

Budiawan petugas RSJ Bangli yang mengantar lima pasein tersebut mengatakan kelimanya dirawat di RSJ Bangli selama 3 bulan dengan kondisi gangguan jiwa berat.

Setelah menjalani pengobatan dan perawatan di RSJ Bangli kondisi pasien asal Tabanan sudah membaik. Mereka membutuhkan perawatan jalan dan obatnya yang didapatkan jangan sampai diputus. “Kelimanya harus menjalan rawat jalan, dan obatnya tidak boleh diputus,” jelasnya. W-004 Layouter: Soma

6

KAMIS, 15 JANUARI 2015 | TAHUN XV

UU Desa, Badung Pertahankan Kondisi Sekarang

Rumuskan Ranperda, Melindungi dan Memperkuat Desa Adat U U No 6 tahun 2014 tentang UndangUndang Desa masih menimbulkan berbagai respon di masyarakat Bali. Dilematis antara memilih Desa Dinas atau Desa Adat untuk didaftarkan di Pusat sampai saat ini belum mendapatkan keputusan pasti. Sementara itu, Kabupaten

Badung yang notabene juga tak lepas dari Provinsi Bali yang memiliki kekhususan, ju ga s e ca ra tra d i si su d ah terbiasa menerapkan sistem ganda dalam pemerintahan desanya, dimana jumlah Desa Adat di Badung berjumlah 122 Desa, menjalankan aturan adat, budaya dan agama serta Desa Dinas berjum-

Poin Penting Rapat di BPMD Pemdes

- Jika memaksa mendaftarkan desa adat, maka Desa Adat akan jadi subyek hukum Publik. Dimana diketahui subyek hukum ada 2, yakni Subyek Hukum Publik dan Subyek Hukum Private. Untuk diketahui, Subyek Hukum Publik adalah mengatur tentang tidak adanya hak milik, seperti hak sewa, hak penggunaan, dan hak meminjam. Contohnya kawasan Puspem Badung berikut bangunannya, itu bukan menjadi hak milik, karena milik pemerintah. Sedangkan Subyek Hukum Private, sifatnya lebih melindungi hak-hak tradisionalnya, diakui, dihormati dan dilindungi selama tidak melanggar aturan pusat.

- Kemudian tentang keberadaan LPD. Ada kekhawatiran LPD akan diambil pemerintah. Justru dengan tetap mempertahankan posisi yang sekarang ini, maka keberadan LPS masih menjadi hal yang khusus karena milik adat.

Keberadaannya pun tidak kena pajak. Dan ketika adat didaftarkan, justru nantinya LPD akan kena pajak, karena akan otomatis masuk menjadi subyek hukum publik.

- Kalaupun memaksakan mendaftarkan Desa Adat, maka juga akan menyulitkan dalam hal pengaturan wilayah di Kabupaten Badung. Salah satu contohnya, pusat akan meminta lampiran peta batas wilayah (Desa Adat). Sementara bila berbicara Desa Adat, maka dapat mengambil salah satu contoh lagi, ada beberapa Desa Adat di Badung berposisi di Tabanan dan Denpasar.

- Kemudian juga berakitan dengan UU yang berlaku, Pusat memberikan kewenangan kepada Kabupaten/ Kota untuk menata kembali Desanya, dengan ketentuan tidak boleh menambah jumlahnya. Gambarannya, Desa di Badung sudah teregister di pusat berjumlah 92 Desa, sementara jika Desa Adat didaftarkan, maka desa adat yang berjumlah 122 akan sulit untuk bisa terlebur menjadi 92 Desa.

- Mengingat di Badung secara geografis ada 9 macam prototipe desa adat di badung, yakni contohnya, di Mengwi desa adatnya ada 2 di Tabanan. Begitu juga di Kerobokan, ada 13 banjar di Denpasar, maka kalau ini (Desa Adat) yang ditetapkan, maka ini bisa menabrak UU yang sudah ada. Salah satunya akan berkaitan dengan UU pembentukan Kabupaten Badung itu sendiri, dan itu juga harus dirubah dulu.

UU DESA? U n d a n g - U n d a n g D e s a a d a l a h s e p e ra n g k a t aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan d a n J e n i s D e s a , Pe n a t a a n Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan D e s a , H a k d a n Ke wa j i b a n Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya b e r l a ku u n t u k D e s a A d a t sebagaimana diatur dalam Bab XIII. Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RU U D e s a , a d a l a h te rka i t alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa.

Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana

transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia.

Kewenangan Desa?

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemeri n t a h D a e ra h K a b u p a te n / Kota. Serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, jika dalam UU No 32 Tahun 2004, masa jabatan ke p a l a d e s a 6 t a h u n d a n dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan.

Namun, pada UU Desa masa jabatan 6 tahun, dapat menjabat paling banyak 3 k a l i m a s a j a b a t a n s e c a ra berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam UU No 32

lah 92 Dinas menjalankan fungsi pemerintahan.

M e s k i p u n h a r u s d i a ku i masih ada riak-riak kecil yang mencoba menelaah dan memahai keberadaan UU Desa, pada dasarnya Keputusan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung sendiri sebenarnya adalah tetap berusaha menjaga keharmonisan yang telah terbangun selama ini, yakni keharmonisan antara desa adat dan desa dinas. Keputusan Bupati Gde A g u n g it u p u n n amp ak nya juga mendapatkan dukungan dari segenap Majelis Alit dan Majelis Madya Desa Adat yang ada di Kabupaten Badung.

Setidaknya hal ini terungkap saat digelarnya pertemuan di ruang Rapat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD Pemdes) di Puspem Badung, Rabu (14/1).

Pada rapat yang dihadiri Kadis Kebudayaan IB. Anom Bhasma, Kepala BPMD Pemdes Putu Sridana, Staf Ahli Bidang Hukum Pemkab Bad u n g N yo m a n P re d a n g ga , KesbangPolinmas Nyoman Suendi, Camat Kuta dan Kuta Selatan dan Perbekel serta Lurah Kuta dan Kuta Selatan ini juga memastikan, Pemkab Badung akan segera membuat Perda, untuk memperkuat eksistensi Desa Adat. Artinya, Pemkab Badung sangat konsisten dan komit agar eksistensi Desa Adat sebagai Benteng seni dan Budaya serta sasana Bali ini tetap terjaga kelestariannya.

Untuk mengetahui lebih lengkap tentang keberadaan UU Desa, dan beberapa pemahaman dan pertimbangannya, maka berikut adalah wawancara tim Fajar Mangupura bersama Kepala BPMD Pemdes Putu Sridana.

Desa Adat atau Desa Dinas.

Yang ada adalah menetapkan dengan peraturan daerah.

Masih di UU itu, juga menyebutkan 1 tahun semenjak d i u n d a n gka n nya U U D e s a ini, maka harus sudah menetapkan. Itu sebenarnya inti materinya.

Namun perlu juga diketahui bersama, untuk menetapkan itu kita perlu mendengar aspirasi masyarakat. Kemudian setelah aspirasi masyarakat, kita memohon petunjuk Gubernur, dan itupun juga sudah turun rekomendasi dari Pansus DPR Propinsi per hari minggu lalu. Berdasarkan sana, kita akan susun Rancangan Perda, namun tentunya untuk menyurun Ranperda kan juga harus juga ada kajian akademisnya.

dan Desa Dinas tetap dipertahankan seperti yang telah ada sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Kabarnya masih ada sedikit riak-riak di masyarakat?

Beberapa hari lalu sempat ada sedikit riak-riak kecil.

Namun sesungguhnya itu terjadi dengan semangatnya sama, yakni ingin tetap seperti sekarang.

Terlepas dari itu, harus diakui pula memang ada sebagian m a syarak a t

mendapatkan informasi yang tidak lengkap. Seperti, bila Kelurahan yang didaftarkan maka dikhawatirkan asset milik Desa Adat akan menjadi milik kelurahan. Demikian juga ketakutan dari pihak LPD, bila nantinya masuk ke pemerintahan.

Namun dapat kami pastikan, bahwa itu hanya kekhawatiran yang tanpa memahami seluruh UU Desa itu sendiri.

Posisi atau sikap dari Pemkab Badung saat ini?

Sangat jelas sekali, Pemkab Badung menginginkan atau akan mempertahankan posisi yang ada sekarang, ingin tetap seperti sekarang. Kenapa tidak memilih, tentunya juga sudah memalui pertimbangan dan kajian, dimana bila mengacu penjelasan pasal 6 di UU Desa tesebut, mengingat di Badung sendiri telah terjadi keharmonisan antara desa adat dan dinas, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan duplikasi kelembagaan, maka dengan demikian eksistensi pemerintahan Desa adat

Bisa terlebih dahulu digambarkan keberadaan dari UU No 6 Tahun 2014?

Perl u d i p erj el as d i si n i , bahwa tidak ada perintah dari UU No 6 tahun 2014 untuk mendaftarkan apakah itu

Tahun 2004, desa adat ha nya menyebutkan masyarakat hukum adat, tidak secara tegas menyebut desa adat. Sedangkan, dalam UU Desa, adanya ketentuan khusus me ngenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat , pemerintah desa adat dan peraturan desa adat. Ar ti nya dalam UU Desa ini, di hormati kekhasan masing –masing daerah dimana dalam atu ran sebelumnya itu tidak di atur secara tegas.

Lebih lanjut, dalam aturan se belumnya kewenangan peme rintahan yang menjadi ke wenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal–usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/desa, urusan pemerintahan lain nya yang oleh peraturan per undang-undangan dise ra h kan kepala desa. Dalam UU Desa, kewe nangan desa meliputi ke we n a n ga n b e rd a s a r ka n hak asal usul, kewenangan lokal ber kala desa, kewenangan yang ditugaskan pemeri n t a h a n d a e ra h p rov i n s i , pemerintah kota/kabupaten dan ke we nangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Serta Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUMD itu bisa

Lantas sejauh mana komitmen Bupati Badung, dalam menyikapi UU Desa ini?

Harus diketahui, bahwa Bapak Bupati Badung AA Gde Agung didalam menyikapi UU Desa ini sungguh sangat hati-hati. Karena Bupati Gde Agung menyadari Badung dan Bali akan bisa eksis kalau adatnya ada. Oleh karena itu, beliau sangat berkomitmen mempertahankan keberadaa adat seperti sekarang ini.

Bukti komitment Bupati Gde Agung untuk mempertahankan adat dan budaya, adalah dengan akan segera membuat Perda yang intinya memperkuat eksistensi Desa Adat. Karena bagaimanapun Badung sangat konsisten dan komit agar eksistensi Desa Adat sebagai Benteng seni dan Budaya serta sasana Bali ini tetap terjaga kelestariannya.

Oleh karenanya, dalam upaya mempercepat pembentukan Perda tersebut Bapak Bupati Badung telah mengintruksikan pihaknya bersama Dinas Kebudayaan serta Instansi terkait untuk segera membentuk Tim perumusan Perda yang bertujuan memperkuat eksistensi Desa adat di Kabupaten Badung. W-014

FB/HERY

bergerak dibidang ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum l a i n nya s e s u a i ke t e n t u a n umum peraturan perundangundangan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa BUM Desa ini secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi karena tujuan dibentuknya adalah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kata lain, orientasi BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntunga n ke u a n ga n . M e l a i n ka n juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber pendanaan BUM Desa juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daera h p rov i n s i , p e m e r i n t a h daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pemerintah mendorong BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Ketentuan Umum?

Dalam ketentuan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU tersebut juga ditegaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus uru san pem e r i n t a h a n , ke p e n t i n g a n ma syarakat setempat berdasar kan prakarsa masyarakat, hak-asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem peme rintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pembentukan desa ha nya berdasarkan indikator jumlah penduduk dibedakan menurut pulau dan langsung menjadi desa definitif. Dalam UU Desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya menurut pulau, namun lebih terperinci seperti syarat jumlah penduduk lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Jika sebelumnya cukup dengan jumlah penduduk 2.500 orang, dengan UU Desa wajib 4.500 orang dan dalam undang- undang tersebut adanya desa persiapan selama 1-3 tahun.

Selain itu juga terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak t ra di sion a l nya di p a n da n g

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik I n d o n e s i a . Te n t u nya t e r dapat ketentuan khusus yang mendefinisikan keberadaan desa.

Tujuan Desa?

Pe m e r i n t a h n e ga ra Re publik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan u mu m, men cerda ska n keh i d u p a n b a n g s a d a n i ku t m e l a k s a n a k a n ke te r t i b a n dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 2 5 Ta h u n 2 0 0 4 t e n t a n g Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan a ga r m e n j a d i ku a t , m a j u , m a n d i r i , d a n d e m o k ra t i s sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan

demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem keta t a n e ga ra a n Re p u b l i k I n donesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan b u d aya m a sya ra ka t D e s a ; Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; M e n i n g k a t k a n ke t a h a n a n sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan Memp e rku a t m a sya ra ka t D e s a sebagai subjek pembangunan.

KAMIS, 15 JANUARI 2015 | TAHUN XV

7

RAPAT-BPMD Pemdesa menggelar rapat bersama instansi terkait dan Majelis Alit se-Badung, menyikapi Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa

Majelis Alit se-Badung, Tetap Komit Sesuai Work Shop

FB/HERY

Menjaga Keharmonisan Desa Dinas dan Desa Adat Keputusan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung untuk tetap menjaga keharmonisan yang telah terbangun selama ini antara desa adat dan desa dinas mendapat dukungan penuh segenap Majelis Alit dan Majelis Madya Desa Adat yang ada di Kabupaten Badung.

Dalam Rapat dihadiri seluruh Majelis Alit se-Kabupaten Badung dan majelis Madya Kabupaten Badung dihadiri Kadis Kebudayaan IB. Anom Bhasma, Kepala BPMD PD Putu Sridana, Staf Ahli Bidang Hukum Pemkab Badung Nyoman Predangga, KesbangPolinmas

Nyoman Suendi, camat Kuta dan Kuta Selatan dan perbekel serta Lurah Kuta dan Kuta Selatan Rabu (14/1) di ruang Rapat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa di Puspem Badung seluruh Majelis alit se Badung sepakat dan komit untuk mendukung hasil work shop menyikapi Undang-Undang Nomor 6 Tentang desa dengan tetap menjaga dan mempertahankan kondisi yang sudah terbangun harmonis seperti saat ini.

Kepala BPMD-PD Kabupaten Badung Putu Sridana usai Rapat bersama seluruh

Majelis Alit dan Madya Kabupaten Badung diantaranya majelis alit Kuta Selatan Budiasa, Majelis alit Kuta I Wayan Suarsa, Majelis Alit Kecamatan Mengwi Ida Bagus Anom, Majelis alit Kecamatan Kuta Utara, Abiansemal dan Petang tersebut mengatakan bahwa guna memperkuat eksistensi desa adat baik berkaitan dengan kelembagaan, serta menjaga aset aset Milik Desa Adat dan ketataksanaan yang ada di Desa adat Bapak Bupati Badung sesuai dengan permintaaan majelis alit, akan segera membuat Perda yang intinya

memperkuat eksistensi Desa Adat. Sridana juga menjelaskan bahwa Pemkab Badung sangat konsisten dan komit agar eksistensi Desa Adat sebagai Benteng seni dan Budaya serta sasana Bali ini tetap terjaga kelestariannya. Oleh karenanya menurut Sridana bahwa dalam upaya mempercepat pembentukan perda tersebut Bapak Bupati Badung telah mengintruksikan pihaknya bersama Dinas Kebudayaan serta Instansi terkait untuk segera membentuk Tim perumusan Perda yang bertujuan memperkuat eksistensi Desa

adat di Kabupaten Badung.

Lebih lanjut Putu sridana menegaskan bahwa dalam menyikapi adanya undangundang nomor 6 tentang Desa ini Pemkab Badung sangat aktif untuk menyerap aspirasi masyarakat, mulai dari tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan bahkan terakhir dilakukan perumusan bersama dalam work shop yang dihadiri oleh majelis madya, majelis alit se Kabupaten Badung serta para akademisi. “ atas dasar itulah rapat majelis alit dan madya di Kabupaten Badung kemarin tetap konsisten me-

nyatakan bahwa mendukung hasil keputusan sesuai dengan hasil work shop 1 September 2014 dimana seluruh majelis alit dan mayda telah sepakat untuk tetap pada kondisi sekarang. “ dikatakannya bahwa work shop tersebut merupakan dasar dan pegangan dari bupati untuk mengambil keputusan Terkait undangundang Desa.

Sridana juga menambahkan bahwa bila mengacu penjelasan pasal 6 Undang-undang tentang Desa tesebut, mengingat dibadung sendiri telah terjadi keharmonisan antara desa

adat dan dinas, tidak terjadi tumpang tindih kewenngan dan duplikasi kelembagaan maka dengan demikian eksistensi pemerintahan Desa adat dan Desa Dinas tetap dipertahankan seperti yang telah ada sesuai dengan kompetensinya masing-masing.� selanjutnya menindaklanjuti keputusan untuk tetap mempertahankan kondisi yang ada sekarang ini, Bupati hari ini akan bersurat kepada DPRD Kabupaten Badung dan Gubernur Bali serta ditembuskan kepada DPRD Provinsi Bali,� pungkasnya. W-014

Beberapa Poin di UU No 6 tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa BAB XII: LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA Bagian Kesatu, Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 94; (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua, Lembaga Adat Desa Pasal 95; (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa. (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan

asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

BAB XIII: KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT Bagian Kesatu, Penataan Desa Adat Pa s a l 9 6 ; Pe m e r i n t a h , Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Pasal 97; (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat: a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus

memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b. pranata pemerintahan adat; c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d. perangkat norma hukum adat.

(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

(4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik

lndonesia; dan b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98; (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

(2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Pasal 99; (1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 100; (1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan

Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 101; (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat. (2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah. Pasal 102; Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

Bagian Kedua, Kewenangan Desa Adat Pasal 103; Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak

asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pasal 104; Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 105; Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat.

Pasal 106; (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Bagian Ketiga, Pemerintahan Desa Adat Pasal 107; Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 108; Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat. Pasal 109; Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

Bagian Keempat , Peraturan Desa Adat Pasal 110; Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 111; (1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat. (2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

Layouter: Wiadnyana

8

PENDIDIKAN & BUDAYA Kopertis: Harus Digunakan Dua Siswa SLB Ikut Elemen Secara Optimal SO-INA di California

FAJA R BALI

KAMIS, 15 JANUARI 2015 l Tahun XV

IKIP PGRI Bali Launching E-Learning

Bupati Suwirta Apresiasi Siswa SLB

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Klungkung dalam waktu dekat akan mengirim dua siswanya ke Amerika Serikat (AS).

Dua siswa ini akan mengikuti SO-INA di California, AS. Laporan dua siswa SLB yang akan mengikuti lomba renang tingkat Internasional untuk anak tuna grahita ini diterima Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta saat melakukan kunjungan ke beberapa sekolah termasuk SLBN Klungkung, Rabu (14/1) kemarin.

SEMARAPURA-Fajar Bali Kepala SLB Negeri Klungkung, Drs. A.A Gede Partha dihadapan Bupati Suwirta mengatakan, dua siswa yang akan berangkat ke California, Amerika Serikat untuk mengikuti SO-INA (lomba anak tuna grahita tingkat Internasional) ini masingmasing Kadek Dedi siswa kelas IX dan Dewa Ayu Yuliami Savitri siswi kelas V. “Mereka akan mengikuti lomba renang 100 meter putra putri,” ujar Kepsek Agung Partha.

Dijelaskan, kedua anak didiknya ini berhasil mewakili Indonesia ke tingkat Internasional setelah sebelumnya berhasil menyisihkan lawan-lawannya dalam lomba yang sama ditingkat Nasional. “Rencananya akan diselenggarakan antara bulan

Mei atau Juni,” imbuhnya.

Berhasilnya dua anak didiknya mewakili Indonesia ke tingkat Internasional menurut Agung Partha menjadi suatu kebanggaan bagi SLBN Klungkung.

Dengan kedisiplinan yang dimiliki, diharapkan dua siswanya ini mampu berbicara lebih baik ditingkat Internasional. “Kami cukup bangga siswa bisa menembus Internasional, mudah-

mudahan bisa berbicara lebih baik ditingkat Internasional,” harapnya.

Menerima laporan ini, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta langsung mengapresiasi semangat siswa. Bupati menjanjikan akan memfasilitasi anak didik ini untuk latihan, sehingga prestasi yang lebih tinggi mampu diraih.

“Kita akan bantu dan fasilitasi untuk latihannya,” ujar Bupati

Suwirta.

Sementara itu, terkait pemantauan kebeberapa sekolah untuk mengetahui langsung situasi sekolah, baik itu menyangkut SDM dan sarana prasarana belajar. “Kita lakukan komunikasi, apa keluhan dan kekurangan, baik menyangkut SDM maupun mebelair,” sebut Bupati Suwirta. Bupati berharap komunikasi yang

baik antara pihak sekolah dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan bisa terjalin dengan baik dan terbuka.

Sehingga permasalahan yang ada disekolah tidak berjalan lama dan mengganggu sistem pendidikan yang ada disekolah tersebut. “Saya berharap bagaimana dunia pendidikan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.W-010

YOGYAKARTA-Fajar Bali J u r u s a n Te k n i k I n fo r matika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (UII) mengembangkan studi forensika digital untuk merespons tantangan kejahatan siber.

"Forensika digital adalah bidang ilmu yang akan punya peran dan kontribusi luas untuk menghadapi tantangan dan ancaman cybercrime pada tahun-tahun mendatang," kata Direktur Pusat Studi

Forensika Digital (Pusfid) UII, Yudi Prayudi, di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, pada era komunitas digital seperti sekarang, potensi ancaman kejahatan siber diprediksi semakin meningkat.

Data dan survei dari sejumlah lembaga keamanan internet seperti RSA menunjukkan bahwa kejahatan siber dapat memberi ancaman serius bagi individu, institusi maupun negara dengan nilai

kerugian global yang dapat menyamai pendapatan nasional sebuah negara.

"Forensika digital itu memungkinkan kita untuk menemukan, mengumpulkan, mengamankan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan barang bukti digital yang terkait dengan kasus yang terjadi untuk kepentingan rekonstruksi kejadian serta keabsahan proses peradilan," katanya.

Ia mengatakan saat ini se-

makin berkembang kelompok terlatih yang memanfaatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam teknologi informasi untuk mengubah kejahatan biasa menjadi kejahatan siber.

Bahkan, perkembangan terkini untuk dapat melakukan aktivitas kejahatan siber tidak lagi mutlak memerlukan latar belakang teknologi komputer yang kuat karena telah tersedia aplikasi khusus yang tergolong sebagai "crime toolkits".

Menurut dia, meskipun aktivitas forensika digital banyak dikaitkan dengan proses penegakan hukum, ternyata hanya sebagian kecil saja kasus-kasus kejahatan siber yang ditangani oleh aparat penegak hukum.

Sebagian besar justru ditangani oleh pihak swasta.

Institusi perbankan, asuransi, dan perusahaan adalah institusi yang sering menjadi target dari aktivitas kejahatan siber. AN

Bupati Suwirta bercengkerama dengan siswa SMP saat melakukan kunjungan ke beberapa sekolah SMP di Klungkung

FB/SARJANA

UII Kembangkan Studi Forensika Digital Respons Kejahatan Cyber

Usulkan 5000 Kamar Hotel di Nusa Dua Lengkapi Bhagawad Gita

Senator Selidiki Pelarangan Benang Tri Datu Kepada Karyawan Umat Hindu di Grand Hyatt Senator Indonesia, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III mengaku gerah, menyusul masuknya aspirasi dari masyarakat Bali terkait adanya pelecehan simbol Hindu. Yakni pelarangan pemakaian gelang Tri Datu yang dikenakan karyawan Hindu yang dilakukan oleh pejabat hotel pendatang dari luar Bali. Isu publik yang ramai dibicarakan oleh umat di media sosial ini langsung ditindaklanjuti oleh Senator Wedakarna yang juga Komite III DPD / MPR – RI yang membidangi tentang agama dan tenaga kerja.

Hal itu terekam dari kunjungan DPD RI ke dua buah hotel di Nusa Dua yakni Hotel Mulia dan Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali. Dari hasil kunker tersebut, tim DPD RI tidak menemukan kasus itu di Hotel Mulia, namun memastikan bahwa kejadian tersebut benar terjadi di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua. Penjelasan dan klarifikasi serta kronologis kejadian itu telah dijelaskan oleh Ira Puspita Sari ( Director Of Human Resources Grand Hyatt Nusa Dua) didepan Senator RI Dr. Wedakarna. Terhadap hal tersebut, Dr. Wedakarna menyampaikan kehadirannya sebagai wakil rakyat yang mendapatkan laporan tentang isu pelecehan simbol agama Hindu yakni pelarangan pemakaian gelang benang

Tri Datu. ”Saya sampaikan terimaksih atas informasi dan juga klarifikasi yang disampaikan oleh pihak managemen Grand Hyatt Nusa Dua. Saya sayangkan terjadinya kasus ini dikawasan Nusa Dua, tapi saya dapat memahami terjadinya mis-komunikasi antara jajaran management dengan staf dan karyawan yang beragama Hindu. Ke depan, wawasan kebangsaan dan juga wawasan budaya Bali dan agama Hindu sangat penting diberikan kepada SDM pendatang dari luar Bali yang ingin cari makan di Pulau Dewata.

Menghargai agama Hindu dan menghormati hak – hak dasar umat Hindu adalah mutlak, karena wisatawan hadir di Pulau Bali karena alasan ingin merasakan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Jadi kedepan kasus ini tidak boleh terjadi.”ungkap Senator RI Wedakarna.

I a p u n m e n g a p re s i a s i pihak Grand Hyatt Nusa Dua telah menyelesaikan masalah dengan baik dengan rasa kekeluargaan. ”Saya mengapresiasi dan merasa puas dengan jawaban dari pihak managemen. Semoga hal ini tidak terjadi lagi. Dan ini juga menjadi peringatan bagi hotel – hotel di Bali terutama yang banyak memperkerjakan pendatang dan SDM luar agar lebih dulu memahami tradisi Bali agar tidak mendapat masalah.

FB/BLAS

E-LEARNING- Kopertis Wilayah VIII, Dasi Astawa didampingi Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali, IGB Arthanegara, Rektor I Made Suarta , pegawai, dosen dan mahasiswa seusai louncing e-leraning

Universitas Udayana Kembangkan Konverter BBM Gas

FB/IST

SENATOR – Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Disambut Oleh Pejabat Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Saat Kunker di Nusa Dua Terkait Isu Pelecehan Simbol Hindu

Orang Bali itu sangat toleransi, tapi jika rasa keBali-annya diganggu, maka wajar saja jika rakyat saya berontak dan menuntut keadilan.”ungkap Dr. Wedakarna yang juga President The Hindu Center Of Indonesia. Terkait dengan hal ini ia memberikan nasihat kepada seluruh pekerja Hindu yang bekerja dipariwisata agar berani bersuara dan berani menuntut hak sebagai orang Bali. ”Saya puji keberanian dari karyawan hotel di Nusa

Dua yang telah berani bersuara terkait dengan indikasi pelarangan gelang Tri Datu.

Kedepan saya ingin rakyat Bali lebih kritis, lebih peduli dan berani bersuara.

Begitu juga bagi kaum elit yang berasal dari orang Bali asli dan Hindu, sudah sepatutnya membela dan membantu anak – anak kita warga Hindu yang bekerja ditataran teknis.Kebersatuan ini sangat penting. Semua tindakan pelecehan simbol agama bisa dipidanakan, dan bisa diang-

DENPASAR-Fajar Bali Manfaat e-learning IKIP PGRI Bali harus digunakan elemen-elemen kampus secara optimal dan yang penting simbiosis mutualistis. Sistem e-learning quick respon, maka waktu yang digunakan akan efektif. E-learning mendidik dosen menyusun soal, untuk itu mindset jangan disia-siakan.

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VIII, Bali dan Nusa Tenggara, Prof.Dr. Dasi Astawa mengatakan hal itu ketika me-launching e-learning IKIP PGRI Bali di Gedung Redha Gunawan Rabu (14/1).

Hadir pada launching e- learning tersebut, Rektor IKIP PGRI Bali, Dr. I Made Suarta,SH.M.Hum., Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali, Drs. IGB Arthanegara, SH.M.Pd.M.Hum. Sekretaris, I Gusti Ngurah Oka, SH., Pembina Drs. Dewa Putu Tengah, serta seluruh pembantu rektor, dekan dan pembantu dekan dan dosen serta mahasiswa. Dikatakannya, setelah diluncurkan e-learning, maka harus menguasai teknologi agar tidak gagap teknologi (gatek). Karena teknologi yang sulit akan gampang digunakan dan yang ruwet menjadi lebih simple. E-learning tersebut harus dilaksanakan, karena wifi adalah investasi bagi IKIP PGRI Bali yang dapat mendatangkan mahasiswa.

Wifi merupakan inisiator IKIP PGRI Bali, untuk itu jangan menggunakan manejemen kapur barus yakni pertama atau awal senang dan kemudian pulang tanpa muka. Dasi juga mengingatkan, karena akses wifi 24 jam, namun tidak boleh menggunakan password ganda. Selain tentang e-learning, Dasi Astawa juga menyampaikan tentang pembukakan program studi (prodi) baru dan penambahan lembaga yang mulai diberlakukan Januari hingga Maret. Untuk kebutuhan itu, maka yang harus diperhatikan, tapak jejak yayasan, tidak boleh jenuh, kontinuitas, penyiapan infrastruktur dan tidak terdapat konflik bila institut diganti menjadi universitas.

Pada kesempatan itu, Rektor IKIP PGRI Bali, I Made Suarta menguraikan, lonching e-learning IKIP PGRI Bali untuk menghadapi Masyarakat Eknomi Asean (MEA) yang diberlakukan secara efektif Januari 2016. Selan itu untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa pada setiap menjelang wisuda untuk mengirim bahan kepada dosen secara online.

Akses wifi ini untuk kampus IKIP PGRI pusat dan dan kampus di Jalan Akasia. Mahasiswa juga sudah memiliki password, sehingga untuk mengkases akan lancar. IKIP menggalang kerjasama e- learning dengan PT. Sejahtera Groyup Jakarta, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, karena mahasiswa sering mengeluh tentang wifi.

E-learning ini untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, oleh karena itu dosen dan mahasiswa diharapkan dapat melakukan yang terbaik. Khusus untuk membangun prodi baru, IKIP PGRI Bali mengajukan Prodi S1 Bahasa Bali dan Prodi S2 PGSD, dan untuk Prodi S2 Bahasa Indonesia merupakan program ulangan, ucap Suarta.

Ketua YPLP PT IKIP PGRI Bali, IGB Arthanegara menjelaskan, jauh-jauh sebelumnya IKIP PGRI Bali telah mengirim 21 dosen untuk belajar e-learning di Malang. Saat ini e-learning di-lounching, dan sejumlah dosen yang telah belajar elearning, kini sudah bisa menerapkan kepada mahasiswa.

Sementara itu Managing Direktur PT. Sejahtera Group, Noviana Halim mengutarakan, e-learning untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Banyak dosen yang sudah mengikuti training untuk mengimplementasikan dan untuk itu solusinya harus perbaiki infrastruktur. Seusai lounching, dilaksanakan sharing tentang aplikasi e-learning, sehingga diharapkan semua dosen dan mahasiswa harus berinteraktif untuk menjalankan e-learning. Sharing tersebut diikuti oleh dosen dan mahasiswa IKIP PGRI. W-001

gap sebagai penistaan dan penodaan agama, semua sudah ada pasal dan aturannya.

Jadi bukalah mata, telinga dan amati, jika ada pelecehan simbol Hindu,silahkan dilaporkan. Ini adalah hak rakyat Bali”pungkas Senator Wedakarna yang juga mengusulkan agar di 5000 kamar dihotel – hotel Nusa Dua untuk diisi Kitab Suci Bhagawad Gita untuk melengkapi Alquran dan Kitab Kristen Injil yang sudah dulu ada sejak bertahun – tahun lalu. KJS

DENPASAR-Fajar Bali Univeristas Udayana (UNUD) Denpasar, Bali, mengembangkan konverter bahan bakar minyak jenis gas atau "vehicle gas" untuk kepentingan riset yang potensial untuk dikembangkan secara massal.

"Kami memproduksi konverter hanya untuk penelitian," kata Ketua Program Magister Teknik Mesin Pusat Penelitian Industri dan Energi Universitas Udayana Prof I Gusti Bagus Wijaya Kusuma di Denpasar, Rabu. Saat ini pihaknya telah memiliki empat konverter hasil produksi perguruan tinggi negeri itu untuk kebutuhan sepeda motor dan mobil.

Dia mengharapkan pemerintah memberikan tugas kepada beberapa lembaga pendidikan untuk membuat riset bersama terkait konverter sehingga hasilnya bisa diadopsi oleh perusahaan otomotif besar. "Jika riset dikembangkan oleh institusi pendidilan maka pengusaha diwajibkan menggunakan hasil tersebut sehingga ini bisa menekan harga," katanya.

Selama ini masyarakat atau pengusaha yang ingin menggunakan bahan bakar gas untuk kendaraannya menggunakan produk konverter impor sehingga harga satu konverter mencapai Rp18 juta. "Sedangkan untuk harga konverter produk lokal, harganya tidak mencapai Rp2 juta," ujarnya.

Namun Unud merupakan lembaga pendidikan yang hanya sebatas melakukan riset bukan lembaga produksi sehingga pihaknya tidak bisa melakukan pengembangan lebih luas layaknya produsen termasuk melakukan sertifikasi. PT Pertamina (Persero) Pemasaran Cabang Denpasar menyatakan bahwa bahan bakar gas atau "Vehicle gas" dinilai merupakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan, aman dan murah.

Harga per liter bahan bakar gas itu mencapai Rp5.100 lebih murah dibandingkan harga premium di Bali yang mencapai Rp7.950. Namun jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas di Pulau Dewata masih minim yakni hanya di tiga lokasi mengingat animo masyarakat menggunakan "vi-gas" juga masih tergolong sedikit yakni baru 20 unit kendaraan dengan konsumsi per hari diperkirakan mencapai 40 liter.AN Layouter: Layouter: Wiadnyana Manik

FAJA R BALI

KAMIS, 15 JANUARI 2015 l Tahun XV

TIPS

Era Baru Lensa Kontak RGP dalam Menangani Kelainan Refraksi dr. Putu Dian Megasafitri, S.Ked

FB/IST

Diameter lensa RGP yang lebih kecil memberikan kenyamanan bagi penggunanya Kelainan refraksi merupakan kelainan yang sering diderita orang- orang dimana terjadi kelainan pembiasan cahaya sehingga bayangan tidak fokus tepat di retina sehingga penglihatan menjadi kabur. Beberapa jenis kelainan refraksi diataranya adalah miopia/ rabun jauh, hipermetropia/ rabun dekat, astigmatisme atau kelainan matasilinder dan presbiopiaya itu kelainan refraksi yang berhubungan dengan proses penuaan.

Berbagai kelainan refraksi dapat dikoreksi dengan pemakaian kacamata, lensa kontak maupun operasi.

Saat ini sudah banyak penderita yang menggunakan lensa kontak .Lensa kontak berupa lensa tipis berbentuk seperti mangkok yang dipakai di kornea mata.

Berdasarkan bahannya, lensa kontak dibagi menjadi lensa kontak keras (hard lens), lensa kontak lunak (soft lens), dan Rigid Gas Permeable (RGP).

Lensa RGP merupakan hasil pengembangan dari lensa kontak keras dan digunakan sejak tahun 1970an. Bahan pembuat RGP berupa cellulose acetat butyrate, silikon yang dikombinasi dengan polymethyl methacrylate. Lensa RGP dapat memberikan penglihatan lebih stabil, kenyamanan jangka panjang dan daya tahan yang baik hingga lebih dari 2 tahun.

Lensa RGP memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan diameter kornea kita, sehingga proses pemasangan dan pelepasannya lebih mudah. Disamping itu, lensa kontak RGP bersifat mudah dilalui oksigen sehingga komplikasi seperti kekurangan oksigen (hipoksia), iritasi, kekeruhan pada kornea dapat diminimalkan. Pemakaian lensa RGP memerlukan masa adaptasi yang lebih lama disbanding soft lens, biaya yang diperlukan juga cukup tinggi.

Lensa RGP sangat dianjurkan untuk kasus kelainan rabun jauh, kelainan silinder, kelainan kornea, serta penderita yang memiliki masalah menggunakan soft lens.

Sebelum memakai lensa RGP, ada sederetan pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan penglihatan, kondisi mata dan pemakaian lensa ujicoba (trial lens). Pemilihan penanganan untuk kelainan refraksi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tiap individu untuk mendapatkan hasil optimal.KJS

KESEHATAN 9 Mulai 1 Juli Iuran BPJS Sebesar 5 Persen Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi, menjelaskan seseorang yang bepergian dan butuh layanan kesehatan bisa menghubungi kantor BPJS Kesehatan setempat untuk mendapat informasi di FKTP mana ia bisa berobat.

JAKARTA-Fajar Bali Sebenarnya, kata Irfan, yang sejak awal perlu diketahui pekerja penerima upah terkait kepesertaan JKN-BPJS Kesehatan adalah terkait perhitungan iuran. Sebab, banyak yang menganggap gaji mereka dipotong banyak untuk iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Di luar iuran, sistem rujukan berjenjang, koordinasi manfaat (Coordination of Benefit/COB), dan mekanisme JKN lain perlu disosialisasikan lebih luas.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah (PPU) yang bekerja pada badan usaha baik milik negara, daerah, maupun swasta adalah 4,5

persen dari gaji per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan 0,5 persen dibayar oleh pekerja. Mulai 1 Juli 2015, iurannya berubah jadi 5 persen (4 persen pemberi kerja dan 1 persen pekerja).

Iuran itu sudah mencakup suami, istri, dan tiga anak. Tiap penambahan tanggungan seperti anak keempat, ayah, ibu, dan mertua, iuran bertambah 1 persen dari gaji per bulan dibayar pekerja. Tambahan tanggungan dari kerabat lain seperti saudara kandung sesuai ketentuan iuran bagi kelompok perorangan, pekerja mandiri, atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Dasar perhitungan maksimal iuran peserta PPU adalah 2 kali

Rp 23.625. Kepesertaan PPU itu masuk kelas 1. Iuran itu untuk lima anggota keluarga. ”Peserta dari pekerja jangan menganggap potongan gaji mereka besar untuk BPJS Kesehatan. Porsi iuran mereka Rp 23.625 per bulan bagi lima anggota keluarga. Artinya, iurannya Rp 4.700-an per anggota keluarga. Dengan iuran sebesar itu, banyak manfaat medis diperoleh,” kata Irfan, belum lama ini.

Perhitungan batas bawah iuran peserta PPU ialah 4,5 persen kali

upah minimum tiap daerah. Misalnya, seseorang dengan gaji Rp 4 juta, iuran yang dibayar 4,5 persen kali Rp 4 juta.

Penentuan kelas kepesertaan mengacu pada 1,5 kali PTKP dengan nominal Rp 3.547.000. Jadi jika gaji di atas Rp 3.547.000 maka ia masuk kelas 2, dan jika gajinya di atas Rp 3.547.000 per bulan masuk kelas 1.

Peserta JKN berhak mendapat layanan di FKTP yakni puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinik yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah diperiksa di FKTP, peserta bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) yakni RS yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), layanan kesehatan bagi peserta meliputi promotif dan preventif, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis. Di FKRTL, manfaat yang diberikan meliputi layanan kesehatan rawat jalan (pelayanan spesialistik dan kegawatdaruratan) serta rawat inap. KP

Bupati Gde Agung menambahkan bahwa Kabupaten Badung telah mempersiapkan desa/kelurahan yang mengikuti lomba berdasarkan hasil pembinaan dan evaluasi tim diantaranya Desa Canggu sebagai wakil dalam lomba PKK KB/Kesehatan dan lomba posyandu, Kelurahan Benoa mewakili lomba hasil pengelolaan toga dan adiministrasi PKK, Desa Getasan mewakili dalam lomba hatinya PKK, Kelurahan Legian wakil dalam lomba Poksus UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), Desa Abiansemal mewakili dalam lomba PKDRT (Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Desa Pangsan mewakili dalam lomba Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Desa Pecatu dalam lomba Lingkungan Bersih dan Sehat. Dan dengan adanya lomba ini diharapkan mampu menggali potensi desa, memperbaiki kekurangan dan mengembangkan kelebihan-kelebihan demi kesejahteraan masyarakat desa khu-

susnya di Kabupaten Badung”ucap Gde Agung.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Tim penilai Sri Sumiasih Sumantra mengatakan bahwa lomba Gerakan PKK dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah dengan sasaran para keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak bagi semua pihak .

Dalam lomba ini kategori yang dilombakan diantaranya Lomba PKK KB/Kesehatan dan lomba posyandu, lomba hasil pengelolaan toga dan adiministrasi PKK, lomba hatinya PKK, lomba Poksus UP2K, lomba PKDRT, lomba PHBS, dan lomba Lingkungan Bersih dan Sehat. Penilaian ini dilakukan untuk mengenali sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai oleh daerah . Disampaikan pula bahwa Kriteria lomba akan memakai 3 indikator diantaranya Input, Proses dan Output. W-014*

FB/IST

penghasilan tak kena pajak (PTKP) status keluarga 1. Besaran nominal dari rumus 2 x PTKP status K1 dengan batas atas Rp 4.725.000.

Dengan demikian, berapa pun gaji seseorang, iuran BPJS Kesehatan per bulan 4,5 persen kali Rp 4.725.000 yakni Rp 212.625 per bulan. Iuran itu untuk menanggung lima orang, termasuk anak sampai anak ketiga. Karena porsi iuran pekerja hanya 0,5 persen dari 2 x PTKP status K1, porsi iuran yang dibayar pekerja per bulan adalah

PKK Badung Dinilai Tim Provinsi

MANGUPURA-Fajar Bali Guna meningkatkan daya saing daerah Pemerintah Kabupaten Badung selalu berupaya mendorong kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan gotong royong ditengah-tengah masyarakat pedesaan melalui lembaga-lembaga desanya. Berbagai upaya pemberdayaan juga dilaksanakan khususnya untuk lembaga desa maupun pemerintahan desa, baik yang menyangkut peningkatan kualitas sumberdaya manusia,aparat desa,sarana prasarana desa termasuk peningkatan sumber dana untuk pemerintah daerah.

Demikian disampaikan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung saat penilaian Kesatuan Gerak PKK dalam 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Bali bertempat di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Rabu (14/1) kemarin. Turut hadir Camat se-Kab. Badung, Ketua Tim Penggerak PKK Badung Ny. Ratna Gde Agung, Ketua DWP Kab. Badung Ny. Kompyang R.Swandika,

FB/HERY

Bupati Badung Anak Agung Gde Agung bersama Ny. Ratna Gde Agung saat menghadiri Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi Bali di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara, Rabu (14/1) kemarin.

Muspika Kecamatan Kuta Utara serta Perbekel dan Lurah se Kuta Utara.

Ditekankan pula bahwa PKK sebagai mitra kerja pemerintah mempunyai tujuan yang sangat mulia salah satunya yaitu untuk mensejahterakan dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat . Kegiatan - kegiatan PKK melalui sepuluh program pokok

PKK sangat banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti adanya kelompok pesantian, kursus/ latihan membuat jajan, kursus kecantikan dan lain sebagainya serta PKK juga bekerjasama dengan SKPD terkait untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat . Karena hal tersebut maka PKK sebagai mitra pemerintah mampu meraih prestasi di tingkat Nasional.

Selama 2014 BPOM Menyita Obat Ilegal Senilai Rp 27 Miliar JAKARTA-Fajar Bali Cukup banyak peredaran obat-obatan palsu. Salah satunya adalah viagra atau yang dikenal dengan obat kuat untuk mengatasi masalah disfungsi ereksi.

“Ada banyak kita temukan viagra palsu di pinggir –piggir jalan,” ujar Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Tengku Bahdar Johan Hamid di Gedung BPOM, Jakarta, belum lama ini.

Menurut Bahdar, sulit membedakan viagra palsu dan asli.

Pembelian viagra palsu merugikan konsumen karena tentunya tidak dapat memberikan efek yang sama dengan

viagra asli. Karena obat palsu, tentu saja tidak ada efek apa pun yang akan dirasakan oleh orang yang mengonsumsinya.

“Efeknya psikologis aja, dia merasa kuat setelah minum viagra palsu, padahal obatnya cuma tepung,” kata Bahdar.

Bahdar mengaku BPOM sudah menyita sejumlah obatobatan palsu. Menurut dia, setelah penyitaan, tentunya BPOM tetap melakukan pengawasan kembalinya peredaran obat-obatan palsu.

Ia pun meminta masyarakat lebih hati-hati dalam pembelian obat-obatan. Bahdar mengungkapkan, konsumsi viagra pun seharusnya dengan resep dokter. Sebab, efek samping konsumsi viagra itu dapat

memengaruhi fungsi jantung.

Sepanjang tahun 2014, BPOM mengaku telah menyita obat tradisional ilegal dan yang mengandung bahan kimia obat senilai lebih dari Rp 27 miliar, serta lebih dari Rp 32 miliar kosmetik ilegal maupun yang mengandung bahan berbahaya.

Selain itu, terdapat lebih dari Rp 33 miliar pangan ilegal dan tidak memenuhi ketentuan pengawasan rutin dan intensifikasi selama bulan Ramadhan, Idul Fitri, Natal, hingga jelang tahun baru 2015. Pada tahun 2014 lalu, BPOM juga mengaku telah melakukan 14 kali pemusnahan obat dan makanan ilegal di sejumlah daerah di Indonesia.KP

517/I/GLH

018/I/FB/KTR

680/IX/GLH

Layouter: Manik

FAJA R BALI

KAMIS, 15 JANUARI 2015l TAHUN XV

VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

12660 10431 12547 10670 19352 15109 110.50 1642 3560 9734

KURS BELI 12560 9931 12197 10320 18852 14609 105.00 1612 3160 9134 Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

EKONOMI

10

Kecelakaan Kerja Meningkat, Perusahaan Dihimbau Terapkan K3 Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja cenderung meningkat. Tercatat, tahun 2014 sebanyak 117 kasus, meningkat dari tahun 2013 sebanyak 97 kasus.

Melihat kondisi ini, Tim Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar bersama BPJS Ketenagakerjaan Bali II, Rabu (14/1) melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) pada perusahaan di Gianyar.

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

KIPRAH PEBISNIS

Konsisten Tawarkan Produk Berdesain Masa Kini GIANYAR-Fajar Bali Usaha Clothing dan Distro Rockiller yang mulai dirintis pada 2002, diawali dengan promosi produk door to door (dari rumah ke rumah) dimana di 2005 Rockiller clothing resmi didirikan. Sampai saat ini masih konsisten menawarkan beberapa produk Clothing berdesain dan mode menarik mulai dari produk berupa T-Shit, Kemeja, Wangki, Polo, Jaket, Tas, Topi, Pin, Slayer, Ikat Pingang, sepatu, sandal, boxser, celana pendek, dan celana panjang dengan target market Anak Baru Gede (ABG).

Hal tersebut disampikan pemilik Rockiller dan Busted Clothing n Distro, I Made Widana, belum lama ini. “Dari mulai kami hadir di industri Clothing sampai saat ini kami tetap konsisten tawarkan beberapa produk berdesain masa kini yang tentunya digandrungi para kaula muda,” jelasnya.

Penawaran produk dengan tetap mengikuti desain dan mode yang berkembang setiap tahun terutama dikalangan anak muda menurut dirinya, produk yang ditawarkan akan bisa terus mengikuti pasar dengan desain apa yang lagi In saat ini. Selain itu, akan lebih mudah diperkenalkan produk yang telah diproduksi ke tengah-tengah konsumen, sehinga merek yang tersemat dalam setiap fashion yang diproduksi bisa terus dikenal dan dicintai. “Dengan mengikuti trand fashion yang berkembang atau berubah setiap tahun pada konsumen itu sendiri maka kita akan terus bisa berkembang dan berkreativitas dari beberapa desain produk Clothing yang akan kita keluarkan saat ini maupun yang akan datang,” ujarnya.

Dengan melihat respon pasar clothing cukup bagus dari tahun ke tahun pihaknya mengaku, telah membuka beberapa Distro Rockiller. Sampai saat ini sudah ada tiga cabang Distro Rockiller, dua dibuka di daerah Batubulan, Gianyar dan satu di buka di Jl. Hayam Wuruk, Denpasar. Selain menawarkan beberapa produk clothing di beberapa distro para konsumen setia produk Rockiller diberi kemudahan dengan cara bisa melakukan transaksi lewat media On-Line. “Ya dari tahun ke tahun produk clothing yang saya buat bisa diterima pasar dan akhirnya saya mencoba membuka distro di beberapa tempat di daerah Gianyar maupun di Denpasar. Selain membuat clothing dengan mengikuti mode masa kini kami juga menerima pesanan Clothing dengan pembelian maupun pemesanan produk bisa dilakukan lewat internet,” tandasnya.M-004

Semua Koperasi di Bali Telah Menggelar RAT DENPASAR - Fajar Bali Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Provinsi Bali belakangan ini terus mengoptimalkan penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT) secara berkelanjutan. Kegiatan RAT secara berkelanjutan diharapkan dapat melihat perkembangan koperasi dan memberikan bantuan pendampingan jika ada masalah.

Kepala Diskop UKM Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra mengungkapkan, di tahun 2014 lalu seluruh koperasi telah menggelar RAT dengan pertanggungjawaban tahun 2013. “Nanti, di tanggal 15 Januari tahun ini kita akan menggelar RAT pertanggungjawaban selama tahun 2014 dengan mengevaluasi sejauh mana koperasi telah melaksanakan program

FB/IST

Dewa Nyoman Patra

sebelumnya dan membahas program di tahun yang akan datang,” katanya, Rabu (14/1) di Denpasar kemarin.

Dewa Patra menambahkan, selain itu juga akan dibahas sejauh mana anggota telah melaksanakan kewajibannya sebagai anggota koperasi. Tak terkecuali sambungnya, juga sinergi antara pengurus dan anggota koperasi.

Di tahun ini, pihaknya menargetkan seluruh koperasi yang ada di Bali akan tetap mempertahankan RAT. Kegiatan RAT ini ini ujarnya mempunyai peran yang sangat penting di dunia perkoperasian.

Dengan dilakukannya RAT tentu akan semakin tumbuh kepercayaan antara anggota, pengurus koperasi maupun masyarakat.

Sehingga citra koperasi semakin baik dan terus meningkat.

Dari data yang diperoleh, saat ini di Provinsi Bali terdapat 4.803 unit koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Jumlah tersebut, tercatat secara keseluruhan dalam kondisi baik dan sehat.

“Tentunya, tahun 2015 ini kami harap seluruh koperasi di Bali dapat bersinergi antara pengurus dan anggotanya serta tetap dalam kondisi sehat,” ucap Dewa Patra. W-011

GIANYAR- Fajar Bali Sidak dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terjadinya kecelakaan kerja, disinyalir akibat kurangnya pemahaman pemilik perusahaan akan pentingnya penerapan K3. Dari 117 perusahaan yang terdaftar, belum semua menerapkan norma K3. “Kurang dari 20% perusahaan di Gianyar yang menerapkan norma K3,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Gianyar, Drs. Gede Widarma Suharta, MM, saat memimpin sidak.

Sesuai UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pimpinan perusahaan wajib menerapkan norma K3 untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerjanya, antara lain menciptakan kenyamanan dan keamanan ruangan tempat kerja, menggunakan alat pelindung diri saat bekerja seperti masker, helm, sepatu, menggunakan alat kerja yang laik pakai, pekerja dijamin BPJS Ketenagakerjaan bilamana mengalami kecelakaan kerja atau kematian, dan adanya

upaya pemeliharaan kesehatan bagi pekerja.

Kedepan Disnakertrans akan terus melakukan pengawasan dan sosialisasi ke perusahaan.

Jika perusahaan belum sepenuhnya dapat menerpakan norma K3, akan diberikan bimbingan dan difasilitasi dalam penerapan norma K3. Sedang perusahaan yang tidak ada niat untuk menerapkan norma K3, maka dapat diberikan tindakan tegas sesuai aturan berlaku.

Di tempat terpisah, terkait maraknya kecelakaan kerja, Sekda Kabupaten Gianyar, Drs. Ida Bagus Gaga Adi Saputra, M.Si, menghimbau kepada pemilik perusahaan untuk menerapkan Norma K3 di perusahaannya sehingga keselamatan dan kesehatan para pekerja tetap terjaga dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bali II, A.A. Karma Krisnadi menerangkan, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tahun 2014 sebanyak 117 kasus, telah mendapatkan santunan seluruhnya sebesar Rp. 805.010.112,

FB/ARTAYASA

SIDAK--Tim Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar bersama BPJS Ketenagakerjaan Bali II, Rabu (14/1) melakukan Inspeksi Mendadak

pekerja yang meninggal karena berbagai alasan sebanyak 53 kasus telah mendapatkan santunan seluruhnya sebesar Rp. 1.113.000.000. “Santunan sangat dirasakan oleh pekerja dan para ahli waris pekerja,” terangnya. Kendati demikian, dirinya tidak berharap pekerja mengalami kecelakaan kerja atau kematian, untuk itu penerapan norma K3 wajib dilakukabn oleh pimpinan perusahaan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Sidak dilaksanakan di perusahaan garment “PT Khrisna Duta Internasional” di Br. Pe-

Agung Toyota Serahkan Truk Tangki

FB/RONY

CSR-Perwakilan Agung Toyota memberikan CSR berupa 1 unit truk tangki yang diterima Dinas DKP Kota Denpasar

DENPASAR - Fajar Bali Dalam rangka perayaan HUT Agung Concern ke 60 tahun pada 31 Agustus 2014 lalu, diserahkan sebuah truk tangki kepada Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra.

Penyerahan dilakukan oleh Chairman Agung Concern Bukti Panjaitan bertempat di Lapangan Niti Mandala Renon secara simbolis.

Penyerahan fisik kendaraan corporate social responsibillity (CSR) ini dilakukan oleh Branch Manager Agung Toyota Denpasar, Himawan Wahyu Wardhana mewakili Regional Manager Agung Toyota Wilayah Bali dan Kepulauan Riau (Kepri) Rosali Sinarta. Acara penyerahan ini diberikan kepada Kepala Dinas (Kadis) DKP Kota Denpasar, I Ketut Wisada.

Himawan membeberkan, kendaraan truk tangki ini diserahkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kesuburan tanaman serta kelestarian taman di seputaran lingkungan Kota Denpasar. “Ini bentuk dukungan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dalam mewujudkan Denpasar Clean and Green,” katanya di sela - sela acara penyerahan, Rabu (14/1) di Denpasar kemarin.

Selain program CSR kali ini terang Himawan, Agung Toyota Bali juga secara berkelanjutan

memberikan CSR dalam bentuk lain berupa beasiswa kepada sekolah - sekolah di lingkungan cabang - cabang Agung Toyota. “Pemberian bantuan ini dalam bentuk beasiswa, pengadaan komputer dan gong baleganjur dan lain - lain,” ucapnya.

Sementara itu Kadis DKP Kota Denpasar I Ketut Wisada menyambut baik adanya program yang diberikan oleh

pihak Agung Toyota. “Mudah - mudahan atas pemberian ini bermanfaat bagi kami. Kedepannya, Agung Toyota semakin besar sehingga Agung Toyota semakin dekat dengan masyarakat,” katanya, serya menyebut CSR yang dilakukan ini merupakan salah satu nilai - nilai perusahaan yang diterapkan Agung Concern.W - 011

603/IX/GLH

nida Batuan, Sukawati. Perusahaan yang mempekerjakan 160 pekerja ini, sebenarnya sudah menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, seperti pekerja menggunakan masker, sepatu dan tersedia alat pemadam kebakaran. Namun, beberapa pekerja melanggar ketentuan perusahaan dengan tidak menggunakan masker dan alas kaki. Banyaknya kabel listrik di perusahaan yang juga memproduksi sepatu ini, pihak perusahaan menganjurkan pekerja mengguanakan alas kaki.

“Alasannya mereka sulit bernafas jika menggunakan masker, padahal kami sudah mewajibkan demi kesehatan dan keselamatan kerja,” ujar Human Resources Manager PT Khrisna Dita Internasional I Komang Agus Sujana,terkait ada sejumlah karyawan yang membandel.

Kendati demikian, pihak perusahaan segera akan membenahi prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sehingga berjalan optimal. Pihaknya juga sudah mendaftarkan seluruh pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan. W-005

Sigapura Gantikan Sigadis DENPASAR - Fajar Bali Bali sebelumnya memiliki nama Sistem Informasi Komoditas Strategis (Sigadis) dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bali kini berganti nama menjadi Sistem Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (Sigapura). Pergantian nama ini telah disepakati dan akan diluncurkan dalam pembentukan TPID di seluruh provinsi Bali pada akhir Januari 2015 mendatang.

Ke p a l a Pe r wa k i l a n Bank Indonesia (KPw BI) Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) Dewi Setyowati mengungkapkan, pergantian nama ini sudah disepakati oleh perwakilan pemerintah provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota. “Pengajuan nama Sigapura sudah disepakati. Sigapura ini akan mengganti sistem harga sebelumnya yakni Sigadis,” ungkapnya di Denpasar (14/1).

Pe m i l i h a n i n i k a t a Dew i, aga r terden ga r lebih Bali seperti daerah - daerah lainnya di Indonesia. “Namanya diganti Sigapura agar lebih Bali.

Seperti di daerah lainnya yang sudah memi-

liki informasi pangan,” katanya.

Dewi menuturkan, peluncuran nama Sigapura serentak akan dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2015 ini. Peluncuran sambungnya juga dilakukan bersamaan dengan pembentukan TPID di setiap kabupaten/kota di seluruh Bali.

Dengan adanya Sigapura tersebut harap Dewi, keberadaan informasi harga pangan ini dapat memberikan seputar informasi terkait pengendalian inflasi di Bali yang lebih dapat dilakukan lebih baik dibandingkan dari yang saat ini sudah ada. W-011

FB/DOK

Dewi Setyowati

639/XI/KTR

Layouter:Manik

FAJA R BALI KAMIS, 15 JANUARI 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

PAN Bali Komitmen Taat Asas DARI HALAMAN 1 DPD PAN di Bali.

Cara pandang yang sama dimaksud adalah berpegang pada satu prinsip yakni taat asas. Taat asas dalam konteks partai berarti dinamika politik partai termasuk Kongres akan tetap berpegang pada konstitusi partai (AD/ART).

Begitu juga dalam konteks pemilihan ketua umum PAN yang akan tetap mengikuti apa yang diatur dalam AD/ART. Dikatakan Suweta, selain taat asas DPW dan DPD PAN di sembilan kabupaten/kota di Bali juga melihat bahwa dalam suatu organisasi termasuk partai politik akan tumbuh dan berkembangan menjadi besar apabila semua kader partai mempunyai semangat yang sama dalam membesarkan partai ke depannya.

“Untuk membesarkan partai maka kita harus menanamkan rasa memiliki dari segenap kader terhadap partai. Dimana ketika kader ikut merasa memiliki partai tersebut maka akan berpartisipasi positif terdorong untuk membesarkan partai tesebut,”jelasnya.

Dijelaskan lebih lanjut,

calon ketua umum baru dianggap calon ketika secara resmi mendeklarasikan untuk bertarung dalam bursa pencalonan dalam kongres partai mendatang. Pasalnya, menurut Suweta, wacana atau isu yang beredar bahwa akan terdapat dua nama bakal calon ketum PAN yakni Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan, tetapi masih sebatas wacana dikarenakan belum secara resmi mendeklarasikan diri.

Ketika disoroti mengenai peluang Bali akan masuk dalam kepengurusan DPP PAN Bali, Mantan Wakapolda Bali ini mengatakan, DPW Bali bersama jajarannya belum berpikir lebih jauh mengenai hal ini. Pasalnya, Ketua DPW PAN Bali lebih fokus untuk melakukan konsolidasi di daerah. Hal ini dikarenakan PAN Bali melihat konsolidasi di daerah khususnya di DPD PAN di kab/kota se-Bali masih sangat dibutuhkan, sehingga proses konsolidasi ini perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Kondisinya masih membutuhkan konsolidasi, sehingga saya berpikir hal ini lebih penting dari pada obsesi untuk ke DPP PAN. Kita belum

berpikir sampai ke sana karena menfokuskan untuk konsolidasi dan menyukseskan penyelenggaraan kongres di Bali,”paparnya.

Ke depannya, lanjut Suweta, PAN secara nasional secara politik akan tetap konsisten mengambil posisi dan peran sebelum maupun sesudah kongres berada di luar pemerintahan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh the founding fathers dirinya tidak mengenal nomenklatur partai opisisi tetapi menggunakan istilah di luar dari struktur pemerintahan.

Walupun secara politik konsisten berada di luar pemerintahan, PAN tetap konsisten memberikan kontribusi positif dalam upayaupaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya.

Dikatakannya, programprogram pemerintah ke depannya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, PAN akan senantiasa mendukung, tetapi program-porgram yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat PAN akan mengkritisi secara konstruktif untuk diluruskan

oleh pemerintahan.

“Kita tidak berbicara mengenai oposisi tetapi berbicara di luar dari pemerintahan tetapi dengan memberikan kontribusi konstruktif kepada pemerintah bukan destruktif,”ujarnya.

Kongres partai Amanat Nasional yang akan dilaksanakan tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2014 akan membahas empat agenda penting, yakni pertama membahas mengenai platform partai dan garis perjuangan partai ke depannya. Kedua, menyempurnakan AD/ART partai. Ketiga, menelurkan rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga semakin dekat dengan cita-cita proklamasi. Dan keempat, berkaitan dengan suksesi pemilihan ketua umum karena berdasarkan AD/ART partai masa jabatan ketua umum partai yakni lima tahun.

Kongres PAN akan dihadiri oleh 592 pemegang suara sah, yakni 3 dari DPP PAN, 2 dari masing-masing DPW PAN , 1 dari masing-masing DPD PAN, 5 dari organisasi otonom dan perwakilan luar negeri. M-007

Aklamasi, Komisi III Setujui Budi Gunawan Jadi Kapolri

DARI HALAMAN 1 kat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kapolri dan memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman,” ujar Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsudin di ruang Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta,

Rabu (14/1).

Azis mengatakan, keputusan tersebut akan dibawa dalam sidang paripurna yang rencananya akan digelar pada Kamis (15/1) hari ini pukul 09.00 WIB. “Kami akan bawa dan laporkan (putusan ini) dalam

rapat paripurna terdekat dalam waktu sedekatdekatnya,” kata Azis.

Atas keputusan tersebut, Budi mengucapkan terima kasih kepada Komisi III. Dia mengatakan, hal tersebut merupakan amanah yang cukup besar dan berat. Dia

berjanji akan bekerja secara amanah dan optimal sebagai kepala Polri.

“Melalui forum ini, kami akan bertekad memegang amanah ini sebaik-baiknya dan tentu mengabdikan pada bangsa dan negara,” kata Budi.KP

kemungkinan pimpinan lembaga antirasuah itu menjadi sasaran fitnah.

“KPK sudah mengkaji foto yang beredar. Kami pastikan itu adalah hasil editan dan rekayasa,” ucap Bambang.

Ketua DPR RI, Setya No -

vanto juga tidak yakin foto itu benar-benar asli. “Saya rasa itu tidak benar,” kata Setya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut Setya, kebenaran foto itu belum bisa dibuktikan. Bahkan, politikus Partai Golkar itu mendu-

ga foto tersebut sengaja disebar untuk memperkeruh suasana setelah KPK menetapkan calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka. “Ini jangan-jangan adu domba. Nanti kita lihat,” ujar Setya. TP

Foto Mesra Mirip Abraham, Kriminalisasi?

DARI HALAMAN 1 sengaja mengkriminalkan dia.

A d a p u n Wa k i l Ke t u a KPK Bambang Widjojanto menyatakan foto mesra itu merupakan hasil rekayasa.

Menurut dia, tidak tertutup

Wagub Imbau UU Desa tak Picu Konflik DARI HALAMAN 1 Wagub Sudikerta keputusan untuk menentukan pilihan sepenuhnya ada di tangan Bupati/Walikota.

“Kita persilakan kabupaten/kota tentukan pilihannya, kalau memang memilih. Posisi Pemerintah Provinsi Bali hanya memfasilitasi kabupaten/kota dalam menentukan sikap,” ujar Wagub Sudikerta.

Harapan Wagub Sudikerta hanya satu, yaitu kondusifitas Bali dapat dijaga. Walaupun ada perbedaan pilihan di kabupaten/kota, hendaknya tidak sampai memicu perpecahan. “Harapan kami, tentu masyarakat Bali kondusif selama menyikapi persoalan UU desa ini. Jaga penyamabrayaan ini dengan baik. Jangan sampai karena perbedaan keputusan lantas menimbulkan gejolak, itu tidak bagus,” harap Wagub kemarin.

Lebih lanjut, Wagub Sudikerta menegaskan Pemprov akan menghargai apapun keputusan kabupaten/kota.

Sehari sebelum penentuan kebutusan pilihan Undangundang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemarin, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali berkonsultasi ke Jakarta.

Kepala BPMPD, Ketut Lihadnyana mendatangai Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mengingat sampai kemarin sore, Bupati/Walikota di Bali belum sepenuhnya menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke Karo Hukum Provinsi Bali untuk dikonsultasikan.

Dikonfirmasi via telepon, L i h a d nya n a m e nya t a k a n hingga kemarin sore hanya tiga kabupaten yang sudah menyerahkan draf Raperda, yakni; Kabupaten Gianyar,

Karangasem, dan Bangli. Padahal Kamis (15/1) hari ini adalah batas akhir penentuan sikap terkait UU Desa. Draf Ranperda tersebut semestinya diserahkan terlebih dahulu ke Karo Hukum Setda Provinsi Bali untuk dikonsultasikan.

Tujuannya tentu saja agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan desa adat atau dinas di Bali.

Menurut Lihadnyana, apabila hingga waktu yang ditentukan (15 Januari 2015) kabupaten/kota tidak menyerahkan draf Raperda atau memastikan pilihan, maka pemerintah pusat akan mengacu pada pasal 116 ayat 1 UU Desa (Desa yang sudah ada sebelum UU ini berlaku tetap diakui sebagai desa). Dengan demikian, secara otomatis desa (desa dinas) yang diberlakukan. Sehingga ketika dana dari pusat cair, dana tersebut akan dikelola oleh desa dinas.

“Yang berwenang menetapkan pilihan desa adalah kabupate/kota. Tetapi, rancangan

Perda diajukan ke Gubernur melalui Karo Hukum untuk dievaluasi. Kalau kabupaten/ kota tidak menetapkan maka keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan desa mengacu pada pasal 116 ayat 1, yaitu desa sebelum UU ini berlaku tetap diakui keberadaanya.

Yaitu desa dinas,” paparnya.

Lihadnyana pun menyampaikan bahwa kemarin ia mengkonsultasikan sejumlah poin penting ke Dirjen PMD. Diantaranya, mengenai pandangan atas pasal-pasal dalam UU nomor 6 tentang Desa.

Di samping itu, ia yang didampingi oleh Karo Hukum juga ingin konsultasi terkait implementasi UU untuk kondisi di Bali. Sayangnya, hasil konsultasi tersebut dikatakan sangat panjang. Sehingga Lihadnyana hanya menyampaikan sebagian kecil saja. Utamanya terkait, syarat penetapan pilihan desa.

Katanya,desa yang dipilih wajib memiliki peta wilayah yang jelas dan desa yang ditetapkan harus tunduk pada hukum publik. W-019

Dijel a ska n , ditet ap kan subak sebagai situs warisan budaya dunia oleh Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) merupakan proses panjang yang memakan waktu 12 tahun lamanya.

“Hal ini tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bali, dan Indonesia pada umumnya,” tegas Cok Rai Widiarsa.

Pe n g a k u a n i n i s e k a l i gus menjadi pemacu bagi masyarakat Bali, Indonesia, dan dunia untuk menjaga subak sebagai warisan budaya Hindu yang berlandaskan Tri Hita Karana. Pelestarian sepanjang kawasan DAS Pakerisan dibagi tiga zona yakni, zona inti yang berjarak 100 m dari bibir sungai, zona penunjang berjarak 200 m dari sungai dan zona pengembangan berjarak 300 m dari sungai.

“Tiga zona inilah yang harus diselamatkan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan,” imbuh Cok Rai Widiarsa.

Jika tidak dilakukan langkah antisipasi untuk pelestarian, dikhawatirkan kawasan yang menjadi kebanggaan dunia tersebut akan sama nasibnya dengan objek wisata lainnya di Bali, semrawut, kumuh dan perkembanganya tak terkendali.

Di sisi lain, sejak Subak Pulagan Tampaksiring mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai World Heritage, kawasan ini mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan asing dan domestik. Para wisatawan bukan hanya penasaran dengan subak tapi juga datang untuk menikmati keindahan alam desa yang khas dengan panorama sawah dengan latar belakang gunung bagai lukisan alam.

Selain hawanya yang sejuk, di areal persawahan seluas 110 hektar ini, para wisatawan juga menikmati pemandangan khas para petani mengerjakan sawah atau sembahyang di pura yang ada di tengah sawah.

Kunjungan wisatawan ini, diakui Pekaseh Subak Pulagan Sang Nyoman Astika. Dika-

takan, sejak Subak Pulagan menjadi kawasan Word Heritage oleh UNESCO, telah terjadi peningkatan turis sampai 50 persen, terutama wisatawan dari Eropa. Ia menyadari bertambahnya turis bisa berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tempat menginap atau restoran akan mendorong pengalihan fungsi lahan pertanian.

Untuk menghindari alih fungsi lahan dari rayuan investor, para wisatawan diarahkan hanya tour menikmati keindahan desa tapi menginap di tempat lain. “Sebagai daerah penghasil padi Pulagan yang notabene kerap digunakan untuk upacara yadnya, tentu kami berusaha menjaga agar tetap terjaga fungsinya,” ungkap Sang Nyoman Astika seraya menambahkan pertanyaannya kepada UNESCO tentang boleh tidaknya membangun, sebagai langkah antisipasi karena ke depan dia tidak tahu seperti apa perkembangannya.***

Apalagi keputusan itu akan diserahkan ke pemerintah pusat. Nantinya, di pusat akan digodok kembali.

Baru Tiga Kabupaten Setor Draf Ranperda

11

PT. Pionir Beton tidak Kantongi IMB DARI HALAMAN 1 Menurut penjelasan dari Sutama, sebelum BPPT Badung terbentuk, perusahaan bersangkutan memang sudah memiliki Persetujuan Prinsi UKL dan UPL. Hanya saja seiring berjalannya waktu hingga akhirnya BPPT Badung terbentuk, Pionir Beton tidak melanjutkan ke pengurusan IMB. “Intinya kami tidak mengeluarkan izin dan bilamana terjadi pelanggaran di lapangan berkaitan dengan jalannya perusahaan tersebut, maka lebih tepatnya dapat dikonformasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH),” tegas Sutama.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah Kepala BLH Kabupaten Badung Ketut Sudarsana sendiri juga tak menampik perihal adanya berbagai pelanggaran di PT Pionir Beton.

Dari hasil cek lokasi, BLH Badung memastikan setidaknya ada 10 pelanggaran—di mana salah satu yang menurutnya paling fatal berkaitan dengan terjadinya sedimentasi beton yang sangat berbahaya dan mengakibatkab terjadinya pencemaran hutan mangrove.

“Setidaknya sekitar 10 pel-

anggaran, selain menyalahi dokumen. Mereka (PT. Pionir Beton,red) juga melakukan pelanggaran perusakan lingkungan, tepatnya pencemaran hutan mangrove,” tegas Sudarsana.

Dari temuan di lokasi itu, Sudarsana pun memastikan BLH Badung akan segera mengambil tindakan tegas. Salah satunya adalah diawali dengan penutupan sementara, lanjut ke sanksi administrasi serta mewajibkan perusahaan tersebut untuk melakukan pemulihan lingkungan yang telah dirusaknya.

“Sanksi yang akan diterapkan sesuai urutannya akan dilakukan sanksi administrasi serta pembuktian pelanggaran. Dan bila memang terbukti, maka harus ditutup untuk tidak boleh melanjutkan aktivitasnya kembali,” tegasnya.

Semetentara itu, Koordinator Sekretariat Kerja Penyelamat dan Pelestarian Lingungan Hidup (SKPPLH) Bali I Made Mangku menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Pionir Beton sangat krodit untuk disikapi secara tegas. PT Pionir Beton harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas in-

dustri dan pembuangan limbah di kawasan hutan mangrove.

“Kerusakan yang terjadi dalam skala besar semestinya pemerintah itu tidak boleh memberi ampun, apalagi pihaknya tidak mengantongi izin. Artinya, segala aktivitas yang dilakukan oleh Pionir Beton sepenuhnya melanggar aturan yang berlaku,”tegasnya.

Dikatakan lebih lanjut, telah terjadi pelanggaran yang massif di wilayah Bali selatan khususnya kawasan hutan mangrove. Dari 54 pelanggaran yang ada di sekitar Tahura Ngurah Rai semuanya berada di kawasan hutan bakau termasuk salah satunya Pionir Beton. Penegakan hukum jangan tumpul ke atas runcing ke bawah. Penegakan hukum harus betul-betul dilaksanakan secara kongkrit.

“Saya tekankan lagi bahwa, saat terbukti secara hukum melanggar baik dari aspek hukum dan lingkungan, PT Pionir Beton harus bertanggung jawab penuh untuk melaksankan reboisasi dan penanaman kembali pohon bakau yang rusak akibat dari limbah pabrik tersebut,” tegas pria asli Sanur ini. W-014/M-007

mengakui belum seluruhnya dapat ditangani. Apalagi dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Ombudsman. Meskipun demikian, tahun ini Ombudsman sudah menyusun sejumlah rencana kerja. Survei ke kabupaten/ kota tetap diutamakana, namun fokus pada kantor perizinan.

“Kami belum tentukan kantor perizinan yang di kabupaten apa, tapi arahnya ke sana, lantaran di kantor ini bersinggungan langsung dengan masyarakat,” paparnya.

Selain menyoroti perizinan, Ombudsman juga akan menyurvei peredaran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), ataupun Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS). Khususnya mengenai distribusinya sudah tepat sasaran atau belum.

“Tahun ini, kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seperti KIP, KIS, ataupun KKS juga menjadi fokus kami. Penyebarannya sudah tepat sasaran atau tidak. Agar tidak terjadi penyimpangan di masyarakat,” imbuhnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, Umar Alkhatab berharap kepatuhan instansi pemerintahan terhadap UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik semakin baik.

Ia menarget, dari 370 SKPD yang ada di seluruh Bali, 70 persen diantaranya masuk ke zone hijau. W-019

sehat dan layak huni, akan mempengaruhi kehidupannya lebih sejahtera dan lebih cerah dalam menatap masa depan.

Sekarang ini kata Samanhuni, warga miskinnnya tinggal sekitar 96 KK miskin. Namun ke depan persoalan KK miskin, bukan persoalan yang mudah dientaskan, karena harus lebih cermat dan terus diperhatikan.

“Kami berkeinginan agar warga miskin, mendapat bantuan bedah rumah,” ujarnya kemarin.

Selain itu, belakangan ini, desanya terserang wabah penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Namun persoalan itu sudah dapat ditanggulangi, dengan dilakukan fogging oleh dinas terkait dan bersama-sama dengan masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk.

“Sekarang sudah berkurang, dan

kami tetap mengajak warga agar tetap hidup bersih,” ujarnya berharap.

Sementara, sebelumnya Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana yang merupakan salah satu dari empat desa di Jembrana yang mendapatkan Program Gerbangsadu, kini sudah mulai dirasakan masyarakatnya terutama untuk keluarga miskin. Desa yang mayoritas, penduduknya mata pencaharian sebagai nelayan, mulai mendapatkan gelontoran bantuan program Gerbangsadu di Bulan Juli tahun 2014 lalu sebesar Rp 1 miliar lebih. Terntu, program yang menyentuh hati masyarakat kecil dan miskin tersebut, disambut oleh masyarakat setempat. Pengelolaan semuanya dilakukan oleh BUMdes di Desa Air Kuning. W-003

Ombudsman Bidik Kantor Perizinan

DARI HALAMAN 1 yakni mencapai 182 laporan dari seluruh kabupaten/kota di Bali. Laporannya bermacammacam, tapi paling banyak mengeluhkan tentang pelayanan di pemerintahan kabupaten/kota. Utamanya, dipicu oleh penyimpangan prosedur (44 laporan), penundaan berlarut (34 laporan), tidak memberikan layanan (20 laporan), hingga permintaan imbalan uang, barang dan jasa (11 laporan).

Selain itu ada, pula yang melaporkan pelayanan yang diskriminatif, penyalahgunaan wewenang, ataupun tidak kompeten.

Melihat banyaknya laporan yang masuk, Umar Alkhatab

Bedah Rumah Bantu KK Miskin di Pesisir

DARI HALAMAN 1 dihubungi Rabu (14/1) malam kemarin mengatakan, program bedah rumah dari Pemerintah Provinsi Bali, bagi keluarga kurang mampu di desanya sudah berjalan beberapa tahun lalu. Untuk di tahun ini, di desanya telah mengusulkan dan akan mendapatkan sebanyak sembilan unit bedah rumah.

Usulannya untuk mendapatkan bedah rumah dari desa, diajukan mulai dari masing-masing dusun atau banjar. Selanjutnya diajukan ke desa dan diusulkan ke Kabupaten dan Provinsi. Bantuan bedah rumah ini, rata-rata yang mendapatnya sudah merasa bersyukur, karena bantuan tersebut akan meringankan beban mereka untuk mendapat rumah yang lebih layak huni.

Tentu dengan rumah yang

Petani pun Cemaskan Alih Fungsi Lahan DARI HALAMAN 1

gan keberadaan subak di Bali.

Terkait hal ini, Pemkab Gianyar berupaya mempertahankan kelestarian kawasan dari kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan, melalui imbauan kepada masyarakat sepanjang kawasan DAS Pakerisan untuk tidak menjual tanahnya atau mengalihfungsikan lahannya.

“Imbauan ini disertai pemberian penghargaan kepada pemilik lahan yang tidak menjual atau mengalihfungsikan lahannya,” ungkap Asisten I Pemkab. Gianyar Cok Rai Widiarsa. P. yang menerima kunjungan perwakilan UNESCO meninjau Subak Pulagan, Selasa (13/1) sore.

Penghargaan tersebut, diantaranya, memberikan bantuan bibit dan pupuk gratis, membantu bea siswa bagi siswa KK miskin dan tahun 2015 ini membebaskan petani dari pajak PBB.

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

12

POLITIK Disbud Badung Mengaku Kekurangan Dana

FAJA R BALI

KAMIS, 15 JANUARI 2015 l Tahun XV

Suara PARLEMEN Cegah Buang Sampah di Sungai NEGARA- Fajar Bali Membuang sampah ke sungai, sampai saat ini masih menjadi persoalan klasik yang hingga kini kerap terjadi. Padahal dengan membuang sampah sembarang di sungai, membuat saluran air jadi tersumbat dan dipastikan akan menyebabkan banjir. Bila airnya tersumbat, maka akan meluap hingga menggenangi rumah-rumah warga. Kalangan dewan menekankan supaya mencari FB/PRAMONO solusi merubah prilaku agar tak Kade Darma Susila lagi membuang sampah di sungai atau sembarangan.

Wakil Ketua DPRD Jembrana, Kade Darma Susila, dihubungi Rabu (14/1) kemarin mengatakan prilaku supaya jangan membuang sampah di sungai, harus terus diperhatikan. Hal ini penting, apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan dan beberapa sungai serta saluran air lainnya, sering tersumbat akibat sampah, termasuk sampah rumah tangga. Padahal tempat-tempat sampah termasuk TPS sudah disediakan, namun kesadaran agar tak membuang sampah di sungai masih kurang. “Memang persoalan membuang sampah di sungai masih terjadi, hal ini harus dicegah,” ujarnya. Upaya pencegahan, salah satunya dengan memberikan kesadaran terutama warga yang tinggal di tepi sungai.

Pihaknya sudah menyarankan pada Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Jembrana, supaya menganggarkan untuk pembelian kantong-kantong plastik dimanfaatkan sebagai tempat sampah, khusunya bagi warga tepi Sungai.

Sampah-sampah tersebut akan dapat dimanfaatkan, apabila non organik dapat dijual di bank sampah dan organik bisa dijadikan pupuk. “Membuang sampah ke sungai, tak ada manfaatnya dan akan mengotori sungai,” ujarnya. Solusi tersebut, baru pengusulan dan hal tersebut memang belum terealisasi.

Sebagai langkah pertama, pihaknya menginginkan agar diterapkan sebagai pilot project di tepi Sungai Ijogading. Sungai yang berada di tengah-tengah Kota Negara tersebut, bila terus diperhatikan kebersihannya, maka akan lebih lestari dan terasa lebih indah. Dia menekankan percuma, bila mendapat Adipura, namun sungai di kotanya masih kotor.

“Kami di dewan baru mengusulkan pada kantor Lingkungan Hidup, supaya dikaji,” ujarnya.

Persoalan air tergenang di musim hujan sekarang ini, memang menjadi langkah evaluasi. Dia melihat banyak beberapa titik yang masuk rawan atau berpotensi banjir. W-003

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung mencapai Rp3 triliun lebih membuat komisi 4 menyarankan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tidak mengirit uang untuk kepentingan adat dan budaya Bali.

MANGUPURA-Fajar Bali Anggaran untuk pembinaan kesenian juga perlu diperhatikan sehingga para seniman tidak merugi karena telah mewakili Badung dalam berbagai kegiatan.

Hal tersebut terungkap saat kunjungan Komisi IV DPRD Badung ke Disbud Badung yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Nyoman Sutrisno, Rabu (14/1) kemarin.

Selama ini masih banyak keluhan dari para seniman yang merugi dan mengeluarkan dana pribadi saat pertunjukan seni termasuk saat mewakili Kabupaten Badung dalam berbagai pertunjukan.

“Seniman jangan sampai mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri saat mewakili

Badung. Malu sama kabupaten lain, Badung yang kaya tapi seniman masih melarat,” katanya seraya menambahkan penampilan Badung harus labih bagus dari yang lain sebab dari segi pendanaan Badung dinilai lebih banyak dibanding kabupaten/ kota di Bali.

“Jangan sampai anggran untuk seniman atau adat dan budaya di irit-iritkan tapi anggaran masih tersisa. Tahun anggaran 2014, masih ada tersisa Rp900 miliar. Dalam menganggarkan dan menggunakan anggaran jangan tangung-tanggung dengan catatan tidak keluar dari jalur. Kalau Disbud tidak mau mendapat jeweran dari komisi IV ya jalan-

kan semua yang kami sarankan,” tegasnya.

Kepala Disbud Badung Ida Bagus Anom Bhasma mengatakan, selama ini anggaran untuk kesenian sangat terbatas dan di tahun 2016 mendatang pihaknya akan berusaha untuk mengajukan anggaran untuk para seni-

man Badung sehingga tidak ada lagi seniman yang mengeluarkan uang pribadi untuk keperluan pertunjukan mewakili Kabupaten Badung.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Badung, Ida Bagus Sunartha mempertanyakan pernyataan Kadis soal anggaran yang

terbatas. “Ada dana lebih tapi Dinas Kebudayaan bilang kurang, dimana yang kurang. Ada yang lebih kok kekurangan. Malu lah sama daerah lain yang PAD-nya lebih kecil tapi bisa lebih baik dalam mengeluarkan anggaran.

Kok anggaran sampai lebih,” ucapnya. M-005

MANGUPURA-Fajar Bali Wacana untuk menyeimbangkan Badung Utara dan Badung Selatan kembali mencuat dalam Rapat Pansus RDTR bersama eksekutif. Ketua Pansus RDTR, Wayan Suyasa, menegaskan perlu diadakan gebrakan baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Badung Utara sehingga memiliki produk pariwisata

unggulan.

“Dalam merancang perda ini, Pansus konsisten dan konsen untuk membangun Badung Utara, karena pariwisata merupakan roh dari Kabupaten Badung. Sehingga pembangunan tidak hanya melulu di Badung Selatan, Badung Utara juga,” ujar Anggota Komisi II, Rabu (14/1) kemarin di Puspem Badung.

Suyasa menegaskan, saat ini di

Badung Utara memiliki 12 desa wisata. Pertumbuhan pertanian sekarang mencapai 2,5%. Suyasa menargetkan pertumbuhan tersebut bisa meningkat hingga 10%.

“Saat ini dalam RTRW ada 2,5% pertumbuhannya dan kita ingin tingkatkan menjadi 10%. Sehingga kepentingan ini bisa dirasakan masyarakat sekitar atau bagi investor supaya bisa tertarik menana-

mkan modalnya di Badung Utara,” ucapnya.

Ketua Pansus dari Partai Golkar ini berkeinginan menciptakan warna baru dalam pariwisata Badung Utara. “Konsep pariwisatanya harus berbeda dengan Badung Selatan. Kalau Badung Selatan konsepnya bangunan, maka saya harapkan Badung Utara menerapkan konsep wisata alam. Artinya

bisa membangun pondok wisata, villa berkonsep alam atau akomodasi lainnya seperti restoran dan lainnya,” lanjutnya.

Dengan adanya program pengembangan pariwisata dengan konsep seperti ini, Suyasa berharap, masyarakat Badung Utara tidak perlu susah mencari pekerjaan sampai ke Badung Selatan. M-005

FB/EFLIN

Ketua Komisi IV, Nyoman Sutrisno dan anggota melakukan kunjungan ke Dinas Kebudayaan. Sutrisno berharap, Disbud Badung lebih memberikan perhatian kepada seniman yang dirasa kurang selama ini.

Perlu Gebrakan Baru Wujudkan Pengembangan Badung Utara

KIPRAH PIMPINAN SKPD MENUJU BALI MANDARA Ir. Ketut Artika, MT

Berangkat dari Kesungguhan Hati

Terkadang kesedehanaan seseorang menunjukkan kemampuan besar dalam bertindak. Kesulitan dan rintangan merupakan sebagian mekanisme perjalanan memapaki keberhasilan di sebuah kepercayaan, dimana kepercayaan bukanlah suatu hal yang dibanggakan namun tugas yang harus diselesaikan.

khir ia kembali ke kampung tah Provinsi Bali pada Januari 2012 sampai September 2013. Tentunya asalnya di Bali untuk meme dalam semua pencapaian yang ia mulai mencari pekerpeker jaan. Lamaran demi raih sebagai Kepala Dinas tidak lulamaran ia kirim ke put dari dukungan “Ni Made Suartibeberapa Dinas- ni”, sosok istri yang selalu menemani dalam suka duka perjalanan dinas dan PeruPeru sahaan BUMN meniti karir, dan tidak jarang sang (Badan Usaha istri mampu menjadi motor pengMilik Negara). gerak yang selalu memotivasi ArS a m p a i tika untuk tetap melangkah walau Artika di teri- banyak hambatan dalam tanggung Ir. Ketut Artika, MT ma bekerja di jawab kerjanya.

Tanggung jawab besar untuk Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Dinas Pekerjaan Umum mewujudkan visi dan misi ia jalani sebagai tena- sebagai kepala dinas. Dalam waktu Ketut Artika terlahir dalam kelu- sadari jalan untuk mencapai impi- ga Honorer, beberapa hari men- singkat Artika yang sukses dalam arga sederhana dari pasangan I an semakin dekat, namun keadaan jalani pekerjaan di Dinas Peker- beberapa pencapaian kerja di DiKetut Arya dan Ni Wayan Dauh berkata lain, Artika mengurungkan jaan Umum, ia mendapat beberapa nas PU mendapat kepercayaan dari di sebuah desa Pesinggahan Kabu- niat untuk menjadi seorang dok- panggilan dari perusahaan BUMN. Pemerintah Provinsi Bali untuk paten Klungkung, 22 Desember ta- ter. Dengan saran dari keluarga, ia Rasa gundah mulai ia alami, me- menempati tanggung jawab baru di hun 1958. Sebagai anak paling ke- melanjutkan perantauan ke jawa milih untuk tetap bekerja di Dinas Dinas Perhubungan Informasi dan cil dari delapan bersaudara tidak Timur tepatnya di Kota Surabaya Pekerjaan Umum atau menerima Komunikasi Provinsi Bali sebagai membuat manja, bahkan sebalikn- untuk menempuh pendidikan di pekerjaan BUMN, pilihan itu mem- Kepala Dinas, menjabat pada Sepya, waktu luang saat kecil selalu ia ITS (Institut Teknologi Surabaya) buat ia berpikir keras dalam kebin- tember 2013 sampai saat ini. gunakan untuk membantu kedua Jurusan Teknik Sipil.

Mendapat kepercayaan sebagungan, tapi dengan doa dan saran Kuliah di Surabaya membuat Ibu untuk memilih tetap mengabdi gai Kepala Dinas Perhubungan orang tua yang hanya bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang Artika menemukan banyak pen- untuk Bali dengan memilih Dinas membuatnya harus belajar lebih sederhana. Ayah bekerja sebagai galaman, di mana ia dapat bergaul PU ia patuhi. keras untuk mengahadapi tantanmantri khusus dalam menangani dengan teman-teman dari berbagai Belajar demi pengetahuan dan gan baru. Namun dengan terpaan penyakit malaria harus bekerja wilayah yang mampu memotivasi ilmu dalam bekerja terus ia asah dan kerja keras yang ia mulai dari keras membanting tulang untuk diri dengan wawasan yang bisa ia di Dinas PU mulai dari awal, segala bawah di dinas PU, membuat ia menyekolahkan Artika dan tujuh kembangkan, hingga akhirnya ia tugas ia tempuh untuk mengabdi mampu menjalankan tanggung mampu memperoleh gelar Sarjana dan seiring itu pula kepercayaan jawab dengan baik, dalam mewusaudaranya saat itu.

Melihat kerja keras orang tua, di ITS. Setelah proses wisuda bera- mulai ia terima untuk menempati judkan visi Dinas Perhubungan Inmengetuk hati Artika, dengan kedbeberapa posisi jabatan, formasi dan Komunikasi Provinsi ua tangan mungilnya Artika selalu sampai akhirnya ia di per- Bali, “Terwujudnya Penyelenggaringan tangan membantu orang caya untuk menempati po- raan Jasa Transportasi, Informasi tua. Mengumpulkan padi dari sisasisi sebagai Kepala Dinas dan Komunikasi Provinsi Bali” sisa panen tidak jarang ia lakukan, Pekerjaan Umum Pemerin- dan misinya, “Meningkatkan Perdalam hatinya ia harus bekerja keras untuk mewujudkan impian sebagai dokter, impian yang terangan dari keluarga yang memang sebagian besar terjun dalam dunia kesehatan.

Kehidupan Sekolah Dasar (SD) yang ia jalani di kampung halaman ia selesaikan dengan baik, sebagaimana anak kecil pada umumnya yang selalu riang melewati masa kecil, dengan semangat juang tinggi ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Klungkung yang jauh dari Desa ia berasal.

Sekian tahun dalam perantauan, akhirnya ia dapat menunIr. Ketut Artika, MT sidak di lapangan taskan pendidikan SMA, tanpa ia

I

Kebersamaan Ir. Ketut Artika, MT dengan keluarga tercinta

anan transportasi, Informasi dan Komunikasi dalam menunjang pemertaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Terwujudnya penyelidikan kapasitas prasarana dan sarana transportasi, informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien. Terwujudnya transportasi, informasi, dan komunikasi sesuai estandar keamanan dan keselamatan nasional dan international. Terwujudnya daya saing penyelenggaraan angkutan umum, informasi dan komunikasi. Terwujudnya kelancaran, keamanan, dan keselamat pelayanan jasa transportasi, inBIODATA : formasi dan koNama Lengkap munikasi”.

Tempat Lahir Tidak hanya Tanggal Lahir itu, walaupun Jabatan belum lama menjabat, Ir. Ketut Artika, MT Ayah sudah mampu Ibu meraih beberaIstri pa penghargaan Anak dan pencapaian - Anak Pertama yang di antaran- Anak Kedua ya penghargaan - Anak Ketiga Wahana Tata - Anak Keempat Nugraha WirataHobby ma (WTN) yang Pendidikan hingga kini su- Sekolah Dasar dah tiga kali - SMP - SMA berturut-turut.

- Universitas Dalam kinerja di dinas Perhubungan selain membangun infrastruktur, ia

juga selalu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, pengelelolaan dalam transportasi sarbagitha yang membaik dan hingga kini sudah menunjukkan peningkatan positif serta mampu menata transportasi umum lebih baik lagi untuk tercipta lalu lintas yang lancar dan nyaman.

Namun dalam pencapaiannya ia tidak bertinggi hati, menurutnya masih banyak hambatan yang harus ia selesaikan untuk mewujudkan makna dari visi dan misi dinas Perhubungan Provinsi Bali. Arb : Ir. Ketut Artika, MT : Klungkung : 22 Desember 1958 : Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali : I Ketut Arya : Ni Wayan Dauh : Ni Made Suartini : 4 Orang Anak : Luh Putu Mitha Yulandari : Luh Made Dewi Yulantari : Nyoman Gede Budi Muliantika : Ketut Yoga Juni Ariantika : Bermain Tenis Meja : SD Negeri Pesinggahan : SMP Negeri Klungkung : SMA Negeri Klungkung : Institut Teknologi Surabaya Jurusan Teknik Sipil

Layouter: Manik