FAJAR BALI EDISI 21 JANUARI 2016

Page 1

FAJAR BALI

Ingin Berlangganan Ingin Berlangganan

Harian Umum

BALI eleng FAJA Rr Geg erkan Bul FAJA R BALI Hub : Tim

Sirkulasi

0361 - 411283/ 761 123438 087

Harga Eceran:

SELASA,

19 JANUARI

Selamat

2016 l Tahun

XVI

Pagi

Bantuan Tambah Subak Pupuk di Pulagan

Buleleng kota dikirim tersebut Masyarakat pukul ingin meledakkan kaleng sekitar teror yang tertulis dalam surat Senin (18/1) teror yang Camat Buleleng, ke kantor Kami bom Sarinah. 09.00 wita.

Kami ingan teror wilayah Bali. Bali sudah masuk ada di Denpasar Sarisudah SINGARAJA–Fajar yang dikumpul- anggota Setelah bom Informasi siang kemarin dan Singaraja. ledakkan kota ini. Bali siap teror teror kan Fajar ancaman pria nah kaminama Allah kami menyebutkan, Dengan pusat perbelanoleh seseorang dan serang dan pusat dikirim yang mengendarai bom main-main. paruh bayajenis Supra X 125D jaan, perkantoran, Kami tidak diri”. AG. Surat roda dua plat nomor bertulis- wisata.siap ledakkanitu diterima dengan dengan Akbar. Kami Surat ancaman berisi ancaman Camat Buleleng, Akbar-allahuwilayah 11 KE HAL. kan “Allahu staf di Kantor kepala Kepada seluruh Allah’u akbar, jarkota disebutkan. Kami anggota Allah’u akbar.

FB/IST

Desa/

Pulagan, di Subak mengeluhkan PARA petani Tampaksiring pemerintah. Kecamatanbantuan pupuk dari kepada kurangnya itu pihaknya memohon 11 Maka dari KE HAL.

Pesan Inspiratif

Harian Umum

Rp 3.000,-

Polisi Sidak ng Rumah Pendata

Surat Tero

Mengaku Kaleng Pelaku adanya Dalam Surat Sarinah lantaran Teror Ancaman Jaringan dibuat resah Panji Sakti.

r Pak Gubernu

ANCAMAN-Surat bom di Buleleng.

kaleng

inspeksi Bali melakukan (kos) Buleleng, SINGARAJA-Fajar rumah sewaan di Jalan kawasan Aparat Kepolisian Pulau Dewata (sidak) di asal luar (18/1). “Tujuan sidak mendadak pendatang pergerakan kawasan Kota Singaraja, Senin Kota Singaraja, adanya kemungkinan Jalak Putih Kepala Polsek untuk mendeteksi tidak teroris,” kata kelompok dilakukan, Suarnata. Kompol Nyoman dari penelusuran yang mencurigakan. tetapi Ia menjelaskan, orang-orang tidak ada, adanya memang terus diawasi,” ditemukan sementara akan “Dari pantauan ini (Jalak Putih) di tentu kawasan dari penelusuran ditemuSuarnata, kata dia. itu, kata Kartini, tidak Sementara Buleleng di Jalan sejenisnya. “Sudah atau bom atau Kantor Camatbarang peledak FB/AGUS ditemukan HAL. 11 dan tidak KE kan adanya peledakan semua bagian disisir di berisi ancaman

FAJA R BALI

Barangsiapa yang ingin mutiara, harus terjun berani untuk dalam yang ke lautan mencarinya. Ir. Sukarno

DOMPET Dana Punia

Bali : (Izin Gubernur P/2014)

460/08928/III/BPMBali yang sebagian masyarakat bantuan, atas izin BPMP/2014, UNTUK membantu dan memerlukan Bali 460/08928/III/ masih miskin Umum Fajar Bali Nomor: Gubernur 27 Maret 2014, HarianProvinsi Bali, BK3S Daerah Tertanggal: dengan Pemerintah membuka bekerjasama dan PT. Bank Pembangunan 2 April 2014 Bali untuk Provinsi mulai tanggal yang terbuka(natural) Bali terhitung Punia Fajar Bali, uang/barang Dana ini, dengan Dompet Anda berupa melalui dompet Indra Jaya umum. Bantuan kami terima Umum Fajar Bali Jl. atau lainnya, dapat Harian (0361) 411283 ke Kantor langsung Kaja Denpasar Telpon 050.02.02.02377-7 No.8 Ubung BPD, Nomor rekening:BALI UTAMA PRESS. melalui Bank ARTHA MEDIA FAJARmuat di Surat Kabar PT. akan secara atas nama anda kami kami salurkan Semua bantuan saatnya nanti, yang memerlukan. dan pada Bali barang Fajar Bali, masyarakat uang maupun secara baik berupa terbuka kepada bantuan, tangan pertanggungjawabkan Penyaluran mohon uluran akan kami (natural), bulan sekali. Kami anggota masyarakat 3 bersama, rutin tiap dapat membantu tangan kita Anda, untukmemerlukan uluran apa yang kita miliki. dari sebagian yang masih dengan menyisihkan Penerbit Terima kasih. 412,682,500

Engeline pembunuhan dengan lanjutan Ch Megawe yang Margriet sebagai saksi SAKSI-Sidang Negeri terdakwa saudaranya dengan Pengadilan Inneke di menghadirkan Haris Dalam kesaksiannya Laureta bernama Senin (18/1). diketuai Edwardpernah Denpasar, Hakim yangbahwa Engeline kepada Majelis mengakui di Bali. sendirian Sinaga, Laureta Margriet ditinggal

t

han Engeline

Sidang Pembunu

Terdakwa Margrie

FB/REDY

Tabanan Kasus Golkar Musda Tak Pengaruhi

Lima Kader Berpeluang Jadi Ketua DPD II

kasus ini sebelum Memang sudah beberapa saksi saksi juga juga semHarris Sinaga, di Ja- ada, datang ke Bali dan di Edward terdakwa ini menetapsetelah kali di rumah saksi yang yang selama ke Bali Bahkan saat pat tinggal seorang Tujuan Jalan Sedap malam. Malam, kemarin dimuka sidang, ada- karta itu, datang di Sedap unmulai merebak. Bali dihadirkan kasus ini pihak terdakwa saksi tinggal melihat Margriet ke Bali adalah DENPASAR-Fajar pembunuhan lah saksi dari dengan saksi saksi datang terdakwa. “Saya saksi pernah “Pernah Engeline. Sidang kasus terdakwa Mar- atau yang disebut 11 tuk menemani untuk menem- memarahi KE HAL. dengan Engeline Megawe tidak lama meringankan. Laureta Ineke. datang ke Bali saksi mulai Dia adalah adalah istri dari ani terdakwa,”kata griet CH berakhir. Pasalnya, n Bali lagi akan umum sudah Saksi diketahui Margriet. Diha- memberi keterangan. saksi TABANAN-Fajar pertanggungjawaba di kandung pimpinan jaksa penuntut dana parpol menghadirkan Ter- kakak majelis Hakim Kasus dugaan tidak bantuan tidak lagi dapan keterangan. fiktif terkait II Golkar Tabanandaerah (18/1) dilakuuntuk diminta sidang Senin rencananya tubuh DPD musyawarahTabanan. bukti, pada daerah yangserentak. mempengaruhiPartai Golkar denbulan kan secara koordinasi (Musda –red)rencananya digelar berjalan “Dari hasil kemungkinan Musda yang ini dipastikan calon gan Mendagri, pasangan Maret 2016 pelantikan Prasta dan Ketut mengganggu dengan lancar. TaGiri r Bali tersebut tidak bulan Maret Nyoman Wakil “Masalah Ketua DPD II Golkar MANGUPURA-Faja (18/1) Bupati dan Nyjelas Suiasa dilakukan Raka Nakula. Musda,” Wirya, Senin berkoPelantikan terpilih, Perpres bisa 2016,” ujar Ketut banan I Nyoman Bupati Badung upaya ke sekreWirya belum Ia mengatakan, Prasta dan kemarin. turunnya sudah masuk oman Giri ditanya mengenai tersebut PK (pengurus untuk diverifikasi, mentar ketika (Perpres) Suiasa menunggu mengumpulkanpermasalahan presiden tata cara tariat negara masih memantau pihaknya KPU peraturan menyikapi tentang 11 sehingga hal itu. Sekreyang kecamatan) KE HAL. Joko Widodo kepala daerah perkembanganBadung I Made tersebut. pelantikan orang nomor mengaku tariat Dewan itu. ditandatangani Indonesia AA 11 Dharmajaya Wira KE HAL. FB/DOK satu di RepublikBadung, Bali, Badung, Ketua KPUD Nakula, di Gede Raka mengatakan PerKetut Suiasa Prasta dan Senin (18/1), yang dijadikan Nyoman Giri pres tersebutmelantik kepala acuan untuk baru di sejumlah dari Ni Putu daerah yang tegas suami 026/VI/W-020 ini. asal kesadaran,” Mahkamah Negara dipundak Niti Edaran tungbintang dua Badung ini. Soal Suratpenerapan pasal jenderal Mengwi tentang yang pertama Agung terkait 127 KUHP Sespati Desa Gulingan Barat ini gal yakni pasal lulusan Brigjen Suastawa Dia di Lombok seknarkoba, itu ada. pemakai narkoba kali bertugas koordinasi lintas 127 adamembenarkan Menkum untuk pelaku mengatakan,hal ini Kanwil setelah 2010 Pasal tunggalawal. Tapi karena Lapas digunakan mengatakan, toral dalam berjalan. Nantinya load,” sebutnya mengalir yang telah divonis, narkoba lah sebagai penyalahguna dari hasil sudah over di Bangli, HAM sudah Bali tergantungtuntutan dari para pelaku yang Narkotika ini Lapas kemarin. Hakim, Bali. BNNP hal Kerobokan dan semuanya dan 1986 Khusus vonis dari terpi(BNNP) Senin (19/1)Akpol tahun ke Lapas Lapas dalam koordinasi Bangli proses penyidikan Provinsi diserahkan mau dibawa para sektoral berdirinya Kalau Lulusan Lapas Narkotika “Awal mula karena Dukungan Narkotika Nasional dengan lintas yang telah divonis Kejaksaan.sendiri sebenarnya. tungmenentukan menegaskan, layak ditempati tidak urusan pasal narkoba dari Badan telah berkoordinasi dana ini. sudah vonis, bukan sudah penyidik menerapkan edaran itu pemakai tapi menjalani rehabilitasi itu terbilangsudah lengkap. Jadi, tapi surat penyidik “Kalau menyatakan HAM, agar para lagi, di samping atau Hakim fasilitasnya Harapan gal, berdasarkanbisa direhabilitasi,” Guna mendorong pengadilan Lapas Kerobokan Bangli. Bali telah perlu diragukan sekaligus tempat ini Menkum Permasyarakatan. mereka semestinya juga ditahan di Khusus Narkotika tersebut, BNNP pelaku Kepselor, lembaga semestinya Bangli pelaku menahan tidak lagi ada petugas itu, apadi Lapas Narkotika ungkapnya. saya kedepan, penangkapan HAL. 11 Untuk rehab, disana Lapas Narkotika (rehab, red) berdirinya Lapas tahun 2016. Sejak awal KE dan Medis.Bangli dijadikan dibawa ke bisa fokus melaksanakan Kesehatan korban percepatan kucuran anggaran ini kan Narkotika Bali siap mengusupaya BNN yang bila Lapas r.bali diberikan menyiapkan rehab, BNNP rehab. Mereka-mereka narkoba 2016. dan harus FB/HENCE para pelaku di seluruh Bali. tempat anggaran tahun 2016 ini, join facebook.com/faja dari narkoba kan bagi vonis be- curkan anggaran tahun Dejerie Layouter: Suastawa “Dari alasan fasilitas telah menjalani Bangli mendapat Bali bePutu Gede Pol Putu 2015 dan Brigjen Pol “Kalau awalnya, Lapas Narkotika DENPASAR-Fajar di tahun Bali Brigjen rehab berdasarkan terang tahanan narkoba. kuota untuk Bali. Pasti itu,” Kepala BNNP mengakui bahwa lum memadai harapan Lapas Khusus lum bisa menerima ini (2016) itu bisa rujukan BNNP Gede Suastawa ada rencana dijadikan Tapi untuk tahun Bangli memang Narkotika Bangli akan Narkotika Sedangkan tupoksinya, saya Lapas tempat rehab. Bangli itu diperuntuklapas narkotika 306,478,506 106,203,994

Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Saldo Total Sisa

Saksi Justru

Ogah

Rochineng Buleleng Miskin Maju Pilkada Bantu Warga

Mengaku Ingin

Fokus

Bali DENPASAR-Fajar Badan Kepala w a i a n g a K e p e Provinsi (BKD) Daerah Rochineng, Bali I Ketut yang disebutSH, MH., ikut mersebut bakal bursa calon amaikan di Pilkada kandidat KE HAL. 11

Pelantikan

Memberatkan

g Tunggu

Bupati Badun

Perpres

FB/IST

Rochineng

Wacana Berdirinya

BNNP Bali

ONLINE:

KAMIS, 21 JANUARI 2016 l Tahun XVI

Lapas Khusus

asi Lintas

an, Koordin

Siapkan Anggar

Bangli (2)

Khusus Sektoral, Rehab

Narkotika

Pemakai

Hub : Tim Sirkulasi

0361 - 411283/ 087 761 123438

www.fajarbali.com

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Ratusan Wisatawan Jepang Batal ke Bali

Selamat Pagi

Pak Gubernur Mohon Jangan Persulit Dunia Pendidikan YAYA S A N S e kolah Cahaya Bangsa yang berlokasi di wilayah Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung berencana mengembangkan prestasi serta sarana prasarana pendidikannya. Hal FB/IST itu seiring dengan Wahyuni Yuliarti semakin banyaknya minat orang tua murid ingin menyekolahkan anaknya di yayasan tersebut. Dari yang sebelumnya hanya mendidik siswa TK dan Sekolah Dasar (SD), kini pihak yayasan sedang mencoba mengembangkannya ke jenjang pendidikan SMP. Upaya tersebut pun mulai ditempuh dengan berusaha menambah gedung baru serta tentunya mengurus ijin operasional jenjang SMP. Namun sayangnya, meski telah mencoba melengkapi semua persyaratan serta prosedur yang ditetapkan oleh instansi terkait (BPPT Badung dan

Dispar Bersurat ke Seluruh Konjen, Pastikan Bali Aman

Pemprov Jamin Penuh Keamanan Bali

Teror bom di Sarinah Jakarta Kamis (14/1) pekan lalu ternyata sangat berdampak terhadap melorotnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Pembatalan kunjungan ke Bali banyak dilakukan oleh wisatawan asal Jepang. Jumlahnya mencapai ratusan.

DENPASAR-Fajar Bali Hal ini disampaikan oleh seorang pengusaha travel bernama Makiko Iskandar ketika dihubungi Rabu (20/1). Pemiliki Rama Tour ini mengakui, bom yang meledak di Sarinah, Jakarta sudah terdengar sampai di Negeri Matahari Terbit tersebut. “Ya

Makiko Iskandar

FB/DIAH

benar, teror bom di Sarinah Jakarta sudah didengar sampai di Jepang,” bebernya. Akibat dari aksi terorisme tersebut, Makiko mengatakan, banyak

A.A Gde Yuniartha

FB/IST

grup di Jepang yang membatalkan kunjungan ke Bali. Padahal, menurut Imediate Past President Rotary Club Bali Taman ini, grup-grup yang

KE HAL. 11

DENPASAR-Fajar Bali Isu ancaman teror yang ditujukan kepada kantor camat di Buleleng dan sempat mencuat di media beberapa hari yang lalu mendapat tanggapan dari Gubernur Bali. Melalui Plt kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, I Ketut Teneng, dalam siaran persnya, Rabu (20/1) Gubernur Pastika menegaskan bahwa ancaman yang disampaikan dalam surat tersebut adalah tidak benar. Teneng menambahkan isu tersebut hanya ingin

Ketut Teneng

FB/DIAH

membuat masyarakat menjadi resah saja.

KE HAL. 11

KE HAL. 11

Pesan Inspiratif Berbagai hal da­ pat datang ke­ pada orang yang menunggu. Tetapi berba­ gai hal akan meninggalkan orang yang terburu­buru. Abraham Lincoln

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan. Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Terima kasih. Penerbit Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 20 Januari 2016 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

7,050,000 412,682,500 419,732,500 306,478,506 113,253,994

Candra Dewi

I Gede Jagrem

Jagrem Divonis 5 Tahun, Dewi 4 Tahun Penjara DENPASAR-Fajar Bali Kasus pemerasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan dengan dua terdakwa yaitu I Gede Jagrem dan Nyoman Candra Dewi, usai sudah. Pada

sidang yang berlangsung hingga malam hari ini kemarin, majelis Hakim tipikor, menjatuhkan vonis untuk kedua terdakwa. Untuk terdakwa Jagrem, majelis hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara sementara terdakwa

Candra Dewi yang disidang terpisah dijatuhi hukuman 4 tahun. Dalam sidang dengan terdakwa Jagrem yang merupakan mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP Tabanan, majelis hakim pimpinan Gede Hariyadi menyatakan terdak-

KE HAL. 11

026/VI/W-020

ONLINE: www.fajarbali.com

wa terbukti bersalah melanggar pidana pasal 12 huruf E jo pasal 18 ayat 1 huruf B, UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP, Jo 65 ayat 1 KHUP.

Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, majelis hakim membacakan vonis untuk Jagrem. “Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 tahun ditambah denda Rp 200 juta KE HAL. 11

Wacana Berdirinya Lapas Khusus Narkotika Bangli (4)

Pasal Tunggal Berisiko, Jaksa Tak Mau Repot, Tunggu Status Terpidana

Jadwal Belum Jelas, Komisioner KPU Giliran Jaga di MK AMLAPURA-Fajar Bali Belum jelasnya jadwal sidang dengan agenda putusan sela terhadap Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat jajaran komisioner KPU Karangasem tetap siaga di Jakarta. Hal itu untuk menindaklanjuti jika sewaktu-waktu ada persidangan antara pemohon dalam hal ini pasangan calon bupati dan wakil bupati Karangasem I Wayan Sudirta-Ni Made Sumiati (SMS) akan digelar. Sehingga KPU langsung bisa melakukan koordinasi dengan pengacara yang ditunjuk sebagai pengacara KPU. Persidangan sengketa di MK dengan agenda keputusan sela, menurut Ketua KPU Karangasem, I Made Arnawa berlangsung sejak 18 hingga 28 Januari mendatang. Jadwal untuk Karangasem sendiri menurutnya belum bisa dipastikan kapan aka berlangsung. Melihat kondisi seperti itu, pihaknya bersama empat komisioner lain secara bergantian berjaga di MK. “Jadwalnya belum kita ketahui kapan Karangasem mendapat giliran, makanya

FB/REDY

FB/REDY

Kasus Pemerasan CPNS Tabanan

Integrasi JKBM ke JKN Dimatangkan Pemda Harus Siapkan Rp 207 Miliar DENPASAR-Fajar Bali Rencana Pemerintah Provinsi Bali untuk mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) makin dimatangkan. Rabu (20/1) kemarin, Dinas Kesehatan,

FB/DIAH

Dinas Sosial Provinsi Bali bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melakukan rapat khusus di Wiswa Sabha Utama. Rapat tersebut fokus membahas pembayaran premi JKN untuk masyarakat miskin atau tak mampu. Berdasarkan KE HAL. 11

Masalah kelebihan penghuni di Lapas Kerobokan sebenarnya bisa diatasi. Apalagi saat ini Bali sudah memiliki Lapas khusus untuk pengguna narkoba. Dan patut diketahui, hampir 50 persen napi yang ada di LP Kerobokan adalah napi yang terjerat kasus narkoba.

MASALAH over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LP) nampaknya bukan barang baru. Hal ini banyak terjadi di LP lain di Indonesia tak terkecuali LP Kelas II A Kerobokan, Denpasar. Atas kondisi ini, tidak jarang perkelahian antar napi sering terjadi. Untuk menyikapi masalah ini, kususnya di LP Kerobokan, memang sudah banyak cara dilakukan, salah satunya adalah dengan membagi napi yang ada

Ketut Maha Agung

FB/REDY

ke Lapas atau rutan se Bali. Tapi hal itu sifatnya hanya sementara saja, sebab jumlah tahanan tiap hari semakin meningkat.

KE HAL. 11

Pastika Minta Klungkung Membangun dari Nusa Penida Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberikan perhatian khusus kepada kecamatan Nusa Penida, Klungkung, mengingat kondisi geografis yang kering serta masyarakatnya masih banyak yang miskin ditambah lagi dengan permasalahan infrastruktur serta sulitnya mendapatkan air bersih.

SEMARAPURA-Fajar Bali Untuk itu Pastika meminta kepada Pemkab Klungkung agar memulai membangun Klungkung dari Nusa Penida. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam arahannya pada saat melakukan kunjungan kerja ke bumi serombotan bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung Rabu (20/1).

FB/IST

KUNJUNGAN KERJA­Gubernur Bali Made Mangku Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Klungkung.

Pastika mengurai dipilihnya Nusa Penida bukanlah tanpa alasan, mengingat Nusa Penida memiliki permasalahan yang kompleks baik itu dari segi kondisi ekonomi masyarakatnya, kondisi alamnya yang cenderung kering yang berakibat pada krisis air, permasalahan listrik serta rusaknya jalan di daerah tersebut. “Titik gravitasinya ada di Nusa Penida, jadi bangun Nusa Penida sehingga angka kemiskinan di Klungkung akan menurun ,“ imbuhnya. Prioritaskan program dari daerah yang kondisinya teristimewa dan untuk Kabupaten Klungkung dimulai dari Nusa Penida. Begitu pula halnya jika kondisi dari cuaca yang tetap panas dan tidak ada hujan, maka perlu diantisipasi kemungkinan krisis pangan yang terjadi didaerah tersebut. Untuk itu, Gubernur Pastika mengin-

Layouter: Dejerie

KE HAL. 11

join facebook.com/fajar.bali


METRO KOTA

2

FAJA R BALI

KAMIS, 21 JANUARI 2016 l Tahun XVI

Ditangkap Simpan Narkoba

Bantah Bukan PNS Tapi Pegawai PDAM, Terancam Dipecat

FB/HS

BUKAN PNS-Tersangka Mar ditangkap sat Narkoba Polresta Denpasar dalam kasus kepemilikan sabu.

TABANAN–Fajar Bali Tersangka Narkoba Mar (33) yang ditangkap Sat Narkoba Polresta Denpasar statusnya ternyata sebagai pegawai PDAM Tabanan, bukan ai PNS di Pemkab Tabanan, seperti beritakan di media massa belakangan ini. Meski demikian, tersangka Mar terancam dipecat dari PDAM Tabanan. Tersangka Mar diketahui bertugas di PDAM Tabanan unit layanan kecamatan Penebel sebagai operator distribusi. “Yang bersangkutan bekerja di PDAM Tabanan dari lima tahun lalu,” jelas Kepala Bagian Humas dan

Hubungan Langganan PDAM Tabanan I B Marjaya Wirata, Rabu (20/1) kemarin. Pasca ditangkap oleh polisi Senin (11/1) lalu, pihaknya juga sudah dihubungi oleh Polresta Denpasar yang menyampaikan pegawainya tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena suatu hal. “Penyampaian secara langsung dan bersurat memang belum ada, tetapi melalui telepon sudah disampaikan kepada kami bahwa yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas seperti biasa,” tambahnya. Marjaya menegaskan, setiap pegawai di PDAM Taban-

an yang memiliki kasus terlebih kasus kriminalitas pasti menerima sanksi. Mulai dari sanksi ringan sampai sanksi terberata yakni pemecatan. “Karena kasus ini mengarah ke tindak pidana narkoba, kami pastikan sanksi terberat akan diberikan,” pungkas pejabat asal Desa Payangan, Kecamatan Marga ini. Diberitakan, tersangka Mar sebelumnya disebut oknum PNS Kabupaten Tabanan, ditangkap jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar, di rumahnya di Jalan Moding Klod, Padang Sambian Denpasar, pada Senin (11/1) malam. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 paket sabu sabu. Tersangka Mar ditangkap berdasar hasil pengembangan penangkapan tersangka Mun (25) di depan Minimarket Nirmala Jalan Mahendradatta Denpasar Barat sekitar pukul 21.30 Wita. Dihadapan penyidik Sat Narkoba Polresta Denpasar tersangka Mar mengaku sudah mengkomsumsi sabu sabu sejak 3 bulan lalu dengan dalih bisa begadang lebih lama. Dia juga mengaku mendapatkan sabu dari tersangka Mun dipesan dan diambil dengan cara system tempel. W-004

Kasus Vila Kozy Seret Pejabat Lelang, Terancam 5 Tahun Penjara DENPASAR-Fajar Bali Masih ingat dengan Villa Kozy yang terletak di seputaran Seminyak, Kuta, Badung ? Vila itu sempat membuat geger dan cukup menarik perhatian publik. Nah, nampaknya kasus Vila Kozy ini belum tuntas. Ada seorang pejabat harus diadili karena menyalahgunakan kewenangan saat melelang vila milik Rita Kishore Kumar Pridhnani itu. Pejabat lelang itu adalah Usman Arif Mutopo. Dia didudukan di kursi pesakitan PN Denpasar, Rabu (20/1) kemarin. Hakim yang memimpin jalannya sidang adalah Edwar Harris Sinaga. Sementara jaksa penuntut umum (JPU) yang hadri adalah jaksa Made Dipa Umbara. Terdakwa Usman didampingi kuasa hukumnya, Rizal Akbar Mayapoetra. Dalam dakwaan jaksa diterangkan, kasus ini berawal dari pada 18 Februari 20108, PT Ratu Kharisma milik saksi Rita Kishore Kumar Pridhnani kala itu mengajukan dan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Swadesi (Bank of India) sebesar Rp6,5 miliar. Ini sesuai dengan persetujuan kredit No 18/ AO-KPO/JKT/II/2008 tanggal 10 Februari 2008. Dimana yang menjadi adalah sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No 7442 Kelurahan Kuta surat ukur No 314/1999 tanggal 11 Mei 1999 seluas 1520 meter persegi, atas nama Rita K K Pridhnani di Jalan Dewi Saraswati III No 9 Seminyak Kuta Kabupaten Badung, atau lebih dikenal dengan nama Villa Kozy/ Villa Ratu Kharisma. Diketahui, nilai limit atas tanah dan vila yang dinilai oleh Penilai Independen PT. Kawira Pratama berdasarkan surat No 08136/TB/KKPBali/XII tanggal 20 Desember 2008 dengan nilai Rp15.311.895.000, dengan tahapan fasilitas perjanjian yakni perjanjian kredit rekening koran (PRK), perjanjian Kredit Demond Loan (DL), dan perjanjian kredit angsuran. Selain fasilitas kredit tadi, pada tanggal 20 Juni 2008 dengan jaminan yang sama, PT Ratu Kharisma kembali mengajukan dan mendapat fasilitas kredit

DOMPET Dana Punia

tambahan dari PT. Bank Swadesi sebesar Rp 4 miliar. Pembayaran kedua fasilitas kredit yang telah diterima oleh PT Ratu Kharisma tersebut sejak bulan Juli 2009 terjadi keterlambatan. Dengan jumlah kewajiban debitur yang terdiri atas pokok, bunga dan denda sehingga jumlahnya Rp13.454.937.927,87. “Untuk pembayaran utang itu, sudah dilakukan lelang eksekusi sebanyak empat kali tapi tidak terlaksana karena tidak ada penawaran,”ujar jaksa yang bertugas di Kejati Bali itu. Selanjutnya dilakukan lelang kelima pada 11 Februari 2011, di Aula Basement GKN I Jalan Kusuma Atmaja Denpasar, berdasarkan permohonan PT Bank Swadesi melalui PT Duta Balai Lelang tanggal 10 Januari 2011. Nah saat itu, terdakwa sebagai Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar sesuai surat tugas Kepala KPKNL Denpasar memimpin lelang lelang eksekusi atas hak tanggungan objek jaminan kredit berupa Villa Kozy. Namun, sebelum pelaksanaan lelang eksekusi tersebut, terdakwa telah mengetahui adanya gugatan perdata terkait objek lelang. Tapi terdakwa tetap melaksanakan lelang sehingga dimenangkan Njo Hendry Saputra selaku kuasa dari Sugiarto Raharjo dengan nilai Rp6,386 miliar. Kemudian, terdakwa membuat risalah lelang yang dapat digunakan pemenang lelang untuk baik nama atas hak milik. Akibatnya, saksi Rita Kishore Kumar Pridhnani tidak bisa berbuat sesuatu untuk memperjuangkan haknya atas objek lelang miliknya itu. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa pasal 421 KUHP sesuai dakwaan kesatu, karena menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Selain itu, didakwa pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan kedua, karena membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang.W-007

FB/REDY

RAZIA TERORIS-Aparat Kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan merazia kendaraan mengantisipasi masuknya kelompok radikal dikawasan Jalan Raya Sesetan, menyusul adanya “teror surat” di Kantor Camat Buleleng, Bali beberapa waktu lalu.

Sebelum Dibunuh, Pasutri Itu Sempat Berhubungan Badan Tewasnya Purwantini alias Titin (30) dalam keadan bugil di kamar kosan di Jalan Sidakarya nomor 169 Banjar Kangin Denpasar Selatan, terus diselidiki jajaran Sat Reskrim Polresta Danpasar. Dipemeriksaan, tersangka I Made Kanta (58) mengakui membunuh istri sirinya itu karena kalap dan cemburu buta. Sebelum pembunuhan terjadi, pasangan suami istri yang baru nikah setahun lalu itu sempat berhubungan badan. DENPASAR-Fajar Bali Menurut Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Reinhard Habonaran Nainggolan, I Made Kanta sudah bercerai dengan istri pertamanya dan menikah siri dengan korban (Titin, red) setahun lalu. Namun, sejak seminggu belakangan kedua pasangan suami istri itu kerap bertengkar karena faktor orang ketiga. I Made Kanta merasa istrinya punya selingkuhan lain. Kecurigaan tersangka kian menguat, setelah pedagang asal Banyuwangi Jawa Timur itu sering pulang malam tanpa alasan yang jelas. “Dari keterangan tersangka, sudah seminggu

ini mereka sering bertengkar karena diduga korban punya selingkuhan. Lagipula, korban ini katanya sering melawan kalau sering ditegur,” ujar mantan Kapolsek Kuta Utara ini. Informasi dilapangan, pembunuhan itu terjadi usai keduanya berhubungan badan dan kemudian sempat mengobrol di kamar hingga pukul 05.00 Wita. Namun tiba-tiba saja, muncul rasa cemburu tersangka dan menanyakan langsung kepada korban. Sayangnya, perempuan bertubuh gempal itu tidak mengakui dan terjadilah pertengkaran. Pensiunan PLN ini pun kalap dan mengambil pisau di

dalam lemari. Tanpa bisa dicegah, pisau tajam itu ditikam berkalikali ke tubuh korban sebanyak 9 kali, dibagian dada, leher, kepala dan punggung hingga korban tewas seketika. “Kalau soal itu (berhubungan badan, red) kami masih menunggu hasil labfor. Namun yang jelas, pelaku membunuh korban dalam keadaan sadar karena rasa cemburu dengan istrinya. Dia menyesali perbuatannya,” ujar perwira asal Sumatera Utara ini dan mengatakan tersangka dijerat dalam Pasal 338 KUHP dengan

ancaman 15 tahun penjara. Seperti diberitakan, pembunuhan sadis terjadi pada Selasa (19/1) sekitar pukul 05.00 Wita. Penghuni kos di Jalan Sidakarya nomor 169 Banjar Kangin depan Pasar, Denpasar Selatan digemparkan teriakan Purwantini alias Titin dari dalam kamar kosanya. Korban dibunuh suaminya I Made Kanta karena menduga sudah punya selingkuhan lain. Di dalam kamar itu, keduanya sempat bertengkar mulut dan tersangka menusuk tubuh korban dengan pisau berkali kali hingga tewas dilantai. Kejadian ini diketahui salah seorang penghuni kosan, Komang Kariadi (23) yang melihat tersangka I Made Kanta tergesa gesa keluar dari kamar. Saksi asal Singaraja ini mengecek kamar korban dan melihat korban tergeletak bermandikan darah dalam kondisi bugil. Belum sempat menyelidiki kasus ini, sang suami I Made Kanta tinggal di Jalan Nusa Kambangan XXVIII No. 2, Lingkungan Pengiasan, Kelurahan Dauh puri Kauh, Denpasar barat, menyerahkan diri ke Polresta Denpasar. R-005

DENPASAR-Fajar Bali Belakangan tempat pijat mulai marak di Denpasar, ada yang benar-benar menawarkan jasa pijat, tapi ada juga yang hanya berkedok pijat, tapi ada perbuatan mesum didalamnya. Tapi bagi pemilik tempat massage atau pijat, nampaknya resah. Pasalnya sudah ada salah satu pemilik yang harus sidangkan karena dianggap dengan sengaja menyebabkan, memudahkan perbuatan cabul. Dia adalah I Gede Didit Prasetya yang menjadi terdakwa

di Pengadilan. Terdakwa adalah pemilik Pijat Refresh, yang beralamat di Jalan Tukad Batanghari. Tertangkapnya terdakwa hingga sampai diseret ke Pengadilan adalah berawal dari laporan masyarakat kepada pihak kepolisian. Dari laporan itu polisi langsung melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan seorang terapis bernama Mardiana alias Yeyan. Terapis ini diamankan karena diduga telah melakukan perbuatan cabul dengan Ketut Partika. Dalam dakwaan jaksa Nunik

Nurlaeli diterangkan, awalnya Ketut Partika datang dan memilih paket spider massage dengan tarif Rp 600 ribu. Jenis massage ini adalah massage dengan sensasi. Yaitu tamu telanjang bulat, sedangkan terapis hanya mengenakan BH dan celana pendek. “Tamu diimasage dimandikan oleh terapis, dipijat dengan crem. Terapis meraba-raba kemudian memegang-megang kemaluan tamu hingga mengeluarkan sperma,”ujar jaksa dihadapan majelis Hakim pimpinan M.

Zaelani. Diakui Mardiana, terapis yang bekerja jumlahnya ada 14 orang. Rata-rata mendapat upah atau gaji sebsar Rp1 juta.”Selain itu juga mendapat komisi dari jumlah tamu,”ungkapnya. Sementara terdakwa I Gede Didit Prasetya mengatakan, ada 14 terapis yang bekerja ditempatnya. Sedangkan jenis massage ada lima jenis. Atas pebuatanya itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 296 KUHP, subsider pasal 506 KUHP.W-007

Sediakan Tempat Mesum, Bos Pijat Diadili

Bawa Sabu, BNNK Gianyar Tangkap Cewek Kafe

DAFTAR NAMA PENYUMBANG NO.

6345 6346 6347 6348 6349 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356

NAMA

Made Mangku Pastika Ayu Pastika Mayang Sari Wirajati Ikaputra Adiratma Kt. Kariada I Wayan Suastawa I Ketut Jati I Gd Sudana Gusti Made Adiputra Inspektorat Provinsi Bali Total

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 20 Januari 2016 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

JUMLAH

Rp1,500,000 Rp1,000,000 Rp700,000 Rp700,000 Rp500,000 Rp400,000 Rp100,000 Rp100,000 Rp100,000 Rp100,000 Rp100,000 Rp1,750,000 Rp7,050,000 7,050,000 412,682,500 419,732,500 306,478,506 113,253,994

FB/DOK

I Made Kanta

CEWEK KAFE-Seorang cewek café diamankan di BNNK Gianyar karena membawa sabu sabu. FB/ARTAYASA

GIANYAR-Fajar Bali Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gianyar menringkus seorang cewek café tertangkap tangan membawa sabu seberat 0, 22 gram di wilayah Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Cewek kafe bernama Musrifah kelahiran 1982 ini ditangkap saat akan keluar dari rumah kosanya, pada Rabu (20/1) kemarin. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gianyar, I Made Pastika, tersangka Musrifah ditangkap

anggota BNNK Gianyar sekitar pukul 12.30 Wita. Wanita yang akrab disapa Sipah ini sempat melakukan tes urine dan positif mengandung narkoba. “Awalnya cewek ini nampak agresif dan kami awasi perkembangan dan pergaulannya. Ternyata benar kedapatan membawa narkoba. Dia masih diperiksa,” katanya. Pastika mengatakan, sebelumnya BNNK Gianyar telah mengamankan sebanyak 38 pecandu Narkoba, dari berbagai lokasi kafe. Selain razia kafe, pihak BNNK Gianyar juga

sidak di rumah kosan. Kini, 38 pemakai narkoba itu menjalani proses rehabilitasi di Klinik Pratama BNNP Denpasar. Untuk tahun 2016 ini, kata Pastika pihaknya akan kembali menggencarkan sidak–sidak ke tempat yang dicurigai rawan peredaran barang haram tersebut. Disamping itu, Pastika tetap menghimbau kepada pemilik kos untuk berhati-hati serta selektif menerima anak kos, sehingga tidak dijadikan tempat menyimpan ataupun mengkonsumsi barang haram tersebut. W-005

l Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram l Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat l Manajer Pemasaran & Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana l Keuangan: Supartini l Admin: Mikayanti, Tania l Iklan: Ida Bagus Sudarsana lSirkulasi: Putu Lera Atmajal Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja l Redaktur Pelaksana/Koordinator Liputan: Gusti Agung Paramita l Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Hery Subagio, I Nyoman Sukadana l Staf Redaksi: Eliazar Patun, Ayu Diah, Agung Gde, Angga Wijaya, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem)l Sekretaris Redaksi: Merta Yogal Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Wiadnyana, Manik, Ari l Fotografer :Kasturi, Redy l Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. l Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk. l Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama l Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Manik


FAJA R BALI

KAMIS, 21 JANUARI 2016 l Tahun XVI

Disbud Sosialisasikan Kebijakan Dana Desa

FB/CAR

SOSIALISASI-Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Nyoman Sujati (tengah) mendampingi Tim Sosialisasi Kebijakan Dana Desa saat melakukan sosialisasi di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

DENPASAR-Fajar Bali Guna memperjelas pemanfaatan dan pertanggungjawabannya anggaran yang diperuntukan di masing-masing desa di wilayah Kota Denpasar, Tim Sosialisasi Kebijakan Dana Desa Provinsi dikoordinir Kasi Subak Disbud Provinsi I Gusti Made Budiantara, melakukan sosialisasi, Rabu (20/1) di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Turut mendampingi Sekretaris Disbud Denpasar Nyoman Sujati, Kabid Adat Made Wedana dan pejabat lainnya. Sujati menyampaikan, sosialisasi ini dalam rangka mengoptimalkan upaya pengelolaan anggaran baik cara penggunaan maupun pertanggungjawaban termasuk waktu pengajuan proposal. “Dana bantuan pusat yang diarahkan ke masing-masing desa termasuk Subak di Denpasar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa khusus yang ada di Kota Denpasar, melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan,” jelas Sujati. Sementara Kabid Adat Md. Wedana menambahkan, besaran bantuan dana untuk tahun ini masih seperti tahun lalu. Yakni untuk desa besarannya sekitar Rp 200 juta dan untuk subak masing-masing sebesar Rp 50 juta. “Untuk pertanggungjawaban anggaran tahun 2015 diharapkan selesai setelah Galungan ini. Sedangkan untuk pengajuan proposal anggaran tahun 2016 ini harus sudah masuk akhir bulan Januari ini,” terang Wedana. R-004

Dewan Soroti Padamnya LPJ di Jalan By-Pass Ngurah Rai

DENPASAR-Fajar Bali Kalangan anggota DPRD Kota Denpasar menyayangkan padamnya puluhan lampu penerangan jalan (LPJ) di bilangan Jalan By-Pass Ngurah Rai, Sanur sejak beberapa waktu lalu. Terlebih hingga kini, instansi terkait belum bergeming untuk melakukan perbaikan. Selain itu, kalangan Dewan juga menyoroti tiang LPJ yang sudah keropos, sehingga FB/IST IB.Ketut Kiana mengundang kekhawatirkan warga. Terlebih lagi sebelumnya juga sempat roboh dan menimpa sebuah kendaraan. “Kondisi ini sudah lama dikeluhkan warga sekitar,” ungkap salah seorang tokoh Warga Sanur Kaja yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar, IB. Ketut Kiana, Rabu (20/1) kemarin. Kiana pun mengaku, pihaknya sudah sempat menanyakan perbaikan lampu yang padam tersebut ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar. Sayangnya, hingga kini belum ada tindaklanjutnya. Diharapkan, DKP segera melakukan pengecekan terhadap semua kondisi lampu yang sudah tidak menyala di malam hari. Terlebih, kawasan Jalan By-pass Sanur menjadi jalan protokol menuju objek-objek wisata terkenal lainnya di Bali. “Jalan itu menjadi jalur utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Bila mereka mau ke Ubud atau Nusa Dua, atau objek wisata lainnya, jalan itu menjadi lintasan utama. Karena itu, jangan sampai kondisi jalan sampai gelap gulita,” tandas Ketua Fraksi Partai Hanura ini. Mantan Kepala Desa Sanur Kaja ini juga mengatakan, petugas DKP jangan hanya memperiksa lampu yang mati. Namun, yang lebih penting dilakukan, yakni tiang lampu yang diduga sudah banyak keropos. Karena belum lama ini, sebuah tiang lampu di jalan tersebut sempat roboh dan menimpa kendaraan yang berada di bawahnya. “Berutung tidak ada korban saat kejadian. Namun, satu kendaraan terkena atapnya,” katanya. Kabid Pertamanan DKP Kota Denpasar, IB. Eka Jayana, yang dikonfirmasi terpisah memenarkan adanya beberapa LPJ di Denpasar yang padam. Bahkan, beberapa masyarakat sudah melaporkan kondisi LPJ yang padam. Namun, upaya perbaikan sedang dilakukan. Karena jumlahnya banyak, maka tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. “Kami sedang lakukan perbaikan panel-panelnya. Bukan hanya di Jalan By-pass Ngurah Rai. Tetapi di tempat lain juga banyak ada laporan masyarakat yang masuk,” tepis Eka Jayana. R-004

KOTA PLUS 3 PDAM Akui Kemarau Panjang Picu Pasokan Air Baku Menurun Aliran air sungai Ayung yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Denpasar sebagai sumber air baku pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Ayung Blusung tidak bisa berproduksi secara maksimal karena debit air baku mengalami penurunan yang sangat drastis akibat kemarau panjang. DENPASAR-Fajar Bali Kondisi ini diakui Kepala Bidang Produksi, PDAM Kota Denpasar Wayan Arnawa. Dikatakan, dengan kondisi ini IPA Ayung Blusung hanya bisa berproduksi sebanyak 25 persen dari total produksi 550 liter/detik, sehingga berdampak pada pelayanan konsumen di wilayah Denpasar Utara dan Denpasar Barat. Selain itu, faktor perubahan cuaca serta iklim ditengarai menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah pasokan air yang kini menurun drastis menjadi 100 sampai 200 liter/ detik, dan sampai saat curah hujan masih sangat minim. “Kami berharap kepada masyarakat untuk lebih bersabar, ini bukan masalah teknis, melainkan karena faktor alam. Biasanya dari tahun ketahun musim hujan pada bulan Desember sampai Maret, akan tetapi sampai saat ini belum turun hujan di daerah hulu,” ungkap Arnawa, Rabu (20/1) di kantornya. Pihaknya pun memperkirakan keadaan ini disebabkan oleh efek dari badai El-Nino yang hingga saat ini belum juga berhenti. Baginya, ini merupakan sejarah terburuk yang dialami. Seharusnya bulan Desember sampai Maret hujan sudah ter-

us mengguyur, tapi faktanya wilayah Bali curah hujan masih sangat minim sehingga debit air menurun drastis. “Inilah salah salah satu penyebab terjadinya kelangkaan air serta terjadinya pendangkalan di aliran sungai, kami berharap kepada masyarakat agar tetap bersabar hingga ikut memohon kepada yang di atas agar segera bisa turun hujan,” imbuhnya. Menurut data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), akibat adanya ElNino, diperkirakan awal musim hujan 2016 di beberapa wilayah mengalami kemunduran. ElNino merupakan fenomena meningkatnya suhu permukaan laut di wilayah Australia (persisinya Samudera Pasifik bagian timur dan tengah), yang kemudian berdampak pada pengurangan jumlah pasokan uap air di Indonesia. Selain itu, efek dari El Nino pada tiap daerah pun berbedabeda. Hal ini disebabkan letak geografis yang berbeda dan pola hujan yang tidak sama. Akibatnya, terjadi perubahan pada peredaran masa udara yang berdampak pada berkurangnya pembentukan awan-awan hujan di Indonesia. R-004

SURUT-Aliran sungai Ayung terus menyusut mengakibatkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Ayung Blusung tidak bisa berproduksi secara maksimal karena debit air baku mengalami penurunan yang sangat drastis akibat kemarau panjang. FB/CAR

Wali Kota Palembang Kunjungi Badung

MANGUPURA-Fajar Bali Kunjungan Wali Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan Haji Harnojoyo di Kabupaten Badung, Rabu (20/1) diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R Swandika didampingi oleh Kepala Dinas Pariwsata Kabupaten Badung Cokorda Raka Darmawan, Kabag Humas dan protokol AA Gde Raka Yuda serta Kepala Bidang Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Ida Bagus Ardjana sekaligus mewakili FKUB Badung di ruang Nayaka Gosana I Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Manguparaja Mandala. Kunjungan Wali Kota Palembang dengan tema pokok pengembangan Kepariwisataan ini juga didampingi oleh sejumlah Kepala SKPD terkait diantaranya Staf Ahli Wali Kota Sudirman Tegoeh, Kepala Bapeda Sapri, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Ahmad Zazuli, Kadis PU dan Bina Marga serta Kabag Humas Kota Palembang Akhmad Mustain. Sekda Badung Kompyang R Swandika yang juga sempat menjabat sebagai Kadis Pariwisata selama 7 tahun ini memaparkan berbagai kebijakan yang bersifat

FB/HERY

KUNJUNGAN-Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R Swandika disaat menerima Kunjungan Wali Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan Haji Harnojoyo di Kabupaten Badung, Rabu (20/1) kemarin.

taktis dan strategis dalam upaya menjaga agar sektor pariwisata yang merupakan sektor unggulan sekaligus andalan bagi Pemkab Badung ini tetap terjaga secara berkelanjutan. Dikatakannya bahwa daya tarik dan pesona wisata Kabupaten Badung ini sangat lengkap,

selain daya tarik alam yang indah serta memiliki wilayah pesisir yang menjadi berkah pariwisata Kabupaten Badung, kini juga dilengkapi dengan daya tarik wisata budaya serta berbagai atraksi wisata dan hiburan. Selanjutnya menyadari bahwa pengembangan pariwisata ini

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sosialisasi SAP di Badung

merupakan penggerak perekonomian daerah, maka guna menjaga agar pariwisata tetap berkelanjutan maka pemerintah daerah terus melakukan upaya inovasi dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan di sektor kepariwiisataan agar atmosfir kepariwisataan di Kabupaten Ba-

dung semakin berkualitas. Selain membangun budaya masyarakat, agar tetap menjaga keamanan sebagai bagian dari Sapta Pesona, mengembangkan pariiwsata desa dan lingkungan. Dibagian lainnya Kompyang Swandika kembali menegaskan bahwa Pemerintah dengan dukungan DPRD Badung juga melakukan Reorientasi pengembangan kepariwisataan menuju pariwisata yang berkualitas (Quality Tourism ). Sementara Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo menjelaskan bahwa maksud dan tujuan kunjungan rombongan Pemkot palembang ini selain untuk beranjangsana dan bersilaturahim, juga dimaksudkan guna menggali lebih dalam terkait dengan Strategi pembangunan kepariwisataan Kab Badung. Sedangkan Kota Palembang yang telah menetapkan sektor pariwisatanya sebagai andalan dengan didukung dengan jumlah penduduk mencapai 1,7 jiwa dengan luas wilayah 400 km persegi lebih hanya mampu menyumbangkan PAD baru Rp 750 miliar serta dengan total APBD mencapai Rp 3,2 Triliun dalam tahun 2016 ini. R-014

Dori Santosa: Apresiasi Komitmen Pemkab Badung Dukung SAP Berbasis Akrual Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Dori Santosa, SE, MM memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung guna membangun komitmen bersama untuk mewujudkan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. MANGUPURA-Fajar Bali Komitmen yang kuat ini dinilai akan sangat efektif untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah berhasil diraih oleh Pemkab Badung. Keberhasilan dalam membangun komitmen bersama seluruh jajaran hingga SKPD di kelurahan ini merupakan salah satu bobot penilaian dari BPK RI dalam memberikan opininya. Demikian antara lain diungkapkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Dori Santosa SE, MM saat acara Sosialisasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual di Kabupaten Badung di ruang Kertha Gosana, Rabu (20/1) kemarin. Hadir pada kesempatan tersebut Pj. Bupati Badung Nyo-

man Harry Yudha Saka, Sekkab Badung Kompyang R. Swandika serta seluruh Pimpinan SKPD, PPK, PPTK , bendahara, sekretaris dan Lurah di lingkungan Pemkab. Badung. Berkenaan dengan penerapan SAP berbasis Akrual Dori Santosa menegaskan bahwa perbedaan antara basis akrual dan basis kas terletak pada waktu pengakuan dan pencatatan suatu transaksi. Bila dengan basis kas, suatu transaksi diakui dan dicatat pada saat terdapat penerimaan kas atau pengeluaran kas dari kas daerah. Sementara pada basis akrual, suatu transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya, tanpa harus menunggu adanya penerimaan atau pengeluaran kas dari kas daerah. Dengan ba-

FB/HERY

SOSIALISASI-Sosialisasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual di Kabupaten Badung di ruang Kertha Gosana, Rabu (20/1) kemarin.

sis kas, pendapatan, misalnya, hanya diakui pada saat terdapat aliran penerimaan ke dalam kas daerah yang dibuktikan dengan STS. Namun dengan basis akrual, pendapatan diakui pada saat pemerintah daerah menerbitkan Surat Ketetapan (pajak/retribusi). Lebih lanjut Dori Santosa mengatakan bahwa dari hasil

pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Badung tahun anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Badung telah mendapatkan opini WTP. “Kami sangat berharap bahwa dalam tahun 2015, yang laporan keuangannya disusun berdasarkan SAP berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Badung tetap dapat memper-

tahankan opini tersebut. Hal tersebut bukanlah hal yang mustahil apabila seluruh pimpinan SKPD dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang kuat dan secara serius melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan SAP berbasis Akrual. Sementara Penjabat Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung telah berketetapan hati untuk senantiasa Taat asas serta mengikuti segenap ketentuan dan peraturan serta norma yang ada. dalam konteks itu pula maka dalam upaya mengikuti prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik dengan mengikuti prinsip normatif dan tatat asas inilah maka, pemkab menginisiasi kegiatan Sosialisasi guna memperdalam pemahaman akan SAP berbasis Akrual ini. “ Walaupun sistem yang baru ini tentu akan lebih sulit namun

dengan pembinaaan dan assitensi yang dialkukan oleh BPK RI baik yang dilakukan dipusat maupun yang dilakukan saat ini tentu diharpakan dalam upaya membangun keyakinan dan optimisme dalam mewujudkan SAP berbasis Akrual di kabupaten badung. Lebih Lanjut Yudha Saka mengatakan bahwa dalam tahun 2015 yang lalu BPK RI Perwakilan Provinsi Bali telah melakukan serangkaian pemeriksaan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung tahun 2014, yang telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis Akrual tahun 2014 sampai dengan triwulan III tahun 2015 dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas PAD tahun 2014 dan 2015 dimana dalam pemeriksaan kinerja ini terdapat beberapa catatancatatan yang perlu diperbaiki

dan ditindaklanjuti serta solusi pemecahannya oleh beberapa SKPD terkait. “Dari hasil WTP ini Pemerintah Kabupaten Badung sangat bersyukur dan berusaha untuk tidak berpuas diri atas apa yang telah dicapai, mengingat pemeriksaan saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada pemeriksaan LKPD yang lebih sulit dan kompleks dengan adanya penyusunan LKPD tahun 2015 menggunakan standar akuntansi yang berbasis akrual. Dan untuk hal tersebut diharapkan agar seluruh pimpinan SKPD beserta jajarannya benarbenar melaksanakan tugasnya dengan baik,” tambahnya. Acara dilanjutkan penyampaian sosialisasi secara lengkap dari Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Amri Lewa didampingi Auditor senior Saepuloh. Sosialisasi diikuti 300 orang peserta terdiri dari Kepala SKPD, PPK, PPTK, bendahara, Sekretaris SKPD termasuk SKPD Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. R-014 Layouter: Ari


DAERAH

4

Cok Ace Sesalkan Prajuru Main ‘Mata’ Hotel Marak di Ubud

RAPIMKAB-Saat pelaksanaan Rapimkab KADIN dan Out Look Ekonomi Gianyar di Kantor DPRD Gianyar.

Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Bali, Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyesalkan adanya prajuru yang main mata sehingga keberadaan hotel kian marak di kampung turis, Ubud.

GIANYAR-Fajar Bali “Contohnya pembangunan hotel di depan Kuburan Dalem Puri Banjar Tebesaya, Peliatan, Ubud tiba-tiba hotel telah terbangun,” kata mantan Bupati Gianyar yang juga Ketua PHRI Bali, Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati ketika dikonfirmasi usai menghadiri Rapimkab Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Out Look Ekonomi Gianyar di Kantor DPRD Gianyar, Rabu. Tokoh Puri Ubud itu sudah melakukan penelusuran

ternyata sudah mendapatkan persetujuan dari bawah. Hal ini mengidentifikasikan kalau prajurru ada yang “main mata”. “Tidak hanya di areal kuburan, pembangunan hotel ini sudah marak di Ubud,” ujarnya. Khusus di Kabupaten Gianyar, Cok Ace demikian pria ini disapa akrab, menghimbau kepada pemerintah agar memberhentikan sementara pembangunan hotel di kabupaten ini. Jika dibiarkan warga Gianyar akan bunuh diri mengingat tersingkirnya lokal genius serta tradisi yang dimiliki. “Hotel sudah overload, diberhentikan sementaralah lebih baik,” katanya. Persoalan tata ruang, jelas Cok Ace, diakui bukan hanya menjadi problematik Gianyar tapi Bali. Namun, khusus Gianyar objek wisata yang menjadi warisan seperrti Goa Gajah, Monkey Forest dan lain sebagainya dijaga betul. Disisi lain, Ketua KADIN Gianyar menyinggung soal kepemilikan Villa di Kabupaten Gianyar didominasi oleh

AMLAPURA-Fajar Bali Badan Lingkungan Hidup (BLH) Karangasem mengambil sample air di sumber mata air kolam Tirtagangga,Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem. Pengambilan sample ini menindaklanjuti adanya laporan bahwa sumber air di kolam Tirtagangga mengeluarkan bau. Pihak BLH sendiri belum bisa menjelaskan hasil pengujian dari sample air yang diambil tersebut. Kepala BLH Karangasem, Komang Agus Sukesana, Rabu (20/1) kemarin membenarkan, stafnya mengambil sample air di mata air kolam Tirtagangga. Pihaknya mengakui, pengambilan untuk pengujian air tersebut menindaklanjuti surat dari Sekda Karangasem yang meminta agar sumber mata air tersebut diuji kualitasnya. “Tadi pagi staff yang mengambil ke sana, kalau hasilnya masih sedang proses,” ujar

Sukasena. Mantan Kabag Humas Setda Karangasem ini juga mengatakan, pengambilan sample itu selain untuk menguji kualitas fisik, juga untuk menguji kualitas kimia dari air tersebut. Nantinya, pengujian akan mempergunakan 7 (tujuh) parameter,ditambah lagi dua parameter oleh Dinas Kesehatan Karangasem. “Ada tujuh parameter yang nantinya kita pergunakan untuk mengukur kualitas air itu, ditambah dua parameter dari Diskes,” sebutnya. Pihaknya mengaku hanya bertugas untuk mengambil sample dan mengukur kualitas airnya saja. Apalagi itu merupakan permintaan dari pengelola Obyek Wisata Tirtagangga sendiri. Untuk sementara, hasil ukur kualitas air di sumber mata air kolam Tirtagangga sendiri baru bisa diketahui dalam beberapa hari kedepan. W-016.

Ukur Kualitas Mata Air Tirtagangga, BLH Ambil Sample

orang asing. Hal ini sangat mencemaskan serta membuat warga Gianyar tersingkir. “Indikasinya saat ini hampir 50 persen pemilik villa di Gianyar dimiliki oleh orang asing,” kata Ketua KADIN Gianyar, I Gde Arsania usai Rapimkab KADIN dan Out Look Ekonomi Gianyar 2016 di Kantor DPRD Gianyar, Selasa. Ia mengatakan saat ini Gianyar laksana wanita cantik yang diminati oleh banyak orang. Saat ini situasi ekonomi warga Gianyar kian terdesak, karena banyak usaha diindikasikan dimiliki oleh orang asing. “Gianyar secara ekonomi lagi tak sehat, maka kita akan evaluasi pada acara ini,” jelasnya. Mengantisipasi hal tersebut, pihaknya meminta untuk duduk bareng dengan Sat Pol PP dan komponen lainnya agar melakukan sidak bersamasama. “Keberadaan vila bodong milik orang asing memang perlu untuk ditertibkan,” katanya. Asisten II Setda Gianyar Ketut Suweta pada saat pembukaan Rapimkab Kadin Gianyar

FB/ARTAYASA

itu mengatakan, Pemkab mendukung penuh kegiatan dari pelaku ekonomi di Kabupaten Gianyar. Semua mesti bergandengan tangan. KADIN sebagai pelaku ekonomi, pemerintah pemangku jabatan, dan DPRD selaku legislator. Jika ketiga elemen itu sejalan. Maka, perekonomian Gianyar bisa bangkit lagi. Tak luput juga, kearifan lokal di setiap daerah di Gianyar harus ditonjolkan.”Sebagai upaya memperluas pasar kreatif, yang tetap mengacu kepada nilai luhur seni dan budaya di setiap daerah,”ujarnya. Dalam sharing outlook tersebut, hadir Ketua Umum KADIN Bali Anak Agung Alit Wira Putra, serta ketua KADIN Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Profesor Wayan Ramantha, pakar dari akademisi maupun praktisi, dan seluruh organisasi underbow KADIN Gianyar, yaitu HIPMI, Gapensi, PHRI, JCI, IWAPI, ARDIN, PERBARINDO, DEKOPIN, BKS, LPD, W-005

FAJA R BALI

KAMIS, 21 JANUARI 2016 l Tahun XVI

PC KMHDI dan GPM Desak Pemerintah tidak Membiarkan Aksi Kekerasan AMLAPURA-Fajar Bali Dua organisasi kepemudaan di Karangasem yakni Pengurus Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma (PC KMHDI) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) melakukan aksi turun kejalan untuk menuntut pemerintah agar tidak melakukan pembiaran terhadap aksi–aksi kekerasan bernuansa keagamaan. Karena hal itu, menurutnya akan menggerus persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Aksi PC KMHDI dan GPM ini sendiri digelar di perempatan Subagan, Karangasem, Rabu (20/1) kemarin. Selain diisi dengan orasi dari masingmasing koordinator, massa juga menyebarkan tulisan yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap gerakan ataupun paham radikalisme yang kemungkinan muncul di lingkungan masyarakat. Disamping itu, aksi ini juga meminta masyarakat untuk lebih meningkatkan sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dan kontrol warga terhadap segala bentuk embrio perkembangan paham radikalisme sekecil apapun.

Ketua PC KMHDI Karangasem, I Gusti Kirana Dana mengatakan, aksi ini sebagai bentuk keperihatinannya terhadap aksi terror yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menginginkan terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi ancaman berupa terror sudah dilakukan di Buleleng. “Kami mengutuk aksi terror yang dilakukan di Buleleng, kami berharap pelaku segera di tangkap, karena sudah membuat masyarakat resah,” ujarnya. Hal serupa juga dikatakan Ketua Umum GPM Karangasem, Gusti Bagus Usada yang meminta masyarakat untuk tetap

tenang dan lebih meningkatkan keamanan di lingkungan masingmasing. Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pihaknya juga dengan tegas menolak segala bentuk ekstriminisme, radikalisme dan terorisme yang membawa nama agama. Sebab menurutnya, agama mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan universal bagi seluruh umat manusia tanpa mempergunakan jalan kekerasan. Aksi turun kejalan tolak paham radikalisme ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Karangasem. W-016

SEMARAPURA-Fajar Bali Pemkab Klungkung saat ini kekurangan tenaga PNS lagi 1.873 orang. Sedangkan dari BKD Klungkung menyebutkan PNS di Klungkung sudah pensiun sebanyak 530 PNS. “Kita (Pemkab) masih kekurangan lagi 1.873 PNS bila mengacu pada jumlah kebutuhan dan setiap tahunnya ada yang pensiun,” jelas Kepala BKD Klungkung, Komang Susana, Rabu (20/1) kemarin. Sedangkan saat ini, menurut data per November 2015, di Klungkung terdapat 5.216 PNS yang menurut analisis beban kerja (ABK) semestinya jumlahnya 7.089 PNS. “Berdasarkan data E-Formasi per 30 November 2015 Kabupaten Klungkung, tercatat PNS yang aktif sejak Nopember 2015 hanya ada sebanyak 5.216 orang, dari jumlah kebutuhan Analisis Beban Kerja (ABK) yang diperlukan sejumlah 7.089 orang,” beber Komang Susana. Secara spesifik dibeberkannya kekurangan PNS di Klungkung di jabatan fungsional umum kekurangan sebanyak

1.550 PNS, kemudian disusul oleh jabatan fungsional ahli selain guru, dokter hingga perawat dari tingkat madya 6 orang, muda 5 orang, dan tingkat pertama 2 orang. Ada juga jabatan fungsional terampil selain guru, dokter, perawat dan bidan yang ada dibidang mahir mengalami kekurangan PNS sebanyak 20 orang, terampil sebanyak 16 orang, serta pemula 8 orang yang mengalami kekurangan PNS. Kekurangan lainnya jabatan fungsional guru 146 orang, jabatan fungsional perawat 84, jabatan fungsional dokter 31, dan jabatan fungsional bidan 5 orang. Hanya, untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemkab Klungkung sudah melakukan perekrutan pegawai non PNS (kontrak) sebanyak 1.500 orang yang tersebar di masing-masing SKPD sejak tahun 2005. Sedangkan pengajuan formasi PNS ke BKN dan MenPan RI, Klungkung disuruh bersabar. Hanya Kepala BKD Klungkung tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses perekrutan tenaga kontrak terse-

but. Kepala BKD Klungkung menyatakan tidak mengetahui secara pasti, karena mekanisme dan proses tenaga kontrak itu bukan dilakukan oleh BKD, melainkan ada di masing-masing SKPD. Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra justru menyampaikan pendapat yang berbeda dengan BKD Klungkung. Ditegaskan, perekrutan pegawai kontrak pada tahun 2016 akan dilakukannya. Namun berapa jumlah yang direkrut, pihaknya enggan menyebutkan. “Yang jelas pegawai kontrak yang akan direkrut ini akan ditugaskan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebersihan,” tutupnya. Namun berapa dan bagaimana teknis pengangkatan tenaga kontrak, dirinya enggan membeber. Disisi lain, pengangkatan tenaga kontrak ini oleh sumber tidak mau disebut namanya menyebut tidak transparan. Selain tidak transparan, pengangkatan tenaga kontrak terkesan diamdiam dan tidak diumumkan ke publik. “Semestinya pengangkatan dilakukan terbuka, transparan,” jelas sumber ini.W-010

FB/BUDIASA

TOLAK RADIKALISME-Aksi tolak Ideologi radikalisme oleh PC KMHDI dan GPM Karangasem.

Klungkung Kekurangan 1.873 PNS

Dianggap Tebang Pilih

Dewan Kritisi Pansel Mutasi

SAMPLE- Petugas BLH ambil sample kualitas mata air Tirtagangga. FB/BUDIASA FB/BUDIASA

Baru Pertama di Bali

GIANYAR- Fajar Bali Para wakil rakyat Gianyar mengkritisi dua pejabat yang ditunjuk sebagai Panitia Seleksi (Pansel) mutasi Jilid 2 di tataran pejabat eselon II di lingkungan Setda Kabupaten Gianyar. Kini Anak Agung Wira, salah satu anggota DPRD dari PDIP mulai gerah dengan penunjukkan dua pejabat yang duduk menjadi Pansel. Dua pejabat yang dimaksud itu adalah Ketua Pansel I Wayan Sudamia dan Sekretaris Pansel I Gde Widarma Suharta. “Ya pembentukan tim Pansel memang sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 110 yang diambil dari kalangan eksternal serta instansi pemerintah,” kata Anak Agung Wira, salah seorang anggota DPRD, Rabu.

Namun yang perlu mendapatkan perhatian pada pansel ini, kata Gung Wira, seharusnya dua orang anggota dari birokrasi yakni Sudamia dan Widaram itu tidak ikut dalam tim pansel, sehingga kesan tidak tebang pilih tidak muncul. “Seolah-olah mereka itu pejabat yang istimewa tidak ikut terkena mutasi dan ini memicu kecemburuan diantara para pejabat eselon II,” jelasnya. Lebih jauh politisi vokal asal Desa Lebih itu mengatakan penempatan dua orang dari internal birokrasi itu diduduki tim pansel kurang cantik. Menurutnya, kalau emang tujuan rotasi sesuai dengan kompotensi seharusnya 2 anggota pansel dari birokrasi itu

FB/ARTAYASA

Anak Agung Wira

bukanlah Sudamia dan Widarma, tapi sekda dan inspektorat. “Jadi mereka berdua bisa ikut kompetisi dalam merebut jabatan. Kan Sekda merupakan pejabat tinggi tidak mungkin ikut kompetisi serta inspektorat terikat masa kontrak,” ujarnya. W-005

Atasi Sampah Plastik, Klungkung Terapkan Ecobrik Kabupaten Klungkung bakal serius melakukan penanganan sampah plastik, mengingat sampah plastik saat ini tidak hanya ada di perkotaan, namun sudah masuk sampai ke pelosok pedesaan.

SEMARAPURA-Fajar Bali Untuk melakukan penanganan sampah plastik, Pemkab Klungkung mendatangkan pemerhati lingkungan hidup seperti Russel Maier dari Negara Kanada, A.A. Made Sutama dan Gusti Ngurah Merta. Demontrasi pemanfaatan berlangsung di ruang rapat Bupati Klungkung, Selasa (19/1) lalu yang juga dihadiri Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Wayan Sujana, Kepala DKP Klungkung, Anak Agung Ngu-

rah Kirana. Russel Maier dihadapan Bupati Suwirta menjelaskan bahaya sampah plastik yang terbuang ke tanah atau yang dibakar serta solusi penangan sampah plastik yang baik dan benar. Russel Maier yang sudah fasih berbahasa Indonesia mengatakan bahwa sampah plastik yang dibakar atau yang terbuang ke tanah maupun ke air, lama kelamaan akan hancur oleh matahari menjadi partikelpartikel kecil. Namun plastik

FB/SARJANA

ECOBRIK-Bupati Suwirta mencoba penanganan sampah plastik dengan metode Ecobrik.

ini akan mencemari tanah, air dan udara. Dan tanpa disadari

partikel plastik ini bisa masuk ke tubuh manusia maupun hewan.

Hal ini tentu akan sangat berbahaya bagi mahluk hidup karena partikel plastik yang masuk ke dalam tubuh akan dapat menimbulkan kanker. Untuk itulah Russel dan kawan-kawannya telah menemukan solusi untuk mengurangi pencemaran oleh sampah plastik. Dijelaskannya salah satu alternatif mengurangi sampah plastik dengan Ecobrick—di mana Ecobrick terbuat dari botol plastik bekas yang didalamnya telah diisi sampahsampah plastik hingga penuh kemudian dipadatkan sampai menjadi keras. Setelah botol penuh dan keras, selanjutnya botol-botol tersebut bisa dirangkai dengan lem dan dibentuk menjadi kursi, meja dan bah-

kan bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuat tembok seperti batu bata. Russel mengatakan bahwa dirinya bersama teman temannya telah mampu membuat rumah, taman, meja dan kursi di Negara Filipina. Seluruh peserta yang hadir dan telah membawa botol dan sampah plastik langsung mempraktekan pembuatan ecobrick ini tak terkecuali Bupati Suwirta. Bupati Suwirta mengatakan bahwa Kabupaten klungkung akan menjadi Kabupaten yang pertama melakukan pemanfaatan sampah plastik dengan cara ini. ”Ini sangat mudah, anak kecil pun bisa. Hari Jumat nanti kita akan serentak melakukan pembuatan ecobrick ini ber-

sama warga dan siswa sekolah di TPA Sente,” jelas Suwirta. Diyakininya, Klungkung akan menjadi kabupaten pertama di Bali atau mungkin di Indonesia yang akan melakukan metode ini. Metode inovatif pemanfaatan sampah plastik seperti ini sangat dibutuhkan Pemkab saat ini ditengah upaya Pemkab memerangi sampah. Selain itu metode ini sejalan dengan program dari Kantor Lingkungan Hidup yang mencanangkan aksi ’Selamat Tinggal Sampah Plastik’. Program ini turut mendukung program aksi Gema Santi yang sedang digalakkan Pemkab Klungkung untuk menjadikan masyarakat yang santun dan inovatif.W-010 Layouter:Ari


DAERAH

FAJA R BALI KAMIS, 21 JANUARI 2016 l Tahun XVI

POTRET FAJAR BULELENG Ratusan Duktang Terjaring Sidak

5

Pj. Bupati Tabanan Serahkan Hand Traktor kepada BUMDes Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada menyerahkan alat mesin pertanian (alsintan) berupa Hand Traktor ( roda 2 ) kepada perwakilan Bumdes yang diterima oleh Kecamatan Selemadeg Timur dan Kecamatan Pupuan di kantor Bupati setempat, Rabu (20/1) pagi. Hadir pula dalam kesempatan tersebut para Camat dan Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan.

fb/AGUS

SIDAK-Tim Gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan sidak di seluruh kawasan di Kabupaten Buleleng serangkaian penetiban Duktang

Ratusan penduduk pendatang (duktang) terjaring inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Tim Gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Buleleng, Rabu (20/1). Ratusan duktang ini terjaring karena tidak melengkapi diri dengan identitas dan tidak melaporkan diri sebagai penduduk pendatang. Sidak ini dilaksanakan guna menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Buleleng, Selasa (19/1). Rapat ini diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta tokoh masyarakat di Buleleng. Rapat ini membahas hal yang perlu dilakukan untuk mencegah gerakan radikalisme dan terorisme. Dalam sidak serentak di 9 Kecamatan ini, Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG bersama Kapolsek Kota Singaraja AKP. Nyoman Suarnata, Kepala Kesbangpol, Ida Bagus Suadnyana, SH.,M.Si Kepala Satpol PP, Drs. I Made Budi Astawa, M.Si, Asisten II Setda Buleleng, Drs. Ida Bagus Made Geriastika dan Kabag Humas dan Protokol Setda Buleleng, Drs. Made Supartawan, MM berkeliling untuk memantau penduduk pendatang di wilayah Kecamatan Buleleng. Wabup Sutjidra menyambangi Jalan Jalak Putih, Kelurahan Banyuasri. Selanjutnya Wabup Sutjidra menuju Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng. Di dua wilayah ini, Wabup Sutjidra mengajak masyarakat untuk melengkapi diri dengan identitas yang jelas dan segera melaporkan diri. Kemudian Wabup Sutjidra melanjutkan pemantauan ke Tegallinggah dan Seririt. W-008

151 Duktang Tanpa Kipem Terjaring TABANAN-Fajar Bali Antipasi masuknya terroris ke Tabanan dilakukan upaya pihak kepolisian dan pecalang dengan melakukan operasi penduduk pendatang (duktang ) . Kantong – kantong pendatang yang menjadi sasaran operasi duktang diantaranya pasar kodok – pusat penjualan baju bekas, banjar dukuh, banjar daun pala Desa Dauh Peken dan banjar Jambe Baleran, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan. Operasi duktang yang berlangsung hingga pukul 20.30, Selasa malam (19/1) tidak menemukan orang atau barang yang mencurigakan mengarah ke teroris. Sementara itu 151 orang duktang ditemukan tanpa dilengkapi Kipem (kartu izin penduduk sementara ). Pasar kodok (OB) di Desa Dauh Peken yang pertama kali disasar, dari penyisiran petugas kepolisian polres Tabanan dan pecalang di pasar yang menjual baju bekas import itu mendapatkan 105 penduduk pendantang tanpa Kipem 71 orang. Operasi duktang bergeser ke Banajar Dukuh, Desa Dauh Peken memeriksa 170 duktang 43 diantaranya tidak mengantongi Kipem. Sementara itu operasi di Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken sebanyak 15 duktang diperiksa 7 diantaranya tanpa Kipem. Operasi yang dipimpin Kapolsek Kota Tabanan Kompol Ida Bagus Putra, SH didampingi, Wakapolsek Kota I Gede EP Astawa, SH, SIK dan Kasat Intelkam Polres Tabanan AKP Ni Luh Km. Sri Subakti, SH, dengan 35 personil dan 26 Pecalang berkahir di Banjar Jambe Baleran, Desa Dajan Peken. Sebanyak 30 duktang diperiksa semunya tanpa Kipem. “Operasi penduduk pendatang ini sebagai salah satu upaya kami mengantisipasi masuknya teroris di wilayah kami,” jelas Kapolsek Kota Tabanan Kompol Ida Bagus Putra seijin Kapolres Tabanan. W-004

Cekcok dengan Anak, Peternak Ayam Gantung Diri

TABANAN-Fajar Bali Diduga kecewa dengan kelakuan anaknya minum minuman keras usai dibelikan mobil, membuat I Made Wirata (48) pemilik ternak ayam di Banjar Punggang, Desa Jeliji Punggang, Kecamatan Pupuan, Tabanan nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, Rabu (20/1) kemarin. Sebelum ditemukan dalam posisi menggantung di pohon coklat, Selasa malam (19/1) sekitar pukul 23.00 wita korban pamit dengan istrinya Ni Wayan Karnasih (38) pergi ke kandang ayamnya. Namun hingga pagi hari korban tidak kembali ke rumahnya. Istri korban kemudian menugaskan Ni Wayan Juni Antini (28) mencari korban ke kandang. Sekitar pukul 06.30 saksi Antini hendak menyusul korban ke kandang ayam, belum sampai di kandang ayam, saksi sudah melihat sosok tubuh menggantung di pohon coklat di dekat kandang ayam. Melihat tubuh korban dalam posisi menggantung, saksi Antini langsung menghubungi saksi lainya yakni Sumiati (30), yang kemudian diinformasikan ke warga setempat. Tubuh korban yang menggantung di pohon coklat dengna tali plastik warna hijau panjang 4 meter kemudian diturunkan oleh warga dan masyarakat setempat. Dari hasil pemeriksaan dokter, tidak ditemukan tanda –tanda kekerasan di tubuh korban. Dari telinga kiri dan mulut korban keluar darah, lidah korban menjulur . Sementara itu pada kemaluan korban tidak keluar air mani dan dubur korban juga tida keluar kotoran. Keluarga korban tidak berkenan korban diotopsi karena dari pemeriksaan dokter dipastikan korban meninggal karena gantung diri dan keluarga sudah menerima serta mengiklaskan kepergian korban. Informasi yang berhasil dihimpun, sebelum nekat gantung diri korban sempat cekcok dengan anaknya. Anaknya yang baru saja dibelikan mobil dan dilihat masih minum minuman keras. “Korban sempat cekcok dengan anaknya, belum jelas apa permasalahannya sehingga korban dan anaknya berselisih paham, “ bisik sumber yang enggan namanya disebutkan. W-004

TABANAN-Fajar Bali Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Gst. Ngurah Supanji mengatakan bantuan Hand Traktor diberikan kepada petani untuk meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah di Kabupaten Tabanan yang terkenal dengan lumbungnya padi serta merupakan langkah strategis dalam mempercepat kegiatan optimalisasi di bidang pertanian demi mewujudkan tata kehidupan masyarakat lebih sejahtera. “ Dengan bantuan sarana dan Prasarana berupa alat mesin pertanian ini semakin termotivasi dan peningkatan produktifitasnya sehingga dapat bermanfaat seoptimal mungkin demi memajukan potensi masyarakat pedesaan,” ungkapnya. Ditambahkan, Hand Traktor ini juga dimanfaatkan untuk menjalankan, mengembangkan dan membina BUMDes bersama dalam mengelola bantuan sarana dan prasarana pertanian agar tumbuh dan berkembang

menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat pedesaan serta mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Menurutnya pemberian Alat Mesin Pertanian bersumber dari Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015, mengalokasikan alsintan berdasarkan atas luas lahan pertanian yang di miliki masingmasing Kecamatan. “ Sebanyak 23 buah hand traktor yang di berikan pada sepuluh Kecamatan di Tabanan, dimana yang mendapatkan hand traktor masing-masing 2 unit diantaranya Kecamatan Pupuan, Selemadeg Barat, Tabanan, Kediri, Marga, Penebel, dan Baturiti. Sementara Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan Kerambitan masing-masing mendapat 3 unit, jelasnya Supanji”. Sementara Sugiada dalam sambutannya mengucapkan

fb/doni

SERAHKAN BANTUAN-Penjabat Bupati I Wayan Sugiada saat menyerahkan bantuan hand traktor kepada Bumdes Kecematan Selemdeg Timur dan Pupuan.

terima kasih kepada Pemerintah Pusat karena telah memberikan sarana dan prasana pertanian dalam menunjang kegiatan Pertanian di Tabanan. Kepada para penerima bantuan alat mesin pertanian berupa hand traktor ini dapat memaksimalkan, dalam meningkatkan produksi pertanian khususnya padi sehingga dapat meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah Desa. “ Kami mengucapkan

Tanggulangi Kebakaran, Dua Pos Pemadam Kecamatan Diresmikan NEGARA- Fajar Bali Dua pos pemadam kebakaran kecamatan diresmikan kegunaannya oleh Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan, Rabu (20/1) kemarin. Dua pos pemadam tersebut di Kecamatan Pekutatan dan Kecamatan Melaya. Dibuatkan pos kecamatan untuk pemadam kebakaran untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dan optimal kepada masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Hadir dalam peresmian kemarin, Kasat Pol PP IGN Rai Budhi, Camat Pekutatan, Camat Melaya, kepala desa serta aparat desa se Kecamatan Pekutatan. Kembang mengatakan dibangun pos pemadam di kecamatan ini, sebagai wujud kepedulian Pemkab Jembrana dalam menanggulangi kebakaran di Jembrana. “Pos pemadam kebakaran ini, untuk membantu masyarakat, jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, disamping itu juga untuk memberikan bantuan yang lebih awal dalam penanggulangan kebakaran sebelum pos komando pemadam kebakaran di kabupaten sampai ditempat kejadian,” ujarnya. Harapannya dengan adanya Pos Pemadam di tiap Kecamatan,

DIRESMIKAN-Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan ketika meresmikan pos pemadam kebakaran kecamatan. fb/PRAMono

antisipasi terhadap bahaya kebakaran dapat dilakukan lebih cepat. Seluruh aparat desa untuk menginformasikan Call Center Pemadam kebakaran Kabupaten Jembrana (0365) 41113, agar nantinya tidak lagi ada masyarakat menelpon kepala desa, kepala desa menelpon Bupati, Wakil Bupati menelpon Kasat Pol PP, Untuk Kecamatan Mendoyo Jembrana dan Negara, Pos Pemadam di Pusatkan di Kota Negara, sedangkan untuk kecamatan pekutatan dan Kecamatan Melaya dibuatkan Pos di masing masing kecamatan. Kasat Polisi PP Kaabupaten

Jembrana IGN Rai Budhi mengatakan untuk kelengkapan oprasional Pemadam Kebakaran Pekutatan, ditempatkan 1 unit mobil pemadam kebakaran dengn kapasitas 1500 liter, 2 unit sepeda motor viar pemadam kapasitas 500 liter, 3 buah tabung apar 12 kg, serta baju tahan panas. sedangkan untuk Kecamatan Melaya ditempatkan 1 unit mobil pemadam kebakaran kapasitas 1000 liter, 2 unit motor viar kapasitas 500 liter, 3 buah tabung apas 12 kg, serta baju tahan panas. Pihaknya menempatkan 12 orang personil di Pekutatan. W-003

Pengamanan Gilimanuk Diperketat NEGARA- Fajar Bali Pengamanan di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk sampai kini masih diperketat, setelah terjadinya peledakan di Jakarta. Sejumlah kendaraan roda empat, truk dan bus termasuk sepeda motor, mendapat pemeriksaan yang sangat ketat, dari personil Polres Jembrana, Polsek Gilimanuk dan bekerjasama dengaan satuan personil TNI AD dari Kodim 1617 Jembrana. Pemeriksaan suratsurat kendaraan, barang-barang, termasuk penumpang atau orang, dilakukan secara ketat, dengan sarana alat pendeteksi. Baik personil kepolisian maupun TNI dilengkapi dengan senjata laras panjang. Kapolres Jembrana, AKBP Djoni Widodo didampingi Dandim 1617 Jembrana, Letkol Inf Sansan Iskandar datang ke lokasi pemeriksaan kendaraan di pos 2 Gilimanuk, untuk memantau situasi pengamanan di pintu gerbang Bali, Rabu (20/1) siang kemarin. Menurut Kapolres, untuk pemeriksaan di pelabuhan Gilimanuk tetap ketat dan tidak pernah kendor. Dalam pengamanan di Gilimanuk bekerjasama dengan personil Kodim 1617 Jembrana. “Kami tekanan tetap diperketat,

PERKETAT-Pemeriksaan ketat kepada seluruh kendaraan yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk, Rabu (20/1) siang kemarin. fb/PRAMono

pemeriksaan kendaraan, barang maupun orang. Ini semuanya untuk mencegah dan menangkal hal-hal yang tak diinginkan, terutama bahaya masuknya teroris,” ujarnya. Selain di pos 2 dan pos 3, personil polisi dan TNI juga disiagakan di pos pemeriksaan KTP, sebanyak 2 personil polisi dan 2 dari anggota TNI. Menyinggung soal sarana pemeriksaan kendaraan dan orang, disiapkan metal detektor dan sarana lain-

nya. Namun kata kapolres, yang diperlukan adalah insting dan kepekaaan apabila ada kecurigaan terhadap orang maupun barang, sehingga secepatnya dilakukan pemeriksaan. Biasanya kata kapolres, teroris itu biasanya menyasar ke lokasilokasi keramaian. Pihaknya tetap melakukan kewaspadaan dan harus terus melakukan pemantauan. Di pos lalu lintas, juga akan dijaga satuan dari sabhara dengan bersenjata laras panjang. W-003

terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan yang diberikan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh petani kita di Tabanan,” imbuhnya. Sugiada juga menginstruksikan pada SKPD terkait khususnya melalui para petugas penyuluh pertanian lapangan dapat meningkatkan peran aktif dalam memotivasi untuk dapat memanfaatkan bantuan

alsintan melalui teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. “Bantuan barang-barang yang diterima dari Pusat harus digunakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai hand traktor mesaput di Bali banjar akibat tidak bisa di pakai, apapun yang kita terima hendaknya di coba terlebih dahulu apakah sudah berfungsi dengan baik atau tidak, “ tandasnya. W-004*

Teror Bom, Sutjidra Perintahkan Seluruh SKPD Lakukan Penjagaan SiNGARAJA - Fajar Bali Menyikapi teror bom yang meresahkan masyarakat Buleleng, Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh SKPD untuk melakukan penjagaan di setiap kantor di lingkup pemerintahan Kabupaten Buleleng. ”Adanya surat teror itu kita meningkatkan kewaspadaan terkait ancaman itu. Kita sudah memerintahkan kepada seluruh SKPD, kantor agar melakukan penjagaan setiap malamnya dimasing-masing kantor sendiri,” Sutjidra dikonfirmasi Fajar Bali, Rabu (20/1) siang kemarin. Menurut Sutjidra, surat edaran dengan nomor 300/33/BKBP/2016 tertanggal 19 Januari 2016 itu telah dikirimkan ke seluruh SKPD. ”Suratnya hari ini (kemarin-red) sudah kami kirim keseluruh SKPD, Kantor lingkup pemkab buleleng dan agar segera dilaksanakan,” jelasnya. Sutjidra mengaku dengan adanya teror itu tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan ke Buleleng. Bahkan, pihaknya mengakui telah melakukan sweeping serentak di seluruh

kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. ”Masalah wisatawan kami belum menerima info terkait pembatalan para wisatawan yang akan datang ke Buleleng. Kami juga sudah melakukan sweeping serentak disembilan kecamatan. Dari sweeping yang dilakukan itu, banyak penduduk pendatang yang terjaring lantaran tidak melaporkan diri ke pemerintahan desa bahkan ada hingga satu tahun,” tutur Sutjidra. Para penduduk pendatang akan dikenai sanksi tindak pidana ringan ( T i p i r i n g ) .” U n t u k s a n g sinya kami berikan sanksi administrasi berupa tindak pidana ringan (tipiring) kepada semua penduduk pendatang,”jelasnya, sembari menegaskan, penduduk pendatang yang tidak ada penjamin akan dipulangkan ke kampung asalnya. ”Semua penduduk pendatang yang tinggal di Buleleng kalau tidak ada penjamin maka yang bersangkutan akan dipulangkan kekampung asalnya dan para penduduk pendatang juga dikenakan denda sebesar Rp 250 ribu,” akunya. W–008

Kapolres Minta Pelaku Pariwisata Waspada SINGARAJA – Fajar Bali Pasca teror bom lewat surat, jajaran kepolisian mengumpulkan para pelaku wisata seperti hotel, restoran, penginapan dan yang lainnya. Pertemuan dipimpin Kapolres Buleleng AKBP Harry Haryadi yang dilaksanakan di rumah Makan Ranggon Sunset, Jalan Pantai Penimbangan Singaraja, Rabu (20/1) kemarin. Kapolres Buleleng AKBP Harry Haryadi mengharapkan, para pelaku wisata lebih waspada dengan adanya ancaman bom di Buleleng. Pelaku wisata juga agar lebih memproritaskan keamanan terhadap hotel dan restoran miliknya. Bukan hanya itu, polisi juga mengharapkan agar dalam pengamanan yang dilakukan menggunakan CCTV yang berfungsi sebagai pemantau keadaan yang terjadi. ”Dengan adanya terror bom yang dialami oleh Buleleng saya harapkan kepada seluruh pelaku wisata agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan ikut menjaga wilayahnya. Bahkan kami juga harapkan kepada seluruh para

pelaku wisata agar melakukan pemasangan CCTV baik direstoran dan hotel dengan kapasitas tinggi dan bahkan agar diarahkan kejalan raya,” harapnya. Pengelola juga dihimbau mengaktifkan perangkatperangkat keamanan yang ada disana. Mulai dari pintu portal, security door, hingga metal detector.”Kalau lihat hal yang mencurigakan tolong dilaporkan. Apakah tamu yang mencurigakan. Ataukah orang yang berkunjung mencurigakan. Atau ada kendaraan yang parkir terlalu lama mencurigakan, itu tolong juga kami diinformasikan,” kata Harry. Pengelola hotel juga dihimbau mensosialisasikan kepada wisatawan, bahwa relatif tidak ada gangguan teror di Kabupaten Buleleng. Polisi juga menyatakan pengamanan akan terus dilakukan dan ditingkatkan.”Kami juga harapkan agar para pelaku wisata bisa memberikan informasi kepada para wisatawan bahwa buleleng itu aman,”harapnya. W-008 Layouter: Manik


6

&Sukseskan ‘SE2016’ KAMIS, 21 JANUARI 2016 | TAHUN XVI

Ayo Dukung U

ntuk mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE2016), Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung menggandeng Humas Badung, dengan menggelar jumpa pers bersama seluruh awak media pada Selasa (19/1) lalu. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan Sensus Ekonomi dan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi nonpertanian. Tujuan umum sensus ekonomi 2016 itu sendiri adalah mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian, sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sensus ekonomi 2016 itu juga bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi, memperoleh informasi dasar yang mencakup semua sektor ekonomi, mengetahui karakter usaha dan mengetahui daya saing bisnis khususnya untuk di wilayah Kabupaten Badung. Sementara itu dalam sambutannya, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung, Anak Agung Raka Yudha mengatakan, berbagai sektor tumbuh dengan pesat seperti sektor industri, perdagangan, transportasi, telekomunikasi, jasa dan pariwisata. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi ini tercermin dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai usaha dan kegiatan ekonomi di berbagai daerah termasuk juga di Kabupaten Badung.

Data Akurat Anda Menentukan Pembangunan Badung Setiap keputusan harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat. Untuk memperoleh informasi potret utuh perekonomian bangsa sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Ekonomi (SE) 2016. Hal itu diungkapkan Kepala BPS Badung Dewa Suambara didampingi salah satu kasinya Lin Purwati kepada sejumlah media, Selasa (19/1) kemarin. Saat memberikan keterangan soal SE 2016 ini, Dewa Suambara juga didampingi Kabag Humas dan Protokol Badung AA Gede Raka Yuda, S.E. SE 2016 ini, katanya, mendata seluruh sektor usaha secara menyeluruh di luar sektor pertanian. Dengan begitu, SE ini akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur sektor ekonomi non-pertanian berikut informasi dasar dan karakteristiknya. “Selain itu, daya saing bisnis serta kebutuhan informasi usaha dapat diketahui,” kata Suambara. Usaha apa saja yang akan disensus? Menurut Suambara, sensus akan meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas udara dingin, konstruksi, jasa keuangan dan asuranasi serta yang lainnya. “Yang disensus semua bidang usaha,” katanya. Dia juga menegaskan, sensus tak hanya mendata usaha-usaha yang telah mengantongi izin. “Usaha yang belum berizin seperti vila-vila ilegal pun akan disasar,” tegasnya lagi. Yang akan ditanya, katanya, meliputi nama usaha, alamat, kegiatan utama, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, jaringan perusahaan, nilai pengeluaran, nilai pendapatan usaha, permodalan, kendala serta prospek usaha. Saat dikatakan pelaku usaha akan kesulitan memberikan data akurat khususnya terhadap omzet dan keuntungan karena khawatir berkaitan dengan pajak, Dewa Suambara menyatakan akan berupaya memberikan pembekalan kepada petugas sensus melalui pelatihan. “Saat pelatihan

petugas akan diberikan cara atau trik untuk memperoleh data yang akurat dari pemilik usaha,” katanya. Tak sampai di sana, BPS juga masih akan menguji data-data yang diperoleh. Kalau terlalu di bawah (under), pihaknya akan mendengarkan second opinion, revisite, baru melakukan validasi. Dengan upaya ini, pihak BPS yakin data yang diperoleh akurat. Khusus untuk akurasi data, Kabag Humas dan Protokol Badung AA Gede Raka Yuda berharap warga Badung jujur memberikan keterangan. “Data-data yang diberikan tak ada kaitan dengan pajak,” kata pejabat asal Gianyar tersebut. Selain itu, data akurat sangat diperlu-

Selanjutnya agar perkembangan usaha dan kegiatan ekonomi ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat maka perlu diterapkan berbagai regulasi dan perencanaan yang tepat agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkesinambungan, mempunyai daya tahan yang tinggi menghadapi berbagai permasalahan usaha, serta membentuk suatu persaingan yang sehat, dan pada akhirnya akan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat dan negara. “Hal ini agar dapat menjadi dasar berbagai langkah yang tepat bagi pemerintah sehingga pembangunan ekonomi yang di laksanakan dapat memberikan kemajuan yang besar bagi negara maupun daerah. Ini semua tentunya akan memberikan dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Kabag Humas yang akrab disapa Gung Raka. Untuk di Kabupaten Badung, lanjut Gung Raka, sektor non pertanian pada tahun 2014 sangat didominasi oleh sektor tersier. Dengan produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2014 mencapai 37,06 trilyun, dan PDRB perkapita tahun 2014 sebesar Rp.61,49 juta. Sedangkan untuk pertumbuhan Ekonomi tahun 2014 mencapai 6,97%, atau hampir 25% (23,69%) PDRB Provinsi Bali berasal dari Kabupaten Badung. Dikataknya juga pada kegiatan Sensus Ekonomi 2016 ini pemerintah ingin mengetahui bagaimana gambaran dan potensi ekonomi yang ada di indonesia khususnya di kabupaten Badung pada saat ini. Dari sensus ekonomi 2016 diharapkan dapat diperoleh data yang akurat mengenai banyaknya usaha ekonomi, baik perorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum. “Mengingat betapa pentingnya data yang kita butuhkan untuk pembangunan sektorsektor non pertanian yang merupakan sektor-sektor yang besar perannya di Kabupaten Badung ini, maka tentu sangat diharapkan data yang diperoleh dari sensus ekonomi 2016 ini adalah data yang benar, cakupannya terpenuhi dan akurat informasinya. Jadi kita semua tidak perlu ragu untuk memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya. BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 menjamin kerahasiaan data personal dan individu sehingga para responden tidak perlu ragu,” ungkapnya. Sementara itu Kepala BPS Badung Dewa Suambara mengatakan, untuk mendapatkan potret utuh perekonomian daerah bangsa, landasan penyusunan kebijakan, evaluasi kegiatan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Sehingga akan diketahui daya saing bisnis serta penyediaan kebutuhan informasi usaha. Kegiatan Sensus Ekonomi akan dilaksanakan mulai Mei 2016 dan 2017 dengan menata seluruh kegiatan usaha yang ada di seluruh Kabupaten Badung

mulai dari usaha berskala mikro, kecil dan menengah sampai besar. “Petugas mitra BPS akan mengunjungi door to door untuk mendata karakteristik usaha dan informasi lainnya dengan metode wawancara. Tidak hanya usaha besar, usaha kecil seperti kaki lima, pedagang keliling atau usaha online tetap kita data. Ini penting bagi arah kebijakan perekonomian dan mengukur daya saing kita,” Suambara. Kemudian sesuai dengan pemaparan yang disampaikan, pengumpulan dan penyajian data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan dan Evaluasi pembangunan, kecuali pertanian. Dimana Sensus Ekonomi (SE) ini diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 6 (enam), dimana pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986, dan SE 2016 ini merupakan sensus yang ke-4. Sektor yang akan didata adalah pertambangan dan penggalian Industri pengolahan serta pengadaan listrik, gas, uap dan air panas, serta Udara dingin, Kemudian juga pengadaan Air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktifitas Remediasi, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, pengangkutan dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan Asuransi, Real estat, Aktivitas Profesional ilmiah dan teknis, aktifitas penyewaan dan sewa guna usaha, pendidikan, aktifitas Kesehatan manusia dan sosial, kesenian, hiburan dan rekreasi, aktifitas RT (rumah tangga) yang memperkerjakan pekerja domestic, pelayanan lainya dan badan internasional. Sementara itu dikatakanya juga Sosialisasi Sensus Ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk memasyarakatkan Sensus Ekonomi kepada Masyarakat luas sehingga bisa memahami bahwasanya pada tahun 2016 nanti akan dilakukan pendataan ke rumahrumah baik itu bangunan tempat tinggal maupun bangunan tempat usaha. Untuk itu, ia meminta nantinya seluruh masyarakat supaya bisa menerima petugas dari BPS dengan baik, demi kesuksesan pendataan Sensus Ekonomi di Kabupaten Badung, serta memberikan jawaban apa adanya untuk menyonsong Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Sesuai dengan perencanaan bahwa Sensus Ekonomi ini akan dilaksanakan pada puncak pendataan pada Mei 2016 & 2017 diharapkan pada sensus tersebut seluruh usaha yang dilakukan oleh masyarakat bisa terkafer,” harapnya sembari menambahkan, SE 2016 tidak berhubungan dengan pajak dan tidak dipungut biaya (gratis), rahasia data dilindungi UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik dengan harapan agar pengusaha/anggota himpunan/assosiasinya menerima dan memberikan informasi yang benar kepada petugas SE2016. R-014

Lowon

kan dalam rangka menentukan program pembangunan yang terkait ekonomi ke depannya. “Data akurat sangat diperlukan dalam rangka menentukan arah, kebijakan dan program ekonomi secara tepat sesuai kebutuhan warga Badung,” tegasnya. Untuk tujuan ini, kata Dewa Suambara, BPS akan merekrut 1.200-an tenaga sensus. Tenaga sensus ini akan disebar di enam kecamatan di Kabupaten Badung. “Syarat tenaga sensus berpendidikan SMA atau lebih,” ujarnya. Dia merinci, rekrutmen akan dilakukan sebelum April 2016. Selanjutnya pada April akan diadakan pelatihan bagi peserta yang lolos, dan selanjutnya SE 2016 akan digelar mulai 1-31 Mei 2016. R-014

KETERANGAN PERS-Kepala BPS Badung Dewa Suambara didampingi Kabag Humas dan Protokol Badung AA dan Lin Purwati saat memberikan keterangan pers di Puspem Badung, Selasa (19/1). Rekrutmen besar-besaran dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Informasi kali ini salah satu alternatif pekerjaan non PNS dan bersifat musiman yaitu untuk mengisi Lowongan Petugas Sensus Ekonomi 2016 yang diadakan BPS RI. Sensus Ekonomi merupakan salah satu amanah BPS seperti yang tertera dalam Undang-undang Statistik Nomor 16 tahun 1997. Sensus Ekonomi telah dilaksanakan empat kali yaitu tahun 1976, 1986, 1996, 2006, dan akan dilaksanakan kembali tahun 2016. Sensus Ekonomi 2016 bertujuan untuk memberi gambaran lengkap

tentang level dan struktur ekonomi, termasuk karakteristik dan daya saing bisnis di Indonesia. Untuk mensuskseskan sensus ekonomi tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) akan membuka Lowongan Petugas Sensus Ekonomi 2016 untuk membantu melakukan pendataan (sensus) aspek-aspek ekonomi yang dibutuhkan diseluruh Indonesia. Lowongan Petugas Sensus Ekonomi 2016 perlu dibuka karena BPS tidak sanggup melakukan tugas ini tanpa bantuan tambahan tenaga sensus. Sensus Ekonomi 2016 akan menjadi peluang membuka lapangan kerja.

Untuk mensuksesk tahun 2016 ini di nya 620 ribu petu besarnya adalah m BPS). Diberitakan viva Pusat Statistik aka kan Sensus Ekono mendatang. Denga ini, BPS menyatak setidaknya 400 rib han. Jumlah 400 r menjadi Lowonga Ekonomi 2016 ya umum. Pembukaan maan tenaga petug

Badung Mangupura, Kirang Lan


KAMIS, 21 JANUARI 2016 | TAHUN XVI

7

Sensus Ekonomi 2016, Begini Targetnya

B

adan Pusat Statistik berencana mengadakan sensus ekonomi secara nasional 2016 untuk mendata perkembangan sektor usaha non-pertanian. Ini akan menjadi sensus keempat dan akan ada 14 variabel yang ingin disensus BPS yang mencakup 19 sektor usaha. Beberapa di antaranya mengenai nama dan alamat perusahaan, kegiatan, status badan usaha, upah, jumlah tenaga kerja, dan investasi. Terakhir kali sensus ekonomi dilakukan pada 2006. Dari hasil itu, tercatat ada 22.656.714 jumlah usaha di 13 sektor usaha non-pertanian. Sedangkan tenaga kerja yang terlibat mencapai 51.490.446 orang. Sensus sebelumnya digelar pada 1986 dan 1996. BPS Pusat memperkirakan sensus 2016 akan mencakup 28 juta usaha. Total dana yang disiapkan BPS untuk mendukung sensus ekonomi 2016 sebesar Rp 3,4 triliun. Sedangkan sensus dijadwalkan berjalan selama sebulan pada 2016 dan data bisa dirilis pada 2017. Sementara itu seperti dikutip di website BPS Pusat, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina menyatakan amat memerlukan hasil sensus ekonomi dari BPS. Kementerian mempunyai data para pelaku dan jenis usaha yang bergerak di sektor perdagangan. Namun data tersebut hanya indikatif. “Kalau yang berdasarkan nama dan alamat belum ada, terutama untuk usaha mikro dan menengah,� ucapnya. Hasil sensus, menurut Srie, nantinya dapat dioptimalkan untuk pengamanan dan penguatan pasar dalam negeri. Dengan adanya data yang akurat, Kementerian ingin mendorong transaksi di dalam dan penggunaan produk dalam negeri. Maka harus diketahui berapa besar transaksi di sektor lapangan usaha.

Mengapa Sensus Ekonomi harus dilakukan?

Setiap keputusan harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat. Sensus Ekonomi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh (selain sektor pertanian) akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi nonpertanian, berikut informasi dasar dan karakteristiknya. Selain itu juga akan diketahui daya saing bisnis di Indonesia, serta penyediaan kebutuhan informasi usaha.

Bagaimana Metode Pendataan Sensus Ekonomi 2016?

Metode listing usaha/Perusahaan: Pencacahan dilakukan di seluruh wilayah NKRI, mencakup seluruh usaha ekonomi. Metode Pendataan Karakteristik Usaha Mikro: Pencacahan dilakukan secara sampel berdasarkan frame hasil listing SE2016. Metode Pendataan karakteristik Usaha Menenengah Besar: Dilakukan secara sensus untuk Seluruh usaha/perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar.

Cakupan SE2016?

Seluruh usaha/perusahaan non pertanian: Di lokasi tetap/permanen (mall, kantor, pasar, dll). Di lokasi tidak tetap (kaki lima, pasar kaget, dll), usaha keliling, rumah tangga (warung). Pelaku usaha: Pemerintah (sekolah, rumah sakit), lembaga nonprofit (tempat ibadah, organisasi sosial), korporasi (perusahaan, restoran, supermarket, hotel), di rumah tangga (online, sektor nonformal).

Usaha Pada Sektor Apa Saja yang Akan Didata Dalam Sensus Ekonomi 2016?

Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin, Pengadaan Air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuanagn dan pembersihan limbah dan sampah, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa profesional, ilmiah dan teknis, jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kebudayaan, hiburan, dan rekreasi, kegiatan jasa lainnya, jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan badan dan organisasi internasional

Makna Logo SE2016?

Bentuk Dasar Segi Enam, Melambangkan Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun pada tahun dengan digit akhir 6. Tulisan Sensus Ekonomi disingkat SE, Menunjukkan nama kegiatan. Tulisan 2016, menunjukkan tahun pelaksanaan kegiatan

utama. Warna Oranye, Bermakna kegiatan ekonomi yang semarak. Sebuah antusiasme menyambut hajatan besar sepuluh tahunan dalam bidang ekonomi dan diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Warna kuning, untuk menarik perhatian se-

tiap orang yang melihat dan mudah diingat. Warna hitam, melambangkan kekuatan dan determinasi untuk menghasilkan data statistik idang ekonomi yang sangat beragam, hasil dari penyusunan dengan metodologi terkini dan memperhatikan berbagai masukan sehingga

hasilnya menjadi data statistik ekonomi Indonesia untuk dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Warna merah, menggambarkan semangat untuk menghasilkan data akurat dan terpercata melalui pelaksanaan SE2016.

Apa yang Diperoleh Dari Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016?

Pemetaan potensi (level) ekonomi menurut wilayah, j e n i s d a n p e l a ku u s a h a . Benchmarking PDB/PDRB, ketenagakerjaan, dan lainlain, tersedianya sampling frame untuk berbagai kegiatan survei bidang ekonomi (Survei Harga, Survei Produksi, Survei Distribusi, Survei Jasa, Survei Khusu/adhoc, dsb). Terbangunnya basis data dan benchmark Updating Integrated Business Register (IBR). Karakteristik usaha menurut skala usaha. Karakteristik usaha (unik): franch i s e , e - co m m e rce / online business, multilevel marketing, dll. Pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah. Tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi di Indonesia

ngan Petugas Sensus Ekonomi BPS 2016 620 Ribu Petugas, Lulusan SMA/SMK Gaji 3 juta

FB/HERY

A Gede Raka Yuda, S.E

kan sensus ekonomi ibutuhkan sedikitugas, yang sebagian mitra (diluar intansi

a.co.id (14/9), Badan an menyelenggaraomi pada Mei 2016 an melihat kondisi kan akan merekrut bu petugas tambaribu orang tersebut an Petugas Sensus ang dibuka untuk n lowongan penerigas sensus ekonomi

2016 ini akan segera dibuka sebelum sensus ekonomi 2016 dilaksanakan. Gaji, Syarat dan Tugas Petugas Sensus Ekonomi 2016 N a n t i nya , Pe t u ga s S e n s u s E ko nomi 2016 akan menerima gaji yang berkisar di antara Rp2,3 juta sampai dengan Rp3 juta. “Honor pendata sebulan itu Rp2,3 juta hingga Rp3 juta. Jam kerja nanti akan disesuaikan dengan perusahaan. Syarat pendidikan terakhir itu tingkat SLTA,� kata kepala BPS seperti dikutip halaman website BPS. Syarat umum petugas sensus ekonomi pendidikan minimal SMA dengan usia maksimal 50 tahun, tapi ada kriteria tertentu yag harus dipenuhi pelamar. Antara lain, profesional, bertanggung jawab, berdedikasi, dan jujur. Kriteria itu penting dipenuhi pelamar karena dibutuhkan petugas yang bekerja dengan baik demi hasil data yang benar. Petugas Sensus Ekonomi 2016 akan bertugas untuk mendata puluhan responden dari kalangan pelaku usaha maupun usaha rumah tangga. Jadwal dan Cara Pendaftaran Petugas Sensus Ekonomi 2016 Bagi anda yang berminat petugas sensus ini untuk tata cara pendaftaran petugas sensus ekonomi 2016 secara detail akan diumumkan nanti. Saat ini belum tersedia informasi pendaftaran petugas sensus ekonomi 2016 ini termasuk belum ada informasi keputusan tahapan dan tata cara rekrutmen nya. Untuk jadwal pendaftaran petugas sensus ini akan dibuka sekitar bulan Januari hingga Pebruari 2016 untuk pelaksanaan sensus pada Mei 2016 Jika sudah ada informasi pendaftaran petugas sensus ekonomi 2016 ini akan kami sampaikan dengan meng update halaman ini, silahkan kembali lagi nanti atau pantau situs BPS di alamat bps.go.id. Kualifikasi Petugas Sensus Ekonomi 2016: Ada 4 formasi petugas Sensus Ekonomi 2016 yaitu: Petugas Pencacah Lapangan (PCL), Petugas

ngkung Nunas Sinampura

Pemeriksa Lapangan (PML), Koordinator Lapangan (Korlap) dan Operator entry dengan kualifikasi umum: Minimal berpendidikan SLTA / sederajat. Disiplin dan komitmen pada tugas sebagai PCL atau PML. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan responden. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan sesama PCL/PML, pegawai BPS dan tokoh masyarakat (RT/RW/ Dukuh/Ketua SLS). Mampu berkomunikasi dengan masyarakat di wilayah tugasnya. Diutamakan berasal dari wilayah kerja yang akan menjadi beban tugasnya. Sehat jasmani dan rohani. Berumur minimal 18 tahun, maksimal 50 tahun untuk petugas PCL dan maksimal 56 tahun untuk petugas PML. Menandatangani kontrak, pakta integritas, dan mengikuti pelatihan petugas SE2016. Diutamakan berpengalaman mengikuti kegiatan sensus/survey di BPS dengan prestasi yang baik. Bersedia melaksanakan tugas selama bulan Mei 2016. Diutamakan memiliki/ menguasai sepeda motor. Karyawan/ non PNS mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansinya. Memiliki/ menguasai nomor handphone aktif. Persyaratan Petugas PCL dan PML SE 2016: Menyerahkan surat lamaran yang ditulis tangan ditujukan kepadaPanitia Seleksi Calon Petugas SE 2016. Lamaran bisa dikirim via pos ke BPS Kabupaten/kota, melalui Koordinator Statistik Kecamatan atau bisa diantar langsung ke BPS Kabupaten/ Kota dengan melampirkan: Formulir Pendaftaran yang telah diisi (formulir mungkin tersedia di website BPS). Foto copy KTP 1 lembar, Foto copy ijazah terakhir 1 lembar, Foto copy NPWP 1 lembar (bagi yang memiliki), Pas Foto ukuran 4 x 6 warna 3 lembar, Surat ijin/Rekomendasi Atasan (bagi yang bekerja), Surat Ijin/Persetujuan Suami ( u n t u k p e l a m a r p e re m p u a n ya n g berkeluarga). Mengikuti seleksi yang akan diadakan oleh panitia seleksi BPS kabupaten/kota. Menandatangani surat pernyataan sanggup menginap

selama mengikuti pelatihan. Tempat Pendaftaran: Hubungi Kantor BPS Kabupaten/Kota di wilayah anda. 2. Kantor Kecamatan melalui Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Waktu Pendaftaran: Pendaftaran dimulai dari tanggal : 4 Januari sampai dengan awal Februari 2016 pada jam kerja (Senin-Jumat pukul 08:00-16:00 wib) (Jadwal pasti bisa ditanyakan pada panitia seleksi masing-masing

daerah yang mungkin berbeda) Jadwal Kegiatan, Tempat Seleksi dan Detail Informasi: Informasi ini mungkin akan ada perbedaan antar kantor BPS masing-masing wilayah. Untuk nformasi lengkap Jadwal kegiatan mulai dari persiapan, pendaftaran, tempat dan pelaksanaan seleksi sampai dengan pengumuman hasil seleksi dapat diketahui dengan menghubungi Kantor BPS Kabupaten/

Kota di wilayah anda atau kunjungi website BPS. Silakan share/bagikan info lowongan kerja terbaru yang bermanfaat ini ke orang lain untuk bisa bermanfaat dan tentunya akan sangat berguna bagi anda yang membutuhkan pekerjaan. Segera lengkapi lamaran anda dan apabila kurang jelas, silakan datangi Kantor Kecamatan anda untuk mendapatkan info yang lebih detail. Semoga sukses

Layouter: Wiadnyana


8

PENDIDIKAN & BUDAYA Sasuluh Naik Pangkat, Guru Jadikan Selektif Membagikan Berita Karya Ilmiah sebagai Momok

FAJA R BALI

KAMIS, 21 JANUARI 2016 l Tahun XVI dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ

Untuk bisa mengikuti jenjang kenaikan pangkat, sebagai salah satu syaratnya guru diwajibkan untuk membuat karya ilmiah. Namun bagi kebanyakan guru, hal itu justru malah dianggap sebagai sebuah momok.

DENPASAR-Fajar Bali Hal ini mengemuka dalam seminar bertajuk “Penelitian Tindakan Kelas Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru” yang diselenggarakan di SDN 17 Dauh Puri, Jalan Kauripan Denpasar, Rabu (20/1) kemarin. Ketua Panitia Seminar, I Wayan Sutia, mengatakan, seminar yang diikuti oleh tiga puluh guru sekolah dasar (SD) seKecamatan Denpasar Utara ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru di samping sebagai syarat kenaikan pangkat. Drs. I Ketut Sundia, M. Pd, Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Denpasar Utara mengatakan, pemerintah melalui Permenpan-RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya telah mengatur formula untuk meningkatkan profesionalisme guru. Salah satunya melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang sebagai indikatornya adalah

FB/ANGGA

SEMINAR-Suasana Seminar "Penelitian Tindakan Kelas Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru" di SDN 17 Dauh Puri Denpasar, Rabu (20/1) kemarin

penulisan karya ilmiah. “Namun sering kali PTK dianggap sebagai momok bagi para guru karena sulit. Harapan saya, jadikan PTK sebagai budaya, jangan anggap PTK seram, jika menemui kesulitan tanyakan pada yang berkompeten dan ahli,” ujarnya. Ia menambahkan, peningkatan profesionalisme guru selain PTK bisa juga melalui workshop dan pelatihan. Guru yang bermutu menghasilkan prestasi yang bagus bagi anak didiknya.

“Jadi ada korelasi antara guru bermutu dan siswa berprestasi. Di Kecamatan Denpasar Utara beberapa tahun terakhir siswa berhasil menjadi peraih nilai UN tertinggi di Bali,” pungkasnya. Namun di sisi lain, penelitian dan penulisan karya ilmiah yang menjadi syarat kenaikan pangkat bagi para guru dirasa memberatkan karena tak semua guru memiliki kemampuan intelektual yang sama. Pengamat Pendidikan Drs. Ida Bagus Sudiarta, S. Pd, M. Si mengata-

kan guru belum siap mengikuti pola ini. “Guru belum terbiasa membuat karya ilmiah, berbeda dengan dosen, kasihan mereka pontang-panting mengikuti aturan ini. Belakangan saya membaca pemerintah mulai melakukan terobosan baru yang akan menerapkan kenaikan pangkat otomatis bagi para guru PNS setiap empat tahun sekali. Ini sangat bagus sebagai upaya reformasi pendidikan,”ujar pria kelahiran Jembrana ini. Tambahnya,

bagi guru yang mampu silakan mengikuti pola penulisan karya ilmiah ini namun bagi yang tidak mampu mengikuti kenaikan pangkat otomatis. “Kasihan jika para guru hanya mentok di golongan tertentu. Bukan berarti guru tak membaca referensi buku untuk penulisan karya ilmiah namun perlu diberikan keringanan. Semoga wacana kenaikan pangkat otomatis ini bisa terlaksana, ujar Kepala Sekolah SDN 2 Ubung ini. M-008

Bakal Dibangun Mirip Sekolah Bali Mandara di Nusa Penida Gubernur Pastika Janji Berikan Bantuan

FB/SARJANA

PENGARAHAN-Gubernur Bali, Made Mangku Pastika memberikan pengarahan kepada jajaran Pemkab Klungkung saat melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tersebut, pada Rabu (20/1) kemarin.

SEMARAPURA-Fajar Bali Saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Klungkung, Rabu (20/1) kemarin, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika berjanji akan membantu pembangunan asrama sekolah di Nusa Penida yang nanti pengelolaannya akan mirip dengan Sekolah Bali Mandara di Singaraja. Dalam kunjungan kerjanya, Gubernur Pastika didampingi Wagub Ketut Sudikerta beserta jajaran SKPD

Pemprov Bali. Gubernur Mangku Pastika dalam arahannya yang berlangsung di ruang Rapat Praja Mandala Pemkab Klungkung dihadapan Bupati Nyoman Suwirta, Wabup Made Kasta dan SKPD diajak untuk membangun atau mensejahterakan masyarakat mulai dari Nusa Penida. “Wilayah ini paling sulit air, sering rawan pangan, listrik susah dan jalannya belum baik. Makanya mem-

bangunnya dari yang terberat dulu,” kata Gubernur Pastika. Terkait persoalan pendidikan di Nusa Penida, Gubernur Pastika menggagas mendirikan semacam asrama di salah satu SMK di Nusa Penida. Tujuannya, agar siswa yang jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah bisa diatasi. Asrama yang dibangun di lahan milik Pemkab itu nanti, sedikitnya bisa menampung 100 siswa.

Lebih jauh dijelaskan Gubernur Pastika, sekolah tersebut nantinya mirip Sekolah Bali Mandara di Singaraja yang memprioritaskan bagi siswa atau keluarga yang tidak mampu. Namun persoalannya, Kata Pastika, tidak hanya menyediakan asarama, “Harus ada yang mengawasi siswa, yang memasak, yang memberikan pendidikan selepas sekolah dan seterusnya”. “Pemkab Klungkung harus siap dan Pemprov akan membantu,” janji Gubernur Pastika. Selain itu, Gubernur Pastika juga menyinggung peristiwa alam kemarau panjang yang terjadi sepanjang tahun 2015 hingga awal 2016 ini. Pihaknya menyatakan kekhawatirannya ketersediaan pangan di Nusa Penida. “Kalau musim kering, otomatis tanaman tidak tumbuh dan berpengaruh kepada ketahanan pangan. Bisa jadi gapleknya sudah habis. Saya harap cadangan beras milik gubernur, bupati bisa dibagikan kepada warga di sana (Nusa Penida, red),” cetusnya. Disamping itu, Gubernur Pastika juga berharap peredaran Raskin di Klungkung benar-benar diawasi. Pada kesempatan itu, Guber-

nur Pastika mengapresiasi langkah yang diambil Bupati Suwirta yang dinilai sangat responsif dan berkomitmen mensejahtrakan masyarakatnya. Diharapkannya pula, Bupati Suwirta lebih sering mengajak SKPD untuk turun ke bawah dan membuat terobosan seperti menanam bunga di jalan atau di bukit yang mengalami kekeringan. Untuk tahun 2016 ini, Pemprov Bali menggelontorkan dana JKBM sebesar Rp 24,77 miliar lebih. Gelontoran Bedah Rumah sebanyak 95 unit, Bansos/hibah sebesar Rp 15,38 miliar dan BKK sebesar Rp 33,155 miliar. “Uangnya sudah ada, silahkan dialokasikan,” kata Gubernur Pastika. Bupati Suwirta sebelumnya menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi Pemkab Klungkung dalam membangun. Mulai dari persoalan infrastruktur di Nusa Penida sampai pada listrik, kebutuhan air bersih dan pengolahan rumput laut. Di sisi lain, guna mendukung program Revolusi Mental Nawacita, Program Bali Mandara, Pemkab Klungkung juga melakukan program aksi dengan nama Gema Santi atau Gerakan Membangun Santun dan Inovatif. W-010

Senator Wedakarna Kunjungi Panti Asuhan Katolik Sidiasthu Tuka

Ingatkan Memindahkan Agama Anak Hindu Termasuk Perbuatan Anti Pancasila DENPASAR-Fajar Bali Komite III DPD RI Bidang Anak, Pemuda dan Kesra, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III berkesempatan hadir di Panti Asuhan Katolik Sidhiastu di Tuka, Dalung, Kuta Utara Badung. Kehadiran DPD RI ini untuk menindaklanjuti kunjungan Shri Gusti Wedakarna ke Desa Piling Penebel, Tabanan terkait dengan keberadaan Putu Resta (murid SMK Wira Harapan Dalung), salah seorang penghuni panti asuhan Sidiastu yang baru saja kehilangan orang tuanya. Dan harapan agar Panti Asuhan Katolik tetap mengayomi semua agama, disampaikan oleh Shri Gusti Wedakarna. “Saya hadir di panti asuhan Katolik ini untuk melihat kehidupan anak-anak bangsa. Terimakasih pada suster-suster yang telah menerima kami dan kami sudah mendapat penjelasan. Astungkara, delapan orang penghuni panti asuhan yang merupakan keluarga Hindu bisa dijaga dengan baik, dan saya berharap mereka

untuk tetap setia beragama Hindu. Jangan sesekali mencoba mengubah agama anakanak Indonesia yang sudah memiliki agama, karena itu adalah perbuatan yang anti Pancasila. Dan saya yakin, umat Katolik pasti sepaham dengan pendapat saya.” ungkap Gusti Wedakarna. Selain meninjau panti asuhan, Gusti Wedakarna juga memberikan motivasi kepada seluruh penghuni panti asuhan yang sebagian besar adalah umat Katolik. Bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk memerangi kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. “Panti Asuhan di Tuka ini adalah salah satu panti asuhan tertua di Bali. Saya siap mengayomi dan melindungi panti asuhan ini. Apapun yang baik demi Bali dan bangsa, maka itu harus didukung. Mari bantu saya untuk melestarikan budaya Bali, dan hormati dresta Hindu yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Dan saya menilai hubungan Hindu dan Kristen di Dalung ini sudah

baik. Tapi sebagai seorang putra ideologi Bung Karno, saya tetap menolak adanya aksi yang mengganti agama orang Bali dengan embel-embel kemiskinan, kebodohan dan keterlantaran. Dan adikadik di panti asuhan agar semangat belajar demi bangsa. Hanya dengan belajar kita bisa bangkit dari kemiskinan dan kemelaratan. Usai sekolah SMA/SMK agar lekas belajar ke perguruan tinggi,” kata Shri Gusti Wedakarna. Terkait adanya delapan anak Hindu yang tinggal di Panti Asuhan Katolik, pihak DPD RI berharap agar tetap dijaga sradha dan bhaktinya. “Saya akan memonitor terus keberadaan anak-anak Hindu dan Bali yang ada di sini. Nanti saya akan sekolahkan mereka ke perguruan tinggi. Begitu juga anak-anak yang beragama Katolik dan Islam, jika perlu sekolah tinggi, bisa kami bantu sesuai prosedur. Intinya anak Indonesia harus pintar," tandas Gusti Wedakarna. Di akhir acara, Gusti Weda-

FB/IST

SATYGRAHA- Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS menyerahkan kenang-kenangan berupa salib kepada para suster saat menegok delapan anak Hindu di Panti Asuhan Katolik

karna menyerahkan sebuah Salib Yesus kepada para suster sebagai bukti bahwa DPD RI mengayomi semua agama. “Saya ingat dulu sewaktu kuliah dan study ke Vatikan Itali, saya hampir tiap hari ke Gereja Vatikan, mengunjungi makam Santo dan mengagumi Saint Basilica. Saya beruntung Sang

Hyang Widhi memberi saya kesepakatan ke Vatikan Italia, sehingga saya banyak belajar disiplin dari umat Katolik. Ini terus saya ingat. Mudah-mudahan para suster dan adik-adik bisa dapat karma ke Vatikan ya,” jelas Shri Gusti Wedakarna yang juga President The Hindu Center Of Indonesia. KJS

DENPASAR-Fajar Bali Peristiwa Bom Sarinah, Jakarta telah berlalu, namun masih melekat di ingatan masyarakat. Apalagi berita mengenai peristiwa keji tersebut diberitakan secara massif di media cetak dan elektronik. Fenomena tersebut membawa dampak negatif, yakni masyarakat dihantui rasa cemas yang berlebihan. “Pemberitaan tentang bom yang berlebihan memberi dampak psikologis bagi masyarakat, menimbulkan kecemasan apalagi ketika berita bom yang menampilkan foto-foto korban dibagikan ke publik seperti yang kita lihat di media sosial, itu bisa memunculkan post-traumatic stress disorder atau gangguan stress pascatrauma,” ujar psikiater RSUD Wangaya Denpasar dr. I Gusti Rai Putra Wiguna, Sp.KJ saat ditemui di ruang kerjanya di Denpasar, Rabu (20/1) kemarin. Selain kecemasan, berita-berita mengenai bom juga bisa menimbulkan pengalaman traumatis tak hanya bagi pembaca berita namun juga para keluarga korban tragedi bom itu sendiri. “Penting bagi kita agar selektif ketika membaca dan membagikan berita. Lihat sumber berita apakah bisa dipercaya atau tidak sebelum membagikannya ke orang lain. Bagi para pekerja media hendaknya membuat berita yang baik dan bermanfaat yang tidak menimbulkan kecemasan,” ujar ayah dua orang putra ini. Tak hanya berita bom, berita mengenai bunuh diri juga berdampak buruk bagi masyarakat karena dapat dijadikan model untuk meniru tindakan yang keliru tersebut. “Ada yang namanya copycat suicide,, yakni bunuh diri yang bersifat peniruan dari tindakan bunuh diri sebelumnya. Berita tentang bunuh diri di media selama ini menggambarkan cara dan proses bunuh diri. Itu berbahaya karena bisa dijadikan acuan bagi mereka yang rentan melakukan bunuh diri. ” jelas alumnus Fakulatas Kedokteran Universitas Udayana tersebut. M-008

Sekolah Bintang Mandiri Gelar Family Gathering

Lewat Pendidikan Keluarga Tingkatkan Prestasi Peserta Didik

FB/IST

FOTO BERSAMA- Murid-murid Bintang Mandiri School saat melakukan foto bersama keluarga dan guru di acara Family Gathering

DENPASAR-Fajar Bali Guna membangun kemitraan orang tua yang bertujuan untuk mampu menumbuhkembangkan karakter dan budaya berprestasi pada peserta didik, Sekolah Bintang Mandiri menggelar family gathering, pada Sabtu, (16/1) di Waterboom Bukit Jati-Gianyar. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa PAUD Bintang Mandiri bersama keluarga mereka masingmasing. Menurut Kepala PAUD Bintang Mandiri, Lusia Sisilia, A.Md.S.Pd.AUD, kegiatan tersebut diisi dengan berbagai lomba antar anak dan antar keluarga seperti memindahkan bendera, balap kelereng, gebuk bandal dan water volley ball. Selama kegiatan itu, para orang tua siswa saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, termasuk dengan para pendidik. Sehingga hal ini mampu menghilangkan jarak antara warga sekolah. “Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan anak dengan orang tua serta para orang tua dengan pendidik. Para orang tua siswa juga dapat berinteraksi dan mengenal lebih dekat temanteman anaknya di sekolah. Terutama bagi para orang tua pekerja yang waktunya sangat minim,” jelas Lusia Sisilia saat ditanya tujuan dari kegiatan family gathering ini, Rabu (20/1) kemarin, di Denpasar. “Selain itu para guru dapat membangun relasi dan menggali informasi tentang anak didik melaui orang tua dengan cara yang lebih akrab,” ujarnya sembari menambahkan kegiatan itu berakhir sekitar pukul 14.00 Wita ditutup dengan ramah tamah dan makan siang bersama. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa kegiatan semacam

ini merupakan aplikasi dari pendidikan karakter yang dibentuk dari usia dini sejak dari lingkungan rumah, sebab keluarga menjadi pondasi dasarnya. Disebutkan, ini sejalan dengan gagasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang meluncurkan program pembentukan kemitraan orang tua yang bertujuan untuk mampu menumbuhkembangkan karakter dan budaya berprestasi pada peserta didik. “Di tahun 2015 kemarin, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membentuk direktorat pembinaan pendidikan keluarga yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) dengan harapan membangun ekosistem pendidikan yang mampu menumbuhkembangkan karakter dan budaya berprestasi pada peserta didik,” paparnya. Dijelaskannya lagi, bahwa pembangunan yang paling baik dimulai dengan pendidikan karakter dari anak usia dini sejak dari lingkungan rumah, yang artinya keluarga menjadi pondasi dasarnya. “Orang tua di rumah melakukan pembiasaan pembinaan perilaku seharihari yang santun dan beretika, berani,tanggungjawab, pemaaf dan kecintaannya terhadap Tuhan, lingkungan, teman, saudara maupun piaraannya,” sebut dia. Sementera itu, imbuhnya, guru di sekolah bertindak sebagai pemelihara, monitor, motivator, konektor bagi anak didik untuk lebih berkembang, berani, tanggungjawab, disiplin, santun dengan segala rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Untuk itu dibutuhkan interaksi posistif antara orang tua, anak dan pendidik. KJS Layouter: Manik Layouter: Ari


PARIWARA

FAJA R BALI

KAMIS, 21 JANUARI 2016 l Tahun XVI

Panasonic Lumix DMC-CM10

Kamera Poket dengan Sistem Operasi Android S

ebuah kamera digital namun dengan sistem operasi Android? Mungkin hal ini sempat berada dibenak Anda mengingat eksistensi sistem operasi berlogo robot hijau ini tidak diragukan lagi. Namun bila kita perhatikan, masih sangat sedikit kamera yang menggunakan sistem operasi Android, karena para produsen cenderung menggunakan desain antarmuka milik mereka sendiri. Sebut saja beberapa kamera dengan sistem operasi Android seperti Samsung Galaxy Camera NX, Nikon CoolPix S800c atau Polaroid iM1836. Nah demi meningkatkan gairah kamera digital dengan sistem operasi Android, k i n i Pa n a s o n i c m e n c o b a memperkenalkan produk te rb a r u nya , L u m i x D M C CM10. Lumix DMC-CM10 ini menggunakan Android 5.0 Lollipop, yang disandingkan dengan lensa DC 28mm besutan Leica. Pada bagian antarmuka, terdapat layar seluas 4,7 inci yang memiliki resolusi Full HD. Dengan menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 801 dan RAM sebesar 2GB, kamera Lumix DMC-CM10 mampu menghasilkan video dengan resolusi tinggi, yaitu 4K. Tidak hanya itu, terdapat konektivitas seperti WiFi 802.11ac dan Bluetooth 4.0 untuk transfer file foto atau video dengan perangkat lain. Kamera yang mengusung sensor 20 megapiksel ini telah dibekali dengan memor i p e ny i m p a n a n s e b e s a r 16GB, tentunya masih dapat diperluas lagi menggunakan kartu memori jenis micro SDXC. Untuk sumber energi pada kamera ini, ada baterai berukuran 2.600mAh. Seperti kamera pada umumnya, meski menggunakan sistem operasi Android dan komponen yang mirip dengan smartphone, Panasonic Lumix DMC-CM10 ini tetap dibekali dengan tombol shutter untuk mengambil gambar. Soal harga, pihak Pana-

sonic belum memberikan informasi lebih detail, namun diprediksi harga dari kamera dengan sistem operasi Android ini dibanderol dengan harga 100.000 Yen yang berkisar 12 juta Rupiah. Tertarik untuk melengkapi koleksi kamera Anda? NET

BETUTU KHAS BELAYU “Pasti Enak”

242/VII/KTR

BINTANG BUSANA

HOUSE OF KEBAYA

MENERIMA PESANAN :

PENGUMUMAN LELANG PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) non eksekusi sukarela aset BUMD berbentuk Persero pada: Hari :Kamis; Tanggal :28 Januari 2016; Pukul :11.00 WITA; Tempat Lelang :KPKNL Singaraja Jalan Udayana No.10 Singaraja Terhadap barang berupa: 1 (satu) bidang tanah, SHGB No.03, Surat Ukur No.1588/1997 tanggal 21 Oktober 1997 atas nama Bank Pembangunan Daerah Bali, luas 17.600 m² berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. (Nilai Limit Rp 3.311.000.000,00 Uang Jaminan Rp 1.500.000.000,00). Syarat-syarat Lelang: 1. Lelang ini terbuka untuk umum dengan sistem penawaran secara lisan dengan harga semakin meningkat; 2. Peserta Lelang diwajibkan menyetorkan uang Jaminan Penawaran Lelang secara tunai melalui teller bank atau dengan pemindahbukuan dari rekening Peserta Lelang ke rekening pada PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Singaraja Nomor: 0088.01.000394.30.4 atas nama Rekening Penampungan Lelang KPKNL Singaraja paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaaan lelang dengan mencantumkan nama Peserta Lelang pada slip setoran atau slip pemindahbukuan; 3. Peserta lelang/kuasanya wajib hadir pada saat lelang dengan membawa bukti setor uang jaminan, fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta materai; 4. Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran minimal sama dengan Nilai Limit, dimana penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat dibatalkan; 5. Peserta Lelang yang telah menyetorkan uang jaminan namun tidak menghadiri lelang dan/atau Peserta Lelang yang tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 6. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang harus melakukan pelunasan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi, Pemenang Lelang dianggap Wanprestasi dan tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara; 7. Apabila tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang, uang jaminan dikembalikan kepada Peserta Lelang tanpa potongan; 8. Dalam pelaksanaan lelang ini terhadap Pemenang Lelang/Pembeli dipungut Bea Lelang Pembeli 1,5 (satu koma lima)% dari harga lelang dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB); Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: KPKNL Singaraja (0362) 32811 / 32812 atau BPD Bali Telp (0361) 223301 – 5 Exs. 118. Denpasar, 21 Januari 2016 PT Bank Pembangunan Daerah Bali Direktur Utama TTD, I Made Sudja, Bsc., S.Sos

9

041/I/KTR

- Ayam Betutu - Bebek Betutu - Lindung Saur - Lindung Suna Cekuh

- Gerang Kacang Saur

- Sate Lilit Ayam - Kerupuk Babi - PARSEL HARI RAYA (Betutu, Lindung, Gerang, dll)

“BISA DELIVERY” Telp : 081933015969

Menjual kebaya modifikasi ready to wear, kain songket, kain endek, kebaya bordiran, clutch bag, dan lain-lain. Jl. Tukad Musi No 3C Denpasar Telp : 0361-8497598 @bintangkebaya

241/VII/KTR

243/VII/KTR

DIBUTUHKAN SEGERA REDAKTUR, WARTAWAN dan MARKETING IKLAN 240/VII/KTR

dengan persyaratan sebagai berikut:

Pria / Wanita Pendidikan Minimal S 1 Usia maksimal 30 tahun Pernah Menjadi Wartawan min 1 Tahun (Redaktur)  Menguasai Komputer  Mampu bekerja dengan Team    

244/VII/KTR

Lamaran bisa dikirim ke: Jalan Indrajaya No. 8 Ubung Kaja Denpasar Telepon: 0361-411283 atau via email: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id

DIJUAL 1. Jual murah Rumah Ls 550 M2, Perum Moding Sari No. 1 Rp. 2.5 M Hub. 085101906667

2. Jual Tanah Ls 10000 M2, Jl. Utama Padangbay-Denpasar (cocok Kavling, Gudang, Filla dan Swalayan) Rp. 10 M, Hub. 085100209999 3. Jual Rumah Ls 200 M2 Lt. II, Jl. Ken Umang No. Ubung, Denpasar Rp. 1.4 M Hub. 085100733027 4. Jual Rumah Ls 200 M2 Lt III, Jl. Ken Arok, Gg Anggrek Mas, Denpasar, Rp. 1.4 M Hub. 087862233688 5. Jual Tanah Sanur/Padanggalak Ls 3945 M2, Hub. 085100209999 6. Jual Tanah Sawah Desa Munggu (Dekat Perum Greenlot) 550 M2 Rp. 100 Jt/ are 7. Jual Tanah Kavling 105 M2, Perum Gria Anugrah Jimbaran, Rp. 550 Jt. Hub. 085100209999 8. Jual Rumah 145 M2 Lt. II, Perum Kampial, Jimbaran, Rp. 850 Jt Hub. 085100209999

239/VII/KTR

9. Jual Tanah Kavling Ls 90 M2. Perum Gria Anugrah, Jimbaran Rp. 450 Jt Hub.

085100209999

10. Jual Kebun di Pinggir Sungai Desa Sangeh Ls. 3300 M2 Rp. 1.5 M Hub. 11.Jual Kebun di Pinggir Sungai Ayung Petang, Ls. 6300 M2, Rp. 1.6 M Hub. 12.Jual Toko di Depan Pasar Kreneng Ukuran 4 x 13 M2, Lt. II Rp. 800 Jt Hub. 034/I/KTR

085100733027

13. Jual Toko di Depan Pasar Kreneng Ukuran 4 x 13 M2, Lt. II Rp. 800 Jt Hub. 085100733027

537/XII/KTR

419/XI/AGN

238/VII/KTR

334/VIII/KTR

680/IX/glh

Layouter: Manik


EKONOMI

10 VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

14030 9656 14060 9633 19885 15413 121.75 1831 3812 9802

KURS BELI 13810 9431 13775 9383 19510 15088 118 1731 3612 9552

Sumber: bni

DPD. PERBARINDO BALI Jl. Pidada Vii/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

bAnK UMUM

bPR

RUPiAH

VALUTA ASinG

RUPiAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

Masuki Usia 35 Tahun, Joger Terus Belajar

FAJA R BALI KAMIS, 21 JANUARI 2016 l Tahun XVI

Hadapi MEA, PPTB Gelar Pameran Sepanjang Tahun 2016 Dalam rangka memperkenalkan hasil-hasil produk kerajinan Bali ke mancanegara dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Perkumpulan Pengerajin Tradisional Bali (PPTB) akan mengadakan pameran sepanjang tahun 2016 ini di Pelabuhan Benoa Denpasar. DENPASAR-Fajar Bali Rencana penyelenggaraan pameran itu diungkapkan Ketua Umum Perkumpulan Pengerajin Tradisional Bali, Ketut Jaya Sugita, saat bertemu dengan Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Rabu (20/1) di Kantor Walikota Denpasar. Pada kesempatan tersebut, Rai Iswara didampingi Kadis Koperasi dan UKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena, Kadisperindag Wayan Gatra, dan Kabag Humas dan Protokol, IB Rahoela. Jaya Sugita, menyebut, kedatangan Pengerajin Tradisional Bali ke Pemkot Denpasar ini untuk menginfirmasikan dan meminta

ijin serta mohon dukungan bahwa Perkumpulan Pengerajin Trdadisional Bali akan pameran di wilayah Denpasar tepatnya di Pelabuhan Benoa. Dipastikan pameran melibatkan 50 Pengrajin yang ada di Bali dengan 90% dari Usaha Kecil Menegah (UKM) yang ada di Kota Denpasar, dengan kategori kerajinan yang akan di tampilkan mulai dari pengrajin perak, handicraft, tas, sepatu, sandal dan asesoris lainya. Hal itu dikarenakan ketertarikan tamu macanegara yang berlabuh di Pelabuhan Benoa masih dominan dengan asesoris yang mencirikan Bali itu sendiri dan belum terlalu tertarik dengan tenun

ikat atau songket mengingat tamu mancanegara ini belum begitu paham dan belum tahu penggunaan kain itu sendiri. Selain itu, untuk menyambut setiap kedatangan wisatawan mancanegara yang berlabuh di Benoa, PPTB akan berkerja sama dengan seniman yang ada di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar yang akan menyambut dengan tari-tarian khas Bali. “Saya berharap nanti pada pembukaan pameran ini pihak Pemerintah Kota Denpasar bisa hadir untuk menyaksikan pembukaan pameran ini yang rencananya akan di buka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 17 Februari 2016 mendatang,” kata Sugita. Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara menyambut baik rencana pameran tersebut. “Saya mengucapkan terimakasih karena ini merupakan suatu keuntungan bagi para UKM yang ada di Kota Denpasar bisa mengadakan pa-

Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara di dampingi Kadis Koperasi dan UKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena, Kadis Disperindag Kota Denpasar Wayan Gatra saat berfoto bersama dengan Perkumpulan Pengerajin Tradisional Bali (PPTB), Rabu (20/1) di Kantor Walikota Denpasar. Fb/CAR

meran sepanjang tahun 2016 di Pelabuhan Benoa,” ucap Rai Iswara, seraya menghimbau kepada panitia untuk juga menonjolkan salah satu ciri khas Kota Denpasar yaitu kain tenun ikat endek, walapun itu belum begitu menarik perhatian turis yang datang, dengan cara mendekor setiap stand pameran dengan nuansa endek dan juga produk-produk tas atau sepatu bisa dipadupadankan den-

gan bahan endek. “Saya juga berharap, para pengerajin meningkatkan kualitas diri dengan memperhatikan kualitas produk yang akan di tampilkan yang di bingkai dengan kejujuran sesuai dengan aturan yang ada serta harus selalu berhati-hati, karena sekarang ini yang dihadapi adalah persaingan MEA bukan persaingan daerah atau nasional lagi,” tandas Rai Iswara. R-004

Denpasar. Putu Sudarsana bersama komunitasnya juga mengharapkan even Denfest ini dapat diperpanjang waktunya, hingga seminggu. Kabag Perekonomian Setda Kota Denpasar Made Saryawan yang juga selaku sekretaris Denfest ke-8 mengatakan Kuliner Bali salah satu koridor yang sangat dinanti dan digemari masyarakat. Tentu dari keberlanjutan event ini para komunitas kuliner yang tampil di ajang Denfes dapat dijumpai di kawasan Kota Denpasar. Capaian omset hingga milyaran

rupiah tentu menjadi tolok ukur pada kecintaan masyarakat akan kuliner Bali dan tingkat kunjungan di ajang Denfest. Dari usulan komunitas terkait perpanjangan waktu penyelenggaraan Denfest masih akan dibahas lebih lanjut dalam FGD (Focus Group Discussion). “Pembahasan tidak hanya terkait perpanjangan waktu penyelenggaraan, tetapi juga dampak ikutannya seperti efek kemacetan lalulintas yang harus dipertimbangkan serta peralihan arus lalulintas,” tandas Saryawan. R-004

Raup Omset 3,6 Miliar Komunitas Kuliner Usul Denfest Diperpanjang

Fb/GD AGUnG

HUT ke- 35 pabrik kata-kata Joger diikuti seluruh karyawan Joger di Balai Pertemuan Bumiku, Denpasar.

DENPASAR-Fajar Bali Meski telah menginjak usia 35 tahun (19 Januari 198119 Januari 2016) akan tetapi, pabrik kata-kata Joger akan terus dan tetap belajar dalam memaknai usia tersebut. Hal itu disampaikan, Joseph Theodorus Wulianadi atau lebih akrab disapa Mr. Joger, Owner Pabrik Kata-kata Joger, Selasa (19/1) saat ditemui di sela pelaksanaan Hut ke-35 tahun pabrik kata-kata Joger yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Bumiku, Denpasar. “Menginjak umur 35 tahun, jika dilihat dari kacamata sejarah belum merupakan sesuatu yang antik. Diumur ini masih menginjak masa-masa untuk belajar,” jelasnya, seraya menyebut, belajar juga merupakan bagian dari budaya. Dengan benar-benar belajar akhirnya, akan benar-benar bisa mengetahui apa yang belum diketahui untuk selanjutnya bisa diketahui. “Jika belajar sudah benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik maka, selanjutnya masih harus terus belajar, belajar dan belajar lagi,” ujarnya. Disampaikan, dalam hidup memang harus terus belajar dan belajar. Wulianadi menambahkan, mungkin itu yang akan dilakukan Joger menginjak pada umur 35 tahun ini. M-004

Astra Motor Gathering Bersama Dealer Spare Part Bali

DENPASAR-Fajar Bali Denpasar Festival (Denfest) ke-8 Tahun 2015 baru saja berlalu. Semarak pelaksanaan Denfest tak bisa dilepaskan dari banyaknya partisipasi insan kreatif Kota Denpasar yang selalu ingin menampilkan yang terbaik di maing-masing koridor. Seperti koridor textil, koridor kartun, koridor hortikultura, handicraf dan koridor kuliner menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk mengujungi arena Denfest yang dihelat Pemkot Denpasar dalam kemasan “Pesta on Street” akhir tahun di kawasan Gajah Mada Denpasar. Berakhirnya pelaksanaan Denfest tak sekadar berlalu begitu rupa. Namun ada dampak positif yang ditorehkan. Salah satunya dirasakan para (masyarakat) wirausaha terutama yang bergerak di bidang kuliner Bali. Mererka tidak saja memanfaatkan momen Denfest sebagai ajang promosi kreativitas cita rasa menu tradisional di Kota Denpasar, namun selama pelaksanaan Denfest kuliner Bali yang tergabung dalam Komunitas Kuliner Bali Kota Denpasar mampu meraup omset penjualan hingga 3,6 Miliar selama empat hari pelaksanaan Denfest dari 28-31 Desember. Koordinator Komunitas Kuliner Bali, Kota Denpasar Putu Sudarsana, mengakui, pencapaian omset yang cukup fantastis ini, berkat sarana prasarana yang telah diberikan Pemkot Denpasar di arena Denfest. Momen mampu menjadi ajang promosi dan olah kreatif bagi komunitas kuliner Bali di kota Denpasar. Sebanyak 120 orang wirausaha kuliner

Fb/CAR

KULINER-Koridor kuliner Bali selalau diburu pengunjung selama pelaksanaan Denpasar Festival ke-8 yang dihelat Pemkot Denpasar 28-31 Desember 2015 lalu

Bali telah berpartisipasi selama pelaksnaan Denfes ke - 8 tahun 2015. “Dari perolehan omset ini masing-masing pedagang kuliner Bali mampu meraup omset hingga 30 juta selama empat hari pelaksnaan Denfest,” ucap Sudarsana, Rabu (20/1) kemarin. Dengan stand kuliner yang telah difasilitasi Pemkot Denpasar tanpa dipungut biaya pihaknya mengaku terus melakukan pembaharuan peserta kuliner setiap event Denfest. “Yang mengikuti pameran kuliner terus terbarukan dengan memberikan kesempatan pedagang maupun wirausaha kuliner di Kota Denpasar untuk berpromosi,” imbuhnya. Dalam Denfest ke-8 tahun lalu Pemkot Denpasar menyerukan kepada Komunitas Kuliner untuk tidak menggunakan bahan plastik dan bahan berbahaya lainnya sebagai kemasan kuliner. Hal itu

pun ditindaklanjuti dan disambut baik oleh para pedagang kuliner. “Selama pelaksanaan Denfest kami berkomitmen “No Plastic Bag” yang tentu saja tidak mengurangi dari sajian dan cita rasa kuliner tersebut. Kami menyampaikan terimakasih kepada Pemkot Denpasar yang telah memberikan pembinaan, pelatihan dan kesempatan untuk berwirausaha dan berpromosi melalui ajang Denfest,” tandasnya. Beberapa kuliner yang telah ambil bagian diajang Denfes tahun ini diantaranya Warung JS Tipat Kuah Gerangasem yang dapat ditemui sehari-hari di Jl. Nangka Selatan No. 198; Warung Ikan Bakar Segara Ayu di Jl. Sahadewa No. 7; Lawar Kebo, Laklak Lovina, dan warung Bajing yang menyediakan menu Nasi Jinggo Bakar. Semua menu tradisional ini dapat dijumpai di ruas-ruas jalan di Kota

sat Pembinaan Profesi Keuangan, Langgeng Subur, Rabu (20/1) di sela pelaksanaan AARG, Meeting and inspectioan Workshop, Hotel Grand Mirage, Tanjung Benoa, Badung. AARG telah berdiri dari 2011 yang diprakarsai oleh 3 regulator profesi yaitu, Audit Oversighat Board (AOB) Malaysia, Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapura dan Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand. Dimana Indonesia yang diawali oleh pusat pembinaan Profesi keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan bergabung dengan AARG pada 2014 yang sebelumnya di 2013 Indonesia telah menjadi anggota IFIAR. “Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan yang keempat, yang mana untuk pertemuan pertama telah diadakan di Singapura, kedua di Kuala Lumpur, Malaysia sedangkan yang ketiga dilaksanakan di Bangkok Thailand. Pertemuan ini memiliki tujuan yaitu, berfokus pada berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kegiatan pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta berguna sebagai sarana dialog antar regulator profesi di negara-negara ASEAN, agar tercapai kerjasama dan konsistensi dalam regulator profesi Akuntan Publik untuk peningkatan kualitas

audit yang diberikan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik,” jelasnya. Selain itu kegiatan inspection workshop selalu memfasilitasi untuk pembahasan antar peserta tentang perkembangan terbaru di praktik pengawasan profesi Akuntan Publik secara global serta perkembangan standar audit dan standar akuntan internasional. Dicontohkan, misal terkait dengan praktik pengawasan profesi secara global, AARG secara berkelanjutan membahas tentang peranaan Kimite Audit dalam upaya meningkatkan kualitas audit yang diberikan Akuntan Publik dan KAP serta pembahasan indikator-indikator yang dapat menjadi penentu kualitas audit yang diberikan. “Diharapkan pertemuan ini bisa menghasilkan gagasangagasan maupun pemikiran bagi para peserta untuk dapat diterapkan di masing-masing negara peserta sehingga, dapat meningkatkan kualitas jasa audit melalui pembinaan dan pengawasan profesi Akutan Publik dan KAP. Selain itu, kedepan AARG diharapkan juga, dapat menjadi plaform yang baik untuk meningkatkan kualitas audit di masingmasing negara anggota ARRG maupun negara lain yang aktif terlibat pada pertemuan-pertemuan yang diadakan AARG,” harapnya. M-004

Indonesia, Jadi Tuan Rumah AARG Ke-4

Fb/iST

Arisan Grosir Spare Part wilayah Bali diikuti oleh 20 pemilik Dealer beserta keluarganya di Ungasan Hotel & Convention Center,

DENPASAR-Fajar Bali Sebagai upaya untuk mempererat hubungan dengan jaringan Dealer Spare Part wilayah Bali, Astra Motor bersama dengan Dealer yang tergabung dalam Dealer Grosir Spare Part mengadakan temu bersama dalam acara Gathering awal tahun 2016. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Arisan Grosir Spare Part wilayah Bali diikuti oleh 20 pemilik Dealer beserta keluarganya. Dengan mengambil tempat di Ungasan Hotel & Convention Center, tanggal 17 Januari 2016, acara ini dikemas dengan suasana santai saling Sharing mengenai perencanaan jadwal maupun kegiatan arisan sepanjang tahun 2016. Pada kesempatan tersebut juga diinformasikan mengenai fasilitas terbaru dari Honda yaitu Proteksi Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Assurance) dari Asuransi Astra untuk setiap pembelian Sepeda Motor Honda di tahun 2016. Selain itu Layanan Gratis sepeda motor Honda saat darurat di jalan, Honda Care 24 jam (telp. 0361-438008) dijelaskan untuk memperkaya informasi Dealer Spare Part. “Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Apresiasi kepada Dealer Spare Part yang telah berkontribusi sepanjang tahun 2015, selain itu kami bisa saling bersilaturahmi dengan para anggota”, ungkap Nehemia, Parts Supervisor Astra Motor wilayah Bali. Kami juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Bali sehingga penjualan Spare Parts wilayah Bali, di tengah kondisi ekonomi yang masih belum pulih tetap bisa tumbuh 11% dibandingkan tahun 2014. Arisan Dealer Grosir Spare Part ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang sama di tahun 2015. Semua peserta antusias mengikuti acara sampai selesai, dan ditutup dengan makan siang bersama. (Sudarsana)

MANGUPURA-Fajar Bali Pemerintah Indonesia, melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, memperolah kehormatan untuk menjadi tuan rumah the 4th ASEAN Audit Regulators Group (AARG) Meeting and Inspection Workshop, akan dilaksanakan dari 20 hingga 22 Januari 2016. Acara tersebut merupakan pertemuan tahunan bagi anggotaanggota AARG dengan yang dihadiri oleh, regulator profesi Akuntan Publik dari negara lain seperti, negara Asian Tenggara yang belum menjadi anggota AARG serta negara lain di wilayah Asia. AARG merupakan forum perkumpulan untuk regulator profesi Akuntan Publik di wilayah Asian Tenggara dengan jumlah anggota saat ini masih 4 negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura atau yang beranggota negaranegara yang telah menjadi anggota International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR). IFIAR adalah, forum atau perkumpulan internasional untuk regulator profesi Akuntan Publik di seluruh dunia yang dari berdiri pada 2006 sampai saat ini telah miliki anggota kurang lebih 50 negara. Hal tersebut disampaikan, Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI), Hardiyanto didampingi Kepala Sekretariat Jenderal Pu-

043/i/KTR

042/i/KTR

Layouter: Manik


FAJA R BALI KAMIS, 21 JANUARI 2016 2015 l Tahun XVI

SAMBUNGAN

11

Perusahan Gas Negara Tawarkan Solusi Green Energy Jagrem Divonis 5 Tahun, Dewi 4 Tahun Penjara

DENPASAR-Fajar Bali Perusahan Gas Negara (PGN) menawarkan solusi green energy yang cocok dikembangkan di Bali. Tawaran ini merupakan inisiatif PGN dalam mendukung kebijakan nasional yang telah mencanangkan Bali sebagai daerah percontohan pengembangan energi bersih dan terbarukan. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dengan Direktur Bidang Infrastruktur dan Teknologi PGN Djoko Saputro di Ruang Pertemuan Gubernur, Rabu (20/1). Mengawali paparannya, Djoko Saputro menggambarkan kebutuhan energi Bali yang saat ini masih sangat tergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain mahal, BBM juga termasuk energi tak terbarukan dan cenderung memicu pencemaran lingkungan. Ironisnya, kebutuhan BBM dalam negeri juga masih disuplai dari beberapa negara. Berangkat dari fakta tersebut, PGN menawarkan pemanfaatan gas bumi

(natural gas) dan pengembangan gasifikasi biomassa sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan yang cocok dikembangkan di daerah Bali. Djoko Saputro menyebut, cadangan natural gas yang dikelola PGN saat ini mencapai 864 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau setara dengan 155.174 barrel minyak/hari. Menurutnya jumlah tersebut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan konversi bahan bakar bagi Bali dan daerah lainnya di Indonesia. Mendukung penawaran tersebut, PGN berencana membangun jaringan pipa gas alam yang akan disalurkan langsung ke rumah tangga dan juga pelaku usaha pariwisata di Pulau Dewata. “Floating storage terminal kami rancang terapung di laut, seperti yang dikembangkan di Lampung dan Jakarta,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Djoko Saputro yang didampingi jajaran direksi PGN juga memaparkan nilai ekonomis pemanfaatan natu-

ral gas. “Jika dikalkulasi, harganya sepertiga dari LPG,” tandasnya seraya menyebut bahwa LPG juga merupakan barang impor. Selain membangun jaringan natural gas, PGN juga berencana memperluas pengembangan gasifikasi biomassa. Gasifikasi biomassa merupakan salah satu program PGN dalam mengembangkan sumber energi terbarukan dengan memanfaatkan limbah sekam padi, kayu dan sejenisnya. Saat ini, pengembangan baru dilakukan di tiga wilayah yaitu Pati Jawa Tengah, Banyuwangi Jawa Timur dan Jembrana Bali. Dengan kompor yang diancang khusus, limbah sekam padi, kayu dan sejenisnya yang telah diolah menjadi pelet dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan, murah dan terbarukan. “Kami berharap bisa membangun kerjasama dengan Pemprov Bali untuk pengembangan jaringan gas alam dan memperluas program gasifikasi bioamassa,”

imbuhnya. Gubernur Pastika yang didampingi Wagub Ketut Sudikerta dan sejumlah pimpinan SKPD menyambut antusias tawaran PGN. Menurutnya, hal ini sejalan dengan Bali Green Province yang merupakan salah satu program prioritas Pemprov Bali. Lebih dari itu, Kementerian ESDM juga telah mencanangkan Bali sebagai Center of Excellence energi bersih dan terbarukan. “Targetnya pada tahun 2019, 100 persen sumber energi yang dimanfaatkan di Bali adalah energi bersih dan ramah lingkungan,” ujar Pastika. Karena itu, Gubernur Pastika menyambut positif rencana PGN mengembangkan energi bersih di Pulau Dewata yang akan dilaksanakan melalui penyaluran natural gas. Pengembangan gasifikasi biomassa juga sangat menarik perhatian Pastika karena Bali memiliki produksi limbah cukup besar yang dapat diolah menjadi bahan bakar. Untuk itu, dia berharap tawaran ini dapat ditindaklanjuti melalui pembicaraan lebih lanjut. W-019

DARI HALAMAN 1

sepakat jika faktor keamanan menjadi kunci jalannya pariwisata di Bali. Hanya saja ketika ditanya oleh Fajar Bali soal situasi keamanan di tingkat nasional, atau secara khusus di tingkat lokal Bali, Makiko justru tertawa kecil. “hehehe ya gimana ya,” sahutnya. Berdasarkan pengalamannya selama ini, wisatawan Jepang memang tergolong sensitif. Utamanya terhadap isu-isu kesehatan dan keamanan. Sedikit saja ada berita terkait kesehatan ataupun keamanan yang kurang baik di Bali, maka akan dengan cepat menyebar. Setelah itu, mereka akan membatalkan kunjungannya. “Sedikit saja ada info-info yang kurang aman atau penyakit menjangkit di daerah tertentu, mereka cepat sekali menyebarkan dan berhenti pergi ke daerah atau negara tersebut. Itulah karakteristik wisatawan Jepang

yang istimewa,” ungkapnya. Makiko menyontohkan, pada tahun 1995 ada isu terkait penyebaran penyakit kolera di Bali. Nah, ketika itu jumlah wisatawan Jepang ke Bali menurun drastis. Bahkan mencapai 100.000 orang dalam setahun. Padahal, untuk wisatawan lain seperti Eropa dan Australia kunjungannya justru meningkat. Meskipun ada isu kolera di Bali. “Dari sini bisa diukur bagaimana sensitifnya wisatawan Jepang dengan berita keamanan dan kesehatan,” beber Makiko. Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, A.A Gde Yuniartha ketika dikonfirmasi justru menyampaikan hingga kemarin belum ada dampak bom Sarinah terhadap kunjungan wisatawan di Bali. Hal itu diperkuat dengan hasil koordinasinya dengan PHRI dan ASITA. “Belum ada dampaknya,

sampai sekarang. Kemarin kami kebetulan dengan PHRI dan ASITA dan belum ada dampak, karena penanganan dari aparat keamanan baik,” jelasnya. Mengenai wisatawan Jepang yang diinformasikan membatalkan kunjungan, Yuniartha mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Mengingat dunia pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu keamanan. Namun, secara global ditegaskan memang belum ada dampak yang signifikan. Agar lebih meyakinkan, Dinas Pariwisata pun sudah bersurat kepada seluruh Konsulat Jendral di Bali. Dalam surat itu dipastikan, bahwa kondisi di Bali aman. Di samping itu, setiap hotel dan objek-objek pariwisata juga akan ditingkatkan pengamanannya. “Kami kemarin bersurat kepada seluruh Konjen di Bali bahwa kondisi di Bali aman,” tegasnya. W-019

Ratusan Wisatawan Jepang Batal ke Bali

diundang ke Bali oleh salah satu perusahaan yang enggan disebutkan namanya tersebut, sudah melakukan booking travel setahun sebelumnya. Namun, sejak peristiwa bom Sarinah tersebut, mereka mendadak membatalkan kunjungan ke Bali. Menurut ibu murah senyum ini, undangan wisatawan Jepang yang rencana berkunjung ke Bali jumlahnya cukup signifikan. Wisatawan yang sudah membatalkan kunjungan sebanyak 600 sampai 800 orang. “Jumlahnya memang banyak,” cetusnya. Sayangnya, lanjut Makiko, mereka mengalihkan niat kunjungannya ke negara lain, yakni Hawai. “Ya akhirnya mereka memilih ke Hawai,” lanjut Makiko. Dari fakta pembatalan kunjungan tersebut, Makiko juga

Pemprov Jamin Penuh Keamanan Bali

DARI HALAMAN 1 “Pemerintah dan aparat keamanan kita selalu waspada terhadap kemungkinan yang terjadi,” ujar Teneng. Ia juga menambahkan pemerintah dan pihak keamanan selalu berupaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. “Jadi dipastikan jangan ada keraguan bagi siapapun

yang ingin berkunjung ke Bali, kita jamin Bali tetap aman. Selain itu kita imbau j u g a ke p a d a m a s ya ra k a t luas turut peduli menjaga keamanan dan kedamaian demi mewujudkan kondisi Bali yang kondusif, ” tegas Teneng. Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Buleleng dibuat resah lantaran adanya ancaman teror yang ingin meledakkan kota Panji Sakti.

Ancaman teror yang tertulis dalam surat kaleng tersebut dikirim ke kantor Camat Buleleng, Senin (18/1) sekitar pukul 09.00 wita. Informasi yang dikumpulkan Fajar Bali menyebutkan, ancaman teror dikirim oleh seseorang pria paruh baya yang mengendarai roda dua jenis Supra X 125D dengan plat nomor AG. Surat berisi ancaman dengan bertuliskan “Allahu Akbar-allahu Akbar.

Kepada seluruh kepala wilayah kota disebutkan. Allah’u akbar, Allah’u akbar. Kami anggota jaringan teror bom Sarinah. Kami sudah masuk wilayah Bali. Kami anggota sudah ada di Denpasar dan Singaraja. Setelah bom Sarinah kami siap ledakkan kota ini. Dengan nama Allah kami teror bom dan serang pusat perbelanjaan, perkantoran, dan pusat wisata. Kami tidak main-main. Kami siap ledakkan diri”. W-019*

Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Denpasar, Ketut Maha Agung. Menurutnya, jika seseorang yang masih berstatus terdakwa ditahan di Lapas narkoba, Bangli tentu akan berbahaya dan akan banyak memakan waktu dan biaya. “Bagaimana tidak memakan waktu, kita tiap hari harus bolakbalik ke Bangli ambil tahanan untuk disidang,” tegasnya. Karena itu, Maha Agung mengatakan, jika tahanan narkoba harus dibawa ke Bangli, maka pihak Kejaksaan lah yang akan mengalami kesulitan. “Kalau menurut saya, yang ditahan di Bangli itu, untuk terpidana, jadi tidak balik lagi untuk sidang,” pungkasnya. Singkatnya, jika statusnya masih tahanan jaksa, artinya tidak mungkin dibawa ke Lapas Bangli. Maha Agung mengatakan, untuk mengirim tahanan ke Lapas Narkoba di Bangli, hanya bisa

dilakukan bila si terdakwa sudah berstatus terpidana. “Kalau sudah terpidana pasti bisa, karena sudah tidak ada upaya hukum lagi sehingga tahanan itu sudah menetap disana untuk menjalani hukuman,”bebernya. Sementara itu terkait penerapan pasal tunggal bagi penguna narkoba, sebagaimana tertuang dalam keputusan bersama antara, Mahkamah Agung (MA) RI, Kepolri dan BNN nampaknya akan sulit untuk terlaksana. Sebab, menurut Maha Agung penerapan pasal tunggal bagi pengguna narkoba tidak mungkin diterapkan di Kejaksaan. Diakuinya, memang belakangan ini penyidik kepolisian ada yang mengirim berkas perkara kasus narkoba dengan pasal tunggal. “Ada beberapa yang masuk dengan pasal tunggal yaitu pasal 127 ayat 1 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika,” kata

Maha Agung. Tapi hal itu tidak langsung diterima oleh jaksa. “Kami tidak bisa begitu, kami tetap memberikan petunjuk untuk memasang pasal lainnya,” jelasnya lebih lanjut. Penerapan pasal tunggal bagi pengguna narkoba ini sangat rawan. Sebab, apabila selama proses persidangan, seorang terdakwa tidak terbukti sebagai pengguna, maka akibatnya terdakwa akan dibebaskan oleh hakim. “Karena itu, tidak mungkin ada pasal tunggal, kami juga tidak mau gegabah karena kami yang menyidangkan,” tegasnya. Dengan kata lain, lanjut Maha Agung, pihaknya akan tetap memberikan petunjuk apabila ada pasal tunggal. “Intinya tidak mungkin ada pasal tunggal dalam kasus narkoba, karena pasal tunggal beresiko bagi Jaksa yang menyidangkan perkaranya,” serunya. W-007

dapat ditempuh di antaranya dengan penyediaan air bersih dengan mengoptimalkan tiga sumber mata air yang ada yaitu mata air Guyangan, Penida dan Tembeling dan menggerakkan mesin untuk menarik air tersebut dengan menggunakan energi dari sinar matahari. Selain ramah lingkungan juga harganya akan murah sehingga masyarakat akan bisa membeli air dengan harga murah yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Di samping hal tersebut, orang nomor satu ini juga menginstruksikan agar jajaran SKPD di lingkungan Pemkab Klungkung membersihkan sampah plastik yang ada serta menanam pohon di sepanjang jalan utama sehingga akan membut jalan lebih bersih dan

indah. “Tanam bunga bougenville, jangan biarkan semak semak,” ujarnya. Dalam bidang pendidikan, dimana di Nusa Penida terdapat 1 SMK Pariwisata, Pastika meminta agar dibangun asrama yang dapat menampung para sisiwa yang rumahnya jauh dan tidak mampu untuk bersekolah. Menurut nya dengan dibangunnya asrama maka anak-anak dapat bersekolah, untuk selanjutnya dengan pendidikan maka kemiskinanan dapat dikurangi. Dalam kunjungan kerja yang juga diikuti Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Klungkung, Pastika juga memaparkan tentang program Bali Mandara yang dikucurkan

untuk Kabupaten Klungkung di Tahun anggaran 2016 di antaranya dana JKBM yang mencapai 24 M dari total biaya yang diperlukan sebesar 25 M, bedah rumah sebanyak 95 unit, pembentukan 4 Gapoktan baru serta penambahan satu desa penerima program Gerbangsadu. Termasuk pula di tahun 2016 dianggarkan dana pembangunan RS Pratama di Nusa Penida sebesar 29 M dan penyediaan air minum di Nusa Penida sebesar 14 M. Semua hal tersebut merupakan bentuk upaya upaya yang dilakukan Pemprov guna membantu Kabupaten Klungkung untuk bangkit keluar dari urutan 4 Kabupaten di Bali dengan kantong kantong kemiskinan terbanyak selain Kabupaten Bangli, Karangasem dan Buleleng. W-019*

Pasal Tunggal Beresiko, Jaksa Tak Mau Repot, Tunggu Status Terpidana DARI HALAMAN 1 Tapi sejatinya untuk di Bali, masalah kelebihan penghuni ini bisa saja diatasi. Apalagi saat ini Bali sudah memiliki Lapas khusus untuk pengguna narkoba. Dan patut diketahui, hampir 50 persen napi yang ada di LP Kerobokan adalah napi yang terjerat kasus narkoba. Sayangnya, pemanfaatannya saat ini bisa dikatakan belum maksimal. Karena para tahanan baru kasus narkoba yang dilimpahkan oleh polisi ke Jaksa, tetap dikirim ke LP Kerobokan. Hal ini tentu saja dengan adanya Lapas khusus narkoba ini, tidak berpengaruh bagi Jaksa. Pasalnya, jaksa selama ini hanya bertanggungjawab kepada tahanan yang masih menjalani proses persidangan. Artinya, bila tahanan jaksa harus dikirim ke Bangli, sudah pasti akan membuat repot. Hal ini diakui oleh Kepala Seksi Tindak

Pastika Minta Klungkung Membangun dari Nusa Penida

DARI HALAMAN 1 struksikan agar Pemkab Klungkung mengantisipasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan stok cadangan beras yang dimiliki untuk membantu masyarakat di Nusa Penida jika hal tersebut diperlukan. Naiknya angka kemiskinan di Bali dari 4,7% menjadi 5,25 % ( menurut hasil dari BPS ) disebabkan karena daya beli dari para petani menurun yang disebabkan karena hilangnya pekerjaan para petani sebagai akibat dari kekeringan. Untuk itu Pastika meminta lebih sensistif terhadap kondisi sekitar dan saling membantu. Untuk kedepannya dalam upaya membangun Nusa Penida dan menekan angka kemiskinann di daerah tersebut, Pastika memaparkan beberapa upaya yang

DARI HALAMAN 1 atau bisa diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” tegas majelis hakim. Hukuman ini sendiri jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fatur Rohman yang menuntut terdakwa dengan hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara dan mengganti kerugian para korban pemerasan Rp 595 juta. Usai sidang, JPU langsung menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama dinyatakan kuasa hukum Jagrem yaitu Agus Gunawan Putra dkk yang juga menyatakan pikir-pikir. Sementara itu, Jagrem yang ditemui usai sidang enggan berkomentar dan meminta wartawan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. “Terima kasih ya,” ujar Jagrem yang langsung masuk ke dalam mobil tahanan. Sementara itu, dalam sidang dengan terdakwa Candra Dewi yang merupakan

mantan Kasubag Hukum dan SDM DKP Tabanan, majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan kesatu pasal 12 huruf E jo pasal 18 ayat 1 huruf B, UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP, Jo 65 ayat 1 KHUP. Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, hakim membacakan putusan."Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun ditambahn denda Rp 200 juta atau diganti pidana kurungan selama 1 bulan,” tegas Peten Sili dalam putusannya. Sebelumnya, Candra Dewi dituntut 5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara. Usai sidang, JPU dan kuasa hukum terdakwa, Sukirman dkk menyatakan pikir-pikir. Dalam dakwaan untuk terdakwa Jagrem dengan majelis hakim pimpinan Gede Hariadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fathur Rohman

dkk menyatakan dalam perbuatannya, terdakwa memaksa pegawai honorer DKP Kabupaten Tabanan, yang sudah dinyatakan diterima sebagai CPNS tahun 2013 kemudian diangkat menjadi PNS tahun 2014 untuk membayar uang sebesar Rp 5 juta sampai Rp 60 juta. Pembayaran tersebut agar dapat memberikan SK CPNS dan PNS tahun 2014. Total ada 23 korban sekaligus saksi yang menyetorkan uang kepada terdakwa. Di antaranya, namanama yang diminta uang adalah Ni Made Yudiani sebesar 60 juta, saksi Made subagia Rp 60 juta. Sementara itu, dalam dakwaan untuk terdakwa Candra Dewi dijelaskan terdakwa Chandra Dewi bersama saksi sekaligus terdakwa Gede Jagrem telah memaksa delapan saksi atau korban yang merupakan calon PNS untuk membayarkan uang besarannya 5 juta sampai dengan 60 juta kepada terdakwa. Uang ini sendiri untuk mengambil SK CPSN tahun 2013 dan SK CPNS tahun 2014. W-007

persiapkan bukti-bukti yang diperlukan saat persidangan lanjutan. “Siapa tahu gugatan pemohon dikabulkan, kami bisa langsung melakukan koordinasi dengan Pengacara maupun KPU pusat,” ujarnya. Karena masing-masing komisioner tidak memungkinkan menetap di Jakarta dalam waktu yang lama, pihaknya pun membagi tugas dengan komisioner lainnya. Masingmasing komisioner berada di Jakarta selama dua hari, kemu-

dian diganti lagi dengan komisioner lain. Dengan bergilir itu, tidak akan menelantarkan pekerjaan yang di KPU kabupaten. “Kita jaganya bergilir, kalau misalnya sekarang saya dua hari lagi diganti dengan komisioner lain,” lanjutnya. Arnawa juga mengakui, belum mendapat informasi kapan jadwal sidang keputusan sela untuk KPU Karangasem. Sidang keputusan sela sendiri saat ini masih berlangsung sampai tanggal 28 Januari mendatang. W-016

sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta pegawai BPPT Badung. Termasuk juga ketika gambar bangunan yang diajukan yayasan harus diganti, dimana pada waktu itu pegawai BPPT meminta merekalah yang harus menggambar bangunannya agar sesuai aturan. “Salah satu persyaratannya mengajukan gambar bangunan, sudah kita lakukan namun ditolak. Saat itu mereka mengatakan gambar bangunannya akan digambar oleh mereka sendiri (pihak BPPT), dan itupun sudah kita turuti. Sayangnya hingga berbulan-bulan IMB yang juga tidak keluar. Padahal sudah kita ikuti semua permintaan dan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi tersebut,” jelasnya. Sementara untuk proses perijinan ke Disdik Badung, Wahyuni menyebut pihaknya

sejauh ini juga sudah melengkapi persyaratannya dan sudah disetor langsung ke Disdik Badung. Beberapa persyaratan yang dimaksudkan di antaranya persyaratan mengenai lokasi, gedung serta keberadaan siswanya. “Kita sudah berusaha ikuti semua persyaratannya. Jadi tolonglah jangan dipersulit, apalagi tujuan kami adalah untuk pendidikan, mencerdaskan anak bangsa, kita peduli dengan anak bangsa. Bahkan menurut saya ini juga membantu program pemerintah di bidang pendidikan, mengingat sekolah Negeri sudah padat, maka sekolah swasta seperti di yayasan kami siap membantu siswa-siswi di Kuta dan sekitarnya,” tegas Wahyuni, sembari berharap keluhannya ini bisa didengar dan diatensi langsung oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. R-014

Jadwal Belum Jelas, Komisioner KPU Giliran Jaga di MK

DARI HALAMAN 1 kami selalu standbay di MK,” ujar Arnawa. Sampai ada keputusan sela yang dihasilkan itu, pihaknya pun mengutus komisioner lainnya berjaga di MK. Hal itu juga sesuai permintaan KPU pusat, agar memudahkan melakukan koordinasi jika keputusan sela mengabulkan materi gugatan pemohon. Sehingga pihaknya bisa bergerak secepat mungkin dalam mem-

Mohon Jangan Persulit Dunia Pendidikan DARI HALAMAN 1

Dinas Pendidikan Kabupaten Badung), apa yang diharapkan tak kunjung terselesaikan. Ijin operasional yang notabene dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan akhirnya terhambat keluar, mengingat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari BPPT Kabupaten Badung tak juga selesai hingga berbulanbulan lamanya. “Untuk urusan pendidikan kok masih dipersulit? Padahal kita sudah mencoba memenuhi semua persyaratan, prosedur dan bahkan bayar pun sudah,” keluh Ketua Yayasan Cahaya Bangsa, Wahyuni Yuliarti, Rabu (20/1). Belum keluarnya IMB dari BPPT Badung menjadi pertanyaan tersendiri bagi pihak Yayasan. Karena menurut Wahyuni, mulai dari awal kepengurusan IMB, pihaknya

Integrasi JKBM ke JKN Dimatangkan DARI HALAMAN 1 hitung-hitungan awal, Pemerintah Daerah harus menyediakan dana Rp 207 miliar untuk menanggung premi 700.000 jiwa setara Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya mengungkapkan, integrasi JKBM ke JKN ditarget tuntas pada tahun 2017 mendatang. Untuk itu, saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun kabupaten/kota harus mempersiapkan dana subsidi premi bagi masyarakat yang berlum tercover PBI. Sesuai ketentuan, Pemerintah Daerah memang memiliki kewajiban untuk memberikan subsidi premi untuk warganya yang tidak mampu. Subsidi tersebut diberitakan setara dengan penerima PBI. Berdasarkan standar WHO, 40 persen masyarakat digolongan berpendapatan rendah. Oleh karena itu, Bali dengan jumlah penduduknya yang mencapai 4 juta jiwa, maka 1,6 juta di antaranya tergolong kelompok miskin ataupun tidak mampu. Nah, dari jumlah tersebut 912.000 sudah dicover oleh pemerintah pusat. Sedangkan sisanya, sekitar 700.000 jiwa akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Empat puluh persen dikali 4 juta penduduk Bali, kan sekitar 1,6 juta. Itu asumsinya masyarakat yang memiliki pen-

dapatan 40 persen terendah. Ini yang termasuk miskin dan rentan miskin. Sedangkan yang sudah dapatkan PBI dari pusat 912 ribu. Berarti kita (pemerintah daerah) hanya perlu memikirkan 700 ribu penduduk itu,” paparnya kemarin. Namun, untuk memastikan kevalidan data, Diskes kembali akan melakukan verifikasi data. Apabila di antara 700 ribu jiwa tersebut sudah ada yang mendaftar JKN secara mandiri, akan segera dicoret. Lebih lanjut disampaikan, untuk mensubsidi 700 ribu jiwa tersebut, Pemerintah Daerah harus menyediakan dana sekitar Rp 207 miliar. Menurut Suarjaya, jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan dana yang harus dikeluarkan Pemprov untuk mendanai JKBM. Dalam setahun Pemprov Bali harus menyediakan anggaran Rp 360-400 miliar untuk JKBM. “Kalau kita hitunghitungannya begitu, maka sekitar Rp 207 miliar Pemerintah Daerah harus mensubsidi. Itu maksimal, kalau dikurangi yang sudah masuk JKN, mungkin bisa kurang. Maksimal Rp 207 miliar pemerintah harus mensubsidi, masyarakat miskin dan tidak mampu. Dibandingkan dengan JKBM, kita tiap tahun habiskan Rp 400 atau Rp 360 miliar, ya itu lebih sedikitlah,” imbuhnya. Hingga saat ini belum dipastikan, apakah pembayaran subsidi tersebut akan ditanggung

sepenuhnya oleh Pemprov Bali atau kabupaten/kota. Hanya saja, jika ditanggung Pemprov, maka Pemda kabupaten/kota diharapkan mengalihkan dana kesehatan untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Begitu juga sebaliknya, jika kabupaten/kota yang menanggung maka Pemprov-lah yang akan fokus pada peningkatan sarana dan prasarana. “Data yang valid dan terverifikasi itu yang penting. Masalah pembayaran, nanti saya lapor dulu dengan pimpinan. Nanti tentu ada kesepakatan-kesepakatan, apakah provinsi. Kalau provinsi yang mendanai berarti nanti kabupten/kota wajib untuk peningkatan sarana dan prasanan. Kalau nanti jadi tanggung jawab kab/kota, provinsi yang berkewajiban untuk tingkatkan sarana dan prasarana,” paparnya. Sedangkan untuk masyarakat yang akan menerima subsidi setara PBI, dikatakan dari golongan masyarakat yang miskin, masyarakat tidak mampu, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Contohnya, pengemis, gelandangan, atau warga yang tinggal di panti asuhan, serta masyarakat yang tidak memiliki identitas tapi tidak mampu. Masyarakat tersebut berhak menerima subsidi premi JKN sebesar Rp 23 ribu per orang setiap bulan. Premi tersebut untuk layanan kesehatan kelas III. W-019 Layouter: Dejerie


POLITIK

12 Suara PARLEMEN

Semua Pihak Harus Awas TABANAN-Fajar Bali Paska peristiwa Bom Jakarta, anggota DPRD Tabanan Ni Nengah Sri Labantari meminta aparat kepolisian, pemerintah daerah dan kepala desa, bahkan kelihan dinas di masing-masing banjar meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, selain menjadi daerah target berikutnya yang dijadikan aksi peledakan bom oleh teroris, Bali juga sudah dua kali FB/DONI Ni Nengah Sri Labantari pernah mengalami aksi kebiadaban peledakan bom terorisme, yakni pada tragedi Bom Bali I dan II. “Mari kita bersama-sama, baik itu polisi, TNI dan Pemda bersama perangkatnya sampai tingkat kelihan dinas untuk memantau wilayahnya masing-masing. Terutama memantau penduduk pendatang yang bisa masuk ke desa atau banjar setiap saat,” jelas Ni Nengah Sri Labantari di Tabanan, Selasa (19/1). Wakil ketua DPRD Tabanan dari fraksi Gerindra ini juga berharap apabila aparat desa maupun warga melihat gerak-gerik penduduk pendatang yang mencurigakan segera melapor kepada aparat setempat atau atau kepolisian terdekat. “Ini sebagai upaya pecegahan dini yang dilakukan oleh masyarakat serta ikut membantu aparat kepolisian memantau masuk dan keluarnya penduduk pendatang,” tandasnya. Labantari berharap pantauan dari masyarakat Tabanan dan informasi sekecil apapun mengenai adanya penduduk pendatang yang aneh-aneh sangat dibutuhkan oleh aparat kepolisian. “Penduduk pendatang sekarang banyak juga tersebar di perumahan-perumahan yang menjamur di Tabanan. Ini harus diwaspadai,” jelasnya. Tabanan sebagai daerah penyangga Kota Denpasar, bukan tidak mungkin dipakai sebagai tempat persembunyian oleh teroris yang berencana melakukan tindakan teror. “Semua kemungkinan itu bisa terjadi dan kita bisa mengantisipasinya lebih awal,” pungkasnya. W-004

Komisi III Tolak Penjara Khusus Teroris JAKARTA-Fajar Bali Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani menolak rencana pemerintah membuat penjara khusus untuk narapidana kasus terorisme, karena bukan jalan keluar mencegah meningkatnya paham radikal. “Saya berpendapat penjara khusus buat teroris bukan jalan keluar untuk mencegah terpidana kasus teroris kemudian akan bertobat dan berhenti menjadi teroris,” FB/IST kata arsul di Jakarta, Rabu Arsul Sani (20/1) kemarin. Dia menilai, penjara khusus teroris itu justru bisa menjadi tempat berkumpul dan menguatnya solidaritas diantara para terpidana terorisme. Politikus PPP itu juga tidak setuju dengan pendapat bahwa penjara khusus itu bisa memutus komunikasi dan penyebaran paham radikal, misalnya penjara Guantanamo di Kuba yang tidak efektif sebagai tempat deradikalisasi. “Lihat Guantamano yang dibuat Amerika Serikat, hingga saat ini tidak ada satu pun laporan yang menjelaskan bahwa penjara khusus tersebut efektif sebagai tempat melakukan deradikalisasi para penghuninya,” ujarnya. Dia menilai kalau untuk memutus jejaring teroris, maka penempatan pelaku teroris harus disebar sehingga jangan terlalu banyak terpidana teroris di dalam satu lapas. Arsul menilai yang membuat lapas selama ini tidak efektif dalam memutus jejaring teroris disebabkan sistem pembinaannya, sehingga tidak bisa hanya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. “Lapas tidak efektif karena sistem pembinaannya, kalau hanya diserahkan kepada Ditjen Pas Kemenkumham selaku pengelola Lapas maka pasti tidak efektif. Jadi harus (dibantu) instansi lain seperti BNPT,” ujarnya. Sementara, Anggota Komisi III lainnya, Nasir Djamil menilai pelaku teroris jangan diperlakukan istimewa dengan dibuatkan lapas khusus. Teroris lebih baik ditempatkan di lapas biasa namun harus disediakan blok atau sel khusus sehingga tidak campur dengan napi lain. “Kalau ada lapas khusus, siapa yang akan mengawasi karena Lapas kewenangannya ada di Kemenkumham,” ujarnya. AK

FAJA R BALI

KAMIS, 21 JANUARI 2016 l Tahun XVI

Bursa Cabup Gianyar Beredar di Medsos

Meski Pilkada Gianyar akan digelar dua tahun lagi, di tahun 2018 nanti. Namun bursa nama-nama figur calon bupati Gianyar mulai beredar di media sosial (Medsos). Karuan hal itu menghangatkan konstelasi politik di kabupaten berjulukan daerah gudang seni tersebut.

GIANYAR-Fajar Bali Nama-nama yang disebut akan ikut meramaikan bursa sebagai orang nomor satu di “Kabupaten Seni” itu, antara lain Ida Bagus Gaga Adi Saputra dari Griya Gaga, Kelurahan Gianyar, Cokorda Raka Kertiyasa asal Puri Campuhan Ubud, Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati dari Puri Sakti Ubud, I Made Mahayastra dari Desa Melinggih, Payangan, dan I Nyoman Parta asal Desa Guwang, Sukawati. Selain diunggah melalui media sosial semacam Facebook, bursa nama-nama calon pengganti Bupati Anak Agung Gde Agung Bharata itu juga disebar melalui broadcast Blackberry (BBM). Berbagai respon pun mengalir, tak hanya berasal dari kalangan masyarakat biasa, sejumlah elit politisi asal Gianyar seperti tak ingin ketinggalan memberikan komentarnya. Salah seorang di antaranya, politisi Partai Golkar Bali

Dewa Rai Budiasa. Pria yang pernah menetap di Jerman ini menyambut positif pengunggahan bursa nama-nama figur calon bupati Gianyar tersebut. “Ya sudah seharusnya dari awal diperkenalkan sehingga masyarakat sebagai pemilih nantinya akan mengetahui rekam jejak calon pemimpinnya,” kata Dewa Rai Budiasa di Gianyar, Rabu (20/1) kemarin. Politisi asal Payangan menjelaskan, sebaiknya unggahan dari salah seorang anggota masyarakat di media sosial itu betul-betul diberikan perhatian untuk selanjutnya dijadikan kajian apakah bisa diusung atau tidak nantinya. Khusus untuk Partai Golkar, Rai Budiasa berharap agar Partai Beringin melakukan kajian lebih awal, sehingga figur yang diusung nanti pas dengan aspirasi masyarakat. “Harus mulai dikaji, sehingga tidak kelabakan pada Pilkada nanti,” cetusnya.

BURSA-Para figur yang dinominasikan netizen untuk masuk sebagai Cabup Gianyar 2018 yang diunggah melalui media sosial Facebook. FB/ARTAYASA

Apalagi saat ini, kata Rai Budiasa, Partai Golkar tengah diuji keberadaannya. Pihaknya

selaku kader Golkar tetap mengingatkan agar partai berlambang pohon beringin ini ti-

dak gegabah dalam mengusung calon bupatidi Pilkada Gianyar 2018 nanti. W-005

Pemprov DKI Dinilai Lemah Pertahankan Aset

FB/IST

RAPAT-Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaya Purnama saat sedang melakukan rapat bersama Biro Umum Peprov DKI di Jakarta, pada Selasa (20/10/2015). JAKARTA-Fajar Bali Aset berupa tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bernilai triliunan rupiah rawan hilang. Hal tersebut dikarenakan lemahnya pendataan dan inventarisasi aset oleh Pemprov DKI. Sejumlah aset tersebut seringkali diklaim oleh pihak swasta atau perseorangan lewat gugatan di pengadilan. Aset pemprov yang berupa tanah masih banyak yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini juga membuat lemah Pemerintah Provinsi DKI untuk mempertahankan asetnya. Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia

untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi mengatakan, pemerintah lemah dalam mempertahankan aset. “Hampir Rp 200 miliar asetaset DKI akhirnya dimiliki swasta karena kalah di pengadilan. Biro Hukum Pemprov sangat lemah. Hal ini jelas sangat merugikan,” kata Apung di Jakarta, Rabu (20/1). Penginventarisasi aset menjadi hal yang paling utama dalam menjaga aset negara. Oleh sebab itu, FITRA mendorong Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan aset negara secara nasional dengan membentuk Badan Penyelamatan Aset Nasional. Sementara itu, Sekretaris

terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal, dan ada harapan untuk diperbaiki dan lain-lain. Persoalannya, kata Supriyadi, jangka waktu 10 tahun untuk mempertimbangkan pengalihan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun merupakan jangka waktu yang sangat lama. Bahkan pemerintah seolah mengabaikan penderitaan psikis bagi calon terpidana mati. “Masa tunda ini justru menimbulkan persoalan baru dalam bentuk death row phenomenon,” ujar Supriyadi. Fenomena ini adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati serta menghasilkan trauma mental

yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini, kata Supriyadi, didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri, ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain. Di samping itu dalam rancangan KUHP, ternyata ada 26 pasal yang mencantumkan hukuman mati dalam deliknya. Jika dibandingkan, ancaman hukuman mati dalam KUHP sekarang ini hanya ada 16 tindak pidana yang diancam hukuman mati. Menurutnya, pencantuman hukuman mati dalam KUHP di masa depan masih banyak meninggalkan masalah, wala dapat dialihkan

Jenderal Fitra Yenny Sucipto menjelaskan kerugian negara setiap tahun mencapai angka Rp 1,2 triliun akibat hilangnya aset negara. “Tidak ada transparansi, aset negara bisa dimainkan oleh swasta dan oknum elite politik, sehingga aset negara tidak bisa memberikan kontribusi optimal,” kata Yenny. Yenny juga mengatakan, pemerintah pusat harus mendorong BUMN dan pemda untuk melakukan inventarisasi aset negara sehingga potensi kerugian negara bisa diminimalisasi. “Kalau ada inventarisasi, minimal akan memberikan kontribusi ke negara. Paling tidak itu bisa

mengurangi defisit.” Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester satu tahun 2014, sebanyak 35 bidang tanah seluas 1,5 juta meter persegi dengan total nilai aset hampir Rp 8 triliun milik Pemprov DKI Jakarta digugat pihak ketiga. 11 tanah seluas 67 ribu meter persegi dengan nilai hampir Rp 260 miliar, Pemprov DKI Jakarta dinyatakan kalah. Barubaru ini BPK juga menemukan adanya penyimpangan pengelolaan aset Pemprov DKI Jakarta yang mencapai angka Rp 1,18 triliun. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jakarta memastikan total nilai

aset tanah, gedung, dan benda bergerak mencapai angka Rp 400 triliun. Aset dengan status bermasalah nilainya mencapai Rp 30 triliun. Kepala BPKAD Jakarta Heru Budihartono mengatakan aset yang bermasalah tersebut berupa lahan yang digugat dan diserobot oleh pihak lain. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mengakui banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta yang hilang dan berpotensi hilang. “Karena nggak ada sertifikat, ya digugat orang. Kami lemah dalam pendataan aset,” kata Ahok. Ahok juga mengatakan akan segera memperbaiki sistem pendataan aset dan melakukan sertifikasi aset-aset yang sudah didata sebelumnya. Ia juga meminta supaya aset tersebut dimanfaatkan dan tidak dibiarkan kosong. Selain itu, dia mengimbau kepada pejabat di bawahnya supaya memanfaatkan aset-aset milik pemerintah ketimbang jatuh ke pihak lain. Dari laporan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), hilangnya aset Pemprov DKI disebabkan karena belum tertib dalam pelaksanaan pengamanan barang daerah dan belum optimal dalam melakukan penatausahaan dokumen kepemilikan tanah. Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta juga dinilai lemah dalam pengamanan aset, terutama dalam proses hukum pengadilan. GT

Hukuman Mati dalam Rancangan KUHP Dinilai Tetap Bermasalah

JAKARTA-Fajar Bali Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengaku prihatin atas keputusan Panitia Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terkait hukuman mati dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Dalam rancangan KUHP tersebut, hukuman mati masih dapat dilakukan dengan cara yang khusus dan bersifat alternatif. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W. Eddyono mengatakan, pihaknya telah melihat kecenderungan DPR menerima rumusan yang ditawarkan pemerintah. Hal itu terlihat dari tidak satu pun fraksi di DPR yang menolak pasal-pasal hukuman mati. “Menempatkan pidana

mati, terlepas dari paket pidana pokok, merupakan ko m p r o m i D P R d e n g a n pemerintah,” kata Supriyadi di Jakarta, Rabu (20/1). “Ini dianggap sebagai jalan keluar bagi pihak yang menolak dan pihak yang menerima hukuman mati. Bahkan tindakan ini merupakan negosiasi antara kaum retentionist dan kaumabolisionist.” Menurutnya, walau pilihan hukuman mati dapat dialihkan menjadi seumur hidup dengan beberapa syarat, pihaknya masih melihat ketentuan hukuman mati dalam rancangan KUHP baru akan menimbulkan permasalahan cukup besar. Misalnya dalam pasal 91 dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun, jika reaksi masyarakat

DEMO-Sejumlah aktivis HAM saat melakukan aksi penolakan terhadap pemberlakuan hukum mati.

FB/IST

menjadi pidana penjara. Ketentuan mengenai hukuman mati ini cenderung melemah-

kan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi

atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern. GT Layouter: Wiadnyana


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.