FAJAR BALI EDISI 21 APRIL 2016

FAJAR BALI

Ingin Berlangganan Ingin Berlangganan

Harian Umum

LI

FAJA R BALI

FAJA R BA SABTU,

2016 2 APRIL

Selamat

l Tahun

Hub : Tim

Sirkulasi

0361 - 411283/ 761 123438 087

Harian Umum

XVI

Pagi

r Pak Gubernu

JKBM Jangan an Dihentik pereko-

LESUNYA sannomian Indonesia pada gat berpengaruh tingkat kesejahteraan Begitu masyarakatnya. bisnis cajuga dengan langsung ortering secara imbasnya,ototerkena deran berkurang bagi penghasilan juga FB/DONY matis catering karyawan Hal itu diJuliati berkurang. catering karyawan Juliati (31) yang alami oleh Jawa Timur Jidekoh Tabanan.

Banyuwangi,Wanasari Blodan, Warga asal warga Banjar Tabanan ini sankini sebagai Kecamatan berkurang Desa Wanasari, penghasilannya Meski degat merasakan perekonomian. karena beban karena lesunya masih bersyukurterutama ketika mikian, ia berobat ke sedikit berkurang hidupnya pada masalah biaya dihadapkan adanya Jarumah sakit. terbantu karena (JKBM). “ Ia merasa Bali Mandara adanya JKBM,” minan Kesehatan terbantu dengan KE HAL. 11 Kami sangat

Said didampingi i ESDM Sudirman Jumat (1/4).

PERESMIAN-Menter Bangli, Kintamani, nelokan,

DOMPET Dana Punia

Bali : (Izin Gubernur P/2014)

460/08928/III/BPMBali yang sebagian masyarakat bantuan, atas izin BPMP/2014, UNTUK membantu dan memerlukan Bali 460/08928/III/ masih miskin Umum Fajar Bali Nomor: Gubernur 27 Maret 2014, HarianProvinsi Bali, BK3S Daerah Tertanggal: dengan Pemerintah membuka bekerjasama dan PT. Bank Pembangunan 2 April 2014 Bali untuk Provinsi mulai tanggal yang terbuka(natural) Bali terhitung Punia Fajar Bali, uang/barang Dana ini, dengan Dompet Anda berupa melalui dompet Indra Jaya umum. Bantuan kami terima Umum Fajar Bali Jl. atau lainnya, dapat Harian (0361) 411283 ke Kantor langsung Kaja Denpasar Telpon 050.02.02.02377-7 No.8 Ubung BPD, Nomor rekening:BALI UTAMA PRESS. melalui Bank ARTHA MEDIA FAJARmuat di Surat Kabar PT. akan secara atas nama anda kami kami salurkan Semua bantuan saatnya nanti, yang memerlukan. dan pada Bali barang Fajar Bali, masyarakat uang maupun secara baik berupa terbuka kepada bantuan, tangan pertanggungjawabkan Penyaluran mohon uluran akan kami (natural), bulan sekali. Kami anggota masyarakat 3 bersama, rutin tiap dapat membantu tangan kita Anda, untukmemerlukan uluran apa yang kita miliki. dari sebagian yang masih dengan menyisihkan Penerbit 427,142,500 Terima kasih.

Sekda Provinsi

Geopark

Museum

Geopark

Batur di

Ngurah Pemayun

n acara Batur Batur DiresmikaPemayun, saat menghadiri Geopark

suatu kenisMenjadi indah pendukung. yang alamnya mengembangcayaan, Bali bergunung-gunung ini.

Museum

Geopark

Batur, Pe-

Batur

kawasan

Geowisata di

Bali Cokorda

Kembangkan

Batur yang Geopark melengMuseum hari ini, akan Destidiresmikan Batur sebagai kapi Kawasanyang mengedepankan sekanasi Wisata,lingkungan, yang obyek sebagai alam dan

bentuk Peresmian Museum Geopark Ba- kan Geowisata Bali sangat ber- ligus diharapkan KeBangli, Menurutnya memiliki Gunung wisata pendidikan.

Batur sebagai mem- di kawasan Museum hanya itu, Kintamani, yang Geopark daerah, Tak hanya sebagai bagian bangga, karena kalderanya tur, Penelokan, Museum kemajuan Museum Kaldera Babaik Pemprov Jumat (1/4). Gubernur PastiPusat bagi Batur dengandan sudah dikuku- beradaan Keberadaan Geopark Pemerintah Pemerintah daerah salah satu sangat indah, oleh Gubermenata Lebih jauh dunia ONESCO integral dari dukungan peman- hkan oleh badan Kaldera Batur” tur, juga diharapkan mendukung bagi lebih serius alam ka mengemukakan akan motivasi Bangli untuk kawasan wisata berikan tahun 2012. nur Pastikakawasan wisata KinBatur adalah sebagai “Geopark upaya mengoptimalkan Pemkab Oktober sebagai ini dapat faatan alam kawasan keberadaan menyeluruh. wisata berbasis pada bulan merupakan Geopark Bali maupun museum 11 sebagai ba- tamani secara Geowisata. Kaldera Batur wisata Kintamani, nantinya KE HAL. dan kesejahter- mengembangkan erat alam, atau di Indonesia, Network kawasan Sehingga pertama Geowisata kemajuan Geopark umum. bentang di Dunia. nyata bagi pelestarian gian dari World terbaik Bali secara Pengembangan manfaat dengan peningkamasyarakat memberikan yang kaitannya dan upaya fasilitas (WGN).

Bangli dan sambutannya Dae- lingkungan tambah dengan aan masyarakat tika dalam tan nilai Sekretaris

Museum

Bali GuBANGLI-Fajar disampaikan PasDemikianMade Mangku bernur Bali

oleh dibacakan Bali, Cokorda Ngurah rah Provinsi

g Gerakan Dewan Dukuna FBN Bali Anti-Narkob

366,478,506 60,663,994

Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Saldo Total Sisa

FAJA R BALI

FB/IST

saat Peresmian

Golkar DPD I Partai Sekretaris ini berharap agar terBali provinsi lebih berkonsentrasi FBN Bali penanggulangan bahaya hadap program mengantisipasi narkoba, serta gerbrakan peningFB/IST melalui HIV/AIDS kerakyatan katan ekonomi pada gerakan entrepreneur. narkoba agar turun.

“Pengguna mencoba-coba, umum diharapkan Penhanya awalnya menjadi pelaku. perlu Tarif angkutan kemudian lain yang kasus yakni yakit masyarakat sepperhatian mendapat yang faktanya juga itu HIV/AIDS, gunung es. Untuk erti puncakmemberikan dukungan ini kaDPRD Baliprogram seperti nyata melalui keputusan masalah terhadap waktu karena harus digelar dalam rena ini sebetulnya KE HAL. 11 rapat yang Bali FB/DOK Darat bahwa peDENPASAR-Fajar Angkutan pe- dekat. menjelaskan umum Dia Organisasi Sugawa Korry Bali mengkaji umum nyesuaian tarif angkutan angkutan (Organda)tarif angkutan pada tarif tarif nyesuaian kebijakan pemerin- itu berlaku“Sedangkan kalau `stakeharga bahan ekonomi. menyusul itu keputusan tah menurunkan jenis premium nonekonomi, harga ucapnya. masingbakar minyak penurunan bahwa bersubsidi per liter. holder`,” Menyusul dan solar Rp500 angkumenambahkan juga kapasitas masing sebesar tarif BBM, Eddy padahal Perhubungan Bali Ketut Kementerian hingga 2011, bertambah kurang “Akan ada penyesuaian tarif angkutan Ketua Organda penjara hanya di Denpasar, akan menurunkan persen. tan,” kata di Jadua persen. menurut Sistem Eddy Dharma Putra demikian, umum sekitar tiga KE HAL. 11 dari lama.

2015, DirekbesaICJR Su(1/4). Meski “Pada Juli Dalam keterangannya Bali Eksekutif ada Jumat belum mengetahui itu Justice Re- karta, Direktur Eddyono menga- Database Pemasyarakatan JAKARTA-Fajar tarif angkutan di pihaknya Criminal pihaknya, torat Jenderal Pemasyarakatan Institute menilai lembaga priyadi Widodo yang tersebar 11 ran penyesuaian dua pengamatan dan rumah KE HAL. form (ICJR) 178.063 penghuni takan dari bertambah sudah men- penghuni penjara71.500 menjadi pemasyarakatan dari tahanan Indonesia tahun 2004 yang mengkhakali lipat orang pada galami situasi 144.000 karena overkapakuat. watirkan sedikitnya yang tidak telah berlangsung menyebutkan sitas yang ditekankan Dia di menje- ada 13 aspek yang ucapnya. antinarkoba lebih lanjut edukasi masyarakat Suastawa selama tiga bulan 29 dalam ekonomi, spiritual, menangkap antaranya laskan bahwa kesejahteraan, pihaknya terakhir, 25 orang di antaranya di marjinal, bahwa tersangka, di daerah perdesaandan hingga pendidikan. hasil survei Dia mengungkapkan ditangkap Buleleng, Badung Bali berdasarkan UniversiNasional Kabupaten DENPASAR-Fajar bersama sekitar ini catatan dilakukan itu saat Badan Narkotika Bali menginyang Gianyar. tahun 2015, atau (BNNP) “Semua tersangka proses hukum. tas Indonesia warga di Bali Provinsi sosialisasi pencegahan rehadaerah persen yang terjerat tengah menjalani tensifkan yang menjalaniadalah 2,01 61.353 orang yang menyasar jumlah sekitar Tidak ada narkoba dengan menggandeng Ia menilai karena mereka narkoba. terus bertambah bilitasi ucapnya. perdesaan ggen- kasus masih ditanga l i, B ri pengedar,” sosialisasi telah saja tersebut tokoh masyarakat. pelaku yangtahun ke B NNP B Gede Meskipun namun masih Ke p a l a dari karena jumlah (Pol) Putu Jumat kasus narkoba, kap juga bertambah car dilakukan adir Jenderal di Denpasar, upaya hal tersebut tahun. AN bahwa banyak ditemukan Suastawa menyatakan hidup r.bali mengingat Suastawa (1/4), menyatakan kesejahteraan FB/IST dilakukan menyangkut join facebook.com/faja tersebut sudah mulai marak cukup Dejerie Layouter: narkoba di daerah yang meSuastawa ditemukanperkotaan. “Kami Putu Gede Jenderal (Pol) jauh dari paket per kabupaten Brigadir miliki 10 desa pakraman 2016,” dengan menyasar sampai Mei yang digelar

Bali I NyDENPASAR-FajarDPRD Bali Wakil Ketua Korry menerima DPW Forum oman Sugawa pengurus provinsi Bali, audiensi (FBN) Jumat (1/4) Bela Negara DPRD Bali, tersedi gedung Pada kesempatan kemarin.

Korry memberikan isu but, Sugawakhusus terhadapyang perhatian narkoba FBN pemberantasan unggulan program menjadi Bali. permasalahan ibarat guMenurutnya, di Bali ini tampak narkoba permukaannya besar nung es, di bawahnya kecil namun menyasar hingga tapi tidak sekali, bahkan ke kampung-kampung kelihatan.

Rona

Lita Adnyani

Cita-cita Jadi Jaksa

manis GA D I S 27 Mei kelahiran terke1996 ini san pendiam, balik namun di itu ia sifatnya pemenyimpanbegitu sona. Lita,disapa ia akrab tercatat saat ini maha sebagai V siswa semester Hukum Fakultas MahenUniversitas Denpasar. dradatta 2015 Pada tahun lalu ia mengikuti ajang pemilihan KamPutra-Putri dan Bali, pus Ajeg menjadi terpilih Puteri Kampus “Saya Ajeg Bali. mengisenang bisatersebut kuti ajang hal karena banyak saya dabaru yang Saya merapatkan. sakan kebersamaan yang antar anggota 11

Organda Kaji n Tarif Angkuta Penyesuaian

Dinilai Indonesia Lapas di hawatirkan Mengk

BNNP Bali

FB/IST

KE HAL.

Intensifkan

Narko Pencegahan

ba

Hub : Tim Sirkulasi

0361 - 411283/ 087 761 123438

026/VI/W-020

ONLINE:

www.fajarbali.com

KAMIS, 21 APRIL 2016 l Tahun XVI

Selamat Pagi

Pak Gubernur Pupuk Organik Sering Terlambat

GELAR HASIL OPERASIOperasi Bersinar Agung 2016 dalam rangka pemberantasan narkoba yang digelar sebulan full sukses menggulung 127 penguna narkoba.

Barang bukti yang disita adalah sabu seberat 1266.89 gram, disusul ekstasi 443 butir, ganja kering 49,08 gram yang nilai totalnya mencapai 2 miliar lebih.

P E TA N I d i Subak Toya Cau sangat berharap mendapatkan pupuk organik untuk pemupukan padi mereka.

Namun diharapkan kualitas pupuk organiknya bisa ditingkatkan, FB/SARJANA mengingat pupuk Mangku Wayan Sudiada organik yang datang ke petani justru menimbulkan masalah baru.

“Pupuk organiknya bagus, namun ada masalah baru seperti tumbuhnya rumput baru di tengah tanaman padi,” terang Mangku Wayan Sudiada, Rabu (20/4) kemarin.

Dirinya menyebutkan, saat ini intensitas penggunaan pupuk organik belum makKE HAL. 11

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014)

FB/REDY

UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/ III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum.

Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan. Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Terima kasih. Penerbit Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

427,242,500 366,478,506 60,763,994

BEDAH RUMAH DANA PUNIA PEMBACA FAJAR BALI

Foto kiri: Keluarga miskin Made Kawit, warga

Dusun Sari Mekar, Desa Ringdikit, Seririt, Buleleng di depan rumahnya sebelum dibedah.

Foto kanan: Rumah Made Kawit setelah dibedah

Operasi Bersinar Agung 2016 Selesai

Polresta Tangkapan Terbanyak, Polres Bangli Terkecil DENPASAR-Fajar Bali Operasi Bersinar Agung 2016 dalam rangka pemberantasan narkoba yang digelar dari selama sebulan full, dari tanggal 21 Maret hingga 19 April, telah

adalah sabu seberat 1266.89 gram, disusul ekstasi 443 butir, ganja kering 49,08 gram yang nilai totalnya mencapai 2 miliar lebih.

Gelar hasil Operasi Bersinar Agung 2016 ini dihadiri langsung

selesai. Operasi yang digelar di sejumlah tempat hiburan seperti karaoke, diskotik, Lapas, rumah kos, vila, hotel hingga rumah kos, sukses menggulung 127 penguna narkoba. Barang bukti yang disita

oleh Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali Brigjen Pol Putu Gede Suastawa, sejumlah instansi dari Kanwil

Upaya pemberantasan narkoba jangan hanya selesai di operasi yang sifatnya musiman.

Pengedar narkoba tidak bodoh, bisa saja mereka beroperasi lagi ketika operasi musiman dihentikan. Pemberantasan narkoba harus dilakukan setiap saat, tanpa adakompromi, apalagi konspirasi.

Bli Fajar

KE HAL. 11

Dishub Ancam Sanksi Berat

Gubernur Deadline Penertiban Truk Kelebihan Tonase Hingga Senin Depan Aksi mencak-mencak Gubernur Bali Made Mangku Pastika di UPT. Jembatan Timbang Cekik, Kabupaten Jembrana, Selasa (19/4) lalu berlanjut. Rabu (20/4) kemarin, Gubernur Pastika mengindikasikan akan ‘merombak’ jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) yang bertugas UPT tersebut. Bahkan, Dinas Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi Provinsi Bali di-deadline hingga Senin (25/4) mendatang untuk menindak tegas truk-truk yang melebihi kapasitas.

DENPASAR-Fajar Bali Gubernur Pastika menegaskan, sejak seminggu lalu dirinya sudah menginstruksikan agar Dinas Perhubungan Provinsi Bali melakukan koordinasi di Pelabuhan Ketapang.

Sehingga truk-truk yang kelebihan muatan tidak diizinkan menye-

berang ke Bali.

Sayangnya, tugas tersebut belum dilaksanakan, sehingga Gubernur Pastika berinisiatif untuk melakukan pengecekan langsung. Ketika itu, Gubernur diam-diam menunggui truk yang melintas di jembatan timbang Cekik. Temuannya memang

cukup mengejutkan. Banyak truk yang melebihi tonase, tetapi diizinkan melintas oleh petugas.

“Saya sudah perintahkan seminggu KE HAL. 11

Partai di KBM Sepakat Buat MoU Koalisi Rochineng Kandidat Kuat Tantang Incumbent

026/VI/W-020

Sugawa Korry

FB/DOK

DENPASAR-Fajar Bali Menjelang Pilkada Buleleng 2017 mendatang, sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Bali Mandara (KBM) di Buleleng menggelar pertemuan di Denpasar. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas arah KBM dalam Pilkada Buleleng.

Tampak terlihat, pertemuan yang dibalut dengan rapat koordinasi ini

FB/DOK

Ketut Artika

PILKADA BULELENG

2017

para petinggi partai di antaranya, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buleleng Nyoman Sugawa Korry, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng Lu Gede Herryani, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleleng Jro Nyoman Rai Yusha, Ketua DPC PPP Kabupaten Buleleng H. Mulyadi Putra, Ketua DPD PAN Kabupaten Buleleng Suwandi Dwi Warsono. Tak hanya para ketua partai, salah satu calon yang dikabarkan akan maju dalam Pilkada KE HAL. 11

Pengamat Dorong Calon Independen di Pilgub DENPASAR-Fajar Bali Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali yang akan berlangsung kurang lebih 2 tahun lagi, saat ini telah memunculkan beberapa nama calon. Kebanyakan, figur kandidat yang bermunculan saat ini merupakan orang partai. Hanya sebagian saja yang dari non partai, sebut saja Gede Pasek Suardika, Arya Wedakarna, dan Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Temaya. Seakan bosan dengan figur partai, masyarakat saat ini ingin agar hadir calon independen (perseorangan).

Seperti yang disampaikan oleh pengamat politik dari

FB/IST

Suka Arjawa

Fisip Universitas Udayana, Dr. I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, M.Si. Jika merujuk KE HAL. 11

985 Orang Lulus Seleksi Administrasi Penyuluh Bahasa Bali Tim Seleksi Pastikan Tak Ada Kepentingan Pribadi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Kamis (21/4) hari ini mengumumkan pendaftar tenaga kontrak/non PNS penyuluh Bahasa Bali yang lulus tes administrasi.

Berdasarkan hasil seleksi, d a r i 1 1 3 5 p e l a m a r, s e b a nya k 1 5 0 o ra n g dinyatakan tidak lolos.

Mayoritas disebabkan oleh ijazah dan usia pelamar yang tidak sesuai dengan ketentuan.

DENPASAR-Fajar Bali Rabu (20/4) kemarin, KadisONLINE: www.fajarbali.com

bud Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha memaparkan, tim seleksi telah merampungkan tes administrasi. Dirinya memastikan, seleksi dilakukan secara objektif. “Tim telah bekerja keras lakukan seleksi. Ini betulbetul objektif. Tim pun bisa menjelaskan, kenapa pelamar dinyatakan tidak lulus, padahal tes administasi dinilai paling mudah,” jelasnya.

Dewa Beratha memaparkan, berdasarkan pengecekan tim seleksi, memang tak semua pendaftar dinyatakan lulus tes administrasi. Dari 1135 orang pelamar, hanya 985 orang yang dinyatakan lulus. Sedangkan

FB/ANGGA

UMUMKAN-Kadisbud Bali Dewa Putu Beratha saat mengumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi penyuluh bahasa Bali.

sebanyak 150 orang tidak lulus.

Tercatat, pelamar dari Kabupaten Gianyar yang paling banyak tidak lulus, yakni sebanyak 28 orang. Disusul pelamar dari Kabupaten Tabanan sebanyak 26 orang. Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus akan diumumkan di papan pengumuman Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan di papan pengumuman Kantor Gubernur Bali. Selain itu, dapat pula dilihat melalui webside www.dishub.baliprov.go.id.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengambil nomor peserta tes tulis pada tangal 25-29 April mulai pukul 09.00-51.30

wita. Tempatnya di sekretariat perekrutan tenaga kontrak/ Non PNS penyuluh Bahasa Bali, gedung unit III lantai 1 Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. “Pada saat mengambil nomor peserta tes tulis wajib membawa KTP asli dan tidak boleh diwakilkan,” imbuhnya.

Ketua Tim Seleksi Perekrutan Penyuluh Bahasa Bali, I Gde Nala Antara menerangkan, pelamar yang tidak lulus disebabkan oleh beberapa faktor.

Utamanya, karena ada yang menggunakan ijazah yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. KE HAL. 11

Layouter: Dejerie

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI TENAGA PENYULUH BAHAS BALI KABUPATEN/ PELAMAR KOTA

LULUS

Badung

129

114

Bangli

120

111

Buleleng

134

122

Denpasar

117

94

Gianyar

185

157

35

31

Karangasem

236

213

Klungkung

73

63

106

80

Jembrana

Tabanan

Total jumlah pelamar : 1135 orang Total lulus administrasi : 985 orang

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2

Mimih, Pelajar SMP Ternyata Ibu Kandung Orok

Sakit Perut, Orok Lahir di Toilet Petugas unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Denpasar akhirnya bernafas lega.

Pelaku pembuang orok akhirnya terungkap, ternyata pelajar putrid kelas 2 SMP di Denpasar. Remaja belia itu mengaku dialah yang membuang orok di toilet Instalasi Rawat Darurat (IRD) Klinik Penta Medica yang terletak di Jalan Marlboro Denpasar, Minggu (17/4) lalu. Bayi berusia 6 Bulan itu keluar tanpa sengaja, saat pelaku merasakan sakit perut.

DENPASAR-Fajar Bali Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Reinhard Habonaran Nainggolan mengatakan, pihaknya sudah memintai keterangan pelajar yang terduga sebagai pembuang orok dan hasilnya cukup menggembirakan. Remaja berinisial Bunga itu berterusterang kepada penyidik PPA Polresta Denpasar. “Remaja itu berusia 14 tahun pelajar kelas 2 SMP. Setelah kami periksa, dia mengakui terus terang,” ungkap Kompol Reinhard, Rabu (20/4) kemarin.

Pelaku sendiri menerangkan bahwa yang menghamilinya adalah kakak kelasnya, yang duduk dikelas 3 SMP. Perbuatan “terlarang” itu mereka lakukan atas dasar suka sama suka.

Tanpa disadarinya, pelaku hamil 6 bulan. “Kalau dilihat dari penuturannya dia anak baik. Katanya yang melakukan “gituan” kakak kelasnya. Kami akan memintai keterangannya,” ujar mantan Kapolsek Kuta Utara ini.

Sementara menurut Kompol Reinhard, kehamilan pelajar putri itu tidak ada yang tahu.

Bahkan, keluarganya sekalipun.

Pada saat diantar oleh bibi

dan bapaknya, pelaku hanya mengaku sakit perut dan minta dibawa berobat. Akhirnya, bibi dan bapaknya membawanya ke klinik Penta Medica yang terletak di Jalan Marlboro Denpasar, pada Minggu (17/4) dinihari.

Awalnya mereka datang ke klinik untuk minta surat rujukan untuk berobat ke rumah sakit, sekalian berobat. “Mereka datang ke Klinik dengan menggunakan kartu BPJS, katanya pelaku sakit perut,” ujar Kompol Reinhard.

Oleh dokter klinik, pelaku diberikan obat gluconate (obat diare). Akan tetapi, belum sempat obat diminum, pelaku merasakan sakit perut yang luar biasa dan akhirnya memilih masuk ke toilet. Ternyata, di dalam toilet itulah pelaku melahirkan jabang bayinya yang berusia 6 Bulan. Tragisnya, pelaku sendiri menarik paksa bayi keluar. “Dari hasil otopsi, ari ari bayi ditarik paksa. Dan pelaku mengakuinya,” ujarnya.

Saat berada di kamar mandi selama 1,5 jam, bibi dan bapaknya merasa khawatir. Mereka sempat mengedor ngedor pintu kamar mandi. Namun begitu dilihat keluar dalam kondisi berdarah-darah, pelaku hanya

TKP PENEMUAN OROK-Klinik Penta Medica kini menjadi sorotan setelah ditemukanya orok di toilet IRD.

mengatakan lagi menstruasi.

Karena tidak curiga, pelaku kemudian diajak pulang.

Lebih lanjut ditegaskannya, pihaknya juga sudah memeriksa dokter klinik. Hasilnya, dokter klinik sendiri mengaku tidak mengetahui kalau pelaku dalam keadaan hamil. Karena saat dilihat, perutnya tidak membesar. “Dokter klinik juga tidak tahu kalau pelaku hamil,” bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, orok berjenis kelamin laki laki ditemukan seorang Cleaning Servis, Aprilis Saptian Maga, di toilet UGD Klinik Penta Medica di Jalan Malboro Denpasar, pada Minggu (17/4) sekitar pukul 09.30 WIta. Saat membersihkan toilet, CS tersebut kaget melihat ada plastik kresek di dalam tong sampah, tertimbun alat alat medis. Ketika dibuka, saksi asal NTT ini kaget melihat orok bayi premature tewas. R-005

yakni Siti Sapurah didampingi kuasa hukumnya, Haposan Sihombing, Rabu (20/4) kemarin. Menurut kuasa hukum saat ini pihaknya masih menunggu kesipana aparat keamanan untuk segera melaksanakan eksekusi terhadap 36 KK di Kampung Bugis Serangan. Diterangkanya, putusan majelis hakim dalam perkara ini sudah adil. “Sejak awal kami telah memberi ruang bagi warga untuk melakukan upaya damai. Diantaranya dengan memberikan dana tali kasih pada 36 Kk tersebut,

namun ditolak. Sebaliknya warga malah mengajukan gugatan lagi yang sejatinya materi gugatannya sama,” jelasnya kemarin.

Bahkan, katanya warga mengingkari perjanjian yang berisi akan pindah bila kalah sampai tingkat PK. “Kenyataannya sudah kalah tetap tidak mau pindah, sekarang tinggal tunggu aparat.

Untuk itu, kata Haposan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan warga selain menerima putusan Hakim dan eksekusi akan tetap dilaksanakan. “Eksekusi

ini tidak terpengaruh gugatan lain baik secara perdata maupun pidana," tegas Haposan.

Seperti diberitakan, sengketa ini berawal dari gugatan yang dilayangkan Hj Maisaroh kepada 36 KK (kepala keluarga) yang menempati lahan seluas 1,2 hektar di Kampung Bugis, Serangan. Kasus ini sendiri akhirnya berakhir di Mahkamah Agung (MA) yang menerima gugatan yang diajukan Maisaroh. Pada Juni 2014, PN Denpasar yang diback up ratusan aparat kepolisian melakukan eksekusi lahan.

Bali dengan turut membangun Bali wilayah utara, barat dan timur. “Mari kita bangun wilayah Bali selain Bali Selatan sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan,”imbuhnya.

Disamping itu, Wagub Sudikerta juga mengajak para anggota PHRI Bali untuk turut berpartispasi berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur Bali seperti rencana pembangunann bandara di wilayah Bali Utara. Serta pembangunan stadion international, dimana semua pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke pulau Bali yang nantinya akan berimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergitas semua komponen masyarakat dalam upaya memenangkan persaingan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia di tengah persaingan pariwisata dunia.

Menurutnya terdapat tiga nilai dalam upaya memenangkan

persaingan yaitu “solid, speed” dan “smart” (3S). Dalam sikap “solid” dituntut rasa persatuan sehingga dengan bersatu kita akan dapat memengkan persaingan. Begitu pula halnya dengan nilai “speed” dan “smart” dimana kita harus bergerak cepat dalam upaya menangkap peluang peluang di bidang kepariwisataan serta menggunakan cara cara yang “smart” dalam menangkap peluang tersebut dan tak kalah pentingnya adalah peningkatan penggunaan media teknologi digital.

Rakernas I PHRI Bali yang berlangsung dari tanggal 20-24 April 2016 mengangkat tema “ Wujudkan Target Pariwisata 2019 “ ini diikuti oleh sekitar 500 peserta dari anggota PHRI seluruh Indonesia serta stakeholder dalam bidang pariwisata juga dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali Ketut Wija, Ketua Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha, Kapolda Bali Sugeng Priyanto,

Artis Tamara Bleszynski Dianiaya Kapolres: Kalau Dia Masih Ngotot, Kami Gelar Rekontruksi D E N PASA R- Fa j a r Bali Kapolres Badung AKBP Tony Binsar Marpaung sepertinya kesal dengan pengakuan I Wayan Putra Wijaya alias Wayan Sobrat yang membantah menjambak rambut artis Tamara Bleszynski pasca kejadian di Jalan Raya Semat Kuta Utara, pada Kamis (14/4) lalu. Jika tetap Wayan Sobrat masih ngotot tidak mengakui perbuatannya, penyidik akan segera melakukan rekontruksi.

Rekontruksi ini FB/HS harus dilakukan ujar AKBP Tony Binsar Marpaung AKBP Tony, guna mengetahui kebenaran dari laporan artis asal Bandung Jawa Barat ini. Dimana, Tamara mengaku rambutnya dijambak dari belakang oleh Wayan Sobrat saat berada di atas motor bersama temannya Andrian T. King. Sementara pengakuan Tamara bertolak belakang dari hasil pemeriksaan Wayan Sobrat. Dia membantah menjambak rambut Tamara tapi menjambak rambut temannya Adrian T. King. “Rekontruksi akan segera kami lakukan untuk mengetahui siapa yang jujur dan bohong dalam kasus ini,” ujarnya tegas saat jumpa pers hasil Operasi Bersinar Agung 2014 di Mapolda Bali, Rabu (20/4) kemarin.

Ditanya mengapa penyidik terkesan lamban menangani kasus ini, padahal sejumlah bukti-bukti sudah dikantongi petugas untuk menyeret Wayan Sobrat sebagai tersangka.

Perwira melati dua dipundak ini mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan dan perlu kehati-hatian. “Penyelidikan masih berjalan dan statusnya masih terlapor,” tegas perwira asal Sumatera Utara ini.

Ia mengakui, semua pembuktian sudah dikantongi penyidik namun perlu dilakukan pendalaman. “Tadi (kemarin) sudah dilakukan gelar perkara, tapi masih perlu dilakukan pendalaman. Kami memerlukan keterangan saksi ahli terkait visum et revertum,” tegas AKBP Tony. R-005

Kirim Gambar Porno ke Anak Polisi, Pengawai Kontrak SD Ditahan

Bunga

Permohonan Diajukan, Pihak Hj Maisorah Desak Segera Eksekusi

DENPASAR-Fajar Bali Kabar terbaru datang dari kasus sengketa eksekusi kasus Kampung Bugis. Yang teranyar, permohonan eksekusi atas putusan yang mengalahkan 36 KK (kepala keluarga) di Kampung Bugis, Serangan, telah diajukan pihak Hj Maisaroh 11 Pebruari 2016 lalu.

Artinya, pelaksanaan eksekusi diminta segera dilakukan, sebagai kepastian hukum yang telah diputuskan majelis hakim PN Denpasar sebelumnya.

Demikian ditegaskan kuasa hukum pihak Hj Maisaroh,

FAJA R BALI

KAMIS, 21 APRIL 2016 l Tahun XVI

Namun eksekusi ini mendapat perlawanan warga hingga terjadi bentrok di lokasi sengketa. Tidak lama berselang, kuasa hukum warga Kampung Bugis kembali mengajukan gugatan dengan beberapa bukti baru. Digugatan, menyatakan lahan yang diklaim milik Maisaroh bukan di lahan yang kini ditempati 36 KK. Melainkan ada di selatan tanah tersebut.

Di tengah persidangan, sempat terjadi mediasi antara kedua belah pihak. Bahkan sempat ada kembali tawaran tali kasih, namun ditolak warga. R-005

TABANAN-Fajar Bali Ulah pegawai kontrak di Tabanan tak patut ditiru, sebut saja Andhika Ramadhan (24), pegawai kontrak di salah satu SD di tabanan. Gara gara mengirim gambar porno kepada seorang siswi SD yang belakangan diketahui anak polisi, Andhika yang bertugas di bagian Tata Usaha (TU) terpaksa berurusan dengan pihak berwajib. Kini, pelaku yang tinggal di Jalan Belimbing, Gang III, Nomor 4, Dlod Rurung, Desa Delod Peken mendekam di tahanan Polres Tabanan.

Andika dilaporkan ke Polres Tabanan pda 14 April 2016 lalu, oleh orang tua siswi SD

kelas VI. Orang tuanya tidak terima anaknya dikirimin delapan gambar seronok. Apalagi orang tua anak siswi itu adalah pejabat kepolisian. “Pelaku kirim gambar porno kepada anak polisi,” ujar sumber.

Andhika dikabarkan orang yang sopan dan bertanggungjawab dipekerjaanya. Namun siapa sangka, otak “ngeresnya” membuat dirinya masuk penjara. “Padahal orangnya sopan,” ujar sumber lagi. Kabag Humas Polres Tabanan Kompol I Gusti Nyoman Suweca enggan berkomentar mengenai kasus tersebut. Ia meminta untuk menanyakan besok.

“Besok saja ya,” ujarnya singkat. W-004

Gubernur Pastika Harap Rakernas I PHRI Hasilkan Program Kerja Nyata Dalam Upaya Pembenahan Pariwisata

DENPASAR-Fajar Bali Kondisi pariwisata Indonesia yang telah menunjukkan kemajuan dan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kunjungan langsung wisatawan mancanegara ke Indonesia dan ke Bali pada khususnya. Pemerintah akan terus berupaya keras untuk dapat mempertahankan kondisi pariwisata yang sudah membaik dan maju tersebut. Dengan adanya berbagai peristiwa dan krisis global yang masih melanda dunia saat ini menuntut agar segera dilakukan langkah penataan, pengelolaan serta pembenahan terhadap sektor pariwisata kita yang masih rentan terhadap masalah keamanan, kesehatan dan kenyamanan wisatawan.

Dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional I (Rakernas I) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang lebih tajam.

Sehingga mampu menjawab tantangan tantangan yang dihadapi kepariwisataan di masa yang akan datang. Demikian disampaikan Gubernur Bali

Made Mangku Pastika dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam acara pembukaan Rakernas I PHRI Tahun 2016 yang bertempat di Bali International Convention Center, The Westin Resort Nusa Dua Bali Rabu (20/4).

Lebih lanjut Pastika menyampaikan terdapat empat langkah penting yang dapat dilakukan dalam upaya pembenahan pariwisata itu sendiri yang meliputi pembenahan aspek destinasi wisata, pembenahan dalam hal pemasaran pariwisata, pembenahan aspek sumber daya pariwisata serta usaha pariwisata. Dimana semua dapat dilakukan secara terpadu dan bersinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku pariwisata dan masyarakat luas. Sementara itu Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam kesempatan tersebut menambahkan agar para anggota yang tergabung dalam PHRI khususnya PHRI Bali untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat

FB/IST

RAKERNAS PHRI-Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam acara pembukaan Rakernas I PHRI Tahun 2016, kemarin.

Bupati Bangli I Made Gianyar serta undangan lainnya. Kegiatan Rakernas I PHRI ini juga dirangkaikan dengan kegiatan lainnya seperti kegiatan exhi-

bition, table top, serta seminar yang akan menghadirkan beberapa pembicara seperti Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya RI Rizal

Ramli, Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, Mentri Koperasi dan UKM RI AA Gede Ngurah Puspayoga serta pembicara handal lainnya.W-019*

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat  Manajer Pemasaran, Iklan & Pengembangan Bisnis : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Koordinator Sirkulasi: Putu Lera Atmaja Staf Sirkulasi: Wayan Sumadita, Ida Putu Juliartana, Kadek Edi Suresta Jaya, Ida Ketut Ngurah Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana/Koordinator Liputan: Gusti Agung Paramita  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Hery Subagio, I Nyoman Sukadana  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Ayu Diah, Agung Gde, Angga Wijaya, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem)  Kontributor:Ketut Suarja Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Wiadnyana, Manik, Ari  Fotografer :Kasturi, Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283, Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Ari

KOTA PLUS

FAJA R BALI

KAMIS, 21 APRIL 2016 l Tahun XVI

DKP Gencarkan Penataan Taman Perbatasan DENPASAR-Fajar Bali Untuk merealisasikan program 100 hari kerja Wlikota Denpasar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) makin menggencarkan penataan taman. Termasuk melakukan pergantian tanaman di sepanjang Jalan By-Pass Ngurah Rai. Selain itu DKP juga tengah menyelesaikan penataan taman di perbatasan kota. Penataan taman perbatasan bahkan ditarget rampung sebelum pertengah Mei 2016, karena merupakan salah satu program 100 hari kerja Walikota Denpasar, IB. Dharmawijaya Mantra.

Saat ini, DKP juga tengah melakukan penataan taman, selain masalah kebersihan. Salah satunya, menata tiga taman perbatasan yakni, di Ubung (perbatasan Denpasar – Badung), di wilayah Margaya (Jalan Imam Bonjol) dan di Tohpati. ‘’Penataan taman perbatasan ini dilaksanakan karena masuk dalam program 100 hari kerja Bapak Walikota. Selain menata taman, di perbatasan juga akan ditambah ornamen-ornamen berupa patung komunitas seni-

tanaman kamboja diganti dengan sikat botol merah yang telah terbukti tahan terhadap polusi. ‘’Di By-Pass Ngurah Rai sudah ditanam sekitar 1500 bougenvile. Tanaman ini dipilih karena lebih tahan panas, dan berbunga saat musim kemarau,’’ tandas Wisada.

Wisada pun mengaku, pihaknya juga akan menambah lampu taman di Taman Kota Lumintang dan Lapangan Puputan Badung. Penambahan lampu di Taman Kota Lumintang, berFB/CAR tujuan agar masyarakat tetap Ketut Wisada bisa beraktivitas seperti jogging man yaitu penari dan penabuh,’’ pada malam hari. Namun, disisi ungkap Kepala DKP Kota Den- lain lampu penerangan tersebut pasar, I Ketut Wisada Wisada, juga tidak akan mengganggu air mancur animasi yang ada. Ada Rabu (20/4) kemarin.

Selain menata taman per- sekitar 30 titik lampu yang akan batasan, pihaknya juga mere- dipasang. Agar tak mengganggu vitalisasi taman boulevard di air mancur animasi, pemasanJalan By-Pass Ngurah Rai dan gannya akan didesain mengdi Jalan Gajah Mada. Untuk ta- hadap ke bawah. ‘Kami juga man di Jalan By-Pass Ngurah akan memasang penyaring air Rai, dari Tohpati hingga Tanah di kolam air mancur, sehingga Kilap, Suwung Kauh, telah di- airnya tidak cepat berubah lakukan pergantian tanaman, warna. Sedangkan, di lapangan dengan menanam sekitar 1500 Puputan Badung akan dipasang bougenvile (kembang kertas). empat titik lampu penerangan,’’ Sedangkan di Jalan Gajah Mada, pungkas Wisada. R-004

Buang Sampah Sembarangan

5 Orang Diamankan di Jalan Supratman DENPASAR-Fajar Bali Pemkot Denpasar melalui satgas kebersihan yang melibatkan aparat Kecamatan Denpasar Timur dan aparat Desa Sumerta Kaja mengamankan 5 warga masyarakat yang membuang sampah sembarangan di atas trotoar Jalan WR. Supratman, Selasa (19/4).

Camat Denpasar Timur, Dewa Made Puspawan saat dihubungi Rabu (20/4), mengatakan saat ditanggkap kelima warga masyarakat ini dengan seenaknya membuang sampah diatas trotoar. “Terpaksa kami amankan, dan saat itu kelimanya kami suruh untuk membersihkan sampah yang telah dibuang, dan KTP nya kami sita dan selanjutnya kami serahkan kepada PPNS untuk disidik lebih lanjut,” terang Puspawan.

Pihaknya merasa geram karena setiap hari di tempat tersebut ada saja sampah menumpuk di luar waktu pembuangan. “Saya menugaskan staf dan bekerja sama dengan kadus Banjar Peken dan Kadus Banjar Pande Sumerta Kaja memantau di tempat tersebut, dan berhasil mengamankan lima masyarakat yang membuang sampah sembarangan,” tandasnya.

Bagi yang melanggar akan

3

Deputi LAN Umumkan 12 Kepala Daerah Yang Inovatif

Rai Mantra Masuk Daftar Kepala Daerah Inovatif di Indonesia Otonomi Daerah (Otda) dengan pilkada langsung memberi ruang bagi lahirnya pemimpin- pemimpin daerah yang inovatif. Kedekatan jarak antara pemimpin dan yang dipimpin membuat berbagai persoalan publik mendapat respon lebih cepat. Saat ini Indoneaia memiliki 12 potret kepemimpinan daerah yang inovatif. Salah satunya Walikota Denpasar I.B Rai Dharmawijaya Mantra menjadi salah satu walikota di Indonesia yang memiliki inovasi yang luar biasa dalam membangun daerah.

JAKARTA-Fajar Bali Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Tri Widodo W Utomo, MA., menyampaikan hal itu pada seminar Nasional memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah yang berlangsung Selasa (19/4) di Aula Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta.

LAN mencatat terdapat 12 deretan Walikota dan Bupati di Indonesia termasuk Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra sebagai pemimpin daerah inovatif bersama 11 Kepala Daerah lainnya diantaranya Walikota Bandung, Ridwan Kamil;

Walikota Surabaya, Tri Risma Harini; Bupati Bantaeng, Nurdin Abdulah; dan Walikota Malang, H. Mochamad Anton.

Dikatakan, kepemimpinan daerah inovatif memiliki visi sangat kuat tentang masa depan daerah, percaya diri yang tinggi untuk melakukan perubahan dan menjadi role model dalam perubahan pembangunan dan pelayanan publik ke arah lebih maju terbuka dan transparan.

“Walikota Denpasar Rai Mantra memiliki inovasi yang luar biasa dalam melakukan perubahanperubahan di daerah, sehingga Denpasar saat ini menjadi salah satu role model pembangunan

FB/CAR

IB. Rai Dharmawijaya Mantra

nasional,” tandas Tri Widodo Utomo, seraya menambahkan, pemimpin inovatif tak terlepas dari karakter dan antusias untuk membangun daerahnya yang berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk juga memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk melaksanakan inovasinya tersebut.

Tri Widodo Utomo juga menyebutkan, masa depan Indonesia terletak pada para pemimpin di daerah yang berani membuat inovasi yang berbeda dan memastikan terjadinya perubahan.

Kepemimpinan menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan daerah dan inovasi merupakan faktor kunci keberhasilan kepemimpinan. Karena membangun Indonesia pada hakikatnya adalah membangun daerah, Indonesia kuat jika daerah kuat. Saat ini era baru OTDA dengan tantangan baru meliputi potensi daerah belum dikelola optimal, meski tak sedikit juga daerah yang terkendala karena potensi alam yang terbatas, mutu SDM yang rendah, infrastruktur belum memadai, kapasitas fiskal masih lemah, dan kesejahteraan masyarakat di daerah belum terwujud.

Karenanya, dalam kepemimpinan baru membutuhkan pemimpin inovatif, mampu berpikir berbeda yang menghasilkan inisiatif baru yang cerdas dan bisa menarik “lesson learned” dari pengalaman kepemimpinannya. “Untuk itu dalam seminar nasional kali ini kami mengundang para bupati dan walikota yang telah mampu berinovasi di daerahnya dan bertukar pikiran dalam pertemuan ini,” ujarnya. R-004*

Denpasar Satu-satunya Pemda di Bali Raih Penghargaan APN

Tekankan Perencanaan Pembangunan Pada Asas Kemanfaatan

FB/CAR

DIAMANKAN-Lima orang pembuang sampah sembarangan sudah diamankan oleh Kadus Br. Peken dan Kadus Br. Pande Sumerta Kaja

disidang tipiring untuk memberikan efek jera. Waktu sidang yang dilakukan akan sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar. Agar tidak ada lagi yang melanggar pihaknya tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar membuang sampah langsung pada Container Sampah atau di swakelola sampah di Banjar masing-masing dan tepat pada waktunya.

Puspawan mengatakan aksi itu dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. “Kami lakukan aksi ini bukan semata-mata mencari

kesalahan mereka, tapi kami membuat mereka sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan,” terang Puspawan.

Puspawan juga mengaku sangat menyesalkan kejadian ini. Terlebih, sampah yang menumpuk tersebut berada di atas trotoar, meski sudah dipasang papan pemberitahuan dilarang membuang sampah. Tetapi masyarakat masih saja membuang sampah di lokasi tersebut. ‘’Kesadaran masyarakat tentang kebersihan perlu ditingkatkan lagi. Agar tidak ada lagi yang membuang sampah disana kami akan meminta DKP Kota Denpasar untuk menaruh pot bunga di tempat tersebut,’’ ucapnya. R-004

JAKARTA-Fajar Bali Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah kota Denpasar yang menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat mendapat apresiasi pemerintah pusat. Pada Tahun ini Pemkot Denpasar menjadi salah satu pemerintah daerah terbaik di Indonesia dalam penyusunan program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan meraih Anugerah Pangripta Nusantara (APN) pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Penghargaan APN diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, Rabu (20/4) di Hotel Bidakara, Jakarta yang diterima langsung Walikota Denpasar I.B Rai Dharmwijaya Mantra. Penganugrahan ini juga dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 serta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Pelaksanaan Musrenbangnas dengan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo.

APN yang diterima Kota Den-

APN-Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra, menerima Anugerah Pangripta Nusantara dari Pemerintah pusat yang diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, Rabu (20/4) di Hotel Bidakara, Jakarta FB/CAR

pasar juga telah diraih penghargaan yang sama di tingkat Provinsi Bali belum lama ini yang sekaligus Pemkot Denpasar sebagai satu-satunya Pemda di Bali yang meraih APN tingkat nasional tahun ini.

Penghargaan ini diraih berkat perencanaan dalam penyusunan program kerja Pemkot Denpasar telah melakukan tahapan penyusunan mulai dari jenjang Forum Perangkat Daerah (FPD) Kota Denpasar yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) yang diharapkan dapat menghasilkan langkah baru yang praktis dan episien dalam pelaksanaan program pembangunan. “Asas kemanfaatan pada masyarakat sangat penting dibandingkan dengan pemanfaatan administrasi dan formalitas, sehingga kemanfaatan dapat menjadi acuan dalam kesuksesan program pembangunan kedepan di Kota Denpasar,” ujar Walikota Rai Mantra, di sela-sela penerimaan APN. Diakuinya, kendala dalam

perencanaan harus lebih responsip dalam penanganannya.

Melalui Forum SKPD bagaimana menyelaraskan masalah rencana strategis perangkat daerah menjadi program prioritas di samping juga merupakan penjabaran dari visi dan misi. Dengan diterimanya APN ini diharapkan dapat memacu aparatur Pemkot Denpasar dalam penyusunan Renja yang baik dan benar. Contohnya dalam program penanganan masalah sampah lewat program yang memberikan kemanfaatan masyarakat yang diharapkan dapat ditangani secara smart. Mengingat permasalah sampah tidak saja masalah lingkungan namun juga menyangkut masalah kesehatan lingkungan yang harus direncanakan secara matang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan daerah yang mendapat penghargaan APN ini, karena program yang dirancang di daerah betul-betul mencapai sasaran dan ada sinergis antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

“Hal ini perlu penyatuan program antara kementerian bersama Pemda sehingga dapat memberikan kemanfaatan pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya. R-004

Maknai Hari Purnama

Malam Ini, Seniman Lansia Pentaskan Sendratari Ramayana DENPASAR-Fajar Bali Ide cerdas Walikota Denpasr IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam memaknai hari suci Purnama yang jatuh setiap bulan sekali, merupakan suatu langkah antara pendekatan diri secara sepiritual dan pekerjaan. Dimana Walikota Rai Mantra mengajak pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar melakukan persembahyangan bersama setiap bulan Purnama sebelum melaksanakan tugas agar para pegawai dalam memberikan pelayanan lebih maksimal sesuai dengan motto Sewaka Dharma.

Pada Purnama Sasih Jiyestha, Kamis (21/4) ini malam harinya di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung akan ditampilkan seni pertunjukan pementasan Sendratari Ramayana oleh Sekaa Gong Lansia Werdha Shanti Kota Denpasar.

“Pementasan Sekaa Gong Lansia ini menghibur masyarakat yang sedang menikmati suasana bulan purnama di lapangan Puputan Badung,” ungkap Koordinator Sekaa Gong Lansia Werdha Shanti, Anak Agung Putra, Rabu (20/4) kemarin.

Pertujukan kesenian ini juga merupakan ide cerdas Bapak Walikota Denpasar dalam mengisi acara pada saat bulan purnama selain juga untuk mengantisipasi membludaknya para pemedek saat melaksanakan persembahyangan di Pura Jagatnatha. “Ini juga berkaitan

dengan wewalen (pertunjukan) di Pura Jagatnatha yaitu pergelaran wayang kulit yang sekarang ini di tambah dengan hiburan pertunjukan kesenian di lapangan puputan, dengan tujuan untuk membangkitkan kembali sinergitas antara kesenian dan spiritual,” ungkapnya.

Pertunjukan kesenian ini sudah dimulai sejak bulan lalu saat bulan purnama kedasa dengan pertunjukan kesenian arja remaja dan kali ini akan menampilkan para tokoh-tokoh seniman lansia yang tergabung dalam Sekaa Gong Lansia Werdha Shanti Kota Denpasar yang berjumlah 60 orang seniman dengan mempertunjukkan Sendratari Ramayana.

“Penampilan para tokoh-tokoh seniman pengrawit (penabuh) akan beraksi pada saat bulan Purnama Sasih Jiyestha Kamis (21/40 pukul 19.30 Wita di Lapangan Puputan I Gst Ngurah Made Agung,” paparnya.

Agung Putra juga menambahkan, pertunjukan kesenian ini akan terus diadakan setiap bulan sekali pada saat purnama dengan menampilkan pertunjukan kesenian yang berbeda-beda. Hal ini juga dapat memberikan hiburan bagi para pemedek yang melakukan persembahyangan di Pura Jagatnatha dan masyarakat umum selain memberikan kesempatan serta media bagi para seniman untuk bisa tampil dan berkreasi di dalam menunjukan kreativitasnya. R-004

LANSIA-Seniman lansia Kota Denpasar mendapat kesempatan menampilkan krfeativitasnya setiap bulan Purnama di Lapangan Puputan Badung IGusti Ngurah Made Agung FB/CAR

Layouter: Manik

DAERAH

4 Anggota FAD Dilatih Menjadi Seorang Pemimpin

WORKSHOP-Work shop forum anak daerah (FAD) Kabupaten Gianyar, di Ruang Sidang kantor Bupati Gianyar. fb/ARTAYASA

GIANYAR- Fajar Bali Pemimpin yang baik tidak didapat dengan cara instan, namun butuh pembelajaran yang terus menerus. Baik itu didapat dari lingkungan keluarga, sekolah, pelatihan maupun pengalaman hidup. Hal ini ditegaskan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda kabupaten Gianyar, Cokorda Gede Agusnawa saat mewakili Bupati Gianyar dalam acara work shop forum anak daerah (FAD) Kabupaten Gianyar, di Ruang Sidang kantor Bupati Gianyar, Rabu (20/4) kemarin.

“Membentuk seorang pemimpin yang berkualitas tidak lahir dengan sendirinya, tetapi melalui proses persiapan, pelatihan, bimbingan dan pengkaderan yang dilaksanakan sejak dini,” tegas Cok Agusnawa.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam upaya membentuk karakter generasi muda, baik formal maupun in formal. Salah satunya adalah melalui work shop FAD, dimana forum ini nantinya dapat digunakan sebagai wahana bagi anak muda untuk berkarya positif dan dapat menyalurkan aspirasi dan inspirasi mereka.

Dengan adanya komitmen pemerintah dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin sesuai dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan dan Partisipasi Anak, masa depan anak-anak

di Gianyar akan lebih terjamin.

Salah satu nara sumber work shop , Dra. Retno Indrayati S.psi seorang psykolog dari RSUP Sanglah Denpasar memberikan materi yang cukup menarik dan diminati oleh peserta yang sebagian berasal dari anak-anak SMP dan SMA se- Kabupaten Gianyar.

Peserta diajarkan bagaimana menyeimbangkan antara otak kanan dan kiri, dengan berbagai gerakan tangan yang sangat menyenangkan. Bagaimana cara menstimulasi otak kanan agar bisa mewujudkan apa yang kita impikan dan cita-citakan. Otak kanan mempunyai fungsi imajinasi kata Retno Indrayati, jadi kita bisa membayangkan apa yang menjadi masa depan kita 5 tahun atau 10 tahun ke depan.

“Bayangkan kita suatu saat nanti bisa menjadi seorang bupati, gubernur atau bahkan seorang presiden, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita menjadi seorang pemimpin,” tegas Retno Indrayati.

Sementara itu Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Gianyar, I.A Putu Sri Ambari,SH mengatakan work shop diikuti oleh sekitar 100 peserta dari FAD kecamatan dan Kabupaten .

Workshop berlangsung selama tiga hari (20 s/d 22 April) selain menghadirkan Dra. Retno Indrayati sebagai nara sumber, juga menghadirkan Ismangil, S.Sos Kabid Partisipasi Anak Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPA RI, Nanang A Rachman, S.Sos.M.Si Kasubid Partisipasi Anak Wilayah, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPA RI dan Hengky H, Kasi Inteldim Kodim 1616 Gianyar.

W-005

AMLAPURA-Fajar Bali Kebanyakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Karangasem kepengurusanya sudah kadaluwarsa sehingga Kesbangpolinmas melakukan pendataan kembali. Pendataan dengan mendatangi satu persatu alamat ormas yang telah terdaftar yang berjumlah 53 Ormas. Hal itu dikatakan kepala kesbangpolinmas, Ida Bagus Suastika, Rabu (20/4) kemarin.

Menurut Ida Bagus Suastika, dengan mengaktifkan kembali ormas tersebut, pihaknya berharap anggota ormas bisa hadir disaat-saat hari tertentu misalnya pada hari sumpah pemuda.

Selain itu, pendataan ormas yang aktif itu untuk memudahkan pihaknya melakukan pembinaanpembinaan. “Terkadang mereka tidak sadar jika kepengurusanya sudah berakhir, nah itu kita jajaki kembali, dan kita minta agar disusun kepengurusan baru,” ujarnya.

Pun dikatakan, pihaknya belum bisa memberikan pendanaan terhadap keberadaan ormas-ormas dimaksud. Namun jika ada ormas yang mengajukan

proposal,pihaknya pun akan mengkajinya terlebih dahulu.

Suastika menambahkan, untuk pembinaan Ormas anggaranya juga masih relative kecil, sehingga tidak semua ormas kebagian jatah. “Anggaran untuk kegiatan pembinaan ormas memang relative kecil, sehingga kami pun harus mengkaji terlebih dahulu jika ada ormas yang mengajukan proposal,” ujarnya.

Mantan Camat Abang, dan Kadishubdamkar Karangasem ini mengakui, untuk ditahun 2016 ini pihaknya sedang menyusun anggaran untuk pembinaan ormas. Sehingga kedepan, akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap Ormas bisa dilakukan.

Yang terpenting, sebutnya tahap pertama ini penjajagan kepengurusan Ormas yang telah habis kepengurusanya bisa terselesaikan. “Pembinaan tahap pertama pendataan kembali wadah dan kepengurusanya, setelah itu baru berpikir melakukan pembinaan-pembinaan. Dan harapan kami saat hari Sumpah Pemuda mereka sudah aktif,” ujarnya lagi. W-016

Kesbangpolinmas Data Kembali 53 Ormas di Karangasem

FAJA R BALI

KAMIS, 21 APRIL 2016 l Tahun XVI

Hati-hati, Jalur Culali Rusak Parah Bupati Bangli Made Gianyar bakal melaksanakan kebijakan, yakni perubahan jalur angkutan galian C. Semula angkutan galian C ini bisa lalu lalang di Jalur Penelokan-Kedisan, namun dalam seminggu ini, sopir angkutan galian C tidak bisa naik dari jalur ini. Mereka bakal dialihkan ke Jalur Culali-Yeh Mampeh. Lantas bagaimanakah kondisi jalan yang dipakai untuk jalur alternatif ini ?.

BANGLI-Fajar Bali Pantauan di lapangan, jalur Culali-Yeh Mampeh tergolong terjal dan banyak tikungan tajam. Bila pengendara truk lengah maupun mengangkut barang melebihi kapasitas angkut, maka kendaraan mereka bisa macet di tengah jalan. Selain terjal, jalur

ini relatif sempit sehingga bila sesama truk berpapasan maka salah satu truk harus mengalah mundur atau berhenti.

Seperti yang terlihat, Rabu (20/4), saat truk Polres Bangli yang akan melakukan pengamanan proses rekontrukasi kasus pembunuhan di Desa

Songan, berpapasan dengan truk pengangkut galian C di sebuah tikungan tajam, truk pengangkut galian C ini terpaksa harus mengalah dengan mundur.

Kondisi memang sangat berisiko, bila truk mati maka akan sulit dikendalikan.

Pada bagian lain jalur CulaliYeh Mampeh tembus Desa Songan ini, mengalami kerusakan yang cukup parah. Kanan-kiri bahu jalan terdapat lubang menganga akibat tergerus air hujan.

Namun hal ini belum mendapatkan penaganan dari pemerintah.

Ada sejumlah lubang besar yang telah ditutup dengan beton. Kemungkinan penututan lobang ini dilakukan secara swadaya oleh

warga setempat.

Sementara pada jalan Yek Mampeh tembus Banjar Tabu, kerusakan jalan juga terjadi.

Pada dataran rendah, tampak gundukan pasir yang dibawa hujan menghiasi rua jalan ini.

Kondisi ini tentunya menjadi kedalan tersendiri bagi sopir truk, karena gundukan semacam ini akan menyebab as truk bisa patah. “Jalur ini memang terjal, selain itu juga mengalami kerusakan. Kalau memang pemerintah bakal mengalihkan jalur truk ke jalur Culali, kita harap agar diperbaiki dulu,”ujar Made Seleman, salah seorang sopir truk asal Gianyar, di lokasi.

Sementara Kadis PU Kabupat-

en Bangli Ida Bagus Wediatmika saat dikonfirmasi tidak membantah kalau jalur Culali-Yeh Mampeh mengalami kerusakan.

Berkaitan dengan kerusakan yang terjadi itu, pihaknya bakal melakukan sejumlah kegiatan penyederan. “Jalan yang rusak akibat hujan akan kita sender, saat ini masih dalam proses pengadaan,”katanya.

Mantan Kadis Tata Kota ini menambahkan, berkaitan dengan bakal dijadikannya jalur ini jalur alternative truk pengangkut Galian C, pada tahun 2017 nanti bakal dilakukan perbaikan elegemen vertical. “Dengan demikian jalan ini nanti bisa lebih landai,”pungkasnya. W-002

Jelang Puputan Klungkung, Proyek City Tour Disidak SEMARAPURA-Fajar Bali Menjelang pelaksanaan HUT Puputan Klungkung ke 108 dan Festival Semarapura II, kegiatan proyek fisik yang mendukung kegiatan tersebut, Rabu (20/4) kemarin disidak Tim Inspeksi Pembangunan Pemkab Klungkung. Sidak kemarin dipimpin langsung Ketua Tim Inspeksi, Made Kasta yang sekaligus sebagai Wakil Bupati Klungkung didampingi Kadis PU, Gusti Ngurah Supartana, Kadisbudpar, Wayan Sujana, Kadishubinfokom, Nengah Sukasta dan instansi lain dari Kejaksaan dan PN Semarapura.

Sidak pertama dilakukan di Lapangan Puputan Klungkung. Di lapangan ini, Wabup Kasta masih melihat rumput di lapangan tersebut ditumbuhi tanaman liar seperti bayam dan rumput liar lainnya. Diharapkan rekanan yang menggarap proyek tersebut bisa mencabut rumput liar tersebut. Sidak selanjutnya pada gapura Disbudpar Klungkung. Pelaksaan pembangunan gapura ini masih ada yang tidak sesuai harapam, seperti plesteran dan finishing yang tidak dikerjakan dengan baik. Setelah di Budpar, rombongan Tim Inspeksi menuju Monumen Puputan Klungkung. Dilihatnya juga ada beberapa finishing proyek

SIDAK-Wabup Made Kasta didampingi Kadis PU melakukan inspeksi terhadap proyek fisik yang akan difungsikan saat Festival Semarapura fb/SARJANA

penataan monumen tersebut finishingnya belum sempurna.

Begitu pula saat melakukan sidak di Sub Terminal Semarapura yang lebih dikenal dengan pasar Senggol Klungkung. Di area ini juga didapati beberapa penyelesaian proyek yang belum sempurna. Sedangkan proyek

penghubung antara Pasar Senggol dengan Pasar Seni Semarapura saat ini juga masih dalam penyelesaian. Wabup Kasta meminta kepada seluruh rekanan agar bisa menyelesaikan proyek nanti pada 25 April mendatang. ”Tanggal 25 April harus sudah selesai, mengingat besoknya

sudah mulai pelaksanaan Festifal Semarapura dan HUT Puputan Klungkung,” tegas Wabup Kasta.

Bahkan Wabup Kasta meminta kepada Kadis PU untuk tidak menerima proyek yang tidak diselesaikan pada Tanggal 25 April nanti. ”Proyek

ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan City Tour, dan nantinya akan di launching, kami harap bisa selesai tepat waktu,” tegas Made Kasta. Dijelaskannya juga, selain menyoal penyelesaian proyek, diharapkannya kebersihan sehabis pelaksanaan proyek juga diperhatikan.W-010

Peringatan ke-44 HKG PKK Klungkung

PKK Harus Ikuti Kemajuan Jaman SEMARAPURA-Fajar Bali Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-44 Tahun 2016 di Kabupaten Klungkung dihadiri Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Klungkung, Nyonya Ayu Suwirta, Ketua Panitia Peringatan HKG PKK Nyonya Sri Kasta, beserta para kader Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Klungkung di Ruang Rapat Praja Mandala, Rabu (20/4) kemarin.

Ketua Panitia penyelenggara Nyonya Sri Kasta menyampaikan tujuan dilaksanakannya peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2016 dengan tema mewujudkan Kinerja Gerakan PKK Melalui Penguatan Dasawisma untuk memasyarakatkan Gerakan PKK sebagai Gerakan yang dikelola dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

HUT PKK-HKG PKK Klungkung ke 44 dirayakan sederhana, Rabu kemarin fb/SARJANA

Hal ini sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Program dan kegiatan PKK dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,

meningkatkan motivasi dan kesadaran kader dan masyarakat untuk lebih tahu, mau dan mampu melaksanakan programprogram PKK serta terus aktif mendukung kegiatan PKK. Peringatan HKG PKK Tahun

2016 dilaksanakan secara sederhana sekaligus untuk merayakan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Setelah acara peringatan ini dilanjutkan dengan acara seminar tentang kesehatan reproduksi remaja yang diikuti oleh sekaa teruna dari seluruh Desa/Kelurahan se-Kabupaten Klungkung kemudian acara dilanjutkan dengan memberikan teknik berbusana adat yang benar.

Ketua Umum PKK Pusat, Nyonya Dr Erni Guntarti Tjahjo Kumolo Ita yang dibacakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung Ny. Ayu Suwirta menyampaikan kepada jajaran Tim Penggerak PKK, para kader PKK, dan Kader Dasawisma agar senantiasalah bekerja dengan semangat relawan, tanpa pamrih, jangan pernah lelah untuk

selalu menimba ilmu. Perkembangan ilmu dan teknologi pada dewasa ini menuntut kita untuk selalu menyesuaikannya serta kembangkan terus jaringan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kelangsungan program-program PKK. Dalam sambutannya, Bupati Suwirta menyampaikan harapannya Ikut mendorong dan mensukseskan programprogram yang telah dirancang seerta berkomitmen untuk memberi perhatian serius terhadap suksesnya realisasi program-program Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung, termasuk tetap memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersinergi dengan SKPD terkait, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.W-010

Rekontruksi Pembunuhan Sadis di Songan Dijaga Ketat BANGLI-Fajar Bali Rekonstruksi pembunuhan sadis terhadap I Gede Pasek (34) warga Banjar Ulun Danu, Desa Songan, Kintamani, Bangli, Rabu (20/4) dijaga ketat aparat, dan menggunakan senjata laras panjang. Selain itu juga dilengkapi 2 ekor anjing pelacak, untuk menjaga keamanan pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 63 adegan itu.

Sesuai pantauan di TKP, sejak pukul 08.30 wita ratusan warga datang berduyun-duyun untuk menyaksikan dari dekat adegan demi adegan yang akan diperagakan para tersangka penganiayaan di TKP (pertigaan Banjar Hulun Danu Songan menuju Pura Kayu Selem, Songan). Sedikitnya ada 300 personil Polres Bangli diterjunkan dan di-back up sebanyak 40 anggota TNI untuk menghalau

masyarakat ke luar batas police line. Tampak sejumlah personil dengan bensenjata laras panjang dan dua ekor anjing pelacak juga turut disiagakan.

Rekonstruksi dimulai sekitar pukul 09.30 wita. Sesuai rekontruksi, kasus berdarah tersebut berawal ketika tersangka satu, Komang Kresna Wijaya (34) datang dengan mengendarai sepeda motor trail membonceng salah seorang saksi. Diduga karena pengaruh narkoba, tersangka I jatuh berulang kali bersama sepeda motor trailnya dan sempat disoraki oleh warga setempat termasuk oleh korban. Akhirnya, tersangka asal Denpasar yang selama enam bulan terakhir tinggal bersama di rumah tersangka II, Jro Wayan Luwes di Banjar Tabu, Desa Songan pulang untuk mengadu.

Tersinggung lantaran disoraki,

tersangka I dan tersangka II dengan mengajak adiknya, Jro Sukebal dan anaknya, Jro Surama kembali mendatangi TKP. Kali ini, para tersangka datang dengan membawa senjata tajam, berupa kapak, dua pedang dan satu pentungan kayu dengan mengendarai mobil APV. Tiba di TKP, setelah tersangka I menunjukkan orangnya (korbannya), bersama tersangka II langsung turun dari mobil dan menyerang korban yang saat itu berdiri disamping mobil carry untuk menunggu giliran mengangkut pemedek ke Pura Kayuselem. Namun sebelum adegan tersebut, salah seorang saksi Jro Suara menyatakan ada tiga pelaku yang keluar dari mobil tersebut dengan menghunus senjata tajam. “Saya tidak terima ini. Ada tiga pelaku yang sebenarnya turun dari mobil

dengan menghunus pedang,” ungkap Jero Suara. Pelaku lain yang disebutkan saksi, yakni Jro Sukebal. Hanya saja, saksi mengaku tidak melihat Jro Sukebal ikut melakukan penganiayaan kepada korban. “Yang jelas ada pelaku lain turun juga saat itu,” tegasnya.

Hanya saja, karena keterangan tersebut tidak pernah diungkapkan saksi saat menjalani pemeriksaan, rekontruksi tetap dilanjukan mengacu pada BAP sebelumnya. Adegan akhirnya berlanjut, korban diserang dua tersangka secara mendadak sehingga tak bisa banyak melakukan perlawanan. Awalnya korban di pukul oleh tersangka II dengan menggunakan pentungan kayu hingga tersungkur.

Setelah itu, tersangka I datang menebas kepala korban dengan menggunakan kapak. Namun

korban berupaya menangkis dan langsung berusaha kabur. Disisi lain, tersangka II justeru beralih menganiaya saksi korban, Jro Kadi yang saat itu baru mau keluar dari mobil carrynya. Namun korban berhasil kabur.

Tersangka II yang saat itu sudah kalap, sempat dicegat saksi korban, anggota Babinkamtibmas Banjar Hulundanu, tetapi gagal. Tersangka langsung memukul tangan kiri saksi korban dengan menggunakan pentungan kayu. Setelah itu, para tersangka kembali mengejar korban Gede Pasek yang sudah terluka parah dan roboh di depan mobil tersangka. Kesempatan tersebut, digunakan lagi tersangka I untuk menghabisi nyawa korban. Dengan menggunakan kapak, tersangka I dengan sadis menebas berulang kali bagian tubuh dan kepala korban.

Sementara saksi korban Jro Kadi setelah sempat dipukul dan ditebas oleh tersangka II, berhasil melarikan diri. Melihat salah satu korban tidak berdaya, para tersangka langsung kembali ke mobil. Tragisnya, saat hendak kabur tersebut tersangka II yang mengambil alih kemudi mobil dari Jro Surama, langsung melindas tangan kiri korban hingga patah.

Kapolres Bangli, AKPB. Danang Beny Kusprihandono didampingi Wakapolres Kompol Wimboko menerangkan rekontruksi digelar untuk mencocokan keterangan saksi-saksi dan tersangka yang ada dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

Adanya keterangan baru yang disampaikan sejumlah saksi, nantinya akan dimasukkan ke dalam keterangan tambahan.

“Rekontruksi kita gelar untuk

mencocokan dengan BAP. Karena itu, kalau ada keterangan baru, nanti akan dimasukkan dalam keterangan tambahan,” jelasnya. Tindak lanjut dari itu, sejumlah saksi akan kembali dipanggil untuk dimintai keterangannya secara bertahap mulai Kamis, besok.

Disampaikan juga, rekontruksi memperagakan sebanyak 63 adegan di tiga TKP, mulai dari TKP pertigaan jalan raya, banjar Hulundanu.menuju Pura Kayuselem, di rumah tersangka banjar Tabu dan kembali lagi ke TKP di jalan raya banjar Hulundanu, Songan. Untuk personil yang diterjunkan diakui, sebanyak 300 anggota Polres diback up 40 anggota Kodim.

“Pengamanan cukup ketat kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. W-002

Layouter:Manik

DAERAH

FAJA R BALI

KAMIS, 21 APRIL 2016 l Tahun XVI

POTRET FAJAR BULELENG Desa Kekeran Dinilai

5

ORI Evaluasi Pelayanan Publik Pemkab Tabanan Apresiasi Imbauan Bupati Soal “Keluar dari Zona Nyaman” dan Langkah Wabup Manfaatkan WA untuk Koordinasi Lintas SKPD

Meski telah memperoleh Government Award 2016 dari Sindo Weekly beberapa waktu lalu, komitmen Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik di lingkungan Pemkab Tabanan terus dilakukan.

Penilaian lomba desa

fb/AGUS

Lomba Desa yang diadakan oleh Pemkab Buleleng merupakan pembinaan untuk Desa agar dapat menyempurnakan kinerja pemerintahan dalam membangun Desa.

Ini juga merupakan upaya pemerintah kabupaten buleleng untuk membangun Desa yang sejalan dengan pembangunan perkotaan agar tercipta pemerataan penyebaran kegiatan pembangunan. Demikian diungkapkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana S.T saat menghadiri penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Buleleng bertempat di Desa Kekeran Kecamatan Busungbiu, Rabu (20/4).

Ditegaskan Bupati Buleleng bahwa pelaksanaan lomba desa ini merupakan agenda rutin setiap tahun sebagai barometer obektif terhadap kemajuan desa. Dan lomba Desa kali ini adalah merupakan upaya untuk mengukur kinerja pemerintah Desa dengan demikian perlombaan Desa dilaksanakan setiap tahun, merupakan upaya melihat tingkat perkembangan pembangunan yang dilaksanakan di Desa dan memberikan penghargaan kepada pemerintah Desa yang mampu mewujudkan kinerja yang baik. W-008

Sosialisasi Ranperda Perlindungan Petani

Petani Minta Air Subak Tidak Dijual

TABANAN - Fajar Bali Petani Tabanan meminta agar air yang digunakan oleh subak tidak dijual. Ketakutan petani Tabanan cukup beralasan karena selama ini banyak air subak yang dialihfungsikan untuk kebutuhan lainya. Kekhawatiran petani Tabanan terungkap dalam sosialiasi rancangan peraturan daerah (Ranperda ) Perlindungan Petani yang berlangsung di Kantor DPRD Tabanan, Rabu (20/4) kemarin.

I Made Astawa wakil subak Guama, Desa Selanbawak Marga mengatakan sumber air di Yeh Sungi yang digunakan petani setempat untuk pengairan sawah belakangan ini mulai dilirik PDAM untuk komersil. Bahkan, rencana tersebut sudah dikaji oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait. Meski sudah dilakukan penolakan oleh petani setempat, pengkajian rupanya tetap berlanjut. “Padahal subak sangat kekeringan air, satu DAM digunakan delapan subak. Jadi bergiliran nanam padi,” ujarnya.

Astawa menambahkan belum lama ini turun lagi kajian berupa proposal yang menyatakan bahwa petani di subak bersangkutan tidak kekurangan air. Atas hal itu pihaknya sudah menyampaikan komplain ke Balai Pengairan Bali Nusa Penida, dan meminta agar ditekanlah penggunaan air untuk komersial, apalagi katanya ada terobosan baru merubah air laut menjadi air bersih. “Nah itu meski digunakan dan dijadikan solusi,” tambahnya.

I Wayan Luget, Sabhantara kecamatan Kediri mengatakan hal serupa dimana sekarang ini dimanfaatkan juga oleh PDAM sehingga pengairan ke subak menjadi tersendat. Ini tentu saja meresahkan petani. “Sebenarnya Tabanan tidak pernah kekurangan air, hanya saja saat musim kemarau diakui kekeringan semakin menjadi,”ujarnya.

Terkait keluhan tentang air bagi petani, salah satu inisiator Ranperda inisiatif dewan, I Gusti Omardani mengatakan akan dibuatkan perda khusus. “Akan kita kaji dulu, masalah air bisa kita buatkan perda khusus,atau masuk ranperda dalam bentuk muatan lokal, karena pertanian dan perkebunan tidak bisa dipisahkan dengan air juga,” jelasnya.

Tidak hanya masalah air, dalam forum tersebut juga mencuat permasalahan tentang pemasaran pasca panen. Hanya saja untuk hal itu sebenarnya sudah masuk dalam draft. Yang berat disini adalah pengawalan, karena banyak tanggungjawab yang diemban Pemda seperti dari segi pembiayaan, pembinaan dan pemberdayaan. Termasuk juga bagaimana menjadikan orang menarik menjadi petani. “Yang paling menarik tadi ya bagaimana caranya menarik orang menjadi petani itu,” ucapnya seraya menambahkan, beragam masukan dalam sosialisasi ini akan diseleksi dan dipilah.

Sebelum nanti akan dikordinasikan ke eksekutif. “Kami targetkan ranperda ini selesai dibahas bulan mei,” jelasnya.

Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi mengatakan tujuan dari dibuatnya perda Perlindungan Petani adalah untuk melindungi petani dan menyelamatakan dari peradaban Bali. “Semoga Ranperda ini segera dapat disahkan, dan menjadi suatu bermakna bagi petani di Tabanan “ jelasnya. W-004

Saat kegiatan Sosialisasi Ranperda Perlindungan Petani yang berlangsung di Kantor DPRD Tabanan fb/doni

TABANAN – Fajar Bali Perbaikan demi perbaikan di bidang pelayanan publik terus diupayakan. Termasuk dengan membangun koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali yang sejak beberapa tahun terakhir ini mulai dibangun.

Sebagai kelanjutan atas koordinasi tersebut, Rabu (20/4), Pemkab Tabanan melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana menggelar Koodinasi, Pembinaan, dan Evaluasi Pelayanan Publik bersama ORI Perwakilan Bali. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab dan dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Kabupaten Tabanan I Wayan Yatnanadi. Sementara pesertanya adalah masing-masing kepala satuan kerja di lingkungan Pemkab Tabanan serta perwakilannya.

Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I, Bupati menjelaskan bahwa upaya untuk membangun pelayanan publik yang prima senantiasa dilakukan di lingkungan Pemkab Tabanan. Termasuk salah satunya melalui koordinasi, pembinaan dan evaluasi yang melibatkan ORI Perwakilan Bali.

“Sebagai tambahan, pada 12 April 2016 lalu, Bupati Eka Wiryastuti menerima penghargaan Government Award 2016 dari Majalah Sindo Weekly. Ini menandakan upaya kita sudah mendapatkan apresiasi di tingkat nasional. Namun yang terpenting dari itu adalah, bagaimana kita tetap meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sudah mulai ditata dengan baik ini. Tentunya dengan

tetap mengacu pada regulasi dan normanorma yang ada,” katanya.

Kegiatan ini juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. “Untuk kesejahteraan masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” imbuhnya.

Dalam kaitan membangun pelayanan publik, pihaknya secara terus menerus melakukan review standar pelayanan prosedur (SOP) dan standar pelayanan maksimal. “Serta mendorong SKPD untuk terus berinovasi. Serta melakukan pembinaan di internal masing-masing SKPD,” ujarnya.

Diakuinya, dalam upaya yang secara konsisten dilakukan itu, masih banyak kendala yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya persoalan sumber daya manusia (SDM) serta sarana prasarana penunjang.

“Saya mengapresiasi dilakukannya koordinasi pembinaan dan evaluasi publik yang dilakukan ORI Perwakilan Bali untuk meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

Dia juga mengajak, seluruh pimpinan SKPD untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang baik. Yang terpenting adalah melakukan pengawasan dan evaluasi secara terus-menerus. “Untuk mencegah terjadinya praktek maladministrasi,” tegasnya.

Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab menjelaskan bahwa adanya kegiatan ini menunjukkan koordinasi yang masih terjalin dengan baik. Kegiatan ini juga

Koodinasi, Pembinaan, dan Evaluasi Pelayanan Publik bersama ORI Perwakilan Bali

untuk menekankan ke seluruh pemerintah termasuk jajarannya mengenai tugas dan wewenang Ombudsman. “Ombudsman berusaha mengingatkan dan meluruskan.

Serta memberikan solusi, masukan, catatan, serta rekomendasi bagi setiap permasalahan yang menyangkut pelayanan publik.

Kami tidak memberikan sanksi. Sanksi itu kembali ke atasannya langsung dalam hal ini Bupati. Jadi jangan alergi bila didatangi Ombudsman,” tegas Umar Ibnu Alkhatab saat memberikan paparan.

Dalam kaitan pelayanan publik, dia juga mengevaluasi kinerja Inspektorat selaku pengawas di internal pemerintah daerah yang sejauh ini masih lemah. Menurutnya, ini hampir sebagian besar dialami di daerahdaerah lainnya. “Padahal dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Inspektorat itu harus kuat karena dia bertugas membantu kepala daerah aktif dan pasif,” ungkapnya.

fb/doni

Dalam kesempatan yang sama, dia juga sempat mengungkapkan zona kepatuhan masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan dari 2014 sampai dengan 2016.

Pada 2014 lalu, ada 24 SKPD yang masuk zona merah, dua SKPD pada zona kuning, dan empat SKPD di zona hijau. Pada tahun berikutnya yakni 2015 terjadi perubahan yang lebih baik lagi dengan posisi lima SKPD masih berada di zona merah, sebelas SKPD di zona kuning, dan delapan SKPD masuk zona hijau. “Pada 2016 ini monitoring akan terus kami lakukan. Sehingga saya juga setuju dengan statement Bupati beberapa waktu lalu agar masing-masing pimpinan SKPD keluar dari zona nyaman dan terus mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Begitu juga dengan usaha Wakil Bupati yang berusaha membangun koordinasi antar pimpinan SKPD lewat media Whatsapp (WA). Tapi itu semua harus tetap mengacu para regulasi yang berlaku,” pungkasnya. W-004*

Jembatan Timbang Cekik

Pelanggaran Melebihi Tonase Mulai Berkurang Suasana Jembatan Timbang Cekik Gilimanuk, Rabu (20/4) kemarin.

NEGARA- Fajar Bali Penerapan peraturan memulangkan kendaraan barang atau truk yang melebihi tonase ke tempat asalnya, tetap diterapkan oleh petugas UPT di Jembatan Timbang Cekik Gilimanuk. Penegasan aturan tersebut, setelah Gubernur Bali Made Mangku Pastika melakukan sidak ke Jembatan Timbang (JT) di Cekik Gilimanuk, Selasa (19/4). Gubernur berharap agar petugas

fb/PRAMONO

Perhubungan yang bertugas di JT bertindak tegas bagi yang tonasenya melebihi ketentuan, maka harus segera dikembalikan atau dipulangkan.

Tampak jumlah pelanggaran tonase atau melebihi tonase mulai berkurang. Pemulangan terhadap kendaraan yang melebihi tonase sudah sesuai dengan Permenhub NO 134 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor.

Truk dengan memuat barang yang masuk ke Jembatan Timbang Cekik kini mulai tertib dan sesuai dengan tonase. Data yang diperoleh, Rabu (20/4) kemarin, dari 150 kendaraan barang yang masuk jembatan timbang Cekik, mulai pagi hingga siang kemarin, hanya 30 kendaraan truk yang dikembalikan atau dipulangkan. Jumlah kendaraan truk yang diminta kembali ke tempat asal, sudah jauh menurun. Bila dibanding pada hari sebelumnya, sampai mencapai 121 kendaraan truk.

Kasi Penegakan Hukum UPT Jembatan Timbang Cekik Gilimanuk, I Putu Mudita kemarin

mengatakan pada hari pertama sudah dipulangkan sebanyak 121 kendaraan truk dan di hari kedua mulai menurun sebanyak 30 kendaraan yang dikembalikan. Selain dikembalikan juga dikenakan tilang. Menurutnya sesuai aturan, kendaraan yang boleh melintas atau melewati ke Bali yakni kendaraan barang yang sesuai dengan JBI atau Jumlah Berat yang diijinkan.

Pemulangan paksa bagi kendarana yang melebihi tonase ke tempat asal atau ke Jawa oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali, sebelumnya masih menuai pro dan kontra. Para sopir truk yang dipulangkan banyak mengeluh,

karena kehabisan bekal untuk kembali lagi. Mereka intinya mau menerapkan aturan tonase, namun pihak pemilik kendaraan harus disosialisasikan juga.

Penerapan aturan untuk tidak memberi jalan kepada kendaraan yang melebihi tonase, juga untuk menekan kerusakan jalan nasional Denpasar Gilimanuk serta kecelakaan di jalan. Diduga kerusakan jalan nasional ini, salah satunya akibat truk yang melebihi tonase. “Penerapakan aturan harus seseuai tonase, salah satunya untuk mengurangi kecelakaan truk di jalan dan juga jalan rusak,” ujar Putu Mudita kemarin.. W-003

199 Warga Miskin Kebagian Dana PKH SINGARAJA – Fajar Bali Upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menggelar acara launching Program Keluarga Harapan ( PKH) tahap 1 tahun 2016 hari kedua di Kecamatan Tejakula, Rabu ( 20/4) di Balai Desa Windu Sabha Budaya Desa Tejakula.

Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG mengatakan sebanyak 199 keluarga miskin yang ada di Kecamatan Tejakula akan menerima pencairan dana PKH. ”Dinas Sosial sudah membagikan bantuan uang tunai dari kemarin dan kami selaku pemerintah daerah menargetkan satu minggu ini

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menggelar acara launching Program Keluarga Harapan ( PKH) tahap 1 tahun 2016 di Kecamatan Tejakula fb/AGUS

tuntas di bagikan di Sembilan Kecamatan yang ada di Buleleng,” ujar Wabup Sutjidra.

Wabup Sutjidra menambahkan, tercatat selama 4 tahun terakhir Pemerintah Buleleng

telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng sebesar 32,16%. ”Dari tahun 2012 silam sampai tahun ini angka kemiskinan di Buleleng mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 16.524 keluarga miskin atau 32,16% dari 51. 384 keluarga miskin, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan yang telah dilaksanakan dari bulan juni sampai akhir Desember 2015 oleh Dinas Sosial buleleng,” imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede komang, M.Si mengatakan untuk di Kecamatan Tejakula Dinas Sosial baru bisa menyasar 199 keluarga sangat

miskin dan itu diberikan dana sebesar Rp202.877. 500,-.”Dari dana Rp 202.877.500,_ itu akan dibagikan kepada 199 warga sangat miskin yang ada di Kecamatan Tejakula, dana yang diperoleh warga sangat miskin minimal sebesar Rp 750.000,dan maksimal sebesar Rp 1.250.000,- dan itu digunakan untuk masalah pendidikan dan kesehatan,” kata Gede Komang, seraya menghhmbau kepada pendamping PKH untuk melihat absen bagi para anak sekolah keularga PKH jangan sampai kena 75% kehadiran, demikin juga data posyandu jangan sampai mereka tidak datang ke posyandu baik itu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. W–008

Pertemuan Kominda,Waspadai Tiga Penyakit NEGARA- Fajar Bali Ada tiga musuh utama bangsa saat ini diantaranya narkoba, radikalisme dan korupsi yang patut diwaspadai. Tiga musuh tersebut dianggap sangat membahayakan kehidupan berbangsa sehingga perlu diwaspadai mulai dari lingkungan terbawah yakni desa.

Hal tersebut disampaikan Bupati Jembrana Putu Artha dalam pertemuan dengan Forum

Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda) Jembrana dan sejulmlah pejabat lainnya, Rabu (20/4) kemarin. Pertemuan tersebut untuk berbagi serta menggali informasi seputar permasalahan dan potensi konflik yang kemungkinan dapat timbul di Jembrana. Untuk itu Artha mengajak forum Kominda beserta anggotanya untuk lebih meningkatkan kepekaan serta informasi intelejen dari tingkat

Pertemuan dengan Forum Kominda Jembrana, Rabu (20/4). fb/PRAMONO

terbawah Harapannya, Forum Kominda tersebut, harus dapat lebih meningkatkan kepekaaan serta informasi intelejen mulai dari yang dibawah. pertemuan ini akan timbul sinergitas yang semakin baik antar instansi,” ucap Artha. Artha juga meminta setiap potensi konflik yg sudah terdeteksi dilapangan cepat diredam,diselesaikan akar permasalahannya.Jangan dibiarkan

berlarut-larut shingga efeknya menjadi lebih besar.

Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan yg juga selaku ketua BNK Jembrana mengatakan narkoba saat ini menjadi persoalan besar, karena telah sudah masuk kedesa-desa. Jadi tidak boleh dipandang remeh lagi apalagi cuma berlaku dikalangan atas.” Bahaya Narkoba mesti kita selesaikan bersama-sama.Beri informasi

karena mungkin saja potensi itu timbul dilingkungan terdekat kita.Karena itu semua komponen mesti bersatu padu,” ujarnya.

Sementara, dalam pertemuan kemarin hadir sekda Jembrana Gede Gunadnya serta Kakan Kesbanglimas Jembrana I Gusti Ngurah Dharma Putra.Turut hadir unsur pimpinan kominda lainnya dari kepolisian,TNI, Kejaksaan,Pengadilan serta BIN.W-003 Layouter:Manik

6

KAMIS, 21 APRIL 2016 | TAHUN XVI

Semangat Membangun Desa di Kabu Wabup Suiasa Tekankan Pelayanan Mudah, Cepat dan Tepat

Pencairan dana desa tahun ini diharapkan dapat digunakan lebih maksimal dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan atau pengunaan dana desa, perlu pengawasan dari semua pihak, mulai dari pemerintah kabupaten dan dinas terkait, tokoh masyarakat serta warga. Sehingga dimanfaatkan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai peruntukan pembangunan desa sendiri.

Wabup Ketut Suiasa FB/HERY

H

a l i t u l a h ya n g d i t e k a n ka n Wa k i l B u p a t i B a d u n g Drs. Ketut Suiasa saat mem i m p i n R a p a t ve r i f i k a s i Pencairan Dana Desa Kabupaten Badung belum lama ini. Dari rapat koordinasi yang dihadiri Sekab.

Badung Kompyang R. Swandika, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat K a b u p a te n B a d u n g I B . Yo ga S e ga ra

Pemahaman UU DESA, Kewenangan dan Ketentuan Umumnya

U

ndang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, UndangUndang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII. Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se Indonesia.

Seperti apa saja Kewenangan Desa?

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika dalam UU No 32 Tahun 2004, masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Namun, pada UU Desa masa jabatan 6 tahun, dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturutturut atau tidak ber­turut-turut. Dalam UU No 32 Tahun 2004, desa adat ha­nya menyebutkan ma­syarakat hukum adat, tidak secara tegas menyebut desa adat. Sedangkan, dalam UU Desa, adanya ketentuan khusus me­ngenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat , pemerintah desa adat dan peraturan desa adat.

Ar­ti­nya dalam UU Desa ini, di­hormati kekhasan masing –masing daerah dimana dalam atu­ran sebelumnya itu tidak di­atur secara tegas.

Lebih lanjut, dalam atu­ran se­belumnya kewenangan peme­rintahan yang menjadi ke­wenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal–usul desa, urusan peme­rintahan yang menjadi kewe­nangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pemban­tuan dari pemerintah, peme­rintah provinsi dan atau pe­merintah kabupaten/ desa, urusan pemerintahan lain­nya yang oleh peraturan per­un­dang-undangan dise­ra­h­kan

kepala desa. Dalam UU Desa, kewe­nangan desa meliputi kewe­nangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal ber­kala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintahan daerah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan ke­we­nangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Serta Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUMD itu bisa bergerak dibidang ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa BUM Desa ini secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi karena tujuan dibentuknya adalah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kata lain, orientasi BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan. Melainkan juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber pendanaan BUM Desa juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Pemerintah mendorong BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Ketentuan Umumnya? Dalam ke­ten­tuan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang pe­m­ e­rintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang un­ tuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat se­tem­pat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU tersebut juga ditegaskan desa adalah kesa­ tuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus uru­san pe­merintahan, kepen­tingan ma­syarakat setempat berda­sar­kan prakarsa masyarakat, hak-asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pe­me­rintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pembentukan desa ha­nya berdasarkan indikator jumlah penduduk dibedakan menurut pulau dan langsung menjadi desa definitif. Dalam UU Desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya menurut pulau, namun lebih terperinci seperti syarat jumlah penduduk lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jika sebelumnya cukup de­ngan jumlah penduduk 2.500 orang, dengan UU Desa wajib 4.500 orang dan dalam un­dang- undang tersebut ada­nya desa persiapan selama 1-3 tahun.

Selain itu juga terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya terdapat ketentuan khusus yang mendefinisikan keberadaan desa. R-014

b e s e r t a p a ra p i m p i n a n d a n p e j a b a t terkait dilingkungan Pemkab Badung, sebenarnya lebih bertujuan untuk mencari titik temu dan kesepahaman dalam pencairan dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan bersentuhan langsung rancangan pembangunan desa bersangkutan. Pencairan dana desa tahun ini diharapkan dapat digunakan lebih maksimal dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut Wabup Suiasa menjelaskan, Dana desa bertujuan untuk memperkuat pembangunan di Desa mulai dari infrastruktur dan pembangunan sarana – prasarana, peningkatan ekonomi seperti BUMDes. “Jangan sampai pengelolaannya tidak tepat, belanjanya harus sesuai, sehingga perlu pengawasan dari semua pihak. Semua persyaratan dan mekanisme Dana Desa ini harus segera disiapkan desa. Kita ikhtiarkan bersama agar jangan lagi salah prosedur dalam penggunaan dana desa. Mekanisma Pen-

cairan dana desa tentunya bisa memudahkan masyarakat desa mulai membuat perencanaan program, pelaksanaan program, maupun pelaporannya ,” kata Suiasa.

Sementara itu Sekab. Badung Kompyang R. Swandika juga mengingatkan agar penggunaan Dana Desa di Kabupaten Badung diutamakan untuk membangun infastruktur desa. Termasuk fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagainya sesuai dengan kebutuhan desa setempat tentu melalui mekanisme dan mengikuti aturan yang berlaku.”Program infrastruktur yang dibangun menggunakan Dana Desa juga kalau bisa harus padat karya, para pekerja harus melibatkan masyarakat desa setempat,” katanya.

Kompyang R. Swandika, juga menegaskan, Penyaluran dana Desa di kabupaten Badung harus tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa itu sendiri, program pembangunan infrastruktur desa diharapkan dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku . Tujuannya

agar Dana Desa manfaatnya ole jangka pendek pun jangka pa kepada masyara

Samakan Persepsi Terbitan Undang

FB/HERY

Kepala BPM PD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana didampingi Kepala BPMD Pemdes Kabupaten Badung Putu Sridana Awal bulan ini BPMD Provinsi Bali menggelar Rapat Kordinasi di Puspem Kabupaten Badung.

Agenda ini untuk menyamakan

persepsi dalam rangka menyikapi terbitnya undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan keluarnya

Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Kepala BPM PD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana didampingi Kepala BPMD Pemdes Kabupaten Badung Putu Sridana. Hadir pada kesempatan itu Kepala BPMD Pemdes Kabupaten dan Kota se-Bali bersama para pendamping.

Kepala BPMD Pemdes Kabupaten Badung I Putu Sridana menyampaikan bahwa pertemuan ini digagas berdasarkan ide dari

Kepala BMPD se-Bali yang difasil tasi Kepala BPMD Provinsi Bal Pertemauan ini digelar guna mem bahas hal-hal yang terkait denga peraturan perundang-undanga yang bermuara pada desa. Sridan mengakui banyak sekali persoala yang harus dibahas, untuk itu d perlukan kesamaan persepsi da kesatuan langkah sehingga da segi penerapan akan lebih kompa “Mudah-mudahan melalui perte muan ini kita bisa menghasilka beberapa keputusan yang kita bis langsung mainkan, setidaknya un tuk mendukung kegiatan yang aka segera dilaksanakan di Bali yait lomba Desa,” jelasnya.

Selain lomba desa, yang jug dibahas dalam rapat koordina

Dana Desa di Badung Rp 399

Terbesar Terima Rp 12 M, Terkecil Rp 5 Sebanyak 46 desa se-Kabupaten Badung menerima alokasi dana desa (ADD) pada awal tahun ini.

Total dana desa yang diserahkan sebesar Rp 399 miliar. Desa Dalung, Kuta Utara, dan Pecatu (Kuta Selatan) memperoleh dana terbesar. Sedangkan penerima ADD paling sedikit antara lain Desa Jagapati dan Taman (Kecamatan Abiansemal).

Dana miliaran rupiah tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup Ketut Suiasa. Penyerahan bantuan ini juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali. ADD tersebut tidak diserahkan secara rata. Antara satu desa dengan desa yang lain tidak menerima dengan jumlah sama. Desa Dalung, Kuta

Utara, dan Pecatu (Kuta Selatan) memperoleh dana paling besar, hampir Rp 12 miliar. Sedangkan desa dengan bantuan paling sedikit antara lain Desa Jagapati dan Taman (Kecamatan Abiansemal), masing-masing menerima sekitar Rp 5,5 miliar.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD-PD) Kabupaten Badung I Putu Gede Sridana, mengatakan, dana desa yang diberikan berasal dari tiga sumber, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Badung sebesar Rp 42 miliar, penyisihan pajak dan retribusi sebesar Rp 266 miliar, dan ADD APBN sebesar Rp 31 miliar. “Untuk keseluruhan ada sekitar Rp 399 miliar lebih,” katanya.

Dikatakannya, parameter pemberian dana desa ini didasarkan atas jumlah penduduk, letak geografis. Sehingga tidak sama

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta kembali menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang amat kuat untuk menjaga kedaulatan pangan di Kabupaten Badung. Keberhasilan kita bersama dalam menjaga kedaulatan pangan ini akan berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan petani, disinilah dibutuhkan adanya program pembangunan yang terintegrasi yang melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung.

“Merespon kondisi yang ada saat ini saya minta SKPD teknis terkait utuk melakukan evaluasi dan berhitung dalam merancang program kegiatan sehingga akan dapat mengangkat harkat dan martabat petani menuju petani yang mandiri dan sejahtera sehingga mereka bisa bangga

sebagai petani. Agar ketahanan pangan dapat terwujud di |Kabupaten Badung saya akan mengaktifkan dan mengajak masyarakat membangun kembali lumbung padi di pedesaan.”Demikian antara lain diungkapkan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam direktifnya saat memimpin apel paripurna bersama segenap jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung di Lapangan Puspem Badung, belum lama ini.

Bupati Giri Prasta juga mengatakan bahwa dalam konteks mengimplementasikan program nasional pembangunan semesta berencana, maka Aparatur sipil negara selaku abdi Negara dan abdi memiliki peran yang amat penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kema-

pembagiannya antara satu desa dengan desa lainnya. “Jadi tidak sembarangan, ada perhitungannya,” papar Sridana.

Bagaimana pengawasannya terhadap penggunaan dana desa tersebut? Sridana menegaskan, pengawasan dilakukan dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali. Begitu pun dengan pihak Kejaksaan Tinggi Bali. “Sesuai dengan MoU, kami sudah membuat sistem keuangan desa, jadi ada sistem keuangan tersendiri. Sistem ini seragam di seluruh desa. Ini memudahkan pengendalian ketika terjadi penyimpangan,” katanya.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Kepala BPKP Perwakilan Bali Sudiro Ak MM. Setelah penandatanganan MoU, Bupati Giri Prasta meny-

erahkan secara simbolis dan desa tersebut kepada perbeke se-Badung. Setelah melakuka penandatangan kerja sama, Gi Prasta menekankan, penyalura dana desa selaras dengan ke bijakan strategis pemerinta pusat melalui Nawacita yakn membangun Indonesia dari ping giran. “Melalui bantuan dana des diharapkan dapat membangu Badung dari pinggiran yakni da desa. Sehingga dapat menumbuh kan gerakan bangga suka desa kata Giri Prasta.

Kepala BPKP Perwakilan Ba Sudiro, menjelaskan, BPKP tela melakukan berbagai upaya untu mewujudkan transparansi da akuntabilitas keuangan secar nasional. Salah satu hasil da upaya tersebut berupa produ aplikasi Siskeudes (Sistem Kuan gan Desa). “Aplikasi Siskeude telah mampu menatausahaka

Rancang Program Terintegrasi, Aktifkan Lum

FB/HER

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam direktifnya saat memimpi apel paripurna bersama segenap jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung di Lapangan Puspem Badung, belum lama ini. syarakatan yang pada hakekatnya akan menjadi bukti bahwa

pemerintah senantiasa hadir d tengah masyarakat. “Oleh kare

Badung Mangupura, Kirang

upaten Badung

a bisa langsung dirasakan eh masyarakat baik dalam k, jangka menengah, mauanjang.”Untuk pelayanan akat terkait dengan santu-

nan kematian mengingat dana santunan ini berurusan dengan orang meninggal yang diberikan kepada ahli warisnya diharapkan agar lebih efisien, mudah cepat dan tepat ” tegasnya. R-014

g-Undang Desa

lili. man an na an dian ari ak. ean sa nan tu

ga si

tersebut adalah terkait Permendagri No 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sridana mengatakan, setelah berkonsultasi ke Dirjen PMD di Jakarta, bahwa staf Desa juga termasuk perangkat desa. “Ini juga perlu ada satu pemufakatan kita bersama,” jelasnya. Kemudian perlu juga disepakati terkait pemberhentian perangkat desa khususnya perangkat kewilayahan, yang dipersyaratkan dari umur 20-42 tahun, dan dapat melaksanakan tugas hingga umur 60 tahun. Sementara di Bali pada umumnya memakai masa kerja/masa bakti. Selain itu juga dibahas mengenai struktur organisasi desa maupun insentif kepada desa adat.

9 Miliar

Hal senada disampaikan Kepala BPM PD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana. Menurutnya rapat koordinasi seperti ini memang seharusnya dilaksanakan guna menyatukan langkah-langkah dalam upaya mengefektifkan kinerja Pemerintahan Desa di Provinsi Bali sesuai amanat undang-undang. Pada kesempatan tersebut Lihadnyana menekankan terkait dana BKK Desa Pekraman, Subak dan Gerbangsadu agar dimasukan/diinput dalam APBD Induk Desa. Dimana desa yang menerima program BKK hanya melaksanakan azas kelurusan dan azas pengaturan ada di pemerintah yang memberikan bantuan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. R-014

ali ah uk an ra ri uk nes an

RY

di e-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mendasari dikeluarkannya Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 113 tahun 2013 adalah (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bab-bab tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan.

Ketentuan Umum pada Bab I Pasal 1 meliputi 23 pengertian istilah yang ada dalam Permedagri Nomor 113 tahun 2014 ini: Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

16. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

17. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

19. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

20. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.

21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.

22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan Keuangan Desa berada dalam kekuasaan Kepala Desa

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FB/HERY

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, S.Sos bersama Kepala BPKP Perwakilan Bali Sudiro, Ak. MM. melakukan penandatanganan Kerjasama (MoU) di Puspem Badung seluruh sumber dana secara komprehensif, bukan hanya dana desa yang diterima dari APBN. Melalui aplikasi Siskeudes ini maka kesulitan akuntansi diatasi

oleh program aplikasi. Sehingga desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam proses pengelolaan keuangan desa,” kata Sudiro. R-014

nanya saya menegaskan kembali bahwa pemerintah Kabupaten Badung akan tetap Fokus terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Badung baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi krama Badung.” ujar Bupati Giri Prasta Lebih lanjut dikatakannya, guna Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta daya saing daerah yang semakin meningkat akan dapat diwujudkan jika seluruh jajaran mampu menunjukkan budaya unggul, budaya presetasi dan mampu melakukan inovasi. “ Pemerintah akan terus mendorong dan berkomitmen agar segenap SKPD di Badung melakukan inovasi menunjukkan etos kerja yang tinggi sehingga muara

akhirnya jelas dan Badung siap menjadi contoh atau role model di berbagai bidang dan sektor pembangunan”paparnya. Pada kesempatan itu pula Giri Prasta berharap agar dari pimpinan dan pejabat eselon dapat menjadi teladan dalam aktivitas keseharian untuk menanamkan budaya dan etos kerja yang baik dan bersungguh-sungguh untuk berkarya memberikan pengabdian yang terbaik bagi kabupaten Badung.

Apel diikuti Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa , Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, Camat seKabupaten Badung serta seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. R-014

mbung Padi di Pedesaan

in N) m

7

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2

5,5 M

na el an iri an eah ni gsa un ari ha,”

KAMIS, 21 APRIL 2016 | TAHUN XVI

Langkung Nunas Sinampura

Pasal 3 1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD. Pasal 4 1. PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara.

2. PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5 1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6 1. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7 1. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

2. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dan selanjutnya silahkan unduh lampiran tentang Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa, dan perhatikan Pasal Paling aneh yaitu Pasal 29 Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 29 Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Layouter: Wiadnyana

PENDIDIKAN & BUDAYA

8

FAJA R BALI

KAMIS, 21 APRIL 2016 l Tahun XVI

Anak Anak Agung Gede Anom Putra

Berkiprah 41 Tahun, Diganjar Wija Kusuma Jerih payah serta pengalaman pahit yang dialami Anak Anak Agung Gede Anom Putra membuat pria asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini semakin tangguh dalam dunia seni tari Baris.

Anom Baris FB/ARTAYASA

GIANYAR-Fajar Bali Wajah ceria, disertai ceritacerita berbau seni menjadi topik andalan Anak Agung Putra usai mendapatkan penghargaan Wija Kesuma dari Pemerintah Kabupaten Gianyar.Ketika ditemui di rumah yang sekaligus menjadi tempat latihan Sanggar Semara Ratih di Gianyar, tak henti-hentinya ber-

Puskesmas II Gerokgak, Buleleng

diminta untuk memperagakan ulang terhadap apa yang telah diajarkan oleh dokter gigi. “Program berkelanjutan ini adalah salah satu upaya untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat dan bersih sejak dini,” kata Kepala Puskesmas Gerokgak II, dr Nyoman Suardyatma.

Selain diajarkan tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut, pada kesempatan itu para siswa juga ditanamkan pemahaman akan pentingnya pola hidup sehat lainnya. Seperti perilaku membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan tubuh dengan mandi dua kali sehari.

Sementara Perbekel Banyupoh Made Sukarata sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurut dia, penanaman kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan diri memang semestinya diperkenal-

Penyederhanaan Upacara Yadnya di Bali Penting untuk Masa Depan Hindu

FB/AGUS

PERAGAKAN-Sejumlah siswa SD di Gerokgak, Buleleng memperagakan cara menyikat gigi yang sehat dan benar. kan sejak usia dini. “Karena kebiasaan itu hanya bisa dibentuk sejak masih kecil. Kebiasaan itu selanjutnya akan mereka bawa sampai tua. Makanya

menanamkan kebiasaan hidup sehat sangat tergantung dari bagaimana pendidikan dan pendampingan sejak saat usia dini,” paparnya. W - 008

SMK PGRI 1 Badung

Raih 6 Medali, Sabet Juara Umum Porsenijar Badung DENPASAR-Fajar Bali Rona kebanggaan terpancar dari wajah I Gusti Ayu Ketut Devita Sari. Pasalnya siswi SMK PGRI 1 Badung ini berhasil menyabet medali emas cabang olahraga Judo di ajang Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (Porsenijar) Badung yang digelar 1215 April 2016. Sehingga semakin mengukuhkan julukan SMK PGRI Badung sebagai sekolah “gudang prestasi”.

Saat ditemui di sekolahnya, pada Selasa (19/4), I Gusti Ayu Ketut Devita Sari dengan didampingi rekan-rekannya yang juga berhasil menyabet medali, seperti Agus Adi Putra, Ni Putu Yuniari (Perak), Ni Kadek Rai Wisma, Dewa Gede Tangeb Wahyu N., I Putu Milendana (Perunggu) menyampaikan dirinya merasa bangga karena telah

berhasil mengharumkan nama sekolah. “Saya sangat gembira dan bangga, walaupun sempat deg-gan saat pertandingan,” kata siswi asal Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Badung ini.

Dikatakannya, kunci kesuksesan yang ia raih tak lepas dari dukungan orang tua, pelatih dan yang terpenting rasa confidence yang tinggi. Rekan-rekannya pun menyatakan hal yang sama.

Raihan prestasi ini juga tidak terlepas dari tangan dingin sang pelatih, Dewa Ayu Eka Pebrianti.

Nama wanita ini sudah tidak asing di dunia judo karena sering mewakili Badung dalam even tingkat provinsi. “Kami melatih mereka tiga kali seminggu, persiapan dilakukan kurang lebih tiga bulan sebelum even,” pungkas wanita yang juga menjabat guru Bimbingan Konseling di

SMK PGRI 1 Badung ini.

Guru asal Petang ini mengingatkan bahwa judo merupakan olahraga beresiko tinggi. Bahkan, masih menurutnya, beberapa waktu lalu ada peserta yang meninggal di Bangli, sehingga cukup sulit baginya memotivasi siswanya dalam menekuni judo.”Kendala paling berat adalah memotivasi anak-anak, mengingat judo merupakan olah raga beresiko tinggi, tapi syukur saya berhasil membangun rasa percaya diri mereka,” terangnya.

Sementara Kepala SMK PGRI 1 Badung, Drs. I Made Gede Putra Wijaya, SH,M.Si.,mengaku sangat bangga atas prestasi anak asuhnya. “Tentu saya bangga dan tidak menyangka, kami mengirim,13 atlet dari kelas X pada Porsenijar Badung, ternyata kami memborong 6 medali dan

para seniman untuk berkarya.

Penghargaan kepada seniman menurutnya sangat penting diberikan, sehingga para seniman Gianyar merasa dihargai.

Seperti diketahui sebanyak 14 seniman menerima Penghargaan Wija Kusuma dari Pemerintah Kabupaten Gianyar pada Resepsi Perayaan Hari Jadi ke-245 Kota Gianyar di Balai Budaya Gianyar, Selasa (19/4).

Penghargaan diserahkan langsung Bupati Gianyar, A.A. Gde Agung Bharata di damping Wakil Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Wayan Tagel Winarta beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gianyar. W-005

Pertemuan Gusti Wedakarna Bersama Semeton Tegeh Kori Tabanan

Ajarkan Siswa Cara Menjaga Kesehatan Gigi SINGARAJA–Fajar Bali Serangkaian Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) Puskesmas Gerokgak II Buleleng melaksanakan penyuluhan tentang perawatan kesehatan gigi terhadap anak usia dini dengan menyasar siswa sekolah dasar yang ada di wilayah Kecamatan Gerokgak, utamanya di Desa Banyupoh, Rabu (20/4) kemarin.

Para siswa tersebut diajarkan tentang bagaimana cara menggosok gigi yang sehat dan benar. Dengan didampingi oleh guru pendamping dari sekolah masing-masing, para siswa terlihat antusias mendengarkan penjelesan serta peragaan tentang cara menggosok gigi yang sehat dan benar yang diberikan dokter gigi Puskesmas Gerokgak II. Siswa pun akhirnya menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut.

Selanjutnya para siswa juga

cerita soal prahara kehidupan hingga bisa meraih puluhan penghargaan di dunia seni.

“Dari puluhan tahun menari, serta puluhan penghargaan dalam dan luar negeri yang kami dapatkan, hanya penghargaan Wija Kusuma yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gianyar sangat membanggakan saya,” kata Anak Agung Gede

Anom Putra pada Rabu (20/4) kemarin.

Kebanggaan itu, kata pria yang disapa akrab Gung Anom Baris ini, lantaran penghargaan itu diberikan langsung oleh Bupati Gianyar Anak Agung Bharata.”Saya sejak kecil menari di Puri Gianyar, kini penghargaan itu bisa kami raih serta diberikan langsung oleh Bupati Gianyar buat saya, tentu sangat membanggakan,” ucapnya.

Gung Anom yang juga penari Jauk ini juga mengatakan kalau dirinya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, karena peduli dengan para seniman. Kepedulian ini, kata Gung Anom diharapkan menjadi pemicu bangkitnya

menjadi juara umum,” tegas tokoh pendidikan ini.

Namun Putra berpesan kepada siswanya agar tidak terlena dengan pencapainan di tingkat kabupaten melainkan agar lebih fokus mempersiapkan diri menghadapi Porsenijar tingkat provinsi yang sedianya digelar tanggal 9 Juni mendatang.

Sebagai reward (penghargaan), pihak sekolah memberikan kompensasi pembebasan biaya SPP sesuai dengan prestasi masing-masing. “Untuk medali emas kita gratiskan biaya SPP selama enam bulan, perak empat bulan dan perunggu tiga bulan, sedangkan untuk guru atau pelatih kita kasih penghargaan berupa uang,” tutup pria yang terlihat energik di usia 56 tahun ini. M-009

FB/GEDE

FOTO BERSAMA- Guru pembina judo paling kiri, Dewa Ayu Eka F, peraih medali emas I Gst. Ayu Ketut Devita Sari (empat dari kiri) Kepala SMK PGRI 1 Badung, Dr. I Made Gede Putra Wijaya, serta peraih medali perak dan perunggu, di ruang Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Badung.

TAMPAKSIRING-Fajar Bali Audiensi Senator DPD RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama Semeton Tegeh Kori Baturiti Tabanan di Istana Mancawarna Tampaksiring berlangsung hangat, pasalnya dalam perbincangan tersebut dibahas mengenai penyederhanaan upacara yadnya di Bali.

Dalam kesempatan tersebut, I Nyoman Astawa mengungkapkan keinginannya untuk menggebrak masyarakat Bali untuk menyederhanakan upacara yadnya di Bali. Hal ini merupakan suatu langkah untuk memutus tradisi pelaksanaan upacara yadnya mewah di Bali yang menjadi keprihatinan tokoh Hindu di Bali.

Jika hal tersebut terus terjadi, kekuatan ekonomi orang Bali akan terus melemah.

Pada pertemuan itu, Shri Gusti Wedakarna yang merupakan Sekjen dari Pasemetonan Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kori

menyampaikan apresiasinya kepada semeton Tegeh Kori Baturiti Tabanan yang telah melakukan aksi nyatanya untuk menyelamatkan Hindu di masa depan.

Dalam perbincangan tersebut, semeton Tegeh Kori Tabanan juga menyampaikan

undangan kepada Gusti Wedakarna pada acara Ngenteg Linggih di Merajan Tegeh Kori Baturiti Tabanan. Adapun tokoh semeton Tegeh Kori yang hadir dalam audiensi tersebut, yakni I Made Astawa, I Made Suparta dan I Wayan Sugiartawan. KJS

JAKARTA-Fajar Bali Perhelatan World Culture Forum (WCF) akan kembali digelar. Memasuki kali kedua, sejak perdana diselenggarakan tahun 2013 lalu, World Culture Forum (WCF) 2016 berlangsung selama lima hari di Nusa Dua Convetion Center, Nusa Dua, pada tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2016.

WCF merupakan perhelatan berskala internasional yang diselenggarakan sebagai inisiatif untuk mewujudkan Indonesia sebagai tuan rumah budaya di tingkat internasional, untuk membahas isu-isu strategis dan dapat merekomendasikan kebijakan untuk pengembangan budaya dunia berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan perdamaian, kemakmuran, pelestarian, dan pengembangan kualitas hidup tingkat tinggi bagi peradaban global. Pemilihan lokasi penyelenggaraan di Bali, Indonesia, dikutip dari Buku Road To World Culture Forum 2016, dengan pertimbangan dapat menjadi pusat untuk melakukan diskusi-diskusi pembangunan kebudayaan dunia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Rabu (20/4) kemarin, di Jakarta, mengungkapkan WCF 2016 akan mengambil tema Culture for an Inclusive Sustainable Planet. Dijelaskan Menteri Anies, Indonesia, sebagai rumah kebudayaan yang luar biasa kaya, dan harus melihat budaya bukan semata sebagai warisan tetapi sebagai elemen dasar masa depan.

“Rumah budaya Indonesia memiliki banyak unsur, sehingga kita dapat menyaksikan bagaimana masyarakat mem-

bentuk kita saksikan bagaimana masyarakat membentuk ekosistem, kekayaan kita akan menjadi inti utama utk didiskusikan,” jelasnya.

Sehingga, pada perhelatan WCF 2016, Indonesia bukan sekedar sebagai negara tuan rumah tapi berharap dapat menjadi tempat bagi para peserta mengalami interaksi dengan kekayaan budaya kita.

Terdapat beberapa pondasi di rumah budaya Indonesia, yaitu pertama, keragaman yang luar biasa sehingga keragaman itu bisa menjadi modal untuk berkembang. Kedua, adanya harmoni. Indonesia memiliki kemampuan untuk membentuk harmoni melalui persatuan dan kesatuan. Ketiga, jembatan yang mengaitkan jarak, ruang berkarya, dan berkiprah secara kebudayaan. Keempat, memasukkan komponen lingkungan hidup di dalam berkarya dan membangun kebudayaan. Kelima, menempatkan desa agar dapat mengalami pembangunan berkelanjutan. Keenam, keberadaan teknologi untuk mewarnai perkembangan kebudayaan Indonesia.

Sehingga, Mendikbud berharap, WCF 2016 dapat menjadi jembatan tiga komponen, yaitu pertama jembatan antara masa lalu dan masa depan, jembatan generasi kemarin dan generasi masa depan, dan jembatan antara warisan kemarin dengan lapang baru atau landscape yang moderen.

“Kita berkeinginan agar WCF 2016 dapat mengkonsep ulang ketiga unsur tadi, sehingga kita bisa menstrukturkan pengalaman lokal yang bisa disebut kearifan lokal, menjadi nilai-nilai yang diakui secara global,” jelas

Mendikbud Anies.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaam (Dirjenbud Kemendikbud) Hilmar Farid mengungkapkan sebanyak 1500 peserta dari 180 negara asal akan berpartisipasi di forum ini. Pada sisi konsep penyelenggaraan, Dirjenbud Hilmar menjanjikan terdapat dua hal berbeda yang akan dilakukan di WCF 2016, yaitu adanya agenda kunjungan ke lapangan, dan keikutsertaan kaum muda.

Agenda kunjungan ke lapangan, ujar Dirjen Hilmar, merupakan bagian integral dari forum. “Kesenian disini bukan dekorasi tapi cara ekspresi, begitu pula kunjungan ke lapangan bukan pengisi waktu senggang, tapi sebagai cara agar peserta dapat mengalami bersama apa yang dibicarakan,” jelasnya.

Kehadiran kaum muda pada WCF 2016 tergabung kedalam perhelatan Youth Forum yang dimulai di awal Oktober 2016, atau 12 hari sebelum forum utama dimulai. Hal ini bertujuan agar kaum muda mendapatkan kesempatan cukup untuk membicarakan berbagai hal penting di antara mereka sendiri.

Kemudian, hasil pembicaraan akan disampaikan di dalam forum WCF. Sebanyak 200 orang anak muda yang terbagi atas 100 orang yang berasal dari luar negeri, dan 100 orang dari dalam negeri yang turut serta di Youth Forum.

“Kita cenderung definisikan budaya itu dari sisi orang tua, padahal anak muda harus diberikan ruang untuk mendefinisikan dan mengekspresikan kebudayaan menurut anak muda,” ujar Hilmar. NT

FB/IST

AUDIENSI – Senator DPD RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menerima audiensi Semeton Tegeh Kori Baturiti, Tabanan di Istana Mancawarna Tampaksiring.

WCF 2016, Ajang Interaksi Kekayaan Budaya Indonesia

Layouter: Manik Layouter: Wiadnyana

FAJA R BALI

KAMIS, 21 APRIL 2016 SABTU, 5 MARET 2016 l lTahun Tahun XVI XVI

BETUTU KHAS BELAYU HOUSE OF KEBAYA Menjual kebaya modifikasi ready “Pasti Enak” to wear, kain songket, BINTANG BUSANA

KESEHATAN PARIWARA 9 Waspada DroneRabies Terpintar di Dunia DJI Rilis Phantom 4

yang Mampu Terbang Sendiri

Oleh : dr. Putu Shely Prihastuti Rudy, S.Ked

kain endek, kebaya bordiran, clutch bag, dan lain-lain.

Jl. Tukad Musi No 3C Denpasar Telp : 0361-8497598 @bintangkebaya

241/VII/KTR

MENERIMA PESANAN :

- Ayam Betutu - Bebek Betutu - Lindung Saur - Lindung Suna Cekuh - Gerang Kacang Saur

“BISA DELIVERY”

Penyakit anjing gila (Rabies) merupakan penyakit infeksi virus pada susunan saraf pusat pada manusia, yang ditularkan langsung kepada manusia dari hewan yang terinfeksi. melalui gigitan atau kulit yang terluka yang terpapar dengan air BINTANG BUSANA liur hewan itu. Hewan penular yang paling sering adalah anjing.

242/VII/KTR

HOUSE OF KEBAYA

- Sate Lilit Ayam - Kerupuk Babi - PARSEL HARI RAYA (Betutu, Lindung, Gerang, dll)

240/VII/KTR

Telp : 081933015969

243/VII/KTR

DIBUTUHKAN SEGERA

REDAKTUR, WARTAWAN dan MARKETING IKLAN

244/VII/KTR

BETUTU  Pria / WanitaKHAS BELAYU dengan persyaratan sebagai berikut:

“Pasti Enak”

 Pendidikan Minimal S 1  Usia maksimal 30 tahun  Pernah Menjadi Wartawan min 1 Tahun (Redaktur)  Menguasai Komputer  Mampu bekerja dengan Team

Menjual kebaya modifikasi ready to wear, kain songket, penderita berteriak-teriak, Tidak obat kebaya rabies khukainada endek, bordiran, kemudian menjambak-jamsus untuk infeksi penyakit clutch bag, dan lain-lain. rabies. Meskipun sejumlah bak rambutnya sendiri, dan Jl. Tukad Musisembuh No 3C dari Denpasar berlari-lari. Selain itu, pada kecil orang telah Telp : 0361-8497598 penyakit rabies, penyakit ini stadium ini penderita juga biasanya berakibat fatal. Ge- menjadi takut air, cahaya, @bintangkebaya jala rabies pada manusia adalah : Demam, sakit kepala , mual , muntah, agitasi, kegelisahan, kebingungan, hiperaktif, kesulitan menelan, air liur berlebihan, takut air (hydrophobia) karena kesulitan dalam menelan, halusinasi, insomnia, kelumpuhan parsial. Gejala klinis pada stadium rangsangan (sensoris) penderita akan merasa nyeri, rasa panas disertai kesemutan pada luka gigitan.

Selain itu, penderita juga memerlihatkan gejala cemas dan reaksi yang berlebihan terhadap rangsang sensorik.

Sementara, gejala klinis rabies pada stadium gila (eksitasi) di antaranya adalah

suara, dan berlebihan air liur, 241/VII/KTR cairan tubuh, serta air mata.

Penanganan yang dilakukan setelah tergigit oleh anjing yaitu segera cuci luka gigitan dengan air bersih dan sabun atau detergen selama 5-10 menit kemudian bilas dengan air yang mengalir, lalu keringkan dengan kain bersih.

Luka kemudian diberi obat luka yang tersedia (misalnya obat merah) lalu dibalut longgar dengan pembalut yang 240/VII/KTR bersih. Penderita atau korban secepatnya dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapat perawatan lebih lnjut. Jika belum pernah mendapatkan imunisasi, maka suntikan vaksin rabies diberikan pada saat

244/VII/KTR

lamaran bisa MENERIMA PESANAN : dikirim ke: Jalan Indrajaya No. 8 Ubung Kaja Denpasar

- Ayam Betutu - Abon Ayam Telepon: 0361-411283 email: - berita_fajar@yahoo.co.id, Bebek Betutuatau viaberita_fajar@fajarbali.co.id - Kerupuk Babi - Lindung Saur - PARSEL HARI RAYA - Lindung Suna Cekuh (Betutu, Lindung, Gerang, dll) - Gerang Kacang Saur DIJUAL

“BISA DELIVERY”

Drone kini bukanlah benda asing bagi masyarakat umum, karena kehadirannya kini bisa dikatakan menjamur.

Mulai dari harga yang rendah hingga tinggi, masing-masing merek menawarkan fitur-fitur canggih, demi kenyamanan dan pengalaman yang berbeda dalam menggunakan drone.

Seperti salah satunya merek ternama yang mungkin tidak asing di telinga para penggemar drone, DJI.

di dunia. Bukan tanpa alasan, mereka (DJI) mengatakan Phantom 4 adalah drone terpintar karena memiliki fitur ActiveTrack yang mana fitur ini merupakan fitur terbaru

digigit hewan rabies. Nyeri dan pembengkakan di tempat suntikan biasanya bersifat ringan. Jarang terjadi reaksi alergi yang serius, kurang dari 1% yang mengalami demam setelah menjalani vaksinasi. Jika penderita pernah

mendapatkan vaksinasi, maka resiko menderita rabies akan berkurang.

Vaksinasi idealnya dapat memberikan perlindungan seumur hidup. Tetapi seiring berjalannya waktu kadar antibodi akan menurun, se-

Dilansir dari PetaPixel, disebutkan bahwa baru saja DJI merilis drone seri terbarunya, Phantom 4. Drone generasi penerus dari Phantom 3 yang dikenalkan tahun lalu ini mengalami banyak peningkatan. Bahkan pihak DJI sendiri mengatakan bahwa Phantom 4 ini adalah drone terpintar

dari Phantom 4, yang mampu mengukuti gerakan objek yang akan direkam, sehingga, kita tidak perlu mengendalikannya secara manual.

Selain itu, DJI Phantom 4 ini mampu menghindar dari rintangan yang menghadang di depannya. Dengan meng-

gunakan dua buah sensor yang bentuknya mirip seperti mata di bagian depan dan belakang, membuat Phantom 4 mampu menghindari seperti ranting pohon, bukit, atau benda lainnya yang menghalanginya.

Fitur unggulan lainnya adalah, DJI Phantom 4 ini mampu merekam hingga resolusi 4K dengan kecepatan 30 frame per detiknya. Untuk resolusi Full HD, drone ini mampu mencapai angkayang 60 frame per hingga orang berisiko detik, bagi penikmat slow tinggidan terhadap rabies harus motion mampudosis vaksinasi mencapai 120 mendapatkan frame detik. Dengan daya setiapper 3 tahun. Pentingnya tahan baterai yangpada lebihhewan lama, vaksinasi rabies DJI Phantom 4 mampu terbang seperti anjing merupakan selama 28 menit, dan cara pencegahan yangmampu harus terbang hingga 5 kilometer. diperhatikan.

Saat di mode sport, drone ini mampu melesat hingga 70 kilometer per jam.

DJI Phantom 4 ini sudah tersedia di toko online DJI dan sudah dapat dibeli secara langsung. Untuk harganya, jelas tidak murah karena drone ini memiliki fitur unggulan yang tidak ada di seri Phantom sebelumnya, yaitu 1.399 USD atau sekitar 18 juta Rupiah.NET

Telp : 081933015969

1. Jual murah Rumah Ls 550 M2, Perum Moding Sari No. 1 Rp. 2.5 M Hub. 085101906667 243/VII/KTR 2. Jual Tanah Ls 10000 M2, Jl. Utama Padangbay-Denpasar (cocok Kavling, Gudang, Filla dan Swalayan) Rp. 10 M, Hub. 085100209999 DIJUAL 3. Jual Rumah Ls 200 M2 Lt. II, Jl. Ken Umang No. Ubung, Denpasar Rp. Hub. 085100733027 1. 1.4 JualMmurah Rumah Ls 550 M2, Perum Moding Sari No. 1 Rp. 2.5 M Hub.Rumah 085101906667 4. Jual Ls 200 M2 Lt III, Jl. Ken Arok, Gg Anggrek Mas, Denpasar, 2. Jual Tanah Ls 10000 M2, Jl. Utama Padangbay-Denpasar (cocok Rp. 1.4 M Hub. 087862233688 Kavling, Gudang, Filla dan Swalayan) Rp. 10 M, Hub. 085100209999 5.

Ls 3945 M2, No. Hub. 085100209999 3. Jual Jual Tanah RumahSanur/Padanggalak Ls 200 M2 Lt. II, Jl. Ken Umang Ubung, Denpasar Rp. 1.4 M Hub. 085100733027 6. Jual Tanah Sawah Desa Munggu (Dekat Perum Greenlot) 550 M2 Rp. 4. Jual Rumah Ls 200 M2 Lt III, Jl. Ken Arok, Gg Anggrek Mas, Denpasar, 100 Jt/are Rp. 1.4 M Hub. 087862233688 5.

Jual TanahKavling Sanur/Padanggalak Ls Anugrah 3945 M2, Hub. 085100209999 7. Jual Tanah 105 M2, Perum Gria Jimbaran, Rp. 550 Jt. Hub. 6. Jual Tanah Sawah Desa Munggu (Dekat Perum Greenlot) 550 M2 085100209999 Rp. 100 Jt/are 7. Jual Tanah Kavling 105 M2, Perum Gria Anugrah Jimbaran, Rp. 550 8. Jual Rumah 145 M2 Lt. II, Perum Kampial, Jimbaran, Rp. 850 Jt Hub. 085100209999 Jt. Hub. 085100209999 8. Jual JualTanah Rumah 145 M2 Lt.M2.

II, Perum Kampial, Jimbaran, 9.

Kavling Ls 90 Perum Gria Anugrah, JimbaranRp. Rp.850 450JtJtHub. Hub. 085100209999 085100209999 9. Jual Tanah Kavling Ls 90 M2. Perum Gria Anugrah, Jimbaran Rp. Jt Hub. 085100209999 10. 450 Jual Kebun di Pinggir Sungai Desa Sangeh Ls. 3300 M2 Rp. 1.5 M Hub. 10. Jual Kebun di Pinggir Sungai Desa Sangeh Ls. 3300 M2 Rp. 1.5 M Hub. 11.JualKebun Kebun di Pinggir Ayung 6300 M2, Rp. 1.6 11.Jual di Pinggir Sungai Sungai Ayung Petang, Ls. Petang, 6300 M2,Ls. Rp. 1.6 M Hub. M Hub. 12.Jual Depan Pasar Kreneng Ukuran 4 x 134M2, II Rp. 800Rp.Jt Hub. 12.JualToko Tokodidi Depan Pasar Kreneng Ukuran x 13Lt.M2, Lt. II 800 Jt Hub. 085100733027 085100733027 13. Jual Toko di Depan Pasar Kreneng Ukuran 4 x 13 M2, Lt. II Rp. 13.800 JualJtToko di Depan Pasar Kreneng Ukuran 4 x 13 M2, Lt. II Rp. Hub. 085100733027 800 Jt Hub. 085100733027

239/VII/KTR

239/VII/KTR

034/I/KTR

238/VII/KTR

537/XII/KTR 537/XII/KTR 238/VII/KTR

034/I/KTR

419/XI/AGN

334/VIII/KTR 334/VIII/KTR

680/IX/glh 680/IX/glh

Layouter: Layouter: Manik Manik

EKONOMI

10 VALAS MATA UANG USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

KURS JUAL

KURS BELI

13225 10128 13714 10194 19127 14963 119.75 1746 3622 9810

13075 9903 13419 9944 18717 14638 116 1646 3422 9560

MANGUPURA-Fajar Bali Guna mendukung produktivitas dan perkembangan bisnis para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia (Usaha Kecil dan Menengah), Telkomsel bekerja sama dengan startup Moka meluncurkan MokaPOS (Point of Sales), sebuah platform solusi finansial

KAMIS, 21 APRIL 2016 l Tahun XVI

Dukung Bisnis UKM ‘Go Digital’ Telkomsel Luncurkan MokaPOS

Sumber: bni

bagi UKM yang memungkinkan penggunaan telepon seluler (ponsel) dan tablet sebagai terminal untuk melakukan transaksi online secara real time di mana pun dan kapan pun.

General Manager Corporate Business Solution Management Telkomsel, Rini Apriliani, mengatakan, solusi ini juga

FAJA R BALI

Suasana acara peluncuran MokaPOS (Point of Sales) di Kuta, Badung.

dapat membantu UKM dalam mengelola inventaris dan administrasi konsumen atau pelanggan. “Dengan meningkatnya adopsi gaya hidup digital di masyarakat, Telkomsel meng-

FB/GD AGUNG

hadirkan solusi finansial digital bagi para pengusaha UKM untuk mengelola bisnisnya dengan mudah dan nyaman melalui MokaPOS selain itu juga sejalan dengan misi Telkomsel untuk

membangun ekosistem digital di Indonesia,” sebutnya.

Penggunaan MokaPOS dengan dukungan jaringan broadband terluas dan tercepat dari Telkomsel akan meningkatkan produktivitas UKM. “Penggunaan layanan data Telkomsel akan memperlancar transaksi pembayaran merchant dan pengelolaan data berbasis cloud, serta meningkatkan kenyamanan komunikasi dengan pelanggan melalui platform digital ini,” ucapnya.

CEO & CoFounder Moka, Haryanto Tanjo mengayakan, ada jutaan UKM di Indonesia yang masih mengatur usaha secara manual. Berkerjasama dengan Telkomsel, Moka memudahkan para pemilik usaha untuk menggunakan aplikasi sistem kasir yang dapat diunduh langsung pada smartphone dan tablet. “Dengan basis Cloud

yang digunakan oleh Moka, pemilik usaha dapat mengakses laporan penjualan, inventaris dan lainnya secara real time,” terangnya.

Aplikasi MokaPOS dapat dengan mudah diunduh, dan penggunanya akan selalu mendapatkan update fitur-fitur terbaru secara gratis. Selain itu, berkat basis cloud yang digunakan oleh aplikasi ini, pelaku bisnis dapat mengelola usahanya kapan pun dan di mana pun dengan cukup melakukan sign in ke akun yang dimilikinya.

“Selain, sebagai wujud komitmen untuk mendukung perkembangan bisnis UKM di Indonesia, Telkomsel juga telah menghadirkan SME Corner yang dapat dijumpai oleh pelanggan di GraPARI Denpasar, GraPARI Banda (Bandung), GraPARI Pemuda (Surabaya), dan GraPARI Yogya. Di SME Cor-

ner ini, para pelaku UKM akan dilayani oleh agen customer service yang memiliki product knowledge lengkap tentang UKM,” paparnya.

Selain itu berbagai kegiatan terkait dengan dunia UKM dilakukan secara berkala, seperti kelas workshop dan FGD (Focus Group Discussion) yang berkolaborasi dengan komunitas pelaku UKM setempat.

“Telkomsel juga menawarkan solusi UKM lainnya yang tergabung dalam layanan PAKAR (PAket Komunikasi Andalan wiRausaha). PAKAR menyediakan solusi yang memenuhi kebutuhan UKM, mulai dari komunikasi hingga kebutuhan UKM dalam memasarkan produknya. Informasi lebih lanjut mengenai solusi Telkomsel untuk UKM, dapat diakses di http://enterprise.telkomsel. com/sme,” pungkasnya. M-004

Luh Wirasni, Penerus Usaha Gula Merah Gula Merahnya Jadi Permen di Negeri Kangguru Salah satu perajin gula merah yang konsisten membuat produksi di Desa Besan adalah Ni Luh Wirasni yang menekuni tungku panasnya api untuk membuat gula merah sejak tahun 1990-an. Sampai saat ini Wirasni membentuk Kelompok Wanita Tani Sari Kelapa yang beranggotakan 22 orang yang bersamasama menekuni gula merah (gula Bali).

SEMARAPURA-Fajar Bali Atas usahanya dan konsisten produksinya, sejak Tahun 2012 lalu produksi gula merahnya dijual ke Negara Australia untuk dijadikan per-

men. “Secara tidak sengaja ada tamu berkunjung ke rumah kami, namanya Jhon. Sejak tahun 2012 memesan gula merah dalam bentuk permen berbentuk bulat, jantung atau

hati,” terang Wirasni, Rabu (20/4) kemarin.

Walau sudah mendapatkan pesanan dari Negeri Kangguru, dirinya masih juga menjual gula merah ke pasar local. Diterangkannya, gula merah saat ini harganya lumayan naik, dengan harga Rp 30rb per kilogramnya. Sedangkan sebelumnya harganya pernah di kisaran Rp 25ribu. “Harganya naik, karena ketersediaan tuak/aren menipis,” jelas Wirasni, seraya menyebut untuk mendapatkan 4 kg gula merah, dibutuhkan sekitar 20 liter tuak kelapa.

Dibutuhkan pula sekitar dua ikat kayu bakar dengan proses pendadahan (merebus) sekitar 4 jam. Pernah juga dicobanya untuk menggunakan kompor gas untuk membuat gula, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

Dituturkannya, selain generasi tukang panjat kelapa semakin sedikit, sehingga dikhawatirkannya produksi gula merah menurun, ibu-ibu PKK yang menekuni gula merah juga menurun. “Kalau Tahun 80-an, hampir 90% warga disini produksi gula merah,

saat ini yang menekuni tidak lebih dari 50 KK,” terangnya.

Begitu juga kondisi perempuan yang menekuni gula merah, mengingat ibu-ibu PKK saat ini lebih banyak memasak menggunakan kompor gas, sedangkan memasak dengan kayu api, selian ribet juga harus rela berasap-asap.

“Kalau tukang panjat lebih sedikit, perempuannya juga sedikit,” tuturnya. Sehingga dengan pesanan yang dilakukan oleh wisatawan dari Australia dirinya bertahan dengan produksi gula merah.W-010

Pengrajin usaha gula merah Luh Wirasmi memperlihatkan hasil produksi gula merahnya FB/SARJANA

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR. PENEBEL Tanggal : 31 Desember 2015

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR. PENEBEL Tanggal: 31 Desember 2015

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PT BPR. PENEBEL Tanggal: 31 Desember 2015

LAPORAN INFORMASI LAIN PT BPR. PENEBEL Tanggal: 31 Desember 2015 (Ribuan Rp)

(Ribuan Rp)

(Ribuan Rp)

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR. PENEBEL Tanggal: 31 Desember 2015 (Ribuan Rp)

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT BPR. PENEBEL Tanggal: 31 Desember 2015 (Ribuan Rp)

Layouter: Manik

FAJA R BALI KAMIS, 21 APRIL 2016 l Tahun XVI

SAMBUNGAN

TPA Suwung Dilirik Tiga Investor Asing DENPASAR-Fajar Bali Hingga saat ini permasalahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung belum menemui kejelasan. Rabu (20/4) kemarin, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika menegaskan pihak yang membuat perjajian dengan PT. NOEI adalah pemerintah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Oleh karena itu, Pemprov Bali tidak memiliki kewenangan untuk mencabutnya.

Menurut Gubernur Pastika, untuk permasalahan TPA Suwung, Pemprov hanya memberikan masukan. “Provinsi tidak boleh cabut, yang boleh cabut hanya pemerintah Sarbagita, kami (Pemprov) sudah beri

masukan agar mereka (Pemerintah Sarbagita) mencabutnya,” papar Gubernur.

Padahal di tengah ketidakpastian pengelolaan sampah di TPA Suwung, sudah ada sejumlah investor yang berminat untuk mengelola sampah. Gubernur Pastika mengatakan, ada perusahaan dari Negara Tiongkok, Korea, hingga Austria dan menawarkan kerja sama dengan teknologinya masing-masing.

“Ini sudah ada beberapa perusahaan yang berkeinginan untuk kelola TPA Suwung. Perusahaan itu datang ke Provinsi, ada dari Tiongkok, Korea, dan Austria,” ungkapnya. Seluruhnya dinilai bagus, hanya saja untuk saat ini masih bermasalah dengan

Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dijelaskan, persoalan yang belum terjawab adalah mengenai kesiapan PLN untuk membeli listrik yang dihasilkan setelah pengelolaan sampah.

Mengingat, nilai investasi yang ditawarkan ke Pemprov Bali cukup tinggi. Yakni mencapai Rp 1 triliun, dan dipastikan akan menggunakan hitunghitungan bisnis. Sehingga orientasinya tentu pada keuntungan saja. Sedangkan PLN, belum bisa memastikan akan membeli listrik yang dihasilkan.

“Sekarang persoalannya dia (investor) harus jual listrik ke PLN. Tapi harganya tidak cocok.

PLN mau beli murah, tapi biaya operasional mereka kan mahal.

Dishub Ancam Sanksi Berat DARI HALAMAN 1 lalu ke Kadis Perhubungan, tolong dijaga di Ketapang, kasi tahu soporsopir kalau muat lebih jangan nyeberang. Tapi nyatanya tidak ada yang disuruh ke situ, jadi saya tungguin di Cekik, daripada saya datang ke Jembrana hanya untuk upacara kan mubazir waktu saya.

Di situ saya ingin ngecek, apa sudah dilaksanakan atau belum perintah saya, dan ternyata memang belum. Ada akal-akalan di sana, kadang-kadang saya dengar truk 30 ton, bisa ditulis cuma 20 ton.

Bisa berkurang otomatis beratnya,” beber Gubernur Pastika.

Melihat kondisi tersebut, Gubernur pun geram. Dirinya memerintahkan jajaran Dinas Perhubungan di UPT jangan berunding dengan supir truk.

Walaupun berpotensi macet seminggu ataupun berbulan-bulan aturan harus ditegakkan. Tak hanya itu, meskipun mayoritas truk tersebut memuat sembako ke Bali, Gubernur tetap meminta agar mereka mematuhi batasan tonase.

“Jangan mau berunding, kita harus tegas. Masak gara-gara macet, atur dong biar berhenti di pinggir jalan mau seminggu mau sebulan biarin di situ. Pengen tau siapa lebih kuat, begitu caranya

Inilah yang membuat tidak jadijadi, mereka hanya siap investasi kalau hitung-hitungannya cukup, ini tidak ada belas kasihan,” tegasnya.

Ditegaskan pula, untuk saat ini Pemerintah Provinsi Bali belum dapat mengelola sampah tersebut dengan dana APBD. Lantaran, program prioritas Pemprov Bali masih fokus pada pengentasan kemiskinan.

Pemprov bisa saja mengelola TPA Suwung dengan APBD, dengan catatan program-program bedah rumah, Gerbangsadu, ataupun JKBM terancam terhenti. “Kalau pakai APBD nanti program lain terhenti, ini semua kan ada prioritasnya,” tutup Gubernur Pastika. W-019

kerja. Kalau saya begitu, tidak ada kompromi, muatan lebih pulang,” tegasnya.

Lebih lanjut ditegaskan, truktruk yang melebihi kapasitas ini akan menimbulkan banyak kerugian. Tak hanya jalan rusak dan kemacetan, tetapi juga memicu kecelakaan lalu lintas. Parahnya, ketika melintas di laut dengan menggunakan kapal feri juga sangat membahayakan.

“Celakanya lagi, kalau satu feri bisa memuat 30 truk dan satu truk lebih 5 ton, berarti feri juga overload. Ini bukan persoalan main-main, ini sangat serius dan menyangkut nyawa orang,” tegasnya.

Sedangkan terkait indikasi pungutan liar (pungli) dan ‘nasib’ petugas Dinas Perhubungan yang mengizinkan truk-truk itu melintas juga akan diperhitungkan.

Ia memastikan akan ada tindak lanjut terhadap petugas-petugas tersebut. Bahkan Gubernur sempat balik bertanya kepada para jurnalis mengenai ‘sanksi’ apa yang tepat untuk para petugas tersebut.

Namun, sangat disayangkan, apabila hanya untuk uang Rp 20-50 ribu petugas meloloskan truk-truk yang dapat memicu kemacetan, kerusakan jalan, dan kecelakaan lalu lintas. Dishub

pun diberikan batas waktu hingga Senin (25/4) untuk melakukan penertiban.

“Tunggu saja tanggal mainnya, mau diapakan orang-orang ini.

Menurut kalian diapain?” tanya Gubernur yang dijawab dengan usul dimutasi atau dipecat oleh para wartawan yang meliput.

Seperti diberitakan sebelumnya, Selasa (19/4) lalu, Gubernur Pastika melakukan sidak di UPT. Jembatan Timbang Cekik, Jembrana. Hasilnya, dari ratusan truk yang melintas, 75 persen diantaranya melebihi tonase. Gubernur pun marah, dan meminta bantuan Polres Jembrana untuk turut mengawasi truk-truk yang melintas. Ketika itu, setiap truk yang melebihi tonase, diminta untuk kembali ke Jawa.

Dishub Sebut Pegawai Bisa Disanksi Berat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali, Ketut Artika ketika dikonfirmasi menyampaikan, jajarannya terus akan melakukan penertiban. Asalkan ada truk yang melakukan pelanggaran muat, pasti akan ditindak. Pasca disidak oleh Gubernur Pastika, diakui memang ada truk yang dipulangkan. Namun, ada pula yang hingga saat ini masih ber-

tahan.

“Kami tetap akan melakukan penertiban. Kalau melebihi muatan akan ditindak. Sekarang truk yang muatannya melebihi tonase masih ada, tapi sudah ditindak.

Ada juga yang sudah dipulangkan,” ujarnya sambil mengatakan sedang tidak memegang data jumlah truk yang dipulangkan.

Sedangkan, mengenai indikasi pungli di UPT. Jembatan Timbang Cekik, Artika menegaskan pasti ada sanksi berat. Apabila, ada pegawai yang tertangkap tangan melakukan pungli akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Mulai dari yang ringan berupa teguran, hingga sanksi berat perupa pemecatan. “Itu kalau memang tertangkap tangan lakukan pungli, akan disanksi sesuai ketentuan. Akan kami tindak tegas, sanksinya sesuai dengan aturan yang terberat pemecatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, mengenai batas waktu yang diberikan oleh Gubernur Pastika, hingga Senin (25/4) mendatang, Artika memastikan akan melaksanakan instruksi tersebut. Mulai saat ini, pengawasan tidak hanya melibatkan Dishub Bali, tetapi juga jajaran Kepolisian Kabupaten Jembrana, serta instansi terkait. W-019

digenggam tangan, di saku celana, tas, koper, tempat tidur,” beber Kapolda, kemarin.

Diterangkanya, dari data selama Operasi Bersinar mendominasi jajaran Polresta Denpasar dengan jumlah 47 tersangka, disusul Polda Bali 20 tersangka, Polres Buleleng 17 tersangka, Polres Jembrana 10 tersangka, Polres Badung 6 tersangka, Polres Gianyar 4 tersangka, Polres Karangasem 4 tersangka, Polres Tabanan 3 tersangka dan terkecil Polres Bangli 1 tersangka. “Yang menjalani rehabilitasi 111 orang, paling banyak swasta, PNS 2 orang,”jelasnya.

Untuk profesi umur dan pendidikan, pengguna narkoba terbanyak dari kalangan swasta, petani, mahasiswa, pelajar, napi dan pengganguran. Sementara golongan usia, pengguna di atas 30 tahun, remaja usia 20 hingga 29 tahun. Untuk pendidikan akhir mayoritas pelajar SMA yakni 91 orang, mahasiswa 12 dan ada juga SMP. “Ini men-

unjukkan betapa bahayanya narkoba sudah menjarah sampai dengan anak anak generasi muda kita,” sebutnya.

Irjen Sugeng mengatakan dalam konsep narkoba tidak terlepas dari hukum ekonomi suplay dan demand. Dimana, apabila ada permintaan tinggi peminatnya banyak, maka orang akan berusaha mensuplay. Untuk itulah, kampanye pemberantasan narkoba dilakukan sebanyak mungkin dengan maksud agar mereka sadar dan tidak menggunakan bahan bahan narkotika.

“Artinya, kalau mereka sadar, berarti demand berkurang atau turun. Kalau tidak ada lagi, permintaan pasar maka suplay otomatis menurun,” ucapnya bijak.

Kepolisian berharap agar kedepannya bisa mengurangi suplay. Dengan cara melaksanakan penegakan hukum hingga penangkapan, guna memutus mata rantai peredaran narkoba.

Dua konsep ini (suplay dan demand) diharapkan bisa berjalan secara simultan, memutus mata

rantai suplay dan menekan permintaan pasar (demand).

“Dalam upaya simultan ini kami berharap peredaran narkotika bisa dihentikan. Karena sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa dan Negara kedepan terutama generasi muda, tegasnya.

Ditempat terpisah, Kapolresta Denpasar Kombes Pol AA Made Sudana mengaku cukup bangga dengan jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar yang telah sukses menangkap para pelaku penyalahgunaan narkoba selama operasi Bersinar. Kombes Sudana mengatakan, operasi yang berjalan selama 30 hari ini melebih target, satu hari bisa menangkap dua tersangka. “Di Polresta Denpasar menangkap 60 tersangka, 19 diantaranya ditahan, 33 tidak ditahan tapi diproses hukum, 8 orang langsung direhabilitasi karena tidak ada barang bukti tapi tes urinenya positif,” tegasnya didampingi Kasat Narkoba Polresta Denpasar Kompol Gede Ganefo SH. R-005

dan terobosan politik bagi masyarakat Bali. Bahkan, akan menimbulkan berbagai pujian dari berbagai pihak, karena selama ini belum ada yang maju melalui jalur yang persyaratannya dengan mengumpulkan Kartu tanda Penduduk (KTP).

“Disamping itu juga, mencoba apa yang diinginkan oleh UU. Artinya masyarakat kita berani lah melakukan terobosan.

Persoalan apakah dia menang atau kalah, itu lain lagi. Tapi keberanian untuk mencalonkan diri dalam konteks independen, sangat bagus,” tegasnya.

Disisi lain, calon independen dalam Pilgub Bali mendatang, secara sosiologis akan sangat berdampak pada masyarakat.

Mulai dari warna baru perpolitikan di Bali dan semakin bervariasi pilihan masyarakat. Selain itu, munculnya calon independen akan menjadi ajang saling adu ide dan kebijakan yang rasional. “Nah, bagi masyarakat secara sosiologis dia akan men-

dapatkan pilihan lebih banyak, dengan demikian kemudian para calon gubernur ini dengan sendirinya akan mengeluarkan ide-ide dan kebijakan yang paling baik dan rasional yang bisa dilakukan,” tandas Arjawa.

Tak hanya menjadi suatu terobosan baru, kehadiran calon independen tersebut akan menjadi suatu pembelajaran politik bagi masyarakat Bali. Terlebih kepada partai politik yang mampu menjadi koreksi terhadap proses pengkaderan partai. Sehingga hal itu akan berdampak positif pada semua pihak.

Meskipun demikian, peluang dari calon independen tak akan serta merta begitu saja. Melainkan bergantung pada kecerdikan dari para calon tersebut dalam mengemas kampanye, memanfaatkan momentum, memanfaatkan penggunaan bahasa yang baik, dan paling penting memanfaatkan media sosial.

Dirinya menyarankan kepada siapapun yang berniat untuk

maju dalam Pilgub Bali 2018 mendatang, agar segera mulai turun langsung dan menyapa masyarakat. “Sebagai calon Gubernur, ya ndak apa-apa masuk di jalur independen. Kemudian seberapa besar kemenangannya, kan nggak tahu, ya mulai sekarang,” katanya.

Saat ditanya siapakah figur yang mumpuni dan kemungkinan akan maju melalui jalur independen, Suka Arjawa mengatakan kemungkinan bisa saja terjadi. Namun, ia tak menyebutkan nama tersebut. “Saya tidak bisa menjawab itu. Cuma bagaimana kecerdikan dari calon itu untuk ya berkampanye lah, memanfaatkan bahasa, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan ruangan, memanfaatkan momentum. Masyarakat akan lebih cerdas melihat ini.

Terus terang masyarakat di Bali kan sudah kritis, lumayan besar pengaruhnya kepada masyarakat luas ya itu kita lihat,” pungkasnya. M-005

Polresta Tangkapan Terbanyak, Polres Bangli Terkecil

DARI HALAMAN 1 Hukum dan HAM, Bea Cukai, dan lainnya. Jumpa pers kali ini berbeda dengan menghadirkan para tersangka dan barang bukti hasil tangkapan jajaran Polres se Bali.

Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto mengakui pengungkapan hasil Operasi Bersinar melebihi target yang ditentukan, dari target 115 kasus menjadi 274 persen. Sementara tersangkanya berjumlah 127 tersangka dengan rincian 86 pengguna, 35 pengecer dan 6 bandar. Barang bukti yang disita yakni ganja kering 49,8 gram, sabu 1266,89 gram, ekstasi 443 butir, dan uang hasil narkotika Rp 12 juta.

Irjen Sugeng menjelaskan, mayoritas para pelaku penyalahguna narkoba ini ditangkap di rumah, di kos, di jalanan umum, Hotel, Vila, Karaoke, restoran, Bandar udara, lapas.

“Modus operandi umumnya barang bukti disita di dalam korek api, bungkus rokok dan

Pengamat Dorong Calon Independen di Pilgub DARI HALAMAN 1 pada Pilkada DKI Jakarta, bisa saja “Ahok Effect” terjadi dan terbuka lebar pada Pilgub Bali 2018 mendatang. Pasalnya, jalur perseorangan merupakan jalan satu-satunya yang bisa diambil tanpa harus melalui mekanisme partai.

“Saya tidak mengatakan peluangnya. Seperti kemarin yang pernah saya katakan bahwa pilihan independen untuk menjadi calon Gubernur merupakan pilihan yang lebih baik.

Kenapa? Karena memberikan aspirasi dan inspirasi kepada masyarakat lebih banyak calon yang lebih layak memimpin Bali,” katanya saat ditemui di Gedung DPD RI Perwakilan Bali, Rabu (20/4).

Suka Arjawa menganggap, apabila nantinya pada Pilgub Bali 2018 mendatang muncul salah satu figur melalui jalur independen, maka hal itu merupakan suatu keberanian

11

Terkait Dua TKW Asal Karangasem Ditahan

Bupati Sumatri Bakal Surati Kedubes RI di Malaysia AMLAPURA-Fajar Bali Belum jelasnya nasib dua Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Karangasem yakni Ni Wayan Sri Utari (29) dari Banjar Tengah, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, dan Ni Kadek Welli Artini asal Br. Dinas Tengah, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, yang ditahan oleh Kepolisian Kerajaan Malaysia lantaran mempergunakan Visa Liburan membuat Pemkab Karangasem mengambil langkah untuk segera mengetahui keadaan kedua warganya itu. Salah satunya, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri bakal mengirim surat kepada Duta Besar (Dubes) RI di Malaysia.

Bupati Sumatri Rabu (20/4) kemarin mengatakan, kejadian yang dialami oleh dua warga Karangasem yang ditahan oleh Kepolisian di Malaysia harus dijadikan sebuah pembelajaran bagi masyarakat. Kedepan, setiap warga yang ingin berangkat dengan tujuan bekerja ke luar negeri agar mempergunakan agen penyalur yang resmi.

“Tetapi ini sudah terjadi, tentunya kami akan melakukan langkah untuk mengetahui keadaan kedua warga itu,” ujar Mas Sumatri yang didampingi Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi.

Mas Sumatri melanjutkan, selain mendukung upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang telah mengirim surat ke Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Denpasar untuk

IGA Mas Sumatri

FB/BUDIASA

menggali informasi keadaan kedua TKW itu. “Dari Disnakertrans sendiri sudah mengirimkan surat meminta bantuan melalui BP3TKI Denpasar, kita harapkan secepatnya bisa dipulangkan,” beber Bupati perempuan kedua di Bali ini.

Namun, menurut Mas Sumatri Pemkab Karangasem belum mendapat surat jawaban dari BP3TKI maupun dari Kedubes RI di Malaysia. Pun langkah selanjutnya, Sumatri bakal langsung mengirim surat ke Dubes Malaysia atas nama bupati Karangasem.

Sehingga dengan adanya surat itu, keberadaan TKW tersebut secepatnya bisa dipulangkan.

“Kami akan tetap berusaha,

dan kami pun berharap mereka bisa secepatnya berkumpul bersama keluarganya. Apalagi satu diantara mereka memiliki anak-anak,” bebernya.

Seperti diketahui, sebanyak 13 TKW asal Bali ditahan oleh Kepolisian Kerajaan Malaysia. Mereka ditahan lantaran mempergunakan visa liburan, padahal mereka bekerja di Mall Mega Berjaya Perfect Body Care & Spa, Jalan Tun Ismail, Sri Dagangan Kuantan, Malaysia. Keberangkatan para TKW ini ke Malaysia mempergunakan jalur tidak resmi.

Mereka diberangkatkan oleh penyalur dan dijanjikan visa kerjanya akan di urus saat sampai di Malaysia. W-016

seperti itu) kan semua ada sistem,” tepisnya.

Sementara itu, pernyataan tak jauh beda juga disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng Luh Gede Herryani. Pertemuan tersebut hanya membahas terkait rencana koalisi pada Pilkada Buleleng 2017 mendatang. Hasilnya, arah koalisi sudah mengalami kemajuan dibandingkan pertemuan sebelumnya yang dilakukan di Buleleng beberapa waktu yang lalu.

“Memang format koalisi belum disepakati. Sebab pertemuan kali ini juga masih sebatas komunikasi dan akan ditindaklanjuti dalam pertemuan lanjutan. Nanti juga akan ada MoU guna menguatkan koalisi ini,” jelasnya.

Tak hanya membahas komunikasi dan penjajakan koalisi, Luh De (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa pertemuan kemarin juga membahas mekanisme pencalonan. Dimana disepakati, bahwa bagi kandidat yang ingin mendaftar dan maju melalui rekomendasi koalisi, dipersilakan untuk mendaftar kepada partai politik yang ada.

Apalagi, saat ini ada partai yang telah membuka pendaftaran.

“Silakan mereka mendaftar ke semua partai yang ada, karena kita harus hormati mekanisme yang ada di masingmasing partai politik. Nantinya, nama-nama yang mendaftar diproses di internal partai masing-masing sebelum dilakukan kesepakatan oleh koalisi terkait siapa yang diusung,” imbaunya.

Terkait Ketut Rocheneng

yang selama ini gencar diisukan akan diusungkan oleh KBM, srikandi Partai Berlambang Mercy ini mempersilakan bagi siapa saja. Namun, tetap akan melalui mekanisme seperti figur-figur yang lain. Jadi, taka da perlakuan yang khusus dan istimewa.

“Disilakan Pak Rochineng mendaftar ke semua partai.

Sebab kita punya sistem masingmasing. Apakah nantinya Pak Rochineng yang diusung, sangat tergantung kesepakatan di koalisi dengan tetap mengacu pada proses penjaringan di internal partai koalisi,” katanya.

Namun berbeda dengan pernyataan dari Ketua DPC PPP Kabupaten Buleleng, H. Mulyadi Putra. Ia membocorkan bahwa penjajakan yang dilakukan oleh beberapa partai politik yang tergabung dalam KBM memang mengarah pada Ketut Rochineng. Akan tetapi, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan DPW PPP Provinsi Bali.

“Penjajakan koalisi itu, ya arahnya nanti pada akhirnya ke arah sana (Ketut Rochineng).

Tapi inikan baru penjajakan, kita juga baru pertama kali diundang. Dengan adanya penjajakan ini, nanti masing-masing pimpinan parpol di tingkat kabupaten untuk berkoordinasi dengan satu tingkat di atasnya. Setelah itu, akan ada pertemuan lanjutan yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu depan. Tempatnya belum ditentukan, Keputusan belum, penjajakan masing-masing parpol, kalau penetapan kan formal. Pasti akan ada,” pungkasnya. M-005

datang terlambat. Disebutnya, Subak Toya Cau, saat ini sudah masa tanam padi, namun pupuk organik bantuan subsidi pemerintah belum juga datang.

“Sehingga petani nantinya lebih memilih menggunakan pupuk kimia,” beber Sudiada.

Disamping pupuk organik bantuan sering datang terlambat. Dirinya berharap kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika melalui jajaran Pemprov

Bali dan Pemkab bisa menjamin stabilnya harga gabah. Bahkan disebutkan Sudiada, persoalan yang paling sering dihadapi petani adalah langkanya pupuk, harga gabah saat panen dan saluran irigasi yang sering mampet karena sampah plastik. “Persoalannya dari dulu itu-itu saja, semoga pemerintah bisa menjembatani persoalan ini kedepannya,” tutup Sudiada.W-010

ijazah dan transkrip nilai yang belum dilegalisir. Bahkan ada pula yang usianya melebihi 50 tahun.

“Terkait perekrutan ini, kami tidak ada kepentingan pribadi.

Kami betul-betul mencari peny-

uluh yang memiliki kompetensi.

Meskipun sama-sama lulus S1 Bahasa Bali, tetapi bisa saja memiliki kompetensi dan keterampilan yang berbeda-beda,” jelasnya. M-008/W-019

Partai di KBM Sepakat Buat MoU Koalisi DARI HALAMAN 1 Buleleng juga hadir yakni Ketut Rochineng.

Menurut Ketua DPD II Partai Golkar Buleleng I Nyoman Sugawa Korry, dari hasil pertemuan tersebut, semua pimpinan partai politik di Buleleng sepakat akan melakukan penjajakan guna menyiapkan penantang untuk pasangan incumbent.

“Jadi intinya semua sepakat untuk bagaimana bisa mengalahkan incumbent. Sudah ada langkah maju. Masing-masing pihak sepakat untuk segera membuat MoU (Memorandum of Understanding) Koalisi,” jelasnya, Rabu (20/4) kemarin.

Selanjutnya, pimpinan partai politik akan kembali menggelar pertemuan lanjutan. Hal ini dilakukan agar format koalisi yang terbentuk akan rampung dengan penandatangan MoU yang direncanakan akan selesai pada Bulan Mei ini. “Target kita, dalam pertemuan lanjutan tersebut format koalisi sudah final dan MoU sudah bisa ditandatangani Mei nanti” tandas Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali.

Selain itu, Sugawa Korry juga menjelaskan kehadiran Ketut Rochineng dalam pertemuan yang berlangsung tersebut. Menurutnya, kehadiran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali itu sebagai tamu saja. Dirinya juga menampik jika KBM telah sepakat akan mengusung Ketut Rochineng. “Belum, dia kan sebagai ikut hadir aja. Nanti proses kan, jangan kita (bilang

Pupuk Organik Sering Terlambat DARI HALAMAN 1

simal. Mangku Sudiada baru menggunakan pupuk organik sebatas 25% saja.

“Teman-teman lain masih menggunakan urea, kalau semua sepakat organik, kami juga siap,” terang Sudiada.

Selain itu, masalah yang kerap dihadapi pada tanaman sawahnya adalah pupuk organik bantuan pemerintah sering

985 Orang Lulus Seleksi Administrasi Penyuluh Bahasa Bali DARI HALAMAN 1 Seharusnya, minimal S1 Bahasa dan Sastra Bali/Jawa Kuna/ Pendidikan Basa Bali. Di samping itu, ada pula yang melampirkan

POLITIK

12 PARLEMEN

Minta Penanganan Terorisme Junjung HAM Kasus kematian Siyono usai ditangkap Densus 88 terkait terorisme menjadi sorotan saat rapat Komisi III DPR dengan Kapolri.

Komisi hukum ini pun mengingatkan agar penanganan terduga teroris tetap menjunjung HAM. “ Ko m i s i I I I D P R R I mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh FB/ist Benny K Harman Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia,” kata Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman membacakan kesimpulan rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/4).

Standard operating procedure (SOP) kepolisian dalam menangani terduga teroris sempat dipertanyakan saat rapat. Komisi III meminta agar SOP itu terus jadi pegangan.

“Serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan terorisme sesuai SOP,” ungkapnya.

Selain soal terorisme, masalah pemberantasan narkoba juga menjadi fokus. Komisi III mendesak Kapolri lebih mengoptimalkan strategi yang sudah ada.

Yang ketiga, Kapolri didesak mengevaluasi sistem seleksi anggota Polri untuk semua jenjang. Dengan demikian prosesnya lebih akuntabel.

“Agar lebih transparan, obyektif dan akuntabel dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional, bermoral dan modern,” pungkasnya. DTK

Kisruh Masa Jabatan Berdampak Terhadap Kinerja DPD Jakarta-Fajar Bali Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan, rapat paripurna l e m b a ga nya ya n g r i c u h pertengahan Maret lalu telah mempengaruhi kinerja para legislator perwakilan daerah.

Irman berkata, saat ini para anggota DPD secara bertahap memperbaiki komunikasi di antara mereka.

"Sedikit mengganggu. Tapi ada dinamika yang menunjukan semangat perbaikan," ujarnya di Jakarta. Rabu (20/4) kemarin.

Irman berkata, Badan Kehormatan saat ini sedang menangani kericuhan yang melibatkan sejumlah anggota DPD tersebut. Ketua DPD pada periode lalu itu mengaku, telah menyerahkan daftar nama anggota DPD yang menandatangani mosi tidak percaya terhadapnya.

"Lembaga kami tidak mengenal mosi tidak percaya.

Jadi, saya serahkan ke Badan Kehormatan DPD," ucapnya.

Maret lalu, rapat paripurna

penutupan masa sidang DPD ricuh saat alat kelengkapan DPD membacakan laporan perihal masa jabatan pimpinan DPD. Dalam sidang itu, Irman dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad enggan menandatangani usulan tata tertib tentang masa jabatan pimpinan DPD.Sebelum keduanya menyatakan sikap tersebut, sidang paripurna luar biasa memutuskan masa jabatan pimpinan DPD, yang awalnya lima tahun dipotong menjadi 2,5 tahun.

Sejumlah anggota DPD berang terhadap Irman dan Farouk. Sebagian dari mereka menggebrak meja karena Irman tidak meladeni interupsi.

Usai peristiwa itu, 40 anggota DPD mengajukan mosi tidak percaya terhadap Irman dan Farouk ke Badan Kehormatan. Irman dan Farouk dinilai tidak mampu menunjukkan sikap sebagai pemimpin lembaga tinggi. CN

Ahok Batal Ikut Pilkada Jika Seluruh Pendukung Wajib Meterai

Jakarta-Fajar Bali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal membatalkan pencalonan dirinya dalam Pilkada tahun depan jika syarat dukungan calon perorangan membutuhkan meterai. Ahok menilai, syarat meterai itu adalah upaya penjegalan dirinya untuk mencalonkan lagi.

"Kalau tidak bisa ikut karena tidak ada meterai, ya sudah tidak usah ikut Pilkada. Mereka maunya saya tidak jadi gubernur lagi kan?" kata Gubernur yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/4) kemarin.

Jika memang rencana pencalonan dirinya terganjal dengan syarat meterai, Ahok menyatakan bakal tetap menyelesaikan masa jabatannya hingga Oktober 2017.

Ahok mengaku tak punya cukup uang untuk biaya materai.

Dalam perhitungannya, jika ia membutuhkan dukungan sebenyak 1 juta waga Jakarta, di kalikan dengan harga meterai Rp6 ribu, maka dibutuhkan biaya untuk membeli meterai sebesar Rp6 miliar. "Duit darimana?" ujar Ahok.

Apa pun hasil keputusan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, Mantan Bupati Belitung Timur ini tetap akan mengumpulkan persyaratan calon independen tanpa meterai. "Mau gantiin saya dan mau jadi gubernur ambil saja deh kalau cuma gara-gara meterai saya tidak bisa ikut," katanya.

Ahok berharap siapa pun yang akan menjadi gubernur di masa mendatang dapat melaksanakan kebijakannya dengan transparan. Sebelumnya, muncul wacana calon perseorangan dalam Pilkada, harus disertai surat dukungan bermeterai.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, persyaratan meterai dalam surat dukungan ini tidak akan membebani calon yang bersangkutan.

Menurutya, tal semua pendukung membubuhkan meterai pada formulir dukungannya, melainkan berdasarkan basis pemeriksaan, yakni di setiap kelurahan atau desa. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa dukungannya adalah sah. Syarat meterai dalam surat dukungan itu ada dalam rancangan perubahan Peraturan KPU yang menyatakanbahwa surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan atau formulir model B.1 KWK perseorangan untuk Pilkada 2017 nanti wajib dibubuhi meterai.

Syarat itu disebutkan dalam pasal 14 ayat 8 perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam pasal tersebut termaktub bahwa bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara individu maupun kolektif dan dibubuhi meterai saat menyerahkan dokumen dukungannya. CN

FAJA R BALI

KAMIS, 21 APRIL 2016 l Tahun XVI

Sukrawan Sasar Pemilih Perantau Buleleng di Denpasar Suasana jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Buleleng 2017, tak hanya terasa semarak di daerah Gumi Panji Sakti, tapi juga di Ibukota Provinsi Bali, Denpasar. Pasalnya, jumlah perantau Buleleng di Denpasar cukup besar. Tak heran mereka menjadi incaran dari Tim Sukses bakal calon, seperti yang dilakukan Sahabat Sukrawan yang memasang spanduk di sejumlah titik yang ada di wilayah Denpasar.

DENPASAR-Fajar Bali Dari pantauan Fajar Bali, Rabu (20/4) kemarin, Sahabat Sukrawan memasang spanduk yang bertuliskan “Perantauan Saking Singaraja Gabung Dengan Sahabat Sukrawan” di persimpangan Jalan WaribangBy Pass Ngurah Rai, Sanur Denpasar dan Jalan Drupadi, Renon dekat Kantor Gubernur Bali. Menurut warga di sekitar lokasi, spanduk itu telah terpasang sejak tiga hari lalu.

Pengamat politik Fisip Univeristas Udayana Dr.I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa, M.Si menilai, pemasangan spanduk seperti ini terlalu dini atau lebih cepat dari jadwal kampanye yang ditentukan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini justru menurunkan atensi masyarakat terhadap bakal calon bersangkuta.

FB/gede

SPANDUK-Sahabat Sukrawan memasang spanduk yang bertuliskan “Perantauan Saking Singaraja Gabung Dengan Sahabat Sukrawan di persimpangan Jalan Waribang-By Pass Ngurah Rai, Sanur, Kota Denpasar.

“Apapun bentuknya, entah itu pernyataan dukungan dari pribadi atau kelompok terhadap bakal calon kepala daerah, atau ajakan secara pribadi dari bakal calon bersangkutan secara sosiologis masyarakat menilai adanya unsur rekayasa,” kata Suka Arjawa di Denpasar, pada Rabu (20/4) kemarin.

Namun menurut Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudiana, hal itu belum bisa disebut sebagai tindakan ‘mencuri start” kampanye. Sebab saat ini belum memasuki tahapan Pilkada Buleleng. “Banwaslu

dalam konteks pilkada adalah mengawasi tahapan, di luar tahapan kami tidak punya kewenangan,” jelasnya.

Rudia menegaskan, karena belum memasuki tahapan Pilkada, maka pemasangan spanduk semacam itu merupakan ranah pemerintah daerah terkait Perda tentang reklame. Selanjutnya, apabila dianggap melanggar, maka hanya pihak pemerintah kabupaten/kota yang berhak melakukan penertiban. “Sedangkan jika memicu konflik, biar polisi yang menertibkan,

Pasek Suardika Gelar Diskusi Soal GBHN

atau warga setempat yang melapor ke pemda (pemerintah daerah) kalau memang dinilai mengganggu,” jelasnya lagi.

Selain belum memasuki tahapan Pilkada serta belum ada paslon yang sah sebagai peserta Pilkada, pihaknya menganggap hal itu hanya semacam kegiatan sosialisasi. “Mungkin itu semacam ajakan atau menginformasikan dirinya kepada warga perantauan asal Buleleng, bisa jadi pendidikan politik, yang jelas kami belum mempunyai kewenangan,” tegas pria asal Buleleng ini.

Dijagokan Netizen, GPS Enggan Berpikir Pilgub

DENPASAR-Fajar Bali Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika menggelar Diskusi Dengar Pendapat bertajuk “GBHN Masih Perlu atau Tidak?” pada Rabu (20/4). Diskusi terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah berlaku di zaman Orde Baru itu, di gelar di gedung DPD RI Renon itu, dihadiri oleh sejumlah narasumber, seperti Dr. I Gst. Bagus Putu Arjawa, M.Si, Dr. Putu Tuni Suka Bawa Landra, Dr. I Gede Yusa dan Gede Pasek Suardika serta terlihat hadir sebagai peserta Dr. Nyoman Subanda.

Dr. Gst. Putu Suka Arjawa mengatakan apabila melihat dari sudut politis, pemerintahan yang menerapkan GBHN akan menjadi kuat, sebab pemerintahan dari pusat sampai daerah yang tidak mengacu pada GBHN akan dianggap menyimpang dan tidak mempunyai legitimasi.

“Saya rasa GBHN masih diperlukan, salah satu kesalahan era reformasi adalah mencoret GBHN,” tohonya.

Menurutnya, manfaat GBHN adalah menyerap keberagaman Indonesia dan keberagaman kemampuan masyarakat.

GBHN menentukan pola besar dari pembangunan nasional yang kemudian penerapannya (model, cara atau metodenya) dikembalikan kepada masyarakat, dengan tetap mengacu kepada GBHN sebagai pola umum pembangunan nasional.

Dari kaca mata hukum, Dr. Putu Tuni Sakabawa Landra, S.H., M.Hum, mengatakan, GBHN adalah pola umum pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

“Pembahasan di MPR yang merupakan representasi dari rakyat, dengan adanya ketetapan tentang GBHN ini akan menjadi acuan besar dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan”.

Dirinya senada dengan Dr. Suka Arjawa bahwa GBHN sangat diperlukan sebagai pola umum pembangunan nasional.

Narasumber pakar Hukum Tata Negara Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H., mepaparkan, MPR sebagai miniatur bangsa Indonesia perlu dikembalikan kekuatannya. “GBHN diperlukan dalam membentuk acuan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita mengharapkan MPR menge-

luarkan produk seperti GBHN walaupun nanti namanya bukan GBHN,” tandasnya.

Dalam sesi tanya jawab, Dr. Nyoman Subanda mengungkapkan rasa pesimisnya akan terbentuknya kembali GBHN di Republik ini, mengingat kekuatan DPD sangat minim berdasarkan undang-undang. “Saya cukup pesimis terhadap hal ini, pembangunan sekarang berlandaskan siapa presidennya, atau kepala daerahnya. Seandainya negara ini kembali menerapkan GBHN, maka Presiden tidak berkah menyampaikan visi dan misi tentang pembangunan nasional,” paparnya.

Sebagai penutup Senator Gede Pasek Suardika, menyatakan, perbedaan pendapat tentang perlu tidaknya keberadaan GBHN, merupakan wacana yang harus diserap sebagai sebuah bahan pembahasan di legislatif. “Perbedaan pendapat itu penting dan harus terjadi, justru ini hal yang baik dalam rangka memperbaiki tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutupnya dengan senyum. M-009

DENPASAR-Fajar Bali Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018 masih dua tahun lagi, tapi utak-atik pasangan bakal calon telah mulai meramaikan media sosial (Medsos). Respon dan aspirasi para netizen sebutan dari pengguna medsos terkait Pilgub tersebut, tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja. Pasalnya hal itu merupakan aspirasi warga yang penyalurannya disampaikan melalui medsos semacam Fesbook.

Salahnya satunya seperti yang diunggah salah seorang netizen di grup Metro Bali (offical) dengan memposting foto duet Ketut Sudikerta-Gede Pasek Suardika (GPS). Dalam postingan yang diunggah pada tanggal 8 Apri 2016 itu, ditulis tagline “Muda Berkarya, Nyata dalam Aksi”. Hal yang sama juga dilakukan oleh akun Facebook yang mengaku bernama Kstaria Majapahit yang bahkan memposting foto tiga paket bakal calon sekaligus. Di antaranya, Arya Wedakarna (AWK)-Rai Mantra, Gede Pasek Suardika (GPS)-Nyoman Dhamantra, Wayan Koster-Ketut Sudikerta. Serunya lagi, postingan pada tanggal 7 April 2016 yang lalu itu menuai banyak komentar.

Menanggapi hal itu, Gede Pasek Suardika yang dijagokan para netizen untuk maju pada Pilgub Bali 2018 angkat bicara. Menu-

Jakarta-Fajar Bali Dalam rangka menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 yang berkualitas, Pemerintah terus berupaya menaruh perhatian serius terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menilai bahwa netralitas ASN dan penyelenggaraan Pemilihan Umum sangat mempengaruhi sejauh mana kualitas demokrasi suatu negara.

Kemen PANRB selama ini menganggap integritas ASN masih belum sepenuhnya netral. Sejauh ini, pihaknya masih melihat peran ASN dalam roda birokrasi masih banyak digunakan sebagai mesin politik untuk memengaruhi masyarakat.

Bahkan tidak jarang ASN terlibat dalam pembentukan kebijakan politis yang tidak adil dan memihak suatu golongan.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja menyatakan pemerintah berupaya

meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang dengan terus menjaga integritas ASN. "Dengan terjaganya netralitas dan integritas ASN dapat mencegah ASN menjadi alat politik untuk mencapai suatu kepentingan golongan atau pihak tertentu," ujar Setiawan dalam Seminar Nasional mengenai Netralitas ASN menyambut Pilkada Serentak tahun 2017, di Jakarta, Rabu (20/4) kemarin.

Menurut Setiawan, terjaganya integritas ASN dapat mewu-

judkan Pilkada yang berkualitas serta lahir Kepala Daerah yang memiliki integritas.

"Tujuannya tak lain agar lahir calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas, bermoral, berintegritas, dan pro kepada rakyat," kata Setiawan.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPD RI Irman Gusman juga menyatakan hal yang sama. Menurut Irman elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas adalah peranan dan fungsi birokrasi yang netral.

Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika menggelar Diskusi Dengar Pendapat bertajuk “GBHN Masih Perlu atau Tidak?

FB/gede

Seperti diketahui, dari sejumlah bakal calon yang digadang-gadang untuk maju pada Pilkada Buleleng 2017, baru hanya satu pasangan bakal calon yang mendeklarasikan diri, yakni pasangan Dewa Nyoman Sukrawan- Gede Dharma Wijaya (SURYA). Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakilnya pada bulan Juli 2016. Sedangkan untuk pencoblosan direncanakan digelar 15 Februari 2017. M-009

FB/ist

Gede Pasek Suardika

rutnya, hal itu sangatlah wajar. Namun, ia menegaskan jika sampai saat ini dirinya belum berpikir ke arah Pilgub, dengan alasan masih fokus pada tugasnya sebagai anggota DPD RI. “Sampai saat ini saya belum berpikir sampai ke Pilgub.

Saya hanya berpikir tugas di DPD secara maksimal,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPD RI Perwakilan Bali, Denpasar, pada Rabu (20/4) kemarin.

Selain alasan tadi, mantan wartawan ini juga menyampaikan keenggananannya berpikir maju Pilgub, karena sampai saat ini dirinya belum memiliki kendaraaan politik. Saat disinggung mengenai pinangan terhadap dirinya dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), mantan kader Partai Demokrat ini mengaku masih dalam tahap “pacaran”.

“Saya mau dapat dukungan dari mana, partai tidak punya. Kalau di PKPI itu kan kita pacaran, kita kayak teman kan,” tukasnya. M-005

Kementerian PAN-RB Akui Birokat Belum Netral di Pilkada "Pemerintah dalam sistemnya harus bisa memantau sejauh mana demokrasi secara substansial mempengaruhi masyarakat, sehingga partai politik seharusnya bukan tertuju hanya kepada satu figur atau golongan," ujar Irman.

Oleh karenanya, Pemerintah berusaha menekankan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait netralitas birokrasi dan larangan politisasi birokrasi serta ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar. CN Layouter: Ari