FAJAR BALI
HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000
RABU, 25 MARET 2015 l Tahun XV
Harga Eceran: Rp 3.000,-
Selamat Pagi
Pak Gubernur Pedagang Kecil Minta Bantuan Modal Pedagang buahbuahan di Pasar Anyar Buleleng, Nyoman Dalem sangat mengapresiasi langkah Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam menanggulangi perFB/AGUS soalan kemiskinan Nyoman Dalem khususnya di Gumi Panji Sakti. Dirinya meminta agar Gubernur Pastika melanjutkan program yang pro rakyat, apalagi terbukti dirasakan oleh masyarakat Bali. “Saya apresiasi langkah Bapak Gubernur Bali dalam menekan angka kemiskinan. Tolong dilanjutkan program ini dan gencarkan sosialisasi di masyarakat,” bebernya ketika ditemui Selasa (24/3) kemarin. Selain program tentang kemiskinan, KE HAL. 11
Pesan Inspiratif Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga namun juga lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun. George Bernard Shaw
DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan. Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Terima kasih. Penerbit Saldo Per 24 Maret 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo
Rp Rp Rp Rp
218,166,500 219,866,500 151,478,506 68,387,994
KASUS
Dua SKPD Dibidik Kejari Denpasar DENPASAR-Fajar Bali Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar yang selama ini bisa dikatakan satu-satunya Kejaksaan di Bali yang minim kasus korupsi, ternyata diam-diam membidik dua kasus dugaan korupsi di Pemkot Denpasar. Bahkan, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Hal ini ditegaskan Kejari Denpasar, Imanuel Zebua yang ditemui pada Selasa (24/3) kemarin. Ia mengatakan saat ini beberapa penyidik Kejari Denpasar sedang mendalami indikasi korupsi yang dilakukan 2 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemkot Denpasar. “Kami sudah melakukan pendalaman dalam penanganan di dua SKPD di Pemkot Denpasar,” bebernya tanpa mau menyebut SKPD yang dimaksud. Dikatakan pula, sejauh ini proses penyelidikan masih tahap mengumpulakn data. Namun ia mengaku sudah melakukan interview terhadap 3 orang di SKPD yang bersangkutan. Rencananya, pihaknya juga akan segera memanggil saksi lainnya untuk diperiksa di Kejari Denpasar. “Dalam waktu dekat kami akan memanggil saksi-saksi untuk diperiksa,”ungkapnya. Dijelaskan, pihaknya tidak berani mengungkap KE HAL. 11
026/VI/W-020
ONLINE: www.fajarbali.com
FB/IST
PARIPURNA-Gubernur Bali, Made Mangku Pastika saat menghadiri rapat paripurna yang mengagendakan sikap dan keputusan dewan terhadap Ranperda Penyertaan Modal Daerah dan Ranperda organisasi.
Ketua Dewan Bela Eksekutif
Gubernur: Perubahan Nama RS Indera Bukan Politis DENPASAR-Fajar Bali Rapat paripurna di DPRD Bali Selasa (24/3) kemarin molor. Rapat yang dihadiri oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dan Wagub Ketut Sudikerta tertunda nyaris hingga 40 menit. Disinyalir karena masih
adanya perbedaan pendapat terkait penamaan RS Indera. Akibatnya sejumlah anggota DPRD Bali dari Fraksi PDIP tak memasuki ruang paripurna. Setelah lama menanti, akhirnya Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama terlihat turun tangan untuk menjemput kader-kadernya agar mamasuki ruang rapat. Paripurna yang dijadwalkan pukul 10.00 wita pun dimulai pada pukul 10.40 wita
dan dihadiri oleh 33 anggota DPRD. Rapat kali ini mengagendakan sikap dan keputusan dewan terhadap Ranperda penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Bali dan Ranperda Organisasi. Meski masih terjadi gonjang-ganjing, dalam kesempatan tersebut Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Organisasi menyatakan mempersoalkan perubahan nama KE HAL. 11
014/VI/KTR
SK Menteri Belum Final Kantor DPD II Dijaga Ketat Kubu Ical
Munculnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono tak membuat jajaran DPD Golkar Kubu Aburizal di Bali patah arang. Mereka juga membantah disebut membelot. Surat Keputusan Menkum HAM dianggap belum final. Kader memilih menunggu keputusan di PTUN. DENPASAR-Fajar Bali “Kita tunggu proses hukum yang sedang berlangsung, kan
belum inkrah. Kita tunggu hasil gugatan di PTUN,” tandas Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta
saat dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna DPRD Bali, Denpasar, Selasa (24/3) kemarin. Senada dengan Sudikerta, Ketua DPD II Golkar Buleleng I Nyoman Sugawa Korry mengimbau semua pihak dan segenap kader partai untuk bersamasama menjaga situasi internal partai Golkar agar tetap kondusif, sembari menunggu keputusan final dari proses hukum yang sedang ditempuh di PTUN. “Kita tunggu hasil finalnya nanti,
karena masih ada proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi siapa pun nantinya diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, kami pasti akan dukung. Pasalnya, kami tidak bela orang per orang, tetapi membela partai ini,”imbuh Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali. Begitu juga DPD Partai Golkar Gianyar. Mereka memilih menunggu keputusan final soal legalisasi kepengurusan Dewan
Komarudin Diminta Wandhira Sebut Pembelotan Hanya Isu Hengkang dari Ketua Fraksi DENPASAR-Fajar Bali Mencuatnya rumor enam DPD Golkar kabupaten/kota telah “membelot” ke kubu pengurus Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono (AL), setelah pihak Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan SK yang mengakui kepengurusan Golkar FB/CAR versi Munas Ancol, ternyata Mariyana Wandhira masih sebatas isu. Ketua DPD Partai Golkar Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, yang selama ini ‘setia’ kepada kepengurusan hasil Munas Nusa Dua, pimpinan Aburizal
KE HAL. 11
JAKARTA-Fajar Bali Ketua Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengirimkan surat kepada Ade Komaruddin yang saat ini menjabat Ketua Fraksi. Surat itu berisi peringatan dan permintaan agar Ade hengkang dari ruang pimpinan Fraksi Golkar. “Kami minta agar segera Ade Komaruddin legowo meninggalkan Sekretariat Fraksi Golkar. Karena kami yang akan mengguFB/IST Ade Komaruddin nakan sekretariat. Ini karena kami ingin segera bertugas,” kata Agus di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (24/3). Agus memberikan batas waktu bagi Ade untuk berkemas hingga 29 Maret mendatang. Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung, Agun
KE HAL. 11
Inspektorat Deadline PNS Pemprov Setor LHK Awal April Lakukan Sosialisasi, Dijamin Proses Laporan Tak Ribet Arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terkait laporan kekayaan aparatur negara di direspon cepat Inspektorat Provinsi Bali. Sosialisasi akan diteruskan ke seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selasa (24/3) kemarin, Inspektorat menarget laporan harta tersebut sudah tuntas pada awal Bulan April 2015 medatang. DENPASAR-Fajar Bali Kepala Inspektorat Provinsi Bali, Ketut Teneng menyampai-
kan, sebelumnya laporan harta kekayaan ini hanya diwajibkan untuk pejabat tinggi saja, tetapi sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seluruh PNS diwajibkan untuk menyerahkan laporan harta kekayaan. Menurut Teneng, khusus untuk pejabat di Bali dipastikan tidak akan kesulitan. Hanya saja, untuk PNS biasa masih dilakukan sosialisasi, lantaran ini laporan perdana. “Sosialisasi dulu, ini aturan baru belum pernah dilakukan oleh pegawai. Kalau pejabat lancar, karena begitu ada mutasi pasti membuat laporan. Tetapi bagi pegawai ini baru, sekali dalam hidup kecuali ada mutasi atau pindah ke tempat baru,” je-
lasnya sebelum mengikuti rapat paripurna di Kantor DPRD Bali. Dengan sosialisasi yang matang, Teneng yakin penyetoran laporan harta kekayaan PNS di Pemprov Bali akan tercapai pada awal Bulan April mendatang. Apalagi, jenis laporan yang disampaikan oleh PNS lebih sederhana dibandingkan dengan laporan pejabat. Hanya laporan pendataan, tidak dilengkapi dengan bukti. Misalnya para pejabat, jika memiliki tanah harus menyertakan bukti sertifikat. Demikian juga apabila memiliki kekayaan yang bersumber dari hibah, wajib menyertakan bukti penyerahannya. “Kita harapkan di akhir
I Ketut Sudikerta
KE HAL. 11
Ketut Teneng
FB/DOK
April sudah bisa terselesaikan dan seluruh pegawai bisa laksanakan. Karena ini kewajiban
KE HAL. 11
FB/IST
Ombudsman Tindaklanjuti Hambatan Kejari di Bali DENPASAR-Fajar Bali Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali akan menindaklanjuti sejumlah hambatan yang dialami oleh kejaksaan negeri di kabupaten/kota di Pulau Dewata untuk melakukan penegakan hukum. “Kami buat rangkuman saran kepada pengambil kebijakan misalnya kepada kejaksaan tinggi atau Kejaksaan Agung untuk memperhatikan keadaan kejaksaan negeri di Bali,” kata Kepala ORI Provinsi Bali, Umar Ibnu Alkhatab usai melaksanakan pertemuan dengan pimpinan kejaksaan negeri yang berkedudukan di kabuapaten/ kota di Bali yang dilaksanakan di Denpasar, Selasa (24/3). KE HAL. 11
KPK Ingatkan Jokowi Soal Janji Kampanye
JAKARTA-Fajar Bali Wakil Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak lupa dengan janji kampanye terkait pemberantasan korupsi. Johan mengatakan, salah satu janji kampanye Jokowi saat pemilihan presiden adalah melakukan pemberantasan korupsi secara masif. “Presiden Jokowi bilang kejahatan korupsi dapat merusak tatanan sosial, budaya, ekonomi bahkan demokrasi,” kata Johan, dalam diskusi ‘Polemik Pemberian Remisi Untuk Koruptor’ di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (24/3). Johan menilai, wacana pelonggaran pemberian remisi yang beberapa waktu lalu dilontarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly harus dikaji secara mendalam. Ia mengatakan, para pelaku kejahatan korupsi tidak bisa disamakan dengan pelaku kejahatan biasa. Johan mencontohkan, seorang pelaku maling ayam saja terkadang harus meng-
Layouter: Dejerie
KE HAL. 11
join facebook.com/fajar.bali
2 Pembuang Orok Belum Terdeteksi DENPASAR-Fajar Bali Kasus penemuan orok di tempat pembuangan sampah di Tukad Baru, Pemongan, Denpasar, masih diselidiki jajaran Polsek Denpasar Selatan. Hingga kini pelaku pembuang orok belum tertangkap. Walau polisi sudah memeriksa kamera pengawas di sekitar tempat penemuan orok belum juga menemukan titik terang pelakunya. “Pelaku pembuang orok masih dikejar,” jelas Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Nanang Prihasmoko Selasa (24/3) kemarin. Kapolsek menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa saksi saksi di TKP. Namun karena minimnya saksi saksi, pengungkapan ini sedikit menemui kendala. “Hanya dua saksi yang menemukan orok itu, yakni petugas jaga pos. Minimnya saksi saksi ini sehingga sulit menemukan pelakunya,” bebernya. Kapolsek menduga kuat bahwa orok bukan dibuang didekat daerah penemuannya. “Orok yang ditemukan itu terbawa arus. Ya, kalau dugaannya pelaku membuangnya bukan disitu (TKP)”ungkpanya. Selain itu, Kapolsek mengatakan pihaknya sudah memeriksa kamera pengawas disekitar lokasi penemuan yang berjarak ratusan meter. Namun jejak pelaku belum ditemukan. Seperti diberitakan, dua petugas pembuang sampah di Tukad Baru, Pemongan, Denpasar, menemukan orok berjenis kelamin laki-laki, Senin (24/3) sekitar pukul 10.00 wita. Orok malang tersebut tersangkut jaring dan awalnya dikira bangkai anjing. Setelah dilaporkan ke Polsek Densel, orok yang masih lengkap ari-arinya itu dikirim ke RSUP Sanglah, Denpasar. R-005
Pengedar Sabu Dituntut 6 Tahun Penjara
DENPASAR-Fajar Bali Jaksa Penuntut Umum menuntut pengedar narkoba jenis sabu-sabu sebanyak lima paket dengan berat total 1,3 gram dan enam paket ganja (256,26 gram) selama 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider dua bulan penjara. Tuntutan itu dibacakan jaksa pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Anom Wirakanta di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (24/3) kemarin. Dalam amar tuntutannya, Jaksa Luga Harlianto menyatakan terdakwa Fahmi Andi melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. "Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I," ujar Luga. Dalam tuntutan disebut pula bahwa, terungkap dalam fakta persidangan, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Denpasar pada 6 Desember 2014, Pukul 15.30 Wita, di depan teras kamar kosnya di Jalan Taman Griya Nomor 9, Tuban. Dari hasil penggeledahan polisi, menemukan sebanyak lima klip sabu yang disimpan di dalam kotak korek kayu dan enam klip ganja yang disimpan dalam plastik merah muda. Kepada petugas, terdakwa mengaku membeli enam klip ganja itu dari temannya, Rahmad Agus (dalam berkas terpisah) pada 5 Desember 2014 dengan harga Rp3 juta. Sedangkan sabu-sabu sebanyak lima paket tersebut dibeli dari seseorang bernama Acil (DPO) pada 6 Desember 2014 dengan harga Rp1,4 juta. W-007
Eksepsi Bule New Zealand Ditolak
DENPASAR-Fajar Bali Seorang bule warga negara New Zealand bernama De Malmanche Antony Glen (52) yang tertangkap di terminal kedatangan internasional Ngurah Rai bersama barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,602 Kg netto, Selasa (24/3) kembali menjalani persidangan di PN Denpasar dengan agenda putusan sela. Kesempatan tersebut, majelis hakim yang diketuai Cening Budiana, melalui putusan selanya menyatakan dakwaan dari jaksa/ penuntut umum (JPU) Siti Sawiyah telah disusun sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, sementara itu eksepsi dari terdakwa melalui tim penasehat hukumnya Chris Harno dkk telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan. "Menyatakan menerima dakwaan jaksa penuntut umum secara keseluruhan, dan menolak eksepsi dari terdakwa melalui tim penasehatnya. Memerintahkan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi hingga putusan akhir," tandas hakim Cening Budiana. Sebagaimana surat dakwaan, terdakwa De Malmanche Antony Glen didakwa menggunakan pasal 113 ayat (2) dan 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditangkap petugas Bea dan Cukai di terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai, 1 Desember 2014 sekira pukul 02.30 Wita, usai datang dari Hongkong menggunakan pesawat Hongkong Airline. Hasil pemeriksaan petugas terhadap barang bawaan terdakwa ditemukan benda kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,602 Kg netto yang dibungkus plastik bening. W-007
Kejar Tiga Buron, Buser Masih di Jombang
DENPASAR-Fajar Bali Jajaran buser Reskrim Polresta Denpasar masih “berkeliaran” di Jombang, Jawa Timur mengejar tiga komplotan pencuri spesialis counter HP yang beraksi di Denpasar. Mereka adalah Sipit, Rehan dan Ade yang beraksi di PT Surya Citra Multimedia Jalan Teuku Umar Barat, Senin (3/3) lalu. Satu pelaku sudahditembak, JumahBasrin dan kini mendekam dalam tahanan dengan luka tembak di kaki kirinya. Menurut Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol I Negah Sadiartha anggotanya masih berada di Jawa Timur mengejar tiga pelaku buron tersebut. Pihaknya akan terus mengejar para pelaku hingga tertangkap. “Anggota masih bekerja dilapangan,” jelasnya Selasa (24/3) kemarin. Tersangka Jumah Basrin, menurut mantan Kasatreskrim Polres Gianyar ini mengaku baru sekali beraksi di Denpasar. namun dari bukti bukti yang diterima jajaran Polresta Denpasar, tersangka Jumah dan komplotannya sudah kerap beraksi di luar Bali, seperti Jawa Timur. Bahkan, setelah beraksi di Denpasar, mereka juga terindikasi beraksi di Jombang Jawa Timur. “Mereka ini tergolong professional beraksi. Mereka juga memiliki jaringan untuk menjual hand pone hasil curian,” jelasnya. Diketahui, PT Citra Multimedia Jalan Teuku Umar Barat, Senin (3/3) lalu dibobol kawanan maling. ratusan HP berbagai merek yang nilainya mencapai Rp 640 juta digasak para pelaku. R-005
METRO KOTA
FAJA R BALI
RABU, 25 MARET 2015 Tahun XV
Terseret Sejauh 10 Meter
Cewek Jegeg Tewas Disambar Truk
Retno Intan Meiliadari
FB/IST
DENPASAR-Fajar Bali Kecelakaan lalu-lintas di Jalan Raya menimpa seorang cewek jegeg (cantik) bernama Retno Intan Meiliadari (19). Korban yang beralamat di Canggu Kuta Utara ini tewas ditabrak truk di depan Central Parkir km 8, Kuta, pada Selasa (24/3) pagi lalu. Tragis, korban terseret hingga 10 meter sebelum menemui ajal di rumah sakit Sanglah, Denpasar. Kecelakaan lalulintas berlangsung sekitar pukul 06.30 Wita. Diawali korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 7470 OB datang dari barat (arah central parkir kuta, red) dan berbelok memotong jalur ke arah
kanan. Namun sayang, saat berbelok, korban tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. “Dari pemeriksaan saksi saksi diketahui kalau korban menyelonong tanpa melihat kiri dan kanan,” jelas Kasat Lantas Polresta Denpasar Kompol Nyoman Nuryana, pada Selasa (24/3) kemarin. Dalam waktu yang bersamaan, persisnya dari arah Utara ( arah Jalan Imam Bonjol, Denpasar) melaju kencang truk DK 9577 B yang dikemudikan Komang Sujana (40). Tak pelak, truk bermuatan air mineral itu menabrak body motor korban. Tragisnya, tubuh korban masuk ke kolong truk
dan korban terseret hingga 10 meter. Mantan Kapolsek KP3 Benoa ini mengatakan, dari pemeriksaan supir asal Karangasem itu, awalnya dia sudah membunyikan klakson berkalikali. Tapi tidak diindahkan korban yang saat mengendarai motor sedang mendengarkan music di handset. Peristiwa tabrakan itu mengakibatkan korban meninggal di seketika dilokasi kejadian. Luka yang diderita korban cukup parah, luka terbuka di bagian leher dan dada kiri. Jenasahnya pun dilarikan ke RSUP Sanglah. "Saat ini kami masih memeriksa sopir truk untuk dimintai keterangan," tegas Kompol Nuryana. R-005
Penusuk Karyawan Vila Serahkan Diri KUTA UTARA-Fajar Bali Jajaran Buser Polsek Kuta Utara mengamankan pelaku penusukan terhadap I Komang Suastana (34) yang terjadi di Vila The Yubi di Jalan Petitenget nomor 123 Batubelig, Kerobokan Klod, Kuta Utara, pada Sabtu (21/3) lalu. Pelakunya adalah Made Rai, dan security Mint Café ini menyerahkan diri pada Senin (23/3) sekitar pukul 20.30 Wita. Tersangka yang berdomisili di Jalan Ahmad Yani, Denpasar itu mengaku terpaksa menusuk karena merasa dibohongi oleh korban. “Pelaku penusukan di Vila The Yubi sudah menyerahkan diri,” jelas Kapolsek Kuta Utara Kompol Ronny R Eppang, pada Selasa (24/3) kemarin. Kapolsek mengatakan korban dan tersangka adalah teman dekat dan mereka bekerja bersebelahan. Korban I Komang Suastana di di Villa The Yubi, sedangkan Made Rai di Mint Café. Pada malam pengerupukan, Jumat (20/3), mereka janjian minum bersama. Mereka juga mengajak dua karyawan (saksi) dan lobi Villa The Yubi dijadikan tempat pesta miras. Tersangka Made Rai membawa satu botol miras jenis Red Label, sementara korban membawa satu botol arak. “Mereka minum bersama dan mengobrol serius. Namun, setelah minum mereka bertengkar dan korban ditusuk,” ujarnya. Dalam pemeriksaan penyidik Polsek Kuta Utara, tersangka Made Rai beralibi penusukan dilakukan karena jengkel terhadap korban. Pasalnya, korban mengaku mengenal orang orang ormas tersangka. Ternyata, tersangka dibohongi
FB/IST
MENYERAHKAN DIRI-Tersangka Made Rai menyerahkan diri setelah menusuk temannya karyawan Vila The Yubi.
oleh korban dan tidak teman tersangka tidak mengenal korban. Akibatnya, tersangka tidak bisa mengendalikan emosi dan menikam korban dengan pisau lipat yang dibawanya dari rumah. Setelah melihat korbannya terkapar berdarah-darah, tersangka Made Rai kabur.
“Tersangka membuang pisaunya di dekat LP Kerobokan," beber mantan Kapolsek Kediri, Tabanan ini. Selama dalam perburuan, tersangka Made Rai ketakutan. Akhirnya, pada Senin (23/3) malam, Made Rai diserahkan oleh keluarganya ke Pol-
Vila Mimba Jaya Diamuk Si Jago Merah
DENPASAR-Fajar Bali Vila Mimba Jaya milik I Putu Raka (42) yang terletak di Jalan Tunggak Bingin Gang Batur Sari nomor 3, Sanur, ludes terbakar dilalap si jago merah, Selasa (24/3) kemarin. Kobaran api diduga berasal dari konsleting listrik di dapur Vila. Dalam peristiwa kebakaran itu tidak menimbulkan korban, jiwa. Beruntung, penunggu Vila I Ketut Sudiana berhasil lolos dari cengkraman si jago merah yang sudah mengepung Vila tersebut. Saksi mata mengatakan, peristiwa terbakarnya Vila Mimba Jaya yang terletak diJalan Tunggak Bingin Gang Batur Sari nomor 3, Sanur itu terjadi sekitar pukul 03.45 dini hari. Saat api berkobar, penunggu vila I Ketut Sudiana sedang tertidur lelap. Begitu sadar merasakan kamarnya panas, saksi sontak bangun dan berteriak meminta pertolongan warga setempat. “Penunggu vila sedang tertidur dan kaget melihat asap dan api berkobar di kamarnya,” beber saksi mata yang enggan disebut namanya itu. Sayangnya, I Ketut Sudiana tidak sempat menyelamatkan harta bendanya di dalam kamar. Sebab, si jago merah sudah menjalar masuk ke kamarnya. Karuan saja, I Ketut Sudiana berhamburan keluar dan berupaya memadamkan
FB/IST
VILA TERBAKAR-Kebakaran melanda Vila Mimba Jaya yang terletak di Jalan Tunggak Bingin Gang Batur Sari nomor 3, Sanur, Selasa malam.
si jago merah dengan peralatan seadanya. Petugas dinas kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Denpasar datang ke lokasi kebakaran dengan mengerahkan 5 mobil kebakaran. Setelah berkutat dengan amukan si jago merah, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.30 dini hari. Nahas, seluruh harta benda termasuk sejumlah lukisan dan dokumen penting
di vila yang dibangun diatas lahan seluas 3,5 are tersebut hanya menyisakan arang. Akibat peristiwa kebakaran tersebut, pemilik Vila Mimba Jaya, I Putu Raka mengalami kerugian sekitar pukul 2,5 miliar. Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Densel Kompol Nanang Prihasmoko, menduga, kebakaran dipicu konsleting listrik di dapur Vila. “Kami masih menyelidikinya,” jelas Kompol Nanang. R-005
sek Kuta Utara dan menyesali perbuatannya. “Walau sudah menyerahkan diri, proses hukum tetap jalan. Kami masih mencari barang bukti pisau yang dibuang tersangka,” ujar Kapolsek. Diberitakan, kasus penusukan ini terjadi di Vila The Yubi
di Jalan Petitenget nomor 123 Batubeling Kerobokan Klod, Kuta Utara, pada Sabtu (21/3) sekitar pukul 03.00 dini hari lalu. Seorang karyawan bernama I Komang Suastana (34) dipukul dan ditusuk oleh temannya berinisil Made Rai saat berpesta miras. R-005
Terkait Salinan Putusan Suastika
PN dan Kejaksaan Sama-sama Ngotot DENPASAR-Fajar Bali Tidak jarang dua lembaga saling berbeda suara. Hal ini terjadi antara PN Denpasar dan Kejaksaa Tinggi Bali. PN Denpasar melalui Humasnya, Hasoloan Sianturi memastikan bahwa pihaknya telah mengirim salinan putusan kasus korupsi pengadaan sound dan lighting di Taman Budaya Art Centre Denpasar yang menjatuhkan hukuman kepada Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Bali, I Ketut Suastika 14 bulan penjara dan Kepala UPT Art Centre, I Ketut Mantara Gandhi 13 bulan penjara. "Sudah kami serahkan ke Kejati Bali tadi pagi (kemari),"jelas Hasoloan Sianturi, Selasa (24/3) kemarin. Setelah penyerahan ini, Kejati Bali yang akan melakukan eksekusi terhadap kedua terpidana. “Per hari ini putusan berarti sudah memiliki kuatan hukum tetap. Karena kedua pihak yaitu terdakwa dan JPU sama-sama menerima putusan. Sekarang Kejati yang akan mengeksekusi,” pungkas Hasoloan. Namun hal beRbeda diung-
kap oleh Kejati Bali. Pasalnya, secara terpisah Kasipenkum, Azhari Kurniawan malah mengatakan pihaknya belum menerima salinan putusan yang dimaksud. “Hingga petang ini kami belum menerima salinan putusan. Sehingga belum bisa dilakukan eksekusi,” ujar Kasipenkum. Seperti diketahui sebelumnya, Suastika divonis ersalah sesuai pasal pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atas perbuatannya, Suastika divonis pidana penjara 14 bulan dan iwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Sementara mantan Kepala UPT Art Centre, Mantara Gandi juga divonis bersalah sesuai pasal pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor yang diubah dan ditambah menjadi UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atas perbuatannya dia dijatuhkan pidana penjara 13 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara.W-007
Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana Keuangan: Supartini Admin: Mikayanti Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra Fotografer :Redy Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id. Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk. Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama Percetakan: PT. Temprina
WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma
KOTA PLUS
FAJA R BALI RABU, 25 MARET 2015 l TAHUN XV
3
Jalan Robby Williem Diharapkan Segera Diaspal
POSYANDU-Walikota IB. Rai Mantra bersama Nyonya, menyuapi salah seorang balita pada kegiatan Posyandu
FB/CAR
Dukung Program Pemerintah Kota Denpasar
PKK Gencarkan Program Kesehatan Hingga Keterampilan Untuk mendukung program Pemerintah, PKK Kota Denpasar sebagai partner pemerintah terus berinovasi melaksanakan berbagai program inovatif, yang menyentuh langsung masyarakat terbawah. Diantaranya program kesehatan melalui pelaksanaan posyandu hingga pelatihan keterampilan. DENPASAR-Fajar Bali Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. IA Selly D. Mantra, mengatakan, sebagai partner pemerintah pihaknya harus terus berinovasi melakukan berbagai program sehingga mempercepat pelaksanaan program Pemerintah Kota Denpasar. Seperti pelaksanaan program kesehatan melalui program Posyandu ini benar-benar menyangkut upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat luas. Karena pelayanan posyandu langsung menyasar masyarakat terbawah mulai dari ibu hamil, balita, dan lansia. “Ini seiring dengan upaya Pemkot Denpasar
dalam memprioritaskan masalah kesehatan,” ucap Nyonya Selly di sela-sela pelatihan simulasi, Selasa (24/3) di Gedung Santhi Graha. Posyandu yang meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat mengembangkan kegiatan kesehatan di Kota Denpasar tahun ini menyasar 33 lokasi di 4 Kecamatan. Ini upaya menurunkan angka kematian bayi (AKB), ibu hamil, melahirkan dan nifas. Selain itu, sebagai wahana pelayanan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan. Dalam kegiatan Posyandu Paripurna Balita dan Lansia kali ini berlangsung pemberian makanan tambahan,
obat dan vitamin, pakaian olahraga, pemberian seragam PKK, pemberian alat masak, simpan-pinjam serta insentif bagi kader. Kegiatan Posyandu Paripurna, dapat dimanfaatkan semua ibu dan balita, ibu hamil, ibu menyusui serta lansia. “Terlebih kelompok lansia sangat perlu diperhatikan kesehatannya, akibat kemunduran fisik biologis dan sosiologisnya. Mereka yang di Denpasar juga berkesempatan matirtayatra bersama para kader Posyandu,” ujar istri Walikota Denpasar ini, seraya menyebut, Metirtayatra merupakan salah satu upaya menyeimbangkan fisik dan sipiritual para lansia. Selain melaksanakan posyandu, PKK Kota Denpasar juga telah menggelar berbagai pelatihan untuk para kader. Pelatihan yang telah dilaksanakan mulai dari tata rias, pelatihan membuat jajan Bali, dan membuat dupa. “Melalui pelatihan yang telah
diberikan Kami harapkan ibuibu PKK desa/kelurahan dapat membantu ekonomi keluarga,” ujar Ny. Selly. Dengan dimilikinya berbagai keterampilan oleh anggota PKK desa/kelurahan mereka dapat memanfaatkan keterampilannya seperti tata rias dengan membuka usaha tata rias. Pendidikan keterampilan yang diberikan juga untuk meningkatkan jiwa wirausaha di kalangan anggota PKK. Disamping pelatihan keterampilan di bidang keterampilan anggota PKK juga dilatih dalam membuat banten sesuai dengan sastra agama. Dengan menghadirkan IB Sudarsana sebagai narasumber diharapkan anggota PKK mengetahui secara benar cara membuat banten disamping sebagai ajang pelestarian budaya Bali. Sehingga melalui pelatihan membuat banten minimal anggota PKK dapat membuat banten untuk keluarganya sendiri. R-004
Pelaku Industri Kerajinan Kayu Diminta Segera Urus SVLK
DENPASAR-Fajar Bali Pemprov Bali mendorong pelaku industri kecil dan mikro yang bergerak dalam industri kerajinan kayu untuk segera mengurus Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang menjadi pra sarat dalam pasar ekspor dan mulai berlaku penuh pada awal tahun 2016. Harapan tersebut disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutan yang
dibacakan Kadis Kehutanan Ir. IGN Wiranatha pada pembukaan Rakor Percepatan SVLK Bagi IKM yang berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur, Selasa (24/3). Pastika menyambut baik upaya percepatan SVLK karena diyakini mampu meningkatkan daya saing hasil kerajinan Bali di pasar internasional. Selain meningkatkan nilai ekonomis hasil kerajinan, sistem ini juga di-
harapkan mampu memproteksi Bali dari peredaran kayu hasil illegal logging. Hal ini mengingat, 80 persen bahan baku industri kayu masih didatangkan dari luar Bali. “Penerapan sistem ini saya nilai sangat positif bagi tata usaha kayu yang peredarannya harus dijaga ketat,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Pastika meminta kerjasama seluruh komponen, mulai dari pelaku industri hingga pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung upaya percepatan SVLK. Sementara itu, Staf Ahili Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) DR.Ir.Ida Bagus Putera Parthama mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengupayakan percepatan penerapan SVLK bagi pelaku industri kayu. Bali menjadi daerah prioritas karena keberadaan ribuan industri kecil penghasil kerajinan untuk kepentingan ekspor. Jika sistem ini sudah berlaku full di awal tahun 2016, hasil kerajinan kayu yang tak dilengkapi SVLK otomatis akan ditolak oleh negara penerima. Hingga saat ini, tambah dia, sedikitnya 28 negara Uni Eropa sudah mengakui SVLK.
MANGUPURA-Fajar Bali Pihak kepolisian diminta untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait penistaan agama yang dilakukan Nando Irwansyah M’Ali dalam akun facebook miliknya. “Ini harus diusut tuntas. karena bagaimanapun juga ini sudah pelecehan terhadap agama Hindu,” tegas Ida Bagus Alit Arga Patra di ruang Komisi IV, Selasa (24/3). Lanjut Arga Patra yang juga penggiat Budaya Bali, jika pelaku tidak ditindak untuk memberikan efek jera bukan tidak mungkin jika ke depannya terjadi hal yang sama. “Saya sebagai masyarakat Hindu dan wakil masyarakat merasa terpukul dengan apa yang dikatakan (Nando) di Media Sosial,” katanya.
Ketua PAC PDI Perjuangan Mengwi ini menjelaskan, Nyepi adalah momentum seluruh masyarakat yang tinggal di Bali apapun keyakinannya harus menghormati adat istiadat yang ada di Bali. “Kita harus hormati adat istiadat yang ada, di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Pepatah ini harus dipegang teguh oleh siapapun juga,” sebutnya. Terlepas setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM) namun Arga Patra meminta untuk tidak meluapkan ocehan yang dapat menyingung perasaan seseorang maupun kelompok masyarakat tertentu. Sementara Wakil Ketua Komisi IV IB Sunartha mengatakan momen Nyepi bukan hanya dilakukan
pada tahun ini saja melain setiap tahun telah dilaksanakan. “Kalau memang tidak mau nyepi ya jangan tinggal Bali dong. Kan bisa pulang sebelum Nyepi,” katanya. Sunartha juga mengharapkan agar pihak Kepolisian mengusut apa yang telah dilaporkan oleh sejumlah Aliansi Masyarakat Bali. “Ini harus diselasikan secara hukum sehingga kedepan tidak ada lagi kejadian semacam ini,” harapnya. Tidak hanya itu, Sunartha yang kesal dengan ulah Nando di Medsos disamping proses hukum yang harus tetap berlangsung pelaku juga harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Hindu dan mengakui apa yang telah dilakukannya. “Tidak cukup hanya minta maaf di media
Salah satu pelaku industri kerajinan kayu di Bali
FB/IST
DENPASAR-Fajar Bali Salah seorang anggota DPRD Kota Denpasar, Drs. I Wayan Duaja, benar-benar memanfaatkan waktu selama masa reses yang berlangsung pada 16 hingga 18 Maret. Dalam kurun waktu tiga hari itu, Duaja menjaring berbagai aspirasi di masyarakat. Banyak masukan masyarakat yang berhasil dihimpun. Salah satunya, keinginan warga agar Pemkot Denpasar segera melakukan pengaspalan Jalan Robby Williem yang berlokasi di ujung Jalan Mahendradatta Selatan. “Selama reses yang kami laksanakan, usulan masalah fisik memang lebih dominan. Salah satunya, terkait pengaspalan Jalan Robby Williem. Jalan sepanjang 3 km yang menuju ke Perumahan Soputan Permai itu, merupakan partisipasi warga. Bahkan, kini badan jalan sudah diuruk dengan limestone, yang juga merupakan swadaya murni masyarakat,” kata Duaja. Selain masalah pengaspalan jalan, lanjut Duaja, warga juga berharap dibuat sodetan.
Karena sepanjang jalan Iman Bonjol, dari Banjar Monang Maning dan Banjar Tenten, rawan banjir. Mengantisipasi hal ini, warga berharap agar di pinggir Jalan Pulau Ron dibuatkan sodetan menuju Tukad Badung. “Bila pembangunan sodetan ini direalisasikan, warga yakin tak akan terjadi luapan air di Jalan Imam Bonjol,” terang politisi Partai Golkar yang duduk di Komisi I DPRD Kota Denpasar ini. Mantan Kades Pemecutan Kelod ini menyebut, warga sangat mengapresasi berbagai pembangunan fisik yang selama ini telah dilakukan Pemkot Denpasar. Salah satunya pembangunan sodetan di Tukad Teba. Menurut warga pembangunan sodetan itu telah mampu menanggulangi masalah banjir sekitar Tukad Teba. Namun, warga berharap agar endapan lumpur di hulu sodetan digelontor. Mengingat pasca-pembangunan sodetan terjadi pendangkalan aliran sungai. “Jika tak salah hal ini sudah diantisipasi, karena normalisasi Tukad Teba akan
FB/DOK
Ida Bagus Alit Arga Patra
sosial. Harus minta maaf secara terbuka baik melalui media cetak maupun media elektronik,” tegasnya. M-005
dilaksanakan tahun ini,” ucap Duaja. Terkait dengan masalah kepemudaan, Duaja mengatakan, yang muncul masalah ogoh-ogoh. Namun hal itu sudah bisa tertangani. Hanya saja pihaknya tetap mengingatkan agar dalam melakukan arak-arakan, keamanan dan ketertiban tetap dijaga. “Semua aspirasi ini akan kami sampaikan ke Fraksi Golkar dalam bentuk laporan. Kemudian melalui fraksi akan diusulkan ke Pemkot Denpasar,” tandas Duaja. R-004
Peduli Ketersediaan Darah Sehat, Ajak Masyarakat Jadi Pendonor Darah Aktif
FB/DIAH
Pendatang Harus Hormati Tradisi Nyepi
FB/CAR
Wagub Peroleh Penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial
Wagub Bali Ketut Sudikerta berfoto bersama Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Bali Tjokorda Gede Agung Adnyana, di dampingi Sekretaris Nyoman Ardana serta anggotanya
S e j a t i nya , ka t a Pu tera Prathama, SVLK rencananya mulai diberlakukan per 1 Januari 2014. Namun karena banyak hambatan dalam pelaksanaannya, pemerintah masih mentoleransi pelaku industri kecil. Hingga akhir Desember 2015, pelaku industri kecil masih dibijaksanai menggunakan Deklarasi Ekpor (DE) sebagai pengganti SVLK. “Setelah 31 Desember 2015, DE sudah tak berlaku ini dan seluruh pelaku industri kerajinan kayu wajib mengantongi SVLK,” ujarnya. Guna memudahkan kalangan IKM dalam mengurus SVLK, pemerintah akan melakukan fasilitasi. Selain melakukan pendampingan, pemerintah bersama donor juga menyediakan bantuan pembiayaan. “Karena hambatan yang paling banyak dikeluhkan adalah besarnya biaya,” ujar dia. Melalui langkah fasilitasi ini, dia berharap seluruh pelaku industri kerajinan kayu sudah mengantongi SVLK pada akhir tahun 2015. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan deklarasi percepatan SVLK antara Kementerian LHK dan Pemprov Bali. W-016*
Wayan Duaja
DENPASAR-Fajar Bali Wa k i l G u b e r n u r B a l i Ke t u t S u d i ke r t a m e n ga jak masyarakat Bali untuk berlomba-lomba ikut serta melakukan donor darah. Semua itu dalam rangka aktif meringankan kebutuhan darah bagi rumah sakit rumah sakit yang ada di Bali, demi menyelamatkan jiwa sesama manusia yang membutuhkan bantuan darah, saat terjadi kecelakaan atau lainnya, sekaligus mengamankan ketersediaan darah
sehat. Hal ini di sampaikan Wagub Bali Ketut Sudikerta saat menerima audiensi dari Ketua Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Bali Tjokorda Gede Agung Adnyana yang di dampingi Sekretarisnya Nyoman Ardana dan anggotanya , di ruang rapatnya, selasa (24/3). Tjokorda Gede Agung Adnyana pada kesempatan itu mengatakan, dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam kaitan menjadi pendonor
darah, membina anggota dan meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan sosial untuk mendukung sayang ibu dan bayi, PDDI Daerah Bali telah membentuk desa donor darah dengan sasaran mencapai persediaan darah untuk kepentingan orang banyak. PDDI Daerah Bali juga terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta berbagi darah sehat. Ia sekaligus juga memberitahukan kepada Wagub Bali, terkait penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI kepada 20 orang pendonor darah sukarela di Bali tahun 2015, dimana salah satunya adalah Wagub Sudikerta selaku pendonor darah sukarela yang tercatat sudah melakukan kegiatan sosial mendonorkan darah sebanyak 117 kali. Selain memperoleh penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta secara pribadi juga menerima PIN Emas dari Gubernur Bali (pemberian PIN aktif sejak 2005 lalu) atas kesukarelaannya mendonorkan darahnya secara berturut turut, yang pada tahun 2015 akan diterima oleh 14 orang asal Bali. W-019*
Terkait Ranperda Bangunan Gedung
Dewan Pertahankan Batas Ketinggian DENPASAR-Fajar Bali Kalangan anggota DPRD Kota Denpasar, terutama Panitia Khusus (Pansus) II yang bertugas menggodok Ranperda bangunan gedung, memastikan ketentuan batas ketinggian bangunan tidak akan diubah, walau pembangunan fisik di Kota Denpasar berkembang sangat pesat. Salah seorang anggota Pansus II, AA. Susruta Ngurah Putra, mengungkapkan, dalam Ranperda bangunan gedung yang segera dibahas, batas maksimal ketinggian gedung 15 meter itu akan tetap dipertahankan. Dari tiga Ranperda yang akan dibahas Pansus II, Ranperda tentang bangunan gedung dinilai paling urgen. Berkenaan dengan pembahasan Ranperda tersebut, pihaknya meminta agar masyarakat ikut aktif memberikan masukan. “Kecuali masalah ketinggian, aspirasi masyarakat sangat kami harapkan. Sepanjang masih bisa diakomodir, pasti akan diakomodir,” ucap Susruta, Selasa (24/3) kemarin. Dikatakan, dengan semakin maraknya pembangunan
FB/CAR
AA. Susruta Ngurah Putra
fisik di Kota Denpasar, pihaknya berharap perda bangunan gedung ini nantinya, bisa dijadikan pedoman, baik oleh legislatif selaku lembaga pengawasan, maupun eksekutif. Terutama, bagi Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, selaku instansi yang akan mengeluarkan izin. “Di samping dapat dijadikan pedoman, yang terpenting bisa diterapkan secara tegas, sehingga aturan yang ada tidak mubazir. Bagaimana pun perda ini merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif,” terang Susruta.
Kecuali soal ketinggian, lanjut Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar ini, masih banyak hal yang perlu diatur. Mulai dari sempadan, bentuk bangunan, hingga penerapan arsitektur tradisional. Selama ini, masalah arsitektur tradisional atau stil bali masih ngambang. “Kami berharap dalam perda bangunan gedung masalah arsitektur Bali ini dipertegas, guna melestarikan arsitektur tradisional Bali. Terkait hal inilah, masukan masyarakat, baik kalangan akademisi, LSM atau praktisi sangat diharapka,” tegasnya. Selain Ranperda bangunan gedung, Pansus II yang dipimpin Ir. Eko Supriadi juga akan membahas Ranperda perubahan atas Perda No. 7 tahun 2010 tentang BPHTB dan Ranperda mengenai pengelolaan keuangan daerah. “Mengenai Ranperda BPHTB, hanya mengubah salah satu pasal saja. Sebelumnya bea pengalihan hak waris yang semula 5 persen, akan diubah menjadi 0 persen. Jadi pembahasan ini tidak perlu waktu lama,” tandas Susruta. R-004 Layouter: Wiadnyana
MANGUPURA
4
FAJA R BALI
RABU, 25 MARET 2015 l Tahun XV
T-Shirt Painting Competition Fajar Bali 2015
Kadisdik Badung: Targetkan Juara, 150 Siswa Badung Siap Bersaing Sebanyak 150 siswa-siswi SD dan SMP se-Kabupaten Badung dipastikan akan mengikuti kompetisi melukis dan mewarnai dengan media selembar baju kaos, di ajang T-Shirt Painting Competition Fajar Bali 2015. MANGUPURA-Fajar Bali Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Ketut Widia Astika, saat menerima audensi tim panitia penyelenggara T-Shirt Painting Competition Fajar Bali 2015, Selasa (24/3). “Kita akan turunkan siswa-siswi terbaik. Dan kami pastikan, sebanyak 150 siswa-siswi akan kami ikutkan di kompetisi tersebut,”
jelas Ketut Widia Astika kepada tim panitia yang dipimpin langsung oleh Pempred Fajar Bali, Emanuel Dewata Oja ‘Edo’. Kepada panitia, dalam kesempatan itu Widia Astika juga tak segan akan menargetkan para siswanya untuk bisa mendapatkan piala kemenangan di kompetisi yang memperebutkan Piagam, Tabungan dan Piala Ny. Ayu Pastika, Piala
disesuaikan dengan kemajuan pendidikan. Dan untuk menggali potensi dan mewujudkan bakat para generasi muda, serta mengekspresikan bakat dan kemampuannya tersebut, maka Harian Umum Fajar Bali akan mengadakan kompetisi menggambar dan mewarnai dalam tajuk ‘T-Shirt Painting Competition Fajar Bali 2015’ tingkat SD dan SMP Negeri/Swasta se-Bali. “Kegiatan ini masih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Rencananya akan diselenggarakan pada Jumat 1 Mei 2015, di Taman Graha Sewaka Dharma, Lumintang Denpasar,” jelas Emanuel Dewata Oja. R-014
Ny. Selly D. Mantra serta Piala Ny. Ratna Gde Agung ini. “Tentunya kami optimis, mengingat banyak siswa di Badung memiliki keterampilan khususnya di bidang seni melukis,” tegasnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Panita penyelenggaran kompetisi yang juga sekaligus Pempred Fajar Bali, Emanuel Dewata Oja, bahwa Harian Umum Fajar Bali sebagai Surat Kabar yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan, memiliki keinginan dapat membantu masyarakat untuk membentuk anak menjadi pribadi yang mandiri, memiliki keterampilan, dan berakhlak mulia yang
FB/REDY
AUDENSI-Pimpred Fajar Bali (kiri) bersama tim panitia T-Shirt Painting Competition Fajar Bali 2015 audensi ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, Ketut Widia Astika.
Bupati Mengambil Sumpah 327 PNS Badung
Badung Gelar Pelatihan PPRG
Gde Agung : Ingatkan Komitmen PNS Selaku Pelayan Masyarakat
Mendorong Akselerasi Pengintegrasian Isu Gender
MANGUPURA-Fajar Bali Bupati Badung A.A. Gde Agung mengambil sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menyerahkan SK kenaikan pangkat periode April 2015, Selasa (24/3) kemarin, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Badung I Made Sudiana, Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, Sekda Badung Kompyang R. Swandikadan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar I Made Ardita. Bupati Badung dalam sambutannya menyampaikan, setiap calon PNS segera setelah diangkat menjadi PNS wajib mengangkat sumpah/janji. Pengambilan sumpah/janji PNS ini memiliki makna yang mengikat kedalam dan keluar. Secara internal, terhadap komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS bahwa hidup adalah pengabdian setiap waktu kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Demikian pula sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah kepada PNS, maka diberikan hak berupa kenaikan pangkat sesuai dengan prestasi kerja. Kenaikan pangkat meru-
FB/HERY
Bupati Badung A.A. Gde Agung mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menyerahkan SK kenaikan pangkat periode April 2015, Selasa (24/3) kemarin. pakan salah satu bentuk motivasi agar meningkatkan kinerja selaku pelayan masyarakat. Bupati mengingatkan kembali untuk memahami seshanti ‘Cura Dharma Raksaka’ dalam arti yang lebih luas dan konteks kekinian. Bahwa seshanti tersebut mengandung makna pelayanan yang luas yaitu Pemerintah Kabupaten Badung yang mengayomi, menjaga dan melayani masyarakat
dengan berlandaskan kebenaran. “Landasan dharma / landasan kebenaran hendaknya menjadi dasar setiap nafas pelayanan di Kabupaten Badung. Hal ini karena sejatinya seorang pelayan publik yang baik haruslah memberikan pelayanan prima yang didasari keikhlasan, kesadaran yang tinggi, profesionalisme, integritas, loyalitas, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa,” jelasnya. Sementara itu Kepala BKD Diklat Kab Badung Drs. I Gede Wijaya, MM melaporkan, pengambilan sumpah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung diikuti oleh PNS di Lingkungan Pemkab Badung sebanyak 327 orang. Terdiri dari golongan I sebanyak 23 orang, golongan II sebanyak 104 orang, golongan III sebanyak 193 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang. Dari keseluruhan yang disumpah sebanyak 150 orang merupakan PNS Kab Badung formasi Tahun 2012, sedangkan sisanya merupakan PNS yang belum pernah melaksanakan pengambilan sumpah, baik pada instansi sebelumnya ataupun yang berhalangan pada pelaksanaan pengambilan sumpah sebelumnya. Dan sebagai penghargaan kepada PNS untuk periode April 2015 telah diusulkan PNS yang naik pangkat sebanyak 901 orang yang terdiri dari golongan I sebanyak 65 orang, golongan II sebanyak 586 orang, golongan III sebanyak 240 orang dan golongan IV sebanyak 10 orang. R-014
Tiga Inovasi Masuk Nominasi Nasional di KemenPAN-RB
Sekda Badung: Terus Dorong SKPD Badung Berinovasi Kementerian PAN-RB mengundang 3 SKPD Kabupaten Badung (Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan DKP), untuk melakukan presentasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan publik Tahun 2015. Artinya, ini adalah apresiasi dari pemerintah pusat, dimana 3 inovasi di Jajaran Pemkab Badung masuk dalam nominasi nasional di KemenPANRB. MANGUPURA-Fajar Bali Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika, Selasa (24/3) kemarin, di Mangupura mengungkapkan, dengan diundangnya 3 SKPD tersebut untuk melakukan presentasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, maka dapat dipastikan kebijakan Bupati Badung A. A. Gde Agung untuk terus mendorong seluruh SKPD agar mampu mengelola segenap potensi, dengan melakukan kreasi dan inovasi guna terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, telah mendapatkan apresiasi dari pusat. Sekda Kompyang R Swandika juga menambahkan, sebagai wujud kepatuhan terhadap implementasi kebijakan KemenPANRB agar setiap SKPD melakukan minimal satu inovasi, maka dalam memenuhi undangan presentasi dan wawancara kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2015 di Kementerian PAN RB. Tiga SKPD Badung dimaksud adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan DKP, dipastikan siap untuk melakukan pemaparan terhadap tiga inovasi daerah yang dikembangkan oleh masing-masing
SKPD tersebut. Tiga inovasi itu diantaranya Inovasi GE.LA.TIK Badung (Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik), Musibah Membawa Berkah dari DKP Badung, selanjutnya Inovasi cegah kanker serviks, perempuan senyum dari Dinas Kesehatan dan pengembangan potensi pertanian di Badung Utara (Asparagus Ditanam, Ekonomi Mapan) dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Ditempat terpisah, Kadis DKP Badung I Putu Eka Merthawan membenarkan terdapat 3 program inovasi Kabupaten Badung masuk nominasi inovasi pelayanan publik KemenPAN RB tahun 2015 ini. Terrkait dengan hal tersebut Dinas DKP, Kesehatan maupun Pertanian telah siap memberikan pemaparan terkait program inovasi pelayanan publik tersebut pekan depan di KemenPAN RB. Ditambahkan, salah satu dari tiga program inovasi tersebut adalah program GELATIK dari DKP Badung. Menurutnya, Program Gelatik menjadi solusi utama dalam mengatasi sampah plastik di Kabupaten Badung dengan pola secara terintegrasi dengan beker-
FB/HERY
Kompyang R. Swandika jasama dengan seluruh sekolah, PKK dan pasar sebagai sumber utama sampah. “Sampah plastik kami tangani dari sumbernya. Gerakan Gelatik ini skalanya lokal namun berdampak global dengan mengacu pada prinsip united nation yakni save our planet. Dengan konsep menjadikan sampah itu menjadi nol (Zero Waste), dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berharga,” jelasnya. Dari tahun 2011 hingga saat ini program Gelatik sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 170 ton sampah plastik yang sepenuhnya dijadikan uang dengan bekerjasama dengan bank sampah dan dukungan dari TPST. Kebijakan Bupati Badung tahun 2014 dengan membuat 16 TPST melalui bantuan hibah dan tanahnya harus disiapkan oleh desa sendiri. Hal senada juga diungkapkan oleh Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Badung IGAK
Sudaratmaja yang menyatakan pihaknya telah menyiapkan paparan untuk dipresentasikan dihadapan Tim di Kemenpan-RB. Menurut Sudaratmaja, saat ini Distan badung memiliki sejumlah program unggulan yang meliputi Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas), program OVOP dari aspek budidaya serta Festival Budaya Pertanian. Program OVOP dikembangkan di wilayah Badung Utara khususnya di Kecamatan Petang. Program OVOP dengan komoditi andalan yakni asparagus telah mampu merambah pasar global dan petani menjadi mampu berkreativitas serta mampu mandiri. Dan yang terpenting adalah menumbuhkan ikon unggulan. “Uji mutu yang dilakukan, asparagus Badung paling baik di asia,” jelasnya. Sementara Kadis Kesehatan Kabupaten badung Gede Putra Suteja menambahkan, inovasi pelayanan publik Dinas Kesehatan salah satunya pelayanan kanker serviks. Dijelaskan dari tahun 2012, Pemkab Badung memberikan vaksinasi kanker serviks kepada siswi SMA/SMK se- Badung kelas 10 dan 11 terpasuk pegawai Pemkab Badung. Hingga saat ini sebanyak 6.100 orang yang diberikan vaksinasi kanker serviks. Selain pelayanan kanker serviks, yang terbaru Badung juga telah mempunyai mobil pemeriksaan keliling kanker payudara (alat USG payudara dalam mobil). “Dari tiga bulan beroperasionalnya mobil ini sudah 313 pasien yang ditangani,” imbuhnya. R-014*
MANGUPURA-Fajar Bali Pemerintah Kabupaten Badung melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan melaksanakan pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki perspektif gender guna mendorong akselerasi pengintegrasian isu-isu gender dalam perencanaan, pelaksanaaan dan evaluasi pembangunan. Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional telah mendorong semua pihak untuk bersedia melakukan pengarusutamaan gender agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan serta program dan kegiatan di seluruh sektor pembangunan telah memperhitungkan dimensi gender yaitu lakilaki dan perempuan sebagai pelaku yang setara dalam akses, partisipasi dan control atas pembangunan maupun dalam memanfaatkan hasil pembangunan. Namun demikian sampai saat ini kedudukan dan peran perempuan masih belum mencapai hasil yang maksi-
mal. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung yang diwakili Kasi Pengarusutamaan Gender (PUG) A.A Putri Mahatmi Ngumbari pada pembukaan pelatihan PPRG, bertempat di Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung, Selasa(24/3). Lanjut disampaikan, dalam upaya memperkecil kesenjangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Badung telah mengeluarkan dan menempuh berbagai kebijakan seperti memasukan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak sebagai salah satu isu strategis dalam RPJMD, membentuk dan meningkatkan peran kelompok kerja dan focal point di masing-masing SKPD. Menyusun panduan pengintegrasian isu gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Untuk mewujudkan pengarusutamaan gender diperlukan kerja keras semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dengan memahami tiga prinsip utama yaitu, menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya
dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan, demokrasi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka dan pemerataan penegakan hukum dan kesetaraan. Pelatihan diikuti 70 orang peserta dan dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 2425 Maret 2015. Diharapkan dengan diadakannya pelatihan ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kita semua tentang siapa, kapan, mengapa dan bagaimana proses penganggaran dan perencanaan yang responsive gender dilakukan sehingga setiap unsur perencanaan di setiap SKPD mampu mengimplementasikannya pada setiap rencana/program/kegiatan sesuai tupoksinya masingmasing sehingga keberhasilan tujuan MDGs pada tahun 2015 dapat tercapai. Adapun tim pengajar berasal dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bali dan Widya Swara pada Badan Diklat Provinsi Bali. R-014
044/II/SWJ
Layouter:Manik
DAERAH
FAJA R BALI RABU, 25 MARET 2015 l Tahun XV
5
PNS Dihimbau Proaktif Bayar Pajak
KRAMA
Wacana Pasar Hewan di Nusa Penida Mengada-ada
Kantor Pajak Terapkan Pengisian SPT Elektronik
Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Ir. I Gede Adnya Mulyadi membuka kegiatan sosialisasi penerapan sistem pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak berbasis elektronik (e-Filing) di wantilan Kantor Bupati Karangasem, Selasa (24/3) kemarin.
SEMARAPURA-Fajar Bali Tokoh masyarakat Nusa Penida yang juga sebelumnya menjalankan bisnis sebagai saudagar sapi, Nengah Setar menyebutkan ide atau gagasan membuat pasar hewan di Nusa Penida sangat mengada-ada. Selain gagasan tersebut mengada-ada, dipastikan pasar hewan yang nantinya terwujud FB/DOK akan mubazir. Nengah Setar “Ide ini sangat mengada-ada, saya pastikan bangunan itu nantinya terlantar dan mubazir,” terang Nengah Setar, Selasa (24/2) kemarin. Dipastikannya terlantar, Setar menilai bahwa peternak sapi, babi dan unggas tidak akan mau menjual ternaknya ke pasar hewan. Disebutknya, membawa ternak ke pasar akan beresiko tinggi terhadap ternak tersebut. “Resiko pertama, ya kalau laku di pasar, maka ongkos angkut membawa pulang ditanggung peternak, kedua resiko ternak sapi patah kaki atau mati dijalan, ini juga resikonya,” papar Setar. Di sisi lain, Setar sendiri menjelaskan kalau peternak sangat jarang bersedia membawa ternaknya keluar kandang untuk di jual, sehingga saudagar sendirilah yang datang dor to dor memberli ternak warga. Setar juga tidak sepakat kalau saudagar bisa menaikkan harga seenaknya, mengingat warga juga sudah mengetahui harga ternak dari informasi mulut ke mulut. Setar yang sejak tahun 1970 sudah malang melintang di dunia perdagangan sapi, sehingga ia berpendapat ide tersebut akan gagal dan kandas. “Ini bukan mengecilkan niat pemerintah, saya tahu betul karakter peternak di Nusa, namun lebih baik anggaran tersebut nantinya di geser ke pos yang lain,” beber Setar. Diharapkan ide tersebut dibuang jauh-jauh dan pemerintah bersama anggota DPRD asal Nusa Penida agar lebih fokus menangani infrastruktur yang ada di Nusa. “Jangan mikir yang aneh-aneh, infrastruktur di Nusa Penida dibenahi dulu, agar masyarakat dan konstituen di sana tidak hanya makan wacana,” kritik Setar.W-010
NEGARA-Fajar Bali Kegiatan diprakarsai Kantor Pajak Pratama Gianyar dengan narasumber Agung Sumarjaya. Tujuan Sistem e-Filing diharapkan bisa menekan kesalahan perekaman data pengisiaan SPT wajib pajak yang selama ini masih menggunakan dokumen manual (kertas). Dalam kesempatan itu, Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi menyerahkan SPT Pajak atas namanya sendiri yang diterima perwakilan Kantor Pajak Pratama Gianyar Agung Sumarjaya. Agung Sumarjaya menjelaskan nantinya pengisian SPT Pajak oleh wajib pajak terutama dari seluruh PNS khususnya di Pemkab Karangasem bisa dilakukan pengisian data dengan meng-upload via internet. Selain itu, nantinya di setiap kantor pelayan pajak (KPP) akan disiapkan alat yang bisa digunakan oleh wajib pajak mengisi SPT secara elektonik. ”Program e-Filing diharap bisa menekan kesalahan perekaman data pengisiaan SPT wajib pajak yang selama ini masih
menggunakan dokumen manual (kertas). Karena selama ini pengisian SPT secara manual sering menimbulkan masalah misalnya dalam hal waktu yang cukup lama untuk merekam data SPT di KPP, termasuk sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data yang menyebabkan data SPT tidak valid. Syaratnya wajib pajak harus memiliki, eFIN, Email yang masih aktif, bukti potong 1721 A1 (pegawai swasta), atau 1721 A2 (PNS) dan koneksi internet,”jelasnya seraya menambahkan melalui e-Filin ini akan menekan kesalahan input data oleh pegawai pajak. Sehingga, tambahnya, dapat dipastikan jika ada kesalahan input data, lebih disebabkan dari kesalahan wajib pajak yang mengisi. Sedangkan Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, menyampaikan program e-filing dalam penyampaian SPT oleh wajib pajak sangat inovatif dan memberikan kemudahan. Untuk itu Sekda Adnya Mulyadi mengharapkan agar para wajib pajak khususnya PNS dijajaran
FB/BUDIASA
SERAHKAN SPT-Sekda Karangasem Gede Adnya Mulyadi saat menyerahkan SPT.
Pemkab Karangasem agar proaktif memenuhi kewajibannya untuk melaporkan sesuai dengan kenyataan jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak dan jumlah keseluruhan kewajiban/utang pada akhir tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku seiring dengan kenyamanan dan kemudahan yang telah diupayakan Direktorat Pajak melalui Kantor
Pajak Pratama Gianyar kepada para wajib pajak. “Kami harapkan kepada seluruh PNS di jajaran Pemkab Karangasem yang merupakan wajib pajak untuk segera melakukan penerapan e-filing, hingga batas waktu pelaporan SPT yang telah ditentukan yakni 31 Maret tahun 2015,“ kata Adnya Mulyadi. Lebih lanjut Sekda Adnya Mulyadi menyampaikan e-fil-
ing merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan melalui sistem online dan real time. Electronic Filing Identification Number atau eFIN adalah Nomor Identitas yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. W-016*.
BNN Advokasi Narkoba di Puskesmas Sukawati
Larikan ABG, Pria Jember Berurusan dengan Polisi
Pecandu Mesti Direhabilitasi GIANYAR-Fajar Bali Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar melakukan advokasi soal penanganan masalah rehabilitas pecandu narkoba. Advokasi ini dilakukan dalam rangka penyusunan Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) . Kegiatan itu dilakukan melalu Focus Group Discussion (FGD) di Puskesmas 2 Sukawati, Kabupaten Gianyar. Acara yang dibuka oleh Kepala Puskesmas dr. I.B.K. Sugamia diisi narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dr Luh Putu Menon Partini,MM dan narasumber dari BNNK Gianyar I Gede Dirgantara,SH.MM. Materi yang diberikan menyangkut rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Disampaikan berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran gelap
AMLAPURA-Fajar Bali Lantaran melarikan anak yang masih berstatus anak baru gede (ABG) atau bawah umur, seorang pria asal Jember, Wahyudi Ariawan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasalnya, pria duda beranak satu ini nekat melarikan warga asal Rendang, SA (15) yang masih berstatus siswi SMP di Rendang ke kampung halamannya di Jember sejak tanggal 18 Maret lalu hingga baru kembali pada Senin, 23 Maret kemarin. Menurut informasi yang didapat, Selasa (24/3) kemarin menyebutkan, antara korban dan pelaku ini sebenarnya berstatus pacaran. Hanya saja, diantara mereka tidak saling bertemu muka,karena mereka berkenalan lewat Handphone sekitar delapan bulan lalu. Meski tak pernah bertatap muka, dua insan berbeda jenis ini pun pacaran. Puncaknya, tanggal 18 Maret lalu, SA yang biasanya diantar oleh orang tuanya ke sekolah, pagi itu tidak mau diantar. Malah SA minta diantar pamanya dengan dibonceng sepeda motor bersama salah seorang temanya. Namun, sesampai di tengah jalan, tepatnya di pertigaan Pringalot, Rendang, SA malah minta diturunkan dengan alasan akan dijemput temanya. Hanya saja, SA tidak menunggu temanya yang menjemput, namun memilih naik angkot menuju terminal Batubulan,Gianyar. Di terminal Batubulan inilah, SA dan pelaku bertemu selanjutnya bersama-sama berangkat ke kampung halaman pelaku di Jember, Jawa Timur. Kontan saja, pihak keluarganya kelimpungan saat mengetahui bahwa SA tidak bersekolah. Setelah mencari tahu ke berbagai sumber, pihak keluarga korban pun akhirnya mendapat informasi bahwa SA dibawa kabur ke Jember. Hingga pelaku kepada keluarga korban mengaku ingin menikahi SA setelah kembali ke Rendang. Sementara itu, Kapolres Karangasem AKBP I Gede Adhi Mulyawarman didampingi Kapolsek Rendang Kompol Ketut Suartika Adnyana membenarkan adanya laporan yang melarikan gadis di bawah umur. Untuk sementara ini, pelaku masih berada di Mapolsek Rendang untuk menjalani penyidikan. “Pelaku masih menjalani proses di Mapolsek Rendang,” ujarnya. Atas perbuatanya, pelaku juga dijerat dengan pasal 332 ayat (1) tentang melarikan anak di bawah umur, termasuk pelaku juga terancam pasal lainya, karena diduga sempat menyetubuhi korban sebanyak enam kali. W-016.
narkoba dan permasalahannya. “Diharapkan kedepannya peserta yang diadvokasi bisa mendukung berbagai program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba,” kata I Gede Dirgantara dari BNN Kabupaten Gianyar. Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Gianyar I Made Pastika, SH.MH ketika dimintai keterangannya secara terpisah mengatakan penanganan terbaik bagi para penyalahguna selama yang bersangkutan bukan pengedar atau bandar narkoba adalah melalui rehabilitasi. Adapun untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk penyalahguna, pecandu, pengedar, atau bandar menurut peraturan bersama (perber) yang telah disepakati sebelumnya antara BNN dengan pihak aparat penegak hukum terkait adalah dilakukan
pemeriksaan melalui tim asesmen terpadu (TAT). “Dalam kasus narkoba bukan penyidik, bukan jaksa, dan bukan hakim yang memutuskan, tetapi tim asesmen terpadu. Tim inilah yang akan melakukan berbagai pemerikasaan dimana hasilnya akan diketahui apakah orang tersebut adalah seorang bandar atau hanya seorang penyalahguna yang coba-coba,” ungkap nya. Tim asesmen terpadu merupakan tim gabungan yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Tim dokter terdiri dari dokter dan psikolog yang telah direkomendasikan dan dilatih serta memiliki sertifikat sebagai asesor. Sedangkan tim hukum di dalamnya terdapat penyidik dari Polri, penyidik dari BNN, Jaksa dari Kejaksaan serta melibatkan Kemenkumham jika terkait anak di bawah umur. W-005*
FB/ARTAYASA
ADVOKASI- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar menggelar advokasi di Puskesmas Sukawati.
Gandeng Silatnas Raja-raja Nusantara
Festival Semarapura Digelar Bulan April SEMARAPURA-Fajar Bali Bupati Klungkung Nyoman Suwirta meminta kepada Kadisbudpar dan Bagian Pemerintahan Pemkab Klungkung agar segera melaunching branding Fastifal Semarapura yang bakal digelar April mendatang. Festival Semarapura yang pertama kali digelar ini bertepatan dengan HUT Puputan
Gapura Desa
Klungkung yang jatuh pada 28 April nanti. Bahkan acara festival ini juga bakal menggandeng acara Silatuhrami Nasional Raja-raja Se-Nusantara di Puri Klungkung. “Saya minta kepada Kadisbudpar agar segera launching logo Festival Semarapura, semakin awal masyarakat tahu akan lebih besar gaungnya,” pinta Bupati
Klungkung, Suwirta disela-sela acara penandatanganan kerjasama media di Ruang Rapat Bupati Klungkung. Ditambahkannya, acara yang akan dihelat selama festival sudah semestinya disosialisasikan di masyarakat dan dimuat di media agar informasi terkait festival sudah diketahui masyarakat. “Jangan memberikan informasi
H-1. Ini sudah sangat terlambat,” pinta Suwirta. Dijelaskannya, dalam Silatnas Raja-raja tersebut akan hadir sekitar 500 raja se Nusantara dan kegiatannya dipusatkan di Puri Agung Klungkung dan akan diajak mengikuti prosesi pembukaan Festifal Semarapura. Selain hadirnya raja-raja se-Nusantara,
Bupati juga menjelaskan bahwa Panglima TNI, Jendral Moeldoko akan hadir untuk memimpin Apel Detik-detik HUT Puputan Klungkung di Lapangan Puputan Klungkung. Sedangkan dalam Festival Semarapura tersebut, juga akan digelar parade seni, aneka lomba dan pameran kerajinan khas Klungkung.W-010
Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
Perbekel dan Sekdes Dilatih Manajemen Tata Kelola Pemerintahan
Bupati: Aparatur Desa Dituntut Jujur BANGLI-Fajar Bali Dalam upaya menindak lanjuti Undang-undang Desa dan meningkatkan SDM di pemerintahan paling bawah yaitu desa, Selasa (24/3) melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli menggelar acara pelatihan bagi Perbekel dan Sekretaris Desa (Sekdes). Acara yang digelar di gedung SKB Kabupaten Bangli dihadiri oleh Bupati Bangli, Kepala BPMPD, Inspektorat, Asisten I, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bangli, Pendamping dari Kodim 1626 Bangli, Perbekel dan Sekdes se-Kabupaten Bangli. Kepala Bagaian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangli Pasek Lanang Sadia menyampaikan kegiatan ini adalah salah satu upaya menindak lanjuti dari Undang-undang Desa dalam upaya mempersiapkan SDM yang lebih
baik. Kabupaten Bangli telah cukup banyak menggelontorkan ADD ke desa, oleh karena itu harus didukung pula oleh SDM yang memadai. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun namun pola yang diterapkan kali ini adalah pesertanya baik Perbekel dan Sekdes dilaksanakan secara bersama-sama. “Hal ini tentu dengan harapan Perbekel dan Sekdes dapat memiliki pemahaman yang sama, menyamakan persepsi serta meningkatkan wawasan selaku koordinator pelaksana kegiatan di desa dapat dilaksanakan dengan maksimal” kata Pasek Lanang. Lebih lanjut Pasek menyampaikan, kegiatan pelatihan secara bersama ini Perbekel dan Sekdes dapat menyelesaikan APBDes yang tentunya sesuai dengan perubahan Permendagri 113 tahun 2014 sehingga ADD yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bangli
tidak terlambat diserap dan direncanakan di desa. Bupati Bangli I Made Gianyar,SH.M.Hum dalam sambutanya menyampaikan kehidupan akan berjalan terus, dalam perjalanan tersebut akan selalu ada perubahan, waktu berubah, tahun berubah dan aturan pun berubah. “Hal itu menyebabkan kita sebagai manusia dan aparatur negara sudah menjadi kewajiban untuk selalu meninmgkatkan kemampuan dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Menurut demensi pembukuan ada yang namanya buka buku dan tutup buku hal itu juga berlaku untuk dinas dan pemerintahan,” katanya. Diawal ADD yang digelontorkan ke desa hanya bisa diterapkan untuk dinas saja akan tetapi setelah berjalan ADD sudah mulai bisa memasuki sisi lain dari kegiatan di
FB/SUMERTA
PELATIHAN-Pelatihan manajemen tata kelola pemerintahan yang dibuka Bupati Made Gianyar.
desa tentunya yang sesuai dengan aturan yang ada. “ADD juga telah bisa menyentuh bidang kemasyarakatan termasuk adat,” kata Made Gianyar. Lebih lanjut Made Gianyar menyampaikan salah satu ciri dari orang maju adalah orang
yang bergerak ditandai dengan adanya uang. ADD yang sudah digelontorkan bukanlah beban dan menjadi pekerjaan yang sulit bagi aparatur desa. “Yang sulit itu adalah berbuat dengan jujur,” tegas Gianyar. W-002* Layouter: Soma
DAERAH
6 POTRET FAJAR BULELENG
FAJA R BALI
RABU, 25 MARET 2015 l Tahun XV
Bupati Sidak Kinerja Pegawai Bupati Kaget, Ruangan Dijadikan Gudang Bupati Jembrana Putu Artha melakukan sidak terhadap kinerja pegawai di sejumlah ruangan di beberapa ruangan di Pemkab Jembrana, Selasa (24/3) kemarin. Tak hanya mengecek kinerja para staf dan pegawai, tetapi juga melihat sejauh mana penataan ruang kerja staf di Pemkab Jembrana.
FB/Agus
SIDAK-Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat melakukan sidak ke beberapa SKPD.
Usai Libur Nyepi, Bupati Lakukan Sidak BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana,ST benar-benar ingin menegakkan disiplin pegawai di lingkungan Pemkab Buleleng. Karena itu sidak lebih sering dilakukan ke SKPDSKPD. Seperti yang dilakukan pada Senin lalu. Sidak yang dilakukan setelah hari raya nyepi ini bermaksud untuk melihat kinerja pegawai setelah hari libur. Sidak dimulai dari pukul 08.30 yang merupakan waktu apel pagi. Berangkat dari rumah Jabatan Bupati, Putu Agus yang didampingi Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kabupaten Buleleng Made Supartawan langsung menuju ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) yang terletak di Desa Tukad Mungga. Sidak juga dilanjutkan ke beberapa kantor atau dinas. Dari sidak diketahui ada pegawai yang tidak masuk dan ada juga yang terlambat datang.W–008
NEGARA-Fajar Bali Ruangan yang jadi sasaran sidak pertama yakni di ruangn ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) di Gedung lantai III Kantor Bupati Jembrana. Bagian ini merupakan ruangan atau bagian dari Bagian Perlengkapan di Setda Jembrana. Satu ruangan di sisi sebelah utara ruang ULP terlihat terkunci dan menjadi perhatian Bupati Artha. Ruangan yang sebelumnya dipakai tempat Panitia Pengadaann Barang kini menjadi gudang arsip serta tumpukan surat-surat. Artha memerintah dan melarang kalau ruangan itu dijadikan gudang dan diharapkan, supaya dicarikan tempat untuk menempati arsip. “Ini ruangan kerja, jangan ubah jadi gudang,” ujarnya didampingi Sekda Jembrana Gede Gundanya, Asisten Ketataprajaan Made Sudiada dan Kabag Perlengkapan Made Aryana Setelah ruang ULP, sasaran kedua yang disidak ruangan Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan termasuk Bagian Keuangan, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Umum, Bagian
Ster TNI AD Kunjungi Tabanan TABANAN-Fajar Bali Jajaran Kodim 1619/ Tabanan dikunjungi Staf Teritorial AD (Ster AD), Selasa (24/3). Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Asisten Teritorial Kasdam IX Udayana (Aster Kodam). Sasaran kunjungan pertama yang dituju markas Kodim 1619/ Tabanan. Dihadapan Ster AD dan Aster Kodam IX Udayana, Dandim 1619/ Tabanan Letkol Inf. Choiril Anwar memaparkan berbagai kegiatan atau aksi TNI AD dalam mensukseskan swasembada pangan. Sekaligus pula melakukan evaluasi tiga bulan pertama dari program aksi yang telah berjalan. Kunjungan selanjutnya menuju Koramil 1619-01/ Tabanan. Danramil setempat Kap. Inf. Yudha Wicaksono menjelaskan terkait data-data lapangan. Termasuk luas lahan, sistem
irigasi dan data-data lain terkait dengan tujuan meningkatkan swasembada pangan. Disela-sela evaluasi ini Aster Kasdam IX Udayana Letkol. Inf. Yudi Hartono mengatakan, kunjungan ini dilakukannya untuk mengevaluasi pelaksanaan Kodim 1619/ Tabanan terhadap pendampingan swasembada pangan. Menurutnya, pelaksanaan pendampingan TNI AD di Tabanan ini dalam pendampingan terhadap petani sudah baik. “Hasil pendampingan petani oleh Kodim 1619/ Tabanan ini bisa menjadi contoh bagi KodimKodim lainnya, “ungkapnya. Senada dengan Rudi Hartono, Ster TNI AD Letkol Kav. Dicky A.M., menyebutkan dalam upaya meningkatkan swasembada pangan ini, TNI AD memilih dua pilot project yakni Kodim 1615/ Dompu dengan produk pertaniannya berupa jagung dan Kodim
1619/ Tabanan yang wilayahnya memiliki produk pertanian berupa gabah. Dicky AM juga mengatakan, dalam upaya meningkatkan swasembada pangan ini, pihak TNI AD memberikan pendidikan khusus kepada para Babinsa. Pendidikan khusus tersebut berupa pengetahuan tentang dunia pertanian. “Pengetahuan tentang dunia pertanian tersebut kemudian disebar luaskan kepada para petani. Tujuan akhirnya, petani dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatannya”, jelasnya. Setelah kunjungan ke Koramil 1619-01/ Tabanan, Ster AD dan Aster Kodam IX Udayana didampingi Dandim 1619/ Tabanan melanjutkan peninjauan lapangan pada beberapa titik. Seperti ke Bendungan Telaga Tunjung, Subak Gunggungan di Sekartaji, Subak Gadon III. W-004
FB/PRAMONO
SIDAK-Bupati Jembrana Putu Artha ketika sidak ke sejumlah ruangan mengecek kinerja pegawai di Pemkab Jembrana.
Perlengkapan dan Bagian Ekbangsosbud. Saat mengecek kinerja pegawai, Artha meminta supaya jangan menundanunda pekerjaan sehingga tak ada berkas menumpuk di atas meja. Selain mengecek sarana kerja, Artha juga mengecek kinerja pegawai. Saat berada di Dinas Pekerjaan Umum, sejum-
lah rekanan dan warga datang ke Dinas PU. Bupati malah mengingatkan supaya rekanan tidak perlu datang ke Dinas PU, justru pegawai PU yang datang ke lapangan untuk mengecek proyek yang akan dikerjakan yang sedang dikerjakan dan yang sudah dikerjakan. “Harusnya kita yang melayani, jangan kita yang
dilayani,” ujarnya. Dinas PU juga diminta untuk mengecek ruangan-ruangan yang perlu diperbaiki dan mengusulkan anggaran, pasalnya Gedung Berlantai III Kantor Bupati Jembrana yang dibangun tahun 2003 lalu, beberapa bagian sudah perlu diperbaiki. W-003
Menyambut HUT ke-411 Kota Singaraja
Disbudpar Gelar Lomba Pesantian SINGARAJA–Fajar Bali Lomba pesantian merupakam salah satu upaya untuk melestarikan dan menjaga eksistensi sastra–sastra Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang telah terbukti dapat membangun kehidupan yang harmonis. Untuk melestarikannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten (Disbudpar) Buleleng menggelar lomba pesantian serangkaian HUT Kota Singaraja ke 411 di Wantilan Sasana Budaya Singaraja, Selasa ( 24/3) pagi kemarin. Lomba Pesantian diikuti perwakilan kelompok pesantian dari 9 kecamatan. Dalam sambutan Bupati Buleleng yang dibacakan Wakil Bupati Dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG, disebutkan, Pemerintah Daerah menyambut baik lomba yang bertujuan melestarikan seni pembacaan sastra yang berjiwa ajaran agama Hindu. Sutjidra mengharapkan, lomba yang berlangsung dua hari itu menjadi sarana yang mendidik untuk membangun moral dan budi pekerti
FB/Agus
PESANTIAN-Peserta lomba pesantian terlihat cukup bersemangat.
generasi muda, dan dapat dijadikan momen penting bagi pelestarian sastra Bali dan bahasa Bali. Di sela - sela perlombaan, Wabup Sutjidra, mengharapkan melalui lomba pesantian ini bisa menyampaikan pesan – pesan yang menjadi topik di masyarakat. ”Pesantian ini juga bisa menyampaikan beberapa
pesan agama dan tatwa kepada masyarakat, karena hal ini sangat penting,”terang Sutjidra. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd melaporkan para pembina dan tim juri yang berasal dari kalangan Widya Sabha Buleleng dan seniman Buleleng. Sedangkan hadiah dari lomba tersebut juara pertama akan mendapatkan piagam pembinaan, tropy dan uang pembinaan sebesar 6 juta rupiah. Untu juara kedua mendapatkan piagam, tropy dan uang pembinan sebesar 5 juta rupiah, juara ketiga mendapatkan piagam, tropy dan uang pembinaan sebesar 4 juta rupiah. Untuk juara keempat sampai kesembilan akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 2,5 juta rupiah. ”Dalam lomba pesantian ini memprrebutkan beberapa piagam dan uang pembinaan bagi peserta pesantian itu agar nantinya bisa ditingkatkan kembali,”terangnya singkat. W-008
Tujuh Kepala Daerah ‘Belajar’ ke Tabanan
Bupati: Tabanan Tetap Unggulkan Sektor Pertanian Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti memberikan orientasi lapangan (OL) kepada tiga bupati, satu walikota, satu wakil bupati dan dua ketua DPRD, dari Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, Senin ( 23/3) . TABANAN-Fajar Bali Ketujuh kepada daerah yang mengikuti OL tersebut Dr H Adirozal M,Si ( Bupati KerinciSumatera Barat), Drs H Sunjaya Purrwadisastra MM, MSi (Bupati Cirebon – Jawa Barat), H. Ashari Tambunan (Bupati Deli Serdang – Sumatera Utara), Ir Sofian Raga, MSi (Walikota Tarakan – Kalimantan Utara ), DR. H. Andi Syahrir Kube Dauda, SE MSi (Wakil Bupati Wajo- Sulawesi Selatan ) , A. Firdaus, SE ( Ketua DPRD Kabupaten Tegal-Jawa Tengah) dan Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mangondow, Welty Komaling, SE, MM. Tabanan dipilih oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai salah satu lokasi Observasi Lapangan (OL) terkait Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) angkatan pertama 2015. Ketujuh peserta OKPPD ini tiba di Tabanan di bawah pimpinan rombongan Dra. H. Purwanti, MM yang mewakili Kepala Badan Diklat Kemendagri. Rombongan ini diterima langsung oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi, unsur Muspida yang diwakili Kapolres Tabanan AKBP I Komang Suartana, serta
beberapa pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam sambutannya, Bupati Eka mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada pimpinan dari tujuh daerah yang menjadikan Tabanan sebagai lokasi observasi. Sementara terkait tujuan OKPPD yang bersinggungan terkait kebijakan pembangunan, Bupati Eka secara ringkas memaparkan bahwa kondisi geografis, ekonomi, dan sosial Tabanan sangat terkait dengan budaya agraris. Selain itu, Tabanan juga tidak bisa mengelak dari perkembangan sektor pariwisata sebagai imbas dari pembangunan daerah tetangga. Berangkat dari itu, Bupati Eka menegaskan pembangunan di Tabanan tidak bisa lepas dari sektor pertanian, sehingga pembangunan di sektor lainnya diramu sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada sektor pertanian. Itu sebabnya beberapa program unggulan diupayakan Pemkab Tabanan—di antaranya Gerbang Infrastruktur Daerah Serasi (GIS) yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan Gerakan Pembangunan Pariwisata (Gerbang Pariwisata) yang dijabarkan dalam bentuk
desa wisata. Selanjutnya, Gerakan Pembangunan Pangan (Gerbang Pangan) yang terfokus pada kegiatan pertanian organik, serta Program Kreatif Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat (Keramba Emas) yang masih berorientasi pada sektor pertanian dan sejauh ini diterapkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Serta pembangunan yang menyentuh sektor transportasi yakni Trans Serasi. “GIS lewat program partisipatif ini booming, sehingga dari Kementerian Pekerjaan Umum, kami Tabanan mendapatkan penghargaan beberapa waktu lalu. Begitu juga Trans Serasi yang dilatari banyaknya kecelakaan lalu lintas. Terutama pada anak-anak yang belum cukup usia tapi sudah mengendarai motor,” ungkap Bupati Eka. Sementara itu, Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi menjelaskan, munculnya berbagai program yang digulirkan Pemkab Tabanan tidak serta merta bisa muncul. Terlebih dalam setiap perumusan kebijakan juga tidak terlepas dari aspek politik. Karena sesuai amanat undang-undang, kepala daerah dan DPRD sebagai mitra kerja yang sejajar. “Kuncinya ada pada komunikasi, baik formal maupun nonformal,” jelasnya. Diakuinya, dalam beberapa tahun terakhir Tabanan masih terus berbenah. Karena kondisi ini tidak terlepas dari situasi politik yang masih kental di Tabanan, sehingga sejak beberapa tahun terakhir, pihaknya
FB/Doni
FOTO BERSAMA-Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti berfoto bersama tiga bupati, satu walikota, satu wakil bupati dan dua ketua DPRD dari Pulau Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Kedatangan pimpinan kepala daerah tersebut dalam rangka orientasi lapangan terkait Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) angkatan pertama 2015.
bersama Pemkab Tabanan berusaha mengubah strategi pembangunan dengan membangun kesadaran kolektif. Termasuk saling memberikan ide dan gagasan seperti terwujudnya Klinik Pendidikan yang boleh disebut sebagai satu-satunya di Indonesia dengan tujuan mewujudkan sistem pendidikan yang baik dan melibatkan berbagai pakar
pendidikan. “Memang sulit mengelola politik apalagi orientasinya macam-macam. Tapi keberhasilan dalam pembangunan di Tabanan juga tidak lepas dari peran serta Muspida. Konflik dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat pasti ada. Ini tidak bisa dipungkiri. Sehingga komunikasi dengan Muspida kita bangun. Kalau
tidak begitu akan sulit mencari pemecahan,” tandasnya. Sementara itu, Dra H Purwanti selaku pimpinan rombongan menjelaskan bahwa kegiatan OKPPD ini sebagai salah satu upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan sebagai ajang pengamatan sekaligus berbagi pengalaman.
“Sehingga kepala daerah dan Ketua DPRD punya pandangan sama dalam penyusunan konsep dan sasaran pembangunan seperti ditetapkan dalam RPJMD. Perlu diketahui juga beda daerah akan beda kondisinya. Sehingga kegiatan ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi masing-masing kepala daerah,” jelas Purwanti. W-004 * Layouter: Soma
FAJA R BALI
PENDIDIKAN & BUDAYA
7
RABU, 25 MARET 2015 l Tahun XV
US Berlangsung Lancar, Tertib, dan Nyaman
SMK PGRI 1 Badung Menghormati Dunia Pendidikan
FB/BLAS
IKUTI US- Calon peserta UN SMK PGRI 1 Badung saat mengikuti US di sekolah tersebut dan ( inset) Kepala SMK PGRI 1 Badung, I Made Gede Putra Wijaya
Kendati Ujian Nasional (UN) bukan penentu kelulusan, namun bagi satuan pendidikan SMK PGRI 1 Badung tetap menghormati dunia pendidikan. Keterangan itu dikedepankan Kepala SMK PGRI 1 Badung, Dr. I Made Gede Putra Wijaya, SH.M.Si., seusai melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Sekolah (US) di sekolah tersebut Selasa (24/3), dan US berlangsung lancar, tertib dan nyaman.
DENPASAR-Fajar Bali Sebelum US dilaksanakan di SMK PGRI 1 Badung, seluruh ruang US sudah disteril, sehingga seluruh peserta US tidak diperkenankan ke ruang kelas sebelum diinstruksi pengawas US. Tata tertib yang diberlakukan itu, sama dengan yang diberlakukan pada UN dan pemantapan oleh Disdikpora Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Demikian pula soal US sama dengan soal UN, karena menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Soal US disusun guruguru pada satuan pendidikan tersebut sesuai bidang studinya masing-masing. Keamanan soal US terjamin, karena sebagai dokumen sekolah tetap terprokteksi. Menurut Putra Wijaya, US akan berlangsung selama 1 Minggu, dan penyelengaraannya sejak Senin (23/3). Sejak hari perdana hingga Selasa hari kedua semuanya peserta US hadir. Diharapkan hingga hari terakhir tidak satu pun peserta berhalangan. Untuk kebutuhan US satuan pendidikan ini menyediakan 15 ruang, dan setiap ruang 20 peserta sama seperti pada UN, karena soal UN 20 paket. UN akan mulai digelar 13-15 Maret untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia Matematika dan Bahasa Inggris. Pada 16 Maret akan digelar uji kompetensi kejuruan. Untuk kepentingan masa depan lulusan, Putra Wijaya selalu mengingatkan agar
tetap memproteksi kesehatan hingga UN dan uji kompetensi kejuruan berakhir. Selain itu
kepada peserta UN, juga kepada orangtua peserta UN diingatkan, agar ikut mendukung putra-putrinya dengan memberikan kesempatan untuk belajar, dan cegah memberikan kegiatan di dalam dan di luar rumah yang mengganggu pembelajarannya. Selain itu orangtua juga a ga r m e n g i n ga t k a n a ga r putra-putrinya bangun lebih pagi agar tidak terlambat. Namun soal waktu selama pemantapan dan juga pada US tidak berkendala, bahkan siswa datang lebih awal.
Putra Wijaya mengharapkan hingga usai UN dan ujian kompetensi kejuruan, kehadiran siswa dan tata terib tetap terjaga. Nilai US akan diintegrasikan dengan dengan nilai rapor dengan total nilai 100 persen. Bila nilai rapor 50 persen maka nilai US 50 persen, dan bila nilai rapor 70 persen, maka nilai US 30 persen. Putra Wijaya dan segenap jajarannya optimis SMK PGRI 1 Badung akan kembali menoreh UN 100 persen. W-001
RDP Senator DR.Wedakarna di Pemkab Bangli
Keluarkan Rekomendasi untuk STAH Bangli dan Alih Lahan Geopark Batur Dalam Bhisama para leluhur dan raja – raja di Bali pada zaman Bali Kuno, disebutkan bahwa barang siapa yang bisa menjaga Danau Batur dan Gunung Batur, maka ia akan menjadi pemimpin Bali yang hebat karena mendapat restu dari Dewi Danu Batur yang dipercaya sebagai Dewi Gangga dalam kitab suci Weda. Maka dari itu, perhatian akan lestarinya Gunung Batur adalah mutlak bagi semua pemimpin di Bali, apalagi dalam filosophy Betara Turun Kabeh, Gunung Agung adalah ayah ( purusa ), dan Gunung Batur adalah ibu ( Pradana ). Filosophy diingatkan oleh Senator RI yakni Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III saat mengadakan RDP dan Kunker ke Kabupaten Bangli. Dihadapan ratusan perserta RDP baik dari unsur SKPD, Desa Adat, Desa Dinas, Tokoh Puri dan Lembaga lainnya, Dr. Wedakarna menyatakan, “Saya prihatin, tahun 2016 UNESCO mengancam akan mencabut status Geopark jika urusan administrasi tidak beres. Tahun 2014, saya dengar ada dana milyaran dari kementerian pariwisata batal masuk ke Geopark Batur hanya karena status tanah yang masih dimiliki perhutani. Untuk itu, saya minta kepada Bupati Bangli, segera mengajukan usul ke Menteri Kehutanan RI. Saya akan kawal dari Senayan. Sambil jalan, agar rapikan semua situs di Batur dan juga tata tertib administrasinya. Tidak usah pakai perda, pakai Perbub dulu, agar bisa rebut anggaran pusat. “ungkap Dr. Wedakarna. Selain
FB/IST
SENATOR – Senator RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III Usai RDP Di Bangli Bersama Bupati Bangli, DPRD Bangl, Unsur TNI/Polri, Tokoh Hindu dan Penglingsir Puri Agung Bangli.
Geopark, Senator Dr. Wedakarna juga menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh pendirian perguruan tinggi mandiri di Kabupaten Bangli. “Saya akan keluarkan rekomendasi yang akan ditujukan ke Menteri Agama RI bahwa Bangli siap untuk mendirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu ( STAH ) Mandiri. Kampus IHDN Denpasar yang ada di Bangli saat ini, yang punya 1000 mahasiswa lebih dengan luas lahan sekitar 6 hektar, akan sangat baik untuk Bangli. Saya minta IHDN Denpasar, STAH Singaraja dan Panitia STAH Bangli untuk menyiapkan segera kelengkapan yang diminta Kementrian Agama RI. Jika ada kendala, saya di Komite III DPD RI akan mengawal dan dan berbicara dengan Presiden RI. Jangan sampai komitmen kemenangan 72 % Presiden Jokowi di Bali yang mayoritas Hindu disia – siakan. Tapi saya yakin, pembantu presiden yakni menteri dan jajarannya akan banyak bantu umat kita. Ini komitmen Nawa Cita.”ungkap Dr. Wedakarna. Untuk menunjukkan keseriusannya, Dr. Wedakarna langsung mengeluarkan Rekomendasi
Nomer : 01102014 / 026 – B.65 / DPD-MPR RI / Bali / III /2015 Tentang Pengalihan Lahan Perhutani Ke Pemkab Bangli Untuk Kepentingan Geopark UNESCO dan Rekomendasi Nomer : 01102014 / 027 – B.65 / DPD-MPR RI / Bali / III /2015 Pendirian Perguruan Tinggi Mandiri STAH Bangli. Selain terkait dengan kedua hal tadi, dalam RDP tersebut, Dr. Wedakarna juga mendukung usulan revitalisasi Puri Agung Bangli dan Puri Den Pasar di Bangli untuk dibantu biaya pemeliharaannya oleh Pemkab ( Sesuai dengan Permenagri No.39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Ormas Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah ). Selanjutnya juga dibahas tentang aspirasi dari Desa Adat Abangsongan Kintamani terkait oknum Bidan dari Forum Bidan Indonesia yang bermasalah dengan dana desa ( pinjaman LPD ). “Saya akan turun ke Bangli segera. Kita bereskan semuanya.Sekarang kita kerja prioritas dulu.Sabar, pasti beres semua.”ungkap Dr. Wedakarna yang juga Rektor Universitas Mahendradatta Bali ini. KJS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BALI KEPMENDIKNAS NO . : 58/D/O/2005 1. Program S1 Keperawatan No. : 923/D/T/2007 2. Program D III Keperawatan No. : 924/D/T/2007 3. Program D III Kebidanan No. : 3039/D/T/2007 MENERIMA MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2015/ 2016 JALUR PMDK
1.Jadwal Pendaftaran
5.Fasilitas dan Keunggulan
a. Tanggal : 5 Januari 2015 s/d 18 April 2015 Pkl. 08.30 – 12.30 WITA
b. Tempat : Kampus II STIKES Bali
(Jln. Tukad Balian No.180 Renon Denpasar)
c.Telp. (0361) 895 6208
d.Website : www.stikes-bali.ac.id/sipenmaru
2.Persyaratan Pendaftaran
a.Untuk Program Sarjana (S1) Keperawatan •Lulusan SMA Jurusan IPA
•Lulusan SMK Jurusan Kesehatan
b.Program D III Keperawatan & D III Kebidanan •Lulusan SMA Jurusan IPA & IPS
•Lulusan SMK Jurusan Kesehatan
c.Khusus untuk D III Kebidanan hanya menerima perempuan
3.Kelengkapan Administrasi Pendaftaran
a.Fotocopy raport Semester I s.d V yang telah dilegalisir sebanyak 2 rangkap
b.Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah masing-masing c.Membawa raport asli
d.Pas foto 3 x 4 = 4 lembar (berwarna/ hitam putih) e.Usia maksimal 26 tahun
f.Tinggi badan sekurang-kurangnya 1)Pria = 155 cm
2)Wanita = 150 cm
4.Biaya Pendaftaran
a.Program S1 Keperawatan b.Program Diploma
c.Pilihan 2 Program Studi
: Rp. 300.000 : Rp. 250.000 : Rp. 500.000
a. Merupakan STIKES pertama di Bali b. Gedung milik sendiri
c. Laboratorium Keperawatan dan Kebidanan d. Laboratorium Khusus
e. Laboratorium Biomedik
f. Laboratorium Komputer dan Lab Bahasa g. Internet Hotspot 24 Jam h. Perpustakaan Digital
i. Asrama (wajib bagi mahasiswa putri D III Keperawatan) j. Parkir luas, photocopy center & kantin
k. Telah melakukan kerjasama internasional Student
Exchange dengan Mahidol University, BCNNV Thailand dan Cheng Kung University Taiwan
l. Memiliki dosen tetap Yayasan dan Kopertis dengan pendidikan S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri (Australia dan Thailand)
m. Telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Jepang
Bina Mandiri Asean untuk penyaluran lulusan Stikes Bali bekerja di Jepang
n.Lulusan Stikes Bali dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bali Ketua, Ttd
Drs. I Ketut Widia, BN.Stud.,MM NIP. 195109041979031001
022/I/BLS
Layouter: Wiadnyana Layouter: Manik
EKONOMI
8 VALAS MATA UANG
KURS JUAL
USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD
12950 10406 13597 10496 19546 14411 110.66 1679 3640 9750
Pameran Inacraft 2015 KURS BELI 12850 9906 13247 10146 19046 13911 105.16 1649 3240 9150 Sumber: BNI
DPD. PERBARINDO BALI
Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999
Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014
BANK UMUM
FAJA R BALI RABU, 25 MARET 2015l TAHUN XV
BPR
RUPIAH
VALUTA ASING
RUPIAH
7,75%
1,50%
10.25% Sumber : Surat Edaran LPS
LPS Beri Keuntungan Bagi Nasabah dan BPR GIANYAR-Fajar Bali Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada khususnya dari awal diperkenalkan ketengah masyarakat sampai saat ini, tidak hanya membantu nasabah saja akan tetapi juga membantu BPR itu sendiri, karena sudah ada lembaga penjamin simpanan bagi para nasabah. Direktur Utama (Dirut) PT. BPR Ukabima Prima, I Nyoman Semadiartha, mengungkapkan, keberadaan LPS di BPR setidaknya para nasabah yang menaruh uangnya di BPR tersebut, akan lebih merasa tenang dan nyaman, karena sudah ada sebuah lembaga penjamin simpanan. Dengan adanya LPS lanjutnya, setidaknya akan semakin membuat masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin menaruh kepercayaanya untuk menyimpan dananya di BPR. Dengan semakin tumbuhnya kepercayaan dari masyarakat tersebut, maka BPR yang ada di beberapa daerah di Kabupaten/Kota di Bali akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap BPR. “Dengan adanya LPS tersebut setidaknya akan semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya di BPR. Dengan perasaan tenang dan aman dalam hal ini, para pelaku usaha khususnya kecil dan menengah yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Kaota di Bali dapat terbantu dengan maksimal,” ujarnya. Guna memperkenalkan LPS di BPR lebih jauh lagi, pihaknya mengaku selalu memperkenalkan setiap saat lewat brosur dan stiker LPS yang ditempel di pintu masuk BPR. Selain itu, LPS juga diperkenalkan secara langsung oleh tim kerja di lapangan yang setiap saat dapat bertemu langsung dengan masyarakat, sehingga fungsi LPS dapat benar-benar dimengerti oleh calon nasabah maupun nasabah. M-004
Sun Life Donasikan Rp 150 Juta Untuk PMI Bali
FB/RONY
DONASI-Pihak Sun Life Financial, Kevin Strain dan Eddy Belmans memberikan donasi sebesar Rp 150 juta kepada PMI Bali
DENPASAR - Fajar Bali Seiring keberhasilan Sun Life Financial Asia yang telah memasuki usia 150 tahun, perusahaan asuransi tersebut berencana akan mendonasikan uang sebesar Rp 150 juta kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Bali. Hal ini dilakukan sebagai upaya dan wujud komitmen Sun Life Financial Asia untuk Indonesia. Presiden Sun Life Financial Asia Kevin Strain mengatakan, pihaknya merasa bangga dengan sejarah yang dimiliki perusahaan yang berdiri sejak tahun 1865 tersebut. “Kami juga merasa gembira mengenai masa depan bisnis kami terutama di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk terbesar ke 4 di dunia, Indonesia merupakan pasar utama para agen kami,” ungkapnya saat ditemui seusai acara Asia Pasific Life Insurance Congress (APLIC) 2015 di Nusa Dua kemarin (24/3). Strain menambahkan, Indonesia juga saat ini tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan industri asuransi yang signifikan. Hal ini lanjutnya, sejalan dengan jalur pengembangan atau distribusi asuransi Sun Life Financial Asia. “Sejauh ini, agen kami telah menghasilkan perkembangan yang baik dalam mengembangkan jumlah total agen kami dengan jumlah tercatat sebanyak 8.100 agen pada akhir 2014 lalu,” ungkapnya. Dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang ingin memberikan perlindungan bagi diri sendiri dan mencapai kemapanan finansial terang Strain, pihaknya bermaksud untuk meningkatkan jumlah agen Sun Life Indonesia serta membentuk agen yang paling disegani. “Perusahaan telah memiliki pengalaman selama 150 tahun dan di Indonesia sendiri kami telah beroperasi sejak 1995 dan baru - baru ini mengumumkan investasi yang signifikan untuk melipatgandakan jumlah dan produktivitas agen serta menjadikan Sun Life sebagai 5 perusahaan terbaik untuk jalur keagenan. Kami bermaksud, membentuk agen yang paling disegani di negeri ini,” sebutnya. Presiden Direktur Sun Life Financial Inndonesia Eddy Belmans mengungkapkan bahwa, donasi yang diberikan kepada PMI Provinsi Bali ini adalah sebuah langkah terbaru dari rangkaian investasi dengan menujukkan komitmen kepada Indonesia. Selain itu tambahnya, hal ini juga sekaligus menandai perayaan Sun Life ke 150 tahun. “Baru - baru ini, kami menginvestasikan dana senilai US$ 40 juta untuk sumber daya manusia (SDM), teknologi dan brand kami di Indonesia. Kami percaya, investasi ini akan membantu kami untuk mencapai posisi yang baik dalam memanfaatkan peluang pertumbuhan yang luar biasa di Indonesia termasuk Bali, yang dimana termasuk pasar yang paling dinamis,” imbuhnya. Belmans menambahkan, pihak PMI merupakan mitra yang bisa diajak bekerjasama dalam kegiatan amal di berbagai daerah di Indonesia. “Saat ini telah berhasil melakukan kerja yang sangat positif,” ungkapnya. Pelaksanaan APLIC di Nusa Dua ini merupakan forum industri asuransi regional terkemuka dan dalam acara ini, Sun Life Financial Life merupakan sponsor Titanium Ekslusif. W-011
Denpasar Tonjolkan Endek, Tampilkan Berbagai Kreativitas DENPASAR-Fajar Bali Industri kerajinan di Denpasar sudah mulai menunjukkan potensinya, terbukti dengan meningkatnya jumlah pengrajin lokal dengan inovasi baru dan kreativitas merek produk baru. Tuntutan ekonomi yang menjanjikan dan peluang pasar telah membuat industri ini menjadi lebih menarik dan dapat diandalkan untuk mengeksplorasi hasil kreativitas para pengrajin lokal sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pameran inacraft yang bertaraf nasional, bertema “Through Enchanting Bali Toward Global Market 2015”, Pemerintah Kota Denpasar dipercaya sebagai host dalam acara pembukaan yang akan dilaksanakan pada 8 April 2015 mendatang di Assembly Hall Jakarta Convention Centre (JCC). “Acara ini rencananya dibuka langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo yang ditandai dengan pembunyian alat musik, dan penyerahan bendera icon inacraf oleh Walikota Denpasar kepada host inacraft tahun berikutnya,” ungkap Kepala Dinas Perindusrtian dan Perdagangan Kota Denpasar, I Wayan Gatra bersama Ketua ASEPHI (Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonseia) Bali, Ketut Dharma Siadja saat audiensi dengan Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra, Selasa (24/3). Gatra menjelaskan, selain mengikuti pameran inacraft, Pemerintah Kota Denpasar juga menampilkan fashion show hasil rancangan 3 desainer lokal seperti AA. Ngurah Mayun, Suandewi dan Lestari. Selain itu, dalam fashion show ini juga menonjol-
FB/CAR
AUDIENSI-Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar Wayan Gatra, bersama ketua ASEPHI (Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonseia) Bali, Ketut Dharma Siadja beserta jajarannnya, berfoto bersama usai audiensi dengan Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra
kan endek Kota Denpasar sebagai inovasi produk lokal, disuport oleh 7 duta endek Kota Denpasar sebagai fashioners dengan koreografi fashion dari Iam model and Talent Management. Dalam acara pembukaan ini juga menampilkan tarian Oleg Tamulilingan yang dibawakan oleh anak disabilitas binaan dari K3S Kota Denpasar dan tarian mahapuja oleh Cahya Art pada opening ceremony. Pameran inacraft ini juga diikuti oleh 9 pengerajin dan rencananya akan berlangsung pada tanggal 8 sampai 12 April mendatang. “Sasaran utama kita adalah
menonjolkan produk unggulan dari Kota Denpasar yakni kain endek, dengan harapan kain endek bisa menjadi daya tarik tersendiri dan bisa dipergunakan dari kalangan bawah hingga kalangan atas,” kata Gatra. Walikota Rai Mantra sangat mensuport kegiatan ini terlebih lagi tenun endek merupakan salah satu produk bernilai kearifan lokal. Sebagai Ibu Kota Propinsi Bali dan merupakan pusat Pemerintahan, Ekonomi dan Pendidikan, Denpasar memiliki peluang besar dalam mengangkat industri kreatif khsusnya tenun endek sebagai produk
lokal unggulan di Kota Denpasar. “Ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi para perajin untuk mempromosikan hasil kerajinannya, dengan sentuhan yang kreatif dan mengutamakan kualitas pembuatan pastinya hasil kerajinan tersebut akan bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” kata Rai Mantra. Ketua ASEPHI (Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonseia) Bali, Ketut Dharma Siadja mengucapkan terima kasih kepada Walikota Denpasar atas suportnya, pameran ini merupakan pameran ter-
besar dan teramai yang dikunjungi banyak orang, sehingga banyak menarik minat dari para pengerajin yang ada di Indonesia. Pihaknya berharap, pameran ini bisa dijadikan sebagai ajang promosi untuk para pengerajin sehingga bisa lebih memperkenalkan hasil produk dari Denpasar dan Bali agar lebih terkenal tidak hanya di Jakarta maupun Indonesia akan tetapi di pasaran internasional. “Kita akan berusaha untuk lebih memperkenalkan produkproduk daerah di Indonesia sehingga bisa menembus pasaran eksport,“ kata Siadja.R-004
Pelaku Usaha Minta Ada Perda Mengatur Peredaran Bir Pengamat Pariwisata : Harus Ada Zonasi
DENPASAR - Fajar Bali Berbagai kalangan baik pelaku usaha khususnya pedagang kecil dan pekerja yang bersinggungan langsung dengan dunia pariwisata meminta adanya dispensasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol jenis Bir. Pemerintah diminta memberikan dispensasi untuk kawasan - kawasan tertentu misalnya di daerah pariwisata dan daerah yang masyarakatnya memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman jenis Bir. Pengamat pariwisata, Ida Bagus Surakusuma, meminta kepada pemerintah agar aturan ini dipertegas dengan terus melakukan sosialisasi dan memetakan daerah mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. “Pemerintah membuat peraturan tersebut harus memberikan juga titik - titik atau zonasi dimana saja yang diperkenankan untuk menjual bir,” ujarnya, Selasa (24/3). Pria yang akrab disapa Lolec ini juga menambahkan, meski sudah diberikan zonasi namun juga harus ditambah beberapa persyaratan. “Meski membeli di daerah wisata, penjual juga harus memiliki rasa bertanggungjawab dengan meminta bukti bahwa si pembeli telah berusia di atas 18 tahun atau sudah cukup umur. Hal ini tentu sebagai langkah mengantisipasi untuk mencegah generasi muda Bali tidak melakukan berbagai tindakan yang merugikan diri sendiri,” jelasnya. Menurut Lolec, Bali memang tak bisa lepas dari pariwisata, dan Bir merupakan salah satu jenis minuman bagi wisatawan mancanegara (wisman), namun kebiasaan ini menjadi kebablasan saat dikonsumsi orang lokal khususnya generasi muda. Untuk itu, meski pariwisata erat kaitannya dengan Bir, pelaku industri pariwisata diharapkan memberikan saran dimana saja wilayah yang bisa mendapatkan dispensasi Permendag tersebut. Kalau sudah ditentukan dimana saja zonasi yang diperbolehkan, pemerintah juga harus memberikan aturan sampai sejauh mana atau sampai radius berapa meter yang diperbole-
hkan. Asalkan, dalam radius yang sudah ditentukan, Bir tersebut diberikan kepada pedagang kecil. “Kan ga adil ketika diberikan zonasi namun pedagang kecil di sekitar areal tersebut dilarang menjualnya,” tegasnya. Tidak hanya diawasi pemerintah saja, namun peredaran minuman khususnya Bir ini juga setidaknya harus menjadi tanggungjawab penjual yang memang masih tetap menjual di luar zonasi yang telah ditentukan. “Kalau masih ada yang menjual di luar zonasi yang diatur pemerintah, penjual juga harus memiliki tanggungjawab. Caranya sama, dengan meminta bukti si pembeli telah berusia 18 tahun,” tuturnya. Salah satu pedagang warung kecil di seputaran Kota Denpasar, I Kadek Kacung, meminta agar Permendag No. 6 Tahun 2015 yang akan berlaku mulai 16 April 2015 mendatang itu jangan sampai mematikan perekonomian masyarakat. “Kalau itu juga dilarang, penghasilan dari usaha seperti saya ini akan datang darimana,? Sedangkan, salah satu pemasukan untung penjualan yang paling banyak berasal dari menjual Bir. Saya yakin, penjual di warung kecil
FB/RONY
Ida Bagus Surakusuma
lainnnya merasa keberatan kalau aturan itu tetap diberlakukan,” keluhnya. Kacung berharap, meski peraturan itu tetap dijalankan,pihaknya meminta agar pemerintah memberikan sosialisasi atau jalan keluar bagaimana cara agar pedagang kecil bisa tetap menjual Bir. “Jika kami memang diharuskan mencari surat izin untuk menjual Bir, ajarkan kami bagaimana caranya. Jangan langsung tiba-tiba melarang peredarannya tanpa memberikan jalan
603/IX/GLH
keluar yang terbaik bagi semua pihak,” tegasnya. Berdasarkan data yang diperoleh di Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Bali menyebutkan bahwa, sebanyak 78 persen penjualan Bir terpusat di pedagang pengecer tradisional. Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan APRINDO, Bali merupakan salah satu kawasan yanng dimana masyarakatnya kerap mengkonsumsi Bir. Sebagaimana diketahui, dalam Permendag No. 6/2015 tersebut dinyatakan bahwa minuman beralkohol dengan kadar alkohol 5 persen seperti bir dan sejenisnya dilarang dijual di minimarket dan pengecer. Banyak pendapat menyatakan bahwa, apabila regulasi ini diimplementasikan tanpa ada dispensasi atau zonasi khusus yang diberlakukan, maka kebijakan tersebut justru akan membunuh usaha masyarakat di kawasan pariwisata. Oleh karenanya, Kacung meminta kepada pemerintah daerah khususnya untuk mengatur dan mengawal Permendag No. 6 2015 tersebut. “Harus dibuatkan peraturan daerah (Perda,
red). Hal ini untuk melindungi keberadaan pedagang - pedagang kecil agar tetap bisa berjualan,” tandasnya. Pengusaha wisata tirta Tanjung Benoa, I Wayan Darma, bahkan merasa keberatan jika Permendag No.6 2015 ini tetap dipaksakan tanpa memberikan jalan keluar buat pelaku usaha lainnya terutama yang ada di kawasan pariwisata. “Kalau aturan ini berlaku buat minimarket dan pengecer, tentu pedagang kecil yang memiliki warung - warung sederhana di kawasan pariwisata tak bisa lagi memperoleh penghidupan,” sebutnya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak seperti terciptanya pengangguran baru akibat usaha yang dijalani bangkrut akibat salah satu pemasukan dari penjualan Bir distop secara sepihak oleh pemerintah. “Pemerintah juga harus memberikan jalan keluar bagi pedagang kecil. Saya pribadi merasa keberatan dengan peraturan itu namun jikalaupun tetap diberlakukan, saya meminta agar ada Perda yang mengatur pedagang - pedagang kecil agar tetap bisa berjualan,” katanya. W-011
639/XI/KTR
Layouter: Zohra
FAJA R BALI
RABU, 25 MARET 2015 l Tahun XV
KESEHATAN
Makanan Pengusir Lemak Perut Salah satu alasan utama seseorang untuk diet adalah mengurangi timbunan lemak di perut. Padahal sebenarnya hampir tidak mungkin menargetkan pengurangan lemak di satu bagian tubuh saja. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengusir lemak di perut, asalkan seluruh lemak di bagian tubuh lain juga dikurangi. Untuk bisa melakukannya, kita harus melakukan latihan olahraga yang intens, mengontrol kalori, dan memilih makanan tertentu yang bisa mempercepat pembakaran lemak.
Makanan berikut ini termasuk dalam makanan yang direkomendasikan untuk Anda yang ingin mengurangi timbunan lemak. 1. Protein tanpa lemak Tubuh membakar kalori untuk mencerna makanan. Hal ini dikenal sebagai efek suhu (thermic effect/TEF) pada makanan untuk menjelaskan energi
FB/IST
yang dikeluarkan tubuh untuk mengonsumsi dan memproses makanan. Menurut pelatih binaraga, Tom Venuto, makanan tinggi protein tanpa lemak berefek besar pada TEF. Makanan kaya protein membutuhkan banyak kalori yang menyebabkan peningkatan metabolisme. Jenis protein yang dimaksud antara lain daging ayam tanpa kulit, putih telur, atau daging merah tanpa lemak. 2. Makanan pedas Tak sulit mencari hidangan pedas dalam kuliner Indonesia. Kandungan capcaisin dalam cabai dan lada diketahui akan
meningkatkan metabolisme serta membakar lebih banyak kalori. Makanan pedas juga meningkatkan jumlah rata-rata lemak teroksidasi sehingga tubuh menggunakan lemak sebagai bahan bakar. 3. Sayuran hijau Sayuran hijau adalah pengurang lemak perut yang terbaik. Kebanyakan sayuran hijau rendah kalori dan tinggi serat sehingga membuat perut kenyang lebih lama. Mulailah memilih sayuran hijau ketimbang junk food saat perut mendadak lapar. 4. Kacang almond Almond adalah makanan sempurna pembakar lemak.
Jenis kacang ini mengandung banyak lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk jantung. Pada beberapa penelitian diketahui orang yang memilih almond sebagai camilan makan lebih sedikit kalori dibanding dengan yang orang yang camilannya tinggi gula. 5. Ikan berlemak Ikan berlemak seperti salmon atau makarel kaya akan lemak omega-3. Asam lemak tersebut bukan hanya baik untuk kesehatan otak tapi juga penting untuk membakar lemak. Mereka akan menghidupkan gen pembakar lemak dan mematikan gen penyimpan lemak. KP
9
Kiat Panjang Umur dari Para Wanita Berusia di Atas 100 Tahun Banyak yang bertanya, apa rahasia wanita yang mampu hidup dengan umur panjang hingga menembus usia 100 tahun. Mereka memiliki kiat beragam, mulai dari pola makan, gaya hidup, hingga pernikahan. Nah, jika ingin tahu lebih detail bagaimana para wanita ini tetap sehat dan panjang umur hingga mencapai usia di atas 100 tahun, simak penuturan mereka berikut ini. 1. Emma Morano, 115 tahun Menurut Emma yang berasal dari Italia, rahasia umur panjangnya adalah karena ia kerap mengonsumsi telur mentah dan hidup tanpa pria alias tidak menikah. Manusia paling tua di Eropa ini telah mengonsumsi telur mentah sejak usia remaja atas saran dokter untuk mengobati anemia. Emma biasa menyantap tiga butir telur mentah dalam sehari, tetapi kini hanya dua butir. Setelah bercerai pada tahun 1938, Emma memutuskan untuk tidak lagi membina rumah
“Tidur singkat di kantor atau sekolah cukup untuk meningkatkan kesuksesan dalam
proses belajar. Di mana pun orang-orang berada di dalam lingkungan belajar, kita harus
embus satu abad? Sederhana saja. Ia menyantap sushi, sering berelaksasi, dan tidur malam selama 8 jam setiap hari. 4. Gertrude Weaver, 116 tahun Gertrude yang berasal dari Arkansas adalah manusia paling tua yang masih hidup di Amerika Serikat. Bagi Gertrude, rahasia umur panjangnya ada pada bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain. “Keramahan adalah rahasianya. Perlakukan orang lain dengan baik, dan ramahlah kepada sesama, seperti ketika Anda ingin diperlakukan dengan baik oleh mereka,” sebut Gertrude. 5. Jeralean Talley, 115 tahun Wanita yang tinggal di Michigan, Amerika Serikat, ini mengaku, rahasia umur panjangnya tidak lain karena ketenangan jiwa. “Semuanya berada di tangan Yang Maha Kuasa, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk hal itu,” ungkap Jeralean kepada Detroit Free Press. KP
ANDA CARI TIKET PESAWAT DOMESTIK & INTERNASIONAL
Tingkatkan Memori dengan Tidur Siang 45 Menit
Walau daftar tugas yang harus diselesaikan seolah tak kunjung habis, sempatkanlah tidur siang sejenak di sela-sela aktivitas. Tidur siang selama 45 menit ternyata bisa meningkatkan memori sebanyak lima kali lipat. Sebuah penelitian menemukan bahwa tidur singkat membantu kita menyimpan informasi yang telah dipelajari dan secara signifikan meningkatkan kemampuan daya ingat. Bahkan tidur siang dapat membantu pelajar ketika ujian. Dalam penelitian ini, para partisipan mempelajari 90 kata tunggal dan 120 kata tak berhubungan, seperti ‘taksi susu’. Kemudian para partisipan menonton televisi dan sebagian dari mereka tidur. Ketika mereka diuji kembali, partisipan yang sudah tidur mengingat lebih banyak pasangan kata. Hasil studi ini pun telah diterbitkan dalam jurnalNeurobiology of Learning and Memory. Peneliti asal Saarland University Jerman, Axel Mecklinger, menjelaskan, selama tidur, semburan aktivitas otak yang dikenal sebagai sleep spindle memainkan peran penting dalam memperkuat informasi yang baru dipelajari. Tidur singkat selama 45 menit hingga 60 menit dapat memproduksi lima kali peningkatan dalam penerimaan informasi dari ingatan. “Kemampuan ingatan para partisipan yang sebelumnya tidur singkat ternyata sama baiknya dengan saat sebelum mereka tidur, segera setelah menyelesaikan tahap pembelajaran,” kata Mecklinger. Walau begitu, kemampuan daya ingat tidak membaik pada kelompok tidur terhadap tingkat yang diukur segera setelah fase belajar.
tangga, meski banyak pria yang tertarik kepadanya. “Saya tidak mau lagi didominasi,” ujarnya kepada The New York Times ketika ditanya mengenai alasan mengapa dia enggan untuk menikah lagi. 2. Jessie Gallan, 109 tahun Jessie adalah wanita tertua asal Skotlandia. Sama seperti Emma, rahasia umur panjangnya adalah tidak menikah dan mengonsumsi makanan yang sama selama bertahun-tahun. “Rahasia agar panjang umur adalah jauh-jauh dari pria. Mereka hanya menimbulkan masalah. Saya juga banyak melakukan olahraga, menyantap semangkuk bubur hangat setiap pagi, dan tidak pernah menikah,” kata Jessie. 3. Misao Okawa, 116 tahun Misao yang berasal dari Jepang adalah manusia tertua di dunia yang masih hidup hingga hari ini. Pada bulan Maret ini, usianya menginjak 117 tahun. Lalu, apa rahasia Misao agar mampu hidup hingga usia men-
RESERVASI VIA CALL/ONLINE H/085219 158111- 0361 9351032 TRAVELOKA TIKET 018/I/FB/KTR
134/III/KTR
berpikir serius tentang dampak positif dari tidur,” lanjut Mecklinger. KP
098/II/SWJ
680/IX/GLH
DIKONTRAKKAN RUMAH LANTAI DUA
Diatas 3 kamar tidur, 1 kamar mandi. Di bawah 2 kamar tidur, 2 kamar mandi. Dapur besar. Garasi besar. Air pakai tower. Listrik 2.300 watt. Harga 50 juta pertahun, kalau dua tahun 95 juta.
Dijalan Palapa XI - Palapa garden, Sidakarya - Denpasar Selatan.
Hub. 082236328444 (Pak Abu) 124/III/KTR
517/I/GLH
123/III/AGN
419/XI/AGN
Layouter: Manik
POLITIK
10 Suara PARLEMEN
Buleleng ‘Trauma’ Bencana Kekeringan SINGARAJA – Fajar Bali Menjelang berakhirnya musim penghujan, Wakil Rakyat di Kabupaten Buleleng mulai trauma dengan kasus kekeringan di tahun lalu. Dan ketakutannya, tahun ini kekeringan akan kembali melanda Buleleng. Untuk mengantisipasi kasus serupa, Anggota Dewan DPRD Kabupaten Buleleng dari Fraksi Partai Demokrat, Made Mangku Ariawan, berharap pemerintah FB/WISNAYA daerah dalam hal ini Bupati Made Mangku Ariawan Buleleng Putu Agus Suradnyana agar segera mengambil langkah strategis mencarikan solusinya. “Saya harap kasus kekeringan yang terjadi ditahun lalu tidak kembali terjadi di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu kami harapkan pemerintah daerah segera mengambil langkah, mungkin salah satunya memohon atau mengusulkan bantuan pemerintah pusat,” katanya. Dalam kaitan ini, Dewan mengusulkan agar pemerintah meminta bantuan sumur bor, panel surya untuk pembangkit listrik, serta pembuatan bak penampungan di sejumlah Desa. Bahkan Ariawan mengatakan, untuk masalah kekeringan di Kabupaten Buleleng, dibutuhkan political will dan tekad pemerintah untuk mengatasinya. Masalah air bersih, menurut hematnya, dapat diatasi jika pemerintah aktif mengincar bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan masalah kekeringan di Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, dimana di Desa tersebut permasalahannya sangat kompleks, karena sumber air sangat minim. Sehingga warga lebih banyak tergantung dengan suplai air dari desa lain. “Di tempat yang tinggi juga harus disediakan air bersih. Setelah itu langsung didistribusikan ke rumah-rumah warga,” ujarnya. Saat disinggung besarnya beban biaya listrik yang dibutuhkan untuk menghidupkan pompa, politisi Demokrat itu menyatakan jika masalah listrik bisa ditanggulangi melalui panel surya. “Makanya panel surya itu penting. Lagipula listriknya juga tidak sampai 10.000 watt kan,” tandasnya. W – 008
FAJA R BALI
RABU, 25 MARET 2015 l Tahun XV
Gerindra Badung Siap Berkoalisi dengan PDIP
Syaratnya, Giri Prasta Dapatkan Rekomendasi Cabup Pertarungan Pilkada Badung tinggal beberapa bulan lagi. Semua parpol kini tengah bersiap, menyusun strategi menghadapi ketatnya persaingan. Tak terkecuali Partai Gerindra di Kabupaten Badung, mulai memanaskan mesin persaingan dengan menyatakan siap berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Namun syaratnya, PDIP harus memberikan rekomendasi Calon Bupati (Cabup) Badung kepada Nyoman Giri Prasta. MANGUPURA - Fajar Bali Perihal kesediaan partai Gerindra Badung berkoalisi dengan PDI P disampaikan salah satu politisinya, Nyoman Sentana. Secara gamblang diungkapkan, keinginan partai besutan Prabowo untuk berkoalisi dengan partai besutan Megawati, dilakukan dengan cara gencar melakukan
lobby politik dengan partai penguasa di Badung tersebut. Namun nampaknya tidak hanya terfokus pada PDI P saja, bahwa tak dipungkiri oleh Sentana, bahwa Gerindra Badung saat ini juga sedang ‘sibuk’ melakukan komunikasi politik dengan seluruh partai yang ada di Kabupaten Badung. “Kalau melihat keadaan, tentu saja
Nyoman Sentana
FB/DOK
semua mau berkoalisi dengan PDIP, karena posisinya sebagai partai pemenang sekarang ini. Asalkan, PDIP mengusung Ketua DPC yang maju sebagai calon Bupati, dan bukan dari kalangan non kader” tegas
Sentana ketika ditemui Selasa (24/3) di Puspem Badung. Sentana kembali menambahkan, saat ini Gerindra tidak hanya melakukan komunikasi politik dengan PDIP semata tapi juga dengan Demokrat dan Golkar. Tapi aku Sentana, PDIP-lah yang menjadi target utama sasaran koalisi partai Gerindra. “Dalam membangun komunikasi politik dengan partai lain tentu saja kita harus menghasilkan kesepahaman visi dan misi. Kalau tidak sepaham, buat apa berlanjut. Begitu juga dengan Gerindra, kalau satu visi dan misi dan kalau PDIP mengusung Ketua DPC, kami siap mendukung dari belakang,” lanjut politisi asal Blakiuh ini. Sentana membantah kabar yang beredar partainya tengah
menjajaki dan telah menjalin kesepahaman dengan Golkar Badung. “Komunikasi dengan semua partai jalan terus, tidak hanya dengan Golkar saja. Kalau ingin menang, harus memiliki strategi dan jangan sampai keliru,” ucapnya. Sentana menilai, sosok Ketua DPRD Badung Giri Prasta merupakan sosok yang pas untuk maju menjadi Bupati Badung. Apabila bukan Giri yang mendapatkan rekomendasi, maka Gerindra siap menggandeng partai lain. “Ketua DPC sudah sangat ideal, dari sisi pendukung jangan ditanya lagi pendukungnya berapa banyak. Pengalamannya di dunia politik juga cukup. Jadi jika beliau yang dicalonkan, kami Gerindra siap merapat,” tutupnya. M-005
Kubu Aburizal Akan Rotasi Anggota DPR yang ‘Loncat’ ke Kubu Agung JAKARTA-Fajar Bali Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie akan merotasi anggota fraksinya yang menyeberang ke kubu Agung Laksono. Ang-
gota DPR dari Golkar yang saat ini mengemban jabatan tertentu, baik di pimpinan komisi, alat kelengkapan dewan, maupun pimpinan DPR atau MPR, terancam dicopot. “Kami akan merotasi pimpinan AKD yang menyeberang,” kata Ketua Fraksi Golkar kubu Aburizal, Ade Komarudin, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/3). Namun, Ade belum mau menyebutkan siapa saja anggota DPR yang akan dikenakan sanksi rotasi. Nama-nama itu, menurut dia, masih akan dibicarakan lagi dan baru akan ditetapkan pada Rabu besok. “Besok teman-teman akan dapat daftar orang-orang yang kami rotasi dalam rangka efektivitas kinerja Golkar,” ujarnya. Ade meyakini, anggota DPR yang dikenai sanksi rotasi jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Pasalnya,
dia mengklaim sebanyak 70 persen anggota Fraksi Golkar sudah menyatakan dukungannya secara tertulis kepada Aburizal. “Saya enggak akan buka apa yang mereka teken, tetapi yang jelas dia teken di atas materai,” ucapnya. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya sudah mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Kubu Agung menetapkan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR dijabat Agus Gumiwang Kartasasmita.
Anggota DPR yang Hadiri Rapat Fraksi Golkar Kubu Agung Laksono Sementara itu, Kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono melakukan rapat sekaligus silaturahmi dengan anggota Fraksi Partai Golkar yang ada di DPR RI, di Kantor DPP Partai Golkar,
Selasa (24/3) sore. Hingga rapat dimulai pukul 15.50 WIB, dari jumlah total 91 anggota, baru 27 anggota yang hadir di ruang rapat. Diantara mereka, ada yang mendukung kepemimpinan Agung Laksono sejak awal Munas Jakarta dilaksanakan pada Desember 2014 lalu seperti Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Agun Gunanjar. Kebanyakan dari mereka sebelumnya berada di kubu Aburizal Bakrie, namun pindah setelah adanya keputusan Kemenkumham. Berikut daftar anggota fraksi Golkar yang hadir: Meutya Hafid, Saniatul Lativa, Azhar Romli, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lili Asdjudiredja, Airlangga Hartarto, Dave Akbarshah Fikarno, Agun Gunandjar Sudarsa, Mujib Rohmat, Bowo Sidik Pangarso, Endang Maria Astuti, En-
dang Srikarti Handayani, Dito Ganinduto, Budi Supriyanto, Adies Kadir, Sarmuji, Gatot Sudjito, Eni Maulani, Saragih, Zainuddin Amali, Yayat Biarro, Melchias Markus Mekeng, Charles Mesang, Agati Sulie Mahyudin, Neni Moerniani, Aditya Anugrah Moha, Andi Rio Idris Padjalangi, Andi Fauziah Pujiwatie Hatta. Sekjen Partai Golkar Zainuddin Amali yang saat itu memimpin rapat mengatakan, 61 anggota Fraksi Golkar sudah menyatakan konfirmasinya untuk bergabung dengan kubu Agung. Namun, menurut Zainuddin, tak semuanya dapat hadir dalam rapat sore itu karena berbagai macam alasan. “Ada yang sakit, ada yang di luar kota, ada yang terlambat, dan ada juga yang sedang menjalankan tugas kedewanannya. Tentu kami tidak bisa larang,” ucapnya. KP
kanan. “Saya tak ingin maju tapi masih lihat kiri kanan dan kalau ada peluang baru masuk. Disini saya berkomiten dan tidak mainmain untuk maju, makanya kami mendeklarasikan diri,” ujarnya. Perihal dirinya tak ada pergerakan pun dibantahnya. Sebagaimana dijelaskan, beberapa pergerakan yang sudah dijalani diantaranya terus melakukan komunikasi dengan partai koalisi, serta juga telah mendekatkan diri dengan keluarga besar. Bahkan tak sampai disitu, pertemuan dengan tokoh semeton Tirta Harum yang mantan Gubernur Bali, yakni Dewa Made Beratha, juga telah dilakukan. “Saya sudah bertemu Bapak Dewa Beratha mohon dukungan dan beliau memberi respon”, ujarnya. Lantas siapa nantinya yang akan menemaninya di ajang Pilkada Bangli? Dia menjawab bahwa siapapun gandengannya, dia akan siap untuk mengajak bekerja sama. “Kalau partai koalisi mela-
hirkan calon wakilnya kami siap saja, kami sudah biasa bekerja dengan pola kerja tim, berpindahpindah kemana-mana saat di birokrasi. Maka dengan siapapun saya bergandengan saya siap,” ujarnya sembari menambahkan bila diberikan gandengan asal Kintamani secara logika politik juga lebih baik. Perlu juga diketahui bahwa partai koalisi Gerindra, Demokrat, Golkar di Bangli kalaupun terkendala oleh situasi internal Golkar. Menurut Ketua Partai Demokrat Bangli, I Komang Carles, pihaknya kini sudah berupaya merangkul PKPI. Andaikan PKPI bergabung, maka kekuatan partai koalisi sudah mencapai lebih dari jumlah yang dipersyaratkan (20 persen kursi parlemen). Ditanya soal redupnya partai koalisi, Carles mengatakan kini masih tengah berupayamerangkulPKPI.Sesudah itu baru melangkah ke agenda lain. “Kami masih sedang berupaya bagaimana agar koalisi ini bisa permanen,” tegas Carles. W-002
Alit Sastrawan Ramaikan Persaingan Pilkada Bangli
063/IIBLAS
BANGLI-Fajar Bali AA Alit Sastrawan dari Puri Soka Kawan, Bangli sudah mulai mewarnai suasana Pilkada Bangli 2015. Beberap hari lalu, dia juga telah mendeklarasikan diri maju sebagai Cabup Bangli dengan menggunakan kendaraan partai koalisi (Demokrat, Gerindra dan Partai Golkar). Namun sayang partai koalisi yang bakal ditumpanginya, justru belakangan ini masih tampak redup dan tidak jelas pergerakannya. Belum lagi Partai Golkar, yang sebagaimana diketahui masih mengahadapi masalah di internal. Meskipun kondisinya demikian, Alit Sastrawan mengaku masih tetap optimis, terlebih lagi lobi-lobi atau komunikasi politik dengan partai koalisi masih berjalan dengan baik. Dan kebulatan tekadnya maju mencalonkan diri sebagai Cabup Bangli 2015 disebutnya juga tidak sekadar main-main, tetapi penuh dengan komitmen. “Kami berkomitmen
FB/SUMERTA
AA Alit Sastrawan
untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati dengan menggunakan partai koalisi, kami maju bukan untuk main-main”, ujar Alit Sastrawan di rumahnya, Selasa (24/3). Dikatakannya, berangkat dari komitmennya untuk maju di Pilkada Bangli, maka dia tidak harus melihat situasi kiri dan
Jelang Kongres IV PDIP
Figur Megawati Mampu Menjaga Soliditas dan Keutuhan Partai DENPASAR-Fajar Bali Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dipastikan akan menakhodai kembali partai berlambang moncong putih tersebut untuk lima tahun kedepan. Kongres IV PDI Perjuangan yang akan berlangsung di Bali tertanggal 8-12 April mendatang akan menetapkan kembali Megawati sebagai Ketua Umum partai. Sementara itu, berbagai pihak menilai proses regenerasi kepemimpinan dalam internal partai berjalan di tempat karena terpaku pada sosok Megawati. Menyikapi mengenai hal ini, Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD PDI Perjuangan, Nyoman Adi
Wiryatama tidak berkeberatan mengenai tanggapan tersebut. Pasalnya, sosok Megawati dengan rekam jejak politik yang baik, dipercaya mampu menjaga soliditas partai kedepannya. Selain itu, Ketua Umum saat ini mampu membawa partai ini keluar dari masa-masa sulit yang di hadapi PDI perjuangan sebelumnya. “Kalau orang menilai boleh-boleh saja. Namun PDI Perjuangan menganggap bahwa sosok Ibu Megawati yang paling tepat menahkodai kembali partai,”jelas I Nyoman Adi Wiryatama ketika di konfirmasi usai rapat paripurna DPRD Bali, Denpasar, Selasa (24/3) kemarin.
Sikap politik partai bukan tanpa pertimbangan, hal in bercermin dari partai lain yang mengalami perpecahan karena sosok pemimpin tidak mampu menjaga solidatas partai. Persaingan dalam pencaturan politik baik ditingkat nasional maupun daerah sangat kuat. Maka dari itu, dibutuhkan sosok kepemimpinan yang mampu menjaga soliditas partai dan meredam gejolak konflik dalam internal partao yang bisa timbul ke permukaan karena dinamika politik baik eksternal maupun internal yang sangat kuat. “Kita bercermin dari partai politik lainnya yang mengalami gejolak dalam internal partai.
Kita tidak ingin soliditas partai terpecah karena kepemimpinan. Untuk itu, telah disepakati dengan berbagai pertimbangan bahwa Ibu Megawati yang paling tepat untuk kembali memimpin,”ucap Adi Wiryatama yang juga Ketua DPRD Bali Dikatakan lebih lanjut, soliditas dan keutuhan partai penting untuk dicermati. Partai akan sangat kuat bila mampu merawat semangat persatuan dalam tubuh partai, serta memperjuangkan visi dan misi partai untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. “Bagaimana kita (partai) kuat kalau tidak ada soliditas dan keutuhan partai,”tandasnya. M-007 Layouter: Manik
FAJA R BALI
RABU, 25 MARET 2015 l Tahun XV
SAMBUNGAN
Ketua Dewan Bela Eksekutif DARI HALAMAN 1 RS Indera menjadi RS Mata Bali Mandara. “Karena aturan klasifikasi RS, perubahan nama RS Indera menjadi RS Mata Bali Mandara tidak bertentangan dengan Undang-undang,” ujar Gusti Putu Widjera, ketua sekaligus pembaca sikap Pansus Raperda Organisasi di hadapan seluruh peserta paripurna. Uniknya meskipun penamaan itu sempat dipersoalkan oleh sejumlah anggota DPRD Bali, tetapi dalam paripurna kemarin tidak ada yang menyampaikan keberatannya. Hingga Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama mengungkapkan arahannya di tengah-tengah rapat. Ia mengapresisasi naluri politisi yang dimiliki oleh rekan-rekannya di DPRD Bali. Hanya saja, menurut Wiryatama toleransi dan ker-
jasama untuk membangun Bali jauh lebih penting. Mengenai penamaan RS Mata Bali Mandara, ia menegaskan hal itu tidak dimotori kepentingan politik. Bahkan, ia mengakui bahwa dirinya bertindak sebagai ketua tim, ketika ‘Bali Mandara’ itu tercetus di masamasa Pilkada beberapa tahun lalu. Meski demikian, kini ‘Bali Mandara’ sudah menjadi milik seluruh masyarakat Bali, dan tidak dapat diklaim sebagai milik partai politik. “Bali Mandara merupakan program Provinsi Bali yang harus didukung bersama,” tegasnya. Sementara Gubernur Bali, Made Mangku Pastika ketika dikonfirmasi usai rapat paripurna juga menyampaikan hal yang senada. Katanya, ‘Bali Mandara’ tercetus ketika ia menyusun visi jelang Pilgub. Ketika ia terpilih, visi yang sudah dijabarkan sebagai misi tersebut, ditetapkan
sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bali dalam bentuk Perda. Perda itupun terbentuk lantaran telah memenuhi persetujuan oleh banyak pihak, termasuk legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, ketika sudah menjadi RPJMD maka tidak dapat lagi diklaim milik perorangan. Apalagi dikaitkan dengan politik. Perubahan nama RS Indera menjadi RS Mata Bali Mandara juga begitu. “Jadi tidak boleh hanya satu orang, saya saja tidak bisa mengklaim bahwa itu saya punya. Karena sudah menjadi milik kita, semua yang ada di Bali. Program itu milik bersama, tidak ada politik-politikan itu. Kalau persoalan nama RS Indera itu tidak boleh lagi menggunakan nama RS Indera karena ada UU RS, yang harus menyampaikan kekhususannya,” terang Gubernur sekaligus memastikan bahwa tidak ada yang buruk dengan
kata-kata ‘Bali Mandara’. Apalagi Mandara berarti agung serta akronim dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera. Sesuai dengan konsepnya, RS Mata Bali Mandara akan dibangun sebagai RS rujukan Indonesia timur. Seluruh fasilitas akan dilengkapi. Pemprov Bali pun sudah mengangarkan dana hingga Rp 150 miliar untuk merealisasikannya. Dengan memanfaatkan lahan kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, RS tersebut akan ditingkatkan menjadi tipe A. “Saya pilih nama RS khusus mata Bali Mandara, setelah kami runding-runding. Mandara itu kan artinya agung. Saya ingin Bali kecil tapi pengaruhnya besar. Saya tidak tahu kenapa bisa diperdebatkan. Sekarang saja ada yang pakai JKBM, BMnya itu Bali Mandara lho, bukan Beli Mangku,” tutupnya dengan canda. W-019*
sekali. Bahkan dirinya juga mengaku masih saling kontak dengan konstituen terkait apa yang terjadi di pusat dan keputusan selanjutnya. Disisi lain, Ningrum juga mengakui masih menjaga Kantor DPD II Golkar Klungkung. “Kami juga berjaga-jaga kalau nanti ada yang mengambil alih paksa kantor DPD Golkar,” terang Ningrum. Walau demikian, Ningrum juga berpesan kepada kader Golkar di Klungkung agar tetap tenang. Di samping itu, Ningrum berharap anggota Fraksi Partai Golkar yang duduk di DPRD Klungkung agar mendatangi kantor DPD bersama segenap pengurus untuk menjaga solidaritas sesama kader. Berbeda dengan Klungkung, Ketua DPD II Golkar Tabanan I Nyoman Wirya saat dikonfirmasi Selasa (24/3) kemarin memilih tak memberikan pendapat. “No coment dulu ya, karena situasinya masih begini,” jelasnya singkat saat dihubungi siang kemarin. Sementara itu Ketua Harian DPD Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya dalam acara rembug santai bersama beberapa pengurus PK Partai Golkar se-Tabanan di kediamannya di Desa Kutuh, Kerambitan, Tabanan, Senin sore (23/3 ) menegaskan kekisruhan terkait dualisme kepemimpinan Partai Golkar sejatinya terjadi di tingkat pusat. “Pada islah pertama, disepakati bahwa konflik yang terjadi hanya dtingkat pusat”, ungkapnya.
Namun dalam perjalanannya kemudian, lanjutnya, kubu AL mengeluarkan surat PLT kepada pengurus DPD Golkar Bali. Ini kemudian merembet kepengurus DPD di masingmasing kabupaten/ kota di Bali. Wijaya mengaku ada kejanggalan terkait dengan surat PLT dari kubu AL tersebut. Kejanggalannya, karena DPD Bali sendiri tidak mengenal istilah PLT. Sementara berdasarkan AD/ART, PLT memungkinkan dilakukan dengan alasan tertentu. Seperti karena yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri dan dipecat. “PLT yang dikeluarkan kubu AL kepada pengurus DPD Golkar Bali terkesan janggal. Yang lebih janggalnya lagi, PLT yang yang dikeluarkan kubu AL tersebut sudah tiga bulan lalu”, sebutnya. Artinya mantan calon bupati Tabanan 20042009 ini menegaskan surat PLT itu keluar saat AL belum menjadi ketua Partai Golkar versi Munas Ancol. Meski demikian, jelas Wijaya, sebagai kader yang berproses dan duduk sebagai pengurus DPD Golkar Bali yang bukan asal comot, pihaknya tetap menunggu hasil keputusan pengadilan. Baginya apapun keputusan pengadilan nantinya, pihaknya siap menerima. Termasuk kesiapan menerima apabila keputusan pengadilan memenangkan kubu AL. Bahkan, ia dan pengurus DPD Golkar Bali siap
menyerahkan kepengurusan kepada kubu AL apabila kubu AL dinyatakan menang. S e m e n t a ra Ke t u a D P D II Partai Golkar Kabupaten Badung, Ketut Suiasa menolak memberikan komentar terkait permasalahan yang terjadi di internal partainya. Suiasa pun sempat dikabarkan berpaling dari Sudikerta ke Kubu Demer setelah disahkannya kepengurusan versi Munas Ancol. Sikap berbeda ditunjukkan politisi Golkar yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Badung, Wayan Suyasa. Suyasa menegaskan, siapapun yang menjadi pimpinan, dirinya akan tetap berada di Golkar. “Sebagai politisi, saya tidak akan kemana-mana. Saya akan tetap loyal kepada partai saya, saya tetap Golkar. Siapapun yang mendapatkan keputusan yang sah, kami terima. Bicara mengenai kubu, kami tidak berpihak pada kubu manapun. Kami mendukung kepengurusan yang sah, sambil menunggu proses yuridis yang masih berjalan,” ucap politisi asal Penarungan ini, Selasa (24/3) di Puspem Badung. Suyasa berpendapat, kemelut yang terjadi di partai politik tertua di Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan kader di daerah. Apalagi pemilukada akan segera digelar. Tentu saja, perlu persiapan dan strategi yang kuat dari partai agar bisa menang dalam pertarungan paling dinanti tahun ini. W-005/W-010/W-004/M-005/M-007
SK Menteri Dianggap Belum Final
DARI HALAMAN 1 Pengurus Pusat (DPP) pimpinan partai Golkar. “Kita dari awal tidak ada dualisme, kita masih menunggu proses hukum yang dilakukan pimpinan partai di tingkat pusat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Gianyar, I Made Dauh Widjana Selasa (24/3). Ia mengaku tidak akan melakukan apapun sebelum keputusan kepengurusan DPP Partai Golkar final secara hukum, karena kedua–duanya baik itu kubu ARB dan Agung Laksono masih melakukan upaya –upaya hukum. “Pada intinya demi kebesaran Partai Golkar, kita masih menunggu upaya hukum yang dilakukan oleh pimpinan partai di pusat,” jelasnya. Tak hanya di Gianyar, Sekretaris DPD II Golkar Klungkung, Luh Komang Ayu Ari Ningrum juga mengaku menunggu proses hukum yang sedang berjalan. “Kita masih menunggu keseluruhan proses hukum yang dijalankan di pusat, apapun hasilnya kita siap jalankan,” terang Komang Ayu Ningrum, Selasa (24/3) kemarin. Dikatakan Ningrum, DPD II Golkar Klungkung ingin mendapat penjelasan yang valid terkait proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PTUN dan Laporan ke Bareskrim. “Untuk sementara ini, kami juga belum bisa bersikap, karena keputusan resmi belum keluar dan selesai,” tambah Ningrum. Dikatakan lagi, kondisi Golkar di Klungkung masih solid dan di tingkat bawah tidak ada gesekan sama
Wandhira Sebut Pembelotan Hanya Isu DARI HALAMAN 1 Bakrie (ARB) mengaku belum pernah melakukan komunikasi dengan kubu Agung Laksono. Mariyana menampik dikatakan ‘membelot’. “Sikap kami masih menunggu hasil final di PTUN yang hingga kini tengah berproses. Jika nanti sudah ada keputusan hukum tetap, kami akan mengakui siapapun yang dinyatakan sebagai pengurus yang sah secara hukum berdasarkan keputusan PTUN,” ungkap Wandhira, Selasa (24/3) kemarin menyikapi diisukannya DPD Golkar Denpasar telah membelot ke kubu Agung Laksono. Wandhira pun mengaku
sangat menghormati Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Akan tetapi harus diingat masih ada upaya yang dilakukan kubu munas Bali. “Mestinya tunggu dulu hasil di PTUN. Jika itu sudah tuntas siapa pun yang menang dialah ketua kami,” terang wakil ketua DPRD Kota Denpasar ini. Hal itu diungkapkan Wandhira sebagai indikasi bahwa, seluruh kader Golkar di Kota Denpasar selalu taat azas, taat konstitusi. Karenanya, siapapun yang diakui secara hukum nantinya, dialah pimpinan Golkar yang sah. “Kami kader-kader Golkar di daerah khususnya di
Kota Denpasar akan mengikuti siapa pun yang diakui secara hukum,” ucap Wandhira. Secara menyeluruh, lanjut Wandhira, baik kubu AL maupun kubu ARB telah melalui proses hingga keluarnya SK Menkumham. Akan tetapi masih ada gugatan ke PTUN. Jika gugatan kubu ARB ditolak kubu AL lah yang sah menjadi pimpinan Golkar. Persoalannya, masih ada kemungkinan PTUN mengabulkan gugatan kubu ARB. “Mari kita tunggu kekuatan hukum tetap, karena setelah PTUN Golkar punya ketum yang sah,” imbuh politisi asal Sanur ini. Untuk itu, Wandhira mengharapkan, siapa pun yang menang, harus memperhatikan
kondusifitas daerah agar tidak terjadi hal-hal yang justru dapat merugikan partai. Kebijakan DPP nantinya juga diharapkan tidak sampai mengusik ketenangan dan kenyamanan para kader di daerah, dengan tidak melakukan perombakan mendasar, hanya karena sebelumnya mendukung salah satu kubu. Didesak jika kubu Agung Laksono yang menang dalam peradilan di PTUN, Wandhira secara kesatria mengaku siap mengikuti kepemimpinan Agung Laksono. “Intinya, kami di Denpasar akan menerima siapa saja yang diakui secara sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap,” tandas Wandhira. R-004
bisa disamakan dengan maling ayam. Maling ayam yang harganya hanya Rp 10.000 digebukin terus dijatuhi hukuman, nah koruptor ini kan pencuri uang negara masa diperlakukan sama,” katanya. Lebih jauh, ia mengata-
kan, kasus korupsi tergolong kejahatan luar biasa yang setara dengan kasus terorisme dan narkoba. Bahkan, jika dibandingkan dengan kasus terorisme, dampak yang ditimbulkan akibat dari kasus korupsi lebih besar. “Teror-
isme itu jahat juga, tapi kalau dibandingkan dengan korupsi, korupsi itu dampaknya tidak hanya di satu tempat dan waktu saja, tapi bisa dalam jangka waktu ke belakang. Jadi korupsi ini sangat merusak,” ujar Johan. KP
terkecuali harus menyetorkan laporan yang sama. Usai pertemuan dengan Gubernur Pastika, ia menegaskan bahwa aparatur negara yang baru lulus CPNS dan pensiun juga harus melaporkan. Aturan tersebut sejatinya sudah mulai diterapkan sejak tanggal 3 Januari 2015 lalu. Ketika itu, seluruh aparatur negara hanya diberikan waktu selama tiga bulan untuk melengkapi laporan. Mekanismenya, laporan harta kekayaan ini tidak disetorkan setiap tahun. Namun, hanya disaat-saat tertentu, contohnya ketika dimutasi atau mendapat promosi jabatan. Laporan harta kekayaan ini
dinilai amat penting, sekalian sebagai komitmen kejujuran, hal itu juga sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. “Kalau di Presiden sebelumnya, yang laporkan harta kekayaan hanya pejabat tinggi, setingkat Menteri, Gubernur, Wakilota/ Bupati, atau pejabat eselon I, tapi di era Presiden Jokowi seluruh aparatur negara, yang baru lulus CPNS atau pensiun juga wajib laporkan,” ujarnya. Lebih lanjut disampaikan, format laporan harta kekayaan bagi seluruh aparatur negara ini memang lebih sederhana. Hanya terdiri atas 3 lembar formulir
saja, dan tidak harus dilengkapi dengan lampiran bukti kepemilikan. Sifatnya hanya melaporkan dan pendataan saja. Para aparatur sipil negara hanya mencantumkan m e n g e n a i jumlah anggota keluarga/ tanggungan. Seperti anak ataupun istri, hingga kepemilikan tanah, kendaraan, ataupun deposito serta aset-aset berharga. Ia meluruskan, metode ini tidak melarang aparatur negara u n t u k k aya a t a u p u n m e miliki aset berlebih. Hanya sebagai antisipasi saja, bilamana ada harta kekayaan yang disinyalir tidak wajar. W-019
11
Idrus Marham: Hukum Akan Kalahkan Kekuasaan!
JAKARTA-Fajar Bali Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali, Idrus Marham, mengaku optimistis gugatannya terhadap SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono akan dikabulkan hakim. Idrus mengklaim, pihaknya memiliki banyak bukti manipulasi yang membuat Munas Ancol kubu Agung bisa dikatakan tidak sah. "Yang pasti kami punya keyakinan, negara kita negara hukum, maka hukum yang menentukan legal standing kepengurusan Partai Golkar. Kami yakin bahwa hukum akan kalahkan kekuasaan!" ujar Idrus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/3). Dia berpendapat, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membuat keputusan
bukan berdasarkan hukum, melainkan alasan politis.Kubu Aburizal pun sudah menyiapkan sejumlah bukti yang menguatkan Munas Ancol penuh manipulasi. "Peserta-peserta hampir semuanya menggunakan mandat palsu dan kami sudah lapor ke Mabes Polri.Di antaranya yang kami laporkan adalah pemalsuan tanda tangan dan ada tanda tangan yang menandatangani bukan pada kewenangannya," ucap Idrus. Dia mencontohkan, adanya mandat pengurus daerah di Sumenep yang ditandatangani oleh orang yang sudah meninggal dunia, tetapi bisa mengikuti Munas Ancol.Ada pula mandat yang ditandatangani oleh calon anggota legislatif Partai Demokrat dan caleg PPP. "Hampir di seluruh daerah
seperti itu," ujar dia. Pada Senin (23/3) pagi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono.Yasonna mengaku pengesahan itu dilakukan atas persetujuan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, kubu Aburizal Bakrie merasa keputusan Yasonna tidak tepat. Pasalnya, Mahkamah Partai Golkar tak memenangkan kubu mana pun sehingga Yasonna seharusnya tidak bisa mengesahkan kubu Agung Laksono.Kubu Aburizal kemudian mendaftarkan gugatannya ke PTUN kemarin siang bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra. Kubu Aburizal juga sudah melaporkan dugaan pemalsuan surat mandat Munas Ancol ke Badan Reserse Kriminal Polri.KP
DARI HALAMAN 1
tasi pedagang kecil untuk mengakses modal usaha dengan bunga yang rendah. “Saya tidak tahu apakah bapak Gubernur Bali punya program untuk pedagang kecil terkait permodalan. Selama ini saya hanya jadi pedagang musiman, itupun jika ada modal. Alangkah baiknya pemerintah bisa membantu,” terangnya. Dalem juga mengaku banyak teman pedagang yang senasib
dengannya. Mereka hanya berjualan saat hari raya saja. Jika tak ada hari raya, mereka tak memiliki pekerjaan yang lain. Salah satu kendalanya adalah mengakses modal usaha dengan bunga yang kecil sehingga tak menyusahkan pedagang. “Pedagang sudah susah jangan dibuat susah lagi. Kami perlu modal usaha. Semoga pemerintah bisa membantu,” tutupnya. W-008
penegakan hukum. “Mereka harus meminta izin untuk dapat menindaklanjuti laporan dan anggaran juga terbatas untuk menangani kasus,” imbuhnya. Sementara itu terkait pengawasan kinerja aparat kejaksaan negeri, Umar mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat yang mengeluhkan kinerja ke-
jaksaan negeri. Hanya, lanjut dia, baru ada satu laporan dari masyarakat yang mengeluhkan kinerja Kejaksaan Tinggi Bali terkait lamanya pelimpahan sebuah kasus. Sejumlah pimpinan kejaksaan negeri kabupaten/ kota di Bali menghadiri pertemuan dengan ORI Bali yang salah satunya membahas penegakan hukum kasus korupsi. AN
Polisi. Yang penting, kami tidak pakai kekerasan,” kata Agun. Agus Gumiwang dipilih sebagai Ketua Fraksi Golkar oleh Agung Laksono, setelah kepengurusan versi Munas Ancol disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, Ade Komarudin
dan Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal, Bambang Soesatyo, tidak menerimanya. Mereka merasa Agung tak bisa merotasi Fraksi Golkar karena hingga kini kubu Aburizal masih melakukan upaya hukum terhadap keputusan Kemenkumham. KP
hati-hati dalam menangani perkara ini,”imbuhnya. Penyelidikan kasus inipun memberi harapan baru bagi Kejari Denpasar yang belum pernah menyelesaikan penyelidikan kasus korupsi hingga tuntas khususnya yang menyangkut Pemkot Denpasar. Terakhir, Kejari Denpasar sempat melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di Dinas Kebersihan
dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar. Namun kasus ini akhirnya dihentikan dengan alasan tidak ada barang bukti. Menanggapi pernyataan ini, Zebua memastikan tidak akan ada yang lolos jika memang instansi bersangkutan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. “Saya pastikan tidak akan lolos kalau memang ada korupsi,” tandas pria asal Sumatera Utara ini. W-007
Pedagang Kecil Minta Bantuan Modal Nyoman Dalem juga mengeluhkan selama ini pedagang kecil kesusahan meminjam modal usaha dengan bunga yang kecil. Jika meminjam di rentenir, maka bunganya tinggi dan cenderung membuat pedagang kewalahan membayar bunga. Maka dari itu, dirinya berharap agar Bapak Gubernur Bali Made Mangku Pastika membantu memfasili-
Ombudsman Tindaklanjuti Hambatan Kejari di Bali DARI HALAMAN 1 Menurut dia, hambatan tersebut di antaranya adanya kendala sistemik seperti harus ada izin untuk bisa menindaklanjuti kasus hukum. Selain itu, kejaksaan negeri juga menghadapi permasalahan anggaran yang sedikit sehingga menghambat kinerja dalam
Komarudin Diminta Hengkang dari Ketua Fraksi DARI HALAMAN 1 Gunanjar Sudarsa menambahkan, pihaknya akan melakukan upaya paksa jika sampai waktu yang ditentukan Ade Komarudin tidak meninggalkan ruangannya. “Bisa saja nanti kami minta bantuan pamdal dan
Dua SKPD Dibidik Kejari Denpasar DARI HALAMAN 1 SKPD yang dimaksud karena takut instansi bersangkutan akan menghilangkan barang bukti terkait korupsi ini. Apalagi, Zebua menyebutkan ada indikasi instansi bersangkutan tidak kooperatif selama menjalani penyelidikan. “Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, instansi bersangkutan memang tidak kooperatif dengan berbagai alasan. Makanya kami juga harus
KPK Ingatkan Jokowi Soal Janji Kampanye DARI HALAMAN 1 hadapi hukuman berat. Selain itu, tak jarang pula ia harus menghadapi hukuman jalanan terlebih dahulu sebelum menghadapi hukuman pengadilan. “Nah kasus korupsi ini tidak
Inspektorat Deadline PNS Pemprov Setor LHK Awal April
DARI HALAMAN 1 PNS, kita di Pemprov harus melakukan,” tegasnya. Sebelumnya, Menteri PAN-RB, Yuddy Crisnandi saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Bali Senin (23/3) menyampaikan mengenai aturan anyar yang mewajibkan seluruh aparatur negara menyetorkan laporan harta kekayaan tak terkecuali di Bali. Menurut Menteri Yuddy, saat ini tidak hanya pejabat tinggi, sekelas Menteri, Gubernur, Bupati/Walikot, serta eselon I yang wajib melaporkan harta kekayaan. Melainkan, seluruh aparatur negara tanpa
026/VI/FB/MHM
Layouter: dejerie
12
RABU, 25 MARET 2015 | TAHUN XV
Bupati Suwirta Programkan Dari Desa ke Desa Menggali Masalah dan Menyelesaikan Persoalan Bupati Klungkung setelah memimpin Klungkung satu tahun lebih ini, mengaku menemukan banyak persoalan yang belum tuntas, utamanya persoalan masyarakat yang ada di pedesaan atau masyarakat tingkat bawah. Persoalan yang belum tuntas menurut Bupati asal Nusa Penida ini didapati setelah turun ke lapangan, dengan program Dari Desa ke Desa yang dilakukannya setiap tidak ada kegiatan di kantor atau ke luar daerah. SUWIRTA pun membeber ada tiga masalah pokok yang ditemukan di masyarakat dan perlu segera mendapat perhatian pemeritah. Dengan tiga persoalan yang mesti dituntaskan tersebut, Suwirta sendiri yakin bisa menjawab dan memberikan kesejahteraan seperti yang diharapkan. Ketiga masalah itu antara lain adalah Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan. ”Persoalan yang terjadi di masyarakat ini berasal dari perilaku hidup masyarakat, kurangnya infrastruktur, informasi yang tersumbat, kurangnya komonikasi dan perhatian pemerintah ke masyarakat dan banyak hal lainnya,” terang Suwirta. Dengan kondisi ini, Bupati Suwirta menyadari pokok permasalah tersebut berada di desa dan masyarakat pedesaan. Sehingga dengan kondisi ini, Suwirta bertekad akan terus turun ke desa mengadakan kunjungan guna menggali potensi dan permasalah yang ada. Pihaknya pun mencanangkan Program Dari
Desa ke Desa. Program ini akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. ”Ini tekad saya, saya akan terus berupaya turun ke desa dan menggali permasalahan, sedangkan konsepnya akan disinergikan dengan acara Temu Wirasa,” janji Suwirta. Dicontohkan bila Temu Wirasa bulan depan di Kecamatan Dawan maka kunjungan akan dilakukan di desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Dawan. Dengan kondisi ini, para perbekel sebagai pimpinan wilayah di desa agar siap mendampingi agar bisa ikut membedah persoalan yang ada di masyarakat. Seringnya Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta turun ke desadesa dianggap kurang efektif dan hanya pencitraan oleh beberapa kalangan. Namun Kabag Humas dan Protokol Pemkab Klungkung membantah keras tudingan tersebut. Wayan Parna mejelaskan acara kunker yang dikemas seperti ”blusukan” bukan tanpa dasar. Setiap proses pembangunan mesti diawali
FB/SARJANA
Bupati Suwirta saat blusukan sempat mengajak siswa SD untuk mengenali Bali dalam globe dengan proses perencanaan pembangunan, oleh karena itu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum diimplementasikan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tidak ada pembangunan yang berhasil dengan baik, tanpa perencanaan yang baik. Dalam kaitan tersebut untuk memperoleh perencanaan yang tepat sasaran atau yang sesuai dengan keinginan masyarakat itulah Bupati Nyoman Suwirta sering mengadakan kunjungan
Bupati Minta Sekolah dan Perkantoran Bebas Rokok
Semua Pihak Harus Berkomitmen dan Pejabat Memberi Contoh BUPATI Klungkung, Nyoman Suwirta dalam mengimplementasikan tindak lanjut dari Perda nomor 1 Tahun 2014 tentang KTR, Pemkab Klungkung terus berkomitmen kuat untuk menyatakan perang terhadap rokok. “Kita harus berani memulai dan mengatakan perang terhadap rokok,” ujar Bupati Suwirta. Bahkan untuk memperkuat komitmen terhadap perang terhadap bahaya rokok tersebut, Bupati Klungkung mendeklarasikan perang terhadap rokok dan bahayanya. Deklarasi tersebut di laksanakan di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya yang dihadiri SKPD Pemkab Klungkung, anak-anak sekolah dan perwakilan masyarakat. Terkait deklarasi ini, Bupati berharap kepala sekolah maupun guru agar mengawasi lingkungan sekolah termasuk kantin. Bahkan Suwirta sendiri meminta agar Perda KTR tersebut diteruskan kepada seluruh siswa sehingga Perda KTR tersebut memiliki gaung di seluruh sekolah dan perkantoran. ”Perda KTR termasuk Perda Ketertiban Umum dan Perda Sampah saya harap digaungkan sampai ke anak sekolah, saya juga meminta agar Perda tersebut tidak sebagai macan kertas,” papar Suwirta. Suwirta menegaskan tidak ada lagi ruang bagi para perokok, baik di tempat pendidikan maupun di tempat kesehatan termasuk di fasilitas umum. Namun diakuinya, Pemkab Klungkung sendiri tidak akan mampu melaksanakan Perda itu send-
FB/SARJANA
Deklarasi perang terhadap rokok terutama di sekolah dan perkantoran termasuk pelarangan iklan rokok di Klungkung irian tanpa adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat. ”Bahkan dalam deklarasi ini, saya juga melarang segala bentuk iklan rokok di radio lokal Klungkung, di spanduk yang ada di Kota Klungkung,” tegas Suwirta. Deklarasi Gerakan Sekolah Bebas Asap Rokok dihadiri langsung Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung, Nyoman Mudarta. Hadir pula Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejumlah pimpinan SKPD dilingkup Pemkab Klungkung. Sedangkan bagi siswa, Deklarasi Gerakan Sekolah Bebas Asap Rokok diisi dengan pembacaan ikrar oleh perwakilan Kepala SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Klungkung. Isi ikrar tersebut antara lain mendukung penerapan Perda Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menyebarluaskan informasi tentang bahaya rokok dan kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan, menciptakan lingkungan yang aman, sehat, ramah dan indah serta
menjadikan sekolah bebas dari asap dan bahaya rokok serta bertanggungjawab terhadap gerakan sekolah bebas asap rokok menuju Klungkung yang unggul dan sejahtera. Panitia Deklarasi Luh Made Ariyati mengatakan, Deklarasi ini selain bertujuan untuk mendukung penerapan Perda Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2014 tentang KTR, juga untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok serta menggalang komitmen stakeholder dan deccesion maker dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Sementara itu, dari data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya. Dari survey tembakau global tahun 2016, dilaporkan labih dari 37,3 persen pelajar usia 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok dengan data terankhir menunjukkan total perokok aktif di Indonesia mencapai 70 persen dari total penduduk dan 30 persennya berasal dari ekonomi lemah serta 91,8 persen merokok didalam rumah.W-010
kemasyarakat. Selain itu acara ini bertujuan untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi masyarakat dari dekat seperti potensi baik Sumber Daya Manusianya (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) maupun masalah sosial seperti masalah pendidikan, kesehatan dan kemiskinan dsbnya. Informasi yang akurat dari masyarakat maupun aparat di desa diperoleh dari “blusukan” tersebut, kemudian dilakukan inventarisasi temuan dilapangan bersama SKPD terkait, sesuai bidang tugas atau tupoksinya, selanjutnya membuatkan perenca-
FB/SARJANA
Bupati Suwirta ketika mengunjungi warga Bukit Tengah, Pesinggahan dan didapati infrastruktur disana belum memadai
naan dari tindak lanjut pada tahun berikutnya sehingga bisa mengatasi permasalahan yang dijumpai dilapangan. Dalam mengatasi persoalan seperti pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, Suwirta mengaku tidak bisa dilakukan menggunakan cara yang biasa, namun harus dengan skala prioritas. Cara biasa dimaksud menurut Suwirta adalah dengan memberikan bantuan berdasarkan kuota atau dibagi rata. Seharusnya menurut Suwirta pemberian bantuan apapun bentuknya berdasarkan data riil yang ada
di lapangan. Semua komponen untuk sering turun kelapangan menemui warganya dan mendata warga miskin secara riil, tanpa ada kepentingan politik dan lebih sering berkoordinasi dengan instansi terkait. Sampai kapan pun ketiga masalah tidak akan pernah selesai jika hanya dilakukan dengan cara biasa. Bupati Suwirta menggunakan strategi luar biasa yaitu langkah langkah diluar kebiasaan yang dilaksanakan selama ini. Dimana penentuan KK Miskin selama ini masih berdasarkan kuota atau bagi bagi jatah per desa sehingga
presentase kemiskinan di setiap desa tentu tidak sama. Dalam pemberian bantuan hendaknya menggunakan skala prioritas mana yang benar benar layak mendapatkan bantuan dan mana yang tidak. Pemimpin yang dicintai masyarakat harus bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. ”Seorang pemimpin dikatakan berhasil, adalah terukur dari sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat yang terlayani bukan dari seberapa banyak membangun gedung megahnya yang dibangun,” pungkas Suwirta. W-010
Dorong Minat Guru Jadi Kepsek Insentif Kepala Sekolah Bakal Ditingkatkan BUPATI Klungkung menyatakan keheranannya, saat ini guru-guru baik di sekolah dasar, SMP dan SMA malas menduduki jabatan sebagai kepala sekolah. ”Dulu, guruguru berbondong-bondong dan berebut menjadi kepala sekolah, kini diminta menjadi Kepsek malah menolak,” terang Bupati Suwirta dalam berbagai kesempatan. Dengan kondisi ini Suwirta menyebutkan akan mencari jalan keluar, agar kebutuhan akan kepala sekolah di jenjang tingkat pendidikan agar segera bisa terisi. Bahkan disebutkannya, masih banyak sekolah yang kosong tanpa kepala sekolah, karena kepala sekolah tersebut pensiun atau pindah ke sekolah lain menjadi guru biasa. ”Atas kondisi ini, saya akan mencarikan jalan keluar dengan dasar hukum agar insentif kepala sekolah bisa ditingkatkan,” terang Suwirta. Sedangkan insentif tersebut akan diusahakannya dari APBD sehingga tanggung jawab sebagai kepala sekolah sebanding dengan pengabdian yang diberikan. Diakuinya, selama ini insentif kepala sekolah nilainya kecil dan disamakan dengan guru. ”Padahal tanggung jawab sebagai seorang kepsek jauh lebih besar ketimbang guru,” tukas Suwirta lagi. Dengan kondisi ini, Suwirta berjanji mendorong kepada para calon kepala sekolah yang baru untuk mencip-
FB/SARJANA
SERAHKAN SK- Bupati Suwirta saat menyerahkan SK Pengangkatan Kepala Sekolah, banyak guru yang tidak berminat jadi Kepsek takan sistem yang harmonis di lingkungan sekolah masing masing. ”Jangan bersikap kaku, ciptakan sistem yang harmonis dan humoris di sekolah, namun tetap menjadi panutan dan tauladan bagi anak anak didik,” ujar Bupati Suwirta. Selaku pemimpin daerah, Suwirta juga membuka ruang komonikasi antara kepala sekolah dengan dirinya selaku bupati atau disampaikan langsung kepada Kadisdikpora terkait masalah yang sedang dihadapi. ”Baik saya, Disdikpora atau UPT terdekat silahkan sampaikan persoalan yang ada di sekolah, semakin cepat masalah tertangani akan semakin baik,” terang Suwirta.
Dirinya juga sangat tidak menyukai kalau ada kepala sekolah yang mengumbar persoalan ke luar dan sama sekali belum disampaikan kepada atasannya langsung. Pe r nya t a a n nya t e r s e but juga diungkapkan saat melakukan pembinaan pembinaan dan pengembangan karir guru serta mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Pemeritah Kabupaten Klungkung mengangkat 11 orang kepala sekolah baru yang akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh kecamatan di kabupaten Klungkung. Pengangkatan dilakukan secara simbolis dengan penyerahan SK.
Kesebelas calon Kepala Sekolah baru ini antara lain, Made Rampeg, Nyoman Suda, Ni Made Ranti, Nyoman Sukadana, Wayan Sukra, Wayan Sudiana, Ketut Raka Adnyana, Sumarti, Ida Bagus Nyoman Tanaya, Zuhanah dan I Gusti Ayu Rusmiati. Kadisdikpora Klungkung I Nyoman Mudarta menyampaikan bahwa kesebelas guru ini nantinya mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan karena pensiun. Nyoman Mudarta juga mengatakan bahwa perekrutan para kepala sekolah ini melalui dua tahapan. Perekrutan pertama dilakukan dengan fit and proper test sedangkan perekrutan tahap kedua dilakukan dengan pengangkatan guru yang telah memenuhi persyaratan dan berminat menjadi Kepala Sekolah (Kepsek), hal ini dikarenakan berkurangnya minat para guru untuk menjadi kepala sekolah. Bupati Suwirta meminta Disdikpora untuk mengubah pola pikir para guru, dimana selama ini para guru menganggap mutasi sebagai hukuman atau penghancuran karir seorang guru, padahal itu tidaklah benar. Bupati Suwirta juga berjanji akan mengunjungi sekolah sekolah untuk melihat performa dan tampilan sekolah yang diharapkan teduh dan sejuk penuh dengan taman dan tumbuhan sehingga nyaman sebagai tempat belajar. W-010
Layouter: Wiadnyana