FAJAR BALI EDISI 26 MARET 2015

FAJAR BALI

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

KAMIS, 26 MARET 2015 l Tahun XV

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Koster Pertahankan Paket Gita

Selamat Pagi

Pak Gubernur

Rekomendasi Turun Bulan Juli

Di Desa Abang Batudinding banyak warga mengalami cacat fisik. Cacat yang mereka alami beragam.

Bahkan di desa ini ada 3 orang warga mengalami kasus kulit bersisik. Mereka, terutama FB/SUMERTA I Made Diksa yang mengalami kasus kulit bersisik benarbenar tidak berdaya. Selain penyakit tersebut belum bisa diobati sampai kini, mereka juga keluarga miskin, sehingga bertahuntahun mereka harus memelihara sakit.

Obat yang bisa mengurangi rasa sakitnya adalah berupa cream. Sedikit terlambat cream, sakit yang dirasakan sangat menyiksa. Sedangkan untuk membeli cream

KE HAL. 11

D i t e n g a h re n g g a n g nya hubungan I Made Gianyar dan Sang Nyoman Sedana Arta jelang perebutan kursi Bangli satu dalam Pilkada Bangli bulan Desember mendatang, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, justru mengisyaratkan akan melakukan ‘kawin paksa’ mempertahankan paket Gita (Gianyar-Sedana Artha). Hal ini disampaikan Koster pada saat menghadiri Safari Kesehatan dan Bhakti Sosial PDIP Bali yang dipusatkan di Desa Peninjoan, Tembuku, Bangli, Rabu (25/3).

BANGLI-Fajar Bali Isyarat tersebut dengan tegas disampaikan Koster dihadapan ribuan masyarakat desa Peninjoan.

Hadir juga saat itu, ketua dan jajaran pengurus DPC PDIP kabupaten/kota se-Bali. Termasuk Bupati Bangli Made Gianyar dan Wakilnya Sang Nyoman Sedana Arta serta Ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata.

“Selama ini, Bupati Made Gianyar bersama pak Sang Nyoman Sedana Artha masih diharapkan oleh masyarakat. Karena itu, kita akan mengusulkan dan mempertahankan paket ini ke DPP agar mendapat rekomendasi maju lagi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangli,” ungkap Koster disambut gemuruh tepuk

Gianyar Ngotot Deklarasikan Gipar

FB/SUMERTA

Warga Kulit Bersisik Minta Bantuan Obat

SAFARI KESEHATAN-Wayan Koster diapit I Made Gianyar dan Sang Nyoman Sedana Arta. tangan masyarakat.

Meski demikian, kata Koster, kewenangan sepenuhnya berada di tangan DPP PDIP. Diperkirakan,

sekitar bulan Juli, rekomendasi sudah turun, berdekatan menjelang pendaftaran di KPU sekitar bulan KE HAL. 11

BANGLI-Fajar Bali Meski Ketua DPD PDIP Bali, I Wayan Koster telah mengisyaratkan mempertahankan paket Gita (GianyarSedana Arta) untuk maju dalam Pilkada Bangli 2015, namun calon incumbent Bupati Bangli Made Gianyar, tampaknya tidak sepenuhnya memberikan apresiasi pernyataan tersebut. Gianyar tetap mendeklarasikan paket Gianyar-Kutha Parwata (Gipar).

Made Gianyar memastikan akan tetap melaksanakan KE HAL. 11

Pesan Inspiratif

HUT KOTA SINGARAJASerangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Singaraja ke 411 dimeriahkan dengan lomba mejejaitan yang pesertanya adalah ibu-ibu rumah tangga di lingkup pemerintah kabupaten Buleleng, Rabu (25/3) pagi kemarin. Lomba ini dilangsungkan di Wantilan Praja Winangun Kantor Bupati Buleleng. Dalam perlombaan ini diikuti sekitar 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buleleng.

Orang yang paling kaya bukanlah orang yang paling banyak memiliki, tetapi orang yang paling sedikit kebutuhannya Wayne Gretzky

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit Saldo Per 25 Maret 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

Rp Rp Rp Rp

218,166,500 219,866,500 151,478,506 68,387,994

JELANG PILKADA

Disdukcapil Diminta Siapkan DP4 DENPASAR-Fajar Bali Pasca ketok palu Undang-undang Pilkada, mulai tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, sepanjang tahun ini terdapat 269 kepala daerah di Indonesia lengser. Enam di antaranya terdapat di Bali, yakni Kabupaten Karangasem, Bangli, Tabanan, Badung, Jembrana, serta Kota Denpasar.

Menyongsong perhelatan serentak tersebut, Kemendagri pun mengingatkan Bali agar menjaga stabilitas keamanan.

KE HAL. 11

026/VI/W-020

FB/AGUS

Pengunjung Tanah Lot Hilang Terseret Ombak Abaikan Larangan, Dangga Asyik Berpose di Pura Batu Bolong TABANAN-Fajar Bali Aris Dangga Rata (28) salah seorang pengunjung Daya Tarik Wisatawan (DTW) Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan, terjatuh ke laut saat berfoto ria di sekitar Pura Batu Bolong, kawasan Tanah Lot Rabu (25/3) kemarin.

Diduga penyebab jatuhnya korban ke laut kemudian digulung ombak pantai selatan, karena korban mengabaikan larangan untuk tidak mengambil foto di sekitar lokasi.

Mengingat lokasi tempat korban mengambil foto sangatlah rawan, terletak di bibir tebing yang langsung menuju ke laut lepas.

Aris Dangga Rata

FB/IST

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, korban asal Sumba, Nusa Tenggara Timur ini berkun-

Akui Bertemu AL, Geredeg Bantah Membelot

jung ke DTW Tanah Lot bersama enam orang temannya. Sekitar pukul 13.35, korban bersama beberapa teman menuju ke barat Pura Batu Bolong yang masih berada di kawasan Daya Tarik Wisata Tanah Lot. Saat asyik berfoto ria di atas batu karang, tiba-tiba korban diterjang ombak dan terjatuh ke dalam laut selatan. Dalam sekejap, tubuh korban terseret dan digulung ombak. Air laut yang saat itu sedang pasang, semakin membuat korban tak berdaya.

Dalam waktu beberapa menit tubuh korban sudah tidak bisa dilihat lagi.

Teman korban yang melihat kejadian itu langsung melaporkan kepada Lift Guard DTW Tanah Lot. Beberapa saat kemudian petugas Life Guard DTW Tanah Lot tiba di lokasi kejadian. Lantaran ombak yang besar, sangat menyulitkan bagi

DENPASAR-Fajar Bali Ketua DPD II Golkar Kabupaten Karangasem I Wayan Geredeg membenarkan dirinya telah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol pada Minggu (22/3) lalu sehari sebelum disahkan oleh Menkumham. Namun dirinya menepis anggapan pertemuan dengan Agung Laksono guna membahas mengenai persoalan Partai Golkar.

KE HAL. 11

KE HAL. 11

014/VI/KTR

Partisipasi Enam Kabupaten Mulai Kendor Pesta Kesenian Bali 2015 Terancam Sepi Beberapa bulan lagi, Pesta Kesenian Bali (PKB) kembali akan digelar. Sayangnya, pesta tahunan masyarakat Bali ini terancam sepi. Enam kabupaten/kota (Bangli, Klungkung, Karangasem, Jembrana, Buleleng, dan Tabanan) dipastikan mengirit partisipasinya, baik dalam lomba ataupun pagelaran kesenian.

DENPASAR-Fajar Bali Rabu (25/30 kemarin, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha pun belum

memastikan penyebabnya. Namun, kuat dugaan lantaran persoalan dana atau kesenian yang dilombakan sudah tidak memiliki penerus di wilayah tersebut.

Dewa Beratha yang baru beberapa bulan dipercaya sebagai Kadisbud ini menuturkan, PKB tahun 2015 akan dimulai pada tanggal 13 Juni hingga 12 Juli 2015 mendatang. Ada berbagai lomba, parade, serta pagelaran yang wajib diikuti oleh kabupaten/ kota se-Bali. Seperti lomba gender, wayang anak-anak, wayang ramayana tingkat remaja, serta lomba taman penasar. Di samping itu, ada pula sejumlah pagelaran yang wajib diikuti dari kabupaten/kota,

Dewa Putu Beratha

FB/IST

yaitu pagelaran baleganjur, joged bumbung, dan arja.

Namun, dari berbagai lomba,

parade, dan pagelaran tersebut, enam kabupaten/kota disebutkan ‘mengundurkan diri’. “Ada beberapa kabupaten yang tidak bisa mengikuti lomba-lomba itu.

Misalnya ada parade yang kita wajibkan, seperti parade baleganjur, joged bumbung, dan arja. Jadi sesungguhnya yang paling banyak tidak bisa diikuti kabupaten/kota adalah arja dan wayang,” ungkapnya kemarin. Hingga kemarin hanya tiga kabupaten/kota yang memastikan diri siap, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Gianyar.

Dewa Beratha memang belum mengetahui penyebab pasti KE HAL. 11

Ada beberapa kabupaten yang tidak bisa mengikuti lomba-lomba itu. Misalnya ada parade yang kita wajibkan, seperti parade baleganjur, joged bumbung, dan arja.

Jadi sesungguhnya yang paling banyak tidak bisa diikuti kabupaten/kota adalah arja dan wayang.

444/XII/BGS

ONLINE: www.fajarbali.com

Layouter: Dejerie

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2

FAJA R BALI

KAMIS, 26 MARET 2015  Tahun XV

Penghinaan Agama Hindu di Akun Facebook

Tim Cyber Crime Lacak Keberadaan Pelaku DENPASAR-Fajar Bali Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hery Wiyanto menegaskan bahwa penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali sudah mulai bekerja menyelidiki laporan Aliansi Ormas Bali yang melaporkan Nando Irwansyah, pelaku pelecehan dan penghinaan Agama Hindu melalui akun facebook 21 Maret lalu.

Tim Cyber Crime Dit Krimsus Polda Bali tengah melakukan pengejaran terhadap pemuda asal Lombok Timur.

Kombes Hery membenarkan adanya laporan penghinaan dan pelecehan dari Aliansi Ormas Bali, pada Senin (23/3) lalu.

Menurutnya, kasus ini baru masuk ke penyidik Dit Reskrisus Polda Bali untuk diselidiki.

“Laporannya baru masuk ke Dit Reskrimsus. Petugas Cyber Crime sudah mulai bekerja,” tegas mantan Kabid Humas Polda Bengkulu ini.

Sementara ini, penyidik Dit Reskrisus belum memeriksa full para saksi. Hanya memintai keterangan pelapor dari Aliansi Ormas Bali. Untuk selanjutnya, penyidik akan memanggil dan memeriksa saksi saksi dan kemudian terlapor, Nando Irwansyah. “Pemeriksaan terhadap saksi bertahap dilakukan dan

kemudian memanggil terlapor” terangnya.

Disinggung adanya informasi terlapor Nando sudah kabur dari Bali? Perwira melati tiga dipundak ini mengatakan, seluruh penyelidikan terhadap kasus ini akan diatensi oleh petugas Cyber Crime. “Biar Cyber Crime yang mencari. Memang mau kemana dia kabur? Kalau masih di Indonesia dia bisa kami cari,” ungkapnya serius.

Secara pribadi Nando Irwansyah sudah meminta maaf kepada masyarakat Bali, terkait hinaan dan pelecehan Nyepi di akun facebook miliknya. Mengomentari hal itu, Kombes Hery menerangkan bahwa permintaan maaf yang disampaikan Nando tidak bisa menyelesaikan masalah selagi pihak pelapor

tidak mencabut laporannya.

“Ini kan delik aduan. Kalau pelapor mencabut laporanya kita tidak bisa melanjutkan pemeriksaan,” urainya.

Perwira asal Jogja ini mengatakan, kasus yang dilaporkan Aliansi Ormas Bali ini sama dengan tindak pidana lain. Namun ada kontruksi hukum yang bisa diselesaikan di luar pengadilan. “Namanya Restorasi Justice, yakni penyelesaian di luar pengadilan,” kata Kombes Hery.

Dengan adanya Restorasi Justice itu, semua pihak yang terlibat didalam perkara harus sepakat berdamai. Sehingga dengan kata sepakat tersebut pihak kepolisian bisa menghentikan penyelidikan dan penyidikan,” tegasnya.

Kata maaf yang disampaikan Nando Irwansyah lewat akun facebook-nya, menurut Kombes Hery sah sah saja. Yang menjadi perhatian, apakah masyarakat Bali mau menerima? Apakah pelapor mau menerima? “Lantas kalau tahun depan Nyepi, menghina agama lagi, dan kemudian minta maaf, langsung selesai?,” ungkapnya.

Menurut Kombes Hery, dunia International saja mengaku perayaan Nyepi di Bali. Mengapa masyarakat Bali tidak

mengakui? “Kalau dia (Nando, red) merasa terganggu dengan perayaan nyepi, lebih baik dia keluar sebelum nyepi. Sejauh ini saya rasa tidak ada yang membatasi. Harus ada efek jera terhadap kasus ini,” tegas Kombes Hery.

Kombes Hery berharap kepada masyarakat untuk menyerahkan kasus ini kepada aparat kepolisian. Apabila dari hasil pemeriksaan memenuhi unsur, penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali akan menindak-lanjutinya dan memeriksa terlapor Nando Irwansyah. “Biarkan kami bekerja dulu. Cyber Crime yang akan mencari orang ini.

Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan kepada masyarakat,” pungkas perwira hobby golf ini.

Diberitakan, Aliansi Ormas dan masyarakat Bali pada Senin (23/3) sekitar pukul 11.00 Wita, mendatangi Polda Bali untuk melaporkan kasus pelecehan terhadap Agama Hindu yang dilakukan oleh Nando Irwansyah M’Ali warga lombok timur. melalui akun facebooknya, Nando Irwansyah menghina dan melecehkan agama Hindu saat perayaan Nyepi tahun baru saka 1937, 21 Maret lalu. R-005

juga menjawab dari uraian JPU sebelumnya yang mengatakan bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana penggelapan terdakwa Dino adalah Agus Sentoso. Dimana uang yang ada pada rekening terdakwa tersebut, menurut JPU, adalah hasil kesepakatan dari Agus Sentosa dan Eddy Leo. Oleh karena tidak sampai ke saksi Agus Sentoso dari bukti-bukti persidangan, terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.

Dengan keyakinan penasihat hukum menyatakan bahwa terdakwa Dino tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Dengan segala pertimbangan hukum yang diberikan, terdakwa Dino minta

dibebaskan. ‘’Membebaskan terdakwa saudara Njoo Daniel Dino Dinata dari semua tuntutan hukum. Memulihkan nama baik terdakwa seperti pada keadaan semula dan membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara,’’ tegaspenasihat hukum.

Sementara itu, secara terpisah terdakwa Dino juga mengajukan pembelaan pribadi yang isinya menceritakan secara detail dari pendirian PT PAR sampai terjadinya kasus yang menjerat dirinya sebagai terdakwa. Sidang yang cukup panjang, ketika sampai halaman 7 pembelaan pribadinya, majelis hakim yang dipimpin oleh Ketut Gede Wanugraha menghentikan sidang untuk diskors. Ketika skors dibuka sekitar pukul 15.15, majelis hakim minta hanya dibacakan

kesimpulan dari 32 halaman pembelaan terdakwa Dino.

D a l a m ke s i m p u l a n nya , Dino mengatakan bahwa yang menipu itu sebenarnya Agus Sentoso. Terdakwa Dino juga mengaku tidak memiliki saham sampai sekarang. ‘’Di sini sudah jelas siapa yang diuntungkan dan siapa yang menipu tidak lain adalah Agus Sentoso yang dimana dari hasil perbuatannya sudah terbukti di pengadilan ini,’’ tandasnya.W-007

FB/DOK

Kombes Pol Hery Wiyanto

Dituntut Tiga Tahun, Dino Minta Bebas

DENPASAR-Fajar Bali Setelah sebelumnya, terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, dengan tuntutan tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), kini giliran terdakwa dalam pembelaannya minta dibebaskan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (25/3) kemarin.

Dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa, yakni Agus Saputra, Nur Abidin dan Edward Tobing, disebutkan JPU kembali menggunakan audit investigasi dari BPKP Provinsi Bali sebagai dasar untuk menentukan kerugian atau kekurangan penyetoran saham oleh terdakwa.

Padahal, kata penasihat hukum, terhadap laporan yang dilakukan Agus Santoso dengan adanya keterangan dan kerugian dari hasil audit yang dilakukan oleh PT Grand Puri Artha Renon telah dihentikan penyidikannya, sehingga menurut pendapat penasihat hukum, hasil audit yang dilakukan oleh BPKP tidak dapat digunakan sebagai bukti.

Pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa tersebut, menjawab uraian dari tuntutan yang diajukan JPU Ketut Sujaya dan Eka Widanta sebelumnya, yang menyatakan bahwa hasil audit BPKP tersebut sah karena mendapat pengesahan dari PN Denpasar. Demikian pula, terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap laporan Agus Sentoso dengan dasar audit BPKP tersebut dibuka kembali dan dijadikan alat bukti dalam menyidikan.

Mengenai kerugian yang diungkapkan JPU, kata penasihat hukum dalam pembelaan, JPU tidak dapat menjelaskan kerugian yang bagaimana dan kerugian apa yang dialami Agus Sentoso, karena faktanya terdakwa belum menerima saham yang dibelinya, demikian pula Eddy Leo. Menurutnya, terdakwa tidak pernah merugikan Agus Sentoso apalagi menerima uang dari Agus, jika yang kini dipersoalkan uang milik Eddy Leo. Bahkan kasus atas perbuatan Agus Sentoso sudah inkrach sampai tingkap kasasi. Dengan demikian Agus Sentoso menurutnya tak punya kapasitas sebagai pelapor, karena yang dirugikan adalah Eddy Leo dan terdakwa.

Uraian pembelaan itu pula,

052/III/KTR

FB/HS

GUDANG TERBAKAR-Toko Alfa Mart di Sibangkaja, Abiansemal, Badung, nyaris ludes terbakar, Selasa (22/30) malam lalu. Beruntung api hanya menghanguskan di dalam toko saja. Setelah dicek, diketahui penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.

Penipu Isteri Mantan Gubernur Gorontalo Ditahan DENPASAR-Fajar Bali Seorang wanita yang menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan yang mengakibatkan kerugian Rp3,75 miliar, yakni Peppy Sri Wulandari (43), Rabu (25/3) dilimpahkan tahap dua oleh penyidik Polda Bali ke Kajati Bali dan diteruskan ke Kejari Denpasar.

Setelah dilakukan pemeriksaan berkas, bukti-bukti dan tersangka oleh jaksa Purwanta dari Kejati Bali di Kejari Denpasar, tersangka Peppy yang selama ini tidak ditahan, maka guna kepentingan penuntutan dan persidangan, langsung ditahan di Lapas Kerobokan untuk 20 hari ke depan.

Informasi yang didapat dari berkas tersangka Peppy di Kejari Denpasar, penyidik kepolisian menjerat menggunakan dua pasal secara alternatif yakni pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan sehingga terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.

055/III/KTR

Dalam berkas tersebut, diketahui jika perkara ini berawal ketika saksi korban Hana Hasanah Fadel yang tidak lain istri dari mantan Gubernur Gorontalo itu diperkenalkan saksi Ali Said dengan tersangka Peppy.

Dimana, Ali Said adalah teman bisnis property dari suami saksi korban, yakni Fadel Muhamad. Oleh karena itu, akhir Juli 2013, saksi korban berangkat ke Bali dan bertemu tersangka di Bandara Ngurah Rai. Setelah pertemuan itu, korban dan tersangka langsung melakukan survei lapangan pada lokasi-lokasi yang diakui milik tersangka, diantaranya di Ungasan, Ocean Blue Nusa Dua, dan Klungkung. Usai survei itu, mereka makan bersama di sebuah hotel di kawasan Sanur.

Kesempatan itu, tersangka menawarkan kerjasama property pada lokasi di Ungasan yang telah disurvei, dengan modal awal sertifikat hak milik atas tanah tersangka dianggunkan di bank CINB Niaga.

Atas tawaran kerjasama

proyek pembangunan vila/ hotel di atas tanah yang diakui milik tersangka di Desa Ungasan Kuta Badung itu, saksi korban menyetujuinya. Karena yakin dan percaya,saksi korban menyerahkan uang Rp3 miliar kepada tersangka.

Selain itu, pada 29 Agustus 2013, tersangka mengakui memiliki tanah di Seririt Buleleng dan ditawarkan kepada saksi korban dengan harga Rp6 juta per are. Lagi-lagi tersangka berhasil meyakinkan korban bahwa tanah itu ada sertifikatnya sehingga saksi korban yakin dan percaya, kemudian membeli tanah seluas 2 hektare seharga Rp1,2 miliar.

Selanjutnya tersangka melihat cincin berlian milik korban dan berminat membeli seharga Rp300 juta, sebagai pembayaran DP atau uang muka. Setelah itu tersangka meminta uang dan saksi korban menyerahkan Rp450 juta.

Oleh karena itu, tersangka menerima total uang Rp3,750 miliar. W-007

054/III/KTR

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTA PLUS

FAJA R BALI KAMIS, 26 MARET 2015 l TAHUN XV

3

Langkah Strategis Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Walikota Rai Mantra Komit Garap Infrastruktur Kota Komitmen Pemkot Denpasar dalam menyediakan infrastruktur yang memadai, terus dilakukan. Hal ini terlihat dari tingginya perhatian Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra dari tahun ketahun dalam menggarap infrastruktur di Denpasar. Peningkatakan bidang ini dilakukan Dinas PU Kota Denpasar.

DENPASAR-Fajar Bali Sejumlah mega proyek akan digarap pada 2015 ini, seperti pada bidang Bina Marga dengan total anggaran mencapai Rp 45 miliar. Anggaran ini lebih banyak untuk proyek pembangunan jalan, peningkatan jalan, trotoarisasi serta pengawasan.

“Komitmen saya bagaimana

infrastruktur di Denpasar dapat ditangani dengan baik, sehingga dapat memperlancar akses perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial dan estitika wajah kota,” ungkap Rai Mantra, Rabu (25/3) kemarin.

Data dari PU Kota Denpasar dari empat bidang yang ada di Dinas PU, Bidang Bina Marga

Pelatihan Dasar dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Badung

FB/HERY

Kepala Badan Kesbangpollinmas I Nyoman Suendi sematkan tanda peserta serangkaian pelatihan bagi anggota Linmas di Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Badung bertempat di Batukaru Garden Ubung, Denpasar, Rabu (25/3) kemarin.

MANGUPURA-Fajar Bali Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Kesbangpollinmas menggelar pelatihan bagi anggota Linmas di Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Badung. Acara ini dibuka Kepala Badan Kesbangpollinmas I Nyoman Suendi dan dihadiri Kepala BPBD I Nyoman Wijaya serta instansi terkait, bertempat di Batukaru Garden Ubung, Denpasar, Rabu (25/3).

Kepala Kesbangpollinmas I Nyoman Suendi menyampaikan, pelatihan dasar dan perlindungan masyarakat sangat penting dan strategis dilaksanakan untuk mendetekasi dini (Intelijen) dalam rangka pengamanan di masyarakat. Bagi para perserta pelatihan yang mendapatkan pelatihan dasar ini diharapkan dapat mendistribusikan kepada kawan-kawan yang belum mendapatkan pelatihan. Kelinmasan sering sekali diidentikan dengan Hansip, karena kegiatannya mungkin sama namun kelembagaannya berbeda.

Pada saat ini Hansip yang berada dibawah Menteri Pertahanan telah dibubarkan dan yang masih adalah Linmas dibawah Kementerian Dalam Negeri. Dalam waktu dekat Lembaga Linmas akan dinaungi dan bergabung dengan Polisi Pamong Praja, sedangkan Kesbangpollinmas akan menjadi lembaga vertikal.

Ketua Panitia yang juga Kabid. Linmas N Putra Suarjana melaporkan, pelatihan dasar ini untuk meningkatkan kualitas para Satgas yang ada di Desa/Kelurahan di seluruh Kabupaten Badung sekaligus untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Satgas, bahkan diluar Satgas yang potensial untuk diajak bergabung dalam memberikan pengamanan kepada masyarakat, guna menciptakan ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 25 - 27 Maret diikuti 124 orang. R-014

Tim Yustisi Badung Bongkar 6 Reklame di Sunset Road

FB/HERY

Tim Yustisi Pemkab. Badung yang dimotori Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan 6 (enam) buah reklame berukuran cukup besar di perempatan jalan Sunset Road, Kecamatan Kuta, Rabu (25/3) kemarin.

MANGUPURA-Fajar Bali Tim Yustisi Pemkab. Badung yang dimotori Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan 6 (enam) buah reklame berukuran cukup besar di perempatan jalan Sunset Road, Kecamatan Kuta, Rabu (25/3) kemarin. Penurunan dan pembongkaran reklame tersebut dipimpin Kabid Penyidik Satpol PP I Nyoman Badra.

Disela-sela pembongkaran, Nyoman Badra mengatakan, penertiban ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Badung nomor 80 tahun 2014 dan surat perintah bupati badung nomor 094/596/Pol PP. Proses pembongkaran reklame ini telah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Dalam proses pembongkaran pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pemilik lahan.

Diharapkan masyarakat ataupun pengusaha yang akan memasang reklame dapat mengikuti aturan sesuai dengan master plan Perbup nomor 80 tahun 2014 dalam rangka menjaga estetika dimana pada khususnya Kabupaten Badung merupakan daerah pariwisata. Dan sesuai dengan aturan yuridis, sosial, budaya dan filosofi dalam rangka menjaga badung yang santhi dan jagaditha. R-014

yang paling banyak dapat anggaran. Ini karena lebih banyak menggarap proyek-proyek fisik yang cukup besar. Secara keseluruhan, jalan yang ada di Kota Denpasar terdiri dari jalan nasional, provinsi dan jalan kota. Panjang jalan Negara atau nasional 53,54 km, jalan provinsi sepanjang 19,62 km, dan jalan kota sepanjang 69,71 km. Jalan utama 142.87 km, jalan sekunder 356.04 km. Total panjang keseluruhan mencapai 487.710 km.

Selama lima tahun kepemimpinan Walikota Rai Mantra hampir seluruh panjang ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota sudah mampu ditangani oleh Pemkot

FB/CAR

IB. Rai Dharmawijaya Mantra

Denpasar. Sedang ruas-ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Pusat tetap dilakukan koordinasi sehingga dapat segera mendapat penanganan.

Untuk tahun 2015 ini dari total anggaran Rp 45.104.725.020 ini, pada Bina Marga dibagi menjadi tiga program. Pertama program pembangunan jalan dan jembatan dengan total anggaran Rp 40.919.177.020.

“Program pertama ini terdiri dari lima kegiatan. Seperti peningkatan jalan, pengawasan, perencanaan, pembangunan jembatan dan trotoar.

Khusus untuk peningkatan jalan, anggarannya cukup besar yakni mencapai Rp 34.854.487.020. Peningkatan jalan dan pembuatan trotoar di Jl. Sulatri sepanjang 1.120

meter dengan pagu anggaran Rp 7,7 miliar. Peningakatan kawasan Jl. Tukad Batanghari sepanjang 1.125 meter dengan anggaran Rp 3,4 miliar. Kegiatan trotoarisasi mencapai Rp 5 miliar lebih. Program ke dua lebih banyak ke rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan dengan pagu anggaran Rp 3,8 miliar. Program lainnya adalah pembangunan sistem informasi atau data base jalan dan jembatan.

Pemkot Denpasar di bawah kepemimpinan I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dan IGN Jaya Negara secara bertahap dengan skala prioritas terus meningkatkan pembangunan infrastruktur baik itu di bidang

Sinergi Pemkab Badung Dengan BPOM

pembangunan jalan, lingkungan permukiman, gang-gang, drainase hingga taman kota.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan di bidang infrastruktur dilakukan demi memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat Kota Denpasar. Peningkatan infrastruktur menjadi penting, karena Wali Kota Rai Mantra melihat fungsi jalan yang sangat vital. Jalan merupakan prasarana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dengan infrastruktur yang memadai akan dapat menunjang pembangunan sektor-sektor yang lainnya termasuk meningkatkan perekonomian masyarakat, katanya. R-004*

Tingkatkan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Badung MANGUPURA-Fajar Bali Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memberikan rasa aman dan menghindari masyarakat dari bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi. Terkait hal tersebut Pemkab Badung dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terus meningkatkan sinergi serta koordinasi terkait pengawasan terhadap obat dan makan di wilayah Kabupaten Badung dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan.

Hal tersebut terungkap saat audiensi Balai Besar POM Denpasar ke Pemkab Badung yang diterima Sekda Badung Kompyang R. Swandika, Rabu (25/3) di Puspem Badung. Dari BPOM hadir Kepala Balai Besar POM Denpasar Dra. Endang Widowati, Apt, selain itu hadir Kadis Kesehatan Gede Putra Suteja, dari Disdikpora, Perindag Kop, Kabag Organisasi dan Tata Laksana dan dari Bappeda Litbang.

Sekda Badung Kompyang R. Swandika menyampaikan bahwa Pemkab. Badung sangat mengapresiasi BPOM yang telah mendukung pemerintah dalam upaya pengawasan terhadap obat dan makanan di wilayah Badung.

Pemkab Badung akan siap membantu kelancaran tugas-tugas pengawasan BPOM dilapangan.

Sekda Swandika mengatakan selama ini Pemkab Badung melalui

SKPD terkait secara rutin telah melakukan pengawasan di lapangan. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah guna melindungi, mengamankan serta menghindari masyarakat dari dampak keracunan makanan.

Melalui pertemuan tersebut Sekda Kompyang Swandika mengharapkan agar program-program dari BPOM dan Pemkab Badung dapat disinergikan. “Dari sheering program ini kita akan mampu memberikan informasi dan rekaman terhadap identifikasi/temuan potensi permasalahan khususnya obat dan makanan di Badung,

DENPASAR-Fajar Bali Pelayanan publik Drive Thru kota Denpasar berhasil masuk nominasi nasional dalam penilaian Inovasi dan Pelayanan Publik tahun 2015, yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Denpasar Dewa Sutarja, Selasa (25/3). Karena telah masuk dalam nominasi maka, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor diundang untuk melaksanakan persentasi dan wawancara pada tanggal 6-7 April 2015 mendatang, di Kementrian PANRB. Dalam persentasi tersebut UPT Pengujian Kendaraan Bermotor akan mempersentasikan Inovasi Pelayanan Publik yang berjudul

“KEUR” Hanya 26 Menit Menuju Resolusi Keselamatan Berlalu Lintas. “Saya harap persentasi ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa nama Kota Denpasar di nasional,” ujar Sutarja.

Kompetisi ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Dengan masuknya inovasi Drive Thru ini ke tingkat nasional, Pemkot Denpasar akan terus berupaya untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik di kota Denpasar.

Hal ini, lanjutnya sebagai inovasi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang diemban oleh institusi Dinas Perhubungan. Percepatan pelayanan kepada masyarakat selaku pemilik kendaraan bermotor wajib uji

FB/HERY

Sekda Badung Kompyang R. Swandika menerima Kepala Balai Besar POM Denpasar Dra. Endang Widowati disaat melaksanakan Audensi ke Puspem Badung, Rabu (25/3) kemarin.

sebagai salah satu kewajiban kami mambantu badan POM,” jelasnya seraya menambahkan nantinya agar terbentuk satu tim sehingga memudahkan dalam koordinasi di lapangan termasuk dapat dibantu dalam hal anggaran.

Diakui, Pemkab Badung telah mempunyai tim pangan, melalui tim pangan Badung ini banyak kegiatan yang telah dilaksanakan seperti lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat SD, SMP, SMA termasuk lomba Kelompok Wanita Tani (KWT). “Pada intinya kami Pemkab Badung termasuk Kepala Sekolah dan para Kelian

siap digerakkan untuk mendukung BPOM,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Badung Gede Putra Suteja. Menurutnya, tupoksi di Dinas Kesehatan seperti pengawasan industri rumah tangga termasuk pasar sehat yang leading sektornya ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sementara untuk apotik pengawasannya sudah di Badan Perijinan, namun dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diatur perijinan rumah sakit kelas C, apotik, klinik masih di Dinas Kesehatan Kabupaten/

Kota. Gede Putra Suteja juga mengharapkan melalui rapat ini akan lebih meningkatkan koordinasi dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Sementara Kepala Balai Besar POM Denpasar Endang Widowati mengatakan, pihaknya secara rutin telah turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan sekaligus pengawasan terhadap obat dan makanan di wilayah Badung. Selain itu BPOM juga melakukan test terhadap makanan, sehingga diketahui apakah makanan tersebut sehat untuk dikonsumsi atau tidak memenuhi syarat dikonsumsi.

“Pada peninjauan tahun lalu khususnya di wilayah Badung tidak ada temuan,” jelasnya. Endang Widowati mengakui bahwa anggaran dan biaya memang sangat dibutuhkan demi kelancaran pengawasan termasuk menindaklanjuti apabila ada temuan di lapangan. Ia menambahkan, BPOM mempunyai dua tim yang diturunkan ke lapangan yaitu tim pemeriksaan dan tim penyidikan.

Pihaknya juga telah membentuk tim keamanan pangan sekolah dimana anggotanya dari unsur sekolah masing-masing karena sekolah itulah yang harus bertanggungjawab terhadap pangan yang masuk ke lingkungan sekolah.

“Kedepan kami memiliki harapan agar Bali bisa bebas dari zat pewarna makanan dan kami siap memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kelian-kelian,” imbuhnya. R-014

Drive Thru Kota Denpasar Masuk Nominasi Nasional

FB/CAR

JEMPUT BOLA-Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor dengan pola jemput bola diterapkan Dinas Perhubungan unjtuk lebih mendekatkan pelayanan, selain tetap memberikan pelayanan public Drive Thru di UPT Pengujian kendaraan bermotor

agar mendapatkan pelayanan dengan mudah, cepat, akurat, dan aman. Serta dalam rangka turut mendukung program pemerintah yakni Clean Government.

“Pelayanan pada unit Pengujian Kendaraan Bermotor Sistim Drive Thru di Kota Denpasar lebih

diarahkan untuk melayani masyarakat yang paham tentang aksi keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu-lintas akibat dari kendaraan bermotor.

Memberikan kepastian waktu dan transparansi pelayanan serta memfasilitasi Masyarakat Pemi-

IBI Dukung Program KKBPK

DENPASAR-Fajar Bali Sebagai mitra kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Bali siap dukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan siap bekerja di lapangan sampai ke pelosok desa terpencil untuk memberikan pelayanan langsung kepada Pasangan Usia Subur (PUS) khususnya kepada yang belum menggunakan Metode Kontarsepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD (Intra Uterine Device) dan Implant melalui praktek Bidan Mandiri. Hal tersebut terungkap saat Sarasehan Peningkatan Peran Bidan Praktek Mandiri dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan di Ruang Wacika Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali oleh Ketua IBI Bali, Ni Ketut Adi Arini, Selasa (24/3).

Dikatakan Adi Arini, Praktek Bidan Mandiri sudah berada di Desa se-Bali selalu siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya PUS yang belum menggunakan MKJP. “Kami menghimbau kepada masyarakat yang belum menggunakan MKJP, jangan ragu-ragu pastikan kami akan melayani dengan profesional sesuai profesi kami sebagai praktek Bidan Mandiri,“ ungkapnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ida Bagus Wirama, SH., M.Kes., mengungkapkan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

FBKJS

SARASEHAN-Pelayanan langsung kepada Pasangan Usia Subur (PUS) khususnya kepada yang belum menggunakan Metode Kontarsepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD (Intra Uterine Device) dan Implant melalui praktek Bidan Mandiri.

merupakan masalah yang sangat krusial, jika tidak ditangani dengan baik, maka implikasinya tidak hanya berpengaruh terhadap generasi saat ini, namun juga berpengaruh terhadap alokasi anggaran kesehatan, pendidikan dan perumahan atau tempat tinggal. Untuk itu melalui sarasehan peningkatan peran bidan praktek mandiri dalam pelayanan KB pasca persalinan ini kita menyusun strategi kerja sama yang sudah dilaksanakan selama ini antara BKKBN den-

lik Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor sendiri tanpa harus turun dari kendaraannya, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan,” beber Sutarja.

Uji kendaraan bermotor ini merupakan program inovasi Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

“Kami akan terus berupaya untuk mengembangkan inovasi-inovasi lain demi memudahkan pelayanan pada masyarakat,” jelas Sutarja, seraya berharap dengan masuknya inovasi pelayanan public ini bisa membuat pemkot Denpasar terus berinovasi dan menciptakan terobosan baru dan menuangkan ide-ide kreatif yang mampu lebih meningkatkan mutu pelayanan yang ada di Kota Denpasar dan menjadikan ini sebagai acuan dan pemberi semangat dalam bekerja.R-004

gan IBI sehingga hasilnya dapat menjadi sumbangan bagi Pembangunan Nasional secara umum. “Jika tidak mulai sekarang kita berbuat untuk generasi mendatang, akibat dari implikasi ledakan penduduk yang mungkin terjadi tidak hanya mengancam ketersediaan pangan dan daya dukung lingkungan, namun juga berdampak luas terhadap masalah kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai kebutuhan keamanan, ketertiban di lingkungan masyarakat”, ucapnya.

Sarasehan yang diikuti 30 orang yang terdiri dari SKPDKB Kabupaten/Kota se-Bali dan bidan praktek mandiri yang memiliki rumah bersalin yang ada di Kabupaten/Kota seBali ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Bidan tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sehingga dapat memberi pelayanan di masyarakat dan mampu memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat bersama dengan para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang saat ini jumlahnya semakin menyusut. “BKKBN kerja sama dengan IBI diharapkan akan dapat mempercepat pencapaian sasaran yaitu Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 65% Pasangan Usia Subur (PUS) unmet need 6 % dan Total Fertility Rate (TFR) 2,1 anak”, ungkapnya. KJS Layouter: zohra

DAERAH

4 Deteksi Ancaman Kriminal, FKDM Rapatkan Barisan SEMARAPURA-Fajar Bali Meningkatnya aksi kriminalitas belakangan ini mengundang perhatian semua pihak. Hal ini bisa diantisipasi dengan meningkatkan kewaspadaan, melakukan koordinasi dan deteksi dini suatu masalah.

Menyikapi perkembangan situasi dan kondisi saat ini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Klungkung rapatkan barisan. Pertemuan ini dilaksanakan di ruang rapat Wakil Bupati Klungkung, Rabu (25/3) kemarin.

Pertemuan yang dipimpin Wakil Bupati Klungkung Made Kasta selaku Ketua Dewan Penasehat FKDM Kabupaten Klungkung ini dihadiri sejumlah pengurus FKDM Provinsi Bali, pengurus FKDM Kabupaten Klungkung dan sejumlah tokoh agama di Kabupaten Klungkung.

Ketua FKDM Kabupaten Klungkung yang juga Ketua Forum Perbekel Kabupaten Klungkung Ida Bagus Alit Negara menyatakan, agar tidak terjadi permasalahan di tingkat bawah, pihaknya selalu melakukan koordinasi. “Salah satu permasalahan adalah terkait Duktang,” ujarnya.

Mengantisipasi permasalahan tersebut, Alit Negara menyatakan telah melakukan koordinasi dan mengerahkan petugas di bawah untuk selalu melakukan pengawasan dan pendataan.

Wakil Ketua III FKDM Provinsi Bali, Made Sudjana menambahkan, melalui pertemuan ini terjalin koordinasi pengamanan di Bali, khususnya Kabupaten Klungkung.

“Tugas kita bagaimana melakukan koordinasi pencegahan,” sebutnya. Wakil Bupati Klungkung, Made Kasta selaku Ketua Dewan Penasehat FKDM Kabupaten Klungkung didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Klungkung, Wayan Sumarta mengharapkan melalui forum ini mampu meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini di lapangan.

“Bagaimana melalui forum ini bisa melakukan deteksi dan pencegahan dini,” harap Wabup Kasta. Selain itu, untuk mempermudah koordinasi, kedepan akan dirancang pembentukan FKDM sampai tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan. “Kedepan direncanakan dibentuk sampai tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan namun disesuaikan pula dengan anggaran yang ada,” imbuhnya.W-010

Karangasem Wakili Bali Lomba ‘Pangripta Nusantara 2015’ AMLAPURA-Fajar Bali Kabupaten Karangasem masuk nominasi terbaik Anugerah Pangripta Nusantara untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Karangasem dinyatakan lolos menjadi kabupaten terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi Bali dan selanjutnya maju mewakili Bali ke tingkat Nasional memasuki penilaian tahap III oleh Tim Penilai Pusat.

Hal itu dikatakan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg usai menerima penghargaan sebagai Juara 1 Lomba Pangripta Nusantara tingkat Provinsi Bali. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta saat pembukaan Musrembang RKPD di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (25/3).

Wayan Geredeg mengatakan,penghargaan yang diterima ini menjadi hal yang sangat penting,lantaran anugerah Pangripta Nusantara merupakan penghargaan atas perencanaan pembangunan berkualitas. “Ini upaya agar program pembangunan berkualitas dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat. Muara dari semua itu terencananya program berkualitas, bermanfaat bagi pembangunan di Karangasem,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta menjelaskan, sebelumnya Kabupaten Karangasem telah terpilih sebagai Kabupaten Nominasi Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 berdasarkan penilaian RKPD 2015 Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahap I. Pada tahap II penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen melalui kunjungan lapangan dan wawancara ke Bappeda Karangasem.

“Pada penilaian tahap II ini dilakukan oleh tim penilia utama dan independen,” ujarnya.

Pun disebutkan, Karangasem berhasil menjalani verifikasi proses penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2015 sehingga berhak mewakili Provinsi ke tingkat Nasional mengalahkan Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar.

“Masuknya Karangasem sebagai nominator penghargaan ini diharapkan menjadi bukti kerja keras upaya peningkatan kinerja dan prestasi. Sebab, yang masuk nominasi hanya daerah yang dianggap terbaik dari sisi perencanaan pembangunan daerah,” ungkap Sedana Merta. W-016.

FAJA R BALI KAMIS, 26 MARET 2015 l Tahun XV

BPOM Sidak Suplier Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya, Lima Item Barang Berhasil Diamankan Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya bagi pengguna produk kecantikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar bersama Balai Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sidak ke supplier kosmetik di Gianyar, Rabu, (25/3).

GIANYAR-Fajar Bali Suplier kosmetik yang berlokasi di Jalan Mulawarman, Tedung, Gianyar merupakan salah satu distributor ke sejumlah pedagang kosmetik di pasar di Gianyar.

Kepala Seksi Penyidikan BPOM Denpasar Ni Putu Maryati mengatakan kegiatan kali ini merupakan hasil investigasi yang dilakukan sejak jauh hari.

Terdapat lima belas item barang yang diamankan, antara lain bedak, maskara, pemutih wajah dan lipstik.

Produk - produk kecantikan beberapa diantaranya tidak memiliki ijin edar serta mengandung zat - zat kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik. Zat - zat kimia yang berbahaya tersebut antara lain, Hydroquinon, Tretenoin dan Mercury. Dalam penggunaan secara terus menerus dan waktu lama, zat - zat kimia ini dapat menyebabkan kanker kulit, gagal ginjal, bercak - bercak merah pada kulit bahkan dapat menyebabkan kematian.

“BPOM hanya melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap peredaran produk produk kosmetik, terutama yang

berbahaya bagi masyarakat.

Selanjutnya, Disperidag akan menindaklajuti,” kata Maryati.

Maryati menambahkan, pemeriksaan kali ini baru dilakukan di tingkat suplier selanjutnya akan dilakukan penelusuran ke tingat distributor besar maupun sales - sales atau pedagang sesuai dengan nota - nota penjualan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mencegah peredaran produk produk kosmetik berbahaya ini beredar lebih luas di masyarakat.

Sementara, Nyoman Santika suplier kosmetik mengatakan dirinya tidak tahu dengan produk – produk kosmetik yang mengandung zat – zat berbahaya tersebut. Bahkan, menurutnya produk – produk kosmetik yang disita petugas tersebut merupakan stock lama dan tidak laku lagi di pasaran.

Rencananya, pihaknya juga berniat untuk mengembalikan semua produk – produk kosmetik tersebut sebelum akhirnya disita petugas.

“Rencananya memang mau saya kembalikan, karena sudah tidak laku di pasar dan bermasalah bagi saya,” jelas Nyoman Santika.

Kepala Dinas Perindustrian

FB/ARTAYASA

SIDAK-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gianyar bersama Balai Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) melakukan sidak ke suplier kosmetik di Gianyar.

dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Wayan Suamba mengatakan, dengan adanya temuan dari BPOM tersebut pihaknya akan melakukan pendataan supplier – supplier dan distributor kosmetik di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya, dengan data yang dimiliki akan melakukan pembinaan serta sosialisai tentang undang - undang perlindungan konsumen. Dengan menjamurnya produk – produk kosmetik illegal yang mengand-

Roro Merugi, Dewan Sarankan Dikelola Pihak Ketiga SEMARAPURA-Fajar Bali Pengelolaan Kapal Roro Nusa Jaya Abadi milik Pemkab Klungkung terus mengalami kerugian tiap tahunnya. Hal ini menjadi perhatian dari anggota DPRD Klungkung, Wayan Buda Parwata. ”Sebaiknya pengelolaan kapal Roro diberikan kepada pihak ketiga. Saya pesimis kalau pengelolaan oleh Pemkab bisa untung,” terang Wayan Buda Parwata, Rabu (25/3) kemarin.

Kapal Roro ini mengangkut penumpang dari Padangbai menuju Pelabuhan Mentigi Nusa Penida.

Buda Parwata menambahkan, kapal Roro yang beroperasi sejak tahun 2006 lalu itu selalu dirundung masalah, baik persoalan docking, tidak mendapat waktu bersandar yang tepat dan pengelolaannya merugi terus.

Bahkan kali ini pun kapal Roro bahkan merugi banyak, pasalnya kapal Roro yang sebelumnya mendapat kontrak mengangkut BBM ke Nusa Penida saat ini pengangkutan BBM dengan menggunakan Landing Craft Tank (LCT). ”Kalau kontrak dari angkutan BBM lepas, artinya Roro sudah tambah merugi, masa tiap tahun harus disubsidi pemerintah,” tanya Buda Parwata.

Buda Parwata menambahkan, dalam situasi ini, mau tidak mau Dishubkominfo Klungkung mencari alternatif lain untuk menambah pendapatan dari

Gapura Desa

FB/SARJANA

MERUGI-Kapal Roro Nusa Jaya Abadi pengelolaannya merugi terus.

operasional kapal roro. Selain alternatif pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga, juga ada alternatif lain, dengan menambah jumlah shif penyeberangan. Paling tidak dari satu shif menjadi dua ship setiap hari. ”Harus ada terobosan baru, penambahan trip atau alternatif diberikan kepada pihak ketiga,” tambah Buda Parwata.

Dikatakannya, Pemprov Bali tidak mungkin mencabut izin yang dikeluarkan untuk operasional kapal LCT yang mengangkut BBM ke Nusa Penida.

Apalagi, kapal Roro sebenarnya juga tidak layak mengangkut BBM dan penumpang sekaligus, karena dinilai sangat berbahaya. ”Sehingga, alternatif yang paling tepat, kapal Roro sebaiknya dikelola pihak ketiga. Bisa lewat Pelindo atau ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan),” papar Buda Parwata.

Dengan situasi itu, Ia meminta Dishubkominfo Klungkung tidak usah ngotot lagi agar Dishub Bali mencabut izin operasional kapal LCT. Sebab, persoalan ini pada dasarnya telah menjadi kelemahan Dishubkominfo yang telah gagal mengelola kapal Roro, lantaran setiap tahun terus merugi.

Kapal Roro sejak dibeli tahun 2006 seharga Rp 18 miliar dan diresmikan penggunaannya pada 28 April 2007 oleh Presiden SBY, kapal Roro belum sekalipun meraup keuntungan.

Setiap tahun total anggaran operasional Kapal Roro sekitar Rp 5 miliar lebih, sementara pendapatan sekitar Rp 3,5 miliar lebih. Berarti masih ada subsidi sekitar Rp 1,5 miliar.

Dengan kehilangan pendapatan lagi Rp 1,2 miliar karena suplayer BBM beralih menggunakan kapal LCT. W-010

ung zat – zat kimia berbahaya seperti mercury, hydroquinon, tretonoin, Pemkab Gianyar akan selalu melakukan pengawasan dan pembinaan bagi distributor maupun supplier.

“Tak hanya pengwasan

makanan. Untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, Pemkab Gianyar dengan bekerjasama dengan BPOM juga melakukan pengawasan peredaran kosmetik di Gianyar,” terang Suamba. W-005

AMLAPURA-Fajar Bali Seorang buruh bangunan asal Banjar Tihingan, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Karangasem, I Nengah Arta (31) nekat membobol kamar kos-kosan yang ditempati oleh I Gusti Ayu Purnami (44) di Banjar Perasi Kaler, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem,Karangasem pada 10 Maret 2015 silam sekitar pukul 19.30 Wita. Pelaku baru berhasil dibekuk jajaran buser Polsek Karangasem setelah hampir dua pekan dilakukan pencarian.

Kapolsek Karangasem Kompol Anwar Sasmito, Rabu (25/3) kemarin,mengatakan, pelaku berhasil menggasak dua buah HP, satu buah jam tangan dan uang Rp 700.000. Pelaku dengan mudah menggasak barang–barang tersebut, lantaran penghuninya sendiri sedang keluar untuk berbelanja bersama anaknya.

Pelaku berhasil masuk ke kamar korban dengan cara mencongkel jendela kamar kos korban menggunakan potongan besi beton. Setelah berhasil masuk, barulah pelaku menggasak barang tersebut.

“Pelaku berhasil membawa kabur dua buah HP, satu buah jam tangan dan uang Rp 700.000,” terang Kapolsek Kota.

Hanya saja, korban memilih berusaha menyelidiki sendiri aksi pencurian yang dialami itu. Korban baru melaporkan kasus pencurian ini pada Minggu (22/3) pagi. Apalagi, korban sempat mencatat sebuah plat motor Honda Grand yang parkir di depan kosnya sebelum berangkat berbelanja. Dari keisen-

gan korban mencatat nomor plat itulah terungkap pelaku.

“Sebelum berangkat berbelanja, korban bersama anaknya sempat mencatat nomor plat motor Honda grand yang parkir di depan kos. Berbekal itulah polisi langsung melakukan penyelidikan,” ujarnya lagi.

Tak begitu lama setelah mendapat laporan, tim buser Polsek Karangasem langsung bergerak. Hasilnya, hanya berselang enam jam setelah mendapat laporan, pelaku berhasil ditangkap saat sedang memetik daun kelapa di ladangnya. Meskipun pelaku sempat membantah telah melakukan pencurian, namun setelah dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, polisi berhasil mengamankan sepeda motor Honda Grand dengan nomor polisi yang sesuai dengan laporan korban. “Uang yang digasak sudah habis, sementara barangbarang milik korban hanya satu HP yang berhasil ditemukan, jam tangan dan satu HP korban lainnya diakui pelaku dibuang di sungai dekat Perumahan Wisma Nirmala Jasri,” terangnya lagi.

Dari keterangan pelaku saat di lakukan penyidikan, pelaku tidak hanya membobol kamar kos korban, namun juga sempat membobol kamar kos tetangga korban. Namun, dari tetangga kosnya itu, pelaku tidak berhasil membawa barang apapun. “Pelaku sering lewat di sana,karena bekerja proyek di Desa Bugbug, dan pelaku telah mengakui perbuatanya, pelaku nekat membobol karena memang tak punya uang,” ujarnya lagi. W-016.

Berdalih tak Punya Uang, Buruh Bangunan Bobol Kamar Kos

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Dharma Santi Penyepian di Wantilan Pura Samuan Tiga, Bedulu

Membangun Jati Diri, Wujudkan Kehidupan Harmonis GIANYAR-Fajar Bali Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1937 di Bali, khususnya di Gianyar berlangsung aman. Ini tidak terlepas dari dukungan seluruh komponen masyarakat, baik warga Hindu maupun non Hindu.

Hal ini patut diberikan apresiasi serta diterapkan di perayaan nyepi tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata dalam sambutannya yang dibacakan Kabag Kesra Ida Bagus Sumaba, saat menghadiri Dharma Santi Penyepian di wantilan Pura Samuan Tiga, Bedulu, Rabu (25/3).

Dikatakan, perayaan Nyepi sebagai momen introspeksi diri, mengevaluasi kembali segala keberhasilan dan kegagalan serta kedepankan konsep menyama braya. Bupati Agung Bharata juga mengucapkan terima kasih karena perayaan Nyepi tahun ini berjalan

sangat lancar dan tidak ada insiden yang menodai jalannya penyepian. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada seluruh warga, terutama non hindu karena sudah menunjukkan toleransi serta solidaritas yang tinggi dengan ikut menjalankan perayaan nyepi.

Sementara Ida Pedanda Made Gunung dalam Darma Wecananya mengatakan melalui tema Darma Santi yakni mantapkan rasa kebersamaan, membangun jati diri sebagai umat manusia dengan pilar integritas, profesionalisme inovatif, tanggung jawab dan keteladanan mewujudkan kehidupan yang harmonis damai dan sejahtera.

Makna dari membangun jati diri itu adalah melakukan segala ajaran agama dari diri sendiri terlebih dahulu, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya dapat

berjalan serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Dalam memaknai Nyepi masyarakat Bali diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai bakti, menularkan vibrasi cinta dan kasih yang tertuang dalam ajaran Tri Hita Karana dan Kitab Suci Weda,” ujar Pedanda Made Gunung.

Ditambahkan, jika ketiga nilai ini mampu diimplementasikan dengan baik, pasti akan dapat mencapai kedamaian yang kita harapkan bersama.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali A.A. Gd Muliawan, S.Ag, memaparkan, makna Nyepi sesungguhnya adalah menciptakan suatu keheningan, karena dengan hening kita mampu mengendalikan seluruh gerak dari indriya kita, dan dengan hening pula kita mampu mengontrol hal-hal yang

FB/ARTAYASA

DHARMA SANTI-Kegiatan Dharma Santi Penyepian dilaksanakan di Wantilan Pura Samuan Tiga, Bedulu.

bersifat negatif.

Dharma Santi dihadiri seluruh Kantor Kementerian Agama ka-

bupaten/kota se-Bali, PHDI, para sulinggih, majelis agama, serta tokoh masyarakat.W-005 Layouter: Soma

FAJA R BALI

KAMIS, 26 MARET 2015 l Tahun XV

POTRET FAJAR BULELENG

FB/Agus

KULINER-Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat mengunjungi beberapa stan kuliner.

Bupati Suradnyana Cicipi Kuliner Khas Buleleng SEJAK sukses menyajikan kuliner dan UKM lokal Buleleng pada Festival tahun 2013 lalu, Pemerintah Kabupaten Buleleng secara konsisten terus memberikan ruang dan tempat bagi para pedagang kuliner dan produk UKM Bali Utara dalam setiap perhelatan HUT Kota Singaraja dan berbagai festival.

Seperti dalam Pesta Rakyat dan Pekan Apresiasi Seni (PAS) serangkaian HUT ke-411 Kota Singaraja ini. Pemerintah Daerah kembali menampilkan salah satu kekayaan Bali Utara tersebut yang dalam dua tahun terakhir terus meningkat keberadaanya. Dalam Pesta Rakyat serangkaian HUT Kota Singaraja pada 24 Maret – 2 April 2015 di lapangan Bhuana Patra Singaraja, semua stand penuh dikunjungi masyarakat Buleleng.

Bupati Agus menambahkan, Pemkab Buleleng ingin terus bangkitkan kuliner dan UKM khas Bali utara agar eksis dan akan mempromosikan disetiap even pameran baik di daerah maupun ke tingkat nasional. W–008

DAERAH 5 Dua Perokok Terjaring Razia KTR Meski masih dalam masa sosialisasi, penerapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dimiliki Kabupaten Tabanan mulai mengarah pada proses penindakan, berupa sidang tindak pidana ringan (tipiring) TABANAN-Fajar Bali Pada Rabu (25/3), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Tabanan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Bali, unsur Kepolisian, dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan menggelar razia ke sejumlah instansi pemerintahan yang masuk zona KTR. Hasilnya, ada dua orang perokok terjaring razia yang pertama kalinya digelar di Tabanan ini.

Kedua orang pelanggar yang terjaring razia itu terpergok sedang merokok di Kantor Satuan Administrasi Satu Atap (Samsat) dan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Tabanan.

Keduanya langsung dikenakan sanksi dan dalam waktu dekat akan menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring).

“Kedua pelanggar tersebut akan menjalani sidang tipiring pada 31 Maret mendatang,” jelas Ketua Tim Sidak yang juga Sekretaris Badan Sat Pol PP Kabupaten Tabanan Ir I Gede Made Abdi Sucipta, usai razia

Bayi Kembar Siam Akhirnya Meninggal Seorang ibu rumah tangga (IRT) Kadek Suciani (24) asal Dusun Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada melahirkan seorang bayi kembar siam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng, Selasa (24/3) sekitar pukul 18.00 wita.

SINGARAJA-Fajar Bali Bayi kembar siam yang diketahui memiliki jenis kelamin laki-laki itu kondisinya sejak lahir kritis, dan pada Rabu kemarin sekitar pukul 13.00 Wita menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Bayi kembar siam itu sempat menjalani perawatan secara intensif di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng lantaran mengalami berdempetan dibagian dada.

Bayi kembar siam yang memiliki ayah bernama Kadek Mudana (30) sejak lahir memiliki berat hanya 3,4 kilogram (kg), jauh dari bobot ideal. Padahal idealnya bayi yang baru lahir bobotnya 2,5 kg per bayi. Keduanya juga dilahirkan sepekan lebih cepat dari jadwal kelahiran normal dengan cara operasi.

Pantauan Fajar Bali, Rabu (25/3) siang kemarin di RSUD Buleleng kini kondisi kedua bayi semakin memburuk. Keduanya semakin lemas dan tidak bisa bernafas selayaknya bayi-bayi yang baru lahir lainnya, sehingga kedua bayi kembar siam itu harus memerlukan bantuan oksigen.

Menurut Ayah Bayi Kadek Mudana, dirinya tidak mengetahui kalau kondisi anaknya saat

FB/Agus

BAYI KEMBAR-Masyarakat Buleleng dikejutkan dengan lahirnya bayi kembar siam yang kini dirawat di RSUD Buleleng.

didalam kandungan kembar siam hanya saja tutur Mudana, sejak kandungan istrinya berusia delapan bulan sempat menjalani pemeriksaan di dokter dengan melakukan USG. Dengan pemeriksaan itu, Mudana mengetahui bahwa anaknya yang masih didalam kandungan istri tercintanya kembar. ”Saat melakukan pemeriksaan di dokter anak saya tidak tahu kembar siam. Hanya saja saat dilakukan USG anak saya diketahui kembar dan pikiran saya tidak kembar siam,”akunya. Dikonfirmasi setelah anaknya lahir kembar siam? Mudana mengaku tidak bisa berbuat banyak hanya pasrah dan berdoa saja. ”Saya tidak bisa berbuat apa pak, hanya pasrah dan berdoa saja,”katanya. Bahkan Mudana mengaku tidak memiliki biaya untuk melakukan pengobatan anaknya ke RSU Pusat Sanglah Denpasar.

Meskipun Mudana mengaku

telah memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) namun dirinya mengaku belum memiliki biaya untuk menunggui anaknya yang menjalani perawatan di Sanglah. ”Kalau perobatan saya sudah punya kartu JKBM namun saya merasa tidak punya biaya untuk menunggui anak saya nantinya disaat berobat di Sanglah,”kata pria yang mengaku bekerja sebagai buruh serabutan itu. Usaha tinggal usaha, bayi malang yang mengalami kembar siam itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, Rabu (25/3) sekitar pukul 13.00 wita kemarin. ”Benar pak anak saya telah meninggal dunia tadi siang,”katanya singkat saat dikonfirmasi sore kemarin. Bahkan Mudana mengaku jazad kedua anaknya hingga sore kemarin masih dititip di RSUD Singaraja.”Masih di RSUD Singaraja pak menunggu persiapan akan dilangsungkan upacara,”imbuhnya lagi. W- 008

058/III/KTR

FB/Doni

RAZIA-Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Tabanan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Bali, unsur Kepolisian, dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan menggelar razia ke sejumlah instansi pemerintahan yang masuk zona KTR.

digelar.

Dikatakan, sidak atau razia yang digelar pihaknya bersama PPNS dari Pemprov Bali ini sebagai upaya penegakan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang KTR. Sesuai aturan tersebut, tempat atau kawasan

pelayanan umum termasuk instansi pemerintah masuk dalam zona KTR. “Ini juga sekaligus sebagai langkah sosialisasi terhadap Perda KTR di tingkat kabupaten,” imbuhnya.

Meski razia yang dilakukan pihaknya berujung pada proses

pidana, pihaknya menegaskan bahwa, langkah ini sebagai upaya untuk memberika efek jera.

Lebih dari itu, pihaknya sangat berharap kegiatan sidak ini bisa membangun kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di sembarang tempat.

“Jadi yang kita harapkan masyarakat juga sadar bahwa tidak boleh merokok sembarangan. Karena itu kita berharap razia ini bisa diikuti dengan kegiatan pembinaan terhadap para pelanggarnya,” pungkasnya. W-004*

Pangdam Resmikan Batalyon Infanteri Yonif Mekanis 741 SBW

NEGARA-Fajar Bali Batalyon Infanteri Yonif Mekanis 741 Satya Bakti Wirottama yang berlokasi di Jembrana diresmikan Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro, Rabu (24/3) kemarin.

Peresmian tersebut dilakukan dalam sebuah upacara militer serta langsung melantik Letkol Inf Susanto Lastua Manurung sebagai Komandan Batalyon 741 Satya Bakti Wirottama (SBW).

Pangdam Mayjend Torry Djohar Banguntoro mengatakan batalyon ini memiliki fungsi sebagai pembina kekuatan untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapi bangsa, seperti penyusupan dan invasi. “Penyusunan kekuatan merupakan hal yang mendesak dan sangat dibutuhkan, apalagi Bali sering digunakan sebagai tempat even nasional dan internasional , jangan sampai Bali terusik keamanannya “ ujar Pangdam.

Dibangunnya batalyon ini, di lihat dari sisi situasi geografis serta kondisi masyarakat, maka dibuatlah Balayon Mekanis, yang di Indonesia hanya ada di Jakarta dan Bali yang dalam hal ini di wilayah Jembrana.

Ditambah lagi di Bali yang sebagai destinasi wisata domestik dan sering dijadikan sebagai pelaksanaan even-even berskala nasional maupun internasional, sehingga memerlukan pengamanan yang VIP dan VVIP yang ekstra serta memerlukan personel yang lebih banyak.”Jangan sampai Bali

terusik keamanannya, karena jika hal tersebut terjadi maka dapat menyebabkan tercorengnya citra Indonesia,” ujarnya.

Bila Bali aman, tentunya Indonesia secara keseluruhan juga aman. Dikesempatan itu, juga disebutkan di Batalyon ini, akan diberikan sebanyak 500 prajurit dan 50 kendaraan panser.

Mengenai ancaman gerakan radikalisme termasuk gerakan ISIS, Pangdam menegaskan gerakan tersebut tetap perlu dideteksi dan sampai masuk ke wilayah Bali.

Untuk sementara ini, gerakan radikal seperti itu belum masuk ke Bali.

Dia berharap Bali tak akan tersentuh, namun dengan

catatan agar seluruh komponen bekerja sama, baik polisi, TNI, pemerintah daerah serta masyarakat. Kalau hanya polisi dan TNI saja, tidak cukup untuk menjaga Bali.

Pangdam juga mendukung adanya program Bali Mandara, yang mana untuk keamanan Bali secara menyeluruh. “Program Bali Mandara yang merupakan program keamanan, tentu kita membantu sesuai fungsi kita masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jembrana I Putu Artha yang hadir kemarin mengatakan berterima kasih dengan berdirinya Batalyon di Jem-

brana. Meski begitu Artha meminta masyarakat jangan lantas tertidur nyenyak dengan adanya batalyon, tetapi harus ikut serta membantu prajurit TNI dalam menjaga keamanan.

Sementara hadir dalam peresmian kemarin, Irdam , Danrem 163 Wirasatya, Arsendam para asisten Kasdam, perwira staf Ahli, LO AL dan LO AU serta para Dan/Kabalak satuan jajaran Kodam IX Udayana.

Hadir pula Wabup Jembrana I Made Kembang Hartawan, Ketua DPRD Jembrna Ketut Sugiasa, Forum Komonikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jembrana, organisasi kepemudaan FKPPI, Pramuka dan Purna Paskibraka.W-003

FB/III/KTR

056/III/KTR

053/III/KTR

Layouter: Soma

6

KAMIS, 26 MARET 2015 | TAHUN XV

Jelang Pilkada 2015

‘Mengintip’ Kesiapan KPU Badung P emilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung sesuai agenda akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015. Berbagai persiapan rupanya telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Badung, seperti melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemangku kepentingan yang ada.

Sama halnya dengan KPU Kabupaten di daerah lainnya, sebagai penyelenggara di tingkat Kabupaten, KPU Badung secara struktural juga masih menunggu tahapan Pilkada yang saat ini sedang di godok KPU Pusat, yang kemudian masih akan dikonsultasikan ke Komisi II DPR RI. Sembari menunggu regulasi dari Pusat, KPU Badung sudah mulai bergerak mensosialisasikan 10 draf tahapan Pilkada yang telah disosialisasikan sebelumnya oleh KPU Pusat. Seperti apa saja persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung? Untuk lebih lengkapnya berikut adalah wawancara Tim Fajar Mangupura bersama Ketua KPU Badung A.A. Raka Nakula.

Sejauhmana kesiapan KPU Badung jelang Pilkada Badung 2015?

Terlebih dahulu kami sampaikan, bahwa sampai saat ini kita baru mendapatkan 10 draft dari tahapan Pilkada. Namun juga perlu dipahami, bahwa draft ini baru sebatas rancangan, yang kedepannya masih menunggu pengesahan dari hasil dengar pendapat di komisi II DPR RI. Artinya, bila bicara regulasi, saat ini kita masih menunggu petunjuk teknis dan instruksi dari KPU Pusat.

Kedua, sembari menunggu proses turunnya regulasi peraturan perundang-undangan, kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan rancangan tahapan Pilkada tersebut. Sosialisasinya menyasar kepada tokoh masyarakat dan partai politik. Tidak hanya itu, kita juga telah melakukan sosialisasi terkait dengan pendidikan politik kepada pemilih di tingkat Desa dan Kecamatan. Serta pemilih pemula diantaranya ke Sekeha Teruna Teruni dan ke SMK PGRI 3 Badung.

Sosialisasi tersebut akan terus kita lakukan sambil menunggu turunnya regulasi dari KPU Pusat.

Tadi dikatakan draf tersebut baru sebatas rancangan. Ketika draf tersebut sudah disosialisasikan dan kemudian nantinya ada perubahan, apakah hal itu tidak akan menjadi kendala?

Hal ini perlu kita luruskan. Sosialisasi yang kita berikan termasuk bagian dari memohon masukan juga. Apa saja yang disampaikan oleh masyarakat dan partai politik terkait dengan rancangan ini, kalau memang ada hal-hal yang penting tentunya akan kita catat lalu kita sampaikan ke KPU Provinsi Bali.

Artinya, ini semacam uji publik lah. Kemudian, sosialisasi untuk pendidikan pemilih juga berbeda, tidak bersentuhan dengan tahapan Pilkada tapi lebih ke substansi demokrasi. Disana kita lebih menjelaskan apa itu pemilu dan pentingnya pemilu.

Bergeser ke alokasi anggaran di KPU Ba-

dung?

Pemerintah Kabupaten Badung sudah mengalokasikan anggaran RP 19,6 miliar. Angka sebesar itu yang dialokasikan kepada kita. Berkaitan dengan anggaran itu, sampai saat ini kita masih berusaha mengharmonisasikan anggarannya. Sebagai gambaran saja, rancangan yang dipakai dasarnya adalah UU No 32, namun kemudian dicabut keluarlah Perpu, dan kemudian diganti menjadi Undang-Undang lagi. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka dapat dipastikan juga berimbas ke perubahan anggaran.

Salah satu contohnya adalah kita sempat mengajukan anggaran untuk uji publik, dana ternyata sekarang uji public dihapus. Hal-hal seperti itulah yang harus kita perhatikan.

Lanjut mengenai perubahan, dalam aturan terbaru ada juga penambahan terkait dengan alokasi anggaran alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk. Kenapa kemudian harus dianggarkan? Karena kita (KPU) sekarang mendapat tugas untuk mencetak atau membuat alat peraga kampanye, atau dengan kata lain, nantinya calon tidak mengeluarkan anggaran untuk kampanye lagi.

Bisa diperjelas, yang dimaksud calon peserta Pilkada tidak diperbolehkan lagi membuat atribut alat peraga sendiri?

Dalam konteks pertanyaan tersebut, kami dapat jelaskan bahwa calon tidak boleh memasang atribut setelah kampanye. Kalau sebelum kampanye memang diperbolehkan, mereka bisa mensosialisasikan dirinya. Tapi setelah kampanye kita lah yang nantinya akan mengeluarkan semua alat peraga kampanye, lebih tepatnya jeda waktunya 14 hari sebelum pencoblosan. Dan atribut diluar yang diterbitkan KPU. akan kita cabut semua, karena yang sah adalah atribut kita. Sedikit tambahan, bahwa nantinya yang mengeluarkan anggaran untuk pencetakan selebaran, umbul-umbul, pamflet, Baliho adalah KPU, calon hanya mendesain saja.

Dari aturan yang ada, maka seberapa banyak KPU Kabupaten akan mencetak alat peraga kampanye?

Dari aturan yang tertulis di PKPU, maka disebutkan pamflet, brosur, selebaran, jumlahnya sebanyak jumlah KK yang ada di Kabupaten Badung. Spanduk maksimal 2 untuk masing-masing calon di setiap Desa.

Di tingkat Kecamatan, umbul-umbul sebanyak 20 pcs. Sedangkan baliho besar, sebanyak 5 baliho per calon untuk 1 Kabupaten. Ada aturan yang ditulis didalam PKPU itu.

Dan harus dipahami, itu semua memang belum disosialisasikan, karena masih dalam tahapan rancangan. Bilamana rancangan itu sudah oke, maka akan segera disosialisasikan.

Tapi prinsipnya beberapa calon s u d a h menga-

tahuinya karena sudah mengintip rancangan aturannya.

Bila pencetakan alat peraga dibebankan ke KPU Daerah, apakah anggarannya mencukupi?

Jika berbicara anggaran, tentunya bagi kami khususnya di Kabupaten Badung sudah sangat cukup.

Terlebih lagi pada Pilkada tahun ini dipastikan tidak ada putaran kedua, uji public juga tidak ada.

Artinya, bagi kami alokasi anggaran Rp 19,6 miliar sudah sangat besar dan tentunya kami ucapkan terima kasih ke Pemda Badung. Kemudian juga berkaitan dengan debat public, dimana aturannya boleh melaksanakannya sekali atau dua kali, dan paling banyak dilakukan sebanyak 3 kali. Mengingat anggaran kita mencukupi, maka KPU Badung memutuskan akan mengambil yang maksimal 3 kali.

Mengapa kemudian kita berani bilang sangat beruntung dengan perhatian Pemkab Badung yang mengalokasikan anggaran cu-kup besar. Karena setiap kabupaten anggaranya berbeda sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing Kabupatennya. Dan kita nampaknya jauh lebih banyak dibandingkan Kabupaten lain.

Tahapan yang kini masih dimatangkan oleh KPU Badung?

Saat ini akan melakukan identifikasi panitia adhock, penyelenggara di tingkat PPK, PPS ini yang perlu kita konsolidasikan. Karena bagaimanapun juga tentu dalam hal proses rekruitemen kita melakukan pemilahan, mana kredibilitasnya bagus dan mau mengabdi. Secara informal, kita sudah melakukan kontak dengan teman-teman, menginformasikan, sosilisasi sampai ke tingkat Kecamatan dan tokoh masyarakat. Dari sosiliasi itu, sebagian besar teman-teman kita pada prinsipnya siap mengabdi lagi sebagai PPK dan PPS. Untuk pembentukannya, dapat kami jelaskan bahwa 7 bulan sebelum hari H atau sekitar bulan Juni sudah harus terbentuk. Pada bulan Mei nanti, kita sudah harus

memulai proses perekrutan, dilanjutkan pelantikannya pada bulan Juni.

Gambarannya, akan memerlukan berapa orang?

Kalau tenaga atau orang yang akan terlibat, nampaknya masih mengacu pada Pileg dan Pilpres lalu. Dimana lembaga adhock kita di dalam proses penyelenggara melibatkan sekitar 6 ribuan an orang.

Mulai dari KPPS, PPS 3 orang per desa kali 62, PPK 5 orang kali 6, KPPS asumsi kita menggunakan Pilpres lalu sebanyak 553 TPS. Jadi 7 KPPS dan 2 tenaga pengaman total ada 9 orang, itu dikali 553 TPS. Prediksi turunn y a

regulasinya dari pusat, serta penetapan jadwal Pilkada?

Kalau kita melihat dari segi tahapan, dan karena ini kewenangan pusat maka kita baru berani berasumsi. Gambarannya, masa reses angora DPR RI baru selesai tanggal 23 kemarin, saat ini sedang proses Paripurna. Maka seharusnya pada bulan April sudah turun regulasi dari Pusat. Kenapa demikian, karena pada bulan April sudah harus mulai pentahapan, sudah perancangan juknis dan lain sebagainya. Sedangkan pada bulan Mei, seharusnya sudah mulai pengumuman calon, sedangkan bulan Juni sudah pendaftaran calon.

Kemudian menyinggung jadwal Pilkada, kalau kita mengikuti perjalanan penetapan hari dan tanggal nya, maka pencoblosan tanggal 9 Desember diprediksi sudah pasti.

Karena kalau mengacu pada dasar hukumnya, pemilu serentak itu harus diadakan 2015, kayaknya tidak mungkin 2016 walaupun memang ada wacana di undur ke tahun 2016. Sekarang tinggal mencari dari 3 yakni

tanggal 2, 9, dan 16 (Masih di Desember). Pertimbangannya, dari usulan KPU Bali pada tanggal 2 ada Hari Raya Pagerwesi, sedangkan usulan tanggal 16 dimana teman-teman daerah yang beragama Kristen deket sekali dengan hari raya natal. Maka yang paling pas dan adalah memang tanggal 9 dan hamper seluruh Kabupaten Kota yang menyelenggarakan Pilkada juga sudah setuju.

Yang masih menjadi tantangan di KPU Badung?

Identifikasi permasalahan, mungkin disini ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal tentunya sumber daya manusia kita di dalam mengaplikasikan aturan-aturan itu.

Kita akui SDM kita sudah bagus, cuma terkadang karena sudah terlalu berber pengalaman dia justru lupa, bahbah wa di dalam peraturanperaturan itu telah terjadi beberapa perubahan. Inilah yang terkadang te m a n teman k i t a malas untuk membaca peraturan y a n g b a r u .

Karena merasa berpengalaman, maka acuan aturan yang terdahulu lah yang dijadikan patokan.

Kedua masalah DPT, kendala kita didalam pemutakhiran data pemilih, terkait pemilih yang memiliki KTP Badung tetapi dia tidak tinggal di Badung. Salah satu contohnya ada di wilayah Tuban, beberapa blok sudah berubah jadi fasilitas umum, dan ada juga dampak dari perluasan bandara, serta ada yang masa kontraknya habis. Dari sana, kalau tidak salah ada sekitar 4 ribuan warga ber KTP Badung telah pindah tempat tinggal. Yang kemudian jadi persoalan, kita tidak tahu mereka pindahnya kemana, tapi dia tetap mengantongi KTP badung. Hal ini tentunya berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih, karena bila mereka tidak ditemukan dalam pendataan faktualisasinya, maka otomatis dicoret karena mereka memang tidak ada di tempat. Dan ujung-ujungnya bila ada pemungutan suara dia datang menggunakan KTP, ini juga akan jadi masalah.

Pertanyaan terakhir, perkembangan atau data dari angka Golput di Badung?

Melihat Renstra dari KPU Pusat, bahwa partisipasi pemilih minimal 75%, maka bila mengacu Pileg lalu 75,5% dan Pilpres 78%, angka tersebut tentu sudah melebihi. Dengan kata lain, dari pemilih Pileg dan Pilpres di Badung kemarin, peningkatannya cukup lumayan. Sementara untuk Pilkada tahun ini, kita targetkan 75-78%. R-014

Bupati Gde Agung saksikan penandatanga Swandika dengan Ketua KPU Badung A.A R

Bupati G

S Menindaklanjuti telah disahkannya Undang-Undang (UU) Pilkada, KPU Badung langsung menghadap Bupati Badung untuk melakukan koordinasi terkait hal tersebut, di Puspem Badung, belum lama ini.

Dalam pertemuan antara Bupati Badung A.A. Gde Agung yang didampingi Wabup. I Made Sudiana, Sekda Badung Kompyang R Swandika serta Pimpinan SKPD terkait dengan Ketua KPU Badung A.A. Raka Nakula bersama komisioner KPU terungkap bahwa pelaksanaan Pilkada akan digelar bulan Desember 2015 dengan satu putaran saja.

Menurut Ketua KPU Badung A.A. Raka Nakula, setelah disahkan oleh DPR RI, UU Pilkada tersebut belum dapat diterima KPU Badung karena masih diundangkan selama 30 hari.

Sementara sesuai dengan rancangan UU Pilkada yang telah disahkan menjadi UU tersebut bahwa pilkada dilaksanakan secara langsung dengan jadwal pilkada tiga gelombang.

Gelombang I pada Desember 2015 yang akhir masa jabatan (AMJ) 2015 dan 2016 semester I. Gelombang II Februari 2017 yang AMJnya 2016 semester II dan 2017. Gelombang III

Kegiatan Divisi So

09 Maret 2015 Sosialisasi Kodim 1611 Den

Karang Taruna Desa Adat Jimbaran

Sosialisasi di Kelurahan Benoa

Ketua KPU Badung A.A. Raka Nakula

Juni Meng hany calon Bupa durk (sud duku lagi Raka yang Pemi pitul TPS deng peme “Ran pem 16 D calon nant D UU P untu dira semb pero sebe akum Parp Deng

Sosialisasi Tanjung Benoa

KAMIS, 26 MARET 2015 | TAHUN XV

Perkembangan Terakhir Divisi Sosialisasi KPU Badung

anan berita acara serah terima pinjam pakai gedung Eks Arsip Badung oleh Sekda Badung Kompyang R. Raka Nakula.

Gde Agung Suport Total KPU

Sukseskan Pilkada Badung 2015

2018 AMJ 2018 dan AMJ 2019. genai tahapan pilkada dirancang ya 7 bulan, sementara pengajuan n yaitu paket Bupati dan Wakil ati. Untuk PNS wajib mengunkan diri pada saat pencalonan dah dengan SK). Sedangkan ungan calon perorangan naik 3,5%. Lebih lanjut dijelaskan a Nakula, pemilih adalah pemilih g terdaftar dalam DPT dan Daftar ilih Tambahan. Tidak ada rekalasi di tingkat PPS (desa), dari langsung ke PPK. Pemilukada gan sistem satu putaran, dimana enang adalah suara terbanyak. ncangan tahapan pilkada dimana mungutan suara dilaksanakan Desember 2015 dan penetapan n terpilih pada Pebruari 2016 ti,” tegasnya.

Ditambahkan, bila rancangan Pilkada diimlementasikan uk Pilkada Badung Pilkada ancang KPU tanggal 16 Deber 2015. Syarat pencalonan olehan kursi di DPRD Badung esar 20% (8 kursi) atau 25% mulasi perolehan suara untuk pol yang memperoleh kursi. gan dinaikannya dukungan

sebesar 3,5% sehingga syarat calon perseorangan menjadi 8,5% dari jumlah penduduk Badung atau 39.218 dukungan. “Kalau dilihat dari pelaksanaan pencoblosan bulan Desember, maka penetapan calon akan dilakukan pada bulan Agustus 2015,” imbuhnya.

Perselisihan perolehan suara diajukan ke MK apabila terdapat perbedaan 1,5% dari penetapan KPU. Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Badung, KPU telah merancang akan terdapat 553 TPS, petugas PPK 30 orang, PPS 186 orang, KKPS 3.871 orang. Dibagian lain KPU Badung juga telah menetapkan mascot pilkada Badung yakni patung asta brata dengan slogan “nayakottama prayojana” (mencari pemimpin yang utama) dan segera akan di lounching. Pihak KPU Badung juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah memberikan pinjam pakai eks Gedung Arsip Badung untuk Sekretariat KPU. Pengesahan pinjam pakai tersebut telah pula dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua KPU Badung bersama Sekda Badung

osialisasi KPU Badung

atas persetujuan Bupati Badung.

Sementara Bupati Badung A.A. Gde Agung menyampaikan apreasiasi kepada KPU Badung yang telah memberikan suatu penjelasan dan pencerahan kepada pemerintah terkait tahapan pilkada Badung 2015. Terkait dengan telah disahkannya UU Pilkada, Bupati Gde Agung sangat menghormati dan Beliau berharap pelaksanaan tahapan kegiatan Pilkada di Badung dapat berjalan dengan baik dan aman. Untuk mendukung proses pilkada ini Pemkab Badung telah menganggarkan dana sebesar 19 M lebih kepada KPU. “Dengan terbitnya UU Pilkada yang baru ini, Pemkab Badung akan mendukung KPU demi suksesnya Pilkada Badung 2015,” kata Bupati. Disisi lain mengenai pemindahan Gedung KPU ke bekas Gedung Arsip Badung dinyatakan sudah sah karena sudah dilakukan penandatanganan pinjam pakai. Untuk itu Bupati mengharapkan gedung tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat mendukung tugastugas KPU dalam penyelenggaraan Pilkada Badung. R-014

Kami di Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Badung, dalam kegiatan persiapan pelaksanaan Pilkada Badung 2015, kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi.

Kenapa hal ini kami lakukan, kita punya dasar, walaupuan kita tahu tanpa biaya, KPU bukan lembaga yang tidak ada kegiatan lalu diam. KPU tetap melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya continue, baik itu pemeliharaan data, sosialisasi, terutamanya di divisi sosialisasi ada maupun tidak pemilu tetap kita lakukan sosialisasi.

Dan khusus menjelang pilkada Badung 2015, kita sudah turun ke beberapa desa di Kuta selatan dan turun juga ke SMK 3 PGRI Badung, kita berikan pemahaman pendidikan politik atau pemilih pemula untuk siap menyalurkan aspirasi mereka pada saat Pilkada nanti.

Kemudian kepada tokoh masyarakat kita mulai dari daerah selatan dulu, yakni di Kuta Selatan sampai nantinya berakhir di Badung Selatan.

Intinya yang kita sampaikan disini adalah, divisi sosialisasi meminta bantuan kepada seluruh kepala dinas dan kepala lingkungan secara dini untuk menyampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan kita sudah lebih awal menjalin koordinasi, maka diharapkan hal-hal yang dialami termasuk meminta masukan dari mereka. Dari apa yang kita lakukan itu, sebagian besar dari mereka pun sangat antusias dengan apa yang kita sosialisasikan.

Bahkan rata-rata setiap kita

menggelar sosialisasi selalu ada interaktif yang memakan waktu cukup panjang. Sementara untuk pemilih pemula di karang taruna, tidak sedikit juga yang menanyakan kesiapan mereka menjadi pemilih pemula, dapat dipastikan para pemilih pemula di Badung pun siap menjadi pemilih dan siap menjadi petugas KPPS kalau memang nantinya ditunjuk oleh Kelurahan dan Desanya.

Untuk di sektor pariwisata, kita arahkan kepada tokoh pelaku pariwisata agar memberikan ruang dan waktu kepada pemilih untuk menggunakan hak memilihnya pada hari H. karena badung ini kita yang punya, kita yang harus menentukan siapa pemimpin kita 5 tahun ke depan.

Tidak terputus sampai disana, kita juga telah lakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan difasilitasi oleh Camat mengundang Danramil, Kapolsek, Kepala Desa Kepala Lingkungan, Kepala Dinas se Kutsel, tokoh pelaku pariwisata.

Kita juga meminta bantuan ke Camat, khususnya untuk nanti pembentukan panitia kecamatan, kemudian sekretariatnya juga. Disana juga kami kembali tekankan untuk bisa memfasilitas membantu kami menyiapkan TPS maupun memfasilitas semua kegiatan kami yang terkait pelaksanaan pemilu. Mereka justru sekarang berbalik, mereka akan mengundang kita, kita akan diundang kembali pada waktu yang akan datang, mereka yang akan memfasilitasi atau mereka

7

Wayan Artana Dana, SE. Msi yang memfasilitasi sama saja.

Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada Badung ini bisa berjalan baik untuk tujuan kita dan kepentingan

kita bersama. Intinya, divisi sosialisasi KPU Badung siap untuk diundang untuk menyampaikan sosialisasi dimana pun di seluruh wilayah Kabupaten Badung. R-014

Draft Rancangan Tahapan Pilkada

npasar

06 Maret 2015 Sosialisasi Pemilu Desa Adat Kutuh

07 Maret 2015 Sosialisasi Pemilu SMK 3 PGRI

Audiensi ke jajaran Pemkab Badung

09 Maret 2015 Sosialisasi Pemilu Kantor Camat Kutsel Layouter: Wiadnyana

PENDIDIKAN & BUDAYA

8

FAJA R BALI

KAMIS, 26 MARET 2015 l Tahun XV

UN Online Boleh Beralih ke UN Manual

Guru Pengabdian 10 Tahun Tanpa Status

Antisipasi Gangguan Teknis di Hari Ujian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora)Provinsi Bali masih berkutat dengan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Kedua metode ujian, yakni Paper Based Test (PBT) dan Computer Based Test (CBT) akan dipergunakan. Namun bila terjadi gangguan teknis pada CBT, maka bisa beralih ke UN manual alias berbasis kertas.

DENPASAR-Fajar Bali Meskipun di Bali hanya satu sekolah, yakni SMK TI Global di Kabupaten Buleleng yang siap melaksanakan CBT, namun Disdikpora tak pupus harapan.

Kadisdikpora Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardhani menyampaikan, UN jenjang SMA/ SMK akan dilaksanakan serentak mulai tanggal 13 April 2015 mendatang. Untuk saat

ini hanya SMK TI Global di Buleleng yang menyatakan siap untuk melaksanakan UN online.

Seluruh persiapan ditangani langsung oleh pihak pemerintah pusat. Mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana hingga jenis soal yang akan diujikan.

Meskipun menyiapkan diri untuk UN dengan metode CBT, SMK TI Global tetap akan di-

pasok soal jenis PBT berbasis kertas.

Hal ini sebagai langkah antisipasi, apabila di hari pelaksanaan ujian, terjadi permasalahan teknis. Menurut Kusuma Wardhani, pemanfaatan komputer dengan jaringan internet sangat rentan dilanda persoalan teknis. Sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu dan menimbulkan keresahan peserta ujian.

Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan dengan metode CBT, di hari ujian tersebut para siswa dapat langsung beralih ke ujian dengan menggunakan lembar jawab komputer (LJK).

“Di hari H itu (hari pelaksanaan ujian) tetap disiapkan soal lembaran. Kalau gunakan IT bisa saja terjadi gangguan. Jadi tetap disediakan soal biasa, prinsipnya kami tidak ingin

mengurangi hak siswa untuk ikut ujian. Jangan sampai rugikan siswa. Mereka tetap jadi prioritas, bahwa siswa harus ikut ujian,” jelasnya kemarin.

Mengenai jenis soal dalam UN online, Kusuma Wardhani pun menyampaikan tidak mengetahui secara detail. Lantaran seluruhnya dipersiapan oleh pemerintah pusat. Tidak seperti UN manual, walau diurus pusat tetapi jenis soal masih dapat diketahui melalui percetakan. “Kalau di online kita tidak tahu soalnya seperti apa. Kalau metode paper kan kita sudah tahu, karena sudah ada dipercetakan, tapi isinya tetap tidak tahu (dokumen negara red). Kemungkinan, jenis soal online sama, tapi yang mana jenis soal yang keluar kami tidak tahu,” imbuhnya.

Dirinya pun berharap seluruh

TIA Kusuma Wardani

Diminta Pemkab Berikan Insentif Sewajarnya

FB/IST

siswa di SMK TI Global mempersiapkan diri dengan matang.

Sebagai satu-satunya sekolah yang menggunakan metode tersebut di Bali, dan Kusuma Wardhani yakin UN akan berjalan dengan lancar. W-019

Puncak HUT ke-6 Bintang Mandiri School Diperingati

KUE HUT-Peringatan HUT ke-6 Bintang Mandiri School ditandai dengan pemotongan kue HUT

MANGUPURA-Fajar Bali Puncak perayaan HUT Bintang Mandiri School yang ke-6, diperingati secara meriah dan di buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bintang Mandiri yang diiringi dengan drumband murid SD. Acara tersebut disponsori oleh Komite PAUD & SD Bintang Mandiri, Bank Bukopin, BPR Pasar Raya

Kuta, Bank Artha Graha, KSP Guna Prima Dana, KSP. Bintang Mandiri, Bali Konveksi, Penerbit Erlangga, Mentari Books, Kusuma Transport, Percetakan Mekar Jaya, serta LPD Jimbaran.

Puncak HUT juga disemarakan dengan pertunjukan tari tradisional dan modern, musik, fashion show dari siswa-siswi Bintang Mandiri. Selain itu

FB/IST

untuk mempererat hubungan baik dengan sekolah lain, TK Widiatmika dan Garuda juga ikut menampilkan anak didiknya untuk mengisi acara.

Selain perwakilan para sponsor, acara ini juga dihadiri oleh Kepala UPT Disdikpora Kuta Selatan serta Lurah Jimbaran. Dalam Sambutannya Kepala UPT Disdikpora Kuta Selatan, I Wayan N. Widiartha

menyambut baik rangkaian kegiatan HUT, serta memberikan pujian atas prestasi yang telah dicapai Sekolah Bintang Mandiri.

Untuk mempersiapkan puncak HUT diawali dengan gladi bersih oleh siswa Bali Mandiri School Dalam menyambut HUT tersebut, sebelumnya digelar aksi sosial donor darah, lomba futsal, senam dan pemberian bantuan pada beberapa hari yang lalu. Rangkaian acara dilanjutkan dengan diselenggarakan kegiatan lomba mewarnai dan akademik.

Dalam lomba mewarnai di bagi menjadi 3 kategori lomba yaitu, kategori 1 untuk siswa Playgroup, kategori 2 untuk siswa TK A dan kategori 3 untuk siswa TK B yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari beberapa sekolah di Kuta Selatan.

Untuk lomba akademik sendiri juga di bagi dalam 3 lomba yaitu, sains, english dan math. Lomba akademik diikuti beberapa sekolah unggulan di Kuta Selatan, khusus untuk kelas 5 dan kelas 6

SD. Selain untuk menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan lain, lomba ini juga bertujuan sebagai try out untuk siswa kelas 6 yang akan mengikuti Ujian Nasional (UN) pada bulan Mei mendatang. ARB

SEMARAPURA-Fajar Bali Kabupaten Klungkung memiliki 788 Guru Pengabdian yang tersebar dari jenjang pendidikan TK/SD /SMP/SMA. Hanya sayang guru pengabdian ini ada yang tanpa status, dan insentif yang diberikan sangat jauh dari kelayakan.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Klungkung, Anak Agung Gede Bagus, Rabu (25/3). ”Saya mendengar ada guru pengabdian sampai 10 FB/SARJANA Anak Agung Gede Bagus tahun, mereka tanpa status, dan isentif yang diberikan sangat tidak wajar,” terang Gung Bagus.

Gung Bagus juga menilai tanpa status seperti tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap, membuat dirinya harus memperjuangkan nasib guru kontrak tersebut. ” Kalau yang mengabdi lebih dari lima tahun, semestinya Pemkab Klungkung memberi perhatian,” terang Gung Bagus.

Diberikannya perhatian lebih kepada guru pengabdian ini, karena menurut Gung Bagus, tugas dan tanggung jawab guru pengabdian ini sama dengan guru yang sudah PNS. Bahkan ada guru pengabdian yang lebih rajin daripada guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. ”Ini persoalan kita, faktanya guru pengabdian itu dengan jerih payahnya sudah patut dihargai, walau mengabdi. PNS juga abdi negara,” jelasnya lagi.

Bahkan Gung Bagus juga meminta, kalau guru pengabdian ini yang sudah didata dan bakal mendapat insentif, maka setidaknya diberikan sesuai dengan UMR. Hal tersebut juga akan sejalan dengan visi Bupati Klungkung, yang ingin membuat Klungkung menjadi unggul dan sejahtera.

Kadisdikpora Klungkung, Nyoman Mudarta ketika dikonfirmasi mengatakan, di Klungkung saat ini terdapat 788 Guru Pengabdian termasuk 300-an guru pengabdian di PAUD. Untuk guru PAUD mendapat insentif dari Bupati Klungkung sebesar Rp 500 ribu sebulan. Sedangkan guru pengabdian dari SD/ SMP/SMA tidak mendapatkan insentif dari APBD Klungkung, namun diberikan melalui sekolah masing-masing. ”Insentif guru pengabdian bisa diambilkan dari dana BOS dan melalui persejuan Komite Sekolah,” jelas Mudarta. Namun disebutkan yang namanya pengabdian memang tidak mendapatkan apa-apa.W-010

Ratusan Bidan Datangi Kantor DPD RI di Renon

Senator Wedakarna Dukung Donor Darah Para Bidan Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Wayan Suarjaya membuka Donor Darah Forum Bidan Indonesia di Kantor DPD RI di Jl. Cok Agung Tresna Renon Bali. Dalam acara yang dihadiri oleh ratusan bidan dari seluruh Bali yang diselenggarakan oleh Forum Bidan Indonesia ini, Senator Wedakarna didaulat untuk memberikan sambutan.

“Saya buka kantor DPD RI ini untuk para bidan Indonesia.

Dan saya dukung acara donor darah ini.

Dan saya dan kawan – kawan DPR RI masih memperjuangkan nasib pengangkatan bidan PPT bersama menteri PAN-RB dan Menteri Kesehatan. Ya semua berdoa agar bisa lancar semua. Jangan pernah surut berjuang. Para bidan adalah pahlawan para ibu dan anak. Jadi sudah sepatutnya diperhatikan.”ungkap Dr. Wedakarna yang juga anggota Komite III bidang kesehatan di DPD RI. KJS

FB/IST

DONOR DARAH – Sentor RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna ( Anggota DPD/MPR – RI ) Bersama Dr. Wayan Suarjaya ( Kadis Kesehatan Bali ) Dan Forum Bidan Indonesia Di Kantor DPD RI

Layouter: Wiadnyana Layouter: Manik

KESEHATAN

FAJA R BALI

KAMIS, 26 MARET 2015 l Tahun XV

Semua Obat Injeksi Kalbe Akan Diperiksa Ulang

Mengenal Keputihan Pada Wanita Oleh : dr. Ketut Yoga Mira Pratiwi Keputihan atau dikenal dalam dunia medis sebagai fluor albus atau leucorrhea adalah suatu keadaan dimana wanita mengeluarkan cairan dari vagina, dan bukan merupakan darah. Keputihan adalah sebuah gejala yang sering dilaporkan pasien wanita, yang mana gejala ini bisa merupakan sesuatu yang normal atau sebuah kelainan. Biasanya keputihan yang terjadi adalah normal, setiap wanita mengeluarkan sejumlah cairan dari vagina.

Cairan yang dihasilkan dari kelenjar yang ada di vagina dan mulut rahim ini berfungsi sebagai pembersih alami vagina dan mencegah infeksi dengan cara membuang sel mati dan kuman.

Cairan ini bisa tampak jernih, putih seperti awan, dan/atau kekuningan saat mongering di celana dalam. Keputihan yang normal tidak memerlukan pengobatan.

Sementara itu, penting untuk mengetahui keputihan yang tidak normal karena bisa menjadi suatu infeksi vagina, ketidakseimbangan hormone, atau sejenis tumor atau kanker yang membutuhkan segera pengobatan. Karakteristik cairan yang keluar dari vagina berikut adalah suatu kelainan: • Berwarna putih keabuan, kuning kehijauan • Konsistensi kental (terkadang encer) dalam jumlah

banyak • Berbau seperti telur busuk atau amis • Gatal atau perih • Sensasi terbakar saat buang air • Berbusa • Keluar gumpalan putih seperti keju Mengetahui penyebab dari keputihan sangatlah penting karena pengobatan akan berbeda sesuai dengan penyebabnya. Keputihan akibat infeksi biasanya diakibatkan infeksi menular seksual yang melibatkan infeksi bakteri, jamur, atau parasit. Selain karena infeksi, keganasan (kanker), adanya benda asing pada vagina, perubahan keasaman (PH) vagina, peradangan vagina, kelainan struktur mulut rahim juga dapat menyebabkan keputihan yang tidak normal. Keputihan sebaiknya diobati sejak dini begitu timbul gejala. Infeksi vagina dapat menyebar mengenai organ sekitar seperti saluran kenc-

9

ing, rongga rahim, indung telur, hingga rongga panggul yang dapat menimbulkan nyeri yang hebat dan mempengaruhi tingkat kesuburan wanita. Beberapa cara untuk menghindari keputihan yang tidak normal adalah : • Menjaga kebersihan vagina dengan membilas secara berkala dengan lembut menggunakan air hangat dan sabun biasa • Membersihkan vagina dengan air bersih yang mengalir dengan cara mengusap dari depan ke belakang • Hindari penggunaan sabun/ produk kewanitaan beraroma • Memilih pakaian dalam yang terbuat dari katun, menggunakan celana yang tidak ketat dan menyerap keringat • Mengganti pembalut yang tepat saat menstruasi • Menghindari faktor resiko infeksi menular seksual dan pemeriksaan ginekologi teratur. KJS

Kesepian bisa bikin orang cepat mati!

JAKARTA-Fajar Bali Sebuah penelitian terbaru mengungkap bahwa sendirian atau merasa kesepian dapat meningkatkan risiko kematian dini hingga 30 persen.

Dr. Julianne Holt-Lunstad dari Brigham Young University mengatakan kepada CNN, “Data menunjukkan bahwa seseorang akan memiliki umur panjang jika punya hubungan yang baik.”

Namun dalam analisisnya, Dr. Julianne juga meninjau tentang fakta bahwa ada orang yang tetap merasa kesepian meski telah dikelilingi oleh banyak orang.

Faktor lain yang diperhitungkan oleh peneliti adalah usia dan penyakit. Usia rata-rata peserta adalah 66, yang menunjukkan perlunya penelitian lanjut pada kelompok usia lebih muda.

Temuan ini telah diterbitkan dalam edisi Maret Perspectives in Psychological Science.

Meskipun analisis ini merujuk pada penyelidikan lebih lanjut, penelitian ini telah memperkuat fakta tentang manfaat dari persahabatan dan hubungan antar manusia.

Kesimpulannya, memiliki teman dan hubungan sosial yang kuat akan membantu Anda hidup lebih lama dan hidup lebih baik. Orang di seluruh dunia bahkan berusaha menghindari rasa kesepian dengan beberapa cara unik, seperti di Hong Kong, Tokyo, dan Finlandia, Anda dapat menghindari makan sendirian di kafe, dengan memiliki sahabat boneka binatang.NT

JAKARTA-Fajar Bali PT Kalbe Farma akan memeriksa ulang 26 jenis obat injeksi buatannya. Hal itu menindaklanjuti instruksi Badan Pengawas Obat dan Makanan agar Kalbe menarik obat injeksi yang diproduksi di line 6 yang beredar.

Instruksi itu merupakan hasil inspeksi sistemik BPOM terkait dua pasien yang meninggal karena obat anestesi Buvanest Spinal tertukar dengan asam traneksamat di RS Siloam Lippo Village, beberapa waktu lalu.

Kepala Komunikasi Eksternal PT Kalbe Farma Hari Nugroho, Selasa (24/3), di Jakarta, mengatakan, pengecekan ulang 26 jenis obat itu untuk menghilangkan potensi risiko sama.

Pemeriksaan dilakukan pada obat injeksi yang belum didistribusikan dan yang beredar di RS ataupun apotek.

“Harus semua dicek. Jika perlu, ditarik agar bisa diperiksa ulang. Penarikan sukarela akan dilakukan,” kata Hari. Penarikan obat dilakukan sukarela karena tak ada keluhan pemakaian 26 jenis obat tersebut. Itu berbeda dengan Buvanest, yang setelah muncul kasus di RS Siloam wajib ditarik dan izin edar dibekukan.

Pemeriksaan ulang obat injeksi itu dilakukan bersama dan sepengetahuan BPOM. Sebanyak 26 jenis obat injeksi Kalbe yang akan diperiksa ulang keamanannya di antaranya Kalmethasone, asam traneksamat, Kalnex, Ondansetron, dan Fortanest.

Terkai t h asi l i n s p eksi

FB/IST

sistemik BPOM, potensi risiko di sarana produksi line 6 ada di area pengemasan, Kalbe akan melaksanakan perbaikan. Menurut rencana, perbaikan meliputi sistem manajemen mutu, manajemen risiko, prosedur operasional standar,

tata letak fasilitas produksi, dan supervisi proses produksi.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Darodjatun Sanusi menilai langkah BPOM sudah tepat. Pemeriksaan ulang dan penarikan sukarela itu demi keselamatan

pasien. Pemeriksaan ulang 26 jenis obat injeksi Kalbe tak akan berpengaruh pada ketersediaan farmasi secara umum karena obat injeksi itu tak beredar bebas dan hanya dipakai tenaga medis. (ADH/ B11).KP

ANDA CARI TIKET PESAWAT DOMESTIK & INTERNASIONAL

RESERVASI VIA CALL/ONLINE H/085219 158111- 0361 9351032 TRAVELOKA TIKET 018/I/FB/KTR

134/III/KTR

098/II/SWJ

680/IX/GLH

DIKONTRAKKAN RUMAH LANTAI DUA

Diatas 3 kamar tidur, 1 kamar mandi.

Di bawah 2 kamar tidur, 2 kamar mandi.

Dapur besar. Garasi besar.

Air pakai tower. Listrik 2.300 watt.

Harga 50 juta pertahun, kalau dua tahun 95 juta.

Dijalan Palapa XI - Palapa garden, Sidakarya - Denpasar Selatan.

Hub. 082236328444 (Pak Abu) 124/III/KTR

517/I/GLH

123/III/AGN

419/XI/AGN

Layouter: zohra

EKONOMI

10 VALAS MATA UANG

Jelang Pemberlakuan Permendag No. 6 / 2015

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

FAJA R BALI KAMIS, 26 MARET 2015l TAHUN XV

Disperindag Mesti Gencarkan Sosialisasi Bukan Sidak

KURS BELI

12995 10443 13691 10540 19509 14406 111.02 1686 3656 9765

12895 9943 13341 10190 19009 13906 105.52 1656 3256 9165

Kalangan anggota DPRD Kota Denpasar, memberi perhatian serius terhadap rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 6/M-DAG/PER/1/2015, tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan minuman beralkohol, yang direncanakan mulai efektif berlaku per 16 April 2015 mendatang.

Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

DENPASAR-Fajar Bali Karenanya, sebelum peraturan itu diberlakukan, salah seorang anggota DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra mengharapkan agar disosialisaikan kepada masyarakat, khususnya para pemilik warung.

“Jika peraturan itu betul-betul akan dilaksanakan, maka pembatasan penjualan baru akan dimulai 16 April 2015 mendatang. Sebelum itu dilaksanakan, kami minta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengoptimalkan sosialisasi.

Khususnya di kalangan pengusaha minimarket dan warungwarung kecil. Bukan sebaliknya,

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

Terkait Larangan Menjual Minuman Beralkohol Golongan A Pengawasan Ada di Kabupaten/Kota

buru-buru melakukan sidak. Ini terlalu berlebihan. Justru yang perlu sosialisasi, dengan mengundang para pemilik minimarket dan pemilik warung,” ungkap Susruta, Rabu (25/3) kemarin.

Dikatakan, Permendag itu ditandatangani 16 Januari lalu.

Itu artinya, tiga bulan setelah itu baru mulai diberlakukan.

Sebelum itu, hendaknya Disperindag melakukan sosialisasi. Itu pun jika memang peraturan itu akan diberlakukan sepenuhnya.

Pasalnya, hingga kini masih banyak aspirasi masyarakat, khususnya di daerah-daerah pariwisata yang menginginkan

Gandeng Perbankan

BI Bali Lakukan Clean Money Policy DENPASAR - Fajar Bali Dalam rangka optimalisasi layanan penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali secara rutin terus mengadakan kegiatan kas keliling di berbagai titik lokasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan BI agar bisa lebih dekat dengan masyarakat sekaligus untuk memenuhi kebutuhan Uang Rupiah yang bersih dan layak edar atau Clean Money Policy terutama di daerah terpencil (remote area).

Kepala KPw BI Provinsi Bali Dewi Setyowati mengatakan, dalam langkah sosialisasi ini, pihaknya bekerjasama dengan menggandeng perbankan untuk melakukan kegiatan kas keliling bersama sekaligus sebagai ajang pengenalan produk dan jasa layanan perbankan kepada masyarakat.

Selain melakukan kegiatan kas keliling, BI juga mengadakan Sosialisasi Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) termasuk mengajak masyarakat menghargai uang secara fisik dengan tidak melipat, mencoret, merusak bahkan sampai melubangi uang Rupiah.

Dewi melanjutkan, pihaknya juga telah bekerjasama dengan perbankan di Provinsi Bali untuk melayani penukaran uang pecahan kecil (UPK) melalui mekanisme Card to Cash (C to C). “Melalui mekanisme ini, masyarakat dan termasuk unit usaha yang telah menjadi nasabah dari perbankan dapat melakukan penarikan uang sejumlah UPK tertentu dari dana simpanan atau rekening milik masing-masing nasabah melalui pelayanan kasir di

FB/CAR

Ni Wayan Kusumawathi

DENPASAR-Fajar Bali Terkait adanya peraturan Meteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015, tentang larangan menjual minuman berhakohol golongan A di minimarket dan tokotoko pengecer, pengawasannya dilakukan oleh Kabupaten/ Kota Provinsi Bali.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Ni Wayan Kusumawathi, mengungkapkan, sesuai dengan Permendag Nomber 20 tahun 2014 yang mana, salah satu pasal didalamnya mengatakan bahwa pengawasan pengedaran minuman berhalkohol ada pada Kabupaten Kota dan sesuai dengan bunyi pasal tersebut maka pengawasan peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh Kabupaten Kota,” jelasnya, Rabu (25/3).

Untuk itu, pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi terutama dengan seluruh pihak terkait khususnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali, dengan malakukan langkah-langkah pengawasan terkait dengan hal tersebut. “Terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Replublik Indonesia, itu pun sudah kami sampaikan kepada Kabupaten/Kota, agar segera dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan yang berlaku, khususnya dengan melakukan langkah-langkah pengawasan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut,” ujarnya.

Sampai saat ini beberapa Kabupaten/Kota sudah ada yang mensosialisasikan dan karena itu merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Untuk itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, tidak boleh melampaui batas kewenangan yang dimiliki. “Sampai saat ini sudah ada beberapa Kabupaten Kota yang melakukan sosialisasi, yang mana jika dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan tersebut ada hambatan, selanjutnya baru lah kami atas petunjuk Gubernur Bali akan melakukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan kedepanya agar semua dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan bersama,” katanya.

Dengan akan diberlakukannya peraturan dari meteri perdagangan No 6 tahun 2015 tersebut Kusumawathi berharap, Pemerintah pusat kiranya dapat mempertimbangkan dan memikirkan lagi serta dapat memberi kemudahan khususnya untuk Bali apapun bentuknya, karena hal tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan pariwisata di Bali.

“Kepada seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagaan yang ada di Kabupaten/Kota se-Bali, untuk dapat melakukan pengawasan lebih ketat, agar tidak terjadi dampak negatif dari peredaraan minuman beralkohol terutama kepada generasi muda di Bali,” harapnya. M-004

603/IX/GLH

kantor bank terdekat,” sebutnya dalam keterangan pers yang diterima kemarin (25/3).

Hal ini tambah Dewi mengatakan, diharapkan akan mendorong masyarakat menjadi lebih efisien mengingat masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunainya ke kantor BI atau kantor bank lainnya untuk melakukan penukaran.

Selain itu Dewi mengungkapkan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih efisien dalam bertransaksi keuangan, BI lewat Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) senantiasa mengajak perbankan untuk terus berupaya mendorong masyarakat menggunakan instrumen non tunai atau Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yaitu kartu debit, kartu kredit dan uang elektronik (e-money). Penggunaan APMK ini ujarnya, lebih mendorong terciptanya Less Cash Society di masyarakat.

Dewi membeberkan, salah satu program yang dilakukan adalah bekerjasama dengan toko-toko retail besar untuk mengenalkan program One Day No Cash yang dimana terdapat hari-hari tertentu yang mewajibkan pengunjung atau pembeli melakukan transaksi dan pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran non tunai termasuk uang elektronik.

Selain itu sambungnya, akan ada potongan harga dan keuntungan menarik lainnya bagi pengujung maupun pembeli yang membayar dengan alat pembayaran non tunai. “Promo ini akan berlangsung beberapa bulan sehingga masyarakat akan terdorong dan menjadi terbiasa bertransaksi dengan non tunai,” kata Dewi. W-011

FB/CAR

AA. Susruta Ngurah Putra

ada kebijakan, terkait penjualan minuman beralkohol, khususnya bir.

Politisi Partai Demokrat yang juga sebagai pemilik salah satu Supermarket di Denpasar

ini, mengaku tak ingin memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, pihaknya tetap komit agar ada pengecualian, khususnya untuk di daerah-daerah wisata. ‘’Jika peraturan ini diberlakukan akan merugikan pedagang kecil. Di samping itu, kami juga khawatir dengan pembatasan penjualan bir ini, masyarakat akan beralih mengonsumsi minuman tradisional lainnya, seperti miras oplosan. Jika ini terjadi maka akan mengancam kesehatan masyarakat,’’ tandas Susruta.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar ini juga menegaskan, dalam Permendag No. 6 / 2015, pemerintah akan membatasi penjualann minuman golongan A atau dengan kadar alkohol di bawah 5 persen. Termasuk dalam kategori ini

adalah bir dan anggur. Mengacu pada peraturan tersebut, minimarket dan warung-warung kecil nantinya akan dilarang menjual minuman beralkohol golongan A (bir dan anggur).

Jenis minuman seperti itu, nantinya hanya bisa diperoleh di supermarket, hypermarket dan bar atau pub tertentu dengan syarat hanya di minum di tempat.

Susruta pun menilai, penerapan peraturan itu jelas akan mematikan pedagang kecil, seperti para pemilik minimarket dan warung-warung di sekitar objek wisata. “Berdasarkan data, penjualan bir di supermarket dan hypermarket hanya sekitar 28 persen. Selebihnya, atau sekitar 72 persen dijual di minimarket dan warung-warung,’’ tandas Susruta. R-004

PENGUMUMAN PERIZINAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (MONEY CHANGER)

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan dalam rangka mendukung tercapainya kegiatan pariwisata di Bali yang aman dan nyaman, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Setiap Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA BB/money changer wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

2. Persyaratan dan Tata Cara Perizinan, diatur sebagai berikut: a. Calon Penyelenggara KUPVA BB/money changer menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. b.

Permohonan Izin disampaikan kepada: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Jl. Letda Tantular No. 4 Denpasar – Bali 80234 c.Persyaratan Dokumen Perizinan (secara garis besar): 1. Surat Permohonan 2. Fotokopi Akta Pendirian badan hukum Perseroan Terbatas dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian Traveller’s Cheque (TC) 3. Fotokopi pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM 4. Dokumen pendukung masing-masing Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi 5. Surat pernyataan bermeterai cukup dari masing-masing Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; tidak tercantum dalam daftar kredit macet; tidak pernah dihukum karena tindak pidana dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. Bukti setoran modal 7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 8. Fotokopi bukti kepemilikan/sewa tempat usaha 9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha 10. Neraca Perusahaan 11. Struktur Organisasi Perusahaan 3. Informasi Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KUPVA BB adalah sebagai berikut : a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank; b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/DPM tanggal 10 Mei 2012 tentang Perizinan, Pengawasan, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

4. Untuk informasi lebih lanjut dan lebih detail dapat mengakses website www.bi.go.id atau menghubungi: Klinik Penyelenggara Sistem Pembayaran Unit Pengawasan, Perizinan dan Informasi Penyelenggara Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Lt. I Jl. Letda Tantular No. 4, Denpasar Jam kerja: Senin – Jumat, Pk. 09.00 – 17.00 WITA (hari libur nasional tutup) Telp. 0361 248 982 ext. 8257 (Sdri. Putu Sulastri) dan ext.8206 (sdr. Ikhsan) Seluruh proses perizinan GRATIS, tanpa dipungut biaya

Demikian disampaikan, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.

114/III/KTR

639/XI/KTR

Layouter: Zohra

FAJA R BALI

KAMIS, 26 MARET 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

KEPUTUSAN MENKUMHAM

115 Anggota DPR Teken Hak Angket JAKARTA-Fajar Bali Fraksi partai koalisi non pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat berhasil mengumpulkan 115 suara penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Inisiator hak angket, Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin mengklaim hak angket didukung oleh lima fraksi dari koalisi non pemerintah.

“Semuanya terwakili dari lima fraksi dan sesuai dengan Un-

dang-Undang MD3,” kata Ade di Ruang Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (25/3). Mereka menyerahkan surat tersebut sore kemarin saat rapat pimpinan DPR. Meski Ade mengklaim didukung lima fraksi koalisi, namun hanya ada perwakilan dua partai non Golkar yang hadir saat rapat dan pengumuman yaitu Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. PKS diwakili oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini, Abdul Hakim, dan Nasir

Jamil, sementara Gerindra diwakili oleh Desmond Junaidi Mahesa dan Achmad Riza Patria.

Angket diajukan untuk mempertanyakan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono dengan dasar pertimbangan Mahkamah Partai. Ade menilai keputusan menteri tak berdasar dan manipulatif karena hanya dua hakim mahkamah yang memberikan keputusan.

Desmond berpendapat pihaknya turut mengajukan angket karena Yasonna terlalu mengintervensi internal partai. “Ini untuk penegakan hukum,” kata Desmond. “Gerindra pasti dukung.

Kalau bisa, kenapa cuma angket ke Yasonna? Kalau bisa sekaligus ke presiden.” Pengajuan hak angket dilakukan minimal oleh 25 anggota dewan dari dua fraksi. Setelah dibawa ke pimpinan, dewan akan menggelar rapat paripurna. KP

DARI HALAMAN 1

hati dan penuh tanggungjawab,” tegasnya.

Disela-sela pernyataan tersebut, Koster langsung menunjuk Made Gianyar dan Sang Nyoman Sedana Artha bersalaman didepan khalayak. Saat itu, terlihat keduanya masih tampak kaku. Selanjutnya, Koster menunjuk Ngakan Made Kuta Parwata juga berdiri dan langsung ditunjuk sebagai Tim Pemenangan Gita.

“Untuk memenangkan paket

Gita, pak Ketua DPRD nantinya menjadi Ketua Tim Pemenangannya,” selorohnya. Sebab, Koster kembali menekankan, sesuai aspirasi di masyarakat, pasangan ini masih sangat diharapkan.

“Hasil dari dua survei menunjukkan pasangan ini masih diharapkan oleh masyarakat,” tegasnya. Semisal jika salah satu tidak mau bagaimana? “Tidak ada istilah tidak mau. Karena ini instruksi partai, sebagai kader

partai mesti tunduk perintah induk partai” tegasnya.

Bahkan Koster juga menyentil agar kader-kader jangan biasa rewel. “Apa yang sudah kita dapat harus tetap disyukuri.

Sebab, ada juga kader yang telah berjuang puluhan tahun, tapi sama sekali tidak pernah menduduki jabatan apa pun,” sebutnya. Untuk itu, diharapkan semua kader PDIP bersatu membangun konsolidasi untuk kebesaran partai. W-002

teruannya dengan Sang Ny oman Sedana Arta, Gianyar mengaku secara personal tidak pernah ada persoalan dengan siapa pun. “Setiap orang boleh mengambil sikap. Dan paket saya adalah bagian dari sikap politik saya,” tegasnya.

Bahkan, diakui, pihaknya tidak pernah melarang siapa pun untuk mengambil sikap politik yang berbeda. Termasuk dengan sikap Sedana Artha yang melamar sebagai Calon Bupati sama-sama dari PDIP. “Saya tidak pernah melarang, tidak pernah marah ketika Pak Sang Nyoman Sedana Arta melamar sebagai calon

bupati. Nah, karena beliau sudah melamar sebagai calon Bupati, saya kan tidak mungkin berpaket dengan dia. Karena beliau juga tidak pernah datang ke saya, mau jadi wakil. Sehingga lebih cepat lebih baik saya membuat sikap juga. Karena sesuai UU mesti berpaket, saya akhirnya membuat paket dan yang dikehendaki masyarakat adalah saya berpasangan dengan pak Ngakan Kutha Parwata,” sebutnya.

Meski demikian, diakui, muara akhirnya tetap berada di tangan DPP PDIP. “Sikap saya itu, harus dihormati karena saya juga menghormati sikap orang lain. Saya

tidak pernah ngomongin sikap politik beliau. Mudah-mudahan partai juga menghormati aspirasi rakyat. Sebab, suara rakyat suara tuhan. Mudah-mudahan nantinya rekomendasi partai juga seperti itu,” sebutnya.

Secara terpisah, Sang Nyoman Sedana Artha tidak mau berkomentar banyak menyoal Pilkada Bangli, termasuk menanggapi sikap politik yang disampaikan Made Gainyar.

“Saya saat ini masih fokus untuk melakukan konsolidasi partai jelang Kongres. Urusan Pilkada, saya tidak mau komentar dulu,’ ujarnya singkat. W-002

tarkan AL saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian era presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di mana Agung Laksono pernah mendorong agar kabupaten Karangasem dengan potensi yang dimiliki untuk membangun mikrohidro.

“Saat beliau masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Pak Agung mendorong agar daerah yang memiliki potensi, segera dikembangkan sehingga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar,”tandasnya.

Geredeg membantah per-

temuan dengan Agung Laksono membicarakan mengenai langkah politik yang akan diambil oleh DPD Golkar Karangasem kubu Sudikerta.

“Tidak ada sama sekali membahas mengenai partai atau langkah politik yang akan diambil oleh Golkar Karangasem. Pertemuan tersebut guna bertukar pikiran mengenai konsep dan gagasan yang pernah disampaikan oleh Pak Agung saat menjabat sebagai Menko,” tandasnya.

Berkaitan dengan gejolak politik yang masih membelenggu Partai Golkar, Bupati

Karangasem ini mengatakan, kekisruhan yang terjadi dalam internal partai sepenuhnya menjadi urusan elit Partai Golkar di pusat. Di mana saat ini, DPP Partai Golkar versi Munas Bali sedang menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Partai Golkar didaerah sama sekali tidak ada persoalan dan masih menunggu hasil dari gugatan tersebut. “Kita masih menunggu keputusan inkrah. Untuk itu, kita hargai proses hukum yang sedang berjalan,”jelasnya. M-007

Koster Pertahankan Paket Gita Agustus. Lebih lanjut menyoal persaingan yang terlihat antar kedua kandidat, Koster menilai wajar-wajar saja.

“Perjuangan yang dilakukan dalam proses demokrasi antar kader adalah wajar-wajar saja. Yang terpenting adalah apapun nantinya keputusan partai, apapun keputusan DPP partai kita wajib tunduk untuk mengamankan dengan sepenuh

Gianyar Ngotot Deklarasikan Gipar

DARI HALAMAN 1 deklarasi paket Gipar. “Deklarasi jalan terus,” tegas Made Gianyar saat ditemui disela-sela Safari Kesehatan dan Bhakti Sosial PDIP di desa Peninjoan, Tembuku, Bangli, Rabu (25/3).

Sesuai agenda, deklarasi pasangan Made Gianyar dengan Ngakan Kutha Parwata ini akan dilakukan pada Kamis (26/3) di Lapangan Umum Kintamani.

Menanggapi pernyataan Wayan Koster, Made Gianyar menganggap itu masih belum final. “Pernyataan pak Koster belum final.”

Lebih lanjut, menyoal perse-

Akui Bertemu AL, Geredeg Bantah Membelot DARI HALAMAN 1 Geredeg mengatakan, pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar membahas persoalan lain, bukan mengenai partai. “Pertemuan dengan Agung Laksono pada Minggu (22/3) lalu membahas mengenai persoalan mikrohidro air pembangkit listrik,”jelas Geredeg di Denpasar, Rabu (25/3) kemarin.

Pengurus DPP Golkar ini melanjutkan, pertemuan dengan Agung Laksono untuk bertukar pikiran mengenai gagasan yang pernah dilon-

Disdukcapil Diminta Siapkan DP4 DARI HALAMAN 1 Penegasan tersebut disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, H. Irman di sela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di gedung Wiswa Sabha, Rabu (25/3) kemarin.

Irman menyampaikan sudah sempat berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali terkait pelaksanaan Pilkada serentak.

Setelah melalui proses yang alot, akhirnya diputuskan bahwa enam Pilkada Kabupaten/Kota di Bali akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

Dengan demikian, KPU

kabupaten/kota dipastikan sudah menyusun persiapan.

Di samping tahapan, yang tak kalah penting menurut Irman adalah ketentraman dan keamanan di Bali. Kedua hal itu dinilai sangat penting, utamanya sebagai salah satu faktor penentu kesusksesan Pilkada serentak di Bali.

“Saya sudah koordinasi dengan KPU, dan telah disepakati tanggal 9 Desember 2015 pelaksanaan Pilkada serentak.

Jelang Pilkada tersebut, kami harap seluruh pihak meningkatkan ketentraman dan keamanan di Bali,” harapnya.

Kesuksesan Pilkada inipun dikatakan akan sangat menentukan, rencana Indonesia menggelar Pilkada serentak

pada tahun 2027 mendatang.

Selain mengingatkan stabilitas keamanan, dalam kesempatan tersebut perwakilan Kemendagri ini mengaku akan bertemu dengan seluruh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di Bali. Tujuannya, untuk membicarakan mengenai Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Dalam koordinasi tersebut, Disdukcapil yang akan menggelar Pilkada diharapkan mulai menyiapkan DP4. Lantaran kini metode penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya.

Apabila sebelumnya, kepala daerah dan Mendagri juga menyerahkan DP4 ke KP, kini

cukup dengan sistem ‘satu pintu’ saja. Masing-masing Disdukcapil menyerahkan DP4 ke Mendagri, selanjutnya diverifikasi. Apabila sudah rampung dan valid, barulah diserahkan ke KPU. Dengan demikian, Irman yakin tidak akan terjadi tumpang tindih apalagi perbedaan data.

“Dari pusat satu data, agar tidak ada lagi perbedaan data. Data dari Mendagri itu kan dari daerah juga.

Tepatnya dari kabupaten/ kota. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk sosialisasikan hal ini dan menyarankan agar mereka mulai mempersiapkan data,” tegasnya. W-019

rekonstruksi, revitalisasi, dan penggalian. Artinya yang hampir atau sudah punah direvitalisasi. Baik di dalam parade ataupun lomba. Tapi beberapa kabupaten tidak ikut padahal kita wajibkan. Seperti Buleleng, alasannya konsen ke Porprov sehingga Buleleng sebagian lomba tidak diikuti,” paparnya.

Ketika disinggung mengenai minimnya dana pembinaan dari Pemprov terhadap sekaa dan dikhawatirkan jadi penyebab menyusutnya partisipasi, Dewa Beratha menampik.

Katanya, PKB tahun 2015 yang dianggarkan Rp 5 miliar lebih, 95 persen di antaranya diporsir untuk sekaa-sekaa yang akan tampil.

Sedangkan sisanya, barulah dimanfaatkan untuk persiapan. Di samping itu, menurutnya pembinaan terhadap sekaa juga menjadi tanggung jawab kabupaten/kota melalui dana sharing. Selain itu setiap pagelaran PKB, Pemprov Bali juga menyalurkan dana ke kabupaten/kota untuk pembinaan kesenian. Dana tersebut disalur-

kan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan jumlah yang bervariasi kisaran Rp 200 juta hingga Rp 240 juta.

Walaupun partisipasi enam kabupaten/kota minim, Dewa Beratha yakin tidak akan mengurangi kemeriahan PKB 2015.

Lantaran, jauh-jauh hari keenam kabupaten/kota tersebut telah menyampaikan ke Dinas Kebudayaan. Sehingga, jadwal lomba, parade, dan pagelaran PKB tahun 2015 pun disusun berdasarkan kabupaten/kota yang siap. W-019

11

Yusril Akui Kepemimpinan Agung Sah Saat Ini JAKARTA-Fajar Bali Kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra mengakui kepemimpinan Agung Laksono di Golkar sah untuk saat ini, sampai ada putusan penundaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Sebelum ada penundaan (PTUN) keputusan itu (SK Menkumham) sah dan berlaku sampai detik ini. Sampai saat ini (yang sah) masih pak Agung, termasuk keputusan-keputusan yang mereka ambil, termasuk membentuk fraksi," kata Yusril di Ruang Pimpi-

nan Fraksi Partai Golkar, di Jakarta, Rabu petang.

Yusril mengatakan sejauh ini pihaknya telah memohon kepada PTUN untuk mengeluarkan surat penundaan atas Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono.

Menurut Yusril, apabila surat penundaan dikabulkan PTUN maka kepengurusan Golkar yang sah otomatis dikembalikan dibawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. "Kami harap dalam waktu singkat majelis hakim PTUN bisa mengambil kepu-

tusan," kata Yusril.

Lebih jauh Yusril mengatakan meskipun kepengurusan Agung Laksono sah hingga ada putusan penundaan dari PTUN, namun kubu Agung Laksono tidak bisa serta-merta mengirimkan surat kepada pimpinan Fraksi Golkar Ade Komarudin untuk meninggalkan ruangannya.

"Pergantian fraksi harus melalui pimpinan dewan, dan pimpinan dewan harus membawanya ke sidang paripurna.

Jika itu belum terjadi, maka tidak bisa mengirim surat menyuruh meninggalkan ruangan," kata dia. AN

Penemuan Mayat Tak Pengaruhi Wisatawan GIANYAR-Fajar Bali Penemuan mayat di kampung turis Ubud beberapa hari yang lalu, ternyata tidak begitu memberi dampak besar terhadap wisatawan di beberapa objek pariwisata di Kabupaten Gianyar. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, I Ketut Adisandiana, Selasa (24/3) saat ditemui diruang kerjanya. “Memang ada sedikit pengaruhnya, tapi tak signifikan. Kunjungan wisatawan masih seperti biasa,” bebernya.

Dirinya melanjutkan, hal tersebut disebabkan karena sebagian besar wisatawan yang datang ke beberapa objek pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar, pada

I Ketut Adisandiana umumnya sudah memahami situasi dan kondisi tersebut, yang mana kejadian seperti itu dapat terjadi dimana saja. Meskipun beberapa wisatawan telah mema-

hami kondisi dan keadaan tersebut, akan tetapi dirinya berharap, semua komponen yang ada (baik yang bersentuhan langsung dengan industri pariwisata mapun tidak) dapat terus meningkatkan keamanan di masing-masing daerahnya demi kenyamanan bersama.

“Wisatawan yang datang ke beberapa daerah pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Gianyar, menurut saya sudah mengerti terkait dengan kondisi tersebut. Meskipun demikian dalam hal ini kami tetap berharap, agar semua komponen yang ada di Kabupaten Gianyar menjaga keamanan bersama.

Jika Gianyar taka man, maka wisatawan akan ogah berkunjung ke sini,” cetusnya. M-004

sudah mengerang kesakitan.

“Saya sendiri menangis rasanya ketika melihat mereka mengerang kesakitan”, ujar Diksa. Dia jujur saja bahwa di desanya masih banyak masyarakat miskin. Dia mengakui telah banyak warga desanya dibantu bedah rumah (9 unit bedah rumah), bantuan program Gerbangsadu, dan Simantri. Diksa merasakan program itu sangat besar perannya dalam meningkatkan taraf hidup warganya.

“Kami sesungguhnya sudah merasakan bantuan Pemprov, kami sudah dapat Gerbangsadu, bedah rumah dan Simantri, tapi apa boleh buat kondisi riil yang ada patut kami sampaikan, bahkan nanti saya akan ajukan

usulan bantuan ke Pemprov”, ujar Perbekel yang dikenal vokal ini, sembari mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas perhatian Gubernur Bali Made Mangku Pastika kepada desanya.

Diksa juga memuji program Bali Mandara, baik Gerbangsadu, JKBM, Simantri dan lain-lainnya karena sangat menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Dia mengatakan masyarakat sangat merasakan manfaat program tersebut.

“Program itu sangat bagus, kami bukan memuji, memang obyektif saja, maka kata kunci kami lanjutkan dan lanjutkan program Bali Mandara, siapapun Gubernurnya nanti”, tutupnya. W-002

Guna mengintensifkan pencarian, Tim SAR Polda Bali kemudian dihubungi. Tim SAR yang tiba di DTW Tanah Lot juga melakukan pecarian dengan menyisir bagian tepi ka-

rang, karena tingginya gulungan ombak dan derasnya arus.

Hingga berita ini diturunkan, keberadaan korban yang tinggal di Sesetan, Denpasar ini belum diketahui. W-004

FB/AGUNG

Warga Kulit Bersisik Minta Bantuan Obat DARI HALAMAN 1

mereka cekak biaya.

Perbekel Desa Abang Batudinding, Kintamani, Bangli, I Made Diksa Rabu (25/3) kemarin mengakui banyak warga di desanya mengalami kulit bersisik. Penderitaan yang dialami 3 warganya sudah sejak lama. Dia berharap Gubernur Bali Made Mangku Pastika dapat memberikan perhatian. Bukan saja perhatian dalam bentuk bantuan cream, tetapi lebih dari itu adalah perlunya penelitian dan pengobatan. Karena selama ini belum ada obat yang ditemukan. Untuk menghilangkan rasa sakit sementara, mereka biasanya menggunakan cream.

Begitu cream terlambat, mereka

Pengunjung Tanah Lot Hilang Terseret Ombak DARI HALAMAN 1

petugas Life Guard menemukan tubuh korban. Pencarian dilakukan dengan cara menyisir tepi karang.

Partisipasi Enam Kabupaten Mulai Kendor

DARI HALAMAN 1 minimnya partisipasi dari kabupaten/kota. Apakah karena di kabupaten/kota itu, kesenian yang dilombakan sudah tidak ada lagi, ataukan karena masalah dana. Padahal menurut Dewa Beratha, PKB merupakan kesempatan untuk merevitalisasi kesenian yang nyaris punah ataupun mulai terlupakan.

“Apakah betul-betul kesenian itu tidak ada lagi, atau karena masalah pendanaan. Sesungguhnya PKB itu kesempatan

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

12

POLITIK Alur Koalisi Bali Mandara Masih Gamang

FAJA R BALI

KAMIS, 26 MARET 2015 l Tahun XV

Suara PARLEMEN

Fahri: Penyadapan KPK Sering Tidak Transparan JAKARTA-Fajar Bali Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan seseorang sebagai calon tersangka kasus korupsi. Menurut dia, KPK kerap tidak transparan kepada publik saat menetapkan calon tersangka.

Fa h r i m e n c o n tohkan, sebelum menetapkan seorang calon tersangka, KPK kerap melakukan FB/IST penyadapan untuk Fahri Hamzah mencari alat bukti.

Namun, ketika diklarifikasi langkah penyadapan yang dilakukan oleh DPR, KPK enggan mengungkapkannya.

"Penyadapan oleh KPK sering tidak transparan dan pada saat DPR akan meminta klarifikasi, para pimpinan KPK menyatakan bahwa hal tersebut merupakan rahasia perusahaan," kata Fahri saat diskusi bertajuk "Kenapa KPK Terancam?" di Institut Peradaban, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Fahri menilai, sikap KPK yang demikian menunjukkan jika lembaga antirasuah itu terkesan arogan. KPK seakan sembunyi di balik kekuasaannya yang besar dalam melaksanakan praktik pemberantasan korupsi.

Padahal, kata dia, penyadapan yang kerap dilakukan KPK sering kali bertentangan dengan hak asasi manusia. Tugas utama KPK adalah membantu meningkatkan kinerja dua lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung, dalam menjalankan tugasnya yang sama.

Sementara itu, mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, mengatakan, di dalam UU KPK disebutkan jika korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Karena itu, diperlukan penanganan yang luar biasa oleh lembaga yang luar biasa pula untuk menyelesaikannya.

"Aturan yang mengatur dalam hukum acara KPK berbeda dengan KUHAP, seperti pemeriksaan seorang tersangka, tidak perlu izin atasan dan boleh melakukan penyadapan terkait kasus korupsi," katanya.

Abdullah menilai wajar apabila KPK memiliki kesan seperti yang disebutkan Fahri. Menurut dia, dalam pemberantasan korupsi, sebuah lembaga tidak boleh ragu. Pasalnya, dampak yang ditimbulkan akibat praktik korupsi itu sangat besar.

"KPK yang terlihat haus atau ganas dalam memberantas korupsi disebabkan mereka melihat dampak yang luar biasa dari kejahatan korupsi," ujarnya. KP

Raker Dewan, Bahas Ranperda Pertanian Terbentur Data NEGARA-Fajar Bali Untuk menggenjot agar Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dapat segera disahkan, maka DPRD Jembrana menggelar rapat kerja (raker) dengan sejumlah SKPD terkait Rabu (24/3) kemarin. Dalam raker, tampaknya masih menemui jalan buntu, sebab data yang diperlukan dalam pembahasan tersebut perlu dilengkapi dan rapat pembahsan akan dilanjutkan kembali.

Raker dipimpin langsung Ketua Komisi A, Ni Made Sri Sutharmi dan Ketua Komisi C, IB Susrama. Tak hanya membahas ranperda tentang pertanian saja, tetapi juga membahas terkait ranperda tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).

Masih belum adanya titik temu soal ranperda lahan pertanian tersebut, karena terkait dengan perlindungan pertanian dari hasil koordinasi Dinas Pertanian, belum dapat dapat ditetapkan, karena data luas lahan pertanian berbeda. Mulanya 6.856 Ha. Namun data terakhir ternyata luas lahan pertaaniannya seluas 6.798 Ha. Intinya para Kelian Subak, sepakat dengan ranperda inisiatif dewan tersebut, namun dinas tampaknya belum sosialisasi kepada pemilik lahan.

Terkait dengan pengkavlingan tanah yang sekarang ini cukup merambah di Jembrana, menurut Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pemkab Jembrana, I Komang Suparta menyebutkan sampai saat ini belum ada peraturan yang mengaturnya, Persoalan ini, sebagai leading sektornya yakni Bagian Tata Pemerintahan Setda Jembrana. Dijelaskan juga pemberian ijin, juga dapat dilakukan apabila kepemilikan tanah sesuai dengan tata ruang yang ditentukan.

Selanjutnya dalam Ranperda RDTR tersebut, dari Bappeda juga menjelaskan hasil uji materi teknis di Kementrian PU, terdapat koreksi geometris serta penyempurnaan peta ciitra. Total luas tata ruang Jembrana, 84.000 hektar diantaranya kawasan Lindung 41 ribu hektar dan kawasan Budidaya 51 ribu hektar. Menurut Kadis PU Jembrana, I Gusti Putu Mertadana, sesuai amanat UU Nasional setiap Kabupaten/Kota untuk memiliki perda RTRW. Ketua Komisi C, IB Susrama menegaskan sekarang ini Jembrana sudah memiliki Perda terkait RTRW, sehingga diharapkan SKPD untuk mengarah pada perda RTRW. Dia melihat masih ada perbedaan antara Kementrian Pertanian dengan Dinas Pertanian.

Karena itu, sosialisasi pada para petani sebagai pemilik lahan, akan menghadapi kendala. Pemerintah berkewajiban, untuk memberikan anggaran dalam bentuk insentif .

Salah satu anggota Komisi A, Komang Dekritase masih melihat belum akuratnya data luasan hektar lahan pertanian. Bahkan data-data ijin pengkavlingan, yang diharapkan segera diterima dewan, ternyata sampai sekarang belum juga diterima. Dia bertanya bila selama ini membayar atas kavling-kavling tersebut. “Kalau selama ini, pengkavlinan tanah ada pembayarannya lalu untuk siapa,” ujarnya. Rapat kerja kemarin akhirnya ditunda dan dewan tetap memiinta kelengkapan data terkait lahan pertanian. W-003

Pasca pengesahan kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol dibawah nahkoda Agung Laksono, sepertinya mulai berpengaruh pada peta politik di Bali dalam menghadapi perhelatan Pilkada serentak di enam Kabupaten/Kota di Bali. Kegamangan mulai muncul pada Koalisi Bali Mandara untuk Pilkada di Kabupaten Jembrana.

Pasalnya, alur koalisi belum didapat karena gejolak politik dalam partai Golkar belum mendapat titik terang.

DENPASAR-Fajar Bali Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Bali Nengah Tamba mengatakan, alur koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Bali Mandara dalam menghadapi Pilkada di kabupaten Jembrana belum mendapat alur koalisi yang pasti. Pasalnya, partai Golkar sangat berpengaruh pada kemantapan dari Ko-

alisi Bali Mandara (KBM).

"Alur koalisi belum di dapat, masih menunggu kepastian dari partai Golkar. Mudahmudahan dalam waktu dekat dapat diselesaikan persoalan di internal partai. Golkar sangat berpengaruh pada kemantapan koalisi,"jelas Tamba, di Denpasar, Rabu (25/3) kemarin.

Dijelaskan lebih lanjut,

MANGUPURA-Fajar Bali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung kembali menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten L a n gka t , S u m a t ra U t a ra .

Kunjungan ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Badung, Ketut Suiasa. Dalam kunjungan kali ini, Suiasa menjelaskan tentang PAD K a b u p a t e n B a d u n g ya n g mencapai 3,5 triliun.

Selain menjelaskan tentang PAD yang diperoleh dari PHR, Suiasa juga menjelask a n t e n t a n g ke b e ra d a a n desa adat dan desa dinas di Bali khususnya di Badung.

"Desa adat dan desa dinas di Bali ini memiliki perbedaan te t a p i s a l i n g b e r s i n e rg i .

Kalau desa dinas mengurusi masalah administratif, desa adat di Bali mengurusi masalah adat dan budaya," ucap politisi Golkar ini, Rabu (25/3) di Puspem Badung.

Selain menyoroti masalah desa adat dan desa dinas,

S u i a s a j u ga m e n j e l a s ka n mengenai kebijakan pemerintah mengenai penggunaan style dan ornamen bergaya Bali di setiap bangunan terlebih hotel. "Karena Badung ini daerah wisata, otomatis banyak hotel atau villa. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan unsur style dan ornamen Bali merupakan wujud pemerintah agar kesenian Bali terus terjaga," lanjutnya.

Ro m b o n ga n D P R D K a bupaten Langkat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD-nya, Terbit Rencana, PA , S e . m e n g a k u s a n g a t kag u m d en gan komp leks Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Menurutnya, bangunan di Puspem sangat "Bali" dan hal ini mencerminkan Bali benar-benar konsisten menjaga seni dan budayanya ditengah gempuran globalisasi yang sangat kuat sekali sekarang ini.

M-005*

meskipun saat ini Menteri Hukum dan Ham telah mengakui kepengurusan partai Golkar kubu Agung Laksono tetapi kedua belah pihak masih saling klaim. Maka dari itu, masih menunggu partai Golkar memantapkan sikap politik dan kepastian hukum tetap atau inkrah kepengurusan mana yang sah.

"Siapa pun nantinya yang sah, misalnya kubu Agung Laksono kita akan sediakan waktu untuk membangun ruang dialogis guna menyamakan visi dan misi dan memulai proses dari awal.

Kalau kubu Ical diakui, kita tentunya berjalan seperti biasanya,"jelas Tamba yang juga merupakan Ketua Komisi III DPRD Bali.

Dalam mengusung bakal calon nantinya. lanjut Tamba, tentunya akan melibatka n t i m s u r ve i i n d e p e n den, dimana bilamana suatu partai dalam Koalisi Bali

Mandara memperoleh suara terbanyak, partai tersebutlah yang berhak untuk meletakan jabatan sebagai calon bupati. Namun, tidak menutup kemungkinan partai koalisi lain juga mempunyai peluang yang sama. Oleh karena itu, akan dilakukan uji kompetensi calon dengan melibatkan tim survei independen.

"Kalau survei independen mengatakan partai A atau B yang lebih besar baik dari peroleh suara, kapabilitas calon, dan tingkat keterpilihan yang tinggi di masyarakat, mari kita dorong bersama. Kita tujuan untuk menang dengan dengan melalui proses penjaringan yang baik, bukan kita gagah-gagahan mencalonkan diri. Ada proses yang harus dilalui,"tegasnya.

Dalam menentukan koalisi parpol yang tepat apakah mengakomodir pihak Agung Laksono atau pihak Aburizal

Bakrie tentunya akan mengacu juga pada peserta pemilu yang sudah diverifikasi secara resmi oleh KPU. "Saat ini KPU juga belum bersikap. Kita juga akan melihat KPU. Kalau KPU sudah memverifikasi peserta pemilu dari partai politik yang sah, tentunya hasil verifikasi tersebut yang dijadikan rujukan dalam memantapkan Koalisi Bali Mandara untuk bertarung dalam Pilkada di Jembrana"tandasnya.

Dikatakan lebih lanjut, sambil memantapkan alur koalisi, dapur partai Demokrat akan tetap mempersiapkan infrastruktur dan penggodokan kader potensial. Partai Demokrat akan tetap menjalin komunikasi dan konsolidasi politik dengan mitra koalisi yang ada di Jembrana.

"Dapur partai akan tetap dipersiapkan. Partai akan intens menjalin komunikasi politik dengan mitra koalisi di Jembra,"ucap Tamba. M-007

DPRD Badung Terima Kunjungan DPRD Langkat

FB/EFLIN

CINDERAMATA-Wakil Ketua DPRD Badung, Ketut Suiasa menerima cinderamata dari Ketua DPRD Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Terbit Rencana, PA, SE, di Puspem Badung kemarin.

PAN Bentuk Tim Kecil Hadapi Pilkada Serentak

Hanafi Rais

FB/IST

JAKARTA-Fajar Bali Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais mengatakan, partainya akan membentuk tim kecil untuk menghadapi Pilkada langsung secara serentak pada Desember 2015. “Mekanismenya, DPP PAN akan membentuk tim kecil khusus Pilkada dan membagi beberapa zona di seluruh wilayah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa,” katanya di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (25/3).

Dia menjelaskan, tim tersebut akan mengkaji lebih dalam terkait pendekatan yang akan digunakan kepada masyarakat agar lebih efektif.

Hanafi mencontohkan, bisa

menggunakan lembaga survei atau membangkitkan peran kader PAN di daerah untuk menyerap aspirasi terkait keinginan masyarakat terhadap sosok pemimpin di daerah.

“Kami bisa saja menggunakan para kader di tingkat ranting untuk menyerap aspirasi kepemimpinan di daerah seperti apa dan juga mengenai isu perubahan,” ujarnya.

Dia menjelaskan DPP PAN memprioritaskan kadernya untuk maju dalam kontestasi dari seluruh pilkada serentak di tahun 2015. Selain itu menurut dia, PAN akan membicarakan lebih lanjut dengan Koalisi Merah Putih untuk konsolidasi dalam Pilkada. “Hingga saat ini

konsensus kami dengan KMP masih terjaga. Internal masingmasing partai sudah memiliki mekanisme lalu bicara dengan KMP,” katanya.

Hanafi mengatakan bisa saja penentuan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang disepakati KMP ditentukan berdasarkan asas proporsionalitas yaitu jumlah perolehan suara partai. Namun menurut dia semua kesepakatan dalam pilkada tergantung konsensus baru dengan KMP. “Nanti malam DPP PAN akan rapat termasuk membahas masalah pilkada serentak termasuk zona wilayah yang akan digunakan dalam pilkada,” ujarnya. KP

dalam melakukan pembahasan dua draf Ranperda yang dikembalikan itu. Apalagi, baleg juga telah melakukan konsultasi ke BPMD pusat, yang menyarankan agar hatihati menyikapi draf ranperda tentang Desa Adat dan draf ranperda Tentang Desa,jika dua dimasukan nantinya bisa rancu. "Kita sudah melakukan konsultasi ke pusat terkait itu, sarannya diminta lebih barhati-hati menyikapinya.

Jika dua dimasukan nantinya bisa rancu, makanya kami meminta bagian Hukum dan HAM agar menyempurnakan lagi draf yang di usulkan ke baleg," ujarnya.

Musna Antara juga menambahkan,meskipun baleg sendiri telah menyetujui melakukan pembahasan draf Raperda tentang pemilihan perbekel,namun itu belum berarti draf itu akan lolos menjadi Perda,karena masih tergantung pada saat rapat paripurna. Jika memang

fraksi-fraksi menyetujui untuk di bahas, barulah draf itu akan dilakukan pembahasan.

Jika memang tidak, maka secara otomatis draf ranperda itu tidak bisa di bahas. "Kalau memang fraksi-fraksi menyetujui, berarti berlanjut," ujarnya seraya mengatakan keputusannya ada pada seluruh fraksi-fraksi di DPRD Karangasem.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan HAM setda Karangasem, Suarna membenarkan, pihaknya memang diminta untuk menyempurnakan lagi dua draf ranperda yang diajukan ke baleg. Artinya, dua draf ranperda tersebut harus dijadikan satu nomor.

Pun hingga saat ini,pihaknya mengetahui kapan dua draf itu akan diajukan lagi. "Dua draf memang diminta untuk disempurnakan, sedangkan satu draf ranperda tentang pilkel sudah disetujui, dan nanti draf itu akan di paripurnakan," ujarnya. W-016

Baleg Setujui Pengajuan Draf Ranperda Pilkel Dua Draf Diminta Direvisi Ulang AMLAPURA-Fajar Bali Wacana pemilihan Perbekel yang akan dilakukan sesegera mungkin, tampaknya bakal segera terwujud. Hal ini setelah Badan Legislasi (Baleg) DPRD Karangasem menyetujui pembahasan draf Ranperda tentang pemilihan Perbekel yang diajukan bagian hukum dan HAM setda Karangasem. Hanya saja,dari tiga materi draf ranperda yang diserahkan,dua diantaranya dikembalikan lagi ke bagian Hukum dan HAM,yakni ranperda penetapan desa adat dan Ranperda desa.

Ketua Baleg DPRD Karangasem,I Nyoman Musna Antara,Rabu,(25/3) kemarin,mengatakan,dari tiga draf ranperda yang diajukan oleh bagian Hukum dan HAM,pihaknya hanya meny-

I Nyoman Musna Antara etujui satu draf ranperda untuk di ajukan ke sidang paripurna. Dua draf ranperda lagi oleh anggota baleg diminta untuk disempurnakan,dan dijadikan satu nomor. Karena selama ini,draf yang diajukan

FB/BUDIASA

dipisahkan. "Keinginan baleg agar yang dua draf itu dijadikan satu nomor,karena itu menyangkut Desa Adat dan Desa," ujar Musna Antara.

Disebutkanya, pihaknya h a r u s l e b i h b e rh a t i - h a t i

Layouter: Wiadnyana