FAJAR BALI EDISI 29 JANUARI 2015

Page 1

FAJAR BALI

KAMIS, 29 JANUARI 2015 l Tahun XV

Nurcahya Ditetapkan Komisaris BPD Bali

Pak Gubernur Kebijakan Harus Menguntungkan Pengusaha Kecil Pa ra p e n g u s a h a konstruksi mengalami persoalan, salah satunya banyaknya pengusaha yang keluar sebagai anggota Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi). Salah satu penyebab keluarnya para pengu- Pande Budiana saha itu, seperti yang disampaikan oleh Pande Budiana selaku Dewan Pertimbangan Gapensi Kabupaten Gianyar adalah makin ketatnya pemeriksaan pengawasan dan standar kompetensi, pelaksanaan tender sistem elektrik yang menyulitkan. Belum lagi ada persyaratan

KE HAL. 11

Kalau manusia mau berupaya keras penuh semangat untuk mencari kebenaran, maka dia akan mendapat nilai tidak terhingga Albert Einstein

DOMPET Dana Punia (Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan. Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Terima kasih. Penerbit 183,496,500 184,371,500 61,478,506 122,892,994

Minggu Ini Berkas Candra Dilimpahkan SEMARAPURA-Fajar Bali Kasus pengadaan lahan Dermaga Gunaksa yang m e l i b a t ka n te r s a n gka Wayan Candra kini memasuki babak baru. Rabu (28/1) kemarin Kejari Klungkung memeriksa tiga tersangka yang dalam kasus ini bertindak sebagai makelar tanah. KetigFB/DOK Suhadi anya itu adalah Dewa Ayu Budiarini, Anggara Junisari dan Luh Nyoman Hendrawati. Ketiga tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2014 lalu, sedangkan peran mereka KE HAL. 11

026/VI/W-020

DENPASAR-Fajar Bali Rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berjalan alot. Rapat empat tahunan yang bertujuan untuk pengisian jabatan komisaris ini berlangsung tertutup di Ruang Wiswa Sabha, Rabu (28/1) kemarin. Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta beserta Bupati/Walikota se-Bali turut hadir guna menyaksikan pemilihan komisaris. Lebih dari satu jam, rapat terutup inipun membuahkan hasil, dan mendaulat Ketut Nurcahya sebagai komisaris BPD Bali untuk periode kedua. Usai mengikuti rapat, Kabupaten Badung se-

FB/IST

RAPAT PEMEGANG SAHAM-Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, beserta pemegang saham luar biasa PT. Bank BPD Bali menggelar rapat umum pemegang saham di Ruang Wiswa Sabha. Dalam rapat tertutup itu mendaulat Ketut Nurcahya sebagai komisaris untuk periode kedua.

KE HAL. 11

Aksi Bunuh Diri Marak di Bali Pasien RSJ Bangli Gantung Diri dengan Selimut Ketua PHDI Sebut Bunuh Diri Dilarang, Gubernur Buat Kajian Khusus

Pesan Inspiratif

Rp Rp Rp Rp

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Gelar Rapat Pemegang Saham

Selamat Pagi

Saldo Per 28 Januari 2015 Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

HARIAN UMUM TERBIT SEJAK TAHUN 2000

Tahun 2015 seolah jadi tahun bunuh diri di Bali. Betapa tidak, peristiwa bunuh diri kian marak di tahun ganjil ini. Pelaku aksi ngulah pati ini juga beragam, dari pelajar, pengusaha, seorang petani, bahkan sampai anggota dewan. Informasi terbaru, aksi bunuh diri dilakukan oleh pasien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali bernama Komang Asia Suayadnyana (27). Ia bunuh diri dengan cara menggantungkan leher di kamarnya Rabu (28) dini hari.

BANGLI-Fajar Bali Rumah sakit jiwa (RSJ) di Bangli digegerkan dengan

aksi bunuh diri yang dilakukan seorang pasien gangguan jiwa berat, I Komang Asia

Suadnyana (27) warga Desa Tiga, Susut, Bangli. Pria ini nekat bunuh diri dengan cara gantung leher dengan selimut di kamarnya (Kamar Abimayu) Rabu (28/1) dini hari. Suayadnyana sudah didapati menjadi mayat oleh petugas setempat pada pukul 01.00 dini hari. Direktur RSJ Provinsi Bali, Bagus Gede Darmayasa ketika ditanya soal kasus gantung diri menjelaskan, bahwa

Kasus Bunuh Diri

Awal Tahun 2015 di Bali

Komang Asia Suadnyana memang menderita gangguan jiwa berat. Ia telah melalui pengobatan jalan 3 kali dalam tahun 2013. Pada tanggal 26-10-2014 dia sempat diopname di RSJ. Melalui pengobatan intensif pihak RSJ, menurut Bagus Darmayasa, kondisi Suadnyana sudah membaik. Bahkan sudah siap dipulangkan. Tetapi keluarga korban KE HAL. 11

Jokowi Disebut Presiden Anti Rakyat

DEMO-LSM Anti Korupsi di Bali mengkritik sikap Presiden Jokowi.

FB/REDY

DENPASAR-Fajar Bali Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi yang terdiri atas sejumlah aktivis LSM, Mahasiswa dan Jurnalis menggelar aksi demonstrasi peringatan 100 hari masa kerja Persiden Jokowi-JK di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandhi, Rabu (28/1). Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) menyatakan keprihatinan dan kekecewaan terhadap tata kelola penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya AMBAK menilai politisasi dan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan pemerKE HAL. 11

• Seorang pemilik usaha penggergajian kayu Wayan Suardika (34) asal Banjar Kesambi Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel gantung diri, Senin (4/1). • Seorang pelajar putri, berinisial AMD (14), nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di tangga rumahnya di Jalan Kertapura Gang Sagina Utara, Denpasar, pada Rabu (7/1) dini hari. AMD yang duduk dibangku kelas II SMP itu nekat gantung diri dengan selendang. • I Wayan Darsa, (48) yang merupakan Anggota Fraksi PDIP DPRD Denpasar 2014-2019, ditemukan tewas gantung diri di rumahnya, Jumat (9/1) siang. Belum diketahui pasti, apa motif di balik aksi ngulah pati (bunuh diri) korban Wayan Darsa. • Satu keluarga yang terdiri dari lima orang ditemukan

Masyarakat Diimbau Tak Konsumsi Apel Granny Smith Pastikan Apel Berbakteri, Distan Kirim Sampel ke Surabaya DENPASAR-Fajar Bali S e j a k b e b e ra p a h a r i , masyarakat dikejutkan dengan temuan bakteri yang diduga menjangkiti buah. Tepatnya apel jenis Gala dan Granny Smith. Sejak Bulan Oktober tahun lalu, bakteri ini diinformasikan sudah menyebar ke Amerika Serikat, bahkan menelan 7 korban mening-

IB. Wisnuardhana

FB/DIAH

gal dunia. Seiring pergerakan waktu, informasi inipun mulai

KE HAL. 11

PHDI Juga Tolak Eksekusi Mati di Bali DENPASAR-Fajar Bali Harapan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika agar eksekusi mati terpidana Bali Nine tidak dilangsungkan di Bali mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Rabu (28/1) kemarin, Ketua PHDI

Bali, IGN Sudiana menegaskan tidak ada lokasi khusus untuk melakukan eksekusi mati di Bali. Apalagi dengan adat/budaya yang mengikat, sehingga tak sembarang tempat dapat digunakan. Ketika dikonfirmasi kemarin, IGN Sudiana mengimbuhkan, penolakan itu tidak hanya dilatari oleh

faktor pariwisata saja. Namun, dari kaca mata PHDI Bali, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Di antaranya, tidak ada lokasi pasti untuk pelaksanaan eksekusi. Sedangkan, jika memanfaatkan sembarang lokasi, diyakini akan memicu pro dan kontra. Lantaran

KE HAL. 11

Terima Bantuan Gubernur Pastika, Sarni Menangis Kadisosnakertrans Bangli Harapkan Aparat di Bawah Tak Tidur Baru sehari diberitakan media, bantuan pun datang menghampiri keluarga miskin di Dusun Penida Kaja, bernama Nyoman Roi. Suami Ni Nyoman Sarni ini mendapat bantuan dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika berupa beras dan uang. Pasutri ini menerima bantuan seraya meneteskan air mata. BANGLI-Fajar Bali Gubernur Bali, Made Mangku Pastika sangat responsif terhadap kemiskinan di Bangli. Buktinya Rabu (28/1) kemarin, Gubernur mengutus Biro Humas Setda Provinsi Bali yang diwakili Kabag Publikasi, I Made Ady Mastika, untuk memberi bantuan pada

FB/IST

BANTUAN-Gubernur Bali Made Mangku Pastika melalui Biro Humas Provinsi menyerahkan bantuan pada Nyoman Roi dan Sarni.

I Nyoman Roi (57), warga Dusun Penida Kaja, Desa Tembuku, Bangli. Bantuan yang diberikan berupa beras (50 kg) dan uang. Saat itu Ady Mastika sempat mendengar keluh kesah istri Roi yakni Ni Nyoman Sarni. Dia meneteskan air mata secara spontan ketika menceritakan soal derita yang mereka alami. Dia menuturkan soal cacat fisik suaminya akibat jatuh dari pohon cengkeh yang berakibat tak bisa bekerja karena sakitnya sering kumat. Sementara dirinya tak bisa bekerja dengan baik, karena dia juga sakit-sakitan akibat operasi pada perutnya sekitar 4 bulan lalu. Bahkan tragisnya lagi, tutur dia, anak pertamanya juga sakit-sakitan. Saat menceritakan itu spontan Sarni menangis sigsigan, sambil menyinggung soal rumahnya yang masih berdinding kampil dan rangka atas bangunan yang sudah terancam jebol,

KE HAL. 11

444/XII/BGS

ONLINE: www.fajarbali.com

Layouter: dejerie

join facebook.com/fajar.bali


2 Mandor Sang Jambret Diciduk DENPASAR-Fajar Bali Mandor proyek yang satu ini lagi apes, sebut saja tersangka Jasmin (24). Bersama temanya, Haryanto (buron) tersangka mengendarai Sporty Yamaha R25 dan menjambret korbannya, Dwi Kamala Putri yang melintas di Jalan Mahendradatta, Denpasar, pada 24 Januari malam lalu. Nahas, jajaran buser Polsek Denbar menangkapnya di Kuta dengan barang bukti hasil jambretan. Tersangka Jasmin dan Haryanto beraksi di Jalan Mahendradatta sekitar pukul 23.00 Wita. Setelah melihat korbannya, keduanya langsung action dan menjambret tas korbannya Dwi Kamala Putri yang hendak pulang ke rumahnya di Jalan Gunung Gede Gang Manggis, Denpasar. Apesnya, saat dijambret korban terjatuh dari motor. “Sempat terjadi tarik menarik tas dan korban terjatuh,” jelas Kapolsek Denbar Kompol Joni Antara Putra didampingi Kanit Reskrim AKP Agustiawan Selasa (28/1) kemarin. Kapolsek mengatakan korban melaporkan dijambret dan kehilangan tas berisi dua HP, kartu kredit, dan uang Rp 150 ribu. Setelah diselidiki polisi akhirnya menangkap tersangka diseputaran Pantai Kuta, pada Sabtu (24/1) sekitar pukul 17.00 Wita. Tersangka Jasmin tinggal di Nusa Dua dan merupakan mandor proyek di Nusa Dua hanya mendapat bagian satu handphone Blackberry dan dua credit card punya korban. Pelaku asal Glora, Jawa Tengah ini juga pemilik Yamaha R25 DK 3413 OD yang ikut disita sebagai barang bukti. "Uang dan barang korban lainnya dibawa oleh Hr,"ujarnya. Kepada penyidik tersangka Jamisn mengaku mengenal Hariyanto di proyek. Tapi dia berdalih tidak menyangka akan diajak menjambret oleh temannya. Maunya hanya sebatas jalan-jalan mengingat motornya baru seminggu dibeli. "Saya jalan jalan untuk mengggoda cewek saja tapi teman saya yang jambret,” dalihnya. R-005

Berlangsung Sengit, Saksi BPKP Ungkap ‘’Lepping’’

METRO KOTA

FAJA R BALI

KAMIS, 29 JANUARI 2015  Tahun XV

Tim Gegana Brimobda Polda Turun Tangan

Polresta Digegerkan Koper Berisi Baju DENPASAR-Fajar Bali Polresta Denpasar dihebohkan penemuan koper di depan gerbang timur, pada Rabu (28/1) kemarin. Tim Gegana Brimobda Polda Bali turun tangan kelokasi dan mengamankan koper tak bertuan tersebut. Setelah dibuka ternyata isinya baju dagangan. Koper berwarna hitam itu awalnya ditemukan oleh seorang anggota Provost Polresta Denpasar yang sedang berjaga sekitar pukul 06.30 Wita. Koper tak bertuan itu tergeletak begitu saja di depan gerbang timur. Namun petugas Provost tidak berani membuka karena takut isinya bom. Penemuan itu membuat jajaran Polresta Denpasar panik. Akhirnya, penemuan itu dilaporkan ke atasannya dan langsung menghubungi tim Gegana Brimobda Polda Bali. “Semua kaget karena didepan gerbang ada koper, dikira bom,” ujar salah seorang petugas Polresta Denpasar, Rabu (28/1) kemarin. Beberapa menit dihubungi, 11 petugas Gegana Brimobda Polda Bali mendatangi Polresta Denpasar. Setelah turun dari mobil, petugas yang menggunakan baju serba hitam tersebut langsung menyebar untuk mengamankan koper tersebut. Petugas awalnya melakukan penyinaran melalui sinar X untuk mendeteksi apakah didalam koper bermuatan bahan peledak.

DENPASAR-Fajar Bali Sidang kasus dugaan penggelapan pembelian saham PT. Puri Arta Renon (PAR) dengan terdakwa Njoo Daniel Dino Dinata (44) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (28/1) kemarin menghadirkan dua saksi penting yakni notaris Ketut Aryana, auditor Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Putu Yudi Tenaya. Sidang berlangsung sengit, karena kewenangan yang dimiliki petugas BPKP terbatas, sehingga banyak perdebatan yang muncul. Namun demikian, dari laporan investigasi yang dilakukan, saksi BPKP mengungkap DENPASAR-Fajar Bali tindakan lepping yang dilakukan terdakwa Dino. Jajaran buser Polsek Denbar Dalam sidang yang dimpin Ketut Gede Wanugraha terseberhasil menangkap seorang but, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ketut Sujaya mengawali perampok, Ary Kurty (34) di pertanyaan dengan menyebut dasar-dasar pelaksanaan audit rumahnya di Jalan Suli Gang II investigasi yang dilakukan BPKP Bali. Saksi Yudi mengungkapDenpasar, pada Rabu (28/1) kan dasarnya adalah surat dari Polda Bali dan penetapan PN dini hari kemarin. Dia ditangDenpasar untuk melaksanakan audit tersebut. Yang diaudit dari kap usai beraksi di Circle K bahan-bahan yang diserahkan oleh penyidik dan hasil transfer Jalan Imam Bonjol Denpasar, yang dilakukan. Dengan kewenangan yang terbatas tersebut, pada Selasa (27/1) lalu, dengan saksi Yudi mengatakan telah terjadi lepping. Dimana, uang cara menodongkan senjata yang telah ditransfer oleh Eddy Leo kepada terdakwa Dino, tajam ke arah karyawan, Naseharusnya ditransfer sejumlah itu ke rekening milik PT PAR. nik Mariyani (18). Dalam aksi ‘’Seharusnya ketika ditransfer Rp 1 miliar, harusnya ditranfer rampok tersebut tersangka juga Rp 1 miliar. Saya tak menemukan hal tersebut, sehingga Ary sukses menggondol uang dapat dikatakan telah terjadi lepping,’’ ujarnya. sebesar Rp 800.00. Sementara itu, istilah lepping yang digunakan BPKP diambil Aksi perampokan yang didari istilah akuntansi yang merupakan tindakan penyalahlakukan tersangka Ary berlanggunaan keuangan. Dimana dari hasil pembayaran atau dari sung pada Selasa (27/1) sekira hasil lainnya, yang mestinya harus dipertanggungjawabkan pukul 19.00 Wita. Dia masuk atau diserahkan kepada organisasi atau perusahaan, namun ke dalam Circle K di Jalan Imam digunakan untuk kepentingan sendiri yang tak dapat diperBonjol Denpasar, yang disaat tanggungjawabkan. itu dijaga oleh Nanik Mariyani Yudi mengungkapkan, dari 11 transfer yang dilakukan pihak tinggal di Jalan Kartini Gang IV terdakwa kepada PT PAR atau Agus Sentosa, berjumlah Rp 6 Denpasar. miliar. Dari perhitungan saham yang dimiliki terdakwa, seha“Kondisi Circle K saat itu sepi rusnya harus ditransfer sebanyak Rp 9.812.650.000. ‘’Jadi ada dan dijaga karyawan wanita. selisih, sebanyak Rp 3.812.650.000,- yang belum dibayarkan,’’ Tersangka Ary langsung masuk papar Yudi. Dalam laporan auditnya, Yudi menegaskan dengan karena melihat Circle dijaga selisih tersebut, saham Eddy Leo pun tidak tampak dengan jelas, karena pembayaran saham yang harus dilakukan ke perusahaan PENGUMUMAN LELANG II ( KEDUA ) tidak sesuai atau lepping. PT. BPR Legian Beralamat di jalan Gajah Mada No. 125-127 Denpasar dengan Jasa Pra Lelang PT. Pemaparan saksi BPKP Balai Lelang Bali, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) tersebut mendapat perlawaDenpasar akan melaksanakan penjualan lelang dimuka umum berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan pada : nan sengit kuasa hukum terHari/ tanggal : Kamis / 12 Februari 2015 dakwa yakni, Agus Saputra Pukul : 09.00 Wita dan Edward Tobing. Mereka Tempat : Kantor PT. Balai Lelang Bali. Jalan Cokroaminoto Nomor 13 Ubung , Denpasar. terus menggali cara pengaudiTerhadap barang jaminan hutang Debitur atas nama : tan yang dilakukan. Saksi pun I GEDE BUDIARSA , beralamat di Jl. Kebo Iwa, Perum Swamandala No. 8C Denpasar, Sesuai tampak grogi dengan situasi dengan surat Permohonan Lelang Nomor 393/CSU-BPRL/XI/2014 tanggal 22 Desember 2014,barang yang dilelang berupa : itu. Sampai akhirnya, majelis • 1 ( Satu ) bidang tanah perumahan berikut segala turutannya sesuai dengan Sertifikat hakim mengingatkan bahwa Hak Milik No.6776/Desa Padangsambian Kaja, tanggal 12 juli 2010, Surat Ukur No. 02429/Padangsambian Kaja/2010,tanggal 05-07-2010,seluas 110 m2, atas nama petugas BPKP ini hanya diberiI GEDE BUDIARSA, terletak di Desa Padangsambian Kaja,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,Provinsi Bali. Dengan Nilai Limit Rp. 758.600.000,00 dan kan kewenangan terbatas sesUang Jaminan Rp. 180.000.000,00. uai dengan permintaan Polda SYARAT-SYARAT LELANG : Bali. ‘’Jadi tidak bisa mengaudit 1. Obyek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya ( as is ) dan peserta lelang dianggap telah memahami / mengetahui kondisi obyek lelang; secara menyeluruh,’’ tegasnya. Pada saksi notaris, ada ke2. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan tersebut di atas ke Rekening No. 264471810 a.n Rekening Penampungan Lelang KPKNL Denpasar pada jadian unik. Ketika notaris AryBank BNI Cabang Denpasar Gajahmada dan sudah harus efektif selambat- lambatnya 1 ( satu ) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Khusus Penyetoran uang awan mengklarifikasi tentang jaminan dengan cara pemindahbukuan nama pemilik rekening dan nama peserta lelang harus sama. kehadirannya, bahwa baru kali ini dipanggil. Penasihat hukum, 3. Penawaran lelang dilakukan dengan cara lisan semakin meningkat dengan kelipatan penawaran ditentukan oleh pejabat lelang pada saat lelang ; Agus Saputra pun melayangkan 4. Peserta lelang / kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang dengan membawa protes tentang berita media asli bukti setor uang jaminan, materai Rp. 6000,- fotocopy identitas diri ( KTP/ SIM ) yang masih berlaku dan fotocopy NPWP; yang dinilai tidak benar, bahwa notaris mempunyai hubungan 5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2 % selambat-lambatnya 5 ( lima ) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak saudara dengan terdakwa. Kemelunasi maka dinyatakan batal dan uang jaminan akan di setorkan ke kas Negara ; tika hal itu ditanyakan kepada 6. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit saksi notaris, dengan tegas dia sama dengan nilai limit. Apabila peserta lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak di perbolehkan mengikuti lelang katakan bahwa saksi memang selama 3 ( tiga ) bulan di Wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara; sepupu dari terdakwa Dino. 7. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jamiHal itu pun diakui terdakwa, nannya tanpa potongan apapun dengan menunjukan bukti setor dan kartu identitas diri ( KTP/ SIM ), pengambilan uang jaminan melalui kuasa harus dengan notariil; sehingga penasihat hukum tampak kelimpungan seakan tak 8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/ atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak-pihak yang kordinasi dengan terdakwa berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat lelang. sebelumnya. Mejelis hakim pun menanyakan kepada para pihak Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. BPR Legian Beralamat di Jalan Gajah Mada No. 125-127 Denpasar, Telp. 0361- 411128, atau KPKNL Denpasar Telp. 0361- 229151 apa menerima saksi walau ada Denpasar , 29 Januari 2015 hubungan saudara. Para pihak PT. BPR Legian menyatakan melanjutkan siTtd Bunardi Podjan dang. W-007 Direktur Utama

Setelah memastikan tidak ada bahan peledak koper itu kemudian dievakuasi ke Aula Polresta Denpasar. Sejenak, kondisi jalan raya di Jalan Gunung Shangyang ramai oleh tontonan warga. Para pengguna jalan yang melintas terpaksa berhenti untuk menyaksikan tim Gegana mengamankan koper tersebut. Akibatnya, petugas Polresta Denpasar sempat mengalihkan arus lalulintas dan jalan ditutup. “Arus jalan terpaksa dialihkan agar tidak macet didepan Polresta,” beber sumber yang enggan disebut namanya itu. Pemeriksaan koper tersebut disaksikan langsung oleh Waka Polresta AKBP Nyoman Artana dan Kasat Reskrim Kompol I Nengah Sadiartha. Setelah dicek, ternyata koper berisi pakaian. Ada pakaian baru dan diduga akan dijual. Didalam koper juga ditemukan dompet dan SIM atas nama I Gusti Ayu Putu Sri Utami asal Br. Berawantangi, Taman Tukadaya, Melaya, Jembrana. Selain itu, slip gaji, sejumlah uang dan surat kendaraan. Polisi menduga koper itu milik pedagang baju. Namun hingga kini polisi masih menyelidiki mengapa koper tersebut berada di depan gerbang, apakah sengaja ditinggalkan pemiliknya, ataukah lupa mengambil koper tersebut. “Kami menduga koper itu milik

FB/HS

DIDUGA BOM-Tim Gegana Brimobda Polda Bali mendatangi Polresta Denpasar untuk mengecek penemuan koper yang setelah dibuka ternyata isinya barang dagangan. (Kanan) Koper tergeletak di depan gerbang Polresta.

pedagang, soalnya banyak baju baru ditemukan dikoper,” terang sumber petugas tadi. Dikonfirmasi terpisah, AKBP Nyoman Artana membantah adanya terror bom di Polresta

Denpasar. Dia mengatakan, kedatangan tim Gegana Polda Bali ke Polresta Denpasar sebagai bentuk simulasi untuk mengantisifasi terror menjelang eksekusi mati jaringan narkoba

Bali Nine. “Simulasi ini berjalan lancar. Semua barang yang ditemukan di koper hanya pekaian. Semua anggota disini tidak tahu kalau ada simulasi, cuma saja aja yang tahu,” dalihnya. R-005

Pakai Sajam, Perampok Tunggal Circle K Ditangkap

030/I/KTR

seorang wanita,” beber sumber petugas Polsek Denbar kemarin. Tersangka Ary masuk dan b er p u ra - p u ra b erb el a n j a makanan. Dia terlihat mundarmandir dan kemudian menuju kasir. Melihat situasi sepi dan aman, tersangka langsung menodongkan pisau ke arah karyawan. Pisau ditodongkan ke leher korban dan tersangka langsung mengambil uang di laci. “Karyawan tersebut ketakutan karena ditodong pisau. Pelaku mengambil semua uang di laci dan kabur,” tambahnya. Setelah perampok kabur, karyawan langsung melaporkan kepada pimpinannya dan sejurus kemudian melapor ke Polsek Denbar. Hasil olah TKP, dari keterangan korban dan rekaman CCTV, terekam plat motor yang dipakai tersangka. “Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengendarai motor Vario,” beber sumber. Petugas langsung menyelidiki asal muasal motor tersebut. Dari

data pengecekan motor, awalnya terdata pemiliknya tinggal di Sesetan ternyata dijual ke Tabanan. Setelah dicek ke Tabanan, pemiliknya mengaku sudah dijual kepada seseorang tinggal di Petang. “Terakhir motor tersebut dijual kepada tersangka,” ujarnya. Setelah mengantongi alamat tersangka, polisi langsung menyergap rumah tersangka di Jalan Suli Gang 2 Denpasar. Polisi juga mengamankan barang bukti uang tunai Rp.700.000, HP, topi, switer abu-abu, motor Honda Vario, dan pisau. Setelah diperiksa, tersangka Ary mengaku tak hanya beraksi di Jalan Imam Bonjol tapi di Circle K di Renon, Denpasar Timur. Di sana, dia merampok dan membawa kabur uang Rp 1,8 juta dan masih tersisa Rp 700.000. Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Denbar Kompol Joni didampingi Kanit Reskrim Polsek Denpasar Barat AKP Agustiawan mengatakan pihaknya masih

PENGUMUMAN LELANG KEDUA PT. Sarana Bali Ventura dengan jasa pra lelang Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI) melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, pada: Hari Tanggal Pukul Tempat

: Kamis : 12 Februari 2015 : 11.00 WITA; : KPKNL Singaraja Jalan Udayana No. 10 Singaraja

Terhadap barang jaminan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dalam kondisi apa adanya, debitur atas nama I Ketut Redana, berupa: 1.

1 (satu) bidang tanah, SHM No.1507 tanggal 14 Maret 2012 atas nama Ketut Redana, luas 845 m² berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Desa Kayuputih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Nilai Limit Rp. 364.000.000,- ;Uang Jaminan Rp. 364.000.000,-);

Syarat-syarat Lelang: 1. Lelang ini terbuka untuk umum dengan sistem penawaran secara lisan dengan harga semakin meningkat; 2. Peserta Lelang diwajibkan menyetorkan uang Jaminan Penawaran Lelang secara tunai melalui teller bank atau dengan pemindahbukuan dari rekening Peserta Lelang ke rekening di PT BRI (Persero) Tbk. Cabang Singaraja Nomor: 0088.01.000394.30.4 atas nama Rekening Penampungan Lelang KPKNL Singaraja paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaaan lelang dengan mencantumkan nama Peserta Lelang pada slip setoran atau slip pemindahbukuan; 3. Peserta lelang/kuasanya wajib hadir pada saat lelang dengan membawa bukti setor uang jaminan, fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta materai; 4. Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran minimal sama dengan Nilai Limit, dimana penawaran yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat dibatalkan; 5. Peserta Lelang yang telah menyetorkan uang jaminan namun tidak menghadiri lelang dan/atau Peserta Lelang yang tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 6. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang harus melakukan pelunasan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi, Pemenang Lelang dianggap Wanprestasi dan tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara; 7. Apabila tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang, uang jaminan dikembalikan kepada Peserta Lelang tanpa potongan; 8. Dalam pelaksanaan lelang ini terhadap Pemenang Lelang/Pembeli dipungut Bea Lelang Pembeli 2 (dua)% dari harga lelang dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB); Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: KPKNL Singaraja (0362) 32811 / 32812 ext.115 atau PT. Sarana Bali Ventura, Telp (0361) 222957, PT. Balai Lelang Bali 085102818500. Denpasar, 29 Januari 2015 PT. Sarana Bali Ventura Ttd I MADE GUNAWIRAWAN Direktur Utama 031/I/KTR

FB/HS

RAMPOK CIRCLE K-Kapolsek Denbar Kompol Joni dan anggotanya sukses menangkap perampok Circle K, tersangka Ary

mengembangkan pemeriksaan terhadap tersangka Ary. Petugas menduga masih banyak TKP lain yang menjadi target

sasaran tersangka. “Masih kami dalami keterangan tersangka, dia ini spesialis rampok Circle K,”tandasnya kemarin. R-005

PT. Bank Perkreditan Rakyat VARIS MANDIRI Jl. Raya Mengwitani No.2X Mengwi, Badung Phone : ( 0361) 7801479 ( 0361 ) 8705479 Fax. ( 0361 ) 829786

PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) PT BPR Varis Mandiri selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang HakTanggungan akan melaksanakan penjualan lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar pada : Hari/tanggal : Kamis, 12 Februari 2015 Pukul : 10.00 WITA Tempat : Kantor PT BPR Varis Mandiri Gedung Swalayan VARIS – Jalan Raya Mengwitani 2X Badung

terhadap barang jaminan hutang Debitur atas nama: I NYOMAN SUWIRYAWAN., beralamat di Banjar Tegal Nyitdah, Kediri,Tabanan, berupa: 1. 1 (satu) bidang tanah berikut turutan diatasnya sesuai dengan SHM No. 08265 seluas 75 m2, Surat Ukurtanggal 28-03-2011 No.04936/Banjar Anyar/2011 a.n. NI PUTU DIAN HANDAYANI, terletak di Desa BanjarAnyar, Kecamatan Kediri, KabupatenTabanan, Provinsi Bali, dengan Nilai limit Rp. 261.125.000,00 dan Uangjaminan Rp. 261.125.000,00. 2. 1 (satu) bidang tanah berikut turutan diatasnya sesuai dengan SHM No. 08262 seluas 61 m2, Surat Ukurtanggal 28-03-2011 No.04933/Banjar Anyar/2011 a.n. NI PUTU DIAN HANDAYANI, terletak di Desa BanjarAnyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan Nilai limit Rp. 198.155.000,00 dan Uangjaminan Rp. 198.155.000,00. Jumlah total uang jaminan Rp. 459.280.000,00 Syarat-SyaratLelang: 1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/ memahami kondisiobjek lelang; 2. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan tersebut diatas ke Rekening No. 264471810 a.n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Denpasar pada Bank BNI Cabang Denpasar Gajahmada, dan sudah harus efektif selambat-lambatnya1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (dalam hal pemindahbukuan, nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang); 3. Penawaran lelang dilakukan dengan cara lisan semakin meningkat dengan kelipatan penawaran ditentukan oleh Pejabat Lelang pada saat lelang; 4. Peserta lelang/ kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang dengan membawa asli bukti setor uang jaminan, materai Rp. 6.000, fotocopy identitas diri (KTP/ SIM) yang masih berlaku, foto copy NPWP dan apabila di kuasakan harus disertai Akta Kuasa Notaril; 5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara; 6. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Apabila peserta lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan diwilayah kerja Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 7. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukkan asli bukti setor dan identitas diri (KTP/ SIM) dan apabila di kuasakan harus disertai Akta Kuasa Notaril; 8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/ atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadapobjek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/ atau Pejabat Lelang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. BPR Varis Mandiri Telp. 0361-7801479,atau KPKNL Denpasar Telp.0361-229151. Denpasar, 29 Januari 2015 PT BPR Varis Mandiri ttd Anthonius I Made Restika, SE, MM. Direktur Utama

033/I/KTR

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Manajer Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana  Keuangan: Supartini  Admin: Mikayanti  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Berlian, Kadek Ari  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Fotografer :Redy  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@ fajarbali.co.id.  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma


KOTA PLUS

FAJA R BALI KAMIS, 29 JANUARI 2015 l TAHUN XV

City Tour Segera Dilaunching

3

Libatkan Pihak Banjar, Gandeng ASITA Wacana paket Heritage City Tour sejatinya telah terdengar sejak dulu. Akan tetapi paket wisata kota yang diharapkan menjadi ikon pariwisata Kota Denpasar kurang populer di kalangan wisatawan. Hal ini dikarenakan inovasi paket city tour belum cukup handal untuk menjelma menjadi daya tarik wisatawan. Untuk membangkitkan kembali hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata akan segera melaunching paket Heritage City Tour pada bulan Maret mendatang.

DENPASAR-Fajar Bali Keinginan untuk menggairahkan kembali heritage City Tour, terungkap pada rapat pembahasan City Tour yang dihadiri Sekda Kota Denpasar, AA N. Rai Iswara, Rabu (28/1) di Ruang Praja Madya Kantor Walikota Denpasar, kemarin. Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara meminta agar paket Heritage City Tour ini lebih digalakkan sesuai dengan harapan Walikota Denpasar. Untuk itu

ia mengharapkan semua SKPD mendukung program ini dan saling membantu. Jika ada permasalahan segera bicarakan secara bersama yang dikoordinir Kadis Pariwisata Kota Denpasar. Untuk lebih mendukung program paket Heritage City Tour ini Rai Iswara meminta agar melibatkan pihak banjar yang wilayahnya digunakan sebagai objek kawasan Paket Heritage City Tour. “Agar mereka tidak kaget dan bisa membantu untuk mempromosikan

FB/CAR

BAHAS CITY TOUR-Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, I Wayan Gunawan, didampingi Sekda Kota Denpasar, AA. Rai Iswara saat meminpin rapat membahas heritage City Tour, di ruang Praja Madya, kantor Walikota, kemarin

paket City Tour itu,” ungkapnya. Untuk Paket Heritage City Tour tahap pertama ini masih dibantu

Pengurus PRSI Kabupaten Badung Dilantik

Wabup Sudiana:Tingkatkan Lagi Kualifikasi Sebagai Pelatih MANGUPURA-Fajar Bali Wakil Bupati Badung I Made Sudiana selaku Ketua Pengprov PRSI Bali melantik Pengurus PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia ) Kabupaten Badung masa bakti periode 2014-2018, Rabu (28/1) kemarin, bertempat di Ruang Kriya Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala. Dalam sambutan Bupati Badung yang dibacakan oleh Wakil Bupati Badung Made Sudiana disampaikan Kabupaten Badung merupakan gudangnya atlit. Salah satunya gudang atlit renang, dimana atlet renang Badung ini telah turut mengharumkan nama Bali bahkan Indonesia dalam event nasional maupun internasional. “Keberhasilan ini diantaranya ditunjukkan sebagai penyumbang emas terbesar pada ajang Porprov 2013 lalu dengan perolehan 24 emas, 6 perak dan 11 perunggu,” ungkap Sudiana. Lebih lanjut Wabup Sudiana mengatakan, prestasi yang telah dicapai ini tidak terlepas dari kerja keras para pengurus PRSI Badung dalam membina dan memotivasi para atlet renang untuk selalu meningkatkan prestasinya. “selain pengurus, pelatih juga tidak bisa dilepaskan dari prestasi yang telah diraih. Untuk itu pelatih renang di Badung agar senantiasa meningkatkan kualifikasi sebagai pelatih sebab tanpa kualifikasi akan dipertanyakan keabsahannya dan kualitasnya sebagai pelatih,” kata Sudiana. Sementara itu Ketua KONI Bali yang

diwakili Ketua KONI Badung Si Putu Raka Arnaya yang memberikan apresiasi kepada Badung yang telah melakukan pembinaan-pembinaan kepada atlet renangnya sehingga mengharumkan nama Badung maupun Bali bahkan Indonesia dalam turnamen –turnamen renang. “Prestasi ini harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan, Untuk itu bagi pengurus PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia ) Kabupaten Badung masa bakti periode 2014-2018 yang baru dilantik ini agar melanjutkan program kerja pengurus yang lama serta meningkatkan prestasinya sehingga renang di Kabupaten Badung tetap sebagai penyumbang emas bagi Badung maupun Bali,” paparnya Ketua PRSI Kabupaten Badung masa bakti periode 2014-2018, Nyoman Suendi juga menyampaikan, PRSI Badung akan senantiasa meningkatkan prestasi Atlet renang di Badung, salah satunya dengan mengikuti kejurda renang yang akan dilaksanakan oleh PRSI Prov. Bali pada bulan Maret 2015. “Keikutserta dalam kejurda ini sebagai sarana untuk evaluai pembinaan atlet renang Badung serta untuk mencari bibit atlet renang. Selain itu juga kami akan mengadakan pelatihan terhadap pelatih kualifikasiCdalamwaktudekatini,”ujarnya. Hadir dalam pelantikan PRSI Badung, Ketua Koni Badung, Si Putu raka Arnaya, Sekretaris Koni Badung, pengcabor seBadung serta atlet renang dan siswa siswa SMTK TI Mengwi Tani. W-014

FB/HERY

Wakil Bupati Badung I Made Sudiana selaku Ketua Pengprov PRSI Bali melantik Pengurus PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia ) Kabupaten Badung masa bakti periode 2014-2018, Rabu (28/1) kemarin

oleh SKPD terkait, untuk tahun selanjutnya Rai Iswara meminta agar Dinas Pariwisata mandiri.

Ketua Komisi IV DPRD Gede Semara mengatakan Paket Hitage City Tour ini memang perlu di-

Ribuan Pedagang Antusias BPJS Ketenagakerjaan Klaim Hanya Perlu Waktu 3 Jam

DENPASAR - Fajar Bali Klaim santunan kematian yang diberikan kepada salah satu pengurus Koperasi Pasar(Koppas) Kamboja yang menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp 21 juta ternyata “memancing” minat ribuan anggota koperasi tersebut untuk bergabung. Hal ini bisa dilihat dari keinginan para anggota koperasi yang awalnya enggan memproteksi diri dengan asuransi, berubah pikiran dan ingin masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Manajer Koppas Kamboja, Ni Wayan Darni mengungkapkan, pada awalnya memang sangat susah dalam memberikan pemahaman kepada para anggota untuk memproteksi diri. “Tapi, setelah terbukti salah satu pengurus mendapatkan klaim kematian, banyak pedagang yang ingin memproteksi diri,” ujarnya saat acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koppas Kamboja di Denpasar, (28/1) kemarin. Koppas Kamboja yang menaungi sekitar 5 ribu lebih pedagang yang ada di Pasar Badung, Pasar Kereneng, Pasar Sanglah dan Pasar Kumbasari ini lanjut Darni, sangat mengapresiasi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilainya sangat cepat. Hal ini dialaminya saat mengurus klaim pengurus Koppas Kamboja yang meninggal ke kantor BPJS Ketenagakerjaa. “Dalam waktu 3 jam sudah cair. Kami kesana jam 11.00,

FB/RONY

Para Pedagang Terlihat Antusias Saat Sosialisasi Oleh BPJS Ketenagakerjaan

kami melengkapi syarat - syarat yang diminta kemudian tidak sampai jam 15.00 sudah cair,” ungkap wanita yang akrab disapa Jro Darni ini. Jro Darni menyebutkan, oleh karena itulah pihaknya mendorong dan mengajak ikut serta para anggota Koppas Kamboja untuk bergabung. “Pada prinsipnya, kecelakaan dalam bekerja bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Apalagi, kebanyakan anggota kami berprofesi sebagai tukang suun (buruh angkat), rakyat kecil dan pedagang,” sebutnya. Program pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan ini sebut Jro Darni, sangat bagus dan perlu untuk dikembangkan. “Kepastian hukumnya ada. Anggota miskin nantinya bisa ngaben (upacara pemakaman) dengan uang klaim itu,” katanya. Kepala Kantor Cabang Bali I BPJS Ketenagakerjaan Sudirman Simamora menyatakan, pihaknya ingin bersinergi dengan pihak

koperasi. “Karena prinsip kita sama untuk membantu rakyat miskin dan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” sebutnya, seraya menargetkan, semua anggota Koppas Kamboja bisa bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau bisa, 5 ribu anggotanya bisa bergabung. Semua bisa masuk baik informal maupun formal,” katanya. Untuk memberikan akses yang mudah kepada para pedagang maupun tukang suun tersebut, pihaknya telah bekerjasama dengan Koppas Kamboja untuk menjadi tempat pendaftaran. “Pendaftarannya supaya lebih mudah bisa melalui koperasi. Selanjutnya, mengenai pembayaran iuran dibicarakan lebih lanjut di kantor Cabang Bali,” ucapnya. Terkait iuran yang dibayarkan kata Sudirman, sebesar Rp 70 ribu yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT).W-011

lakukan, karena disamping lebih memperkenalkan Denpasar juga dapat meningkatkan kreativitas masyarakat Kota Denpasar yang bernilai ekonomis. Untuk itu paket Heritagr City Tour ini harus terlaksana dan dewan siap mendukung serta memperjuangkan anggaran yang diperlukan. Karena ini program menyangkut program peningkatan masyrakat Kota Denpasar. Untuk itu ia berharap program ini lebih ditingkatkan. “Jangan berpikir hanya untuk kali ini, namun harus berpikir untuk kedepan dan lebih semangat mempromosikan. Sehingga program paket City Tour lebih diperbanyak atau dikembangkan ke wilayah Sanur, Bajra Sandhi dan sekitarnya. Kami dari Dewan siap mendukung dan memperjuangkan anggaran untuk Paket heritage City Tour ini,” ungkapnya. Kadis Pariwisata Kota Denpasar Wayan Gunawan mengatakan Paket Heritage City Tour ini telah lama diagendakan yang juga didukung dengan banyaknya pilihan

objek wisata bersejarah yang dimiliki Ibu Kota Propinsi Bali ini. Tahap awal kawasan yang dijadikan Paket Heritage City Tour diantaranya Pura Jagatnatha, Museum Bali, Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Jaya Saba, Puri Jro Kuta Denpasar, Pura Maospahit, Pasar Badung, Pasar Kumbasari, dan Hotel Inna Bali. Dalam mempromosikan Paket Hiritage City Tour ini Pemkot Denpasar menurut Gunawan juga melibatkan Association of Indonesia Tours and Travel Agency (ASITA). “Dengan keterlibatan ASITA ini diharapkan paket Heritage City Tuor ini bisa berlangsung hingga jangka panjang dan diminati para wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujar Gunawan. Sesuai dengan harapan Walikota Denpasar maka Paket City Tour segera akan dilauncing. Namun Gunawan mengakui dalam Paket Heritage City Tour juga melibatkan SKPD terkait dalam mempersiapkan sarana prasana yang mendukung program ini. R-004

Setahun, BPTSP-PM Proses 14 Ribu Permohonan Izin

DENPASAR-Fajar Bali Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP-PM) mencatat dalam setahun tidak kurang dari 14 ribu permohonan perizinan diproses. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat Denpasar untuk mengurus izin. Hanya saja, dari semua permohan yang masuk, tidak semuanya bisa diterbitkan izinnya, karena ada persyaratan teknis yang tidak bisa dipenuhi pemohon. Kepala Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar, AA Gde Rai Soryawan, saat rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kota Denpasar, belum lama ini mengatakan, sejak didirikan tahun 2008 lalu, permohonan izin yang masuk terus meningkat. Bahkan beberapa tahun terakhir, rata-rata dalam setahun mencapai 14 ribu permohonan atau 40 jenis permohonan dalam sehari. ‘’Namun dari jumlah tersebut sekitar 30 persen diantaranya ditolak. Alasannya, karena ada unsur teknis yang tak bisa dipenuhi pemohon. Misalnya, untuk Izin Mendirikan Bangunan, jika lokasinya di kawasan RHK 0 persen pasti izinnya ditolak. Kemudian garis sempadan sungai atau jalan yang kurang atau bangunannya tidak ada areal parkir,’’ ucap Rai Soryawan, dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I, I Ketut Suteja Kumara dan didampingi Sekretaris Komisi I, AA Gde Mahendra. Rai Soryawan pun mengatakan, dalam memberikan pelayanan perizinan, berbagai kemudahan sudah diberikan kepada masyarakat. Termasuk keringanan masalah biaya. Bahkan, terhitung sejak 2012, hanya IMB, HO dan izin penjualan minuman beralkohol yang dikenakan biaya. Meski demikian, kata Rai Soryawan, dalam pelayanan tetap ada ukurannya, seperti persyaratan dan janji layanan maksimal 12 hari kerja. Layanan yang paling cepat, izin bisa selesai dalam sehari. Khususnya untuk izin-izin usaha kecil menengah yang berkaitan dengan UKM atau izin teknis lainnya yang tingkat pelayanannya sederhana. Sedangkan yang memerlukan proses cukup panjang terkait dengan IMB. ‘’Kontribusi perizinan untuk PAD, yang semula Rp 3 miliar tahun 2008, akhir 2014 lalu mencapai Rp 16 miliar. Peningkatan ini tentu berkat partisipasi masyarakat yang mau mengurus izin,’’ kata Rai Soryawan. Menyikapi sorotan Dewan yang menilai masih ada kesan mengurus izin itu sulit, Rai Soryawan menjelaskan, dalam pengurusan ada pra-perizinan. Artinya, sebelum mengurus izin di BPTSP-PM masyarakat harus melengkapi persayaratannya, dimulai dari hulu, seperti kepala dusun/lingkungan, kades / lurah hingga ke kecamatan. Semua hal itu masih dalam proses pra-perizinan. Selain itu, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya juga telah melakukan berbagai terobosan. Misalnya, pelayanan izin dengan sistem jemput bola, pengurusan izin paket dan pelayanan one day service (satu hari jadi). ‘’Selain itu, untuk daftar ulang juga disederhanakan. Cukup dengan membawa salinan perizinan yang sudah ada, dengan syarat bangunan tidak mengalami perubahan,’’ tandas Rai Soryawan. R-004

Sosialisasikan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan DKP Dibantu 60 Set Alat Kerja DENPASAR-Fajar Bali Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme ekonomi sosial. Untuk mengatasi risiko tersebut seluruh tenaga kerja baik itu PNS maupun tenaga kerja Kontrak dan THL diharapkan ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, AA. Rai Iswara mengaharapkan, agar pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa menyosialisasikan tentang manfaat dan persyaratan dalam BPJS Ketenagakerjaan tersebut pada seluruh pegawai, agar mereka mengetahui haknya, dan sosialisasi ini tidak hanya dilakukan kepada pimpinan saja. “Jadi kami berharap agar pegawai kami tidak berpikir sakit, tapi bagaimana caranya berobat dan

bagaimana caranya membayar obat itu agar tidak merasa dibebani,” ujar Rai Rai Iswara ketika menerima BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (28/1). Dalam pertemuan tersebut hadir juga, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar Ketut Wisada, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma dan unsur Dinas Ketenagakerjaan Kota Denpasar. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali I, Sudirman Simamora, sangat menyambut baik masukan yang disampaikan Sekda kota Denpsar untuk mensosialisasikan apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa manfaatnya bagi para pegawai. Di samping itu BPJS Ketenagakerjaan juga sangat peduli dengan kebersihan dan ikut berpartisipasi dengan memberikan bantuan alat-alat kerja bagi petugas DKP. Di sela-sela pertemuan tersebut, Sudirma Simamora memberikan 60 set peralatan kerja

FB/CAR

BANTU ALAT KERJA-Pihak BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan bantuan 60 set alat kerja yang diterima Kepala DKP, Ketut Wisada disaksikan Sekda AA. Rai Iswara, Kabag Humas IB. Rahoela

untuk para petugas DKP Kota Denpasar, alat tersebut langsung diterima oleh Kepala Dinas DKP Kota Denpasar. Satu set alat kerja tersebut berisi helm, sarung tangan, baju dan sepatu boat. Pemberian alat-alat tersebut

merupakan bentuk partisipasi BPJS Ketenagakerjaan dalam bidang kebersihan di Kota Denpasar. Tujuan pemberian alat tersebut pada Petugas DKP, karena pekerjaan petugas DKP sangat rentan dengan

bahaya atau risiko. Kepala DKP Kota Denpasar, Ketut Wisada mgucapkan trimaksih atas perhatian yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan berharap bisa menambah alat–alat kerja tersebut agar seluruh pegawainya yang berjumlah 1500 orang tersebut bisa aman dalam bekerja. Di samping itu Wisada juga mengatakan jaminan kesehatan untuk para pegawainya sangat penting karena kerap berhadapan dengan bahaya. “Petugas DKP sangat rentan berhadapan dengan musibah, seperti kecelakaan kerja saat memotong pohon ataupun keserempet saat melakukan tugasnya membersihkan jalan,” jelasnya. Untuk itu, Wisada berharap agar pegawainya tidak terbebani saat terjadi musibah seperti itu. Diharapkan juga instansi lain bisa ikut berpartisipasi dalam kebersihan seperti yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan.R-004

033/I/KTR

Layouter: Zohra


DAERAH

4 Sosialisasikan Program KB Melibatkan Artis Duo Liku GIANYAR-Fajar Bali Minat masyarakat untuk menjadi akseptor KB meningkat dan pengetahuan mereka tentang seluk beluk program keluarga berencana pun bertambah. Hal itulah yang menjadi target dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, untuk mensukseskan program KB di tahun 2015 ini. Tidak heran tahun 2015 ini, setiap pemasangan KB gratis di setiap kecamatan di Kabupaten Gianyar selalu dibarengi dengan pemutaran VCD artis lawak terkenal Duo Liku yang memaparkan tentang alat-alat kontrasepsi maupun manfaat dari ikut program KB. Seperti ditegaskan oleh Kepala Badan PP dan KB Kabupaten Gianyar I.A Putu Sri Ambari, saat memberikan pelayanan KB gratis di Kecamatan Sukawati. Dikatakan, tahun 2015 pihaknya bekerjasama dengan artis lawak Duo Liku untuk mempromosikan program KB dalama bentuk pemutaran VCD . Tujuanya agar masyrakat yang antre menunggu tidak bosan apalagi jika mereka membawa anak kecil. I.A Sri Ambari menyadari jika materi penyuluhan tentang KB diberikan secara kaku dan monoton tentu masyarakat akan merasa bosan dan tidak tertarik. Tapi lain halnya jika disajikan dalam bentuk lawakan, apa yang menjadi tujuan penyuluhan akan lebih mudah diingat.“ Dua Liku sudah dikenal luas dan banyak memiliki penggemar, jika mereka memaparkan tentang program KB lebih mudah diterima oleh masyarakat,” kata IA. Sri Ambari. Ditambahkan pula, pemasangan KB gratis ini tetap dilakukan pada sore hari. Hal ini mengacu pada pengalaman tahun lalu, jika dilakukan pada pagi hari sepi peminat, karena kebanyakan dari mereka masih sibuk beraktivitas. Jika sore hari, kedatangan warga bisa melebihi target sasaran. Untuk tahun 2015 pelayanan dan penyuluhan KB gratis diawali di Kecamatan Sukawati, selanjutnya bergilir ke Kecamatan lainnya di Kabupaten Gianyar. Sosialisasi di Kantor Camat Sukawati, kemarin, sedikitnya 37 ibu-ibu memanfaatkan pelayanan KB gratis ini. Dari 37 ini yang memakai IUD (intra uterine devices) sebanyak 33 orang dan Implant (pemasangan lewat lengan) ada 4 orang. Dari data 33 akseptor KB IUD ada 23 akseptor baru dan 2 orang yang ganti cara atau ganti alat KB. Sedang untuk Implant yang baru ada 2 orang dan 2 orang lagi ganti cara. Ganti cara ini mungkin disebabkan oleh faktor kenyamanan saja, mereka ingin mencoba alat KB yang baru. I.A Sri Ambari menambahkan untuk tahun 2015 pihaknya akan terus menggenjot pelayanan KB di tengah masyarakat. Karena terbukti dengan mengatur program jarak kelahiran, kebutuhan anak lebih terperhatikan dan kesejahteraa meningkat. Untuk tahun 2015 Badan PP dan KB Kabupaten Gianyar memasang target akseptor KB untuk pelayanan lewat mobil keliling adalah 420 akseptor. Untuk mencapai target itu, selain bekerjasama dengan Duo Liku dalam mempromosikan program KB, bagi akseptor KB yang datang ke pelayanan KB gratis di masing-masing kecamatan, diberikan reward berupa paket sembako. W-005

Harga BBM Turun, Tarif Penyeberangan tidak Berubah SEMARAPURA-Fajar Bali Naik turunnya harga BBM menyebabkan kalangan pengusaha angkutan penyeberangan di Klungkung kelabakan. Jasa penyeberangan laut dari Kusamba-Nusa Penida dan Sanur-Nusa Penida, sebelumnya sudah sempat naik dan melalui pertemuan antara pengusaha angkutan dengan pemerintah. Namun saat BBM turun, pengusaha angkutan diminta untuk melakukan penyesuaian tarif. Kadishubkominfo Klungkung Nengah Sukasta, meminta agar pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif dan dilakukan dengan sadar. ”Permintaan penyesuaian tarif ini sudah saya lakukan dan bersurat ke pengusaha angkutan,” jelas Sukasta, Rabu (28/1) kemarin. Disebut Sukasta, penurunan tarif sementara itu, bervariasi antara Rp 2.000 sampai Rp 5.000 per penumpang. Disisi lain, Sukasta sendiri masih menunggu pembahasan tarif baru dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Organda. ”Saya tunggu keputusan dari Organda Bali, setelah itu kita sosialisasikan,” tamnah Sukasta. Di Klungkung untuk angkutan penyeberangan langsung naik 14 persen. Ia mengakui, hal ini menjadi dilema bagi pengusaha penyebrangan. Sebab, naik turunnya harga BBM tidak hanya berpengaruh terhadap tarif. Tetapi juga berbagai suku cadang juga sudah meroket, sehingga ada beberapa alasan yang tidak biasa diabaikan kenapa para pengusaha penyebrangan tak langsung menurunkan tarif yang ideal. Pengusaha angkutan penyeberangan, Made Jana mengaku sudah melakukan penyesuaian tarif angkutan. Dimana angkutan dari Kusamba menuju Nusa Penida yang semula Rp 60 ribu kini diturunkan menjadi Rp 55.ribu.W-010

FAJA R BALI

KAMIS, 29 JANUARI 2015 l Tahun XV

Pemkab Karangasem Jalin Kerjasama dengan AusAID Fokus Garap Infrastruktur dan Sanitasi Guna meningkatkan kapasitas pembangunan di bidang lingkungan , infrastruktur, sanitasi dan lainnya, Pemerintah Kabupaten Karangasem menjalin kerjasama dengan Indonesia Infrastucture Initiative (INDIIE) melalui lembaga donor Australia AusAID (The Australian Government’s Overseas Aid Program). AMLAPURA-Fajar Bali Komitmen tersebut terungkap dalam audiensi perwakilan AusAID, Rachfiansyah serta Mohamad Nurhasanah yang diketuai Mr. Ross Fraser bersama Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Ida Bagus Made Oka, Kadis PU I Nyoman Sutirtayasa,Kepala DKP I Made Suama, Perwakilan Bappeda dan Kabag Humas Protokol I Made Supartha di Ruang Rapat Bupati, Selasa (27/1/). Dalam kesempatan tersebut, Mr. Ross Fraser menyampaikan manfaat terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan AusAID dapat mengoptimalkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu serta pembangunan infrastruktur di bidang sanitasi dan lingkungan. Komitmen kerjasama ini sebelumnya telah dipayungi MoU antara pihak Pemkab Karangasem dengan pihak AusAID dan selama ini telah melakukan sejumlah program

real yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan instalasi pembangunan air limbah (ipal) dan sebagainya. Dipaparkannya, prinsip aplikasi kerjasama yang dilakukan AusAID menggunakan sistem rembes (reimburse) atau diganti. Artinya, Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu akan menganggarkan dana untuk pembangunannya dan baru akan diganti pihak AusAID ketika telah dilaksanakan. “Jadi silakan dikerjakan dulu, baru nanti dana yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karangasem akan kami ganti, “ jelasnya. Mr. Ross menambahkan, kedepannya kerjasama dengan Pemkab Karangasem diharapkan dapat berjalan seperti pola kerjasama Sister City (Kota Saudara) seperti kerjasama antara kota Ambon dan Darwin yang telah terbukti memberi banyak manfaat bagi pengembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya

FB/BUDIASA

AUDENSI-Bupati Karangasem I Wayan Geredeg saat menerima audensi AusAID.

memudahkan peluang Pemerintah Daerah untuk mengakses Investasi lebih banyak, berupa grand (dana hibah) sehingga dapat mengurangi pola pinjaman lunak loan. Sementara itu Bupati Geredeg mengatakan, kerjasama dengan pihak AusAID dipandang penting mengingat Kabupaten Karangasem masih sangat mem-

Evaluasi RKPD Klungkung 2014 Belum Memuaskan SEMARAPURA-Fajar Bali Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2014 Kabupaten Klungkung dievaluasi. Rapat evaluasi RKPD Triwulan IV tahun 2014 dilaksanakan di ruang Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (28/1) kemarin. Evaluasi RKPD dihadiri langsung Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta dan Wakil Bupati Klungkung, Made Kasta. Disamping itu hadir pula Plt. Sekda Klungkung Ida Bagus Sudarsana beserta pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Klungkung. Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung Gusti Ngurah Bagus Putra mengatakan, evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD dan pencapaian prioritas dan sasaran RKP. Evaluasi ini dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) SKPD. “Kepala SKPD wajib melaksanakan evaluasi Renja SKPD setiap triwulan dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Bappeda,” sebutnya. Di Kabupaten Klungkung, capaian serapan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 lebih tinggi yaitu sebesar 82,95% dibandingkan dengan Tahun

Gapura Desa

Anggaran 2013 yang hanya mencapai 77,81%. Tahun Anggaran 2013 besar alokasi belanja langsung sebesar Rp 251.144.335.832,54 dan terealisasi sebesar Rp 195.411.323.669,00 (77,81%) dengan SILPA sebesar Rp 55.733.012.163,54 (22,19%). Sementara Tahun Anggaran 2014 dari pagu sebesar Rp 322.060.979.607,55 dapat diserap sebesar Rp 267.141.127.099,88 (82,95%) dengan sisa Rp 54.919.852.507,67 (17,05%) Sementara itu, dari hasil evaluasi RKPD Tahun 2014 menyatakan realisasi keuangan hanya mencapai 82,95% sehingga ada sisa anggaran mencapai Rp 54.603.556.688,67. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kegiatan yang gagal terlaksana meski capaian output kegiatan sudah tinggi, dengan rata-rata mencapai 93,99%. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengatakan, mengingat evaluasi RKPD dilakukan secara berlanjut dari tahun ke tahun, seharusnya tidak ada lagi istilah ketidakmengertian dalam pelaksanaan program tersebut. Bupati menilai beberapa program di SKPD yang belum berjalan dikarenakan kurangnya koordinasi. Untuk itu, pihaknya berharap kedepannya koordinasi dapat dilaksanakan lebih intensif, sehingga realisasi program yang dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.W-010

butuhkan sumber-sumber pendanaan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan yang masih ada. Bupati juga mengharapkan agar SKPD dapat menindaklanjuti berbagai skema usulan kerjasama yang layak dibiayai oleh AusAID, baik dalam bentuk proposal kegiatan maupun DED untuk fisik yang berskala lebih

besar. Dalam kaitan kerjasama ini, Bupati Geredeg menginginkan agar terjadi kerjasama lebih intensif dengan lembaga donor di bawah Indonesia Infrastucture Initiative (INDIIE) lainnya yang memiliki misi untuk keberpihakan pemberdayaan dan bantuan bagi daerah belum berkembang dan miskin. W-016

127 CPNSD Bangli Diberi Pengarahan Giri Putra: Kedepankan Loyalitas dan Integritas BANGLI-Fajar Bali Pasca ditetapkan lulus seleksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah(CPNSD) Kabupaten Bangli formasi tahun 2014 sesuai dengan keputusan Bupati Bangli Nomor 871/74/2014, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli I.B. Giri Putra didampingi Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Bangli Luh Putu Koesalireni, Rabu (28/1) memberikan arahan terkait dengan pemberkasan CPNSD Kabupaten Bangli. Acara yang dipusatkan di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli diikuti oleh 127 orang yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi. Dalam arahannya Sekda Bangli I.B. Gede Giri Putra menyampaikan, sebelum resmi bergabung sebagai CPNSD Kabupaten Bangli, hendaknya calon pegawai ini mulai belajar dan mengenali kewilayahan Bangli. Apalagi daerah Bangli sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan banyak memiliki wilayah terpencil sehingga saat penetapan tugas tidak kaget dan siap mental. “Jangan sampai setelah penempatan tugas ada CPNS yang mengeluh atau menolak. Mereka harus bisa menujukkan sikap professional dan loyalitas sebagai Aparatur Sipil

Negara. Kesiapan mental ini yang kita harapkan sudah dimiliki CPNS begitu mereka mulai bertugas,”ucapnya. Lebih lanjut Sekda Giri Putra mengingatkan, pengumuman lulus test menjadi CPNSD Kabupaten Bangli belum menjamin 100% mengantarkan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika tidak bisa menjalankan loyalitas dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Karena, tambahnya, setelah penetapan menjadi CPNSD jalan dan proses panjang masih diperlukan untuk menjadi seorang PNS. Oleh karenanya CPNSD ini harus mengedepankan disiplin dan memiliki integritas tinggi sebagai modal untuk meraih kesuksesan. Terlebih, pesan Sekda Giri putra, CPNS yang baru lulus ini hendaknya jangan pernah membandingkan Kabupaten Bangli dengan kabupaten lainnya di Bali. Inilah Bangli, mereka yang mengikuti testing di Bangli dan lulus di Bangli harus bisa menerima keadaan dan keterbatasan Bangli. Jangan sampai belum apa apa sudah minta pindah ke tempat lain. Mereka nantinya harus bisa menunjukkan kesetiaan dan loyalitas sesuai dengan kapasitas dan tupoksinya. Itu harapan kita kepada CPNS yang baru dinyatakan lulus seleksi ini,”terangnya. W-002*

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Tingkatkan Swasembada Pangan

Petani dan Tentara Tanam Padi di Tegaltugu GIANYAR- Fajar Bali Kodim 1616/Gianyar bersama Dinas Pertanian Gianyar telah berupaya mendukung kegiatan program ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan di kabupaten Gianyar. Bentuk nyata dari pelaksanaan ini adalah pembelajaran penanaman padi pada hari Rabu (28/1) di areal persawahan Desa Tegal Tugu bersama petani dan Tim Teknis Dinas Pertanian Gianyar. Pembelajaran yang langsung dipimpin Dandim 1616/Gianyar diperuntukan bagi anggota Kodim 1616/Gianyar khususnya Babinsa. Pola tanam padi yang dilaksanakan menggacu pada pola tanam padi “Jajar Legowo” yang lebih banyak dapat sinar matahari dan penanamanya pada sisi pinggir sawah. Pola tanam yang diterapkan cocok dengan kondisi persawahan di Kabu-

paten Gianyar dimana areal persawahan tidak begitu luas dibanding kabupaten lainya yang ada di Bali namun penanaman dapat dilakukan dua atau tiga kali setahun selain tergantung kondisi air. Menurut Letkol Inf Rachmad PS,S. IP,M.Si program pembelajaran penanaman padi “Jajar Legowo “ diharapkan dapat di sampaikan oleh Babinsa kepada petani di desa binaanya agar pola tanam padi yang selama ini digunakan perlahan dapat menerapkan sistim pola tanam ini sehingga produktivitas panen dapat ditingkatkan, disamping yang paling penting kondisi irigasi merupakan hal terpenting dalam persawahan. Hal ini sudah cukup menunjang karena sistim pengairan dan kondisi air di Gianyar sudah memadai. Diharapkan program pembelajaran tanam padi ini kedepan dapat menyukseskan program ketahanan pangan menuju swasembada pangan. W-005

FB/ARTAYASA

SWASEMBADA PANGAN-Kodim 1616/Gianyar bersama Dinas Pertanian Gianyar telah berupaya mendukung kegiatan program ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan di Kabupaten Gianyar.

Layouter: Soma


DAERAH

FAJA R BALI

KAMIS, 29 JANUARI 2015 l Tahun XV

POTRET FAJAR BULELENG

Mucikari Bawa Kabur Murid SD Mengaku Ibu Kandung, Dijemput di Sekolah untuk Diajak Pulang Kampung

Pelajar SD kelas V asal Selemadeg Timur, AR (11) yang masih menjalani massa pemulihan pasca “digasak” pemuda sebanyak 8 kali, menghilang dibawa kabur seorang mucikari. FB/Agus

TERTANGKAP-Warga yang tertangkap tangan saat merokok di areal kawasan tanpa rokok (KTR) diberi peringatan dan beberapa akan ditipiring.

Sidak KTR, Puluhan Orang Terjaring SINGARAJA–Fajar Bali Menindaklanjuti Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Provinsi Bali, Badan Satpol PP Buleleng bersama Tim Yustisi Provinsi Bali menggelar sidak kawasan tanpak rokok (KTR) menyasar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Singaraja, kantor pemerintahan dan Sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng, Rabu (28/1) pagi kemarin. Dari hasil sidak yang dilakukan sebanyak puluhan orang terjaring pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diantaranya di Dinas Sosial yang terjaring sebanyak 3 orang, di RSUD Buleleng sebanyak 9 orang, di Kantor Samsat Buleleng sebanyak 2 orang dan di Sekretariat Daerah ( Setda) sebanyak 6 orang. Ketut Arnawa selaku Ketua Tim Yustisi Provinsi Bali, menjelaskan bahwa Tim Yustisi Provinsi Bali dalam Sidak KTR saat ini menyasar seluruh Kabupaten/Kota Se-Bali, yang mana untuk saat ini menyasar di Kabupaten Buleleng.”Dalam target yang dilakukan kali ini menyasar wilayah Kabupaten Buleleng yang meliputi beberapa kantor dan tempat-tempat yang telah tidak diijinkan merokok seperti RSUD Singaraja,”terangnya. Selain itu Ketut Arnawa Juga mengatakan ke 20 orang yang terjaring pelanggaran kawasan tanpa rokok (KTR) akan dilakukan proses tipiring yang dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja. W-008

Anggaran Pilkada Rp 16 Miliar

TABANAN-Fajar Bali Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada ) Tabanan disetujui sebesar Rp 16 Miliar. Anggaran tersebut baru untuk satu putaran saja. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris KPUD Tabanan I Made Tampika disela-sela sosialiasi draf peraturan KPU terkait aturan Pilkada di Kantor KPU Tabanan, Rabu (28/1) kemarin. Tampika mengatakan, anggaran Rp 16 Miliar yang disetujui Pemda untuk pelaksanaan Pilkada Tabanan itu sudah masuk dalam APBD 2015. “Anggaran tersebut diperuntukan untuk satu putaran saja,” jelasnya. Apabila nanti ada kekurangan atau ada pilkada putaran kedua, maka akan diajukan lagi ke Anggaran Perubahan 2015. “Kekurangannya akan diajukan dalam APBD P 2015,” tandasnya. Sementara itu kegiatan sosialisasi draf peraturan KPU tentang aturan Pilkada dipimpin langsung Ketua KPU Luh Daryoni, beserta empat komisionernya. Tampak juga hadir Asisten I Pemkab Tabanan I Wayan Yatnanadi, pihak Kepolisian dan TNI, Kasatpol PP, perwakilan partai politik. “Intinya tujuan sosialiasi tahap awal ini, memberikan informasi awal kepada partai politik, jajaran muspida terkait draf pelaksanaan pilkada,” jelasnya. Sehinga diharapkan, informasi awal mengenai pelaksanaan pilkada sudah diketahui, karena tahapan waktunya sudah semakin mepet. W-004

Melanggar, Sat Pol PP Semprit Sejumlah Warung

5

TABANAN-Fajar Bali AR yang dititipkan sekolah di SD 1 Dauh Peken dijemput oleh seorang mucikari, Senin (26/1) pagi . Hingga Rabu (28/1) kemarin AR tidak berada di rumahnya. Padahal, sebelumnya saat dijemput kepada pihak sekolah AR mengaku yang menjemput ibu kandungnya untuk diajak pulang kampung ke Selemadeg Timur karena ada upacara agama.

Ni Made Arlini yang menjadi ibu binaan AR, Rabu ( 28/1) kemarin mengatakan saat anak asuhnya AR dijemput seorang wanita di sekolah SD Dauh Peken, Senin pagi (26/1), ia sedang mengantar suaminya berobat di rumah sakit. Saat itu masih di rumah sakit ia menerima laporan, bahwa sekitar pukul 10.00 Wita, ada seorang wanita berumur sekitar 30 tahunan datang ke sekolah menemui AR. Wanita itu mengaku orang tuanya. Mereka kemudian pamitan pada kepala sekolah dengan alasan ada upacara tiga bulanan di kampungnya di Selemadeg Timur. Bahkan AR mengaku kalau perempuan yang menjemputnya itu adalah orang tua atau walinya. Kepala Sekolah SD Dauh Peken, tempat AR dititipkaan

tidak tahu wajah ibu AR dan memberikan ia izin pulang. “Ada seorang perempuan mengaku walinya menjemput AR di sekolah. Perempuan itu menyebut ada upacara di kampungnya, ” jelas Ni Made Arlini. Ketua LSM Kunti Bakti itu menambahkan, setelah dicek Selasa (27/1) ternyata AR tidak pulang. Hal ini membuatnya kelimpungan. “Saya informasikan keberadaan AR kepada orang tuanya,” jelas Arlini. Orang tua AR sudah melaporkan hal itu ke Polres. “Saya menduga AR dijemput oleh mucikari,” jelas Arlini yang kerap disapa Bu Mangku ini. Karena selama menjalani massa pemulihan setelah dibawa lari oleh seroang pemuda, AR kerap meminjam HP milik cucu Bu Mangku. “AS anak ini canggih bawa

HP milik cucu saya dan kartunya diganti. Dia komunikasi dengan perempuan tersebut dengan HP. Saya duga ini ada jaringan mucikari, karena tahu AR sedang bermasalah,” sebutnya. Bu Mangku berharap kasus ini dapat diungkap dan dituntaskan. Pihaknya juga melakukan pelacakan nomor telepon yang dipakai AR. “Setelah dilacak, hari Selasa (27/1) AR berada di wilayah Peguyangan, Denpasar. Setelah itu HP-nya tidak aktif lagi,” jelas Bu Mangku. Pihaknya berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus ini. Wakapolres Tabanan Kompol Putu Deddy Ujiana seizin Kapolres AKBP I Komang Suartana membenarkan adanya laporan AR kabur dengan seorang wanita yang tidak

diketahui identiitasnya. “Kami masih melakukan penyelidikan, apakah AR kabur atau diculik,”jelas Kompol Deddy. Pihaknya juga berusaha menelusuri jejak AR melalui nomor HP-nya. Sebelum dibina oleh Bu Mangku, AR adalah korban pencabulan yang dilakukan Kodok asal Belimbing, Kecamatan Pupuan. AR mengaku digagahi sebanyak 8 kali oleh Kodok, sehingga kasus ini dilaporkan orang tua AR ke polisi. Kasus tersebut kemudian ditangani Unit PPA Reskrim Polres Tabanan. Belum kasus pertama selesai, AR dititipkan di LSM Kunti Bakti untuk dibina. Namun Senin (26/1) AR keburu kabur dari sekolah SD tempat ia dititipkan menimba ilmu. W-004

Tanpa Keterangan, 5 CPNS tidak Hadiri Pengarahan Sekda

TABANAN-Fajar Bali Dari 128 CPNS formasi umum tahun 2014 yang dinyatakan lulus, sebanyak 5 orang tidak menghadiri pengarahan dari Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa, Rabu (28/1) kemarin. Kelima orang yang tidak menghadiri pengarahan tersebut tanpa alasan dan keterangan yang jelas terkait ketidakhadiranya . Padahal, pengarahan yang digelar di lantai III kantor bupati Tabanan itu sangatlah penting. Ketua BKD Tabanan I Made Yasa mengatakan diantara total 128 CPNS yang lulus dari formasi umum tahun 2014, yang tidak hadir dalam pengarahan kali ini sebanyak 5 orang tanpa memberikan keterangan. “Bagi yang tidak hadir tanpa keterangan kami pertanyakan keseriusannya. Kalau memang ingin mundur, masih banyak yang lain yang mengantre ingin mengisinya,” jelas Yasa dengan nada tinggi. Sementara itu bagi semua yang hadir, Yasa meminta agar segera melengkapi persyaratannya untuk mempercepat proses pemberkasan. “Bagi semua CPNS yang menghadiri pengarahan ini, kami mohon agar segera melengkapi persyaratan. Jika masih ada yang kurang jelas bisa dikoordinasikan di BKD Kabupaten Tabanan, “ pungkasnya. Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa dalam pengarahanya menghimbau kepada seluruh PNS di Kabupaten Tabanan agar bekerja secara profesional. Termasuk kepada CPNS dari formasi umum 2014 yang dinyatakan lulus.

FB/Doni

PENGARAHAN-Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa saat memberikan pengarahan kepada CPNS 2014 formasi umum yang dinyatakan lulus.

Wirna menegaskan kepada seluruh CPNS agar jangan menjadikan kesempatan ini hanya sebagai batu loncatan serta menghimbau agar bisa mencintai pekerjaanya dimanapun nantinya mereka ditempatkan. “Kami membuat formasi sesuai dengan

kebutuhan, jadi bagi kalian yang lulus harus menerima dimanapun nantinya kalian ditempatkan. Jangan jadikan kesempatan ini hanya sebagai batu loncatan semata,” ungkapnya. Dirinya juga berharap para CPNS yang baru lulus agar bisa bekerja secara

maksimal agar bisa mengisi pembangunan di Kabupaten Tabanan. “ Bekerjalah secara maksimal, karena kita adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Berikan pelayanan terbaik dan isi pembangunan di Kabupaten Tabanan dengan sesuatu yang positif,” imbuhnya.W-004

Karyawan Villa Five Element Menghilang Misterius TABANAN-Fajar Bali Ni Wayan Eka Rini (23) seorang karyawan Villa Five Element asal Banjar Tibubiu Kelod, Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, menghilang sejak Minggu (25/1) lalu. Hingga Rabu (28/1) kemarin keberadaan Eka Rini masih misterius. Informasi yang berhasil di-

himpun menyebutkan hilangnya karyawan Villa Five Element yang berlokasi di Pantai Pasut, Kerambitan itu berawal ketika korban diantar kerja oleh I Nyoman Muddiartana (40), suami korban, Minggu (25/1) pukul 11.00. Sore harinya sekitar pukul 16.45, suami korban kembali menjemputnya ke tempat kerja

korban di Villa Five Element. Namun suami korban tidak menemukan korban di Villa yang menurut keterangan temanteman korban diVilla Five Element, korban mengaku permisi pulang lebih awal. Mendapatkan informasi seperti itu, suami korban kemudian pulang ke rumahnya

dan mengecek keberadaan korban. Namun korban tidak ditemukan berada di rumah. Suami korban berusaha untuk mencari korban di rumah orang tuanya, pun berusaha mencari korban ke rumah keluarga dan teman-teman korban. Namun hingga Rabu (28/1) kemarin korban tidak kunjung dite-

mukan. Hilangnya korban kemudian dilaporkan ke Polsek Kerambitan. Sementar itu informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan beberapa saksi telah dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Termasuk teman teman korban di tempat kerjanya di Villa Five Element. W-004

Geger, Ditemukan Mayat Bayi tanpa Kepala

FB/PRAMONO

PENERTIBAN-Sat Pol PP Jembrana saat melakukan penertiban sejumlah pedagang yang membuat lapak-lapak pinggir jalan jalur Denpasar Gilimanuk.

NEGARA-Fajar Bali Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Jembrana semprit sejumlah pedagang musiman di pinggir jalan di jalur Denpasar Gilimanuk. Operasi tersebut menertibkan karena mereka berjualan memakan badan jalan di wilayah Kecamatan Mendoyo serta Kecamatan Pekutatan. Operasi yang dipimpin langsung Kakan Sat Pol PP Jembrana, IGN Rai Budhi dilaksanakan Rabu (28/1) kemarin. Lapak-lapak pedagang yang kebanyakan menjual buah-buahan seperti durian, terkesan kumuh dan lagi cukup berbahaya karena memakan bahu jalan. Jalur Denpasar Gilimanuk, termasuk jalur padat karena merupakan lintasan Jawa Bali. Mulanya kebanyakan berjualan buah, namun belakanngan ini berjualan kopi serta makan. Kondisi itu, ditemukan di Desa Yehembang Kangin serta Desa Yehsumbul, ditambah lagi banyak dipakai untuk parkir truk. Operasi tersebut untuk memberikan peringatan pada pemilik warung. Petugas meminta supaya warung tersebut dimundurkan dari badan jalan. Namun bila cukup berbahaya, diminta supaya mencari lokasi yang tak mengambil badan jalan. Muromah salah satu pedagang di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan mengaku baru berjualan dua minggu, dengan menjual durian. Dia berjanji akan membongkar lapaknya untuk memundurkannya supaya tak mengambil bahu jalan. Kasi Trantib Sat Pol PP Jembrana, Nyoman Gede Suda Asmara menegaskan supaya yang masih mengambil bahu jalan agar memundurkan lapaknya. Bila tidak akan dilakukan upaya bongkar paksa. Selain itu, petugas melakukan pembongkaran terhadap sebuah warung yang nyaris roboh di Desa Yehembang. Sementara, Kakan Satpol PP Jembrana, IGN Rai Budhi usai operasi mengatakan penertiban tersebut untuk menjaga serta mengantisipasi, karena dikhawatirkan bila mengambil bahu jalan akan ditabrak oleh kendaraan, seperti yang terjadi di Desa Yehsumbul. “Kami semuanya tertibkan. Sekarang ini, kami sebatas berikan peringatan dulu,” ujarnya. W-003

Hasil Penyisiran, Ditemukan Kain Ada Bercak Darah NEGARA-Fajar Bali Warga Lingkungan Dewasana Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana digegerkan dengan ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan tanpa kepala, Selasa (27/1) malam. Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Ketut Windra warga setempat, ketika dibawa oleh anjing, di areal halaman rumahnya. Bukan main terkejut, ketika apa yang dilihat adalah mayat bayi yang sudah tidak berkepala, tanpa tangan dan sebagian tubuhnya hilang. Diduga, sebagian tubuhnya telah dimakan anjing. Namun dugaan tersebut, belum dapat dibuktikan, karena bagian tubuh lainnya belum ditemukan. Akibat penemuan mayat bayi tanpa kepala itu membuat puluhan warga berdatangan melihat ke areal halaman rumah Windra. Ketut Windra mengaku kaget ketika melihat benda yang direbut anjing. Lantaran anjing miliknya berkelahi dengan anjing lainnya, lalu dia keluar rumah dan memukul anjingnya. Setelah didekati, bukan kagetnya ternyata tubuh bayi yang telah menjadi mayat tanpa kepala dan sebagian badannya juga hilang. Tinggal bagian pusar ke bawah termasuk kedua belah kakinya. Dia menduga bagian tubuh bayi

FB/PRAMONO

FB/PRAMONO

BAYI TANPA KEPALA-Lokasi tempat ditemukannya mayat bayi tanpa kepala di Lingkungan Dewasana Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana, Selasa (27/1) malam. Kanan, setelah dilakukan penyisiran ditemukan tas kresek dan kain ada bekas darah tak jauh dari lokasi ditemukan mayat bayi tersebut. Tampak polisi melakukan olah TKP, Rabu (28/1).

tersebut kemungkinan dimakan anjing. “Saat itu anjing saya berkelahi, lalu saya dekati dan terkejut melihat ada kaki bayi,” ujarnya. Selanjutnya kasus tersebut dilaporkan ke Polres Jembrana dan Polsek Negara. Setelah ditemukan, mayat bayi itu dibawa ke RSUD Negara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk menelusuri kasus tersebut, polisi melakukan penyisiran untuk mencari bagian tubuh bayi lainnya pada, Rabu (28/1) kemarin. Aparat dari Polsek Negara dan Polres Jembrana ber-

sama puluhan warga Dewasana melakukan penyisiran di sekitar lokasi tempat ditemukannya mayat bayi tersebut. Setelah dilakukan penyisiran, warga menemukan sebuah tas kresek atau tas plastik warna merah dan kain batik ada bekas darah. Benda tersebut ditemukan di pinggir sungai kecil sekitar 200 meter dari lokasi tempat ditemukannya mayat bayi tanpa kepala . Ketut Kicen, warga setempat mengaku sedang berjalan dengan beberapa temannya, menemukan ada bungkusan tas kresek. “Saat itu, saya mu-

lai curiga lalu saya dekati dan dicek ternyata isinya kain batik terdapat ada bercak darahnya,” terangnya. Diketahui hal itu, polisi dari unsur Polsek Negara dan Polres Jembrana langsung melakukan olah TKP. Kapolsek Kota Negara, Kompol I Made Prihenjagat didampingi Kasat Reskrim Polres Jembrana, AKP I Gusti Made Sudarma Putra usai melakukan penyisiran kemarin mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. “Kita masih melakuan penyelidikan dan belum berani menyimpulkan, apakah bayi itu sengaja

dibuang atau bagaimana.Yang jelas kita masih melakukan penyelidikan,” terang Prihenjagat. Selanjutnya, kain batik dan tas kresek merah itu, yang diduga sebagai pembungkus mayat bayi itu diamankan di Polres Jembrana. Sebelumnya, mayat bayi tanpa kepala itu sudah dibawa ke RSUD Negara dan akan dilakukan otopsi serta tes DNA untuk mengetahui lebih lanjut. Bayi tersebut sudah tak utuh dan hanya tersisa mulai pusar ke bawah. Diduga, mayat bayi tersebut baru dilahirkan dengan diperkuat dengan tali pusar yang masih menempel.W-003 Layouter: Soma


6 Menangani Kemiskinan Harus ‘Konsepsional’ KAMIS, 29 AGUSTUS 2014 | TAHUN XV

S

ecara umum kemiskinan dapat digolongkan menjadi dua yaitu kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang melahirkan budaya miskin, melahirkan keturunan yang miskin secara struktural, karena sudah bermental dan bersikap sebagai orang malas, pesimis dari tidak bermotivasi, maka intervensi yang dilakukan berbeda dengan komunitas yang mengalami kemiskinan yang bersifat sementara karena adanya perubahan dari kondisi normal menjadi kondisi kritis sebagai akibat dari bencana sosial. Dengan semangat otonomi daerah, masalah kemiskinan tentu akan dapat ditanggulangi bersama-sama. Berangkat dari konsep tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan telah berupaya mengambil langkah-langkah konkrit, guna menangani permasalahanpermasalahan sosial yang ada, termasuk permasalah sosial keluarga miskin melalui berbagai program. Sementara itu, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, maka sebenarnya Pemkab Badung sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk membantu rumah tangga miskin, baik dalam bentuk program kegiatan peningkatan kualitas rumah sehat, pemberian beasiswa dari SD hingga pergu-

Jadi Tanggung Jawab Semua Pemangku Kepentingan

ruan tinggi serta pemberian bantuan untuk mendorong usaha ekonomi produktif rumah tangga miskin serta dengan memberikan jaminan kesehatan (melalui program JKB Manguwaras) yang ditanggung secara penuh di RSUD Badung. Dan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Badung juga telah memprogramkan penanggulangan kemiskinan menjadi program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan dan perlindungan sosial, program berbasis pemberdayaan masyarakat dan program berbasis penguatan usaha mikro dan kecil. Dengan dilakukannya programprogram tersebut

secara komprehensif, maka diharapkan Badung mampu keluar dari garis kemiskinan sehingga Kabupaten Badung akan bisa mencapai target tujuan pembangunan masyarakat yang sejahtera. Mengingat upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin, lantas sudah sejauh manakah upaya dari Pemkab Badung, melalui instansi terkaitnya untuk menuntaskan persoalan sosial di Badung? Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah wawancara tim Fajar Mangupura bersama Kadisosnaker Kabupaten Badung, Ida Bagus Oka Dirga.

Program inovatif di Dinas Sosial Tenaga Kerja Badung, untuk program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Badung? Sesuai instruksi Bapak Bupati Badung AA Gde Agung, bahwa instansi terkait (termasuk Dinas Sosial Tenaga Kerja) agar melakukan inovasi pelayanan yang langsung menyentuh keberadaan masyarakat kurang mampu, sehingga masyarakat mem-

FB/REDY

peroleh akses kebahagiaan dalam keluarga dan kebahagiaan dalam lingkungan masyarakatnya. Maka kami akan terus menerus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu di Badung, baik melalui berbagai program pelayanan. Beberapa program yang masih dan terus kami laksanakan hingga saat ini diantaranya, memberikan pelatihan kerja khusus untuk masyarakat kurang mampu. Untuk info dan proses pelatihan ketenagakerjaan itu sudah kami sampai ke seluruh Desa. Pelatihannya juga ada bermacam-macam, seperti pelatihan satpam, perbengkelan dan berbagai pelatihan usaha kecil kreatif. Dan hasil pelatihan tersebut, langsung kita salurkan ke perusahaanperusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Selain pelatihan, tentunya kami di Disosnaker Badung juga telah beberapa kali memmem buka bursa lowongan kerja. Diagenda tersebut kami lili batkan sejumlah perusahaan sampai 30 an perusahaan yang ada di Badung. Dan tenaga kerja yang terserap di bursa lowonlowon gan kerja juga cukup banyak.

Bentuk nyata kegiatan di program bantuan Rumah Tangga Sasaran (RTS)? Terlebih dahulu kita jelasjelas kan, dari hasil rapat evaluasi terakhir yang diadakan oleh lintas SKPD terkait, diperoleh data sekitar 9.883 KK masih menerima jatah beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Kemudian data untuk penyanpenyan dang disabilitas di Badun, mama sih sekitar 2.114 orang (namun di awal Januari 2015 ini, sudah dapat tertangani 554 orang). Target kami untuk bantuan bagi penyandang disabilitas akan terselesaikan di akhir tahun 2015 atau setidaknya diawal tahun 2016 mendatang. Bagaimana dengan target kualiprogram peningkatan kuali tas rumah sehat di Badung? Program peningkatan kualikuali

tas rumah sehat masih sangat baru untuk di Disosnaker Badung, karena baru akan mulai kami kerjakan di tahun 2015. Sebagaimana diketahui, program ini sebelumnya leading sektornya ada di Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) Badung. Dan dari data yang kami miliki, untuk bantuan peningkatan kualitas rumah sehat di tahun 2015 telah dipetakan, yakni akan menyasar sekitar 600 KK dengan bantuan Rp 20 juta per rumah atau per KK untuk perbaikan rumah warga kurang mampu. Perlu juga ditekankan disini, bahwa dari dana bantuan Rp. 20 juta tersebut akan langsung ditransfer ke rekening penerima. Setelah masuk rekening, dana itu dapat langsung digunakan untuk membeli bahan bangunan. Dalam proses pembangunan nanti juga harus didukung oleh pertanggungjawaban yang baik. Maka dari itu, kami harapkan nanti untuk menyiapkan nota-nota dan dokumen foto mulai dari kondisi awal, saat perbaikan dan finishing. Pertanggungjawaban administrasi dibutuhkan sebagai antisipasi saat pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, sehingga kita sudah siap dengan pertanggungjawaban.

Kemiskinan tanggung jawab semua pemangku kepentingan, menurut anda? Memang benar, upaya penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sehingga membutuhkan sinergi antar SKPD terkait dan kemitraan dengan semua pihak, termasuk kalangan swasta. Dalam kemitraan yang saling menguatkan inilah, maka berbagai sasaran peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan baik. Jika menyinggung konteks sinergitas pemerintah dengan pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan, apa yang sudah dilakukan? Pemkab Badung sangat men-

LAPORAN BANTUAN PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2015 Sebagaimana kita ketahui bahwa permasalahan kesejahteraan sosial orang dengan disabilitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung terus menerus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap orang dengan disabilitas baik melalui program pelayanan dalam panti maupun luar panti. Dalam kesempatan ini dapat kami laporkan data penyandang disabilitas di Kabupaten Badung berdasarkan data dari profil masalah kerawanan sosial di Kabupaten Badung tahun 2014, sebanyak 2114 orang dengan jenis disabilitas (kecacatan) seperti disabilitas tubuh, disabilitas netra, disabilitas tuna rungu wicara, disabilitas mental dan disabilitas ganda (disabilitas tubuh dan mental). Untuk dapat mendeteksi penyandang disabilitas di Kabupaten Badung, disamping berdasarkan data yang ada juga berdasarkan laporan dari Desa/Kelurahan dan hasil kunjungan tim kelapangan dengan melibatkan konsultan atau tim ahli. Kegiatan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung sampai tahun 2014 dapat kami laporkan sebagai berikut: 1) Sebanyak 216 orang disabilitas telah diberikan bantuan sosial berupa alat bantu (kursi roda, tongkat ketiak, alat bantu dengar, brace, tripod, Canadian dan wolker). 2) Sebanyak 125 orang disabilitas telah dibantu berupa pemberian makan tambahan (PMT). 3) Sebanyak 57 orang telah diberikan bantuan sosial dari pusat berupa uang per orang sebesar Rp 300.000,- per bulan. 4) Sebanyak 112 orang disabilitas dirujuk ke Puspadi Bali sebagai tindak lanjut hasil deteksi dini oleh tim. 5) Sebanyak 57 orang disabilitas dirujuk mengikuti pendidikan ke SLB B Jimbaran, SLB C Lumintang dan ke PSBN Mahatmia Bali. 6) Sebanyak 7 orang dirujuk ke Rumah Sakit Indra untuk penanganan lebih lanjut. Dari data tersebut, maka total jumlah penyandang disabilitas yang telah mendapat bantuan sosial di Kabupaten Badung sebanyak 554 orang dari jumlah penyandang disabilitas sebanyak 2114 orang. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. W-014

dukung setiap prakarsa dan inovasi yang dijalankan serta dikembangkan oleh semua pihak dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengingat kemiskinan masih menjadi permasalahan nasional, maka memang diharapkan bukan hanya pemerintah yang memikirkan pemecahan masalah tersebut. Pihak swasta atau privat sektor juga diharapkan mengambil peran untuk membantu

pemerintah menekan angka kemiskinan dan pengangguran, melalui kebijakan dana tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawannya atau yang biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Artinya, selain peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha mengurangi kemiskinan, sehingga konsep pembangunan partisipatif bisa terealisasikan. W-014

Bupati Gde Agung: Membantu ‘Mereka’ Bagian dari Meyadnya Pemerintah Kabupaten Badung memberikan bantuan ke penyandang Disabilitas yang diutamakan kepada para Veteran Pejuang, berupa 120 alat bantu dengar, 30 kursi roda dan sejumlah bantuan lainnya belum lama ini. Bantuan tersebut diberikan langsung secara simbolis oleh Ketua K3S Kabupaten Badung Nyonya Ratna Gde Agung didampingi oleh para Dermawan dan Donatur dari kalangan pengusaha di Badung, Turut hadir Bupati Badung AA Gde Agung, Wakil Bupati Made Sudiana, Wakil Ketua DPRD Badung, Made Sunarta, Kepala Dinas Sosial Ida Bagus Oka Dirga, serta perwakilan dari tim Reaksi Cepat Kemensos RI. Berikut adalah lensa kegiatan dari penyerahan bantuan kepada penyandang disabilitas tahun 2015 di Kabupaten Badung: Tampak Bupati AA Gde Agung, Wakil Bupati Made Sudiana, Kadisosnaker IB. Oka Dirga dan Dirut RSUD Badung, saat turun langsung memberikan bantuan dan bahkan terlihat membantu memasang alat bantu dengar ke para veteran.

FOTO-FOTO: REDY


KAMIS, 29 AGUSTUS 2014 | TAHUN XV

7

Jadikan Kepedulian Sosial Sebagai Budaya Masyarakat

Bupati Badung, AA Gde Agung saat mengunjungi salah satu warganya yang kurang mampu belum lama ini

Peran Dunia Usaha Sangat Diperlukan Sekda Badung: Mereka juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk ikut mengurangi kemiskinan Peran pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha mengurangi kemiskinan, sehingga konsep pembangunan partisipatif bisa terealisasikan. Pembangunan partisipatif merupakan Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-

benar dari bawah (bottom-up). Masih menyinggung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diamini oleh Kompyang Swandika, dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarat termasuk swasta. Berangkat dari konsep tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung pun disebutnya telah membangun sinergitas dengan pihak swasta. Bahkan dalam hal ini Badung juga telah merancang Forum TJSP, forum tersebut berasal dari dunia usaha di Kabupaten Badung yang nantinya diharapkan dapat menjadi partner

Sekda Badung, Kompyang R. Swandika

FB/DOK

pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan masalah sosial di Badung. Pembentukan Forum TJSP ini berdasarkan Perda Badung No. 6 tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Badung No. 83 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam peraturan Bupati tersebut diamanatkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Badung diberi tugas untuk memfasilitasi terbentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). “Pihak swasta, para pengusaha yang berhasil dan telah banyak mendapatkan keuntungan sebagai dampak positif atas iklim yang dibangun pemerintah, iklim usaha yang dibangun sangat kondusif, juga infrastruktur dan sarana yang kita bangun telah sangat memadai, sehingga mereka bisa berusaha dengan baik. Maka sudah seharusnya, mereka memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk ikut mengurangi kemiskinan di daerah kami (Badung),” tegas Kompyang R Swandika. Perihal komitmen Pemkab Badung untuk masalah kemiskinan, maka dalam hal ini telah menjadi program prioritas Eksekutif bersama DPRD Badung dengan memasukkan program pengentasan kemiskinan tersebut ke RPJM. “Ini komitmen politik Bupati dengan Dewan. Terlebih lagi programprogram penanggulangan kemiskinan sudah jadi prioritas dari tahun ke tahun. Tentu program tersebut juga didukung dengan alokasi anggarannya yang terus naik” terang Swandika. Tidak hanya fokus menggandeng peran swasta, di lingkup Pemkab Badung sendiri juga telah diinstruksikan ke seluruh SKPD, untuk memiliki tanggungjawab yang sama dalam menangangi

kemiskinan. Peranan SKPD sesuai tupoksi masing-masing, baik itu di sektor pertaniannya, peternakan, pendidikan, dan lainnya yang bersinggung dengan angka kemiskinan, sekaligus juga program kerakyatan untuk pemberdayaan masyarakatnya. Dari semua program, termasuk melalui intervensi kebijakan Pemkab Badung dalam pengentasan kemiskinan selama ini setidaknya sudah membuahkan hasil. Patut untuk disyukuri, karena fakta yang terjadi sekarang ini angka kemiskinan di Badung terus menurun. Kondisi tersebut pun tentunya sangat menggembirakan, terlebih lagi angka kemiskinan di wilayah Badung jauh dibawah rata-rata angka kemiskinan di Propinsi dan bahkan jauh bila dibandingkan angka kemiskinan Nasional. “Dan dari angka kemiskinan yang masih tersisa ini, sudah barang tentu akan terus kita tindaklanjuti. Kita tidak pernah berhenti, terus berupaya melalui berbagai program, seperti bedah rumah, meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan. Program pelatihan dan keterampilan juga terus dilakukan di berbagai sektor, seperti di sektor pertanian, kerajinan, perikanan dan usaha ekonomi pedesaan. Jadi inilah program nyata yang telah dilaksanakan Badung yang tentunya mendapat dukungan dan persetuan dewan, baik dari segi pengalokasian anggaranya,” tegas Swandika sembari menambahkan, Dewan Badung telah berperan melakukan pengawasan, apa yang sudah dialokasikan di APBD sudah diawasi pelaksanaannya. “Tentu semua itu muaranya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan angka kemiskinan bisa diturunkan di angka yang sekecil mungkin,” janji Sekda Kompyang R Swandika. W-014

FB/DOK

Pengentasan Kemiskinan Harus ‘By Desain’ Untuk pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Badung telah mengupayakan terjadinya penguatan kerjasama lintas sektor. Kerjasama ini dibutuhkan, mengingat fenomena kemiskinan amatlah komplek, sehingga membutuhkan penanganan holistik dan terintegrasi melibatkan berbagai SKPD terkait, serta keterlibatan dari peran swasta. “Untuk di Kabupaten Badung, program percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan SKPD telah disinkronisasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung. Sedangkan pengentasan kemiskinan sendiri, juga telah menjadi tema sentral pembangunan di Kabupaten Badung” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung, AA Raka Yuda. Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, disebutnya memang harus ada intervensi melalui kebijakan pemerintah. Karena dari intervensi tersebutlah, diharapkan masyarakat kurang mampu tergolong miskin bisa tersentuh. Untuk di Badung sendiri, program penanggulanan kemiskinan sudah terkoordinasi di TKPK yang langsung dikomandoi Wakil Bupati Badung, dengan sekretarisnya dari Bappeda Litbang Badung Selain melalui intervensi kebijakan, menyiapkan anggaran di APBD melalui dukungan dewan serta membangun sinergitas dengan stakeholder lain juga menjadi sangat diutamakan. Karena dengan terjalinnya sinergitas, maka akan memberikan ruang kepada komponen masyarakat, yang dalam hal ini misalnya

Tugas Baru Disosnaker Badung Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi antar SKPD yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah pada tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Kriya Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, membahas perubahan RPJMD tahun 2015, terkait sebagian tugas Badan KBKS berupa penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Sehat bagi Rumah Tangga Miskin akan diserahkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja di tahun 2015, maka dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa penyaluran bantuan

Peningkatan Kualitas Rumah Sehat Pos anggarannya berada di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung, namun pelaksanaan kegiatannya di Badan KBKS berupa hibah bansos yang dimulai sejak tahun 2008. Dalam Tahun 2008 sampai dengan 2011 penyaluran bantuan tersebut kami pergunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. Pada tahun 2008 terdata 3.826 RTM dan telah diberikan bantuan perbaikan rumah berupa perbaikan atap, lantai dan dinding (aladin) sebanyak 2.450 RTM dengan

dana APBD dan swasta (CSR). Sisa RTM tersebut diatas dilakukan pendataan ulang oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung pada tahun 2011 dan terdata sebanyak 13.294 RTS, data ini mulai kami pergunakan tahun 2012. Penyaluran bantuan tersebut dengan mekanisme membagi kuota di masing-masing Desa/ Kelurahan mengacu pada data PPLS 2011, namun dalam perjalanan setelah verifikasi saat pengajuan bantuan melalui proposal oleh Desa/Kelurahan ada pergeseran-pergeseran data kondisi masyarakat sehingga untuk membantu masyarakat yang miskin tetapi tidak

masuk dalam PPLS. Desa dan Kelurahan melakukan Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan di masing-masing wilayahnya untuk pengganti RTS yang masuk di PPLS yang rumahnya sudah layak huni agar bantuan menjadi tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Dari tahun 2012 sampai dengan akhir tahun 2014, telah disalurkan bantuan kepada 3.128 RTS, dengan sumber pendanaan: Dana APBD Kabupaten Badung : 2.869 RTS; Provinsi Bali : 63 RTS; Dana Pihak Swasta (CSR) : 196 RTS; Total : 3.128 RTS. Bantuan Peningkatan

Dari agenda penyerahan bantuan kepada penyandang disabilitas tahun 2015 di Kabupaten Badung belum lama ini, secara tegas Bupati Badung AA Gde Agung mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan, agar kepedulian sosial dijadikan sebagai budaya masyarakat. “Kami juga senantiasa memberikan ruang kepada semua pihak, baik swasta maupun lembaga organisasi sosial, secara bersama-sama turut peduli dan berpartisipasi untuk peduli terhadap masalah sosial yang ada di sekitar kita,” tegas Bupati Gde Agung belum lama ini, saat memimpin penyerahan bantuan kepada penyandang disabilitas. Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati Gde Agung atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada perusahaan-perusahaan yang telah memberi bantuan nyata ke masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Badung. “Hendaknya disadari bahwa penyerahan bantuan ini mengandung arti ajakan bagi semua pihak mulai dari instansi terkait, Korpri, organisasi sosial atau LSM, termasuk tentunya dari kalangan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan masyarakat serta generasi muda agar selalu memperhatikan masalah sosial di sekitar kita,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Gde Agung juga tak lupa mengajak untuk menjadikan kebiasaan berderma atau kegiatan kepedulian sosial ini sebagai budaya masyarakat. “Kedepannya, saya juga mengharapkan instansi terkait agar melakukan inovasi pelayanan yang langsung menyentuh keberadaan masyarakat yang membutuhkan bantuan, agar mereka memperoleh akses kebahagiaan dalam keluarga dan kebahagiaan dalam lingkungan masyarakatnya,” tutup Gde Agung. W-014

Kualitas Rumah Sehat Tahun 2013 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Bali dengan menghadirkan 400 RTS dari 999 penerima bantuan yang disalurkan ke masing-masing rekening yang bersangkutan. Dari 400 sampel RTS yang diperiksa satu orang penerima bantuan belum mencairkan rekeningnya karena terhalang oleh kegiatan adat Ngaben, dan yang bersangkutan telah membuat pernyataan siap merealisir dana tersebut setelah selesai upacara Ngaben dan telah ditindaklanjuti. Bahwa pada tahun 2015 di 3 (tiga) kecamatan yakni

FB/DOK

AA Raka Yuda, Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Badung sektor swasta, termasuk asosiasi kepariwisataan untuk ikut bergotong royong mengentaskan kemiskinan melalui program CSR nya. “Dan dalam hal ini Pemkab Badung sangat komitmen, dengan melalui koordinasi langsung Bapak Sekda Kompyang R Swandika, mempertemukan stakeholder pariwisata dalam forum CSR. Dari pertemuan itu sendiri dalam rangka menyamakan persepsi, terutama bagaimana kita melibatkan diri untuk ikut membantu masyarakat miskin,” terang Gung Raka. Masih menurut Gung Raka, kalau dari sisi intervensi dia menyebut intervensi pemerintah Badung untuk memberikan aksesbilitas di bidang pelayanan melalui jaminan sosial sudah sangat kuat. Aksesbilitas dimaksud sudah menyentuh di berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pede-

Kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara dan Kuta telah tuntas perbaikan rumahnya dan tidak lagi menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan surat pernyataan dari masing-masing Lurah/ Desa karena rumah warganya sesuai data PPLS 2011 dan diluar PPLS sudah layak huni. Kecuali ada masyarakat yang miskin, berumah tangga baru dan belum memiliki rumah serta standar kemiskinan berubah atau data yang baru dikeluarkan. RTS yang telah mendapatkan bantuan dari tahun 2008 sampai 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung, dan

saan. “Inilah upaya langsung yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan, dalam program-program yang sudah by desain. Dan semuanya itu tentu sudah melalui persetujuan dewan melalui anggaran APBD,” lanjutnya sembari menambahkan, Bupati Badung juga menginstruksikan agar seluruh SKPD berperan dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen pemerintahan. “Selain by desain, planningnya, organizingnya, kemudian actuating dan control menjadi pegangan Bupati Badung AA Gde Agung. Sehingga dalam menggerakkan seluruh SKPD beliau senantiasa mengingatkan, bahwa tidak ada satu program pun yang tanpa dukungan lainnya. Artinya, secara teknis SKPD serumpun termasuk SKPD terkait yang mempunyai link pengentasan kemiskian harus diintensifkan,” tandasnya. W-014

RTS yang belum mendapat bantuan sampai dengan 31 Desember 2014 sebanyak 10.166 RTS. Sisa RTS dimaksud, hemat kami: Perlu dilakukan verifikasi ketika bantuan akan dicairkan agar bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi dilakukan bersama dengan Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan Camat di wilayah kerja masing-masing Untuk akurasi data kiranya perlu dilakukan updating data menyangkut semua jenis bantuan yang akan direncakan atau diberikan serta mengevaluasi program bantuan peningkatan kualitas rumah sehat. Layouter: Wiadnyana


PENDIDIKAN & BUDAYA

8

FAJA R BALI

KAMIS, 29 JANUARI 2015 l Tahun XV

Puncak HUT ke-62 Yayasan Dwijendra Diperingati

Sheila On 7 Manggung di Art Center Menghadapi tantangan yang berat ke depan, maka Yayasan Dwijendra akan terus meningkatkan kualitas sumber daya akademik dan senantiasa melakukan evaluasi berkesinambungan. Untuk mengantisipasi perkembangan era globalisasi, Yayasan Dwijendra sudah menyiapkan program ke depan yang lebih cemerlang.

DENPASAR-Fajar Bali Ke t u a Yayaya s a n D w i j e n d ra , M . S . C a n d ra J aya mengemukakan hal itu pada puncak HUT ke-62 Yayasan Dwijendra, di Yayasan Dwijendra Rabu (8/1). Peringatan HUT tersebut, dihadiri Ketua Panitia HUT yang juga Re k to r U n ive r s i t a s D w i jendra (Undwi), Dr. Putu Dyatmikawati, SH.M.Hum., s e l u r u p e m b a n t u re k to r, dekan dan pembantu dekan, dosen, pegawai serta guru dan mahasiswa. Dikatakannya, Yayasan Dwijendra didirikan dengan

maksud hendak menginsafkan dan memberikan penerangan berkenan dengan masalah-masalah agama, kebudayaan dan kesustraan Hindu (Bali) kepada pemeluknya. Pada HUT Yayasan Dwijendra ke-62 ini, kata Candra, keluarga besar Yayasan Dwijendra patut melaksanakan renungan suci atau introspeksi diri dan melihat sekilas balik tentang hal-hal yang telah dan yang belum dapat dicapai. Candra Jaya mengingatkan, dengan bertambahnya usia, maka semakin mendorong

Ketua Panitia, Putu Dyatmikawati

komitmen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat daerah, dan bangsa. Pengabdian masyarakat ini melalui penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. U n t u k m e nye m a ra k a n puncak HUT Yayasan Dwijendra, pihaknya akan mendatangkan grup band Sheila

FB/BLAS

On 7 yang akan tampil di Art Center. Grup band papan atas ini akan menghibur keluarga besar Yayasan Dwijendra Rabu malam. Sebelumnya dalam rangka menyambut HUT Yayasan Dwijendra, telah dilaksanakan, gerak jalan, lomba dan sejumlah kegiatan lainnya. W-001

HUT ke-15 SMK PGRI 3

Sukma: SMK PGRI 3 Sudah Buktikan Etos Kerja

DENPASAR-Fajar Bali Wakil Ketua YPLP Dasmen PGRI Kota Denpasar, Dr. I Nengah Sukama, MM., memberikan apresiasi kepada keluarga besar SMK PGRI Denpasar atas kerja keras, melalui pelayanan yang baik kepada siswa dan masyarakat. Selain itu diakui, dalam pelayanan juga karena kerjasama yang luar biasa institusi ini, sehingga dalam usia ke-15 sudah membuktikan etos kerja yang luar bisa pula. Apresiasi yang diberikan Wakil Ketua YPLP Dasmen PGRI Denpasar, I Nengah Sukama kepada SMK PGRI 3, saat memperingati pun-

cak HUT ke-15 SMK PGRI 3 di sekolah tersebut Rabu ( 28/1). Sukama juga salut keakraban dan kekeluargaan yang dimiliki, sehingga satu persepsi memajukan SMK PGRI 3. Dikatakan, YPLP Dasmen PGRI Kota Denpasar menyikapi kerja keras yang diwujudkan kasek beserta seluruh jajarannya untuk membangun pendidikan di SMK PGRI 3 dengan belajar,belajar dan belajar, serta mampu menumbuhkan kreativitas terlebih secara local genius. Untuk meraih kesuksesan tak gampang, harus melalui perjuangan dan kerja keras, sehingga

tidak semudah membalikan telapak tangan. Seluruh jajaran di institusi ini bekerja secara ikhlas untuk mengabdikan diri dan melaksanakan aktivitas dengan koordinasi yang baik. Untuk itu diharapkan, prestasi SMK PGRI 3 ke depan akan lebih meningkat lagi dengan membangun emosional, serta tak boleh lengah apalagi lemah, karena kegagalan adalah karena kelemahan. Untuk mengeksiskan proses belajar mengajar, pembangunan infrastruktur telah diupayakan kasek, dan prestasi yang telah diukir juga sudah dibuktikan, dan ke depan

apa yang sudah diraih dapat dipertahankan dan lebih baik lagi bila ditingkatkan, ujar Sukama. Pada kemsempatan itu Madiadnyana mengemukakan, HUT ke-15 SMK PGRI 3 yang dipimpinnya mendapat kado ISO 9001-2008. ISO yang diraih 5 tahun lalu, setelah dinilai kembali, dinyatakan SMK PGRI 3 mampu mempertahankan sistem pengelolaan manejemen, sehingga kembali memperoleh ISO tersebut untuk kurun waktui 5 tahun ke depan. Madiadnyana juga memberikan apresiasi kepada kinerja guru dan pegawai, yang telah bekerja keras dalam mengantar sekolahg ini ke pintu gerbang untuk lebih sukses lagi ke depan. Selain kepada siswa yang berprestasi mendapat apresiasi dari Madiadnyana selalu inovator dan motivator. Kerja keras selama ini yang dicerminkan guru dan pegawai, diusung sebagai tema HUT tahun ini. Tema tersebut, “Dengan Kerja Keras Kita Jadikan SMK PGRI 3 Denpasar yang Berkualitas, Berprestasi dan Bermartabat”. Melalui kerja keras tersebut, maka SMK PGRI 3 terus berkembang dan semakin terpatri di sanubari masyarakat. Namun makna HUT bagi institusi, untuk mengevaluasi diri, baik yang sudah diraih mau pun yang belum, agar dapat dipertahankan dan ditingkat serta melakukan inovasi. Setiap tahun peminat yang melanjutkan studi ke SMK PGRI 3 melampaui target, sehingga banyak juga peminat yang tidak meraih kursi. Membeludaknya peminat setiap tahun, karena masyarakat telah mengakui kualitas SMK PGRI 3. SMK PGRI 3 yang memiliki Priogram Keahlian Tata Boga dan Akomodasi Perhotelan, menghasilkan lulusan untuk cepat bekerja, selain melanjutkan. W-001

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP) Abna Hidayati menilai penghapusan pilihan ganda pada jawaban Ujian Nasional (UN) merupakan langkah tepat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Jawaban bentuk esai menuntut siswa memiliki analisa yang tinggi dan itu lebih baik daripada jawaban dalam bentuk pilihan ganda," kata Abna Hidayati di Padang, Rabu. I a m e n ga t a ka n , d a l a m menjawab UN yang dituliskan, siswa akan lebih mudah mengaitkan teori yang dipelajari dan itu lebih membuka

wawasan siswa. Abna yang meraih gelar Doktor lewat disertasinya yang berjudul Perkembangan kurikulum pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar itu menilai, meskipun Kemendikbud menghapus jawaban ganda, namun hal itu tidak akan membuat soal itu menjadi sulit. Ia menambahkan, soal UN dalam jawaban esai tidak akan keluar dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan soal yang diajukan masih dalam kisi-kisi materi yang dipelajari. "Meskipun nantinya jawabannya

soal UN terdapat perbedaan, namun intinya akan tetap sama," katanya. Untuk itu katanya, perlu standar yang tepat dalam hal penilaian jawaban UN dalam bentuk esai, termasuk pihakpihak yang terlibat dalam menilai. Abna mengatakan, selain itu sinergitas antara kurikulum 2013 yang sudah berjalan saat ini dengan soal UN yang dijawab dalam bentuk esai perlu dipadukan, dalam hal ini peran tenaga pendidik sangat penting. Menyinggung tentang UN yang bisa diulang, Abna menilai kebijakan tersebut

kurang tepat, karena akan membuat siswa tidak serius menghadapi UN. "Jangan sampai siswa jadi santai menghadapi UN karena mereka bisa berpikir UN bisa diulang," katanya. Salah seorang siswa kelas XII di SMA negeri 11 Padang, Zuma, mengakui belum mengetahui penghapusan pilihan ganda pada UN 2015. "Belum ada pemberitahuan kalau soal itu," katanya. Namun demikian, Zuma mengakui jika jawaban pilihan ganda ditiadakan dirinya mengaku tetap siap menghadapi ujia tersebut. ANT

FB/BLAS

TUMPENG-Kepala SMK PGRI 3 Denpasar, I Nengah Madiadnyana menyerahkan nasi tumpeng kepada Ketua Umum II OSIS, Mega Sukma disaksikanWakil Ketua YPLP Dasmen PGRI Kota Denpasar, I Nengah Sukama

Sekar Jagat Tari Pembukaan Acara DENPASAR-Fajar Bali Tari Sekar Jagat, sebagai tari pembukaan suatu acara, dipentaskan di panggung SMK PGRI 3 Denpasar untuk memperingati HUT SMK PGRI 3 Denpasar Rabu (28/1). Tari Sekar Jagat ini merupakan hasil kreasi baru diciptakan Swastini Widjaya Bandem, tahun 1993. Tari Sekar Jagat berasal dari kata sekar, berarti bunga dan jagat berarti dunia, dan tari ini menggambarkan dunia yang damai. Bunga– bunga yang mewangi menghiasi penari, untuk menarik perhatian penonton. Tari Sekar Jagat yang biasanya diringi gambelan, dan gambelan diciptakan I Nyoman Windha. Tari ini juga mencerminkan keindahan alam dan seni Bali yang banyak diminati wisatawan. Awalnya Tari Sekar Jepun hanya dipentas di Kraton, namun saat ini sudah semakin dikenal di Indonesia, bahkan di mancanegara. Tari ini diciptakan agar penari tampil dengan gemulai dan mengagumkan, sehingga penonton semakin tertarik. Hampir setiap sekolah di Denpasar sudah memiliki penari-penari khusus untuk Tari Sekar Ja-

FB/BLAS

SEKAR JAGAT- Siswa SMK PGRI 3 Denpasar menampilkan tari sekar jagat pada pembukaan acara

gat. Sehingga bila terdapat acara-acara penting, sekolah selalu menyuguhkan Tari Sekar Jagat. Siswa sebagai calon penari dibina guru tari khusus pada mata pelajaran ekstra kurikuler. Selain itu sekolah-sekolah juga memiliki tari kebesarannya sendiri, bahkan beberapa perguruan tinggi sudah ser-

ing menampilkan tari kebersarannya. Alangkah baiknya bila sekolah-sekolah yang memiliki tari kebesaran dilombakan, agar mendapat penilaian sebagai tari terbaik. Sehingga bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki tari kebesaran, dapat menciptakan tari kebesaran sekolah yang lebih digemari. W-001

Laporan Masyarakat Terkait Program Pelaku Usaha

Sumbangkan Program Amal ke Umat Hindu

FB/IST

SENATOR – Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (Anggota DPD/MPR – RI) saat inspeksi ke Tokoh Alfamart Kedonganan, Kuta Selatan

Senator Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI, Dr Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III memenuhi janjinya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dengan keresahan dan kekhawatiran umat Hindu tentang program Pundi Amal yang dilakukan oleh Alfa Mart, salah satu minimarker berjaringan di Bali. Disela – sela kunjungan ke Kuta Selatan, Senator Wedakarna menyempatkan diri melakukan inspeksi ke Alfamart Kedonganan yang menjadi salah satu tempat yang diadukan oleh umat Hindu. Diterima oleh I Gsusti Ketut Agung Wijaya (Corporate Communication Alfamart), Senator Wedakarna mendapatkan penjelasan tentang program Pundi Amal yang sempat menjadi kekhawatiran umat . Demikian yang terekam saat Senator Wedakarna hadir dilokasi. “Kita memang sempat khawatir jika Alfamart melakukan kegiatan sosial dengan menggandeng salah satu pundi amal yang bernafaskan Is-

lam. Dan itu sempat jadi isu dimasyarakat. Maka dari itu saya memeriksa kesini dan sudah dapat penjelasan dari manajemen. Saya lega karena pundi amal dan juga dana penyalurannya di Bali tidak terkait dengan salah satu agama, justru membantu anak – anak sekolah di Bali. Jadi saya ingin mengklarifikasi dari terimakasih atas penjelasan dari Alfamart.”ungkap Dr. Wedakarna yang juga Ketua Komite III DPD RI Bidang Agama dan Kesejahteraan Sosial. Ia pun memberikan pesan kepada pengusaha di Bali, khususnya dunia usaha agar membuka diri terhadap lembaga –lembaga dana punia Hindu atau lembaga ada yang memang menawarkan kerjasama untuk penggalian dana (fund rising). “Saya ingatkan pada siapa pun investor yang akan berusaha di Bali, agar lebih mengerti kebutuhan umat Hindu sebagai mayoritas di Bali. Jagalah adat kami, budaya kami dan juga warga kami. Sebaiknya penyaluran dana atau CSR diprioritaskan

pada warga Bali asli khususnya umat Hindu. Sudah sepantasnya pendatang cari makan di Bali tapi juga harus hormat sama budaya Bali. Dan saya minta kedepan, agar diprioritaskan orang Bali.”ungkap Dr. Wedakarna. Ia pun memberikan sejumlah masukan kepada minimarket di Bali apapun mereka dagangnya bahwa jika ingin menyelamatkan Bali maka dengan cara membatasi ekspansi. “Kalau sayang sama Bali, kalau sayang sama warga desa, dan kalau peduli dengan rakyat kami, saya minta minimarket apapun yang memiliki jaringan dan merek ternama, janganlah terlalu ekspansif. Boleh berkembang, tapi jangan dipedesaan, jangan dilokasi yang banyak orang Bali didesa membuka warung dan toko. Saya tidak pernah kagum atau silau dengan model pembangunan macam begini, karena itu sama juga membutuh perekonomian orang Bali. Silahkan berkembang, tapi harus punya segmented.Ini saya camkan. Juga saya ingatkan perbekel dan camat di Bali termasuk para penyanding didesa, jangan cepat mengeluarkan izin minimarket. Lihat dulu rakyat kita, apa membutuhkan atau tidak. Jangan teriming – iming dengan tenaga kerja lokal yang akan direkrut, lihat dampak ekonomi jangka panjang. Satu minimarket di Bali bisa membunuh 10 warung lokal. Dan ini sikap saya sebagai wakil rakyat Bali. Sekarang tergantung pemerintah daerah. Saya rasa warning saya sudah cukup,“ungkap Dr. Wedakarna yang juga Pelindung Asosiasi Pengusaha Pribumi Bali (APPB). KJS

Kata Pengamat, Penghapusan Pilihan Ganda dalam UN Langkah Tepat

Layouter: Wiadnyana Layouter: Manik


FAJA R BALI

KAMIS, 29 JANUARI 2015 l Tahun XV

Suara PARLEMEN

Perlu Membantu Petani DENPASAR-Fajar Bali Menyikapi terjadinya penyusutan lahan pertanian di Kota Denpasar, anggota komisi III DPRD Kota Denpasar, I Wayan Suwirya, S.Sos., mempertanyakan upaya yang dilakukan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar, terutama menyangkut ketersediaan air irigasi. Legislator asal Banjar Pengukuh, Desa FB/CAR Peguyangan Kangin, I Wayan Suwirya, S.Sos D e n p a s a r U t a ra i n i melihat, saat lahan yang semakin sempit justeru dibarengi dengan pengairan yang semakin kecil. Suwirya mengasumsikan, secara logika semakin sempit lahan, maka air yang mengalir semakin lancar dan debitnya besar. Untuk itu pihaknya menyarankan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar harus berani berinovasi dalam rangka membantu petani untuk meningkatkan pendapatannya. “Terlebih mengenai solusi untuk masalah kekurangan air bagi petani,” ungkap politisi Partai Golkar yang sempat terjun sebagai praktisi pariwisata sebagai pemandu wisatawan Jepang. Suwirya pun mengingatkan agar Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar untuk mengantisipasi masalah ini secara cepat. “Jika tidak ditanggulangi secara cepat oleh dinas terkait, maka jangan mempermasalahkan petani lagi yang menjual tanahnya, karena saya rasa lebih baik mereka berhenti bertani dari pada rugi terus akibat kekurangan air,” tandas Suwirya. Sebagaimana diketahui, belasan hektar lahan subak atau lahan pertanian di Kota Denpasar kian menyusut tiap tahun. Alih fungsi lahan untuk dijadikan perumahan dan bisnis usaha menyebabkan lahan pertanian di Denpasar semakin menyusut. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar luas lahan pertanian Denpasar yang awalnya 2.519 hektar pada tahun 2012, menyusut 13 hektar di tahun 2013 sehingga tersisa 2.506 hektar. Seperti diakui Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Horetikultura, Ir. I Gede Ambara Putra, pada tahun 2014 diperkirakan kembali terjadi penyusutan lahan pertanian seluas 12 hektar sehingga lahan yang tersisa di tahun 2015 ini hanya 2.494 hektar. Namun demikian terjadi penambahan 11 hektar luas lahan pertanian di Denpasar yang ‘disumbangkan’ oleh pertanian kabupaten lain yang berlokasi di Denpasar. Seperti salah satu penambahan di Subak Kedua Penatih, Dentim yang merupakan perbatasan Denpasar-Badung. Penambahan ini berdasarkan dari peta terbaru, lahan tersebut masuk wilayah kota Denpasar. Penyusutan lahan pertanian ini, dikatakan Ambara Putra disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk dijadikan perumahan maupun tempat usaha. Masyarakat sudah diimbau untuk tidak menjual tanahnya atau mendirikan bangunan di areal pertanian produktif, akan tetapi petani lebih cenderung berpikir instan dengan menjual lahannya. R-004

POLITIK 9 Rekomendasi Tim Independen Kepada Presiden Tim Konsultatif Independen meminta Presiden Joko Widodo menjaga kehormatan (marwah-red) institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengeluarkan keputusan terkait Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG).

JAKARTA-Fajar Bali “Presiden seyogyanya memberikan kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri dari jabatannya selama berstatus sebagai tersangka demi menjaga marwah institusi penegak hukum, baik Polri maupun KPK,” kata Syafii Maarif mewakili Tim Konsultatif Independen dalam keterangan pers di Gedung Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (28/1) kemarin. Tim yang beranggotakan sembilan orang itu juga meminta Presiden Joko Widodo tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif. “ P re s i d e n s e yo g ya nya menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukum, siapapun,

baik Polri maupun KPK dan masyarakat pada umumnya,” kata Syafii Maarif. Tim yang beranggotakan pakar di bidang hukum dan juga mantan pimpinan Polri serta tokoh masyarakat tersebut juga merekomendasikan Presiden untuk memerintahkan Polri maupun KPK untuk menegakkan kode etik terhadap pelanggaran etika profesi yang diduga dilakukan oleh personel Polri maupun KPK. “Presiden agar menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya sesuai harapan masyarakat luas,” kata Syafii Maarif. Sementara anggota tim lainnya, Jimly Asshidiqie, mengatakan bila Presiden tidak melantik calon Kapolri, maka tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk pemakzulan Presiden. “Tidak akan jadi alasan impeachment (tidak akan bisa

jadi alasan pemakzulan-red) kalau korupsi, tindak pidana berat, atau melakukan perbuatan tercela, ini bukan dalam kapasitas pribadi yang melanggar hukum sehingga tidak bisa dijadikan impeachment,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Imam Prasojo, yang juga menjadi anggota tim itu mengatakan bisa memahami dilema yang ada. “Setelah tim ini berdiskusi memahami hukum dan opini di DPR dan menyelami nurani di masyarakat kaitannya dengan masalah ini, seandainya dilantik akan menimbulkan kontro-

versi penegak hukum dalam status sebagai baik Wakil Pimpinan KPK dan Kepala Polri, dengan status tersangka akan menimbulkan kegamangan (dalam menjalankan tugasred),” kata Imam. Ia menambahkan, “Kami sudah pertimbangkan semua, kami tidak ada kepentingan, (kami-red) hanya berpikir untuk jangka panjang bahwa pimpinan KPK dan Polri kalau tersangka tidak akan memiliki kredibilitas. Mudah-mudahan ini dibaca sebagai keputusan yang adil”. Tim Konsultatif Independen yang berjumlah sembilan

orang beranggotakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie, mantan wakil pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Tumpak Hatorangan Panggabean, sosiolog Imam Prasodjo, dosen PTIK Bambang Widodo Umar, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno dan tokoh Masyarakat Prof. Dr. Syafii Maarif. Tim tersebut bertemu presiden dan menyampaikan pandangan atas masalah tersebut. Seluruh anggota tim hadir, kecuali Jenderal (Purn) Sutanto yang berhalangan hadir.AN

SEMARAPURA-Fajar Bali Plt. Sekretaris DPD Golkar Klungkung versi Agung Laksono yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Klungkung, Dewa Made Widiasa Nida mengaku siap mundur, kalau nanti kubu Golkar versi ARB yang menang. Hal ini disampaikan, karena merasa persoalan pecahnya Golkar di Bali ditujukan pada dirinya. ”Masa saya disebut membawa perpecahan Golkar di Bali, ini tudingan yang berlebihan,” kelit Dewa Nida, Rabu (28/1) kemarin.

Bahkan Dewa Nida sangat berharap kedua kubu, baik kubu Agung Laksono dan ARB bisa islah dan sama-sama membesarkan partai. Dewa Nida menyebutkan kalau kubu pro ARB yang sesungguhnya bertindak berlebihan dan sampai melakukan pemecatan terhadap dirinya. ”Ini kan berlebihan, pemecatan terhadap saya dilakukan beramai-ramai dan diumumkan di media,” terangnya lagi. Bahkan Dewa Nida mengajak semua pihak untuk menghormati perbedaan sikap dan pendapat yang dilakukan

masing-masing kader partai. Lebih jauh lagi, Dewa Nida mengaku sudah mendapat mandat untuk menyusun kepengurusan Golkar Bali bersama Gde Sumarjaya Linggih. Sehingga dirinya juga memecat nama-nama yang duduk pada Golkar pro ARB. ”Sekarang saya sudah punya mandat untuk menyusun kepengurusan Golkar Bali, sedangkan namanama yang pro ARB praktis tidak masuk dan jangan lalu kebakaran jenggot,” tambahnya. Disarankannya juga, agar masing-masing kubu jangan

saling mengganggu dan Dewa Nida juga tidak akan mengganggu kepengurusan Golkar versi ARB. Disisi lain, Dewa Nida mengingatkan, agar respon yang tidak berlebihan, mengingat kalau nanti Golkar versi Agung Laksono yang menang, justru kubu ARB yang akan malu sendiri. ”Sedangkan bila kubu ARB yang menang, tanpa disuruhpun saya akan meletakkan jabatan dan mundur dari Golkar,” janji Dewa Nida, dan menyebutkan tidak santun menyebut SK atau keudukan seseorang abal-abal. W-010

FB/IST

MASUKAN -Tim independen presiden telah menyampaikan usulan terkait kisruh KPK versus Polri

Kalau Golkar Versi ARB Menang, Saya Mundur

FB/DOK

Dewa Made Widiasa Nida

Mahasiswa UI Tuntut Presiden “Bangun dari Tidur” JAKARTA-Fajar Bali Puluhan mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar “bangun dari tidurnya” untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai dengan janjinya pada saat kampanye dulu. “Terdapat lima isu yang kami soroti dalam seratus hari kepemimpinan Joko Widodo yaitu pemerintahan, kesehatan, pendidikan, HAM, dan energi,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Andi Aulia Rahman, saat demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/1) kemarin. Andi mengatakan lima hal tersebut, juga bagian yang tidak terpisahkan dari janji progran kerja pemerintah sejak awal.

“Namun, pada saat realisasinya banyak kebijakan pemerintah yang inkonsisten dengan apa yang dijanjikan sejak awal,” tukasnya. Karena itu, lanjut Andi, Mahasiswa UI mendesak Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla agar segera bersikap tegas dan menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya dari kelima isu tersebut. Selain itu, mereka juga mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo pada penangkapan Bambang Widjajanto dan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Dalam aksi solidaritas Save KPK ini tujuannya ingin mendorong penghapusan kriminalisasi terhadap KPK dan menolak pelantikan Budi Gunawan,” kata Koordinator Lapangan aksi masa dari UI Alghiffari Aqsa.

Alghiffari mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo juga bisa membuka ruang demokrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat di berbagai sektor. “Ini saatnya Joko Widodo membuktikan bahwa ia di pihak rakyat, bukannya di pihak oligarki partai dan elite politik yang korup,” ujarnya. Mahasiswa UI bergabung dengan puluhan organisasi masyarakat sipil, buruh dan mahasiswa. Mereka semua bergabung menjadi satu dalam gerakan #SaveKPK yang sebelumnya berjalan kaki dari Monas ke Istana Merdeka. Dalam unjuk rasa tersebut masa juga menggelar teatrikal yang dimaksudkan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak prorakyat. AN

517/I/GLH

018/I/FB/KTR

680/IX/GLH

Layouter: Wiadnyana


EKONOMI

10 VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

12540 10259 14005 10232 19209 14446 108.59 1626 3523 9542

KURS BELI 12440 9759 13655 9882 18709 13946 103.09 1596 3123 8942 Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

BPOM Uji Sample Apel Impor di Hardy’s

FB/ARTAYASA

UJI SAMPLE-BPOM Denpasar melakukan uji sampel di Hardy’s

GIANYAR- Fajar Bali Mengantisipasi adanya apel impor mengandung bakteri, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar melakukan uji sampel di Supermarket Hardys dan toko buah di Blahbatuh, Rabu (28/1). Kepala BPOM Denpasar, Endang Widowati mengatakan, kasus keracunan karena apel berbakteri yang terjadi di Amerika Serikat belum lama ini, menimbulkan kekhawatiran terhadap konsumen buah Apel di Indonesia. Untuk itu, pihaknya melakukan uji sampel, guna memastikan bahwa dua jenis buah Apel California dengan merk Grenny Smith dan Gala yang sudah beredar di pasaran, tidak mengandung bakteri berbahaya tersebut. Tahap pertama dilakukan pengambilan sampel. Diperkirakan hasilnya akan terlihat dalam jangka waktu satu minggu. ”Prosesnya selesai sekitar satu minggu,” ucapnya. Namun, Endang menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir terlalu berlebihan. Sebab, menurut Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, sampai saat ini, di Indonesia belum ditemukan apel yang diduga mengandung bakteri Listeria monocytogenes itu.”Ini hanya sebagai langkah antisipasi, masyarakat tidak perlu resah,”ujarnya. Asisten II Setda Gianyar I Ketut Suweta mengatakan, pihaknya sangat merespon baik, langkah cepat dari BPOM Denpasar. Hal ini sebagai upaya perlindungan bagi konsumen. Dia juga meminta BPOM untuk secepatnya memberi tahukan hasil dari uji sampel tersebut. Agar bisa dilakukan tindakan selanjutnya.”Kami minta BPOM memproses secepatnya,”ungkap Suweta. “Sambil menunggu hasil laboratorium, kami juga himbau masyarakat untuk ekstra waspada dalam memilah – milah produk apel di pasaran,” imbuhnya. Suweta menekankan, jika nantinya memang benar terbukti kalau apel impor merk tersebut mengandung bakteri. Sudah saatnya para konsumen untuk beralih mengkonsumsi produk buah lokal. Tidak hanya buah apel saja, berlaku juga untuk buah – buahan lokal yang lainnya.”Hal ini tentu menjadi peluang emas bagi petani buah lokal untuk membuktikan kualitas mereka,”ucap Suweta. Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan RI ditegaskan, dalam rangka perlindungan konsumen atas dampak negatif apel yang dimaksud, serta sambil menunggu hasil penelusuran Kementerian Pertanian, dihimbau terhadap seluruh Kepala Dinas daerah di bidang Perdagangan untuk melakukan langkah berupa larangan memperdagangkan apel dengan jenis yang disebutkan (Gala Apples “Big B” dan Granny Smith Apples, Granny’s Best” produksi Bidart Bros, Bakersfield, CA 93312, serta produk Gala dan Granny Smith produksi Bidart Bros, Bakersfield, CA 93312). W-005

Heboh Apel Berbakteri, Disperindag Bali-BPOM Bali Gelar Sidak

DENPASAR - Fajar Bali Terkait adanya buah apel yang terbukti mengandung bakteri Patogen Listeria Monocytogenes di Amerika Serikat, yang terdapat pada Caramel Apple serta himbauan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia membuat pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali dan BPOM Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa tempat perbelanjaan di Kota Denpasar. Adapun sidak ini menyasar berbagai toko buah seperti toko buah Moena Fresh, pasar swalayan Tiara Dewata serta Pasar Badung, Rabu (28/1) kemarin. Kepala Disperindag Provinsi Bali, Ni Wayan Kusumawathi mengatakan, sidak ini merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dan sesuai dengan tupoksi Disperindag sebagai pengawas produk yang masuk ke Bali. “Selain itu, sidak ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat Bali agar tidak terkena bakteri tersebut,” sebutnya. Kusumawathi menjelaskan, bakteri jenis Listeria Monocytogenes merupakan bakteri Patogen yang menyebabkan keracunan dengan gejala yang timbul berupa gangguan pada pencernaan seperti mual, muntah, nyeri disertai demam. Oleh karenanya Kusumawathi menghimbau kepada masyarakat baik pembeli maupun penjual untuk mengutamakan konsumsi dan menjual buah lokal sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Provinsi Bali tentang pengunaan buah lokal. Namun tambahnya, jika masyarakat ingin mengkonsumsi ataupun menjual buah impor sebaiknya buah yang sehat dan telah diizinkan oleh BPOM. Kepala Bidang (Kabid) Pemeriksaan dan Penyidikan Eka Ratnata menyampaikan bahwa, dari BPOM RI sudah mengeluarkan edaran bahwa terkait dengan hal ini yang menginformasikan olahan apel caramel yang mengandung bakteri tidak ada yang masuk ke Indonesia. Apel yang nama dagangnya Granny Smith dan apel jenis Gala diduga terkontaminasi bakteri tersebut saat fasilitas pengepakan karena menunjukkan adanya cemaran Listeria Monocytogenes dengan karakteristik yang sama. “Oleh karenanya, BPOM Provinsi Bali dan Disperindag Bali akan terus melakukan pengawas terhadap produk ini,” ujar Eka Ratnata.W-011

FAJA R BALI KAMIS, 29 JANUARI 2015l TAHUN XV

DPD Perbarindo Bali Gelar Musda IX DENPASAR-Fajar Bali DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Bali, melaksankan Musda IX 2015 untuk memilih ketua dan pengurus periode empat tahun kedepan. Muda IX yang berlangsung di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Rabu (28/1) mengangkat tema “Komitmen BPR, BPRS dalam Mendorong Pertumbuhan dan Kemudahan Akses bagi UMKM untuk Mewujudkan Ekonomi Berdikari”, dihadiri seluruh anggota Perbarindo se-Bali. Ketua DPD Perbarindo Bali, Masa Bakti 2010-2014, I Ketut Wiratjana, menyampaikan, pelaksanaan Musda Perbarindo IX untuk membahas program kerja empat tahun kedepan untuk pengurus yang baru. Selain itu juga Musda IX dijadikan ajang evaluasi bagi anggota, apa yang belum terlaksana pada empat tahun sebelumnya agar bisa dilaksankan atau dilanjutkan program kerja tersebut. “Sekarang banyak isu-isu baru terkait dengan aturan-aturan yang baru, mulai dari pemenuhan modal minimum dan masih banyak isuisu yang terkini yang harus kita hadapi dan lakukan saat ini. Maka dari itu perlu untuk melakukan pembahasan program serta evaluasi diri apa yang belum bisa kita laksanakan ditahun-tahun sebelumnya agar bisa dilanjutkan ditahun yang akan dating,” jelasnya. Sedangkan menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perbarindo, Joko Suyanto, men-

FB/AGUNG

MUSDA-Pembukaan Musda DPD Perbarindo Bali ke-IX dibuka oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Bali, Ketut Wija dengan pemukulan gong

gatakan, Musda merupakan kekuasaan tertinggi di tingkat daerah khususnya dalam organisasi Perbarindo. Selain itu pelaksanaan Musda IX 2015, harus mampu menghasilkan program-program nyata dan bermanfaat kedepan terutama bagi industri BPR pada khususnya. Diharapkan pengurus yang terpilih harus mampu berkontribusi khususnya terhadap peningkatan

Target Swasembada Daging Sapi

Pemkab Karangasem Dorong Petani Pelihara Ternak Sapi AMLAPURA-Fajar Bali Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam usahanya untuk menjadikan Karangasem sebagai sentra Sapi Bali adalah pemberian intensif bagi kelompok ternak sapi yang memiliki sapi bunting. Hal itu untuk menjegah agar para peternak tidak menjual sapi yang sedang bunting itu. Demikian dikatakan Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg,belum lama ini. Menurutnya, Karangasem sangat potensial untuk mengembangkan sapi Bali yang telah dikenal memiliki kualitas daging cukup baik. Sehingga pihaknya pun mendorong para peternak untuk tidak menjual sapi yang sedang bunting. Pemberian hibah sebesar Rp 800 ribu diberikan kepada peternak maupun kelompok untuk tidak menjual sapi yang sedang bunting. Selain itu, pihaknya pun memberikan intensif kredit ketahanan pangan dan energy. “Kita tetap mengupayakan agar para peternak tidak menjual sapi mereka yang sedang bunting, kalau sudah tidak produktif lagi boleh lah,” ujar Wayan Geredeg. Disebutkan, sentra-sentra peternakan sapi di Karangasem ada di beberapa kecamatan,yang terbesar terdapat di kecamatan Rendang. Bahkan, untuk di Rendang sendiri,satu keluarga bisa memilihara 15-25 ekor sapi. Selain di Rendang, juga terdapat di Kecamatan Selat, Bebandem dan di kecamatan Kubu. “Kalau di Rendang sendiri, satu keluarga paling sedikit memelihara sapi 15 ekor, bahkan saya sempat berjumpa dengan peternak yang datang dari mencari rumput di hutan lindung, mereka mengaku mencari rumputt dari pukul 06.00 – 09.00 Wita, bisa dibayangkan jika infrastruktur jalan memadai, dalam tiga jam mereka pasti bisa mendapatkan lebih banyak rumput,” ujar bupati I Wayan Geredeg. Hanya saja, untuk lebih meningkatkan produksi sapi Bali di Karangasem, pihaknya pun membangun infrastruktur pendukung. Salah satunya ketersediaan air yang diperuntukan untuk ternak. Untuk mengatasi persoalan air, pihaknya pun telah membuat beberapa embung geo membran terutama di daerah atas. Sehingga mereka lebih mudah mendapatkan air untuk keperluan ternaknya,selain untuk keperluan sendiri. Selain itu,pihaknya juga telah mengajukan ke pemerintah pusat agar Karangasem bisa ditambah dalam pembangunan embung. “Selain embung,juga akses jalan sampai ke hutan lindung,tujuannya agar peternak bisa lebih dekat dan mudah dalam mencari rumput,” ujarnya.

FB/BUDIASA

I Wayan Geredeg

Kepala dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Karangasem, I Ketut Artama ketika dihubungi,Rabu (28/1) kemarin mengakui,pemberian intensif dan hibah pusat itu untuk memotivasi para peternak dan kelompok meningkatkan populasi sapinya. Hanya saja, pemberian intensif itu ada mekanismenya sendiri. Ditahun 2014, populasisapi Bali di Karangasem mencapai 140 ribu,sedangkan pada tahun 2013 populasi sapi mencapai 137 ribu. Karangasem juga menjadi salah satu pengembang sapi terbesar kedua setelah kabupaten Buleleng. Saat ini, terdapat 415 Kelompok Ternak Pembibitan Sapi yang anggotanya mencapai 11 ribu orang, belum termasuk 65 kelompok penggemukan sapi yang memiliki anggota 5 ribu lebih. “Kedepan kami akan terus meningkatkan produksi sapi Bali,sehingga para peternak sapi di Karangasem mampu meningkatkan hasil produksinya,” ujar Artama. W-016

perekonomian masyarakat yang ada diwilayah masing-masing daerah di Bali pada khususnya. “Bagi pengurus yang baru saya berharap agar bisa mengembangkan peningkatan perekonomian masyarakat terutamnya membangun dan mengembangkan UMKM,terutamanya disektor yang produktif. Sehingga disitu diperlukan sinergi dengan berbagai pihak utamanya pemerintah

daerah serta seluruh lebaga baik itu, Bank umum maupun lembaga keuagan lainnya guna menuju ekonomi berdikari,” katanya. Musda Perbarindo IX dibuka Asisten II Pemerintah Provinsi Bali, Ketut Wija, mewakili Gubernur Bali. Dikatakan, Musda Perbarindo IX setidakanya bisa dijadikan ajang introspeksi diri (para anggota) untuk menghadapi persaingan kedepan.

Selain itu Bagi pengurus yang terpilih nantinya harus dapat dan mampu mengambil peran untuk pembangunan ekonomi di Bali. Dalam Musda IX Perbarindo Bali 2015 sepakat memilih kembali I Ketut Wiratjana sebagai Ketua DPD Perbarindo Bali secara aklamasi dan demokrasi, untuk memimpin DPD Perbarindo Bali empat tahun kedepan.M-004

Tya Subiakto Production Garap Potensi Musisi Bali

DENPASAR - Fajar Bali Potensi para musisi di Pulau Dewata dinilai banyak pengamat sangat besar. Namun, selama ini masih banyak kendala yang ditemui termasuk masalah pemasaran dan penciptaan brand para musisi tersebut. Untuk itu, Bali Bull Management dan Tya Subiakto Production melakukan kerjasama untuk melakukan berbagai terobosan terkait brand yang akan diciptakan kepada grup band atau artis yang ada di bawah naungannya. Langkah kerjasama ini diharapkan, dapat memberikan dampak positif kepada para musisi termasuk tingkatan karir bermusik. CEO Bali Bull Production, Dedi Pahardi Mulia mengungkapkan bahwa, pihaknya bergabung dengan Tya Subiakto Production dikarenakan adanya persamaan prinsip. “Kami bergabung karena prinsip yang kita miliki sama,” ujarnya saat ditemui di sela - sela workshop di Kuta kemarin (28/1). Kesamaan prinsip ini ungkap Dedi yakni persamaan tentang keinginan untuk memanage sebuah band atau musisi dengan baik dan melalui mekanisme penciptaan brand awareness. Selain itu sambungnya, pihaknya juga memiliki keinginan yang sama yakni para musisi dan grup band bisa tampil di kancah musik nasional. “Kami ingin membuat sebuah produk yang murni dan menghormati budaya lokal. Tujuannya, membuka hubungan antara lokal dan Jakarta sebagai pusat pasar serta industri,” ucap Dedi. Dedi mengungkapkan, pilot project dalam hal ini dipilih band

603/IX/GLH

bernama Astera. Terkait band ini nantinya katanya, pihak Bali Bull Management dan Tya Subiakto Production akan merancang design yakni dimulai dari mempersiapkan single, video clip sampai brand imagenya. “Main musik bukan lagi hobi saat ini melainkan bagian. Juga dari bisnis. Kita ingin menciptakan community awareness. Bisnis ini kami sengaja ciptakan agar long term (jangka waktu yang lama),” ujar Dedi. Sementara itu, Tya Subiakto menuturkan, langkah ini diambil karena para musisi muda ini harus didukung dari berbagai sektor. “Astera very potential (sangat potensial). Value mereka dari Bali dan ingin memasukkan etnik Bali,” katanya. Tya menambahkan, untuk di tahun I pihaknya menargetkan untuk menciptakan band awareness Astera Band. “Ada beberapa kelemahan yang masih dimiliki yakni jam terbang yang masih kurang dan sisi emosional yang masih belum bisa dikontrol,” sebutnya, sembari berharap menjadi jembatan bagi band

lokal untuk tembus di tingkat nasional. “Kami juga ingin menjembatani band - band lokal yang berkualitas untuk mampu tampil secara nasional. Karena selama ini kita tahu, untuk menembus akses tersebut sangat sulit sekali bagi musisi daerah,” lanjutnya. Pihaknya akan menyiapkan materi berupa bagaimana menciptakan lagu yang bagus serta persiapan apa yang perlu dilakukan untuk bisa masuk di dunia rekaman. Untuk Astera Band di tahun 2015 ini sebutnya, selain menciptakan sebuah single, mini album, video klip kedepannya juga akan dibarengi dengan agenda lainnya seperi publikasi, off dan on air. Astera Band yang menjadi pilot project Bali Bull Management dan Tya Subiakto Production terbentuk pada 24 April 2014 ini mengambil genre musik Alternative Rock. Adapun para punggawanya yakni Chandra (Drum), Rio (Bas), Bagus (Gitar), Debby (Gitar) dan Deva Ekada (Vocal). W-011

FB/RONY

CEO Bali Bull Management Dedi Pahardi Mulia dan Tya Subiakto saat memberikan keterangan di sela-sela acara workshop di Kuta

639/XI/KTR

Layouter:Zohra


FAJA R BALI

KAMIS, 29 JANUARI 2015 l Tahun XV

SAMBUNGAN

Aksi Bunuh Diri Marak di Bali DARI HALAMAN 1 khawatir apa yang terjadi kalau Suadnyana dipulangkan. Kekhawatiran keluarga itulah yang diduga ditangkap oleh Suadnyana, sehingga menjadi depresi, atau merasa tak percaya diri, merasa kurang bermanfaat dan lain sebagainya. Sebelum kejadian diakui kalau Suadnyana dalam keadaan tenang-tenang saja. Tak ada masalah dalam pengobatan dan masalah pada dirinya. Memang diakui kalau malam itu ada pasien lain satu kamar yang teriak-teriak. Tetapi hal itu menurut Darmayasa tidak menjadi pemicu bunuh diri. Sementara Kapolsek Bangli Kompol I Ketut Widia membenarkan adanya kasus gantung diri pada pasien RSJ. Beberapa menit setelah peristiwa dia mendapat laporan dari RSJ. Namun korban tak bisa tertolong oleh petugas RSJ karena jeratan yang sangat kuat di leher korban. Widia mengatakan kasus tersebut murni bunuh diri. Tak ada tanda-tanda kekerasan. “Dari hasil olah TKP, murni kasus bunuh diri, tak ada tandatanda kekerasan”, ujar Widia. Buat Kajian Khusus Gubernur Bali Made Mangku Pastika menaruh perhatian serius pada aksi bunuh diri ini. Bahkan Mantan Kapolda

Bali ini ingin ada kajian khusus terhadap fenomena bunuh diri di Bali. Apalagi, permasalahan yang melatari korban bunuh diri dinilai tak terlalu berat. “Perlu dipelajari dengan benar, kenapa bisa begitu? Gampang sekali bunuh diri, apa ini ada kaitannya dengan tradisi Puputan? Fatalistis dalam filosifi, dikit-dikit mati pikirannya. Orang yang bunuh diri tidak susah-susah amat, masih naik mobil,” ungkap Gubernur. Dalam waktu dekat, Gubernur akan menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan kajian. Sementara, Ketua PHDI Bali, IGN Sudiana mengatakan, aksi bunuh diri memang sudah lama terjadi di Bali. Terbukti di dalam awig-awig (peraturan), sudah diatur mengenai tata cara mengubur korban bunuh diri. Melihat kondisi yang terjadi saat ini, Sudiana pun merasa prihatin. Semakin hari, jumlah kasus bunuh diri di Bali meningkat. Padahal sesuai ajaran Agama Hindu, bunuh diri itu dilarang bahkan dosa. Tidak hanya pelaku tapi pihak keluarga pun turut memikul dosanya. “Kalau dari sisi agama, bunuh diri dilarang dan dosanya sangat besar. Selama 6000 tahun rohnya ada di dalam kegelapan, tidak hanya yang meninggal tapi yang mengupacarai dan keluarganya juga ikut kena dosa-dosanya,”

tewas terbak ar di k amar Tower Hotel Kota Klungkung. Korban tewas bernama Gusti Ngurah Kapica (32) bersama satu istri dan tiga anak. Korban ini diketahui memi liki Bengkel Urip di Desa Padangker ta, Kecamatan Karangasem. Besar dugaan korban bunuh diri. • Seorang petani asal Banjar Alas, Desa Mambang, Ke camatan Selemadeg Timur, I Made Narma (45) nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menegak racun padi, Selasa (27/1) kemarin. • Pasien gangguan jiwa berat, I Komang Asia Suadnyana (27) warga Desa Tiga, Susut, Bangli melakukan bunuh diri. Pria ini nekat bunuh diri dengan cara gantung leher dengan selimut di kamarnya (Kamar Abimayu) Rabu (28/1) dini hari.

ungkap Sudiana. Menyikapi kondisi ini, PHDI Bali tentu saja tidak tinggal diam. Sejak tahun 2004, PHDI sudah menggelar sosialisasi agar tidak bunuh diri. Ketika itu, sosialisasi memang cukup ampuh, dan angka bunuh diri menurun. Namun, kini hal sebaliknya terjadi, dan PHDI pun berjanji akan semakin intensif terjun ke masyarakat untuk menggelar sosialisasi/dharma wacana larangan bunuh

diri. Tak sekadar sosialisasi, PHDI juga menyediakan layanan konsultasi khusus, bagi masyarakat yang memiliki permasalahan dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Usai menghadiri pemaparan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2016 di Wiswa Sabha, Sudiana menegaskan PHDI membuka pintu lebar untuk konsultasi. Siapa saja boleh datang. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, cara ini dinilai cukup ampuh. Mayoritas masyarakat yang datang berkonsultasi akan mendapat pencerahan dan solusi untuk menuntaskan persoalannya. Sudiana menyampaikan, masyarakat yang datang memang didominasi oleh orang-orang yang merasa frustasi menjalani hidup. Entah karena hutang, sakit, dan kasepekang (diusir). “PHDI menyediakan lokasi konsultasi, dari dulu banyak yang stres datang. Misalnya karena kasepekang, frustrasi, kemudian kerena hutang dan sakit itu paling banyak,” imbuhnya. Ia pun berharap agar pemberitaan terkait bunuh diri tidak terlalu diekspos. Kalaupun diekspos wajib disertai dengan pencerahan, kalau bunuh diri bukanlah perbuatan yang baik. W-002/W-019

Terima Bantuan Gubernur Pastika, Sarni Menangis

DARI HALAMAN 1 akibat kualitas bahannya yang tidak standar. Hadir juga saat itu Kadisonakertrans Bangli, I Nengah Sukarta. Dari pengecekan Sukarta, ternyata si Roi masih belum masuk dalam jatah bedah rumah. Sukarta mengatakan dari 126 jatah bedah rumah tahun 2015, nama Roi tidak masuk. Dia melihat, Roi layak untuk mendapat bantuan bedah rumah, kebetulan tanah yang ditempati merupakan miliknya sendiri. Hanya saja saking panjangnya daftar antri bedah rumah, Sukarta yang saat itu berdialog dengan Biro Humas Provinsi mengaku bakal mencari celah untuk bisa membantu Roi, serta akan mengkoordinasikannya dengan Pemprov Bali agar tidak terjadi tumpang tindih.”Saya bakal koordinasikan dengan provinsi agar tidak tumpang tindih”, ujarnya. Kabag Publikasi Ady Mastika berharap Disosnakertrans mengkoordinasikannya soal

FB/IST

SERAHKAN BANTUAN-Nyoman Roi dikunjungi Biro Humas Provinsi. kemiskinan Roi, apakah Pemprov membantu atau kabupaten. Ady Mastika dan Sukarta saat itu melihat, bahwa untuk membantu Roi pemerintah punya peluang melalui program corporate social responsibility (CSR). “Karena kalau melalui CSR bisa dilakukan lebih cepat, untuk mengatasi keadaan Roi yang tercecer dari pendataan

di bawah. Sukarta berharap agar aparat terbawah tidak tidur. Maksudnya tidak bersikap diam terhadap kemiskinan yang ada di wilayahnya. Diharapkan aparat terbawah senantiasa melaporkan kondisi kemiskinan warganya, sehingga tidak tercecer seperti yang terjadi pada Nyoman Roi. “Jangan tidur dong”, sembur Sukarta. Dia juga menambahkan un-

tuk program rehab rumah dari Kemenpera tahun 2015, Bangli mendapat jatah 1.500 unit rumah. Terhadap hal ini pihaknya ingin ada pendataan untuk dilaporkan kepadanya.”Dimana ada warga yang rumahnya layak untuk direhab, mohon disampaikan”, ujarnya saat itu kepada warga yang ikut hadir ke rumah Roi. Meski soal jatah bedah rumah bagi Roi masih dalam penggodokan, tetapi Gubernur Bali, Made Mangku Pastika kiranya dapat mengerem kucuran air mata istri Roi. Gubernur Bali membantu 50 kg beras dan uang. Bantuan sebesar itu bagi Roi dan keluarga sangat berarti. Istri Roi pun mengucapkan terima kasih yang dalam. Ady Mastika berharap bantuan Gubernur Bali dapat meringankan beban Roi dan keluarga.”Ini bantuan dari Bapak Gubernur, mudah-mudahan beban ibu terbantu, meski bukan untuk selamanya”, ujar pejabat asal Buleleng itu. W-002*

Jokowi Disebut Presiden Anti Rakyat DARI HALAMAN 1 intahan saat ini tidak konsisten terhadap penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi yang kian akut. Puluhan masa aksi ini membentangkan poster bertuliskan Save KPK, Save Indonesia, KPK you are not alone, Stop Penghancuran KPK, sampai Budi Gunawan harus mundur, sebagai wujud kritikan dan evaluasi sejauh mana pemerintahan Jokowi-JK menepati janji mereka (Jokowi-JK) saat mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres dalam pesta demokrasi kali lalu. Selain itu, masa aksi yang di pimpim oleh koordinator lapangan Haerul Umam juga meneriakan “Jokowi-JK Presiden Anti Rakyat”. Dalam orasinya, Humas Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi, Nyoman Mardika mengatakan, penetapan komisioner KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi dan pelemahan secara institusi

oleh sebagian oknum yang tidak menginginkan bangsa Indonesia bersih dari korupsi. “Ini sebagai indikasi awal terhadap proses pelemahan KPK secara institusi. Proses pelemahan KPK sebagai bagian dari konspirasi dari para koruptor,” tegas Mardika dalam orasinya. Nyoman Mardika menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi sudah berkomitmen dan berjanji untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apakah 100 hari masa kerja pemerintahan Jokowi-JK sudah melaksanakannya janji-janji politiknya, AMBAK tetap menagih janji kerja yang transparan, akuntabel dalam pemerintah sesuai janjinya terhadap masyarakat Indonesia. “Kita melihat secara obyektif dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK telah menunjukan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Selama ada upaya pelemahan terhadap sebuah lembaga yang konsisten terhadap pember-

antasan korupsi harus kita lawan,”tegasnya. Dirinya menilai ada upaya untuk melemahkan kelompokkelompok tertentu yang pro terhadap koruptor. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia yang menginginkan pemerintah yang transparan dan akuntabel gerakan politisasi oleh kepentingan korporasi (koruptor) harus dilawan. Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi melihat bahwa dengan adanya laporan polisi terhadap para pimpinan KPK, tentunya KPK akan kehilangan satu persatu komisionernya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. Dengan dijadikannya para komisioner sebagai tersangka, AMBAK menilai, KPK akan lumpuh sebab segala putusan yang

dilahirkan oleh KPK bersifat Kolektif Kolegial. Sebagai bentuk kritikan terhadap 100 hari masa kerja pemerintahan Jokowi-JK Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi menyampaikan tiga poin sikap dan tuntutan. Pertama, menagih janji Jokowi untuk pemberantasan korupsi. Kedua, menuntut pengunduran diri Calon Kapolri Budi Gunawan. Ketiga, meminta agar semua pihak, menghormati permintaan (Instruski) Presiden RI untuk tidak mengkriminalisasikan penegak hukum. Dimana komisioner KPK sedang menghadapi masalah. Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) terdiri atas : LBH Bali, LSM Manikaya Kauci, PRD, AJI, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Walhi Bali, PBHI Bali, Bali Sruti, HAMI Bersatu Bali, Permahi Bali, PMKRI Cabang Denpasar, BEM PM Udayana, BEM Fisipol Udayana, Stisipol Wirabakti, Kecak Udayana, Frontier Bali, LBH Apik. M-007

rumit, waktu yang diperlukan juga panjang. Oleh karena itu, meski tetap menjunjung tinggi keputusan pemerintah, ia tetap berharap eksekusi tidak dilangsungkan di Bali. “Tidak hanya perlu upacara besar, tetapi waktunya juga panjang. Sekarang saya belum bisa sebutkan nama upacaranya. Saya serahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah, tapi dengan pertimbangan berbagai hal itu, saya harap tidak di Bali,” imbuh Sudiana. Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali,

Made Mangku Pastika juga menyampaikan harapan yang senada. Gubernur menegaskan persoalan itu memang ranah hukum. Hanya saja, Gubernur memiliki pertimbangan tersendiri mengenai lokasi eksekusi. “Menurut saya pertimbangannya ini pertimbangan hukum. Kalau seluruh proses sudah ditempuh, tapi tetap tidak bisa mau bagaimana lagi. Tapi masalah tempat, kita imbau jangan di Bali,” harap Gubernur beberapa waktu lalu. W-019

11

Masyarakat Diimbau Tak Konsumsi Apel Granny Smith DARI HALAMAN 1 merebak hingga ke Provinsi Bali dan meresahkan masyarakat. Mengingat, apel jenis itu juga beredar di Indonesia dan cukup populer di Bali. Tak ingin kecolongan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali pun segera bersikap. Selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Bali, jajaran Dinas Pertanian terjun ke sejumlah pasar dan supermarket. Berdasarkan hasil penelusuran sejak Senin (26/1) lalu, Dinas Pertanian memang menemukan kedua jenis apel itu. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, IB Wisnuardhana, timnya langsung mengambil sampel

apel Gala dan Granny Smith. Selanjutnya, sampel akan diuji di laboratorium. Guna memastikan kebenaran informasi terkait bakteri yang menjangkitinya. Sayang, lantaran keterbatasan alat, sampel pun harus dikirim ke Angler Biochem Lab di Surabaya. Menurut Wisnuardhana, hasilnya akan keluar selama tiga atau empat hari. Nah, selama menunggu hasil uji lab keluar, iapun mengimbau kepada seluruh masyarakat Bali agar untuk sementara menghindari mengkonsumsi kedua jenis apel tersebut. “Sambil menunggu hasil uji laboratorium, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami mengimbau kepada masyarakat agar untuk sementara waktu

menghindari mengkonsumsi apel itu,” papar Wisnuardhana sekaligus Ketua OKKP-D Provinsi Bali, Rabu (28/1) kemarin. Lebih lanjut ditegaskan, apabila hasil uji lab menunjukkan apel Gala dan Granny Smith positif mengandung bakteri, maka Dinas Pertanian pun akan mengambil tindakan tegas. Yakni, menarik peredaran kedua jenis apel itu dari pasaran. Tak hanya menarik, pengawasan juga akan diperketat agar buah ini tak beredar lagi. “Kalau memang positif, kami pasti akan menarik buah itu dari pasaran. Sekarang, kami masih menunggu hasil pastinya saja,” imbuhnya sekaligus mengingatkan masyarakat untuk lebih memprioritaskan penggunaan buah lokal. W-019

hijau cerahnya. Sayang, ketika disinggungmengenaitambahanmodal dari Kabupaten Badung di BPD Bali, Gde Agung enggan untuk mengungkapkan. Katanya, untuk tambahan modal tahun 2015, masih dibahas di DPRD Kabupaten Badung, dan sedang dirancang pula dengan Peraturan Daerah (Perda). Di lain sisi, Ketut Nurcahya yang terpilih kembali sebagai komisaris utama BPD Bali mengucap “Astungkara”. Setelah lebih dari satu jam, menunggu rapat di luar ruangan, ia akhirnya ditunjuk kembali mengisi posisi yang telah dijabatnya selama empat tahun terakhir. Meskipun demikian, Nurcahya tidak ingin cepat merasa puas. Ia berjanji, akan kian mengeratkan kerjasama antara direksi dengan komisaris, sehingga BPD semakin berkembang. “Saya juga bersyukur dalam empat tahun masa tugas pertama saya sudah jalankan dengan baik. Itu sangat kami syukuri, sekarang tambah lagi satu periode, ini tugas berat, tapi akan saya jalankan. Kerjasama dan hubungan antara komisaris dan direksi sudah sangat baik. Dengan modal itu, saya yakin BPD

akan semakin maju,” paparnya dengan nada pelan. Walaupun BPD sudah cukup kokoh dan didukung oleh seluruh Kabupaten/Kota, Nurcahya mengatakan masih ada tantangan. Yakni, persaingan antar bank yang semakin ketat. Namun, untuk menjawab tantangan tersebut,ia akan mengupayakan sejumlah hal agar BPD tetap dipercaya. Salah satunya, dengan mengejar penilaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama ini BPD sudah mengantongi nilai 2 dari OJK, dan itu dinilai sangat bagus dibadingkan dengan bank-bank lain di Bali. Tetapi, tahun ini Nurcahya menarget agar BPD bisa memperoleh penilaian yang lebih baik. Tidak menutup kemungkinan, menduduki posisi pertama di Bali. “BPD adalah satu-satunya bank daerah yang memiliki dua pemegang saham pengendali. Yakni Kabupaten Badung dan Provinsi Bali. Kalau di Provinsi lain, hanya pihak provinsi yang pegang kendali. Kemajuan BPD sekarang sangat bagus, sudah didukung oleh seluruh Kabupaten/Kota,” tutupnya. W-019*

Pembelaan itu sudah barang tentu dilakukan dengan kebijakankebijakan yang menguntungkan pengusaha kecil. Selama ini, kata Budiana, 95 persen yang terlibat dalam Gapensi Gianyar merupakan BU berskala kecil, 5 persen sisanya berskala menengah. Tidaklah berlebihan, pihaknya berharap terhadap pemerintah untuk

memberi perhatian lebih, serta pengayoman terhadap Gapensi. ”Pandangan kami, usaha kecil ini adalah sebuah aset berpotensi, yang perlu dibina,”harapnya. Bagaimanapun juga, kata pria asal Gianyar ini, kalau kebijakan provinsi sangat mempengaruhi para pengusaha di daerah utamanya kebijakan dalam bidang jasa konstruksi. W-005

ditanya, kenapa tidak ditahan, Suhadi menyebutkan hal itu merupakan pertimbangan penyidik yang menilai tidak perlu melakukan penahanan. Sementara untuk rekening para maklar menurut Suhadi tidak ada yang diblokir. Begitu juga dengan rekening pejabat dari tim 9. Pemblokiran rekening dilakukan hanya untuk tersangka Wayan Candra dan yang terkait dengan TPPU. Suhadi melanjutkan, untuk berkas Candra dipastikan dalam

minggu ini akan di limpahkan kepengadilan. Bahkan penyempurnaan cukup detail dilakukan termasuk susunan redaksi dalam dakwaan tersebut. “Berkasnya tebal, jadi semuanya harus diteliti dan agar tidak ada redaksi yang salah,” tambah Suhadi. Diyakinkan, sebelum 5 Februari berkas Candra sudah ditangan pengadilan. “Usai penyerahan berkas Candra ke pengadilan, maka dilanjutkan dengan pemberkasan Tim 9,” tutup Suhadi.W-010

Nurcahya Ditetapkan Komisaris BPD Bali DARI HALAMAN 1 bagai pemegang saham terbanyak pun bersedia angkat bicara. Bupati Badung, A.A Gde Agung menyampaikan, bahwa rapat kemarin telah memutuskan agar komisaris independen dan non independen periode sebelumnya, kembali menjalankan tugas untuk periode 2015-2019 mendatang. Keputusan para pemegang saham inipun didasari sejumlah pertimbangan. Pertama, pemegang saham telah mengantongi rekomendasi dari komite, yang menyatakan bahwa kinerja komisaris selama ini telah baik. Sehingga BPD kian kokoh dan dipercaya oleh masyarakat. Pertimbangan kedua, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, menyebutkan bahwa dimungkinkan untuk menetapkan komisaris selama dua periode. “Berdasarkan akta yang disusun tahun 2008 menyatakan, dimungkinkan untuk melakukan penetapan kembali untuk masa jabatan kedua kali. Baik komisaris independen ataupun komisaris non independen,” ungkap Bupati yang hadir dengan kemeja Endek

Kebijakan Harus Menguntungkan Pengusaha Kecil DARI HALAMAN 1

lelang, serta lemahnya daya saing.Tak heran mereka memilih tidak aktif lagi di organisasi. Terkait persoalan ini, kata Ketua Gapensi Gianyar Pande Made Budiana meminta kepada Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika tetap melakukan pembelaan terhadap pengusaha kecil.

Minggu Ini Berkas Candra Dilimpahkan DARI HALAMAN 1

dalam pengadaan lahan dermaga Gunaksa sedang didalami. “Kami kejar keterangan mereka, untuk mengetahui sejauh mana perannya pada pembebasan lahan tersebut,” ujar kasi Intel Kejari Klungkung Suhadi. Hanya ketiga tersangka ini usai diperiksa dilepaskan kembali, tidak seperti tersangka lainnya seperti Tim 9, yang diketuai oleh Sekda Klungkung, Ketut Janapria. Ketika

PHDI Juga Tolak Eksekusi Mati di Bali

DARI HALAMAN 1 setiap desa pakraman di Bali memiliki aturan tersendiri. Dikhawatirkan, pelaksanaan eksekusi mati di suatu lokasi justru dinilai akan membuat tempat tersebut leteh (kotor). “Di Bali memang belum ada tempat untuk eksekusi mati, kalau hanya membakar dan mengubur sudah ada,” ujarnya. Menurut Sudiana, apabila suatu tempat sudah dicap leteh, maka diperlukan upacara khusus untuk membersihkan. Tidak hanya persiapannya yang

IGN Sudiana

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie


12

KAMIS, 29 JANUARI 2015 | TAHUN XV

APBD Minim, Tabanan Optimis Mampu Garap Pontensi Ekonomi Daerah

Keterbatasan APBD Tabanan tahun 2015 tidak menyurutkan upaya Pemkab Tabanan melanjutkan program-program dalam kaitannya dengan pelayanan publik dan menggarap potensi ekonomi daerah.

TABANAN-Fajar Bali Dari sisi pendapatan, beban anggaran dalam APBD Induk 2015 sangalah berat. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Tabanan IB Wiratmaja ST,MT, Selasa (27/1) kemarin. Wiratmaja menjelaskan, kondisi yang mempengaruhi beban APBD 2015 adalah peningkatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat hanya 0,72 persen. Sedangkan peningkatan gaji PNS membutuhkan dana Rp. 25 milyar tidak sebanding dengan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) hanya Rp. 2,3

milyar. Kenaikan pendapatan dari Pemerintah Pusat lainnya adalah untuk tambahan penghasilan guru. Di samping itu, penurunan pendapatan yang sangat drastis berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali, yakni dari Rp. 6 milyar (2014) menurun menjadi hanya Rp. 400 juta (2015). “Kami berharap dalam APBD Perubahan 2015, kondisi tersebut dapat teratasi melalui perubahan kebijakan, baik di Pemerintah Pusat maupun Provinsi Bali,” jelasnya. Sebaliknya, beban belanja daerah sangat dibebani oleh

belanja wajib berupa hibah kepada KPU dan Panwaslu yang mencapai Rp. 21 milyar untuk pelaksanaan pilkada tahun 2015. Peningkatan belanja wajib juga terjadi pada Alokasi Dana Desa (ADD) karena adanya perubahan dalam metode penghitungan. Dengan kondisi keuangan seperti tergambar tersebut di atas, pejabat asal Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga ini menegaskan Pemerintah Kabupaten Tabanan tetap komit melanjutkan program-program unggulan untuk mendorong partisipasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. W-004

GIS : Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat meresmikan jalan GIS (Gerbang Indah Serasi) sepanjang 650 meter di Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan. Program GIS mendapatkan respon positif dari masyarakat Tabanan, program ini pun dilanjutkan di tahun 2015. FB/DONY

Empat Program Unggulan di Tahun 2015 TABANAN-Fajar Bali Empat program unggulan yang akan dilakasanakan di tahun 2015 ini. Diantaranya, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Program Gerbang Pangan Serasi, Program Gerakan Infrastruktur Daerah (Gerbang Indah Serasi), Program Partisipatif Infrastruktur. 1.Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemkab Tabanan memfasilitasi pengembagan BUMDes yang berbasis pertanian. BUMDes dibentuk untuk membeli hasil olahan kelompok-kelompok usaha di desa masing-masing. Divisi-divisi usaha BUMDes yang akan dibentuk ada 6 jenis, yaitu: a) divisi pengolahan sampah, b) divisi pengolahan hasil ternak & Perikanan, c) divisi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, d) divisi Pengolahan Hasil Hortikultura, e) Pengolahan Hasil Perkebunan, dan f) Pembuatan Pakan Ternak. BUMDes tidak diperkenankan memilih jenis usaha Simpan-Pinjam. Pemerintah Kabupaten Tabanan mulai tahun 2015 ini telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa kepada 50-an desa yang sudah serius mengikuti tahapan-tahapan yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, juga sedang digarap BUMD yang siap membeli dan memasarkan hasil BUMDes. Kelompok-kelompok penghasil bahan baku dan kelompok-

kelompok pengolah (petani dan Kelompok Wanita Tani) akan menjadi sasaran kegiatan SKPD dan akan sepenuhnya didampingi secara terkoordinasi. Diharapkan, pihak Perguruan Tinggi dan pihak-pihak lain yang konsen terhadap pembangunan pertanian di Tabanan untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. 2. Program Gerbang Pangan Serasi Program ini menggarap pertanian dengan konsentrasi pada: pertanian organik, mengembalikan pola tanam, menumbuhkan sekeha-sekeha panen, dan gerakan cinta pertanian sejak usia dini. Khusus untuk pertanian di lahan sawah, subaksubak binaan Program Gerbang Pangan Serasi tahun 2015 telah siap memproduksi padi melalui sistem pertanian organik dan akan munsuplai Beras Sehat untuk PNS mulai Bulan April sebanyak 120 ton beras per bulan. Petani yang terlibat dalam program ini dijamin dengan kepastian harga gabah yang menguntungkan namun dengan syarat menerapkan teknologi organik, tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan panen harus dilakukan oleh sekeha manyi setempat. Untuk mendukung program ini telah dialokasikan dana lebih dari Rp. 20 milyar mulai dari proses/pendampingan budidaya dan penyerapan hasil

panen. 3.Program Gerakan Infrastruktur Daerah (Gerbang Indah Serasi), Program ini akan menggarap infrasturktur desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat sejak dari perencanaan (saat Mursenbang), pelaksanaan (secara swakelola oleh masyarakat), dan pengendalian pelaksanaan (oleh SKPD Kecamatan). Tahun 2015 ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 14,5 milyar. Program ini telah memasuki tahun ke tiga dengan tingkat swadaya masyarakat dan kualitas pekerjaan yang luar biasa. 4.Program Partisipatif Infrastruktur Masyarakat yang tidak tercakup dalam Program Gerbang Indah Serasi di atas diberi kesempatan mendapatkan program perbaikan infrastruktur desa (Program Partisipatif Infrastruktur) melalui bantuan bahan material dari pemerintah, sedangkan tenaga kerja harus disiapkan masyarakat. Selain program-program di atas masih banyak programprogram reguler dalam kaitannya dengan program ke PUan, seperti: Peningkatan Jalan Kabupaten, Infrastruktur desa, Irigasi, sanitasi dan kesehatan lingkungan, air minum dan air limbah, bedah rumah tak layak huni, bedah warung, dan lainlain. W-004

Postur APBD Induk 2015 Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 NO.

URAIAN

INDUK 2014

RENCANA 2015

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

1

2

3

4

5

1

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Daerah

212.931.601.250,00

243.793.958.656,00

30.862.357.406,00

1.2

Dana perimbangan

798.650.499.738,03

804.429.633.000,00

5.779.133.261,97

1.3

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

249.360.434.310,00

356.973.794.554,73

107.613.360.244,73

1.260.942.535.298,03

1.405.197.386.210,73

144.254.850.912,70

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

IB. Wiratmaja

FB/DONY

terangnya. Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa berbasis pertanian dilakukan melalui Gerbang Pangan. Program ini kata Wiratmaja memberikan pembinaan subak guna melaksanakan pertanian yang mengarah organik dan Keramba Emas (Kreatif Bersama Bangun Ekonomi Masyarakat). Program Keramba Emas berupa pelatihan kepada kelompok tani untuk mengolah hasil panennya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. “Keramba emas juga menjadi salah satu upaya penangulangan kemiskinan, selain kegiatan bedah rumah dan bedah warung,” tandasnya. Peningkatan peran pemerintah desa dilakukan melalui pelaksanaan undang-undang tentang desa dengan memberikan ADD sesuai dengan aturan serta

pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa yang akan digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor desa dan pengembangan BUMDes. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pengadaan komputer, mebulair, printer dan lainya. Sedangkan pengembangan BUMDes dilakukan pada desa percontohan yang telah menyatakan diri berminat dan melalui proses penyusunan proposal yang dibimbing langsung oleh tim dari Universitas Mahasaraswati. Dengan peningkatan peran ini diharapkan Pemerintah Desa mampu mengemban misi sebagai ujung tombak pembangunan. Hal lain yang juga menjadi fokus pemerintah kabupaten Tabanan di tahun 2015 ini adalah peningkatan kesejahteraan pegawai. Ini dilakukan melalui peningkatan gaji tenaga kontrak hingga mendekati UMR Kabupaten Tabanan. “Peningkatan tersebut mencapai Rp 1,1 juta per bulan,” terangnya . Pegawai juga diberikan sedikti tambahan pengahasilan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu pegawai diberikan beras sehat yang merupakan hasil subak yang dibina dalam program Gerbang Pangan Serasi. W-004

-

2

BELANJA DAERAH

-

2,1

Belanja Tidak Langsung

874.619.223.427,53

1.045.313.438.058,21

170.694.214.630,68

2,2

Belanja Langsung

413.138.131.870,50

384.603.948.152,52

(28.534.183.717,98)

1.287.757.355.298,03

1.429.917.386.210,73

142.160.030.912,70

(26.814.820.000,00)

(24.720.000.000,00)

2.094.820.000,00

Jumlah Belanja Surplus / (Defisit) Total Defisit

-

-

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3,1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 3,2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

-

32.094.820.000,00

40.000.000.000,00

7.905.180.000,00

32.094.820.000,00

40.000.000.000,00

7.905.180.000,00

5.280.000.000,00

15.280.000.000,00

10.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

5.280.000.000,00

15.280.000.000,00

10.000.000.000,00

Pembiayaan Netto

26.814.820.000,00

24.720.000.000,00

(2.094.820.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)

0,00

0,00

Proporsi Rencana Pendapatan Tahun 2015 19%

Fokus Penataan Manajemen dan Pembangunan Ekonomi Produktif

TABANAN-Fajar Bali Meski kondisi APBD Tabanan 2015 sangat memprihatinkan, namun pemerintah Tabanan optimis mampu memajukan daerah lumbung beras kearah lebih baik. Untuk tahun ini dua fokus pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tema “Penataan Manajemen Pelayanan Pemerintah dan Pembangunan Ekonomi Produktif Berbasis Kecamatan”. Melalui tema tersebut, jelas Kepala Bapeda Tabanan IB Wiratmaja, ST, MT. Belanja pada APBD Kabupaten Tabanan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan peran pemerintah desa dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Dikatakanya, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dimaksud adalah peningkatan kualitas infrastruktur desa, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian dan penangulangan kemiskinan. Peningkatan kualitas infrastruktur desa ditempuh melalui pendanaan Gerbang Indah Serasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. “Gerbang Indah Serasi mengajak masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan desa yang mereka anggap ptning untuk ditingkatkan kualitasnya,”

18%

Proporsi Rencana Belanja Tahun 2015 28%

Belanja Langsung

Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan

Belanja Tidak Langsung

Pendapataan Lain-lain yang sah 72%

63%

RENCANA 2015

RENCANA 2015

Pendapatan Asli Daerah

243.793.958.656,00

Pendapatan Asli Daerah

243.793.958.656,00

Dana Perimbangan

804.429.633.000,00

Dana Perimbangan

804.429.633.000,00

356.973.794.554,73

Pendapatan Lain-Lain yang sah

Pendapatan Lain-Lain yang sah Total

1.405.197.386.210,73

Rencana Belanja PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DESA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI Peningkatan Peran Pemerintah Desa • Peningkatan kuantitas dan kualitas Sapras Kantor Desa • Pengembangan BUMDes

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai • Peningkatan Gaji Kontrak menjadi 1,1 juta perbulan • Peningkatan tambahan penghasilan berupa beban kerja • Pemberian beras sehat

Total

356.973.794.554,73 1.405.197.386.210,73

PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA - Gerbang Indah Serasi (14,497 M) - PARTISIPATIF (3 M)

PENGEMBANGAN KEGIATAN PERTANIAN - Gerbang Pangan Serasi (6,5 M) - Beras Sehat

PENANGULANGAN KEMISKINAN - Bedah Rumah (1,5 M) -Bedah Warung (1 M) - Gerbang Emas

Penggerakan Usaha Ekonomi Masyarakat • Pembentukan BUMDES penyiapan lembaga dan operasional 5 M • Pendanaan kelompok usaha pembiayaan Gerbang Emas 6 M • Pembangunan BUMD 10 M

Layouter: zohra


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.