FAJAR BALI EDISI 29 FEBRUARI 2016

FAJAR BALI

Ingin Berlangganan Ingin Berlangganan

Harian Umum

FAJA R BALI Hub : Tim

Candi BENTAR

Pak Gubernur

Oleh : Diah Utami

Berharap Dibantu Kaki Palsu NASIB kurang beruntung dialami I Putu Wijaya (23) asal Jalan Pesagi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem. Diusianya yang masih sangat produktif, ia harus rela hanya bisa duduk di kursi roda. NaI Putu Wijaya mun, kecelakaan yang terjadi saat baru duduk di bangku SMA, mengkandaskan semua impiannya. Ia pun berharap, ada donatur maupun pemerintah yang bisa membantunya untuk mendapatkan kaki palsu agar bisa kembali berjalan.

Putu Wijaya mengatakan, kecelakaan yang menimpanya itu praktis mengubur semua impiannya, apalagi kecelakaan yang terjadi hampir saja merengut nyawanya.

Dokter pun memvonis mengalami kelum-

FENOMENA kontras sedang terjadi di tanah air kita. Satu demi satu masalah muncul. Belum selesai satu, sudah datang yang lain. Dari

087

soal konflik partai, teroris, kopi sianida, jual-beli ginjal, sampai pada LGBT – lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Eh satu lagi: prostitusi Kalijodo!

Khusus untuk LGBT, isu ini makin meledak sejak pedangdut Saipul

Jamil diberi status tersangka kasus pencabulan sesama jenis. Sontak, berbagai pihak gelagapan. Di layar televisi, isu ini menjadi santapan publik hampir saban jam. Para pengkotbah moral, politisi, pakar hukum, psikiater, sampai pada

UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Total Sisa Saldo

424,082,500 366,478,506 57,603,994

Sidang Akhir Engeline, Dikawal Ratusan Polisi DENPASAR-Fajar Bali Ratusan polisi dipastikan akan mengawal sidang terakhir kasus pembunuhan Engeline dengan dua terdakwa yaitu Margriet Ch Megawe dan Agustay Handa May. Sidang akan berakhir di PN Denpasar pada Senin (29/2) hari ini.

Seperti diketahui, dalam kasus ini Margriet yang merupakan ibu angkat Engeline dituntut hukuman seumur hidup sementara pembantunya, Agustay dituntut hukuman 12 tahun penjara.

Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Wisnu Wardana mengatakan, pihaknya dalam mengamankan jalannya sidang, akan melakukan penjagaan. Pejagaan dilakukan gabungan dari Polsek Denpasar Barat yang diback up Polresta Denpasar.

Ia mengatakan pengamanan akan difokuskan untuk penjagaan disekitar gedung PN Denpasar untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Ia mengatakan hingga H-1 pembacaan putusan, belum ada pemberitahuan ataupun ijin demo dari warga masyarakat. “Kita lihat situasi besok (hari ini), kalau memang harus ada penutupan jalan, maka kita akan lakukan,” tegas perwira murah senyum ini.

Dalam sidang pembacaan yang rencananya digelar

KE HAL. 11

026/VI/W-020

ONLINE: www.fajarbali.com

XVI

Pagi

Bantuan Tambah Subak Pupuk di Pulagan

Buleleng kota dikirim tersebut Masyarakat pukul ingin meledakkan kaleng sekitar teror yang tertulis dalam surat Senin (18/1) teror yang Camat Buleleng, ke kantor Kami bom Sarinah.

09.00 wita.

Kami ingan teror wilayah Bali.

Bali sudah masuk ada di Denpasar Sarisudah SINGARAJA–Fajar yang dikumpul- anggota Setelah bom Informasi siang kemarin dan Singaraja. ledakkan kota ini.

Bali siap teror teror kan Fajar ancaman pria nah kaminama Allah kami menyebutkan, Dengan pusat perbelanoleh seseorang dan serang dan pusat dikirim yang mengendarai bom main-main. paruh bayajenis Supra X 125D jaan, perkantoran, Kami tidak diri”.

AG. Surat roda dua plat nomor bertulis- wisata.siap ledakkanitu diterima dengan dengan Akbar. Kami Surat ancaman berisi ancaman Camat Buleleng, Akbar-allahuwilayah 11 KE HAL. kan “Allahu staf di Kantor kepala Kepada seluruh Allah’u akbar, jarkota disebutkan.

Kami anggota Allah’u akbar.

FB/IST

Desa/

Pulagan, di Subak mengeluhkan PARA petani Tampaksiring pemerintah.

Kecamatanbantuan pupuk dari kepada kurangnya itu pihaknya memohon 11 Maka dari KE HAL.

Pesan Inspiratif

Harian Umum

Rp 3.000,-

Polisi Sidak ng Rumah Pendata

Surat Tero

Mengaku Kaleng Pelaku adanya Dalam Surat Sarinah lantaran Teror Ancaman Jaringan dibuat resah Panji Sakti.

r Pak Gubernu

ANCAMAN-Surat bom di Buleleng.

kaleng

inspeksi Bali melakukan (kos) Buleleng, SINGARAJA-Fajar rumah sewaan di Jalan kawasan Aparat Kepolisian Pulau Dewata (sidak) di asal luar (18/1). “Tujuan sidak mendadak pendatang pergerakan kawasan Kota Singaraja, Senin Kota Singaraja, adanya kemungkinan Jalak Putih Kepala Polsek untuk mendeteksi tidak teroris,” kata kelompok dilakukan, Suarnata.

Kompol Nyoman dari penelusuran yang mencurigakan. tetapi Ia menjelaskan, orang-orang tidak ada, adanya memang terus diawasi,” ditemukan sementara akan “Dari pantauan ini (Jalak Putih) di tentu kawasan dari penelusuran ditemuSuarnata, kata dia. itu, kata Kartini, tidak Sementara Buleleng di Jalan sejenisnya. “Sudah atau bom atau Kantor Camatbarang peledak FB/AGUS ditemukan HAL. 11 dan tidak KE kan adanya peledakan semua bagian disisir di berisi ancaman

FAJA R BALI

Barangsiapa yang ingin mutiara, harus terjun berani untuk dalam yang ke lautan mencarinya.

Ir. Sukarno

DOMPET Dana Punia

Bali : (Izin Gubernur P/2014)

460/08928/III/BPMBali yang sebagian masyarakat bantuan, atas izin BPMP/2014, UNTUK membantu dan memerlukan Bali 460/08928/III/ masih miskin Umum Fajar Bali Nomor: Gubernur 27 Maret 2014, HarianProvinsi Bali, BK3S Daerah Tertanggal: dengan Pemerintah membuka bekerjasama dan PT. Bank Pembangunan 2 April 2014 Bali untuk Provinsi mulai tanggal yang terbuka(natural) Bali terhitung Punia Fajar Bali, uang/barang Dana ini, dengan Dompet Anda berupa melalui dompet Indra Jaya umum. Bantuan kami terima Umum Fajar Bali Jl. atau lainnya, dapat Harian (0361) 411283 ke Kantor langsung Kaja Denpasar Telpon 050.02.02.02377-7 No.8 Ubung BPD, Nomor rekening:BALI UTAMA PRESS. melalui Bank ARTHA MEDIA FAJARmuat di Surat Kabar PT. akan secara atas nama anda kami kami salurkan Semua bantuan saatnya nanti, yang memerlukan. dan pada Bali barang Fajar Bali, masyarakat uang maupun secara baik berupa terbuka kepada bantuan, tangan pertanggungjawabkan Penyaluran mohon uluran akan kami (natural), bulan sekali. Kami anggota masyarakat 3 bersama, rutin tiap dapat membantu tangan kita Anda, untukmemerlukan uluran apa yang kita miliki. dari sebagian yang masih dengan menyisihkan Penerbit Terima kasih.

412,682,500

Engeline pembunuhan dengan lanjutan Ch Megawe yang Margriet sebagai saksi SAKSI-Sidang Negeri terdakwa saudaranya dengan Pengadilan Inneke di menghadirkan Haris Dalam kesaksiannya Laureta bernama Senin (18/1). diketuai Edwardpernah Denpasar, Hakim yangbahwa Engeline kepada Majelis mengakui di Bali. sendirian Sinaga, Laureta Margriet ditinggal

t

han Engeline

Sidang Pembunu

Terdakwa Margrie

FB/REDY

Tabanan Kasus Golkar Musda Tak Pengaruhi

Lima Kader Berpeluang Jadi Ketua DPD II

kasus ini sebelum Memang sudah beberapa saksi saksi juga juga semHarris Sinaga, di Ja- ada, datang ke Bali dan di Edward terdakwa ini menetapsetelah kali di rumah saksi yang yang selama ke Bali Bahkan saat pat tinggal seorang Tujuan Jalan Sedap malam.

Malam, kemarin dimuka sidang, ada- karta itu, datang di Sedap unmulai merebak.

Bali dihadirkan kasus ini pihak terdakwa saksi tinggal melihat Margriet ke Bali adalah DENPASAR-Fajar pembunuhan lah saksi dari dengan saksi saksi datang terdakwa. “Saya saksi pernah “Pernah Engeline.

Sidang kasus terdakwa Mar- atau yang disebut 11 tuk menemani untuk menem- memarahi KE HAL. dengan Engeline Megawe tidak lama meringankan. Laureta Ineke. datang ke Bali saksi mulai Dia adalah adalah istri dari ani terdakwa,”kata griet CH berakhir. Pasalnya, n Bali lagi akan umum sudah Saksi diketahui Margriet. Diha- memberi keterangan. saksi TABANAN-Fajar pertanggungjawaba di kandung pimpinan jaksa penuntut dana parpol menghadirkan Ter- kakak majelis Hakim Kasus dugaan tidak bantuan tidak lagi dapan keterangan. fiktif terkait II Golkar Tabanandaerah (18/1) dilakuuntuk diminta sidang Senin rencananya tubuh DPD musyawarahTabanan. bukti, pada daerah yangserentak. mempengaruhiPartai Golkar denbulan kan secara koordinasi (Musda –red)rencananya digelar berjalan “Dari hasil kemungkinan Musda yang ini dipastikan calon gan Mendagri, pasangan Maret 2016 pelantikan Prasta dan Ketut mengganggu dengan lancar.

TaGiri r Bali tersebut tidak bulan Maret Nyoman Wakil “Masalah Ketua DPD II Golkar MANGUPURA-Faja (18/1) Bupati dan Nyjelas Suiasa dilakukan Raka Nakula.

Musda,” Wirya, Senin berkoPelantikan terpilih, Perpres bisa 2016,” ujar Ketut banan I Nyoman Bupati Badung upaya ke sekreWirya belum Ia mengatakan, Prasta dan kemarin. turunnya sudah masuk oman Giri ditanya mengenai tersebut PK (pengurus untuk diverifikasi, mentar ketika (Perpres) Suiasa menunggu mengumpulkanpermasalahan presiden tata cara tariat negara masih memantau pihaknya KPU peraturan menyikapi tentang 11 sehingga hal itu. Sekreyang kecamatan) KE HAL. Joko Widodo kepala daerah perkembanganBadung I Made tersebut. pelantikan orang nomor mengaku tariat Dewan itu. ditandatangani Indonesia AA 11 Dharmajaya Wira KE HAL. FB/DOK satu di RepublikBadung, Bali, Badung, Ketua KPUD Nakula, di Gede Raka mengatakan PerKetut Suiasa Prasta dan Senin (18/1), yang dijadikan Nyoman Giri pres tersebutmelantik kepala acuan untuk baru di sejumlah dari Ni Putu daerah yang tegas suami 026/VI/W-020 ini. asal kesadaran,” Mahkamah Negara dipundak Niti Edaran tungbintang dua Badung ini.

Soal Suratpenerapan pasal jenderal Mengwi tentang yang pertama Agung terkait 127 KUHP Sespati Desa Gulingan Barat ini gal yakni pasal lulusan Brigjen Suastawa Dia di Lombok seknarkoba, itu ada. pemakai narkoba kali bertugas koordinasi lintas 127 adamembenarkan Menkum untuk pelaku mengatakan,hal ini Kanwil setelah 2010 Pasal tunggalawal. Tapi karena Lapas digunakan mengatakan, toral dalam berjalan. Nantinya load,” sebutnya mengalir yang telah divonis, narkoba lah sebagai penyalahguna dari hasil sudah over di Bangli, HAM sudah Bali tergantungtuntutan dari para pelaku yang Narkotika ini Lapas kemarin.

Hakim, Bali. BNNP hal Kerobokan dan semuanya dan 1986 Khusus vonis dari terpi(BNNP) Senin (19/1)Akpol tahun ke Lapas Lapas dalam koordinasi Bangli proses penyidikan Provinsi diserahkan mau dibawa para sektoral berdirinya Kalau Lulusan Lapas Narkotika “Awal mula karena Dukungan Narkotika Nasional dengan lintas yang telah divonis Kejaksaan.sendiri sebenarnya. tungmenentukan menegaskan, layak ditempati tidak urusan pasal narkoba dari Badan telah berkoordinasi dana ini. sudah vonis, bukan sudah penyidik menerapkan edaran itu pemakai tapi menjalani rehabilitasi itu terbilangsudah lengkap. Jadi, tapi surat penyidik “Kalau menyatakan HAM, agar para lagi, di samping atau Hakim fasilitasnya Harapan gal, berdasarkanbisa direhabilitasi,” Guna mendorong pengadilan Lapas Kerobokan Bangli.

Bali telah perlu diragukan sekaligus tempat ini Menkum Permasyarakatan. mereka semestinya juga ditahan di Khusus Narkotika tersebut, BNNP pelaku Kepselor, lembaga semestinya Bangli pelaku menahan tidak lagi ada petugas itu, apadi Lapas Narkotika ungkapnya. saya kedepan, penangkapan HAL. 11 Untuk rehab, disana Lapas Narkotika (rehab, red) berdirinya Lapas tahun 2016.

Sejak awal KE dan Medis.Bangli dijadikan dibawa ke bisa fokus melaksanakan Kesehatan korban percepatan kucuran anggaran ini kan Narkotika Bali siap mengusupaya BNN yang bila Lapas r.bali diberikan menyiapkan rehab, BNNP rehab. Mereka-mereka narkoba 2016. dan harus FB/HENCE para pelaku di seluruh Bali. tempat anggaran tahun 2016 ini, join facebook.com/faja dari narkoba kan bagi vonis be- curkan anggaran tahun Dejerie Layouter: Suastawa “Dari alasan fasilitas telah menjalani Bangli mendapat Bali bePutu Gede Pol Putu 2015 dan Brigjen Pol “Kalau awalnya, Lapas Narkotika DENPASAR-Fajar di tahun Bali Brigjen rehab berdasarkan terang tahanan narkoba. kuota untuk Bali. Pasti itu,” Kepala BNNP mengakui bahwa lum memadai harapan Lapas Khusus lum bisa menerima ini (2016) itu bisa rujukan BNNP Gede Suastawa ada rencana dijadikan Tapi untuk tahun Bangli memang Narkotika Bangli akan Narkotika Sedangkan tupoksinya, saya Lapas tempat rehab. Bangli itu diperuntuklapas narkotika 306,478,506 106,203,994

Total Keseluruhan Sudah Disumbangkan Saldo Total Sisa

Saksi Justru

Ogah

Rochineng Buleleng Miskin Maju Pilkada Bantu Warga

Mengaku Ingin

Fokus

Bali DENPASAR-Fajar Badan Kepala w a i a n g a K e p e Provinsi (BKD) Daerah Rochineng, Bali I Ketut yang disebutSH, MH., ikut mersebut bakal bursa calon amaikan di Pilkada kandidat KE HAL. 11

Pelantikan

Memberatkan

g Tunggu

Bupati Badun

Perpres

FB/IST

Rochineng

Wacana Berdirinya

BNNP Bali

ONLINE:

Lapas Khusus

asi Lintas

an, Koordin

Siapkan Anggar

Bangli (2)

Khusus Sektoral, Rehab

Narkotika

Pemakai

Hub : Tim Sirkulasi

0361 - 411283/ 087 761 123438

www.fajarbali.com

Harga Eceran: Rp 3.000,-

komisi penyiaran seperti ‘kebakaran jenggot’.

Ya biasalah, mereka berburu kambing hitam. Seolah-olah, isu LGBT ini ‘bom waktu’ bagi moral bangsa. Celakanya, orang-orang yang terlibat LGBT pun diperlaku-

kan diskriminatif. Mereka tak lagi dianggap sebagai ‘akibat’, tetapi ‘sebab’ segala sesuatu. Memang agak kontras – saat Korea Utara sibuk dengan nuklirnya, bangsa kita sibuk untuk urusan ‘lendir’ dan KE HAL. 11

Bali Tolak Kehadiran LGBT

m Diminta Masukkan dalam Awig-awig m Kenakan Sanksi Materiil Rp 200 Juta

FB/REDY

(Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014)

2016 l Tahun

Sepotong Kebaya Perempuan yang ‘Berbahaya’

KE HAL. 11

DOMPET Dana Punia

Sirkulasi

0361 - 411283/ 761 123438

Selamat

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 l Tahun XVI

Selamat Pagi

BALI eleng FAJA Rr Geg erkan Bul Harga Eceran:

SELASA,

19 JANUARI

NGEREBONG-Ribuan warga Kesiman melaksanakan upacara keagamaan yang biasa disebut dengan “Upacara Pengerebongan”. Upacara ini dilakukan di Pura Dalem Pengerebongan, Kesiman, Denpasar, Minggu (28/2). Upacara ini dihadiri oleh seluruh warga Desa Kesiman yang ikut nyungsung Pura tersebut.

Upacara Pengerebongan dilaksanakan oleh penduduk setempat setiap 210 hari yakni pada hari Minggu wuku Medangsia (Redite Medangsia) atau tepatnya seminggu setelah Hari Raya Kuningan.

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau akrab disebut LGBT, bagaikan momok yang menakutkan.

Selain dinilai memiliki kelainan jiwa, LGBT juga menyimpang dari semua ajaran agama. Sebagai daerah wisata dunia, Bali secara tegas menolak kehadiran kaum LGBT. Desa Pakraman diharapkan menerapkan satu awig-awig dengan memberikan sanksi tegas berupa denda ratusan juta, sebagai efek jera kepada para pelaku yang dianggap “kelainan jiwa” ini.

Didukung Dua Partai

Rochineng Siap Lawan Incumbent

FB/IST

DUKUNGAN-Nyoman Sugawa Korry dan Rochineng saat pertemuan partai koalisi untuk Pilkada Buleleng 2017. Rochineng siap maju.

SINGARAJA-Fajar Bali Sejumlah partai politik yang bergabung dalam Koalisi Bali Mandara

(KBM) menantang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Buleleng 2017 mendatang. “Pada dasarnya Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Hanura siap

menantang pasangan `incumbent` dari PDIP dan kami yakin menang,” kata penggagas pertemuan Partai Koalisi yang juga Ketua DPD II Golkar Buleleng, I Nyoman Sugawa Korry di Singaraja, Minggu (28/2).

Ia menjelaskan, Koalisi KBM ingin mengulangi keberhasilan memenangkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada pemilihan Gubernur 2013 silam. “Ketika itu kami berhasil memenangkan pasangan Made Mangku Pastika dan I Ketut Sudikerta yang diusung partai koalisi menghadapi PDIP

KE HAL. 11

Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UNUD 1998

Beri Pelayanan Kesehatan Gratis di Desa Buwit TABANAN-Fajar Bali Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (UNUD) angkatan 1998, memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat dan warga lanjut usia (lansia–red) di Desa Buwit, Kecamatan Kediri, Tabanan, Minggu (28/2) kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Balai Serba Guna, Kantor Desa Buwit, Kediri, Tabanan itu diserbu para lanjut usia. Pelayanan kesehatan gratis yang diberikan berupa deteksi dini penyakit, pelayanan pengobatan KE HAL. 11

FB/DONY

PELAYANAN KESEHATAN-Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UNUD 1998 foto bersama disela-sela kegiatan pelayanan kesehatan gratis di Desa Buwit, Kecamatan Kediri, Tabanan.

FB/DEJE

Ida Ayu Nym. Candrawati

DENPASAR-Fajar Bali Demikian disampaikan Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta di atas panggung Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) yang berlangsung di Lapangan Niti Margarana Renon, Mingu (28/2) kemarin. Wagub Sudikerta mengatakan, di dalam ajaran agama mana pun, tidak dibenarkan melakukan perkawinan sejenis.

Masyarakat harus bisa mengevaluasi diri masing-masing sesuai ajaran agama yang dianut, untuk tidak membenarkan kehadiran LGBT yang kian populer ini.

“Karena LGBT ini orang sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa perlu disembuhkan. Cara penyembuhan tergantung masing-masing,

I Made Suasti Puja

FB/DEJE

tidak perlu dengan emosional.

Yang bisa menyembuhkan adalah dirinya sendiri, baru kemudian lingkungan keluarganya,” tegas Wagub Sudikerta.

Menurut Wagub Sudikerta, perilaku yang timbul sejak dini itu susah untuk dihilangkan.

Apabila sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu, akan terus terjadi dan sulit diubah. “Sehingga terjadilah polemik berkepanjangan. Di Bali, sudah dua kali terjadi pernikahan sejenis. Ini yang harus diubah, caranya yakni mengubah orangnya dan mengubah lingkungan hidupnya,” bebernya.

Sudikerta mengatakan, sebaiKE HAL. 11

Isu LGBT jangan dinilai hitam-putih. Bukan hanya masalah kejiwaan, tapi juga tubuh. Tak bisa hanya dipandang dari sudut moral. Jangan salah, di Bali ada kesenian lawak Arja. Lelaki berbusana dan berlagak perempuan itu biasa sebagai banyolan. Aksi mereka mengundang gelak tawa. Apakah ini termasuk propaganda LGBT? Tak bisa dilihat hitam putih, bung!

el Mang Og

Buka GSAP Bali Mandara Nawa Natya

Tahun 2017, Pastika Minta Pementasan Seni Setiap Hari Gelas Seni Akhir Pekan (GSAP) Bali Mandara Nawa Natya resmi dibuka di Taman Budaya Denpasar. Gelaran kesenian ini akan digelar saban akhir pekan. Namun Gubernur Bali Made Mangku Pastika malah mengharapkan ajang berkesenian ini digelar setiap hari. “Sekarang baru hanya akhir pekan saja, sesungguhnya saya minta setiap hari, jadi berikutnya di tahun 2017 harus setiap hari,” tegas Pastika, saat membuka GSAP Bali Mandara Nawa Natya di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar.

DENPASAR-Fajar Bali Menurutnya kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengintensifkan aktifitas seni di Taman Budaya Denpasar se-

hingga mampu untuk mendukung upaya penggalian, pelestarian dan pengembangan seni budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Bali.

FB/IST

PEMBUKAAN-Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat membuka secara resmi Gelar Seni Akhir Pekan Bali Mandara Nawa Natya.

Layouter: Dejerie

“Jadi hidup terus Taman Budaya ini, apalagi saat ini telah dijalin kerjasama dengan ISI Denpasar, jadi saya harapkan Taman Budaya ini menjadi showroomnya ISI Denpasar untuk mengembangkan kesenian dan budaya Bali,” imbuh Pastika yang dalam kesempatan tersebut turut didampingi oleh Ny. Ayu Pastika.

Lebih lanjut Pastika menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai penting dalam upaya untuk merevitalisasi nilai–nilai kesenian sehingga tetap hidup dan berfungsi dalam masyarakat Bali KE HAL. 11

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2

FAJA R BALI

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 l Tahun XVI

Duh, Guru Gantung Diri di Kandang Ayam Kasus bunuh diri di wilayah hukum Polres Bangli terus terjadi. Bahkan di Desa Sukawana, Kintamani kasus itu terjadi dalam waktu berdekatan. Kalau sebelumnya aksi nekat dilakukan Ni Wayan Sari, warga Kuta Dalem, Desa Sukawana, kini giliran I Gede Kartika(32), warga Banjar Subak Gungung. Guru honorer itu, nekat gantung diri di kandang ayam miliknya di wilayah Banjar Subak Lampah (tempat tinggal kesehariannya) menggunakan kain selendang, pada Sabtu (27/2) sekitar pukul 07.30 Wita.

BANGLI-Fajar Bali Korban ditemukan telah menjadi mayat, menggelantung di kandang ayam oleh ayah korban, Nyoman Dana (56). Ayah korban awalnya curiga karena korban

hilang dari kamar mandi dan tak jelas kemana. Saat dicaricari ayahnya lalu melihat korban menggelantung dalam keadaan sudah tidak bernyawa, lehernya terjerat selendang, yang digan-

tung di bagian langit-langit bangunan (iga-iga).

Menurut ayah korban, saat sebelum kejadian, korban sekitar pukul 07.00 wita korban pergi ke kamar mandi. Saat itu dirinya ke dapur untuk sarapan. Beberapa saat kemudian tatkala ayahnya ke kamar mandi tak ada anaknya di kamar mandi. Ayahnya curiga ketika ayahnya tak menemukan korban di kamarnya. Lalu dicoba dilihat-lihat di belakang rumahnya, ternyata ayahnya jadi kaget, melihat korban menggelantung, dan bahkan sudah menjadi mayat.

Ditanya soal motif korban melakukan aksi nekat itu, karena penyakit yang dideritanya

DENPASAR-Fajar Bali Toko furniture yang berada di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 99, Suwung Kauh, Denpasar Selatan (Densel) ludes terbakar, pada Minggu (28/2) sekitar pukul 05.15 dinihari. Si jago merah membakar habis toko tersebut dan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api diduga disebabkan konsleting listrik di toko milik Made Sutha (54) itu.

Dari peristiwa kebakaran itu

menyebabkan salah seorang terluka karena berusaha membantu melakukan pemadaman api.

Korban bernama Wiryanatha, yang mengalami luka lecet pada lutut, tangan kaki. Menurut sumber petugas dilapangan, kobaran api berawal saat pemilik toko mendengar suara ledakan dari arah toko di pinggir jalan.

Setelah dicek ternyata asap dan api berkobar diatap toko. “Pemilik toko meminta pertolongan warga sekitar dan berupaya

melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api sudah terlanjur membesar dan petugas BPBD Kota Denpasar tiba dilokasi,” kata petugas.

Kobaran api berhasil dijinakkan sekitar 60 menit kemudian oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran. Belum dipastikan jumlah kerugian, namun dilihat dari barang dan bangunan yang terbakar diperkirakan ratusan juta rupiah. “Penyebab awal, diduga konsleting arus pendek,”

tidak kunjung sembuh jelas dia,. Disamping itu, pihak kepolisian, kini tengah melakukan penyelidikan atas kasus itu,” jelasnya. Sebelumnya, Kanit Reskrim AKP I Dewa Gede Oka seijin Kapolsek Kintamani Kompol Komang Tresna Arbawa Manik saat dikonfirmasi, Minggu(28/2) membenarkan kejadian tersebut. “Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada diri korban, disimpulkan kasus tersebut murni bunuh diri dengan gantung diri. Motifnya korban menderita sakit ambien, mag dan bahkan komplikasi, sehingga menyebabkan korban mengalami stress hingga nekat bunuh diri. W-002

tegas petugas itu.

Dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Densel AKP Handi Septiadi membenarkan terjadinya kebakaan di toko furniture dan mengatakan masih menyelidikinya. “Tim labfor masih menyelidikinya tapi dipastikan akibat konsleting listrik.

Seorang dilaporkan luka ringan saat berupaya memadamkan api,” terangnya saat dihubungi wartawan Minggu (28/2) kemarin. R-005

Toko Furniture Dilalap Si Jago Merah

Bagi-bagi Dana Hibah, Kedua Terdakwa Diadili DENPASAR-Fajar Bali Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah Provinis Bali dengan dua terdakwa, Ketut Ngenteg dan Anak Agung Oka Suwitra asal Bungbungan, Banjarangkan, Klungkung, sudah masuk persidangan. Sidang masih dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Made Pasek Budiawan dkk.

Dihadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila, jaksa dalam dakwaanya memaparkan, kasus ini bermula saat saksi Dewa Made Sutama bertemu Ngenteg.

Saat itu Ngenteg membuat proposal untuk mendapatkan dana hibah dari Provinsi. “Sutama meminta kepada Ngenteg untuk dibuatkan proposal. Ngenteg bersedia asal saya hanya 40% dari dana proposal yang disetujui, akhirnya dibatalkan,”papar jaksa.

Singkat cerita, di tahun 2014 Sutama ketemu terdakwa Suwitra dan bercerita bawa dirinya sempat ingin mengajukan proposal dana hibah melalui Ngenteg, namun batal karena hanya dapat bagian 40%. Mendengar cerita itu, Suwitra tertarik karena sedang membangun pura, dan mengatakan, tidak masalah jika dapat 40%. “Akhirnya, Sutama memberikan nomor telepon Ngenteg yang akhirnya meminta Suwitra menyiapkan foto kopy KTP dan nama panitia pembangunan Pura Taman Sari,”kata jaksa lagi.

Atas inisiatif sendiri, kata jaksa, Suwitra menempatkan dirinya sebagai bendahara dan ketua AA Gede Kusuma Adnyana dan sekretaris AA Gede Raka. Tak lama berselang, terdakwa Suwitra menitipkan foto kopy dan namanama panitia untuk diserahkan ke terdakwa Ngenteg. Proses pun berlanjut. Sebaliknya, Ngenteg kembali mengembalikkan pro-

posal itu, untuk ditandatangani oleh AA Suwitra, sembari nitip pesan pada Sutama supaya AA Suwitra memberikan uang Rp 1 juta untuk pengurusan proposal.

Dengan catatan, apabila uang Rp 1 juta tidak disanggupi, maka setelah dana bantuan cair, akan diberikan 30% saja.

Untuk melengkapi syarat pengajuan proposal, maka dibuatkanlah rekening BPD Bali di Tembuku Bangli. Proposal Pembangunan Pura Taman Sari itu akhirnya selesai dengan RAB senilai Rp. 109.750.000. Oleh Pemprov Bali, proposal itu direspon, tapu hanya mendapat persetujuan Rp 90.

Sesuai perjanjian dibawah tangan, dana itu akhir dibagi, 30% untuk pembangunan pura dan 70% untuk Ngente. “Jadi dari Rp 90 juta itu, Rp 27 juta Pura Taman Sari dan Rp 63 juta Ketut Ngenteg,”terang jaksa. Masih menurut jaksa, sebagaimana yang disampaikan di depan persidangan, setelah uang Rp 63 juta diterima dari Suwitra, Ngenteg kembali memberikan Suwitra Rp 1,5 juta.

Jadi, Total yang diterima oleh Ngenteg adalah Rp 61,5 juta, dan sisanya Rp 28,5 juta dibawa Suwitra. Oleh Suwitra, dari uang Rp 28,5 juta itu diberikan pada Gede Raka Sukawati selaku bendahara pembangunan Pura Taman Sari sebesar Rp 12 juta dan besoknya lagi Rp 15 juta. Jadi total yang diberikan ke bendahara Rp 27 juta, sisanya Rp 1,5 juta digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa Suwitra. Atas perbuatan kedua terdakwa ini, Negara dirugikan Rp 90 juta. Mirisnya, dana Rp 27 juta itu ternyata tidak juga digunakan untuk membangun Pura Taman Sari. Melainkan, tapi digunakan untuk membayar tukang Pura Samuan Tiga, Desa Bungbungan, Banjarangkan, Klungkung. W-007

FB/HS

STOP NARKOBA-Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso berada di Bali dalam menghadiri serangkaian acara Minggu (28/2) kemarin. Komjen Budi Waseso didampingi para pejabat BNN Pusat dan Kepala BNNP Bali Brigjen Pol Putu Gede Suastawa menghadiri acara pemberian medali pada Indonesia Off Road Expeditioan Jogja-Bali bertempat di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park Lotus Pond. Di sela sela acara, mantan Kabareskrim Mabes Polri ini berkenan memasang stiker “Stop Narkoba” di dua lokasi yakni di Menega Rest dan di GWK.

Dimakan Usia, Bangunan PDAM Ambruk AMLAPURA-Fajar Bali Sebuah bangunan di kantor PDAM Karangasem, tepatnya kantor bagian teknik yang dibangun puluhan tahun lalu, Minggu (28/2) kemarin tiba-tiba ambruk.

Akibat ambruknya kantor bagian teknik sepanjang sekitar 15 meter tersebut mengakibatkan tiga buah komputer dan printer, meja, kursi serta sebuah sepeda motor milik I Made sukadana tukang angkut di DKP Karangasem mengalami rusak parah.

Seorang saksi mata I Made Ayusta mengatakan, bangunan tersebut roboh perlahan lahan, sekitar pukul 07.30 wita. Barang-barang yang ada di dalam gedung, sebuah sepeda motor yang diparkir dekat gedung juga terkena robohan gedung. “Kejadianya tadi pagi, padahal tidak ada hujan,” ujarnya.

Menurut Direktur Utama PDAM Karangasem I Gede Bakti T Yasa, ambruknya bangunan itu diketahui sudah dibangun pada tahun 1980. Bangunan 6 x 9 tersebut juga belum pernah dilakukan renovasi dan hanya dilakukan perawatan dengan pengecatan. Pihaknya tidak melakukan renovasi terhadap bangunan itu lantaran tanah tempat berdirinya bangu-

BANGUNAN AMBRUK-Bangunan PDAM ini ambruk karena dimakan usia FB/BUDIASA

nan merupakan milik dinas PU Provinsi Bali. “Kalau melakukan renovasi diatas nilai Rp 100 juta itu jelas tidak diperbolehkan dan melanggar aturan,kamanya kami hanya melakukan perawatan pengecatan saja,” ujar Bakti Yasa kemarin.

Dijelaskannya, barang-barang yang tertimbun di reruntuhan bangunan sudah dipindahkan kebangunan yang lebih aman.

Dokumen arsip tersebut diamankan di salah satu gedung yakni tempat rapat karyawan PDAM Karangasem. Untuk itu, pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan dewan pengawas PDAM untuk mengambil langkah

kelanjutanya. “Untuk antisipasi terjadi ambruk susulan, kami harapkan pegawai agar berhati-hati.

Mengingat gedung yang ambruk itu satu atap dengan ruang bagian keuangan dan hubungan pelanggan,” ujarnya.

Meski salah satu kantor bagian PDAM Karangasem mengalami kerusakan, pihaknya tetap yakin tidak akan menganggu pelayanan PDAM kepada para pelangganya.

Pihaknya akan memindahkan bagian teknik sementara waktu ke kebelakang tepatnya di ruangan rapat. “Kantor PDAM tetap buka melayani pelanggan, sementara waktu kita pindah dulu,” ujarnya lagi.W-016

fikasi. Mudah-mudahan pelakunya bisa cepat ditangkap,” tegas Kanit Reskrim Polsek Densel AKP Hendi Septiadi, Minggu (28/2) kemarin. Versi dilapangan menyebutkan, polisi tengah melacak keberadaan pelaku.

Hanya saja pelaku yang berpindah-pindah tempat membuat polisi kesulitan menangkap pelaku. “Masih diburu, nanti kalau disampaikan secara jelas

bisa-bisa pelaku kabur semakin jauh,” tegasnya. Diberitakan sebelumnya, seorang anggota Polair Polda Bali, Ida Bagus Trisna Sedana (22), ditusuk orang tak dikenal, di Jl. Tukad Mawa, Panjer, Denpasar Selatan (Densel), Kamis (25/2) malam lalu. Diduga motif penusukan karena salah paham. Pelakunya masih dikejar petugas Reskrim Polsek Densel. R-005

Penusuk Polisi Masih Dikejar DENPASAR-Fajar Bali Hingga kini, kasus penusukan anggota Polair Polda Bali, Ida Bagus Trisna Sedana (22), masih misterius. Pelaku yang menegdnarai motor Scoopy masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polsek Denpasar Selatan. “Pelakunya masih dikejar, Yang jelas wajah pelaku dan cirri-ciri kendaraan (kecuali nomor polisi) sudah teridenti-

Polsek Kuta Utara Tingkatkan Pemantauan Hotel dan Vila CANGGU-Fajar Bali Polsek Kuta Utara dibackup Polres Badung tengah meningkatkan keamanan, menyusul tertangkapnya para pelaku teroris di Malang, Jawa Timur dan pengeboman di Jalan Thambrin, Jakarta. Peningkatan pengamanan disejumlah Hotel dan Vila ini untuk mencegah masuknya kaum

radikal ke Bali, khususnya wilayah Kuta Utara.

Menurut Kapolsek Kuta Utara Kompol Wayan Arta Ariawan pengamanan di wilayah Kuta Utara sudah ditingkatkan. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tokoh adat setempat, pejuru desa, masyarakat dan tokoh-tokoh agama se-kecamatan dan meng-

gelar razia kendaraan secara rutin.

“Antisifasi ini khusus dilakukan di Vila, tempat kosan yang bisa disinggahi kelompok teroris,” jelasnya Minggu (28/2) kemarin.

Dekade belakangan ini katanya wisata di Kuta Utara maju pesat.

Sejumlah hotel dan vila bermunculan setiap tahun dan menyerap ratusan tenaga kerja dari berbagai

wilayah di Indonesia. Dia berharap agar Vila Vila yang ada di wilayah kuta Utara bisa terdata dengan baik.

“Saya sudah perintahkan Intel, Reskrim untuk mendata Vila agar mudah dipantau. Tapi memang disini banyak Vila bodong dan pengelolanya cenderung menyembunyikan identitas para

tamunya. Ini yang kami sesalkan, ungkap mantan Kasat Reskrim Polres Tabanan ini. Sejauh ini katanya, kondisi Kuta Utara aman dan terkendali. Kasus pecurian dan criminal lainnya angkanya mengalami penurunan. Untuk itu, pemasangan CCTV di titik-titik rawan dan patroli kami intensifkan, tegasnya. R-005

l Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram l Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat l Manajer Pemasaran & Pengembangan Bisnis dan Sirkulasi : Ida Bagus Sudarsana l Keuangan: Supartini l Admin: Mikayanti, Tania l Iklan: Ida Bagus Sudarsana lSirkulasi: Putu Lera Atmajal Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja l Redaktur Pelaksana/Koordinator Liputan: Gusti Agung Paramita l Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Hery Subagio, I Nyoman Sukadana l Staf Redaksi: Eliazar Patun, Ayu Diah, Agung Gde, Angga Wijaya, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem)l Sekretaris Redaksi: Merta Yogal Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Wiadnyana, Manik, Ari l Fotografer :Kasturi, Redy l Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. l Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk. l Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama l Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Manik

FAJA R BALI

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 l Tahun XVI

KOTA PLUS

3

Kado Indah HUT ke-228 Kota Denpasar

Jokowi Jadikan BPPTSP dan PM Kota Denpasar Role Model Nasional Pemerintah Kota Denpasar terus melakukan inovasi dalam bidang palayanan publik melalui sistem pelayanan satu pintu melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSP dan PM) di Graha Sewaka Dharma Lumintang.

DENPASAR-Fajar Bali Sejak diresmikan pada tahun 2012, semua proses pelayanan publik menjadi one stop service dengan pelayanan yang pasti cepat, tepat dan murah karena tanpa perlu biaya tambahan.

Dari inovasi ini Presiden RI Joko Widodo miminta pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menjadikan BPPTSP Kota Denpasar sebagai salah satu role model pelayanan publik nasional.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Mirawati Sudjono yang didampingi Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, Sabtu (27/2) saat meninjau gedung BPPTSP Kota Denpasar di Graha Sewaha Dharma.

Tampaknya ini menjadi kado indah karena bertepatan dengan HUT ke-228 tahun Kota Denpasar. Dengan inovasi tanpa henti yang dilakukan Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakilnya IGN. Jaya Negara, Pemkot Denpasar ingin mewujudkan good governance melalui visi

misi Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan lewat Padmaksara.

“Kemenpan RB telah menetapkan 57 daerah ibukota provinsi untuk dijadikan role model pelayanan public nasional. Tentu Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali telah mampu mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu di Graha Sewaka Dharma Denpasar,” terang Mirawati Sudjono.

BPPTSP Kota Denpasar, lanjutnya, memiliki keunggulan dalam pelayanan dengan menyatukan pelayanan Catatan Sipil dengan Badan Perijinan yang belum ditemukan di daerah lain di Indonesia. Tidak hanya itu BPPTSP Denpasar juga memiliki keunggulan dengan memberikan pelayanan pernikahan secara langsung dan diberikan tempat khusus untuk mempercepat proses pembuatan akta perkawinan.

“Pelaksanaan pelayanan tampak seperti Las Vegas Amerika dimana langsung pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk proses perkawinan,” ujar

FB/CAR

TINJAU-Walikota IB. Rai Mantra, mendampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Mirawati Sudjono, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, saat meninjau BPPTSP PM Kota Denpasar di Graha Sewaha Dharma.

Mirawati Sudjono.

Tidak saja memberikan palayanan yang baik, namun nuansa Graha Sewaka Dharma mengikuti manajemen perhotelan. Salah satu dapat dilihat dari sarana dan prasarana pelayanan seperti sofa yang disediakan layaknya hotel. Tanda petunjuk proses pelayanan sudah terpampang dengan jelas sehingga memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat yang akan melakukan proses pelay-

Rai Mantra Tinjau Denpasar Expo 2016

anan publik.

Mirawati Sudjono juga mengapresiasi inovasi pengaduan rakyat online (Pro) Denpasar sebagai pengawasan pelayanan yang di lakukan Pemkot Denpasar. “Semakin banyak pengaduan semakin baik, namun harus diimbangi respon cepat aparatur Pemkot Denpasar,” uajrnya.

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijya Mantra mengatakan, inovasi pelayanan pengaduan masyarakat kini telah

ditingkatkan menjadi Pro Denpasar Plus sebagai inovasi baru pelaporan masyarakat dalam satu genggaman.

Melalui aplikasi android masyarakat dapat mendownload Pro Denpasar Plus dengan berbagai informasi pelayanan dalam satu program android. “Kami akan memberikan reward pada aparatur terbawah dari kadus/kaling yang mempu melakukan respon cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat,” tandas Rai Mantra. R-004*

DKP Segera Lengkapi Air Mancur Taman Kota dengan Film Pendek DENPASAR-Fajar Bali Meski sejak pertengahan bulan Desember 2015 lalu, Dinas Kebesihan dan Pertamanan (DKP) Kota Denpasar telah mengujicoba air mancur bernyanyi di taman kota Lumintang, bukan berarti air mancur idaman warga kota itu telah rampung sepenuhnya. Terbukti, pihak DKP kini tengah melakukan penyempurnaan, termasuk menyiapkan slide projector untuk pemutaran film pendek.

Kepala DKP Kota Denpasar I Ketut Wisada, didampingi Kepala Bidang Pertamanan, IB Eka Jayana, mengakui, hingga kini DKP belum menetapkan jadual peluncuran, karena masih ada beberapa yang perlu disempurnakan.

Seperti penataan taman sekitar air mancur dan juga menyiapkan slide projekctor dan editing lagu-lagu. ‘’Pastinya sebelum 100 hari kerja Bapak Walikota, penataan sudah rampung,’’ terang Wisada, Minggu (28/2) kemarin.

Eka Jayana menambahkan, selain airnya yang warna – warni, nanti juga akan disertai pemutaran film pendek. Isinya terkait dengan keberadaan Kota Denpasar, mulai dari sejarahnya, berbagai program tentang yang sudah dilaksanakan. ‘’Semua masih dalam tahap persiapan. Termasuk mengedit lagu-lagu yang disesuaikan dengan film yang akan diputar,’’ paparnya.

Eka Jayana mengatakan tidak ada kendala selama uji coba. Hanya saja sebelum diluncurkan, masih perlu penyempurnaan, seperti lingkungan sekitar kolam. ‘’Soal

I Ketut Wisada

FB/CAR

peluncuran hanya acara seremonial saja. Terpenting saat ini, setiap Sabtu dan Minggu masyarakat sudah dapat menikmati air mancur tersebut,’’ ucap Eka Jayana. Bahkan, dalam rangka memeriahkan HUT ke-228 Kota Denpasar, air mancur beroperasi setiap malam. ‘’Selama expo berlangsung, hingga 2 Maret mendatang, air mancur terus dioperasikan,’’ ujarnya.

Sebagaimana diketahui, air mancur bernyanyi di Taman Kota Denpasar, sudah diujicoba sekitar dua bulan lalu. Kendati hanya dihidupkan hanya setiap Sabtu dan Minggu, kehadiran air mancur warnawarni ini mendapat sambutan positif masyarakat. Terbukti, masyarakat berharap air mancur itu segera di-lounching, sehingga bisa dinikmati setiap malam.

Selain air mancur, Taman Kota Denpasar kini juga dilengkapi tempat bermain anakanak dan fitness out door.

Tambahan fasilitas ini membuat taman kota makin banyak dikunjungi masyarakat. R-004

Pansus V Masih Bahas Perda Pilkades

Diskominfo Luncurkan PRO Denpasar Plus PNS Bisa Jabat Kepala Desa

FB/CAR

DENPASAR EXPO-Walikota IB. Rai Mantra, bersama Wakilnya, IGN. Jaya Negara, disaksikan Menteri Koperasi dan UKM RI, AA. Puspayoga, Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Mirawati Sudjono, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Sekda, AA. Rai Iswara, saat pembukaan Denpasar Expo 2016.

DENPASAR-Fajar Bali Perayaan puncak HUT Kota Denpasar ke-228, Sabtu (27/2) diisi dengan upacara benndera dipimpin Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra. Dilanjutkan pembukaan Pameran Informasi Pembangunan Kota Denpasar yang dikemas dalam ”Denpasar Expo 2016”.

Sebelum pembukaan pam-

eran yang digelar di Taman Kota Lumintang, para pengunjung disuguhi pertunjukan tabuh oleh anak-anak dari SeaWord dan Bali Drone Community. Walikota pun langsung meninjau stand-stand pameran bersama wakil walikota, IGN, Jaya Negara. Hadir juga Menteri Koperasi dan UKM RI, AA. Gede Ngurah Puspayoga, dan Deputi Pelayanan Publik

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Mirawati Sudjono.

Menkop dan UKM RI, Puspayoga mengapresiasi kegiatan Denpasar Expo ini. Pameran yang ditampilkan oleh masingmasing SKPD ini dinilainya sangat membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam menginfoma-

sikan pembangunan yang telah dicapai kepada masyarakat dan juga masyarakat bisa tahu tentang seputar informasi terbaru yang ada di Kota Denpasar.

Pada pembukaan pameran ini, Dinas Kominfo Kota Denpasar yang juga selaku panitia pameran meluncurkan inovasi barunya yakni PRO Denpasar Plus, yang merupakan pembaruan dari Pro Denpasar. “Dengan tambahan fitur-fitur baru yang direalisasikan ke dalam suatu aplikasi di hanphone yang bisa didownload secara gratis di play store maupun app store, kini masyarakat bisa melakukan pengaduan serta mengetahui info seputar Denpasar melalui satu genggaman saja dan masyarakat akan bisa mendapat respon cepat aparatur,” ungkap Kadis Kominfo Kota Denpasar, I Dewa Made Agung.

Pameran Informasi Pembangunan Kota Denpasar diselenggarakan selama lima hari mulai 27 Februari sampai dengan 2 Maret 2016, melibatkan 100 peserta yang terdiri dari 20 perserta dari SKPD dan Swasta, 5 Bank, 25 stand kuliner, 20 aspartan dan 30 kopersi dan UMKM nya.

“Masyarakat juga akan di hibur dengan pertunjukan seni, budaya, musik, lomba-lomba, serta bondres setiap harinya,” terang Dewa Agung, seraya berharap terjadi peningkatan inovasi dari semua kompenen untuk menuju Denpasar sebagai Smart City. R-004

DENPASAR-Fajar Bali Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pemilihan kepala desa (Pilkades) kini tengah dogodok panitia khusus (Pansus) V DPRD Kota Denpasar. Diperkirakan akan terjadi sejumlah perubahan pada pemilihan kepala desa. Termasuk soal siapa saja yang bisa menjadi kepala desa.

Selain itu, ada pula wacana untuk mengubah sebutan kepala desa menjadi perbekel. Sedangkan untuk periode, masih tetap selama enam tahun.

Sejumlah anggota Pansus V, diantaranya I Kompyang Gede, Umar Dani, mengungkapkan hal ini, belum lama ini. Kompyang Gede mengatakan, sesuai amanat UU tentang Kepala Desa, seorang PNS dibolehkan ikut berebut kursi itu. Sepanjang yang bersangkutan mendapat izin dari atasannya.

“Pada Perda ini juga akan kita akomodir hal itu, karena sudah menjadi amanat UU,” katanya.

Seorang PNS yang akan menjadi kepala desa tidak harus pensiun muda, karena setelah menjabat kepala desa, mereka masih bisa kembali melanjutkan posisinya sebagai PNS. “Ini cuk-

up memberikan peluang bagi PNS yang ingin mengabdikan dirinya di desa,” katanya.

Pe r u b a h a n l a i n , ya k n i seorang kepala desa bisa menjabat selama tiga periode secara terpisah maupun berturut-turut. Berbeda dengan saat ini yang hanya boleh maksimal dua kali periode. “Kami yang di dewan ini juga masih bisa ikut pilkades, meski pun sebelumnya sudah sempat menjadi kepala desa dua periode,” ujar Kompyang Gede.

Pada pembahasan yang dipimpin Ketua Pansus V, Ketut Suteja Kumara, sebelumnya terungkap, ada rencana untuk mengubah nomenklatur sebutan ‘kepala desa (kades) menjadi perbekel. “Pembahasan berjalan baik dan lancar. Sejatinya tidak ada hal yang krusial yang menghambat kelancaran pembahasan ranperda ini ,” kata Suteja Kumara.

Dalam pembahasan itu, secara umum anggota pansus menginginkan adanya upaya konsolidasi, mengadopsi budaya desa setempat. “Ada keinginan mengganti sebutan kades menjadi perbekel. Kalau dilihat dalam rapat, secara umum para anggota setuju dengan perubahan

nomenklatur ini,”jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Meski demikian, pihaknya belum berani memastikan secara detail. Untuk penyempurnaan pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). “Meski tidak ada yang krusial, usulan ini akan kami mintai pertimbangan juga pada BPD. Pada rapat berikutnya kita undang. Setelahnya baru eksekutif. Pada intinya tergantung eksekutif nanti yang mengatur jika apa yang menjadi usulan kami di pansus diakomodir,”jelasnya.

Pergantian nama tersebut, menurut Suteja Kumara berasaskan budaya, mengadopsi aura atau nafas lokal budaya Bali.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD)Kota Denpasar Made Mertajaya mengaku usulan tersebut memungkinkan untuk diadopsi. Hanya saja, untuk kepastiannya pihaknya belum berani memberikan jawaban. “Kalau ada usulan itu, akan kita tindaklanjuti.

Nanti kami akan koordinasikan. Untuk menerima atau tidak, kami belum bisa memberikan jawaban,” ucap Mertajaya. R-004

Dari Rakor Evaluasi Pelayanan Publik Nasional 2016

Inovasi Pelayanan Publik Badung sebagai Role Model Nasional Setelah dibuka secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI Yuddy Chrisnandi, di hari kedua peserta Rakor dari 57 Kabupaten Kota se-Indonesia berkesempatan mengunjungi tiga inovasi pelayanan publik di Kabupaten Badung, sebagai role model nasional tahun 2016, Sabtu (27/2) lalu.

MANGUPURA-Fajar Bali Tiga instansi yang menerapkan inovasi pelayanan publik yang dikunjungi yakni RSUD Badung Mangusada, Rumah Hijau dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Badung.

Kunjungan ratusan peserta Rakor tersebut dipimpin Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB Jefrey Herlan dan diterima Asisten Bidang Aministrasi Umum Setda Badung I Gst Ngr.

Oka Darmawan, Kabag Organisasi I Wayan Wijana dan Kabag Humas dan Protokol A.A. Gede Raka Yuda.

Di RSUD Badung, para peserta dapat melihat secara langsung proses pelayanan yang diberikan RSUD Mangusada kepada masyarakat. Peserta juga mendapat penjelasan langsung dari Direktur RSUD Badung Agus Bintang Suryadi mengenai jenis-jenis pelayanan yang diberikan sambil mengel-

FB/heRy

RAKOR-Peserta Rakor dari 57 Kabupaten/Kota se-Indonesia berkesempatan mengunjungi tiga inovasi pelayanan publik di Kabupaten Badung, sebagai role model nasional tahun 2016, Sabtu (27/2) lalu.

ilingi gedung paviliun RSUD. Dari RSUD, rombongan

menuju Rumah Hijau di kawasan Puspem Badung. Di sana

Kadis DKP Putu Eka Merthawan sudah siap menyambut dan memberi penjelasan secara detail mengenai pengolahan sampah yang diolah menjadi BBM, menjadi kompos termasuk adanya bank sampah.

Inovasi DKP Badung juga menyulap sampah menjadi barang kerajinan yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Sementara kunjungan terakhir di BPPT Badung yang diterima Kepala BPPT I Made Sutama. Di BPPT para peserta dapat melihat proses pelayanan perizinan dimana BPPT Badung melayani 53 perizinan dan 35 non perizinan.

Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB Jefrey Herlan menjelaskan, tiga inovasi pelayanan publik dari Kabupaten ini menjadi contoh

(role model) pelayanan publik tingkat nasional.

Para peserta diharapkan dapat belajar dari Kabupaten Badung sehingga dari kunjungan ini peserta dapat meniru program inovatif yang terapkan yang nantinya dapat dikembangkan di unit pelayanan masing-masing daerah.

Menurut Kabag Humas dan Protokol A.A. Gede Raka Yuda, pelayanan publik memang telah menjadi prioritas daerah, karena disadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah adalah melalui inovasi pelayanan publik.

Oleh karenanya dalam konteks pencapaian tujuan pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati terus mendorong segenap SKPD di Badung untuk

responsif, agresif dan solutif dalam upaya mengelola segenap potensi daerah sehingga setiap SKPD mampu melakukan inovasi.

Ditambahkan, upaya dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemkab Badung beserta segenap jajaran untuk memperbaiki mutu pelayanan publik yaitu mendorong seluruh unit pelayanan publik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik melalui upaya pendampingan penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survey kepuasan masyarakat serta mewajibkan SKPD melaksanakan inovasi pelayanan publik melalui program “one agency one inovation” (satu SKPD satu inovasi). R-014* Layouter: Ari

DAERAH

4

FAJA R BALI

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 l Tahun XVI

Hujan Deras, Bangli Dikepung Longsor Terparah Terjadi di Jalur Bangli-Besakih Hujan deras yang terjadi di Bangli, Sabtu (27/2) sore dan Minggu kemarin, menyebabkan terjadinya longsor dimana-mana. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangli mencatat ada 6 titik longsor. Paling parah longsor terjadi di jalur BangliBesakih, tepatnya di Desa Yangapi, Tembuku. fb/budiasa

BHAKTI SOSIAL- Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa buka bhakti sosial kesehatan.

Wabup Artha Dipa Buka Bhakti Sosial Kesehatan AMLAPURA-Fajar Bali Langkah alumni Kedokteran Universitas Udayana angkatan tahun 1980 (Gracillis) yang menggelar bhakti sosial pengobatan gratis kepada warga Karangasem sangat diapresiasi wakil bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa.

Bahkan,wakil bupati ini juga mengharapkan, kegiatan serupa tidak saja dilakukan di satu titik namun diharapkan dilakukan di seluruh kecamatan di Karangasem.

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa saat membuka bhakti sosial kesehatan Gracillis yang bekerjasama dengan Yayasan Kita Peduli Rumah Sehat di di Balai Masyarakat Biaslantang Desa Purwakrthi, Kec. Abang, Sabtu (27/2).

Rombongan yang berjumlah 54 orang dokter, 23 dokter umum dan 21 dokter spesialis menargetkan pengobatan 500 orang pasien.

Ketua Panitia Gracillis dr.

AA Ngurah Jaya menyampaikan, reuni akbar alumni FK Unud angkatan tahun 1980.

Peringatan 29 tahun pengabdian alumni Gracillis,pihaknya mengadakan bhakti sosial kesehatan di daerah Karangasem tepatnya di Desa Purwakerthi.

Dipilihnya Desa Purwakerthi sebagai tempat bhakti sosial, lantaran wilayah Purwakerthi merupakan tempat wisata dan masyarakat akan setiap harinya berinteraksi dengan tamu luar, baik domestik maupun manca negara yang

rentan akan menimbulkan penyebaran penyakit yang tidak kita inginkan.

“Selain memberikan pelayanan kesehatan, kami akan memberikan pesan-pesan kesehatan pada masyarakat akan arti penting pola hidup sehat,” ujarnya.

Sementara itu,Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa mengatakan, pihaknya sangat berterimakasih pada panitia Gracillis angkatan 1980, atas terpilihnya Desa Purwakerthi sebagai tempat melakukan bakthi sosial kesehatan tahun 2016.

Artha Dipa mengatakan, masyarakat Karangasem masih sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dengan mendatangi secara langsung.

Apalagi pelayanan yang dilaksanakan selain pelayanan kesehatan umum juga spesialistik.

Pun diharapkanya,bhakti sosial pelayanan kesehatan secara gratis ini tidak saja dilakukan di daerah desa Purwakerthi,akan tetapi diharapkan lagi bisa dilakukan di wilayah Karangasem lainya.

Sehingga dengan adanya pelayanan spesialistik yang langsung turun ke masyarakat, akan memberi dampak yang sangat baik terhadap kesehatan masyarakat Karangasem. “Kalau memungkinkan,kegiatan seperti ini bisa dilakukan di seluruh Karangasem,mengingat masyarakat kami masih sangat memerlukan pelayanan kesehatan,” ujar Artha Dipa. W-016

Akhir Februari, Bupati Suwirta Bedah 4 Desa SEMARAPURA-Fajar Bali Akhir bulan Februari, Bupati Nyiman Suwirta bersama jajaran SKPD Klungkung sekaligus melakukan bedah desa di empat desa. Dua desa yang dibedah pada Sabtu adalah Desa Kusamba dan Kampung Kusamba dan selanjutnya Minggu (28/2) kemarin di Desa Besan dan Pikat, Kecamatan Dawan.

Sama seperti yang sebelumnya, Bupati Suwirta ingin mengetahui persoalan sosial mulai dari kesehatan, pendidikan, perumahan termasuk infrastruktur di setiap desa.

Bedah Desa yang kesembilan ini bupati didampingi Camat Dawan, Anak Agung Gede Putra Wedana dan SKPD terkait, Sabtu (27/2) lalu. Desa Kusamba terdiri dari Dusun Bias, Bingin,

Rame, Presatria dan Pande.

Dalam kunjunganya Bupati Suwirta di Desa Kusamba, diawali, di Dusun Pande mengunjungi anak cacat atas nama Ni Wayan Darma Astiti (6). menderita cacat fisik dan I Ketut Pange (55) yang menderita stroke akan dibantu kasur dan bantal.

Suwirta juga mengunjungi tempat pembuatan garam tradisional di dusun Rame, yang terdiri dari 19 kelompok.

Di Kampung Kusamba, Bupati Suwirta diterima Perbekel Kampung Kusamba, Abdul Gafar dan warga Kampung setempat. Bupati Suwirta beserta tim meninjau beberapa warga cacat, infrastruktur, air dan potensi yang ada di Kampung Kusamba. W-010

BANGLI-Fajar Bali Longsor dahsyat di Yangapi menyebabkan jalur Bangli-Besakih tertutup material. Akibatnya jalur tersebut sempat lumpuh sampai malam hari.

Kondisi ini membuat BPBD harus mengerahkan kekuatan dan menggunakan louder milik BPBD untuk menanggulangi timbunan tersebut. Kebetulan ada tempat untuk menimbun material, sehingga kerja alat berat (louder) bisa lebih cepat.

BPBD dibantu Damkar, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Undisan dan Babinsa Desa Yangapi.

Bantuan Damkar dirasa sangat berarti dalam hal menyemprot lumpur (tanah) agar jalur lalulintas segera bisa normal.

Tapi tak cukup kerja kerasnya di Desa Yangapi, BPBD harus menanggulangi longsor di lima titik lainnya, yang ada di Dusun Tingkadbatu, Desa Jehem dan longsor di lingkungan Sidembunut, Kelurahan Cempaga.Bahkan di Dusun Tingkadbatu selain ada longsor juga ada pohon tumbang, menyeberang jalan dan

menghantam dinding pengaman jalan (gadril).

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangli I Ketut Agus Sutapa mengatakan adanya banyak longsor akibat hujan deras yang terjadi Sabtu (27/2) sore itu. Namun paling dashsyat diakui yang terjadi di Desa Yangapi. Pihaknya mengaku harus kerja ekstra malam itu, karena harus menanggulangi 6 titik longsor. Bahkan juga ada 2 pohon tumbang di Dusun Tingkad Batu, Jehem.

Dia akui kalau penebangan pohon tumbang pihaknya mendapat bantuan dari masyarakat sekitar. “Kami dalam hal menanggulangi pohon tumbang mendapat bantuan dari masyarakat sekitar, kalau tidak tentu kami kewalahan, “ujar Sutapa.

Dihimbau kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terutama melewati jalur-jalur sekitar Tembuku, Susut dan Kintamani. Karena di 3 kecamatan tersebut merupakan jalur rawan longsor.

EVAKUASI-Pihak BPBD dibantu masyarakat, TNI dan Polri sedang mengevakuasi atau membersihkan bekas longsoran tanah yang menimbun jalan. fb/suMERTa

Dari pantuan Fajar Bali, Minggu (28/2) sejumlah ruas jalan di Bangli ditimbuni pasir dan tanah menyusul banjir yang terjadi, Sabtu sebelumnya.

Jalan yang ditimbuni pasir yakni Jalan Erlangga dan Jalan Nusantara di kota Bangli.

Menurut sumber setempat adanya pasir tersebut adalah akibat banjir saat hujan, Sabtu

(27/2). Air hujan meledak dari got, akibat daya tampung dan volume air yang tak seimbang.

Sumber ini mengatakan di titiktitik tadi menjadi langganan banjir. Hal itu diduga akibat terjadi pendangkalan got, selain karena sistem drainase yang dinilai kurang baik. ”Air dari hulu numplek sampai ke kota Bangli, mestinya

ada pembuangan ke arah kiri kanan agar tak banjir.”Di sini di Cempaga menjadi langganan banjir kok, “ujar sumber asal Cempaga ini yang tak mau namanya disebut. Tak keculai jalan di tempat lainnya seperti di Dusun Tanggahan Peken, Sulahan, Susut juga ditutup pasir menyusul banjir saat itu.W-002

tersebut rencananya untuk pembangunan gedung IRD berlantai 3, termasuk untuk ruang ibu bersalin dan khusus jantung serta ICU. Demikian juga nantinya ada penambahan jumlah tempat tidur, pembangunan sentra parkir, poliklinik dan peremajaan alat-alat.

“Dari total dana pinjaman, sekitar Rp 115 miliar untuk pembangunan infrastruktur,” terang dr.

Ida Komang Upeksa.

Ditambahkan, saat ini RSUD Sanjiwani sudah memiliki gedung baru untuk pasien kelas 3 bantuan dari Provinsi Bali. “Satu ruangan terdiri dari 5 pasien dan itu memang sudah standar untuk kamar kelas 3 ,” kata Upeksa .

Terkait dengan pelayanan, menurut Upeksa, semuanya sama mulai dari perawat hingga dokter, memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesembuhan pasien. Jadi tidak ada perbedaan pelayanan meski berbeda kelas kamar. Apalagi saat ini sudah ada 260 dokter yang siap memberikan pelayanan. Untuk itu dia optimis RSUD Sanjiwani tetap menjadi tujuan masyarakat untuk berobat.

Sementara Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung Bharata dalam sambutannya yang dibacakan Direktur RSUD Sanjiwani dr.

Ida Komang Upeksa menyampaikan, kebijakan untuk peningkatan sarana prasarana dan penunjang lainnya seperti kerja sama dengan SMI untuk revitalisasi pembangunan RSUD Sanjiwani sebagai upaya meningkatkan kapasitas layanan. Melalui HUT ke-55 ini juga Bupati Agung Bharata berharap menjadi momentum introspeksi diri dan berbenah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan inovatif demi kemajuan kesehatan.

Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka HUT RSUD Sanjiwani yang telah dimulai sejak Januari 2016 diantaranya Dharma Yatra ke Pura Silayukti, bhakti sosial, pengobatan gratis, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), penanaman pucuk pada Desa Binaan Dusun Lungsiakan, Kedewatan Ubud, seminar, kejuaraan bulu tangkis, jalan santai dan pada acara puncak pemberian bingkisan kepada pasien miskin. W-005

RSUD Sanjiwani Digelontor Bantuan Rp 150 Miliar GIANYAR- Fajar Bali Rencana Pemkab Gianyar membangun gedung yang lebih refresentatif sekaligus melengkapi fasilitas RSUD Sanjiwani tahun ini, mendapat dukungan DPRD Gianyar. Dana yang bersumber dari pinjaman pusat sebesar Rp 150 miliar diharapkan bisa meningkatkan pelayanan rumah sakit yang selama ini menjadi rujukan Bali timur .

Dukungan ini disampaikan Ketua DPRD I Wayan Tagel Winarta disela-sela menghadiri HUT RSUD Sanjiwai ke-55, di halaman RSUD Sanjiwani, Sabtu (26/2) kemarin . Dikatakan, sebagai rumah sakit yang menjadi rujukan Bali timur, seyogyanya memiliki gedung yang lebih memadai terutama IRD /UGD yang saat ini sempit dan terkesan sumpek.

Demikian pula perlu penambahan kamar, sebab saat ini masih ada satu ruangan dihuni sampai 6 – 7 pasien sehingga kenyamanan dinilai kurang.

“Meski menggunakan JKBM atau Jamkesmas atau berada pada ruang kelas tiga, kenyamanan tetap harus dijaga dan tidak boleh

HUT-Pelaksanaan HUT RSUD Sanjiwani Gianyar. fb/aRTaYasa

membedakan pelayanan antara kamar VIP dengan pasien di kamar kelas 3 sekalipun,” tegas Tagel Winarta yang berkesempatan bersama Direktur RSUD Sanjiwani berkunjung ke ruangan pasien.

Ditambahkan, dana pinjaman dan pembangunan diharapkan terealisasi tahun ini dan kekurangan pembangunan nantinya akan diupayakan dianggarkan dalam APBD serta melalui bantuan Pemprov.Bali Diakuinya, pelayanan RSUD

Sanjiwani saat ini sudah baik dan harus terus dipertahankan serta ditingkatkan, apalagi ditengah persaingan dengan rumah sakit swasta, RSUD Sanjiwani dituntut mampu menunjukkan pelayanan yang maksimal sehingga rumah sakit milik pemerintah tetap dipercaya dan menjadi tujuan masyarakat untuk berobat.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur RSUD Sanjiwani dr. Ida Komang Upeksa mengatakan, dukungan dana sebesar 150 miliar

Bupati Buka Padat Karya di Pejukutan SEMARAPURA-Fajar Bali Program padat karya infrastruktur di Kabupaten Klungkung kembali bergulir. Kali ini, program yang sifatnya stimulan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini menyasar Banjar Tukad Saang, Desa Pejukutan Nusa Penida. Kegiatan ini berupa pembangunan pembentukan badan jalan dan pembuatan dinding penahan

tanah (DPT). Kegiatan ini memakan waktu 20 hari dimulai pada 26 Februari sampai 17 Maret mendatang.

“Program Padat Karya merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan dapat mengurangi pengangguran melalui pembangunan sarana maupun prasarana pendukung untuk memperlancar roda perekonomian, khususnya

di daerah pedesaan yang masih tertinggal,” jelas Kadisnakertrans IB Anom Adnyana, Jumat lalu.

Program Padat Karya infrastruktur dibuka Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta. Pembukaan diawali dengan menyerahkan sarana dan prasarana kerja berupa ember, sekop dan lainnya, serta ditandai dengan peletakan batu pertama di-

RSUD Bangli Gelar Sarasehan Hemodialisis

dampingi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisosnakertran) Klungkung, Ida Bagus Anom Adnyana, Camat Nusa Penida I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, Perbekel Desa Pajukutan Nyoman Yudiadnyanawan dan dihadiri masyarakat setempat.

Kegiatan Padat Karya ini dikerjakan oleh 88 orang warga masyarakat. Kegiatan ini dibiayai

melalui dana APBD Kabupaten Klungkung tahun 2016 sebesar Rp 241.780.000.

Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta menyampaikan kegiatan padat karya merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, disamping itu kegiatan ini juga bisa membantu dan meringankan masyarakat yang menjadi pengangguran. W-010

Kasus Gagal Ginjal di Indonesia Cukup Tinggi Untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit ginjal kronik, sekaligus dalam rangka mewujudkan pelayanan hemodialisis yang berkualitas, Instalasi Hemodialisis HD, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli, menggelar sarasehan hemodialisis, Minggu (28/2).

BANGLI-Fajar Bali Acara yang digelar di wantilan Desa Wisata Penglipuran menghadirkan narasumber Prof.

Dr. dr. I Gde Raka Widiana, Sp.PD.KGH. konsultan HD Bangli dan dr. I Made Rama Putra, Sp.PD. Acara ini dibuka oleh Direktur RSUD Bangli dr.

Wayan Sudiana, M.Kes. Ketua panitia penyelenggara Ni Nengah Mariani,A.Md. Kep. pada kesempatan itu mengatakan, tujuan penyelenggaraan sarasehan hemodialisis ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit ginjal kronik, hemodialisis dan diet PGK serta reassessment terhadap keluhan pelayanan hemodialisis RSUD Bangli.

Sarasehan ini diikuti oleh 67 orang pasien hemodialisis dan 1 orang pendamping. Sedangkan latar belakang dilaksanakannya sarasehan ini adalah kejadian penyakit gagal ginjal di Indonesia semakin meningkat. Bahkan menurut data statistik yang dihimpun Perhimpinan Nefrologi Indonesia (Pernefri), jumlah pasien gagal ginjal di Indonesia mencapai 70.000 orang dan hanya sekitar 13.000 pasien yang melakukan hemodialisis atau cuci darah, sehingga sarasehan ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien hemodialisis.

“Sarasehan ini penting mengingat selain pasien keluarga pasien juga dilibatkan. Se-

SARASEHAN-Suasana sarasehan hemodialisis yang digelar RSUD Bangli fb/suMERTa

hingga mereka akan lebih sayang dengan ginjalnya,” terangnya.

Sementara itu dr. I Made Rama Putra, Sp.PD yang juga kepala instalasi hemodialisis RSUD Bangli pada kesempatan itu mengatakan, ginjal merupakan bagian dari tubuh yang mempunyai fungsi vital bagi manusia. Sebagai bagian dari sistem urin ginjal berfungsi menyaring kotoran dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Menurutnya, gagal ginjal adalah suatu kondisi dimana ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal.

Penurunan fungsi ini terjadi dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium darah atau produksi urin.

Disampaikan juga, hemodialisis merupakan terapi pengganti kerja ginjal yang dilakukan 2-3 kali seminggu dengan lama waktu 4-5 jam. Tujuannya untuk menge-

luarkan sisa-sisa metabolisme protein dan mengoreksi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit.

“Melalui sarasehan ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga tentang penyakit ginjal kronik serta pantangan dan pencegahannya,”harapnya.

Sementara itu salah seorang pasien hemodialisis Sang Made Sumitra mengatakan, sebagai salah satu pasien hemodialisis RSUD Bangli pihaknya menyambut antusias sarasehan ini karena banyak pengetahuan didapatkan melalui penyampaian narasumber yang berkopeten. Terlebih selama setahun lebih menjalani terapi hemodialisis di RSUD Bangli, dirinya mendapat pelayanan yang baik.

Disamping itu kekeluargaan antara pasien dan petugas terjalin dengan baik. “Saya senang dengan suasana di instalasi hemodialisis karena hubungan antara pasien dan petugas seperti keluarga, penuh keakraban. Jadi saya sangat nyaman,”pungkasnya.W-002 Layouter:Manik

DAERAH

FAJA R BALI SENIN, 29 FEBRUARI 2016 l Tahun XVI

POTRET FAJAR BULELENG Bupati PAS Terus Galakkan Kebersihan Kawasan Lovina

5

Warga Kubutambahan Dibantu Bedah Rumah Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng memngundang reaksi berbagai kalangan, seperti pihak swasta, dan masyarakat tergerak memberi bantuan bedah rumah. Kolaborasi peletakan batu pertama, dan penyerahan kunci bedah rumah kemitraan melibatkan Kodim 1609/Buleleng, Pemkab Buleleng, Sekaa Demen Buleleng Social Community (BSC), dan Komunitas Taman Hati.

Gerakan peduli sampah

fB/AGUS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng terus menggalakkan gerakan peduli sampah. Hal ini dilakukan untuk mendukung program Buleleng Bebas Sampah Plastik.

Banyak unsur masyarakat mendukung gerakan ini. Salah satunya para pelaku pariwisata di salah satu desa penyangga Kawasan Lovina yaitu Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar. Para pelaku pariwisata menggelar Gerakan Peduli Sampah dengan aksi bersih-bersih pantai di Spice Beach, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Sabtu (27/2) lalu.

Gerakan Peduli Sampah ini juga dihadiri Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST. Pada kesempatan ini Bupati yang akrab disapa PAS ini didampingi oleh Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, SH serta Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Buleleng, Ir. Nyoman Genep, MT. Pencetus ide Gerakan Peduli Sampah di Desa Kaliasem, Nyoman Ari Astawa, dalam sekapur sirihnya mengungkapkan gerakan peduli sampah ini diadakan untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2016. Selain itu gerakan ini untuk mendukung program Buleleng Bebas Sampah Plastik. W-008

Kodim 1619 Tabanan Target Taman 23 Hektar Padi TABANAN-Fajar Bali Kodim 1619 Tabanan tetap komitmen ikut menjaga ketahanan pangan nasional. Bahkan tahun ini, Kodim 1619 mentargetkan menanam 23 hektar padi manunggal dengan rakyat.

“Target kami 23 hektar. Para Babinsa akan digiatkan untuk bergerak di lapangan memberdayakan sawah yang ada,”jelas Danramil 1619 Tabanan Letkol Infantri Herwin Gunawan, belum lama ini.

Meski demikian, pihaknya juga tetap fokus pada upaya antisipasi teroris. “Atisipasi teroris menjadi tugas utama kami,” tandasnya. Pihaknya akan terus memantau seluruh wilayah Tabanan terkait pengamanan teroris. “Patroli

akan terus kami lakukan,” tandasnya. Upaya ini ditempuh menindaklanjuti warning dari pemerintah Australia yang menyatakan Bali harus tetap waspada teroris.

“Kami siap membackup jajaran Kepolisian maupun aparat keamanan di desa serta stake holder terkait untuk bisa memberikan rasa aman, nyaman dan kondusif, dan ini merupakan komitmen kami,”ujarnya. Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat membuka mata dan telinga serta melaporkan setiap hal yang mencurigakan. “Situasi aman tidak membuat kami terlena, kewaspadaan tetap harus dilakukan,” pungkasnya. W-004

Bangga Kepada Pahlawan I Gusti Ngurah Rai

TNI Pasang Uang Rp 50 Ribuan Jumbo

Uang Rp 50 Ribuan Jumbo terpasang di depan pintu masuk Terminal Kediri. fB/DoNI

TABANAN-Fajar Bali Penasaran dengan uang Rp 50 ribuan ukuran jumbo bergambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai, terpasang di sudutsudut kota Tabanan. Ternyata uang jumbo berukuran 1 meter x 1,5 meter itu yang juga terpasang di depan kantor Kodim, Koramil dan Terminal Pesiapan dan Kediri, Tabanan. Dipasang pihak Tentara Nasional Indonesia.

Dipasangnya uang jumbo Rp 50 ribu tersebut adalah sebagai bentuk rasa bangga, karena Pahlawan Nasional asal Bali I Gusti Ngurah Rai dipasang pada uang Rp 50 ribu. Hal itu diungkapkan Dandim 1619 Tabanan Letkol Infantri Herwin Gunawa, Minggu (28/2) kemarin. “Kita harus bangga dengan Pahlawan Nasional asli Bali, Bapak I Gusti Ngurah Rai. Apalagi foto beliau dipasang di uang Rp 50 ribu,” jelasnya.

Pemasangan uang Rp 50 ribuan jumbo itu juga atas perintah dari Korem 163 Wirasatiya. “Kami pasang di seluruh Koramil yang ada di Kabupaten Tabanan. Begitu juga di depan terminal Pesiapan, Terminal Kediri, dan di depan Kodim,” terangnya. Dandim kelahiran Sumatera ini menambahkan, tidak batas waktu pemasangan uang Rp 50 ribuan jumbo tersebut. Sebelum ada perintah untuk menurunkan akan tetap dipasang.

Sementara itu sejumah warga di Tabanan, penasaran dengan pemasangan uang Rp 50 ribuan jumbo tersebut. Banyak pula yang menerka – nerka kalau uang Rp 50 ribu jumbo itu akan digati dengan gambar yang baru. “Penasaran aja, kok tumben ada pemasangan uang Rp 50 ribu ukuran jumbo,” jelas warga Tabanan.

Uang Rp 50 ribu ukuran jumbo yang mirip dengan uang aslinya itu terdapat tulisan dibawah foto I Gusti Ngurah Rai. Tulisan itu berbunyi “Pahlawan Nasional” I GUSTI NGURAH RAI” Gugur melawan Belanda 20 November 1946, di Puputan Margarana. W-004

SINGARAJA – Fajar Bali Kondisi kemiskinan seperti dialami Ni Nengah Teke (70) asal Dusun Kanginan Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, diawal rumahnya rusak parah dan kerap mengalami bocor sewaktu hujan. Ia tidak memiliki biaya perbaikan. Selama ini dia didampingi cucunya I Luh Yuli Purnamayanti, kini duduk di kelas 1 SD. Cucu Teke akrab disapa Yuli diketahui bernasib malang, ketika menginjak umur 6 bulan dia ditinggal ayahnya almarhum Made Beton, karena menderita sakit sesak nafas. Sedangkan ibunya Iluh Sukreni, memilih kembali lagi menikah.”Serba susah saya pak, rumah rusak parah. Sekarang beruntung sudah dibantu bedah rumah, ini sangat membantu saya. Dulu saya sering jualan makanan di pasar. Kini tinggal

dengan cucu, dan tidak lagi kuat bekerja,”ujar Teke, yang memiliki 12 orang saudara ini, Sabtu (27/2) kemarin.

Dandim 1609 Buleleng, Letkol Infantri Budi Prasetyo, mengatakan, memperingati HUT Korem 163/Wirasatya ke 56, dilakukan aksi bedah rumah berukuran rata-rata 4 x 6,5 meter. Rumah dibangun memiliki fasilitas 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur. Sumber pendanaan sosial berasal dari Sekaa Demen BSC, Komunitas Taman Hati dan sponsorhip.

Warga memiliki rumah tidak layak huni disasar, melibatkan tenaga pembangunan dari TNI dan masyarakat setempat.”Kami membantu pembangunan bedah rumah, khusus menyasar keluarga tidak mampu. Kerjasama melibatkan Sekaa Demen BSC, Komunitas Taman Hati, dan

fB/AGUS

Peletakan batu pertama pembangunan bedah rumah yang dilakukan Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra

Pemkab Buleleng. Bedah rumah menjadi kosentrasi TNI, mereka yang tidak mampu diharapkan bisa tinggal layak dan hidup lebih baik,”ucap Budi Prasetyo.

Wakil Bupati Buleleng dr.

Nyoman Sutjidra, Sp.OG., menambahkan, warga miskin yang masih tercecer di Buleleng akan intens didata. Bantuan kemiskinan bedah rumah, diberikan kepada keluarga yang benarbenar membutuhkan.”Seperti dialami Nenek Teke, sejak kecil cucunya tinggal dan dirawat dia.

Inisiatif bantuan bedah rumah

dari teman-teman komunitas, diharapkan bisa bermanfaat.

Kami dari Pemkab Buleleng, masih menyelesaikan verifikasi dan validasi data kemiskinan, supaya bantuan bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya, didampingi Kepala Bappeda Buleleng Ir. Gde Dharmaja,M.Si., Kadinsos Buleleng, Drs. Gede Komang, M.Si., dan Kadinkes Buleleng, dr.

I Gusti Nyoman Mahapramana.

Bantuan bedah rumah berikutnya ukuran 5x 6,5 meter diberikan kepada Made Sukriali (65) warga Dusun Banyubuah

Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan. Ia memiliki 6 anak, dan suaminya Made Ramiyasa setahun lalu meninggal dunia karena mengalami tabrakan. Bantuan bedah rumah tuntas berdiri di atas tanah warisnya.”Rumah saya tadinya sudah lama rusak, kalau mau perbaiki juga tidak punya uang. Dulu dindingnya itu terbuat dari daun kelapa.

Saya punya pohon kayu sedikit, itu dipakai perbaiki rumah.

Suami sudah tiada, sehari-hari saya kerja sambil ngadas ternak babi,” kata Sukriali. Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna,SH., menegaskan, perlu rutin digalang komitmen mengentaskan kemiskinan di Bali Utara. Ia melihat banyak data kemiskinan tercecer, artinya pendataan dan langkah nyata bedah rumah mesti digalakkan pemerintah melibatkan TNI, serta pihak swasta.”Bedah rumah ini sangat kami apresiasi. Ini karena masih banyak data kemiskinan tercecer dan perlu dirangkum kembali.

Kegiatan ini perlu terus dilakukan melibatkan kalangan pemerintah dan swasta. Kami apresiasi Sekaa Demen BSC, Komunitas Taman Hati, dan Kodim 1609/Buleleng, sudah membantu pengerjaan bedah rumah ini,” tegasnya. W – 008

Gerakan Penghijauan di Desa Giri Emas Bupati PAS: Penataan Lingkungan Tanggungjawab Bersama SINGARAJA – Fajar Bali Kehadiran Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST di Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, dalam rangka gerakan penghijauan disambut gembira oleh para tokoh desa serta warga desa setempat. Sabtu, (27/2) pagi lalu. Gerakan penghijauan berupa penanaman bibit tanaman hias yang dilakukan di areal simpang tiga merupakan salah satu program yang menjadi prioritas dari Perbekel Desa Giri Emas, Wayan Sunarsa disamping penataan & pengembangan kawasan pantai Desa Giri Emas yang nantinya dijadikan kawasan wisata spiritual.

Bupati yang akrab disapa PAS ini mengatakan kebersihan dan penghijauan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggungjawab kita bersama. Artinya, harus diupayakan melaksanakan gerakan penghijauan ini secara menyeluruh dimulai dari jajaran pemerintahan kabupaten, kecamatan sampai di tingkat Desa. ”Saya sangat mengapresiasi dan mendukung program penataan lingkungan yang dilangsungkan pagi ini. Oleh sebab itu, kami harapkan kepada seluruh komponen yang ada juga bisa melaksanakan gerakan penghijauan, jika sudah seperti ini hasilnya pasti maksimal,” tegasnya.

Perbekel Sunarsa di sela-sela acara penanaman mengungkapkan ada sekitar 1500 bibit Lavender dan Gumitir Bali ditanam di areal simpang tiga ini, menyebar dari kantor desa ke timur hingga radius 100 meter.”Tempat ini

fB/AGUS

TANAM POHON-Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menanam pohon

adalah tempat yang nantinya diharapkan menjadi contoh ruang hijau untuk kedepannya,” ungkap Sunarsa. Ditambahkannya, bibit yang ditanam ini sebagian dananya ditopang oleh Dana Desa (DD) dan juga merupakan swadaya masyarakat.”Kami juga mendapat bantuan pupuk kom-

pos dari Dinas Kebersihan & Pertamanan Buleleng sebanyak 2 ton,”terangnya.

Usai melakukan penanaman di simpang tiga, rombongan kemudian langsung menuju pantai Desa Giri Emas dalam rangka melihat potensi wisata yang akan sedianya segera dikembangkan

di pantai tersebut.”Karena saat ini saya dapat informasi bahwa pantai disini bagus, ternyata memang benar adanya. Banyak hal yang bisa kembangkan untuk memajukan kawasan pantai ini, dulunya yang saya tahu hanya pantai kerobokan dan untuk kedepan kita akan gelar be-

berapa lomba serangkaian HUT Kemerdekaan disini,”ungkap Bupati PAS. Saat kunjungannya pagi itu, Bupati PAS juga didampingi para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Buleleng, Camat Sawan, Drs. IGN Suradnyana bersama Muspika serta Perbekel se-Kecamatan Sawan. W-008

Lomba Fashion Show Seragam Sekolah Berbahan Endek Semarakkan HUT Kota Denpasar ke- 228 DENPASAR-Fajar Bali Menyemarakkan HUT ke228 Kota Denpasar yang bertema Denpasar Dalam Harmoni Kota Kreatif dan Kota Cerdas Menuju Kebahagiaan, Asosiasi Bordir, Endek, dan Songket (ASBEST) Kota Denpasar mengadakan Lomba Fashion Show Seragam Sekolah Endek yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar.

Lomba dibuka Kadis Koperasi dan UKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena, di Lapangan Lumintang, Minggu (28/2). Acara juga dihadiri Ketua DWP Kota Denpasar Ny. Kerti Rai Iswara serta undangan lainnya.

Kadis Koperasi dan UKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena mengatakan seluruh masyarakat diharapkan ikut dalam kemeriahan Hut Tahun ini. “Mengingat Hut Kota Denpasar tidak saja menjadi kemeri-

fB/CAR

FASHION-Para peserta sangat antusias mengikuti lomba fashion show seragam sekolah berbahan endek, serangkaian memperingati HUT Kota Denpasar ke 228, di Taman Kota Lumintang

ahan yang dimiliki oleh aparatur Pemkot Denpasar saja, namun menjadi kemeriahan bagi seluruh masyarakat, lembaga, serta instansi di Kota Denpasar,” terang Erwin.

Erwin juga menyebut, dengan adanya organisasi seperti Asbest ini yang berupaya untuk meningkatkan kreativitas serta berupaya menciptakan talenta muda yang berbakat dalam

bidang fashion yang senantiasa mengadakan Lomba Fashion Show Seragam Sekolah Endek, “Kami berharap dengan mengadakan acara semacam ini selain berupaya untuk memeriahkan Hut Kota Denpasar juga menjadi suatu ajang mempromosikan Endek sebagai khas Kota Denpasar dan semakin digemari masyarakat dari kaum muda, anak-anak, orang tua serta seluruh komponen masyarakat,” jelasnya.

Ketua Asbest Ni Wayan Ria Mariani didampingi Ketua Panitia Lomba Fashion Show Kadek Ayu Hetty Indra Dewi mengatakan, Lomba Fashion Show Seragam Sekolah Endek bertujuan untuk mencari talentatalenta muda berbakat dalam bidang fashion show serta sebagai ajang promosi pakaian khas Kota Denpasar. Lomba Fashion Show kali ini diikuti kurang lebih 75 orang dari Sekolah di

seputaran Kota Denpasar, yang dikelompokkan dlam beberapa tegori yaitu kategori A yakni murid TK, kategori B yakni siswa SD kelas 1-3 , kategori C siswa SD kelas 4-6, kategori D siswa SMP, serta kategori E siswa SMA/ SMK yang memperebutkan juara 1,2,3 serta harapan 1,2,3 dari masing-masing kategori serta berhak mendapatkan hadian menarik yang diberikan seperti Throphy, Uang Tunai, serta Hadiah menarik lainnya.

Kemeriahan lomba fashion show ini merupakan suatu wujud kerjasama yang baik antara Pemerintah, Swasta, serta pihak terkait lainnya. “Kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya Lomba fashion show pakaian sekolah endek kepada Pemerintah Kota Denpasar yang selalu berperan aktif dalam pengembangan perindustrian khususnya Endek,” katanya. R-004

Layouter: Manik

6

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 | TAHUN XVI

Pemkab Badung Role Model Pelayanan Publik Nasional Memiliki Komitmen Kuat, Terus Menciptakan Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah yang pemimpinnya dinilai memiliki komitmen kuat dalam pelayanan publik. Wilayah Pemkab Badung juga diakui oleh Kemenpan RB, memiliki sarana-prasarana yang memadai, sehingga mampu menciptakan suasana kondusif di berbagai sektor. Kegiatan sektor ekonomi riil, investasi menggeliat baik dari investasi dalam negeri maupun luar negeri. Begitu juga faktor daya dukung lainnya, seperti bandara, pelabuhan laut, keimigrasian, daya dukung badan pertanahan serta keamanan wilayahnya.

K

abupaten Badung diberi kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan publik tingkat nasional. Rapat yang diikuti 57 Bupati dan Walikota seluruh Indonesia tersebut dibuka secara resmi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI Prof.

Dr. H. Yuddy Chrisnandi,M.E di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Jumat (26/2) lalu.

Kehadiran MenPAN RB di Puspem Badung disambut Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wabup. I Ketut Suiasa serta Pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab Badung. Acara tersebut dihadiri pula Deputi Pelayanan Publik KemenPAN RB Mirawati Sudjono, Dirjen Imigrasi Ronnie F. Sompie serta Bupati dan Walikota dari 57 Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. MenPAN RB dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada 57 Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Badung yang terus menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik. Untuk itu diharapkan instansi pemerintah terus berupaya menciptakan inovasi pelayanan publik

sehingga akan memudahkan masyarakat untuk berusaha.

Dengan demikian investasi semakin berkembang serta kesejahteraan masyarakat akan meningkat. “Salah satu faktor yang mempengaruhi kemudahan berusaha adalah efesiensi dan efektivitas birokrasi yang dipacu oleh inovasi pelayanan publik,” tambahnya.

Bupati Badung dalam sambutannya menyambut baik kegiatan rapat evaluasi tindak lanjut evaluasi pelayanan publik ini. Karena tujuan pertemuan ini sejalan dengan komitmen Pemkab Badung menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Terkait dengan upaya dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemkab Badung beserta segenap jajaran untuk memperbaiki mutu pelayanan publik diantaranya; mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan RSUD Badung sehingga naik kelas dari type C menjadi type B. Membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai wujud pelayanan terpadu satu pintu. Mendorong seluruh unit pelayanan publik

untuk meningkatkan kepatuhan terhadap UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik melalui upaya pendampingan penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survey kepuasan masyarakat. Mewajibkan SKPD melaksanakan inovasi pelayanan publik melalui program “one agency one inovation” (satu SKPD satu inovasi), serta menjadikan keberhasilan dalam melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dalam penerapan reward and punishment.

Giri Prasta menambahkan, pada tahun 2014, salah satu program terobosan Badung masuk 90 inovasi yaitu Festival Budaya Pertanian sebagai terobosan inovasi, promosi dan pemasaran produk pertanian.

Sementara tahun 2015, ada tiga program inovasi Badung yang berhasil masuk top 99 inovation dan meraih penghargaan yaitu program OVOP, asparagus ditanam, ekonomi mapan (top 25), program Gelatik, sampah plastik, musibah membawa berkah (top 40), cegah kanker serviks perempuan tersenyum (top 99).

Menggugah dan Memacu Gairah Daerah

Peserta Rakor dari 57 Kabupaten Kota se-Indonesia berkesempatan mengunjungi tiga inovasi pelayanan publik di Kabupaten Badung, sebagai role model nasional tahun 2016. Salah satunya ke RSUD Badung, yang saat itu diterima langsung Dirut RSUD Badung dr. Bintang FB/redY

Kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tertentu pada 57 Kabupaten dan Kota serta Unit Pelayanan Publik Lainnya, yang digelar di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jum’at (26/2) lalu, disambut antusias para peserta.

Beberapa peserta bahkan memberikan penilaian tersendiri untuk kegiatan ini. Salah satunya disampaikan oleh dr. Rohana, Kepala RSUD Kota Malang, yang menyebut agenda ini merangsang antusias untuk melakukan inovasi di daerahnya Kota Malang.

“Pertemuan biasanya dikemas biasa-biasa saja. Acara ini menggugah kami. Biasanya monoton, tapi ini membuat kami antusias mendengar dan mau melakukan inovasi,” ungkap dr. Rohana, Kepala RSUD Kota Malang, sembari menambahkan, kegiatan seperti ini baik sekali, membuat kami terdorong dan semangat untuk berinovasi. “Peran Menpan bagus banget. Kalau dulu tidak ada motivasi melakukan inovasi. Menpan telah menggugah kami. Kami sekarang merasa diperhatikan. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi inovasi daerah yang ikut ajang internasional,” tambahnya.

RSUD Kota Malang saat ini sebutnya, sedang mempersiapkan untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. “Pelayanan ibu dan anak berbasis teknologi. Itu inovasi yang akan kami ikut sertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik,” imbuhnyaRohana.

Demikian juga Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, Mardanis, memandang acara evaluasi ini sangat dibutuhkan karena dapat menunjukkan bagaimana kita menggerakan inovasi agar citra pemerintah makin baik, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. “Kami bisa mengevaluasi diri dan mencontoh daerah lain. Melalui acara ini Kementerian PANRB telah mengarahkan kami,” tutur Mardanis dengan semangat.

Mardanis mengharapkan ke depan kegiatan

seperti ini dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Bahkan sebaiknya nanti didorong ada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat daerah.

Sementara itu, H. Sisruwadi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jogjakarta, menyiratkan kegembiraannya mengikuti kegiatan yang digelar oleh Kedeputian Pelayanan Publik Kementerian PANRB ini. “Ini memacu dan meningkatkan gairah kerja. Mendorong melakukan inovasi baru untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujar Sisruwadi.

Dengan inovasi akan tumbuh harapan.

Masyarakat yang tadinya menilai birokrasi lambat dan berbelit-belit, katanya, akan menilai baik karena ada perbaikan dalam pelayanan. “Kami apresiasi kepada pak Menpan karena terjun langsung ke lapangan. Saat beliau berkunjung ke Jogja, beliau mengarahkan agar setiap SKPD menciptakan inovasi,” ungkap Sisruwadi.

Tahun ini Disdukcapil Kota Jogja mengirimkan satu inovasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, yakni pelayanan akta kelahiran online. “Kini pelayanan akta di Kota Jogja lebih baik. Waktu cepat, biaya terjangkau, serta persyaratan ringkas. Dimanapun masyarakat dapat mendaftar,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, acara evaluasi pelayanan publik kali ini digelar secara inovatif. Bukan hanya workshop untuk berbagi pengetahuan, tapi ada juga kegiatan pameran produk unggulan daerah, serta kunjungan lapangan ke beberapa instansi di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang menjadi role model dan pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik. “Setelah kunjungan lapangan, saya mengharapkan para peserta segera mereplikasi dan mengembangkannya di unit pelayanan masing-masing,” kata Mirawati Sujono, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB saat memberikan materi pada acara tersebut. R-014

FB/redY

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mendampingi MenPAN RB RI Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi,M.E di ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Jumat (26/2) lalu. Dalam rangkaian penyelenggaraan rapat tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan publik tingkat nasional.

Sementara Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono menjelaskan, dalam mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik, KemenPAN RB telah meluncurkan gerakan satu instansi satu inovasi. Artinya, setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwa-

jibkan menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik setiap tahun. Ditambahkan, rapat koordinasi ini bertujan untuk menyampaikan hasil evaluasi pelayanan publik di 57 kabupaten/kota (pusat pelayanan terpadu satu pintu, RSUD dan Kantor DukCapil) serta

unit pelayanan publik lainnya (Bandar Udara, Pelabuhan, Imigrasi dan Polres) yang telah dilaksanakan sejak 2015. Lewat evaluasi diharapkan peserta rapat dapat belajar dari daerahdaerah yang telah menjadi role model. “Peserta akan melihat langsung pelayanan publik di

Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai role model dan pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik. Kami harapkan para peserta segera mereplikasi atau menirunya, untuk kemudian dikembangkan di unit pelayanan masing-masing,” pungkasnya. R-014

Kalau Semua Tersedia, Bukan Inovasi Namanya…

Selama ini kalangan birokrat cenderung berpikir inovasi pelayanan publik selalu membutuhkan biaya tinggi dan berkaitan dengan teknologi. Padahal definisi inovasi yang sebenarnya adalah menemukan solusi untuk pelayana publik lebih baik.

Hal itu dikemukakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sudjono dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik di 57 kabupaten/ kota dan instansi tertentu. Rapat tersebut berlangsung di Pemkab Badung, (26/12) dihadiri oleh sejumlah bupati, walikota, sekretaris daerah dan direksi sejumlah BUMN. “Inovasi pelayanan publik tidak selalu harus dengan teknologi karena yang paling penting adalah memberikan solusi terhadap masyarakat,” kata Mirawati.

Mirawati mencontohkan pemenang pertama penghargaan PBB di bidang inovasi pelayanan publik adalah pemerintah Ka-

kalau kelihatan pelayanan publik yang masih kurang, segera perbaiki,” ujarnya.

Karena mementingkan solusi, inovasi pelayanan publik pun tidak selalu berbiaya mahal. Mira menceritakan ada pejabat daerah yang mengeluhkan tidak adanya anggaran untuk melakukan inovasi. Menurut Mira dengan fokus pada perbaikan layanan, inovasi pasti bisa dilakukan.

Semua aparatur sipil negara, kata Mirawati, harus mampu membayangkan apa yang diharapkannya jika dia menjadi orang yang sedang dilayani. “Nah lakukan pelayanan seperti apa yang kita inginkan. Kalau semuanya sudah tersedia, namanya bukan inovasi dong,” ujarnya.

Dia mengajak daerah-darerah dan intansi-instansi terkait pelayanan publik, mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. Dengan mengikuti kompetisi, maka inovasi-inovasi tersebut bisa dicontoh, ditiru atau dimodifikasi oleh daerah atau instansi lain.

Kunci pelayanan publik yang baik, kata Mirawati adalah melayani dengan hati, melakukan sepenuh hati, dengan hati- hati dan tidak sesuka hati. Dia berharap para birokrat terus mencari kendala-kendala yang ditemukan, sekaligus mencarinl solusinya. “Jadi kalau lapor ke atasan jangan menyampaikan masalah terus, tapi sampaikan juga bagaimana solusinya,” ujarnya. R-014

daerah melakukan inovasi dalam hal perizinan usaha. Semua peraturan daerah yang tidak sejalan dengan semangat birokrasi efisien, harus dikaji. “Kalau justru menyulitkan dunia usaha, revisi saja,” tegas Yuddy.

Dia mencontohkan, ada pengusaha Indonesia yang mengeluh karena untuk mengurus iJin usaha sampai dia bisa membuka usahanya saja harus memakan waktu hingga enam bulan. Padahal saat pengusaha yang sama berinvestasi di Dubai, Qatar, segala perijinan hanya membutuhkan waktu tiga hari.

Menteri Yuddy menjelaskan sesuai dengan program nawa cita Pemerintahan Joko Widodo, jajaran birokrasi harus sejalan dengan semangat revolusi mental. Saat ini, kata Yuddy indeks kemudahan berusaha di Indonesia (ease of doing bussines) masih di peringkat 109 dari 189 negara. Peringkat Indonesia dalam indeks jni memang membaik, tapi masih kalah dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN. “Presiden mau, kita ada di peringkat 40-an dunia. Itulah hasil revolusi mental yang di-

harapkan,” tuturnya.

Yuddy menjelaskan sebagian parameter dari Ease Of Doing Bussines adalah tanggung jawab birokrasi. Karena itu birokrasi harus terus berinovasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih prima. Selain perizinan yang lebih mudah, Yuddy mengatakan pelayanan prima harus diterapkan di pintu masuk Indonesia seperti Bandara dan pelabuhan. Yuddy mencatat ada tiga pintu masuk Indonesia yang paling banyak dilalui turis dan pengunjung dari mancanegara.

Tiga tempat itu ialah Bandara Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali dan Hang Nadim Batam. “Saya minta pelayanan prima di tiga lokasi itu karena 90 persen orang asing, masuk dari situ,” ujar Yuddy.

Dia juga menyatakan pelayanan publik yang prima akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Jika dipercaya masyarakat pemerintah pasti didukung sehingga ada stabilitas politik.

“Stabilitas adalah modal sosial bagi pembangunan,” demikian Yuddy. R-014

FB/redY

Kunjungan peserta Rakor di Rumah Hijau, hasil inovasi DKP Badung merun. Inovasinya pun tidak rumit, melainkan hanya membuat fasilitas mandi, cuci, kakus, yang sebelumnya tidak sehat, menjadi lebih baik.

Dia menyebutkan Inovasi pelayanan publik di Aceh Singkil, yaitu pelayanan dukun beranak bekerjasama dengan bidan yang mendapat penghargaan di PBB pada 2015 lalu juga tidak berkiatan dengan teknologi. “Pokoknya

Pangkas Perijinan yang Sulitkan Dunia Usaha

FB/redY

Kepala BPPT Badung, Made Sutama saat menunjukkan beberapa inovasi yang dimilikinya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta jajaran birokrasi memangkas prosesproses periJinan yang menyulitkan dunia usaha. PeriJinan seharusnya lebih mudah, agar dunia usaha di Indonesia berkembang dan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat. “Orang

berusaha itu bawa duit untuk negara jadi untuk apa dipersulit. IJin-iJin yang bisa memakan waktu berbulan, persingkat jadi beberapa hari atau jam saja,” kata Yuddy dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik, yang digelar di Pemkab Badung, Jumat 26 Februari 2016.

Yuddy meminta pemerintah

Badung Mangupura, Kirang

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 | TAHUN XVI

Role Model Pelayanan Publik Wajib Dicontoh Daerah Lain Inovasi Pelayanan Publik oleh kabupaten/kota yang menjadi role model, wajib dicontoh dan direplikasi daerah-daerah lain. Dengan demikian pelayanan publik di Indonesia bakal semakin prima. Pesan itu disampaikan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Mirawati Sudjono, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Pelayanan Publik pada 57 Kabupaten dan Kota serta Unit Pelayanan Publik Lainnya, yang digelar di Kabupaten Badung, 26 Februari 2016. “Inovasi pelayanan publik, wajib dilakukan, dicontoh, direplikasi agar lebih mempercepat peningkatan pelayanan publik menjadi lebih prima,” kata Mirawati.

Dia mengatakan peningkatan pelayanan publk agar lebih prima merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Menteri PANRB juga memberi arahan agar 10 persen dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia menjadi role model.

Karena itu kemudian ditentukan 57 kabupaten/kota di Indonesia sebagai contoh agar meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ada tiga unit pelayanan publik yang menjadi contoh. Ketiganya ialah Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terutama di bidang pelayanan perijinan usaha, dsb. Kedua di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu pada pelayanan untuk pasien peserta BPJS, pasien kelas III serta pasien poliklinik umum. Ketiga dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Selain itu juga dilakukan evalu-

FB/redY

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wabup. I Ketut Suiasa bersama MenPAN RB RI Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi,M.E di pembukaan Rapat Koordinasi Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Pelayanan Publik pada 57 Kabupaten dan Kota serta Unit Pelayanan Publik Lainnya, yang digelar di Kabupaten Badung asi terhadap pelayanan di bandara udara (terminal kedatangan dan keberangkatan, imigrasi), di pelabuhan, (imigrasi dan bea cukai), Imigrasi (pelayanan paspor), serta Polri (Samsat dan SKCK). Dari hasil evaluasi tersebut, kata Mirawati, menghasilkan saran-saran dan rekomendasi untuk perbaikan.

Dia berharap, daerah daerah lain mengikuti inovasi dari daerahdaerah yang telah menjadi role model. Dia mengatakan beberapa kabupaten/kota di Bali telah melakukan inovasi antara lain Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Karena itu kedua daerah tersebut bisa menjadi role model.

Kabupaten Badung disebutkan

Mirawati melakukan inovasi di unit PTSP dan RSUD. Sementara Denpasar juga sudah melakukan perbaikan pelayanan publik di Dukcapil dan RSUD. Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah dilakukan kompetisi satu instansi satu inovasi. Badung dan Denpasar juga mengikuti kompetisi tersebut.

Rapat tindak lanjut ini diselenggarakan 26 – 27 Februari 2016, di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Bali. Rapat diikuti sekitar 500 orang yang dihadiri juga sejumlah Bupati, Walikota, Dirjen, dan Direktur BUMN. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri PANRB. R-014

Hati-hati…Biasanya Calo Ada Karena Izin Dipersulit

Peserta Rakor saat berkunjung ke Kantor BPPT Puspem Badung Praktek percaloan dalam pelayanan publik pengurusan perizinan muncul karena prosedur yang tidak terbuka dan tidak pasti.

Karena itu selain pelayanan publik harus memudahkan masyarakat, keterbukaan informasi dan waktu pelayanan juga harus diperhatikan.

Hal itu dikatakan Deputli bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

FB/redY

Reformasi Birokrasi Mirawati Sudjono saat memimpin peserta Rapat Kordinasi Tinndak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik, melihat sejumlah unit pelayanan Publik di Pemkab Badung Sabtu 27 Februari 2016. “Kalau sudah satu pintu dan terbuka, calo pasti hilang. Calo itu ada, kalau izin dipersulit, tidak transparan, lama,” kata Mirawati.

Unit pelayanan publik yang

7

Capai Target Presiden Dalam EODB

Menteri Yuddy Bentuk 57 Role Model Pelayanan Publik Bank Dunia telah merilis Laporan Doing Business 2016, Mengukur Kualitas dan Efisiensi Regulasi. Berdasarkan laporan tersebut, peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu. Tahun ini, indeks kemudahan berusaha Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara, atau naik 11 peringkat dibanding tahun lalu yang berada di peringkat 120. Dalam penyusunan laporan tersebut, Bank Dunia menggunakan sepuluh indikator sebagai dasar survei yang dilakukannya sepanjang Juni 2014 hingga Juni 2015. Skor Indonesia dalam laporan tersebut adalah 58,12. Meskipun mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir tetapi skor Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negnegara-neg ara lain di ASEAN seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 18), Thailand (49) dan Vietnam (70).

Mensikapi hal tersebut , Menteri Pendayagunaan A p a ra t u r N e ga ra dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, langsung mengambil langkah terobosan dengan membentuk 57 kabupaten/kota sebagai role

dikunjungi Mirawati dan rombongan antara lain RSUD Badung, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Badung, tempat inovasi pengolahan sampah plastik, dan PTSP Denpasar. Mirawati menekankan hal yang harus dimiliki setiap pelayanan publik meliputi tiga hal. Pertama, maklumat pelayanan, yang di dalamnya ada janji yang harus ditepati setiap intansi pelayan publik. Kedua adalah prosedur yang jelas menyangkut bagaimana pelayanan publik diberikan, kepastian waktu dan biaya. Terakhir, harus ada informasi jelas ke mana masyarakat harus mengadu jika tidak dilayani sebagaimana mestinya. “Responnya pun harus cepat. Kalau lama, nanti mereka merasa percuma mengadu,” katanya.

Ditambahkan, perlu juga dibuka ruang masyarakat untuk memberikan apresiasi dan saran. Dengan demikian, kata Mirawati, saransaran tersebut bakal menjadi masukan berharga bagi perbaikan pelayanan publik. R-014

model pelayanan publik yang tersebar di 34 provinsi. “Ke 57 kabupaten/kota tersebut kami harapkan benar-benar dapat menjadi role model nasional, terutama dalam memacu kemudahan berusaha. Untuk memastikan keberhasilannya, akan kami lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan,” ujar Yuddy di Puspem Badung.

Menteri Yuddy menjelaskan sesuai dengan program Nawacita Pemerintahan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jajaran birokrasi harus sejalan dengan semangat revolusi mental. Peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha memang membaik, tapi masih kalah dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN. “Presiden mau kita ada di peringkat 40-an dunia. Itulah hasil revolusi mental yang diharapdiharap kan,” tuturnya.

Karena itu dalam ber-

bagai kesempatan, Yuddy meminta jajaran birokrasi segera memangkas proses-proses perizinan yang menyulitkan dunia usaha.

Perizinan seharusnya lebih mudah, agar dunia usaha di Indonesia berkembang dan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kemudian saat Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik yang digelar di Kabupaten Badung, Menteri muda kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut menegaskan komitmennya untuk memangkas birokrasi.

“Orang berusaha itu bawa duit untuk negara jadi untuk apa dipersulit. Izin-izin yang bisa memakan waktu berbulan, persingkat jadi beberapa hari atau jam saja,” kata Yuddy.

Yu d dy p u n m e m i n t a pemerintah daerah melakukan inovasi dalam hal perizperiz inan usaha. Semua peraturan daerah yang tidak sejalan dengan semangat birokrasi efisien, harus dikaji. “Kalau justru menyulitkan dunia usaha, revisi saja,” tegas Yuddy.

Dia mencontohkan ada pengusaha Indonesia yang mengeluh karena untuk mengurus izin usaha sampai dia bisa membuka usahanya saja harus memakan waktu hingga enam bulan. Padahal saat pengusaha yang sama berinvestasi di Dubai, Qatar, segala perijinan hanya membutuhkan waktu tiga hari.

Yuddy menjelaskan salah satu parameter dari EOBD adalah tanggung jawab birokrasi.

Karena itu

birokrasi harus terus berinovasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih prima.

Selain perizinan yang lebih mudah, Yuddy mengatakan pelayanan prima harus diterapkan di pintu masuk Indonesia seperti Bandara dan pelabuhan. Yuddy mencatat ada tiga pintu masuk Indonesia yang paling sering dilalui turis dan pengunjung dari mancanegara. Tiga tempat itu ialah Bandara Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali dan Pelabuhan Batam. “Saya minta pelayanan prima di tiga lokasi itu karena 90 persen orang asing, masuk dari situ,” ujar Yuddy.

Dia juga menyatakan pel aya na n pub l ik yang prima akan menimbulkan kepercayaan masyarakat.

Jika dipercaya masyarakat pemerintah pasti didukung sehingga ada stabilitas polipoli tik. “Stabilitas adalah modal sosial bagi pembangunan,” ujarnya.

Seperti diketahui pasca membentuk 57 kabupaten/ kota sebagai role model pelayanan publik, Yuddy menggelar Rapat Koordinasi Tidak Lanjut Evaluasi PelayPelay anan Publik Tertentu di 57 kabupaten/kota tersebut.

Rapat kerja dimaksud berber tujuan untuk menyampaikan hasil evaluasi pelayanan publik di 57 kabupaten/kota (di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil), serta unit pelayanpelayan an publik lainnya (Bandar Udara, Pelabuhan, Imigrasi dan Polres) yang telah dilakdilak sanakan sejak 2015.

Lewat kegiatan evaluevalu asi, selain menambah wawa wasan dan pengetahuan, peserta rapat diharapkan dapat belajar dari daerah-daerah yang telah sukses menjadi role model. “Peserta akan melihat langlang s u n g p e l aya n a n publik di KabuKabu paten Badung dan Kota Denpasar yang telah sukses menmen jadi role model. Saya mengharapkan untuk segera mereplikasi atau meniru di unit pelayanan saudara,” ujar Yuddy saat membuka rapat kerja dimaksud. R-014

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi FB/redY

POTRET KEGIATAN Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tertentu pada 57 Kabupaten/Kota serta Unit Pelayanan Publik Lainnya dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, di Kantor Bupati Badung, Jum’at (26/02). “Yang hadir disini adalah para role model nasional. Saya berharap pelayanan publiknya jauh lebih baik dari yang lainnya,” kata Yuddy.Kepada 57 kabupaten/ walikota yang hadir disini, pastikan setiap orang yang mau memulai usaha dimudahkan, ungkap Yuddy. Pangkas berbagai regulasi yang tidak perlu.

Contoh SKCK atau keterangan lainnya, tidak perlu lagi. “Lakukan terobosan-terobosam yang inovatif. Tidak ada lagi cerita memberikan izin domisili berhari-hari,” tegas Yuddy. Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Mirawati Sujono, tugas instansi pemerintah adalah memberi pelayanan publik secara prima, antara lain melalui berbagai inovasi. Karena itu, setiap instansi diwajibkan minimal menciptakan satu inovasi pelayanan publik setiap tahunnya. R-014

FB/redY

FB/redY

FB/redY

FB/redY

FB/redY

Langkung Nunas Sinampura

FB/redY

FB/redY

FB/redY

FB/redY

Layouter: Ari

PENDIDIKAN & buDAyA

8

FAJA R BALI

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 l Tahun XVI

Disambar Petir, Plafon Kelas SDN 2 Demulih Jebol

Pendaftaran Mahasiswa Baru Membludak

STIKOM Bali Kucurkan Beasiswa Sampai 2 Miliar

Siswa Belajar di Balai Banjar Hujan deras disertai petir yang melanda Bangli pada sekitar pukul 14.00 Wita, Minggu (28/2) kemarin, tak hanya membuat warga terkejut. Peristiwa itu juga menyebabkan gedung sekolah SDN 2 Demulih, Kecamatan Susut, Bangli porak poranda.

BANGLI-Fajar Bali Akibatnya genteng dan plafon sekolah tersebut mengalami jebol. Namun kerusakan paling parah menimpa ruang kelas IV. Sedangkan di ruang kelas lainnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu, sebab pihak sekolah tidak ingin mengambil resiko terhadap keselamatan anak didiknya.

Kini di TKP telah terpasang

police line, namun tak ada petugas kepolisian yang tampak di sana masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan warga sekitar untuk melihat-lihat kondisi di sekitar tempat kejadian, karena didorong rasa keingintahuan.

Kepala SDN 2 Demulih, I Nengah Sudana, S.Pd, mengaku baru mengetahui kejadian itu pada satu kemudian. Selanjutnya ia bersama dengan sejumlah siswa menijau lokasi untuk kerusakan, namun evakuasi belum bisa

dilakukan karena terpasang police line. Menurutnya dia, pada Senin ini akan segera melakukan evakuasi setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

Agar proses belajar tidak terganggu, pihaknya untuk sementara akan memindahkan proses belajar mengajar ke Balai Banjar Tanggahan Tengah yang terletak dekat gedung sekolah.

“Letaknya tidak jauh, persis di sebelah timur sekolah. Mungkin kami di sana hingga perbaikan gedung sekolah sudah selesai, ” ujarnya. Beruntung, kejadian itu tidak memakan korban jiwa, karena kebetulan pada hari Minggu para siswa sedang libur sekolah. W-002

HIPKI Jawa Timur Kunjungi SPB ATC-SPB SPA

FB/IsT

SERAHKAN-Nariani ketika menyerahkan kenang-kenangan kepada Muchtar, di Auditorium SPB-STPBI Denpasar

DENPASAR-Fajar Bali Sekolah Perhotelan Bali (SPB) Airline Training Center (SPB-ATC) dan SPB-SPA sejak berdirinya beberapa tahun yang lalu cukup menjadi perhatian dari berbagai pihak termasuk lembaga kursus yang berkembang di Tanah Air ini.

Sebanyak 88 anggota Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur, Sabtu (27/2) lalu, mengunjungi lembaga pelatihan tersebut.

Rombongan dari pengelola lembaga pendidikan non-formal asal Jawa paling timur itu, tiba di kampus SPB ATC-SPB

SPA, Jalan Kecak No 12 Denpasar sekitar pukul 11.00 Wita.

Keluarga besar dari lembaga kursus DPD Jawa Timur disambut oleh Pembantu Direktur II SPB, Arcana, Manajer SPB-ATC, Komang Nariani, Manajer SPBSPA, Shanty.MP, dan sejumlah dosen.

Pada kesempatan itu, Arcana yang sekaligus Pembantu Ketua II, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI), kepada tamunya menjelaskan, SPB berdiri sudah cukup lama dengan akte pendirian no.086 tanggal 27 Maret 2000 dan izin Penyelenggaraan Pelatihan no.13/055/W.21/LL.S/ VIII/2000. Program studi yang

ditawarkan SPB adalah Tata Hidangan, Tata Boga, Tata Graha, Kapal Pesiar (Water, Bartending, Hotel Steward, Cook).

Selain itu, pihaknya juga memperkenalkan STPBI berdiri tahun 2008 yang lalu melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.001/0/0/2008.

STPBI menawarkan sejumlah program, di antaranya Diploma IV Manajemen Perhotelan (MPH), Manajemen Kepariwisataan (MKP), DIII Manajemen Makanan dan Minuman (MMM), DIII Manajemen Tata Hidangan, DIII Tata Boga, dan DIII Divisi Kamar (MDK).

Selain itu, Yayasan Dharma Widhya Ulangun Denpasar, mengembangkan SPB Airline Training Center dan SPB SPA, SPB Maritime Training Center, Pastry & Bakery Training Center, serta mengelola PT.Bali Duta Mandiri sebagai penyalur tenaga kerja ke luar negeri. .

Sementara itu, Ketua DPD HIPKI, Jawa Timur, yang sekaligus ketua rombongan Muchtar mengemukakan tujuan kunjunganya SPB-ATC dan SPB SPA adalah studi banding tentang pengelolaan lembaga pendidikan non-formal di Bali. Acara diakhiri dengan tukar menukar kenang-kenangan kedua belah pihak disaksikan oleh Ketua DPD HIPKI Bali Putri Srinadi. K-01

Dukung Niat Warga Desa Adat Canggu Ancam Tutup Akses Usai Nyepi

MENDAFTAR- Dua siswi SMAN 1 Kuta mendaftar di STIKOM Bali FB/IsT

FB/suMeRTA

JEBOL-Salah satu ruang kelas gedung SDN 2 Demulih di Dusun Tanggahan Tengah, Demulih, Susut, Bangli yang plafon dan gentengnya mengalami jebol akibat hujan.

Tari Nawanatya Jadi Pembuka GSAP Pastika Berikan Apresiasi

DENPASAR-Fajar Bali Tari Nawanatya menandai dibukanya acara Gelar Seni Akhir Pekan (GSAP) yang berlangsung di gedung Ksirarnawa Art Centre Denpasar pada Sabut (27/2). Acara yang dibuka Gubernur Bali Made Mangku Pastika itu direncakan akan berlangsung tiap akhir pekan hingga 9 Desember 2016 nanti.

Tari Nawanatya yang kali pertamanya dipertontonkan kepada publik itu, dinobatkan sebagi maskot GSAP. Pada penampilan perdananya itu, tarian bergenre kontemporer ini langsung mendapat apresiasi dari Gubernur Bali I Made Mangku Pastika yang mengatakan tarian tersebut sangat pantas menjadi maskot.

“Tarian ini pantas menjadi maskot, dan untuk menandinginya, saya berikan PR (Pekerjaan Rumah) bagi rektor ISI untuk membuat tari Dasa Muka,” ujar Gubernur Pastika sembari melontarkan tantangan kepada Rektor ISI Denpasar Dr. I Gede Arya Sugiartha, pada Sabtu pekan lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menyampaikan, GSAP yang rutin diadakan setiap akhir pekan di tahun

mendatang harus bisa dilaksanakan setiap hari, sebagai upaya untuk mengintensifkan kegiatan seni di Art Centre sehingga mampu mendukung pelestarian seni dan budaya di Bali.

“Jika sekarang dilaksanakan di hari-hari tertentu saja, tahun 2017 harus bisa setiap hari.

Apalagi sekarang ada kerjasama dengan ISI Denpasar, jadi kini Art Centre menjadi showroom-nya ISI Denpasar yang diharapkan membuat Art Centre makin hidup sehingga seni dan budaya semakin berkembang,” kata Pastika.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan permohonan maaf karena acara yang rencananya diadakan di Ardha Candra harus dipindahkan ke Gedung Ksirarnawa karena hujan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, acara seni yang diselenggarakan setiap Jumat, Sabtu dan Minggu hingga 9 Desember 2016 nantinya akan mengusung tema-tema yang berbeda setiap bulannya dan pementasan seni yang diadakan sesuai dengan tema yang diusung. M-008

DENPASAR- Fajar Bali Setelah memberikan beasiswa senilai Rp 1,5 miliar pada tahun 2015, untuk tahun akademik 2016/2017 mendatang STIKOM Bali menyediakan beasiswa senilai Rp 2 miliar bagi 400 mahasiswa. Ini karena baru sebulan dibuka, pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2016/2017 sudah membludak., mencapai lebih dari 500 orang.

Ketua STIKOM Bali Dr. Dadang Hermawan menjelaskan, pemberian beasiswa sebesar itu meliputi beasiswa prestasi akademik dan nonakademik. Beasiswa prestasi akademik diberikan kepada mahasiswa lama yang memiliki prestasi akademik serta keaktifannya dalam organisasi mahasiswa dan beasiswa untuk mahasiswa baru yang berprestasi di sekolahnya.

Beasiswa untuk mahasiswa baru, diberikan kepada calon mahasiswa yang berasal dari SMA Negeri dan SMK Negeri favorit di Denpasar, serta SMK TI Bali Global / Indonesia Global yang mendapat juara umum 1 di tingkat sekolah dibebaskan dari seluruh biaya perkuliahan. Peraih juara umum 2 dan juara 3 di sekolah dibebaskan dari biaya DPP, rangking 1, 2 dan 3 di kelas mendapat potongan 75 persen DPP, dan rangking 4 sampai 10 di kelas mendapat potongan 50 persen DPP. Dana Pembinaan Pokok (DPP) untuk strata 1 (S1) senilai Rp 7,5 juta, dan D-3 senilai Rp 6,1 juta.

Calon mahasiswa dari SMA/SMK lain juga mendapat beasiswa.

Juara umum 1 di sekolahnya bebas DPP, juara umum 2 dan 3 di sekolah bebas DPP 75 persen, rangking 1, 2 dan 3 di kelas mendapat potongan DPP 50 persen, serta rangking 4 sampai 10 di kelas mendapat potongan DPP 25 persen.

Sebagai wujud program “STIKOM Bali Untuk Negeri”, diberikan beasiswa kepada mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu, serta beasiswa kepada mahasiswa yang mencapai prestasi dalam bidang tertentu diluar kademik, seperti olahraga, seni dan budaya.

“Untuk keluarga miskin kami gratiskan kuliah sampai tamat alias beasiswa 100 persen plus kami mempekerjakan di STIKOM Bali Group supaya gajinya untuk biaya hidup sehari-hari. Selain itu ada yang mendapat beasiswa 75 persen, ada yang 50 persen dan ada yang mendapat beasiswa 25 persen, sesuai tingkat ekonomi orangtuanya. Bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang oleh raga dan seni mendapat beasiswa sesuai level kejuaraan. Juara 1, 2 dan 3 level internasional dibebaskan dari seluruh biaya kuliah. Juara 1, 2 dan 3 nasional bebas DPP. Juara 1, 2 dan 3 tingkat provinsi/kabupaten/kota bebas DPP 75 persen. Juara 1, 2 dan 3 tingkat sekolah juga mendapat potongan DPP 50 persen,” terang Dadang Hermawan.

Beasiswa ini menggunakan dana murni milik Yayasan Widya Dharma Santhi-yayasan yang menaungi STIKOM Bali- sudah digelontorkan sejak tahun 2010. “Tahun 2015, kami kucurkan beasiswa Rp 1,5 miliar untuk 200 orang mahasiswa. Tahun 2016/2017 kami naikan menjadi Rp 2 miliar untuk 400 mahasiswa,” kata Dadang sambil menyebut total beasiswa sejak 2010 hingga akhir Agustus 2016 nanti, mencapai Rp 6,5 miliar untuk sekitar 700 mahasiswa.

Mahasiswa Baru Membludak Menyinggung penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2016/2017, Dadang Hermawan mengatakan, sejak dibuka bulan Januari lalu, jumlah calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar mencapi lebih dari 500 orang. Menurut Dadang, membludaknya calon mahasiswa baru ini tak lepas dari program beasiswa yang ditawarkan dan potongan biaya pendaftaran yang diberikan sesuai gelombang pendaftaran. “Makanya beasiswa juga kami naikan menjadi Rp 2 M,” pungkasnya. KJS

BETUTU KHAS BELAYU “Pasti Enak”

Senator Wedakarna Minta Investor Bongkar Tembok Hotel yang Halangani Akses ke Pura

FB/IsT

SATYGRAHA- Senator DPD RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat memediasi pertemuan Prajuru Desat Adat Canggu dengan investor Hotel di Canggu.

DENPASAR-Fajar Bali Satu persatu masalah terkait kerakusan investor pendatang terhadap Bali berusaha diselesaikan oleh Senator DPD RI, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III. Salah satunya dengan kehadiran DPD RI ke Desa Adat Canggu untuk meninjau langsung proyek yang disebut masyarakat sebagai proyek “Canggu Intercontinental” yang berada dekat dengan Pura Luhur Batu Bolong, Canggu, Kuta Utara.

Dalam peninjauan dan rapat langsung Komite III Bidang Agama, Kesra dan Pariwisata ini, Senator Wedakarna menyampaikan kekecewaannya pada pihak investor yang dinilai tidak menggubris aspirasi dari Desa Adat Canggu terkait dengan sejumlah tuntutan diantaranya aspirasi membongkar tembok penghalang ombak yang dinilai

mengancam keselamatan warga terutama anak–anak karena menutup akses jalan darurat jika terjadi gelombang pasang, juga membuat akses ke Pura Batu Mejan tertutup, aspirasi terhadap hilangnya jalan asli desa dengan munculnya jalan layang di atas jalan desa dan aspirasi tersumbatnya saluran pembuangan air di areal jalan desa sehingga mengancam banjir jika terjadi hujan dan air pasang. ”Saya kecewa, investor tidak pernah belajar dari pengalaman hubungan sosial kemasyarakatan dengan rakyat Bali dan desa adat. Tidak ada gunanya anda ngotot ketika anda bangun usaha di Bali. Jangan memanfaatkan kepolosan dan keluguan rakyat di Bali. Desa Adat Canggu sudah dengan pro aktif berkomunikasi, sudah dengan baik melakukan pendekatan untuk menyampai-

kan kesepakatan, tapi investor seakan tutup mata terhadap tuntutan masyaraka. Dan jangan salahkan, jika masyarakat adat di Bali ini melakukan tindakan sepihak. Saya ingatkan, jaga komunikasi, karena selama anda punya hotel dan properti di Bali, selama itu pula anda akan berhubungan dengan adat dan agama Hindu. Jika tidak sanggup, ya angkat kaki dari Bali. Silahkan bangun wilayah Indonesia lainnya yang masih tertinggal.

Bali tidak butuh investor yang tidak peduli dengan adat kami,” ungkap Gusti Wedakarna.

Dalam kesepakatan pertemuan dihadapan DPD RI itu pihak desa adat sudah mengultimatum bahwa akan menutup jalan menuju akses proyek. “Saya sebagai wakil rakyat, saya mendukung gerakan desa adat untuk memberikan tenggat waktu higga 20 Maret 2016 untuk menutup akses jalan dari sebuah arah agar proyek ini benar–benar berhenti sementara. Saya minta investor segera berdialog dengan rakyat Canggu, penuhi tuntutan rakyat Canggu.

Mereka tidak ingin uang, tidak ingin materi, mereka hanya ingin dikembalikan akses menuju Pura, perbaiki saluran gorong – gorong agar rumah rakyat tidak banjir dan bongkar sepadan pantai agar bisa dilalui rakyat.Saya juga meminta Pemkab Badung untuk segera menindakanjuti hal ini, Pemkab harus pro rakyat jangan pro investor,” ungkap Gusti Wedakarna.

DPD RI Bali telah mengeluarkan rekomendasi nomer :01102014/232–B65/ DPD MPR RI/Bali/I/ 2016 yang isinya dukungan terhadap tuntutan masyarakat Canggu. KJS

MENERIMA PESANAN :

242/VII/KTR

BINTANG BUSANA

HOUSE OF KEBAYA

- Ayam Betutu - Bebek Betutu - Lindung Saur - Lindung Suna Cekuh

- Gerang Kacang Saur

“BISA DELIVERY”

Menjual kebaya modifikasi ready to wear, kain songket, kain endek, kebaya bordiran, clutch bag, dan lain-lain.

Jl. Tukad Musi No 3C Denpasar Telp : 0361-8497598 @bintangkebaya

- Sate Lilit Ayam - Kerupuk Babi - PARSEL HARI RAYA (Betutu, Lindung, Gerang, dll)

Telp : 081933015969

243/VII/KTR

DIJUAL

241/VII/KTR

240/VII/KTR

244/VII/KTR

1. Jual murah Rumah Ls 550 M2, Perum Moding Sari No. 1 Rp. 2.5 M Hub. 085101906667 2. Jual Tanah Ls 10000 M2, Jl. Utama Padangbay-Denpasar (cocok Kavling, Gudang, Filla dan Swalayan) Rp. 10 M, Hub. 085100209999 3. Jual Rumah Ls 200 M2 Lt. II, Jl. Ken Umang No. Ubung, Denpasar Rp. 1.4 M Hub. 085100733027 4. Jual Rumah Ls 200 M2 Lt III, Jl. Ken Arok, Gg Anggrek Mas, Denpasar, Rp. 1.4 M Hub. 087862233688 5. Jual Tanah Sanur/Padanggalak Ls 3945 M2, Hub. 085100209999 6. Jual Tanah Sawah Desa Munggu (Dekat Perum Greenlot) 550 M2 Rp. 100 Jt/are 7. Jual Tanah Kavling 105 M2, Perum Gria Anugrah Jimbaran, Rp. 550 Jt. Hub. 085100209999 8. Jual Rumah 145 M2 Lt. II, Perum Kampial, Jimbaran, Rp. 850 Jt Hub. 085100209999 9. Jual Tanah Kavling Ls 90 M2. Perum Gria Anugrah, Jimbaran Rp. 450 Jt Hub. 085100209999 10. Jual Kebun di Pinggir Sungai Desa Sangeh Ls. 3300 M2 Rp. 1.5 M Hub. 11.Jual Kebun di Pinggir Sungai Ayung Petang, Ls. 6300 M2, Rp. 1.6 M Hub. 12.Jual Toko di Depan Pasar Kreneng Ukuran 4 x 13 M2, Lt. II Rp. 800 Jt Hub. 085100733027 13. Jual Toko di Depan Pasar Kreneng Ukuran 4 x 13 M2, Lt. II Rp. 800 Jt Hub. 085100733027

537/XII/KTR

Layouter: Manik Layouter:

Ari

EKONOMI

FAJA R BALI

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 l Tahun XVI

Tanam Padi, Upaya Tekan Alih Fungsi Lahan

VALAS MATA UANG

KURS JUAL

USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

13530 9834 13702 10017 18920 14965 120.75 1774 3671 9697

KURS BELI 13250 9609 13407 9767 18510 14640 117 1674 3471 9447

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melakukan penanaman padi sebagai salah satu kegiatan perdana di 2016. Penanaman padi yang dilaksanakan di Subak Getas, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Jumat, (26/2), merupakan salah satu upaya mengurangi laju alih fungsi lahan yang cukup tinggi terjadi saat ini.

Sumber: bni

DPD. PERBARINDO BALI Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

9

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

Suzuki Unjuk Teknologi Terbaru Melalui Sea Trial Outboard Motor DF200A

FB/IST

Jajal keunggulan dan ketangguhan mesin Outboard Motor DF200A, Kamis (25/2) lalu Suzuki adakan Sea Trial dihadiri manajemen PT SIS, pemilik boat, potensial customer serta awak media lokal dan nasional di Tanjung Benoa.

DENPASAR-Fajar Bali Bertempat di Zooka dive& Watersport, Tanjung Benoa, (25/2) lalu PT Suzuki Indomobil Sales (SIS)melakukan sea trial produk teranyar Outboard Motor (OBM) dengan fitur dan teknologi produk DF200A sebagai mesin 4-tak yang unggul karena irit bahan bakjar dan ramah lingkungan. Acara tersebut dihadiri manajemen PT SIS , potensial customer, pemilik boat serta awak media nasional dan lokal.

Suzuki OBM merupakan salah satu unit bisnis PT SIS di Indonesia yang focus pada mesin OBM berkafasitas kecil dan besar. Keunggulan mesin OBM Suzuki terletak pada teknologi 4-tak yang digunakan yang tidak hanya irit bahan bakar tapi juga sangat ramah lingkungan.

Mesin Ourboaard DF200A mengaplikasikan lean burn system, merupakan mesin pintar yang membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit. Penggunaan timing chain dengan self adjusting technology, 2-stage gear reduction offset drivehalf memberikan tambahan tenaga, balance dan mengurangi getaran. Selain itu disematkan pula New Multi-Function Gauge yang berisi informasi mengenai tachometer, kecepatan dan bahan bakar sangat memudahkan konsum untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan saat operation.

Dengan efisiensi bahan bakar DF200A, para pemilik boat dan consumen dapat mengalihkan dananya untuk bahan bakar pada keperluan lainnya. Bahkan dalam waktu kurang dari setahun total dana yang disimpan dapat digunakan untuk membeli mesin outboard DF200S baru. “ Pada kesempatan ini kami melakukan sea trial mesin DF200A dan kami memilih Tanjung Benoa sebagai lokasi karena karakter mesin DF200A dengan teknologi 4-tak sangat cocok dengan kebutuhan boat owners dan para pengusaha, terutama keperluan bisnis pariwisata water sport. ‘ ungkap Davy. J. Tuilan, Deputy Managing Director Sales & Marketing 4W PT SIS. Lebih lanjut diungkapkan dengan konsumsi bahan bakar yang irit, dana yang dihabiskan untuk bahan bakar bisa dialokasikan untuk keperluan lain. “ Secara bisnis tentu hal ini sangat menguntungkan,” terangnya.

Selain itu Davy juga mengungkapkan focus Suzuki OBM terus mendukung program pemerintah terkait dengan penggunaan teknologi mesin outboard 4-tak. “ pemerintah kita sedang focus pada pembangunana infrastruktur maritime gunaa meningkatkan dan memudahkan transportasi barang dan manusia. Himbauan pemerintah untuk menggunakan mesin 4-tak kepada pelaku maritime di Indonesia guna melestarikan lingkungan dan menghemat penggunaan bahan bakar. Apalagi dengan harga bahan bakar di Indonesia bagian Timur jauh lebih mahal, maka dibutuhkan mesin outboard yang irit bahan bakar seperti DF200A,” imbuhnya. (Sudarsana)

DENPASAR-Fajar Bali Ke p a l a Pe r wa k i l a n B I Provinsi Bali, Dewi Setyowati disela kegiatan tersebut, mengakui upaya ini perlu didukung penuh dan diharapkan dapat menjadi rujukan untuk kabupaten lain dalam menekan alih fungsi lahan. Kedepan Pemkab Gianyar setidaknya dapat memperkuat upaya ini dalam suatu peraturan daerah.

Sehingga Subak Getas secara resmi dapat ditetapkan sebagai lahan abadi pertanian tanaman pangan. “Ini juga dapat

diperkuat lagi dalam sebuah peraturan daerah, yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2009,” sebutnya.

Jika dilihat untuk perbankan melalui wadah BMPD Provinsi Bali pada 18 Februari 2016 telah diberi bantuan berupa 5 ekor sapi dan renovasi kandang sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan di Provinsi Bali. “Ada 6 Bank anggota BMPD Provinsi Bali kembali memberikan bantuan 6 ekor sapi sebagai bentuk

Pelaksanaan penanaman padi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dengan beberapa pejabat dan petinggi dilingkungan Pemerintahan di Provinsi Bali.

FB/GD AGUNG

dukungan penuh perbankan dalam program go organic dan ketahanan pangan Provinsi Bali,” ujarnya.

Diharapkan, pemberian bantuan sapi tersebut setidaknya dapat membantu upaya para petani dalam mengurangi penggunaan pupuk kimia menjadi semi-organik. “Selain itu kami harapkan juga dapat menjadi 100% organik karena,

telah tersedia pupuk kandang dan urine sapi sebagai bahan utama pembuatan pupuk dan pestisida organik serta biofarm untuk menanggulangi hama,” paparnya.

Pada tahun sebelumnya, di Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar BI bersama Pemerintah Kabupaten Gianyar jiga sepakat untuk mengembangkan Kelompok Tani Ternak dan

Ikan Subak Pulagan di Desa Tampaksiring. “Tempat tetsebut kami pilih dikarenakan beberapa pertimbangan antaralain, daerah tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO, Para petaninya memiliki motivasi yang tinggi dan komitmen yang kuat dalam mendukung program pengembangan klaster padi Bank Indonesia serta, turut berupaya mempertahankan lahan pertanian di tengah kuatnya arus alih fungsi lahan di Provinsi Bali yang rata-rata mencapai 350 Ha/tahun (2009-2013),” bebernya.

Dewi menambahkan, hasil yang diperoleh nanti dalam penanaman padi di tahun ini, dapat mencapai seperti kesuksesan di Desa Pulagan. Dan diharapkan pula, akan terlahir petani-petani pakar yang tangguh. M-004

BEI Sosialisasikan Nabung Saham MANGUPURA-Fajar Bali PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), seluruh Management Team Building dan Bali Kursh, Sabtu (27/2) di Kuta, Badung, menyosialisasikan nabung saham ke tengah masyarakat Kuta, dengan cara turun langsung ke jalan. Di bagi beberapa tim, sembari membawa poster bertuliskan “Yuk Nabung Saham”.

Sosialisasi dengan turun langsung ke lapangan, menurut Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio, dalam kegiatan tersebut mengharapkan akan mampu mengubah paradigma masyarakat terhadap penanaman saham serta mampu menyerap pasar.

“Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama internal kami, dengan menuju kesalah satu targe (Kuta) untuk laksanakan sosialisasi. Yang mana, kegiatan kali ini juga melibatkan Kepala Unit,” jelasnya, seraya mengakui ini baru merupakan bagian kecil dan baru dirambah di daerah Kuta saja terlebih dahulu.”Baru di daerah Kuta saja dulu kami lakukan sosialisasi, dan untuk selanjutnya agat bisa meluas maka, akan kami buat sebuah iklan “Yuk Nabung Saham”,” ujarnya.

Disampaikan, itu semua dilakukan agar pada lima tahun kedepan, bisa menjadi terbesar di ASEAN. “Di 2020 kami yakin bisa menjadi terbesar di ASEAN khususnya,” katanya.

Akan tetapi menurut Tito, semua itu tidak akan bisa

239/Vii/KTR

FB/GD AGUNG

Salah satu tim yang ikut dalam kegiatan BEI, Management Tim Building, Bali kursh di Kuta, Badung berjalan dengan baik, jika blogernya tidak kuat, emitennya tidak nambah serta bursa efeknya juga memberi dampak.

“Ini dibutuhkan kebersamaan

khususnya yang berkaitan dengan saham agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” pungkasnya. M-004

419/XI/AGN

238/Vii/KTR

034/I/KTR

334/Viii/KTR

680/iX/glh

Layouter: Manik

POLITIK

10 Suara PARLEMEN Legislator Bakal Tes Urine Tiga Kali Sehari SEJuMlAh anggota DPR RI yang diduga menggunakan narkoba nasibnya akan terancam. Pasalnya, para wakil rakyat di Parlemen, Senayan, segera menjalani tes urine sebanyak tiga kali sehari. Bahkan, agenda tersebut akan dimasukkan dalam Tata Tertib (Tatib) DPR. Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto yakin FB/ist Agus Hermanto tidak ada anggota DPR lain selain Fanny Safriansyah alias Ivan Haz yang terlibat kasus narkoba. Karena itu, dirinya tidak masalahkan jika semua anggota DPR di test urin sampai tiga kali sehari.

“Tapi bagi anggota dewan yang merasa menggunakan narkoba pasti akan merasa resah. Karena, posisi mereka akan terancam,” katanya di Jakarta, Minggu (28/2) kemarin. Walaupun, sambung politisi Partai Demokrat itu, saat terpilih menjadi anggota legislatif, ke-560 anggota juga sudah dites urine untuk mengetahui apakah dirinya sebagai pengguna narkoba atau tidak.

Pasalnya, kata Aher, sapaan akrab Agus Hermanto, belum lama ini dirinya bersama pimpinan dewan lainnya sudah melakukan tes urine. Hal itu para pimpinan lakukan dengan harapan nantinya anggota-anggota DPR yang lain juga mengikuti jejak mereka.

“Kita bersama pimpinan DPR sudah melaksanakan untuk juga menyemarakkan gerakan anti narkoba juga tes urine,” imbuhnya. Diamini anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan. Dia menyatakan mendukung usulan pimpinan DPR terkait tes urine bagi anggota DPR. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mencegah terjangkitnya anggota dewan dari kasus narkoba. IDP

Sosok Ketum Golkar Harus Bisa Merangkul Semua Kader

H Muhammad Amin

FB/ist

MATARAM-Fajar Bali Politisi senior Partai Golkar yang juga merupakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mengatakan, sosok calon ketua umum ke depan harus bisa menyatukan dan merangkul semua kader serta pengurus yang selama ini saling berseberangan.

“Sosok ketua umum ke depan adalah yang bisa merangkul semua kader maupun pengurus baik yang ada di pusat maupun di daerah,” ujar dia di Mataram, Sabtu (27/2) .

Dia pun optimistis, partai berlambang pohon beringin tersebut akan memenangkan pemilu 2019, jika ketua umumnya bisa merangkul semua kader dan pengurus tetap solid.

“Saya yakin kalau semua kader dan pengurus solid, kita pasti menang di pemilu 2019.”

Saat ini, kata dia, yang harus dikedepankan seluruh kader dan pengurus Golkar baik di pusat dan daerah harus mengedepankan rekonsiliasi antara dua kubu yang selama ini saling berseberangan, pascadikembalikannya kepengurusan hasil Munas Riau oleh

Kementerian Hukum dan HAM, termasuk rencana munaslub.

“Kita ingin semuanya tetap ‘on the trek’. Karenanya, sebelum ada Munaslub semestinya tidak boleh ada agenda apapun, karena akan menimbulkan semangat di luar rekonsiliasi nantinya.”

Dia menjelaskan, selain mampu merangkul dan menjadi pemersatu semua kader dan pengurus. Ketua umum Golkar ke depan juga harus memiliki integritas dan bisa diterima oleh semua kalangan.

Sebab, diakuinya, di tengah kondisi Golkar saat ini diperlukan sosok figur tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi siapapun nanti yang akan menjadi ketua umum Golkar. Tetapi, tentu kami berharap ketua ke depan bisa menjadi pemersatu partai.”

Kendati demikian, dia mengaku, dari nama-nama calon ketua umum Golkar yang akan maju pada munas, pihaknya melihat semua memiliki peluang yang sama, seperti Ade Komarudin, Nurdin Khalid, Setya Novanto, Azis Syamsudin, Mahyuduin, dan Idrus Marham.

“Semua memiliki peluang dan kesempatan yang sama.

Siapa itu kita belum tahu.”

Meski begitu, DPD Partai Golkar NTB belum dapat menentukan sikap siapa namanama calon ketua umum Golkar. Karena, pihaknya menginginkan Golkar dapat bersatu kembali tanpa adanya dualisme kepengurusan.

“Kita belum ada mendukung siapapun, walaupun sudah ada nama-nama calon ketua umum yang beredar.” BC

FAJA R BALI

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 l Tahun XVI

Sudikerta Bantah Dipersiapkan Jadi Putra Mahkota Padahal masih dua tahun lagi, namun berbagai manuver politik serta bursa nama-nama calon mulai mewarnai jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018 nanti. Di antaranya soal rumor yang menyebutkan jika Ketut Sudikerta akan dipersiapakan menjadi putra mahkota penerus Made Mangku Pastika.

DENPASAR-Fajar Bali Ketut Sudikerta yang kini menjabat wakil gubernur Bali membantah jika dirinya sengaja dipersiapakan menjadi penerus Made Mangku Pastika selanjutnya yang masa jabatannya sebagai gubernur akan berakhir pada 2018 nanti.

“Persoalan beliau (Made Mangku Pastika) memberikan untuk mewakili tugas, bukan berarti beliau mengkader saya (sebagai calon gubernur). Memang juga iya beliau mengkader saya untuk melanjutkan program Bali Mandara. Tapi itu adalah tugas kami untuk melayani masyarakat,” ujarnya memberikan bantahan kepada Fajar Bali pada Sabtu (27/2) di Denpasar.

Soal dirinya yang seringkali diberikan tugas untuk turun ke tengah-tengah masyarakat, sehingga dinilai pihak lain sebagai langkah mempersiapkan mantan bupati Badung ini sebagai calon putra mahkota dengan memberikan kesempatan lebih dekat serta dikenal oleh masyarakat (konstituen), dibantahnya secara tegas.

Menurut dia, hal itu tak lepas dari pembagian peran dan tugas antara dirinya se-

bagai wakil gubernur dengan Made Mangku Pastika sebagai gubernur. “Karena kebetulan beliau ada tugas yang waktunyta bersama, sebagai dwi tunggal makanya kami berbagi tugas. Tak hanya kali ini saja, sudah sering kok. Seperti waktu ini saya ditugaskan oleh beliau untuk mewakili ke Buleleng,” ucapnya.

Menurut dia, Mangku Pastika adalah seorang sosok yang sangat arif dan bijaksana, bukan pemimpin yang one man show, sehingga sebagai wakil (gubernur) seringkali diberikan tugas untuk mewakili.

“Kan tergantung dari aktivitas pekerjaan dan tugas-tugas beliau. Nah, karena ada tugas yang bersama, kita selalu berbagi (peran dan tugas). Bahkan malahan kami juga sering jalan berbarengan,” tukasnya.

Seperti diketahui, pemberitaan di media massa serta medsos juga rumor yang berhembus di kalangan elit politik di Bali, menyebutkan Ketut Sudikerta sengaja dipersiapkan sebagai putra mahkota untuk melanjutkan programprogram Bali Mandara yang digagas Made Mangku Pastika.

Pasalnya, Mangku Pastika telah

FB/deje

WAWANCARA-Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat diwawancara wartawan usai acara Simakrama Gubernur Bali di Wantilan DPRD Bali, Renon Denpasar pada Sabtu (27/2). dua periode menjabat menjadi gubernur sehingga pada Pilgub 2018 tidak bisa lagi mencalonkan diri.

Sementara di sisi lain, setelah meraih kemenangan telak di Pilkada serentak 2015 lalu, PDIP makin kian percaya diri untuk kembali merebut kursi Bali satu paska kegagalan menghantarkan jagonya

Bawaslu RI Terlibat Rekrutmen Panwaslih Buleleng

Ketut Rudia DENPASAR-Fajar Bali Pilkada Buleleng 2017 mendatang, sepertinya akan mendapat sorotan dari pusat.

Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dipastikan akan terjun langsung. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia.

Kepastian Bawaslu RI untuk turun ke Buleleng yakni terkait pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). Tak hanya sekedar turun

FB/ist

langsung, Bawaslu RI juga akan melakukan pengawasan.

Hal ini dilakukan agar proses rekrutmen anggota Panwaslih bisa berjalan sesuai prosedur. Selain itu, pembentukan Panwaslih mampu memiliki integritas, sikap netral, dan profesionalisme. “Kehadiran Bawaslu RI yakni untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan ketentuan,” kata Rudia saat dikonfirmasi Minggu (28/2) kemarin di

Revisi UU Pilkada

Denpasar.

Turunnya Bawaslu RI ke Buleleng, terang Rudia, tidak diartikan bahwa Bali khususnya Buleleng dipandang memiliki masalah mengenai penyelenggaraan Pilkada, melainkan hanya didasarkan pada pengalaman rekrutmen yang selama ini dinilai semua proses berjalan cukup baik. “Bagi kami tidak ada masalah, karena selama ini untuk kabupaten/kota di Bali cukup berjalan dengan baik,” jelasnya.

Rudia juga menjelaskan, bahwa turunnya Bawaslu RI pada pembentukan Panwaslih dimulai dari masuk menjadi salah satu Tim Seleksi (Timsel). Saat ini, Bawaslu RI masih melakukan penyusunan ulang pedoman rekrutmen dengan masuknya Bawaslu Pusat.

Secara teknis, nantinya anggota Tim Seleksi berjumlah 5 orang. Dimana 4 orang merupakan hasil dari rekrutmen Bawaslu Bali, sedang satu orang adalah utusan Bawaslu RI. ”Perubahan pedoman tata cara rekrutmen pengawas, salah satunya masuknya satu orang unsur Bawaslu RI sebagai anggota timsel rekrutmen panwas kabupaten,” pungkasnya. M-005

mutlak pada Pilkada Serentak 2015 dan Pilkada Buleleng 2017 nanti. Ini tak lepas demi memuluskan jagonya merebut kursi yang bakal ditinggalkan Mangku Pastika pada 2018 nanti. Dan salah satu jago yang digadang-gadang PDIP Bali untuk kursi Bali satu, tak lain ialah Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster. R-007

A.A Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) pada Pilgub 2013 lalu.

Tak ingin kecolongan lagi, PDIP Bali yang dinahkodai Wayan Koster dikabarkan mempersiapakan diri secara serius untuk membidik kursi Bali satu pada Pilgub 2018 nanti. Salah satu strateginya dengan menargetkan kemenangan

Pemilihan Ketum Golkar Diwarnai Politik Uang

JAKARTA-Fajar Bali Pemilihan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar yang akan berlangsung melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada pertengahan April 2016, diduga diwarnai oleh praktik politik uang.

Salah satu Calon Ketua Umum Partai Golkar, Mahyudin, menolak tiap cara praktik politik uang dalam proses pemilihan Ketum DPP Partai Golkar yang berlangsung pada Munaslub nanti.

“Saya menolak dengan tegas praktik-praktik politik kotor menggunakan uang untuk membeli suara dalam Munaslub Partai Golkar karena tidak mengedukasi kader dan peserta munaslub untuk memulai mencegah korupsi dari partai politik,” kata Mahyudin di Kupang, Sabtu (27/2) malam.

Mahyudin, yang juga Wakil Ketua MPR itu, mengatakan hal tersebut saat melakukan silaturahim dan konsolidasi dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT Ibrahim Agustinus Medah dan semua pengurus DPD tingkat II kabupaten/ kota se-NTT di Kupang.

“Opini atau isu yang berkembang bahwa fung-

sionaris Partai Golkar, Nurdin Halid, bilang, ada kandidat ketua umum yang mulai main uang. Si kandidat memberikan 10.000 dollar Singapura kepada pemilik suara (satu DPD). Sulit dibuktikan sehingga tidak perlu dikembangkan,” katanya.

Apabila isu itu benar, Mahyudin akan menolaknya.

Selain menghancurkan demokrasi, Mahyudin menganggap, pemimpin yang lahir dari transaksi hanya akan memiliki utang politik saat menjabat.

“Seperti juga yang telah ditunjukkan sejarah, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan rakyat.

Karena itu, politik uang bisa takluk jika rakyat juga berpartisipasi nyata dengan sumbangan dana,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta,Agung Laksono, mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi pelaksanaan munaslub. Usulan ini disampaikan agar munaslub dapat menghasilkan ketua Golkar yang bersih. KPK dapat menjadi pengawas nantinya. Jadi calon ketum yang macammacam bisa langsung digugurkan. KP

Terbukti Politik Uang, Sanksinya Pembatalan Calon JAKARTA-Fajar Bali Selama ini praktik politik uang di tiap pilkada tidak ada yang pernah dikenakan sanksi tegas, bahkan kasusnya seperti menguap begitu saja.

Apa daya? Sebab, selama ini tidak ada aturan serta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelaku praktik politik uang.

Berangkat dari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku politik uang di pilkada. Tindakan hukum administrasi yang sanksinya berupa pembatalan calon harus bisa berjalan tanpa harus menunggu dijatuhkannya sanksi pidana.

Usulan itu menjadi salah satu poin yang akan diajukan KPU dan Bawaslu saat revisi Undangundang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada ke Dewan Per-

wakilan Rakyat (DPR). Dalam draf revisi UU Pilkada yang disusun Kemendagri, proses dijatuhkannya sanksi administrasi berupa pembatalan calon dan sanksi pidana tidak berubah. Kedua sanksi baru dijatuhkan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, Kemendagri menambahkan, saksi di atas tetap dapat dijatuhkan kepada calon yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih.

Kemendagri juga menambahkan ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 1 miliar bagi calon yang melakukan politik uang.

Komisioner KPU Ida Budhiati di Jakarta pada Minggu (28/2) menjelaskan, proses tindakan hukum administrasi selama

ini terbukti lebih cepat daripada tindakan hukum pidana.

Tindakan hukum administrasi cukup ditangani Bawaslu yang kemudian rekomendasinya diserahkan ke KPU dan KPU wajib melaksanakannya.

Sedangkan untuk pidana, prosesnya diawali dengan telaah oleh Bawaslu. Jika ada bukti awal yang cukup, lalu diserahkan ke kepolisian, kejaksaan, dan kemudian pengadilan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Panjangnya proses pidana membuat proses itu sering kali baru diselesaikan setelah semua tahapan pilkada selesai. Ini membuat sanksi administrasi dinilainya lebih efektif dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, lanjut Ida, untuk mencegah politik uang dan memberikan efek jera pada pelakunya,

tindakan hukum administrasi perlu dipisahkan dari pidana.

Proses hukum administrasi diserahkan ke Bawaslu, sedangkan pidana ke kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Proses keduanya pun berjalan sendirisendiri, sanksi administrasi tak perlu menunggu sanksi pidana. “Alasan di balik pentingnya hal ini adalah karena dalam sejarah pemilu di Indonesia pelaku politik uang selalu lolos dari sanksi pidana. Pembatalan pencalonan juga belum pernah terjadi. Padahal, politik uang marak terjadi,” ucap Ida. Masif Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, usulan serupa akan diajukan Bawaslu.

“Politik uang pada pilkada 2015 sangat masif. Laporan yang masuk ke Bawaslu di seluruh

daerah mencapai 900 laporan.

Itu artinya harus ada terobosan aturan dengan ancaman sanksi yang lebih keras di undang-undang untuk mencegah politik uang,” katanya.

Namun, Nelson mengakui perlu ada kajian dan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah dan DPR mengenai proses pembuktian politik uang oleh Bawaslu sebelum sanksi administrasi dijatuhkan.

Pasalnya, sanksi administrasi berupa pembatalan calon baru bisa dijatuhkan jika pelaku politik uang memang terkait dengan salah satu kandidat.

Jika usulan pemisahan tindakan administrasi dan pidana tidak disetujui, menurut Nelson, masuknya pasal ancaman sanksi pidana di draf revisi UU Pilkada yang disusun Kemendagri sudah cukup membantu Bawaslu

FB/ist

dalam menindak pelaku politik uang. “Selama ini tidak adanya norma sanksi pidana di UU No 8/2015 mempersulit Bawaslu dan kepolisian dalam menindak pelaku politik uang,” tambahnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, mencegah politik uang jadi perhatian

Kemendagri saat merumuskan revisi UU No 8/2015. Dalam perumusan itu, diputuskan untuk menambah pasal sanksi pidana pada revisi UU No 8/2015. Sementara terobosan aturan lain akan dipikirkan saat draf revisi dibahas bersama dengan DPR. Menurut rencana, draf itu sudah masuk DPR paling lambat awal Maret ini. KP Layouter: Ari

FAJA R BALI SENIN, 29 FEBRUARI 2016 l Tahun XVI

SAMBUNGAN

11

Sepotong Kebaya Perempuan yang ‘Berbahaya’ Bali Tolak Kehadiran LGBT DARI HALAMAN 1 ‘seks’. Termasuk sibuk soal urusan halal dan haram. Ini haram, itu halal! Prettt!! Lucu…..!

Fenomena senada tapi tak sama juga terjadi di Bali. Salah satu desa mengeluarkan aturan soal busana ke pura. Bahkan sempat menjadi topik utama dalam paruman (rapat) desa. Pakaian adat perempuan ke Pura menjadi sorotan. Pakaian adat perempuan dilihat menjurus tidak sopan (menggantikan kata seksi), menonjolkan bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang, atau dinilai tidak pantas karena bak model bersiap lengak-lenggok di atas catwalk.

Wacana itu bermula dari paruman adat Desa Pakraman Gelgel, Desa Gelgel, Klungkung.

Pada tanggal 10 Januari 2016 lalu, paruman itu melibatkan seluruh prajuru adat (28 banjar adat) dan berlokasi di Wantilan Pura Dasar Buana Gelgel.

Dari paruman tersebut, dihasilkanlah perarem pengele nomor 01/DP GTK/Sed/II/2016 (keputusan yang tidak tercatat dalam awigawig) tentang tata cara berbusana adat ke Pura se-Desa Pakraman Gelgel. Perarem pengele itupun disahkan pada tanggal 5 Februari 2016 lalu. Ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi selama 6 bulan kepada masyarakat ataupun melalui baliho di Desa Pakraman Gelgel.

Sesuai dengan perarem tersebut, para perempuan Hindu di Desa Adat Gelgel tidak diberkenankan menggunakan pakaian adat lengan pendek, seperti yang sedang menjadi trend di kalangan remaja bahkan hingga ibu-ibu muda hingga yang berjiwa sosialita. Selain itu, untuk pemakaian kamen (kain) juga turut diatur. Yakni, tak boleh di atas pergelangan kaki.

Sebagai perempuan Hindu, saya tentu tertarik dengan adanya aturan-aturan demikian. Apalagi, perbincangan tata busana ke Pura mulai mencuat di daerahdaerah lain. Tentu saja, aturan ini

bertujuan positif. Mengingatkan seluruh Umat Hindu agar tak kebablasan menyikapi fashion.

Namun, jangan dilupakan pula, jika sejak dahulu euforia masyarakat ke Pura, selain sembahyang, juga adalah untuk ‘show’. Antropolog kondang Clifford Geertz pernah menyebut Bali sebagai negara teater. Dalam negara teater yang penting adalah seremoni dari pagelaran ritual.

Jangankan hanya pakaian (yang harganya tak seberapa), coba lihat berapa gram emas yang dipamerkan selama ke Pura. Mengapa perhiasan emas mentereng tak digunakan di hari-hari biasa, tapi khusus saat sembahyang ke Pura saja?

Tak hanya itu, coba perhatikan, fenomena ‘pamer’ mobil ke Pura. Pura hanya berjarak 200 meter dari rumah, tapi masyarakat lebih memilih menggunakan mobil dibandingkan berjalan kaki sembari bertegur sapa dengan krama lainnya.

Apakah prilaku-prilaku demikian kalah berbahaya dibandingkan pakaian ‘tak sopan’?

Apakah tak perlu juga, perarem mengenai pembatasan pemakaian perhiasan atau mobil ke pura. Agar konflik sosial tidak makin marak terjadi, karena faktor kesenjangan yang melebar.

Apalagi sifat ‘iri’ bisa muncul meski sedang khusyuk di Pura.

Bukankah ini sama seperti orang mendadak nafsu ke pura ketika melihat perempuan yang berpenampilan modis?

Sekarang ini muncul fenomena yang menurut saya lebih mengkhawatirkan dibandingkan sekadar pakaian ‘seksi’.

Lihat saja, setiap hari raya setelah melakukan persembahyangan pemandangan apa yang paling banyak kita saksikan?

Mudah-mudahan saya salah, musik diputar keras-keras, pos keamanan dihias, lalu para lelakinya pesta miras.

Pesta tak akan berakhir jika miras tak habis, atau listrik tibatiba padam. Masih ada lagi, kadang-kadang upacara juga jadi

kedok untuk melegalkan judi.

Sabung ayam bernuansa tabuh rah digelar dengan bebas. Lalu siapa yang menindak? Sudah adakah yang membuat pararem tentang tata cara mengkonsumsi miras?

Kembali ke aturan berbusana ke Pura, aturan demikian tentu saja kontras jika dibandingkan dengan masyarakat Bali di zaman dulu. Memakai kamen dan bertelanjang dada ke Pura, tak ada yang mempermasalahkan.

Karena fashionnya memang begitu. Jika wacana tata busana ini terus diperdebatkan, saya khawatir masyarakat di luar Bali (Hindu) akan tertawa sambil geleng-geleng kepala. Hiks!

Coba ingat saja, ketika penyusunan Undang-undang Pornografi, kita (Bali) yang paling keras meneriakkan penolakan.

Khawatir, jika adat dan budaya terancam dibelenggu dengan pasal-pasal pidana. Alasan penolakan salah satunya juga karena was-was, jika perempuan yang berkebaya ‘menerawang’ ke Pura akan dijerat UU Pornografi. Lantas sekarang mengapa kita menelan ludah sendiri?

Seorang filsuf perempuan, Simone De Beauvoir menilai, selama tubuh perempuan masih menjadi ‘objek’ dan padanya dilekatkan stigma-stigma negatif, berarti perempuan masih terbelenggu pada penindasan budaya patriarki. Budaya patriarki memojokkan tubuh perempuan pada fungsi-fungsi biologisnya saja. Oleh karena itu, tubuh perempuan harus dibebaskan. Dalam hal ini, tentu saja pembebasan di ruang publik.

Selama ini, kebebasan perempuan di ruang publik sangatlah terbatas.

Sekadar untuk mengaktualisasikan diri dan berkreatifitas pun, perempuan harus dibelenggu banyak aturan. Ada ‘batas-batas’ yang dilekatkan oleh masyarakat (lelaki) terhadap tubuh perempuan. Dibumbui dengan mitosmitos yang ironisnya terlanjur membudaya. Jika tak dituruti,

secara otomatis perempuan akan dicap tidak sopan, tidak bermoral, atau salah-salah ‘nakal’.

Stempel diskriminatif berlabel moral seperti ini selalu ditujukan pada kaum hawa saja. Tubuh perempuan dan busananya dianggap biang kerok masalah.

Sebagai perempuan saya geli, sebenarnya siapa yang bermasalah, perempuan yang tampil modis ke pura, atau lelaki yang kegatelan, mendadak hidungnya belang, konsentrasi buyar, hasrat berpendar ketika melihat wanita memperlihatkan sedikit bagian tubuhnya ke pura?

Jika ternyata dianggap mengganggu konsentrasi, berarti masalahnya bukan di perempuan dong, tetapi di laki-laki yang tak bisa melakukan kontrol indria dan nafsu. Jika saja ke tempat suci dengan niat suci, pikiran jernih, dan tetap konsentrasi melaksanakan persembahyangan, saya kira ‘aurat’ pun tak bisa meruntuhkan iman. Tapi toh, tetap saja wacana moral selalu menyentuh tubuh perempuan. Ini adalah potret dari budaya patriarki yang masih mengakar di Bali.

Sekali lagi sebagai perempuan, saya sangat yakin tidak ada perempuan-perempuan Hindu lainnya yang dengan sengaja ingin dipandang buruk ke Pura. Mereka hanya mencintai keindahan, dan ingin tampil sebaik-baiknya. Mengungkapkan kegembiraan untuk menyambut hari raya di Pura.

Sehingga kami (perempuan) memilih busana yang terbaik.

Saya tidak membela kaum perempuan yang berpakaian sepotong-sepotong ke pura, hanya saja yang bikin miris tubuh perempuan selalu dijadikan obyek, diberi stigma moral – sebagai tidak sopan. Padahal masalahnya tidak hanya di busana perempuan, tapi juga di lelaki yang kurang bisa menahan diri. Dalam artian, munculnya fenomena perempuan tampil dengan pakaian ‘seksi’ ke pura bukan hanya ‘sebab’, tapi juga ‘akibat’. Silakan renungkan sendiri maksudnya. ***

pertimbangan lokasi yang bisa dijangkau oleh teman-teman dari seluruh Bali. Dan Tabanan pas ada di tengah-tengah, tidak jauh dari Jembrana, Buleleng, Denpasar bahkan Karangasem,” sebutnya. dr Iswahyudi menambahkan, alumni fakultas kedokteran Unud berjumlah 120 orang. Mereka tersebar di seluruh Bali, bahkan ada yang bertugas di Surabaya dan Papua. “Teman-teman kami yang bertugas di luar Bali juga hadir disini meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Desa Buwit ini,” tandasnya.

Selain sebagai ajang reuni, kegiatan sosial pelayanan kesehatan gratis ini juga berkaitan dengan acara puncak hari ulang tahun BKFK (Badan Kekeluargaan Fakultas Kedokteran) yang ke -54 pada tanggal 5 Maret 2016.

Sementara itu Ketua Panitia Pelayanan Kesehatan Gratis Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unud

1998 di Desa Buwit, dr I Wayan Eka Putra menjelaskan dana kegiatan bersumber dari swadaya anggota. “Kegiatan ini juga merupakan ungkapan rasa syukur kami yang telah mengabdikan diri di dunia kedokteran,” tandasnya.

Ditambahkan, pelayanan kesehatan yang diberikan seperti deteksi dini penyakit (screening), pelayanan pengobatan, dan koseling kesehatan. “Pelayanan pengobatan yang kami berikan seperti pemeriksaan jantung, sarap, THT, obgyn, mata dan anak,“ bebernya seraya menambahkan, target warga dan masyarakat yang dilayani pelayanan kesehatan gratis ini berjumlah 300 orang.

Pelayanan kesehatan gratis yang diberikan ikatan alumni fakultas kedokteran Unud 1998 ini mendapatkan apresiasi positif dari Perbekel Desa Buwit, I Wayan Pugeh. Ia berharap pelayanan kesehatan gratis kepada warga dan lansia yang ada di Desa Buwit

berlangsung secara berkelanjutan. “Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh ikatan alumni fakultas kedokteran Unud angkatan 1998. Karena telah menyumbangkan tenaga, kemampuan dan obat-obatan kepada warga kami disini,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Lansia Kiyong Mas Desa Buwit, I Ketut Suadana (61). Pensiunan di Dinas Pertanian Tabanan ini berharap kegiatan serupa berlangsung secara kontinu sehingga para lansia merasakan perhatian yang lebih dari semua pihak.

Khusus untuk ikatan alumi fakultas kedokteran Unud angkatan 1998, Suadana mengucapkan banyak terimakasih atas sumbangsihnya kepada masyarakat di Desa Buwit. Suadana mendoakan agar para dokter yang tergabung dalam ikatan alumni fakultas kedokteran Unud 1998 senantiasa mencapai kesuksesan dalam tugas dan karirnya. W-004

merupakan hal yang harus dilakukan. Mengingat, kursi Partai Berlambang Merci di Buleleng masih belum cukup untuk mengusung calon sendiri di Pilkada Buleleng 2017.

“Untuk Pilkada Buleleng, Partai Demokrat harus membangun koalisi dengan Partai Politik lain. Karena kursi Demokrat belum cukup untuk mengusung sendiri. Jadi, komunikasi politik itu sangat penting,” jelas Pria asal Jembrana ini. Namun, ketika ditanya kepastian apakah KBM akan berlanjut di Pilkada Buleleng 2017, Mudarta enggan berkomentar banyak. “Masih dalam proses komunikasi kearah sana,” pungkasnya.

Sementara menanggapi dukungan dari dua partai politik yakni Golkar dan Demokrat dalam Pilkada Buleleng tahun 2017 nanti, Ketut Rochineng mengaku siap untuk maju. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antar Koalisi Bali Mandara (KBM) di ruang pertemuan cozy resto, Minggu (28/2).

Rochineng yang berasal dari Kecamatan Seririt tepatnya Desa Patemon mengatakan, dukungan

dari KBM adalah sebuah kekuatan untuk mengabdikan diri kepada Buleleng sebagai Bupati di tahun 2017 nanti. ”Saya sudah siap untuk mengabdikan diri demi Buleleng pada 2017 nanti.

Bukan hanya statemen politik tapi kesiapan lahir batin sudah saya persiapkan untuk mengabdikan diri,” ujar Rochineng yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali.

Menurutnya, Buleleng membutuhkan perubahan yang bukan sebatas janji kepada masyarakat.

Dengan bukti awal, Rochineng menunjukan omzet penjualan album “Bali Shanti” yang kini mendekati jumlah Rp1 miliar.

Penghasilan pribadi Rochineng tersebut konon kemudian dibagikan kepada masyarakat Buleleng yang kurang mampu serta juga disalurkan ke beberapa daerah wilayah Provinsi Bali. Rochineng bahkan mengaku telah mengantongi restu dari Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, untuk maju bertarung ke Pilkada Buleleng 2017.

“Gaji pribadi saya sudah diberikan kepada masyarakat

Buleleng yang kurang mampu.

Dan seratus persen bahkan lebih dari itu, saya sudah siap untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Buleleng,” kata Rochineng.

Disisi lain, politisi kawakan asal partai Golkar Buleleng yakni Ketut Susila Umbara dalam pertemuan tersebut mengharap ada dua kandidat yang bertarung dalam Pilkada Buleleng 2017.

“Supaya bisa head to head, jadi kita harus pasang strategi supaya calon diusung bisa terpublikasi sampai ke tingkat paling bawah di masyarakat. Sangat memungkinkan kita menang kalau kita selalu bersama kompak,” tambahnya Ironisnya, kehadiran Partai Hanura yang menjadi bagian dari Koalisi Bali Mandara (KBM) pun ternyata masih belum menunjukan suara dukungan yang bulat untuk Rochineng. Kedatangan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng yakni Ketut Wirsana tidak mengeluarkan statemen tegas terkait aksi dukung mendukung dalam pertemuan koalisi partai tersebut. M-005/R-007

Putu Wijaya melanjutkan, meski tak bisa berjalan secara normal, ia hanya ingin bisa berdiri mesti dengan alat bantu kaki palsu yang terbuat dari besi. Namun, untuk membeli kaki dari besi itu, dirasa sangat tidak mungkin mengingat

harganya yang cukup mahal. “Kalau beli sendiri tentu sudah tak sanggup,” bebernya.

Putu Wijaya berharap, ada pihak lain yang bisa mewujudkan impiannya itu. Paling tidak, pihaknya mengharapkan kemurahan

hati Gubernur Bali memberikan bantuan kaki palsu yang terbuat dari besi. “Saya hanya ingin bisa berjalan, mesti tak sempurna.

Semoga Bapak Gubernur Bali Made Mangku Pastika bisa membantu saya,” tutupnya. W-016

Beri Pelayanan Kesehatan Gratis di Desa Buwit DARI HALAMAN 1 dan konseling kesehatan. dr Iswahyudi SpAn–Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unud 1998 disela-sela pengobatan gratis mengatakan, aksi sosial pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Buwit, Kediri, Tabanan merupakan kegiatan sosial yang pertama dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unud 1998. “Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kami kepada masyarakat,” jelasnya.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan jelang reuni akbar fakultas kedokteran Unud yang akan digelar pada tahun 2018 mendatang. “Aksi sosial ini juga merupakan tahap awal kegiatan sosial kami yang akan berlangsung secara kontinu,” jelasnya.

TidakhanyadiTabanan,kegiatan serupa juga akan menyasar seluruh daerah di Bali. “Kami pilih Tabanan sebagai awal kegiatan sosial karena

Rochineng Siap Lawan Incumbent

DARI HALAMAN 1

yang mengusung Puspayoga dan Sukrawan,” kata dia.

Ia menambahkan, ke depan pihaknya akan mengintensifkan komunikasi politik dengan partai lingkung KBM mengenai siapa calon yang pantas dicalonkan menjadi bupati dan wakil bupati.

Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali itu menegaskan jika penentuan calon bupati dan wakil bupati berdasar pada elektabilitas masing-masing calon yang mengemuka.

“Pada prinsipnya kami sudah satu bahasa dan mengenai paslon yang akan diusung tentu yang memiliki elektabilitas tertinggi yang memang memiliki peluang besar memenangkan pertarungan nantinya,” ujar dia.

Sementara Ketua DPD I Partai Demokrat Bali Made Mudarta saat dikonfirmasi mengaku masih belum mengetahui hasil dari pertemuan tersebut. “Maaf, saya masih belum mendapat laporan dari Ketua DPC Partai Demokrat di Buleleng,” akunya.

Akan tetapi, Mudarta mengatakan jika pertemuan tersebut

Berharap Dibantu Kaki Palsu DARI HALAMAN 1

puhan lantaran tulang ekornya tak berfungsi. “Sejak saat itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa duduk di atas kursi roda,” ujar Wijaya, Minggu (28/2) kemarin.

DARI HALAMAN 1

knya dibuatkan regulasi karena para pelaku LGBT melakukan dan tinggal di Bali. Apabila pelarangan pertama tidak diindahkan, harus bisa memberikan regulasi yang mengikat para pelaku LGBT ini. Terutama regulasi dari sisi agama, sisi adat dan budaya yang memang benar benar melarang kegiatan ini.

“Maka dari itu, perlu perbaikan aturan Desa Pakraman agar memberikan sanksi yang berat.

Dengan sanksi yang berat akan bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Kalau sanksinya ringan, tidak akan menimbulkan efek jera, apalagi kalau diarak keliling desa, mereka malahan senang bisa disaksikan banyak orang,” lugasnya.

Namun apabila diberikan sanksi berat berupa denda material sebesar Rp 100 juta hingga Rp 200 juta, dipastikan para pelaku LGBT ini bakal berpikir dua kali lipat. “Kalau sanksinya kecil, paling mereka pikir bisa cari duit dan gampang bayarnya.

Tapi kalau Rp 100 juta hingga Rp 200 juta, timbul niatnya merubah prilaku buruknya itu,” tegas Sudikerta.

Untuk itu, kata Wagub Sudikerta, Desa Pakraman harus menerapkan dan memperbaiki awigawig desa adatnya. Memberikan sanksi-sanksi, berupa sanksi materiil dan in materiil. Jangan lupa, kata Wagub Sudikerta, tempat pelaksanaan pernikahan sejenis atau di Hotel atau dimanapun, juga harus dikenakan sanksi tegas. “Jangan hanya pelaku saja, tapi tempat pelaksanaannya harus dikenakan sanksi,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Paruman Sabha Walaka Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Made Suasti Puja juga menyatakan hal senada. Menurutnya persoalan LGBT ini memang sudah ada dari dulu, bahkan Negara Amerika dan Eropa merestui pernikahan sejenis ini. Namun masyarakat Indonesia menolak tegas LGBT ini khususnya di Bali yang mayoritas Hindu.

Sesuai ajaran Hindu, di dalam Weda dinyatakan ada 4800 juta kehidupan dari yang terendah dan tertinggi yakni manusia.

“Manusia adalah makhluk paling mulia di jagat raya ini. Manusia itu memiliki tiga (Tri Pramana) yakni Sabda, Bayu dan Idep.

Sedangkan mahluk lain hanya memiliki sabda saja, idep tidak memiliki. Ini yang harus dipahami dan kita semua harus menerima kehidupan ini,” jelasnya.

Puja melanjutkan, secara sas-

tra Hindu, jika ingin memperbaiki keturunan ada caranya.

Untuk menjadikan anak Suputra dan tidak menyimpang dari agama, pertama harus dimulai dari pernikahan. Sebelum pernikahan resmi, umat Hindu baik itu remaja laki dan putri tidak boleh melakukan hubungan seksual.

Setelah diresmikan pernikahannya, barulah bisa melakukan hubungan seksual karena sudah dirahmati oleh Ida Sang Widhi Wasa.

Kedua, didalam kandungan anak Suputra ini harus mendapatkan upacara dan doa doa untuk menjadikan anak itu tidak lahir menyimpang dan mengalami gangguan seksualita.

Seperti gangguan kepribadian misalnya. Setelah lahir diupacarai dan dengan sapa mereka harus bergaul dan didik dengan nilai nilai agama.

“Anak anak kecil ini sudah seharusnya dimasukkan ke asramasram, untuk bisa bergaul dengan orang orang baik,” jelasnya.

Di dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan dilarang orang yang sesama jenis menikah.

Tujuan pernikahan yang di dalam Dharma Patni bertujuan meningkatkan ajaran dharma atau agama. Dijelaskan, tujuan pernikahan adalah untuk melahirkan anak. Namun menurut Sastra Hindu, sesama jenis dilarang menikah karena tidak bisa melahirkan keturunan. Bahkan menurut para Resi, sebenarnya didalam keluarga agama Hindu, hubungan suami istri mulai dibatasi kalau tujuan pernikahan untuk peningkatan dharma. Jadi, tidak diumbar terus menerus, tidak terkendali hubungan seksualnya. Hubungan keluarga itu harus menimbulkan harmonisasi suami dan istri. Kalau sesama jenis, seperti homoseksual, dalam ajaran agama Hindu itu dilarang.

“LGBT itu tidak boleh dikucilkan dan ditindak kekerasan.

Sebaiknya tokoh-tokoh agama Hindu harus memberikan penceharan sehingga LGBT ini berjalan di jalan Dharma dan sesuai dengan tujuan agama Hindu mencapai moksa dan jagadita,” ulasnya.

Sementara itu persoalan LGBT kembali dibahas di PB3AS oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Ida Ayu Nyoman Candrawati. Kabid Perlindungan Perempuan dan Plt Kabid Perlidngan Anak ini mengatakan, persoalan LGBT perlu mendapat perhatian serius seluruh masyarakat Bali karena masalah ini menyangkut

nilai pergeseran kehidupan bermasyarakat. Dimana dengan pergeseran ini akibat dari arus globalisasi dan mempengaruhi cara pandang yang berbedabeda.

“Kalau melihat suara opini publik terkait LGBT yang menyuarakan perkawinan sejenis yang normal itu sangat bertentangan dari sisi regulasi dan aturan yang berlaku di Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, ini merupakan suatu aktifitas propaganda yang bertentangan dengan UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mengatur bahwa perkawinan ikatan suci antara perempuan dan laki-laki. Dinyatakan, bahwa fenomena ini secara hukum belum bisa diakui negara, sehingga perkawinan sejenis ini dianggap melanggar Undang Undang. Diterangkan, sebagaimana Undang Undang Pornografi yakni UU nomor 84 tahun 2008 melarang adanya penyimpangan seksual dan dari sisi konteks perlindungan anak, ada juga Undang Undang nomor 35 tahun 2014, mengatur perlindungan khusus anak anak yang melakukan penyimpangan seksual, diatur juga terhadap perlindungan tumbuh kembangnya kehidupan anak.

“Didalam Perda Provinsi Bali yakni nomor 6 tahun 2014 itu juga diatur adanya perilaku penyimpangan anak yang juga memperoleh perlindungan khusus dari pemerintah. Anak anak ini adalah kelompok generasi muda dan cukup rentan untuk dipropaganda terhadap fenomena fenoma penyimpangan prilaku seks dikalangan masyarakat,” jelasnya.

Masyarakat juga diharapkan semakin peduli dengan menerapkan empati dan simpati untuk saling menjaga dan mengasihi, saling meluruskan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut. “WHO mencatat, aktifitas homoseksual ini sebanyak 20 kali memberikan resiko lebih besar penularan HIV-AIDS. Mari kita jaga anak anak agar tak tertular dari penyakit menular itu,” bebernya.

Secara psikologis, lanjutnya, penyimpangan itu bisa disembuhkan. Apabila masyarakat melihat ataupun mengetahui adanya aktifitas LGBT bisa melaporkannya ke P2TP2 baik Kota dan Provinsi Bali. Pihak P2TP2 akan menyediakan psikolog di Pemda Bali dan Kota serta LSM dan lembaga terkait seperti rumah sakit untuk menangani kasus korban propaganda ini, terutama untuk perlindungan anak-anak di masa yang akan datang. R-005

harusnya dilaksanakan di panggung terbuka Ardha Candra namun karena kondisi cuaca yang sangat tidak mendukung akhirnya acara tersebut dipindahkan di gedung Ksirarnawa.

Dalam laporannya Beratha menampaikan, Bali Mandara Nawa Natya yang merupakan event pelengkap dari Pesta Kesenian Bali dan Bali Mandara Mahalango dalam mengaktivasi dan meluaskan peran Taman Budaya sebagai pusat seni dan budaya.

Mengusung visi mewujudkan Gelar Seni Bali Mandara Nawa Natya sebagai media penciptaan karya – karya seni inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat material dan spiritual secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu untuk mendorong aktivitas penciptaan karya–karya seni inovatif dalam era kesejagatan dan menjadikannya sebagai ajang untuk memberikan pendidikan, hiburan sehat dan promosi pariwisata dalam upaya-upaya untuk mendukung pembangunan Bali yang berwawasan budaya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kegiatan yang akan

dilaksanakan setiap Jumat, Sabtu dan Minggu sampai dengan 9 Desember 2016 tersebut nantinya akan mengusung tema yang berbeda – beda setiap bulannya dengan pementasan seni yang berbeda – beda sesuai dengan tema yang diusung. Ia juga mengharapkan kegiatan tersebut dapat dimaknai sebagai wadah ekspresi seniman muda inovatif menuju kesejahteraan, kemajuan dan keagungan peradaban Bali.

Pembukaan Bali Mandara Nawa natya ditandai dengan penyuluhan obor yang dilakukan oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika didampingi oleh Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Putu Beratha.

Acara tersebut juga dimeriahkan oleh pagelaran seni kolosal Nawa Natya yang menampilkan 9 kesenian Bali yang telah mendapat predikat sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO yang dipentaskan secara kolaborasi oleh Sanggar Seni Makaradhwaja STIKOM Bali, SMA N 3 Denpasar dan SMA N 1 Gianyar. W-019*

melanggar pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Margriet juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran anak sebagaimana dakwaan ketiga pasal 76 B jo pasal 77 B UU RI no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI tahun 2002 tentang perlindungan anak. Serta memperlakukan anak secara diskriminatif sebagaimana dakwaan keempat melanggar pasal 76 A huruf a jo Pasal 77 UU perlindungan anak. Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, terdakwa Margriet dituntut hukuman seumur hidup.

Sementara untuk terdakwa

Agustay, JPU Ketut Maha Agung dkk menyatakan pria asal Sumba, NTT ini dinyatakan secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana membiarkan kekerasan kepada anak hingga mengakibatkan kematian. Selain itu, Agustay juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo pasal 80 ayat 3, UU RI nomor 35 thun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 181 KUHP. Setelah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan, Agustay dituntut hukuman 12 tahun penjara. W-007

Tahun 2017, Pastika Minta Pementasan Seni Setiap Hari DARI HALAMAN 1 di tengah–tengah tantangan globalisasi saat ini. Oleh karena itu Pastika mengharapkan kegiatan tersebut mampu dijadikan sebagai wahana sosialisasi sekaligus promosi kualitas berkesenian untuk selanjutnya menumbuhkan inspirasi serta mendorong kreativitas yang tidak habis – habisnya untuk melahirkan karya – karya seni budaya yang berkualitas tinggi, terutama bagi seniman muda dari sekaa, sekolah dan perguruan tinggi.

Pastika juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memberikan perhatian serius dan turut berpartisipasi aktif dalam berbagai upaya pengembangan dan pelestarian budaya Bali sehingga mampu untuk mendorong kemajuan pembangunan pariwisata Bali.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali selaku Ketua Panitia Penyelenggaran Kegiatan Bali Mandara Nawa Natya, Dewa Putu Beratha mengawali laporannya dengan permintaan maaf mengingat sebelumnya acara tersebut se-

Sidang Akhir Engeline, Dikawal Ratusan Polisi DARI HALAMAN 1 Senin pagi, majelis hakim pimpinan Edward Harris Sinaga yang menyidangkan kedua terdakwa secara terpisah akan terlebih dahulu membacakan putusan untuk Agustay dan dilanjutkan dengan putusan untuk Margriet.

Seperti diketahui, dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pimpinan Purwanta Sudarmadji, terdakwa Margriet Ch Megawe telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dakwaan kesatu primer melanggar pasal 340 KUHP. Selain itu, Margriet juga melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagaimana dakwaan kedua

PODIUM BALI

BEBASa Sa BICARA ja!

Bicara Ap

12

FAJA R BALI

SENIN, 29 FEBRUARI 2016 l Tahun XVI

LGBT Melanggar Norma Hukum dan Agama q

Orang Tua Harus Ikut AndiI Menjaga Keluarga

Merebaknya aktifitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), kini menjadi perbincangan hangat di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) yang berlangsung di Lapangan Niti Margana Renon, Denpasar, Minggu (28/2) kemarin. Sejumlah SKPD Provinsi Bali ikut membahas persoalan perilaku penyimpan penyimpangan seksual yang dinilai jauh dari nilai-nilai ajaran agama tersebut. Masyarakat diharapkan menolak kehadiran LGBT ini agar tidak menular di kalangan generasi muda Bali. Desa Pakraman sebaiknya menerapkan awig-awig dan memberikan sanksi tegas berupa denda materiil ratusan juta, sebagai efek jera terhadap pelaku si pemilik “kelainan jiwa” ini.

fb/deje

IDA AYU NYOMAN CANDRAWATI

DUA SISWA SMAN 3 DENPASAR

fb/deje

PELUNCURAN BUKU KORUPSI-Siswa SMA Negeri 3 Denpasar memang kreatif. Mereka membuat buku tentang korupsi untuk merubah mental masyarakat Indonesia supaya jauh lebih baik. Dua siswa bernama Siti Nurmala Sari, Berlian Syarafina Larasati naik ke atas PB3AS mengatakan buku ini bermaksud mendukung program Presiden Jokowi terkait Revolusi Mental. Menurut mereka, korupsi sudah tidak asing lagi di Indonesia. Korupsi memang sudah dilakukan dari anak kecil, baik di saat membayar dengan permen hingga korupsi di kalangan penjabat. “Kami disini bermaksud mengubah mental Indonesia dengan memunculkan suatu buku tentang korupsi. Buku ini adalah dari kumpulkan essay dari pelajar SMA Negeri 3 khususnya ekstra jurnalis Madya Padma. Buku ini dimunculkan pada bulan Januari oleh Kepala Sekolah SMAN 3. “Kami bangga meluncurkan buku ini karena membuatnya dengan sepenuh hati dan pemikiran yang sehat,” jelasnya. fb/deje

WAGUB SUDIKERTA SAKIT JIWA-Di atas panggung PB3AS, Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta mengatakan LGBT dilarang di dalam ajaran agama mana pun dan tidak dibenarkan melakukan perkawinan sejenis. “LGBT ini orang-orang yang memiliki kepribadian sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa perlu disembuhkan. Cara penyembuhan tergantung masingmasing, tidak perlu dengan emosional. Yang bisa menyembuhkan adalah dirinya sendiri, baru kemudian lingkungan keluarganya,” tegas Wagub Sudikerta. Dia berharap agar pihak Desa Pakraman memperbaiki aturan aturan baru dan mengenakan sanksi tegas agar bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Sanksi tegas itu berupa denda materiil sebesar Rp 100 juta hingga Rp 200 juta.

PROF KETUT SUKARDIKA

I MADE SUASTI PUJA

fb/deje

fb/deje

TIDAK BOLEH DIKUCILKAN-Senada dijelaskan Sekretaris Paruman Sabha Walaka Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) I Made Suasti Puja. Diatas panggung dia mengatakan bahwa persoalan LGBT ini memang sudah ada dari dulu, bahkan Negara Amerika dan Eropa merestui pernikahan sejenis ini. Namun masyarakat Indonesia menolak tegas adanya LGBT ini khususnya di Bali yang mayoritas penganut agama Hindu. “LGBT itu tidak boleh dikucilkan dan tidak dengan kekerasan. Sebaiknya tokoh-tokoh agama Hindu harus memberikan pencerahan sehingga LGBT ini berjalan di jalan Dharma dan sesuai dengan tujuan agama Hindu mencapai moksa dan jagatditha,” ulasnya. Menurutnya, sesuai ajaran agama Hindu, dijelaskan adanya pelarangan orang sesama jenis menikah. Tujuan pernikahan yang di dalam Dharma Patni bertujuan meningatkan ajaran dharma atau agama. Tujuan perkawinan lainnya untuk melahirkan anak. “Manusia adalah mahluk paling mulia di jagat raya ini. Manusia itu memiliki tiga (tripramana) yakni Sabda, Bayu dan Idep. Sedangkan mahluk lain hanya memiliki sabda saja dan dua tripramana, idep tidak memiliki. Ini yang harus dipahami dan kita semua harus menerima kehidupan ini,” jelasnya.

WAYAN WISNAYA

fb/deje

BERTENTANGAN UU PERKAWINAN-Berbeda dijelaskan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali (BP3A Provinsi Bali), Ida Ayu Nyoman Candrawati. Kabid Perlindungan Perempuan dan Plt Kabid Perlidungan Anak ini mengatakan, LGBT merupakan suatu aktifitas propaganda yang bertentangan dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan ikatan suci antara perempuan dan laki-laki.

Fenomena ini menurutnya secara hukum belum bisa diakui negara, sehingga perkawinan sejenis ini dianggap melanggar Undang-Undang. Ditegaskannya, persoalan propaganda ini sangat rentan mempengaharui anak-anak yang dalam usia itu masih dalam kondisi yang labil. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk berupaya mencegah dan menangani persoalan ini lebih mendalam kepada anak-anak yang diproganda dari aktifitas LGBT tersebut, sehingga anak-anak terlindungi. “Orang tua diharapkan memberikan bimbingan yang baik dan pendampingan anak-anak sehingga mereka memiliki perilaku normal sesuai norma hukum yang berlaku,” urainya.

RS BALI MANDARA-Profesor Ketut Suardika yang hadir di PB3AS mengatakan pihaknya berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Yang paling diperhatikan adalah SDM di bidang kedokteran dan harus diperbaiki sesuai genderang “Revolusi Mental.”

Kurikulum kedokteran, terangnya harus yang terbaru sehingga mampu bersaing dengan dokter-dokter dan peawat yang ada di luar negeri. “Karena tak lama lagi sesuai Masyarakat Ekonomi Asean mereka berhak datang kesini. Jadi bagaimana kita melindunginya,” jelasnya. Tak lama lagi katanya, proyek Gubernur Bali Made Mangku Pastika yakni pendirian Rumah Sakit Bali Mandara akan selesai pada tahun 2017. Rumah Sakit Bali Mandara akan maju dan berkembang apabila dokter dan perawatnya memiliki ekselen untuk memberikan pelayanan dan senyum dari hati ke hati.

TIDAK MUNGKIN PUNYA ANAK-Wayan Wisnaya yang akrab dipanggil Pak Penjor mengatakan bahwa LGBT tidak sesuai amanah ajaran agama. Di dalam Firman Tuhan, kata pemuda asal Singaraja ini, semua mahluk diciptakan apalagi yang namanya manusia untuk beranak pinak. “Itu kata Firman Tuhan dan didalam semua agama maupun Alquran dan Weda. Jika bapak dan ibu tidak punya anak, bisa menegur firman itu. Ya tuhan, kenapa saya tidak punya anak. Bisa? Katakan dalam hati anda,” ujarnya. Diterangkannya, perilaku LGBT ini sudah sangat menyimpang dari Firman Tuhan. Kaum lesbian menurutnya tidak mungkin punya anak. Proses seksual yang memang tidak bisa melahirkan anak itu. “Gay juga demikian. Saya harapkan jalani hidup ini sesuai ajaran agamanya masing masing. Saya mempertegas bahwa LGBT tidak sesuai dengan ajaran agama,” imbuhnya.

KETUT GEDE ARNAWA

fb/deje

JAWAB GALIAN C-Kabid Trantib Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali Ketut Gede Arnawa menanggapi orasi warga pada PB3AS Minggu lalu terkait upaya penertiban terhadap maraknya aktivitas penambangan galian C di kawasan Geopark Kintamani Bangli. Ia menjelaskan upaya yang sudah dilakukan saat ini adalah sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan kegiatan penambangan di wilayah Gunung Batur, kerjasama dengan Polda Bali dalam melakukan represif yaitu melakukan penangkapan secara langsung terhadap dua orang pelanggar dan telah disidangkan ke pengadilan. Menindak dan meninjau kembali perijinan pengusaha rental alat berat yang menyewakan alat beratnya ke wilayah Songan, Bangli. Selanjutnya ia bekerjasama untuk memberdayakan wilayah kaldera Batur dengan membangun Taman Wisata Alam yang dikelola oleh masyarakat Batur sendiri.

KATA-KATA MEREKA Tentang PB3AS

WAYAN SUDARMA

fb/deje

SANGAT BAGUS-Pasangan suami istri ini setiap minggu ke lapangan Renon dan melihat PB3AS. Pasutri ini mengaku senang dan menilai PB3AS sangat bagus untuk masyarakat Bali.

Namun mereka bertanya, apakah pemerintah mendengarkan apa yang disampaikan di sini? Jangan sampai kegiatan ini mubazir. “Ada baiknya SKPD juga datang ke PB3AS untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, jelasnya

WAYAN GOTRA

fb/deje

BERIKN INFORMASI-Warga Kota Denpasar ini mengaku baru pertama kali berkunjung dan ingin mengetahui tentang PB3AS lebih lanjut. Untuk itu dia memohon untuk diberikan informasi mengenai kegiatan rutin di Lapangan Renon ini. Sejauh yang dia tahu kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat ini sangat positif bagi perkembangan demokrasi karena suara masyarakat dapat didengar oleh pemerintah.

fb/deje

Layouter: Ari