FAJAR BALI EDISI 31 OKTOBER 2014

FAJAR BALI

JUMAT, 31 OKTOBER 2014 l Tahun XV

Bupati Jembrana Copot Kepala Dinas Tersangka

Selamat Pagi

Pak Gubernur Mohon Bantuan Lahan Parkir di Ped Infrastruktur jalan di Nusa Penida sangat jarang mendapat sentuhan perbaikan baik oleh pemerintah kabupaten d a n Pe m e r i n t a h Provinsi Bali. SeFB/SARJANA lain kondisi jalan Wayan Turun d i N u s a P e n i d a sudah hancur, beberapa fasilitas umum dan tempat suci juga belum memiliki fasilitas umum yang layak. ke hal. 11

Pemerintah Naikkan BBM Sebelum 2015 JAKARTA-Fajar Bali Pemerintah memastikan akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum 1 Januari 2015. Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan strategi untuk mengantisipasi FB/IST lonjakan harga sebelum kenaikan BBM terjadi.

Sofyan Djalil “Kementerian perdagangan akan melakukan semua policy untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan,”

ke hal. 11

Pesan Inspiratif

Mencari kedamaian sama seperti mencari seekor kura-kura dengan kumis: Anda tidak akan mampu menemukannya. Namun saat hati Anda sudah siap, kedamaian akan datang mencari Anda.

Ajahn Chah

DOMPET Dana Punia

GEBOGAN-Buah-buahan hasil pertanian di Kecamatan Kuta Selatan turut ditampilkan dalam pembukaan festival seni budaya ke VIII dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Badung ke V tahun 2014 di Taman Ayun, Mengwi Badung.

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 30 Oktober 2014 Total Keseluruhan

Rp 395,000 Rp 131,563,000 Rp 131,958,000

026/VI/W-020

NEGARA-Fajar Bali Bupati Jembrana, I Putu Artha mencopot Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi (Perindagkop), Ni Made Ayu Ardini, setelah yang bersangkutan dikenai tahanan kota oleh kejaksaan. “Setelah mendengar Bu Ayu Ardini dikenai tahanan kota, saya min t a Ba da n Pert imb a nga n Kepangkatan Dan Jabatan untuk rapat membahas hal tersebut. Keputusannya, Asisten II Setda Jembrana, yaitu Pak Windra ditunjuk sebagai pelaksana harian Dinas Perindagkop,” katanya, di Negara, Kamis (30/10).

Selain karena tahanan kota, katanya, penunjukan pelaksana harian di dinas tersebut, karena Ardini juga sakit dan harus menjalani terapi di RS Tabanan. Ia menegaskan, dirinya tidak ingin dinas berjalan pincang, karena pucuk pimpinannya berhalangan sehingga tidak bisa menjalankan tugas.

ke hal. 11

Gubernur Sediakan Podium Bali Bicara Tiap Minggu Masyarakat Bisa Blak-blakan Sampaikan Aspirasi di Renon Gubernur Bali Made Mangku Pastika menelorkan ide yang cukup ‘berani’. Komitmennya membuka ruang selebarlebarnya kepada masyarakat Bali dalam menyampaikan aspirasi tanpa mesti direcoki sistem yang berbelit-belit tak hanya diwujudkan dalam bentuk kegiatan simakrama. Mantan Kapolda Bali ini akan menyiapkan ruang aspirasi publik yang lebih ‘bebas’ dan terbuka lagi di kawasan Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Masyarakat Bali bisa mengkritik dan menyampaikan unek-unek secara blak-blakan di atas podium yang diberi nama Podium Bali Bicara.

DENPASAR-Fajar Bali Sesuai rencana, Podium Bali Bicara (PBB) ini akan ditempatkan di pojok Selatan, dekat perempatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, kawasan Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Podium Bali Bicara ini akan dibuka langsung oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada Minggu tanggal 2 November nanti.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gde Mahendra membenarkan rencana

penyediaan Podium Bali Bicara di kawasan Renon tersebut.

Menurut Dewa Mahendra, Podium Bali Bicara ini disiapkan untuk seluruh masyarakat Bali yang ingin menyampaikan segala aspirasi, baik berupa sumbangan ide, gagasan, pemikiran sampai pada kritik, baik menyangkut topik umum, sampai pada topik yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi Bali, utamanya menyangkut kebijakan,

Jokowi Didesak Turun Tangan Atasi Sikap KIH

Paripurna Tandingan Dinilai Ilegal

(Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014) UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor: 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan.

Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki.

Terima kasih. Penerbit

Harga Eceran: Rp 3.000,-

Presiden Joko Widodo

FB/IST

JAKARTA-Fajar Bali Perpecahan dalam parlemen semakin runcing dengan munculnya pimpinan DPR tandingan yang digagas partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat. Koalisi tersebut mendesak Presiden Joko Widodo mengabaikan pimpinan sah di DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Sebaliknya, KMP juga mendesak Jokowi mengingatkan koalisi pendukungnya agar mematuhi aturan internal parlemen.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI, Ahmad Basarah, mengatakan bahwa KIH meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo mengabaikan pimpinan

alat kelengkapan Dewan (komisi dan badan) yang disahkan oleh pimpinan DPR saat ini. Fraksi PDI-P menganggap pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan di DPR dilakukan dengan cara ilegal.

Basarah menjelaskan, pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan dengan cara ilegal secara otomatis melahirkan keputusan ilegal. Dengan alasan itu, pimpinan alat kelengkapan Dewan tersebut dianggap tidak merepresentasikan DPR secara konstitusional.

“Karena itu, pemerintah dapat mengabaikan segala bentuk koordinasi yang dilakukan oleh

ke hal. 11

FB/DOK

Dewa Mahendra Putra

Dualisme Parlemen Cermin Kegagalan Komunikasi Politik DENPASAR-Fajar Bali Sikap politik yang diperlihatkan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait mosi tak percaya pada Pimpinan DPR RI dengan membentuk pimpinan tandingan menggambarkan kegagalan komunikasi politik. Strategi politik Presiden Jokowi dengan membentuk kabinet ramping yang kemudian mempersempit ruang untuk menjalin ke hal. 11

ke hal. 11

014/VI/KTR

Roadshow Humas Provinsi Bali ke Klungkung

Bupati Janji Perluas Pelaksanaan Bali Mandara Terkait program-program Bali Mandara yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, berkomitmen akan terus mengawasi pelaksanaannya dan memperluas program-program tersebut agar lebih cepat bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal itu disampaikan ketika menerima rombongan Biro Humas Setda Provinsi Bali yang melakukan roadshow ke Kabupaten Klungkung, Kamis (30/10).

SEMARAPURA-Fajar Bali Roadshow yang dimotori Biro Humas Pemprov Bali ini memang terbilang terobosan baru, dimana turut melibatkan para pimpinan beberapa media massa cetak, elek-

FB/IST

DIALOG-Bupati Klungkung Nyoman Suwirta ketika menerima para Pemimpin Redaksi Media Massa serta beberapa pejabat Biro Humas Pemprov Bali.

tronik dan online. Dalam roadshow perdana dengan daerah tujuan tunggal yakni kabupaten Klungkung kemarin, hadir beberapa pimpinan media cetak, seperti Pemimpin Redaksi Harian Nusa, Ketut Naria, Pemimpin Redaksi Harian Fajar Bali E. Dewata Oja alias Edo, Pemimpin Redaksi Harian Pos Bali, Wayan Suyadnya, Pemimpin Redaksi Metro Bali Sutha Sastra Dinata, Wakil Pemimpin Redaksi Bali Tribune Joko Purnomo serta perwakilan pimpinan beberapa Media massa lain. Rombongan dipimpin Kabag Pengumpulan Informasi Setda Pemprov Bali I Dewa Dharmadi didampingi Kasubag Pulinfo Media, IB Ketut Ludra.

Pertemuan dengan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta sendiri berlangsung dalam suasana santai penuh kekeluargaan. Rombongan diterima langsung Bupati yang baru 10 bulan memimpin gumi serombotan ini di ke hal. 11

444/XII/BGS

ONLINE: www.fajarbali.com

Layouter: dejerie

join facebook.com/fajar.bali

METRO KOTA

2 Saksi Sebut Balicont Memang Bodong DENPASAR-Fajar Bali Ir. I Gusti Ayu Raka Perdani Kesuma mantan Kepala Cabang PT. Baliconsultant Life Insurence yang menjadi terdakwa dalam kasus asuransi bodong kembali didudukan di kursi pesaktian, PN Denpasar, Kamis (30/10) kemarin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Wayan Sinaryati menghadirkan beberapa saksi. Salah satunya adalah Ir. Sumarjono. Diketahui saksi pada saat kasus Balicont mencuat, adalah salah satu pejabat dilingkungan kementerian keuangan RI bagian perasuransian.

Dihadapan majelis Hakim pimpinan Cening Budiana, saksi menerangkan, awal mula diketahui bahwa Balicont adalah perusahaan asuransi bodong karena adanya laporan dari masyarakat.

Mendapat laporan itu, saksi mengatakan langsung menyampaikan pengaduan itu ke Satgas Investigasi. “Satgas investigasi itu beranggotakan dari berbagai unsur. Ada unsur dari bank, PPAT, Polisi dan juga Jaksa,”jelas saksi. Dikatakan pula, oleh tim Satgas, saksi juga diminta untuk turun sekaligus mengecek ke lokasi.

“Hasilnya kami menemukan dokumen berupa contoh polis dan premi yang ditanda tangani oleh Parisadnyana,” terang saksi. Dengan ditemukan dokumen itu, saksi menyebut kuat dugaan bahwa PT. Balicont bukanlah perusahaan asuransi sosial yang tidak perlu memerlukan izin dari menteri Keuangan. “Kami punya data perusahaan asuransi yang bukan asuransi sosial. Dulu ada 46 perusahaan, tapi PT. Balicont tidak terdaftar,”kata saksi lagi.

Selain menemukan nama Parisadnyana, saksi juga mengatakan menemukan nama Ir. I Gusti Ayu Raka Perdani Kesuma. Kata saksi, Ir. I Gusti Ayu Raka Perdani Kesuma saat itu menjabat sebagai kepala cabang PT. Balicont Denpasar. “Saya hanya melihat dari beberapa dokumen yang kami temukan. Saya tidak pernah bertemu dengan Ir. I Gusti Ayu Raka Perdani Kesuma sampai dia dijadikan terdakwa,” tegasnya. W-007

Sidang 2 Kilogram Ganja, Terdakwa Ajus Makin Terpojok

DENPASAR-Fajar Bali Sidang kasus narkoba dengan barang bukti ganja kering seberat 2 kilogram yang menyeret tiga orang sebagai terdakwa yaitu, AA.NGR. Bagus Jaya Permana alias Ajus, Firly Man Yasa, dan Yan Lion Putra Wijaya makin seru. Sebab, fakta terungkap bahwa ganja sebanyak itu adalah milik terdakwa Ajus sudah mulai menguat.

Pada persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Lion Putra Wijaya membongkar semuanya. Bahkan sebelum kasus ganja ini, Ajus sempat juga menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepadanya. Dikatakan Lion, selain menitipkan sabu, Ajus juga memberinya beberapa plastik klip kosong dan juga sebuah timbangan. “Saat menitipkan sabu, Ajus menelpon meminta saya untuk datang ke rumahnya. Ini terjadi sekitar bulan Juni,” kata Lion dihadapan majelis Hakim pimpinan Hasoloan Sianturi.

Sedangkan untuk ganja, dikatakan Lion, Ajus datang sendiri ketempatnya dengan membawa tas yang terbuat dari kertas.

“Saat tiba ditempat saya Ajus bersama saya membersihkan ganja itu dan memasukan dalam platik klip,” jelas Lion lagi.

Diakuinya, dari 2 kilogram ganja yang dibawa Ajus ketempatnya, tidak semuanya dimasukan dalam plastik klip. “Ada 1 plastik klip berisi ganja yang dibawa pulang oleh Ajus,” jelas Lion lagi. Tapi majelis hakim tidak percaya begitu saja bila Ajus menitipkan ganja kepada terdakwa. “Terdakwa tahu ganja itu adalah barang terlarang. Tapi kenapa terdakwa mau dititipi,” tanya Hakim Hasoloan Sianturi.

Terdakwa mengatakan mau menerima titipan itu karena merasa teman dekat dengan Ajus, apalagi Ajus adalah orang yang baik. “Saya kasihan lihat Ajus. Dia menitipkan barang itu karena katanya orang tuanya sudah tahu,”jawab terdakwa Lion.

Namun sayang, Liong mengaku tidak pernah tahu dari mana Ajus mendapat barang haram itu. Sementara dari pengakuan terdakwa Firly Man Yasa, ganja 2 kilogram yang menjadi barang bukti itu adalah ganja yang didatangkan dari Jakarta atas permintaan Ajus. Tapi Ajus tetap kekeh bahwa barang itu bukan miliknya, melainkan milik Firly yang dititipkan padanya.W-007

DOMPET Dana Punia

DAFTAR NAMA PENYUMBANG NO.

3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540

NAMA

Dispenda Provinsi Bali Kabupaten Bangli Dra. Ni Nyoman Seriati,M.Si Dra. Ni Nyoman Sukemi I wayan Wenten,S.Sos I Gst Bagus Wirya Putra,SIP Manuel Setia Liem I Wayan Suparwa,SH I Gusti Putu Mulyadi Nyoman Tri Uda Wilantara,SH I Nyoman Sumerta I wayan Sana,S.Sos I gede Paramartha Wijana,SE Anak Agung Gde Mahaputra,SE I Nyoman Togog I Wayan Adi Sedana ,Amd I Nengah Marjaya I Ketut Tokol I Nyoman Dana A.A Gede Putra Wiadnyana I Gusti Putu Anom Wedana I Gusti Agung Ayu Puspawati K. Dwija Negara I Nengah Ruji Artha Total

Jumlah Yang Diterima Hari ini Saldo Per 30 Oktober 2014 Total Keseluruhan

ALAMAT

JUMLAH

Badung Denpasar Denpasar Gianyar Bangli Tabanan Tabanan Denpasar Denpasar Gianyar Badung Bangli Gianyar Bangli Tabanan Bangli Bangli Bangli Bangli Bangli Bangli Bangli Rp

Rp 50,000 Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 25,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000 Rp 15,000

Rp Rp Rp

395,000 131,563,000 131,958,000

395,000

FAJA R BALI

JUMAT, 31 OKTOBER 2014  Tahun XV

Pesta Cimeng Empat Diamankan, Disita 750 Gram Ganja Kering

Anak Pejabat BPN Diciduk Jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar membekuk anak seorang pejabat dilingkungan Badan Pertanahan Negara (BPN) yang berdomisili di Jakarta Pusat.

DENPASAR-Fajar Bali Remaja berinisial AK (15) ditangkap saat membawa paket ganja seberat 750 gram diseputaran Pasar Tegallang Jalan Gunung Lumut, Denpasar, Senin (27/10) malam. Selain menangkap tersangka AK, petugas juga menangkap 3 tersangka lain usai pesta cimeng.

Penangkapan AK ini ber-

dasarkan hasil penyelidikan Unit 1 Sat Narkoba Polresta Denpasar yang menerima informasi adanya pesta cimeng diseputaran Pasar Tegallang Jalan Gunung Lumut, Padangsambian, Denpasar sekitar pukul 20.00 Wita.

Jajaran buser dipimpin Kanit 1 AKP Agus Trisnadi melakukan pengejaran dan pengintaian.

Hasil penyelidikan, petugas menemukan dua orang remaja, AK dan AP, sedang membawa tas sekitar pukul 20.00 Wita. “Mereka sepertinya lagi menunggu seseorang. Kami terus memperhatikan. Begitu mereka akan pergi, kami langsung tangkap,” ujar sumber dilapangan pada Kamis (30/10) kemarin.

Sumber mengatakan keduanya mabok usai pesta cimeng.

Bahkan saat digeledah, AK dan

AP terlihat mabok dan bicaranya tidak karu-karuan.

Diduga akibat pengaruh ganja kering tersebut. Bahkan, keduanya terkesan tidak takut ditangkap polisi. Kendati demikian, setelah barang bawaannya digeledah, di dalam tas tersangka AK, petugas menemukan paketan plastik besar yang didalamnya berisi 750 gram ganja kering.

“Tersangka AK bicaranya ngacau, bahkan plin-plan. Awalnya dia mengaku ganja miliknya tapi kemudian dia bantah katanya punya temannya,” ujarnya.

Setelah didesak petugas, tersangka AK mengaku ganja tersebut dibeli dari temannya yang kini masih diburu polisi.

Ganja tersebut akan dijual untuk melengkapi kebutuhannya selama di Bali.

Selanjutnya, petugas menggiring tersangka AK ke tempat tinggalnya di Lumut Indah Homestay Kubu Indah, Padang Sambian Denpasar.

Di kamar Homestay Kubu Indah tersebut, petugas tidak mendapatkan barang bukti narkoba. Tapi petugas mengamankan dua teman tersangka yang tinggal di kamar sebelah, yakni Jerry dan Faris.

Di kamar itu, petugas menemukan barang bukti ganja kering yang kini sudah disita Sat Narkoba Polresta Denpasar.

“Mereka ini satu jaringan, tersangkanya ada 4 dan masih diperiksa,” jelas sumber.

Hasil interogasi petugas, tersangka AK yang beralamat tetap di Perum Bumi Mutiara Blok JG, Bogor, Jawa Barat itu mengaku

bahwa keberadaannya di Bali untuk sekedar liburan. AK sendiri mengaku anak seorang pejabat BPN Jakarta Pusat dan ibunya bekerja sebagai notaris.

“Dia mengaku anaknya pejabat BPN Jakarta. Keluarganya sudah dikabari terkait penangkapan ini,” ujar sumber yang enggan disebut namanya itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubag Humas Polresta Denpasar AKP Sugriwo membenarkan penangkapan tersebut.

Namun dia enggan merinci siapa saja yang ditangkap termasuk anak seorang pejabat BPN Pusat, berinisial AK. “Memang benar ada tangkapan hampir sekilo ganja kering tapi saya tidak tahu apakah ada anak pejabat. Besok (hari ini,red) rilisnya ke media,” ungkapnya. R-005

Kamar Kos Pengedar Sabu Digerebek DENPASAR-Fajar Bali Bekerjasama dengan buser Polsek Negara, jajaran Polsek Denpasar Selatan membekuk seorang pengedar narkoba, Ibram Efendi alias Olan (38) di rumah kosnya di Jalan Gelogor Carik Gang Ratna Sari II nomor 21, Pemogan Denpasar, Rabu (29/10) lalu. Barang bukti yang disita petugas yakni 29 paket sabu-sabu seberat 100 gram.

Penangkapan tersangka Olan berawal dari pengejaran jajaran buser Polsek Kota Negara yang menarget tersangka Olan dalam kasus pencurian. Dari deteksi petugas, tersangka Olan kabur ke Denpasar.

Setelah berkoordinasi dengan Polsek Densel, tim gabungan langsung melakukan pengerebekan di rumah kos tersangka Olan di Jalan Glogor Carik, Gg Ratna Sari II nomor 21 Pemogan, Denpasar, sekitar pukul 21.00 Wita.

“Tersangka Olan ditangkap tanpa perlawanan di kamar nomor 10 di lantai dua yang dia sewa,”ujar Kapolsek Densel Kompol Nanang Pri Hasmoko didampingi Kanit Reskrim Iptu Hendi Septiadi, Kamis (30/10)

kemarin.

Dalam penggeledahan di kamar kos Olan, petugas menemukan paketan sabu siap edar.

Barang bukti yang disita yakni 100 gram sabu-sabu yang masing-masing dikemas menjadi 15 paket kotak besar (terisolasi), 13 paket kotak kecil (terisolasi) dan 1 paket terpisah seberat 0,38 gram.

Selain serbuk kristal bening, turut diamankan sebuah tas kulit, satu timbangan elektrik, token Bank Mandiri, tiga isolasi, HP, plastik klip, satu alat hisap atau bong dan kotak kaca berisi alumunium foil.

Kompol Nanang menduga, tersangka Olan merupakan pengguna sekaligus pengedar narkoba. Kini, petugas masih mendalami darimana tersangka Olan membeli sabu-sabu tersebut. “Masih didalami keterangan tersangka, kami duga dia pengedar narkoba,” tegas mantan Kapolsek Kuta Selatan ini.

Kompol Nanang mengatakan, tersangka Olan adalah residivis kasus pencurian dan pemberatan.

Diketahui, awal Nopember nanti, tersangka genap dua bulan bebas dari LP Kerobokan. R-005

FB/HS

PENGEDAR-Dikejar dalam kasus pencurian, tersangka Olan ditangkap di kamar kosnya dengan barang bukti sabu seberat 100 gram.

Pelajar Tepergok Mencuri

NEGARA-Fajar Bali Pelaku pencurian yang masih berstatus pelajar diamankan petugas kepolisian. Gusti NDJ (17) warga Kelurahan Banjar Tengah, Negara tertangkap ketika mulai bereaksi di sebuah toko yang disatroninya. Lantaran ketahuan, anggota jajaran Reskrim Polres Jembrana langsung mengamankannya, Selasa (28/10).

Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Gusti Made Sudarma Putra didampingi Kasubag Polres Jembrana AKP Wayan Setiajaya seizin Kapolres Jembrana, Kamis (30/10) kemarin menjelaskan pelajar kelas XII di salah satu SMK swasta di Jembrana tersebut, tertangkap ketika anggota ketika operasi kring serse Polres

Jembrana, sekitar pukul 23. 45 wita. Saat itu, anggota sedang patroli di Jalan Saestuhadi Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara. “Ketika itu, anggota melihat ada orang jalan mengendapendap di sekitar toko milik Gusti Ngurah Alit Parwata,”ujarnya.

Tak berlangsung lama, lelaki itu memanjat tembok pagar lalu menghilang. Menaruh curiga, petugas berusaha memanggil pemilik toko untuk segera membuka tokonya. Setelah diselidiki ternyata, pencuri yang masih berstatus pelajar tersebut, ketahuan berada di dalam toko.

Ketika diperiksa, pelaku mengaku hendak mengambil rokok, namun keburu ketahuan. Atas perbuatan tersebut, pelaku dijerat pasal 363 junto 53 KUHP. W-003

DENPASAR-Fajar Bali Kapolda Bali Irjen Pol AJ. Benny Mokalu mengganti tiga Kapolres diwilayah Badung, Tabanan dan Buleleng. Mereka adalah Kapolres Badung AKBP Komang Suartana SIK, AKBP Dekananto Eko Purwanto SIK dan AKBP Benny Arjanto SIK. Mutasi tiga perwira ini berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Kapolri, Jendral Polisi Sutarman dengan nomor; ST/2/140/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.

Sumber Polda Bali menyebutkan, dalam TR Kapolda Bali, AKBP Komang Suartana SIK dimutasi menjabat Kapolres Tabanan menggantikan posisi AKBP Dekananto Eko Purwanto. Jabatan lama AKBP Komang Suartana dipercayakan kepada AKBP Toni Binsar Marpaung, mutasi dari Polda NTT. Sementara, AKBP

Dekananto digeser menjabat Wakil Direktur Intelkam Polda Bali.

Kapolres Buleleng, AKBP Benny Arjanto dimutasi ke jabatan baru di Lemdikpol Polri. Posisi Kapolres Buleleng yang ditinggalkannya akan diduduki oleh AKBP Kurniadi, alumni Akpol 1993 yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Bali. “Sertijab akan dilakukan minggu depan,” kata sumber. Pergantian jabatan ini dibenarkan Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hery Wiyanto Kamis (30/10) kemarin. Menurut Kombes Hery pergantian ini untuk penyegaran ditubuh Polri. Dengan adanya pergantian ini diharapkan para perwira menengah dimutasi segera beradaptasi dilingkungannya yang baru. R-005

Tiga Kapolres Diganti

659/X/GLH

 Pemimpin Umum Perusahaan: I Gusti Made Arya Wisnu Mataram  Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Direktur Perusahaan: I Gusti Agung Galuh Ardhaningrat, SE  Redaktur Pelaksana: Gusti Agung Paramita  Koordinator Liputan: Ida Bagus Kresna Dhana  Redaktur: Ida Bagus Putu Bagus, Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Supriyono Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Zohra  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius, Hery Subagio, Ayu Diah, Rony P. Bagus, Agung Gde, Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gde Sarjana (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Budiasa (Karangasem), Eflin, Marianus  Fotografer :Redy  Sekretaris Redaksi: Merta Yoga  Iklan: Ida Bagus Sudarsana, Kasturi, Supartini, Mikayanti  Keuangan: IGPA Putri Juliawati  Manajer Pemasaran dan Sirkulasi : IB. Sudarsana  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

FAJA R BALI JUMAT, 31 OKTOBER 2014 l TAHUN XV

Simakrama Gubernur 1 November Digelar di Kantor Gubernur DENPASAR-Fajar Bali Setelah mengalami penundaan, Simakrama bersama Gubernur Bali kembali akan dilaksanakan pada Sabtu 1 November 2014.

Jika sebelumnya Simakrama dilaksanakan di Wantilan Gedung DPRD Provinsi Bali, Simakrama kali ini akan dilaksanakan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Demikian disampaikan Kepala Biro FB/DIAH Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra Gede Mahendra Putra dalam siaran persnya, Rabu (29/10). Menurut Mahendra pemindahan lokasi ini guna memberi suasana baru dan penyegaran. “Saya harap perubahan lokasi ini dapat mengundang antusiasme masyarakat untuk hadir,” ungkap Dewa Mahendra.

Lebih jauh menurut Mahendra, Simakrama rutin ini digelar dalam upaya untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai program Bali Mandara Jilid II yang sudah diluncurkan oleh Pemprov Bali. Masukan yang diperoleh akan dijadikan evaluasi bagi penyempurnaan program Bali Mandara selanjutnya. Tidak ada yang berubah pada tatacara Simakarama. Bagi para masyarakat yang ingin bertanya atau menyampaikan aspirasinya dipersilahkan untuk melakukan registrasi pada pukul 08.00 wita. Sedang simakrama sendiri akan dimulai pukul 09.00 wita.

“Bapak Gubernur akan hadir bersama Bapak Wakil Gubernur dengan didampingi para Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Bali. Simakrama akan ditutup pada pukul 12.00 wita dengan diakhiri Tri Sandhya dan makan siang bersama,” ujar Mahendra.

Bagi masyarakat yang tidak dapat hadir dapat mendengarkan dan menyimak acara tersebut melalu RRI Denpasar dan melalui video streaming www.birohumas.baliprov.go.id pada jam yang sama. W-019*

Literasi Media sebagai Wadah Kembangkan Generasi Muda yang Kritis

FB/DIAH

LITERASI MEDIA-Pemprov Bali menggelar literasi media yang mengusung tema “Masyarakat Cerdas, Pers Berkualitas” dan Sub. Tema “Mari Cerdas Memahami Media”, Kamis (30/10) bertempat di Balai Penelitian Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar.

DENPASAR-Fajar Bali Media sebagai sarana penyampaian dan penyebarluasan informasi sangat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi yang sedang berkembang. Namun seiring perkembangan jaman globalisasi serta perkembangan media baik cetak maupun elektronik, masyarakat dituntut untuk pintar dalam memilah media yang berkualitas sehingga bisa memberikan informasi yang objektif, seimbang dan tidak berat sebelah.

Beranjak dari kenyataan tersebut, kegiatan Literasi Media yang merupakan tindak lanjut dari Focus Disscusion Group (FDG) tanggal 4 Juni 2014 yang melibatkan insan media dan akademisi, diharapkan bisa menjadi wadah untuk mengembangkan generasi muda yang kritis terhadap isi media serta mengembangkan pemahaman tentang pers yang berkualitas di tengah dinamika sosial, era keterbukaan informasi dan kebebasan pers saat ini. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Literasi Media Tahun 2014 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Penyaringan Data dan Informasi Biro Humas Setda Provinsi Bali, I Wayan Badung Adiyasa, AP, SH, MH mewakili Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, dalam kesempatan wawancaranya di sela-sela acara literasi media yang mengusung tema “Masyarakat Cerdas, Pers Berkualitas” dan Sub. Tema “Mari Cerdas Memahami Media”, Kamis (30/10) bertempat di Balai Penelitian Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar.

“Kita sangat berharap kegiatan ini akan bisa meningkatkan keterampilan generasi muda terhadap isi media serta mengajak generasi muda untuk cerdas dalam memahami dan menyebarluaskan informasi yang bersifat mendidik, menghibur, profesional dalam hal penyampaian informasi,” harapnya.

Badung Adiyasa menambahkan, untuk tahun 2014 panitia berencana mengadakan literasi media sebanyak 3 kali, dimana telah dilaksanakan 2 kali yakni Tahap I dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2014 bertempat di Hotel Puri Nusa Indah dengan peserta dari Kota Denpasar, Tahap II dilaksanakan tanggal 18 September 2014 bertempat di Hotel Neo, Gatsu Barat dengan peserta dari Kabupaten Badung. Setiap tahapan melibatkan peserta sebanyak 100 orang dan untuk tahap III ini dengan peserta dari siswa-siswa serta pemuka agama dari Kabupaten Gianyar khususnya kecamatan Sukawati.

Narasumber yang dilibatkan dalam Literasi Media tahap III ini adalah Anak Agung Gede Rai Sahadewa, SH yang merupakan ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bali dengan materi “ Cara Aman dan Kritis Dalam Menggunakan Media” dan Drs. Budiharjo dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali dengan materi “Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Media yang Berkualitas”.

Rai Sahadewa dalam paparannya menyampaikan masyarakat harus memiliki cara aman dan kritis menggunakan media yakni dengan memilih program acara sesuai usia, baik dan bermanfaat, batasi waktu menonton (2 jam sehari), menonton mindfulness, kritis bila ada siaran yang buruk serta segera mengadu ke Komisi Penyiaran Indonesia/Daerah karena mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Sementara Budiharjo menyampaikan, di era banjir informasi saat ini, masyarakat harus mampu seperti wartawan, memilah dan memilih informasi yang bermanfaat sehingga masyarakat bisa membedakan mana media yang jujur memberikan informasi dan mana yang hanya sekedar memberitakan tanpa memperhatikan etika jurnalistik.

Dari diskusi yang berlangsung, kebanyakan peserta mengeluhkan saat ini media cetak maupun media elektronik sering berat sebelah dalam pemberitaan serta cenderung berpihak, selain itu mereka mengeluhkan tayangan yang bersifat SARA, perselingkuhan, dan memamerkan harta yang sangat memberikan pengaruh negatif terutama untuk anak-anak.

Menanggapi hal tersebut, Rai Sahadewa dan Budiharjo menekankan agar masyarakat benar-benar cerdas dan untuk tayangan-tayangan tertentu. Rai Sahadewa menegaskan bahwa selama ini KPI telah melayangkan teguran tertulis kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan bahkan dengan sanksi pemberhentian tayangan tersebut sampai lembaga tersebut bisa benar-benar membenahi konten acara yang ditayangkan sehingga tidak akan meracuni masyarakat. W-019*

KOTA PLUS

3

Rawan Lakalantas, Dishub Diminta Pasang TL di Dua Persimpangan Pe r s i m p a n g a n J a l a n Ratna – WR Supratman dan Persimpangan Jalan Sugianyar – Jalan Udayana, dinilai cukup rawan kecelakaan lalu lintas.

Bahkan kecelakaan yang terjadi di persimpangan tersebut kerap merenggut nyawa.

DENPASAR-Fajar Bali Mencermati kondisi tersebut para anggota DPRD Kota Denpasar meminta Dishub untuk menempatkan lampu pengatur lalu lintas atau traffic light (TL) di kedua perempatan tersebut. “Jika sudah sering terjadi peristiwa, baik itu macet atau bahkan kecelakaan apalagi sampai memakan korban, saya pikir sudah seharusnya Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan gerakan atau hal untuk mencegah itu terjadi kembali. Jangan hanya dibiarkan saja dan sekedar terima laporan saja,” ungkap wakil ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, Kamis (30/10).

Politisi asal Sanur ini mengaku sering mendapat pengaduan dari masyarakat di dua persimpangan ini sering terjadi kecelakaan. Kalau memang tidak memungkinkan ditempatkan TL lagi, dengan alasan jarak dengan TL lainnya terlampau dekat. Pihaknya meminta mengoptimalkan petugas Dishub.

“Kalau tidak dengan rambu,

FB/CAR

RAWAN KECELAKAAN- Salah satu persimpangan jalan yang diusulkan dipasangi Traffic Light (TL) lantaran sering terjadi kecelakaan

petugas dong yang ditempatkan. Fungsikan mereka (petugas dishub) dengan semestinya jangan hanya asal rekrut saja.

Apalagi jumlahnya banyak,” ucap ketua DPD Partai Golkar Kota Denpasar ini.

Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra, juga meminta Dishub harus fokus pada kinerja.

“Jangan terlalu banyak program, tapi focus saja pada program yang ada yang menyangkut publik,” terangnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar ini mengaku sependapat jika di Denpasar ditambah penempatan TL, tidak hanya di dua persimpangan tersebut. “Kalau perlu anggarkan saja lebih banyak,

jika memang dipandang diperlukan dan untuk kepentingan publik,” imbuhnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Nyoman Sustiawan, ketika dikonfirmasi mengaku menerima usulan dan saran dari dewan tersebut. Pihaknya menegaskan penempatan TL di sebuah

persimpangan tidak berdasarkan jarak dekat atau jauhnya.

“Tentang usulan di dua tempat ini (perempatan Ratna dan Sugianyar-Udayana) akan kami tindaklanjuti. Pertama kami akan lakukan survei dulu ke lapangan, setelah itu baru dikaji apakah memungkinkan dari segi lalu lintasnya,” jelasnya.R-004

Antisipasi Jeratan Hukum

64 Prajuru Desa Pakraman Ikuti Pembekalan DENPASAR-Fajar Bali Untuk menghindari jeratan hukum dalam pengelolaan dana hibah, Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Kecamatan Denpasar Selatan membekali para prajuru Desa Pakraman Denpasar Selatan ‘ilmu’ cara mengelola dana hibah. Pemberdayaan Prajuru Desa Pakraman se-Kecamatan Denpasar Selatan ini, berlangsung Kamis (30/10) di Gedung Madu Sedana Banjar Madura Intaran Sanur.

Ketua Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Denpasar Selatan, I Made Sutama mengatakan, Pemberdayaan Prajuru Desa Pakraman ini untuk memberikan pemahanan dan pelatihan tentang mengelola dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar maupun Provinsi Bali. Sehingga mereka berhati-hati dalam mengelola dana tersebut sesuai dengan program kerja dan secara langsung dapat dinikmati masyarakat. “Dengan pelatihan ini dapat mengantisipasi para Penjuru Desa Pakraman terjerat masalah hukum dalam mengelola dana hibah yang diberikan pemerintah,” ungkapnya.

Ditekankan, tugas-tu-

FB/CAR

ANTUSIAS-Para Prajuru Desa Pakraman se-Denpasar Selatan sangat antusias mengikuti pembekalan antisipasi jeratan hukum dalam mengelola dana hibah

gas Prajuru Desa Pakraman akan lebih meningkat terus pada tahun-tahun mendatang, apalagi memasuki zaman globalisasi. Masalah yang sering timbul akibat globalisasi seperti kasus-kasus adat. Pelati-

han ini dilaksanakan selama dua hari dengan materi yang berbeda-beda di antaranya, Sabha Upadesa tentang peranan pemerintah dengan adat budaya yang berkaitan dengan tugas-tugas Desa Pakraman

Cara DKP Badung Memeriahkan HUT Mangupura ke-5

yang dibawakan oleh Kadis Kebudayaan Kota Denpasar.

Selain itu materi juga disampaikan oleh Majelis Utama Desa Pakraman.

Sedangkan Inspektur Daerah Kota Denpasar memberi-

kan materi tentang pertanggungjawaban dana hibah sehingga Prajuru Desa Pakraman tidak tersangkut kasus hukum.

Tentang keagamaan diberikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar.

Peserta yang mengikuti Pemberdayaan Prajuru Desa Pakraman ini sebanyak 64 orang dari 44 Desa Pakraman yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan.

Camat Denpasar Selatan, AA Gede Risnawan mengatakan, pelaksanaan Pemberdayaan Prajuru Desa Pakraman merupakan tindak lanjut dari apa yang telah dilaksanakan di Bedugul beberapa waktu lalu.

Untuk itu perlu adanya penyegaran dengan perkembangan situasi wilayah saat ini, sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan.

Setelah pemberdayaan, Prajuru Desa Pakraman diharapkan dapat memback up permasalahan pembangunan yang ada di Desa Adat. “Pemberdayaan Prajuru Desa Pakarman juga dapat mengatasi permasalahan yang sering terjadi seperti masalah kependudukan, kebersihan, lingkungan, kemacetan lalu lintas dan lainnya,” terang Risnawan.R-004

Secara Swadaya dan Mandiri, Daftarkan 700 Karyawan ke BPJS Kemeriahan Hari Ulang Tahun (HUT) Mangupura ke-5 tahun 2014 diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan.

Hampir seluruh SKPD terlibat dengan mengusung tema yang tentunya berbeda-beda. Mulai dari bermacam perlombaan berkonsep seni dan budaya, sampai ke kegiatan sosial yang langsung menyentuh ke lapisan masyarakat.

MANGUPURA-Fajar Bali Ketika hampir sebagian besar SKPD memeriahkan HUT Mangupura dengan menggelar berbagai acara perlombaan dan kegiatan sosial, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Badung justru memiliki konsep lain, yakni secara swadaya dan mandiri telah mendaf-

tarkan seluruh karyawannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Konsepnya kita menggelar Gebyar BPJS Mangupura. Kita sudah daftarkan seluruh karyawan DKP Badung.

Dan spesialnya, jika tidak ada halangan dalam waktu dekat ini (sebelum puncak acara HUT Mangupura) Bapak Bupati AA

FB/HERY

Putu Eka Merthawan

Gde Agung yang akan menyerahkan langsung kartu BPJS tersebut ke karyawan DKP,” ujar Kepala DKP Badung, Putu Eka Merthawan.

Kembali dijelaskan Eka Merthawan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 1 Juli 2015, PNS dan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah wajib mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk didaftarkannya seluruh karyawan DKP Badung, diakuinya memang tidak di back up oleh Pemkab Badung, karena semuanya murni dilakukan secara mandiri dan swadaya. “Biayanya dari kami (DKP Badung) semua. Tiap bulannya memang ada potongan sekitar Rp 160 ribu. Tujuannya, dengan telah terdaftar di BPJS tersebut nantinya kesehatan dan ketenagakerjaan karyawan DKP Badung akan terjamin,”

kata Eka Merthawan.

DKP Badung memang lebih memfokuskan kemeriahan HUT Mangupura tahun ini, dengan konsep pendaftaran karyawannya di BPJS. Namun nampaknya tidak sampai di situ saja, karena kembali dijelaskan Eka Merthawan, bahwa DKP juga sudah menyiapkan beberapa kegiatan lain untuk turut memeriahkan HUT Mangupura. “Konsep kegiatan lain untuk memeriahkan HUT Mangupura tahun ini adalah harus murah, bermanfaat dan bergema serta mudah dilakukan. Namun kegiatan apa yang akan kita (DKP) gelar, itu masih kita rahasiakan. Nanti saja kalau sudah waktunya, media akan kita kabari,” tutup Eka Merthawan W-014 Layouter: Zohra

DAERAH

4 2.000 PNS Bangli Disumpah BANGLI-Fajar Bali Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib mengucapkan sumpah atau janji PNS. Tujuannya tiada lain agar PNS terikat dengan aturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan PNS yang berkompeten dan profesionalisme dalam mengemban amanah sesuai dengan tugas dan fungsi PNS. Demikian disampaikan Bupati Bangli I Made Gianyar, SH.,M.Hum, saat mengambil janji dan sumpah 2.000 orang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, Kamis (30/10). Acara yang dipusatkan di Lapangan Kapten Mudita Bangli, juga dihadiri oleh Plt. Sekda Kabupaten Bangli Drs. Bagus Rai Darmayudha, MM dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Lebih lanjut Bupati Made Gianyar mengatakan, pengambilan sumpah ini merupakan kode etik dari setiap PNS, sehingga jangan hanya dipandang sebagai formalitas atau tidak memiliki makna. Sambung Bupati Made Gianyar, tugas seorang PNS adalah menjalankan kegiatan kedinasan sesuai dengan bidang kepegawaiannya. Terlebih PNS merupakan aparatur negara yang diharapkan dapat bertindak secara profesional dan proporsional dengan menjauhi segala bentuk KKN. Lebih dalam Bupati Made Gianyar menekankan, sumpah janji PNS merupakan pernyataan kesanggupan PNS untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan. Oleh karenanya setiap PNS yang telah disumpah wajib melaksanakan sumpah yang diucapkan selama masih berkedudukan sebagai PNS. “Kita yakin PNS yang telah bersumpah adalah PNS yang terdidik, terlatih dan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pekerjaannya. Mudah-mudahan PNS yang baru disumpah ini mampu mengambil perannya dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Bangli,”harapnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bangli Ni Putu Koesalireni SH.,MT mengatakan, dasar pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji PNS ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dikatakan juga, jumlah PNS yang diambil sumpahnya ini sebanyak 2.000 orang, terdiri dari 25 orang PNS dari Golongan IV, 364 orang PNS Golongan III, 1.347 orang PNS dari Golongan II dan 264 orang PNS dari golongan I. Menurutnya, pengambilan sumpah PNS massal ini dilaksanakan, mengingat pengambilan sumpah dan janji PNS di Kabupaten Bangli terakhir kali dilaksanakan pada tahun 1999. “Kita berharap PNS yang baru diambil sumpahnya, mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,”harapnya.W-002*

FAJA R BALI

JUMAT, 31 OKTOBER 2014 l Tahun XV

Banyak UKM di Karangasem ‘Mati Suri’ Diskop dan UKM Gelar Gerakan 1.000 UKM Masih tingginya angka Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mati suri di Karangasem, menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Koperasi dan UKM Karangasem.

Untuk itu Dinas Koperasi dan UKM berencana menggelar gerakan 1.000 UKM di Karangasem.

AMLAPURA-Fajar Bali Aksi atau gerakan 1.000 UKM digelar sekaligus untuk mengetahui kenapa UKM di Karangasem tidak bisa berkembang selama ini. Apa kendalanya. “Iniah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu,”kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Nengah Mindra,Kamis (30/10) kemarin.

Dikatakan, dengan gerakan 1.000 UKM nanti, pihaknya bisa mengetahui alasan UKM di Karangasem tidak bisa

I Nengah Mindra

FB/BUDIASA

berkembang baik. Jika sudah ditemukan permasalahannya itu, barulah dicarikan solusi untuk menghidupkan kembali UKM-UKM yang mati suri. Apakah perlu suntikan penguatan modal, perlu pelatihan pembinaan dalam bidang kompetensi atau peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)? “Inilah yang perlu diketahui terlebih dahulu,” ujar mantan Kabag

Ekonomi Setda Karangasem ini.

Mindra juga mengatakan, dalam tiap tahun Dinas Koperasi dan UKM terus menerus melakukan pembinaan-pembinaan terhadap UKM yang tersebar di seluruh Kabupaten Karangasem. Namun UKM-UKM tersebut ada yang mati dan ada juga yang berkembang. Tak berkembangnya UKM tersebut kemungkinannya tidak bisa bersaing dan tidak bisa mengikuti perkembangan.

Selain itu, untuk membangkitkan perkembangan UKM ini, juga diperlukan tambahan modal. “Dari pemerintah sendiri pendanaan terhadap UKM perlu ditambah lagi. Ini untuk membangkitkan perekonomian secara menyeluruh dalam bidang koperasi, LPD, dan UKM,” ujar I Nengah Mindra.

Selama ini, menurut Mindra, bila dikaji secara umum ditahun anggaran 2014, anggaran yang digelontorkan di Dinas Koperasi dan UMK masih sangat

Anggota Polres Klungkung Mendapat E-KTA

Dianggap Perparah Kerusakan Tebing

Pol PP Kembali Obokobok Penggali Padas GIANYAR-Fajar Bali Lantaran dianggap memperparah keberadaan tebing di sepanjang sungai di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja kembali menggelar sidak para penggali tebing itu.

“Kawasan ini merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan, kalau keadaan tebing parah bisa rusak DAS itu,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar I Gde Daging, Kamis. Ia mengatakan untuk itu pihaknya terus melakukan sidak kepada para penggali batu padas yang merusak aliran sungai tersebut.

Sebelumnya di lokasi tersebut Pol PP juga melakukan sidak kepada penggali batu padas. Sidak itu dilakukan lantaran aktivitas penggalian batu padas yang limbahnya dibuang ke aliran sungai sehingga mengakibatkan sungai menjadi kotor dan kumuh. “Sidak ini terkait adanya keluhan masyarakat karena air yang mengalir di obyek wisata Tegenungan berwarna keruh, padahal tidak ada hujan atau banjir,” kata Suala Susila, salah seorang petugas Pol PP. Pihaknya menertibkan usaha galian tersebut dengan menyita 1 buah mesin pompa air dan memberikan surat peringatan agar tidak melakukan penggalian dan pembuangan limbah ke sungai. Selanjutnya, pemilik usaha mendapatkan pembinaan agar tidak mengulangi usahanya yang menyebabkan air sungai tercemar.

“Sidak ini untuk menegakkan Perda No. 12 Tahun 1992 tentang kebersihan dan ketertiban umum,” jelas Suala Susila.

Seperti diketahui, obyek wisata air terjun Tegenungan Desa Kemenuh menjadi salah satu daya tarik yang kerap dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Namun, akhir-akhir ini aliran air sungai berwarna keruh dan merusak pemandangan air terjun. Padahal tidak ada hujan bahkan banjir. Dengan penertiban ini diharapkan, warna air kembali normal dan wisatawan bisa menikmati pemandangan air terjun dengan nyaman. W-005

FB/SARJANA

E-KTA-Anggota Polres Klungkung mendapat sosialisasi E-KTA yang juga berfungsi sebagai ATM.

SEMARAPURA-Fajar Bali Seluruh anggota Polri Klungkung bakal mendapat Elektronik Kartu Tanda Anggota (E-KTA).

Kartu ini selain berfungsi sebagai tanda anggota kepolisian, juga berfungsi sebagai alat penarikan uang tunai pada ATM. Terkait hal itu, Kamis (30/10) kemarin dilakukan sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Klungkung AKBP Wayan Sri Yudatni Wirawati dan Kacab BRI Klungkung Prayitno. Kapolres Yudatni Wirawati menjelaskan, sosialisasi E-KTA tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan Mabes Polri dengan BRI, sehingga Polres Klungkung juga wajib menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan

memberikan E-KTA bagi setiap anggota.

“KTA ini menggunakan sistem elektronik yang dilengkapi dengan chip dan magnetic stripe yang memiliki fungsi sebagai kartu anggota dan bisa digunakan sebagai ATM, uang elektronik, alat bayar non tunai dan data berjalan riwayat hidup pemegang kartu,” terang Yudatni Wirawati. Kapolres juga menjelaskan bahwa E-KTA tersebut memiliki manfaat yang sangat besar, termasuk berisi identitas lengkap pemegang E-KTA. Kepala Cabang BRI Klungkung Prayitno menjelaskan E-KTA Elektronik Polri bisa digunakan pada 19.000 ATM BRI yang ada di

seluruh Indonesia. “Termasuk bisa digunakan di ATM yang berlogo ATM Bersama atau ATM Link dan Prima,” terang Prayitno.

Sedangkan untuk alur penerbitan E-KTA melalui Polda dengan up date data pribadi anggota pada sistem informasi personil Polri dan data ini dikirim ke SSDM Mabes Polri. Setelah data lengkap, Mabes akan mengirimkan data ke BRI untuk dicetak E-KTA. Sedangkan Div STO KP BRI akan melakukan cetak nama dan foto untuk cetak E-KTA. Setelah proses cetak selesai, maka Polda akan menyerahkan E-KTA tersebut kepada anggota yang sebelumnya sudah melalui pengecekan E-KTA pada card reader yang berada di Polda Bali.W-010

GIANYAR-Fajar Bali Data penanganan kemiskinan yang tidak akurat memunculkan masalah baru dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Gianyar.

“Selama ini pendataan kemiskinan hanya normatif mengikuti standar oleh pemerintah tidak mewakili keadaan sebenarnya,” kata I Ketut Karmawan, salah satu warga Ubud, Gianyar. Ia mengatakan perlu disampaikan peranan pemerintah dalam hal ini Satuan Kerja Per-

angkat Daerah (SKPD) agar selalu meng update data-data tersebut, sehingga penanganan kemiskinan tidak monotun. Monotun yang dimaksud adalah bagi yang masuk database selalu mendapatkan bantuan, sedangkan yang tidak masuk hanya bisa gigit jari karena tidak mendapatkan bantuan. “Hal ini banyak terjadi di Kabupaten Gianyar,”jelasnya.

Saat ini, kemauan politik Kepala Daerah untuk menan-

gani kemiskinan secara maksimal perlu ditingkatkan. Paling menangani kemiskinan tidak bertumpu pada kepentingankepentingan sesaat atau jangka pendek. “Di Gianyar masih banyak data kemiskinan yang perlu diupdate,” jelas pria berkepala plontos tersebut. Dia berharap hal ini tidak disepelekan karena data sangat mempengaruhi keberadaan penanganan kemiskinan. W-005

Penanganan Kemiskinan Belum Merata

Gapura Desa

minim, yakni berkisaran Rp 2 miliar.

Itupun sudah termasuk belanja pegawai, untuk pembinaan koperasi, LPD dan UKM. Bahkan, anggaran tahun 2014 itu sudah termasuk pembelian sebidang tanah di Ujung seharga Rp 1 miliar.

“Kami berharap di tahun anggaran 2015 nanti, ada dukungan secara menyeluruh, baik dari eksekutif maupun legislatif supaya bisa membantu memfasilitasi UKM supaya lebih maju,” ujarnya lagi.

Diakui pula, dana pembinaan untuk UKM sendiri memang ada dari pusat yang dibantu dari dana dekonsentrasi dan penguatan modal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi. Hanya saja, sebutnya, dana tersebut tidak begitu besar. “Kalau dari pusat memang ada, namun masih sangat kecil. Kita berharap ditahun nanti melalui cabinet kerja presiden bisa benar-benar mengoptimalkan UKM,” ujar I Nengah Mindra. W-016

Kekeringan, Petani Subak Bebalang Gagal Tanam Padi BANGLI-Fajar Bali Kekeringan yang melanda subak-subak di Bangli akibat kemarau mengakibatkan banyaknya tanaman padi terancam gagal panen. Kondisi itu terdapat hampir di semua wilayah subak di Bangli terutama di daerah hilir. Bahkan bagi Subak Tampe Deha, Bebalang, Bangli, akibat kekeringan petani gagal bertanam padi. Benih padi dipersemaian justeru hangus terbakar teriknya matahari. Gagal tanam padi terjadi di areal sekitar 24 hektar di Tempek Umatai, Subak Tampe Deha, Bebalang, Bangli.

Kelian Tempek Umatai, Gusti Made Wirya kepada Fajar Bali, ketika ditemui di tempat persemaian benih padinya, yang letaknya di Lingkungan Petak, Bebelang, Kamis (30/10) menuturkan, bahwa Tempek Umatai sesungguhnya kini mendapat giliran bertanam padi. Karena itu petani semua membuat benih di persemaian. Tetapi dalam perjalanan waktu debit air semakin mengecil ke areal tersebut, dan kini malah tanah sudah kering kerontang. Sampai benih padi pun layu, dan kini hangus terbakar teriknya matahari. Jangankan untuk bertanam padi, sedangkan untuk bertanam palawijapun tak mungkin, karena kekeringan sudah lewat ambang batas.”Itu lihat tanah sudah pecah-pecah begitu, gimana mengolah tanah kering, jangankan tanam padi, tanam palawija ga bisa,”ujar Gusti Wirya sembari mencabutcabut benih padinya yang sudah hangus tersebut.

Dia mengatakan keadaan air semakin hari semakin mengecil dari hulu. Sebelumnya debit air dirasa cukup untuk bisa bertanam padi di sana, karena itu dia menginstruksikan kramanya untuk membuat benih. Dengan harapan kini (bulan Oktober)

sudah bisa bertanam. Tapi nyatanya kini tanah sudah tak bisa diolah, karena kekeringan.

Sementara Kelihan Subak Tampa Deha, Bebalang, Bangli I Wayan Lanus mengatakan kekeringan bukan hanya terjadi di daerah hilir di Tempek Umatai, tetapi terjadi di semua wilayah Tempek (8 Tempek).Menurut dia kekeringan sudah melebihi ambang batas, sehingga untuk bertanam palawija sudah tidak bisa. Banyak areal di subak ini yang benar-benar tidur alias tidak ditanami apa-apa, akibat kekeringan. ”Palawija pun tak bisa hidup dengan kekeringan ini, “ujarnya. Dikatakan, pihaknya sudah memberlakukan pergiliran tanam padi.

Namun demikian ternyata tidak membuat areal yang mendapat giliran tanam padi serta merta dapat bertanam padi, seperti di Tempek Umatai. Tapi dia pun tak dapat berbuat apa-apa soal kekeringan, karena hal itu merupakan faktor alam.”Kita hanya bisa berharap agar hujan segera turun, sehingga lahan menjadi produktif ,”ujarnya.

Terhadap kekeringan yang terjadi di daerah ini, anggota DPRD Bangli, I Ketut Mastrem sempat berstatemen, dan menuding banyaknya pengeboran air bawah tanah dituduh sebagai penyebab semakin parahnya kekeringan di daerah ini. Dia berharap pemerintah untuk membuat regulasi soal pengeboran air bawah tanah. Menurut dia dengan adanya pengeboran, maka air permukaan tersedot lebih cepat.

“Sifat air kan mengalir ke bawah, dengan adanya pengeboran air bawah tanah, maka air permukaan lebih cepat tersedot, “ujar Mastrem anggota DPRD Bangli asal desa Katung, Kintamani ini. W-002

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Warga Desa Kenderan Latihan Membuat Kue GIANYAR- Fajar Bali Lantaran kerajinan tangan melesu sejak 5 tahun belakangan ini, para Ibu-ibu dari keluarga kurang mampu di Desa Kenderan mendapatkan pelatihan membuat kue di Balai Banjar Tangkas, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Kamis (30/10).

“Selama ini sebagian besar warga Desa Kenderan hidup dengan mengandalkan kerajinan tangan. Namun, 5 tahun belakangan usaha kerajinan tangan menurun pesat, sehingga banyak warga yang beralih profesi,” kata Perbekel Kenderan, Dewa Nyoman Raka, Kamis.

Ia mengatakan, pelatihan bertujuan menambah pengalaman dan membuka peluang perempuan desa dalam berusaha.

Diakui, pelatihan ini merupakan usulan perempuan desa dalam musyawarah desa tahun lalu, dan diprioritaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDes) Kenderan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu sumber pendanaan berbagai kegiatan di desa termasuk pelatihan ini. “Pelatihan ini merupakan salah kegiatan yang didanai PNPM-MPd, dan diharapkan bisa mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesejahtraan warga,” ujarnya.

Pelatihan yang diselenggarakan selama 4 kali diikuti 50 peserta dari keluarga kurang mampu se-Desa Kenderan. Sedangkan 2 orang pelatihnya dibantu I Gusti Ayu Dwi Sugitariana Oka dari Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar dan Putu Andi Sri Utami mahasiswi dari Fakultas Teknologi Pertanian Unud.

Pelatihan memberikan peserta belajar membuat 14 resep panganan tradisional dari mencampur bahan hingga membungkus dan siap dijual. Biaya pelatihan

disamping menggunakan dana stimulan program juga dibantu swadaya masyarakat seperti pengadaan material, alat dan lainnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Gianyar I Made Watha mengatakan PNPM –MPd merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang menjadikan warga sebagai subjek pembangunan.

Selama 10 tahun di Gianyar, PNPM-MPd sudah banyak membantu dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa dan juga telah banyak membangun berbagai kebutuhan warga baik kegiatan fisik dan non-fisik.

Kegiatan pelatihan membuat kue tradisional ini merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai PNPM-MPd. Pelatihan ini diharapkan bisa membantu warga kurang mampu dengan harapan bisa meningkatkan pendapa-

FB/ARTAYASA

BUAT KUE-Pelatihan membuat kue di Kenderan Tegallalang membantu warga setempat.

tan dan kesejahtraan keluarga mereka. “Keberlanjutan PNPMMPd sangat dirasakan warga, walaupun PNPM-MPd belum jelas kelanjutannya pasca 2015,

namun Pemkab Gianyar sudah membentuk Program Siaga Desa Swatantra sebagai replikasi program tersebut,” terang I Made Watha.W-005 Layouter: Soma

FAJA R BALI

JUMAT, 31 OKTOBER 2014 l Tahun XV

POTRET FAJAR BULELENG

DAERAH 5 Winasa Diperiksa Tim Kejati Bali Kali Ini Terkait Penyalahgunaan Dana Beasiswa Kembali mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa berurusan dengan pihak penegak hukum. Kali ini terkait dengan penyalahgunaan beasiswa.

FB/Agus

DINILAI-Saat dilakukan penilaian lomba subak di Sepang Kelod.

Subak Abian Dinilai Tim Provinsi NILAI historis Kabupaten Buleleng sebagai daerah agraris kembali digugah Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra. Menariknya, bukan subak sawah yang menjadi sorotan Sutjidra melainkan keberadaan subak abian sebagai penopang ekonomi masyarakat khususnya kawasan dataran tinggi Buleleng.

Hal itu disampaikan Wabup Sutjidra dalam kegiatan Penilaian lomba subak abian tingkat Provinsi Bali tahun 2014 di Desa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu, beberapa waktu lalu. Kali ini subak abian Gunung Sari yang ditunjuk menjadi duta Buleleng dalam lomba subak abian tingkat Provinsi Bali 2014. Dipilihnya subak abian yang berbatasan langsung dengan Desa Pucaksari, Tabanan, karena memiliki potensi terpendam kopi dan buah manggis yang dikenal sebagai komiditi perkebunan andalan Buleleng. W–008

STISIP Margarana Bedah UU Desa

FB/Doni

SEMINAR-Anggota DPD RI asal Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, SE, M.Si menjadi nara sumber di STISIP Margarana dalam seminar nasional.

TABANAN-Fajar Bali Masih pro dan kontranya masalah UU Desa yang akan didaftarkan ke pusat menjadi perhatian serius bagi STISIP Margarana Tabanan. Dari bilik akademis, STISIP Margarana tergugah untuk ikut berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran melalui seminar nasional.

Seminar yang bertajuk “Eksistensi Desa Dinas dan Desa Adat Menjelang Pemberlakuan Undang-Undang,” menghadirkan anggota DPD RI asal Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, SE, M.Si anggota DPR RI Made Urip, dan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Patra. Para peserta seminar yang digelar Kamis (30/10) kemarin di STISIP Margarana juga dihadiri oleh mahasiswa, KNPI, sejumlah perbekel, dan lembaga adat.

Arya Wedakarna menegaskan untuk meningkatkan derajat desa adat, desa adat harus didaftar ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Pendaftaran ke Kemendagri dimaksudkan agar supaya oleh Pemerintah mengajukan desa adat (Bali) untuk dibentuk menjadi UU. “Kita tidak perlu lagi bicara soal pasal per pasal, judicial rivew soal UU (desa) itu. Intinya kita harus daftarkan desa adat untuk menaikkan derajatnya,” ungkapnya.

Menurut Wedakarna, berbicara desa adat harus berbicara niskala (Hindu) di Bali. Sementara sisi lain, UU desa hanya cocok di luar Bali. Meski UU Desa Pekraman hanya diakui oleh Perda Provinsi namun tidak diakui konstitusi nasional. Dari sisi penyaluran anggaran menurut UU desa tersebut pun hanya diperuntukkan bagi desa dinas. “Kita tidak boleh munafik, kita perlu uang. Maka tidak ada salahnya kita naikkan derajat desa adat agar memiliki hak yang sama terkait gelontor anggaran dari pusat,” ungkapnya.

Dikatakan, pendaftaran desa adat justru memperkaya asetaset adat termasuk status tanah ulayat dan aset-aset pura.

Termasuk peningkatan kesejahteraan prajuru dan alokasi anggaran upacara adat. Karena dengannya, desa adat memiliki subjek hukum yang sah dalam UU. “Soal teknisnya, kita daftarkan ke Kemendagri, oleh Kemendari diusulkan membuat rancangan UU lalu diusulkan ke DPR untuk dikaji jadi UU,” ujar mantan Rektor Universitas Mahendradata ini.

Kata kuncinya, kata dia, baik kepala desa dan bendesa adat di Bali harus bersatu mewujudkan desa adat ini dibentuk dalam sebuah undang-undang. “Agar kita memiliki pengakuan konstitusional, kita harus all out,” tandasnya.

Sementara itu Ketua STISIP Margarana, Wayan Madra Suartana mengatakan, seminar ini menyatukan perbedaan pendapat pendaftaran desa dan desa adat agar berjalan beriringan dan saling mendukung. W-004

Terjadi Kebakaran, Bupati Ingatkan Warga

NEGARA-Fajar Bali H.Satiran, warga Dusun Pangkung Tanah Desa Melaya Kecamatan Melaya terbakar pada Kamis (30/10) sekitar pukul 02.30 wita. Ditemui di rumahnya, Kamis kemari, Satiran mengaku musibah kebakaran yang menimpa rumahnya diduga dari percikan api dan muncul dari sudut barat toko yang menyatu dengan rumahnya. Di rumah tersebut, Satiran tinggal bersama istrinya, Hariani.

Api makin membumbung dan membakar atap rumahnya.

Warga sekitar melakukan bantuan ikut memadamkan api dengan alat seadanya. Selanjutnya petugas pemadam kebakaran Pemkab Jembrana tiba di lokasi dan memadamkan api.

Satiran menduga mengalami kerugian material sekitar ratusan juta.

Terhadap itu, Bupati Jembrana Putu Artha bersama istri Kade Ari Sugianti Artha merasa prihatin dengan peristiwa kebakaran yang terus terjadi di Jembrana. Artha mewantiwanti soal instalasi listrik untuk tidak sembarang nyantol dan menggunakan kabel yang seharusnya sesuai dengan standar PLN. Begitupun dengan barang-barang yang mudah terbakar supaya ditaruh di tempat yang aman. W-003

NEGARA-Fajar Bali Terkait hal it u , K am is (30/10) kemarin di Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara, tiga jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali mendengarkan keterangan Winasa.

Pemeriksaan Winasa berlangsung cukup lama, yakni dari pagi hingga sore kemarin.

Winasa sendiri kini masih men-

FB/PRAMONO

DIPERIKSA-Mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa usai dimintai keterangan oleh Tim Kejati Bali di Kejari Negara, Kamis kemarin.

jalani hukuman penjara di Rutan Negara sehubungan dengan kasus korupsi pengadaan pabrik kompos.

Ketiga jaksa dari Kejati Bali yang memeriksa Winasa kemarin, Akmal Kodrat, Gede Arthana dan Gede Budi Suardana.

Kabarnya, pemeriksaan atau dimintai keterangan mantan Bupati Jembrana tersebut, sehubungan dengan kasus dugaan penyalahgunaan beasiswa untuk mahasiswa STIKES dan STITNA yang ketika itu dikelola oleh Yayasan Tat Twam Asi. Dari Rutan Negara, Winasa tiba di Kejari Negara sekitar pukul 09.30 dikawal oleh dua anggota kepolisian. Pemeriksaan cukup lama sekitar enam

jam, hingga mencapai pukul 15.30 wita.

Tak hanya Winasa, tim dari Kejati Bali tersebut juga meminta keterangan kepada Asisten II Setda Jembrana, Ketut Windra yang tiba di Kejari Negara sekitar pukul 09.45 wita. Usai dimintai keterangan sekitar pukul 15.00 wita, Ketut Windra mengaku hanya dimintai keterangan sehubungan dengan datanya saja.

Selanjutnya Windra tak mau bicara banyak dan langsung menuju mobilnya di halaman Kejari Negara. Sekitar pukul 15.30 wita, Winasa usai diperiksa dan langsung turun ke lantai pertama. Winasa tak mau berkomentar tentang ada yang ditanyakan saat diperiksa oleh

Masalah Tower SUTT yang Meresahkan

Tim Kejati Bali. Winasa hanya mengaku diwawancarai saja.

“Ya, hanya diwawancarai saja,” ujarnya pendek. Dia langsung berlalu dan menuju ke dalam mobil yang sudah dikawal dua anggota kepolisian menuju Rutan Negara.

Berkaitan itu, Akmal Kodrat dari Kejati Bali, tak mau berkomentar sehubungan dengan pemeriksaan Winasa. Dia malah menganjurkan untuk konfirmasi ke Kasipenkum dan Humas Kejati Bali. Sementara itu, dikabarkan kedatangan Tim Kejati Bali, untuk meminta keterangan kepada Winasa, sehubungan dengan kasus dugaan penyalahgunaan beasiswa STIKES dan STITNA. W-003

Bupati Siap Pertemukan Warga dan PLN SINGARAJA–Fajar Bali Tidak ingin dalam menyelesaikan masalah disertai dengan tindak kekerasan, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana siap mempertemukan warga masyarakat Kampung Barokah, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak dengan pihak PLN terkait permasalahan Tower SUTT yang dinilai membahayakan bagi warga masyarakat setempat.

Pertemuan bupati dengan warga yang dilaksanakan di Kantor Bupati Buleleng, Kamis (30/10) sore itu diikuti kurang lebih 25 orang warga masyarakat Kampung Barokah. Mereka datang memenuhi undangan Bapati Buleleng Putu Agus Suradnyana terkait akan dilakukan pemasangan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi pemukiman warga setempat terbentang dari PLTU Celukan bawang hingga ke tower pemancangan di sebelah selatan pemukiman warga.

Menurut warga dalam pemasangan kabel tegangan tinggi itu warga setempat menolak keras karena dianggap membahayakan bagi warga. Apalagi kabel yang nantinya melewati perkampungan Barokah itu memiliki tegangan150 kilovolt (kv).

Warga mendatangi Kantor Bupati Buleleng sekitar pukul 14.00 siang dengan pengawalan ketat aparat dari Polsek Kawasan Laut Celukan Bawang dan Satuan Samapta Polres Buleleng.

Mereka langsung diterima Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati Buleleng

FB/Agus

DIDENGAR-Warga masyarakat Kampung Barokah, Desa Celukan Bawang saat berada di Kantor Bupati. Bupati ingin mendengar keluhannya.

dr. Nyoman Sutjidra di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng.

Dalam pertemuan itu, warga kembali mengeluhkan rencana Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang memasang kabel SUTT di atas kawasan pemukiman. Tercatat ada delapan kepala keluarga, sebuah madrasah ibtidaiah, dan sebuah musholla, yang ada dibawah bentangan kabel SUTT. Menurut Perbekel Celukan Bawang M. Anshori, warga di Kampung Barokah sebenarnya tidak saklek meminta agar PLN membatalkan rencana pem-

bangunan tower SUTT di Desa Celukan Bawang. Hanya saja, warga meminta agar tower dipindahkan ke sebelah barat atau ke sebelah timur desa, agar kabel tak membentang diatas pemukiman dan pusat kegiatan masyarakat.

Alasannya, warga khawatir jika radiasi kabel akan menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari, meski hasil dari analisis dampak lingkungan (Amdal) yang disusun Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bali menyatakan, tak ada dampak

kesehatan yang muncul dari pemasangan kabel SUTT diatas pemukiman warga.

Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyatakan, pertemuan kemarin bukanlah pertemuan final.

Rencananya pertemuan akan dilanjutkan pada Selasa (4/11) pekan depan dengan melibatkan pihak teknis dari PLN. Agus menyatakan pemerintah daerah ingin mendengar langsung pertimbangan teknis, mengapa PLN membangun menara SUTT ditengah-tengah

Diharapkan kedua pasar ini segera mendapatkan rekomendasi dari pusat sebagai pasar tertib ukur. ”Kami sudah mengusulkan dua pasar yang nantinya akan dijadikan pasar tertib ukur,” kata Arnika ditemui, Kamis kemarin.

Dikatakan, verifikasi oleh tim pusat sudah dilakukan pada bulan Juli lalu dan diharapkan pada bulan Nopem-

ber mendatang hasilnya telah diterima oleh Kopdagprin.

Pengusulan ini sebagai bentuk perhatian dan pelayanan Pemkab Buleleng terhadap para konsumen di Kabupaten Buleleng atas ketaatan pemanfaatan ukur, takar dan timbang oleh para pedagang.

Menurut Arnika, sebelumnya dua pasar telah dinyatakan tertib ukur diantaranya Pasar Buleleng pada

tahun 2012 dan Pasar Sangsit pada tahun 2013.

Terkait ketersediaan sumber daya manusia, SDM penera di Diskpodagprin Buleleng, menurut Made Arnika,masih terus dilakukan kerjasama dengan pihak provinsi. ”Tentunya nanti dalam usulan dan peningkatan status buat dua pasar itu ada kerjasama dengan Pemprov Bali,” katanya. W–008

perkampungan warga. ”Saya sendiri juga ingin mengetahui alasan dari pihak PLN terkait pembangunan tower ditengah pemukiman warga,”kata Suradnyana.

Untuk diketahui, Menara SUTT dibangun di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, tepatnya di wilayah Kampung Barokah.

Warga sempat mengajukan keberatan dari pembangunan menara SUTT itu, karena berada dekat dengan kawasan pemukiman. W-008

Dua Pasar Diusulkan sebagai Pasar Tertib Ukur

SINGARAJA–Fajar Bali Sebanyak dua pasar yang ada di Kabupaten Buleleng bakal dijadikan sebagai pasar tertib ukur sesuai usulan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopdagprin) Kabupaten Buleleng.

Dua pasar yang diusulkan menjadi pasar tertib hukur, menurut Kadis Kopdagprin Made Arnika, adalah Pasar Banyuasri dan Pasar Banjar.

Made Arnika

FB/Agus

Jelang Kenaikan Harga BBM, SPBU Kekurangan Stok

TABANAN-Fajar Bali Isu kenaikan BBM per November berimbas pada kelangkaan sejumlah bahan bakar premium. Sejumlah SPBU di Tabanan pun terlihat lengang sejak Rabu (29/10) hingga Kamis (30/10).

Kabarnya, kelangkaan itu karena stoknya terbatas lantaran rencana kenaikan BBM 1 November mendatang.

Informasi di lapangan terlihat beberapa SPBU terlihat di jalan masuk terpasang plang bertuliskan “Bensin Habis”.

Salah seorang petugas di SPBU Pandak Mandung, Kediri, Nyoman Mahardika menuturkan, stok premium di SPBU biasanya 16 ton liter. Ini habis dalam waktu 4 jam. “Kita nggak tau (habis). Mungkin karena stocknya berkurang,” ujarnya.

Kelangkaan itu, bisa saja menurutnya berkaitan rencana kenaikkan BBM. Hal itu terlihat, pihaknya sudah pesan sejak tiga hari lalu, akan tetapi belum terkirim. “Padahal kita sudah pesan, tapi belum muncul-muncul,” ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Dewa Nyoman Mertasuyasa Pengawas SPBU 5482105 Pesiapan, Tabanan.

FB/Doni

KURANG STOK-Sebagian SPBU yang ada di Bali kini kekurangan stok. Diduga ini berkaitan dengan isu akan dinaikkannya harga BBM dalam waktu tidak lama ini.

Akibat minimnya pasokan BBM, secara otomatis omset berkurang. Pasalnya,

order premium per hari biasanya 32 ton liter. Tetapi tiga hari terakhir

menurun ke 16 ton liter. “Bahkan kita nyaris kosong,” katanya. W-004 Layouter: Soma

PENDIDIKAN & BUDAYA

6

FAJA R BALI

JUMAT, 31 OKTOBER 2014 l Tahun XV

Lomba Telling Story STIE Triatma Mulya Bersama Telkom Wi-fi.id Dalam rangka bulan bahasa nasional, STIE Triatma Muya menyelenggarakan lomba “Telling Story Competition”. Lomba ini diselenggarakan dengan melibatkan 24 sekolah SMU dan SMK se Bali. Lomba ini adalah wujud rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki khasanah budaya yang unik dan beragam. Judul cerita yang dilombakan diantaranya beberapa legenda budaya masyarakat local yang telah dikenal sejak jaman nenek moyang kita. Diantaranya Malin Kundang, Timun Mas, Roro Jongrang, Tangkuban Perahu dan lainnya. Aspek yang dinilai dalam lomba ini diantaranya akurasi, vocabulary, pronauntiation, penampilan dan ketepatan waktu penyajian.

Lomba yang diselenggarakan satu hari penuh disponsori oleh beberapa perusahaan diantaranya Telkomsel, Colour Studio, Eka Print, Sophie Martin, Yayasan Triatma Surya Jaya dan sponsor utama Telkom Wi-fi.id.

Lomba yang dibuka oleh

Pembantu Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Putu Agustini K.) berlangsung dengan meriah dan menegangkan. Berdasarkan hasil penilaian para dewan juri, semua peserta bersaing dengan ketat dan tampil dengan kelebihan masingmasing. Namun dari seluruh peserta, ternyata tetap ada yang terbaik dengan perbedaan perolehan nilai yang cukup tipis. Juara pertama diraih oleh SMK Wira Harapan, juara dua SMU Kuta Utara. Juara 3 SMK Triatma Jaya Singaraja, peringkat empat dan lima diraih oleh JB School dan Santo Joseph.

Kegiatan ini digagas oleh Senat Mahasiswa STIE Triatma Mulya, diselenggarakan secara rutin setiap tahun sebagai ajang kompetisi dan pembelajaran berorganisasi bagi mahasiswa. Persiapan yang mereka lakukan cukup singkat, yakni 3-5 bulan dengan melibatkan seluruh anggota senat dan mahasiswa baru semester satu yang akan dipilih menjadi anggota senat.

Dalam momen bersejarah

ini, Telkom membagikan voucher internet dan mensosialisasikan akses internet kecepatan tinggi. Ada 25 (dua puluh lima) wi-fi corner yang tersebar di Bali yang menyediakan akses layanan internet mencapai 100 MBPs. Salah satunya adalah akses internet yang ada di Stenden University Bali (kerjasama STIE Triatma Mulya dengan Stenden University Belanda) dan akses internet yang ada di kantin SMK Triatma Jaya Badung. Dalam sosialisasi tersebut Manajer Home Service PT Telkom, Bapak Linson Parlindungan Sitompul menyampaikan bahwa PT Telkom sangat support kegiatan-kegiatan seperti ini.

Telkom juga punya misi dalam pembelajaran bagi mahasiswa utamanya tentang peran informasi dan teknologi bagi dunia pendidikan. Demikian paparnya. Kegiatan itu ditutup dengan pemberian hadiah kepada pemenang yang diserahkan oleh Ketua Yayasan, Jimmy Harry Putu Suarthana. AGS/OKT

Terapkan e-Tourism, Pemkab Bangli Gandeng STMIK Primakara

BANGLI-Fajar Bali Batur Global Geopark, Kintamani, Bangli merupakan satu-satunya geopark nasional yang sudah memiliki keanggotaan dalam jejaring Global Geopark Network (GGN) dibawah bendera Unesco. Namun semenjak ditetapkan sebagai geopark internasional sejak 2012 lalu, sayangnya label internasional ini belum terlalu signifikan menarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek ini.

Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan promosi wisata Batur Global Geopark ini, Pemerintah Kabupaten Bangli menggandeng STMIK Primakara Denpasar mencoba melakukan promosi melalui website dan media sosial. Bukti kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) oleh Bupati Bangli I Made Gianyar, SH.,M.Hum dengan I Putu Agus Swastika, M.Kom, Ketua STMIK Primakara Denpasar.

Penandatanganan MoU ini dilaksananakan serangkaian kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

melalui Media Sosial dan Website dalam Pemasaran dan Sosialisasi Batur Global Geopark, di ruang rapat Dinas P3 Kabupaten Bangli, Rabu (29/10) lalu.

Dalam kesempatan yang dihadiri oleh Direktur Pusat Pengkajian Kebijakan Difusi Teknologi BPPT Dr. Ir. Iwan Sudrajat, MSEE dan sejumlah pimpinan SKPD terkait, STMIK Primakara juga mendemonstrasikan game ciptaan mahasiswanya, Adventure of Jalak, yang di dalamnya terdapat materi atau konten yang mempromosikan Batur Global Geopark.

“Melalui kerjasama ini kita berharap STMIK Primakara ke depannya dapat membantu pengembangan TIK atau e-tourism dan pelatihan untuk pelaku pariwisata. Kami harap jajaran pemerintahan dan pelaku pariwisata mampu menerapkannya sehingga pariwisata Bangli makin dikenal luas,” kata Made Gianyar Sementara itu ketua STMIK Primakara Putu Agus Swastika mengatakan, momentum ini merupakan kesempatan yang baik bagi

kami untuk dapat menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian masyarakat. pihaknya bangga atas kepercayaan Pemkab Bangli sebagai mitra dalam mempromosikan Batur Global Geopark. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, STMIK Primakara akan membuatkan website Batur Global Geopark dalam 3 versi bahasa, yakni antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mandarin.

Selain itu, STMIK Primakara juga akan melakukan pendampingan dalam penerapan TIK di desa-desa wisata di kawasan Batur, seperti pembangunan telecenter dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli, Wayan Adnyana berharap bimbingan teknis yang dilaksanakan selama 2 hari ini dapat berkontribusi positif pada peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dan pelaku pariwisata dalam memanfaatkan internet untuk promosi pariwisata. (W-002)

Siswa Cedar School Singapura Kunjungi SMPN 1 Denpasar SMPN 1 Denpasar menerima kunjungan 17 siswa Cedar School Singapura dan dijamu oleh Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Humas, Desak Ketut Hartani dan Guru Bahasa Inggris, I Made Perdana Skolastika di sekolah tersebut Kamis (301/10). Kunjungan 17 siswa itu, karena SMPN 1 telah menjalin kerjasama sister school dengan Cedar School Singapura.

DENPASAR-Fajar Bali Sehubungan dengan kunjungan siswa-siswa Cedar School Singpura, Kepala SMPN 1 Denpasar, Drs. A.A. Gede Agung Rimbya Temaja, M.Ag., mengatakan, selain kerjasama sister School Singapura dengan SMPN 1 Denpasar, kerjasama dengan Marseling School dan Bodouk South School Singapura juga sudah dilakukan. Hubungan kerjasama Sister School SMPN 1 dengan ketiga institusi di Singapura itu telah dirintis beberapa tahun silam dan kini semakin kental.

Faktanya, siswa dan guru SMPN 1 sudah pernah berkun-

jung ke Cedar School, Marseling School dan Bodouk School Singapura. Perihal itu dibenarkan Rimbya Temaja dan mengatakan bahwa setelah ulangan umum, siswa dan guru SMPN 1 akan kembali berkunjung ke Cedar School Singapura sebagai kunjungan balasan. “Cedar School sudah yang kedua kalinya berkunjung ke SMPN 1.

SMPN 1, Cedar School, Marseling School serta Bodouk School Singapura saling mempelajari kelebihan masing-masing.

Sehingga yang bisa diterapkan akan diterapkan hasil pembelajaran tersebut,”ujarnya. Sementara itu Wakasek Humas, Kadel Ketut

FB/BLAS

CEDAR SCHOOL-Siswa-siswa Cedar School Singapura ketika meninjau perpustakaan SMPN 1 Denpasar

Hartani, setelah mengadakan pertemuan dengan siswa Cedar School Singapura, langsung mengajak siswa kelas VII SMPN 1 untuk mendampingi siswa-siswa asal Singapura itu agar diarahkan ke dalam kelas VII SMPN 1.

Tujuannya, agar siswa SMPN 1 dan siswa asal Singapura belajar bersama secara klasikal.

Selanjutnya didampingi siswa SMPN 1 yang bisa berbahasa Inggris, siswa asal Singapura

diarahkan ke laboratorium dan perpustakaan SMPN 1. Siswa –siswa asal Singapura juga dijelaskan tentang budaya Bali, serta mengamati kearifan lokal yang terdapat di SMPN 1. Sejatinya, siswa Cedar School senang dengan penjelasan tentang kearifan lokal. Sementara itu, SMPN 1 sebagai sekolah favorit di Bali, telah menyabet prestasi tingkat lokal, nasional dan internasional. W-001

SMAN 1 Dawan Wakili Klungkung Lomba UKS Persoalan Remaja Dari Merokok, Narkoba Hingga Sex Pranikah

SEMARAPURA-Fajar Bali Setelah sebelumnya SMAN 1 Dawan mewakili lomba Wawasan Wiyata Mandala di tingkat provinsi, kali ini SMA N 1 Dawan kembali mewakili Kabupaten Klungkung mengikuti lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat provinsi yang penilaiannya dilakukan kemarin, Kamis (30/10) kemarin. Dalam penilaian yang dilakukan di sekolah SMAN 1 itu dihadiri oleh Bupati Suwirta, Kadis Kesehatan Gusti Ngurah Agung Swastika, ketua Tim Penilai Provinsi, Gede Wira Sunetra, beserta unsur Muspika Kecamatan Dawan.

Kepala Sekolah SMAN 1 Dawan, Made Mardika, menjelaskan, sekolah yang bersih, sehat, aman, dan nyaman tentu merupakan idaman setiap orang baik itu siswa, guru maupun orang tua siswa.

Namun bukan berarti kami bersih-bersih pada saat lomba saja, dengan lomba ini diharapakan semua siswa memiliki kesadaran tentang penting hidup bersih. ”Berpijak dari keinginan

Bali Tolak Gerakan Ekonomi Syariah Demi Pancasila

itulah maka kami memandang lomba ini sangat penting dan sangat berperan guna menaikkan kualitas siswa-siswi kami di SMA N 1 Dawan,” terang Made Mardika.

Sementara itu ketua tim penilai Gede Wira Sunetra menyatakan kegiatan lomba ini merupakan sarana pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah serta dapat memberikan motivasi bagi setiap sekolah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas anak didik.

Seiring kompleksitasnya persoalan yang dialami anak didik di sekolah dan para remaja lainnya seperti kebiasaan merokok, perilaku penyalahgunaan narkoba, sex pranikah, dan tindak kriminalitas sangat membutuhkan perhatian kita dalam penanganannya.

Melalui lomba ini semoga bisa melaksanakan Trias UKS dengan baik yakni pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan

FB/SARJANA

Bupati Suwirta hadiri penilaian Lomba UKS yang diwakili SMAN 1 Dawan

sehat sehingga dapat dicapai prestasi optimal.

Bupati Suwirta dalam sambutannya, kesehatan adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki olah setiap orang.

Karena dengan berprilaku hidup sehat yang khususnya di sekolah-sekolah dapat menunjang proses belajar mengajar

sehingga potensi-potensi siswa dapat digali maksimal sehingga mendapatkan prestasi yang maksimal pula. ”Juara bukan tujuan dari lomba ini, untuk itu jadikanlah lomba UKS sebagai sarana untuk menyadarkan kita betapa pentingnya pola hidup bersih dan sehat,” jelas Bupati Suwirta.W-010*

Gusti Wedakarna Terima Komnas HAM di Istana Mancawarna

FB/IST

ISTANA–Senator RI Dr. Arya Wedakarna (President The Hindu Center Indonesia) saat menerima Delegasi Komisioner Komnas HAM di Istana Mancawarna Tampaksiring.

Sosok Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (President The Hindu Center Of Indonesia ) kini menjadi rujukan sejumlah organisasi nasional dan internasional terkait dengan gerakan Satyagraha yang dimotori dalam rangka melindungi ekonomi masyarakat Hindu di Bali. Nama Arya Wedakarna menjadi sosok yang paling dicari dalam perbincangan dan perdebatan mengenai sejumlah kasus intoleransi di Bali yang kebetulan ditangani oleh pihak The Hindu Center Of Indonesia.

Dan penjelasan serta klarifikasi secara jelas ditegaskan oleh Dr. Arya Wedakarna saat mendapat menerima kunjungan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Istana Mancawarna Tampaksiring. Delegasi Komnas HAM diterima oleh Meneger Nasution (Komisioner). ”Saya tegaskan dan ingatkan kepada Komnas HAM, bahwa mari melihat masalah dan isu toleransi di Bali yang terjadi beberapa waktu lalu dari kacamata kami sebagai umat dan suku minoritas direpublik ini.

Jangan hanya menerima laporan dari pihak mayoritas tanpa tahu duduk persoalannya. Dan saya senang, bisa diajak berdialog dengan Komnas HAM, ini berarti perjuangan kami di Bali menjadi perhatian nasional,”ungkap Dr. Arya Wedakarna yang juga Rektor Univ.Mahendradatta Bali ini.

Ditegaskannya bahwa orang Bali adalah komunitas yang paling toleran di Indonesia, namun jika muncul letupan dan gesekan terkait dengan eksistensi budaya Bali, hal itu dianggap kewajaran mengingat dialog dan saling pengertian antar agama harus terus dikembangkan. ”Saya ini orang nasionalis tapi juga sekaligus pengayom umat Hindu. Jika ada rakyat Hindu di Bali merasa didiskriminasi karena ada sebuah kebijakan yang merugikan eksistensi budaya dan adat di Bali, jelas saya bertugas untuk menangani dan memanajemen konflik ke ranah akademis dan interfaith, sehingga tidak terjadi anarkis. Itulah fungsi The Hindu Center, untuk memfilter dan menjembatani aspirasi Hindu di Bali,

dan tentu prinsipnya adalah toleransi dua arah antara umat beragama adalah mutlak.

Dan saya minta ambilah sudut pandang Bali sebagai pihak yang terdiskriminasi dalam hal ini.”ungkap Dr. Wedakarna yang President The Sukarno Center ini. Ia memberi contoh, bagaimana penanganan kasus protes masyarakat terkait jilbab di jalan tol dan beberapa perusahaan, demo anti bank syariah di BI Denpasar, penolakan pembangunan mushola di Buleleng adalah wujud dari kebebasan berekspresi umat Hindu Bali sebagai bagian NKRI. ”Selama aksi protes dan demo itu berlangsung simpatik dan damai, tanpa kekerasan dan argumentatif, saya akan mendukung karena bersyarikat dan berpendapat itu dilindungi UU. Itu hak dari masyarakat Bali untuk bersuara. Sama saja seperti masyarakat Bali melakukan aksi Bali Merdeka pada tahun 1999 dan Gerakan Ajeg Bali pada saat Bom Bali I dan II, semua masih dalam tahap terkontrol.

Dan tugas saya kini untuk menjembatani agar masalah intoleransi di Bali dapat terurai dengan solusi.”ungkap Dr. Arya Wedakarna.

Ia juga mengingatkan bahwa Komnas HAM masih punya hutang pada umat Hindu Indonesia, terkait kasus kerusahan dan tewasnya warga Hindu Bali di Balinuraga, Lampung beberapa tahun lalu. ”Saya sempat undang Komnas HAM beracara dikampus saya, banyak rekomendasi dari tokoh Hindu saat itu juga belum ditindaklanjuti sampai sekarang. Jadi saya ingatkan, Komnas HAM pun harus selesaikan kasus HAM lampung yang dimana umat Hindu juga menjadi korban.Saya akan tagih terus.”ungkap Dr Arya Wedakarna, sang Senator DPD/MPR RI ini.

Terkait dengan hasil pertemuan, pihak Komnas HAM mengucapkan terimakasih atas informasi dari The Hindu Center sehingga pihaknya mendapatkan informasi dua arah. ”Sekarang saya dapat memahami sekarang. Dan hal ini menjadi masukan penting bagi Komnas HAM. Semua jadi jelas duduk persoalannya sekarang,”ungkap Maneger Nasution.KJS

Layouter: Soma

FAJA R BALI JUMAT, 31 OKTOBER 2014 l TAHUN XV

VALAS MATA UANG USD AUD CHF CAD GBP EUR JPY HKD SAR SGD

EKONOMI Tangani Masalah Pasar dan Produksi Kelautan, Perikanan

KURS JUAL

KURS BELI

12234 10868 12843 10988 19606 15528 114.72 1637 3428 9771

11986 10368 12493 10638 19106 15028 109,22 1487 3028 9171

ATLI Minta Susi Tegas

Sumber: BNI

DPD. PERBARINDO BALI

Jl. Pidada VII/7A Denpasar. Telp. 0361-7425830 Fax. 0361-410999

Tingkat Bunga Pemjaminan Simpanan Periode 15 Mei - 14 September 2014

BANK UMUM

BPR

RUPIAH

VALUTA ASING

RUPIAH

7,75%

1,50%

10.25% Sumber : Surat Edaran LPS

DENPASAR-Fajar Bali Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk menindak tegas terkait masalah kelautan dan perikanan. ATLI berharap, Susi dapat meninjau ulang wilayah operasi kapal Pursein dan keberadaan Rumpon.

Ketua Bidang Hukum ATLI, Bambang Nurfantoro menyatakan, kedua permasalahan tersebut sudah disampaikan melalui surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Semoga di era Ibu Susi ada tindak lanjut keputusan,” ungkap Bambang saat ditemui seusai Meeting of ASEAN Tuna Working Grup di Tanjung

Benoa, kemarin (29/10).

Bambang pun tampaknya mengkhawatirkan keberadaan kapal Pursein yang akan menyebabkan bibit ikan tuna tidak dapat tumbuh besar.

Pasalnya, jenis kapal ini menggunakan alat tangkap sistem penyedot sehinggga bibit ikan tuna berbobot 1 ons pun dapat tertangkap.

Untuk menghindari agar hal itu tidak terjadi, Bambang menyarankan, pihak KKP meninjau ulang koordinat operasi kapal Pursein agar tidak bentrok dengan kapal penangkap ikan tuna yang hanya menangkap ikan tuna berukuran besar. “Selama ini, tumpang tindih dengan kapal -

Pemandu Wisata Freelance, Perlu Ditindak Tegas DENPASAR-Fajar Bali Seiring dengan perkembangan pariwisata di beberapa daerah di Bali, munculnya pemandu wisata Freelance terutama yang sama sekali tidak memiliki lesensi resmi sebagai pramu wisata perlu ditindak tegas oleh Pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Head Of Marketing n Promotion Association Of The Indonesia Tours n Travel Agencies (ASITA), Addy Sunyoto, Kamis (30/10) kemarin. Sunyoto mengatakan, tindakan tegas terhadap para pemandu wisata freelance dilakukan karena kompetensi di bidang itu kemungkinan belum benar-benar dipahami oleh para pemandu wisata freelance tersebut. Kompetensi yang dimaksud antara lain, tata bahasa,

7

FB/AGUNG

WISATAWAN-Salah satu objek pariwisata di Bali, pantai Kuta yang banyak dikunjungi wisatawan ancanegara

tata krama serta pengetahuan untuk menjelasankan suatu objek wisata yang mungkin tidak begitu dipahami secara utuh. “Kompetensi penting dimiliki selain itu lisesnsi juga sangat penting untuk dimiliki bagi setiap pramu wisata free lance, agar dalam penyampa-

Sambut Transformasi VI

Gede Hardy Paparkan Visi Grup Hardys Holding 2015

FB/IST

KOMISARIS- Dewan Komisaris dan Direksi tampak mengikuti Rapat Komisaris yang dihadiri direksi bertempat di Head Office GH Holdings, Jalan Tukad Pekrisan 100X, Denpasar kemarin

DENPASAR-Fajar Bali Tahun 2015, menjadi tahun penuh harapan bagi dunia ekonomi dan bisnis di Indonesia, tidak terkecuali di Bali.

Isu naiknya harga BBM, tereduksi oleh imbas menguatnya rupiah atas kebijakan tersebut yang tentu saja turut serta mengkatrol ekonomi masyarakat Bali yang ditopang oleh industri pariwisata.

Hal ini turut serta menjadi pembahasan dalam Rapat Komisaris yang dihadiri oleh Direksi Grup Hardys Holdings dilanjutkan dengan Pembahasan Temuan Audit Internal pada Kamis, 30 Oktober 2014 kemarin.

Menariknya, rapat kali ini dilaksanakan di 2(dua) tempat pada hari yang bersamaan, yakni di Cempaka Meeting Room, Head Office GH Holdings, Jalan Tukad Pakerisan 100 X, Panjer, Denpasar dan dilanjutkan di Meeting Room Matsuri Japanese Resto, Kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Nusa Dua. Selain dihadiri Komisaris Utama, Ketut Rukmini Hardy,SP.,dan Dewan Komisaris lain, rapat juga dihadiri oleh Ir. I Gede Agus Hardiawan selaku Presiden Direktur dan 20 orang Direksi serta Pimpinan Perusahaan di 9 Core Business yang ada di bawah Grup Hardys Holdings.

Menurut Abdi Negara, S.Sos selaku Corporate Secretary Grup Hardys Holdings, agenda utama rapat kali ini adalah membahas visi dan proyeksi bisnis Grup Hardys Holdings pada tahun 2015 sebagai langkah pijakan awal menyambut tahun optimistis bisnis dan ekonomi Indonesia.

Ditemui terpisah, Ir. I Gede Agus Hardiawan, Presiden Direktur GH Holdings yag akrab disapa Gede Hardy menyatakan menyambut tahun 2015 yang merupakan Transformasi Ke-VI Grup Hardys Holdings, beberapa langkah dan strategi telah disiapkan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. “Kami melihat tahun 2015 akan menjadi momen penting pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia khususnya di Bali, hal ini harus disikapi dengan baik dan perencanaan yang baik pula,”ungkapnya.

Pengusaha peraih Bali Marketeer Champion Award 2013 tersebut menyatakan salah satu poin penting yang menjadi fokus di tahun 2015 adalah akses permodalan luar negeri dan kelengkapan SDM berkualitas untuk beberapa posisi top management di seluruh anak perusahaan yang terafiliasi di bawah Grup Hardys Holdings.

Komisaris Utama Ketut Rukmini Hardy,SP.,menyatakan optimistis atas pencapaian perusahaan di tahun 2014 dan menyongsong tahun 2015. “indikator-indikator penting dalam perusahaan menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang positif, ini adalah hasil dari Transformasi Ke-V Grup Hardys Holdings, kami harap di Tahun 2015 seluruh unsur di perusahaan, terus bekerja keras demi mencapai visi dan misi di Transformasi KeVI”imbuhnya. Rls

ian dan memberi informasi terkait dengan dunia pariwisata di Bali bisa disampaikan oleh mereka secara benar serta jelas kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali pada khususnya,” jelasnya.

Diharapkan, Pemerintah Provinsi Bali yang terkait den-

gan masalah ini agar benar-benar bisa melakukan penertiban dan menindak para pemandu wisata liar. Dan setelah ditertikan selanjutnya pemandu wisata freelance tersebut bisa diarahkan untuk mencari lisensi agar bisa menjalankan profesinya secara profesional.

“Dalam hal ini mereka perlu ditindak dan penindakan yang dilakukan nanti agar bisa mengarahkan bagi mereka yang benar-benar ingin menjadi pemandu wisata yang propesional. Maka mereka setidaknya harus siap untuk mencari lisesnsi agar bisa memandu para wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan baik dan benar terutama dalam penyampaian dan tata baha yang digunakan,” pungkasnya. M-004

BPD Bali Ungkap Deposito Fiktif ‘WS’ Rp 1,7 Miliar

DENPASAR-Fajar Bali Penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan salah satu kantor cabang BPD di Tabanan yang beriinisial “WS” telah ditindaklanjuti. Bahkan, karyawan bersangkutan telah dinonaktifkan sejak tanggal 12 Oktober 2014 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BPD Bali, I Made Sudja, B.Sc.,S.Sos, menggelar konferensi pers untuk menjernihkan masalah penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh salah satu pegawai di Kantor Cabang Tabanan di kantor BPD Bali, Kamis (30/1 0) kemarin. Klarifikasi masalah ini bertujuan untuk menjernihkan pemberitaan untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada khalayak umum. “Perbuatannya melanggar regulasi yang berlaku di BPD Bali, sehingga secara tegas harus ditindaklanjuti,” jelas Sudja., seraya menyebut pihak BPD Bali sangat bertanggung jawab atas penyelewengan keuangan yang dilakukan “WS” marketing Kantor Cabang Tabanan.

Sudja lebih lanjut mengatakan, Audit masih dilakukan secara interen untuk memperdalam penyelewengan keuangan ini, sehingga bisa diteruskan pada pihak yang berwenang.

Penyelewengan keuangan ini tentunya berdampak pada citra BPD Bali kedepannya. Untuk itu tindakan tegas harus dilakukan yakni dipecat dari BPD Bali.

Satuan Audit dan Anti Fraud BPD Bali, I Gusti Bagus Mahaputra menjelaskan, dari hasil pantauan lapangan benar terjadi penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh salah pegawai di Kantor Cabang Tabanan yang berinisial “WS” dan WS mengakui perbuatan Deposit Fiktif sebanyak dua lembar.

WS diduga sebagai pelaku dan telah dikonfirmasi serta mengakui pembuatan deposit fiktif. Telah dilakukan pemeriksaan, membandingkan, memeriksa bukti dasar, memverifikasi, serta menganalisa aktivitas teller dengan bukti-bukti transaksi yang teriindikasi fraud.

Terungkapnya penyelewengan keuangan ini, setelah melakukan wawancara semua pejabat Kantor Cabang Tabanan dan beberapa karyawan yang terkait dengan tugas operasional Bank.

“Deposito Fiktif sebesar Rp. 1,7 Miliar, dan seluruh Deposit Fiktif telah dikembalikan oleh Ybs. Sampai saat ini proses Audit sedang berlangsung,” paparnya.

Dalam menyikapi kasus penyelewengan keuangan ini, pihak BPD Bali menjamin dana-dana nasabah yang diselewengkan oleh pelaku. Pelaku dan beberapa pejabat, telah ditarik ke Kantor pusat untuk diperdalam keterangannya. “BPD Bali telah melaporkan indikasi penyelewengan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan Bali, dan pihak Bank menjamin keamanan dana nasabah yang dipercayakan kepada Bank,” pungkasnya. M-007

603/IX/GLH

Susi Pudjiastuti

FB/IST

kapal penangkap ikan dimana kami beroperasi di situ kapal Pursein ikut beroperasi. Sehingga ini menyebabkan tangkapan kami ikut berkurang,” tegas Bambang.

Sedangkan terkait keberadaan Rumpon, pihaknya berharap agar Menteri KP berani meninjau ulang izinnya.

Kata Bambang, Rumpon-rumpon yang ada saat ini sudah sampai ke tengah laut sehingga menghalangi operasi kapal kapal penangkap ikan.

Dalam Meeting of ASEAN Tuna Working Grup diadakan guna membahas permasalahan perdagangan tuna baik dari sisi produksi maupun pasar. Dalam pertemuan ini, ada 3 pembahasan isu penting yakni ASEAN Task Force on Tuna Fisheries (ATF), pembahasan policy paper ASEAN Tuna Ecolabelling (ATEL) dan review kerjasama

Strategic Plan of Action (SPA).

Menurut Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saud P Hutagalung, pertemuan ini difasilitasi oleh Komisi Tuna Indonesia dan dihadiri delegasi mitra luar negeri dari Thailand, Amerika Serikat, serta asosiasi tuna di Indonesia. “Pembahasan policy paper ASEAN Tuna Ecolabelling merupakan bagian terpenting dalam meeting,” jelasnya seraya menambahkan, tuna merupakan komoditas perikanan utama dan produsen terbesar di Asia Tenggara dengan volume ekspor mencapai 209.000 ton senilai US$ 764 juta pada 2013. W-011

FB/CAR

SOSIALISASI-Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar, Wayan Gunawan, memberi arahan saat Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar

Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian

RAT Tepat Waktu Salah Satu Kunci Hadapi MEA 2015 DENPASAR-Fajar Bali Untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 mendatang dan untuk pertanggungjawaban pengelolaan koperasi menjelang tutup buku 2014, Pemkot Denpasar melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menggelar Sosialisasi Perkoperasian belum lama ini di Wantilan Pura Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara.

Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar, Wayan Gunawan yang membacakan sampbutan Walikota, mengatakan tahun 2015 merupakan tahun akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 yang juga sekaligus merupakan tahun awal menghadapi MEA. Karenanya, perlu adanya koordinasi dan sinergitas program antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Pemerintah Provinsi Bali

maupun Pemerintahan Pusat dalam merancang RPJMD 20152020 dengan merujuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional khususnya dalam merancang pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis budaya unggulan. “Salah satu kunci untuk menghadapi MEA 2015 ialah dengan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2014 Koperasi diselenggarakan tepat waktu,” ungkapnya.

Ditegas, sosialisasi ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti ke koperasi di masing-masing kecamatan se-Kota Denpasar untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi sesama gerakan koperasi. Dii Kota Denpasar saat ini tercatat sebanyak 1.025 koperasi, belum lagi puluhan ribu Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kendala dan hambatan yang di hadapi koperasi.

Ketua Panitia, IGA Parwati,

menjelaskan, sosialisasi ini mengacu Perda Kota Denpasar No. 3 tahun 2014 dan Perwali No. 32 tanggal 25 Agustus 2014 tentang APBD Perubahan 2014 beserta penjabarannya. Ditegaskan, pengurus koperasi wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi dalam forum RAT tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan, baik meliputi organisasi, usaha, permodalan pinjaman bergulir dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ditetapkan anggota tahun sebelumnya.

Acara sosialisasi ini di hadiri oleh Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar Wayan Gunawan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah Kota Denpasar Luh Gede Hariasih, Camat Denpasar Utara Nyoman Lodera serta SKPD terkait lainya. R-004

600/X/KJS

Layouter: Zohra

DEWANKU

8

FAJA R BALI

JUMAT, 31 OKTOBER 2014 l TAhUn XV

Sidang Paripurna DPRD Karangasem

Komisi III Jadualkan Hearing dengan PU dan DTRP

Seluruh Fraksi Setuju Pembahasan RAPBD 2015

Terkait Pengerjaan Proyek Fisik DENPASAR-Fajar Bali Komisi III DPRD Kota Denpasar memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan proyek fisik di Kota Denpasar. Untuk melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang tengah berlangsung, komisi yang baru terbentuk akhir pekan lalu itu merancang beberapa kegiatan.

Salah satu yang mendapat prioritas adalah masalah kelanjutan proyek fisik di Kota Denpasar.

Guna mendapat penjelaFB/CAR san mengenai proyek terseEko Supriadi but, komisi yang membidangi masalah pembangunan ini berencana akan menggelar dengar pendapat (hearing) dengan mengundang Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Kota Denpasar. ‘’Kami berencana bertemu dengan instansi terkait. Khususnya SKPD yang membidangi proyek fisik. Dengar pendapat ini rencananya dilaksanakan pekan depan, selain sebagai ajang perkenalan juga untuk meminta penjelasan mengenai proyek fisik di Kota Denpasar,’’ ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar, Ir. Eko Supriadi, Jumat (31/10).

Dengan akan berakhirnya masa pengerjaan proyek fisik pada Desember 2014 nanti, Eko menilai perlu mendapat penjelasan dari instansi terkait, terutama mengenai progres proyek di lapangan. Juga menyangkut kualitas proyek, karena berdasarkan informasi masih ada sejumlah proyek yang realissai fisiknya belum sesuai harapan. Bahkan, ada proyek yang pengerjaannya molor. ‘’Misalnya dengan PU kami ingin minta penjelasan mengenai proyek drainase, seperti yang di Banjar Geladag dan Perumnas. Juga terkait masalah penataan lingkungan. Sedangkan dengan DTRP terkait masalah pembangunan gedung. Salah satunya terkait molornya Pembangunan Kantor Lurah Tonja,’’ terang Eko. Dalam hearing nanti, lanjutnya, pihaknya mengharapkan mendapat pemaparan mengenai perkembangan proyek fisik.

Baik yang menggunakan dana APBD Induk maupun realisasi proyek yang didanai melalui APBD Perubahan. “Terpenting, ke depan tidak ada lagi pengerjaan proyek yang tumpang tindih,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Eko pun menyontohkan, untuk pembangunan gedung sekolah yang selama ini ditangani Disdikpora, nantinya diharapkan bisa ditangani instansi yang memang membidangi masalah tersebut. ‘’Menyangkut pembangunan gedung, akan lebih pas nantinya ditangani DTRP yang memang memahami masalah gedung. Dengan demikian sistem pengawasan dan pelaporannya akan lebih optimal,’’ tandas Eko, seraya menyebut saat ini pihaknya memrioritaskan dengar pendapat sambil memperkenalkan anggota Komisi III yang diisi orangorang baru. ‘’Sidak tetap akan kami lakulan setelah dengar pendapat,’’ pungkas Eko. R-004

AMLAPURA-Fajar Bali Sidang Paripurna DPRD Karangasem yang berlangsung di gedung DPRD Karangasam, Kamis (30/10), menyetujui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Enam fraksi di DPRD Karangasem, semuanya menyetujui pembahasan RAPBD, meski kemudian dilanjutkan dengan berbagai catatan dan pertanyaan.

Dari pandangan umum fraksi Demokrat yang dibacakan I Gede Agung Puspada, sangat setuju pembahasan RAPBD 2015 ini dilanjutkan. Hanya saja, ada sejumlah catatan penting disampaikan fraksi Demokrat, salah satunya Pemerintah Karangasem diharapkan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, fraksi Demokrat juga mengharapkan pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap pungutan retribusi yang banyak bocor. Terutama terjadinya kebocoran pada pungutan retribusi galian C. “Dalam penyusunan RAPBD tentunya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun ada beberapa catatan mesti diperhatikan oleh pemerintah Karangasem,” Ujar Agung Puspada.

Hal serupa juga sampaikan Fraksi PDI-P, melalui pembicaranya I Wayan Sunarta, memberikan sejumlah catatan atas materi Ranperda RAPBD 2015.

Dilanjutkan dari Fraksi Gerindra, juga memberikan catatan terhadap materi RAPBD. Salah satunya meminta pemerintah

Karangasem agar menggali potensi-potensi daerah secara maksimal, untuk meningkatkan PAD yang bermuara kepada kepentingan masyarakat.

Dalam usulannya, pemandangan umum fraksi yang dibacakan ketua Fraksi Gerindra, I Made Dipta, meminta Bupati Karangasem menjelaskan secara detail asumsi terkait perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan sekitar 3 persen dari tahun sebelumnya. “Selain itu, Kami fraksi Gerindra berharap agar anggaran bantuan sosial

Giri Prasta Soroti Kericuhan Parlemen Pusat

Fraksi NasDem Kritisi Anggaran Paskibraka

Eksekutif dan Legislatif Badung Harus Bersinergi

AMLAPURA-Fajar Bali Meski Fraksi NasDem termasuk salah satu fraksi baru di DPRD Karangasem, namun fraksi tersebut tetap bersuara lantang dalam mengkritisi kebijakan anggaran Pemkab Karangasem untuk tahun anggaran 2015.

Salah satunya, anggaran yang tertuang di dalam RAPBD 2015 yang diserahkan Bupati Karangasem, terkait biaya untuk Paskibraka Karangasem yang dianggarkan sebesar Rp. 1 FB/BUDIASA Milyar lebih.

I Gede Putu Sudita Ketua Fraksi Nasdem, I Gede Putu Sudita,kamis (30/10) mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika memang Pemkab Karangasem memberikan penghargaan kepada pasukan pengibar bendera. Namun, penghargan yang diperuntukan tidak mesti menyediakan anggaran yang cukup besar.

“Anggarannya sekitar Rp 1 Milyar lebih, bukan berarti kami tidak setuju memberikan penghargaan, namun mesti proposional,” ujar politisi asal Banjar Kaang-Kaang, Abang Karangasem ini.

Anggaran sebesar itu, menurutnya bisa diperuntukan untuk keperluan masyarakat kurang mampu di Karangasem. Apalagi, saat ini masyarakat Karangasem masih sangat membutuhkan sarana kesehatan terutama bagi warga yang berada di pinggiran. Selain masalah kesehatan, masyarakat Karangasem terutama di daerah-daerah atas, saat ini sedang kesulitan air. Semestinya, anggaran sebesar itu dipakai untuk penyediaan kesehatan dan air bagi masyarakat kurang mampu, tentu akan lebih bagus lagi. “Kami sangat mendukung jika pemerintah memberikan penghargaan, dan itu harus diberikan, tetapi bukan hal-hal yang kurang penting seperti ini,” ujar Putu Sudita.

Seperti diketahui, Anggaran sebsar Rp. 1.1 Milyar tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (RAPBD) yang saat ini sedang di bahas di DPRD Karangasem. W-016.

MANGUPURA – Fajar Bali Membangun hubungan yang bersinergi antara legislative dan eksekutif dalam pemerintahan merupakan cita-cita setiap pemerintahan. Tidak terkecuali dengan pemerintahan Kabupaten Badung.

Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Giri Prasta mengakui pentingnya keharmonisan antara eksekutif dan legislative khususnya di Badung agar kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan.

“Tidak bisa dipungkiri eksekutif dan legislative harus membangun hubungan yang memiliki sinergitas yang kuat. Saling mendukung dan membangun sehingga kepentingan masyarakat bisa diakomodir dengan baik,” tutur Giri Prasta di Puspem Badung, Kamis (30/10).

Giri Prasta juga menegaskan, muara dari keharmonisan dan sinergitas antara eksekutif dan legislative akan tercermin dari APBD Kabupaten Badung tahun 2015 mendatang. “Muara-nya nanti adalah betul-betul kebijakan dan anggaran ini untuk masyarakat, kepentingan masyarakat banyak khususnya yang ada di Badung. Kita harus meng-cover ide dari pihak eksekutif dalam hal adalah Bupati,” lanjut politisi dari PDI P ini.

Giri Prasta juga menegaskan, Pemerintahan Kabupaten Badung tidak menginginkan kejadian seperti yang terjadi di parlemen pusat, terjadi di daerah khususnya di Badung.

FB/BUDIASA

RAPBD-Rapat Paripurna DPRD Karangasem membahas RAPBD 2015, seluruh Fraksi memberikan pandangan umum

FB/REDY

I Nyoman Giri Prasta “Kalau kemarin itu di Jakarta ada sidang yang sampai banting meja, kami ingin di Kabupaten Badung ini bergandengan tangan. Ini semua untuk kepentingan masyarakat kita. Kita harus mengesampingkan kepentingan kelompok,” lanjutnya.

Giri Prasta berharap keharmonisan hubungan antara legislative dan eksekutif di Badung bisa menjadi contoh yang baik untuk Kabupaten lain yang ada di Bali.

“Semoga akan terus harmonis seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan baik untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Dengan PAD yang tinggi, masyarakat kita harusnya tidak boleh ada yang miskin,” tutupnya. M-005

lebih ditingkatkan lagi,” ujar I Made Dipta.

Lanjut dari Fraksi pendatang baru, Nasdem dan Fraksi Bhineka. Dari Fraksi Nasdem melalui I Gede Putu Sudita, meminta Bupati Karangasem menjelaskan terkait pengeluaran penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 4.368 Milyar, agar dijelaskan secara detail pedoman dan rinciannya. Selain itu, Nasdem juga memandang perlu memperhatikan tata kelola yang optimal, khususnya pasar dan RSUD agar memberikan manfaat

optimal untuk menunjang PAD. Hal itu ditekankan, mengingat besarnya pinjaman investasi beserta bunga yang dikeluarkan untuk pembayaran setiap tahun atas pembangunan Rumah sakit dan pasar tersebut. “Masih tingginya angka kemiskinan di Karangasem, kami berharap pemerintah mengoptimalkan program-program yang bisa mengentaskan kemiskinan,” ujar Putu Sudita.

Sebelumnya, Bupati Karangasem, I Wayan Gredeg pada Rabu (29/10) menyerahkan draf materi RAPBD 2015 ke-

pada ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi. Dalam materi RAPBD, struktur APBD tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar tiga persen dari RAPBD tahun 2014 lalu. Untuk tahun 2015, dirancang sebesar Rp. 1.144 Trilyun, atau naik sebesar Rp. 28.4 Milyar dari APBD tahun 2014 yang jumlahnya sebesar Rp. 1.116 Trilyun. Selain itu, target PAD juga dirancang mengalami kenaikan dari awalnya pada tahun 2014 sebesar Rp. 160 milyar per tahun, menjadi Rp. 200.2 Milyar atau naik sebesar Rp. 40.2 Milyar. W-016*

Dewan Usulkan Jalan Trenggana Dilengkapi Trotoar

DENPASAR-Fajar Bali Kawasan Jalan Trenggana, Penatih, Denpasar Utara, saat ini semakin ramai dilalui pengguna jalan. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Trenggana pun kian padat, dan sangat rawan kecelakaan lalu lintas. Demi menjaga keamanan para pengguna jalan, khususnya para pejalan kaki, disulkan agar salah satu sisi jalan dibangun trotoar.

Salah seorang anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar, Wayan Narsa, SE, menyebut, ruas jalan Trenggana relatif sempit. Sementara kendaraan yang melalui jalan ini belakangan cukup padat. Karena jalan ini merupakan salah satu jalur alternatif dari Denpasar menuju Gianyar, begitu juga sebaliknya. “Sekarang arus lalin jalur Trenggana cukup padat, karena merupakan salah satu jalan alternatif dari Denpasar menuju Gianyar. Sementara di sisi lain, jalur ini juga banyak pejalan kaki, terutama siswa SD dan SMP Widya Sakti. Demi kenyamanan masyarakat kami

harapkan Pemkot Denpasar melalui dinas terkait menjajaki pembangunan trotoar,” ungkap Narsa, Kamis (30/10).

Politisi Partai Gerindra ini pun menilai jalur Trenggana belakangan ini memang rawan laka lantas. Beberapa pejalan kaki pernah menjadi korban kecelakaan. Berkenaan dengan hal itu, masyarakat berharap ada upaya antisipasi dari pemerintah dengan membangun trotoar. “Panjang trotoar yang diperlukan sekitar 500 meter,” ucap Narsa, seraya menambahkan, usulan pembangunan trotoar ini sebenarnya sudah disampaikan ke pihak Kelurahan Penatih agar dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) kelurahan untuk selanjutnya dibawa ke tingkat Kecamatan.

Selain mengusulkan pembangunan trotoar, Narsa juga menyoroti kualitas infrastruktur di Kota Denpasar.

Khususnya masalah trotoarisasi di ruas jalan nasional

Wayan Narsa

FB/CAR

dan provinsi di Kota Denpasar.

Narsa mengaku melihat banyak proyek trotoarisasi di jalan nasional dan provinsi yang hanya bertahan setahun.

Diantaranya, trotoarisasi di Jalan Gatot Subroto dan Cokromaninoto yang menggunakan tegel, baru setahun dipasang sudah mengelupas. “Saya cenderung tetap menggunakan paving karena lebih tahan lama.

Namun dalam pengerjaannya tidak asal-asalan. Kualitas harus diutamakan sehingga proyek yang dibangun tidak cepat rusak,” pungkas Narsa. R-004

PENGUMUMAN

Nomor : 1736/SEKPER/HKN/2014

Dengan ini diumumkan kepada Nasabah/Relasi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang memiliki/memegang bilyet deposito dengan nomor seri 118989 dan jangka waktu 1 (satu) bulan, agar segera menghubungi Kantor Cabang BPD Bali terdekat, atau dapat menghubungi nomor telp. (0361) 223301 ext 217 dan 138 serta nomor (0361) 224262.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI Divisi Sekretaris Perusahaan Kepala, ttd I Made Wiwarta, S.H., M.H. 636/X/KTR

637/X/KTR

638/X/KTR Layouter: dejerie

FAJA R BALI JUMAT, 31 OKTOBER 2014 l Tahun XV

SPORT

9

Peluang besar menggaet 2 medali emas nomor laga dan tunggal

IPSI Bali Ngeri Faktor Non Teknis Cabang Silat PON Remaja KONI Bali sangat beralasan jika pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja salah satu menyandarkan harapan dari tampilan cabang olahraga silat. Dasar kuat kaderisasi melimpah, apalagi reputasi terakhir pada PON XVIII, di Pekanbaru, Riau, Silat meraih 6 medali emas, 1 perak.

DENPASAR-Fajar Bali Memang berbeda kategori remaja dan dewasa, paling tidak gapaian prestasi PON XVIII/2012 di Pekanbaru, Riau masih pantas menjadi acuan untuk remaja usia 17 tahun, yang akan berlaga di Surabaya, Jawa Timur, Desember mendatang.

Kategori remaja merupakan embrio sekaligus gambaran potensi cabang silat Bali untuk dipersiapkan beraksi pada PON XIX/2016 di Bandung, Jawa Barat. Di PON Remaja, IPSI Bali sesuai jatah, hanya kebagian 5 pesilat, dua putri, selebihnya putra. Berbeda ketika PON di Bandung Jawa Barat nanti, melalui pra-

Kualifikasi memberi kesempatan untuk meloloskan atlet sebanyak-banyaknya.

Sekretaris Umum Pengprov IPSI Bali, Nyoman Yamadiputra menjelaskan, meski sifatnya jatah, telah memberlakukan seleksi ketat, untuk menghasilkan pesilat yang memang benar-benar layak mengusung Bali di multi event olahraga kalangan pelajar di Surabaya, Jawa Timur. “IPSI menginginkan pesilat terbaik di kelasnya masing-masing termasuk kategori laga, dan tunggal nomor seni,”ucap Sekum IPSI Bali, Yamadiputra, Kamis (30/10) kemarin.

Lima pesilat itu, masih versi Yamadiputra telah teruji kemampuannya, terutama dua pesilat atas nama I Ketut Adi Wirawan, kelas D putra (diatas 43-46 kg. Pesilat asal Denpasar ini, rekam jejaknya juara pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) tahun 2014.

Prestasi sama juga ditorehkan I Wayan Wiraguna, yang dipersiapkan tampil di tunggal putra. Pesilat asal Bangli, juga dinanti prestasinya pada PON Remaja. “Berharap yang lainnya bisa memperlihatkan hasil terbaiknya, memberi kontribusi medali pada PON

Remaja nanti,” ucap Yamadiputra, yang menambahkan, rival terberat adalah pesilat dari daratan Jawa, seperti tuan rumah Jatim, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten.

Meski dihadapkan pada rival berat, Sekum IPSI Bali itu tetap, mengusung kepercayaan kepada 5 pesilat, dengan harapan mereka bisa memanfaatkan masa TC Sentralisasi dengan baik, dan tetap menjaga kondisi fisik agar tetap prima. Lima pesilat tersebut selama menjabarkan program didampingi pelatih I Gede Nyeneng dari Karangasem, dan Putu Sepyanawati asal Bangli, serta Putu Sugiarta selaku Manajer tim.

Hanya saja Yamadiputra tetap memendam kekhawatiran mendalam, pada hari Hnya nanti, mengingat cabang olahraga silat masih kental dengan faktor non teknis.

“Ya, satu-satunya jalan di kategori laga, pesilat harus mampu mendominasi raihan nilai. Tapi untuk tunggal atau nomor seni terkadang unsure subyektifitas yang lebih dominan. Mudah-mudahan tidak terjadi,”tuturnya, sembari menambahkan peluang 2 emas di tangan dari cabang ini.R-007

Nama Atlet Cabang Olahraga Silat

1. Ni Made Ana Sintiasih, kelas B putri (diatas 37-40 kg) asal Tabanan 2. Ni Ketut Eny Prajayanti, kelas F putrid (diatas 49-52 kg) asal Bangli 3. Ngakan Ketut Riky Ricardo Putra, kelas B putra (diatas 37-40 kg) asal Gianyar 4. I Ketut Adi Wirawan, kelas D putra (diatas 43-46 kg) asal Denpasar 5. I Wayan Wiraguna, kategori tunggal putra, asal Bangli.

Tim Ofisial 1. I Gede Nyeneng / Pelatih (Karangasem) 2. Putu Sepyanawati / Pelatih (Bangli) 3. Putu Sugiarta / Manajer (Badung)

KONI Probolinggo Adopsi Sistem Pembinaan KONI Denpasar

DENPASAR-Fajar Bali Program pembinaan yang digalang KONI Kota Denpasar yang selama ini dilakukan dari usia dini menjadi lirikan KONI Kota Probgolinggo, Jawa Timur.

Pertemuan kedua belah pihak digelar di ruang rapat KONI Kota Denpasar. Kamis (30/10) kemarin, diawali perkenalan masing-masing pengurus dan presentasi dari Sekum KONI Kota Denpasar, Made Suartana.

Pembinaan atlet berprestasi di Kota Denpasar terbilang berhasil, mulai dari pembinaan atlet sejak dini hingga jenjang sekolah.

Hal ini menarik perhatian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Probolinggo Jawa Timur untuk belajar ke KONI Denpasar. Kesan mendalam ditampakkan KONI Kota Probolinggo saat melakukan kunjungan kerja untuk studi banding ke KONI Kota Denpasar, Kamis (30/10). Dalam kunjungannya, KONI Probolinggo yang dipimpin Ketua Umum KONI Probolinggo, Heru Jhudiarto mengakui tuan rumah mempunyai program kerja yang baik.

Sekum KONI Kota Denpasar, Made Suartana mengatakan keberadaan KONI Kota Denpasar tidak jauh beda dengan KONI-KONI Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. KONI Kota Denpasar yang mengusung visi membudayakan prestasi yang mengandung makna bahwa bersama anggota berupaya untuk meningkatkan prestasi

FB/SUPRI

KUNJUNGAN-Pengurus KONI Kota Probolinggo, Jawa Timur, bersama KONI Kota Denpasar mengabadikan kegiatan, usai tatap muka sharing sistem pembinaan olahraga. olahraga menuju prestasi ke tingkat nasional dan mengusung merah putih ke tatanan internasional.

Selain itu, pihaknya berupaya untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan sekaligus pemerataan pada cabang-cabang olahraga. KONI Denpasar memiliki 35 anggota (Pengkot cabor,red) dengan rincian 34 induk cabang olahraga prestasi dan 1 cabang olahraga penyandang cacat atau NPC (National Paralympic committee Menurut Suartana, bersama anggota KONI Kota Denpasar lainnya membuat strategi dan pola kegiatan yang mengacu pada Tri Sukses meliputi, Sukses Manajemen, Sukses Pembinaan, dan Sukses Prestasi.

“Tentang program kerja me-

nyangkut teknis pembinaan, manajemen, keuangan dan prestasi telah kami beberkan termasuk tekad KONI Kota Denpasar membudayakan prestasi” jelasnya.

Sementara, Ketua Umum KONI Kota Probolinggo, Heru Jhudiarto menjelaskan, sistem pembinaan yang dilakukan Denpasar, salah satu upaya yang akan diterapkan pada program sama menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa, dari usia dini hingga dewasa.

“Kami akan coba adopsi program-program yang belum ada di Probolinggo. Walaupun di Probolinggo sudah mirip sama model yang disini, beberapa hal ada yang dikaji lagi sehingga nanti ada kesempurnaan.

Khususnya dalam penghargaan kepada atlet, pelatih dan pen-

FB/SUPRI

TUMPUAN-Cabor Silat salah satu harapan mendulang medali pada PON Remaja, di Surabaya, Jawa Timur, Desember mendatang.

gurus itu sangat luar biasa. Ini merupakan keinginan positif untuk kesejahteraan para atlet dan pelatih,” katanya.

Hadir pada kesempatan itu, Kepala Bidang Anggaran KONI Kota Denpasar Wayan Gunawan, Kabid Humas Dewa Gede Rai, Kabid Organisasi Made Raka dan Kabid Binpres Gusti Oka Negara. R-007

PSS Sleman dan PSIS Didiskualifikasi JAKARTA-Fajar Bali Sidang Komisi Disiplin PSSI memutuskan mendiskualifikasi PSS Sleman dan PSIS Semarang dari keikutsertaannya pada kompetisi sepak bola divisi utama yang sekarang telah mencapai babak delapan besar.

“PSS Sleman dan PSIS Semarang berhenti sampai di sini.

Selanjutnya akan dilakukan investigasi satu per satu mulai pemain, pelatih, maupun official,” kata Ketua Komisi Disiplin PSSI Hinca Panjaitan usai sidang komisi disiplin di kantor PSSI di Senayan, Jakarta, Selasa.

Untuk melakukan investigasi, kata dia, pihaknya membutuhkan waktu sekitar dua pekan.

Untuk itu pihaknya meminta kepada PT Liga Indonesia selalu operator kompetisi untuk menghentikan semua pertandingan sisa.

“Pertandingan semifinal dan final kami harapkan baru bisa dilaksanakan setelah investigasi selesai. Biar tidak ada lagi alasan yang aneh dalam menyikapi babak delapan besar ini,” katanya menambahkan.

Hinca mengatakan, keputusan itu diambil setelah pi-

419/XI/AGN

517/I/GLH

haknya memanggil pemain, pelatih, dan official dari kedua klub. Bahkan semua yang dipanggil diajak menonton pertandingan antara PSS Sleman melawan PSIS yang diwarnai lima gol bunuh diri.

Setelah melihat rekaman pertandingan, kata dia, semua pemain maupun official kepalanya langsung tertunduk. Kondisi itu menunjukkan ada permasalahan besar pada pertandingan yang memperebutkan posisi juara dan runner up grup itu.

“Sepak bola pada prinsipnya adalah untuk mencari kemenangan, tapi pada pertandingan PSS

melawan PSIS justru sebaliknya.

Mereka pengen kalah. Ini sudah menciderai fair play,” kata Hinca dengan tegas.

Pria yang juga berprofesi sebagai penasihat hukum itu menegaskan, dengan kejadian yang dinilai merusak citra persepakbolaan nasional itu maka putusan yang ada tidak bisa dibanding. Komisi Displin PSSI dalam putusannya juga merekomendasikan kepada Komite Wasit PSSI untuk memberhentikan wasit hingga pengawas pertandingan dari aktivitasnya sampai investigasi tuntas.AN

018/I/FB/KTR

453/XII/AGN

680/IX/GLH

Layouter: Manik

10

POLITIK Jusuf Kalla Tak Dukung KIH soal Perppu UU MD3

FAJA R BALI

JUMAT, 31 OKTOBER 2014 l Tahun XV

Suara PARLEMEN

Kenaikan BBM Perlu Kajian Khusus Mangupura – Fajar Bali Ujian perdana telah menanti pemerintahan baru Joko Widodo ( Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), yakni regulasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Banyak yang menilai subsidi BBM sebagai bisul dan bahkan tumor bagi anggaran negara. Kenaikan harga BBM bersubsidi FB/EFLIN dipandang sebagai opeI Wayan Luwir Wiyana rasi pengangkatan tumor serta upaya penyehatan kembali anggaran negara.

Di sisi lain, efek kenaikan harga BBM, apalagi sampai Rp 3.000 per liter, bisa menjalar kemanamana. Mulai dari lonjakan inflasi, kemiskinan bahkan masalah sosial. Boleh jadi lantaran ruwetnya urusan BBM bersubsidi, pemerintah baru diharapkan tidak terburu-buru untuk memutuskannya.

Menurut anggota dewan Badung, I Wayan Luwir Wiyana, pemerintah perlu mengkaji kembali rencana kenaikan BBM ini. Menurutnya, pemerintah jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil kebijakan yang dinilai bisa memberatkan rakyat.

“Secara pribadi saya mendukung kenaikan BBM, karena memang anggaran kita membengkak untuk itu. Subsidi harus tetap ada, tapi harus juga tepat sasaran. Jangan masyarakat yang mampu juga ikut menikmati subsidi ini. Sasarannya menjadi tidak tepat. Saya rasa pemerintah perlu merubah sistem ini dan masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi bagi yang mampu,” tutur politisi PDI P ini kepada Fajar Bali, Rabu (29/10) di Puspem Badung.

Lanjut Wiyana, kenaikan BBM pada akhirnya akan memicu kenaikan harga bahan pokok yang lain. Hal ini yang menurut Wiyana akan terasa berat bagi masyarakat apalagi bagi mereka yang tidak mampu.

“Masalah BBM ini merupakan masalah yang sangat krusial karena menyangkut kepentingan rakyat banyak. Tentu saja akan berimbas kepada rakyat secara langsung. Tapi saya yakin, Jokowi memiliki kebijakan yang mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi masyarakat,” lanjut anggota komisi II dewan Badung ini.

Wiyana berharap, pemerintah bisa mengkaji kembali kebijakan kenaikan BBM ini. Pengkajian ini dimaksudkan agar pemerintah tidak salah mengambil langkah yang tepat. Subsidi tidak membengkak dan masyarakat tidak terbebani.

“Harus dikaji secara matang, lalu disosiali s a s i ka n ke n a p a h a r u s d i n a i k ka n s e h i n g ga masyarakat juga bisa mengerti dampak baik dan buruknya apabila BBM subsidi ini dinaikkan,” tutupnya. M-005

Hati-hati Sikapi UU Desa

Rp 1 Miliar Bisa Membawa Petaka SEMARAPURA-Fajar Bali Anggota DPRD Klungkung dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Wayan Mastra meminta Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung lebih hati-hati menyikapi pelaksanaan Undang-undang Desa yang sudah disahkan oleh DPR RI. Selain memerlukan sikap yang hati-hati, Wayan Mastra mewantiwanti agar jangan sampai FB/SARJANA lembaga adat dan dinas Wayan Mastra yang sudah akur diceraikan. “Apapun pilihannya nanti, agar dinas dan adat yang sudah seperti suami istri diceraikan karena undang-undang ini,” terang Wayan Mastra, Kamis (30/10) kemarin.

Dari informasi yang didapatnya, bahwa MUDP Klungkung lebih memilih opsi desa adat dan perbekel se Klungkung justru memilih opsi desa dinas. Dari pilihan tersebut, pada tingkat aparatur terbawah sudah tidak satu pendapat dan nantinya yang paling rawan terkena dampak konflik adalah masyarakat di bawah. “Apapun pilihannya sebaiknya dengan argumen yang jelas dan yang terpenting memikirkan apa dampak ikutannya terhadap pilihannya. Jangan karena melihat uang 1 miliar lalu terjadi konflik,” ujar Mastra mewanti-wanti.

Dia pun menekankan, sebaiknya kondisi yang sudah ada seperti sekarang ini tetap dipelihara. “Kita sebaiknya mencari esensi dari apa yang diinginkan dari pelaksanaan UU Desa tersebut. Namun bukan itu saja, juga memikirkan dampaknya ke depan,” tambahnya.

Dijelaskan Mastra, pilihan terhadap desa dinas dan desa adat semua memiliki konsekweksi dan dampak terhadap masyarakat. Bahkan yang ditakutkan Mastra adalah petinggi di desa atau tokoh di desa saling berkonflik atas pilihan yang ada.

Diharapkan Mastra, Pemkab Klungkung bisa memediasi antara adat dan dinas guna memilih atau tidak memilih opsi. “Namun memikirkan dampak ikutannya nanti, dampaknya lebih besar daripada uang yang didapat buat pengelolaan desa yang berjumlah Rp 1 miliar,” terang Mastra.

Di sisi lain, diharapkan tokoh masyarakat tidak pragmatis dengan iming-iming uang tersebut, namun lebih baik menyikapi dengan arif, mengingat untuk Bali pemberlakukan UU Desa akan menuai dampak yang sangat besar. “Yang saya takutkan timbul konflik berkepanjangan, yang susah juga masyarakatnya,” tutup Mastra. W-010

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan langkah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

JAKARTA-Fajar Bali Menurut dia, Presiden hanya bisa menerbitkan perppu jika ada keadaan memaksa.

“Saya kira kita tidak boleh obral Perppu,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (30/10).

Sementara itu, lanjut Kalla, polemik yang terjadi di parlemen antara koalisi pendukung Jokowi-Kalla dan pendukung Prabowo Subian-

to-Hatta Rajasa masih bisa diselesaikan secara musyawarah.

K a l l a m e n ga ku b a hwa pihaknya akan membicarakan masalah ini dengan sejumlah tokoh pada sore ini. Namun, ia tidak menyebut tokoh yang dimaksudnya tersebut.

S e b e l u m nya , J K s u d a h bertemu Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais.

“Saya kira itu hanya bersifat

situasional, ya tentu harus dimusyawarahkan penyelesaiannya,” ujar Kalla.

Seperti diberitakan, DPR

Prabowo Heran KIH Bentuk Pimpinan DPR Tandingan

FB/IST

BERKUNJUNG-Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014).

JAKARTA-Fajar Bali Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyesalkan niat baik Koalisi Merah Putih untuk mendukung kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla tak bersambut di DPR. Koalisi Indonesia Hebat justru membuat pimpinan DPR sendiri sebagai tandingan untuk pimpinan DPR yang saat ini dikuasai KMP. “Koalisi Merah Putih dari sejak awal memberi pengakuan kepada pemerintah.

Walaupun kami merasa banyak cara-cara yang merugikan kami, tapi kami ingin, suasana yang baik bagi bangsa dan negara ini,” kata Prabowo di Jakarta, Kamis (30/10).

Prabowo mencontohkan dirinya bersama elite KMP lain yang rela hadir saat pelantikan Jokowi-JK dan memberikan selamat. Kehadiran itu, kata dia, adalah suatu niat baik untuk membangun bangsa bersama-sama.

“Sebagaimana kalian ke-

tahui, saya dan tokoh-tokoh KMP, justru memberi selamat kepada pemerintahan baru. Kita membrikan dukungan, dan kita menganjurkan pemerintahan baru untuk bekerja keras,” ujar pesaing Jokowi-JK saat pilpres 2014 ini.

Terkait KMP yang menyapu bersih pimpinan DPR, MPR dan alat kelengkapan, Prabowo menilai hal tersebut tak perlu dikhawatirkan. DPR, kata dia, justru akan menjadi penyeimbang dan pengawas yang kuat bagi pemerintah.

“Demokrasi itu ada yang diberi mandat eksekutif dan ada yang di legislatif. Legislatif yang kuat adalah sesuatu yang menguntungkan rakyat.

Ada pengawasan, ada koreksi, dan sebagainya. Kita berpikir positif, kita tidak mau menang kalah, menang kalah,” ujar Prabowo.

“Saya kira tandingan-tandingan itu bentuk ketidakdewasaan, enggak ada itu

tandingan. Ini sangat merugikan bangsa, pikiran-pikiran seperti itu sangat merugikan bangsa,” tambahnya.

KIH membentuk pimpinan DPR sendiri karena mereka tidak puas dengan kepemimpinan pimpinan DPR saat ini yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih, khususnya dalam sidang paripurna terkait AKD. Mereka mengangkat pimpinan DPR yang diketuai oleh Pramono, dan terdiri dari empat wakil ketua yakni Abdul Kadir Karding, Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem) dan Dossy Iskandar (Hanura).

Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu UU MD3 dengan harapan pemilihan DPR dipilih ulang. Mereka merasa UU MD3 itu lah yang menjadi sumber masalah sehingga pimpinan DPR akhirnya disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih. KP

Laporan untuk Penghina Jokowi Tidak Akan Dicabut

JAKARTA-Fajar Bali Politisi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat, menyatakan tidak akan mencabut laporannya terkait MA (23), pemuda yang menghina Presiden Joko Widodo melalui media sosial. Menurut Henry, substansi persoalan akan hilang jika dirinya mencabut laporan tersebut. “Tidak ada maksud keras kepala menyengsarakan orang, tapi saya tidak akan mencabut laporan itu,” kata Henry saat dihubungi, Kamis (30/10).

Henry meminta kasus ini tidak didramatisasi pada sisi seorang pemuda yang berprofesi sebagai pembantu tukang sate sehingga harus dimaafkan dan dibebaskan dari jeratan hukum karena menghina Presiden. Menurut Henry, jika kasus ini selesai dengan kata maaf, maka akan menjadi preseden pada kasus-kasus lain dan akan mengurangi wibawa hukum yang berlaku.

Ia menyatakan, kasus ini akan lebih baik jika diproses ke pengadilan. Ia tak akan mengintervensi dan meyakini majelis hakim akan meringankan hukuman karena ada banyak faktor yang dipertimbangkan. “Biarkan proses hukum berjalan. Mengenai hukuman, akan banyak pertimbangan hakim yang meringankan,” ujarnya.

Anggota Fraksi PDI-P di DPR ini menambahkan, saat ini banyak kritik yang dialamatkan kepadanya karena dianggap berlebihan menanggapi penghinaan pada Jokowi.

Akan tetapi, ia merasa melangkah di jalan yang benar.

Ia berharap semua pihak memahami persoalan yang terjadi sehingga dapat menjadi pelajaran bersama setelahnya. “Kalau semua persoalan pidana selesai dengan minta maaf, wibawa hukum akan hilang. Saya tidak perlu mencabut laporan dan kita

FB/IST

Wakil Presiden Jusuf Kalla.

ambil saja hikmahnya,” ucap Henry.

MA, pemuda asal Ciracas, Jakarta Timur, ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kamis (23/10). MA diduga menyunting gambar wajah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi ke dalam sebuah gambar porno. “Dia (MA) dijerat pasal pornografi dilapis pasal pencemaran nama baik,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Kamil Razak dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10).

Selain pasal dalam UU Pornografi, MA juga dijerat Pasal 310 dan 311 UU KUHP tentang pencemaran nama baik. Barang bukti yang digunakan polisi adalah akun Facebook atas nama Arsyad Assegaf. MA terancam hukuman 12 tahun penjara. KP

terbelah. Pimpinan DPR, Rabu (29/10), tetap melakukan pemilihan pimpinan alat kelengkapan meski hanya dihadiri

lima fraksi. Sementara itu, lima fraksi lainnya menolak dan membentuk pimpinan tandingan. KP

Publik Nilai Jokowi Terlalu Berkompromi dalam Penyusunan Kabinet JAKARTA-Fajar Bali Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan, Presiden Joko Widodo masih banyak berkompromi dalam membentuk kabinet. Jokowi dianggap tidak bisa menjadi komando tertinggi dan cenderung terpengaruh dengan m a s u k a n orang-orang di sekitarnya.

“Sebesar 52,86 persen publik menyatakan setuju bahwa dalam penyusunan kabinet, Presiden Jokowi terlalu berkompromi dengan partai pendukung,” ujar anggota tim riset LSI, Rully Akbar, saat melakukan konferensi pers, di Graha Dua Rajawali, Jalan Pemuda No 70, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (30/10).

Rully mengatakan, banyak menteri yang diangkat oleh Jokowi tidak sesuai dengan bidang keahliannya, terutama yang berasal dari partai politik. Menurut Rully, Jokowi bukan hanya sekadar berkompromi dengan partai pendukung, melainkan juga ada menteri yang sudah mendapatkan peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi masih diakomodasi. “Karena dekat

dengan lingkaran Megawati,” ucap Rully.

Rully menambahkan, setelah tiga hingga enam bulan ke depan, masyarakat akan bisa lebih obyektif menilai kabinet Jokowi-JK berdasarkan kinerjanya. Jika dalam enam bulan tersebut kabinet Jokowi mampu membuktikan kinerja yang baik dan mampu merealisasikan janjinya, dukungan publik terhadap Jokowi-JK akan semakin besar. “Namun, jika sebaliknya, Jokowi akan ditinggal oleh pendukungnya sendiri,” kata Rully.

Dalam survei tersebut, hanya 29,56 persen yang menyatakan Jokowi sudah tepat memilih menteri dari partai politik yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 2728 Oktober 2014. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 respons dan margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.

LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview. KP

PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) PT. BPR VARIS MANDIRI, selaku Pemegang Hak Tanggungan Pertama berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan akan melaksanakan penjualan lelang dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar pada : Hari/tanggal Pukul Tempat

:Jumat, 14 November 2014 :11.00 Wita :Kantor PT. BPR Varis Mandiri Jalan Raya Mengwitani 2X, Kabupaten Badung

terhadap barang jaminan hutang Debitur atas nama: MAYUMI WULAN TRISNA, alamat Jl. Tukad Pancoran IV Blok K/8 Bekul Panjer, Denpasar Selatan, barang yang dilelang berupa: 1 (satu) bidang tanah kosong untuk perumahan sesuai dengan SHM No. 451/Desa Cepaka tanggal 27 Juli 1995, Gambar Situasi No. 2067/1995 tanggal 16 Mei 1995, seluas 440 m2, a.n. ALBINA NUDU, terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan (kini Kabupaten Tabanan), Provinsi Daerah Tingkat I Bali (kini Provinsi Bali) dengan Nilai limit Rp594.000.000,00 dan Uang jaminan penawaran lelang Rp594.000.000,00.

Syarat-Syarat Lelang: 1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan Pembeli; 2. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan tersebut diatas ke Rekening No. 264471810 a.n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Denpasar pada Bank BNI Cabang Denpasar Gajahmada, dan sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, khusus pemindahbukuan nama pemilik rekening dan peserta lelang harus sama, satu slip setoran untuk satu nama peserta lelang; 3. Penawaran lelang dilakukan dengan cara lisan semakin meningkat dengan kelipatan penawaran ditentukan oleh Pejabat Lelang pada saat lelang; 4. Peserta lelang/kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang dengan membawa asli bukti setor uang jaminan, materai Rp. 6.000, fotocopy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan fotocopy NPWP; 5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara; 6. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Apabila peserta lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan diwilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 7. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminan penawaran lelang tanpa potongan dengan menunjukkan bukti setor dan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM), pengambilan uang jaminan penawaran lelang melalui kuasa harus dengan notariil.

8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. BPR VARIS MANDIRI Jalan Raya Mengwitani 2X, Kabupaten Badung Telp. 0361-7801479 atau KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Mengwi, 31 Oktober 2014 PT. BPR VARIS MANDIRI ttd Anthonius I Made Restika, SE, MM Direktur Utama 639/X/KTR Layouter: Zohra

FAJA R BALI

JUMAT, 31 OKTOBER 2014 l Tahun XV

NASIONAL

Gubernur Sediakan Podium Bali Bicara DARI HALAMAN 1 pelayanan publik, realisasi program, atau keluhan-keluhan lain yang mengganjal di benak masyarakat, namun tak bisa disampaikan karena keterbatasan saluran aspirasi.

“Ide ini memang datang dari Bapak Gubernur Bali.

Beliau ingin membuka ruang aspirasi publik yang lebih terbuka dan bebas. Mungkin ini baru ada di Provinsi Bali,” papar Dewa Mahendra ketika ditemui di ruang kerjanya Kamis (30/10) kemarin.

Selama ini, tambah Dewa Mahendra, keran-keran aspirasi untuk masyarakat memang telah dibuka oleh Gubernur Bali. Salah satunya lewat kegiatan simakrama. Namun kegiatan itu tak cukup untuk memberi ruang bicara pada

masyarakat. Selama ini masih saja ada saluran-saluran aspirasi yang tersumbat, sehingga masih banyak masyarakat yang memiliki ide, gagasan, pemikiran, masukan-masukan dan kritik terhadap pemerintah namun tak bisa disampaikan secara terbuka.

Dengan adanya Podium Bali Bicara ini, lanjut Mahendra, masyarakat benar-benar diberikan kebebasan mengekspresikan dan mengasosiasikan dirinya dalam menyampaikan unek-unek, keluh kesah tanpa tedeng aling-aling secara langsung dan terbuka kepada pihak yang memang menjadi obyek pengaduan.

Apalagi kebebasan bicara dan mengemukakan pendapat dilindungi oleh Undang-undang.

“Jadi ini memang konsepnya beda dengan kegiatan

simakrama. Di Podium Bali Bicara masyarakat bisa lebih bebas bicara dan mengemukakan aspirasinya. Di sana nanti akan ada petugas dari Provinsi Bali, dan pihak Asosiasi Media Bali (AMB) yang akan mencatat aspirasi masyarakat dan disampaikan kepada Bapak Gubernur, kalau memang materi aspirasi menyangkut kinerja Pemerintah Provinsi Bali dan Program Bali Mandara,” terangnya.

Dewa Mahendra menambahkan, Podium Bali Bicara ini akan dibuka setiap hari Minggu dari pukul 08.00 Wita sampai 10.00 Wita. Namun jika antusias masyarakat tinggi dalam menyampaikan aspirasi, pihak fasilitator – Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Asosiasi Media Bali – akan memberikan kesempatan se-

lebar-lebarnya tanpa batasan waktu. Di podium masyarakat juga disediakan microphone dan speaker. Namun syaratnya, aspirasi yang disampaikan tidak menyangkut SARA. “Jika memang keinginan dan antusias masyarakat cukup tinggi menggunakan Podium Bali Bicara dalam menyampaikan aspirasi, tidak akan dibatasi jam bicaranya.

Sampai lelah bicara pun akan diladeni. Yang penting aspirasi yang disampaikan nanti tidak menyangkut persoalan Suku, Agama, dan Ras (Sara).

Tiap-tiap aspirasi masyarakat nanti ada yang mencatat. Jika itu menyangkut Pemerintah Provinsi Bali, akan kami tindaklanjuti,” bebernya seraya menambahkan, ke depan jika Podium Bali Bicara ini efektif, bisa dibuka setiap hari. W-019

Bupati Jembrana Copot Kepala Dinas Tersangka DARI HALAMAN 1 Terkait kasus dugaan korupsi BBM bersubsidi yang menjerat Ardini, ia meng a ku , s u d a h b e r k a l i - k a l i mengingatkan bawahannya untuk berhati-hati, termasuk saat menandatangani surat . Dalam kesempatan ini Bupati Artha juga membantah, pertemuan dengan Polres Jembrana dan Kejari

N e g a ra d i H o t e l J i m b a r wana beberapa waktu lalu, berkaitan dengan kasus ini.

“Kami tidak akan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum, karena tidak ada untungnya bagi kami.

Kalau kami berniat intervensi, kenapa tidak dilakukan juga terhadap mantan Bendahara KPU yang saat ini sudah ditahan di Rutan Negara? Padahal ia juga pegawai kami,” katanya.

Ia menyebutkan contoh kasus lainnya, yang oleh Pemkab Jembrana dibiarkan berjalan sesuai koridor hukum seperti, mantan Sekretaris KPU, Gede Wigraha yang pensiunan PNS, serta mantan Bupati I Gede Winasa.

Menurutnya, pertemuan di Hotel Jimbarwana tersebut membahas rencana kunjungan ke Cina, namun menggunakan uang pribadi pada

tanggal 19 November mendatang. “Rencana ke Cina itu juga tidak ada hubungan dengan kasus ini. Tapi mungkin hanya dari kami yang berangkat, karena Muspida lainnya tidak dapat izin,” katanya.

Asisten II Setda Jembrana, Ketut Windra saat dikonfirmasi membenarkan ditunjuk sebagai pelaksana harian Dinas Perindagkop, namun belum menerima SK Bupati. W-003

mengalami kenaikan. Dengan demikian, ada dua kali kenaikan harga yang ditanggung masyarakat.

Karenannya, Sofyan melanjutkan, selain mengantisipasi lonjakan harga jelang kenaikan BBM, pemerintah juga telah menyiapkan dana kompensasi bagi masyarakat miskin yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut. Dana kompensasi akan disebarkan dalam bentuk

Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera).

“Sistemnya sudah ada, dalam bentuk e-money. Kemarin sudah diuji coba saat kunjungan presiden ke Sinabung,” ucap Sofyan. Meski demikian, Sofyan mengatakan, pemerintah masih mengkaji kapan waktu yang tepat untuk mendistribusikan dana kompensasi tersebut.

Sebelumnya diberitakan,

rencana kenaikan harga BBM tersebut dibahas dalam rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu siang.

Dalam rapat tersebut, semua pihak memberi masukan, termasuk Pertamina. Selain membahas BBM, tutur Sofyan, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga memaparkan tentang persiapan Kartu Sehat. KP

kung tidak mampu menyediakan lahan parkir yang layak.

“Kami di Ped memohon agar Pak Gubernur bisa membantu penyediaan lahan parkir, mengingat Pura Ped sekarang bukan lagi milik umat Klungkung, tetapi sudah milik masyarakat Bali,” bebernya.

Alasan Wayan Turun memohon lahan parkir ke Pemprov Bali, mengingat saat ada pujawali di Pura Ped, sering terjadi kemacetan. Kondisi ini mem-

buat warga di Desa Ped terganggu. “Jangankan saat Pujawali, saat hari biasa seperti Purnama atau Tilem, wilayah sekitar Pura Ped macet. Kami mohon bisa dihibahkan lahan parkir, selain mengurangi kemacetan, pamedek bisa sembahyang dengan nyaman,” terangnya.

Bantuan serupa juga diharapkan diberikan pada pura lainnya seperti di areal Pura Goa Giri Putri. Dimana pada areal Pura Goa Giri Putri keadaannya

mirip dengan di Pura Ped yaitu tidak tersedia areal parkir yang layak. Disebutnya pula, Pemkab Klungkung memperbaiki jalan umum di Nusa Penida saja belum mampu, apalagi penyediaan lahan parkir.

“Semoga Pak Gubernur bisa membantu permohonan kami, mengingat masyarakat juga membutuhkan tempat yang nyaman untuk parkir sebelum melakukan persembahyangan,” tutupnya. W-010

itu akan digelar dalam sidang paripurna pada Jumat (30/10).

“Akan ada dualisme kepemimpinan di DPR. Kepemimpinan yang disahkan Koalisi Merah Putih tidak kami akui karena tidak penuhi syarat dalam Tata Tertib DPR Pasal 251 ayat 1 dan ayat 4, serta Pasal 284 tentang pengambilan keputusan fraksi,” kata Basarah.

Secara terpisah, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyarankan agar Jokowi turun tangan menertibkan fraksi pendukungnya untuk menaati peraturan dan tata tertib dalam parlemen. Menurut dia, kerja DPR saat ini belum efektif karena koalisi pendukung pemerintahan Jokowi plus Fraksi PPP menolak menyerahkan susunan anggota di tiap alat kelengkapan Dewan. Hasilnya, program DPR bersama mitra kerja belum dapat dimulai sebagaimana mestinya. “Pak Jokowi harus beri imbauan kepada kawankawan Koalisi Indonesia Hebat agar mengikuti UU MD3,” kata Hidayat di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Anggota Majelis Dewan Sy-

uro PKS itu mengatakan, DPR tak ada dalam posisi mengadu kekuatan demi sebuah kekuasaan. Posisi paling benar adalah duduk bersama untuk memusyawarahkan solusi terbaik yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat.

“Kita harus cari solusi, bukan menang-menangan. Ini supaya kita bisa bekerja lebih efektif,” ujar Hidayat.

Paripurna Ilegal Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menganggap fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tidak memiliki dasar hukum untuk menggelar sidang paripurna. Jika direalisasikan, Agus menganggap sidang paripurna itu ilegal.

“Kami yakin tidak akan (sidang paripurna dilaksanakan).

Kalau dilaksanakan, berarti ilegal, tidak ada dasar hukumnya dalam UU MD3 dan tata tertib (DPR),” kata Agus di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).

Hal itu disampaikan Agus dalam menyikapi rencana fraksi Koalisi Indonesia Hebat

(KIH) yang akan menggelar sidang paripurna pada Jumat (31/10/2014), dengan agenda pengesahan pimpinan DPR versi mereka.

Agus mengatakan, pihak Sekretariat Jenderal DPR juga tak akan membuat surat undangan kepada semua anggota DPR, terkait jadwal sidang paripurna tandingan tersebut. Ia mengaku bahwa pimpinan DPR telah menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR dan melarang mengeluarkan undangan sidang paripurna yang digagas kubu KIH. “Kalau buat undangan, berarti Sekjen DPR melakukan tindakan ilegal,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Agus menegaskan, DPR akan mulai bekerja secara efektif pada awal pekan depan.

Ia mengaku tak risau dengan imbauan dari Fraksi PDI-P agar pemerintahan Presiden Joko Widodo mengabaikan pimpinan DPR saat ini. “Kita akan melakukan rapat dengan pemerintah hadir atau tidak.

DPR meyakini, pemerintah akan datang kalau diundang,” ucapnya. KP

aan program ini agar berjalan sebaik-baiknya.

“Program Bali Mandara dari Provinsi itu sangat positif bagi kami di Klungkung. Tentu banyak manfaatnya bagi masyarakat Klungkung. Karena itu kami breakdown programprogram Bali Mandara. Tidak saja kawal, tetapi kami terjun langsung,” ujar Bupati.

Pemerintah Kabupaten Klungkung, kata dia, juga terus memotivasi masyarakat untuk bekerja lebih semangat agar program ini bisa digelontorkan lebih banyak lagi di Kabupaten

Klungkung sehingga bisa meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan akan bisa berjalan lebih cepat.

Program Roadshow dengan mengajak seluruh media yang ada di Bali ini dilaksanakan oleh Biro Humas Setda dalam rangka membuka komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota se-Bali, sehingga tidak terjadi putus informasi baik dari provinsi ke kabupaten/kota atau sebaliknya.

Program ini juga bertujuan

untuk memberikan kesempatan kepada para Bupati untuk menyampaikan masukan-masukan maupun keluhannya kepada Pemerintah Provinsi sekaligus untuk menyampaikan semua program-programnya agar bisa sampai ke masyarakat melalui media yang ada. Selain itu dilibatkannnya media dalam program ini adalah untuk memfasilitasi lancarnya komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat, selain juga untuk meminimalisir terjadinya misinformasi dari pemerintah ke masyarakat. R-002*

Pemerintah Naikkan BBM Sebelum 2015 DARI HALAMAN 1 ujarnya usai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Kamis (30/10).

Sebab, kata dia, fenomena yang biasa terjadi jelang kenaikan BBM adalah banyak oknum yang menimbun BBM. Hal ini kemudian memicu lonjakan harga.

Kemudian, setelah harga BBM resmi naik, barang-barang kebutuhan pokok juga akan

Mohon Bantuan Lahan Parkir di Ped

DARI HALAMAN 1 Hal ini disampaikan warga asal Desa Ped, Wayan Turun ketika ditemui Kamis (30/10) kemarin. Wayan Turun memohon kepada Pemerintah Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika agar bisa membantu penataan dan penyediaan lahan parkir di Pura Kahyangan Jagat Ped. Menurut Wayan Turun, secara anggaran, Pemkab Klung-

Jokowi Didesak Turun Tangan Atas Sikap KIH DARI HALAMAN 1 pimpinan komisi, badan di DPR versi Koalisi Merah Putih karena mereka statusnya mash ilegal,” kata Basarah di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10).

Terkait masalah ini, fraksi partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) plus PPP telah menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini.

Koalisi tersebut mengajukan Pramono Anung (PDI-P), Patrice Rio Capella (Partai Nasdem), Dossy Iskandar (Partai Hanura), Abdul Kadir Karding (PKB), dan Syaifullah Tamliha (PPP) sebagai pimpinan DPR sementara.

Mereka juga meminta Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undangundang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3).

Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka partai anggota KIH akan membentuk dan menetapkan pimpinan DPR tandingan. Pemilihan dan penetapan pimpinan DPR tandingan

11

Peserta Tak Registrasi Ulang, Boleh Ikut Ujian CPNS

DENPASAR-Fajar Bali Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali nampaknya melunak. Syarat-syarat pendafatran CPNS tahun 2014 sebelumnya jelas menyebutkan bahwa, peserta yang tidak melakukan registrasi ulang tidak diperbolehkan mengikuti tes.

Namun, Kamis (30/10) kemarin aturan tersebut dirombak. Baik peserta yang melakukan registrasi ulang ataupun tidak, sama-sama boleh mengikuti tes. Sebanyak enam pegawai BKD disiagakan di lokasi tes, untuk melayani peserta yang akan melakukan registrasi di hari ujian.

Kepastian tersebut disampaikan oleh, Kepala Bidang Formasi Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai, Ni Ketut Sukmawati. Berdasarkan data yang dihimpunnya, hingga batas waktu (Rabu (29/10)) memang masih ada peserta yang belum melakukan registrasi ulang. Yakni sebanyak 228 orang dari 5.159 peserta yang mendaftar online. Menurut Sukmawati, meski tak melakukan registrasi ulang, 228 peserta yang hanya lolos tes administrasi itu tetap boleh mengikuti tes. Hanya saja, mereka wajib hadir lebih awal di lokasi tes. Seperti peserta lainnya, mereka juga harus menunjukkan KTP asli dan bukti pendaftaran saat registrasi.

Banyak pertimbangan yang diperhitungkan sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. Sukmawati menyampaikan, banyak peserta yang berasal dari luar Bali, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan registrasi ulang berdasarkan waktu yang ditentukan. Di samping itu, ada pula peserta yang sedang bertugas ke luar daerah. Hal yang paling penting, menurut Sukmawati yakni seluruh peserta baik yang mendaftar ulang atau tidak, tetap dialokasikan komputer untuk tes CAT. Oleh karena ini, jika tidak diberi kemudahan berupa registrasi di lokasi ujian, maka komputer

Ni Ketut Sukmawati

FB/DOK

yang disediakan akan mubazir.

“Komputer tetap disediakan, karena sudah terdaftar secara online. Jadi kan kasihan kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk ikut. Misalnya yang dari luar daerah,” ujarnya. Ia pun memastikan, registrasi di lokasi ujian tidak hanya dikhususkan bagi pelamar di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Namu, peserta yang mendaftar di kabupaten/kota pun tetap diperbolehkan. Sebanyak emam pegawai BKD Provinsi Bali akan disiagakan setiap hari. Selain untuk melayani registrasi ulang, juga untuk mengawasi hal-hal teknis.

Selain menyiagakan petugas khusus, BKD Provinsi Bali juga telah bersurat secara resmi ke Ombudsman RI Perwakilan Bali dan BPKP Bali. Kedua lembaga independen tersebut dilibatkan untuk mengawasi tes CPNS tahun 2014. Dengan cara tersebut, diharapkan tidak ada oknum-oknum yang berbuat curang.

“Ombudsman dan BPKP memang kami surati, untuk terjun melakukan pengawasan. Hal ini untuk menghindari kecurangan selama tes,” imbuh Sukmawati. Agar lebih meyakinkan, sesaat setelah hasil tes CAT diumumkan, hasilnya juga akan ditembuskan ke Ombudsman dan BPKP. Sehingga langsung dapat diketahui, jika ada

hasil yang berbeda, dan terindikasi curang.

tandingan tidak mencerminkan kewibaan politik. Sikap ini hanya akan berdampak pada menurunya tingkat kepercayaan publik pada kedua koalisi ini yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Pandangan senada disampaikan Pengamat Politik yang juga Dosen Fisipol Undiknas, Dr. Nyoman Subanda. Menurutnya DPR RI sudah dilantik dan sudah legitimate secara hukum sebagi lembaga perwakilan rakyat. Sikap politik dari Koalisi Indonesia Hebat pengusung Jokowi-JK dengan melayangkan mosi tak percaya dan membentuk pimpinan tandingan, tentu saja mencerminkan kegagalan komunikasi dan konsolidasi politik.

Subanda melanjutkan, koalisi dibentuk sebagai cermin memperjuangkan hak rakyat sesuai dengan visi-misi yang diperjuangkan. Sikap politik yang ditunjukkan KIH hanya meng-

gambarkan orientasi kepentingan politik dan kekuasaan, tidak memikirkan pembangunan Indonesia kedepan.

“Kalaupun tidak mendapat kekuasaan secara struktural, harus melakukan fungsi kontrol atas segala kebijakan strategis yang diambil, bukan mengambil sikap untuk membuat pimpinan tandingan” jelas Subanda.

Subanda menambahkan, sikap KIH menimbulkan kebingungan di masyarakat, karena yang ditampilkan bukan edukasi politik tetapi politik kekuasaan. Padahal tujuan parlemen bukan menitik beratkan pada aspek kekuasaan tetapi bagaimana memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Walaupun Koalisi Indonesia Hebat tidak mendapat jatah kursi alat kelengkapan dewan, intensitas komunikasi politik harus terus dibangun untuk kepentingan masyarakat luas” jelasnya. M-007

Belum Pastikan Indikasi Kecurangan Ketua Ombusdman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengakui belum mengetahui persis prihal registrasi ulang peserta tes CPNS. Demikian juga adanya peserta yang tidak melakukan registrasi ulang, namun diperbolehkan mengikuti tes. Ketika dikonfirmasi di kantor Ombusdman RI Perwakilan Bali, Ibnu Alkhatab memastikan segara akan melakukan pendalaman. Dirinya tidak dapat memastikan, apakah hal tersebut mengindikasikan kecurangan, tetapi tetap akan diawasi.

“Kami belum dapat memastikan, ada kecurangan atau tidak. Tapi jika memang benar demikian, pasti akan kami tindaklanjuti,”tegasnya kemarin.

Selain melakukan pengawasan prihal registrasi ulang, Ombudsman juga dipastikan akan ‘mengintip’ proses tes. Tak tanggung-tanggung, tes yang berjalan dari awal Bulan November hingga pertengahan Desember 2014 tersebut, akan diawasi setiap waktu. Saat ini, Ombudsman sedang merumuskan indikatorindikator yang akan menjadi fokus pengawasan. W-019

Dualisme Parlemen Cermin Kegagalan Komunikasi Politik DARI HALAMAN 1 komunikasi politik yang intensif hanya menjadi batu sandungan bagi Koalisi Indonesia Hebat.

“DPR tandingan itu ilegal”, ucap pengamat politik I Gusti Putu Artha, Denpasar, Kamis (30/20).

Mantan Anggota KPU Pusat ini mengatakan, kabinet ramping dinilai tidak membuka ruang untuk melakukan komunikasi politik dalam mencari partner politik, sehingga berdampak pada kekalahan politik beruntun yang dialami oleh Koalisi Indonesia Hebat. Dirinya melihat, kesalahan strategi politik Koalisi Indonesia Hebat tentu berdampak pada peta kekuatan politik di DPR RI saat ini.

“Jika Koalisi Indonesia Hebat berpatok pada 50%+1 dengan melakukan konsolidasi politik untuk membangun kekuatan politik tentu saja bisa menguasai parlemen” jelasnya.

Ditambahkan Putu Artha, DPR

Bupati Janji Perluas Pelaksanaan Bali Mandara

DARI HALAMAN 1 ruang kerjanya, kantor Bupati Klungkung.

Lebih jauh Suwirta menyampaikan bahwa pemerintahannya selama ini sangat mendukung pelaksanaan program-program yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Bali bahkan untuk program bedah rumah Pemerintah kabupaten Klungkung di tahun 2014 menambahkan sebanyak 250 unit bedah rumah. Untuk program Simantri, Suwirta mengaku dirinya selalu turun untuk mengawasi pelaksan-

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

12 FAJA R BALI Rp 2 Juta untuk Pedagang Tipat Cantok TAbAnAn-Fajar bali Tidak saja pemilik usaha ternak ayam dan babi, saja yang mendapatkan bantuan kredit simpan pinjam Gerbangsadu, pemilik warung tipat cantok juga mendapatkan gelontoran kredit sebesar Rp 2 Juta. Kredit inipun dinilai sangat bermanfaat untuk memotivasi warga Tanguntiti berwirausaha.

“Suksma kami telah dibantu modal usaha sebesar Rp 2 Juta,”jelas Ni Wayan Wardani, pemilik warung Surya yang menjual tipat cantok dan es campur serta kelontongan di Desa Tangguntiti. Dikatakanya, bantuan kredit tanpa anggunan

JUMAT, 31 okTober 2014, TAhUn XV

tersebut sangat membantu usaha kecilnya yang selama ini digelutinya. “Dengan bantuan kredit ini kami bisa menambah barang dagangan yang dijual dan dipajang di warung kami,” jelasnya.

Sementara itu terkait bunga pinjaman yang diberlakukan sebesar 1 persen, hal itu menurutnya tidak menjadi masalah. “ Bunga pinjaman yang dikenakan sebesar 1 persen tidak membebani kami,” tandasnya. Ia berharap bantuan kredit dari program Gerbangsadu terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat kecil. W-004

Fb/DONY

PENERIMA BANTUAN GERBANGSADU-Warung tipat cantok yang mendapatkan pinjaman dana dari Gerbangsadu melalui BUMDes Astiti Sedana Bhuana.

Fb/AgUNg

Ketua BUMDes Siangan I.B. PT Wiadnyana Manuaba

Desa Siangan Alokasikan Dana untuk Peternakan dan Industri GIAnYAr-Fajar bali Berbeda dengan Gerbangsadu Desa Tanguntiti di Kabupaten Tabanan, dana Gerbangsadu Desa Siangan, Kabupaten Gianyar justru telah dialokasikan untuk sektor-sektor khusus. Selain membangun BUMDes, berdasarkan rapat yang melibatkan apartur desa hingga LPM, Desa Siangan berencana memanfaatkan dana Gerbangsadu untuk membangkitkan potensi desa.

Ketua BUMDes, Mekar Sari Sedana Siangan, I.B. PT Wiadnyana Manuaba, menjelaskan pengalokasian dana Gerbangsadu telah didasarkan pasa pemetaan potensi dan permasalahan yang dihadapi warga di Desa Siangan. Bahkan pembahasan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua LPM, BPD, Kelian Dusun dan masyarakat Desa Siangan. “Pemanfaatan anggaran tersebut, sebesar Rp 20 juta kami gunakan untuk administrasi,” jelasnya.

Di samping itu, Gerbangsadu Desa Siangan juga mengalokasikan biaya Rp 200 juta untuk pembangunan toko serba ada yang terdiri dari dua lantai. Lantai satu terdiri atas tiga area, yaitu area untuk alat-alat upacara, area fotocopy, dan area tabungan. Sedangkan di lantai dua terdiri atas area untuk kredit dan manajemen serta untuk Padmasana.

Untuk unit simpan pinjam BUMDes, dialokasikan Rp 340 juta. Dana tersebut khusus ditujukan untuk simpan-pinjam RTS yang bersifat perorangan. Sedangkan untuk simpam-pinjam berkelompok juga disediakan anggaran khusus. Yakni berupa anggaran sektor peternakan sebesar Rp 50 juta, kelompok bidang perindustrian yang terdiri atas lima kelompok dianggarkan Rp 230 juta. Anggaran pengadaan toko serba ada sebesar Rp 100 juta dan yang terakhir rencana pemanfaatan anggaran juga direncanakan untuk usaha jasa foto copy dengan alokasi dana sebesar Rp 80 juta yang berlokasi di Banjar Teruna.

Alumni S1 Pendidikan Agama Hindu di UNHI Denpasar ini mengaku telah membentuk panitia pelaksana pembangunan infrastruktur yang terdiri dari enam anggota diataranya, Penanggung jawab program, Dewa Nyoman raka (Perebekel Desa Siangan ), Penanggung jawab kegiatan, I Wayan Sukanadi (Sekretaris Desa), Ketua, Anak Agung Gde Agung, Sekretaris, I Wayan Kartika, Bendahara, I Made Sukarta dan Pelaksana teknis, Ida Bagus Dananjaya. Pembangunan dimulai sejak Bulan Oktober hingga Desember 2014.

“Dari semua perencanaan yang telah kami susun, untuk kesemua pelaksanaan di lapangan masih dalam proses karena kami masih perlu lagi untuk melakukan kordinasi-kordinasi baik dengan pengurus Desa maupun dengan masyarakat. Yang mana ke depan rencananya kami terlebih dahulu akan melakukan pengecekan kelapangan dengan turun langsung ketengah-tengah masyarakat agar pemanfaatan dana yang tersalur benar-beanar diterima oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang membutuhkan,” ungkapnya seraya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bali karena telah memberi kepercayaan kepada Desa Siangan untuk mengelola dana Gerbangsadu. M-004

Menggali Potensi Desa, Bersama Gerbangsadu ‘Muda’ Peternak Ayam Sampai Dagang Tipat Cantok Jadi Prioritas BUMDes TAbAnAn-Fajar bali Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Bali Mandara terus digulirkan. Setiap tahun, desa sasaran ditetapkan dan digelontor dana bantuan. Tak terkecuali awal tahun 2014, Pemprov Bali pun meluncurkan Gerbangsadu. Desa Tanguntiti di Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan hingga Desa Siangan, Kabupaten Gianyar merupakan dua contoh kecil.

Sebagai Gerbangsadu ‘muda’ tentu sejumlah persiapan kini mulai dirintis. Bahkan dalam hitungan bulan, si muda sudah mulai membangkitkan potensi di kedua desa tersebut.

Kali pertama, mari tengok Gerbangsadu di Desa Tanguntiti. Tepat, tanggal 1 September 2014 lalu, rupanya telah terbentuk Badan Usaha Milik

Fb/DONY

Nyoman Sudarta

Desa (BUMDes). BUMDes dinamai Astiti Sedana Bhuana dan memperkerjakan 7 karyawan.

Kini BUMDes Astiti Sedana Bhuana, telah mengelola satu unit kegiatan, yakni simpan pinjam yang disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Desa Tangguntiti. “Kami di Desa Tangguntiti memiliki 140 RTS yang akan kami sasar dengan memberikan pinjaman dana melalui program simpan pinjam BUMDes Astiti Sedana Bhuana,” jelas Perbekel Desa Tangguntiti I Gede Astra Wijaya.

Dikatakanya, RTS di Desa Tanguntiti mayoritas bergelut di sektor pertanian, ada juga yang membuka usaha warung, dan tukang bangunan. Tak hanya itu, banyak pula warga yang memiliki keahlian tukang, misalnya membuat sanggah

baik dari kayu dan cetakan beton. Usaha ini sudah ada sejak lama. Bahkan dulu sempat menjadi salah satu usaha andalan melalui ukiran bias melelo (ukiran pasir laut). Namun seiring waktu, bahan baku ukiran pasir laut kini dilarang oleh pemerintah. “Dulu banyak juga masyarakat kami yang bergelut di dunia tukang membuat sanggah dengan bahan baku pasir laut. Karena sekarang penggunaan pasir laut sebagai bahan baku dilarang. Mereka beralih pembuatan sanggah dengan kayu dan cetakan beton,” jelasnya. Dijelaskanya, hampir di masing-masing banjar dinas yang berjumlah 7 banjar dinas yakni batanbuah, temukuaya, pondok mekar, dusun kebon, dusun nyampuhan, dusun tanggun titi, dan jakatebel memiliki

Fb/DONY

Kantor BUMDes Astiti Sedana Bhuana Desa Tangguntiti

ke l o m p o k u k i r m e m b u a t sanggah. “Dengan adanya G e rb a n g s a d u ka m i a ka n kumpulkan kelompok-kel o m p o k s e h i n g ga n a n t i nya bisa diberikan bantuan,” jelasnya. Selain itu hasil kerajinan para ibu rumah tangga

seperti jajan bali, perlengkapan upacara lainya akan kami salurkan di toko yadnya,” ungkapnya meski bangunan BUMDes yang rencananya sebagian digunakan sebagai Toko Yadnya hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan. W-004

BUMDes Tanguntiti Ditarget Rampung Desember

TAbAnAn-Fajar bali Hingga saat ini bangunan BUMDes Desa Tanguntiti memang belum rampung.

Untuk sementara, aktifitas simpan pinjam untuk RTS ‘menumpang’ di Puskesmas Pembantu. Sesuai rencana, pembangunan BUMDes akan dimulai pada Bulan November dan ditarget tuntas pada Bulan Desember mendatang.

“Kami memang masih menggunakan kantor Pusk-

esmas Pembantu untuk menjalankan aktivitas BUMDes sebelum gedung baru dibangun,” jelas Ketua BUMDes Astiti Sedana Bhuana Desa Tangguntiti, Nyoman Sudarta. Dikatakanya, untuk lahan pembangunan gedung BUMDes sudah disiapkan, hanya saja proses pengerjaannya akan dimulai November ini.

“Target kami, bulan Desember kantor BUMDes sudah selesai dibangun,” imbuh-

nya.

Meski masih menumpang, kuncuran dana simpan pinjam yang telah kepada RTS di Desa Tangguntiti sudah mencapai 78 RTS dari 140 RTS yang ada. “Penyaluran simpan pinjam ini kita akan terus sasar RTS sampai semuanya terlayani,” tandasnya. Ditambahkanya pecairan kredit untuk RTS dilakukan secara ketat dan melalui proses seleksi.

“Penerima bantuan kredit mulai dari peternak ayam dan babi, pemilik warung dan pengrajin,”jelasnya.

Bagi RTS yang menerima kredit sebesar Rp 2 Juta, dikenai bunga 1 persen dan pengembaliannya dilakukan setiap bulan sekali. “Sejauh ini RTS yang meminjam kredit tidak menemui masalah dalam hal pengembalian kredit dan tidak ada kendala,” terangnya. W-004

701/IV/bgs

Layouter: Wiadnyana