fajar bali edisi 5 desember 2012

RABU, 5 DESEMBER 2012 TAHUN XIII

Redaksi: Telp./Fax: (03 (0361) 361 61) 4 41 411283, 11 12 283 3, EE E-mail: -m -m ma ail il: b be berita_fajar@fajarbali.co.id, eri r ta t _ffajar@fajarbali.co.id, berita_fajar@yahoo.co.id, berita_faj Website: http://www.fajarbali.co.id

Harga Eceran Rp. 3.000,-

SBY Ingin Pastika tetap Gubernur

Benarkah Mangku Pastika sedang menggodok calon pendampingnya

Demi Agenda Internasional 2013 Presiden SBY yang juga ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, masih menginginkan Made Mangku Pastika (gubernur Bali saat ini) tetap menjabat Gubernur Bali demi aman dan lancarnya beberapa even internasional yang bakal digelar secara beruntun di Bali sepanjang tahun 2013. Itu sebabnya, Presiden SBY melalui Partai Demokrat, meminta Mangku Pastika kembali menjabat sebagai Gubernur Bali hingga 2018 mendatang.

DENPASAR-Fajar Bali Dasar pertimbangan SBY masih menginginkan Mangku Pastika memimpin Bali, adalah selama ini Mangku Pastika mampu menjamin keamanan Bali sehingga men-

jadi kondusif dan semua perhelatan internasional yang digelar di Bali berlangsung lancar dan aman. Sedangkan untuk Tahun 2013 mendatang Bali akan menjadi tuan Bersamb. ke hal. 11

Jalur Tabanan-Bedugul Bakal Diperlurus Bali Permata Tours TIRTAYATRA KE INDIA

BRKT: MARET, APRIL, JUNI, AGUSTUS, SEPTEMBER SINGAPORE - MALAYSIA 4H/3M AUSTRALIA, JEPANG, KOREA, VIETNAM

SINGAPORE 3 H/2M GUNUNGSALAK 2H/1M JOGYAKARTA 3H/2M BANGKOK 4H/3M KUTAI 3H/2M HONGKONG 4H/3M BOOKING TICKET BEIJING 4H/3M PESAWAT & HOTEL HUB: 0361-7807850 / 7426100, 08123900846 KETUT SUDIARSA, SE

CEGAH KORUPSI

Institusi Penegak Hukum Ngumpul DENPASAR - Fajar Bali Untuk mendorong pengembalian potensi kerugian negara serta usaha pencegahan tindak pidana yang disebabkan korupsi di wilayah Indonesia Timur, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung menggelar rapat koordinasi.

Dalam rapat pertemuan tersebut dipaparkan mengenai pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tercantum dalam Undang - Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 ayat 1. “Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa, pejabat wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Kemudian dalam ayat 4 yang menyebutkan, bahwa BPK dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada ayat 1,” ujar Anggota BPK Wilayah Indonesia Timur Rizal Jalil kepada Fajar Bali seusai penandatangan MoU antara 4 lembaga besar negara tersebut di Hotel Westin, Nusa Dua kemarin (4/12).

Tambah Jalil, erdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2012 menunjukkan Bersamb. ke hal. 11

Sentil Presiden janji tingkatkan kesejahteraan Guru, tapi...

Tetapi, nyanyikan dulu lagu Oemar Bakrie Cegah korupsi, Institusi penegak Hukum ngumpul Maksudnya cegah korupsi perorangan, korupsi berjamaah ?

DENPASAR-Fajar Bali Usai Sidang Paripurna saat menghadiri PAW dirinya, Putu Agus Suradnyana yang kini menjabat Bupati Buleleng mengatakan jalur Tabanan menuju Bedugul tembus Buleleng akan diperpendek (shortcurt), pada tikungan-tikungan yang ada. Dengan adanya shortcurt lalulintas padat itu, menurut Suradnya akan memperpendek jalur tempuh menuju Buleleng sekitar 12 km dari kondisi lalulintas sekarang. “Kalau

sortcurt jaraknya menjadi lebih pendek dan pengguna jalan tidak mabuk ketika naik kendaraan karena banyaknya tikungan itu,” jelas Agus Suradnyana, Selasa (4/12) kemarin.

Dijelaskan Suradnyana Pemkab Buleleng saat ini sedang menganggarkan studi untuk membuat jalan Bedugul-Buleleng. Selain dibuatkan “shortcut” dari daerah Pancasari, Buleleng, juga akan diperlebar jalannya dan dibangun jembatan, Bersamb. ke hal. 11

Presiden Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru, tapi...

JAKARTA-Fajar Bali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, baik pegawai negeri sipil maupun swasta. Presiden menginstruksikan jajarannya untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang mengatur kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan Presiden ketika menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-67 di Sentul International Convention Center di Sentul, Jawa Barat, Selasa Bersamb. ke hal. 11

Presiden SBY

Ny. Ayu Pastika Tinjau Warga Penerima Bedah Rumah DENPASAR-Fajar Bali Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Bali Ny. Ayu Pastika meninjau warga penerima bedah rumah di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Sebanyak 31 orang warga Desa Les menerima bantuan bedah rumah berkat kerjasama BK3S Bali dengan program Corporate Sosial Responsibility (CSR) BPD Bali.

Selain itu 1 warga lainnya mendapat bantuan bedah rumah sumbangan dari Biro Humas Setda Provinsi Bali sehingga total menjadi 32 bedah rumah yang akan dilaksanakan bulan

Desember 2012 ini.

Kepala Desa Les, I Nengah Alus mengucapkan terimakasih atas bantuan bedah rumah kepada warganya yang kurang mampu. Ia berjanji akan mengawasi dan memastikan pelaksanaan bedah rumah berjalan lancar mengingat sistem pengerjaannya akan dilakukan secara swakelola. “Bahkan saya akan turun langsung membantu mengangkat batu,” ujarnya.

Alus menambahkan sebanyak 98 warga Desa Les layak mendapat bantuan bedah rumah. Oleh sebab itu ia mengharapkan masih ada lagi bantuan bedah rumah baik itu

dari CSR ataupun APBD untuk membantu mengentaskan rumah tidak layak huni di desanya.

Pada kesempatan itu Ny. Ayu Pastika mengatakan kehadirannya di Desa Les untuk meninjau sekaligus memveriikasi akhir rencana pemberian bedah rumah kerjasama BK3S dengan CSR perusahaan. Menurutnya pengusahamemang sudah seharusnya menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat. “ BK3S Provinsi Bali akan membantu menyalurkan bantuan CSR kepada masyarakat,” ujarnya.

Ayu Pastika meminta kepada Bersamb. ke hal. 11

Masyarakat Prakarsai Cagub Alternatif Wayan Koster Siap Jika Ditugaskan Partai Setelah sekian lama publik Bali dijejali pemberitaan bahwa untuk Pilgub Bali 2012 mendatang hanya ada dua igur, yakni Made Mangku Pastika dan A.A. Puspayoga, yang sudah jelas akan maju dalam Pilgub, dan tinggal menunggu kepastian masing-masing mereka akan maju lewat partai apa. Kini muncul aspirasi yang menginginkan calon alternatif selain Mangku Pastika dan Puspayoga. Tokoh alternatif itu adalah Wayan Koster.

SINGARAJA – Fajar Bali Nama Wayan Koster, yang hingga kini masih menjabat sebagai anggota DPR RI,

tiba-tiba menyeruak ke ruang publik. Ia bahkan sudah muncul dengan pasangan-

nya yakni walikota Denpasar, IB Dharmawijaya Mantra alias Rai Mantra. Kemu-

nculan keduanya, terbilang unik, karena diinginkan oleh sekelompok masyarakat.

Sementara mereka sendiri belum menentukan sikap, tetapi sosialisasi keduanya oleh masyarakat, sudah mulai berlangsung dengan pemasangan balihoo maupun spanduk di beberapa kota, seperti di Singaraja, Tabanan, Denpasar dan Badung.

Seperti dilaporkan Wartawan Fajar Bali, IB Wisnaya dari Buleleng, telah ada pemasangan Balihoo sosialisasi Cagub-Cawagub Wayan Koster-yang dipaketkan dengan IB Dharmawijaya Mantra. Informasi yang diperoleh Fajar Bali, penggagas paket alternatif ini adalah para mahasiswa yang menamakan diri namakan para mahasiswa peduli pendidikan Bali.

Jelas tertulis dalam balihoo tersebut, kalimat, “Kami dukung Wayan Koster dan I.B Dharmawijaya Mantra sebagai calon Gubernur Bali dan calon Wakil Gubernur Bali pada Pilgub 2013. Bahkan dibagian Bersamb. ke hal. 11

2 Kompolnas : Tiga Laporan Masyarakat Tidak Terbukti

DENPASAR- Fajar Bali Komisionaris Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) M Nazeer menyatakan, tiga laporan masyarakat ke Kompolnas sejak 2012 dinyatakan tidak terbukti. Kompolnas juga menyebutkan bahwa Polda Bali sebagai Polda yang istimewa terbaik kedua setelah Kalimantan Timur. M Nazeer menyebutkan, ada tiga laporan tersebut dilayangkan oleh Sasa Virginia, Daud Yahya dan Suarna Safii.

“Tiga laporan masuk sejak tahun 2012 dan selidiki,” tegasnya didampingi rekannya Hamidah Abdurahman. Hanya saja, kata Nazeer, dari tiga laporan itu Kompolnas tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan kepolisian. Sehingga pihak Kompolnas langsung mengklarifikasi kepada tiga korbannya.

Seperti dituturkannya, dari laporan Sasa Virginia yang melaporkan mengalami keguguran saat ditahan di Polda Bali karena melakukan pengerusakan rumah bersama suaminya, Hamidah mengatakan pihak kepolisian sudah melakukan prosedur yang tepat. Ia menyebutkan saat mengalami keguguran, Sasa sudah ditangani ke oleh dokter.

“Dia kegugurannya di rumah sakit saat dirawat dokter. Tidak ada kesalahan dalam penanganan pihak kepolisian. Demikian juga dengan dua kasus lainnya, tidak benar,” ucapnya. Menurut Nazeer, Kompolnas sudah melakukan kunjungan kerja ke 28 Polda di seluruh Indonesia. Dari hasil penilaian, Polda Bali berada di urutan kedua terbaik setelah Polda Kalimantan Timur.

Penilaian ini sendiri didasarkan penilaian kinerja Polda Bali, minimnya keluhan dan laporan masyarakat dan tersedianya pelayanan kepada masyarakat di Polda ini.

Dalam kunjungan kali ini, Kompolnas sempat mengunjungi beberapa Polres dan Polsek diantaranya Polres Gianyar dan Polsek Ubud untuk melihat kinerja kepolisian dan pelayanan kepolisian. R – 005

Wanita Cantik Gelapkan Mobil

DENPASAR - Fajar Bali Seorang perempuan cantik berusia 29 tahun terpaksa harus duduk di kursi persakitan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Perempuan bernama Diana Kusumawati diduga menggelapkan mobil sewaan atau rentcar.

Akibat perbuatannya, wanita asal Surabaya ini terancam pidana penjara maksimal empat tahun. Dalam dakwaan JPU I Gusti Nyoman Widana yang dibacakan di hadapan majelis hakim pimpinan AA Anom Wirakanta dipaparkan bahwa terdakwa Diana pada 28 Maret 2012 menelepon saksi korban Bambang Hermanto yang memiliki rentcar Nikol di Jalan Beringin Nomor 34, Banjar Pengending, Dalung, Kuta Utara.

Terdakwa mau menyewa mobil Toyota Avanza DK 1435 IQ. Setelah harga dan waktu sewa disepakati, Bambang menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan mobil yang disewa ke tempat tinggal terdakwa di Jalan Wandira Sakti, Nomor 12, Denpasar.

“Terdakwa menyewa mobil selama satu bulan sejak 28 Maret sampai 28 April 2012 dengan biaya sewa Rp 4.500.000,” tandas JPU Widana.

Terdakwa kemudian menggadaikan mobil kepada saksi Kompyang Mariani sebesar Rp 60 juta. Sementara, uang hasil menggadaikan mobil sewaan, itu ternyata terdakwa pakai untuk membayar sewa mobil sebelumnya di tempat lain.

Sebulan kemudian, belang terdakwa akhirnya ketahuan.

Pada 28 Mei 2012, korban melapor ke polisi. Selanjutnya polisi dan Bambang mendatangi saksi Kompyang Mariani, serta mengatakan bahwa mobil yang menjadi jaminan utang oleh terdakwa adalah mobil sewaan milik Bambang.

Tak pelak, Kompyang pun kaget. Atas perbuatan terdakwa, Bambang merugi Rp 165 juta. Dan terdakwa Diana diancam menggunakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.W-007

ABK Keroyok ABK Dituntut Ringan

DENPASAR - Fajar Bali Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak pada dua terdakwa Wihelem Filips Dekeizer alias Bangkar (45) dan Ali Lasatu alias Ongen (26). Pasalnya, saat diadili di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Selasa (4/12) kemarin, kedua pria yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) itu dituntut ringan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Eddy Arta Wijaya.

Pada sidang yang dipimpin Erly Setyawati tersebut terdakwa Bangkar dituntut selama 9 bulan penjara.

Sementara terdakwa Ongen dituntut pidana 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Meski dituntut berbeda, namun jaksa menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan terbuktinya dakwaan sekunder, maka secara otomatis kedua terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. W-007

METROKOTA

FAJA R BALI Rabu, 5 Desember 2012, Tahun XIII

Dua Bandar Dibekuk

Gerebek Rumah Bedeng, Temukan 50 Kg Ganja Kering DENPASAR – Fajar Bali Prestasi gemilang kembali diraih jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar.

Sebuah rumah bedeng di Jalan Raya Sesetan Gang Mertasari, Sanur digerebek jajaran buser dipimpin Kasubnit II Iptu Joko Hariadi, pada Senin (03/12). Di rumah bedeng tersebut petugas menyita paketan besar berisi 50 kg ganja kering.

“Dua bandar narkoba berinisial PH (30) dan Mdh (50) kita amankan,” jelas sumber Polresta Denpasar, pada Selasa (04/12).

Rumah bedeng tempat penyimpanan ganja kering itu terletak persis ditengah persawahan. Sehingga tidak terendus masyarakat dan aparat kepolisian.

Terungkapnya kasus ini berawal dari hasil penyelidikan murni jajaran Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin Iptu Joko Hariadi bersama anggotanya.

Berawal dari informasi masyarakat, petugas mengikuti jejak dua tersangka beberapa hari sebelum ditangkap.

Dua tersangka PH dan MDH diduga sebagai pemasok ganja ke Bali. Dalam penyelidikan petugas PH disebutkan tidak bekerja, sementara Mdh sebagai pedagang.

“Kita ikuti mereka dan kita melihat mereka sering masuk ke rumah bedeng dekat sawah,” beber sumber yang enggan disebut namanya itu.

Yakin dua tersangka berada di dalam, petugas pada Senin (03/12) sekitar pukul 16.00 Wita mengerebek rumah bedeng tersebut. Dua tersangka semula kaget rumahnya disatroni petugas berpakaian preman. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas kaget melihat banyak tumpukan paket yang terbungkus lakban warna coklat.

“Saat kita buka, ternyata paketan ganja,” ujar sumber tadi.

Paketan tersebut berjumlah 50 paket dan satu paket berisi 1 kg.

Selanjutnya tersangka PH dan Mdh dikeler ke Polresta Denpasar untuk menjalani pemeriksaan. Sementara ini, dua tersangka mengaku paketan ganja tersebut dipasok dari Jakarta oleh dua tersangka.

“Satu lagi masih kita buru,” ungkapnya. Kasat Narkoba Polresta Denpasar Kompol Wayan Suarda hingga kini belum bisa dikonfirmasi terkait penangkapan itu. Pasalnya, handphone yang bersangkutan bernada mail box. R-005

Rombongan anggota Dewan Komisi IV sidak ke kantor Rupbasan di Jalan Ratna, Denpasar.

Sidak, Dewan Ditolak Lihat Penitipan Pretima

DENPASAR – Fajar Bali Sidak anggota Komisi IV DPR Bali untuk melihat barang bukti pretima kasus Roberto Gamba di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas 1 Denpasar, berakhir batal, pada Selasa (04/12). Itu menyusul anggota Dewan tidak membawa surat ijin dari Polda Bali.

Rombongan anggota Dewan Komisi IV Polda yang datang ke Rupbasan yakni Sekretaris Komisi IV DPR Bali Cokorda Anom Asmara Putra Sukawati, Kari Subali dan mantan Kasat Reskrim Polres Badung AKP I Ketut Soma. Rombongan diterima langsung Kepala Rupbasan, Suyatno, berlangsung sekitar pukul 13.15 Wita.

Dalam pertemuan tersebut, Cokordo Anom Asmara Putra Sukawati sempat mengutarakan maksud kedatangannya untuk melihat pretima ditempat penyimpanan. Menurutnya, dari informasi yang diterima dimasyarakat, ada dugaan pretima yang tersimpan ditempat pen-

itipan banyak yang hilang, khususnya batu permata yang terselip di benda sacral tersebut.

Menanggapi akan hal itu, Kepala Rupbasan menolaknya. Menurutnya, pihak Rupbasan bukannya tidak mengijinkan anggota Dewan melihat pretima ditempat penyimpanan. Tapi ada prosedural yang harus dipatuhi yakni surat ijin dari Polda Bali.

“Kalau bapak bapak anggota Dewan bisa memperlihatkan surat ijin dari Polda Bali, kami ijinkan untuk melihat ditempat penyimpanan,” tegasnya dipertemuan.

Diterangkannya, pretima-pretima yang tersimpan di Rupbasan adalah barang temuan yang dititipkan oleh petugas Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polda Bali. Pretima tersebut dititipkan setelah kasusnya Roberto Gamba asal Italia tuntas menjalani persidangan.

Ditolak oleh Suyatno, Kari Subali mencoba memberikan pengertian

Empat Pura Digasak Maling di Kerambitan

TABANAN-Fajar Bali Empat pura di Kecamatan Kerambitan yakni Pura Tri Khayangan (Desa, Puseh dan Dalem) Desa Adat Tista, dan Pura Ulun Siwi Desa Baturiti, digasak maling. Diduga pelaku menggasak keempat pura tersebut Minggu (2/12) malam.

Akibatnya, ratusan uang kepeng raib dari Pura Tri Kayangan Desa Adat Tista. Sementara di Pura Ulun Siwi, Desa Baturiti, Kerambitan, Tabanan, pencuri berhasil membawa kabur uang sesari sebesar Rp 1 Juta.

Dibobolnya Pura Tri Khayangan (Desa, Puseh dan Dalem) Desa Adat Tista diketahui peratama kali oleh Pemangku Pura Desa, I Ketut Barko, (68) dan pemangku Pura Dalem, I Ketut Sura (75) Senin (3/12) sekitar pukul 08.00 Wita. Saat itu keduanya hendak mereresik (membersihkan-red) dan membanten di Pura melihat kondisi pura bekas ada yang mengobrak-abrik.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Bendesa Adat Tista, I Gede Putu Raka.

Bersama beberapa masyarakat dan pemangku, Bendesa Adat Tista Gede Putu Raka kemudian mengecek ke TKP dan benar saja Pura Khayangan Tiga Desa Adat Tista telah diobok-obok oleh maling. Oleh Bendesa Adat Putu Raka, Kejadian itu selanjutnya dilaporkan ke Polsek Kerambitan.

Paur Humas Polres Tabanan, Aiptu Ketut Sudana seizin Kapolres, Selasa (4/12) membenarkan telah menerima laporan kasus pencurian di Pura Tri Kahyangan Desa Adat Tista itu.

Diterangkannya, pada Senin

(3/12) sekitar pukul 08.00 Wita, pelapor mendapat informasi dari pemangku Pura Puseh dan Dalem, bahwa Pura Tri Kahyangan yakni Desa, Puseh dan Dalem dalam keadaan rusak.

Diduga maling masuk ke Pura minggu malam lalu mengacakacak pura. Usai menerima informasi itu, Bendesa Adat Tista datang ke lokasi di tiga pura untuk melakukan pengecekan.

Bendesa Raka terbelalak karena kondisi ketiga pura diacak-acak.

Pengecekan lebih lanjut, di Pura Desa kehilangan uang kepeng sebanyak 400 keping yang tersimpan di gedong simpen. Sementara di Pura Puseh juga kehilangan uang kepeng sebanyak 200 keping. Sedangkan di Pura Dalem tak ada barang yang raib. Atas kejadian tersebut, Bendesa Adat Tista kemudian melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Kerambitan.

Petugas Polsek Kerambitan usai menerima laporan langsung turun ke lokasi kejadian. Dari hasil olah TKP, diduga bromocorah

bahwa kedatangan mereka hanya sekadar mengecek kondisi pretima itu saja.

Senada diterangkan AKP Ketut Soma mantan Kasat Reskrim Polres Badung yang sebelumnya mengusut kasus tersebut hingga menyeret Roberto Gamba sebagai tersangka penadahan. AKP Soma juga mengatakan bahwa mereka hanya sebentar saja melihat kondisi pretima.

Namun Suyatno tetap bersikukuh tidak menginjinkan rombongan untuk melihat pretima. Bahkan, Suyatno merelakan anggotanya untuk berangkat ke Polda Bali untuk mengambil surat ijin tersebut.

“Kami bersedia mengutus staf untuk mengambil surat ijin dari Polda Bali,” tegasnya.

Hanya saja, permintaan Suyatno tidak ditanggapi. Rombongan terlihat pasrah dan berjanji akan melihat kembali pretima, setelah mendapatkan surat ijn dari Polda Bali. Akhirnya rombongan anggota Dewan pulang dengan tangan hampa. R – 005

berhasil menggasak 600 keping uang kepeng dari dua pura dengan menggunakan gunting dan tang. Akibat kejadian tersebut, Desa Adat Tista menderita kerugian Rp 1,8 juta atas raibnya 600 keping uang kepeng.

Sementara itu di Pura Ulun Siwi, Desa Baturiti, Kerambitan pencuri berhasil membawa kabur sesari Rp 1 Juta. Pencuri berusaha membobol gedong penyimpanan. Karena pretima

tersimpan di dalam brankas yang terkunci rapat. Pencuri hanya membawa kabur sesari senilai Rp 1,2 Juta dari kotak sesari.

“Pelaku masih dalam proses penyelidikan,” ungkap Sudana.

Hingga kini sudah sepuluh pura yang dibobol maling di wilayah hukum Polres Tabanan, sedangkan belum satupun pelaku berhasil ditangkap pihak kepolisian.

W-004

Komplotan Pencuri Motor Ditangkap

DENPASAR – Fajar Bali Tiga komplotan curanmor masingmasing Didik Setiawan (32), Saiful Bahri (22) dan I Komang Adnyana (30) diringkus bersama 8 motor berbagai jenis hasil curiannya. Tiga tersangka diciduk buser Polsek Densel pada Minggu (02/12).

Mereka beraksi di Denpasar, Badung dan Karangasem.

Terbongkarnya sindikat pencurian motor ini berawal dari ditangkapnya tersangka Didik Setiawan oleh KP3 Gilimanuk. Tersangka Didik ditangkap karena membawa motor Suzuki FU tanpa surat surat.

“Setelah diperiksa, dia mengaku moTiga pencuri motor ditangkap jajaran Polsek tor yang dibawanya curian di Densel,” Densel setelah beraksi dikawasan Denpasar, jelas Kapolsek Densel Kompol Agus Tri Waluyo, pada Selasa (04/12). Setelah Badung dan Karangasem.

 Pemimpin Umum /Penanggung jawab: IGM Wisnu Mataram  Pemimpin Redaksi: Emanuel Dewata Oja Redaktur Pelaksana: Ida Bagus Putu Bagus  Redaktur: Gde Carmyaka, Hence Silalahi, Gst Agung Paramita, Blasius Besu, Supriyono  Desain Grafis/Tata Letak: Kasturi, KS. Astana, Wimphy. A Saputra  Staf Redaksi: Suarja, Eliazar Patun, Heru Prasetya, Hery Subagio, Gde Sarjana, Rony B. H  Sekretaris Redaksi: Ketut Tini  Daerah: Putu Puspa Artayasa (Gianyar), IGA Diah (Klungkung), Made Doni (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), IB. Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara), Destia Ariyanti, Laurensius Leba Tukan (Kupang)  Rikar Khandi (Manggarai Barat), Binjamin Gabus (Kontributor Manggarai Barat )  Alfan Manah (Manggarai)  Hironimus Dale (Manggarai Timur)  Biro NTB : Amirullah (Kepala Biro), Dedi Shopan Shopian, Nur Imansyah, Tarpi’in, Sarafudin, Mahdi (sirkulasi) Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama

diselidiki, petugas kemudian menangkap dua tersangka I Komang Adnyana dan Saiful Bahri yang ditangkap di kosnya di Jalan Tukad Badung. Polisi juga mengamankan 7 unit sepeda motor diduga hasil curian. “Ada sekitar 6 motor lainnya yang belum kami temukan,” lanjutnya.

Dari hasil pemeriksaan diketahui otak komplotan ini adalah Komang Adnyana.

Pria yang bekerja di salah satu bengkel di Jalan Tukad Yeh Aya, Panjer, Denpasar diduga eksekutor pencurian motor.

Dari pengakuan tersangka Didik, dia sudah beraksi sebanyak 4 kali dan dengan Saiful satu kali dengan wilayah pencurian dari Denpasar, Badung hingga Karangasem. Motor curian tersebut dijual seharga Rp 1 juta hingga Rp 2 juta rupiah. R – 005

Press.  Manajer SDM: IGK A Mertha Yoga.  Keuangan: IGPA Putri Juliawati  Manajer Marketing: IGA Galuh Ardaningrat  Manajer Pengembangan dan Sirkulasi: IB. Sudarsana  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar No.: 011.02.02.22723.9, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan :Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar.

Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax. (0361) 411283 e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id. telp. sirkulasi (0361) 411283, 7887790.

Tarif Iklan : Umum BW : Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC : Rp. 50.000 mm/klm, Keluarga/ Sosial : Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/ Neraca : Rp. 20.000 mm/klm, Advetorial : Rp. 15.000 mm/klm, Baris : Rp. 20.000 /baris, Iklan Umum Hal Utama : Naik 200% dari tarif iklan umum, Tarif Iklan Jakel (Coat Ad) : 300% dari tarif iklan umum. Percetakan: PT. Temprina .

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN.

KOTAPLUS

Rabu, 5 Desember 2012, Tahun XIII

3

Tramtib ‘Bersihkan’ Gatsu Barat dari PKL Pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar Utara, menjadi bidikan Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar dalam operasi penertiban yang digelar Selasa (4/12) kemarin.

Dalam penertiban itu, Dinas Tramtib dan Satpol PP dibantu petugas Desa Padangsambian Kaja.

DENPASAR-Fajar Bali Penertiban dipimpin Kabid Ketertiban Fasilitas Sosial Dinas Tramtib, IGM Budhy Suryawan didampingi Kasi Usaha Informal IB Udiana dibantu anggota Satpol PP bergerak mulai dari depan MC Donald menyusuri Jalan Gatsu Barat hingga perbatasan dengan Kabupaten Badung. Dalam penertiban tersebut puluhan PKL ditertibkan sekaligus memberikan peringatan keras kepada pemilik warung. Pasalnya, pemilik warung maupun bengkel menaruh barang dagangan di

Jajaran Dinas Tramtib dan Satpol PP saat melakukan penertiban salah satu PKL yang memajang dagangannya di Jalan Gatot Subroto Barat. atas trotoar dan telajakan taman, sehingga membuat kotor dan kumuh sepanjang jalan tersebut.

Budhy Suryawan, di sela-sela penertiban mengatakan, PKL sepanjang jalan Gatsu Barat sering kali diberikan peringatan bahkan mereka sekarang memanfaatkan

pohon perindang untuk membangun dagangannya. “Kami tidak lagi melakukan pembinaan terhadap PKL dan bengkel maupun usaha mebel, melainkan langsung mengambil tindakan tegas, karena sudah berulangkali diberikan peringatan,’’ tandasnya.

Dalam penertiban ini, lanjutnya, puluhan PKL langsung ditindak serta beberapa reklame yang melanggar juga ditertibkan karena melanggar Perda Nomor 3 tahun 2000 tentang kebersihan dan ketertiban umum. Para PKL tersebut berjualan di sepanjang Gatsu Barat

membuat kumuh dan kotor terlebih lagi Jalan Gatsu merupakan salah satu jalan protokol.

“Kalau ini tidak diambil tindakan tegas maka PKL yang ada di sepanjang Jl. Gatsu Barat akan terus bertambah,’’ tegasnya. Budhy Suryawan mengaku, langkah

Pemkab Badung Lelang 58 Unit Kendaraan MANGUPURA – Fajar Bali Pemerintah Kabupaten Badung, Selasa (4/12) kemarin melakukan pelelangan terhadap 58 unit kendaraan yang sudah dihapus dari inventaris barang. Pelelangan telah didahului dengan menginformasikan melalui pengumuman pelelangan di media massa untuk persyaratan yang diperlukan.

Pelelangan dibuka Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Badung Putu Rianingsih di Wantilan DPRD Badung, Puspem Badung. Pelelangan dipandu dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar Muh Syaiful L selaku Pejabat Kasi Lelang.

Peserta lelang sangat membludak, namun proses pelelangan dapat berjalan lancar dan tertib yang diikuti masyarakat umum maupun dari kalangan PNS Badung. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan penawaran untuk obyek lelang tersebut sebesar nilai limit yang ditentukan dan untuk mendapatkan obyek yang ditawar dilakukan penawaran secara langsung (lisan) untuk para peserta dengan ketentuan penawaran tertinggi berhak mendapatkan obyek tersebut.

Sebanyak 58 unit kendaraan yang dilelangkan terdiri dari 27 unit kendaraan roda empat dan 31 jenis kendaraan roda dua. Kendaraan yang dilelang dengan usia puluhan tahun, berkisar dari tahun 1976 hingga 1995. Semua obyek lelang ini laku terjual, bahkan dari limit yang ditentukan sebesar Rp. 409.295.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.546.400 sehingga total nilai pelelangan menjadi Rp. 424.841.400. W-014

Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Badung Putu Rianingsih saat membuka pelelangan kendaraan di Wantilan DPRD Badung, Puspem Badung.

ANGGARAN

2013, PU Kebagian Ratusan Miliar

Ketua rombongan Anggota BPK Nyonya Ida Rizal Djalil (baju coklat) beserta Ketua DWP Kabupaten Badung Ny. Kompyang R. Swandika saat foto bersama dengan anak-anak YPAC Bali di Jimbaran Kuta Selatan.

Ibu Anggota BPK Wilayah Timur Kunjungi YPAC Bali MANGUPURA – Fajar Bali Anggota BPK bukan hanya sebagai anggota yang berfungsi sebagai pemeriksa keuangan semata, akan tetapi juga mempunyai fungsi social di antaranya mengunjungi panti asuhan, memberikan bantuan kepada anak-anak putus sekolah dan kurang mampu serta anak yatim piatu.

Hal ini diungkapkan Nyonya Ida Rizal Djalil selaku Ketua rombongan Ibu-Ibu Anggota BPK saat berkunjung ke YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Bali di Jimbaran Kuta Selatan, Selasa (4/12). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung Ny. Kompyang R. Swandika, Camat Kuta Selatan beserta istri.

Nyonya Ida Rizal Djalil disela-sela kunjungan menyampaikan tujuan berkunjung ke YPAC Jimbaran adalah untuk melihat lebih dekat

anak-anak yang kurang secara isik maupun mental yang dikelola oleh pihak swasta. Di samping itu juga ingin mendapat masukan terkait keberadaan YPAC Jimbaran.

SementarakepalasekolahYPACDrs.I Nyoman Aria menjelaskan bahwa YPAC yang sudah berdiri sejak tahun 1975 ini memiliki 3 pelayanan rehabilitasi yakni rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi pendidikan meliputi TK LB (Luar Biasa) sampai SMP LB dengan total jumlah siswa 46 orang. Untuk rehabilitasi medis meliputi fisioterapi serta terapi okupasi sedangkan rehabilitasi sosial adalah merehabilitasi aspek sosial murid dengan pemondokan sehingga bisa bersosialisasi.

Rombongan juga disuguhi dengan atraksi yang dibawakan oleh anakanak yang sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus (ABK)

seperti menyanyi yang dibawakan oleh siswi yang mengalami kesulitan melihat serta anak yang mengalami autis dan pusi yang dibawakan oleh siswa yang mengalami kelainan pertumbuhan kakinya. Setelah itu rombongan juga diajak melihat-lihat hasil kerajinan anak-anak berupa ikat rambut, gelang serta kalung.

Kerajinan ini menurut petugas YPAC setiap 6 bulan dikirim ke Belanda untuk dijual. “Kami tidak menyangka anak-anak yang mengalami kekurangan secara isik bisa menyanyi, puisi bahkan membuat kerajinan tangan tanpa merasa dirinya minder atau cacat. Sementara yang sehat jasmani dan rohani sering mengeluh” puji Nyonya Ida Rizal Djalil. Diakhir acara rombongan ibu anggota BPK memberikan bantuan kepada YPAC serta memberikan tali kasih kepada anak-anak YPAC. W-014

Walikota Rai Mantra Serahkan Dana Hibah Kepada Masyarakat DENPASAR-Fajar Bali Bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta diharapkan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu semua elemen mulai dari Bendesa Adat, Camat, Kades/ Lurah, Kelian Banjar dapat secara bersama-sama Pemerintah Kota Denpasar, untuk ikut melakukan Waskat yakni pengawasan melekat terhadap penggunaan dana hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat.

Penegasan itu diungkapkan Walikota IB. Rai Dharmawijaya Mantra saat menyerahkan secara simbolis dana hibah kepada Masyarakat penerima, Selasa (4/12) di ruang pertemuan Praja Utama Kantor Walikota Denpasar. Dijelaskan, pengajuan proposal dana hibah yang mengalami perubahan peraturan dari Permendagri No.32 Tahun 2011, menjadi Permendagri 39 Tahun 2012, harus terus disosialisasi-

yang diambil dengan membongkar terpal warung kumuh dan papan nama reklame mendapat dukungan dari warga sekitar dan pengguna jalan. Mengingat keberadaan PKL tersebut, selain tempatnya jorok dan kumuh, membuang sampah sembaran-

gan. “Kami tidak bisa berbuat banyak melakukan penertiban pelanggaran tanpa mendapat dukungan dari aparat, desa/lurah dan camat. Jika sinergi ini bisa diwujudkan maka pelanggaran yang ada di Kota Denpasar dapat ditekan,’’ terangnya.

Penertiban warung kumuh dan PKL di Kota Denpasar, lanjut Budhy Suryawan, akan dilanjutkan dan menyasar jalan protokol lainnya. Mengingat hasil penelusuran yang dilakukan tim Kancil Dinas Tramtib menemukan lebih dari 10 titik di jalan protokol yang dibanjiri PKL maupun warung kumuh.

“Kami mohon bantuan aparat desa/kelurahan dan kecamatan untuk ikut bersama-sama turun ke lapangan melakukan penertiban agar Denpasar tidak diserbu PKL maupun pedagang tak jelas yang memanfaatkan lahan kosong untuk berjualan,’’ paparnya.

Salah seorang PKL asal Jember Fahmi, mengakui kesalahannya karena berjualan di pinggir jalan dan memanfaatkan pohon perindang untuk membangun tempat dagangan. “Saya salah dan siap menerima sanksi yang diberikan Dinas Tramtib,’’ ucap Fahmi. R-004

Walikota, IB. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Kabag Kesra Setda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram, saat menyerahkan dana hibah secara simbolis kepada masyarakat. kan kepada masyarakat, sehingga dapat mengetahui prosedur penggunaan dana daerah, dan tidak terjadi penyimpangan dana dalam bentuk hibah. Karenanya, Rai Mantra mengharapkan, masyarakat melaksanakan peraturan ini secara baik, sehingga dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan dan tata kelola

keuangan yang baik.

Pada kesempatan tersebut Rai Mantra juga mohon maaf kepada masyarakat atas keterlambatan cairnya dana hibah kali ini. Hal ini berkaitan dengan aturan yang tidak bisa dihindari, serta disesuaikan dengan prosedur yang berlaku saat ini. “Jika ada masyarakat yang belum jelas

terhadap aturan baru ini, diharapkan dapat melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Kepala Bagian Kesra Setda Kota Denpasar. Kami mohon maaf atas keterlambatan cairnya bantuan ini, karena ini memerlukan kehati-hatian dan ketelitian serta ada aturan baru dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian

Dalam Negeri dan berlaku untuk seluruh Indonesia,” tandas Rai Mantra.

Kepala Bagian Kesra Setda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram, mengatakan dalam Permendagri 39 Tahun 2012 disebutkan tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, evaluasi dan monitoring dana hibah dan bantuan sosial. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Walikota No.34 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran dana bantuan sosial dan dana hibah di Lingkungan Pemkot Denpasar. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi, dan transparansi yang sesuai dengan arah reformasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Saat ini menurut Ngurah Mataram banyak kasus yang tersangkut masalah hukum berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan daerah. “Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat harus jelas organisasinya, kepanitiaan, serta kesekretariatan serta pertanggungjawabannya. Sehingga pemberian uang hibah ini dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Ngurah Mataram. @Car

DENPASAR-Fajar Bali Rapat paripurna ke -9 masa persidangan III DPRD Kota Denpasar, pekan lalu, telah menetapkan dan mengesahkan angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Denpasar tahun anggaran 2013.

Demikian halnya alokasi dana untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dari beberapa SKPD, Dinas Pekerjaan Umum (PU) tergolong mendapat porsi angggaran terbesar dibanding dinas lain. Untuk itulah Ketut Winartha diharapkan agar tahun 2013 ini tidak ada proyek molor lagi.

Porsi anggaran untuk Dinas PU awalnya hanya dialokasikan sebesar Rp 82,9 miliar, namun dalam RAPBD, dinas ini mendapatkan gelontoran dana lebih besar yakni Rp 126,7 miliar lebih. Dana ini bakal dialokasikan untuk program perbaikan infrastruktur serta fasilitas publik lainnya seperti pembangunan jalan dan pembangunan jembatan sebesar Rp 47,1 miliar atau (37,1 persen).

Kemudian untuk pembangunan saluran drainase atau goronggorong sebesar Rp 14,5 miliar atau 11,4 persen. Alokasi lainnya adalah untuk program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 5,3 miliar serta beberapa anggaran lainnya dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan permukiman dan beberapa anggaran lainnya.

Gendutnya anggaran yang dialokasikan ke Dinas PU jika dibanding dengan SKPD lainnya, diharapkan dapat dimaksimalkan untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan-jalan lingkungan di Kota Denpasar. “Kita juga harapkan bisa dimaksimalkan untuk melanjutkan penggelontoran pada saluran drainase dan normalisasi aliran sungai yang masih tertunda,” ungkap salah seorang anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Partai Golkar, Wayan Sugiarta, Selasa (4/12) kemarin, ketika dimintai komentarnya secara umum terkait postur anggaran dalam APBD tahun 2013.

Dengan postur anggaran yang cukup gemuk ini, Sugiarta juga berharap bisa dimaksimalkan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang saat ini masih perlu ditingkatkan. “Infrastruktur seperti jalan rusak harus dibenahi, seharusnya nanti tidak ada lagi drainase atau trotoar yang jebol,” imbuh legislator asal Pedungan ini.

Infrastruktur yang perlu diperhatikan, kata dia, jalan-jalan lingkungan yang berfungsi sebagai jalan alternatif mengatasi kemacetan. “Harapan kami juga jangan lagi ada proyek molor, jangan lagi ada proyek terlambat tender, karena rekanan pasti tidak akan berani ikut tender karena waktunya terbatas,” ungkapnya via ponsel.

Kepala Dinas PU Kota Denpasar, Ir. Ketut Winartha, yang dikon irmasi terpisah mengaku akan lebih selektif lagi dalam memilih rekanan. Dia juga berkomitmen untuk meningkatkan pengerjaan sehingga diharapkan tidak ada proyek molor lagi. “Kita utamakan peningkatan jalan, untuk proyek yang belum tercover di tahun 2012 kita lanjutkan tahun depan,” tandas Winartha, seraya menambahkan, untuk penanganan infrastruktur seperti jalan, memang perlu dana yang cukup besar. R-004

Realisasi Pajak Tercapai 89 Persen DENPASAR-Fajar Bali Hingga awal Desember 2012, realisasi pajak mencapai Rp4,411 triliun atau 89,94 persen dari target pajak 2012 sebesar Rp4,9 triliun. Meskipun sudah memasuki akhir tahun, namun Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali optimis mampu mencapai target pajak.

“Kami optimis bisa mencapai target penerimaan pajak 2012 sebesar Rp 4,9 triliun,” ujar Kakanwil DJP Bali, Zul ikar Thahar, Selasa (4/12). Dikatakan, realisasi penerimaan pajak hingga awal Desember 2012 telah mencapai 89,94 persen atau senilai Rp 4,411 triliun. Ia menyatakan, ada beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melampaui realisasi 100 persen. “Ada dua KPP yang telah melampaui 100 persen. Yakni, KPP Badung Selatan dan KPP Tabanan. Kami berharap akan segera ada lagi yang menyusul,” sebutnya.

Ia optimis akhir tahun ini target pajak dapat tercapai karena didasari banyak faktor pendukung. Sejak bulan April lalu pihaknya sudah menggeber potensi pajak di Bali. Sementara pada akhir tahun banyak dana proyek-proyek yang akan cair. “Tahun ini banyak proyek pemerintah dan swasta di Bali. Akhir tahun ini banyak yang dananya akan cair. Ini akan menjadi sumber penerimaan pajak,” imbuhnya.

Proyek pemerintah maupun swasta akan terkena dua jenis pajak PPn atas barang sebesar 10 persen dan PPh pasal 22 sebesar 1,5 persen. Saat ini ada beberapa proyek multi years yang nilainya triliunan rupiah seperti pembangunan bandara, hotel, jalan tol dan underpass. “Ada juga proyek-proyek pemerintah lainnya yang cair pada akhir tahun,” tandasnya. Dikatakan, DJP Bali saat ini telah masuk dalam 3 besar Kanwil dalam pencapaian target secara nasional. “DJP Bali masuk dalam peringkat 3 nasional dalam realisasi target pajak. Kami masih kekurangan hanya 10,06 persen untuk Rp 4,9 triliun,” ujarnya optimis. W-006

daerah

4 Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon GIANYAR-Fajar Bali Sebanyak 6.687 pohon jenis, albesia, kajimas, gamelia, mahoni, durian otong, manggis, nangka, pinang dan manggis ditanam untuk lebih menghijaukan areal Pura Pucak Pausan, Buahan Kaja Payangan. Penanaman dilakukan oleh Bupati Gianyar, Wakil Ketua DPRD Gianyar, Muspida, Pejabat Pemkab.

Gianyar, Organisasi perempuan dan masyarakat setempat.

Menurut Ketua panitia, Ir. I Gusti Ayu Dewi Hariani, Msi, penghijauan kali ini serangkaian Puncak Acara Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon yang dipusatkan di Pura Pucak Pausan, Desa Buahan Kaja, Payangan (4/12).

Penanaman Satu Milyar Pohon dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara pohon merupakan kegiatan penanaman secara nasional yang dilaksanakan oleh Pemkab. Gianyar. Kegiatan dilaksanakan baik melalui sektor kehutanan maupun sektor diluar kehutanan serta gerakan moral masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden. Hal ini untuk mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26% pada Tahun 2020.

Dewi Hariani dalam laporannya menyebutkan, kegiatan penanaman satu milyar pohon dimulai tanggal 1 februari 2012, dan berakhir 31 januari 2013. Untuk Kabupaten Gianyar, hingga akhir November 2012 sudah ditanam sebanyak 267.100 pohon yang kesemua ditanam diluar kawasan hutan dengan berbagai jenis tanaman bersumber dari APBN, APBD dan batuan pihak ketiga. Pemkab Gianyar melalui berbagai kegiatan penanggulangan lahan potensial kritis telah menyiapkan Kebun Bibit Rakyat (KBR) 7 unit (175.000 pohon), Kebun Bibit Kehutanan 1 unit (60.000 pohon), Penghijauan lingkungan 60.582 pohon, hutan rakyat seluas 250 Ha (55.000 pohon) dan Penghijauan Lingkungan dari Balai pengelolaan DAS (17.000 pohon) dengan sasaran luas penanaman sampai akhir desember 2012 seluas 1.978 Ha (383.752 pohon).

Selain penanaman pohon, juga dilaksanakan kegiatan pelepasan burung dan pameran produk makan dan hasil pertanian dari desa Buahan Kaja.

Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati selepas melakukan penaman pohon menyampaikan kegiatan ini sangat positif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Gerakan menanam satu milyar pohon ini tidak saja dilakukan pada moment tertentu saja. Upaya untuk menghijaukan lingkungan dan menjaga kelestarian patut dilaksanakan secara berkesinambunagan. Terlebih sebagai orang Bali, para tetua kita telah banyak memberikan pelajaran, filosofi dan pengetahuan untuk kita dapat menjaga keseimbangan dengan alam. W-005

Wabup Tjokorda Gede Agung Bagi-bagi Stiker Anti AIDS

Sebar Stiker Anti AIDS, Wabup Harapkan Peran Orang Tua Ditingkatkan

SEMARAPURA-Fajar Bali Hari AIDS sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Desember, Selasa (4/12) kemarin ditandai dengan penyebaran brosur dan stiker anti AIDS di Kabupaten Klungkung. Kegiatan tersebut diselenggarakan di seputaran Kanda Pat Sari Klungkung. Seluruh pengguna jalan dari empat arah yang melalui kawasan tersebut diberikan pengarahan singkat serta dibagikan stiker tentang bahaya HIV. Kegiatan sebar stiker dan juga pengarahan bahaya HIV/AIDS tersebut melibatkan Kelompok Siswa Peduli Aids dan Narkoba (KSPAN) serta instansi terkait lainnya. Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Kabupaten Klungkung, Wayan Sumanaya mengatakan, dalam rangka peringatan hari AIDS sedunia di Kabupaten Klungkung dilaksanakan berbagai kegiatan. Selain penyebaran stiker anti narkoba, juga akan dilaksanakan seminar tentang HIV dengan menyasar SKPD di lingkungan Pemkab Klungkung dan masyarakat, penyuluhan serta pemasangan spanduk tentang penyakit HIV/Aids. “Peringatan tahun ini kita isi dengan penyebaran stiker dan nanti juga akan diadakan seminar dan penyuluhan kemasyarakat,”ujar Wayan Sumanaya.

Menurut Sumanaya yang juga menjabat sebagai Kabag Kesra Setda Kabupaten Klungkung ini, dalam kegiatan itu pihaknya juga melibatkan kelompok siswa peduli aids dan narkoba (KSPAN) serta Kader Peduli Aids Desa. Sementara itu, ketua harian KPAD Klungkung, Tjokorda Gede Agung mengatakan, permasalahan ini tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab semua pihak.

“Pemberantasan penyebaran penyakit ini tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, namun dibutuhkan kerjsama semua pihak,”ujar Tjok Agung. Selain itu, Tjok Agung yang juga Wakil Bupati Klungkung ini mengharapkan peran orang tua dalam memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya agar tidak salah pergaulan. “Peran orang tua sangat kami harapkan dalam pengawasan sehingga anak-anak tersebut tidak sampai terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik,”harap Wabup Tjok Agung. @diah

Gapura Desa

FAJAR BALI Rabu, 5 Desember 2012, Tahun XIII

Polsek Nusa Penida Perketat Pengawasan Bom Ikan Wilayah Kecamatan Nusa Penida, Klungkung yang sebagian besar terdiri atas perairan, rupanya mendapat perhatian khusus oleh Polda Bali. Terbukti, pada Selasa (4/12) kemarin, Polda Bali secara resmi menyerahkan bantuan berupa satu buah speed boat kepada Jajaran kepolisian di Polsek Nusa Penida, guna meningkatkan pengamanan kawasan perairan.

SEMARAPURA-Fajar Bali Kapolsek Nusa Penida, Kompol I Wayan Sarjana membenarkan perihal penerimaan bantuan speed boat tersebut. Bahkan bantuan itu sudah langsung didaratkan di dermaga Banjar Nyuh, Desa Ped, Nusa Penida. Tidak hanya bantuan berupa speed boat, sebanyak 10 orang anggota polisi dari Pol Air Polres Klungkung juga ditugaskan khusus untuk mengoperasikan speed boat tersebut. Menurut Kompol Sarjana, bantuan Speed boat itu memang sangat dibutuhkan oleh jajaran kepolisian di Polsek Nusa Penida. Terutama untuk melakukan patroli di wilayah peraiI Wayan Sarjana ran Nusa Penida. Apalagi kini, ada indikasi banyak nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, sehingga dikhawatirkan akan merusak terumbu karang.

Pencegahan terhadap kerusakan terumbu karang itulang yang menjadi prioritas utama, lantaran kawasan pearairan Nusa Penida sangat dimininati oleh wisatawan lokal atupun manca negara karena terumbu karangnya. Jika terumbu karang hancur, maka dikhawatirkan kunjungan wisatawan ke Nusa Penida mengalami penurunan. Kompol Sarjana juga mengakui, selama ini memang banyak nelayan dari Lombok yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Nusa Penida. Nah, sejatinya polisi mengetahui dan sudah mengadakan pengamanan, namun karena ketiadaan alat akomodasi berupa kapal, polisi tidak dapat berbuat banyak, hanya dapat mengamankan dari wilayah daratan.

“Nelayan dari Nusa Penida tidak ada yang menggunakan peledak, tetapi nelayan Lombok yang banyak. Kami sudah sempat mengejar 3 kali di perairan Teluk Abah (Desa Suana hingga Pejukutan), tapi nelayan itu ka nada di tengah laut, sedangkan polisi dari daratan. Jadi kami hanya bisa berdoa dari pinggir pantai,” papar Kompol Sarjana.

Dengan adanya bantuan speed boat, Kompol Sarjana menyatakan akan mengoptimalkan pengawasan di perairan Nusa Penida. Patroli akan dilakukan secara rutin, sehingga diharapkan dapat menekan penangkapan ikan denan menggunakan bahan peledak. W-019

Bangli Juara Bina Keluarga Balita Tingkat Propinsi

BANGLI - Fajar Bali Pemkab Bangli memiliki komitmen yanga kuat dalam bidang memberikan perhatian soal bayi terutama bayi lima tahun (Balita).

Hal itu ditunjukkan dengan tingginya tingkat prekuensi aktifitas yang dilakukan dalam pembinaan yang dilakukan pihak bina keluarga Balita (BKB) Bangli yang dipkoordinir Nyonya Bupati Made Gianyar, Ni Luh Putu Erik Wiryani, SH. Tingginya tingkat aktifitas BKB Bangli ini menjadi atensi bagi pihak

Pemprov. Bali melalui lomba BKB Bali belum lama ini. Tidak sia-sia apa yang dilakukan BKB Bangli atas kendali Nyonya Gianyar akhirnya didaulat sebagai jura I Bali dengan nilai 85,80 dalam lomba BKB. Kepala Badan Pempeberdayaan Perempuan (BPP) dan KB Bangli Ir I Wayan Kayana, Msi mengakui kalau tingkat aktifitas BKB di Bangli cukup tinggi. Kata dia tingkat tingginya aktifitas yang dilakukan BKB turun ke desa dan memberikan pembinaan itu yang menjadi asfek dan keriteria

penilain lomba tersebut. Bahkan dengan menyandang sebagai juara BKB, lanjut dia menjadi kewajiban moral bagi BKB dan atau Nyonya Gianyar untuk senantiasa turun ke desa-desa, dengan harapan bayibayi di Bangli menjadi lebih baik, sesuai harapan bangsa. Dikatakan Kayana, Balita memang masih dalam usia aemas yang dikenal dengan istilah golden age. Bila bayi pada rentang usia lima atahun kurang atau tidak mendapatakan penanganan lebih baik, maka saat dewasa bakal menjadi sosok yang baik, karaena pada saat itu adalah saat membentuk konstruksi otak , maka setelah itu tak ada pengaruh apa-apa. “Kalau pada saat Balita mendapat penanganan bagus, sangat kelihatan anak tersebut menjadi cerdas, pintar dan gesit”, ujar Kayana.

Ketika ditanya soal keriteria Bali untuk menentukan Bangli juara BKB, dia mengatakan yang menjadi keriteria adalah tingkat aktifitas BKB turun memberikan pembinaan.

Ketika ditanya apa hasil nyatanya dari seringnya keluarga mendapatkan pembinaan tentang Balita, dia mengatakan memang secara kualitatif sangat kelihatan hasilnya pada kondisi bayi dan anak yang mendapatkan penanganan baik saat Balita. Dikatakan keluarga-keluarga di bangle kini semakin menyadari dan semakin inten memberikan perhatian kepada Balitanya baik menyangkut pemberian gisi dan perhatian dalam bentuk lainnya.

Hal itupun tak lepas dari motivasi dan semangat yang diberikan dari Nyonya Gianyar selaku ketua gerakan sayang ibu (GSI), terbukti GSI Bangli juga menyandang predikat sebagai juara II propinsi dengan nilai 422,00. Kayana mengatakan atas prestasi tersebut sesuai rencana Nyonya BUpati Bangli bakal menerima penghargaan dari presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Yah atas prestasi itu nanti pada hari ibu ,22 Desember Ibu Bupati Bakal terima pengharagaan dari presiden”, tegas Kayana. @Sum

Wabup Sukerana Minta SKPD Implementasikan HAM dalam Tupoksi

AMLAPURA-Fajar Bali Terkait apresiasi menghormati hak azasi manusia, Wabup Karangasem I Made Sukerana, SH meminta seluruh Satuan Kerja Pemeritah Daerah (SKPD) agar melakukan sinkronisasi dan implementasi program utama Ranham sebagai wujud menghargai dan menghormati hak dasar manusia sejalan dengan politik

negara.

Hal tersebut ditegaskan Wabup Sukerana, SH dihadapan seluruh jajaran Pokja Ranham Kabupaten Karangasem dalam pertemuan Rakor Ranham belum lama ini di Amlapura. Dikatakan, petingnya melakukan sinkronisasi dan koordinasi Panitia/Pokja Ranham Kab. Karangasem dari semua SKPD dengan program utama Ranham.

Wakil Bupati mengapresiasi kegiatan dimaksud agar dapat meningkatkan pemahaman nilainilai HAM yang masih perlu ditingkatkan yang terkait dengan pengarusutaman nilai HAM yang belum terintegrasi guna memberi dukungan perwujudan program utama Ranham dimana realisasi kinerjanya diarasakan masih rendah. Perwujudan dan realisasi nilai HAM dalam setiap gerak dan langkah mengawal penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karangasem karena HAM merupakan isu global dan menjadi fokus perhatian dunia.

Disebutkan, HAM adalah hak dasar kodrati yang melekat pada manusia , universal dan langgeng.

Oleh karenanya harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan, tidak diabaikan , dikurangi atau dirampas. Strategisnya posisi HAM sebagai nilai kemanusiaan yang

dijunjung tinggi semua bangsa diperlukan kebijakan nasional membangun Ranham guna meletakkan tujuan utamanya mendorng tercipta masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM. Jadi Ranham merupakan politik negara memberi perlindungan dan pemenuhan Ham bagi setiap warga negara oleh para penguasa dan menjalin hubungan sinergis antara pemerintah dan masyarakat madani.

Maka itu lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah wajib mengedepankan program utama Ranham dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsi mssingmasing pokja dan melaksanakan tugas pada unit kerjanya masingmasing, mengacu pada norma standar HAM untuk mendorong masyarakat dan aparat berbudaya HAM disertai perlindungan hukum berupa Perda selaras dengan

Hukum dan Ham. Ditambahkan, Pokja Ranham berperan dalam pengambilan keputusan didasarkan pada penilaian kebutuhan pengarusutaman Ham, standar prosedur operasional, bagi penerapan kebijakan dan peraturan, pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik dan pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan. Karenanya Kep Bup. No. 386/HK/2011 tentang Ranham Kab Karangasem menitikberatkan pada harmonisasi Renperda, evaluasi Perda, Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan masalah anak sejalan program utama Ranham sekaligus menjadi prioritas menyukseskan Ranham maka tiap SKPD dapat mendukung perumusannya untuk diaktualisasikan dan dilaksanakan. @hm

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Subak Berperan Strategis di Bidang Pertanian Walikota Tatap Muka Dengan Pekaseh se-Kota Denpasar

GUNA menyerap segala permasalahan yang ada terkait upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menyelamatkan, melestarikan sekaligus mengembangkan organisasi Subak di Kota Denpasar, Walikota Denpasar, IB. Rai Dharmawijaya Mantra, melakukan tatap muka dengan para pekaseh se-Kota Denpasar, Selasa (4/12) di Wantilan Subak Lungatad, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara.

Temu Pekaseh se-Kota Denpasar dipandu langsung Walikota Denpasar IB Rai D. Mantra serta didampingi Tim Pembina Subak dan pimpinan SKPD terkait. Ditegaskan, sebagai organisasi tradisional yang mengatur aktivitas para pekaseh ini, subak memiliki peran penting dalam upaya mensukseskan program-program pembangunan khususnya sektor pertanian maupun sektor-sektor penting lainnya.

Di samping itu, Subak merupakan satu lembaga tradisionil yang bersifat sosio religius sangat berperan dalam mengharmoniskan setiap aktivitas manusia baik dengan lingkungannya atau alam semesta, dengan sesama manusia serta dengan Sang Pencipta.

Semua ini terangkum dalam konsep keharmonisan yaitu Tri Hita Karana.

Di Kota Denpasar hingga kini terdapat 41 subak yang tersebar di empat kecamatan masing-masing Denpasar Barat 8 subak, Denpasar Timur 13 subak, Denpasar Selatan 10 subak dan Denpasar Utara 10 subak dengan cakupan luas lahan mencapai 2.600 Ha. Dari 41 Subak tersebut sebagian besar hampir memiliki problem yang sama yaitu masalah alihfungsi lahan akibat pesatnya perkembangan pariwisata di Bali. Disamping masalah-masalah

krusial lainnya yang tak kalah penting seperti masih lemahnya regulasi, minimnya dukungan infrastruktur dan lain-lain.

Untuk menghindari hal tersebut tentu harus ada upaya dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam mempertahankan keberadaan organisasi Subak yang oleh Unesco telah ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia.

Dalam acara tatap muka tersebut Walikota lebih banyak melakukan tanya jawab dengan menyerap seputar permasalahan yang dihadapi petani yang disampaikan lewat para pekasehnya. Diantaranya, adanya bangunan yang menutup sungai, bangunan di jalur hijau, infrastruktur seperti jalan subak, saluran irigasi, bangunan untuk tempat pertemuan, bantuan traktor, pengelolaan sampah hingga besaran

insentif pekaseh dan pangliman.

Terkait dengan maraknya alihfungsi lahan yang terjadi akhir-akhir ini, Walikota mengaku terus berupaya, diantaranya membuat regulasi tentang tata ruang yang memadai, meringankan petani dari pengenaan pajak, memberi bantuan, pembinaan hingga pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. “Namun dibalik semua usaha tersebut tidak dipungkiri sesuai undang-undang tentang hak azasi manusia bahwa setiap individu berhak atas kehidupan yang layak. Artinya, mereka berhak menjual tanahnya guna menikmati sandang, pangan dan papan sesuai yang diinginkan,” terang Rai Mantra.

Terkait hal yang satu ini Rai Mantra mengaku tidak bisa mencegah.

Menyangkut infrastruktur, pihaknya memerintahkan SKPD terkit untuk

turun langsung bersama para pekaseh melakukan pengkajian dan pemetaan permasalahan. Khusus untuk besaran insentif yang diterima para pekaseh maupun pangliman, Walikota berjanji akan berupaya meningkatkan jumlahnya namun peningkatan ini harus pula dibarengi dengan meningkatnya

kualitas pelayanan.

Dalam acara temu pekaseh tersebut juga diserahkan bantuan sebesar Rp10 juta kepada Subak yang berhasil mewakili Kecamatan dalam rangka pembinaan, penataan kelembagaan Subak serta penanaman pohon. (*Carmyaka-Denpasar)

daerah

FAJAR BALI Rabu, 5 Desember 2012, Tahun XIII

Nelayan Keluhkan Kelangkaan Solar NEGARA- Fajar Bali Kelangkaan solar di Jembrana, sangat berdampak pada para sopir truk, bus dan para nelayan khususnya di Desa Pengambengan Kecamatan Negara. Sejumlah nelayan di Pengambengan, ketika ditemui Selasa (4/12) kemarin mengaku resah dan mengeluh, terkait kelangkaan solar ini. Otomatis mereka sementara, kesulitan melaut.

Tampak di SPBN Pengambengan, permintaan solar dari para nelayan tak terpenuhi, lantaran kehabisan bahan bakar solar. Mustaim salah seorang nelayan Pengambengan ketika ditemui kemarin mengatakan para nelayan kini tak bisa melaut .

Masyarakat nelayan berharap supaya stok solar dapat tercukupi, sehingga dapat bisa bekerja. “Jika persediaan solar habis, kami para nelayan akan resah dan otomatis tak bisa melaut,” ujarnya. Para nelayan lainnya, juga mengaku resah, jika kelangkaan solar ini akan berkelanjutan. “Kami berharap supaya supaya kembali ada, karena jika habis terus menerus, maka sangat dirasakan dan dikeluhkan oleh nelayan,” jelas salah seorang nelayan lainnya.

Lutfil Hakim salah seorang pemasok solar untuk nelayan juga mengakui keberadaan solar belakangan ini memang sangat sulit didapat. Bila di SPBN stoknya habis, biasanya mencari solar sampai ke SPBU. Namun kondisinya ternyata

sama, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan bahan bakar solar.

Penanggungjawab SPBN Pengambengan, Dwi Tantri ketika ditemui kemarin mengatakan stok solar di SPBN Pengambengan terakhir dikirim sebanyak 16 ton pada hari Senin (30/11) lalu. Kemudian Selasa (4/12) kemarin,stok solar yang tersisa di SPBN yang dikelolannya hanya ada 7 ton saja. Kondisi ini membuat para nelayan berebut untuk mendapatkan solar. Sekarang ini, kondisi stok solar terbatas dan belum ada pengiriman dari Depo Manggis, Kabupaten Karangasem ke SPBM Pengambengan sejak tanggal 30 Nopember lalu. “Solar terakhir datang tanggal tiga puluh Nopember lalu, sedangkan stok pagi tadi hanya 7 ton, jadi banyak nelayan yang tak kebagian,” ujarnya.

Data yang dapat dihimpun kemarin menyebutkan, SPBN di Pengambengan melayani sebanyak 80 kelompok nelayan dan ratusan nelayan tradisional yang menggunakan jukung (perahu kecil). Sedangkan jumlah perahu besar yang ada di Pengambengan, sebanyak 160 perahu.

Biasanya bila berjalan normal, untuk satu unit perahu besar atau selerek menghabiskan sekali melaut sebanyak 600 liter.

Tampak kemarin, akibat kelangkaan solar ini membuat nelayan yang ada di Pengambengan tidak kebagian solar, sehingga membuat

Jerigen berjejer di areal halaman SPBN di Pengambengan Negara, sambil menunggu jatah solar tiba, Selasa kemarin. banyaknya jerigen yang berjejer di areal SPBN. Pada intinya para nelayan berharap agar pemerintah secepatnya menanggulangi permasalahan ini.

Sementara distribusi BBM khususnya solar untuk di Jembrana, mulai Senin (3/12) malam, memang sudah lancar. Tetapi karena jatah solar yang dikirim berkurang, sehingga persediaan solar cepat habis dan langka. Dari pantauan di sejumlah SPBU di Jembrana, persedian solar sudah habis sejak pukul 08.30 wita, Selasa kemarin. Hal tersebut terjadi di SPBU Sudirman Kecamatan Jembrana. Menurut Manajer SPBU Sudirman, Iskandar Alfan, jatah solar yang dikirim hanya 8 ton dan dikirim sekitar pukul 18.00 wita.

Tetapi lantaran jatah yang dikirim

Wabup Sanjaya Lepas 25 KK Calon Transmigran

sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2012-2032, yang digelar di Pemkab Jembrana, Selasa kemarin.

Perda RTRW Disosialisasikan NEGARA- Fajar Bali Peraturan Daerah (Perda) No 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2012-2032 disosialisasikan di aula Jimbarwana Pemkab Jembrana, Selasa (4/12) kemarin.

Dalam sosialisasi tersebut sempat disinggung mengenai persiapan untuk jalur kereta api sebagai sarana untuk transportasi integrasi di Bali.

Persiapan rencana jalur kereta api itu, diisinggung Kepala Bappeda Jembrana, I Ketut Swijana yang hadir dalam sosialisasi kemarin.

Rencana jalur tersebut dimasukan dalam Perda ini, kata Swijana untuk mengikuti sistem jaringan transportasi Provinsi. Jalur rel kerata api tersebut direncanakan untuk transportasi darat, yang mengambil jalur di wilayah pesisir di Jembrana. Rencana ini tertuang dalam pasal 20, yang menyebutkan sistem jaringan perkeretaapian merupakan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian Provinsi Bali, dan setelah melewati kajian. Rencana ini juga merupakan jangka panjang untuk pengembangan pariwisata yang disesuaikan dengan sistem nasional.

Selain itu, dibicarakan juga soal pengemban-

berkurang, maka pagi kemarin persediaan solar sudah habis. DO yang ada di Depo Manggis, pihak SPBU yang dikelolanya mencapai 16 atau 24 ton. Tetapi lantaran pengiriman jatahnya terbatas, sehingga baru dikirim sebentarnya langsung habis.

Persediaan solar yang terbatas langsung direbut truk dan bus.

Untuk sementara ini pihaknya tak melayani kebutuhan para nelayan. meskipun telah mengantongi rekomendasi dari Disperindgkop Jembrana. Hal yang sama juga juga dikatakan Agus Pranacitra salah seorang staf SPBU di Banyubiru Negara. Dia mengaku mendapatkan 8 ton, padahal di DO Depo Manggis memiliki 16 ton. Jatah hanya 8 ton ini, hanya bisa bertahan sampai sore saja. W-003

gan terminal angkutan barang terpadu yang akan dibuatkan sentra parkir khusus. Dalam kaitan Perda tersebut untuk pengembangan ke depan, akan berpotensi dikembangkan yakni Desa Pengambengan , Kota Negara dan Gilimanuk.

Bupati Jembrana Putu Artha dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah I Gde Gunadnya berharap supaya Perda RTRW tersebut, dapat dijadikan pedoman untuk semua pihak, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam pemanfaatan ruang maupun berinvestasi di Jembrana.

Terhadap Dinas PU dan Kantor Sat Pol PP Jembrana. Kedua SKPD ini, diharapkan dapat melakukan pengawasan serta pengendalia dan pemanfaatan ruang, sehingga bila ada yang melanggar pelanggaran pemanfataan ruang, supaya cepat diketahui. Selanjutnya dapat dilakukan penghentian.

Sementara dalam sosialisasi Perda RTRW kemarin juga dihadiri seluruh unsur pemerintahan di Lingkungan Pemkab Jembrana, instansi vertical di Jembrana, Majelis Madya, bendesa dan sejumlah tokoh masyarakat. W-003

TABANAN-Fajar Bali Guna menangani masalah pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja serta mengentaskan kemiskinan khususnya di Kabupaten Tabanan, Komang Gede Sanjaya melepas 25 KK Transmigran kabupaten Tabanan pada Selasa (4/12) kemarin di di aula kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans ) Kabupaten Tabanan.

Program transmigrasi merupakan salah satu program yang dilaksanakan Disnakertrans Kabupaten Tabanan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tabanan. Para calon transmigran tersebut akan ditempatkan di UPT Desa Tolihe, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe selatan,Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wabup Sanjaya memberi apresiasi positif terhadap program ini sebagai salah satu solusi untuk dapat mengatasi tuntutan kebutuhan masyarakat seperti mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

Pihaknya juga telah menandatangani kerjasama yang dituangkan dalam Kerjasama Antar Daerah (KSAD) tentang penyelenggaraan transmigrasi agar calon transmigran merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lokasi transmigrasi. “Saya harapkan kepada seluruh calon transmigran agar terus semangat berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah baru nanti.

Selalu menjunjung tinggi kebersamaan dan persaudaraan serta menghormati adat istiadat, budaya setempat sehingga gesekan antar masyarakat sebagaimana sempat terjadi di desa Balinuraga dapat dihindari, ”ungkapnya.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Tabanan, Tjokorda Alit Juli melaporkan bahwa jumlah transmigran asal kabupaten Tabanan yang telah dan akan diberangkatkan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 75 KK dengan fasilitas pemukiman dan jaminan hidup bagi para transmigran dan keluarganya selama 12 bulan sejak penempatan. Menurutnya program ini dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan penduduk memperoleh tempat tinggal yang layak serta membrikan peluang usaha dan kesempatan kerja. “Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik dari tahun ke tahun dan manfaatnya bias dirasakan oleh masyarakat kita terutama bagi mereka yang menginginkan taraf hidup yang lebih baik,” tandasnya. W-004

Perbekel Bila Akui Pembagian Raskin Tidak Tepat Sasaran

SINGARAJA – Fajar Bali Pembagian beras untuk warga miskin (raskin) di Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan dinilai tidak tepat sasaran. Dimana hal itu diungkapkan Perbekel Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan I Nyoman Arsa, dirinya melihat dalam pembagian kartu raskin kepada masyarakat miskin yang diperuntukkan bagi masyarakat di Desa Bila, beberapa diantaranya diterima oleh masyarakat yang mampu dan bahkan, masyarakat yang menerima kartu raskin itu sebagian besar tidak terdata dalam kartu raskin yang dibagikan oleh pemerintah pusat.

Menurut Perbekel Arsa, saat kartu raskin dibagikan di Desa Tamblang beberapa bulan yang lalu, jumlah kepala keluarga yang tidak layak menerima raskin selalu muncul. Padahal sudah dua tahun berturut-turut aparat desa mengusulkan perubahan nama. Salah satu

contoh yang ditemukan di Desa Bila adalah, kontraktor di desa tersebut yang menerima kartu raskin.

Padahal dari hasil pemuktahiran data tahun 2010 dan tahun 2011, aparat sudah meminta agar nama yang bersangkutan dicoret dari penerima beras miskin di Desa Bila.”Fakta di lapangan seperti itu.

Ada orang tidak mampu yang tidak dapat raskin, ada juga orang kaya malah dapat hak untuk membeli raskin. Posisi kami serba dilematis, sehingga kami bagi berasnya dan pemegang kartu tidak menerima 15 kilogram penuh,” ujar Perbekel Bila, I Nyoman Arsa yang ditemui Fajar Bali, Selasa (4/12) kemarin.

Pihaknya mengaku sudah turun ke masyarakat dan mendengar langsung keluhan-keluhan yang muncul terkait distribusi raskin tersebut.

Hasilnya masyarakat sepakat hanya menerima lima kilogram raskin untuk satu kepala keluarga, dan

I Nyoman Arsa dua kilogram untuk janda penerima raskin.”Hanya ada semacam miss ko-

munikasi saja di masyarakat. Karena dulu tidak ada kartu raskin untuk mencairkan beras dan masyarakat tahunya istilah beras bulog. Sekarang ada kartu raskin, jadi dikira ada jatah dua beras, beras raskin dan beras bulog, padahal sejak dulu hanya ada beras raskin yang didistribusikan bulog,” lanjutnya.

Salah seorang warga penerima raskin yang sempat protes, Ketut Mardia mengaku bisa menerima keputusan dari desa. ”Kalau memang kesepakatan lima kilogram, ya saya terima. Tapi ditimbang, bukan ditakar. Kalau tidak ditimbang, kurang-kurang satu ons itu kan banyak,” ujar Mardia.

Seperti diberitakan sebelumnya, distribusi beras di Desa Bila dikeluhkan warga setempat. Setiap pemegang kartu raskin semestinya berhak membeli 15 kilogram beras raskin per bulan, dengan harga Rp 1.600 per kilogram. W – 008

5

Pojok Desa Kelompok BKB Kamboja Banjar Taman Sanur Maju Ke Tingkat Nasional DENPASAR-Fajar Bali Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Banjar Taman, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan maju ke tingkat nasional setelah berhasil menjadi yang terbaik di tingkat provinsi Bali. Sukses ini diakui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar IGA Laksmi Dharmayanti, didampingi Kasubid KSP (Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga) Trisna Yasa.

Sebelum Kelompok BKB Kamboja maju ke tingkat nasional menurut Laksmi Dharmayanti, diawali dengan lomba ditingkat kota , kemudian berlanjut ke tingkat provinsi Bali dan tingkat nasional. “Kelompok BKB Kamboja mampu berhasil menjadi yang terbaik di tingkat Kota maupun ditingkat Provinsi Bali sehingga pada 6 Desember mendatang dinilai tim dari pusat,” ujar Laksmi Dharmayanti. Kelompok BKB Kamboja ini merupakan yang pertama kalinya maju ke tingkat nasional. Laksmi Dharmayanti mengharapkan kelompok BKB Kamboja bisa menjadi yang terbaik di tingkat nasional. Saat ini jumlah kader yang terdapat pada kelompok BKB Kamboja sebanyak 15 kader yang terdiri dari kader inti, kader piket dan kader pembantu. Menurut Laksmi Dharmayanti keberadaan kelompokkelompok BKB seperti kelompok BKB Kamboja sangat dibtuhkan keberadaannya.

Mengingat program binaan BKB menitik beratkan pada tumbuh kembang anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki anak melalui peningkatan peran orang tua dan anggota keluarga lainnya.

Disamping itu masa bawah lima tahun mengalami tumbuh kembang yang pesat dalam menentukan sumber daya manusia.

Laksmi Dharmayanti menambahkan usia 0-2 tahun merupakan masa emas dimana pada usia ini otak mengalami pertumbuhan 80 persen.

Untuk itu Pemerintah Kota Denpasar melalui

Badan KB dan PP Kota Denpasar melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan keluarga melalui Tribina Paripurna yaitu BKB (bina keluarga balita), BKR (bina keluarga remaja) dan BKL (bina keluarga lansia). Menurut Laksmi Dharmayanti berbagai kegiatan telah dilaksanakan kelompok BKB Kamboja yang meliputi penyuluhan, pengunaan APE (alat permainan edukatif), meningkatkan kreatifitas anak, serta langsung kunjungan rumah. Untuk penyuluhan telah dilaksankan secara rutin seminggu sekali baik melalui acara rutin PKK, kegiatan Posyandu, BKB maupun lansia dengan menggunakan KKA (kartu kembang anak). Sedangkan untuk penggunaan APE, Laksmi Dharmayanti mengatakan untuk merangsang tumbuh kembang anak yang kreativ dengan menggunakan APE tradisional. Terkait dengan penilaian dari pusat Laksmi Dharmayanti mengaku Kelompok BKB Kamboja Br. Taman telah siap untuk dinilai serta akan menampilkan yang terbaik seusai data yang ada. R-004

IGA. Laksmi Dharmayanti

Dana PPIP Pengadaan Jalan Belum Cair SINGARAJA – Fajar Bali Pengerjaan jalan yang menggunakan Dana Program Pengembangan Infrastruktur Pendesaan (PPIP) yang ada di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, hingga kini tidak kunjung cair.

Dimana dalam pengerjaannya PPIP yang menyasar jalan lingkar dalam di Banjar Dinas Kajanan, Desa Bengkala itu tinggal sepuluh persen saja alias pengerjaannya sudah mencapai 90 persen, sementara dana yang diterima desa bersangkutan kurang dari 50 persen.

Perbekel Bengkala, Made Astika mengatakan, dana yang dicairkan untuk pengerjaan proyek PPIP di desa tersebut baru 40 persen saja atau baru mencapai Rp 100 juta, dari Rp 250 juta yang dianggarkan. Dana itu hanya dicairkan setelah perencanaan disetujui pasca melakukan serangkaian musyawarah dan rembug desa beberapa bulan yang lalu. Menurut Astika, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, dana PPID untuk masing-masing kabupaten semestinya disalurkan melalui dokumen anggaran Satker PPID di Provinsi dan Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman di Kabupaten. Namun pada kenyataannya, dana yang cair tak pernah mencapai

seratus persen.”Makanya kami bingung ini mau bayar material pakai uang dari mana? Untung saja tokonya masih bisa bon. Tenaga kerjanya juga masih bisa diajak kompromi, meskipun belum dibayar,” tukas Astika.

Mau tak mau, pemerintah desa setempat terpaksa berhutang untuk pembelian material pembuatan jalan dan juga berhutang untuk membayar honor pekerja setempat. Untung saja sebagian pekerja untuk proses pengaspalan merupakan warga setempat, sehingga pekerja legawa belum menerima honor terlebih dulu. Semestinya, 40 persen dana lainnya atau Rp 100 juta lainnya, dicairkan saat pekerjaan fisik mencapai angka 36 persen. Sementara untuk pencairan tahap atau sekitar 20 persen lainnya, bisa dicairkan saat pekerjaan fisik mencapai angka minimal 72 persen.”Mekanismenya sih seperti itu. Tapi ini sudah 90 persen, malah dananya belum juga dicairkan. Paling sisa jalan yang harus diaspal tinggal 25 meter saja. Tapi dana yang kami terima baru Rp 100 juta,” ujar Astika saat ditemui Fajar Bali dilokasi pembuatan jalan yang ada di Bengkala, Selasa (4/12) kemarin.

W - 008

Pengerjaan jalan lingkar yang menggunakan dana PPIP yang ada di Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan

6

RABU, 5 DESEMBER 2012 TAHUN XIII

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mesti Kerjasama Saat ini, pasar global untuk pariwisata tidak menguntungkan. Krisis ekonomi di kawasan Eropa tentu berdampak pula pada pariwisata Indonesia yang selama ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit pelancong asal Eropa.

JAKARTA-Fajar Bali “Ini akan menjadi tantangan terbesar kita tahun depan untuk mengejar target. Tapi kita juga punya pasar dalam negeri yang menjanjikan,” ungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu saat Pelantikan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ), di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (4/12).

Oleh karena itu, Menparekraf berharap semua jajaran eselon satu hingga tiga yang baru dilantik bisa bekerja sama dengan baik untuk mengejar target-target pariwisata Indonesia. Apalagi, di tahun 2013, target wisatawan mancanegara (wisman) menjadi 8 juta dan di tahun 2014 menjadi 10 juta wisman. “Ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bukan Pari-

wisata atau Ekonomi Kreatif. Jadi harus saling bekerja sama,” tuturnya.

Mari menjelaskan kaitan yang erat dan harus saling mendukung antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemenparekraf terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengembangan Destinasi Pariwisata, Ditjen Pemasaran Pariwisata, Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Mari menuturkan masing-masing direktorat dan badan memiliki targetnya masing-masing. Misalnya untuk Ditjen Pemasaran Pariwisata targetnya seperti mencapai 10 juta wisman di 2014 dan peningkatan lama menginap wisatawan

AKOMODASI WISATA

Tahun Depan, Makin Banyak Hotel Baru Bermunculan JAKARTA-Fajar Bali Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Wuryanti Sukamdani, menuturkan tahun depan akan banyak penambahan hotel-hotel baru. “Kebanyakan hotel bintang tiga dan hotel lima, ada di Jakarta dan Bali. Tahun depan juga banyak demand (permintaan) di hotel bujet. Penambahan hotel baru tidak hanya provinsi, tapi sampai ke pulau kecil, terutama hotel bujet,” jelasnya di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (3/12).

Menurut Wuryanti, sepanjang tahun 2012 di Indonesia terdata sekitar 15.300 hotel dengan total jumlah kamar berkisar 240.000. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menuturkan, pada November ini menjadi bulan terbaik sepanjang tahun bagi hotel-hotel di Jakarta.

“Banyak meeting (pertemuan atau rapat) yang dikejar sebelum akhir tahun,” ungkap Mari dalam kesempatan yang sama.

Data BPS dan Pusdatin Kemenparekraf menyebutkan, rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di 20 provinsi di Indonesia pada Oktober 2012 sebesar 54,90 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,03 poin dibandingkan bulan Oktober 2011 sebesar 54,87 persen. Berdasarkan provinsi, kenaikan TPK tertinggi terjadi di Lampung sebesar 14,01 poin, Kalimantan Barat 7,76 poin dan Kalimantan Timur 6,33 poin.

Sementara itu secara kumulatif, rata-rata TPK hotel bintang dari 20 provinsi pada Januari hingga Oktober 2012 sebesar 52,57 persen atau mengalami kenaikan 0,05 poin dibandingkan Januari hingga Oktober 2011 sebesar 52,53 persen. Berdasarkan provinsi, kenaikan TPK tertinggi terjadi di Kalimantan Barat sebesar 9,46 poin, Jawa Tengah sebesar 7,50 poin dan DI Yogyakarta sebesar 4,22 poin. (kom)

di Indonesia. “Sedangkan ekonomi kreatif seperti meningkatkan jumlah kota sebagai kota industri kreatif dan meningkatkan pelaku industri kreatif,” kata Mari.

Selanjutnya, Mari menjelaskan setiap rencana strategis Kemenparekraf perlu melibatkan semua direktorat. Ia menuturkan perlu adanya proses, terutama untuk mensosialisasikan ekonomi kreatif dan kaitannya yang erat dengan pariwisata.

“Bagaimana agar ekonomi kreatif bisa mendukung pariwisata dan sebaliknya.

Setiap program utama kita pilih direktorat yang menjadi lead (memimpin) dan siapa yang mendukung,” ujar Mari.

Kemenparekraf tengah memprogramkan pengembangan 16 destinasi di Indonesia dan 7 wisata minat khusus. Mari memberi contoh saat mendorong pengembangan 16 destinasi tersebut, maka yang memimpin adalah Ditjen Pengembangan Destinasi. “Tapi Pemasaran juga harus membuat materi promosi untuk 16 destinasi ini. Ekonomi Kreatif mencari industri kreatif unggulan di 16 destinasi tersebut.

Harus ada kaitannya,” tuturnya.

Pada pelantikan tersebut, Ahman Sya diangkat sebagai Direktur Jenderal

Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Kemenparekraf, Esthy Reko Astuti Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf, dan Harry Waluyo sebagai Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kemenparekraf.

Selain itu, Ukus Kuswara dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kemenparekraf, I Gusti Putu Laksaguna sebagai Inspektur Jenderal Kemenparekraf,

Firmansyah Rahim sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf, I Gde Pitana sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekomoni Kreatif Kemenparekraf. Juga, Hari Untoro Dradjat diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Perlindungan Keanekaragaman Karya Kreatif Kemenparekraf. Serta Syamsul Lussa sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenparekraf. (kom)

Taman Budaya dapat Predikat A dari Kemenparekraf DENPASAR- Fajar Bali Taman Budaya mendapat predikat sebagai Taman Budaya tipe A oleh tim peneliti dari Kemenparekraf. Predikat itu dari hasil survey pemetaan Taman Budaya yang ada di seluruh nusantara. Menindaklanjuti hal itu, untuk lebih menunjang keberadaan Taman Budaya dari segi lainnya, maka tim dari Kemenparekraf memberikan workshop kepelatihan di Taman Budaya pada Selasa (4/12).

Andar Manik, sebagai tim konten dari Kemenparekraf untuk workshop di Taman Budaya menjelaskan dari hasil pemetaan sebelumnya, yang diketahui bahwa Taman Budaya

Tim workshop di Taman Budaya Bali masuk tipe A, Taman Budaya Bali sudah cukup menjadi

percontohan bagi Taman Budaya lainnya. “ Itu dilihat dari luasan

kawasan dan kaitan lainnya, “ ungkap Andar.

Selanjutnya dari sisi isian meseum serta tempatnya yang lengkap dan luas, oleh tim konten akan diberikan satu kepelatihan dari sisi manajerialnya supaya lebih profesional. “ Kami juga ada pelatihan penulisan jurnalistik, bagaimana menuangkan sebuah release yang baik untuk lebih menunjang keberadaan museum, juga pelatihan membuat gra is dan lainnya,” urainya.

Ditambahkan juga, dengan adanya pelatihan untuk lebih menunjang kegiatan, sekaligus kemeriahan di Taman Budaya, maka harapan kedepan Taman Budaya akan lebih bisa menjadi

satu wadag untuk lebih menarik minat seniman dalam menuangkan ide, gagasan, kreati itas, dan pementasan serta menarik minat para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Sementara Ketut Mantaragandhi Kepala UPT Taman Budaya menambahkan bahwa dengan adanya kegiatan ini pihaknya tentu akan lebih berbenah diri. Berbagai kegiatan kedepannya akan lebih tertata dan diharapkan semua pihak ikut mendukung demi keberadaan Taman Budaya lebih maju. “ Tentu ini tidak saja demi Taman Budaya namun juga kegiatan seni budaya, juga sektor wisata,” imbuhnya.W-017

Desa Adat Bindu Gelar Upacara Unik Bernama Ngusaba Nini DENPASAR- Fajar Bali Desa Adat Bindu Desa Mekar Bhuana Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung menggelar upacara besar yang melibatkan 250 Kepala Keluarga (KK) dengan 1250 orang dan diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 1 miliar lebih. “ Pelaksaan karya juga memakan waktu hingga 4 bulan, dan berakhir pada tanggal 9 Desember 2012 nanti,” jelas Wayan Teller, ketua panitia acara.

Adapun beberapa upacara yang akan digelar yakni Karya Agung Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mapedudusan Agung, Ngusaba Desa, Ngusaba Nini Medasar Tawur Balik Sumpah Madya. Karena besarnya upacara tersebut, maka Bendesa Adat I Made Nida, Prajuru Adat serta Dinas, Desa Adat Bindu membentuk “ Panitia Karya” sebagai pelaksana isik dan non isik.

Panitia tersebut membidangi berbagai bidang/seksi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan karya tersebut. Sebagai ketua panitia pembangunan isik pura dan upacara karya, I Wayan Teller, ST. “Waktu pelaksanaan karya kurang lebih 4 (empat ) bulan kalender mulai tanggal 25

Agustus 2012 hingga 9 Desember 2012,” jelasnya.

Lebih jauh ditambahkan pula, dengan dudonan/tahapan karya secara garis besar ialah sebagai berikut, Matur Piuning, Nuasen Karya, Nuwur kekuluh,

Melaspas pelinggih, Pretima, Bagia Pula Kerti, Mendak Siwi, Melasti, Tawur Balik Sumpah Madya hingga puncak karya yang dilaksanakan pada Buda Umanis Prangbakat pada 28 Nopember 2012. “Kemudian

tahapan Penyineban/ penutup pada tanggal 5 Desember 2012 dan dilanjutkan dengan Nyegara Gunung, tutug sengker 11 hari karya, dan dipuput oleh 18 Pedanda/Sulinggih,” urainya.

Upacara besar dan panjang

itu menghabiskan kurang lebih dana sebesar Rp 1 miliar.

“Sumber dana berasal dari Swadaya masyarakat (krama suka duka Desa Adat Bindu), bantuan – bantuan Pemerintah baik Provinsi Bali maupun Kabupaten Badung. Serta jumlah krama yang mendukung kesuksesan karya ada 250 KK Suka Duka terdiri dari 1250 jiwa berada dalam 1(satu) Desa Adat, dan 1 Banjar Adat Bindu, Desa Dinas Mekar Bhuana,” ungkapnya.

Bendesa Adat menambahkan bahwa tujuan serta makna dari upacara itu ialah, memohon setelah mereka mampu membangun pura, selanjutnya juga mohon kepada Ida Batara Batari sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa berstana di Khayangan yang telah tersedia. “ Selanjutnya dipersembahkan upakara/yadnya suci dan kurban Suci lewat karya dimaksud secara tulus iklas, mengacu dengan ajaran “Tri Kaya Parisudha”. Selanjutnya kami selaku krama, dengan terselenggaranya karya ini, mohon keselamatan, kebaikan, kerukunan antara sekala –niskala,” imbuhnya. W-017

Rabu, 5 Desember 2012, Tahun XIII

EKONOMI

9080 Anak Ikuti Program CSR Pizza Maker Juniors Sebagai wujud komitmen dan kontribusi nyata yang diperlihatkan PT. Sarimelati Kencana yang menaungi Pizza Hut dan PHD500600 dalam kepedulian sosial di lingkungan sekitarnya maka diselenggarakan program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk ‘Pizza Maker Juniors’ serentak di 274 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.

JAKARTA – Fajar Bali ‘Pizza Maker Juniors’ merupakan salah satu program CSR yang digagas PT. Sarimelati Kencana sejak tahun 2011 lalu yang berfokus kepada anak-anak yatim piatu dalam panti asuhan atau yayasan sosial yang berada di sekitar outlet Pizza Hut dan PHD500600 di seluruh Indonesia. Sebanyak 9,080 anak menikmati keseruan dalam program yang selain untuk memberikan kesempatan dan edukasi, sekaligus dimaksudkan guna menumbuhkan minat dan kecintaan anak-anak terhadap dunia memasak serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang salah satu menu masakan internasional yang telah digemari masyarakat Indonesia yaitu Pizza.

Mengenai komitmen dan kontribusi nyata yang diperlihatkan PT. Sarimelati Kencana dalam program CSR yang telah dimulai sejak tahun 2009 lalu, President Director, Mr. Stephen McCarthy memaparkan, sebagai perusahaan yang berkembang, sejak tahun 2009, PT. Sarimelati Kencana yang tumbuh bersama masyarakat

Indonesia telah memperlihatkan komitmen dan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar dengan menjalankan program CSR bertajuk ‘Berbagi Bersama’ dengan menggelar berbagai kegiatan yang berfokus pada kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, program donasi korban bencana alam dan anakanak yatim piatu”.

Dilanjutkan, sejak tahun lalu, kami melebarkan inisiatif dengan menggelar kegiatan yang unik yang diperuntukkan bagi anakanak kurang beruntung dan yatim piatu berupa kegiatan Edutainment yaitu program edukasi yang disampaikan secara menghibur dan fun bernama ‘Pizza Maker Juniors’”.

Program ‘Pizza Maker Juniors’ yang merangkul anakanak yatim piatu ini berisikan kegiatan padat manfaat di mana anak-anak berkesempatan untuk belajar cara memasak dan membuat pizza, menghias topping hingga membuat minuman serta melihat lebih dekat dapur Pizza Hut dan PHD500600 melalui kegiatan Kitchen Tour yang dipandu oleh tim Pizza Hut dan PHD500600.

Berbicara tentang harapan dari program CSR ‘Pizza Maker Juniors’

Cetak Teknisi Handal

PT AHM Teken MoU dengan SMK PGRI 2 Badung DENPASAR-Fajar Bali Dalam upaya mencetak sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai kompetensi melalui jalur pendidikan formal, Jumat (30/11) lalu SMK PGRI 2 Badung bekerjasama dengan PT. Astra Honda Motor (AHM) mendatangani MoU Kurikulum Teknik Sepeda Motor Honda.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Handy Harico, Senior Manager Technical Training Dept.

PT. AHM, Dharma Wijaya, Manager Service Astra Bali, Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Badung I Gst ketut Sukadana dan disaksikan Kadisdikpora Badung, Ketut Widia Astika.

“SMK PGRI 2 Badung merupakan sekolah pertama dan satusatunya di Bali yang menandatangani MoU dengan AHM”, ungkap Handy Hariko. Ia menambahkan, komitmen AHM untuk memajukan dunia pendidikan tidak hanya sekedar wacana. Sebagai bentuk dukungan terutama bagi sekolah -sekolah otomotif di tanah air, pihak AHM senantiasa bergandengan dalam upaya memberi pelatihan terutama dalam teknik-teknik perawatan sepeda motor Honda.

“Hal tersebut bertujuan untuk ikut menciptakan teknisi handal yang siap kerja dan sekaligus mengurangi pengangguran serta mampu menyerap tenaga kerja,” jelasnya.

Sementara itu Kepala SMK PGRI

DICARI SEBANYAKBANYAKNYA GURU YANG PENUH CINTA KASIH UNTUK ANAK USIA 1-6 TAHUN.

HUB. 0361 7435044

2 Badung I Gusti Ketut Sukadana dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya yang berlangsung lebih dari 10 tahun lamanya.

“Kami sangat berterima kasih dengan pihak AHM, mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kami bisa menghasilkan mekanik –mekanik yang handal bisa terserap di dunia kerja bahkan mampu membuka lapangan kerja sendiri,” paparnya. (rls)

yang tahun ini diselenggarakan serentak di 274 outlet Pizza Hut dan PHD500600 di Indonesia CSR Manager PT. Sarimelati Kencana, Lanny Tjong menjelaskan, melalui kegiatan ‘Pizza Maker Juniors’ ini pihaknya ingin memberikan kesempatan belajar serta pengalaman berbeda kepada anak-anak yatim piatu. Di samping itu agar dapat memotivasi dan menginspirasi mereka untuk tetap optimis dalam menjalani hari-hari mereka meskipun tanpa keluarga lengkap.

“Di sini kami pun berbagi kebahagiaan meskipun sesaat yang semoga dapat menjadi memori indah yang dapat dikenang selama hidup mereka”, terangnya.

Kegiatan ‘Pizza Maker Juniors’ juga semarak digelar di Pizza Hut outlet Gatot Subroto yang merupakan outlet Pizza Hut yang baru beroperasi sejak bulan Ramadhan tahun 2012. Berlokasi strategis di jalan utama Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini, outlet Pizza Hut yang bergaya modern ini mengundang sekitar 64 anak-anak yatim piatu yang berasal dari yayasan Rumah Panti Indonesia yang memiliki asrama di daerah Tebet, Jakarta Selatan tak jauh dari outlet Pizza Hut Gatot Subroto.

Dalam mengikuti program ‘Pizza Maker Juniors’, ke-64 anak

yatim piatu dari yayasan Rumah Panti Indonesia yang berusia 9 – 13 tahun ini dikelompokkan dalam 8 kelompok berbeda di mana masing-masing kelompok berisi 8 anak yang diperkenankan masuk ke areal dapur secara bergiliran untuk mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari membuat pizza, menghias topping, membuat minuman dan Kitchen Tour.

Sebagai perwakilan yayasan Rumah Panti Indonesia, Bachrul Junaidi merasa gembira anakanak asuhannya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ‘Pizza Maker Juniors’ yang bertempat di Pizza Hut outlet Gatot Subroto. Seperti diutarakannya secara antusias, “Tentunya kami menyambut baik komitmen dan kontribusi yang diperlihatkan PT. Sarimelati Kencana melalui program ‘Pizza Maker Juniors ini’. Kegiatan ini kami rasa memberikan manfaat besar khususnya bagi anak-anak yatim piatu asuhan Rumah Panti Indonesia karena selain memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan belajar bagaimana membuat pizza sekaligus melihat lebih dekat proses operasional tim Pizza Hut”, ungkapnya. (adv)

7

8

Rabu, 5 Desember 2012, Tahun XIII

FAJA R BALI

Lunas SPP : Peserta ujian TI sebuah SMK di Denpasar yang telah melunasi uang SPP, namun yang belum melunasi SPP juga diharapkan diberikan kesempatan untuk ikut ujian (insert) Kabiddikmen Disdikpora kota Denpasar, Wayan Suparta

Kendati Belum Lunasi SPP

Sekolah Berikan Kesempatan Siswa Ikut Ujian DENPASAR-Fajar Bali Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabiddikmen) Disdikpora Kota Denpasar, Drs., I Wayan Suparta , M.,Pd., mengingatkan, agar sekolah-sekolah di Denpasar jangan tergesa-gesa melarang siswa yang belum melunasi SPP untuk tidak boleh ikut ujian tengah semester atau ulangan umum.

Tetapi sekolah harus berikan kesempatan kepada siswa untuk tetap ikut ujian atau ulangan umum.

Mengingat sering orang tua siswa mengeluh akibat putra-putrinya tidak diberikan hak oleh sekolah untuk ikut ujian atau ulangan umum sebelum SPP dilunasi, maka sekolah telah menghambat kegiatan akademik terhadap siswa. Penjelasan itu disampaikan Suparta Senin (3/12), saat

ditemui di SMK PGRI 4 Denpasar. Menurut Suparsa, sekolah harus punya kebijakan yang fleksibel dan kebijakan yang tidak kaku yakni kebijakan yang memiliki solusi terbaik, terkait kebutuhan akademik siswa. Bila sekolah tetap mempertahankan prinsip siswa tidak boleh ikut ujian atau ulangan umum, maka sekolah telah melupakan upaya-upaya pemerintah yang terus menggalakan pola menengah universal yakni wajib belajar (Wajar ) 12 tahun.

Di Denpasar tidak seluruh sekolah yang membuat kebijakan kaku, karena terdapat sekolah yang fleksibel dan masih memahami bahwa masyarakat sangat membutuhkan pendidikan untuk putra-putrinya.

Bahkan terdapat juga sekolah yang berprinsip kendati

belum melunasi SPP, namun siswa tetap mengikuti proses belajar mengajar (PBM), agar mencegah drop out. Suparsa mengatakan, pemerintah telah menggelontor dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan beasiswa miskin, untuk itu sekolah harus mendata secara akurat siswa yang orang tuanya tidak mampu. Bantuan pemerintah itu, tidak ada alasan karena tidak punya biaya lalu tidak sekolah.

Bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak bijaksana kepada siswa, hanya karena SPP sebulan atau hingga triwulan belum dibayar. Seharusnya salah satu solusi pihak sekolah, yakni sampaikan kepada orang tua siswa, bila saat pembagian rapor uang SPP harus dilunasi. Jika sekolah melarang siswa tidak boleh

ikut ujian atau ulangan umum, karena SPP belun dilunasi, apalagi akan menghadapi ujian nasional (UN).

Kalau hanya karena SPP belum dibayar, siswa tidak diperkenankan ikut UN, maka kebijakan sekolah sudah di luar logika edukasi. Seharusnya biarkan siswa ikut UN, dan setelah lulus UN, ijazah ditahan. Bila akan melanjutkan ke perpguruan tinggi atau bekerja, maka membutuhkan ijazah, dan saat itu uang SPP akan dilunasi.

Sejauh pemantauan, banyak juga yang setelah lulus UN, menggunakan foto kopi ijazah untuk bekerja, sedangkan ijazah asli ditahan sekolah. Ternyata Setelah bekerja dan memperoleh hasil, SPP dilunasi dan ijazah diberikan sekolah kepada yang berhak.

R-008

Jaringan Pendidikan Nasional Dianggarkan Rp 162 M MANGUPURA-Fajar Bali Menggenjot sistem pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah mengalokasikan Rp 162 miliar untuk jaringan pendidikan nasional.

“Dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur jaringan internet di sekolah,” kata Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemendikbud, Ari Santoso di sela-sela “International Symposium on Open, Distance, and ELearning (ISODEL) 2012, Selasa (4/12) di Hotel Discovery. Menurut dia, dana yang ada itu hanya mampu menjangkau penyediaan jaringan sekolah bagi sekitar

10 persen dari seluruh lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud, yakni sebanyak 254.000 unit.

“Kami akan terus meningkatkan hal tersebut dengan target pada tahun depan sebanyak 40.000 sekolah, sedangkan pada 2014 ditargetkan 100.000 unit sekolah harus mendapatkan jaringan internet,” ujarnya. Selain itu katanya, dialokasikan pula dana sebesar Rp 140 miliar untuk pembangunan modelmodel sekolah dan pelatihan guru di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) Staf Khusus Mendikbud Bidang So-

sial dan Ekonomi, Taufik Hanafi, mengatakan, anggaran pendidikan untuk tahun depan mengalami peningkatan sekitar tujuh persen menjadi Rp 336,8 triliun dibandingkan dengan 2012 yang jumlahnya Rp 298 triliun.

“Dari anggaran yang dialokasikan di APBN itu, sekitar 65 persen disalurkan langsung menuju daerah,” kata Taufik.

Anggaran sebesar itu juga ada sebagaian dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan TIK di seluruh wilayah Tanah Air. Dikatakan, jumlah anak usia pendidikan di Indonesia mencapai 54,8 juta orang. W-006

Dugaan Penyimpangan Dana Komite Sekolah

Kepsek Dipanggil Kejaksaan Klungkung SEMARAPURA-Fajar Bali Menindaklanjuti banyaknya polemik yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya dalam penggunaan uang komite, membuat Kejaksaan Negeri Klungkung turut turun tangan.

Selasa (4/12) kemarin, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Klungkung, Suhadi mengaku telah memangil seorang kepala sekolah untuk dimintai keterangan terkait penyimpangan dalam penggunaan uang komite sekolah.

Lantaran informasi yang berkembang, uang komite digunakan sebagai biaya perjalanan pribadi salah satu sekolah di Klungkung. Meski pun enggan menyebutkan nama kepala sekolah atau pun sekolah yang dipimpin, namun Suhadi mengakui kebenaran prihal pemanggilan kepsek salah satu SMU Negeri di Klungkung tersebut. Dikatakanya, pemanggilan itu bermula dari kisruh pembangunan Padmasana (tempat suci) di SDN 2 Semarapura Kangin, yang disinyalir menggunakan uang komite sekolah.

Kejadian itu membuat Kejaksaan Klungkung waspada,

dan intensif melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah di kabupaten Klungkung.

Selanjutnya, ada informasi yang berkembang, bahwa uang komite di salah satu SMA di Klungkung disalahgunakan, oleh karena itulah lantas dilakukan pemanggilan. Tetapi mengenai ada atau tidaknya penyimpangan yang dilakukan oleh kepsek tersebut, ia belum berani memastikan.

Sebab, hingga kini Suhadi hanya menggunakan landasan bahwa, uang komite tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan komite dan pemangku kepentingan satuan pendidikan. Nah, pengertian serta indikator kata “kesejahteraan” saja masih rancu dan tidak jelas, sehingga sulit bagi kejaksaan untuk mendeteksi adanya penyimpangan.

Suhadi menjelaskan, memang sulit menentukan mana penggunaan uang komite yang dianggap “menyejahterakan” anggota komite dan mana yang tidak. “Kesejahteraan seperti apa.

Apakah pemberian isentif kepada guru-guru yang mengajar les atau memberi mata pelajaran tambahan

Suhadi juga dikatakan menyejahterakan,” ungkap Suhadi. Dengan demikian, pemanggilan serta pemeriksaan yang dilakukan terhadap kepsek hanya sebatas pengumpulan data-data saja.

Dugaan penyimpangan penggunaan uang komite belum dapat disimpulkan. “Kalau memang itu salah, maka harus

ditelusuri. Tujuanya, agar sekolah lebih berhati-hati. Oh, ini tambah pungutan sekian dan nantinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pungutan kan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” jelas Suhadi ketika ditemui di ruang kerjanya.

Sebagai tindak lanjutnya, Kejaksaan Klungkung akan terus mengadakan pengawasan dan juga menanggapi informasi yang berkaitan dengan penyimpangan penggunaan uang komite sekolah.Sementara itu, Sekretaris Disdikpora Klungkung, Gusti Ketut Kaler ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa uang komite seharusnya digunakan untuk membiayai segala kegiatan-kegiatan yang tidak dibiayai oleh pemerintah.

Misalnya adalah lomba-lomba atau pun uang untuk mendanai guru honor.

Lebih lanjut, ketika disinggung mengenai penyimpangan penggunaan uang komite, seperti yang santer berkembang di masyarakat, Gusti Kaler menyampaikan jika uang komite digunakan untuk kepentingan pribadi atau perjalanan pribadi, maka sudah pasti itu menyalahi aturan. W-019

9

Rabu, 5 Desember 2012, Tahun XIII

Penertiban Bangunan di RTH Kota Kupang, Diwarnai Tangisan KUPANG-Fajar Bali Bangunan semi permanen berukuran 4 meter x 6 meter di belakang RSUD itu dibongkar paksa oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Selasa (4/12/2012) siang.

Seorang gadis 23 tahun itu tampak sedih menyaksikan bringasnya puluhan anggota Sat. Pol. PP Kota Kupang membongkar paksa rumah yang dihuni keluargaya selama lima tahun terakhir. Tidak saja rumah itu dibongkar rata tanah, bahan-bahan bangunanpun diangkut paksa ke kantor Sat. Pol. PP Kota Kupang.

Atriana Manafe bersama keluarganya yang terdiri dari enam bersaudara beserta ayahnya Petrus Manafe dan ibunda Anaci Puai, sudah hampir lima tahun menetap di rumah itu.

Ayahnya Petrus Manafe yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung.

Atriana Manafe mengaku bingung ia dan keluarganya tinggal dimana setelah rumahnya dibongkar paksa. “Kami sonde (tidak) tahu harus tinggal dimana,” katanya kepada Fajar Bali.

Kasat Pol. PP. Kota Kupang Dumuliahi Djami yang memimpin langsung penertiban bangunan di Ruag Terbuka Hijau (RTH) itu mengatakan, ia beserta anggotanya melakukan aksi itu lantaran Surat Perintah Wakil Walikota Kupang sejak tanggal 3 Desember d2012.

“Kami diberi waktu tiga hari untuk melakukan penertiban dan selanjutnya melaporkan

Rp 30 M Untuk Bencana di NTT Disoroti Dewan Kalangan DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti pemanfaatan dana penanggulangan bencana di daerah tersebut, yang terus bertambah setiap tahun, namun penyerapan dan pemanfaatannya masih sangat minim.

KUPANG-Fajar Bali Ketua Komisi A DPRD NTT, Gabriel Abdi Kusuma Beribina, Selasa (4/12/2012) mengatakan, untuk tahun anggaran 2013 mendatang pemerintah mengusulkan dana penanggulangan bencana sebesar Rp 30 miliar atau bertambah Rp 6 miliar dari tahun anggaran sebelumnya Rp 24 miliar.

“Yang kami soroti adalah kecilnya pemanfaatan atau penyerapan dana tersebut pada tahun anggaran 2012 yang hanya sebesar 5 persen. Nah, kalau tahun depan dianggarkan lebih besar dari tahun sebelumnya, berapa persen penyerapan yang akan dicapai,” katanya.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTT ini, usulan dana

dari pemerintah tersebut saat ini mulai dibahas.

“Intinya DPRD memahami penjelasan pemerintah tentang penambahan dana penanggulangan bencana tersebut sehingga dilanjutkan ke pembahasan,” ujarnya.

Dia mengatakan, penambahan dana menyusul banyaknya bencana yang terjadi di daerah itu setiap tahun mulai dari banjir, tanah longsor, puting beliung hingga bencana sosial. Dana sebesar itu belum termasuk dana bantuan sosial yang dialokasikan lewat Biro Kesejahteraan Rakyat, sebesar Rp 47 miliar.

“Dana bantuan sosial itu su-

dah direncanakan sejak awal, meliputi nama dan alamat penerima, sedangkan dana Rp 30 miliar masuk pos dana tidak terduga,” katanya.

Karena itu, menurut dia, DPRD akan terus mengawasi pemanfaatan dana tersebut.

Dana penanggulangan bencana hanya bisa dimanfaatkan jika timbul bencana alam atau bencana sosial, tidak untuk kepentingan lain. Dia mengharapkan, pemerintah lebih transparan dalam memanfaatkan dana tersebut dan bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat tanpa ada yang membedakan.***REN

ke wakil walikota,” katanya. Dikatakannya, Sat. Pol PP adalah instansi yang dipercayakan untuk melakukan penertiban bangunan di lokasi RTH. Setelah menerima perintah, kata dia, pihaknya berkoordinasi dengan Bagian Tata Pem, Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Kupang, serta Camat dan Lurah. Djami menambahkan, menindaklanjuti itu, pihaknya sudah berulang-ulang kali melakukan teguran kepada para pemilik rumah dilokasi yang termasuk RTH. “Kita tegur lisan saja karena kami kesulitan untuk melakukan teguran tertulis karena terhambat soal siapa yang menjadi pemilik rumah.

Kami tidak tahu siapa nama memiliknya, orangorang yang ditemui dilapagan mengaku hanya kerja saja. Ditanya siapa yang suruh kerja, mereka juga tidak tahu. Bahkan untuk mengelabui petugas, mereka kerja sore atau malam hari dan pada hari Sabtu dan Minggu,” katanya.

Ia merincikan, bangunan semi permanen yang ditertibkan itu terdiri dari tiga unit rumah yang sudah dibangun serta empat unit pondasi yang sedang dibangun. Tentang kepemilikan bangunan “liar” itu, kata Djami, pihaknya akan terus menelusurinya.

Ditanya, kelokasi mana para warga yang rumahnya dibongar itu direlokasikan, Djami mengatakan, jika dibicarakan baik-baik dengan Walikota Kupang maka pasti akan ada solusi. REN

Pemkota Kupang Kembalikan Uang Raskin Rp 1,1 M KUPANG-Fajar Bali Pemerintah Kota Kupang akan mengembalikan uang Beras Miskin (Raskin) milik warga Kota Kupang yang sudah disetor ke Bulog NTT. “Dalam bulan ini kami dari Pemerintah Kota Kupang akan segera merealisasikan uang Raskin milik warga yang sudah disetor sebesar Rp 1,1 miliar,” ujar Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Kupang Ferdy D. Lehot kepada wartawan diruang kerjanya, Selasa (4/12/2012).

Ferdy menjelaskan, saat ini pihaknya sementara memproses administarsi untuk pengemablian uang raskin yang sudah disetor lataran dalam pengembalian, tahapannya dilakukan dari Bulog dengan cara pendistribusian beras ke Kelurahan-kelurahan. Selajutnya, dibuat berita acara jumlah

beras yang distribusikan kepada penerima untuk selanjutnya uangnya dikembalikan semua sesaui jumlah beras yang distribusikan.

“Pihak Bulog akan memproses adminstrasinya baru diserahkan ke pemerintah kota kupang dan selajutnya pemerintah Kota membayar uang yang sudah distor oleh warga dikemablikan kepada Pemerintah Kota dan selanjutnya distor ke masing-masing kelurahan,” katanya.

Ferdy berharap, masyarakat yang sudah menyetor uang Raskin agar bersabar karena saat ini Bulog sementara menyiapakan admistarsi pengembalian uang tersebut. “Paling lambat dalam bulan ini semua sudah teralisasi,” katanya. Kepala Sub Bagian (Kasubag) Ekonomi dan Pembanguan Setda Kota Kupang, Penina Laulata mengatakan, dari jumlah uang sebesar Rp 1,1 milian tersebut

merupakan uang yang disetor dari 41 Kelurahan dari total 51 Kelurahan di Kota Kupang.

“Uang sebesar Rp 1,1 miliar ini akan dikembalikan kepada 41 Kelurahan yang sebelumnya sudah menyetor ke Bulog, sedangkan sisa 10 Kelurahan belum menyetor ke Bulog sehingga tidak ada realisasi pengembalianya. Hal ini sesuai data laporan penyetoran uang Raskin yang ada pada kami bagi Kelurahan yang sudah menyetor uang Raskin ke Bulog,” katanya.

Penina menambahkan, 10 Kelurahan yang bebas dari pengembalian kerena pada wkatu itu belum menyetor yakni kelurahan Fatufeto, Kelurahan Alak, Kelurahan Mantasi, Kelurahan Nomosain, Kelurahan Manulai, Kelurahan Oesapa Selatan, Kelurahan Bonipoi, Kelurahan Penfui dan Kelurahan Kayu Putih. REN

Pembudayaan Kesetaraan gender Dimulai Lewat Pendidikan DENPASAR – Fajar Bali Pembudayaan kesetaraan gender harus dimulai dari dan lewat pendidikan. Jadi, kesetaraan gender bukan ‘kiriman jadi dari sorga’, tetapi seperti ‘ubi’ yang ditanam, disirami dan dijaga, dan itu dibuat lewat pendidikan.

Hal itu disampaikan Direktur Yayasan Ayo Indonesia dihadapan peserta Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan yang diselenggaraan Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai di Ruteng, Senin, 3/12/2012.

Dikatakannya, mengutamakan gender (PUG) adalah rancang-bangun pendidikan yang serius mengintegrasikan aspirasi, kepentingan serta peranan laki-laki dan perempuan di segala aspek pembangunan pendidikan.

Pengintegrasian tersebut kiranya dapat mencegah terjadinya kesenjangan hak, kedudukan, kemampuan dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

Anak/peserta didik yang dididik dalam situasi integral-gender diharapkan menjadi manusia yang peka-gender dan kemudian menjadi agen perubahan gender saat ini dan di kemudian hari. Artinya, jangan berharap akan adanya perubahan mutu kesetaraan gender kalau itu tidak dimulai lewat pendidikan.

Bidang pendidikan, sebagai bagian dari pembangunan, juga dinilai ikut menyumbang pada rendahnya keuntungan bagi perempuan, dari

pembangunan yang kita jalankan selama ini. Pendidikan sebagai bagian dari pembangunan disinyalir sebagai pelanggeng ketidakadilan distribusi keuntungan pembangunan bagi perempuan. Itu yang mau diperbaiki oleh PUG pendidikan. Bahkan setiap satuan kerja dan di mana-mana, PUG sekarang jadi prima-dona, hingga lahir istilah no gender no money.

Menurut Hurmali, persepsi gender sebagai hasil rancang-bangun sosial budaya terbentuk dalam waktu yang sangat lama, ratusan/ribuan tahun. Secanggih-canggihnya metode atau strategi PUG, kesetaraan gender yang menjadi tujuan PUG hanya bisa berkembang secara evolutif, bukan revolutif. Kalau mau dipaksa untuk bersifat revolutif, negara harus dirubah dulu menjadi negara komando/totaliter, itupun bukan tanpa masalah. Setiap orang/pihak yang terlibat di dalam upaya PUG bukanlah orang yang netral/bebas dari bias gender, termasuk para ahli sekalipun.

Karena itu, kata Hurmali hasil dari PUG tidak bisa diharapkan cepat – perubahan-perubahan kecil dalam persepsi dan perilaku orang/institusi perlu dihargai. Begitupun dukungan politis (termasuk pendanaan) bagi PUG, tidak boleh berhenti hanya karena hasil yang dicapai setiap tahun tampaknya hanya sedikit. Perubahan yang besar di tingkat masyarakat hanya bisa diciptakan dari perubahan-perubahan kecil di tingkat individu dan keluarga.

“Makanya, PUG sebetulnya pertama-

Ketua Panitia Workshop PUG, Drs.Wilhelmus Dakir (kanan) dan Tarsi Hurmali (kiri) tama dan terutama harus masuk di dalam keluarga juga. Karena itu PUG sebetulnya boleh dibilang ‘alat’ gerakan total melawan ketidaksetaraan gender,” tandas Tarsi.

Sementara itu Wakil Bupati Manggarai, DR.Deno Kamelus,SH. MH menekankan workshop harus melahirkan pemahaman yang benar tentang gender. Gender, kata Wabup Deno, adalah sifat yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dirancang bangun secara social maupun

budaya dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Bicara tentang Gender sering dirancukan dengan berbicara tentang perempuan, tetapi sebetulnya bicara tentang Gender berarti bicara tentang laki-laki dan perempuan dalam konstruksi social maupun budaya.

Pemahaman Perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, harapan dan karakteristik femininitas dan maskulinitas antara laki-laki dan perempuan melalui sosialisasi dalam lingkup keluarga, interpretasi agama, sekolah,

media masa, komunitas masyarakat dan Negara memunculkan kerancuan paham soal Gender yang diidentikan dengan kodrati. Kemudian muncul pemahaman laki-laki sifatnya maskulin, memiliki fungsi produksi, beraktivitas di sector public dan pencari na kah utama. Sedangkan perempuan bersifat feminin, memiliki fungsi reproduksi, beraktivitas di lingkup domestic dan pencari na kah tambahan.

Dikatakannya, hubungan perempuan dan laki-laki dalam kaitannya dengan kekuasaan, ras, relasi, kelas, struktur, etnis budaya yang mengatur sering melahirkan ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi, kekerasan, stereotype, beban ganda dan marginalisasi. “Subordinasi diartikan sebagai sikap dan tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki.

Stereotype merupakan sikap negative masyarakat terhadap perempuan yang membuat posisi perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Beban ganda diartikan sebagai pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang memberatkan satu pihak. Sedangkan marginalisasi diartikan sebagai suatu proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan bagi perempuan,” jelas Wabup Deno.

Karena itu, menurut Deno, pendidikan menjadi alat utama melawan praktek bias gender dengan harapan praktek itu akan berkurang pada generasi yang akan datang. Selain pendidikan, menegakan kesetaraan

gender harus dilakukan melalui upaya hukum, misalnya anak perempuan yang tidak dapat warisan dari orang tua mengajukan gugatan secara hokum untuk mendapatkan haknya. Dan juga rekayasa social.

Sementara itu, Ketua Panitia Workshop, Drs.Wilhelmus Dakir yang juga Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Dinas PPO Kabupaten Manggarai mengatakan tujuan utama pengarusutamaan gender, adalah memastikan apakah laki-laki dan perempuan punya akses yang sama dalam hal partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam pembangunan. Sedangkan sasaran strategi pengarusutamaan gender adalah terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundang-undangan, program pembangunan, dan kebijakan public. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, aspek gender diintegrasikan dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Oleh karena itu, kegiatan workshop ini melibatkan semua pemangku kebijakan di SKPD dan DPRD, hanya anggota DPRD Manggarai yang diundang, tidak ada yang hadir,” ujarnya.

Dirinya pun berharap agar pihak pemerintah bersama DPRD memiliki keberpihakan yang nyata dari sisi anggaran terhadap program PUG di Dinas PPO Kabupaten Manggarai.

(Alfan Manah)

10

Rabu, 5 Desember 2012, Tahun XIII

Usung Kepercayaan KONI Pusat DENPASAR – Fajar Bali KONI Denpasar memperoleh kepercayaan menggelar Bimbingan Teknis (Bintek), oleh KONI Pusat dan Menegpora, 5 hingga 6 Desember, di hotel Nikki Denpasar.

“Bintek ini merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan kepada kami, apalagi pesertanya nanti adalah cabang olahraga dibawah anggota KONI Bali, dan utusan KONI kabupaten”ujar Litbang Made Suartana KONI Denpasar, Made Suartana, Selasa (4/12), kemarin.

Kegiatan ini dinilai penting, sebagai bentuk mengkaji dan menggali hal-hal pokok yang terjadi dilapangan terhadap kebutuhan pola pembinaan yang terjadi selama ini ditingkat bawah, sehingga nantinya bisa sebagai acuan perbaikan hingga ke tingkat nasional. Hasil dari Bintek ini akan menjadi rekomendasi kepada KONI Pusat maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Nara sumber dari, KONI Bali, dan para birokrat dan Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI) Bali. Hal terpenting lagi, kehadiran birokrat pada Bintek ini sebagai wujud agar terjadi sinergis, atau nyambung, kepentingan pembinaan dengan pemenuhan penunjang (dana) yang berasal dari pemerintah.

“Tentu kami berharap rekomendasi nantinya tak sekedar masuk arsip, tapi juga benar-benar ditindaklanjuti pemerintah pusat,”tuturnya. R-007

Waktunya Dikendalikan Putra Denpasar DENPASAR – Fajar Bali Sama sekali tak ada unsure kedaerahan, tapi lebih pada kualitas SDM yang dimiliki. Top organisasi olahraga KONI Denpasar, sudah waktunya dipercayakan kepada putra daerah (Denpasarred). Demikian dikatakan Putu Yudiatmika, komunitas olahraga Denpasar, menanggapi figure Ketua Umum KONI Denpasar, yang akan diusung pada Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot), untuk memilih Ketua Umum baru periode 2012-2016, pertengahan Desember nanti.

Bukan berarti meremehkan kualitas calon figure yang lainnya, kata Yudiatmika, calon figure yang selama ini disebut-sebut Putu Yudiatmika maju dalam pemilihan Ketua Umum KONI Denpasar, yakni Nyoman Putrawan, dari kacamata Yudiatmika sangatlah pantas memperoleh dukungan penuh dari anggotanya yakni cabang-cabang olahraga dibawah naungan KONI Denpasar.

“Beliau itu masih muda, komitmen memajukan olahraga di kota metropolis Denpasar tak diragukan, apalagi ia juga orang organisatoris tahu betul mekanisme yang harus dijalankan,”katanya.

Potensi pemimpin yang dimiliki Denpasar, harusnya diketahui betul oleh anggotanya, sehingga pada kepemimpinannya nanti bisa maksimal dan optimal pada raihan sasaran yang terbaik. “Sayangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipunyai bila tidak diberi kesempatan,”ucap Yudiatmika yang juga owner hotel Batukaru Denpasar. R-007

GAGAL : Tim Kempo PON Bali, yang gagal memenuhi target pada multi event olahraga empat tahunan di Riau, September 2012.

Perkemi Tak Mau Meratap Berkelanjutan Hasil yang buruk digapai pada PON XVIII/2012, Riau, hanya membawa pulang sebiji medali perunggu membuat Pengprov Perkemi Bali berbenah menggali potensi kenshi se-antero jagad Bali.

DENPASAR – Fajar Bali Jangankan memenuhi target untuk menyamai hasil PON XVII/2008 di Kaltim, satu medali emas. Untuk perak saja tak kuasa dilakukan oleh Perkemi Bali pada PON XVIII/2012, di Riau. Kegagalan itu membuat Pengprov Persaudaraan Kempo Indonesia (Perkemi) Bali, tak henti melakukan kaderisasi.

Program tahunan yang memasukan kegiatan ke-7, akan digelar 15 hingga 16 Desember ini di GOR Lila Bhuana Denpasar. “Agenda tutup tahun bagi cabang Kempo, mengundang seluruh dojo (tempat latihan) di kabupaten/ kota se-Bali,”ucap Ketua Harian Pengprov Perkemi Bali, Fredrik Billy, kemarin.

Tanggapan pembina sangat baik yang dibuktikan keterlibatan kenshi (sebutan atlet kempo), akan hadir di event tersebut. Hingga Selasa (4/12), sebanyak 28 dojo yang memastikan ambil bagian dengan jumlah kenshi 550 atlet. “Jumlah dojo

maupun atlet yang turun di Kejurprov Perkemi Bali, masih berpeluang bertambah, dan kami masih menanti hingga H-1 pelaksanaan,”kata Billy.

Melubernya peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, dari katagori pra-pemula, pemula, junior dan senior putra-putri. Khusus untuk senior (dewasa) usia peserta dibatasi maksimal 25 tahun. Pembatasan itu untuk mengantisipasi aturan Pra-PON dan PON maksimal usia 30 tahun.

“Di arena ini kami juga manfaatkan sebagai wahana mendetiksi dini potensi kenshi se-Bali, yang silanjutnya dipantau, bila perkembangan baik, peluang mewakili Bali ke level yang lebih tinggi, yang terdekat Kejurnas.

Dari kegiatan tersebut juga sebagai kaca potensi atlet yang akan tampil di Porprov Bali XI/2013 di Denpasar,”ujar Billy, yang menambahkan di event itu mempertandingan nomor Randori dan Embu. R-007

Peserta Turnamen Ceki 2012 Membludak Denpasar –Fajar Bali Sampai hari terakhir pendaftaran Turnamen Ceki 2012, sudah 500 orang peserta dipastikan akan mengikuti turnamen ‘langka’ yang akan digelar pada 8-9 Desember nanti. Peserta berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Bali.

“Sampai pendaftaran ditutup masih banyak yang ingin berpartisipasi. Tapi kami mohon maaf karena kuota peserta memang dibatasi,” kata Panitia Turnamen Gede Joni, Selasa (4/12) kemarin. Antusiasisme peserta memang cukup tinggi karena permainan ceki sangat digemari masyarakat Bali.

Bedanya, dalam turnamen ini, unsur judinya dihilangkan dan benar-benar hanya untuk sarana rekreasi.

Menyikapi respon peserta, panitia telah menyiapkan 30 orang wasit yang telah ditetapkan dan mendapat penataran sebagai wasit ceki selama tiga hari. Mereka akan bertugas mengawasi pertandingan di setiap meja ceki yang terdiri

dari 4-5 atlet ceki, dalam rentang waktu 1,5 jam atau sekitar 5 putaran.

Sistem pertandingan dalam turnamen ini prinsipnya sama dengan aktivitas ceki biasanya, hanya ada modifikasi di sanasini dalam hal konfigurasi susunan kartu (sampyan), misalnya tidak dibolehkan ada konfigurasi srigat dan sebagainya.

Atlet yang mendapat kumulasi nilai tertinggi dalam total putaran itu akan keluar sebagai pemenang untuk selanjutnya maju ke babak berikutnya hingga final. Sebelum pertandingan dimulai, akan dilakukan technical meeting bersama seluruh atlet untuk menyamakan persepsi sesuai buku panduan turnamen ceki 2012.

Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Daerah Bali., AA Ngrh Oka Ratmadi, berharap turnamen olahraga rekreasi ceki ini menjadi cara kreatif menghapus judi tanpa harus kehilangan tradisi maceki di masyarakat Bali.

“Ada dua tujuan, yakni berekreasi sambil melakukan pelestarian budaya Bali,” ujarnya mengenai turnamen unik yang baru pertama kalinya digelar di Bali ini.

Dalam buku panduan turnamen ceki yang merupakan hasil Focus Group Discussion yang melibatkan unsur Parisadha, MUDP, FKUB, akademisi dan kepolisian tersebut, dengan jelas menyebutkan tidak diperbolehkan sama sekali ada unsur taruhan dalam bentuk apapun.

Permainan ceki di luar aturan tersebut menjadi di luar tanggung jawab FORMI. Turnamen ini merupakan program perdana Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Bali, setelah dilantik beberapa waktu yang lalu oleh Ketua FORMI Pusat, Hayono Isman di Denpasar.

Kehadiran olahraga rekreasi yang terwadahi dalam FORMI dilindungi Undang-Undang No. 3 Tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).R-007

TI Bali , Gelar Kejuaraan Maestro Taekwodo DENPASAR – Fajar Bali Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Bali akan menggelar kejuaraan berlebel Maestro Taekwodo, mulai 13 Januari 2013, di GOR Lila Bhuana Denpasar.

Ketua Umum Pengprov TI Bali, Lan Ananda menjelaskan, kegiatan itu khusus mempertandingkan katagori pra-junior dan junior pertarungan dan jurus.

“Dari kegiatan ini dari segi kepanitiaan merupakan pema-

nasan sebelum menjalankan sebagai panitia di Kejuaraan dunia Pomse (jurus-red) di Nusa Dua, September 2013 mendatang,”ucap Lan Ananda, Selasa (4/12) kemarin.

Event gawe Provinsi TI Bali, awal tqahun 2013 itu akan melibatkan p 8 provinsi, yakni provinsi yang ada di seluruh Jawa, kemudian NTB dab NTT dan Kaltim.

Tak sekedar tuan rumah, bagi TI Bali sebagai tolok ukur

karena 2102 pra junior dan junior ketika mengikuti kejuaraan di Jawa Timur dua kali secara berturut-turut Bali sebagai juara umum. “Terus terang saya Tak puas diri hasil kejuaraan di luar, perlu pembuktian di Bali, khusus untuk pra-junior dan junior, dengan katagori yang dipertandingan Pomse (jurus) dan pertarungan,”ujarnya.

Pomse memang baru tapi Bali mempunyai kans besar mengarah pada prestasi, karena itu

Taekwondoin Hendra tampil di nomor pertarungan

Pomse wajib dipertandingkan ketika Bali menggelar kejuaraan.

Lan Ananda menambahkan, banyaknya peminat di Bali dan pertumbuhan yang sangat bagus dari kualitas yakni Buleleng, tapi hampir merata di semua kabupaten/ kota.

“Kalau Denpasar saat ini masih dari takaran kuantitas, untuk kualitasnya masih kalah dengan Buleleng, tapi tak menutup kemungkinan bisa cepat mengejar ketertinggalan,”tegasnya.R-007

NASIONAL

FAJAR BALI Rabu, 5 Desember 2012

Tahun XIII

11

Djoko Susilo Kooperatif

Kasus Simulator Harus Diusut Tuntas JAKARTA- Fajar Bali Sikap tersangka Irjen Pol Djoko Susilo (DS) yang kooperatif dalam pemeriksaan di KPK patut diapresiasi. Sikap tersebut dianggap mencerminkan sosok penegak hukum yang sejati, dan bertanggung jawab. Namun, penahanan yang dilakukan KPK terhadap DS diharapkan menjadi sinyalemen pengusutan kasus simulator dapat diusut tuntas.

“Iya, ini menggambarkan bahwa memang hukum berlaku harus kepada semua orang. Tidak tergantung status dan jabatan. Kita salut juga, mungkin tidak semua penegak hukum yang seperti DS,” kata pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, kepada SP, di Jakarta,

Selasa (4/12).

Menurutnya, ada dua kemungkinan ditahannya DS dalam kasus tersebut yakni, agar pengusutan yang dilakukan oleh KPK dapat berlangsung cepat dan tuntas juga agar yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti.

“Kemungkinan yang kedua sangat mungkin dia bertahan, tidak melakukan yang dituduhkan. Saya kira, ini sudah dihitung oleh KPK dalam pengertian tersangka memiliki hak ingkar. Artinya, menurut saya, konteks penahanan lebih kepada agar tidak menghilangkan barang bukti. Karena, dia masih memiliki jabatan meskipun non aktif,” katanya.

Dia meyakini, selain DS dan

mantan Wakorlantas Brigjen Pol Didik Purnomo masih ada petinggi pada internal Polri yang terlibat dalam kasus yang disangkakakan kepada keduanya.

“Saya kira iya, tidak mungkin dia bekerja sendiri hingga menimbulkan kerugian Negara. Pasti tidak bekerja sendiri, artinya tidak mungkin diakibatkan oleh perbuatan dia sendiri pasti berangkai dan saling membantu.

Oleh karena itu tidak mungkin hanya sampai Pak DS,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, penasihat hukum tersangka Sukotjo S Bambang yakni, Erick S Paat juga meyakini masih ada keterlibatan pihak lain dalam internal Polri yang terkait kasus ini. Artinya, selain kliennya, Budi

Susanto, DS, dan Didik masih ada dugaan keterlibatan pihak lain yang patut ditelusuri KPK. “Diluar empat orang ini, masih ada keterlibatan pihak lain. Iya (internal Polri), tapi saya tidak bisa menyebut,” kata Erick.

Dia berharap, penahanan yang dilakukan KPK terhadap DS dapat mempercepat pemberkasan terhadap yang bersangkutan serta mempercepat pemeriksaan terhadap kliennya.

Namun, pihaknya juga berharap kasus simulator dapat terbongkar tuntas. “Masalah penahanan kewenangan KPK, tetapi yang kami harapkan kasus ini bisa terbongkar tuntas. Bisa menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat,” ujarnya. (Net)

REI Siapkan Blueprint Perumahan Nasional Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) menyiapkan cetak biru (blueprint) perumahan nasional untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan yang hingga saat ini mencapai 13,6 juta unit. Blueprint tersebut akan diserahkan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI 2012.

“REI memiliki tanggung jawab moral agar setiap keluarga Indonesia memiliki rumah yang layak. Karena itu, sejak tiga bulan lalu, DPP REI telah menyiapkan blueprint konsep dan arah pembangunan real estat Indonesia,” ujar Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso di Jakarta, Senin (3/12).

Dalam penyusunan cetak biru tersebut, kata Setyo, pihaknya melibatkan banyak masukan dan kritikan dari berbagai pihak termasuk akademisi dan pemerintah. “Salah satu yang dibahas dalam Rakernas REI 2012 adalah soal blueprint. Ini akan menjadi kado pemikiran dari REI yang dapat menjadi acuan bersama bagi pemerintah dan pelaku industri perumahan lainnya,” tegas dia.

Rencananya, cetak biru tersebut akan memuat data-data mengenai perumahan nasional selama ini, kondisi, hambatan, dan regulasinya, serta solusinya agar bisa mengurangi backlog. Setyo menyebut, selama ini banyak aturan yang tumpang tindih pada

industri properti. Ketidakjelasan kewenangan pemerintah pusat dan daerah membuat pertumbuhan industri tidak secepat yang diharapkan.

“Blueprint ini sesuai dengan tema Rakernas REI pada 4-6 Desember 2012 yaitu Rumah Untuk Semua. Dengan demikian, semua masyarakat tanpa terkecuali berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak,” ungkap dia.

Dia menambahkan, cetak biru tersebut menjadi semacam roadmap. Dengan roadmap, sektor real estat Indonesia diharapkan dapat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan sektor lainnya. Misalnya, saat kredit rumah murah melalui FLPP mandek, pelaku industri

harus punya solusi. “Caranya, yaitu bekerja sama dengan perbankan agar permintaan rumah bagi masyarakat kurang mampu bisa terserap,” papar dia.

Saat penyaluran FLPP terhenti awal tahun ini, REI fasilitasi kerja sama dengan bank membuat program baru. Jadi meski FLPP tidak mencapai target, program kerja temen-temen pengembang bisa tercapai dengan koridor lain (non-FLPP),” kata Setyo.

Secara umum diharapkan industri properti mampu tumbuh lebih cepat, dari saat ini yang hanya menyumbang 5 persen pertumbuhan ekonomi, menjadi lebih dari 18 persen seperti yang terjadi di negara lain. (Net)

Granat Ragu Remisi Bisa Diperketat Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) pesimis terhadap pemerintah yang telah resmi mengeluarkan kebijakan pengetatan pemberian remisi, asimiliasi, dan bebas bersyarat bagi narapidana kasus narkoba. Alasannya, berulang kali pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, namun realisasinya malah berbeda.

Ketua Umum Granat Henry Yosodiningrat menjelaskan, sejauh ini pemerintah belum menunjukkan political will terhadap pemberantasan narkoba. Contohnya, presiden menyatakan

bahwa tak akan ada pemberian grasi bagi narapidana kasus narkoba di hadapan publik dan forum resmi. Serta bahwa kejahatan narkoba adalah luar biasa yang mengancam keselamatan bangsa.

“Pernyataannya itu pada awalnya sangat menggembirakan publik. Tetapi pada kenyataannya, satu demi satu terpidana kasus narkoba diberikan grasi. Bahkan ada yang sudah diberi grasi tetapi malah mengulangi perbuatannya,” kata Henry saat dihubungi Republika, Selasa (4/12).

Henry khawatir, peraturan

soal pengetatan remisi itu hanya sebatas pada aturan. Sementara di lapangan realisasinya tak sama. Henry juga mempertanyakan, mengapa aturan itu dibuat setelah beberapa waktu lalu publik meributkan pemberian grasi oleh presiden kepada sejumlah narapidana kasus narkoba.

“Saya curiga, kalau grasi itu tidak diributkan oleh publik, jangan-jangan tak akan ada aturan resmi pengetatan remisi terhadap narapidana tersebut,” tambah dia. Menurut Henry, yang terpenting saat ini adalah pemerintah tidak hanya

sekedar mengeluarkan aturan undang-undang. Tetapi, harus ada political will dari seluruh lapisan. Mulai dari petugas lapas, aparat penegak hukum, menteri, sekretariat negara, hingga ke presiden.

Pemerintah resmi memperketat pemberian hak remisi, asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana kasus terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya. (Net)

Institusi Penegak Hukum Ngumpul ........................................................................................... dari hal. 1 bahwa dari 238 Kabupaten atau Kota yang ada di wilayah timur Indonesia, masih terdapat 220 entitas atau setara dengan 92,44 persen kabupaten atau kota yang belum mendapat opini WTP. “Penyebabnya adalah, tindak lanjut yang belum diselesaikan terkait temuan ketekoran kas baik di Bendahara Umum Daerah maupun Benda-

hara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,” ungkapnya.

Jalil juga mengungkapkan, dari hasil pemantauan tahun ini, IHPS 1 tahun 2012 menunjukkan, nilai rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang atau penyerahan aset masih belum terlalu signi ikan yakni berkisar hanya Rp. 16,90 triliun atau 20,87 persen dari

seluruh nilai rekomendasi BPK RI yang sebesar Rp 80,97 triliun Dalam kegiatan ini sambung Jalil, BPK juga menyampaikan pemetaan jumlah dan nilai rekomendasi baik yang telah maupun belum disetorkan ke kas negara atau daerah di 17 provinsi yakni Bali (1 provinsi), Nusa Tenggara (2 Provinsi), Kalimantan (4 Provinsi), Sulawesi (6

Provinsi), Maluku (2 Provinsi), dan Papua (2 Provinsi). “Hasil pemetaan itu nantinya bisa menjadi bahan kepada pihakpihak terkait terutama entitas kabupaten atau kota agar menggunakan kesempatan baik ini untuk segera menyelesaikan dan menyetor pengembalian keuangan negara tersebut,” jelas Jalil. M-001

Jalur Tabanan-Bedugul Bakal Diperlurus ................................................................................ dari hal. 1 sehingga dapat memperpendek jarak tempuh. Mengingat pada jalur itu masih memungkinkan diperlebar dan masih sedikit ada perumahan disepanjang jalan tersebut. Menurut dia, rencana ini dinilainya paling realistis dan cepat untuk memudahkan akses menuju kawasan

utara Pulau Bali, di samping pembebasan lahan menjadi lebih mudah karena lahan-lahan penduduk yang kena tidak banyak ditempat sebab daerah perkebunan.

Namun untuk memudahkan rencana tersebut, Suradnyana mengaku masih akan berkoor-

dinasi dengan gubernur dan pemerintah pusat dan memperjuangkannya agar bisa terealisasi.

Diperkirakannya pula, panjang jalan tikungan di kawasan yang menghubungkan Bedugul-Buleleng mencapai 26 kilometer, tetapi yang bisa di-”shortcut” kemungkinan sepanjang 12 kilometer. “Tahun

ini kami upayakan untuk membuat desainnya dulu dan 2014 dianggarkan untuk pendampingan pembebasan tanah. Kami upayakan irit-irit menggunakan anggaran,” jelasnya lagi. sedangkan anggaran untuk pelebaran dan shorcurt jalan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun.W-010

Presiden Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru, tapi... ........................................................ dari hal. 1 (4/12/2012).

Hadir pula jajaran menteri, Ketua DPD Irman Gusman, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan pejabat lainnya.

Perayaan itu diikuti oleh ribuan guru yang mewakili seluruh provinsi.

Mendengar pernyataan Presiden itu, ribuan guru langsung bertepuk tangan. Pernyataan

Presiden itu menyikapi pernyataan Ketua Umum PGRI Sulistiyo.

Dalam sambutannya, Sulistiyo mengatakan, para guru yang tidak bisa hadir di Sentul tengah menunggu kabar baik dari Presiden. “Saat ini, para guru dengan sabar menunggu di depan layar TV untuk mengikuti siaran langsung, berharap ada hadiah istimewa dari Bapak Presiden dalam HGN dan HUT PGRI tahun ini,” kata Sulistiyo.

Riuh tepuk tangan para guru

itu lalu berubah setelah mendengar pernyataan Presiden selanjutnya. Menurut Presiden, peningkatan kesejahteraan guru itu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

“Ahhhh...,” teriak para guru.

P re s i d e n m e n g a t a k a n , “Tidak mungkin, tidak boleh, dan dilarang agama kalau kita berhutang ke negara lain untuk meningkatkan itu. Kita gunakan kemampuan kita.”

Presiden mengaku optimis

dapat tercapai jika semua pihak menjaga dan meningkatkan pertumbuhan positif ekonomi Indonesia. Jika meningkat, anggaran untuk sektor pendidikan akan ditingkatkan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan guru. “Ajak seluruh rakyat, para elit untuk jaga stabilitas politik.

Pastikan investasi dan dunia usaha berkembang dengan baik.

Pastikan tidak ada korupsi yang terjadi di mana-mana. Itu jihad kita,” ujar Presiden. KMP

Masyarakat Prakarsai Cagub Alternatif ................................................................................. dari hal. 1 bawah sepanduk dan baliho berukuran 1,5 x 2 meter yang tersebar dibeberapa sudut kota Singaraja itu tertulis ‘Koalisi Mahasiswa Peduli Pendidikan.”

Sepanduk dan balihoo tersebut sudah terpasang dari beberapa hari lalu.

‘Kalau tidak salah dari empat hari kemarin. Kami tidak tahu pemasangan sepanduk dan balihoo tersebut. Paginya memang sempat menghilang, tetapi sorenya sudah terpasang lagi, entah siapa yang memasang,” ungkap warga ditempat pemasangan baliho yang berlokasi di pertigaan Desa Sangsit,

Kecamatan Sawan tepatnya disebelah Barat Polsek Sawan.

Sementara itu, Camat Sawan I. Gusti Ngurah Suradnyana yang dikon irmasi kemarin mengatakan belum mengetahui ada pemasangan balihoo di wilayhnya. ”Dimana itu? Terus terang saya belum tau. Tadi saya datang dari Singaraja langsung ke Desa Menyali tetapi tidak melihat ada baliho yang terpasang,” terang Suradnyana.

Ia malah menyesalkan pemasangan baliho yang isinya mengajak untuk mendukung seseorang menjadi calon gubernur dan wakil guburnur, tetapi tidak ada

koordinasi dengan aparat setempat. Menurut Suradnyana, pemasangan baliho itu setidaknya ada ijin dari pihak Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) sehingga ada pemberitahuan kepada camat. ”Kalau memang ada pemasangan baliho yang sifatnya komersial tentu harus ada ijin ke KPT sehingga pihak KPT sendiri akan memberi informasi. Kalau saya lihat balihoo tersebut juga tidak diketahui oleh kepala desa. Kalau memang diketahui tentunya kepala desa menginformasikan juga kepada kami,” ujarnya.

Sementara anggota DPR RI Wayan Koster yang dihubungi

via sms tadi malam mengaku belum tahu persis ada pemasangan baliho yang mencantumkan dirinya sebagai calon gubernur.

Namun, politisi PDIP yang belakangan disebut-sebut tersangkut kasus dugaan korupsi Wisma Atlet ini merespons positif aspirasi para mahasiswa yang menggagas pemasangan balihoo tersebut. ‘Terimakasih jika memang ada aspirasi seperti itu. Tetapi saya sendiri yah, menyerahkan ke partai saja. Jika saya dipercaya dan ditugaskan oleh partai, sebagai kader yang loyal terhadap partai, saya siap,’ ujarnya. W-008

Presiden SBY Masuk Daftar 500 Tokoh Muslim Berpengaruh Siroj di peringkat 19, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di peringkat 35, mantan Presiden Abdurrahman Wahid, dan KH Abdullah Gymnastiar atau biasa dikenal dengan nama Aa Gym di peringkat 48.

Sementara itu, berada di posisi nomor satu adalah Raja Abdullah dari Arab Saudi.

Di peringkat kedua adalah Pemimpin Iran Ayatollah Khamaeni dan disusul oleh Raja Maroko Muhammad VI di peringkat tiga. (Net)

akukan kampanye gerakan antiterorisme, mengembangkan demokrasi, dan menyelesaikan sengketa Aceh dan Papua secara damai sehingga layak berada dalam daftar tersebut.

Selain Presiden Yudhoyono, sejumlah tokoh Muslim Indonesia lainnya juga masuk dalam daftar tersebut, antara lain mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di peringkat 18, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali masuk dalam daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia, yang disusun oleh Royal Islamic Strategic Studies Center (RISC) di Yordania tahun ini.

Laman resmi Sekretaris Kabinet, Senin (3/12), menyebutkan bahwa Presiden Yudhoyono yang pada tahun lalu berada di peringkat 10, tahun ini naik ke posisi sembilan.

Organisasi itu menilai, Presiden SBY berhasil mel-

Presiden dan 9.000 Guru Berkumpul di Sentul Meski Hari Guru Nasional sekaligus HUT ke-67 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah berlangsung pada 25 November lalu, perayaan puncak baru dilaksanakan hari ini, Selasa (4/12/2012), di Sentul International Conve n t i o n C e n t e r. Pe raya a n puncak Hari Guru Nasional ini dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua PB PGRI Sulistiyo.

Sekitar 9.000 guru dari seluruh Indonesia juga diundang hadir dalam perayaan puncak ini. Dengan mengangkat tema "Memacu Profesionalisasi Guru Melalui Peningkatan Kompetensi dan Penegakan Kode

Etik" ini, profesionalitas, kompetensi dan kinerja guru merupakan elemen yang menjadi sorotan pada puncak hari guru ini. Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa pagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklaim Uji Kompetensi Guru (UKG) sebagai upaya untuk mengukur tingkat kesiapan seorang guru dalam menjalankan tugas profesinya. (Net)

SBY Ingin Pastika tetap Gubernur ............................................. dari hal. 1 rumah penyelenggaraan KTT APEC, Miss World dan puluhan agneda internasional lainnya.

Anggota DPRD Bali dari Partai Demokrat, Ngakan Made Samudra mengatakan kalau informasi tersebut benar adanya, maka tidak salah kalau Demokrat sendiri mengusung Mangku Pastika. “Kan sudah terbukti, sukses membangun Bali dan memiliki jaringan internasional,” jelas politisi asal Nusa Penida ini.

Dikatakannya lagi terkait pilihan Demokrat Bali untuk mengusung calon sendiri atau berkoalisi keputusan tersebut ada pada Majelis Tinggi Partai Demokrat. Namun apakah Partai Demokrat sendiri akan memaksakan kadernya untuk mendampingi Pastika untuk Pilgub mendatang, pertanyaan ini belum terjawab, mengingat bila partai koalisi mendukung Pastika maka jatah wakil gubernur ada pada Partai Golkar.

Terkait kepastian Mangku Pastika menggunakan kendaraan Partai Golkar dan Demokrat untuk Pilkada Gubernur Bali, 2013 mendatang, Mangku Pastika mengakui kalau sebelumnya sudah bertemu dengan pimpinan partai politik di Jakarta. Bukan hanya bertemu, dikabarkan pertemuan tersebut

juga untuk memperkuat koalisi antar partai dalam perhelatan Pilkada Mei 2013 mendatang.

Namun Pastika sendiri enggan membeberkan apa saja isi pertemuan tersebut, “Kami hanya bertemu biasa, tapi kan hanya silaturahmi biasa,” jawab Mangku Pastika pendek, Selasa (4/12) kemarin usai Sidang Paripurna.

Pertemuan Mangku Pastika dengan pimpinan Parpol bukan hanya kepada Pimpinan Partai Golkar saja, namun dikatakan bertemu dengan pimpinan Partai Hanura, Demokrat dan Gerindra minggu lalu di Jakarta.

Namun ketika ditanya kepastian kapan deklarasi dirinya menjadi calon gubernur dari koalisi, Mangku Pastika menjawab pendek, “Tunggu dululah, inikan masih jauh,” jawabnya pendek.

Pun ketika ditanya siapa yang akan mendampingi sebagai calon Wakil Gubernur, Mangku Pastika tidak memberikan jawaban dan meminta kepada media untuk menyiapkan calon pendampingnya, “Lho, kan kalian yang nulis-nulis, lalu siapa yang cocok mendampingi saya,” tanyanya.

Informasi lain menyebutkan bahwa Mangku Pastika saat ini sedang menggodok calon pendampingnya. Oleh Partai Golkar

sendiri diharapkan Mangku Pastika mencari pendampingnya selain dari Partai Golkar juga bisa mengkader wakilnya untuk menjadi Gubernur Bali periode selanjutnya. “Ya, Mangku Pastika masih menimang-niman calon pendamping, banyak alternatif dan mencari yang sejiwa itu susah. Pengalaman tidak harmonis saat ini juga bisa dijadikan pelajaran berharga,” ungkap salah seorang sumber yang tidak mau disebut namanya. Nama-nama yang diajukan oleh Golkar sendiri adalah Alit Yudha, Anak Agung Gde Agung, Wayan Geredeg, Ketut Suwandhi dan Ketut Sudikerta.

Permasalahan lainnya adalah Mangku Pastika sampai saat ini masih setia menunggu keluarnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh PDIP sendiri.

Sedangkan di kalangan PDIP sendiri tidak ada bisa menentukan kapan pastinya rekomendasi itu diturunkan. Bahkan informasi dari Ngakan Kutha Parwata sendiri mengatakan bahwa PDIP sendiri kembali mengocok ulang survey. “Informasinya sih begitu, akan ada survey lagi dan setidaknya tanggal 13 Desember DPP kembali mengadakan rapat khusus membahas Pilgub Bali,” tutup Kutha Parwata.W-010

Ny. Ayu Pastika Tinjau Warga Penerima Bedah Rumah ......... dari hal. 1 masyarakat penerima bedah rumah untuk bersama-sama bergotong royong menyelesaikan bantuan bedah rumah ini dan meminta masyarakat KANKER PAYUDARA

yang belum berkesempatan menerima bedah rumah untuk bersabar karena masih akan ada program bantuan bedah rumah berikutnya.

“Mudah-mudahan dengan adanya pengajuan proposal dari aparat setempat warga akan kembali mendapatkan bantuan”, pungkasnya. @R-002

Jangan Putus Asa Dulu Semua Penyakit Pasti Ada Ramuan / Obatnya

KANKER GANAS

PAKAR HERBALIS SUPRANATURAL

SPESIALIS PENYAKIT KANKER DAN TUMOR TANPA OPERASI

Alamat Praktek : Jl. Palapa XI – Sidakarya DPS. Telp. 0361-8950577, 7448097 HP. 081 835 6255

TABIB ABU HUSEIN

SUDAH PENGALAMAN BUKA PRAKTEK SELAMA 29 TAHUN DAN TELAH RIBUAN PASIEN KANKER DAN TUMOR DISEMBUHKAN TANPA HARUS DIOPERASI DI INDONESIA SAMPAI KEMANCA NEGARA TELAH MENDAPAT PENGAKUAN DARI MASYARAKAT LUAS & STATUSNYA BETUL-BETUL TELAH DIAKUI OLEH BANGSA LAIN JARANG ADA PASIEN YANG GAGAL DISEMBUHKAN.

LANGSUNG DITANGANI OLEH PAKARNYA YANG SUDAH PROFESIONAL UNTUK : Tersedia Ramuan Khusus Super Kejantanan dan Keperkasaan Pria Wanita Super / Jos Untuk : *TUMOR JINAK/RADANG *TUMOR HATI/OTAK *TUMOR KANDUNGAN *TUMOR MATA/RAHANG-HIDUNG *KANKER MULUT RAHIM *TUMOR RADANG TENGGOROKAN *KANKER PROSTAT / USUS *KENCING MANIS/DIABETES *KANKER PAYUDARA *KENCING BATU/BATU GINJAL *KANKER LEHER/RADANG *KANKER HATI/DARAH/LIDAH *HERNIA / KHOLIB RADANG *KANKER GETAH BENING/DARAH *TUMOR TULANG-KULIT *KANKER OTAK/TULANG *TUMOR RAHIM/HIDUNG *KISTA KANDUNGAN/MION *TUMOR GANAS/LEHER

*PERUT SERING NYERI WAKTU HAID (SAKIT) *KANKER SERVICK *TOMOR BUAH DADA *TUMOR PERUT-OVARIUM

*BENJOLAN DI BADAN *WASIR *DAGING TUMBUH *TELOID *HEPATITIS B-C *GONDOK KELENJAR *AMANDEL *KUTIL DI BADAN *HERPES *ANEMIA *HIV-AIDS *GAGAL GINJAL *LUMPUH

* Memperbesar Alat Vital (Panjang / Paten) * Lemah Syahwat / Cepat Loyo / Tahan Lama / Kuat * Mani Encer * Haid Tidak Lancar Herbal * Datang Bulan Tidak Cocok dari100% rempah-rempah alami tanpa efek samping * Menyemburkan Sperma * Ejakulasi Dini / Cepat Keluar

* Sex Kurang Bergairah Biar Perkasa Diranjang * Istri Susah Orgasme * Keputihan Cina dan Ramuan Arabic. Ramuan Yang Kami Gunakan Alami (Herbal) tanpa Eefek Samping * Sperma Kurang Subur * Rahim Biar Kuat Cara TABIB ABU HUSSEIN mengobati pasien Tumor Perut di rumah alamat praktek Jl. Palapa XI Sidakarya telah banyak Pasien Kanker & Tumor yang sudah disembuhkan oleh Tabib Abu Hussein * kandungan Kurang Subur / Tertutup lemak ditempat prakteknya dirumah.

Tumor Lidah Tumor Usus Tumor Hidung Kanker Kelamin Tumor Otak * Cepat Bisa Hamil 30 Hari perut langsung isi Jarang ada yang GAGAL (Banyak orang berhasil) Sistem Pengobatan Kami Menggunakan Metode Reflexiologi, Bekam, Ramuan India, Ramuan

LANGSUNG DITANGANI OLEH PAKARNYA YANG SUDAH PROFESIONAL UNTUK : KONSULTASI GRATIS HUBUNGI : PUSAT PENGOBATAN ALTERNATIF SUPRANATURAL

TABIB ABU HUSSEIN / www.tabib-hussein.com E-mail : info@tabib-hussein.com ALAMAT PRAKTEK : JL. PALAPA XI SIDAKARYA

DI DEPAN PERUMAHAN LIVA KAVLING I SIDAKARYA – DENSEL-BALI-INDONESIA TELP : (0361) 7448097 / FAX (0361) 8950577 HP. 081 835 6255 – 081 999000022 BUKA SETIAP HARI MINGGU BUKA

: JAM 09.00 S/D 20.00 MALAM : JAM 09.00 S/D 01.00 SIANG

KAMI JUGA MENYEDIAKAN KAPSUL/RAMUAN SERBUK : Kapsul Tinggi badan 1 bulan 4-8 cm untuk usia 30 Tahun ke bawah, ingin langsing 2 minggu Turun 6 kg Gempur Lemak Diperut Bergaransi Resmi Gemuk Badan 3 Minggu Naik 5-7 kg beratnya (tanpa efek samping)

TABIB ABU HUSEIN SIAP MELAYANI PASIEN YANG SAKIT SAMPAI SEMBUH TOTAL Tabib Abu Hussein juga menangani problem anda seperti; Diguna-guna Anti Selingkuh Memikat Jodoh Memisah Wil / Pil Biar usaha tidak diganggu DLL Tidak buka cabang di tempat lain

Mengobati semua jenis penyakit Kulit & Kelamin

Biaya pengobatan terjangkau untuk umum SASARAN : DARI PASAR SANGLAH, TIGA KALI LAMPU MERAH, BELOK KIRI JL. SIDAKARYA, ± 400M MASUK JALAN SIDAKARYA BELOK KANAN JALAN KE PALAPA CARI JALAN PALAPA XI, LIHAT PAPAN NAMA TABIB ABU HUSSEIN DI PALAPA XI MASUK DI DEPAN PERUMAHAN LIVA KAVLING I, RUMAH PRAKTEK

F

IZIN PRAKTEK : 314/IP/ITH/2000.39/THI/2000 IZIN KEJARI NO : B-1334/P.1.10/DPS.5/04/2007 IZIN DINKES NO : 448.3/2.PT.19.1.09

PESAN TABIB ABU HUSSEIN, YAKINKAN DIRI ANDA UNTUK BEROBAT KE TABIB ABU HUSSEIN. INSYA ALLAH 3 S / D 5 HARI MINUM RAMUAN HERBAL TABIB ABU HUSSEIN PASTI SUDAH ADA PERUBAHAN. AMIEN.

Berlangganan Fajar Bali Hub : (0361) 789 7791

087 861 515 191

POLITIK

12

Hanura Klaim 1.000 Pemuda Daftar Jadi Bacaleg

JAKARTA- Fajar Bali Sekira 1.000 pemuda diklaim telah mendaftar sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk tingkat daerah dan tingkat pusat dari Partai Hanura. Pemuda-pemuda tersebut merupakan kader dari pemuda Hanura.

Menurut Ketua Umum Pemuda Hanura H. Wishnu Dewanto 1.000 nama bacaleg tersebut telah diserahkan kepada Sekertaris Jenderal Partai Hanura, Dosyy Iskandar Prasetyo saat penutupan Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Hanura di Medan, Sumatera Utara.

“Kami berharap kader-kader pemuda tersebut dapat diberikan kepercayaan di nomor-nomor strategis karena mereka punya kualitas serta sudah teruji kemampuan dan loyalitasnya,” kata Wishnu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/12).

Wishnu mengatakan, Pemuda Hanura sangat serius dan sungguh-sungguh dalam membangun organisasi Pemuda Hanura. “Kelak organisasi ini menjadi sebuah organisasi kepemudaan yang terstruktur dengan sistem yang baik dan bisa menjadi panutan bagi organisasi-organisasi kepemudaan yang lain ujar Wishnu.

Sementara itu, Dossy Iskandar mengapresiasi Pemuda Hanura yang terus melakukan konsolidasi dan karyakarya nyatanya. ‘’Penyerahan 1.000 nama Bacaleg ini merupakan bentuk komitmen Pemuda Hanura untuk mendukung kemenangan Partai karena artinya Pemuda menyiapkan 1.000 orang yang siap berjuang merebut hati rakyat dengan karya nyata,” ujar Dossy.

Selain itu, Dossy juga mengapresiasi Pemuda Hanura yang juga telah memfasilitasi dan mengajak para mahasiswa dari 27 kampus di Sumut untuk bergabung dengan Partai Hanura. “Partai Hanura memberi peran yang sangat luas bagi para pemuda untuk berkarya di Partai Hanura,” katanya. (Vvn)

POLITISI

Siap Jadi ‘RI 1’ JAKARTA –Fajar Bali Pa r t a i A m a n a t Nasional (PAN) siap berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengusung Hatta Rajasa menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 mendatang.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga mendukung dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang (UU) nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Hatta Rajasa Presiden (Pilpres).

Namun, di sisi lain, PAN juga mengusulkan Presidential Threshold diturunkan dari 20 persen menjadi 15 persen.

PAN sendiri telah mendeklarasikan Ketua Umum Hatta Radjasa sebagai capres.

“Seandainya tidak cukup (Presidential Treshold) kan harus berkoalisi. Karena Ketum kami mau maju jadi capres, tentu kami akan berkoalisi,” kata anggota Fraksi PAN Taslim Chaniago kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Taslim berpendapat jika jumlah Presidential Threshold terlalu kecil, atau disamakan dengan jumlah Parliamenthary Treshold sebesar 3,5 persen, maka akan semakin banyak figur yang muncul sebagai capres.

Selain itu, dikhawatirkan dengan banyaknya capres yang bermunculan juga akan berdampak pada munculnya sistem Pilpres dua putaran. Seperti diketahui, jika sebuah pemilu dilakukan dua putaran, maka hal itu akan memboroskan anggaran negara. “Nanti terlalu banyak calon presidennya juga. Nanti bisa dua putaran nantinya. Walaupun dengan sekarang bisa dua putaran. Kemungkinan satu putaran punya peluang. Kalau satu putaran biayanya lebih murah,” tegas Taslim. (net)

Mahfud dan Rhoma Berebut Diusung PKB

JAKARTA –Fajar Bali Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD enggan berkomentar banyak terkait ketertarikan beberapa parpol seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung dirinya sebagai capres dalam Pemilu 2014 mendatang. “Saya ndak jawab itu sekarang karena saya kan belum sampai pada keputusan kalau itu nantinanti kita bicarakan,” kata Mahfud kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Sementara itu, di sisi lain PKB juga tengah mengincar Raja Dangdut Rhoma Irama untuk diusung sebagai capres. Namun hal itu menurut Mahfud bukan berarti PKB akan serta-merta mengusung Rhoma dalam PilRhoma Irama pres. “Kalau Rhoma Irama didukung PKB saya juga didukung oleh PKB dan PKB mendukung orang lain juga kan. Sehingga jangan dianggap itu sudah selesai begitu,” ungkapnya. Mahfud menambahkan, pendekatan PKB ke Rhoma hanyalah bertujuan untuk menarik pendukung Rhoma. Bukan untuk memberikan jaminan jika PKB akan mendukungnya.

“Sejauh yang saya baca dari pernyataan Muhaimin itu kan untuk menarik pendukung Rhoma Irama bukan untuk mencalonkan Rhoma Irama dan si Muhaimin juga bilang itu masih akan dirapatkan dan dibandingkan dengan calon lain,” terangnya.

Selain itu, Mahfud juga menuturkan jika keinginan seseorang untuk maju sebagai capres tidak cukup hanya bermodalkan dukungan dari pihak-pihak tertentu saja. Sebab, keinginan tersebut tidak akan mulus jika tanpa adanya dukungan dari parpol.

“Kalau Rhoma Irama merasa, saya juga didukung para kiai, maka kiai itu mendukung orang lain juga jadi bukan hanya Rhoma Irama jadi nanti akan mengkristal,” tutup Mahfud.Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah keengganannya memperpanjang masa kerja di MK lantaran hendak maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Mahfud memang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres mendatang. Apalagi, nama pria asal Madura itu selalu masuk dalam daftar hasil survei calon presiden potensial di berbagai lembaga survei. (ozn)

FAJA R BALI Rabu, 5 Desember 2012 Tahun XIII

Ketua DPRD Bali, Cok Rat pada acara pelantikan pergantian antar waktu (PAW) dua anggota DPRD Bali .

PAW 2 Anggota DPRD Bali Berjalan Mulus

Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua anggota DPRD Bali yaitu, Putu Agus Suradnyana (kini Bupati Buleleng,red) dari Fraksi PDIP yang digantikan oleh Mega Kadjeng dan Made Sudana yang juga Fraksi PDIP digantikan oleh Mede Suparta, berjalan lancar.

DENPASAR-Fajar Bali Pergantian antar waktu dua anggota DPRD Bali ini dilangsungkan di gedung DPRD Bali melalui Sidang Paripurna, Selasa (4/12) kemarin.

Hadir pada pelantikan PAW ini Ketua DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi (Cok Rat), Gubernur Bali Made Mangku Pastika serta segenap anggota

DPRD Bali termasuk jajaran SKPD Pemprov Bali.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bali, Cok Rat mengharapkan agar anggota DPRD yang baru dilantik bisa ikut meningkatkan kualitas dan kinerja di DPRD Bali—termasuk pula meningkatkan kapabilitas DPRD Bali sendiri.

Khusus kepada anggota DPRD baru diharapkan selain men-

jalankan aspirasi masyarakat dan bisa pula bekerjasama baik dengan sesama anggota DPRD dan Eksekutif.

Gubernur Mangku Pastika dalam sambutannya usai pengambilan sumpah janji kedua anggota DPRD yang baru mengatakan proses PAW sendiri dilangsungkan agar tidak terjadi stagnasi fungsi dan tugas DPRD Bali masa periode 2009-2014.

Diharapkan Mangku Pastika DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan agar ikut menjalankan prinsip ekonomi kerakyatan dengan berpegang pada 4 pilar kehidupan berbangsa.

Yang menarik dari proses PAW

ini adalah hadirnya Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana yang di PAW karena dirinya terpilih menjadi Bupati Buleleng. Sedangkan Made Sudana sendiri tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, namun undangan untuk menghadiri PAW tersebut sudah dilayangkan.

Pada kesempatan pemberian ucapan selamat, Mangku Pastika selain menjabat erat kedua anggota DPRD yang baru juga menjabat erat tangan Agus Suradnyana.

Akan tetapi ketika giliran Ketua DPRD Bali, Cok Rat menjabat tangan Agus Suradnya, tampak keduanya saling memberi hormat ala militer dan berpelukan erat

sambil disertai senyum diantara keduanya.

Usai acara tersebut Gubernur Mangku Pastika ketika ditanya apakah akan memanggil Bupati Buleleng atas kampanye hitam yang dilakukannya? Mangku mengatakan,tidak perlu.“Saya rasa tidak perlu.Tadi saya sudah berjumpa kok, sehingga tidak perlu memasalahkannya lagi,” kata Mangku sambil mempersilahkan media bertanya kepada Agus Suradnyana apakah benar melakukan seperti apa yang disebutkan di media. “Namanya saja usaha, biarin saja. Kan biasa menjelang Pilgub panas,” jelasnya pendek.

(W-010)

Jelang Pilgub Bali 2013

Arimbawa Dorong Munculnya Figur Alternatif

DENPASAR-Fajar Bali Di tengah memanasnya suhu politik Bali jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) 2013 nanti, Senator Bali yang kini bertugas di Senayan, I Kadek Arimbawa mengharapkan muncul tokoh alternatif yang mampu memimpin Bali.

Hal tersebut terungkap saat ditemui usai menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Interpersonal dan Life Skil” yang diadakan oleh Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Udayana di Bukit, Jimbaran (2/12) lalu.

Kadek Arimbawa menegaskan bahwa masyarakat Bali sudah cukup bosan dengan pola kepemimpinan saat ini. Hal tersebut tidak lepas dari kisruh retaknya

hubungan dua pemimpin Bali saat ini.

“Bagaimana mau memimpin kalau menjaga hubungan dengan partner sendiri saja tidak mampu. Untuk kepentingan Bali, harusnya mereka bisa mengalah”. ungkap anggota DPD asal Klungkung ini.

Saat ditanya mengenai figur alternatif yang diharapkan muncul, Senator yang akrab disapa Lolak ini menjawab sambil tersenyum “Banyaklah. Bali punya banyak tokoh kok, kita punya tokoh puri, akademisi, dan jangan lupa kita juga punya tokoh Bali yang kebetulan bertugas di Jakarta. Saya yakin mereka juga peduli pada masyarakat Bali.” ungkapnya.

Pendiri Yayasan Kesenian Bali ini menilai bahwa pemimpin Bali harus bisa

menjaga lingkungan Bali, peduli terhadap seni dan budaya, serta meningkatkan kualitas pendidikan Bali. Kepemimpinan Bali harus mampu membangun Bali secara utuh dan menghindari ketimpangan sosial yang secara perlahan kini tersirat di Bali.

Arimbawa juga menambahkan bahwa Bali kini benar-benar membutuhkan pemimpin yang tegas dan mampu menegakkan aturan. “Pembangunan Bali yang tidak terarah sangat dipengaruhi oleh lemahnya kebijakan daerah.” Itulah sebabnya, mengapa saya sangat mengharapkan masyarakat Bali bisa cerdas memilih pemimpin nanti,” ujar seniman yang juga santer diisukan maju dalam Pilkada Klungkung 2013. (ADV)

Antisipasi Kartu Pemilih Ganda

Panwaslu Klungkung Gelar Bintek

Kegiatan Bintek Panwaslu Klungkung.

SEMARAPURA-Fajar Bali Guna mencapai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang aman dan sesuai dengan aturan, Selasa (4/12) kemarin, seluruh anggota Panwaslu Kabupaten Klungkung dimantapkan dalam acara bintek. Bintek bertujuan untuk pengawasan tahapan Pemutakhiran data pemilih dan Pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013 mendatang itu, dilaksanakan di ruang rapat Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kabupaten Klungkung.

Bintek tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua Panwaslu

Provinsi Bali, Made Suwena yang juga menjadi pembicara. Di samping itu, turut hadir pula Ketua Panwaslu Kabupaten Klungkung, Komang Artawan dan sejumlah anggotanya, yakni Ketut Netra Jaya dan Ida Ayu Ari Wihianti.

Di dalam paparanya, Made Suwena menyampaikan mengenai pemahaman pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, sempat disinggung pula mengenai pemutakiran data pemilih serta teknis pencalonan.

Lebih lanjut, Suwena menyamCMYK

paikan mengenai strategi dan mekanisme pengawasan tahapan pemutarkhiran data pemilih dan pencalonan yang mencakup antara lain titik rawan yang mungkin terjadi, fokus pengawasan,dan strategi pengawasan. Selanjutnya, mengenai model dan bentuk pencegahan, pengisian formulir temuan pelanggaran serta bedah kasus.

Banyaknya hal-hal yang harus dicermati oleh Panwaslu menjadi salah satu faktor pentingnya pelaksanaan bintek. Terutama untuk mendeteksi secara dini prosedur penerimaan dan penanganan laporan pelanggaran pemilikada.

Di sela-sela pelaksanaan bintek, Suwena memaparkan, bahwa anggota Panwaslu sudah seharusnya menguasai kemampuan penyelesaian sengketa dalam pemilukada. Adanya ancaman pemilih ganda juga menjadi salah satu faktor yang perlu dicermat oleh anggota Panwaslu.

“Hendaknya potensi sengketa pada tahapan pemutakhiran data pemilih atau pencalonan lebih dicermati seraya memperhatikan prosedur penyelesaian sengketa pemilukada,”ujar Made Suwena.

Lebih lanjut, dengan adanya bintek ini, Suwena berharap seluruh anggota Panwaslu di Kabupaten Klungkung dapat mendalami tugasnya sehingga pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat berjalan dengan lancar dan tidak diwarnai dengan penyimpangan. W-019

I Kadek Arimbawa

Kegaduhan Politik Membuat Tak Produktif JAKARTA-Fajar Bali Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, A Yani Basuki, mengutarakan keprihatinannya atas kegaduhan di pentas politik nasional.

Menurut alumnus IAIN Sunan Ampel tersebut, situasi ini cukup menganggu.

“Presiden berkali-kali menekankan dalam sidang kabinet bahwa kita bisa mencapai lebih dari yang ada hari ini bila semua elemen politik bersatu dan mengedepankan kepentingan nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/12).

Dalam forum bedah buku Memimpin di Era Politik Gaduh di IAIN Sunan Ampel, Yani mengungkapkan, CEO Forum di Jakarta belum lama ini menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada posisi yang baik dengan proyeksi optimis di tahun depan. Keyakinan itu dapat dilihat dari postifnya investment grade, angka pertumbuhan, suku bunga dan stabilitas.

Hanya saja, momentum tersebut sedikit terhambat akibat adanya kegaduhan politik yang menguras energi.

Kegaduhan dimaksud adalah konflik antar lembaga politik yang menguras energi dan cenderung berbau politisasi.

Yani menambahkan, dalam era Reformasi saat

ini, kekuasaan politik tak lagi berpusat di eksekutif seperti Orde Baru. Akibatnya, semua pihak merasa memiliki “hak mengatur negara” dan ingin eksis guna menunjukkan kekuatannya.

Ditambah dengan adanya iklim kebebasan sekarang ini, parade eksistensi tersebut justru mengarah pada show of power dan kurang mengabaikan pentingnya soliditas.

Karena itu, Yani mengingatkan kepada semua pihak bahwa tujuan utama reformasi adalah memperkuat sendi-sendi kebangsaan dan keberpihakan kepada rakyat.

Reformasi jangan hanya dilihat sebagai perubahan, tetapi juga adanya perubahan dan keberlangsungan sekaligus.

Bila hanya mengakomodir perubahan tanpa memikirkan keberlanjutan, maka yang terjadi adalah kegaduhan seperti saat ini. “Ini yang harus dimaknai kembali, bahwa di balik kekuasaan tentu ada tanggung jawab,” terangnya.

Sementara itu, penulis buku Memimpin di Era Politik Gaduh Zaenal A Budiyono menyatakan bahwa sulit mencari alasan yang paling tepat untuk menjelaskan mengapa dunia politik kita sangat gaduh seperti sekarang ini. (VVn)