KAMIS, 3 JULI 2014 | TAHUN XIV
FAJAR BALI Aktual, Tajam, dan Dinamis
INDONESIA MEMILIH
6 HARI LAGI
Harga Eceran Rp. 3.000,-
MUDP Diminta Tak Tergesa-gesa
833/VI/R-002
KE HAL. 11 KE HAL. 11
Pak Gubernur
Berharap Seperangkat Gambelan Gandrung Fasilitas berkesenian memang sangat penting dimiliki oleh para seniman. Jika tanpa fasilitas kesenian, maka kreativitas para pecinta seni akan terhambat. Hal ini dialami seniman dari Sekaa Joged FB/AGUNG Pingitan Pemaksan I Dewa Ketut Widiarsa Pura Taman Limut, Pengosekan, Ubud, Kabupaten Gianyar, bernama I Dewa Ketut Widiarsa. Rabu (2/7) kemarin di Art Center, Denpasar Dewa Widiarsa menjelaskan bahwa selama ini seniman sekaa joged Pingitan sangat mendambakan memiliki seperangkat gambelan gandrung sebagai pengiring joged. Namun lantaran terhambat persoalan dana, harapan itu tak kunjung tercapai. Selama ini gambelan gandrung yang dimiliki sudah uzur, sehingga nadanya pun agak sedikit
Terkait Wacana Daftarkan Desa Adat Pengajar Hukum Dewa Gde Palguna meminta agar Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali tak tergesa-gesa menentukan pilihan untuk mendaftarkan desa adat dan mengesubkan desa dinas dalam menyikapi pemberlakuan UU Desa. Menurut Palguna UU Desa masih banyak menyisakan persoalan dan harus dituntaskan, salah satunya soal keotonomian desa.
Dewa Gde Palguna
FB/IST
DENPASAR-Fajar Bali Pemberlakuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengundang berbagai reaksi di Bali. Jika Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) condong memilih untuk mendaftarkan desa adat, tapi tak demikian dengan kalangan akademisi. Mereka menilai, banyak hal yang harus dituntaskan, sebelum mendaftarkan desa adat. Apalagi, selama
KE HAL. 11
014/VI/KTR
Dukung Jokowi, Kader Demokrat akan Diberi Sanksi DENPASAR-Fajar Bali Kader Partai Demokrat yang membelot mendukung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres tahun 2014 ini akan mendapatkan saksi dari induk partainya. Langkah tegas itu dilakukan sebab partai Demokrat sudah menegaskan sikapnya Made Mudarta mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada Senin (30/6). “Dua hari lalu (Senin, partai Demokrat menyatakan sikap dukung PrabowoHatta. Untuk kader yang mendukung pasangan lain, untuk sementara, sanksinya berupa surat
KE HAL. 11
Dompet
Dana Punia
FAJAR BALI
(Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014)
UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor : 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum. Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan. Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali. Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Terima kasih (Penerbit)
DOMPET DANA PUNIA FAJAR BALI TOTAL KESELURUHAN:
Rp. 70,394,000
KE HAL. 11
FB/AGUNG
PINGITAN-Tari Joged dari Sekaa Joged Pingitan, Pura Taman Limut Pengosekan, Ubud menggoda penonton di areal Angsoka Rabu (2/7) dalam ajang Pesta Kesenian Bali ke-36. Pembawa tarian pembuka dalam tarian Joged Pingitan adalah cucu dari Ni Ketut Cenik yang merupakan pembina sekaligus penari Joged Pingitan kesohor pada zamannya.
Wagub Soroti Kafe Remang di Desa DENPASAR-Fajar Bali Perkembangan zaman disertai tingginya migrasi penduduk ke Bali, sempat membuat Pemerintah Provinsi Bali kelabakan. Apalagi tak ada regulasi yang dapat menyetop kedatangan mereka. Rabu (2/7) kemarin, Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta meminta permasalahan ini disikapi dengan serius. Apalagi, pasca penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, Dolly yang dikhawatirkan memicu pertumbuhan kafe
remang-remang. Untuk itu, Wagub mengusulkan agar awig-awig desa pekraman dievaluasi. Usulan Wagub Sudikerta tersebut tentu disertai dengan pertimbangan matang. Menurutnya, ada korelasi tinggi antara kasus HIV/AIDS dengan kafe remang-remang. Penyebaran virus mematikan tersebut, disinyalir bermuara di kafe-kafe yang mulai merambah ke pelosok desa. Oleh karena itu, Wagub berharap warga desa tanggap terhadap permasalahan ini.
Khususnya Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) diminta untuk segera mengambil tindakan. Yakni dengan mengevaluasi awig-awig di setiap desa pekraman. Wagub Sudikerta mengimbau, kelak awig-awig memuat larangan pembangunan kafe di desa. Sebab, pembangunan kafe tidak memberi keuntungan pada desa pekraman. Hanya pemilik dan pengusahanya saja yang meraup rupiah, sedangkan masyarakat sekitar justru KE HAL. 11
Pasek: Elite dan Pendukung Demokrat Beda Pilihan JAKARTA-Fajar Bali Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengklaim mayoritas elite Demokrat mendukung PrabowoHatta, namun mayoritas pemilih Demokrat justru condong ke Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Secara logika, PD paling pas ke Jokowi. Tapi secara emoPasek Suardika sional ke Prabowo-Hatta karena kedekatan,” kata Pasek di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/7). Dia mengatakan, dari tagline Prabowo-Hatta, “Indonesia Bangkit”, tersirat makna tidak langsung bahwa Prabowo-Hatta menganggap pemerKE HAL. 11
Selamatkan Lahan Pertanian Bali, Selamatkan Petani!
Buah Lokal Diusulkan Masuk Awig-Awig
026/VI/W-020
DENPASAR-Fajar Bali Tiap tahun lahan pertanian di Bali kian menyempit. Seiring dengan hal itu, makin sedikit pula penduduk yang mau bekerja sebagai petani. Sektor pertanian seolah turun ‘kasta’. Dahulu dianggap mulia kini justru dikaitkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, serta pekerjaan dengan produktivitas rendah. Berkaca dari setumpuk permasalahan tersebut, Rabu (2/7) kemarin Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali menggelar seminar pembangunan pertanian. Seminar yang menghadirkan akademisi, petani, hingga anggota dewan tersebut digelar di Gedung Wanita Nari
FB/IST
SEMINAR-Distan Provinsi Bali menggelar seminar tentang pembangunan pertanian dan tanaman pangan di Gedung Wanita Narigraha Rabu (2/7).
Graha, Denpasar. Sejak pukul 10.00 wita, permasalahan yang sedang menghadang petani Bali dibeberkan. Mulai dari pertumbuhan jumlah penduduk hingga serbuan wisatawan asing yang memicu alih fungsi lahan. Lab. Biopestisida Fakultas Pertanian Unud, Dewa Ngurah Suprapta mengungkapkan, penduduk Bali masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Buktinya, berdasarkan data tahun 2012, sebanyak 572.685 (25,24%) penduduk bekerja di sektor pertanian dalam arti luas. Tetapi pulau mungil ini telah dihuni oleh lebih dari 4 juta penduduk lokal, dan dikunjungi oleh 9 juta wisatawan. Serbuan wisatawan inilah yang disinyalir makin mendesak lahan pertanian di Bali. Lantaran, terkikis pembangunan akomodasi, seperti hotel, KE HAL. 11
444/XII/BGS
ONLINE: www.fajarbali.com
Layouter: dejerie
join facebook.com/fajar.bali
METROKOTA
2
FAJA R BALI
Kamis, 3 Juli 2014, Tahun XIV
Sang Jagal Diperiksa Kejiwaan DENPASAR-Fajar Bali Dalam pengamatan Fajar Bali dilapangan, pembunuh sadis yang memotong-motong tubuh korban Nana tiba di RS Trijata Polda Bali sekitar pukul 09.00 Wita. Anak Polisi yang masih aktif dan berdinas di Nusa Penida ini turun dari mobil polisi dengan mengenakan baju tahanan orange bernomor
7. Masih sama seperti terdahulu, wajah tersangka Fikri tertutup zebo dengan kedua tangan diborgol. Anak kedua dari 5 bersaudara ini langsung digiring petugas menuju ruang pemeriksaan kejiwaan di lantai I. Selama menjalani pemeriksaan, wartawan tidak diperbolehkan masuk. Di pintu masuk, terlihat dua personil Sabhara membawa senjata api laras panjang sambil berjagajaga. Sementara dari informasi, kondisi kejiwaan tersangka asal Sumbawa, NTB itu diperiksa oleh dr. Made Oka Semadi, Sp.KJ. Salah seorang petugas Shabara yang dikonfirmasi enggan memberikan keterangan. Meski demikian, salah
seorang petugas mengatakan selama dalam perjalanan dari Polres Klungkung ke RS Trijata, tersangka Fikri terlihat diam alias tidak mau berbicara banyak. “Kalau ditanya dia kebanyakan tidak mau jawab, dia diam aja di mobil, kebanyakan melamun,” bisik petugas yang enggan disebut namanya itu. Sekitar pukul 11.30 Wita, tersangka Fikri akhirnya keluar dari ruangan dan dikawal petugas Shabara. Tersangka yang sempat bekerja sebagai sopir honorer di Kantor Pengadilan Agama Klungkung itu selanjutnya dikeler ke Polres Klungkung untuk menjalani masa penahanan. Dikonfirmasi wartawan, dr. Made Oka Semadi enggan
berkomentar banyak menyangkut pemeriksaan kejiwaan tersangka Fikri. Alasannya, pemeriksaan kejiwaan belum selesai dilakukan pihak rumah sakit. “Nanti ya, saya belum bisa kasih keterangan apa-apa, karena pemeriksaan belum selesai,” bebernya. Begitu pula ketika didesak, Oka Semadi hanya mengatakan pemeriksaan terhadap tersangka Fikri sebatas riwayat hidup yang bersangkutan. Ditegaskannya, pemeriksaan minimal dilakukan selama tiga hari. Dan, diperkirakan, Kamis (3/7) hari ini atau Jumat (4/7) pemeriksan akan difokuskan terhadap kondisi kejiwaan tersangka. R-005
persidangan. Setelah itu, korban mencari saksi Mada alias Mad untuk diajak ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa, melihat terdakwa membawa sepeda motor sembari mengajak anaknya. Saat itu, korban langsung mencegat, dan saksi Mad diminta mengambil motornya. Terdakwa sempat memohon agar motornya tidak diambil karena motor itu digunakan terdakwa untuk bekerja. Namun saat itu, korban mengatakan bahwa terdakwa sudah janji membayar. “Kamu sudah janji membayar, ada apalagi di rumahmu,” tanya korban. Saat itu terdakwa Subahan mengatakan ada TV. Setelah itu, terdakwa mengajak korban ke dalam rumahnya. Kembali terdakwa asal Jember itu memohon agar tidak diambil motornya. Namun korban ngotot, sampai akhirnya pria berumur 33 tahun itu kalap sehingga mengambil pisau yang digunakan membersihkan kolam. Saat itu juga, dia menghujamkan pisau itu ke punggung sebelah kanan dan kiri korban. Korban sempat meminta Mada lari, sambil minta bantuan. Tapi terdakwa terus mengejar, sambil memegang pisau, namun dihalangi oleh istrinya. Darah yang mengucur membuat korban lunglai, setelah berlari beberapa puluh meter, korban jatuh tergeletak. Kemudian ditolong dan dilarikan ke RS Sanglah, sayang nyawa korban tidak tertolong alias meninggal saat itu juga.W-007
penyerahan tersangka dan barang bukti,” tegasnya. Seperti diberitakan Fajar Bali sebelumnya, jajaran Subdit IV Direktorat Krimsus Polda Bali menggrebek galian C Ilegal yang beroprasi di wilayah Karangasem, pada Sabtu (7/6), dari PT Adi Murti yang dikelola Ir Palayuta. Selanjutnya polisi menahan pengelola PT Hakadikon, Herman, Senin (2/6). Terakhir polisi menahan pengelola galian C illegal dari CV Mutiara 76, Riady pada Rabu (11/6). R-005
Pembunuh Polisi Dituntut 10 Tahun
terdakwa M. Subahan alias Sub (33) menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) Martinus Tondu Suluh. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Beslin Sihombing, jaksa Martinus yang juga Kasi Datun Kejari Denpasar itu, men-
DENPASAR-Fajar Bali Jajaran Dit Reskrimsus Polda Bali akhirnya menangguhkan penahanan tiga tersangka pengelola yang terlibat kasus galian C illegal di Karangasem. Tiga tersangka ini yakni, Riady (pengelola CV Mutiara 76), Herman (pengelola PT Hakadikon) dan Ir Palayuta (pengelola PT Adi Murti) sebelumnya ditahan dan dijadikan tersangka dalam waktu yang berbeda. Perihal penangguhan itu disampaikan Dir Reskrimsus Polda
Bali Kombes. Pol. Suryanbodo Asmoro, Selasa (1/6). Menurutnya, pihaknya memberikan rekomendasi penangguhan terhadap tiga tersangka karena koorperatif dalam pemeriksaan. Bahkan, ke tiga tersangka yang bertindak sebagai pengelola galian C illegal itu memenuhi persyaratan. Mereka Tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri dan bersedia memberikan keterangan dihadapan penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali.
“Tiga tersangka sangat koorperatif diperiksa. Kami memberikan penangguhan karena tiga tersangka sudah mengikuti prosedur. Mereka nantinya wajib lapor,” ujarnya. Nantinya, kata Kombes Suryanbodo, proses hukum terhadap tiga tersangka akan terus berjalan hingga ke jenjang pelimpahan kasus ke Kejaksaan. “Prosesnya tetap berjalan. Silahkan wartawan monitor kasusnya sejauh mana. Kapan penyerahan tahap kedua, yakni
FB/EL
DENPASAR-Fajar Bali Perkara pembunuhan terhadap seorang anggota polisi bernama Aiptu I Putu Suarsa, dengan latar belakang utangpiutang, Rabu (2/7) kemarin digelar dalam persidangan di PN Denpasar. Kesempatan tersebut,
erangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa M Subahan alias Sub terbukti memenuhi unsurunsur sesuai pasal 338 KUHP sehingga memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dikurangi selama menjalani penahanan. “Memohon kepada majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun,”kata jaksa yang bertugas di Kejari Denpasar itu. Atas tuntutan tersebut, terdakwa M Subahan alias Sub melalui penasehat hukumnya Yanuar Nahak menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pada persidangan berikutnya. “Kami mohon waktu untuk mengajukan pembelaan yang mulia,”kata Yanuar. Diterangkan jaksa, terdakwa M Subahan alias Sub yang didampingi penasehat hukumnya Yanuar Nahak, pada 15 Desember 2013, sekitar pukul 17.30 Wita, di Jalan Kertadalem Sari Gang IV, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, penganiayaan yang menyebabkan nyawa korban yang diketahui adalah anggota polisi itu melayang. Ketika itu, korban Suarsa datang ke rumah terdakwa dengan maksud menagih utang Rp2,4 juta. Saat itu, terdakwa sedang membersihkan kolam ikan menggunakan pisau. Melihat terdakwa, korban sempat mengeluarkan suara keras. “Kamu mau bayar utang atau tidak. Kalau tidak, motormu saya ambil,” sebut jaksa dalam surat tuntutan, mengutip kata-kata korban sebagaimana terungkap dalam proses penyidikan juga pembuktian dalam
Terdakwa Subahan alias Sub (kanan) saat tiba di PN Denpasar, Rabu (2/7) kemarin.
FB/HS
Tersangka Fikri dikeler dari Polres Klungkung ke RS Trijata, Denpasar
Hakim Vonis WN New Zerland 10 Bulan
FB/EL
Tersangka Fikri alias Eki (26) penjagal tubuh Diana Sari alias Nana (22) dikeler dari Polres Klungkung ke RS Trijata Polda Bali, Rabu (2/7) kemarin, untuk menjalani test kejiwaan.
Leeza Tracey Ormisby, usai menjalani sidang
DENPASAR-Fajar Bali Warga Negara New Zerland, Leeza Tracey Ormisby yang terlibat kasus narkotika itu pada sidang, Rabu (2/7) kemarin akhirnya menerima ganjaranya. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim Pimpinan Parulisan Saragih menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Meski dihukum 10 bulan, tapi Leeza masih bisa tersenyum. Sebab putusan Hakim ini lebih ringan 5 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Oka Aryani. Dalam amar putusanya, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan jaksa yang menyebut bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika. Majelis Hakim juga menyebut bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika. Karena terdakwa mengakui perbuatanya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Hakim lantas memberikan korting hukuman dari 15 bulan tuntutan jaksa menjadi 10 bulan. “Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan serta masa tahanan yang sudah dijalani dikurangi sepenuhnya,”demikian vonis Hakim. Sementara terdakwa yang didampingi Ary Budiman Soenardi dkk langsung menyatakan menerima putusan ini. Begitu pula dengan jaksa yang juga menyatakan menerima. Sementara itu tertuang dalam fakta persidangan, wanita kelahiran Rotorna, New Zerland ini. yang selama di Bali tinggal di Villa Charles, Jalan Betaka No. 5 Banjar Pengilian, ditangkap di komplek villa Askara, areal villa Anggrek, Jalan Betaka Banjar Pengilian, Dalung Badung. Ketika ditangkap petugas, tersangka kedapatan tanpa hak menyimpan dan memiliki narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman, yakni hasish. Ketika digeledah petugas, ditemukan satu lintingan rokok yang didalamnya terdapat campuran daundaun yang di duga narkotika jenis hasish dengan berat 0,49 gram brutto atau 0,30 gram netto. Diakui oleh Leeza Tracey, campuran lintingan rokok yang diduga narkotika tersebut adalah hasish miliknya yang diperoleh dari seorang temannya yang bernama Robert yang akan dipergunakan sendiri.W-007
Penahanan Tiga Pengelola Galian C Ilegal Ditangguhkan
Waria Bobol Rumah Kosong
KUTA SELATAN-Fajar Bali Seorang waria bernama Ramli Juma alias Vivin, ditangkap saat membobol rumah warga di Jalan Pula Sari Taman Mumbul, Nusa Dua, pada Rabu (25/06) lalu. Tersangka yang tinggal diseputaran Jalan Imam Bonjol, Denpasar kepergok pemilik rumah saat beraksi. Polisi masih memburu satu pelaku lagi yakni IR, teman tersangka Vivin. Menurut Kanit Reskrim Polsek Kuta Selatan Iptu Nyoman Darsana, tersangka Vivin dan IR adalah satu komplotan. Bahkan keduanya pernah ditangkap jajaran buser Polsek Kuta Utara dalam kasus yang sama, membobol Vila yang dihuni warga asing.
“Setahun lalu mereka pernah ditangkap jajaran Polsek Kuta Utara,” jelas Iptu Darsana, Rabu (2/7) kemarin. Tersangka Vivin dan IR beraksi di rumah Ni Luh Budiani di Jalan Pula Sari Taman Mumbul Nusa Dua sekitar pukul 11.00 Wita. Mereka masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng. Dua tersangka kemudian menggasak perhiasan dan uang milik korban, berupa kalung, anting –anting, cincin berlian, cincin mutiara, jam tangan, liontin, gelang emas dan pen berlapis emas. “Perhiasan dan uang disimpan di lemari.
Kerugian korban mencapai Rp 500 juta,” beber Iptu Darsana. Nahas, saat sibuk mempreteli barang di kamar, pemilik rumah Ni Luh Budiani tiba-tiba datang dan memergoki aksi kedua waria ini. Melihat pemilik rumah datang, salah seorang pelaku (IR) langsung kabur meloncat tembok. Sontak, korban langsung berteriak meminta pertolongan warga dan tersangka Vivin akhirnya ditangkap membawa perhiasan emas dan uang tunai milik korban. Kini, tersangka Vivin masih menjalani pemeriksaan untuk mengembangkan pencarian terhadap IR yang kini masih diburon. R-005
831/VI/BLAS
Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: IGMA Wisnu Mataram Pemimpin Redaksi: Emanuel Dewata Oja Redaktur Pelaksana & Koordinator Liputan: Agung Paramita (Penanggung Jawab Hal. Utama & Jurnalis Sekolah) Redaktur: Gde Carmyaka (Penanggung Jawab Hal. Daerah), Hence Silalahi (Penanggung Jawab Hal. Otomotif & Metrokota), IB. Kresna Dhana (Penanggung Jawab Hal. Politik & Bali Mandara) , Supriyono (Penanggung Jawab Hal. Kota Plus & Kesehatan), I.B. Putu Bagus (Penanggung Jawab Hal. Ekonomi & Pendidikan) Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Baiq Sohra Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius Besu, Hery Subagyo, Rony P Bagus, Destya Aryanti, Ketut Suarja, A.A. Gede Agung, I.G.A. Diah Niti (Pemprov Bali) Manajer Administrasi & Sekretaris Redaksi: IGKA Mertha Yoga Daerah: Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gede Sarjana (Klungkung), Made Doni Darmawan (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Ketut Budiasa (Karangasem), IB. Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara) Direktris: IGA Galuh Ardhaningrat Keuangan: IGPA Putri Juliawati Manajer Pemasaran dan Sirkulasi : IB. Sudarsana Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk. Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama Press Percetakan: PT. Temprina
WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma
KOTAPLUS
FAJA R BALI
Kamis, 3 Juli 2014, Tahun XIV
Para Penambang Batu Kapur Bisa Bernafas Lega
Badung Siapkan Perbup Minarba Para penambang batu kapur di Badung bisa bernafas lega. Sebentar lagi mereka akan lebih tenang menjalankan aktivitasnya karena Pemerintah Kabupaten Badung akan memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan pertambangan.
MANGUPURA-Fajar Bali Pemerintah Kabupaten Badung tengah melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur Perizinan Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan (Minerba). Bahkan rancangan Perbup tersebut sudah sampai di bagian Hukum Setkab Badung untuk proses finalisasi. Kepala Dinas Cipta Karya
Kabupaten Badung, Ni Putu Dessy Dharmayanti Rabu (2/7) mengatakan, proses penyusunannya telah melalui beberapa tahapan antara lain melakukan rapat pembahasan mengenai substansi maupun materi teknis dengan instansi terkait. Dalam rancangan peraturan bupati tersebut pelaksanaan perizinan pertambangan Minerba di daerah hanya meliputi penerbitan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi untuk Penjualan, dan Izin Penataan lahan. “Permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi dapat diberikan setelah mendapatkan Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP), “ ujarnya. Lebih lanjut dijelaskan, permohonan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan diberikan kepada perusahaan yang berbentuk badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan dengan memberikan satu jenis izin khusus dibidang pertambangan minerba. “Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan merupakan badan usaha
yang merupakan pembangunan kontruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan, pembangunan kontruksi pelabuhan dan pembangunan kontruksi bangunan sipil, dan atau pariwisata, “ paparnya. Selain itu, permohonan Izin Penataan lahan, kata Dessy, dapat diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang melakukan penataan lahan (cut and fill) dengan luas area yang tidak begitu luas, waktu pengerjaan yang singkat serta peruntukan pasca penataan lahan yang jelas seperti; untuk rumah tinggal, pelengkap obyek wisata, sarana prasarana olah raga, penataan lahan pertanian dan peternakan serta jalan lingkungan dengan luas maksimal 1
Ny. Selly Tinjau Posyandu Paripurna
(satu) hektar. “Pemegang IUP Operasi Produksi untuk Penjualan maupun pemegang Izin Penataan lahan wajib membayar Pajak Daerah atas mineral bukan logam dan atau Batuan yang tergali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,”terangnya. Dessy juga mengimbau, dalam pelaksanaan penambangan batuan para pengusaha agar benar-benar memperhatikan teknis penambangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan. Serta melakukan reklamasi, dengan cara mengumpulkan tanah subur (top soil) di satu titik untuk selanjutnya disebar setelah kegiatan berakhir. W-006
Posyandu Pelayan Terdepan dalam Masyarakat
FB/CAR
dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata. Melalui posyandu diharapkan dapat menyasar balita, ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas dalam memberikan pelayanan kesehatan secara efiktif dan efisien.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Selly D. Mantra, meninjau pelaksanaan posyandu paripurna di Banjar Batu Jimbar, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Rabu (2/7).
DENPASAR-Fajar Bali Sebagai pos pelayanan dasar, posyandu merupakan posisi terdepan dalam pelayanan pada masyarkat. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Denpasar yang menempatkan masalah kesehatan sebagai prioritas pembangunan setiap
tahunnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Selly D. Mantra, menegaskan hal itu saat meninjau posyandu paripurna di Banjar Batu Jimbar, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Rabu (2/7). Selly pun menyebut posyandu
sebagai motivasi dan menggelorakan semangat para kader PKK agar melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu berusaha memberdayakan dan mensejahterakan keluarga. Posyandu paripurna merupakan upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia
Menurut Ny. Selly pelaksanaan posyandu bertujuan untuk membantu berat badan balita kurang gizi ke arah berat badan yang lebih baik serta meningkatkan status gizinya. Disamping itu untuk mempertahankan gizi dan kesehatan lansia agar dapat beraktifitas lebih baik di hari tua. Disamping itu melalui posyandu paripurna diharapkan para lansia dapat mengisi hari tuanya dengan hal-hal positif. “Kami harapkan para lansia turut mengisi pembangunan di Kota Denpasar salah satunya dengan mengikuti pelaksanaan posyandu paripurna,” ujar Ny. Selly. Dengan adanya posyandu ini para lansia diharapkan sebagai tempat berkumpul untuk bertemu dengan sebaya sehingga bisa lebih bahagia. Ny. Selly mewanti-wanti para lansia agar terus menjaga kesehatan dengan minum vitamin dan selalulu data ke posyandu untuk mendapatkan pemeriksaan secara geratis.
Dahulukan Pembahasan LPJ dan KUA PPAS
Disamping memperhatikan kesehatan lansia secara fisik, Ny. Selly juga mengajak para lansia untuk metirtayatra yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Pelaksanaan tirtayatra ini sebagai salah satu bentuk perhatian Pemkot Denpasar dalam hal spiritual. Sedangkan untuk kreativitas para lansia diberi kesempatan untuk menyalurkan kreativitas melalui perayaan hari lanjut usia nasional. “Saya merasa sangat bangga melihat para lansia yang mampu menunjukkan potensi melalui berbagai kesenian seperti janger, serta tarian massal,” ujar Ny. Selly. Kedepannya menurutnya kegiatan semacam ini akan terus ditingkatkan untuk memberikan motivasi pada lansia. Sementara Kepala Lingkungan Batu Jimbar Wayan Ranten mengatakan pelaksanaan posyandu di Br. Batu Jimbar telah dilaksanakan secara rutin. Hal ini mengingat masyarakat telah merasakan keberadaan dari posyandu itu sendiri. “Meski para ibu pada sibuk pasti ada yang mengantar anak-anak ke posyandu seperti kakek atau neneknya,” ujar Ranten. Keberadaan posyandu sangat bermanfaat bagi semua termasuk para lansia. R-004
Dewan Tunggu Draf APBD Perubahan 2014
FB/CAR
I Gusti Rai Suta
DENPASAR –Fajar Bali Hingga memasuki bulan Juli, pihak eksekutif belum juga me-
nyampaikan draf rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2014. Karenanya, jajaran DPRD Kota Denpasar kini hendak mendahulukan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Perubahan 2013 serta draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KAU PPAS) yang telah masuk ke Dewan. Pembahasan ranperda APBD Perubahan 2014 terpaksa harus menunggu setelah rampungnya pembahasan dua draf yang diajukan eksekutif lebih dulu. Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Denpasar, I Gusti Nyoman Rai Suta, ketika dikonfirmasi, membenarkan kondisi tersebut. “APBD kan acuannya KUA PPAS.
Mungkin ini (KUA PPAS) dulu dibahas, setelah itu baru diajukan APBD perubahan. Intinya kami di dewan siap menerima,” terang Rai Suta, Rabu (2/7).
Rai Suta pun menyebut, draf LPJ APBD Perubahan 2013 diterimanya Jumat (27/6) lalu. Sedangkan KUA PPAS baru diterima Senin (1/7) lalu. “Semuanya termasuk draf APBD perubahan akan dibahas Badan Anggaran dewan yang sudah ada. Jadi tak perlu membentuk panitia khusus (pansus),” jelasnya. Untuk pembahasan, lanjut Rai Suta, sudah jelas akan dilakukan secara bertahap dengan membahas satu per satu draf rancangan. “Jadwalnya belum
ditentukan. Masih menunggu rapim (rapat pimpinan). Semoga sebelum pilpres sudah rapim,” imbuhnya. Sementara itu, sampai saat ini, DPRD Kota Denpasar masih menyisakan enam (6) ranperda yang belum disahkan. Bahkan dari enam ranperda yang masih dalam proses penggodokan, tiga diantaranya dipastikan tidak bisa disahkan. “Yang tiga ranperda saya kira sampai batas akhir jabatan sudah bisa disahkan. Tapi tiga ranperda sisanya saya pikir tidak bisa. Kemungkinan bisa dilanjutkan pada periode mendatang dengan dewan yang baru yang sebagian juga incumbent,” ungkap salah seorang anggota komisi A
DPRD Kota Denpasar, AA Gede Mahendra belum lama ini. Enam ranperda yang hingga kini masih dalam pembahasan yakni Ranperda Air Bawah Tanah (ABT), Administrasi Kependudukan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tower dan Ranperda Aset. “Yang sudah pasti tidak bisa diselesaikan ranperda IMB, Tower dan aset,” sambung Anggota Dewan lainnya AA Susruta Ngurah Putra. Kepastian mangkraknya tiga proyek tersebut, menurut Susruta lantaran alotnya perbaikan berkas dan draf terkait masing-masing ranperda tersebut. R-004
sumbat, kondisi individu saat terjadinya serangan, dan penyakit penyerta yang diderita. Nyeri dada merupakan gejala klasik serangan jantung. Akan tetapi tidak semua nyeri dada merupakan gejala dari serangan jantung, begitu pula sebaliknya, tidak semua pasien serangan jantung akan mengeluhkan nyeri dada sebagai keluhan utama. Sekitar 75% pasien yang datang dengan serangan serangan jantung akan mengeluhkan nyeri yang terasa di belakang tulang rusuk, umumnya dirasakan di tengah-tengah dada dengan sensasi tertekan, penuh, atau diremas. Kadang nyeri juga dideskripsikan sebagai nyeri terbakar atau seperti nyeri yang tajam. Nyeri umumnya menjalar ke rahang atau gigi, lengan kiri, dan punggung. Gejala tipikal seperti ini umumnya muncul pada pria. Selain gejala khas diatas masih ada gejala-gejala lain yang merupakan tanda-tanda dari serangan jantung yang sedang
berlangsung, yaitu: nyeri ulu hati, sesak atau sulit bernafas, mual dan muntah, berkeringat dingin, berdebar, rasa kelelahan seperti masuk angin, dan pingsan tanpa sebab yang jelas. Gejala-gejala tidak khas yang sering kali disalahartikan sebagai gejala naiknya asam lambung ini sering kali dijumpai pada wanita, usia tua, dan penderita diabetes melitus atau kencing manis. Kejadian serangan jantung dipercaya meningkat seiring dengan pertambahan usia, tetapi angka kejadian yang sebenarnya sangat tergantung dari kejadian aterosklerosis koroner atau penyempitan pembuluh darah koroner akibat penumpukan lemak. Saat ini lebih dari 50% penderita serangan jantung berasal dari kalangan usia 65 tahun keatas. Di masa depan pergeseran kelompok usia penderita serangan jantung dipercaya akan terjadi mengingat angka kejadian aterosklerosis yang meningkat di kalangan kelompok usia yang
lebih muda. Beberapa faktor risiko telah diidentifikasi sehubungan dengan berkembangnya aterosklerosis koroner dan infark miokard, yaitu: dislipidemia, hipertensi, diabetes melitus, merokok, riwayat keluarga dekat mengalami aterosklerosis dan/atau serangan jantung, kegemukan, dan kurangnya aktivitas fisik. Makin banyak faktor risiko yang dimiliki maka makin besar pula risiko kejadian aterosklerosis dan serangan jantung di usia lebih muda. Dislipidemia adalah keadaan dimana kadar LDL-C (low-density lipoprotein cholesterol) dan/atau trigliserida lebih dari batas normal sementara kadar HDL-C (high-density lipoprotein cholesterol) kurang dari batas normal. Dislipidemia merupakan faktor risiko paling dominan dalam kejadian aterosklerosis, sementara faktor risiko merokok sangat berkaitan dengan jumlah rokok yang dihisap per harinya.
3
Kesenian Bali Pesta
Setelah Lama Vakum
Angklung Banjar Bun “Brahmara Sini” Kembali Bangkit
FB/CAR
Sekaa Angklung “Brahmara Sini” Banjar Bun, Kelurahan Dangin Puri, Denpasar Timur, saat tampil di Kalangan Angsoka pada ajang PKB ke-36
DENPASAR-Fajar Bali Setelah vakum cukup lama akibat anggota sekaa banyak yang pensiun karena dimakan usia, kini Sekaa Angklung “Brahmara Sini” Banjar Bun Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur kembali bangkit. Sekaa yang sudah ada puluhan tahun ini mulai berbenah dengan merekrut penabuh-penabuh muda. Alhasil, sekaa ini mulai bangkit dengan tabuh-tabuh kunonya, seperti yang ditampilkan di Kalangan Angsoka dalam ajang PKB ke-36, Selasa (1/7). Sekaa ini hadir dengan tembang-tembang manis khas pengangklungan. Seperti Tabuh “Kembang Tangis”, Tabuh “Ngisep Jegogan”, Tabuh “Jaring Bukal” dan Tabuh Bebatelan. Pembina sekaa, I Nyoman Sudarma didampingi Jro Mangku Jaya selaku koordinator, mengatakan, kesenian angklung sudah ada sejak abad ke-18 lengkap dengan tabuhnya. Kemudian ketika zaman penjajahan Belanda, angklung ini dikubur dalam sumur tua di Banjar Bun Dangin Puri Denpasar. Agar tak dijarah Belanda, setelah kemerdekaan barulah kesenian angklung bisa kembali dibangkitkan. Dimulai dengan membuat pelawah gong yang sudah rusak lanjut merekrut para penabuhnya. Sejak saat itulah Sekaa Angklung “Brahmara Sini” Kelurahan Dangin Puri Kecamatan Dentim resmi dibentuk. “Jika diterjemahkan, Brahmara berarti kumbang dan Sini artinya Merdu jadi Brahmara Sini artinya kumbang yang merdu,” ucap Sudarma. Sesuai dengan fungsinya, sekaa ini lebih banyak memainkan tabuhnya saat mengiringi kegiatan upacara pitra yadnya seperti; Ngaben atau Pelebon. Nada-nada gending yang dibawakanpun terdengar benar-benar menyayat hingga mampu mengundang tangis dan keharuan. Dengan bangkitnya sekaa ini, Sudarma berharap bisa memperkaya khazanah seni dan budaya bali khususnya angklung. R-004
Dewan Usul Jembatan Anggrek Direkontruksi
MANGUPURA-Fajar Bali Kalangan DPRD Badung meminta Jembatan Anggrek di Desa Sibang Kaja direkontruksi ulang. Selain sudah termakan usia, jembatan yang menghubungkan Desa Sibang Kaja dengan Monumen Pahlawan ini dinilai terlalu sempit sehingga menyulitkan akses menuju monomen. Anggota DPRD Badung IGN Mambal Asak menuturkan, jembatan Anggrek ini dibangun tahun 1977. Jembatan yang sudah berusia 37 tahun ini menjadi akses masyarakat menuju Monomen Pahlawaan. “Jembatan ini sempit hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, mobil tidak bisa lewat, sehingga menyulitkan masyarakat— terutama yang mengendarai roda empat ke monomen,” ungkapnya. Selain sempit, lanjut Mambal Asak, juga dikhawatirkan akan membahayakan karena sudah termakan usia. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah membangun ulang jembatan ini supaya lebih diperlebar dan digeser posisinya ke selatan atau diluruskan dengan jalan. “Memang sudah pernah dilakukan renovasi, tapi sebaiknya direkontruksi ulang agar lebih nyaman dilalui masyarakat,” ucap politisi Golkar ini. Ia meyakini dengan diperbaikinya Jembatan Anggrek ini, kunjungan ke Monomen Pahlawan akan meningkat. “Ini merupakan aspirasi masyarakat, jadi kami minta perhatian pemerintah untuk segera ditindaklanjuti,” tukasnya. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba menyatakan, pihaknya akan mengkaji usulan Dewan tersebut. “Kami akan kaji dulu efektifitasnya mengingat saat ini sudah dibangun jembatan baru yakni Jembatan Sibang Gede Darmasaba yang juga bisa untuk akses ke monumen tersebut. Yah, kurang lebih satu kilo meter dari monumen,”ujarnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, jembatan tersebut ditargetkan selesai bulan November 2014. Setelah jembatan ini usai dan dioperasikan pihaknya akan kembali melihat efektifitas Jembatan Anggrek tersebut.W-006
Waspadai Tanda-tanda Serangan Jantung
Oleh : dr Putri Eka Pradnyaning
INFARK miokard akut atau yang sering dikenal sebagai serangan jantung secara awam masih menjadi ancaman yang menakutkan di seluruh dunia baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Akan tetapi perkembangan terbaru melaporkan angka kematian tahunan yang diakibatkan oleh serangan jantung di negara-negara maju mulai mengalami penurunan. Hal ini besar disebabkan oleh kemajuan teknologi di dunia kedokteran yang dapat mendeteksi secara dini adanya infark miokard akut, dan tidak lepas pula dari kesadaran masyarakat mengenai tanda-tanda awal dari serangan jantung. Jantung berdenyut digerakkan oleh otot-otot jantung yang disebut miosit. Seperti seluruh otot lain otot-otot jantung memerlukan pasokan nutrien dan oksigen yang cukup untuk menghasilkan energi dan menggerakkan jantung melalui aliran darah. Pembuluh darah yang
menyuplai nutrisi dan oksigen ke seluruh otot-otot jantung dikenal sebagai arteri koroner. Jika salah satu dari cabang arteri koroner tersumbat secara mendadak sebagian otot-otot jantung akan kekurangan oksigen yang disebut iskemia jantung. Jika iskemia tidak tertangani lama kelamaan otot-otot jantung yang kekurangan oksigen ini akan kelaparan dan mati sehingga tidak dapat menggerakkan jantung lagi. Saat inilah akan terjadi kejadian yang kita sebut sebagai serangan jantung atau infark miokard. Sebagian besar serangan jantung berlangsung selama berjam-jam. Jangan pernah menunggu jika merasakan gejala yang mencurigakan. Sayangnya, gejala dari serangan jantung ini sangat bervariasi dari tanpa gejala sama sekali hingga dapat menimbulkan henti jantung mendadak. Gejala-gejala serangan jantung sangat bervariasi dan individual, tergantung dari cabang arteri koroner yang ter-
Jika merasa memiliki salah satu tanda-tanda gejala serangan jantung dan disertai dengan salah satu faktor risiko diatas, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan elektrokardiogram (EKG) atau secara awam disebut rekam jantung untuk melihat adanya kelainan irama dan/atau gelombang jantung yang menunjukkan adanya serangan jantung yang sedang terjadi. Terkadang EKG tidak dapat memperlihatkan gangguan yang terjadi karena iskemia dan infark yang terjadi baru sampai pada tingkat sel. Dokter akan meminta melakukan tes darah untuk menilai kadar enzim jantung. Sel otot jantung yang hidup mengandung enzim-enzim dan protein-protein penyusun yang khas terdapat pada sel otot jantung. Ketika sel-sel otot jantung mati, dinding sel akan pecah menyebabkan berbagai enzim dan protein yang
terkandung di dalam sel bocor ke aliran darah sehingga dapat terdeteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan CKMB (Myocardial Muscle Creatine Kinase ) dan troponin merupakan dua macam pemeriksaan darah yang paling umum dilakukan pada pasien-pasien dengan kecurigaan serangan jantung. Kadar kedua enzim jantung ini akan mulai meningkat 3 hingga 12 jam setelah munculnya keluhan. Setelah seluruh pemeriksaan dilakukan maka akan ditarik kesimpulan apakah Anda benar menderita serangan jantung atau tidak. Jangan menunggu untuk mencari pertolongan bila merasakan gejala-gejala diatas dan lakukan semua pemeriksaan yang diminta oleh dokter karena tanda-tanda peringatan dini serangan jantung bisa begitu subjektif dan tersamar, sehingga bahkan seorang dokter yang ahli dan terlatihpun maih bisa mengabaikannya. *** Layouter: Zohra Layouter: Zohra
DAERAH
4
Dispenda Bantah Legalkan Penggalian
Kasus Senpi, Gombeng Divonis Enam Bulan BANGLI-Fajar Bali Kasus pencurian senjata api (Senpi) milik Polres Bangli berupa senjata api bahu jenis SS1 V2 berserta magazine yang berisi 15 peluru yang dilakukan oleh terdakwa Aipda I Putu Jaya Negara alias Gombeng (39) memasuki sidang putusan, Rabu (2/7). Terdakwa yang bertugas di bagian shabara Polres Bangli itu divonis enam bulan penjara dipotong masa penahanan oleh Ketua Majelis Hakim , Toetik Ernawati SH.Mh dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bangli Rabu (2/7) . Majelis hakim mengangap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian sebagimana diatur dalam pasal 362 KUHP . Vonis yang diterima pria yang sempat bertuags di bagian Satwa Polda Bali itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) , dimana dalam sidang sebelumnya terdakwa oleh JPU dituntut delapan bulan penjara . Atas vonis tersebut terdakwa menyatakan menerima , sementara JPU menyatakan pikir- pikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Kasus pencurian senpi yang dilakukan terdakwa sempat membuat gempar masyarakat Bangli. Bahkan guna mengungkap kasus pencurian senpi itu , pihak Polres Bangli melakukan berbagai upaya seperti melakuakn persembahyangan bersama yang diikuti oleh seluruh anggota di Padamasa Polres Bangli Titik terang kasus ini setelah diakukan penyelidikan terhadap rekaman CCTV yang dipasang dibeberapa sudut Mapolres Bangli , termasuk diruang penjagaan temapt senpi ditaruh. Dalam amar putusaan itu terdakwa I Putu Jaya Negara melakukan aksi pencurian (1/1) lalu , dimana terdakwa mengambil senpi berserta magazine dikotak tempat penyimpan senpi yang ada diruang penjagaan. Selanjutnya oleh terdakwa senpi tersebut dibawa ke rumah rekanya yang ada di bilangan Gianyar. W-002
Pungut Pajak Galian C, Tak Berarti Melegalkan Penggalian Adanya kesan bahwa Pemkab Bangli melegalkan penggalian golongan C di Desa Songan, Kintamani dan sekitarnya terkait pengenaan pungutan pajak oleh Pemkab, dibantah oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Bangli , I Ketut Riang. Menurut dia memungut tidak berarti melegalkan.
BANGLI-Fajar Bali Menurut Riang pemungutan dilakukan atas dasar adanya aktifitas penggalian, bukan atas dasar adanya surat ijin penambangan daerah (Sip D). ”Pemungutan dilakukan
atas dasar aktifitas, bukan atas dasar adanya ijin, bukan berarti pemerintah melegalkan”, ujar Riang. Pemungutan pajak tersebut telah dipayungi oleh Perda Bangli, yakni Perda No. 19 tahun 2011 tentang pajak
FB/BUDIASA
712 Mahasiswa Undiksha KKN di Karangasem
AMLAPURA-Fajar Bali Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja (Undiksa) sasar Kabupaten Karangasem sebagai lokasi KKN 712 Mahsiswa yang dibagi dalam 38 Kelompok disebar di 36 Desa di empat Kecamatan diterima Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, Rabu (2/7) di Wantilan Pemkab setempat. Ketua Bidang Pengabdian LPPM Undiksa sekaligus Ketua Panitia Pelaksana KKN I Gede Nurjaya, S.Pd, M.Pd, didampingi panitia lainnya, mengatakan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPM Undiksa) melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode tahun 2014 ditempatkan di lokasi 36 desa di 4 Kecamatan Kabupaten Karangasem antara lain Kecamatan Abang, Karangasem, Selat dan Rendang. “Pelaksanaan KKN selama 2 bulan dari tanggal 3 Juni sampai 3 Agustus 2014. Sedangkan desa-desa yang dijadikan sasaran antara lain 12 Desa di Kecamatan Abang, 11 desa di Kecamatan Karangasem, 6 desa di Kecamatan Rendang dan 7 desa di Kecamatan Selat,” ungkapnya. Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, mengatakan, Kabupaten Karangasem yang masih ada didalam keterbatasa banyak hal memerlukan peran da partisipasi semua pihak guna turut membantu medrg dan mengagkatnya dari situasi kemiskinan yang masih ada. Untuk itu peran mahasiswa sebagai agent pembaharu yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik, dapat member pengaruh psitif dalam membagun kesadaran dapat bagkit dalam berbagai bidang pembangunan. “Kemiskinan Karangasem
Bupati Geredeg menerima mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja yang akan melakukan KKN di 36 desa di 4 kecamatan di Karangasem
dang produktifitas tenaga kerja juga membawa modal kedalam negari, sekaligus memberi pemasukan devisa bagi negara. Ratusan tenaga kerja yag sudah kembali ke tanah air, maupun yang masih bekerja serta sedang direkrut terus ditiap tahun langsung oleh perwakilan Jepang tanpa adaya rekayasa. Dikatakan, Seraya sebagai salah satu kawasan Karangasem yang tergolong kering dan gersang khususnya masih kerap menjadi langganan kekurangan air bersih saban tahun, kini sudah lepas dari belitan masalah yang dihadapi selama puluhan tahun belakangan, dengan tiga sumber air dalam 3 jalur pipa yakni distribusi air dari sumber mata air Embukan yang
disamping disebabkan kondisi geografis yang relatif kering hingga tandus, juga masih rendahnya kemampuan SDM, terbatasya sarana prasarana infrastruktur, minimnya sumber finansial dalam menopang kemampuan membangun daerah,” ujarnya. Dikatakannya, untuk bidang peningkatan kualitas SDM dan penyediaan lapangan kerja Pemkab Karangasem telah berhasil merintis jaringan kerjasama pengiriman tenaga kerja magang di Jepang dengan salah satu Koperasi dan telah rutin setiap tahun mengirimkan tenaga kerja. Dari program tersebut disamping berhasil memberi pengalaman kerja, pengetahuan disiplin luar negeri dalam bi-
Laksanakan Reformasi Birokrasi
FB/ARTAYASA
Gianyar Gelar Bintek Anjab
Pembukaan bimbingan teknis Analisa Jabatan di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar
GIANYAR- Fajar Bali Reformasi Birokrasi yang merupakan bagian intergral dari reformasi dibidang politik, hukum, ekonomi dan reformasi bidang budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan langkah stategis membangun aparatur negara yang efektif dan efisien. Hal tersebut diungkapkan Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Gianyar, Made Sudamia pada pembukaan Bimbingan teknis Analisa Jabatan di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar. Sudamia menjelaskan, salah satu intrumen stategi yang perlu dilaksankan dalam refomasi birokrasi adalah menyusun analisa
FAJA R BALI
Kamis, 3 Juli 2014, Tahun XIV
jabatan (Anjab). Karena melalui hasil anjab program analisa beban kerja, penyusunan standar kompetensi jabatan, penyusunan standar operating prosedur (SOP), penyusunan indikator kinerja serta penataan kelembagaan dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian tujuan dan sasaran mampu berjalan lebih efisien dan efektif, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sudamia berharap nantinya peserta mampu menyusun dan menghasilkan analisa jabatan yang baik dan tepat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksanan Setda. Kab. Gianyar, Anak Agung Mas Bagia-
wati menjelaskan, Bimbingan teknis digelar selama 3 (tiga) hari, 1-3 Juli di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar. Diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pejabat yang menangani kepegawaian di masing-masing SKPD. Bimbingan teknis analisa jabatan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta bagaimana membuat analisa jabatan guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas kerja di masing-masing SKPD yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Gung Mas menjelaskan nantinya peserta akan menjadi Tim Anjab dan akan melaksankan pengmpulan data, pengolahan dan penyajian hasil anjab. Bintek diisi oleh 2 (dua) pembicara dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Anshori dan Irwan Latif dengan materi dasar-dasar analisa jabatan, penyusunan analisa jabatan beserta praktek dan presentasi. Salah satu pembicara, Anshori menjelaskan analisa jabatan sangat diperlukan terutama sebagai kajian dalam melakukan perekrutan pegawai yang proporsional dan profesional. Terutama menjelang berlakunya UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). W-005
digarap dengan pendanaan dari pusat sekitar 27 milyar rupiah. Sementara itu perpipaan dari sumber air Tirta Ujung juga sudah masuk ke Seraya Barat hingga Tengah, ditambah dengan perpipaan dari sumber Air Yeha yang akan masuk ke wilayah Seraya Barat hingga Timur. Dengan adanya jaringan perpipan yang akan mengcover kebutuhan air minum bagi wilayah Seraya dari Barat hingga Timur. “Air sebagai komoditi primer yang mutlak mesti dapat disediakan pemerintah diyakini akan dapat mempengaruhi taraf kesejahteraan masyarakat, berikut membangun jaringan jalan di pelosok-pelosok juga sedangterus digencarkan,”sambungnya. W-016
bukan mineral dan batuan. Karena itu ada ijin atau tidak, tetapi ketika ada aktifitas penambangan, pihaknya sesuai Perda tersebut terus melakukan pungutan. Karena itu pihaknya terus melakukan pungutan, meski soal penambangan galian golongan C kini persoalannya masih menjadi pro kontra, pasca diobok-obok pihak Polda Bali, yang berbuntut adanya pengaduan pihak penambang ke DPRD Bangli, belum lama ini. Pihak penggali belum lama ini mengadu ke DPRD Bangli, mengadukan nasib mereka
kepada pihak Dewan. Mereka yang dikomandani Alit Ardiana berharap pihak DPRD dapat memerjuangkan urusan isi perut mereka. Ujung-ujungnya mereka berharap agar pemerintah menerbitkan ijin penambangan. Namun apakah Pemkab bakal mau memberikan atau menerbitkan ijin bagi penggalian tersebut, belum jelas. Atas persoalan tersebut, Pemkab sudah mengagendakan pembahasan-pembahasan menyangkut hal tersebut, seperti pembahasan yang dilakukan kemarin yang dip-
impin Asisten I Bupati Bangli A A Alit Darmawan. Namun pemungutan pajak terus dilakukan. Kadispenda Bangli, I Ketut Riang ketika ditanya soal target pungutan pajak golongan C, tahun 2014 dia memaparkan target tahun ini mencapai Rp. 2.010.000.000. Dari target tersebut, perJ u n i 2 0 1 4 b a r u te rc a p a i Rp.569.905.000. Ditanya soal opimisme target tersebut tercapai atau tidak, Riang tidak bernai menjamin, karena ada situasi yang mungkin berpengaruh, seperti situasi saat ini. W-002
Penertiban APK Dinilai Semena-mena
AMLAPURA-Fajar Bali T i m G a b u n g a n ya n g t e r d i r i d a r i K P U D Karangasem,Panwaslu,Satpol PP,Kesbangpolinmas, melakukan penertiban ratusan alat peraga kampanye Pemilihan Presiden 2014. Hanya saja, upaya penertiban alat peraga kampanye ini menuai protes dari Tim Pemenangan Jokowi-JK. pasalnya, baliho yang terpasang dilahan milik pribadi pun turut serta di tertibkan. Pantuan di lapangan, salah satu baliho yang dipasang Tim pemenangan Jokowi-JK yang ditertibkan yakni berada di perempatan kecicang Islam, Bungaya Kangin, Bebandem. Baliho berukuran besar itu terpasang tepat ditembok pekarangan warga. “Baliho itu saya pasang ditembok lahan pribadi, dan sangat jauh dari badan jalan, dan tempat itu dulu juga dipasangai baliho, namun entah kenapa sekarang ditertibkan,” ujar Pemilik Baliho,I Wayan Suastika, Rabu (2/7) kemarin. Terkait dengan hal itu, komisioner KPUD Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana mengatakan, pihaknya melakukan penertiban sesuai dengan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karangasem. Yakni alat peraga kampanye berupa baliho yang berisi logo KPU yang dipasang oleh salah satu calon. Penertiban dilakukan Sesuai PKPU 16 pasal 21 tentang kampanye. Terkait adanya protes dari pemilik baliho, pihaknya mengaku tidak tahu karena yang melakukan penertiban ada dua tim. Satu tim melakukan penertiban di kecamatan Sidemen- Rendang, dan satu tim lagi melakukan penertiban di Kecamatan Bebandem-Selat. “Penertiban dilakukan sesuai dengan rekomendasi Panwaslu
FB/BUDIASA
Penertiban Alat Peraga Kampanye
Karangasem,” ujarnya. Sedangkan Ketua Panwaslu Karangasem, I Wayan Eka Suwecantara ketika dihubungi mengaku, pihaknya hanya merekomendasikan ke KPUD Karangasem baliho-baliho yang berisi logo KPU pada salah satu calon. Terkait baliho di jalan veteran itu, pihaknya tidak ada merekomendasikannya. Bahkan, Eka Suwecantara yang turut dalam penertiban itu sudah mengingatkan Satpol PP agar tidak menertibkan yang tidak ada rekomendasi. Kemungkinan, satpol PP melakukan penertiban karena melanggar Perda. “Apakah itu melanggar Perda atau bukan, saya tidak tahu, yang jelas tadi sudah sempat mengingatkan Satpol PP,” ungkap Eka Suwecantara. Sementara itu, ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, I Gede Dana meminta agar Satpol PP tidak semena-mena dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye. Apalagi baliho yang ditertibkan itu tidak ada rekomendasi Panwaslu. Semestinya, tim gabungan itu melakukan pener-
tiban terhadap alat peraga kampanye yang direkomendasikan saja. Pihaknya pun menyambut baik jika baliho yang ditertibkan itu menyalahi aturan. “Kalau memang itu melanggar, kami persilahkan untuk menertibkannya, namun jika tidak di rekomendasikan sebaiknya Satpol PP tidak semenamena,”Satpol PP sebaiknya jangan semena-menalah, apalagi melakukan penertiban tidak ada rekomendasi, kalau memang itu melanggar ka nada mekanismenya, diperingatkan dulu,barulah ditegur, dan kalau masih membandel barulah ditertibakan, bukan langsung melakukan penertiban, apalagi ada berat sebelah,jangan sampai pemikiran orang karena bupati sendiri ketua Tim kampanye sebelah,” ungkapnya. Kepala Satpol PP Karangasem, I Wayan Ardita ketika dikonfirmasi melalui Handphonenya mengaku belum mendapat laporan dari tim yang turun melakukan penertiban bersama KPUD dan Panwaslu. “Timnya belum datang, dan belum ada laporan dari tim yang turun,” ujarnya. W-016
Pol PP Tertibkan Bangunan Tanpa Izin
GIANYAR- Fajar Bali Sebuah bangunan liar tanpa surat ijin usaha di Tegalalang di tertibkan Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gianyar , Rabu (2/7). Bangunan tanpa ijin yang diperuntukan sebagai villa ini beralamat di banjar Pinjul, Kecamatan Tegallang . Sidak ini dimaksud untuk menegakkan Perda No 13 Tahun 1998 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ali pemilik bangunan pada saat sidak tidak bisa menunjukan ijin- ijin yang dimiliki, selain IMB, petugas menemukan Air Bawah Tanah (ABT)
yang belum memiliki ijin. Sidak yang dipimpin Kasi Operasional Trantib, I Wayan Suala Susila, S.Sos berhasil mengamankan 1 buah Slengger Molen. “Dari hasil sidak, kami mengamankan 1 buah selengger molen sebagai barang titipan,” terang Suala Susila. Satpol PP Gianyar memberikan Surat Peringatan I tertanggal 2 juli 2014 No. 300/ 1551/ VII/ 2014 kepada pemilik bangunan. Selanjutnya, Kamis, (3/7) pemilik bangunan diminta menghadap ke kantor Satpol PP untuk mendapat pembinaan lebih lanjut. W-005
FB/ARTAYASA
Pol PP Tertibkan Bangunan tanpa Izin
Toko Computer “Bali Yoni” Digasak Maling 35 Unit Komputer Lenyap, Kerugian Rp.150 Juta
BANGLI-Fajar Bali Kalau biasanya toko Baliyoni diramaikan konsumen, Rabu(2/7) sedikt beda, selain diramaikan kunjungan para konsumen juga ramai didatangi petugas dari kepolisian. Pasalnya toko Baliyoni yang berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai Bangli itu digasak maling, Rabu (2/7) dini hari. Sedikitnya 35 unit laptop plus LCD proyektor lenyap. Kerugianpun tak tanggungtanggung mencapai sekitar Rp. 150 juta. Kasus pencurain dilakukan
dengan pemberatan (Curat). Dalam aksinya pencuri berhasil membawa kabur 35 unit laptop berbagai merk dan 1 unit proyektor Merk Ben Q MK 503. Kasus ini sedang ditangani oleh unit Reskrim Polres Bangli. Menurut korban , Ni Ketut Juniasih , dirinya baru tahu tokonya diobok- obok maling tatkala saksi Ni Komang Juniartini (25) dan Ni Kadek Ari (20) yang merupakan karyawannya ingin membuka toko. Waktu itu kedua saksi melihat pintu toko dalam kondsi tertutup
, namun gembok toko sebanyak 3 buah sudah hilang. Karena curiga lantas salah seorang saksi , Nengah Sugianto langsung membuka pintu toko dan alangkah terkejutnya saksi ketika melihat rak tempat penyimpanan laptop terbuka dan barang yang ada didalamnya hilang. Selanjutnya saksi langsung menyamapikan atau menghubungi saya, dan selanjutnya korban melaporkan kass yang dialaminya itu ke Polres Bangli “ Memang ada kamera CCTV , namun dimatikan dengan cara mematikan meteran listrik yang dipasang dilaur toko”
ujar Juniasih seraya menambahkan akibat kejadian itu korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta . “ mudahmudahan petugas bisa secepatnya mengungkap kasus pencurian ini “ harap Juniasih Sementara itu Kasat Reskrim Polres Bangli AKP I Nyoman Sukanada saat dikonfirmasi , membenarkan kasus pencurain itu “ petugas sudah turun untuk melakukan olah TKP dan beberapa saksi telah diminati keteranganya “ tegas mantan kapolsek Kuta Utara ini W-002 Layouter: Soma
DAERAH Mantan Kadis Perikanan Diperiksa Polisi
5
FAJA R BALI
Kamis, 3 Juli 2014, Tahun XIV
POTRET FAJAR BULELENG
Terkait Penyaluran Dana Budidaya Ikan Air Tawar Mantan kepala dinas perikanan dan kelautan Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa diperiksa penyidik polres Tabanan, Rabu (2/7) kemarin. Wirna Ariwangsa diperiksa sebagai saksi terkait laporan masyarakat dengan dugaan penyalahgunaan anggaran bantuan dana budidaya perikanan. TABANAN-Fajar Bali Wirna yang kini menjabat sebagai Sekda Tabanan tiba sekitar pukul 10.00 Wita. Wirna langsung masuk ke ruang penyidik polres Tabanan. Selama dua jam Wirna dimintai keteranganya oleh penyidik polres Tabanan terkait bantuan dana budidaya perikanan tahun 2012. Ada 36 kelompok pembudidaua
ikan air tawar yang mendapat bantuan dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budi Daya tahun 2012. “Kami menerima laporan dari anggota kelompok Ulam Anyar, asal Kecamatan Marga, yang mengaku tak menerima dana bantuan itu,” ujar Kasat Reskrim Polres Tabanan, AKP I Wayan Arta Ariawan. Pemanggilan ini, kata
dia, merupakan tahapan awal yang hanya meminta keterangan mantan kepala dinas tentang kinerjanya saat itu. Dari dokumen proposal, dana bantuan itu diberikan kepada 36 kelompok pembudidaya ikan air tawar, yang masing-masing kelompok menerima Rp. 65 juta. “Di sini tertulis, dana itu diberikan untuk pembesaran ikan lele, nila, kaper, gurami, dan ikan galah. Total dana yang diberikan mencapai Rp. 1,8 miliar,” ungkapnya. Ditegaskanya, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum menetapkan para tersangka. Usai menjalani pemeriksaan Wirna Ariwangsa menjelaskan ia dimintai klarifikasi mengenai
Perangi HIV/AIDS
teknis pelaksanaan bantuan dana budidaya tersebut. “Memang benar saat itu, April 2012 saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perikana dan Kelautan Tabanan. Dan ada dana bantuan pengembangan kelompok budidaya ikan air tawar,” jelasnya. Dana tersebut kata pejabat dari Selemadeg ini mengatakan, diberikan kepada kelompok pembudidaya di Tabanan pada bulan September 2012. Semasa dia menjabat, Ariwangsa menjamin dana tersebut telah disalurkan ke semua kelompok melalui perwakilan pengurus masing-masing kelompok pembudidaya. “Nah, ada satu kelompok yang tak menggunakan dana tersebut secara tepat.
Sehingga tak sampai kepada para anggotanya. Padahal sudah ada rencana umum kegiatan (RUK) yang dikelola ketua kelompok,” tandasnya. Kehadiran Ariwangsa kali itu dalam status sebagai saksi. Karena pada bulan September, saat dana bantuan tadi dialokasikan, dirinya sudah dilantik sebagai Sekda Tabanan. “Saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran kepada pihak pengelola dan dinas agar lebih hati-hati memberikan anggaran bantuan, dan terus diawasi penggunaannya,” pungkasnya. Pihak kepolisian, saat ini telah menangani ketua Kelompok Ulam Anyar, yang berinisial IM, untuk dimintai keterangan lebih lanjut. W-004
Pemkab Mantapkan Peran KSPAN, Canangkan Pembentukan PERDA SINGARAJA – Fajar Bali Merebaknya permasalahan prostitusi dan semakin meningkatnya angka pengidap HIV/ AIDS yang terjadi belakangan ini membuat Wakil Bupati Nyoman Sutjidra khawatir fenomena ini bisa berdampak negatif dan terjadi di Kabupaten Buleleng, pasalnya dari data yang diperoleh sampai dengan Maret 2014 jumlah pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Buleleng tercatat sebanyak 1.992 orang. Selaku Ketua Harian KPA Buleleng pihaknya pun segera merapatkan barisan guna memberikan edukasi serta proteksi dini kepada Kepala Sekolah seKabupaten Buleleng untuk lebih memantapkan peran Kelompok Siswa Peduli Aids dan Narkoba (KSPAN) di masing-masing sekolah, hal tersebut disampaikan Wabup Sutjidra ketika memberikan arahan di Gedung serbaguna SMA 1 Singaraja. Menurut Wabup yang beralatar belakang seorang dokter ini, saat ini telah terjadi perubahan trend pengidap HIV/ AIDS yang menyasar kalangan pelajar mengingat tingginya angka seks bebas di kalangan remaja serta pengaruh prostitusi akibat pergaulan bebas di usia produktif. ”Saat ini terjadi pergerakan pengidap HIV/AIDS dari peralihan masa remaja ke dewasa, ini yang kita terus antisipasi lewat KSPAN yang telah dibentuk di sekolah kita yakin optimis bisa diminimalisir,”ujarnya.
Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, Pemkab Buleleng tak henti – hentinya memberikan pembekalan untuk para Pegawai Negri Sipil (PNS) agar dapat mengantisipasi terjadinya KKN didalam tubuh pemerintahan. Ini terlihat dari diadakannya Pelatihan Pegadaan Barang dan Jasa (P2BJ) yang diselenggarakan Pemkab Buleleng diwakili oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Hotel Aneka Lovina, Rabu (2/7) kemarin. Pelatihan ini diikuti oleh para PNS dari masing – masing SKPD Lingkup Pemkab Buleleng yang berjumlah 50 orang. Acara yang berlangsung selama empat hari ini meliputi dua kegiatan yaitu Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Ujian Sertifikasi. W-008
TABANAN-Fajar Bali Sebanyak 30 remaja Desa Pakraman Tajen, Desa Tajen, Kecamatan Penebel mengikuti program pesraman yang diadakan Majelis Madya Desa Pakraman Tabanan. Pesraman dengan tema “melalui pesraman remaja kita tingkatkan wawasan generasi muda dalam upaya melestarikan adat dan budaya bali ,” itu digelar mulai Rabu (2/7) kemarin di wantilan desa setempat. Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Tabanan, Drs. I Wayan Tontra, MM saat membuka resmi pesraman tersebut mengatakan kegiatan serupa akan menyasar semua kecamatan yang ada di Tabanan. Dikatakanya, hasil kegiatan pesraman diakuinya tidak terlihat secara kasat mata dan dalam waktu yang singkat. Mengingat, kegiatan pesraman ini merupakan sebuah bentuk investasi sosial dan mental dalam membangun SDM Hindu dan Bali khususnya SDM Tabanan yang cerdas, berkwalitas dan matang oleh pemahaman dan keterampilan budaya Bali. Tontra menambahkan untuk materi yang diberikan kepada para peserta, selain mendapatkan materi umum yang kurikulumnya telah ditentukan dari Majelis Agung Desa Pakraman, juga mengadopsi materi yang merupakan nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga peserta akan mendapatkan bekal untuk melestarikan budaya lokalnya selain juga bekal pemahaman budaya Bali. Perbekel Tajen I Gusti Putu Sumerta Yasa menyambut positif kegiatan pesraman bagi generasi muda tersebut. “Kami berharap kegiatan ini mampu memberikan pencerahan kepada para remaja, sehingga terjebak ke dalam hal-hal yang negatif,” tandasnya. W-004 FB/Agus
Sosiallisasi pencegahan HIV/AIDS
Terkait dengan isu penutupan lokalisasi Dolly yang dikhawatirkan dapat berdampak di Buleleng, Wabup pun menyatakan Pemkab Buleleng telah membentuk tim yustisi
yang setiap minggu terus terjun melakukan sweeping ke tempat lokalisasi dan café yang dianggap berpotensi sebagai lokasi prostitusi, bahkan proyeksi kedepannya direncakan akan
membentuk Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengkaji masalah lokalisasi prostitusi agar tidak berdampak negatif terhadap Buleleng. ”Sedang kami pertimbang-
nah melakukan mobilisasi PNS dalam kegiatan jalan santai itu.”Itu kan hari libur. Kalau ada yang ikut jalan santai, saya kira wajar. Kan bersamaan dengan car free day,”ujar Agus. Bahkan menurutnya dirinya tidak pernah mengisntruksikan pimpinan SKPD maupun staf, mengikuti jalan santai. Ia pun tak menampik hadir dalam gerak jalan santai itu, karena struktur partai sebagai Wakil Ketua di DPD PDI Perjuangan Bali.”Tidak ada saya menekanmenekan. Jangankan jalan santai, untuk masalah pekerjaan juga saya tidak pernah
menekan. Asal pekerjaannya sesuai dengan program kerja pemerintah,”imbuhnya. Konon ada surat edaran dan absen? Ia juga dengan tegas membantahnya.”Silahkan saja cek. Tidak pernah kok ada absen atau surat edaran,”katanya. Agus mengaku tak mempermasalahkan jika ada organisasi lain maupun partai lain yang mengge-
lar jalan santai, dan dihadiri PNS. Selama PNS itu tak mengenakan atribut PNS, maupun atribut partai politik. Selama kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum.”Kalau yang lain mau buat kegiatan yang sama, silahkan saja (PNS) datang ke acara itu, nggak masalah kok. Kalau saya datang dan nyanyi,” tegasnya. W-008
Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur Mulai Disidang TABANAN – Fajar Bali Kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan paman kepada keponakannya asal Desa Geluntung, Kecamatan Marga, mulai disidangkan, Rabu (2/7) kemarin. Sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, Sterry Fendi Andih, SH. Berlangsung secara tertutup. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim I Gede Sunarjana, SH tersebut, baik terdakwa I Ketut Purnaartha maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi. Penasehat hukum terdakwa, I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, SH yang dikonfirmasi terpisah mengatakan,
Pemkab Buleleng ‘Bekali’ PNS Pemahaman Pengadaan Barang dan Jasa
30 Remaja Tajen Ikuti Pesraman
kan nantinya juga akan kita godok dengan DRPD mudahmudahan bisa segera terealisasi, ini salah satu upaya kita untuk menyelematlkan generasi muda kita,”pungkasnya. W-008
p i h a k nya m e m a n g t i d a k melakukan esepsi karena dakwaan yang dibacakan kepada terdakwa sudah jelas. Namun secara materi akan dilakukan pembuktian pada sidang-sidang selanjutnya. “Kami tidak melakukan esepsi pada sidang perdana ini”, ungkap Yudi. Karena menurutnya dakwaan yang dibacakan sudah jelas, pembuktian terhadap isi dakwaan akan terlihat dari pemeriksaan saksi-saksi yang diagendakan berlangsung minggu depan. Sementara itu jalanya sidang kemarin mendapatkan perhatian dari LSM Kunti Bhakti yang konsen pada pendampingan anakanak dan kasus kekerasan dalam rumah tangga. W-004
Putu Agus Suradnyana
FB/Agus
Bupati Bantah Lakukan Mobilisasi PNS Dalam Kampanye
SINGARAJA – Fajar Bali Orang nomor satu di tanah Panji Sakti dengan tegas membantah adanya mobilisasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat kampanye dengan pelaksanaan gerak jalan santai beberapa hari yang lalu yang digelar DPC Taruna Merah Putih Buleleng. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyatakan tak ambil pusing dengan temuan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, terkait dugaan mobilisasi PNS dalam kegiatan itu. Ditemui di Singaraja, Rabu (2/7) siang kemarin, Agus mengaku tidak per-
FB/Agus
Pembukaan pembekelan ditadai pemukulan gong oleh Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka
Buleleng Festival dan Buleleng Endek Carnival 2014
SINGARAJA – Fajar Bali Buleleng Festival merupakan kegiatan budaya yang menampilkan kombinasi seni, budaya, pendidikan dan lingkungan sosial yang membawa Buleleng menuju sebuah pelestarian, kreasi, inovasi dan promosi yang terintegrasi. Bentuk pertunjukkannya meliputi beragam budaya lokal, seni kontemporer, industri rumah tangga, kuliner, literatur dan musik. Target output dari kegiatan ini adalah dokumentasi Buleleng serta publikasi online dan offline. Akhirnya, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk terus menggali potensi yang dimiliki Buleleng serta menjaga kelestariannya dan dalam waktu yang bersamaan meningkatkan pergerakan pertumbuhan perekonomi masyarakat Buleleng. Penyelengaraan Buleleng Festival tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kedua kalinya. Secara konsep penyelenggaraannya masih
Gede Suyasa
FB/Agus
sama dengan tahun lalu, namun dengan tema yang berbeda yakni; The Dynamic of Buleleng, Buleleng berdinamika secara sosial, kultural, geografis dan heterogenitas populasi atau demografi.”Makna dari tema ini akan diterjemahkan dalam berbagai kegiatan dan penampilan yang akan berlangsung dari tanggal 6 Agustus hingga 10 Agustus 2014 yang dirangkaikan dengan kegiatan Buleleng Endek Carnival (BEC),”ungkap Ketua Panitia Bulfest, Gede
Suyasa, Rabu (2/7) siang kemarin. Sementara, Buleleng Endek Carnival (BEC) merupakan kegiatan fashion yang bertujuan menggali dan mempromosikan potensi fashion di Buleleng. Tenun endek sebagai kain ciri khas Bali digunakan sebagai materi utama dalam perancangan busananya.”Berbagai kegiatan juga dilaksanakan terkait BEC meliputi; karnaval yang akan diikuti oleh kurang lebih 150 orang berbusana karnaval, 1 grup adi merdangga, 3 grup marching bands, mobil hias dan dokar/kereta hias dimana estimasi jumlah peserta karnaval ini bisa mencapai 500 orang. Adapun tema dari karnaval ini adalah potensi bahari atau biota laut di Buleleng. Selain karnaval, dalam kegiatan BEC juga akan diadakan Fashion Exhibition atau Show dan pemutaran video dokumenter mengenai potensi pertenunan endek di Buleleng,”jelasnya lagi. W - 008
Banyak Pabrik Ikan Belum Gunakan IPAL
NEGARA- Fajar Bali Sejumlah pabrik pengolahan dan pengalengan ikan di Desa Pengambengan, belum semuanya membangun atau membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hal itu diakui Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Jembrana, I Wayan Darwin, Rabu (2/7) kemarin. Tercatat dari 12 pabrik pengolahan ikan di Desa Pengambengan terdapat 6 pabrik yang belum melengkapi dengan IPAL. Pihaknya berharap supaya seluruh pabrik ikan yang ada di Pengambengan, supaya melengkapinya dengan IPAL. Tetapi upaya permintaan supaya membangun IPAL, tampaknya belum diindahkan oleh beberapaa pabrik. Tetapi sesuai aturan, setiap pabrik diharuskan memiliki IPAL. Bahkan dari pabrik-pabrik yang telah memiliki IPAL , mempertanyakan bagi pabrik-pabrik yang belum memiliki IPAL. Sekarang ini ada beberapa baru hendak membuat IPAL. Tapi dikhawatirkan, pembuatannya tak sesuai standar pembuatan IPAL. Pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap pabrik-pabrik yang belum memiliki IPAL. Pihaknya tak mempunyai kewenangan lebih, namun cuma sifatnya membina dan menegur apabila pabrik-pabrik tersebut melakukan pelanggaran. Bahkan sangat dikhawatirkan, hasil pengolahan limbah ternyata ada di atas ambang batas baku mutu. Karena perlu dilakukan pengawasan secara rutin. Setiap enam bulan, pabrik menyerahkan pelaporan penghitungan perbulan dan termasuk pengolahana limbah. Setiap pabrik, semestinya juga memiliki lahan atau ruang terbuka hijau. W-003
Tukang Ukir Gantung Diri dalam Kamar
NEGARA- Fajar Bali Gusti Ngurah Kade Adnyana, warga Banjar Sekar Panca Sari Desa Mendoyo Dauh Tukad,Mendoyo, yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ukir ditemukan sudah tak bernyawa, gantung diri di kayu penyangga plafon dalam kamarnya, Selasa (1/7) sekitar pukul 19.00 wita. Dari informasi di kepolisian, korban ditemukan gantung diri di dalam kamarnya. Korban gantung diri ditemukan pertama kali oleh orang tuanya, I Gusti Komang Arnyana (45) serta adiknya, I Gusti Ngurah Adi Sastrawan (12), masih sekolah di SD. Ketika orang tua korban tiba di rumah dalam kondisi kosong serta terkunci. Orang tua korban mengecek melalui ventilasi. Dari lubang ventilasi itu, terlihat korban sudah gantung diri di plafon dalam kamar, dengan menggunakan selendang warna biru putih. Pintu kemudian didobrak. Namun nyawa korban tak bisa tertolong. Dr Putu Yuliani Widia Sari, dari Puskesmas Mendoyo mengatakan hasil pemeriksaan pada diri korban, tak ada tandatanda kekerasan. Sementara, Kapolsek Mendoyo Kompol Wayan Sinaryasa Rabu (2/7) kemarin membenarkan kasus tersebut. Korban hingga meninggal karena perbuatan gantung diri. Diduga korban mengalami putus cinta. W-003 Layouter: Soma
6
KAMIS, 3 JULI 2014 | TAHUN XIV
Jelang Pelaksanaan PILPRES 2014
Sat Pol PP Siap Amankan Puspem, Beserta Seluruh Aset
P
kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. B e rd a s a r k a n t u n t u t a n Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah serta Keputusan Kepala Daerah, sebagaimana yang telah di amanahkan dalam Pasal. 13 huruf (c), dan Pasal 148 serta 149, UndangUndang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan Polisi Pamong Praja merupakKasat Pol PP Kabupaten Badung, Ketut Martha. emilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPR Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah ditetapkan dengan Peraturan KPU Nomor 1 5 Ta h u n 2013. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu
an lembaga yang perlu diberdayakan fungsinya dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu disamping unsur kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Ketentuan di atas dapat dimaknai, Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berjalan ini melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya KPU dan Panwaslu saja yang sebagai penyelenggara, juga melibatkan unsur dari penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi. Setelah dihadapkan pada pengamanan di Pemilu Legislative, kini Sat Pol PP Kabupaten Badung kembali akan turut berperan dalam mengawal keamanan diproses Pemilu Pilpres tahun 2014 ini? Seperti apa saja kesiapannya, Untuk lebih lengkapnya berikut wawancara Tim Fajar Mangupura bersama Kasat Pol PP Kabupaten Badung, Ketut Martha. Bisa terlebih dahulu dijelaskan, peran Pol PP Badung di dalam proses pemilu Pilpres tahun 2014 ini? Kalau berbicara peran, tentunya kami dalam konteks ini berada dalam kewenangan melakukan pengamanan wilayah saja. Secara umum kita menurunkan anggota membantu pengamanan pelaksanaan
Pemilu, namun tentunya juga tidak masuk ke ranah teknis, sifat kami pengamanannya saja dan tidak bisa masuk ke ranah politiknya.
Apakah ada instruksi khusus dari Pimpinan Daerah? Untuk persiapan Pol PP Badung dalam rangka Pilpes dalam rangka keamanan, sesuai perintah Bapak Sekda, kami sebagai leading sektor untuk pengamanan Puspem serta seluruh asset Pemda Badung di luar Puspem. Kedua kami juga dibawah koordinator asisten I, dimana instruksinya kepada seluruh kepala SKPD wajib mengamankan kantornya masing-masing. Kemudian dalam Pilpres ini, kami sudah berkoordinasi dengan KPU. Ketika nantinya ada jadwal Rakor dengan KPU, apa saja kira-kira yang akan dibahas? Tentunya yang pertama kami ingin mengetahui detail dari jadwal kampanye. Sejauh ini kami tahu jadwal kampanye yakni tanggal 4 Juni sampai 5 Juli justru dari media massa dan media elektronik. Intinya, kami ingin mengetahui tentang jadwal kampanye, jadwal pemasangan penurunan atribut. Karena pengalaman kemarin di Pemilu Legislative, kami tekankan banyak caleg memasang Baliho atau atribut kampanyae tidak pada tepatnya. Untuk itu, pada Rakor bersama KPU nanti, kami akan menekankan untuk memperhatikan pemasangan alat peraga kampanye sesuai estetika, apalagi jangan sampai pasang di sekitar taman milik Pemkab Badung. Bagaimana dengan aturan pemasangan atribut kampanye? Berkaitan pemasangan baliho
menjadi salah satu atensi kita. Dan meskipun belum dapat informasi dari KPU, tapi kami secara normative akan menyiagakan seluruh anggota dan BKO di seluruh Kecamatan. Anggota yang disiagakan secara keseluruhan, baik di induk maupun di Kecamatan, dan tetap pula bekerjasama dengan aparat keamanan kepolisian dan TNI.
Bagaimana dengan hasil evaluasi dari Pileg kemarin? Untuk keamanannya sudah sangat bagus dan sangat kondusif, namun yang memang perlu untuk diperhatian dan serius ditindaklanjuti, masih berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye. Terutamanya adalah menyinggung tentang tata letak alat peraga kampanye, untuk itu kami minta agar KPU Badung dapat mengantisipasinya, jangan sampai mengganggu estetika tata ruang pemerintah daerah. Jangan sampai terulang lagi kesemrawutan alat peraga kampanye seperti pada Pileg lalu. Pertanyaan terakhir, apakah ada antisipasi titik rawan keamanan, serta titik rawan kesemrawutan atribut kampanye? Dari pantauan kami di Sat Pol PP Badung, sepertinya keamanan masih sangat kondusif. Kemudian jika berbicara antisipasi kesemrawutan atribut kampanye, kami melihatnya untuk kedepannya akan merata dan belum bisa diprediksi secara tepat. Namun pada intinya, kami akan selalu siaga sesuai tupoksi kami, serta akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemkab Badung dan akan selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan Polri maupun TNI. W-014
KPU Badung: Zona Alat Peraga Kampanye, Mengacu Perda Kabupaten Badung
Berkaitan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Badung, Ketua KPU Badung AA Gede Raja Nakula menyatakan memasang alat peraga harus sesuai peraturan. Kedua memasang pada zona-zona yang sudah ditentukan. Dan berkaitan zona, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung. “Sementara z o n a ke n d a l i ke t a t b e ra d a d i wilayah pariwisata yakni Kuta dan Kuta Selatan, dimana dilarang di tempat umum,” jelas Nakula. Dari peraturan dan ketentuan yang sudah disepakati bersama tersebut, lanjut Nakula, tentunya mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan berdasarkan aturan tersebut, implementasi pelaksanaanya menurut Nakula sudah dilakukan dengan mengadakan
penertiban besama tim, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Badung. “Kami akan terus bekerjasama dengan Satpol PP di tingkat Kecamatan, Panwaslu di tingkat Kecamatan, dan kita sudah selalu bergerak bersama,” sebut Nakula. Lantas sudah sejauh mana KPU Badung berkoordinasi dengan Pemkab Badung? Menurut Nakula, berangkat dari perintah UndangUndang untuk selalu koordinasi kepada Panwas dan Pol PP Badung. Disanalah menentukan persepsi pelanggaran-pelanggaran itu, apa yang harus dilakukan di lapangan. “Setiap kita akan melakukan penertiban atribut, selalu melibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini Pol PP dan DKP Badung. Artinya kita selalu rapat koordinasi dulu, menentukan kemana menertibkan dan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang bergerak. Dan untuk menyamakan persepsi itu, kita turun bersamasama,” jelasnya. W-014
Apel Paripurna Bulan April di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung be Puspem Badung
Kapolda: “ Mengingat Badung sebagai destinasi pariwisata Bali keamanan dan kenyamanan, sangat perlu dijaga apalagi menjelang pilpres yang sudah didepan mata. keamanan menjadi harga mati untuk kelangsungan kehidupan yang damai di Kabupaten Badung dan Bali serta Indonesia . Acara apel bersama yang dipinpin langsung Kapolda Bali Irjen Pol. Drs. Benny Mokalu, SH. dilaksanakan di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala dihadiri Bupati Badung,
Anak Badu Cam PP. K serta Bad Keam Pram toko Kam K Benn tany ini b TNI/
Memperkuat
Panwas
Jika melihat mekanisme yang ada, tugas Panwaslu Kabupaten Badung adalah melakukan pengawasan. Apabila ditemukan alat peraga yang tidak sesuai peraturan, maka kemudian pelang-
KPU Kabupaten Badung, saat memberikan keterangan pers
Bupati Apresiasi Kedewasaan Masyarakat dalam Berpolitik Apel bersama yang dilaksanakan secara rutin setiap tanggal 17 dengan menggunakan atribut KORPRI lengkap ini merupakan salah satu upaya untuk memantapkan dan mengobarkan semangat Korps Pegawai Negeri dalam hati sanubari PNS sebagai abdi masyarakat. Demikian terungkap pada pengarahan Bupati Badung, A.A. Gde Agung saat dilaksanakannya apel bersama di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, belum lama ini. Apel ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Kompyang R. Swandika beserta seluruh Kepala SKPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Bupati Gde Agung dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Badung yang telah menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik, sehingga perhelatan demokrasi berupa Pemilihan Umum Legislatif 9 April dapat berjalan dengan baik, lancar, serta aman. “Ini mencerminkan masyarakat Badung telah menuju masyarakat madani. Tidak lupa saya juga memberikan apresiasi kepada segenap jajaran PNS Badung yang sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan melakukan pencoblosan serta bersikap netral dan tidak ada yang melakukan politik praktis,” ungkap Gde Agung. W-014
gara atau Badu gara Badu untu
KAMIS, 3 JULI 2014 | TAHUN XIV
7
PKPU NO. 15 TAHUN 2013 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Poin PASAL 17 berbunyi sebagai berikut: (1) Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut: a. alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempattempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan; b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan; 1. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD; 2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya; 3. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. 4. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota bersama Pemerintah Daerah. 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan. c. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu; d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; e. Pemasangan alat peraga oleh Peserta Pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d.
ersama Kapolda Bali Irjen Pol. Drs. Benny Mokalu beserta Sekda Kompyang Swandika saat apel bersama menjelang Pilpres 2014 di lapangan
Apel Keamanan Menjelang Pilpres 2014 di Kabupaten Badung
“Keamanan Tanggung Jawab Kita Semua”
k Agung Gde Agung, Sekda ung Kompyang R. Swandika, mat se Kab. Badung, Kasatpol Kab. Badung Ketut Martha a dari Kepolisian, Babinsa ung, anggota Pertahanan manan Masyarakat, Pecalang, muka dan tokoh masyarakat, oh adat se Kabupaten Badung, mis lalu. apolda Bali, Irjen Pol. Drs. ny Mokalu, SH. dalam sambuya menyampaikan” keamanan bukan semata-mata tugas dari /Polri serta aparat keamanan
saja, tapi masalah keamanan merupakan tanggung jawab kita semua dan bersama, kuncinya terus lakukan langkah-langkah dan upaya melalui koordinasi, komunikasi, kerjasama yang baik dan berkesinambungan. Mulai hari ini dan seterusnya kami akan terus melakukan pengamanan dan penertiban untuk menciptakan keamanan. Lebih lanjut Kapolda Bali mengatakan keamanan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan bersama-sama antara
kepolisian aparat keamana serta masyarakatnya. Kantibmas dan aparat pengamanan yang ada dalam kehidupan dimasyarakat agar terus peduli dan memberikan pengertian-pengertian tentang arti keamanan diwilayahnya mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Kecamatan untuk terus menyikapi dan mengambil langkah-langkah tegas terkait Pilpres 2014 bulan depan. Kami akan terus melakukan langkah dan upaya koordinasi, komunikasi, kerjasama dengan seluruh
pihak/komponen serta lapisan masyarakat. Untuk itu di himbau kepada Pihak Keamanan terutama TNI/Polri untuk tetap netral tidak memihak kepada salah satu calon yang dijagokan serta jangan terlibat politik praktis dan kepada seluruh masyarakat juga wajib untuk menciptakan rasa nyaman, damai dan aman p ad a set i ap w i l ayahnya. I n i s a n ga t d i h a ra p k a n ke r j a s a manya demi stabilitas di wilayah Badung Bali dan Indonesia “ tegasnya. W-014
t Koordinasi, Panwaslu, KPU dan Sat Pol PP
slu: Badung Daerah Percontohan, Pemasangan Alat Peraga Sesuai Aturan
an tersebut akan dilaporkan u direkomendasikan ke KPU ung. Setelah laporan pelangan tersebut berada di KPU ung, maka menjadi tugas KPU uk menyampaikan temuan
Bupati Badung bersama Ketua KPU Badung disaat usai memimpin Rapat koordinasi dengan aparat keamanan Kapolres, Dandim dan KPU termasuk Panwaslu, Kamis (13/3) di Ruang Nayaka Puspem Badung. Panwaslu tersebut ke Partai Politik bersangkutan. “Mekanismenya seperti itu, jika kemudian pelanggarannya telah dilaporkan ke Partai Politik terkait, dan tidak ada reaksi, maka menjadi tugas bersama termasuk menggandeng Pol PP Badung untuk dilakukan penertiban dan pembongakaran. Intinya Kabupaten Badung disini menjadi daerah percontohan, berkaitan pemasangan alat peraga kampanye yang sesuai aturan,” jelas Ketua Panwaslu Kabupaten Badung, Ketut Arka.
Ketika mekanisme sudah ada, maka lanjut Ketut Arka, yang kemudian terjadi di lapangan adalah itu saling memantau siatuasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung sesuai kewenangan masingmasing. “Menjaga koordinasi. Disamping itu juga kita tetap melakukan kontrol apa yang sudah kami rekomendasikan, apakah sudah dilakukan dengan aturan main atau tidak. Namun semuanya itu tetap melalui jalur komunikasi dengan pihak-pihak terkait,” sebut Arka. Lantas apa saja bentuk katago-
ri pelanggaran dari pemasangan alat peraga kampanye dimaksud? Menurut Arka, pelanggaran atribut atau alat peraga kampanye yang dipasang ditempat yang tidak tepat. Dan semuanya itu menurut Arka sudah tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. W-014
(2) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peragakampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (3) KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. (4) Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.
13 Instruksi Presiden Terkait Pelaksanaan PILPRES 2014 Akan Disosialisasikan ke Masyarakat Badung
Instruksi PERTAMA, kata Presiden, soal kesuksesan Pemilu lalu yang diakui dunia sebagai pemilu yang damai dan demokratis. Sehingga, Presiden meminta agar seluruh jajaran mengukir sejarah yang serupa pada Pilpres 2014 ini. KEDUA, mari kita ambil pengalaman dan pelajaran dari pelaksanaan Pemilu lalu. Yang sudah baik, mari kita jaga dan pertahankan. Yang belum baik, mari perbaiki dan sempurnakan. Kasus penyimpangan dan pelanggaran yang pernah terjadi, mari kita niatkan dan usahakan tidak terjadi lagi,” ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pilpres 2014 di Sentul Bogor. Instruksi KETIGA, Presiden meminta agar seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum melaksanakan ketentuan dan aturan tentang Pilpres. Presiden meminta agar seluruh jajaran mentaati Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilihan Presiden, dan aturan lain yang dikeluarkan penyelenggara pemilu. KEEMPAT, Presiden mengarahkan agar seluruh instansi dan partai politik memahami tugas dan wewenang masing-masing, mulai dari penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat. Presiden menginstruksikan agar jajaran TNI dan Polri menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. “Agar jika ada aduan dan usulan dari masyarakat, mereka tidak salah alamat. Sering terjadi setiap aduan protes atau rekomendasi dialamatkan ke Presiden, padahal bukan kewenangan Presiden, bukan tugas dan tanggung jawab Presiden menurut undang-undang,” papar Presiden. Instruksi KELIMA, lanjutnya, seluruh lembaga dan instansi diharapkan untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran pilpres, termasuk intimidasi dan paksaan. Penegak hukum, kata Presiden, harus aktif mencegah hal itu. “Dalam hal pelanggaran dan penyimpangan, sanksi harus diberikan tegas dan adil,” kata Presiden. KEENAM, Presiden menyebutkan perlunya pencegahan kekerasan dan benturan antar massa terkait pilpres 2014. “Masyarakat kita makin matang dan makin takut pada aturan pemilu yang berlaku. Saya mengajak dan berharap pimpinan dan elite politik untuk jaga kedamaian, aman, dan ketertiban tahapan pemilu. Mari kita jaga pula pernyataan dan tindakan provokatif dan agitatif yang bisa menyulut emosi dan elemen masyarakat kita,” papar Presiden. Selanjutnya, dalam instruksi KETUJUH nya, Presiden meminta agar seluruh elemen menjaga akuntabilitas dan transparansi pada tingkat penyelenggara pemilihan presiden, Tim Sukses, jajaran pemerintah daerah, dan jajaran penegak hukum. Presiden yakin dalam pelaksanaan pilpres akan terjadi suhu
politik yang meningkat. “Cegah dan tiadakan hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu, apalagi fitnah,” katanya. KEDELAPAN, Presiden memerintahkan, jika ada aduan, dilakukan secara tertib dan damai sesuai dengan aturan dan mekanisme yang diatur undang-undang. Presiden mengingatkan penegak hukum untuk mencegah aksi kekerasan dan anarki, seperti pembakaran dan perusakan bangunan serta benturan fisik. Instruksi KESEMBILAN, Presiden menyinggung pers dan media massa yang diharapkannya melakukan pemberitaan yang akurat dan konstruktif. Presiden menuturkan, media massa adalah milik publik dan untuk kepentingan publik pula. Sehingga, media massa tidak bisa dijadikan kepentingan kalangan tertentu. Seperti sekarang ini 2 media televisi swasta yang melakukan siaran langsung ini. Instruksi KESEPULUH, Presiden meminta jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk tetap mengutamakan tugas di pemerintah. Presiden mengatakan, jajaran pemerintah tidak boleh mengabaikan tugas pokoknya sebagai pejabat pemerintah. Selanjutnya, instruksi KESEBELAS, Presiden mengatakan, TNI dan Polri perlu menjaga netralitasnya. Menurutnya, era politik praktis TNI dan Polri telah usai. Instruksi KEDUA BELAS, Presiden meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah Gubernur, Bupati, Walikota beserta Wakilnya, untuk membantu para penyelenggara pemilihan presiden. Dia menjelaskan, bantuan kelancaran logistik pilpres perlu dilakukan agar tidak terlambat sampai ke penyelenggara pemilihan di daerah. Yang KETIGA BELAS, gunakanlah anggaran dengan sebaik-baiknya. Pastikan tidak terjadi penyimpangan, menjaga akuntabilitas, dan tanggung jawab yang benar,” Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2014 ini hampir dapat dipastikan kita akan menghemat anggaran pilpres, karena pilpres hanya dilaksanakan 1 putaran, papar Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono Layouter: Wiadnyana
8
PENDIDIKAN & BUDAYA
FAJA R BALI
Kamis, 3 Juli 2014, Tahun XIV
Kasek Bisa Dipanggil Kejaksaan
Dibantah, Siswa Sekolah Swasta Bisa Pindah ke Negeri Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ( K a d i s d i kp o ra ) De np a s a r, I G N Edy M u l i a mengingatkan, tidak benar bahwa setelah Proses Belajar Mengajar (PBM) sekolah negeri akan menerima siswa dari sekolah swasta. Apabila itu terjadi, maka, Kepala Sekolah (Kasek) bisa dipanggil kejaksaan.
DENPASAR-Fajar Bali “Jangan menelan mentahmentah isu bahwa setelah sebulan PBM, siswa sekolah swasta boleh pindah ke sekolah negeri. Sejak sebelumnya Ombudsman telah mengingatkan agar sekolah negeri dilarang menerima melalui jalur tikus alias jalur belakang,” jelas Edy Mulia kemarin. Ditegaskannya, tidak benar sekolah negeri akan menerima pindahan siswa dari sekolah
swasta, karena hal itu termasuk melalui jalur tikus. Penerimaan Peserta Didik (PPDB) hanya melalui jalur online sesuai hasil perengkingan dan prestasi. Kasek harus bisa membendung agar tidak terjebak dengan merebaknya isu baru lewat jalur tikus setelah proses pembelajaran berlangsung. Terkait isu santer tersebut, IGN Edy Mulia mengatakan, tahun tahun 2014 merupakan tahun yang sangat ketat bagi
sekolah negeri untuk tidak menerima siswa melalui jalur tikus. Bahkan, perihal itu telah ditegaskan Ombudsman sebelum PPDB dilaksanakan. Menurutnya, saat ini dan selanjutnya, Ombudsman akan terus melakukan pemantauan di sekolah-sekolah. Bahkan, pada Selasa (1/6) Ombudsman telah melakukan pemantauan di SMPN 4 Denpasar, ujar Edy Mulia. Namun Edy Mulia yakin, kasek tidak akan melanggar tugas, pokok dan fungsi sesuai aturan yang berlaku. Bila itu terjadi, dalam arti melalui jalur belakang, maka dunia pendidikan akan ramai dibicarakan. Kembali diingatkan, agar Kasek dapat mengendalikan diri, karena jabatan adalah taruhannya. Selanjutnya Edy Mulia mengemukakan, saat ini sedang berlangsung pendaftaran
ulang siswa yang lolos ke sekolah negeri sesuai Nilai Ujian Nasional (NUN) dan jalur prestasi. Pendaftaran diberlakukan 1-3 Juni bagi lulusan SMP yang ke SMAN/SMKN. Bagi siswa melalui kedua jalur yakni NUN dan jalur prestasi lolos, maka yang dipakai hanya melalui jalur NUN. Sedangkan jalur prestasi tidak diperhitungkan karena tidak boleh penerimaan sistem jalur ganda. Sehingga siswa yang benar-benar melalui jalur prestasi akan dapat dikontrol. Khusus mengenai Masa Orientasi Siswa (MOS) yang akan dibuka Wali Kota Denpasar 14 Juli di Lapangan Puputan Badung. Sejatinya, MOS akan dilaksanakan secara serempak dengan mengusung tema “ Kreatif Berbudaya”. Selain tentang PPDB, Edy Mulya juga mengutarakan tentang terkait kurikulum 2013.
Menurutnya, wilayah Denpasar sebagai pelopor implementasi kurikulum 2013 di Bali, beberapa bulan lalu dan sejumlah sekolah sebagai pilot project kurikulum 2013. Guru -guru sudah mengikuti workshop agar kurikulum dapat diterap-
kan secara merata di sekolahsekolah mulai tahun akademik 2014/2015. Selain itu, nilai-nilai pendidikan karakter agar diterapkan dilingkungan sekolah yakni, guru, pegawai dan siswa baik akademik maupun
non akademik. Mengenai bahan ajaran sudah disiapkan melalui APBN dan Kemendikbud melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) plus dana APBD Kota Denpasar. W-001
Menwa Unmar Kawal Presiden RI Hingga Keluarga Proklamator
FB/IST
Salah satu kelebihan menjadi resimen mahasiswa ( Menwa ) di Universitas Mahendradatta (Unmar) dibanding menwa dikampus lainnya, yakni adanya kebanggaan untuk bisa berkenalan dan bertugas mendampingi orang – orang penting di republik Indonesia ini. Perihal ini dirasakan oleh Menwa Satuan D-907/Menwa Marhaen yang hampir setiap minggunya bertugas untuk menjaga nama baik almamater universitas dengan mengawal dan mengamankan acara yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seperti diakui
oleh I Nyoman Mas Juliawan (Menwa Senior) Unmar, yang mendapatkan tugas untuk mengawal acara Presiden RI saat berkunjung ke Universitas Mahendradatta beberapa waktu lalu. ”Saya sangat beruntung, bisa bertemu dan ikut mengawal acara Bapak Presiden SBY dan Ibu Negara serta Menkopolhukam, Mendikbud, Seskab dalam acara kampus kami. Ini semua berkat jaringan kampus Unmar yang luar biasa hingga bisa menembus RI. Saya sangat bangga dengan kampus Bung Karno ini. Ini kesempatan yang jarang
bisa didapat oleh rekan – rekan menwa di kampus lainnya,”ungkap Juliawan yang merupakan alumni SMK 1 Seririt ini. Hal senada juga diungkap oleh Komang Widiada yang menyatakan bahwa kesempatan bergaul dengan orang – orang besar adalah sebuah karunia bagi perkembangan mental dirinya. ”Saya bersyukur bisa kuliah di Unmar. Rektor saya, Dr. Arya Wedakarna selalu berpesan, jika ingin menjadi orang besar, maka harus sering bergaul dengan orang besar. Dan jika ingin menjadi orang hebat, maka harus masuk kedalam institusi hebat. Dan ini sudah saya buktikan. Hampir tiap minggu kami mengawal dan mendampingi orang – orang besar. Seperti Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri UMKM, Ketua BNN, Menteri BAPPENAS, Menteri BUMN, Menko Perekonomian termasuk Presiden SBY dan juga Capres Jokowi dan Cawapres Hatta Rajasa saat di Bali. Belum lagi kami mendampingi sejumlah duta besar negara sahabat.
FB/BLAS
Kiprah Satuan D-907/ Menwa Marhaen di Haul Bung Karno
Kadisdikpora Denpasar, IGN Edy Mulia (inset) dan siswa yang lolos ke sekolah negeri sedang melakukan pendaftaran ulang.
Dan kami bersyukur, bahwa ada pejabat di Jakarta yang sudah menawarkan pekerjaan sebagai PNS dan ajudan saat kami tamat dari kampus Unmar. Mungkin mereka melihat bahwa Menwa Unmar sudah biasa mengawal VVIP, sehingga kesempatan kerja sangat luas. Saya bangga bisa jadi bagian dari Menwa Unmar. ”ungkap Widiada alumni SMKN 1 Singaraja ini. Untuk itulah, pihaknya mengundang generasi muda Bali untuk bergabung dengan Menwa Mahendradatta. ”Tanggal 4 Juli 2014 nanti, adalah jadwal penerimaan mahasiswa baru gelombang ke-II di Kampus Pusat. Saya himbau agar anak – anak muda terutama lulusan Pramuka, PMR dan Mapala agar ikut bergabung di Menwa Unmar. Karena disini kalian dididik untuk menjadi calon pemimpin yang berkarakter Sukarnois. Tentu yang bisa menjadi anggota Menwa adalah anak muda yang kua secara fisik dan mental serta disiplin tinggi. ”ungkap Juliawan ( Mahasiswa FISIP ) yang sudah pernah berkeliling Amerika dan Eropa ini. *
Tampilkan Rekontruksi Joged Pingitan yang “Pingit”
Tari Joged Pingit Menggoda Penonton para penari. Tarian Joged Pingitan yang ditarikan dirinya sudah dikenal sejak dirinya duduk dibangku SMP, yang mana pada saat itu sang nenek (Ni Ketut Cenik) sering mengajaknya ikut dalam setiap pementasan yang dilakukan sang nenek, dengan seringnya menyaksikan sang nenek beraksi diatas panggung. Akhirnya timbul dalam diri Sekarini untuk berlatih tarian Joged Pingitan yang mana sang nenek langsung menjadi gurunya. “Dari masih kecil saya sudah melihat tarian Joged Pingitan ini dan sampai timbul rasa ingin mencoba untuk dapat menarikannya dan sampai akhirnya saya benar-benar bisa membawakan tarian ini,” kenangnya. Dikatakan, untuk persiapan yang dilakukan anak didiknya dalam ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-36 hanya membutuhkan waktu dua bulan yang melibatkan sembilan penari serta lima belas penabuh dalam pertunjukannya. Ditempat dan waktu yang sama Pembina Tabuh sekaligus Kordinator pertunjukan, I Dewa Ketut Widiarsa menceritakan sedikit tentang hadirnya Joged Pingitan serta lakon yang dimainkan didalamnya. Menurutnya, Joged Pingitan ada dikarenakan diawali dengan adanya peninggalan berupa Gelungan (Mahkota) joged yang sampai saat ini masih di sungsung masyarakat di Pura Taman Limut Pengosekan, Ubud. Yang mana sungsungan gelungan joged tersebut merupakan warisan dari Dang Hyang Nirartha yang diberikan kepada Ida Mas Yang. Setiap setahun sekali bersamaan dengan Pujawali di Pura Taman Limut Pengosekan dipentaskan Joged Pingitan.
824/VI/BLAS
FB/AGUNG
DENPASAR-Fajar Bali Alunan Tabuh Pengaksama Kertha Smara terdengar begitu agung dengan irama yang khas dari seperangkat gambelan Smara Palinggihan yang lebih umum dikenal dengan Gambelan Gandrung. Iringan tabuh sebagai pembuka pertunjukan Tari Joged Pingit dari Sekaa Joged Pingitan pemaksaan Pura Taman Limut Pengosekan, Ubud, Kabupaten Gianyar. Tabuh yang dimainkan tersebut bermakna ungkapan selamat datang dan rasa puji syukur dengan harapan penampilan yang ditampilkan mendapat restu dari yang di Atas. Setelah alunan tabuh berhenti sejenak, sorak sorai penonton di Kalangan Angsoka, Art Center, Denpasar, menyapa. Yang dilanjutkan dengan penampilan seorang penari Joged Pingitan dengan memakai balutan busana dan tata rias yang sangat berbeda dengan penampilan dari tari joged pada umumnya. Gerak mata, agem serta tanjek tari yang dibawakan penari sangat kental mencirikan tari Joged Pingitan tersebut. Pembawa tarian pembuka dalam tarian Joged Pingitan adalah Cucu dari Ni Ketut Cenik yang merupakan pembina sekaligus penari Joged Pingitan di zamannya. Ni Wayan Sekarini nama penari pembuka dalam pementasan tari Joged Pingitan yang juga sebagai Pembina tari di Sekaa Joged Pingitan pemaksaan Pura Taman Limut Pengosekan, Ubud. Disela waktu sebelum pementasan di mulai, dia mengatakan, Rabu (2/7) kemarin, dalam menarikan Tari Joged Pingitan sangat berbeda teknik menarikan dengan tari joged pada umumnya. Mulai dari gerak serta busana yang dikenakan
Tari pembuka Joged Pingitan yang dibawakan oleh salah satu penari dari sekaa joged pingitan pemaksaan Pura Taman Limut Pengosekan, Ubud, Kabupaten Gianyar di Kalangan Angsoka, Art Center, Denpasar. “Dari generasi joged Pingitan yang terakhir di Pengosekan adalah seorang wanita bernama Ni Nyoman Lati pada 1950 dan di tahun 1998 kesenian ini dicoba direkontruksi dan dengan keterbatasan narasumber yang kami (Pengosekan) miliki. Akhirnya Kami mendapat pembinaan dari luar daerah seperti dari desa Batuan untuk pembina tari serta dari Desa Tegenungan Bapak Robin sebagai pembina tabuh,” jelasnya. Widiarsa menambahkan, dalam pertunjukan Joged Pingitan di PKB dibagi kedalam dua karakter tari berupa Penglembar dengan menampilkan dua tarian, tari Bapang Gede dan Tari Bapang Cenik, yang menggambarkan keagungan dan kewibawaan Raja untuk menciptakan keamanan dan kedamaian
kedalam bentuk-bentuk gerak tari. Dirinya melanjutkan, untuk karakter yang kedua adalah Pelakonan yang mana menampilkan lakon Calonarang yang menceritakan, diutusnya Rarung oleh Ratuning Dirah guna menciptakan kekacauan di Kerajaan Kediri Hingga terjadi peperangan dengan Patih Mandri. “Sebelumnya tarian ini terutama pada bagian pelakonan, ditarikan oleh satu orang penari namun dengan adanya pengembangan serta penambahan baik dari personil serta gerak tari yang dibawakan para penari sedikit berbeda. Serta keunikan lainnya adalah para penari Joged dalam Joged Pingit sendiri tidak boleh sama sekali disentuh para pengibing maka dari itu dinamakan Joged Pingitan,” tutupnya. M-004
607/III/BLAS
Layouter: Wiadnyana
FAJA R BALI
Kamis, 3 Juli 2014, Tahun XIV
PARIWARA
9
Kelahiran Zeromatic Maya Sebagai Penerus Polytron Zeropress Ikon Primadona Zeromatic yang ada pada lini Washing Machine membuat PT Hartono Istana Teknologi semakin dikenal di jajaran perlengkapan rumah tangga. Polytron telah memulai produksi mesin cuci sejak awal tahun 2005. Selain mesin cuci Twin Tube, Polytron juga memproduksi massal mesin cuci otomatis atau Top Loading dan mesin cuci Front Loading. Setelah sukses dengan peluncuran dan penjualan Washing Machine Primadona Zeromatic di awal tahun 2014 yang lalu, kini Polytron kembali meluncurkan Washing Machine Series 11 Zeromatic Maya. Public Relations dan Marketing Event Manager Polytron, Santo Kadarusman mengatakan, “Zeromatic Maya adalah mesin cuci otomatis yang diluncurkan dengan tiga ukuran berbeda, yaitu 7,5 Kg, 8,5 Kg dan 9,5 Kg. Dengan pilihan tiga warna yaitu White Grey, White Black dan White Maroon diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga di Indonesia.” Albert Fleming selaku Product Manager for Home Appliances menambahkan, “Teknologi Zeromatic Maya mengadopsi dari teknologi Primadona Zeromatic, yaitu Zero Pressure Technology yang mampu mencuci hingga selesai walau dengan tekanan air yang kecil ataupun tekanan air mendekati nol.” “Selain teknologi Zero Pressure, teknologi andalan lainnya yang terdapat pada Zeromatic Maya adalah Easy Start, yaitu teknologi pengaturan secara otomatis mulai dari penimbangan beban pakaian, pengukuran tingkat penggunaan air, mulai dari awal pencucian, pembilasan, hingga pengeringan dengan menekan satu tombol. Mudah dan siapapun dapat melakukannya”, jelas Albert. Teknologi terbaru disematkan di Zeromatic Maya yaitu Centrifugal Softening System yang merupakan
teknologi pada katup sentrifugal yang berfungsi mengatur secara otomatis sirkulasi cairan pelembut pakaian, yang juga dilengkapi dengan pipa kapiler yang membantu distribusi pelembut pakaian agar lebih merata tercampur dengan pakaian. Dalam prosesnya softener tersebut keluar dari pipa kapiler tersendiri sehingga softener tetap terjaga kemurniannya tanpa tercampur deterjen pada saat pembilasan. Last Condition Memory Technology-nya juga membantu Anda dalam menghemat listrik dalam proses pencucian, dimana teknologi ini dapat menyimpan memori terakhir dari proses yang sedang berjalan, sehingga pencucian dapat dilanjutkan kembali tanpa harus mengulangnya dari awal. Mesin cuci ini di desain untuk pencucian dengan kapasitas ekstra namun tetap hemat konsumsi listriknya. Dengan konsumsi listrik
sebesar 330 watt dapat membantu Anda dalam penghematan energy. Teknologi Air Dryer System-nya mampu membuang udara lembab dalam tabung sedangkan kecepatan dari Spin Features-nya mampu berputar hingga 800 rpm sehingga menghasilkan pengeringan hingga 60%. Tanpa menghilangkan fitur Primadona Zeromatic sebelumya yaitu Waterfall Technology, Big Pulsator, Child Lock, Auto Wash Balancer, dan Rust Free, namun pada Zeromatic Maya fitur lebih lengkap dan disempurnakan, misal dengan penyempurnaan pada Fuzzy Logic Control Technology yaitu sistem canggih dan pintar yang dapat mengoperasikan mesin cuci dengan satu sentuhan praktis, dan proses pencucian berjalan secara otomatis hingga prosesnya berakhir. Untuk pilihan mencuci diberikan atas enam pilihan berdasarkan jenis bahannya, yaitu Normal, Quick, Jeans,
Baby Wear, Super Clean dan Air Dry. LED Display Figure-nya yang terpampang pada muka atas mesin cuci dapat membantu Anda dalam mengontrol proses pemutaran drum stainless mesin cuci tanpa harus membuka daun penutupnya. Zeromatic Maya diproduksi dengan New Design yang lebih premium dari Primadona Zeromatic sebelumnya dan cocok bagi Anda yang modern dan praktis, proses pencucian dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas pekerjaan rumah tangga lainnya tanpa harus khawatir mesin cuci terhenti. Program-nya telah di set-up sedemikian rupa sehingga proses pencucian akan berjalan hingga selesai sesuai perintah. Anda dapat dengan nyaman mencuci tanpa perlu khawatir karena Zeromatic Maya juga dilengkapi dengan System Error Alarm, jika suatu saat proses mengalami gangguan maka sinyal suara yang khas akan berbu-
nyi sebagai pemberitahuan. Dipasarkan dengan harga kisaran Rp.2.000.000 untuk mesin cuci berkapasitas 7,5Kg diharapkan
Zeromatic Maya menjadi salah satu pilihan wajib bagi Anda dalam menciptakan pakaian yang bersih setiap hari. tutup Santo. RLS
ARTASARI TRANSPORT Menyewakan Mobil Vellfire
Fortuner
Elf Include BBM + driver 12 jam / hari 237/VII/IGR
Inova
Hubnngi :
082237658590
836/VI/WS
MATAHARI AUTO GALERY NEW HARRIER ADV
hitam & putih
N.VELLFIREZ,ZG prem,ZG AudHtm NEW RANGE ROVER
NEW JK SPORT hitam
HUMMER H3’2001 putih
4Pintu hitam
WRANGLER SPORT’13 putih AsDK HARRIER HTM’2011 AsDK 3Camera NEW VELLFIRE GS putih & hitam NEW VW BEATLE’2013 putih AsDK 518/I/IGR
STOKIST XAMTHONE
Pusat Penjualan Produk Herbal, Dicari tersedia produk-produk herbal untuk Agen menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis : Jantung, Stroke, kangker, HIV, asam urat,Rematik ,asma, dll. Promo khusus Maret-Mei, hanya dengan 99.000 sudah bisa jadi agen. Dengan potensi penghasilan jutaan rupiah/bln, Alamat : Jln. Cok agung Tresna No. 11 Renon, Pin BB 28C73778. Tlp. 081246444265, agen Karangasem : 08214570880, Agen N.Dua : 081353215612, Agen Klungkung : 08123868908, Agen Abiansemal : 0361-8944563
Hubnngi :
(0361) 7893104
Alamat: Jl. Bypass Ngurah Rai no. 18, Tohpati-Denpasar 555/II/WS
419/XI/AGN
517/I/IGR
519/I/TTV
229/VII/IGR
227/VI/FB/AG
018/I/FB/KTR
830/VI/BLAS
166/VI/FB/IGR
453/XII/AGN
Layouter: Wiadnyana
EKONOMI
10
FAJA R BALI
Kamis, 3 Juli 2014, Tahun XIV
Hanya 54 Persen Simpanan di Bank yang Dijamin LPS JAKARTA-Fajar Bali Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa jumlah simpanan, baik deposito, giro, dan tabungan yang dijamin pada Mei 2014 mengalami pertumbuhan dibanding April 2014. Simpanan yang dijamin pada Mei lalu mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen secara MoM. “Simpanan yang dijamin oleh LPS meningkat sebesar Rp 7.204,07 miliar (0,35 persen, MoM),” kata Samsu Adi Nugroho, Sekretaris LPS, Rabu (2/7). Saat ini jumlah simpanan yang dijamin mencapai Rp 2.090,06 triliun. Jumlah ini merupakan 54,68 persen dari seluruh total simpanan di bank umum pada Mei 2014. Total simpanan yang dijamin tersebut terdiri dari simpanan sampai dengan Rp 2 miliar sebesar Rp 1.716,87 triliun. Jumlah ini merupakan 44,91 persen dari total simpanan. Sedangkan simpanan di atas Rp 2 miliar sebesar Rp 373,19 triliun. Jumlah tersebut merupakan 9,76 persen dari total simpanan di bank umum. Adapun jumlah rekening yang dijamin dengan nominal sampai dengan Rp 2 Miliar mengalami peningkatan sebesar 515.091 rekening atau 0,34 persen secara MoM. “Totalnya mencapai 150.900.793 rekening, atau mencakup 99,88 persen dari seluruh rekening,” kata Samsu. AH
FB/IST
Masalah ketenagakerjaan di Bali masih perlu mendapat perhatian. Salah satunya jaminan kesehatan yang ternyata belum semua pekerja terlindungi BPJS.
Di Bali, Ribuan Tenaga Kerja Belum Terdaftar di BPJS Jelang diberlakukan penuh pada 2015 mendatang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Provinsi Bali mencatat, masih banyak tenaga kerja maupun perusahaan yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS. Hingga April 2014, kepesertaan yang baru mendaftar yaitu sebanyak 197 perusahaan dengan jumlah 20.177 tenaga kerja.
“Masih banyak perusahaan dan tenaga kerja di Bali yang belum tergabung dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sudibyo saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Untuk mensiasati hal ini kata Sudibyo, saat ini pihaknya tengah mengintensifkan komunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Provinsi Bali serta Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah (DJP Kanwil) Bali. Saat disinggung mengenai sanksi yang diberikan kepada perusahaan ‘mbalelo’ tersebut Sudibyo menyebutkan bahwa, sesuai Undang Undang (UU) Nomer 24 Tahun 2011 Pasal 55 yang mengamanatkan pemberian hukuman berupa kurungan penjara selama 8 tahun atau denda sebanyak Rp 1 miliar. Selain itu tambahnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomer 86 Tahun 2003 juga ada pengenaan sanksi bagi pengusaha yang membandel berupa tidak mendapatkan pelayanan publik seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin memperkejakan tenaga kerja asing hingga penolakan pengurusan izin usaha lainnya. Sudibyo membeberkan,
terlepas dari sanksi yang ada tersebut pihaknya ingin memberikan pelayanan kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Sistem Pembayaran Elektronik (EPS) yang dapat dilakukan di beberapa bank BUMN. Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Bali I Gusti Agung Ngurah menyampaikan bahwa, pihaknya akan melakukan sosialisasi secara bertahap. Mengingat, dalam aturan perundang - undangan yang ada disebutkan, bukan hanya bagi tenaga kerja swasta tetapi juga untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Khusus untuk pengusaha swasta terang Ngurah, pihaknya akan memberikan pemahaman yang realistis utamanya terkait konsekuensi bagi perusahaan dan pengusaha yang tidak mendaftarkan diri dalam
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT), surat gugatan tersebut sudah diterimanya kemarin. Dalam gugatannya, Newmont menjelaskan keberadaan aturan pelarangan impor mineral mentah telah merugikan dirinya. Selain itu, kebijakan larangan ekspor mineral tersebut tidak sesuai dengan Kontrak Karya (KK) dan perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Belanda. Namun CT menilai, langkah Newm o n t mengajukan gugatan menunjukan tidak adanya itikad Chairul Tanjung b a i k
dari perusahaan tambang tembaga itu. Ia beralasan, saat ini antara pemerintah Indonesia dengan Newmont masih dilakukan negosiasi terkait pelaksanaan aturan pelarangan impor mineral mentah tersebut. â??Kita sedang berunding, tiba-tiba mereka mengajukan surat itu, itu kan tidak baik,â? ujar CT, rabu (2/7) di Istana Negara, Jakarta. CT juga mengaku kecewa, karena pada dasarnya pemerintah akan memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berinvestasi di Indonesia, termasuk Newmont, agar bisa melakukan aktivitas investasinya dengan baik. Meski demikian, pemerintah mengaku meski adanya gugatan arbitrase yang diajukan, negosiasi yang sedang berlangsung tetap akan dilakukan. Dalam gugatan arbitrase yang diajukan kepada the International Center for the Settlement of Investment Disputes, Newmont dan NTPBV menyatakan maksudnya untuk memperoleh putusan sela yang mengizinkan
Newmont untuk dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga agar kegiatan tambang Batu Hijau dapat dioperasikan kembali. Tambang tembaga dan emas Batu Hijau saat ini berada dalam tahap perawatan dan pemeliharaan seiring terus dilakukannya upaya penyelesaian masalah ekspor. Perusahaan tetap melakukan kegiatan pengendalian yang sesuai guna memastikan keamanan dan keselamatan manusia, sumber daya air, dan lingkungan hidup. Nemont juga akan tetap menjual konsentrat tembaga yang berasal dari fasilitas penyimpanan di Batu Hijau ke PT Smelting di Gresik, Indonesia hingga akhir tahun 2014, dengan jumlah pengiriman sebanyak 58.400 ton sampai akhir tahun. Namun, PT Smelting memiliki keterbatasan daya tampung dan tidak dapat membeli konsentrat tembaga Newmont dalam jumlah mencukupi yang memungkinkan tambang Batu Hijau dapat kembali beroperasi secara normal. KP
DENPASAR-Fajar Bali Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali I Sudibyo Wisnubroto mengungkapkan, jumlah keseluruhan anggota BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4.260 perusahaan dengan 187.187 tenaga kerja. Angka ini lanjutnya diluar ekspektasi atau target BPJS Ketenagakerjaan.
keanggotaan BPJS. “Selain sanksi pidana dan administratif, beban pengobatan tentu menjadi tanggung jawab penuh. Jika dalam menjalankan tugas, tenaga kerja mengalami musibah,” ucapnya. RL
OJK Biayai Sepenuhnya Training Guru Ekonomi
JAKARTA-Fajar Bali Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim menyatakan, biaya traning para guru ekonomi berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Musliar, pihaknya tidak mengeluarkan dana seperserpun untuk mendidik guru ekonomi yang akan mengajarkan materi OJK. “Ini kan biayanya dari OJK semuanya. Dari kita tidak ada,” ujar Musliar usai Training of Trainers di Jakarta, Rabu (2/7). Musliar mengatakan, pesan materi OJK yang akan menjadi bahan ajar ke siswa SMA, merujuk ke kurikulum 2013. “Guru ekonomi mengikuti Training of Trainers. Kami sampaikan penghargaan ke OJK yang menyelenggarakan. Ternyata kurikulum 2013, muatannya bisa disesuaikan materi OJK. Ini rancangan luar biasa,” imbuhnya. Selain itu, Musliar menjanjikan buku ajar tentang OJK tidak akan terlambat ke sekolah pilihan sebagai uji coba materi OJK. “Kita memilih Kabupaten kota yang bisa dijangkau karena pernah ada musibah UN tahun lalu,” tambahnya. INC
Pemerintah Telah Terima Gugatan Arbitrase Newmont
JAKARTA-Fajar Bali Pemerintah mengaku sudah menerima surat gugatan di badan arbitrase dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa tenggara Partership B.V. (NTPBV). Menurut
FB/IST
Inflasi Berpotensi Terus Naik JAKARTA-Fajar Bali Bank Indonesia (BI) menyebutkan, pergerakan inflasi pada bulan Juni masih sesuai ekspektasi atau harapan pemerintah. “Secara umum, saya melihat tren inflasinya masih sesuai harapan. Kami melihatnya seperti itu dan kami yakin tetap bisa kendalikan,” kata Gubernur BI, Agus Martowardojo saat ditemui di kantor Menko Bidang Perekonomian, Rabu (2/7). Agus menjelaskan, tren pergerakan inflasi masih berpotensi terus mengalami kenaikan. Besaran inflasi ini dinilai masih bisa menembus ke level 4,5 plus minus 1% “Namun pergerakannya cenderung ke atas. Saya katakan ada sedikit potensi
naik,” terangnya. Dengan tren pergerakan inflasi ini, Agus mengharapakan, pengendalian inflasi di seluruh daerah harus terus diperhatikan. Apalagi saat ini, Indonesia tengah memasuki momen Ramadhan dan Idul Fitri yang kontribusi inflasi banyak disebabkan dari komoditas makanan dan penaikan harga pada fasilitas umum untuk masyarakat. “Kita masuki Ramadhan dan Idul Fitri. Ada risiko di makanan, persoalan harga. Ada juga tarif angkutan udara dan implikasi pemotongan anggaran yang memengaruhi dan menekan berbagai beban fasilitas umum pemerintah yang disediakan untuk masyarakat,” tambahnya. INC
779/V/BLAS
Layouter: Zohra
NASIONAL 11 Kubu Prabowo-Hatta DKI Tambah Modal Dasar Berharap Pada “SBY Effect” 2 BUMD Rp 2 Triliun
FAJA R BALI
Kamis, 3 Juli 2014, Tahun XIV
JAKARTA-Fajar Bali DPRD DKI Jakarta mengesahkan dua peraturan daerah (perda) jelang akhir masa jabatannya. Pertama, Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya. Kedua, Perda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana yang memimp in p a r i p u r n a i t u m e nya t a k a n p e n g e s a h a n perda itu telah disetujui sebagian besar anggota dewan. “ D a ri j um la h 92 a ng g o ta
dewan, sebanyak 55 anggota menghadiri paripurna ini dan menyetujui pengesahan Perda. Sehingga pengambilan keputusan ini sah,” kata pria yang akrab disapa Sani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/7). Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta Bimo Hastoro mengatakan, dalam Perda PD Pembangunan Sarana Jaya, modal dasarnya ditingkatkan sebesar Rp 200 miliar menjadi Rp 2 triliun. Pemprov DKI, kata dia, menganggap modal dasar awal sudah tidak mencukupi untuk pengembangan usaha. Penambahan modal dasar ini, lanjut dia, akan digunakan
untuk pengembangan proyek, seperti Sentra Primer Tanah Abang dan proyek Lebak Bulus. Setiap tahunnya, kata Bimo, PD Pembangunan Sarana Jaya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2011, BUMD itu menyumbang PAD sebesar Rp 6 miliar. Kemudian, di tahun 2012 naik menjadi Rp 11 miliar. “Tahun 2013, PAD naik jadi Rp 12 miliar dan tahun ini diperkirakan mencapai Rp 16 miliar lebih,” kata politisi PDIPerjuangan itu. Kemudian, DKI juga menambah modal dasar kepada PD PAL Jaya. Semula, modal dasarnya sebesar Rp 200 mil-
iar meningkat menjadi Rp 2,9 triliun. Adapun tujuan penambahan modal bagi PD PAL Jaya adalah untuk mewujudkan program kerja jangka panjang dan rencana induk pengelolaan air limbah di zona nol sistem Casablanca. Selanjutnya penambahan alat produksi, serta rencana pengembangan zona satu dan tahap dua yang meliputi pengembangan Gatot Subroto sisi utara-selatan, pengembangan pipa Sudirman, pengembangan pipa Kuningan sisi barat, pengembangan pipa Senayan-Asia Afrika, pengembangan SCBD, dan pengembangan Patra Kuningan. KP
DARI HALAMAN 1
seperti itu harus dipikirkan. “Tanah laba pura ataupun ayahan desa tidak boleh diambil oleh negara. Persoalannya kalau ini (desa adat dan dinas) mau disatukan, bagaimana dengan itu?” tanyanya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Selain permasalahan itu, Mantan Hakim MK ini mengatakan masih ada permasalahan lain menanti. Yakni, terkait keotonomian desa. Dirinya mengungkapkan, selama ini desa adat menanggungi setiap persinggungan yang terjadi antara persoalan adat dengan agama. Terkadang desa adat juga menjadi alternatif, ketika instansi formal tidak mampu menyelesaikan sengketa adat. Nah, jika suatu hari nanti terjadi persoalan yang berkaitan dengan agama, apakah negara boleh ikut campur. Hal inilah seharusnya turut dijadikan pertimbangan sebelum menentukan pilihan. “Tatkala permasalahan bersinggungan dengan agama, bolehkan ne-
gara nanti ikut campur? Nanti kita tidak diberi izin macaru misalnya. Kalau disatukan (desa adat dan dinas) akan ada beberapa risiko,” tegasnya. Tak hanya persoalan yang menyangkut dengan urusan negara, di dalam desa adat pun ada beberapa persoalan yang harus diluruskan. Apalagi, desa adat di Bali yang terkenal dengan aturan dan sistemnya yang rumit. Ia mengungkapkan, di dalam satu desa adat, terkadang membawahkan beberapa desa dinas, sebaliknya ada pula yang satu desa dinas di dalamnya terdapat beberapa desa adat. Variasi yang lain, ada satu desa adat yang membawahkan beberapa banjar. Namun, banjar-banjar itu tersebar di beberapa kabupaten. “Bagaimana mengatur itu? Ini persoalan yang harus dipecahkan dulu. Kalau sudah diselesaikan masalah itu, baru pilihannya kita hitung yang mana?” imbuh Dewa Palguna.
Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa UU Desa ini tidak ada kaitannya dengan upaya untuk melemahkan desa adat di Bali. Hanya saja, ketika UU ini disusun, tidak banyak yang tahu dan paham kondisi di Bali. Sayangnya, anggota dewan dapil Bali di Senayan juga dinilai irit bicara. Sehingga, UU yang maksudnya membantu dan baik, justru menimbulkan polemik di Bali. Apalagi, upaya yudicial review juga tidak akan banyak membantu. Lantaran Mahkamah Konstitusi hanya akan memberikan penafsiran tanpa mengubah norma. Atas pertimbanganpertimbangan itulah, dirinya berharap tokoh-tokoh Bali tidak tergesa-gesa menentukan pilihan. Bukan solusi atau pilihan yang harus dicari, melainkan memperjelas duduk permasalahan. Dengan sosialisasi yang intens, ia yakin masyarakat akan tahu permasalahan sebenarnya, serta mampu menentukan pilihan. W-019
MUDP Diminta Tak Tergesa-gesa ini desa adat adalah alternatif penyelesaian masalah-masalah yang tak bisa dituntaskan secara kedinasan. Tak hanya itu, kinerja wakil rakyat dapil Bali juga disayangkan, lantaran irit bicara hingga lahir sebuah UU yang berpotensi memicu polemik. Pengajar hukum, Dewa Palguna mengungkapkan pemberlakukan UU Desa di Bali bukanlah hal yang sederhana. Demikian juga dengan pilihan untuk menyatukan desa adat dengan desa dinas. Menurutnya, UU ini seharusnya mengatur desa dalam pengertian sebagai bagian dari pemerintahan. Sebab, jika yang dimaksud adalah desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, UU dikatakan tidak bisa turut campur. Demikian juga dengan aset-aset milik desa adat, seperti tanah laba dan ayahan pura yang tidak tersentuh oleh UU. Nah, jika Bali memilih mengesubkan desa dinas di dalam desa adat, maka hal-hal
Dukung Jokowi, Kader Demokrat akan Diberi Sanksi DARI HALAMAN 1 teguran,” kata ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat Bali, Made Mudarta di Denpasar, Rabu (2/7). Mudarta mengatakan, kader partai Demokrat yang membelot ke pasangan Jokowi-JK akan dicatat oleh Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat. Kader pembelot itu, jelas politisi asal Jembrana ini, akan dinilai loyalitasnya kepada partai Demokrat oleh Dewan Kehormatan. Sikap tegas partai Demokrat itu, tambah Mudarta, akan diperlakukan sama terhadap kader Demokrat di Bali yang mendukung Jokowi-JK, termasuk kader Demokrat yang mendeklarasikan komunitas PD (Pilih Dua) mendukung Jokowi-JK yang dideklarasikan pada Minggu (29/6) lalu. “Bentuk sanksinya itu kewenangan Dewan Kehormatan Partai Demokrat dengan memperhatikan derajat pelanggaran mereka (kad-
er pembelot),” ujar Mudarta. Dijelaskan Mudarta, Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memutuskan sikap partai Demokrat untuk mendukung pasangan nomor urut 1. Pilihan Partai Demokrat itu, kata Mudarta, setelah menerima aspirasi DPD dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) partai Demokrat seluruh Indonesia. Menurut Mudarta, karena sudah menjadi sikap resmi partai, maka seluruh kader Partai Demokrat harus tunduk pada keputusan itu. “Wajib hukumnya semua kader Demokrat di seluruh Indonesia termasuk di Bali untuk mendukung Prabowo-Hatta,” tegasnya. Ditambahkan Mudarta, selain adanya aspirasi dari DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia, pilihan mendukung Prabowo-Hatta itu juga karena adanya potensi besar pasangan Prabowo-Hatta akan meme-
nangkan pertarungan head to head dengan pasangan JokowiJK pada 9 Juli mendatang sebagaimana terungkap dalam hasil survei belakangan ini. “Hasil survei memperlihatkan trend suara Prabowo terus naik, sementara Jokowi terus turun. Salah satu faktornya, hasil debat cawapres beberapa hari lalu, Hatta menang telak, sehingga swing voter (calon pemilih yang belum menentukan pilihan) mulai berkurang dari 11 persen,” ungkap Mudarta. Pada kesempatan itu, Mudarta juga menanggapi pernyataan anggota komunitas PD, Gede Pasek Suardika, usai deklarasi dukungan kepada Jokowi-JK pada hari Minggu lalu, yang menyebutkan pilihan rasional kader Demokrat harus mendukung Jokowi-JK karena Tagline “Indonesia Bangkit” dan pernyataan kebocoran anggaran oleh Prabowo, itu menampar pemerintahan SBY. Menurut Mudarta, tagline itu
bukan berarti Indonesia selama pemerintahan SBY berada dalam keterpurukan. Namun Indonesia perlu terus bangkit menuju kejayaannya. Tagline itu, kata Mudarta, memberi harapan perubahan bagi Indonesia. Mudarta juga menyindir tagline “Indonesia Hebat” yang diusung Jokowi-JK, sebab dianggap tidak realistis. “Indonesia Hebat itu berarti semua rakyat Indonesia sejahtera. Semua warga di RT, di desa-desa semuanya sejahtera. Tapi itu mustahil,” katanya. Lebih Lanjut, Mudarta menilai, komunitas PD yang digalang kader Demokrat yang membelot itu tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap hasil Pilpres mendatang, sebab mereka tidak memiliki jaringan yang luas. “Partai Demokrat sudah memiliki jaringan yang jelas sampai tingkat bawah. Itu (Komunitas PD) tidak efektif. Koefisiennya kecil,” pungkas Mudarta. R-002
tersebut, Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta yang turut hadir bertekad untuk menangani dengan serius. Utamanya, masalah alih fungsi lahan yang katanya sudah tidak bisa didiamkan lagi. Ia mengakui, selama ini pemerintah menghadapi banyak kendala untuk mempertahankan lahan sawah. Apalagi, jika masyarakat meminta ganti rugi atas lahan yang dimilikinya. “Masalah alih fungsi lahan juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat pemilik lahan. Hingga akhirnya pemerintah serba susah, sebab masyarakat menuntut pemerintah untuk membeli lahan tersebut. Kalau itu sampai terjadi maka pemerintah akan berat, apalagi lahan di kawasan basah,” ujar Sudikerta. Menurut Sudikerta, satu-satunya jalan untuk memperkecil peluang alih fungsi lahan di Bali adalah dengan memberikan insentif kepada para petani. Entah insentif dalam bentuk uang ataupun subsidi pajak. Khususnya subsidi pajak kepada pemilik lahan di jalur hijau. Di samping memberikan subdisi pupuk, meningkatkan kualitas benih, serta membuka peluang
pasar bagi produk pertanian lokal. “Saya harap seminar ini dapat menghasilkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh sektor pertanian. Solusi apa yang harus kita lakukan?” tanya Wagub kemarin. Wagub Sudikerta juga mengusulkan agar buah lokal dimasukkan ke dalam awig-awig desa pakraman. Perda nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan buah lokal akan diturunkan dalam bentuk awig-awig. Dengan cara demikian, diharapkan antusiasme masyarakat untuk menggunakan buah lokal semakin meningkat. Di dalam awig-awig tersebut akan dicantumkan sanksi, bagi pihak-pihak yang tidak memanfaatkan buah lokal. Entah sanksi terhadap perusahaan yang berperan sebagai distributor buah luar ataupun kepada masyarakat. Sementara, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, IB Wisnuardhana mengungkapkan alih fungsi lahan memang menjadi kendala utama pertanian di Bali. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan.
Salah satunya dengan menegakkan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lantaran di dalam Undang-undang tersebut jelas disebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi. Wisnuardhana juga mengapresiasi usulan Wagub agar memasukkan buah lokal dalam awig-awig desa pakraman. Mencantumkan proteksi buah lokal dalam awig-awig akan memberi dampak positif. Paling tidak, warga di desa pekraman akan terpacu untuk menggunakan buah lokal dalam upacara keagamaan. Guna memuluskan usulan tersebut, kemarin pihaknya juga mengundang MUDP di seluruh Bali. “Kita undang MUDP, mudahmudahan dalam awig-awignya bisa dicantumkan. Dalam upacara keagaman masyarakat mau gunakan buah lokal. Konsumen kita banyak, kalau semua mau prioritaskan gunakan buah lokal, saya rasa tidak ada masalah,” ujarnya. W-019
JAKARTA-Fajar Bali Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berharap banyak pada Partai Demokrat yang telah secara resmi memberikan dukungan. Harapan itu dibebankan pada figur Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap masih memiliki basis pemilih loyal di seluruh Indonesia. Anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Viva Yoga Mauladi menjelaskan, kehadiran SBY dalam barisan partai pendukung secara otomatis meningkatkan elektabilitas capres yang didukungnya. Ia percaya, tambahan dukungan itu bukan hanya berasal dari internal Demokrat, tetapi juga dari pendukung SBY di luar Partai Demokrat. “Dukungan Demokrat dan SBY menjadi energi tambahan, suaranya akan mengalir dari dalam dan luar Partai Demokrat,” kata Viva, Rabu (2/7), di Jakarta. Viva menjelaskan, optimismenya itu dilandasi oleh terpilihnya SBY sebagai presiden di dua periode sebelumnya. Bahkan di periode kedua, SBY terpilih dengan suara mayoritas yang jumlahnya sangat signifikan. Selain itu, ia menilai masyarakat Indonesia masih lekat dengan budaya politik patriarkal. Di mana masih banyak kelompok pemilih yang menentukan pilihannya sesuai dengan sikap figur yang dikaguminya. “Jangan remehkan SBY effect. SBY masih memiliki pesona di mata pemilihnya,” ungkap Viva. Sebelumnya, Partai Demokrat secara resmi mendukung pasangan PrabowoHatta pada Pilpres 2014. Keputusan itu diambil atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
FB/IST
Susilo Bambang Yudhoyono Secara terpisah, calon wakil presiden Jusuf Kalla yakin bahwa dukungan untuk Prabowo-Hatta bukan sikap mutlak Demokrat, terlebih sikap politik SBY. Sebagai Presiden RI, Kalla meyakini SBY dapat memosisikan diri di area yang netral. KP
Pasek: Elite dan Pendukung Demokrat Beda Pilihan DARI HALAMAN 1 intahan SBY gagal sehingga perlu bangkit. “Tagline “Indonesia Bangkit” menyiratkan bahwa pemerintahan SBY gagal dan terpuruk. Sementara tagline Jokowi-JK ‘Indonesia Hebat’ adalah bentuk pengakuan Jokowi bahwa pemerintan SBY sudah baik dan perlu ditingkatkan,” kata Pasek.
Alasan lain, kata Pasek, pernyataan Prabowo bahwa negara mengalami potential lost atau kebocoran hingga Rp1.000 triliun menunjukkan pemerintahan SBY gagal mengantisipasinya. “Padahal, di zaman SBY lah anggaran bisa mencapai Rp1.800 triliun. Pernyataan Prabowo sama artinya mengecilkan apa yang telah diraih oleh SBY selama 10 tahun,” kata dia. Selain itu, ketika SBY ber-
sama JK memerintah, SBY mengalami puncak kejayaan dan terpilih kembali menjadi presiden dengan suara 60 persen lebih. “Yang paling penting, Partai Demokrat harus bertanggung jawab dengan konvensi. Sementara pemenang konvensi PD, Dahlan Iskan mendukung Jokowi. Jadi secara logika, pemilih PD akan memilih JokowiJK,” sebut Pasek. AN
pada pihak-pihak yang peduli terhadap kesenian agar sekaa joged Pingitan bisa memiliki seperangkat gambelan gandrung. Apalagi, lanjut Widiarsa, generasi muda saat ini sudah tak banyak lagi berminat belajar gambelan ini. Jika tak ada regenerasi maka penabuh gandrung bisa punah nantinya. “Semoga Bapak Gubernur Made Mangku Pastika mendengar aspirasi kami. Kami memohon bantuan seperangkat gambelan gandrung. Gambelan ini merupakan ciri khas joged Pingitan Pengose-
kan. Gambelan gandrung yang dimiliki usianya sudah tua, sehingga tak bisa digunakan secara maksimal”, sebutnya. Dewa Widiarsa juga mengapresiasi langkah Gubernur Pastika karena telah berkomitmen menjaga dan melestarikan kebudayaan Bali selama ini lewat Pesta Kesenian Bali. Dirinya berharap agar langkah Gubernur ini diapresiasi para seniman untuk lebih gencar berkesenian. Karena seni adalah roh Bali yang sudah bergaung di dunia internasional. M-004
Itu hanya untungkan pengusaha saja,” tegas Wagub kemarin. Evaluasi awig-awig ini juga dirasa mendesak untuk dilakukan. Lantaran, bulan lalu lokalisasi Dolly di Surabaya telah resmi ditutup. Wagub Sudikerta khawatir, eks PSK Dolly akan menyerbu
Bali. Usai Pemilihan Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli mendatang, ia berkomitmen untuk fokus membahas masalah tersebut. “Karena Dolly sudah tutup, nanti imbasnya bisa ke sini (Bali). Nanti setelah tanggal 9 Juli, akan saya tindaklanjuti,” tegasnya. W-019
Berharap Seperangkat Gambelan Gandrung
DARI HALAMAN 1
terganggu. “Gambelan gandrung yang kami miliki usianya sudah tua. Gambelan ini cukup berjasa melahirkan seniman-seniman tabuh di Pengosekan. Gambelan ini juga telah memberi motivasi terhadap anak muda untuk mulai belajar menabuh”, paparnya. Namun Dewa Widiarsa pun khawatir jika kelak gambelan ini tak bisa digunakan lagi lantaran umur. Maka dari itu dirinya berharap bantuan ke-
Wagub Soroti Kafe Remang di Desa DARI HALAMAN 1 dimiskinkan. “Saya minta MUDP se-Bali memperhatikan masalah ini. Batasi pembangunan kafe, karena kafe tidak memberi keuntungan pada desa pekraman.
Selamatkan Lahan Pertanian Bali, Selamatkan Petani! DARI HALAMAN 1 restauran, jalan, serta sarana rekreasi. Sehingga diperkirakan sekitar 400 hektar luas lahan pertanian menyusut tiap tahunnya. Data itu tentu meyakinkan banyak pihak, bahwa sektor pertanian dan pariwisata sangat berkaitan. Bahkan disebutkan bahwa periwisata Bali merupakan pariwisata budaya. Tetapi sinergi pertanian dan pariwisata di Bali dinilai sebatas retorika. Sehingga menimbulkan kesan, pertanian cenderung hanya dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata, tanpa manfaat langsung yang dapat dinikmati oleh petani. Selain permasalahan dengan sektor pariwisata, sektor pertanian Bali juga masih dibelit sejumlah kendala. Di antaranya, rendahnya kemampuan SDM petani, lemahnya manajemen usaha dan etika bisnis kelompok tani. Kemampuan akses teknologi dan informasi lemah, serta akses petani terhadap sumber permodalan yang masih minim. Menyikapi permasalahan
026/VI/FB/MHM
Layouter: dejerie
POLITIK
12
FAJA R BALI
Kamis, 3 Juli 2014, Tahun XIV
Menko Polhukam: Jelang Pilpres, Masyarakat Parlemen Jangan Terpancing Upaya Adu Domba Menuju
Kubu Jokowi-JK di Bangli Tak Hadiri Kesepakatan Damai
BANGLI-Fajar Bali Tim pemenangan Jokowi-JK di Bangli tidak hadir dalam acara penandatanganan kesepakatan Pilpres damai, di Mapolsek, Bangli, Rabu (2/7). Sementara dari Kubu PrabowoHatta dihadiri I Wayan Jamin (politisi partai Gerindra).Namun demikian memori kesepakatan damai tetap dilakukan penandatanganan dari Kubu Prabowo -Hatta dan Camat Bangli, serta Kapolsek Bangli Kompol I Made Oka, SH. Kapolsek Bangli, Kompol I Made Oka, SH ketika usai penandatangan memori kesepakatan damai tersebut mengatakan, sesungguhnya pihak tim pemenangan Jokowi-JK sudah diundang secara resmi melalui surat, untuk hadir hari Rabu (2/7), dengan agenda penandatangan kesepakatan Pilpres damai. Tanpa menyebutkan kapan surat undangan dilayangkan, dia mengatakan yang diundang adalah dari pihak tim pemenangan Capres-Cawapres Jokowi-JK dan tim pemenangan PrabowoHatta serta pihak berkompeten lainnya. Dijelaskan dari tim pemenangan Prabowo-Hatta sudah ada yang mewakilinya yakni I Wayan Jamin. Namun dari pihak tim pemenangan Jokowi-JK tak ada yang hadir. Ditanya soal konskuensi atas tidak ditandatanganinya kesepakatan damai tersebut oleh kubu Jokowi-JK, Kapolsek mengatakan pihaknya tetap bakal berupaya untuk mendapatkan tanda tangan dari kubu yang bersangkutan, dengan harapan Pilpres damai bisa terwujud di Bangli. “Kita tetap bakal jemput bola ke sekretariat pemenangan Jokowi-JK untuk mencari tanda tangan tersebut,” ujar Kapolsek sembari menambahkan ketidakhadiran tim Jokowi-JK tidak ada pemberitahuan, pun setelah dihubungi via ponsel, tim mengaku bakal hadir menyusul. Kapolsek berharap Pilpres di Bangli dapat berjalan lancar, aman dan tertib.Untuk hal tersebut perlu dibuatkan kesepakatan damai antar kedua kubu, agar pihak yang bertanda tangan lebih merasa ada tanggungjawab moral dalam pelaksanaan Pilpres 9 Juli nanti. W-002
Istana Didesak Pecat Setyardi
Setyardi Budiono
FB/IST
JAKARTA-Fajar Bali Ketua Gerakan Kebangsaan Ananda Mustadjab Latif mengatakan, kehadiran beberapa ormas ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk melakukan dengar pendapat dengan petinggi Bareskrim Polri. Dalam pertemuan tersebut, kata Ananda, mereka merekomendasikan Polri agar mendesak Istana untuk memecat Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono. Untuk diketahui, Setiyardi merupakan deputi staf khusus kepresidenan bidang pembangunan dae-
rah dan otonomi daerah. “Justru ini kita mau bicarakan agar segera dipecat. Kan dikatakan asisten staf istana tapi kok tidak dipecat?” ujar Ananda di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (2/7). Ananda menduga adanya keterlibatan pendiri salah satu portal berita Muchlis Hasyim dan pengusaha minyak Muhammad Reza Chalid sebagai penyandang dana Obor Rakyat. Ia menambahkan, Reza merupakan teman dekat calon wakil presiden Hatta Rajasa yang berbesan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. “Apakah ada kaitan konspirasi politik, ini kan di sebelah sana ada besan. Kita mau tahu kejelasannya bagaimana,” ujarnya. Ananda berharap Polri dapat menindak tegas oknumoknum yang terkait dengan Obor Rakyat sebelum pemilu presiden 9 Juli mendatang. “Kita lihat proses yang dilakukan Polri sudah baik tapi kita hanya ingin dipercepat. Persoalannya kini tinggal tunggu saksi ahli. Ini kan tidak perlu proses yang lama,” pungkasnya. KP
JAKARTA-Fajar Bali “Di tengah kebebasan dan euforia menggunakan hak bersuara, masyarakat diminta tidak mudah terpancing isu-isu yang cenderung mengadu domba, isu yang men-
gajak tindakan kekerasan atau isu yang mengandung perbuatan melawan hukum,” ujar Djoko usai melakukan ra p a t ko o rd i n a s i d e n ga n aparat keamanan mulai dari Polri, TNI, dan Badan Inteli-
FB/IST
FB/BUDIASA
AMLAPURA-Fajar Bali Sebagai salah satu daerah yang terbilang banyak memiliki lahan kritis yang tidak produktif, diperlukan sebuah inovasi untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan produktivitasnya. Salah satunya dengan mendorong ekonomi kreatif, sebagai salah satu terobosan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itulah salah satu yang nantinya akan I Gede Putu Sudita diperjuangkan oleh salah seorang Calon Legislatif (Caleg) terpilih pada Pileg 9 April 2014 lalu, I Gede Putu Sugita. Menurutnya, Kabupaten Karangasem pada umumnya, dan Kecamatan Abang khususnya, memiliki permasalahan klasik yang terjadi setiap tahun. Salah satunya adalah kurangnya air saat musim kemarau yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. “Kecamatan Abang kan masalahnya tiap tahun hanya masalah air saja, sehingga pemerintah perlu didorong lagi untuk mengatasi persoalan tersebut,” ujarnya, Minggu (25/5) kemarin. Selain itu, Pria kelahiran Kaang-kaang, Desa Kertamandala,Kecamatan Abang, 8 Juni 1970 ini juga mengaku, prioritas perjuangannya di DPRD nanti lebih banyak untuk mengatasi persoalan-persoalan kerakyatan. Bahkan, Sudita yang juga memiliki usaha di bidang ekonomi kerakyatan ini pun akan tetap memprioritaskan dan mendorong ekonomi kerakyatan untuk bisa tumbuh dan berkembang lebih baik, terutama di bidang industri rumah tangga. “Di Kecamatan Abang ada pengrajin bambu, garmen juga ada, nah itulah yang didorong lagi,” ujar bapak dua anak ini. Sugita mengaku, usahanya di bidang industri rumahan tersebut memiliki andil yang cukup besar untuk mengantarkan dirinya lolos menuju DPRD Karangasem. Dengan berkecimpung di dunia garmen, masyarakat pun menjadi tahu kiprahnya selama ini. Apalagi dia sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, khususnya keterampilan menjahit. “Modal saya kan cuma kedekatan dengan masyarakat, karena usaha saya bergelut di bidang garmen,” ungkapnya lagi. W-016
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta agar masyarakat tidak mudah terpancing provokasi dan upaya adu domba menjelang pelaksanaan pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang. Masyarakat diminta tetap tenang dan melaporkan kepada pihak berwajib setiap ada dugaan pelanggaran yang terjadi.
Menko Polhukam Djoko Suyanto
jen Negara (BIN) di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (2/7).
Djoko berharap agar masyarakat bisa menyeleksi terlebih dulu berita-berita yang beredar. Apabila ada a n c a m a n a t a u p u n t e ro r hingga praktik politik, Djoko meminta masyarakat tidak segan melapor ke kepolisian. “Upaya money politics biasanya terjadi menjelang pencoblosan,” ujarnya. Selain itu, Djoko men gungkapkan pemerintah mengingatkan agar TNI dan Polri menjaga netralitasnya. Tim sukses kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pun d i h a ra p k a n b i s a b e ke r j a sama dengan aparat untuk
mengawal situasi pasca pencoblosan. “Proses transisi demokrasi tidak hanya kita jaga keamanan tapi kita harus tingkatkan kualitasnya,” kata Djoko. Apabila di setiap kubu pasangan calon merasa tidak puas dengan hasil pemilihan presiden nantinya, Djoko mengingatkan agar mereka melancarkan aksi protesnya kepada lembaga yang berwenang. Terakhir, tambah Menko Polhukam, pemerintah meminta semua pihak menghindari tindakan anarkis karena hanya akan merusak proses pemilu dan mencederai demokrasi. KP
Tekan Angka Golput, KPU Buleleng Sosialisasi ke Pasar KPU Denpasar Gandeng Seniman Bondres dan Musisi
KPU Buleleng melakukan sosialisasi ke Pasar Anyar Singaraja
SINGARAJA–Fajar Bali Berbagai upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng guna menekan angka golput dalam pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. Salah satunya dengan menggencarkan sosialisasi Pilpres kepada masyarakat, seperti yang dilakukan Rabu (2/7) kemarin. KPU Buleleng menyosialisasikan tahapan Pilpres dengan menyasar sejumlah pasar di Kabupaten Buleleng seperti Pasar Seririt, Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar Singaraja. Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan, sosialisasi yang dilakukan KPU Buleleng merupakan bagian dari tahapan Pilpres 2014. Sosialisasi sengaja dilakukan di pasar-pasar, mengingat pasar merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat.
Sehingga banyak orang, baik itu pembeli maupun penjual, yang menjadi target sasaran.”Ketiga pasar itu kan aktivitas masyarakatnya cukup tinggi. Jadi sangat mungkin kami bisa menemui masyarakat yang tidak dapat kami temui saat ada sosialisasi di desa-desa,”ujar Suardana, Rabu kemarin. Dalam sosialisasi tersebut, KPU Buleleng menggandeng Si Kora yang merupakan maskot dari Pemilu 2014. Selain itu, Komisioner Divisi Sosialiasi Pendidikan Pemilih, Gede Sutrawan, terus memberikan sosialisasi melalui pengeras suara. Sementara sejumlah staf membagikan selebaran yang berisi ajakan memilih dan tata cara menyalurkan hak pilih.”Kami ingin masyarakat itu ingat kalau tanggal 9 Juli itu untuk pemilihan presiden, dan masyarakat mau meluangkan
FB/AGUS
waktunya menyalurkan hak pilih mereka ke TPS,” harapnya. Sementara itu, KPU Kota Denpasar dalam menyosialisasikan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 akan menggandeng seniman bonders dan musisi. Sosialisasi dikemas dalam bentuk pentas budaya yang puncaknya akan dilaksanakan pada Minggu (6/7) di Lapangan Puputan Badung mulai pukul 17. 00 wita. Pentas Budaya ini akan dimeriahkan Band Nanoe Biroe serta kelompok Bondres Canging Mas. Ketua KPU Kota Denpasar, I Gede John Darmawan, mengakui, pentas budaya dimaksudkan untuk menghibur sekaligus mengajak masyarakat Kota Denpasar yang memiliki hak pilih datang ke TPS tanggal 9 Juli 2014. Pentas budaya ini juga sebagai ajang pendidikan politik
Tantowi: Kita Ambil yang Baik dari Orde Baru
JAKARTA-Fajar Bali Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, menyayangkan pernyataan Guruh Soekarno Putra yang menyatakan bahwa rezim Orde Baru akan bangkit jika Prabowo-Hatta menang pada Pilpres 2014. Menurut Tantowi, Prabowo-Hatta hanya akan mengambil sisi baik dari Orde Baru dalam pemerintahan Prabowo jika terpilih nanti. “Kita tidak akan mengambil itu (kebijakan Orde Baru) secara utuh. Orba itu kan ada unggulannya, seperti swasembada beras, swasembada energi, program Keluarga Berencana,” ujar Tantowi ditemui di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Rabu (2/7). Tantowi membenarkan bahwa salah satu ciri khas zaman Orba adalah militerisme. Na-
mun, kata Tantowi, untuk saat ini sistem itu sudah tidak cocok lagi diterapkan. “Masyarakat kita masyarakat sipil. Menteri juga banyak yang sipil, jadi sudah tidak cocok lagi,” katanya. Karena itu, Tantowi me-
JAKARTA-Fajar Bali Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menganggap dukungan kader Demokrat kepada pasangan capres nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan memberi banyak pengaruh. Menurut Ramadhan, dukungan resmi Demokrat kepada Prabowo-Hatta justru lebih berpengaruh dalam mengalokasikan kekuatan suara yang berjumlah 10,19 persen suara nasional. “Kader ataupun peserta konvensi membelot ke kubu sebelah saya rasa tidak akan
berpengaruh. Pengaruh ke keluarga dan teman-temannya mungkin, kalau menyeluruh saya rasa enggak,” kata Ramadhan di Rumah Polonia Jakarta Timur, Rabu (2/7). Ramadhan menyebutkan hal ini menanggapi kabar bahwa anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, yang baru saja mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-JK pada Selasa (1/7). Hayono mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-JK atas nama pribadi karena tertarik dengan program pasangan nomor urut dua tersebut.
FB/IST
Perjuangkan Ekonomi Kreatif
Spanduk bergambar mantan Presiden Soeharto terpasang di posko Djoko Santoso Center 328 di Jakarta Pusat, saat deklarasi mendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa di Jakarta Pusat, Senin (2/6/2014).
nyayangkan pernyataan Guruh dalam sejumlah kampanyenya yang menyatakan rezim Orba akan bangkit melalui Prabowo. “Gimana Mas Guruh sebagai anggota parlemen kok tidak mengerti?” pungkasnya. KP
rakyat menuju pemilu yang sehat dan berkualitas. “Pentas budaya ini adalah puncak dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Denpasar yang dirangkai dalam beberapa kegiatan,” ungkap John Darmawan, Rabu (2/7). Serangkaian kegiatan sosialisasi Pilpres, lanjut John, KPU Kota Denpasar telah melakukan pemasangan spanduk ajakan memilih di masing-masing kantor desa/kelurahan dan masingmasing kantor kecamatan serta baliho di masing-masing kecamatan. Sosialisasi tatap muka juga dilaksanakan pada tingkatan desa/kelurahan dan tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh masing-masing PPS dan PPK setempat. Sosialisasi melalui media elektronik telah dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Radio Pemerintah Kota Denpasar, Radio Republik Indonesia dan berapa radio swasta untuk menyiarkan jinggle pemilu, mars pemilu dan spot iklan pemilu. Wawancara interaktif dengan pendengar radio juga dilaksanakan secara simultan dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat terutama bagi pemilih pemula. Sosialisasi tatap muka juga dilaksanakan di pasar-pasar dengan menggandeng seniman Bondres Ayu Mainah berkolaborasi dengan Nonoe Biroe. KPU Kota Denpasar bersama para seniman ini akan menghibur para pengunjung pasar dan para pedagang pasar serta para buruh angkut (tukang suun) sekaligus sosialisasi Pemilu Presiden 2014. Jadwal ke pasar-pasar ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2014 mulai jam 5 pagi di Pasar Agung Peninjoan Jl. Padma Denpasar Utara, kemudian sore hari jam
15:00 dilaksanakan di Pasar Badung Jl.Gajah Mada. Tanggal 3 Juli 2014 jam 5 pagi akan dilaksanakan di Pasar Kreneng Jl. Kamboja Denpasar. Menurut John, pasar dijadikan sasaran sosialisasi karena pasar tempat berkumpulnya para pemilih terutama ibu-ibu baik dari pengunjung maupun para pekerja pasar. Diharapkan ibu-ibu ini dapat memberi pendidikan politik kepada anakanaknya di rumah dan masyarakat di sekitar rumah mereka masing-masing. Kemudian lanjut dia, pada tanggal 6 Juli 2014 jam 6 pagi sosialisasi dilaksanakan di Lapangan Renon depan Monumen Bajra Sandhi saat Car Free Day. Momen Car Free Day dimanfaatkan karena pada saat itu banyak sekali masyarakat berkumpul dengan berbagai aktivitas dan dari berbagai segmen yang ada. “Dengan berbagai upaya yang telah diprogramkan kita harapkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Denpasar dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meningkat dari partisipasi Pemilu Legislatif 2014 beberapa bulan lalu. Target partisipasi pemilih kita mencapai 75%, semoga kualitas pemilih kita juga meningkat sehingga pemilu yang sehat dan berkualitas yang menjadi harapan kita dapat tercapai,” harap John Darmawan. Menyinggung kesiapan penyelenggaraan Pilpres, John mengaku saat ini pihaknya sedang mempersiapkan distribusi logistik yang rencananya akan didistribusikan ke tingkat PPK dan PPS pada tanggal 4 dan 5 Juli . “Logistik harus sudah sampai di tingkat KPPS pada H-1. Kesiapan logistik secara umum sudah terpenuhi,” tandas Gede John Darmawan. W-008/R-004
Kalla: Elektabilitas Prabowo Naik, tetapi Sekarang Sudah Stop
JAKARTA-Fajar Bali Calon wakil presiden Jusuf Kalla tak ingin berlebihan menanggapi hasil survei yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengalami kenaikan elektabilitas. Kalla yakin bahwa pihaknya akan menang dalam Pemilu Presiden 2014. Kalla mengaku sempat memonitor hasil survei dari beberapa lembaga. Ia melihat ada kenaikan elektabilitas untuk Prabowo-Hatta, tetapi angkanya FB/IST Jusuf Kalla tetap ada di bawah elektabilitas Jokowi-Kalla. “Prabowo naik, tetapi sekarang sudah stop. Semua kan tergantung penilaian masyarakat, di atas memang kalah, tetapi kekuatan kita ada di bawah,” kata Kalla di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (2/7). Menurut Kalla, tak akan menjadi persoalan jika elektabilitas Prabowo terus membuntuti. Bagi Kalla, yang terpenting adalah terus bekerja optimal untuk mengunci dukungan publik yang menjadi pemilih sah. “Perbedaan elektabilitas bukan soal, yang jelas kita harus menang. Berbeda satu persen, menang tipis, enggak apa-apa, yang penting menang,” pungkas Ketua Umum PMI itu. KP
Kader Demokrat yang Membelot Diprediksi Tak Memberi Pengaruh
Ramadhan Pohan
FB/IST
Hayono beralasan bahwa
Jokowi-JK tulus, jujur, bebas isu hak asasi manusia, dan berumah tangga. Namun, bagi Ramadhan, dalam dunia politik berpartai, seorang kader sebaiknya lebih mengutamakan dukungan sesuai keputusan partai. Ramadhan menilai, suatu keputusan yang diambil partai sudah menempuh berbagai prosedur dan mendengar aspirasi dari bawah untuk mendukung Prabowo SubiantoHatta Rajasa. “Partai itu kan tidak ujugujug dalam mengambil keputusan. Kalau kader yang baik
harus patuhi,” ucap Ramadhan. Hayono menambah catatan kader Demokrat yang berbalik arah mendukung Jokowi-JK. Sebelumnya Suaidi Marasabessy dan Ruhut Sitompul sudah terlebih dahulu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres yang diusung koalisi PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tersebut. Selain kader, ada juga dua anggota konvensi Demokrat yang merapat ke Jokowi-JK, yaitu Anies Baswedan dan Dahlan Iskan. KP Layouter: Wiadnyana