FAJAR BALI EDISI 5 MARET 2014

FAJAR BALI Aktual, Tajam, dan Dinamis

rabu, 5 maret 2014 | TAHUN XIV

Harga Eceran Rp. 3.000,-

Dipertanyakan, Oknum Membiayai Aksi Jalak Meski Polda Bali sudah menetapkan empat anggota Jalak Sidakarya sebagai tersangka, namun penelusuran kasus pemasangan spanduk bernada ancaman terhadap Gubernur didesak terus dilanjutkan.

Karena ditengarai, ada aktor intelektual yang turut mendesain aksi tersebut. Di samping itu, dalam salah satu spanduk juga berisi kalimat “Ranting PDI Sidakarya”.

Ratusan Tanah Pemkab Jembrana Belum Bersertifikat

DENPASAR-Fajar Bali Dalam kasus pemasangan spanduk yang bernada ancaman terhadap Gubernur Bali Made Mangku Pastika, empat pelaku memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya I Wayan Tirtayasa, I Made Adi Jayanata, Kadek Mudana dan Wayan Saniyasa.

Keempat orang ini tergolong masih muda, bahkan sesuai informasi yang didapat Fajar Bali di lapangan, satu di antaranya diperkirakan masih kuliah di salah satu perguruan tinggi.

Namun, status tersangka empat pemuda yang kelihatan ‘lugu’ ini, tak serta merta membuat elemen masyarakat Bali yang gencar ‘mengutuk’ aksi itu puas.

NEGARA-Fajar Bali Ratusan bidang tanah Pemkab Jembrana, Bali, belum bersertifikat, khususnya aset sekolah dan puskesmas yang rawan diklaim pihak lain.

“Pengurusan sertifikat aset, kami prioritaskan sekolah dan puskesmas untuk mengantisipasi jika ada klaim dari pihak lain,” kata Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Jembrana, Made Ariana, di Negara, Selasa (4/3).

Menurutnya, ada beberapa sekolah, khususnya yang dibangun dengan Instruksi Presiden (Inpres), bangunan dimiliki oleh sekolah, sementara tanahnya milik pribadi atau perseorangan. “Kami tidak ingin terjadi klaim dari masyarakat, apalagi sampai terjadi penyegelan sekolah. Karena itu, pengajuan sertifikat tanah untuk sekolah kami utamakan,” bebernya.

Secara keseluruhan, ia mengatakan, ada 561 bidang tanah Pemkab Jembrana, namun baru 322 bidang yang sudah diperkuat dengan sertifikat.

“Pengajuan sertifikat tanah untuk aset ini, terus kami lakukan ke BPN. Tapi memang perlu proses panjang, khususnya untuk aset-aset yang belum ada bukti otentiknya,” ujarnya. ke hal. 11

Pak Gubernur Naikkan Anggaran untuk Beli Godel

ke hal. 11

Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan Periode 15 Jan 2014 s/d 14 Mei 2014 Sumber : PRESS-002/LPS/I/2014 BPR

Rupiah

Valuta Asing

Rupiah

7,50%

1,50%

10,00% 514/I/BGS

Bali Permata Tours TIRTAYATRA KE INDIA

BRKT: MARET, APRIL, JUNI, AGUSTUS, SEPTEMBER SINGAPORE - MALAYSIA 4H/3M AUSTRALIA, JEPANG, KOREA, VIETNAM

SINGAPORE 3 H/2M GUNUNGSALAK 2H/1M BANGKOK-PATTAYA 4H/3M JOGYAKARTA 3H/2M HONGKONG 4H/3M BEIJING 4H/3M KUTAI 3H/2M PAKET TOUR KE KAPAL PESIAR - CARIBBEAN CRUISE - HOLLAND AMERICA LINE

ke hal. 11

BOOKING TICKET PESAWAT & HOTEL

HUB: 0361-7807850 / 7426100, 0361-264915, 08123900846, KETUT SUDIARSA, SE 026/VI/W-020

Penyidik akan Ungkap Pelaku Lain Kombes Hariadi: Tiga Tersangka Tak Ditahan DENPASAR-Fajar Bali Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hariadi mengatakan, status tiga anggota Jalak Sidakarya sudah tersangka dan mereka masih diperiksa

oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Bali. Hanya saja, tiga tersangka yakni I Made Adi Jayanata (24), Kadek Mudana (25) dan Wayan Saniyasa (22) tidak ditahan berdasarkan pertimbangan penyidik, tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Beda dengan tersangka I Wayan Tirtayasa yang kini masih meringkuk ditahanan

Polda Bali. Penyidik masih terus memeriksa Tirtayasa untuk mengungkap pelaku lain.

Kombes Hariadi mengatakan, pemeriksaan terhadap tiga warga Sidakarya sudah tahap peningkatan.

Dari pemeriksaan sebagai saksi dan kemudian berstatus tersangka. Mereka dijerat ke hal. 11

Unud Berkompetisi ke Washington

DENPASAR-Fajar Bali Gubernur Bali, Made Mangku Pastika melepas tim dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Udayana yang mewakili Indonesia dalam kompetisi pengadilan semu (Phiip C. Jessup Moot Court Competition) di Washington DC, Amerika Serikat April mendatang.

FH Unud terpilih mewakili Indonesia bersama tim dari UI dan Universitas Harapan dan akan bersaing dengan 60 negara pada ajang bergengsi tersebut. Demikian terungkap saat Gubernur menerima tim FH Unud yang didampingi dosen pembimbingnya, Dr. Putu Tuni Cakrabawa Landa, SH. M.Hum, di ruang kerja Gubernur, Selasa (4/3).

Menurut Gubernur Pastika, keberhasilan FH Unud menjadi wakil Indonesia FB/DIAH Tim dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Udayana yang mewakili Indonesia dalam kompetisi pengadilan semu (Phiip C. Jessup Moot Court pada ajang bergengsi di bidang hukum ke hal. 11 Competition) di Washington DC, Amerika Serikat April mendatang bertemu dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Dewan Bangli Kaget Hutang PDAM Rp 11 Miliar Minta Penjelasan, Direktur Bakal Dipanggil

Ketua Kelompok Simantri Sapta Merta, Dusun Penida Kaja, Kecamatan Tembuku, Bangli I Wayan Sucita berharap plafon anggaran untuk pembelian bibit sapi dari Pemprov Bali dinaikkan. Dikatakan, besaFB/SUMERTA ran plafon Rp 5 juta I Wayan Sucita untuk per-ekor bibit sapi, tak cukup untuk membeli bibit sapi saat ini. “Harga bibit sapi kini naik, nggak dapat beli bibit seharga Rp. 5 juta”, ujar Sucita Senin (3/3) lalu.

Bank Umum

Mereka meminta jajaran Polda Bali benar-benar mengusut secara tuntas potensi keterlibatan pihak atau oknum lain dalam aksi tersebut.

Seperti yang diungkapkan Nyoman Mudita dari Forum Bali Harmoni.

Dirinya mencurigai ada provokator dibalik aksi ancaman terhadap Gubernur Bali ini. Untuk itu dirinya berharap Polda Bali sigap dan cepat mengusut persoalan ini, sehingga benar-benar terang benderang. “Harus diusut tuntas dan tegas siapa orangnya, dan siapa provokatornya. Polisi harus profesional dalam penanganan kasus ini,” pinta Mudita belum lama ini.

BANGLI-Fajar Bali Wakil Ketua DPRD Bangli I Made Sudiasa kaget dengan berita soal hutang PDAM Bangli di bank dunia yang mencapai angka sekitar Rp 11 miliar. Hutang diperkirakan meningkat dari Rp 3,4 miliar sekitar tahun 2007 menjadi Rp 11 miliar pada tahun 2013. Bukannya menurun dari Rp 34 miliar menjadi Rp 10 miliar.

Anggota DPRD Bangli asal Partai Demokrat Bangli ini mengaku curiga ada apa dibalik hutang PDAM Bangli yang jumlahnya signifikan itu. Dia mempertanyakan apakah PDAM benar telah melakukan pencicilan terhadap hutang tersebut. Lalu kalau sudah melakukan pencicilan, mengapa sampai hutang tersebut mem-

Made Sudiasa

FB/SUMERTA

bengkak. “Kalau sampai membengkak begini, ini menandakan manajemen penanganan hutang di perusahaan daerah tersebut tidak beres”, jelasnya.

Semestinya, lanjut Sudiasa, kalau memang sudah dikembalikan dengan cara mencicil, tentu jumlah hutang mengecil, ini justru membesar. Setahu Sudiasa, dengan mengutip berita di koran, PDAM sempat tercatat memiliki hutang di bank dunia senilai Rp 3,4 miliar sekitar tahun 2007.

“Kalau benar dicicil mestinya angka hutang menurun, lho ini kok membesar?”, sebutnya.

Melihat kondisi itu, Sudiasa pun menilai perusahaan tersebut tidak sehat. “Kalau perusahaan sebesar itu terbebani hutang puluhan miliar, bisa bangkrut kan”, ujar Sudiasa. Menurutnya, hutang PDAM itu akan menjadi beban pemerintah (Pemkab Bangli). Oleh karena itu, sebagai anggota legislatif, pihaknya ingin tahu lebih jauh persoalan PDAM terutama menyangkut hutang dimaksud.

ke hal. 11

014/VI/KTR

Tepis Serbuan Guide Asing

Kualitas Guide Lokal Wisata Tirta Ditingkatkan DENPASAR-Fajar Bali Wisata tirta perlahan-lahan menjadi primadona alternatif bagi pecinta pariwisata di Pulau Dewata. Perkembangan usaha wisata tirta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kemajuan inipun diperkuat dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) instruktur wisata tirta. Tujuannya pasti, yakni untuk meminimalisir kemungkinan kecelakaan serta menepis serbuan guide asing di bisnis bermodal air ini. ke hal. 11

Pemprov Gelar Lomba Karya Tulis, Karikatur dan Foto Jurnalistik Bali Mandara 2014 Berhadiah Total Rp 50 Juta, Karya Diterima Hingga 1 Agustus DENPASAR-Fajar Bali Kesuksesan penyelenggaraan Lomba Karya Tulis, Karikatur dan Foto Jurnalistik (LKTFJ) tiga tahun terakhir mendorong Pemprov Bali melalui Biro Humas Setda Provinsi Bali kembali menyelenggarakan kegiatan yang sama di tahun 2014 ini.

Penyelenggaraan lomba ini merupakan salah satu upaya Biro Humas untuk penyebar-

luasan informasi, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program Bali Mandara dan memberikan ruang kreativitas generasi muda Bali untuk terlibat aktif dalam implementasi pembangunan Bali menuju Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera (Bali Mandara).

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si mengatakan tema lomba tahun ini adalah “Pengentasan Kemiskinan Menuju Masyarakat Bali Mandara”.

Tema ini sengaja diangkat untuk mencari masukan terhadap upaya pengentasan kemiskinan

FB/DOK

Ketut Teneng

yang telah dilakukan Pemprov Bali. Yakni melalui implementasi program-program Bali Mandara di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika versi masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa di seluruh Bali.

Latar belakang pemilihan tema tersebut, menurut Teneng, karena penanganan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam program-program pembangunan Bali Mandara. Selama lima tahun lebih Bali Mandara berjalan, banyak keberhasilan telah dicapai pemerintah bersama-sama seluruh masyarakat Bali khususnya ke hal. 11

444/XII/BGS

ONLINE: www.fajarbali.com

Layouter: Kasturie

join facebook.com/fajar.bali

METROKOTA

Kasus Rebutan Bali Carpenter Berlanjut DENPASAR-Fajar Bali Kisruh Bali Carpenter (BC) yang terletak di Jalan Sunset Road berlanjut hingga Selasa (4/3) kemarin.

Pihak Afif Bakarman memperkuat perlawanan dengan menambah material bangunan untuk memblokir gedung BC agar pihak lawan Salim Awad tidak bisa beraktivitas.

Sementara itu pihak Salim Awad didampingi kuasa hukumnya, Zahir Rusyad melaporkan kasus ini ke Polresta Denpasar STPLP nomor : STPL/209/III/2014/BALI/RESTA DPS tanggal 03 Maret 2014 dengan terlapor Afif Bakarman dan Yahya Zubaidi. Kedua terlapor disangka melanggar - pasal 167 - 170 (1) - 335 memasuki pekarangan tanpa ijin , kekerasan terhadap barang dan atau perbuatan tidak menyenangkan.

Menurut Zahir Rusyad pada wartawan, Afif Bakarman dkk didampingi pengacaranya tinggal di obyek perkara sambil memprovokasi terhadap karyawan BC. "Saya bersama klien saya sudah bertemu kapolresta sebagai tindak lanjut atas laporn memohon perlindungan hukum atas penguasaan dan ataau eksekusi liar atas obyek lahaan BC," ujar Zahir Rusyad. Sayangnya imbuh Rusyad pihaknya seperti dipingpong. "Saya lapor kapolres disuruh ke kapolsek tapi setelah di Polsek disuruh ke Polres," ungkap Rusyad kesal.

Seperti berita sebelumnya, kasus ini bermula utang piutang antara Salim Awad dengan Afif Bakarman. Pada tahun 2007 lalu, Salim berutang pada Afif senilai 3 miliar dan mulai dicicil dengan BG hingga 2013 lalu.

"Utang sudah lunas malah kelebihan pembayaran, sekarang masih proses gugatan di PN Denpasar, jadi tidak bisa main paksa seenaknya tunggu putusan pengadilan," ujar Zahir Rusyad.

Sementara Muadz, kuasa hukum Afif Bakarman mengatakan perjanjian utang sudah ada di notaris. Karena tidak ada penyelesaian pihaknya mengambil alih Bali Carpenter yang sekarang dikuasai Salim.

"Kita mau renovasi tempat ini kok dilarang urusan pengadilan nanti kan sudah ada akte perjanjian," teriak Muadz. W-007

Sidang Dugaan Korupsi Pemugaran Pura,

Saksi Sudutkan Terdakwa DENPASAR-Fajar Bali Perkara dugaan korupsi proyek pemugaran empat pura di Kabupaten Gianyar dengan terdakwa I Gusti Lanang Bagus Arnawa selaku Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Gianyar masih disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Made Suweda, Selasa (4/3), jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Denpasar, menghadirkan dua orang saksi, yakni I Wayan Suryadi Putra selaku staf teknis BPCB Gianyar, dan Made Arya Sumasa sebagai Ketua Panitia Lelang. Ketika bersaksi, mereka menyudutkan terdakwa.

Saksi I Wayan Suryadi Putra menerangkan dirinya mendapat instruksi dari pimpinan (terdakwa) untuk membuat surat pencairan dana pemugaran beberapa pura tersebut karena waktu pengerjaannya akan selesai.

Sementara itu, saksi Made Arya Sumasa mengatakan anggaran keseluruhan projek senilai Rp2,4 miliar dari dana Dipa Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala pada 2012.

"Pemugaran ditempat pura mendapatkan anggaran berbeda-beda berkisar antara 300 juta sampai 800 juta rupiah," ujarnya.

Atas kesaksian itu, JPU menduga ada indikasi pemugaran sejumlah pura tersebut belum selesai 100 persen karena ada pemalsuan buku-buku atau daftar yang khusus dipergunakan dalam berita acara serah terima pekerjaan.

Oleh karena itu, JPU mendakwa Gusti Lanang Bagus Arnawa terlibat dalam perkara dugaan korupsi projek pemugaran di empat pura yakni Pura Puseh Wasan, Pura Sukaluwih, Pura Batur Sari, dan Pura Nataran Sasih yang total nilainya Rp254 juta, dari total anggaran Rp6,3 miliar yang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dalam perkara ini, I Gusti Lanang Bagus Arnawa diduga bekerjasama dengan dua orang rekanan projek yakni Ketut Rata (Direktur CV Satrya Karya) dan I Wayan Misi (Dirut CV Citra Karya Utama) yang keduanya disidangkan dalam berkas terpisah.

Terungkap pula dalam persidanganbahwa perkara tersebut berawal saat CV Satrya Karya dan CV Citra Karya Utama mengambil alih projek tersebut.

Namun, terdakwa I Gusti Lanang Bagus Arnawa melakukan pembayaran melebihi prestasi pekerjaan dari kedua CV tersebut. Selain itu, terdakwa Gusti Lanang selaku Kepala Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Gianyar tidak melakukan pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan terhadap CV Citra Karya Utama dalam pemugaran Candi Bentar. Juga, tembok keliling di Pura Puseh Wasan di Gianyar serta pemugaran meru dan tembok keliling di Pura Sukaluwih Desa Pering Blahbatuh.

CV Satrya Karya dalam pemugaran Kori Agung Pura Batur Sari, Blahbatuh Gianyar.

Dan pemugaran Palinggih Nekara serta Balai Pelindung Arca di Pura Nataran Sasih di Desa Pejeng Tampaksiring juga diperlakukan sama.

Akibat perbuatannya, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan primer pasal 2 dan 3 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU Nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa juga menjerat terdakwa menggunakan dakwaan sekunder pasal 9 point 9 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU Nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, karena isi surat perjanjian menyatakan penyerahan projek dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama setelah pengerjaannya selesai 100 persen dan berita acara penyerahannya ditandatangani kedua belah pihak.W-007

579/II/KTR

FAJA R BALI

Rabu, 5 Maret 2014, Tahun XIV

Alamak ! Pengacara Husein Dipergoki Nyabu Ditahanan DENPASAR-Fajar Bali Tersangka Muhamad Husein benar benar edan ! Pengacara yang sebelumnya ditangkap dalam kasus sabu-sabu di rumahnya di Sari Gading Gang Sari Ayu nomor 11 Denpasar, kembali berulah. Yang mencengangkan, ia kembali dipergoki menyabu di rumah tahanan (rutan) Polda Bali.

Hingga kini belum diketahui pasti berapa berat sabu yang diselundupkan Husein ke dalam tahanan Polda Bali. Meski demikian, prilaku edan pengacara keturunan India ini sudah pasti membuat petugas jaga ketar –ketir. Bahkan dikabarkan, seluruh petugas piket yang berjaga saat itu sudah diproses Propam Polda Bali.

Informasi menyebutkan, Husein dipergoki membawa sabusabu di dalam rutan Polda Bali, dua pekan lalu, sejak ia ditangkap di rumahnya di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu nomor 11 Denpasar, pada Rabu (29/01).

FB/DOK

Muhamad Husein

Sebelumnya, ia dipergoki petugas menyabu di garase rumahnya oleh jajaran Dit Reskrimum Polda Bali.

Mirisnya, selama menjalani masa penahanan dan berstatus tersangka, Pengacara kondang yang satu ini tidak pernah kapok mengkomsumsi narkoba.

“Dua pekan sejak penangka-

pan, Husein ditangkap lagi dalam kasus narkoba. Ia membawa narkoba di sel tahanan,” bisik sumber yang enggan disebut namanya itu, pada Selasa (04/03).

Husein ditangkap saat mojok sedang nyabu di dalam rutan. Perihal itu diketahui salah seorang anggota Dalmas.

“Ya benar, anggota Dalmas yang memergoki Husein sedang nyabu,” beber sumber lagi.

Selain mengamankan sabu sabu dalam paketan kecil, petugas juga menemukan bong alat isap sabu. Petugas Dit Narkoba Polda Bali menggiring tersangka untuk menjalani pemeriksaan kedua kalinya.

“Jadi, LP Husein sekarang ini ada dua berkas, kasus sabu pertama dan kasus sabu di rutan,” ungkap sumber mengakhiri.

Sumber kuat Dit Narkoba Polda Bali membenarkan tertangkapnya Husein sedang nyabu di rutan Polda Bali. Petugas menemukan sabu dalam

paketan kecil dan ada juga alat isap bong.

Sumber mengatakan ada dugaan sabu-sabu yang dikomsumsi Husein diperoleh dari seorang pembesuk.

“Diduga kuat sabu sabu diperoleh Husein dari pembesuk,” bisik sumber petugas yang enggan disebut namanya itu, pada Selasa (04/03).

Sumber petugas tadi mengatakan, sebaiknya rutan Polda Bali harus bisa membatasi pengunjung. Karena disitulah peluang pembesuk memasukkan narkoba untuk para tersangka.

Apalagi katanya, di rutan tersebut ada ruang pertemuan untuk keluarga dan ruang untuk pertemuan suami dan istri.

Tentu saja, di dalam ruangan tersebut bisa disalahgunakan memasukkan narkoba dan barang barang lainnya.

Sebaiknya, Polda Bali mencari alternative lain untuk mengatasi dan mengawasi pembesuk yang setiap hari datang

membawa barang bawaan.

Salah satunya adalah membuat ruang pembatas kaca dan berkomunikasi lewat telpon.

Dengan adanya ruangan pembatas kaca itu, untuk mencegah masuknya narkoba dan barang lainnya.

“Artinya Polda Bali harus perlu menata ruang tahanan dan kalau perlu, pembesuk harus dibatasi kaca.

Kalau mereka mengobrol, cukup dengan telpon dan saling pandang saja. Petugas juga bisa mengawasi,” beber sumber.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hariadi yang dikonfirmasi mengenai tertangkapnya Husein menyabu di rutan Polda Bali, belum membantah atau pun mengiyakan.

“Tidak ada seperti itu, seorang tahanan tidak boleh membawa narkoba.

Disana kan sudah ada anggota Polri yang jaga. Saya baru tahu dari wartawan,” terangnya kemarin. R-005

Komplotan Lintas Provinsi, Hasil Kejahatan Dipakai Dugem

DENPASAR-Fajar Bali Komplotan curat (pencurian dengan pemberatan) rumah kosong asal Bandung, Jawa Barat merupakan penjahat lintas Provinsi. Bahkan empat komplotan ini sering bolak-balik Denpasar- Bandung dengan menggunakan pesawat. ”Mereka ini komplotan pencuri lintas provinsi. Bahkan mereka bolak-balik dari Bandung ke Bali menumpang pesawat,” beber Kasat Reskrim Polres Badung AKP Wisnu Wardana didampingi Kanit Buser Ipda I Wayan Sujana, Selasa kemarin.

Setelah menjalani pemeriksaan, kelompok yang beranggotakan Jejen Jaelani (31), Beni Kusuma (52), Hendra Pramudia (39) dan Asep Kusnadi (34) ini diketahui baru Januari lalu dibentuk oleh Jejen.

“Otak pelakunya adalah Jejen,” terangnya.

Menurut Jejen Jaelani asal Bandung yang ditemui di sel tahanan mengatakan sebelum beraksi dengan kelompok

FB/DOK

Komplotan pencuri berjumlah empat orang ini kini masih diperiksa Polres Badung.

barunya ini, ia sudah sempat beraksi dengan kelompok lama yang dipimpin oleh R

yang juga asal Bandung sekitar tahun 2009 lalu. Setelah bubar, Jejen yang mengaku

Dituding Mencuri Kayu di Gudang

Oknum Polisi SPKT Polres Tabanan Dipolisikan DENPASAR-Fajar Bali Anggota Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT) Polres Tabanan bernama AIPTU Ida Bagus Ketut Surya Dana dilaporkan ke Polda Bali dengan tudingan pencurian kayu di gudang kayu CV Azzah Jati di Jalan By Pass Meliling Banjar Bangkian Mayung, Meliling, Kerambitan, Tabanan pada Jumat lalu.

Akibat pencurian kayu tersebut, pemilik gudang, Rahma Ratna mengalami kerugian Rp 26 juta rupiah.

Menurut Sulla Domeng SH, AIPTU Surya Dana dilaporkan ke Dit Reskrimum Polda Bali pada Senin (03/03) lalu. Anggota korps baju coklat itu dilaporkan dalam kasus pencurian dengan pemberatan (curat) oleh kliennya bernama Rahma Ratna asal Kerambitan, Tabanan.

Pencurian itu berlangsung di toko milik kliennya di gudang kayu CV Azzah Jati di Jalan By Pass Meliling Banjar Bangkian Mayung, Meliling, Kerambitan, Tabanan pada Jumat (28/03) lalu sekitar pukul 16.00 Wita.

“Kami sudah laporkan oknum polisi Polres Tabanan dalam kasus dugaan pencurian dan pemberatan ini ke Dit Reskrimum Polda Bali,” ungkap Domeng Selasa (04/03) kemarin.

Menurut Domeng, dua tahun silam kliennya berbisnis kayu dengan AIPTU Surya Dana. Nah, dalam kerjasama tersebut, AIPTU Surya Dana meminjamkan uang kepada korban sebesar Rp 90 yang sedianya digunakan untuk

pembelian kayu. Hitung-hitungan dalam bisnis tersebut, keuntungan dari hasil penjualan kayu itu akan dibagi dua.

“Dalam perjanjian bisnis itu, hasil penjualan kayu akan dibagi dua,” jelas Domeng.

Namun bisnis yang mereka jalankan tersendat ditengah jalan, setelah Rahma mengaku tertipu oleh orang ketiga. Akhirnya, Rahma bersedia membayarkan pinjaman tersebut kepada AIPTU Surya Dana dengan cara mencicil.

Hanya saja, setelah pembayaran pinjaman dengan cara mencicil dilakukan oleh Rahma, ternyata muncul selisih pembayaran. Rahma mengatakan, dia sudah melunasi seluruh hutangnya kepada oknum polisi tersebut. Namun Aiptu Surya Dana membantahnya dan mengatakan, Rahma masih memiliki hutang, terhitung dari nilai bunga yang belum terbayarkan.

“Kenapa bisa ada bunga? Padahal dalam perjanjian bisnis itu, tidak ada nilai bunga tapi yang ada pembagian keuntungan,” beber Domeng dari LBH PETA dibawah pimpinan Jhon Korassa SH ini.

Nah, karena merasa tidak ada memilik hutang lagi, Rahma pun enggan membayarnya. Akibatnya, AIPTU Surya Dana berang dan mendatangi gudang kayu milik korban. Kejadian itu terjadi pada Jumat (28/03) lalu sekitar pukul 16.00 Wita.

Bersama dua anak buahnya, AIPTU Surya Dana mendatangi gudang kayu dengan membawa truk. Tanpa permisi kepada pemi-

memiliki istri perawat kembali mendirikan kelompok baru pada Januari lalu.

Di Bali, Jejen dan kelompoknya melakukan aksi pada Januari lalu dan menyasar rumah kosong diseputaran wilayah Denpasar, Badung, Tabanan, Karangasem dan Buleleng.

“Sasarannya kami mengincar rumah yang digembok dari luar saat ditinggal pergi penghuninya.

Kalau digembok dari luar berarti rumah itu kosong dan langsung kami jebol dengan linggis,” jelasnya.

Sukses mencuri, kawanan ini kemudian mengirimkannya ke Bandung untuk dijual. Hasilnya dibagi rata dan dipakai untuk foya foya di tempat hiburan di Bali.

“Hasil kejahatan digunakan untuk dugem,” jelas Jejen.

Diakuinya, usai beraksi mereka kabur ke Bandung menumpang pesawat. Setelah uang habis, mereka pun kembali beraksi ke Bali.

Selama tinggal di Denpasar, komplotan ini menyewa kamar kos mewah seharga Rp 200 ribu per hari di kawasan Glogor Carik, Denpasar. R-005

DENPASAR-Fajar Bali Terdakwa dugaan kasus korupsi Gerakan pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Desa Julah, Kabupaten Buleleng I Wayan Wijaya menepis tuntutan jaksa karena uang senilai Rp200 juta yang dipergunakannya untuk kepentingan pribadi telah disepakati untuk dikembalikan dengan cara dicicil.

"Keputusan tersebut telah disaksikan oleh perangkat Desa Julah dan ada surat pengesahannya yang ditandatangi oleh terdakwa dan Badan Pertimbangan Desa (BPD)," kata Penasehat Hukum terdakwa Made Suardika di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa kemarin.

Penasehat hukum terdakwa berpandangan, jika hal tersebut dipermasalahkan harusnya kasus tersebut di bawa ke ranah hukum perdata.

Pe n a s e h a t h u ku m m e nyatakan keberatan dengan dakwaan yang yang dibuat oleh jaksa yang menyebutkan

perbuatan terdakwa sebagai sebuah tindakan yang diteruskan atau berlanjut, namun tidak menyertakan Pasal 64 KUHP. "Oleh karena itu kami menilai dakwaan tersebut tidak sah dan meminta klien kami agar dibebaskan," kata Suardika.

Seperti diberitakan I Wayan Wijaya dituntut tiga tahun penjara subsider enam bulan kurungan dan denda Rp50 juta, selain itu dia juga dikenai uang pengganti Rp 200 juta subsider dua tahun kurungan.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. I Wayan Wijaya dianggap tidak bisa mempertanggung-jawabkan dana senilai Rp 213 juta dari total dana Gerbangsadu yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Bali di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, senilai Rp1,02 miliar. W-007

Terdakwa Tepis Tuntutan Jaksa

FB/HS

2

Kuasa Hukum Sulla Domeng memperlihatkan laporan polisi terkait dilaporkannya oknum Polisi Polres Tabanan.

liknya, mereka langsung mengambil barang-barang di gudang milik korban yang saat itu dijaga dua pegawainya, Ferlin dan Sumarso.

Adapun barang yang digasak oleh AIPTU Surya Dana masing masing 12 batang kayu besi, satu set meja dan kursi Madura, satu kursi jati panjang, meja dan satu kursi ukiran minimalis. Barang barang furniture itu mereka naikkan ke dalam truk dan mereka pun kabur bak kawanan pencuri.

KabidHumasPoldaBaliKombes Hariadi yang dikonfirmasi mengatakan belum mengetahui masuknya laporan dari korban terkait dilaporkannya oknum Polisi Polres Tabanan ke Polda Bali.

“Nanti saya cek. Kalau laporannya sudah masuk tentunya penyidik masih mempelajari laporan dan menindak-lanjutinya,” terangnya Selasa (04/03) kemarin. R-005

 Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: IGMA Wisnu Mataram  Pemimpin Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana & Koordinator Liputan: Agung Paramita (Penanggung Jawab Hal. Utama)  Redaktur: Gde Carmyaka (Penanggung Jawab Hal. Daerah), Hence Silalahi (Penanggung Jawab Hal. Otomotif & Metrokota), Blasius Besu (Penanggung Jawab Hal. Pendidikan), Supriyono (Penanggung Jawab Hal. Ekonomi & Kesehatan), I.B. Putu Bagus (Penanggung Jawab Hal. Kota Plus & Politik)  Desain Grafis/Tata Letak: Kasturi, Somayasa, Wiadnyana, Baiq Sohra  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Heru Prasetyo, Hery Subagyo, Rony P Bagus, Destya Aryanti, Ketut Suarja, A.A. Gede Agung, I.G.A. Diah Niti (Pemprov Bali)  Manajer Administrasi & Sekretaris Redaksi: IGKA Mertha Yoga  Daerah: Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gede Sarjana (Klungkung), Made Doni Darmawan (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Ketut Budiasa (Karangasem), IB. Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara)  Direktris: IGA Galuh Ardhaningrat  Keuangan: IGPA Putri Juliawati  Manajer Pemasaran dan Sirkulasi : IB. Sudarsana  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama Press  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTAPLUS

FAJA R BALI

Rabu, 5 Maret 2014, Tahun XIV

Empat Pemilik Bangunan Mangkir

3 Swandika Ditunjuk sebagai PLH Bupati Badung

Abaikan Panggilan Sat Pol PP Pemilik bangunan di Jl. Nagasari, Kelurahan Penatih, Denpasar Utara, tidak memenuhi panggilan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Denpasar.

Empat pemilik bangunan dipanggil karena melanggar jalur hijau.

DENPASAR-Fajar Bali Keempat pemilik bangunan tersebut juga sudah mendapat surat peringatan (SP) III, baik dari Sat Pol. PP maupun dari Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP).

Pembangunan rumah di jalur hijau sebelumnya sudah mendapat peringatan DTRP. Namun, peringatan itu tidak direspon oleh pemilik bangunan.

Bahkan pembangunan itu tetap

Petugas Sat Pol PP Denpasar saat melakukan sidak salah satu pembangunan rumah yang dinilai melanggar Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) atau jalur hijau di Kelurahan Penatih, Denut

dilanjutkan “Kami sudah melayangkan surat teguran ketiga sekaligus surat panggilan kepada empat pemilik bangunan, Kamis (27/2) lalu. Namun, hingga hari ini

(Selasa-red) belum juga datang memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas,’’ ungkap Kepala Sat Pol. PP Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Selasa (4/3) kemarin.

Dikatakan, setelah menerima

surat teguran tiga tersebut segala bentuk kegiatan terkait pembangunan rumah tersebut dihentikan. Akan tetapi pemiliknya tidak mengindahkan. Namun demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan agar tidak melakukan aktivitas. Apalagi, keempat pemilik bangunan ini jelas-jelas melanggar Perda Nomor 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar membangun di kawasan jalur hijau.

“Keempat pemilik bangunan akan kami panggil lagi. Jika panggilan keempat kalinya ini tidak mendapat respon, kami akan mengambil tindakan tegas bersama Tim Yustisi,’’ ancam Alit Wiradana.

Kabid Penegak PerundangUndangan Daerah, I Wayan Wirawan, didampingi Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan, I Gede Sudana, juga menerima surat pengaduan dari warga Jalan Gatot Subroto VI/I yang mengeluhkan pem-

bangunan ruko yang dibangun Wiyanto.

Surat pengaduan tersebut ditandatangani oleh AA Adi Wibawa, AA Gede Taman, dr.

Putu Sudiarta Panji, dan Kadek Heri.

Dalam surat pengaduannya, keempat wakil warga di Jl. Gatsu VI/I itu meminta Satpol PP turun menertibkan 2 bangunan ruko yang belum memiliki izin, dan tapa dilengkapi ornamen stil Bali.

Apalagi bangunan ruko tersebut dikatakan melanggar Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang izin bangunan-bangunan, melanggar Perda Pemprov Bali Nomor 5 tahun 2005 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung.

“Kami akan turun ke lapangan mengecek laporan warga.

Jika bangunan tersebut melanggar akan dihentikan sementara pembangunannya sambil menunggu proses izin keluar dari instansi terkait,’’ jelas Wirawan. R-004

Sosialisasi Perda Sasar Siswa SMP

MANGUPURA–Fajar Bali Guna memberikan pemahaman kepada siswa tingkat SMP mengenai peraturan pemerintah khususnya mengenai penghapusan KDRT, lalulintas maupun narkotika, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Tim Pembina Penyuluhan Hukum Kabupaten Badung memberikan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung di sejumlah SMP Negeri di Kabupaten Badung. Sosialisasi diawali di SMPN 1 Petang, Selasa (4/3) kemarin.

Menurut Kabag Hukum dan HAM Setda Badung diwakili Kasubag. Bantuan Hukum I Gede Agus Kabinawa menjelaskan, sosialisasi kali ini lebih menyasar kepada siswa tingkat SMP di Badung. Hal ini didasari atas banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak di bawah umur seperti kecelakaan, kekerasan maupun narkoba.

Oleh karena itu Tim Pembina Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Perda Kab. Badung tahun

ini menggelar sosialisasi di 6 (enam) SMPN dimasing-masing Kecamatan di Badung.

Ditambahkan, materi yang disampaikan pada penyuluhan ini meliputi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disampaikan I Ketut Sadi dari Kanwil Kemenkum HAM Bali, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya disampaikan Suseno dari Dishubkominfo Badung serta UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh Ipda I Wayan Widastra dari Kanit II Sat.Res. Narkoba Polres Badung.

Agus Kabinawa menambahkan, tujuan sosialisasi ini guna memberi pemahaman kepada siswa mengenai perlindungan anak sehingga para siswa mengerti apa yang harus dilakukan seorang anak kepada orang tua.

Selain itu guna mencegah segala bentuk KDRT serta memelihara keutuhan rumah tangga

Made Dharma

nyangkut keanggotaan BK yang diambil dari anggota Dewan sendiri. “Ini kan ibarat jeruk minum jeruk. Kalau kerja BK mau maksimal revisi undangundangnya, khususnya untuk keanggotaan BK. Keanggotaan secara Ad Hoc, dari independen di luar dewan.

Selama ini tidak dibenahi, ya akan tetap seperti ini, tak bertaring,” tegasnya.

Mestinya, kata Dharma, sesuai dengan tugasnya, BK dibentuk untuk mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD

Harian (PLH) Bupati Badung.

“Kepastian penunjukan Kompyang R. Swandika sebagai PLH Bupati Badung tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 100.03/1143/Adm. Pem. Um, tertanggal 3 Maret 2014 yang ditandatangani langsung Bupati Badung A.A. Gde Agung, ” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Badung A.A. Gede Raka Yuda di Puspem Badung, kemarin.

Raka Yuda mengungkapkan bahwa dalam surat penunjukan PLH Bupati Badung tersebut, disebutkan bahwa Kompyang R. Swandika akan memangku jabatan sebagai PLH Bupati Badung terhitung sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai Bupati Gde Agung selesai melaksanakan tugas di luar negeri dalam rangka promosi pariwisata—terutamanya untuk menyerahkan penghargaan kepada travel agent dan maskapai penerbangan yang dinilai berkontribusi besar untuk mendatangkan wisatawan Eropa khususnya Jerman ke Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.

Dijelaskan, dalam surat Bupati tersebut juga ditekankan bahwa apabila harus diambil keputusan yang bersifat prinsip agar dilaporkan terlebih dahulu atau menunggu setelah Bupati bertugas kembali.

Keluarnya surat penunjukan PLH Bupati Badung tersebut, menunjuk dari Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, nomor : B-175/Kemsetneg/Sesmen/ KL.00/02/2014, tanggal 3 Februari 2014, perihal : Persetujuan penugasan ke luar negeri untuk menghadiri Internationale Tourismus Borse (ITB) di Messe Berlin, Jerman.

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 099/534/SJ, tanggal 28 Januari 2014 perihal : Permohonan ijin ke Luar Negeri untuk menjadi delegasi promosi pariwisata pada kegiatan ITB 2014 Berlin dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali nomor : 099/201/B.Pem, tanggal 20 Januari 2014 perihal : Permohonan ijin ke Luar negeri. W-014

Dua Bulan, RSUD Badung Tangani 273 Kasus DBD

Tim Pembina Penyuluhan Hukum Kabupaten Badung memberikan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung di SMPN 1 Petang.

yang harmonis dan sejahtera.

Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta yang tidak kalah pentingnya para siswa sebagai generasi penerus bangsa

Efektifkan BK, UU harus Direvisi

MANGUPURA-Fajar Bali Ketidahadiran sejumlah anggota Dewan Badung dalam beberapa kali rapat sudah banyak mendapat sorotan elemen masyarakat. Ketidakdisiplinan para wakil rakyat ini pun dikaitkan dengan keberadaan Badan Kehormatan (BK). Selaku pengawas internal, kinerja BK dinilai mandul. Kritikan ini sempat dilontarkan tokoh masyarakat Badung Selatan Wayan Sutama Asmara.

Menurut mantan anggota DPRD Badung ini, BK yang semestinya memberikan contoh kepada anggota dalam rapat-rapat paripurna, justru BK terkesan memongol (tutup mata dan telinga), terkait mangkirnya sejumlah anggota Dewan dalam rapat-rapat baik rapat pleno, paripurna maupun rapat-rapat yang dilakukan kelengkapan Dewan.

Anggota Komisi A Made Dharma yang dikonfirmasi hal ini, Selasa (4/3) kemarin, tak menampik kalau kinerja BK selama ini masih setengah hati. Legislator dari Jimbaran ini menilai, kurang maksimalnya kinerja BK karena kelemahan dari Undang-Undang yang mengaturnya. Khususnya, me-

Kompyang R Swandika

MANGUPURA–Fajar Bali Guna memastikan fungsifungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Badung dapat berjalan dengan lancar seiring penugasan ke luar negeri Bupati Badung untuk menghadiri International Tourismus Borse (ITB) 2014 di Messe Berlin, Jerman, Bupati Gde Agung telah menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika sebagai Pelaksana

dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD. Namun kenyataanya hal ini sulit dilakukan, karena yang diawasi rekan-rekan sendiri (sesama dewan,red).

Lebih jauh lagi, lanjut Dharma, BK juga bertugas meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/ janji. “Bagaimana bisa maksimal dilakukan, yang diawasi teman-teman sendiri, pasti akan ada rasa ewuh pakewuh.

Siapa yang akan mencatat berapa kali dewan tidak hadir, berapa kali tidak mengikuti rapat. Ini akan sulit dilakukan BK. Pembuat aturan pembentukan BK ini yang setengah hati,” katanya.

Untuk itu, Dharma meminta pemerintah pusat dan DPR mengkaji kembali undangundang ini (yang mengatur pembentukan BK,red), kalau mau disiplin anggota dewan bisa ditegakkan.

“Kalau mau menjadi maksimal kinerja BK, keanggotaanya ganti dari pihak luar lembaga dewan yang netral,” pungkasnya. W-006

dapat terhindar dari jeratan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Sosialisasi Perda Kabupaten Badung akan berlanjut pada Jumat (7/3) di SMPN 1 Mengwi, Senin

(10/3) di SMPN 1 Abiansemal, Kamis (13/3) di SMPN 1 Kuta Utara, Selasa (18/3) di SMPN 1 Kuta dan Jumat (21/3) di SMPN 1 Kuta Selatan. W-014

Gubernur Perkenalkan Konsep Tri Hita Karana DENPASAR-Fajar Bali Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, tak bosan-bosannya memperkenalkan konsep Tri Hita Karana di setiap berbagai pertemuan .

Demikian juga pada saat membuka konferesi Inernasional Federation of Consulting Engineers, Asia Pasific dan The Technical consultancy Development Programme for Asia Pasific ( FIDIC-ASPAC and TCDPAP Bali Conference 2014), di Hotel Westin Nusa Dua, Senin lalu.

Konsep Tri Hita Karana yang merupakan konsep keseimbangan dan keharmonisan masyarakat Bali dalam menjalankan kehidupan diyakini Gubernur Pastika merupakan konsep yang menyelamatkan dunia. Untuk itu Gubernur mengajak dunia ikut menyebarkan konsep Tri Hita Karana untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan di negara masing-masing . Selain itu, dalam menjalankan program pembangunan, Pemerintah Provinsi Bali, menggunakan lima pilar sebagai pengejewantahan dari konsep Tri Hita Karana, yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, Pro Culture dan Pro environment, yang diharapkan bisa diadopsi dan bisa dilaksanakan di dunia.

Sementara itu Ketua Panitia pelaksana konferensi, Jimmy Sarjono Michael, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan dari konferensi ini adalah sebagai ajang tukar informasi, tukar ilmu, dan tukar pengalaman antar konsultan dalam bentuk kesetaraan partnership dan saling menguntungkan khususnya untuk wilayah Asia Pasifik. Dengan tema dari konferensi kali ini aalah “Business Sustainability:Asia Pasific Collaboration for global Partnering in Consultancy”, Jimmy menambahkan bahwa dalam penyelenggaraan konferensi ini, Ikatanan Nasioanl Konsultan Indonesia (INKINDO) mempunyai peran sangat penting khususnya dalam menjalin kerjasama dengan konsultan-konsuktan di Asia Pasific.

Jimmy mengharapkan Konsultan Indonesia, para pemangku kepentingan dalam pembangunan, bisa lebih memahami aturan-aturan dan regulasi FIDIC dalam melaksanakan kontrak-kontrak pembangunan sehingga dapat terlaksaanya tata kelola perusahaan yang baik (good Corporate Governance). Juga hadir dalam konferensi ini yang sekaligus sebagai pembicara adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional , Prof. Dr. Armida S Alisjahbana, SE,MA,Ph.D. RL

Badung Gelar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

MANGUPURA-Fajar Bali Memasuki peralihan musim penghujan ke kemarau, penyebaran virus Demam Berdarah Degue (DBD) biasanya akan semakin meningkat. Masyarakat pun diminta untuk lebih waspada. Pencegahan yang pling efektif dengan meningkatkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Demikian disampaikan pihak RSUD Badung selaku kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan (Diskes).

Menurut Kasi Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) dan Humas RSUD Badung, dr AA Ngurah Agung Ekaprasta, yang paling penting dalam penanganan DBD adalah pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah pentingnya menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih, sehingga tidak memicu timbulnya sarang nyamuk.

“Yang mesti ditingkatkan kegiatan PSN, yakni melakukan 3M (Mengubur, Menutup, dan Menguras, red). Itu paling tepat sebenarnya, dan itu sudah sering kami sampaikan kepada khalayak masyarakat,” ujarnya, Selasa (4/3).

Meskipun sampai saat ini belum terjadi lonjakan kasus DBD setidaknya di RSUD Badung, tapi ia menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Minimal menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing.

Ekaprasta menyebutkan, di RSUD Badung sendiri sejak awal tahun 2014 telah menerima 173 kasus DBD, dengan rincian bulan Januari sebanyak 88 kasus, Februari sebanyak 82 kasus, dan sampai per tanggal 3 Maret sudah ada 3 kasus. Namun demikian, jumlah tersebut dibilang wajar. “Ini masih wajar boleh dibilang, karena rata-rata memang diangka itu kasus DBD di Badung,” sebutnya.

Ditambahkan, walau angkanya mencapai 173 kasus, dia menegaskan angka tersebut tidak mewakili se-Kabupaten Badung.

Sebab, kebanyakan pasien yang berobat ke Badung dari wilayah Kecamatan Mengwi, Kuta Utara, Petang, maupun Abiansemal.

Disinggung soal kesiapan pihak rumah sakit menampung pasien DBD, Ekaprasta mengaku tidak ada masalah. Ketersedian ruangan dan terkhusus tempat tidur sebanyak 132 masih sangat mencukupi sampai saat ini. Lagi pula, tambahnya, terhadap pasien DBD tidak ada perlakuan khusus karena tidak tergolong penyakit menular.

“Kasus DBD bukan penyakit menular, jadi tidak ada perlakuan khusus” tandasnya.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Badung Made Sumerta sempat menyoroti kasus DBD yang kejadian terus berulang setiap tahun.

Dengan kejadian ini, menurut Sumerta perlu penilitian khusus.

“Kasus DBD terus terjadi setiap tahun, harus dilakukan penelitian lagi untuk mengantisipasi kasus ini,” ujar legislator asal Pecatu ini.

Menurut Sumerta, sampai saat ini cara yang dianggap efektif mencegah penyebaran virus DBD adalah dengan melakukan PSN (pemberantasan sarang nyamuk). Namun, melihat kesadaran masyarakat yang sudah meningkat, ternyata kasus DBD tetap belum bisa dicegah.

“Kalau saya lihat kesadaran masyarakat untuk melakukan PSN sudah meningkat, tapi ternyata kasus DBD masih saja terjadi tiap tahun. Untuk itu, perlu dilakukan penilitian khusus untuk menemukan cara efektif mencegah penyebaran,” tandas Sumerta.

Sementara, dengan fogging, kata politisi PDI Perjuangan ini, kurang efektif karena hanya mampu membunuh nyamuk dewasa saja. Selain kurang efektif, biaya untuk fogging juga cukup besar. W-006

Pemilih Pemula di Badung Hampir 54 Persen

Kepala Badan Kesbangpolimas Nyoman Suendi membuka pendidikan politik bagi pemula yang ditandai dengan penyematan tanda peserta.

MANGUPURA–Fajar Bali Pemerintah Kabupaten Badung sangat komit dengan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Demikian pula dengan kehidupan demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2014 ini.

Pelatihan politik bagi pemula di Kabupaten Badung yang diprakarsai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung dipandang sangat perlu mengingat nafas perkembangan kantong kantong suara cukup banyak pada pemilih-pemilih pemula yang hamper 54 % di Kabupaten Badung. Dan upaya tersebut pun

nampaknya mendapat sambutan baik oleh para pelajar dan Mahasiswa.

Pendidikan politik bagi pemula yang dilaksanakan disalah satu ruang rapat Kesbangpolimas Kabupaten Badung menjadi bagian awal dari kehidupan demokrasi di Badung.

Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik, Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung Nyoman Suendi dengan peserta berjumlah 120 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa dan dihadiri Perwakilan Kesbangpolimas Provinsi Bali, Panwaslu, Di-

nas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung serta narasumber dari Dandim dan Polres Badung, Selasa (4/03).

Ketua Panitia Umi Larasaty melaporkan, dilaksanakannya pendidikan politik kepada para pelajar dan mahasiswa atau pemula merupakan pemberian pembekalan serta pemahaman politik serta menambah wawasan dan kepedulian terhadap perkembangan politik dan pengamalan pemilu 2014 yang sudah didepan mata. Serta menanamkan kesadaran berpolitik yang baik dan benar.

Kepala Badan Kesbangpo-

limas Kabupaten Badung I Nyoman Suendi dalam sambutannya menyampaikan, pendidikan politik bagi masyarakat dan pelajar yang menjadi pemilih-pemilih pemula yang merupakan penghasil suara yang cukup banyak di Kabupaten Badung sangatlah perlu untuk dipahami mengingat kehidupan demokrasi yang terlahir dari pemula-pemula ini dalam rangka untuk pemilihan umum di tahun 2014 perlu di perhitungkan dan dicermati,” tegasnya.

Lebih lanjut disela-sela pelatihan Suendi mengatakan

dengan pelatihan politik yang diprakarsai Kesbangpolimas Kabupaten Badung dan mendapat apresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung dengan di gelarnya pelatihan untuk pemula ini diharapkan kedepannya menjadi penyambung lidah bagaimana berpolitik yang bijak dan benar dalam kehidupan demokrasi menjelang pesta Demokrasi Pemilu 2014 yang sudah didepan mata. Acara dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta oleh Kepala Badan Kesbangpolimas Nyoman Suendi dan diikuti oleh seluruh peserta. W-014 Layouter: Zohra

DAERAH

SEMARAPURA-Fajar Bali Terkait dengan terungkapnya kasus penggunaan joki oleh oknum DPRD Klungkung, Kapolres Klungkung AKBP Sri Yudatni Wirawati mengatakan masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus tersebut. “Kita tidak beber seberapa hasilnya, yang jelas kami sedang mengumpulkan bukti-bukti,” terang Yudatni, Selasa (4/3) kemarin.

Bahkan Yudatni sendiri mengatakan bahwa proses penyelidikan tersebut mendapat atensi khusus dari Polda Bali untuk mengusut tuntas kasus tersebut. “Lidik itu tidak terbatas waktu, jadi sabarlah nanti kita kabari apa hasilnya,” janjinya. Sedangkan aparatnya juga bakal meminta keterangan dari Sekretariat DPRD untuk mendapat bukti-bukti tambahan.

Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Klungkung, Anak Agung Gede Agung ketika ditanyai terkait hal tersebut mengatakan masih mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik joki tersebut.

“Ini penting agar nanti penjelasannya faktual, sebelum dilaporkan ke pimpinan dewan,” jelas Anak Agung Gede Agung. Dikatakannya juga kepastian terkait peristiwa tersebut juga masih diragukan dan belum tentu kebenarannya. Ketika ditanya apa sanksi anggota dewan yang menggunakan jasa joki, Gede Agung menjelaskan bahwa hal tersebut akan mengacu pada tata tertib yang DPRD Klungkung, “Paling tidak anggota DPRD tersebut dilaporkan ke induk partainya,” tutupnya.W-010

Bupati Gianyar Mutasi 124 Pejabat

FB/Artayasa

Perkuat Kecamatan Sosong UU Desa

Pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Pemkab Gianyar GIANYAR- Fajar Bali Sebanyak 124 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab. Gianyar dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Gianyar di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (4/3). Acara pelantikan dihadiri oleh, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Kadek Wardana, Wakil Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Sekda Kabupaten Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra dan seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemkab. Gianyar.

Pejabat struktural yang dilantik terdiri dari, 10 orang eselon II b, 16 orang eselon IIIa, 19 orang eselon IIIb, 63 orang eselon IVa, dan 12 orang eselon IVb dan 4 orang eselon Va. Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata disela acara pelantikan menyampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik diharapkan lebih meningkatkan sikap profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat diharapkan mampu merespon setiap permasalahan yang ada untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Kedepan Agung Bharata berharap bisa menyediakan layanan khusus untuk pengaduan seluruh pelayanan publik yang ada di Kabupaten Gianyar.

Sekda Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra ditemui selepas acara dalam mutasi kali ini, beberapa pejabat yang memiliki kompetensi lebih di mutasi ke kecamatan.

Hal ini untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, selain juga dipersiapkan untuk lebih menguatkan kecamatan terlebih dengan telah diundangkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Dengan mutasi kali ini diharapkan dapat lebih mempercepat pembangunan di Kabupaten Gianyar sesuai dengan visi-misi Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan pemerintahan yang Bagus.

Pejabat eselon II yang dilantik Ir. I Dewa Putra Amarta jabatan lama Kepala Disdukcapil jabatan baru Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, I Made Oka Wijaya, SE, M.Sc jabatan lama Kepala BPPT jabatan baru Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, I Wayan Sudamia, SH. MH jabatan lama Kepala Dinasnakertrans jabatan baru Asisten Administrasi Umum. Ir. I Made Gede Wisnu Wijaya, M.M jabatan lama Asisten Administrasi Umum jabatan baru Kepala Bappeda.

Gede Widharma Suharta, S.E, MM jabatan lama Kepala Disperindag jabatan baru Kepala Disnakertrans. I Putu Gede Bayangkara, SH. MH jabatan lama Kepala Dispenda jabatan baru Kepala Disdukcapil. Drs. I Gusti Ngurah Wijana, MM, M.Pd jabatan lama Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM jabatan baru Kepala Dinas Kebudayaan. Drs. I Ketut Astawa Suyasa jabatan lama Kepala Bappeda jabatan baru Kadispenda. Ngakan Putu Darmajati, SH jabatan lama Sekretari BPPT jabatan baru Kepala BPPT. Selain itu Camat Ubud yang sebelumnya dijabat oleh I Ketut Sedana sekarang ditempati oleh Ida Bagus Putu Suamba. W-005

Dewan Dijejali Permasalahan Pasar Galiran Setelah sebelumnya Dewan Klungkung digedor oleh pedagang Pasar Galiran, kini Selasa (4/3) kemarin giliran Dewan Klungkung turun ke Pasar Galiran. Dewan yang turun kali ini dari unsur pimpinan, Komisi A dan Komisi B. dari sejak turun ke bertemu dengan pedagang, Dewan Klungkung mendapat beragam keluhan dari pedagang baik yang didalam pasar dan luar pasar.

SEMARAPURA-Fajar Bali Ketua DPRD AA Gede Anom dan Wakil Ketua Putu Tika Winawan mendengar keluhan pertamanya adalah permasalahan utilitas, terkait saluran air kotor di Pasar Galiran tersebut. “Saluran airnya terlalu kecil, pantas saja tersumbat, ini perlu pembenahan selanjutnya,” terang Tika Winawan. Pasar Galiran tidak terdapat pohon perindang.

Sedangkan hal lainnya yang menjadi sorotan adalah waktu berjualan bagi pedagang bermobil yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. Salah satu pedagang janur, Wayan Simpen asal Paksebali menjelaskan bahwa dirinya bersama 11 pedagang busung/janur berharap pedagang bermobil diberikan waktu berjualan dari pagi sekitar pukul 03.00 sampai 11.00 wita.

“Sedangkan saya dikasi jadwal berjualan dari pukul 11.00 siang sampai sore, kan otomatis tidak ada yang membeli dagangan

kami,” terang Simpen.

Ketua DPRD Klungkung, AA Gede Anom menjelaskan permasalahan pedagang akan dibahas bersama agar memenuhi rasa keadilan. Untuk itu pihaknya mengaku segera mengadakan rapat koordinasi dengan eksekutif guna membahas permasalahan tersebut.

Tika Winawan menambahkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi di Pasar Galiran termasuk Terminal Semarapura. “Untuk Pasar Semarapura, selain memerlukan adanya pohon perindang, juga memerlukan rambu-rambu lalulintas sehingga keluar masuk kendaraan tidak sembarangan, ini masih semrawut,” jelas Tika Winawan.

Hal lainnya adalah DisperindagkopUKM agar berkoordinasi dengan DKP terkait permasalahan sampah yang ada baik didalam pasar dan diluar pasar tersebut.

GIANYAR- Fajar Bali Dalam upaya meningkatkan kemampuan Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam menyampaikan materi dan informasi kepada masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kabupaten Gianyar melaksanakan lomba penyuluhan Keluarga Berencana (KB) untuk PKB/PLKB se-Kabupaten Gianyar.

Lomba dilaksanakan di Stage Sidan dan berlangsung dua hari pada tanggal 4 dan 5 Maret 2014.

Ketua Panitia Lomba, Desak

Putu Agustini menjelaskan, lomba serangkaian Hari Keluarga Nasional ke-21, diikuti 34 orang dari 7 kecamatan.

Para peserta adalah PLKB Magang yang nantinya diharapkan lebih mahir dalam memberikan informasi KB kepada masyarakat. Materi lomba yang diusung seputaran alat kontrasepsi.

“Lomba ini untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas lapangan,” tegas Desak Putu Agustini yang juga ketua Ikatan Penyuluhan Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB) Cabang Gianyar.

Kepala Badan PP dan KB, Ida Ayu Putu Sri Ambari mengatakan, pelaksanaan lom-

Dewan Klungkung turun ke Pasar galiran guna mendengar langsung keluhan pedagang terkait jadwal dan iuran wajib bagi pedagang

Terkait dengan sisa material bongkaran bekas pasar darurat, Tika Winawan meminta agar Pemkab Klungkung bisa secepatnya membersihkan bongkaran tersebut. hal ini agar terminal tersebut bisa segera di fungsikan seperti semula atau untuk emnampung pedagang bermobil untuk sementara. “Pedagang bermobil jelas belum mendapat tempat yang layak, saya kira pemecahan sementaranya di areal terminal,” paparnya.

Kadisperindagkop UKM, Ko-

Badan PP dan KB Gelar Lomba Penyuluhan KB

ba sangat penting dilakukan mengingat saat ini Gianyar kekurangan tenaga penyuluhan KB. Jumlah PLKB saat ini hanya 40 orang, sementara ada 70 desa.

“Idealnya 1 PLKB membina satu desa,” jelasnya seraya menambahkan, setelah perlombaan ini, peserta yang dinyatakan layak akan langsung ditugaskan ke desa-desa.

Atas dasar itu, pihaknya berharap melalui lomba ini muncul tenaga penyuluh andal tentang KB untuk dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan seluruh program bisa terlaksana dengan baik dan lancar. W-005

Jelang Kunker Menkes

mang Dharma Suyasa mengatakan hasil pantauan DPRD Klungkung tersebut akan segera dilaporkan ke Bupati Klungkung dan meminta petunjuk untuk

pemecahan selanjutnya. “Hasil pantauan ini akan kita bahas di Dinas dan akan mintakan petunjuk ke bupati,” jelas Dharma Suyasa.W-010

GIANYAR- Fajar Bali PKK Gianyar berhasil menyabet 2 kategori juara dalam perayaan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Provinsi Bali ke-42. Lomba diadakan di Gedung Ksirarnawa, Art Centre pada Senin (3/3).

Lomba dibuka oleh Sekprov (Sekda Provinsi) Bali, Cokorda Pemayun.

Lomba dibagi menjadi empat kategori, yaitu lomba Paduan Suara, lomba Penyuluhan BKB (Bina Keluarga Balita), Hatinya PKK, dan Penyuluhan Posyandu.

Seluruh kategori lomba diikuti oleh sembilan perwakilan peserta dari seluruh Kabupaten dan Kota di Bali. PKK Gianyar dalam lomba paduan suara menyanyikan lagu wajib Mars PKK dan ‘Bungan Sandat” sebagai lagu pilihan.

Berpakaian hijau tua yang sangat selaras dengan warna bunga sandat, ibu – ibu PKK Gianyar dengan anggun menampilkan gemulai gerak dan nyanyian suara yang

merdu, sehingga mengantarkan PKK Gianyar meraih juara II. Sementara dalam kategori lomba Penyuluhan Posyandu, Ni Made Seniawati yang merupakan kader Posyandu dari Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Ubud berhasil menjadi yang terbaik dengan menggondol juara I. Made Seniawati merupakan kader Posyandu atas binaan dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, Dinas Kesehatan dan UPTD Kesmas Ubud II. “Saya sangat bersyukur atas pencapaian ini, karena mewakili Gianyar untuk bersaing dengan kabupaten lainnya di Bali dalam penyuluhan Posyandu merupakan sebuah kehormatan, dan sampai meraih juara pertama adalah suatu yang sangat membanggakan. Semoga untuk tahun depan pihak kami dapat mempertahankan apa yang sudah kami raih tahun ini.” Jelas Seniawati sembari tersenyum gembira. W-005

PKK Gianyar Raih 2 Kategori Juara Dalam HKG PKK Pronvinsi

Dirjen Gizi dan KIA Kemenkes Cek RSUD Karangasem AMLAPURA-Fajar Bali Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dr. Anung Sugihantono, M.Kes, Selasa (4/3) melakukan pengecekan kesiapan RSUD Karangasem terkait rencana usulan kunjungan Menkes ke Karangasem untuk melihat langsung pembangunan gedung baru, diterima Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dan Wakil Bupati I Made Sukerana, SH didampingi Direktur RSUD Karangasem dr. I Wayan Suardana.

Bupati Karangasem I Wayan Geredeg menyampaikan, komitment membangun gedung rumah sakit melalui swakarsa skema dana pinjaman dari Pusat Investa-

Gapura Desa

si Pemerintah (PIP) merupakan upaya Pemkab Karangasem untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Terlebih Karangasem masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi maka salah satunya dipandang wajib untuk dapat menuntaskan dari sisi kesehatan sehingga melalui penyediaan prasarana / infrastruktur kesehatan memadai akan mempengaruhi taraf kesejahteraan masyarakat.

Ditegaskan, pembangunan pisik gedung lantai 3 yang baru dibangun menggunkan sistim tiang pengangga beton bertulang dengan tehnologi arsitektur yang diarahkan dapat mengantisipasi

kondisi lahan dan keadaan kontur tanah bekas lahan sawah.

Secara pisik pembangunan gedung sudah nyaris rampung tinggal menuntaskan masalah akses jalan , penataan taman dan parkir serta pengadaan sejumlah alat kesehatan langsung oleh RSUD untuk kelengkapan gedung baru.

Dirjen Bina Gizi dan KIA Anung Sugihantono mengatakan, kunjungan ke RSUD Karangasem menindaklanjuti usulan Bupati Karangasem yang direspon Mentri Kesehatan perihal rencana peresmian dan kunjungan ke Karangasem untuk melihat langsung pembangunan gedung baru RSUD. Dirjen Anung menyampaikan

FB/IST

Terkait Kasus Joki Dewan, Polres Masih Kumpulkan Bukti

FAJA R BALI

Rabu, 5 Maret 2014, Tahun XIV

FB/SARJANA

4

Dirjen Gizi dan KIA Kemenkes mendatangi RSUD Karangasem

terima kasih kepada Bupati Karangasem telah berupaya keras untuk membangun infrastruktur kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan akan tuntutan pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Karangasem. Sementara itu perihal

masih adanya kekurangan kebutuhan kamar rawat inap nantinya akan dikaji dan diupayakan atas bantuan pusat sesuai usulan namun masih harus menempuh proses melalui mekanisme DPR sehingga dananya cukup dan dapat disetujui. Hm*

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

DENPASAR-Fajar Bali Kegiatan Kesejahteraan Sosial dari K3S Kota Denpasar tidak saja untuk memberikan ruang kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar, namun secara berkesinambungan menyerahkan bantuan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) Kecamatan Denpasar Utara.

Seperti penyerahan bantuan di empat desa/kelurahan, Ketua K3S Denpasar, Ny. I.A Selly Dharmawijaya Mantra, bersama Wakil Ketua Ny. Kerti Rai Iswara, dengan menyambangi langsung masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti kursi roda dan alat dengar Selasa (4/3).

Penyerahan bantuan tersebut juga dihadiri Camat Denpasar Utara I Nyoman Lodra serta Kepala Desa di masing-masing wilayah penyerahan bantuan.

“Kami dari K3S Kota Denpasar akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga dapat meringankan bagi yang membutuhkan bantuan,” ujar

Ketua K3S Kota Denpasar Ny. IA Selly D. Mantra di sela-sela penyerahan bantuan kursi roda dan alat dengar.

Pihaknya tidak hanya memberikan bantuan karena ada pengajuan dari kaling/kadus atau kepala desa/ lurah. Tapi pihaknya juga merespons langsung tiap permintaan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Bantuan yang diserahkan kali ini selain merupakan kegiatan rutin K3S Kota Denpasar, juga karena adanya permintaan dari masyarakat yang membutuhkan.

Pihaknya ingin mengetahui secara langsung di lapangan keberadaan penyandang disabilitas, sehingga bantuan yang diserahkan dapat betul-betul bermanfaat sesuai dengan kondisi mereka masing-masing.

Ny. Selly menambahkan keberadaan K3S saat ini sudah diketahui seluruh masyarakat Denpasar.

Sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung menghubungi K3S dan akan langsung turun memberikan bantuan.

Tidak saja memberikan ban-

tuan kursi roda, tongkat dan alat bantu dengar, menurut Istri Walikota Rai Dharmawijaya Mantra ini, juga memberikan bantuan modal kerja bagi penyandang disabilitas yang memiliki usaha.

Uluran tangan para pengusaha dan BUMN sangat dibutuhkan untuk membantu penyadang cacat khususnya di Kota Denpasar. ‘’Tiap mendengar laporan dari masyarakat kami bersama anggota langsung turun ke lapangan door to door menyerahkan bantuan kepada para penyandang cacat,’’ ujar I.A Selly Dharmawijaya Mantra.

Salah satu warga penerima bantuan kursi roda Gst. I Gst Ngr Tirta Vandhita dari Desa Peguyangan Kaja mengucapkan terima kasih kepada K3S Denpasar yang telah memberikan bantuan kursi roda.

Dengan bantuan yang diserahkan kali ini mampu meringankan beban keluarganya serta dapat beraktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain.

Kepala Lingkungan Liligundi Desa Ubung Kaja Wayan Jasa mengatakan

FB/CAR

K3S Serahkan Bantuan untuk Lansia Denut

Ketua K3S Kota Denpasar, NY. IA. Selly Mantra, menerahkan bantuan kursi roda serta alat Bantu dengar kepada lansia di Kecamatan Denpasar Utara

bantuan ini sangat luar biasa karena bantuan seperti ini rutin dilaksanakan.

“Ini salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Denpasar melalui K3S yang dirasakan langsung oleh

masyarakat yang menerima bantuan,” ujar Wayan Jasa. Disamping itu K3S Kota Denpasar langsung merespon setiapmasyarakatyangmembutuhkan bantuan. R-004 Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

Rabu, 5 Maret 2014, Tahun XIV

5

Muspida Safari Pemilu Damai

POTRET FAJAR BULELENG

Nasdem dan PKB Pertama Dikunjungi Pa r t a i N a s i o n a l D e mokrat (Nasdem) Jembrana dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jembrana mendapat ku n j u n g a n p e r t a m a dalam Safari pemilu damai, yang dilakukan jajaran Muspida Jembrana, Selasa (4/3). Bupati Jembrana, Putu Artha, Kapolres Jembrana, AKBP Harry Haryadi, Dandim 1617 Jembrana, Letkol Enoh Solehudin serta Ketua KPU Jembrana, IGN Agus Darmasanjaya, Selasa (4/3).

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menghadiri Lomba Desa di Desa Unggahan Kecamatan Seririt

Lomba Desa, Suradnyana Ajak Lestarikan Budaya

Bupati Jembrana Putu Artha bersama Kapolres Jmebrana AKBP Harry Haryadi dan Dandim 1617 Jembrana Letkol Enoh Solehudin ketika melakukan safari pemilu damai

Menurut kapolres, kunjungan ke masing-masing parpol peserta pemilu dilakukan secara bergilir.

“Ini sebagai langkah silaturahmi, agar masing-masing parpol beserta para calegnya serta timnya, melakukan politik yang santun, agar tercapai tercipta kedamaian dan keamanan,”

harapnya.

Bupati Jembrana, Putu Artha berharap masing-masing parpol termasuk calegnya, tetap menjaga keamanan serta kedamaian, agar tercipta saling hormat menghormati.

Jangan sampai karena beda parpol dan caleg, terjadi gontok-gontokan. Kepada pihak

KPU sebagai penyelenggara dan Panwaslu sebagai pengawas, diharap tetap menjaga netralitasnya. “Hendaknya KPU dan Panwas sebagai wasit, harus tegas dalam menegakan aturan,” harap Artha.

Bahkan bila perlu, di Kantor KPU dan Panwaslu dipasang CCTV yang dapat langsung ter-

monitor di Polres Jembrana.

Harapannya dapat memberikan rasa adil dan netral. Artha juga mengingatkan menyambut Hari Raya Nyepi, Pemkab Jembrana akan menggelar lomba ogohogoh. Karena itu diharapkan masing-masing parpol diharap agar massa parpolnya ikut menjaga situasi yang kondusif. W-003

Pegawai Kontrak Dibekali Wawasan Kebangsaan

FB/PRAMONO

NEGARA- Fajar Bali Ratusan pegawai kontrak yang tersebar di sejumlah SKPD Pemkab Jembrana, ditatar terkait ideologi wawasan kebangsaan di Gedung Kesenian Bung Karno, Selasa (4/3) kemarin.

Pembinaan kepada ratusan pegawai kontrak itu dibuka Sekretaris Jembrana, I Gede Gunadnya, yang mewakili Bupati Jembrana Putu Artha yang berhalangan hadir.

Dihadapan ratusan pegawai kontrak, Gunadnya mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari proses panjang pembentukan karakter sesuai nilai-nilai kebangsaan.

Para pegawai memang sangat perlu untuk menyegarkan kembali nilai wawasan kebangsaan di tengahtengah kegamangan masyarakat di dalam perubahan sosial, sebagai akibat belum selesainya proses rePara pegawai kontrak di lingkungan Pemkab Jembrana saat ditatar terkait ideologi wawasan formasi.

Penataran ini juga diharapkan kebangsaan

Dana Hibah Tahun 2014 Tidak Cair

sebagai langkah antisipasi adanya isu separatisme da degradasi wawasan kebangsaan sebagian masyarakat bangsa ini. ”Lewat pembinaan ideologi ini, yang nanti akhirnya terbentuk mindset serta pola pikir bangsa yang ditunjukkan melalui perilaku selaras dan harmonis ,” terangnya.

Dalam pembinaan tersebut pemberi materinya dari Polres Jembrana yang diwakili Wakapolres Jembrana, Kompol Hagnyono tentang ideologi serta wawasan kebangsaan.

Kemudian dari Kodim 1617 Jembrana, oleh Kepala Staf Kodim Jembrana, Mayor Inf Ida Bagus Putu Swatama terkait materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara Tampak hadir juga dalam pemberian pembinaan kemarin, Kepala Badan Kepegawaian Jembrana, I Wayan Gorim serta beberapa pejabat lintas SKPD Jembrana. W-003

Caleg Incumbent di Bangli Bakal Minim Amunisi Politik BANGLI-Fajar Bali Calon anggota DPRD Bangli dari unsur incumbent tak bisa tersenyum lebar bila menyoal dana hibah tahun 2014. Pasalnya dana tersebut yang diyakini bisa menjadi amunisi tambahan dalam meraih dukungan politik, tidak bisa cair sebelum Pileg 2014.

Kabag Administrasi dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Bangli Jero Widata kepada Fajar Bali ketika ditanya soal dana hibah tahun 2014, dia mengatakan dana tersebut belum cair. Secara singkat pejabat asal Kintamani itu mengakui belum ada perintah atasan soal pencairan dana tersebut.

Ketika ditanya apakah tak bisa cair sebelum Pileg (9/42014) dia tak berani mengatakan bakal bisa cair atau tidak. Ditanya soal berapa besar dana hibah secara gelondongan di APBD INduk 2014, Widata mengaku tidak tahu.

Dia persilahkan Fajar Bali untuk mengecek angka tersebut di Bagian Keuangan, Setda Bangli.

“Saya tidak tahu angkanya, kalau ingin jelas minta sama Bagian Keuangan”, pinta Widata.

Dia menjelaskan bahwa dana hibah tersebut menjadi kewenangan pihak ekskutif untuk mengelolanya. Bukan kewenangan legislatif. Tetapi dana hibah muncul berkaitan dengan

penyerapan asfirasi oleh Dewan.

Ketika ditanya siapa saja yang berhak atas hibah, Widata menjelaskan yang berhak atas hibah adalah pemerintah, Pemkab, organisasi, Perusda, dan masyarakat. Secara grais besarnya lembaga tersebut yang berhak atas hibah.

Hibah untuk masyarakat kalau dijabarkan adalah untuk bidang ekonomi, untuk bidang keagamaan dan lain-lain. Untuk bidang keagamaaan seperti biaya perbaikan /rehab pura dan lain-lain.

Lalu mengapa dana hibah seakan dikelola pihak legislatif, Widata mengatakan tidak. Tetap menjadi kewenangan ekskutif

dalam pengelolaannya. Pencairannya ada dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang.

Sekadar diketahui, meski dana hibah dicairkan oleh pihak ekskutif, namun kesan di masyarakat cendrung dana tersebut seakan menjadi milik anggota legislatif yang bisa diarahkan sekendak perut anggota legislatif.

Bahkan pihak anggota legislatif juga bisa bangga ketika hibah bisa terealisasi, terlebih menjelang hajatan politik (menggalang dukungan politik). Maka tat kala hibah tak bisa terrealisasi menjelang Pileg 2014 nanti, Caleg Incumbent-pun merasa kekurangan amunisi tambahan

untuk menggalang dukungan.

Diduga telah ada yang sengaja memplintir, agar hibah dan atau dana bansos seakan menjadi milik pihak legislatif.

Beberapa politisi mengaku Bansos dan Hibah telah bisa meningkatkan dukungan politik, meski tidak mutlak dan sepenuhnya. Karena itu tak heran kalau anggota legislatif senantiasa berupaya memperjuangkan realisasi hibah tersebut.

Tak mengherankan akalau anggota DPRD Bangli terkadang ramai-ramai ke Bagian Adminstrasi dan Kesejahteraan Masyarakat “mendesak” untuk kecepatan perealisasian dana tersebut. W-002

TABANAN-Fajar Bali Ketika dipercaya menjadi Bendesa Adat Desa Adat Pekraman Nyitdah, Kediri, Tabanan, dua tahun lalu, yang pertama menjadi ambisi Wayan Gindera,S.Sos., adalah bagaimana memperbaiki lembaga perkreditan desa (LPD) yang yang sempat kolap.

Ambisi itu ternyata kini berbuah manis, hanya dalam kurun waktu dua tahun Wayan Gindera mampu mengembalikan kepercayaan krama adatnya, sehingga LPD yang sebelumnya memiliki dana hanya Rp 600 ribu itu berubah memiliki omzet Rp 7,1 miliar.

Tanpa bermaksud menyalahkan pengelola sebelumnya, menurut lelaki kelahiran 21 November 1964 ini, kondisi LPD-nya memang

sempat kembang kempis bahkan nyaris bangkrut.

Penyebabnya, kepercayaan krama adat terhadap LPD saat itu sangat kurang, karena pengelolaannya dinilai tidak transparan sehingga dukungan krama kurang.

Mengembalikan kepercayaan krama adat terhadap LPD inilah, begitu terpilih sebagai bendesa adat, Wayan Gindera, langsung start turun ke banjar-banjar untuk melakukan road show dan sosialisasi tentang berbagai hal mulai pembangunan, LPD, kerukunan umat sekaligus merespons berbagai aspirasi.

“Tujuan kami hanya satu, mengembalikan kepercayaan krama adat terhadap LPD sehingga program pembangunan terutama yang terkait dengan adat dapat didukung

FB/Doni

Pojok I Wayan Gindera Bangkitkan LPD hingga Beromzet Rp7M Desa

Wayan Gindera, S.Sos

sepenuhnya,” kata politisi Golkar yang kini maju menjadi caleg dapil 4 (Kediri dan Marga) Tabanan ini.

Melalui kegiatan jemput bola ke banjar-banjar itu, menurut Ketua Baladika Tabanan ini, membuahkan hasil menggembirakan.

Selain kepercayaan krama adat terhadap LPD mulai tumbuh sehingga sampai memiliki omzet Rp 7,1 miliar, juga kegiatan pembangunan berjalan dengan baik. Dalam dua tahun masa kepemimpinannya, setidaknya ada empat proyek monumental yang sudah dibangun.

Keempat proyek tersebut adalah pembangunan wantilan desa pekraman, proyek jalan menuju beji kahyangan dalem dan jembatan, tembok penyengker dan pelinggih di Setra Gede Nyitdah.

Total dana yang dihabiskan untuk keempat proyek tersebut Rp 7 miliar, yang seluruhnya didanai dari keuntungan LPD. “Krama sama sekali tidak kena iuran untuk pembangunan itu,” jelasnya. W-006*

Sebagai duta Kecamatan Seririt dalam kegiatan Lomba Desa Terpadu Tingkat Kabupaten Buleleng tahun 2014, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt dinilai tim penilai yang dilaksanakan di Wantilan Desa Unggahan, Rabu (4/3) pagi kemarin. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyatakan sejauh ini potensi Desa Unggahan sudah cukup baik dikelola oleh masyarakat, untuk itu kedepannya orang nomer satu di Buleleng ini berharap dalam kegiatan lomba desa ada penilaian khusus tentang kebudayaan dan kebersihan di masing-masing desa. Bahkan Suradnyana mengharapkan seluruh masyarakat, Desa atau pemerintah daerah agar nantinya selalu mengedepankan dan menjaga kelestarian budaya yang ada. Sehingga kedepannya budaya yang ada tidak hilang. W-008

Polisi Telusuri SMS Seminar Bodong

TABANAN-Fajar Bali Jajaran kepolisian Tabanan menelusuri kasus seminar bodong yang telah memakan sejumlah korban. Hal itu ditegaskan Kapolres Tabanan AKBP Dekananto Eko Purwono saat dikonfirmasi hal itu. Kapolres Dekananto mengatakan, meski tak ada laporan resmi, kasus tipuan lewat SMS itu tetap diselidiki. “Kita sempat cek nomor itu, posisinya ada di Mamuju,” terang Kapolres Dekananto. Ia pun mengimbau kepada guru untuk tak lekas percaya jika menerima SMS perintah semacam itu. Hendaknya dikonfirmasi dulu kepada kepala sekolah maupun Kepala Dinas Pendidikan.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Tabanan (Bisma), Drs Gede Made Harry Suanda yang tercantum dalam sms bodong itu sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi. Apalagi salah seorang gurunya Ketut Astawan, sudah jadi korban dan kehilangan uang sebesar Rp 9.9 juta. Hanya saja korban tak mau lapor polisi karena pesimis uangnya yang telah ‘berpindah ke rekening’ penipu tak akan bisa kembali. “Harapan kami kasus ini agar diusut petugas kepolisian agar tak ada korban lagi yang kena tipu,” ungkap Harry Suanda saat ditemui di SMAN 2 Tabanan, Selasa (4/3).

Menurut Harry Suanda, korban enggan lapor polisi karena pesimis uangnya yang telah hilang bisa kembali.

Namun Kasek Bisma yang dua bulan lagi purnatugas ini mengharapkan korban lapor polisi. Tujuannya agar tak ada lagi korban susulan.

Suanda menambahkan, kasus penipuan via SMS ini ada keterlibatan orang dalam.

Pasalnya, pengirim SMS itu tahu seluk beluk di sekolahnya. Seperti misal yang jadi korban, Ketut Astawan, sebelumnya menolak diberangkatkan tugas keluar daerah karena saat itu masih punya bayi.

Sehingga saat terima SMS penugasan lagi, yang ternyata tipuan, korban tanpa konfirmasi perintah itu ke atasannya.

“Saat saya Tanya, ia mengaku malu konfirmasi akan berangkat tugas ke Jakarta setelah terima SMS. Sehingga ia kemudian datang ke ATM untuk menarik uang Rp 7 juta untuk transport keberangkatan. Tahu-tahunya, uang saldo tabungannya berkurang sebanyak Rp 9.992.277 sesuai kertas yang keuar dari mesin ATM,” cerita Harry Suanda.

Suanda juga menyebutkan jika mayoritas guru di SMAN 2 Tabanan dapat SMS perintah tugas seminar ke Jakarta yang mencatut namanya sebagai kepala sekolah.

“Yang lebih membuat saya heran dan curiga ada keterlibatan orang dalam, bahwa salah satu guru saya juga mengajar di SMK swasta. Dia juga mendapat SMS yang isinya sama, namun hanya diganti nama kepala sekolahnya saja. W-004

Tim Gabungan Sasar Vila dan Restauran

FB/PRAMONO

FB/PRAMONO

NEGARA- Fajar Bali Pada kesempatan kemarin, kapolres menyampaikan gelar safari pemilu damai ini merupakan hasil kesepakatan dengan anggota Muspida. Hal ini untuk silaturahmi ke seluruh partai politik peserta pemilu.

Selain itu diharapkan dapat menjaga situasi Jembrana, supaya tetap kondusif. “Jembrana merupakan tempat kita bernaung, tempat kita hidup, dan tempat kita mencari nafkah, tentunya situasi yang selama ini kondusif harus tetap dijaga,” ujarnya.

FB/Agus

Petugas tim gabungan, saat melakukan sidak di sebuah vila dan restaurant, di wilayah Kecamatan Pekutatan

NEGARA- Fajar Bali Penertiban terhadap minuman berakohol (Mikol) kembali digelar oleh tim gabungan dari Dinas Perindagkop Jembrana, Selasa (4/3) kemarin. Sebagai langkah antisipasi menjelang Hari Raya Nyepi ini, petugas dalam tim gabungan menyasar sejumlah vila, restaurant dan hotel di wilayah Kecamatan Pekutatan. Dari hasil sidak yang digelar, petugas hanya sedikit menemukan bentuk pelanggaran.

Hotel dan restaurant Puri Dajuma di Pekutatan menjadi salah satu tempat yang disasar tim gabungan. Terkait penjualan mikol di restaurant tersebut, diketahui telah melengkapi dari berbagai perijinan. Berbeda dengan di salah satu tempat di Medewi, masih belum dilengkapi administrasi kelengkapan SIUP-MB. Pihak pengelola mengaku belum mendapat informasi tentang perijinan tersebut karena masih baru.

Kasi Perlindungan Konsumen, I Wayan Suriatmaja menyampaikan bagi administasinya terkait penjualan mikol belum dilengkapi, diminta untuk segera mengurusnya. “Kami hanya melakukan pembinaan. Bagi yang belum melengkapi ijin, segera untuk mengurusnya,” ujarnya.

Sementara sebelumnya, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perindagkop Jembrana, Sat Pol PP dan Dinas Kesehatan Jembrana melakukan sidak mikol di sejumlah toko, distributor mikol di Kecamatan Negara. W-003 Layouter: Soma

Pendidikan

6 ISI Gelar Workshop SPI

Kerjasama Edukasi Kesehatan Skala Multilateral Semakin Meningkat

DENPASAR-Fajar Bali Workshop pemberdayaan Satuan Pengawas Internal (SPI) dilingkungan Insitut Seni Indonesia (ISI) berlangsung pada Selasa (4/3). Workshop dibuka Rektor ISI Denpasar, Dr. Gde Arya Sugiartha, SSkar. M.Hum., di gedung Cita Kelangenan. Wokshop yang dilangsungkan di gedung rektorat itu menghadirkan narasumber Inspektur III Dikti, Drs. Maralus Panggabean dan Ketua SPI Kemendikbud, Drs. Hiswara. Rektor ISI I Gde Arya Sugiartha pada kesempatan itu mengajak semua perangkat administrasi di ISI untuk responsive dalam acara workshop SPI ini. “ Bahwa dalam SPl ini tidak harus ditakutkan, atau bukan sesuatu yang membuat tidak nyaman, namun justru ini sebuah kebutuhan kita bersama dari sesuatu hal yang tidak benar. Seperti misal dari kesalahan administrasi, yang adalah juga itu tetaplah sebuah kesalahan, yang mana ini tidak boleh terjadi,”paparnya.

Secara umum tugas dan fungsi SPI sebagai satuan pengawas intern ISI Denpasar adalah melakukan review,audit, pendampingan, monitoring atas laporan keuangan dan laporan kinerja serta evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian manejemen pada semua unit dilingkup ISI Denpasar.

Tujuan itu t untuk memperoleh keyakinan yang memadai atau layak ( reasonable assurance). Bahwa seluruh aktivitas manejemen telah diselenggarakan secara selaras dengan misi,tujuan dan strategi yang telah ditetapkan terutama dalam bidang keuangan dan kinerja. Selain itu melakukan pemeriksaan khusus (review dan audit) pada ISI Denpasar atas intruksi rektor, dan atau permintaan pimpinan unit atas izin rektor.

Kemudian juga melakukan pembinaan berkenaan dengan hasil temuan pemeriksaan,serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit,rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang telah,sedang dan atau belum dilaksanakan manejemen pada masing -masing unit, utama kepada rektor dengan tembusan kepada unit terkait.

SPI ISI Denpasar tetap merupakan bagian tak terpisahkan dalam struktur manejemen dan OTK ISI Denpasar, sehingga dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) SPI mengacu kepada kebijakan pimpinan (rektor). Termasuk kewajiban menyusun laporan tahunan yang harus disampaikan kepada rektor.

Dengan demikian, meskipun SPI merupakan bagian dari struktur manajemen ISI, namun didalam menjalankan tupoksinya tetap bersifat independent,profesional dan akuntabel serta mendorong pelaksaan good university governance di ISI Denpasar. W-017

S

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Bali dan Mahidol Universty Thailand menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai wujud kerja sama yang akurat di bidang edukasi kesehatan. Dengan penandatanganan MoU maka kerjasama edukasi multilateral semakin meningkat.

DENPASAR-Fajar Bali Terlaksananya penandatanganan MoU dengan Fakulty of Health Mahidol University Thailand, maka hubungan kerjasama Stikes Bali Indonesia dalam skala multilateral di bidang edukasi kesehatan semakin meningkat pula. MoU ditandangani Ketua Stikes Bali Indonesia, Drs. I Ketut Widia, BN.Stud. MM. Sedangkan Mahidol University Thailand, ditandatangani Associate, Prof. Dr. Phitaya a Champoon Phola, yang disaksikan Ketua YP3 LPK, Drs. IB Arka. Seusai penandatangan MoU, dilangsungkan seminar internasional, dengan mengusung tema, “Issues and Roles of Health Practioner in Public Health for Older Pepole in Indonesia and Thailand”, di Convention Hall Stikes Bali Selasa (4/3).

Seminar internasional tersebut diikuti mahasiswa dan dosen Stikes Bali, Mahidol University dan Saint Louis College Thailand. Seminar internasional ini merupakan aktualisasi student and fakulty member exchange program, antara Stikes Bali Indonesia dengan Mahidol Universtity dan Saint Louis Col-

lege Thailand.

Semakin meningkatnya hubungan kerjasama Stikes Bali Indonesia dengan perguruan tinggi kesehatan secara multilateral, maka semakin aktual pula Stikes Bali go internasional. Khusus untuk seminar internasional, menghadirkan Pemakalah Stikes Bali, Dr. I Gede Putu Darma, S.Kp.M.Ng. phD. Putu Darma mengetengahkan makalah dengan judul, “Health Care for Older Person in Indonesia. Sementara Pemakala Mahidol University, Prof. Dr. Phitaya, dengan judul makalah, “Situation of Thai Aging Population”.

Sedangkan Asst. Prof. Jintana Artsanthia, Saint Louis College dengan judul makalah, “ The Role of Nurse Practitioner in Palliative Care In Thailand.

Ketua Stikes Bali, I Ketut Widia mengatakan, kerjasama yang dilaksanakan antara Stikes Bali dengan Fakulty of Health Mahidol University ini sangat penting, karena menambah wawasan, baik institusi Stikes Bali mau pun mahasiswa. Stikes Bali mengangkat misi, bahwa lulusan Stikes Bli nanti bertaraf internasional, dan oleh karena itu Stikes Bali selalu

Wuku Watugunung (wuku terakhir).

Pada hari ini semua pustaka-pustaka keagamaan dan buku-buku pengetahuan lainnya serta alat-alat pelajaran sebagai Linggastana Hyang Saraswati dibersihkan dari kotoran, baik sekala dan niskala.

Penyucian sekala niskala yaitu memberikan tulisan di atas daun lontar dengan air suci yang disertai dengan mantra pengantar “Aum, Ung Saraswati pat Castra ya namah. Aum Ang Gangga Saraswati Cuddha ya namah”. Setelah proses penyucian dilaksanakan maka semua lontar, buku-buku diatur pada tempat yang patut untuk maksud upacara itu. Di sebelah dari tumpukan lontar, bukubuku tersebut ditempatkan sesaji secukupnya.

Mengenai jenis sesaji yang dipersembahkan dapat dibedakan atas beberapa tingkat diantaranya yang dikatagorikan

Oleh: I Ketut Suarja

FB/blas

FB/heru

Stikes Bali-Mahidol University Thailand Tandatangani MoU

Rektor ISI Denpasar Gde Arya Sugiartha saat membuka workshop SPI

etiap agama yang berkembang di Indonesia memiliki hari suci yang dirayakan dengan suasana kesucian. Demikian juga Agama Hindu mempunyai cukup banyak hari-hari suci keagamaan. Umat Hindu merayakan hari tersebut di tempat suci seperti di Sanggah dan Pura. Bertepatan dengan pelaksanaan hari raya tersebut umat Hindu mempersembahkan berbagai jenis sesaji kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan segala manifestasiNya. Demikian pula bertepatan dengan pelaksanaan hari Raya Saraswati umat Hindu terutama siswa menuju sekolah masing-masing untuk melakukan persembahyangan sebagai wujud rasa terima kasih kehadapan Sang Hyang Aji Saraswati.

Selain itu, umat Hindu di rumah masing-masing juga

FAJA R BALI

Rabu, 5 Maret 2014, Tahun XIV

Ketua Stikes Bali, I Ketut Widia dan Associate Phitaya a Champoon Phola dari Mahidol University didampingi Ketua YP3LPK Stikes Bali, IB Arka menandatangani Mou mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak luar negeri.

Widia mengharapkan, Stikes Bali akan terus mengikuti perkembangan secara internasional, dan bukan saja lokal dan nasional. Topik lanjut usia (lansia) pada seminar internasional yang menarik pada seminar internasional ini, bahwa di Indonesia tahun 2020 jumlah lansia akan meningkat. Apalagi tahun 2050 Indonesia akan menjadi rangking tertinggi. Oleh karena itu Stikes Bali lebih awal sudah membahas masalah di negeri ini, maka lokal konten di Stikes Bali adalah berkaitan dengan lansia.

Sehingga lulusan Stikes Bali bisa berperan aktif untuk membantu lansia dalam mempertahankan kebutuhan dan kehidupannya sehari-hari. Widia membenarkan, terkait hal itu, maka Stikes Bali telah merintis kiat-kiat untuk berkeja sama dengan beberapa desa, dalam pemeliharaan terhadap lansia.

Mudah-mudahan tujuan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan bermanfaat bagi Indonesia khusunya bagi lansia.

Stikes Bali memiliki pilot project di desa Pererenan,maka bukan saja mahasiswa saja yang aktif, tetapi juga kader-kader

di desa agar para lansia dapat hidup dengan baik.

Sedangkan tentang home care, Stikes Bali juga akan bekerjasama dengan masyarakat. Saat ini Stikes Bali sedang membuat mapping, dan di antaranya di internet juga bisa dipantau, ujar Widia. Khusus lansia di Bali harus mendapat perhatian, karena bangunan yang tinggi dapat mempengaruhi terhadap kecelakaan lansia. Oleh karena itu bagaimana upaya yang dilakukan agar lansia dapat mempertahankan hidupnya, seperti senam lansia dan lainnya. R-008

melanggarnya niscaya hasilnya tidak mendapat kertawaranugraha Hyang Saraswati. Bagi umat Hindu melaksanakan brata Saraswati penuh, tidak diperkenankan membaca dan menulis selama 24 jam kecuali membaca kitab-kitab suci.

Selain itu, juga berpuasa tidak makan dan minum. Selain itu dipertegas bahwa mempelajari ilmu pengetahuan agar senantiasa dilandasi dengan hati yang suci dan bersih.

Setelah selesai menghaturkan sesajen kehadapan Sang Hyang Aji Saraswati pada malam harinya dilaksanakan sambang semadi yaitu bergadang semalam sambil membaca kitab-kitab suci.

Dalam ceritra-ceritra digambarkan bahwa Saraswati adalah Dewi atau sakti dari Dewa Brahma sebagai dewa pencipta alam semesta.

Demikian pula Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta dengan sakti Dewi Sri yaitu Dewi pemberi kemakmuran dan kebahagiaan. Dewi Saraswati digambarkan sebagai seorang wanita cantik, dalam posisi berdiri di atas angsa.

Ciri-ciri yang lain adalah : bertangan empat dalam posisi dua tangan di depan dan dua tangan lagi di belakangnya. Tangan bagian depan masing-masing memegang genitri dan cakepan

(lontar) dan bagian belakang memegang wina (alat musik) dan kuncup teratai Saraswati berdiri di atas seekor angsa putih dengan dasar daun padma.

Bentuk-bentuk semacam ini adalah simbul-simbul yang masing-masing mempunyai arti tertentu seperti wanita cantik adalah lambang bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat mulia, luhur dan menarik.

Bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan adalah membuat orangnya menjadi bijaksana dan mempunyai nilai hidup yang lebih tinggi daripada yang tidak berpengetahuan. Selanjutnya Genitri sebagai lambing bahwa ilmu pengetahuan itu tidak berakhir sepanjang umur dan tak akan habis-habisnya dipelajari.

Selain itu, lontar adalah simbul ilmu pengetahuan, wina mencerminkan bahwa ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi rasa estetika dari manusia, teratai sebaai lambang kesucian dan menarik dan angsa sebagai kendaraan Dewi Saraswati karena binatang ini dikatakan binatang yang cerdik dan bijaksana. Angsa ini dapat memilih makanan di dalam air mana makanan yang harus dimakan mana makanan yang tidak dimakan.

Keberadaan Dewi Saraswati, dalam kitab-kitab suci Hin-

du telah menyebabkan umat Hindu memiliki pegangan dan arah yang jelas tentang proses pencarian pengetahuan. Jelas pula adanya hakekat pengetahuan yang menjadi tujuan tertinggi pencapaian pengetahuan tersebut. Saraswati bagaikan membawa obor penerang bagi umat Hindu, untuk membebaskan umat Hindu dari kegelapan pikiran, kedukaan, kemarahan, yang menjadi sebab adanya kesengsaraan.

Akhirnya sampai pada renungan tentang samyajnana, sthitaprajna, yang merupakan tingkat kesadaran yang tertinggi, tetapi juga tentang paramatattwa, paramasastra, yang merupakan sumber pengetahuan yang tak pernah berubah. Saraswati sebagai simbul kesadaran dan pencerahan telah mengakar dan membudaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diwujudkan dalam berbagai bentuk aktivitas keagamaan, termasuk upacara dan upakaranya.

Revitalisasi ajaran tersebut perlu dilakukan, sehingga simbol Saraswati senantiasa aktual, terlebih lagi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Penulis dosen Politeknik Negeri Bali (dari berbagai sumber)

Saraswati: Hari Suci Kesadaran dan Pencerahan

mengumpulkan sumber ilmu pengetahuan berupa buku, lontar dan lain-lainnya diupacarai untuk memohon berkah kehadapan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewi saraswati.

Dan pada malam harinya umat Hindu beberapa diantaranya membaca kitab-kitab suci untuk mencari makna-makna kehidupan dimasa-masa mendatang.

Saraswati berasal dari kata Saras dan Wati. Saras artinya sesuatu yang mengalir, percakapan atau kata-kata. Sedangkan Wati berarti yang memiliki. Dengan demikian Saraswati berarti dengan katakata, pelajaran, dan kebijaksanaan. Dalam sumber Hindu di Bali disebutkan Dewi Saraswati sebagai dewaning pangweruh (dewa ilmu pengetahuan).

Hari raya Saraswati merupakan hari pawedalan Sang Hyang Aji Saraswati, yang jatuh pada Saniscara (Sabtu) Umanis

504/I/KTR

besar terdiri dari 3 tumpeng serta reka-reka galahan sodan tiga warnba menjadi satu dulang. Canang Saraswati, canang payasan, pisang kembang,, pisang jati, suci selengkapnya, berisi ikan bebek mebetutu, canang gantal buratwangi, geti-geti, salaran, boreh minyakl, pebersiahan, tetebusan, prayascita, daksina, penyeneng, segehan agung. Selanjutnya upcara yang dikatagoirikan sedang adalah suci, peras, daksina, palinggih, kembang payas, kembang cane, canang, banten Saraswati, sesayut Saraswati, rayunan perangkatan putih kuning saja reka, dan lainlainnya. Sementara yang paling sederhana umat Hindu mempersembahkan banten saraswati kecil yaitu semacam suci yang berisi jajan Saraswati, sodaan putih kuning dan vanang selengkapnya.

Menurut lontar Sundarigama upacara pemujaan Saraswati dilakukan pada pagi hari atau sebelum tengah hari (jam 12.00 wita) dan apabila dilaksanakan lewat dari waktu tersebut akan tidak bermanfaat karena Hyang Saraswati sudah kembali. Dan lagi belum lewat tengah hari tidak diperkenankan membaca atau menulis mantra ataau kesusastraan, bila

459/II/blas

Layouter: Wiadnyana

EKONOMI OJK Tolak Buka Data Nasabah Bank untuk Pajak

FAJA R BALI

Rabu, 5 Maret 2014, Tahun XIV

Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad menolak membuka data nasabah untuk kepentingan penerimaan pajak.

JAKARTA-Fajar Bali Menurut dia, berdasarkan Undang-Undang Perbankan, data nasabah hanya bisa dibuka jika menyangkut soal tindak pidana pajak dan harus melalui permintaan Menteri Keuangan kepada otoritas.

“Kami mengikuti aturan saja. Jika aturannya mengharuskan seperti itu, kami tentu harus ikut,” kata Muliaman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (3/3).

Menurut Muliaman, saat pengawasan perbankan masih berada di bawah Bank Indonesia, prose-

dur permintaan pembukaan data nasabah itu sudah dilakukan. Namun, hanya terbatas pada persoalan tindak pidana atau pelanggaran perpajakan. “Jadi itu sudah berjalan. Jika permintaan untuk penerimaan pajak tidak bisa. Karena aturannya memang seperti itu,” ujar Muliaman.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Gatot S. Wondo, tidak mau banyak berkomentar soal itu. Ia mengatakan hanya akan mematuhi aturan yang ada mengenai prosedur pembukaan data nasabah. “Kan sudah ada aturannya, dulu dari Menteri Keuangan ke Gubernur BI dan sekarang ke OJK. Kok, dibuat aturan lagi?” kata dia. Mengenai permintaan data tersebut otomatis untuk kepentingan penerimaan pajak, Gatot tak mau berkomentar.

“No comment soal itu.” Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Maryono, berpendapat sama.

Menurut dia, data nasabah un-

Muliaman Hadad

FB/IST

tuk kepentingan pajak hanya menyangkut kasus yang khusus.

Sementara itu, permintaan agar data itu diberikan secara otomatis kepada Direktorat Pajak, Maryono mengatakan, berpotensi menimbulkan tumpang-tindih otoritas perbankan. “Karena ini juga menyangkut kerahasiaan bank,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri men-

gaku akan segera menemui OJK untuk membicarakan pembukaan data nasabah bank secara otomatis oleh Direktorat Pajak guna kepentingan penerimaan negara. Menurut dia, meski dalam UU Perbankan ada klausul data bank bisa dibuka untuk pajak, itu hanya bisa dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan.

“Sekarang pengelolaan di bawah OJK. Kami mau bicarakan dulu. Kalau mereka sepakat, boleh,” katanya saat dihubungi.

Chatib bahkan mengatakan negara-negara ekonomi utama G-20 sudah setuju untuk bekerja sama dalam bentuk pertukaran data nasabah bank bagi kepentingan pajak. Menurut dia, pertukaran data tersebut akan mulai dilakukan pada 2015.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai pembukaan data bank untuk kepentingan pajak tidak sederhana. Kerja sama antara

Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja dianggap tidak cukup. “Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Perbankan harus diamendemen agar Direktorat Pajak punya akses data bank untuk menambah penerimaan negara,” kata dia.

Dalam Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan, otoritas perbankan diberi kewenangan mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk membuka data atas permintaan Menteri Keuangan.

Begitu pula dalam UU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mewajibkan lembaga negara atau asosiasi memberikan data dan informasi kepada Direktorat Pajak.

“Tapi poin dasarnya adalah bagaimana agar akses pajak bisa langsung tanpa prosedur permintaan izin kepada OJK,” kata Yustinus. Ia memprediksi OJK tidak akan berani memberi izin karena secara positif UU Perbankan masih berlaku.NT

Nilai BSM Rp 50 Milyar Diberikan Kepada 28 Ribu Pelajar BPK dan Kemendikbud Memantau Penyerahan BSM se-Provinsi Bali bantuan sosial atau beasiswa yang paling akuntabel karena dananya langsung masuk ke rekening siswa yang bersangkutan.

“Sudah pasti Kami dan BPK mengawal ini dengan baik dengan mendata berapa jumlah siswa dan kisarannya yang mendapatkan batuan tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan, untuk saat ini baru dua Kabupaten Kota di Provinsi Bali yang mendapatkan opini bagus terkait dengan BSM yaitu Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Terkait dengan itu Pemerintah Provinsi Bali sudah menyampikan ke daerah agar bisa mendapatkan opini bagus kedepanya.

“Didalam hal ini jug pemerintah harus menangung 100% keseluruhan biaya oprasional pendidikan menengah, se-

Penyerahan bantuan bagi siswa miskin se-Provinsi Bali oleh BPK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI di GOR Purna Krida, Kerobokan Badung, Selasa (4/3) kemarin.

mentara Angaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) pendamping,”urainya.

Total bantuan dana yang disalurkan kepada siswa kurang mampu di Provinsi Bali untuk

Info

saat ini berjumlah Rp 50 milyar diberikan kepada 28 ribu siswa miskin.

Sementara itu, Anggota BPK, Rizal Jlalil, menjelaskan bantuan sosial yang

PERBARINDO

disalurkan kepada s i s wa kurang mampu merupakan Bansos yang bener-benar yang dananya langsung kepada siswa-siswa yang kurang mampu,”jelasnya.M-004

BPR Werdhi Sedana, Fokus Pengembangan dan Pemberdayaan UMK

Pelatihan kepada UMK diprakarsai PD. BPR. Werdhi Sedana

GIANYAR-Fajar Bali Perusahan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana yang beralamat di Jl. Ngurah Rai, No. 71 Gianyar fokus pada pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK).

“Seperti yang telah diamanatkan oleh Perda untuk mengembangkan dan memberdayakan para pelaku UMK khusunya yang ada di Kabupaten Gianyar ini, kami (BPR Werdhi Sedana) berkomitmen untuk membatu para pelaku UMK atau masyarakat di Gianyar khusunya dalam hal permodalan,” papar Direktur Utama PD. BPR. Werdhi Sedana, I Nyoman Suparsa

Widana, SE.,MM, Selasa (4/3) kemarin, disela-sela pelaksanaan pelatihan yang digelar BPR Werdhi Sedana dengan Dinas Koperasi Kabupaten Gianyar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sukawati.

Dilanjutkan, pelatihan ini diberikan kepada pelaku UKM yang selama ini menjadi mitra BPR Werdhi Sedana.

“Pelatihan bagi UMK yang perdana ini, diharapkan pelaku UMK bisa menyusun laporan keuangan dan bisa mengelola usahanya sendiri jauh lebih baik lagi,” ungkapnya.

Dikatakan Widana, BPR Werdhi Sedana juga memberi kemudahan kepada UMK menyangkut flapon kredit,

jangka waktu termasuk ratenya. Bunga yang ditawarkan tidak sama dengan Bank komersil lainnya yaitu sebesar 14% sampai dengan 18% menurun.

“Untuk total dana dikredit yang sudah tersalur ke para nasabah sampai saat ini sebesar Rp 48 Milyar dengan jumlah nasabah 2.500 orang. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 50 Milyar dengan jumlah penabung 15.000 nasabah dengan total aset yang terkumpul Rp 57 Milyar,”jelasnya.

Terobosan lain yang dilakukan BPR Werdhi Sedana, melayani pembayaran rekening listrik dan telephone.“Jika dilihat dari kelebihan

BPR yang saya pimpin ini adalah pertama jika dilihat dari sisi kepemilikan BPR ini yakni milik Pemkab Gianyar, secara otomatis juga milik masyarakat Gianyar. Jadi 50% dari laba bersih akan kita setorkan ke kas daerah (Gianyar) dan jika sudah masuk lagi ke kas daerah maka secara otomatis pula akan didistribusikan kembali kemasyarakat dalam berbagai program pemerintah,” kata Widana.

Diuraikan, sampai saat ini BPR Werdhi Sedana sudah memiliki enam kantor kas antara lain, Kantor Kas Ubud, Sukawati, Blahbatuh, Tampak Siring, Payangan dan kantor kas yang terakhir adalah didaerah Tegalalang Gianyar.

“Masyarakat Gianyar tak perlu ragu melakukan transaksi dengan BPR Werdhi Sedana, yang kini bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten Gianyar. Kerjasama yang baik itu diharapkan pertumbuhan UMK di Gianyar semakin pesat,” harapan Direktur yang sudah memimpin selama dua periode ini. M-004

FB/AGUNG

FB/AGUNG

Pengajuan Paspor di Bali Meningkat DENPASAR-Fajar Bali Animo masyarakat Pulau Dewata untuk melakukan plesiran ke luar negeri di tahun ini meningkat tajam.Hal initerlihatdaripermohonan pengajuan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar. Kepala Informasi dan Komunikasi Sarana Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Saroha Manurang mengakui permohonan pembuatan paspor dari masyarakat saat ini mengalami kenaikan. “Peningkatan cukup FB/RONY bagus. Kalau dulu di tahun 2012 Saroha Manurang rata - rata kuota per hari untuk pengajuan paspor disini sebanyak 80 hingga 100 orang pemohon. Di 2013, kuota per hari mencapai 200 orang pemohon,”ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/3) kemarin.

Saroha bahkan menyebutkan, pendapatan Kantor Imigrasi seluruh Bali pada tahun 2013 mencapai Rp 40 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan angka yang sangat luar biasa. Seiring meningkatnya jumlah pemohon untuk membuat paspor perjalanan ke luar negeri tambah Saroha, Kantor Imigrasi I Denpasar juga terus melakukan berbagai pembenahan pelayanan.

“Kami tidak memasang target. Namun, kami tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dimana salah satunya dengan melakukan pembayaran langsung ke lembaga bank yang ditunjuk,” kata Saroha yang juga mantan wartawan ini. Dalam proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi I Denpasar ujar Saroha, telah menetapkan efisiensi waktu. Para pemohon katanya tidak perlu berulang kali mendatangi Kantor Imigrasi yang menyebabkan menunggu antrean yang tidak pasti.

“Kalau sekarang, yang sudah kita terapkan sejak 27 Januari 2014, yaitu memberikan komunikasi dan informasi yang jelas kepada pemohon. Dari sisi informasi misalnya, kuota hari ini sudah penuh atau selesai untuk nomor pelayanan. Petugas kami menyampaikan kepada pemohon untuk datang besok atau beberapa hari kemudian. Dia (pemohonred) datang di hari ke dua mereka sudah pasti dapat nomor antrean,” jelas Saroha. Lebih lanjut Saroha mengatakan terobosan itu disebut formula yang dibuat dengan sistem antrean berjalan serta program one stop service. “Setelah dapat nomor antrean, pemohon mengikuti cek verifiksi berkas, setelah itu foto dan wawancara serta sidik jari.

Kemudian kita berikan kartu pembayaran sesuai referensi yakni bank BNI senilai Rp 255 ribu dan saat itu juga pemohon diberikan petunjuk untuk datang kembali tandatangan serta pengambilan paspor,” jelasnya.

Dengan melakukan pembayaran di bank itu ucap Saroha, berarti pegawai Imigrasi tidak bersentuhan dengan uang. Saroha juga menghimbau pemohon untuk pengurusan paspor sendiri, jangan menggunakan perantara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemohon paspor yang bertujuan untuk pelesiran ke luar negeri menurut Saroha mengalami peningkatan sekitar 10 persen hingga 15 persen pada tahun 2013. “Pemohon untuk jalan-jalan dan bekerja di luar negeri itu seimbang. Begitu pula animo masyarakat Bali untuk jalan-jalan ke luar negeri meningkat. Apalagi sudah bebas visa dengan negara ASEAN. Itu yang lebih diminati,” ucap Saroha.W-011

Jaringan UMTS 900 MHZ, Indosat Buktikan Kualitas

FB/AGUNG

MANGUPURA-Fajar Bali Badan Pemeriksa Keungan (BPK) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melakukan pemantauan atas penyerahan Bantuan Siswa Miskin (BSM) se-Provinsi Bali, di GOR Purna Krida, Kerobokan, Badung, Selasa (4/3) kemarin.

Gubernur Bali dalam sambutannya disampaikan Wakil Gubernur, I Ketut Sudikerta, mengatakan, program ini merupakan wujud perhatian dari pemerintah terhadap kelangsungan proses pendidikan kegiatan belajar di Indonesia bagi siswa kurang mampu untuk dapat mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

“Saya menyambut baik penyerahan BSM dipantau oleh BPK dan Kemendikbud RI, sehingga prosesnya berjalan sesuai sasaran sekaligus mendorong tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Pendidikan Menengah RI, Hahmad Tjaziedi mengatakan, bantuan bagi siswa miskin merupakan bentuk

7

I Nyoman Suparsa Widana, SE.,MM

DENPASAR-Fajar Bali Salah satu penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia yakni Indosat kini secara continue (terus- menerus) memberikan pengalaman akses internet yang lebih cepat bagi masyarakat. Dengan jaringan UMTS 900 Mhz yang dimilikinya, Indosat memberikan kehandalan kualitas jaringan yang dimilikinya. Untuk lebih mengenalkan layanan ini Indosat, Minggu (2/3) menyelenggarakan digital activation melalui sebuah event kompetisi bernama Tantangan Baru (Tabu) Challenge.

Dalam event ini, para peserta diajak menikmati kualitas layanan UMTS 900 Mhz. Division Head Digital Marketing PT. Indosat Tbk Hera Laxmi Devi S. menjelaskan, kegiatan Tabu Challenge ini para peserta dihadapkan pada tantangan yang mengharuskan mereka untuk memanfaatkan ponsel serta layanan data, suara dan short message service (SMS).

Berbagai tantangan ini dilakukan untuk mengajak para peserta membuktikan langsung kehandalan kualitas jaringan yang dimiliki Indosat.

“Para peserta dapat membuktikan langsung kehandalan kualitas jaringan yang dimiliki Indosat,” ujar Hera. Tabu Challenge ini kata Hera, rencananya akan digelar di setiap daerah dimana jaringan Indosat telah dimodernisasi. Untuk area I lanjutnya, Kuta - Bali menjadi tempat dengan diisi kegiatan roadshow campus to campus (kampus ke kampus) serta tempat keramaian lainnya. Hera menambahkan, event Tabu Challenge ini terbuka untuk umum dan berbagai komunitas.

Masyarakat yang tertarik sebutnya, dapat mendaftarkan diri pada layanan website dengan alamat di www.indosat.com/tabuchallenge.

Sementara, Head Of Area Bali Nusa Tenggara (Nusra) Indosat Nanang Tri Suseno yang didampingi Bali Nusra Operation Manager I Wayan Gunarta mengatakan, dengan diadakannya kegiatan Tabu Challenge di Bali dan kota - kota besar lainnya di Indonesia ini berharap dapat memberikan pelanggan best user experience dalam menggunakan layanan Indosat.

“Dengan menggunakan ini kami dapat mendukung kebutuhan telekomunikasi mereka,” kata Nanang. Nanang membeberkan, dengan program modernisasi jaringan Indosat yang mengimplementasikan Jaringan UMTS 900 MHz ini dimulai sejak 2012. Modernisasi jaringan ini sebutnya telah dilakukan di Padang, Bukittinggi, Jabotabek serta berbagai kota besar lainnya di Pulau Jawa. Dengan frekuensi yang jauh lebih rendah, Indosat sebut Nanang akan memberikan kualitas signal yang jauh lebih kuat sehingga akan meningkatkan layanan serta akan menjangkau pelanggan sampai ke area yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan sebelumnya, UMTS 2100.

“Dengan demikian, layanan selular broadband dengan teknologi ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia terutama untuk memenuhi kebutuhan layanan data atau internet dengan akses yang lebih cepat,” jelas Nanang.W-011

Pembelian Satelit BRI Tertahan Kemenkominfo

JAKARTA-Fajar Bali Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih menunggu kepastian izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk mengimplementasikan rencana pembelian satelit.

Sarwono Sudarto, Direktur Operasional BRI mengatakan, perseroan saat ini sudah menjalin kerjasama dengan delapan provider untuk teknologi komunikasi yang menghubungkan hampir 10.000 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia dalam sebuah jaringan. “Providernya apa saja, banyak. Saya lupa,” kata Sarwono di Jakarta, Senin, (3/3). Sarwono menolak membeberkan rencana pengembangan layanan bisnis yang akan dikembangkan jika pembelian satelit berhasil dilakukan BRI. Sarwono juga enggan mengkonfirmasi soal rencana pembelian satelit Indosat oleh BRI. “Saya belum dengar apa-apa terkait Indosat. Nanti saja kalau izin sudah keluar,” ujar Sarwono. Sarwono membantah alasan BRI getol membeli satelit disebabkan pelayanan jaringan dari provider yang ada sering bermasalah. “Alasannya ya demi peningkatan layanan saja,” imbuh Sarwono.

Terkait layanan keuangan digital (LKD), Sarwono menegaskan infrastruktur BRI sudah sangat siap dan tak tergantung realisasi pembelian satelit. Sebab pilot project BRI di Gombong, Jawa Tengah, dan Banyuwangi, Jawa Timur, telah berhasil dengan baik.

“Dengan jaringan sudah mencapai 10 kantor, kami sudah menjangkau seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi brancheless banking bukan ditujukan untuk daerah yang tak terjangkau layanan kantor cabang BRI. Sebab jangkauan kantor cabang kami sudah menjangkau semua,” pungkas Sarwono.KP Layouter: Zohra

8

KESEHATAN & SPORT Risma Jadi Admin Pengurusan Jaminan Kesehatan

FAJA R BALI

Rabu, 5 Maret 2014, Tahun XIV

TIPS

Radang Amandel (Tonsilitis) Oleh : dr. Mayestika Sesarini

Amandel atau tonsil palatina adalah kelenjar berbentuk oval, yang terletak di belakang tenggorokan, pada masing-masing sisi tenggorokan. Tonsil berfungsi sebagai pertahananan tubuh dari serangan infeksi virus dan bakteri yang masuk ke mulut. Karena banyaknya virus atau bakteri yang masuk, tonsil dapat membengkak dan mengalami peradangan, kondisi ini yang disebut tonsilitis.

Penyakit ini dapat mengenai segala usia, tetapi lebih sering mengenai anak-anak antara usia pra-sekolah sampai pertengahan masa remaja. Hal ini terjadi karena anak-anak sering melakukan kontak langsung dengan teman-teman mereka yang mungkin mengalami infeksi virus dan bakteri penyebab tonsilitis. Tonsilitis umumnya termasuk penyakit yang dapat sembuh sendiri (self limiting disease).

Gejala tonsilitis dapat berupa sakit tenggorokan, nyeri menelan, demam, lemas dan napas bau tidak enak. Pada pemeriksaan didapatkan tonsil bengkak dan merah, terdapat bercak-bercak keputihan atau kekuningan. Kelenjar getah bening di bawah rahang dan leher bisa membengkak dan nyeri ketika disentuh.

Tonsil bisa semakin meradang, membengkak, dan gejala semakin parah sehingga diperlukan pengobatan sesuai dengan penyebab infeksi. Operasi pengangkat tonsil dilakukan bila timbul komplikasi, diantaranya yaitu pernapasan terganggu saat tidur (obstructive sleep apnea), tonsilitis berulang, atau infeksi akan menimbulkan nanah di belakang amandel (abses tonsil).

Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, diantaranya mencuci tangan dengan bersih, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, serta menutup mulut dan hidung saat bersin.KJS

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sejenak meninggalkan rutinitasnya sebagai kepala daerah, Selasa (4/3) kemarin, membantu staf dinas kesehatan yang membuka layanan pengurusan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Balaikota Surabaya.

SURABAYA-Fajar Bali Wali kota yang diusung PDI-P ini tidak hanya duduk di meja administrasi, tetapi juga ikut memanggil warga di antrean paling depan untuk segera maju menyerahkan syarat administrasinya. Risma juga berinisiatif mendatangi warga yang belum mendapat giliran agar cepat memperoleh layanan.

Saat melayani salah seorang warga, Risma juga sempat mengeluarkan sejumlah uang pecahan ratusan ribu. Uang itu diberikan agar warga tersebut segera merampungkan pengurusan salah satu syarat administrasinya.

“Ini tak kasih duit untuk ngurus syarat adminitrasinya di RT-RW. Besok kembali lagi ya,” kata Risma.

Saat ditanya tentang aksinya

FB/IST Risma saat melayani pengurusan JKN di balaikota. itu, Risma mengaku turun lang- menjadi staf dinas kesehatan sung menjadi petugas, seperti yang sedang dilakukannya, adalah

Persib Bandung U-19 Menang 3-1 Atas Bali Selection

DENPASAR-Fajar Bali Tim dari Bandung Persib U-19 mengawali laga dengan kemenangan 3-1 atas Bali Selction pada Turnamen Bali Selection Cup, yang diprakarsai Badan Liga Junior Indonesia (BLJI) Zona Bali, Selasa (4/3) kemarin.

Tim polesan Jaino Matos asal Brasil itu mengakhiri jeda pertama dengan keunggulan

2-0, gol tersebut kontribusi Angga menit ke-25 dan Riski Alam menit ke-31. Memasuki tampilan babak kedua tim Persib Bandung masih tetap mempertahankan pola menyerang, tapi sayang barisan belakang lengah, yang dimanfaatkan dengan baik Mang Elo, pada menit ke-49 dengan sundulan merubah skor 2-1.

Pasca keberhasilan itu anak

asuh Dede berambisi menyamakan skor. Galam dari berbagai lini dilakukan, tapi acap kali kandas dibarisan belakang lawan yang dikawal Azis dkk.

Kedua tim saling melakukan pergantian pemain, dari Persib kapten tim Angga ditarik digantikan Sutanto.

Pemain jangkung ini kerap kali membuat repot pertahanan Bali Selection, yang di-

kapteni Agus.

Serbuan terus mengalir ke gawang Bali Selection yang dikawal Pager. Kecemerlangan mengamankan serbuan diperlihatkan Pager dan mementahkan solo run Sutanto.

Namun sayangnya, ketika terjadi tendangan sudut, Sutanto melalui sundulan berhasil menjebol gawang Pager tepatnya di menit ke-83, skor berubah

menjadi 3-1.

Hingga wasit yang memimpin Puja meniup pluit panjang skor tersebut berthan untuk kemenangan Persib Bandung U-19.

“Kami pantas kalah, dari kemampuan individu maupun tim, Persib Bandung diatas kami. Apalagi ditambah persiapan yang pas-pasan,”kilah pelatih Bali Selection Deden, usai pertandingan.

Sementara itu, pelatih Persib Bandung U-19, Jaino Matos menjelaskan, bukan semata-mata mencari kemenangan, tapi upaya memperbiki kekurangan yang ada pada tim.

“Tim kami memperoleh perlawanan yang berarti,”bebernya.

Hasil pertandingan sebelumnya Perseden Denpasar, menang tipis 1-0 ketika bertemu Undhiksa Singaraja.

Laga selanjutnya, Kamis 6 Maret 2014, Perseden menghadapi Bali Selection pukul 14.do Wita dan Undiksha melawan Persib Bandung pada laga kedua pukul 16.00 Wita, di Stadion Kompyang Sudjana Denpasar.R-007

DENPASAR-Fajar Bali Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali terus berupaya untuk meningkatkan keterampilan para bidan dalam melakukan konseling terhadap akseptor dengan menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK).

Bidan adalah mitra kerja BKKBN yang sangat strategis dalam mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga (KKBPK). Pelatihan dilaksanakan empat angkatan bagi 30 bidan, angkatan pertama berlangsung selama 5 hari, mulai Senin 3-7 Maret bertempat di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.

Materi yang diberikan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, meliputi Dinamika Program KB Nasional dari Kabid.

Latbang, Kebijakan dan Strategi Operasional Bidang KBKR dan Pelayanan KB di dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Kabid. KBKR, dan Gambaran Umum Komunikasi Inter Personal (KIP)/Konseling dari

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ni Ketut Adi Arini S.Sos, STT, MM., serta Teknik ABPK dari anggota IBI Daerah Bali.

Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Drs. Ida Bagus Adnyana, yang membacakan sambutan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mengatakan, berharap agar pelatihan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para bidan guna menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dalam memberikan konseling KB. Sehingga tujuan utama dari konseling KB yang baik adalah agar klien dapat

membuat keputusan sendiri tentang cara mengatasi masalahmasalah yang berkait dengan pemilihan methode kontarsepsi dan membangkitkan kesadaran tentang hak-hak reproduksi berdasarkan informasi dan pemahaman yang tepat.

“Diharapkan klien yang puas akan memiliki perilaku dan sikap positif dalam memaknai program KKBPK dan berpotensi untuk mempromosikan program KKBPK di antara anggota keluarga, teman-teman dan anggota masyarakat. Saya yakin minat masyarakat untuk mengatur kelahiran dengan mengikuti program KKBPK pasti dapat kita tingkatkan,” harapnya.

Seorang peserta pelatihan, Ni Ketut Rastiti, Bidan Puskesmas Baturiti I Kabupaten Tabanan mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Bali atas diselenggarakannya pelatihan ini. Sebab, pelatihan sangat bermanfaat bagi seorang bidan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan dengan klien di tempat praktek masing-masing.

“Selama ini kami sedikit kesulitan di dalam memberikan konseling kepada klien untuk mengambil keputusan, sehingga dengan diadakan pelatihan kendala ini dapat teratasi,” ujarnya.KJS

Pemain Persib Bandung U-19 (menguasai bola) ketika menaklukkan Bali Selection 3-1 di Stadion Kompyang Sudjana Denpasar, Selasa (4/3) kemarin.

FB/SUPRI

BKKBN Hadiri Aisyiyah, “Sosialisasi Program KKB”

Bidan Mitra Kerja BKKBN, Sukseskan Program KKBPK

PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA)

SMP Sapta Andika Juara Umum Walikota Cup Cabor Kempo

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto selaku Pemegang Hak Tanggungan I berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, melalui perantara KPKNL Denpasar akan melaksanakan penjualan lelang dimuka umum pada : Hari/tanggal : Rabu,19 Maret 2014 Pukul : 10.00 Wita Tempat : Kantor PT. Balai Lelang Bali – Indonesia

Jalan Cokroaminoto Nomor 13 Ubung - Denpasar Terhadap barang jaminan hutang Debitur atas nama Ni Nyoman Untari, alamat Jalan Wiraraja IIC No.14, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, barang yang dilelang berupa: 1 (satu) bidang tanah perumahan berikut bangunan diatasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.6357/Desa Ubung Kaja, tanggal 25-5-2004, Surat Ukur No. 01206/Ubung Kaja/2004 tanggal 06-02-2004, seluas 97 M2, atas nama FERNITA WIDYA UNTARI, terletak di Jalan Wiraraja IIC No.14, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan nilai limit Rp 506.300.000,00 dan uang jaminan Rp 506.300.000,00.

Syarat-Syarat Lelang : 1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang; 2. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan tersebut diatas ke Rekening No.264471810 a.n. Rekening Penampungan Lelang KPKNL Denpasar pada Bank BNI Cabang Denpasar Gajahmada, dan sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; Khusus penyetoran uang jaminan dengan cara pemindahbukuan nama pemilik rekening dan nama peserta lelang harus sama.

3. Penawaran lelang dilakukan dengan cara lisan semakin meningkat dengan kelipatan penawaran ditentukan oleh Pejabat Lelang pada saat lelang; 4. Peserta lelang/kuasanya harus hadir pada saat pelaksanaan lelang dengan membawa asli bukti setor uang jaminan, materai Rp. 6.000,- foto copy identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dan foto copy NPWP; 5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar bea lelang 2 % dan harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan disetorkan ke kas Negara; 6. Setiap peserta lelang wajib melakukan penawaran dan penawaran paling sedikit sama dengan nilai limit. Apabila peserta lelang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan diwilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara; 7. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukkan bukti setor dan Kartu Identitas diri (KTP/SIM), pengambilan uang jaminan melalui kuasa harus dengan notariil.

8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Barat No.362 Denpasar Telp. (0361) 420227, 420229 atau KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151 Denpasar, 05 Maret 2014 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto TTD Wahju Hidajat Pemimpin Cabang 599/III/KTR

FB/SUPRI

SEMARAPURA-Fajar Bali Wilayah Aisyiyah Bali menyelenggarakan Sosialisasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) yang diselenggarakan di Gedung Dakwah, Kabupaten Klungkung, Jumat (28/2), dihadiri Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Drs. Ida Bagus Adnyana sekaligus memberikan materi.

Adnyana mengatakan, ketahanan keluarga sangat erat kaitannya dengan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) karena di dalamnya terdapat 8 fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, kebudayaan, pendidikan, ekonomi, kasih sayang, reproduksi, perlindungan dan fungsi lingkungan. “Kalau hal ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh keluarga, sudah pasti keluarga tersebut akan tahan terhadap berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul,”ungkapnya.

Sementara Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bali, Dra. Zasmiatun mengatakan, akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan berbagai berita, baik di media cetak maupun elektronik tentang adanya perilaku kekerasan yang marak di tengah masyarakat, mulai dari perdagangan manusia, tawuran, pornoaksi, pornografi dan narkoba yang sudah tidak asing lagi di kalangan remaja.

Ironisnya, sebagian pelaku di antara mereka masih di bawah umur.

Hal tersebut membuat banyak orang yang menyalahkan pihak sekolah dalam hal ini para guru dianggap gagal dalam mendidik. Padahal persoalan tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga perlu merevitalisasi peran dan fungsi keluarga dan memfungsikan kembali keluarga sebagai institusi pendidikan yang pertama dan terutama. ”Untuk itu, Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan melakukan sosialisasi Program KKB. “Mari kita Tingkatkan Fungsi Ketahanan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Qaryah, Thayyibah,” harapnya. Dan BKKBN hadir dalam memberikan materi yang berkaitan dengan ketahanan keluarga ini sebagai tindak lanjut dari MoU antara PPA dengan BKKBN, MoU PPA dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klungkung, Afif Fatoni yang turut hadir dalam konsolidasi tersebut, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Bali yang telah bekerjasama dengan Aisyiyah Bali. Ia berharap kerjasama ini terus berkesinambungan agar program untuk mensejahterakan masyarakat melalui keluarga dapat cepat terwujud. “Program KKB sejalan dengan programnya Aisyiyah untuk membangun keluarga kecil, bahagia dan sejahtera,” tukasnya.KJS

bagian dari tugasnya.

“Kan ini sudah tugas saya, kalau saya sudah melihat, berarti saya harus turun tangan, karena pertanggungjawabannya kepada Tuhan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, mengatakan, Pemkot Surabaya memberikan kemudahan bagi warganya untuk mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejak Sabtu (1/3) lalu, pihaknya membuka layanan pendaftaran di Balaikota.

“Layanan ini untuk mempermudah warga Surabaya agar secepatnya menjadi peserta dan mendapatkan layanan BPJS di saat tumpang tindih pengurusan administrasi BPJS,” ujarnya.KP

Kegiatan Walikota Cup V, Cabor Kempo di GOR Lila Bhuana Denpasar

DENPASAR-Fajar Bali Perkembangan pesat di cabang Kempo tak hanya dari segi kuantitas atlet tapi juga Dojo (tempat latihan,red). Banyaknya peminat tersebut dilihat dari keterlibatan Kenshi pada Walikota Cup V/2014, yang berlangsung selama sehari, Minggu (2/3) di GOR Lila Bhuana Denpasar.

Di event tersebut tampil sebagai juara SMP Sapta Andika, dengan raihan 7 emas, 8 perak dan 4 medali perunggu, disusul juara II, Dojo Unud Denpasar, dengan 6 medali emas, 5 perak dan 5 perunggu. Kemudian Dojo Unmas, kebagian 3 emas, 4 perak dan 11 medali perunggu berada diperingkat III. Ketua Harian Pengkot Perkemi

Denpasar, Made ‘Dendy’ Mandiyasa mengatakan, para kenshi yang terlibat digelaran ini masih junior secara rentang waktu masih mempunyai prospek panjang untuk dibina secara berkelanjutan.

“Merekalah yang akan menjadi pelapis para kenshi senior. Paling tidak masa keemasannya lima hingga sepuluh tahun ke depan,”ujar Dendy pemegang V DAN, Senin (3/3) kemarin.

Dari hasil Walikota Cup, kata Dendy Mandiyasa, telah terbaca para kenshi yang masuk dalam kategori pembinaan prioritas, karena prestasinya di event ini.

“Tentu harus ada skala prioritas pembinaan. Mereka yang menjadi juara pantas mendapat penangan berkelanjutan,”bebernya.R-007 Layouter: Zohra

pariwara

FAJA R BALI

Rabu, 5 Maret 2014, Tahun XIV

9

MATAHARI AUTO GALERY

HERIKY Computer

SERVICE & SELL Laptop, Komputer, Printer, Hardware, Software

NEW WRANGLLER JK Sport 2013 (hitam) WRANGLLER JK Sport 2011

hitam asli DK Velg R 26, km 16 ribu, samsat bulan 10 NEW LEXUS RX 270 (hitam & putih) Land Cruiser bensin 2009 (hitam)

New Alphard 2012 (putih) Hubnngi : New Vellfire 2013 (hitam) (0361) 7893104 AVANZA G 2010 Alamat: Jl. Bypass Ngurah Rai no. 18, Tohpati-Denpasar 555/II/WS

419/XI/AGN

237/VII/IGR

Hp: 085 638 466 12 / 087 860 885 964 E-mail: erikhoki6@gmail.com Jl. Pasekan Batuaji, Batubulan Kangin-Sukawati

524/I/TTV

Melayani : dijamin LPS ♦KREDIT ♦DEPOSITO ♦TABUNGAN BERJANGKA ♦TABUNGAN EKSEKUTIF (Bung a h arian ) ♦TABUNGAN GISAWA Hubungi Segera : Kantor P usat Jl.Raya Kerobokan No. 8B Kuta-Badung Telp.(0361) 423740, 9003231 Kantor Cabang Jl.Sudirman No.10 Negara Telp.( 0365) 44386, 44387

517/I/IGR

518/I/IGR

587/II/BGS

160/VI/FB/GLH

229/VII/IGR

227/VI/FB/AG

7 018/I/FB/KTR

166/VI/FB/IGR

505/I/KTR

453/XII/AGN

Dapatkan Koran FAJAR BALI disini!!!

DENPASAR-BADUNG

NO Nama kios Alamat 1 Kios Laken (Wr. Lawar Kuwir) Jl. Kebo Iwa 88 (samping SPBU) (01338348576-Nyoman Laken) 2 Kios Aloha Jl. Gunung Batu Karu, Barat Tiara Monang-Maning

(0817569887-Bapak Ersad) 3 Kios Dharma Indah Jl. Gunung Batukaru, (Timur tiara Monag-Maning, Ujung Gang II)

(081916121733-Ibu Dewi) 4 Kios Angga Jl. Gunung Sanyang No 3 (Timur Lampu Merah Kerobokan)

(087861827220-Ibu Angga) 5 Kios Gunung Seputan Jl G Soputan No 1 (Barat Lampu Merah Abian Timbul)

(081999172485-Ketut Wardana) 6 Kios angkuban Prahu Jl. Tangkuban Parahu Barat (depan LP) (081999172485) 7 Kios Mahadamar Jl. Imam Bonjol 429, Samping Pasar Abian Timbul

(081916624879-Made Merdika) 8 Kios Agung Jl. GunungSangyang(baratSPBUGunungSangyang/TimurPoltabes)(IbuAgung) 9 Kios Apotik Lily Medika Jl. Cokroaminoto (pertigaan Kebo Iwa) 10 Kios Toufik Depan terminal Dalung permai (081916402569) Supermarket HR Perumahan dalung permai 11 Kios HR 12 Kios Padang Luwih Jl. Padang Luwih Dalung (082147025034) 13 Kios Edy/Kios Gunung Agung Jl. Gunung Agung, Depan SMP 2 Denpasar (0361-8812761) 14 Kios Agasta Jl. Kepundung Dps 15 Kios Kawan Jl. Pulau Kawe Dps 16 Kios Shanti Jl. Kamboja , Timur Pasar Kreneg 17 Kios Buda Jl. Raya Sesetan 18 Kios Rama Jl. H. Wuruk Dps 19 Kios Akasia Jl. Akasia Dps 20 Kios Anugerah Jl. Patimura, Depan Apotik Anugrah, 21 Kios Bintang Terang Jl. WR Supratman, Dps

22 Kios Korsika Jl. Sumatra Dps 23 Kios Suci Pererempatan Suci Dps 24 Kios Kedondong Jl. Kedondong 10 Dps 25 Kios Krisna Jl. Padang Luwih Dalung 26 Kios Utara Mas Utara Masjid Ubung 27 Kios Budijaya Jl. Hayam Wuruk Dps 28 Kios Warung Baru 35 Jl. Hayam Wuruk. Timur Perepatan Ratna Dps 29 Kios suweca Timur Puri Kesiman Dps 30 Kios Sri Ratih Jl. WR Supratman, Dps 31 Kios Wedasari Utara kantor Camat Kuta 32 Kios Rapuh Jl. Raya Jimbaran Kuta 33 Kios Alfa Depan Krisna Oleh-Oleh Kuta 34 Kios pecatu Pecatu 35 Kios Pancing Jl Raya Uluwatu Kedonganan 36 Kios Kuat Jl Raya Uluwatu, Jimbaran 37 Kios Putra jaya Jl Raya Uluwatu (Depan Ktr Lurah Jimbaran 38 Kios Varis Jl. Raya Kapal Badung 39 Kios Nasi Lukluk Jl Raya Lukluk, Dps 40 Kios Abudewata Barat RSU Badung 41 Kios Krisna Pertigan Buduk, Badung

GIANYAR

42 Kios Teja Abadi Jl Pudak Gianyar 43 Kios Gandapura Jl Kedewatan, Ubud Gianyar 44 Kios Bendas Utara pasar seni, Sukawati

BANGLI

45 Toko Buku Guna Agung Bangli

BULELENG

46 Agen Melati Toko Buku , Melati seririt 47 Agen Rika Jl A Yani Singaraja 48 agen guna agung JL Sutomo Singaraja 49 Kios veteran Jl Veteran Singaraja 50 Kios Poto Copy Jl Veteran Singaraja 51 Kios Surya Jl Udayana, Depan PLN

TABANAN

52 Kios Jaya Kerti Jl. Raya Kediri, Depan

Supermarket Jayakerti Kediri 53 Kios Mario RSUD TAbanan

KLUNGKUNG

54 Kios Sari Dewata Jl Untung Surapati Klungkung 55 Kios Mutiara Photo Jl Diponegoro 1 Klungkung 56 Toko Riang Jl Diponegoro 3 Klungkung 57 Agen Sugiana Klungkung

KARANGSEM 58 Sambas Poto Copy Ulakan 59 Kios Cahya Dewata Manggis 60 Agen Rahayu Jl Gajah Mada Karangasem

NEGARA 61 Agen Agus

Depan SMA 1 Negara

Layouter: Wiadnyana

10

politik KPU Tak Yakin Parpol Turuti Moratorium Iklan Kampanye

FAJA R BALI

Rabu, 5 Maret 2014, Tahun XIV

Presiden 2014 Tak Harus Jawa

FB/ist

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan presiden hasil Pemilihan Umum 2014 tak harus orang Jawa. Menurut dia, yang paling utama, tokoh yang kelak menjadi presiden harus dekat dengan rakyat. “ Ya n g t e r p e n t i n g , bagaimana dia nanti dekat dan mengabdi untuk rakyat,” kata Sultan ketika ditemui seusai diskusi di Islamic Bookfair, Jakarta, Selasa (4/3).

Sri Sultan Sultan mengatakan pemimpin Indonesia harus tulus dalam berlaku demi rakyat.

Kriteria ideal seorang pemimpin menurut Sultan yakni bisa memegang amanah, bersih, dan jujur. Dia juga mengatakan pemimpin harus berani berkata tidak terhadap sesuatu yang merugikan rakyat dan bangsanya. Suku, kata Sultan, tak menjadi faktor utama karena rakyat Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa.

Ketika ditanya ihwal calon presiden terbaik saat ini, Sultan menolak untuk menyebutkan nama. “Saya belum berhak menilai orang-orang itu,” kata Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini. Dia mengatakan sebaiknya masyarakat menunggu hasil pemilu legislatif pada 9 April 2014 sebelum menentukan calon presiden yang akan dipilih.

Pemilihan presiden dan wakil presiden akan digelar pada 9 Juni 2014. Sejumlah partai politik sudah mempunyai kandidat yang akan diusung sebagai calon presiden. Golkar, misalnya, menyorongkan Aburizal Bakrie. Adapun Gerindra mengusung Prabowo Subianto. TP

20 Caleg Gerindra Tak Laporkan Dana Kampanye

DENPASAR-Fajar Bali Seluruh partai politik (parpol) peserta pemilu legislatif (pileg) 2014 sudah menyetorkan laporan dana kampanye hingga batas penyetoran Minggu (2/3) pukul. 18.00 sore lalu. Hanya saja setelah dikroscek, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak komplit menyerahkan data laporan dana kampanye yang akan dipergunakan saat pileg nanti.

Dari 45 caleg yang ikut bertarung, 20 diantaranya tidak FB/car menyampaikan laporan dana I Gede John Darmawan kampanye yang dipergunakan.

Sementara itu dari PBB, anggaran dana kampanye hanya Rp 100 ribu masing-masing caleg.

Ketua KPU Kota Denpasar, I Gede John Darmawan mengatakan semua laporan dana kampanye sudah terkumpul. “Untuk Gerindra, calegnya menyetorkan semua datanya tapi nihil. Karena 20 caleg ini menganggap tidak mengeluarkan dana saat kampanye nanti,” ungkap John saat dikonfirmasi, Selasa (4/3).

Disodok adanya ancaman 20 caleg dicoret dari bursa caleg 2014 karena tidak menyetorkan laporan dana kampanye, John belum bisa memberikan penjelasan yang pasti. Alasannya masih menyerahkan semua pada pihak audit selaku pemeriksa di pusat. “Nanti tim audit yang menilai apakah itu diperkenankan atau tidak,” jelasnya seraya menyebut, kalau pun diperkenankan, jika terpilih nanti 20 caleg ini tidak bisa ditetapkan.

“Jika laporannya tidak diterima oleh pusat, pemilihan akan tetap berjalan. Caleg bersangkutan tetap bisa mengikuti pemilihan. Tapi ketika namanya lolos, dia tidak akan ditetapkan menjadi anggota legislatif. Maka percuma saja. Namun saat ini kami hanya menunggu hasil audit saja,” ujarnya.

Sementara dari data laporan dana kampanye pileg 2014 yang telah disetorkan oleh masing-masing parpol diketahui parpol yang memperoleh sumbangan terbanyak yakni Gerindra sebanyak Rp 528.231.800. Kemudian Golkar Rp 522.376.150, selanjutnya PDIP Rp 451.812.550.

Sedangkan terkecil PBB dimana sumbangan dana kampanye ke parpolnya hanya Rp 2,4 juta. Selain itu keempat calegnya yang ikut pemilihan melaporkan dana kampanye hanya Rp 100 ribu. Besaran ini sangat ironis. Anggaran Rp 100 ribu dirasa sangat kecil, bahkan untuk membuat baliho saja tidak cukup.

“Data inilah yang dilaporkan ke kami. Tidak tahu kondisinya riil atau tidak. Semua kami serahkan ke tim audit untuk memeriksa,” tandas John didampingi anggota bidang Kampanye dan Audit Dana Kampanye KPU Kota Denpasar, Made Raka Suarna. R-004

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak yakin partai politik bakal menuruti surat keputusan bersama (SKB) moratorium iklan kampanye. Hal itu disebabkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum masih memiliki celah sehingga parpol bisa lolos dari jerat sanksi jika melakukan iklan terselubung di luar waktu yang ditetapkan.

JAKARTA-Fajar Bali “Kami kemarin membahasnya, bagaimana supaya lembaga penyiaran dan parpol bisa ikut dalam gerakan moral ini. Targetnya itu awalnya, tapi perkembangannya masih seperti biasa,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kompleks Kepresidenan, Selasa (4/3).

Husni mengaku agak sulit untuk menilai pelanggaran iklan-iklan politik dari kaca-

GIANYAR-Fajar Bali B u p a t i G i a nya r, A n a k Agung Gde Agung Bharata didampingi Sekda Kab. Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra meninjau proses pelipatan surat suara di Balai Budaya Gianyar, Selasa (4/3).

Dalam kunjungannya Bu-

FB/artayasa

pati diterima Ketua KPUD Kabupaten Gianyar, Anak Agung Putra dan Komisioner KPU Gianyar divisi logistik Ngakan Oka Sudaryana.

Ngakan Oka Sudaryana menyampaikan untuk Pemilu 2014 diperlukan 4.424 kotak suara. Hingga saat ini kotak

Ketua KPU Husni Kamil Manik epakati dalam SKB Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Legislatif, tidak ada satu pun parpol yang mencopot iklaniklannya yang sudah tayang di layar kaca. Padahal, SKB ini memuat larangan lembaga menayangkan iklan yang ber-

bau politik. Moratorium iklan dilaksanakan hingga kampanye terbuka pada 15 Maret 2014.

Adapun gugus tugas itu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Informasi Pusat (KIP). SKB moratorium iklan politik dibuat untuk memastikan berjalannya aturan main yang sudah dibuat untuk memenuhi prinsip keadilan dan akses yang sama bagi peserta pemilu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Bagir Manan menghimbau para pemilik televisi untuk menahan diri dan tidak jor-joran menerima iklan politik. Dia mendukung seruan moratorium iklan politik karena dinilai mencuri start.

“Meski hanya merupakan seruan moral, moratorium iklan politik hendaknya diikuti,” katanya usai menghadiri

pengukuhan dua guru besar di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Selasa (4/3).

Seruan moral tidak mengikat secara hukum, kata dia, namun justru melebihi kekuatan hukum. “Moral nomor satu, hukum nomor dua,” katanya.

Bagir mengatakan, kampanye saat ini memang secara normatif tidak melanggar hukum karena masa kampanye belum dimulai. Namun, secara moral itu tidak bisa dibenarkan.

“Oleh karena belum dapat diambil tindakan hukum, dalam bentuk moratorium sampai nanti masa kampanye dimulai, dua minggu sebelum pemilu,” ujar Bagir.

Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed, Agus Raharjo, mengatakan, perlu ada pengaturan secara spesifik mengenai iklan politik. “Hak publik untuk menikmati frekuensi publik banyak dilanggar,” katanya. KP/TP

SEMARAPURA-Fajar Bali Sebanyak 154 anggota Polres Klungkung mendapatkan pembekalan dari 15 instruktur untuk memahami tentang pelaksanaan Pileg 9 April 2014 mendatang.

Pembekalan ini direncanakan selama empat hari dan pelaksanaan Pra Ops Mantap Brata ini dimulai Selasa (4/3) kemarin. Selain menghadirkan 15 instruktur, hadir pula dari KPUD Klungkung dan Panwaslu Klungkung.

Wakapolres Klungkung, Kompol Gusti Agung Dana Ariawan menjelaskan, aparat kepolisian harus tahu dan memahami pelaksanaan Pileg 9 April 2014 mendatang.

Mengingat 59 Babin yang ada di desa se Kabupaten Klungkung kerapkali ditanyai oleh masyarakat mengenai pelaksanaan Pileg. “Ilustrasinya seperti mencoblos surat suara dan berapa surat suara

yang akan diterima, aparat harus bisa menjelaskan,” terang Dana Ariawan. Disisi lain, kesatuan polisi tidak memiliki hak suara namun sebaiknya memahami pelaksanaan dan bukan hanya bertugas mengamankan saja.

Antisipasi dinamika politik yang terjadi nantinya, Dana Ariawan menjelaskan bahwa semua wilayah di Klungkung memiliki potensi konflik. Sedangkan untuk Nusa Penida justru mendapat perhatian khusus. Aparat juga harus netral dan tidak memihak, “Kalau ada yang tidak netral maka sanksi tegas akan menanti,” tambahnya.

Diakuinya juga suhu politik menjelang Pileg ini semakin memanas. Namun asalkan penyelenggaranya bisa berbuat yang adil dan tidak memihak maka setidaknya kondisi memanas itu bisa dihindari. W-010

Polres Klungkung Dibekali Ilmu Pemilu

FB/sarjana

Aparat Polres Klungkung diberikan ilmu terkait pelaksanaan Pileg April mendatang

Relawan Demokrasi Sasar Pemilih Perempuan di LP AMLAPURA-Fajar Bali Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih perempuan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, re l awa n d e m o k ra s i ya n g dibentuk KPUD Karangasem melakukan pendidikan pemilih melalui ajang sosialisasi.

Salah satu yang disasar yakni, penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem, Selasa (4/3) kemarin.

Kegiatan ini disambut positif oleh penghuni LP. Salah seorang penghuni, Ni Made Budiastri mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dengan adanya sosialisasi seperti ini. Selama ini dari sekian penghuni LP, hanya beberapa orang saja yang bisa menyalurkan hak pilihnya.

Karena banyak penghuni yang

Bupati Bharata Tinjau Pelipatan Suara

Bupati tinjau pelipatan kertas suara

mata Undang-Undang Pemilu.

Ia mengatakan, dalam undangundang tersebut, definisi kampanye bersifat kumulatif. Hal itu berarti kampanye mencakup pemaparan visi dan misi, ajakan memilih, pemaparan program, dan pencantuman logo partai.

“Jadi, kalau undang-undangnya belum berubah, maka praktiknya tidak akan berubah juga,” kata Husni.

Sejak moratorium iklan dis-

FB/IST

politisi

suara yang dalam kondisi baik sebanyak 3.896 kotak, kekurangannya sedang diperbaiki dan diyakini bisa siap saat didistribusikan nanti.

Sedangkan surat suara yang diterima, kata Ngakan Oka, sesuai dengan berita acara dari percetakan sejumlah 1.471.000 surat suara.

Surat suara ini mencakup pemilihan DPD, DPR RI, DPR Prov. dan DPRD Kabupaten.

Beberapa logistik yang belum diterima diantaranya formulir model C untuk rekapitulasi suara dan segel surat untuk 161 TPS yang ada di Kabupaten Gianyar. Dalam proses pelipatan surat suara melibatkan 105 warga. Untuk pelipatan dihargai Rp 70 perlembar dan untuk sortir Rp 30 perlembar.

Bupati Gianyar Agung Bharata berpesan kepada ko m i s i o n e r u n t u k te r u s melakukan pengawasan, dan apabila menemui kendala agar berkoordinasi dengan pihak terkait. “Saya berharap pelaksanaan pileg dan pilpres di Kabupaten Gianyar dapat berjalan lancar tanpa ada kendala,” ujar Agung Bharata. W-005

berasal dari luar Karangasem. “Tumben ada sosialisasi, dulu-dulu sangat kesulitan untuk menyalurkan hak pilih,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang relawan demokrasi, Ni Komang Ayu Sawitri Widiantari mengatakan, dipilihnya LP untuk melakukan sosialisasi lantaran banyak warga binaan tidak bisa keluar, dan selama ini hanya monoton berada di LP. Sehingga akses informasi mengenai pemilu sangat kurang dan kondisi politik khususnya pada segmen perempuan aksesnya tertutup. “Selama ini kan mereka tidak memiliki akses keluar, sehingga informasi mengenai pemilu sangat kurang. Sebanyak 15 orang penghuni LP, khususnya perempuan ini kita

sasar,” ungkapnya.

Ko m i s i o n e r K P U D K a rangasem divisi sosialisasi, I Gede Krisna Adi Widana mengaku, sosialisasi yang dilaksanakan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, termasuk mereka yang saat ini menjadi warga binaan di LP. Meskipun mereka tersandung sebuah kasus hukum, hak mereka sebagai warga negara tidak hilang. “Ini merupakan kewajiban kami selaku penyelenggara untuk memaksimalkan hak mereka agar tidak hilang,” ungkapnya.

Tanggapan penghuni LP terhadap sosialisasi yang dilakukan relawan cukup positif. Selain itu, pihaknya juga akan menyasar wilayahwilayah yang cukup rawan,

FB/budiasa

Relawan Demokrasi Sosialisasi Di LP Karangasem

seperti di wilayah Kubu, yang saat Pilkada lalu banyak ditemukan masalah. “KPUD telah memetakan wilayah-wilayah

yang cukup rawan dan selama sosialisasi kita akan maksimalkan peranan relawan,” pungkasnya. M-005

PPP Minta Dimyati Mundur dari Seleksi Hakim MK

JAKARTA-Fajar Bali Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Majelis Permusyawaratan Rakyat meminta Ahmad Dimyati Natakusumah mengundurkan diri dari pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi.

Kemarin, Dimyati--anggota Komisi Hukum dari PPP--sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

“Pimpinan Fraksi PPP MPR meminta Dimyati tetap menjabat dan menjalankan tugas sebagai anggota tim kerja sistem ketatanegaraan Indonesia,” demikian permintaan Ketua Fraksi PPP di MPR Irgan Chaerul Mahfidz dalam sebuah surat, Selasa (4/3).

Surat bernomor 05/FPPP/ MPR-RI/III/2014 ini ditembuskan kepada pengurus pusat PPP serta pimpinan MPR, DPR, Fraksi PPP, dan Komisi Hukum DPR. Irgan meminta Dimyati tidak mengikuti seleksi hakim MK. Irgan beralasan tenaga Dimyati masih dibutuhkan sebagai tim pengkaji sistem ketatanegaraan.

Sebelumnya, penolakan terhadap pencalonan Dimyati

FB/IST

Calon hakim Mahkamah Konstitusi Dimyati Natakusumah. juga disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK. Koalisi meminta tim pakar dan Komisi Hukum DPR RI mencoret nama politikus PPP Dimyati Natakusumah dari daftar calon hakim konstitusi.

Menurut anggota Koaliasi, Erwin Natoesmal Oemar, Dimyati pernah diadili dalam kasus suap anggota DPRD Pandeglang periode 2004-2009.

“Salah satu kriteria hakim konstitusi adalah tidak bersikap tercela dan tidak pernah terlibat kasus korupsi,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menilai, permintaan Fraksi

Partai Persatuan Pembangunan di MPR agar Dimyati Natakusumah mundur dari seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hanya upaya menyelamatkan nama PPP. Pasalnya, Dimyati kewalahan saat menghadapi pertanyaan Tim Pakar dalam fit dan proper test.

“Ah, itu sih skenario saja agar mereka (PPP) tidak kehilangan muka,” kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/3).

Bambang menjelaskan, permintaan dari Fraksi PPP itu sangat tidak lazim dilakukan. Lazimnya, kata dia, calon peserta yang memutuskan sendiri untuk mundur, bukan

diatur oleh partainya. Pasalnya, seleksi hakim MK adalah seleksi individu, bukan seleksi yang melibatkan partai.

“Jadi kalau partainya mau meminta dia (Dimyati) mundur, itu hanya upaya menolongnya saja,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Menurut Bambang, nama Dimyati masih tetap dicatat sebagai calon hakim yang mengikuti seleksi. Jika Dimyati telah menyatakan sendiri untuk mundur, baru namanya dicoret.

Dari 11 calon penjaga konstitusi, Dimyati adalah satusatunya calon yang berlatar belakang politisi. Ia kini duduk sebagai anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP. Saat diuji oleh Tim Pakar, Dimyati kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Nantinya, hasil ujian tersebut akan dibahas oleh Tim Pakar dan menjadi rekomendasi kepada Komisi III yang akan memilih dua calon hakim konstitusi. Dua calon hakim yang terpilih akan menggantikan posisi Akil Mochtar yang menjadi terdakwa kasus suap dan Harjono yang akan segera memasuki masa pensiun. TP/KP Layouter: Wiadnyana

FAJA R BALI

Rabu, 5 Maret 2014, Tahun XIV

NASIONAL

Komisi X Keluhkan Potongan Dana Bantuan Siswa Miskin JAKARTA-Fajar Bali Banyak kendala masih dihadapi dalam penerimaan bantuan sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal itu dikeluhkan oleh sebagian besar fraksi anggota komisi X DPR RI pada rapat kerja, Selasa (4/3).

Jefri Riwukore dari Partai Demokrat mengatakan, di wilayah pemilihannya di Kupang, NTT, mengaku banyak menerima aduan bahwa masyarakat penerima BSM dipersulit. Pun, lanjut Jefri, cara un-

tuk pengambilan bantuan tersebut tidak sesuai dengan aturan dari kementerian yang berlaku.

“Pertama, persyaratan dipersulit, tidak sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Seharusnya kan mengambilnya itu hanya KTP orang tua, KPS dan rapor anak.

Tapi, di sana ada yang meminta keterangan sekolah atau lurah,” ujarnya.

Seharusnya, tambah Jefri, dalam pengambilan dana bantuan tersebut tidak perlu surat keterangan dari sekolah. “Karena

kalau ada surat itu, nanti siswa seperti punya hutang budi kepada sekolah. Nanti uangnya dipotong lagi untuk membayar sekolah,” katanya.

Padahal, kata Jefri, BSM merupakan dana pribadi yang diberikan langsung dari kementerian dan tidak terkait dengan pihak manapun, termasuk pihak sekolah.

Selain itu, pengambilan melalui bank daerah yang ditunjuk juga dinilai sangat bermasalah lantaran potongannya sangat besar, serta kapasitas pelayanannya terbatas.

“Kemudian penerima bantuan datang ke bank, tapi bank maksimun hanya mampu melayani 80 orang. Belum lagi nanti ada potongan (dari bank),” sambungnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pihak yang memotong dana BSM tersebut harus bertanggung jawab. “BSM itu kan sifatnya dana bantuan pribadi, kalau ada yang potong-potong, ya monggo, tapi silahkan bertanggung jawab itu yang motong,” ucapnya. KP

DARI HALAMAN 1

sangat tidak mungkin ini hanya dikerjakan oleh pemasang spanduk. Apalagi untuk menggelar aksi tersebut membutuhkan biaya sehingga mereka sampai bisa beli kertas, spanduk, spidol dan berbagai macam kelengkapannya. “Kenapa bikin begitu, siapa yang nyuruh, ini kan ada kertas spidol bisa dibeli, siapa yang beli?

Kan polisi bisa diusut sampai di sana,” tegas Pastika.

Tak hanya soal kalimat “Penggal Kepala Mangku P” yang disoroti elemen masyarakat yang bersimpati dengan pemimpin Bali dua periode ini. Melainkan

juga kalimat “Ranting PDI Sidakarya” yang juga tertulis dalam salah satu spanduk tersebut.

Hal ini juga sempat disoroti oleh anggota DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry saat sidang paripurna pekan lalu.

Bahkan Sugawa Korry sampai menghimbau agar seluruh partai politik menjaga kondusifitas Bali jelang Pileg.

Dikonfirmasi soal tulisan “Ranting PDI Sidakarya” yang tercantum dalam spanduk tersebut, Ketua DPRD Bali sekaligus Ketua DPD PDIP Bali, A.A Oka Ratmadi, mengaku belum

tahu persis. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dedengkot Partai PDIP ini segera akan melakukan koordinasi dengan kader-kadernya.

“Maaf saya tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Memang ada tulisan yang menyebutkan begitu? (Ranting PDI Sidakarya).

Kalau dalam batas-batas sekadar itu, jangan sampai soal-soal perbedaan meruwetkan Bali.

Jaga kondusifitas Bali apalagi di tahun politik. Saya belum lihat, kalau pun ada saya akan koordinasikan dengan partai”, jelasnya. W-019/R-005/R-006

Namun saat ditanya apakah mereka ditahan? Kombes Hariadi mengatakan ketiganya tidak ditahan dengan pertimbangan subjektif penyidik. Penyidik Dit Reskrimum Polda Bali menilai tiga tersangka kooperatif, tidak melarikan diri, tidak merusak barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya.

Mantan Direktur Lantas Polda Palu Sulawesi Tengah ini mengatakan, pemeriksaan

terhadap 4 tersangka masih berjalan. Penyidik masih mengembangkan penyelidikan terkait laporan Gubernur Bali soal spanduk ‘penggal kepala mangku P’ tersebut.

“Untuk pelaku lain, tergantung dari hasil perkembangan pemeriksaan pada tersangka.

Kalau dianggap perlu, penyidik akan melakukan panggilan dan pemeriksaan. Keterangan para tersangka masih didalami,”

terangnya.

Dikonfirmasi terkait tidak ditahannya tiga tersangka warga Sidakarya, kuasa hukum I Wayan “Gendo” Suardana belum bisa dimintai keterangannya. Gendo yang sebelumnya “koar-koar” di media massa selama mendampingi kliennya diperiksa di Polda Bali, Selasa (04/03) kemarin, enggan mengangkat teleponnya saat dihubungi Fajar Bali. R-005

diperkuat,”demikian pesannya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa era Asean Free Trade Area (AFTA) akan mulai diberlakukan pada tahun 2015. Pada saat itu, tak ada pemisah antara negara satu dengan negara lain. “Maka pengetahuan hukum harus ditingkatkan agar kedaulatan negara bisa terjaga,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Pastika juga berpesan agar para mahasiswa bisa menjaga idealismenya. Karena ada trend, mahasiswa pintar

sering dibajak oleh perusahaan dengan gaji yang besar. Padahal, mereka sangat diperlukan pihak kampus untuk mendidik generasi penerus. Pastika berharap, diantara mereka kelak ada yang terpanggil untuk menjadi pendidik.

Sementara itu, Tuni Cakrabawa selaku dosen pembimbing mengurai, Unud menyisihkan sejumlah universitas ternama untuk bisa mewakili Indonesia pada ajang tersebut.

Untuk itu, dia mohon doa restu agar Bali bisa mengukir prestasi dan mengharumkan nama

Indonesia pada kompetisi ini. Terkait dengan harapan Gubernur, Tuni Cakrabawa sudah meminta dekan agar mengontrak mahasiswa berprestasi untuk mengajar jika kelak mereka lulus.

Adapun nama-nama mahasiswa yang akan berlomba antara lain I Wayan Alit Sudarsana, I Gede Bagus Ananda Pratama, Tanika Eve Suparman, AA Bagus Ngurah Agung Surya Putra, Dwi Krisna Arjati, Ratna Ayu Widiaswari. Mereka akan didampingi dosen pembimbing I Made Budi Arsika, SH., LLM. W-019

Dipertanyakan, Oknum Membiayai Aksi Jalak Tak hanya Mudita, Gubernur Bali Made Mangku Pastika belum lama ini bahkan meyakini ada yang ‘mendalangi’ pemasangan spanduk ancaman terhadap dirinya tersebut. Secara aksi itu didasari atas penolakan reklamasi di Teluk Benoa. “Kalau Polisi tidak mengusut tuntas, ini salah”, ujarnya.

Gubernur Pastika mendesak agar jajaran Polda Bali mengusut tuntas itu semua. Termasuk potensi keterlibatan oknum tertentu di dalamnya. Menurut Gubernur

Penyidik akan Ungkap Pelaku Lain DARI HALAMAN 1 dengan Pasal 336 KUHP ayat 2, tentang pencemaran dan pengancaman melalui tulisan didepan umum, dapat dipidana selama 5 tahun penjara.

“Sudah ada peningkatan status tiga warga Sidakarya yang sebelumnya diperiksa jadi saksi sekarang menjadi tersangka,” terang Kombes Hariadi, Selasa (4/3) kemarin.

Unud Berkompetisi ke Washington DARI HALAMAN 1 tersebut adalah sebuah kemajuan. Gubernur Pastika berharap, mahasiswa yang tergabung dalam tim bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari hukum yang berlaku di negara lain. “ K a l a u b i c a ra h u k u m , jangan hanya terpaku pada hukum di negara kita saja, tapi hukum negara lain juga harus dimengerti. Karena kejahatan belakangan ini sudah lintas negara, maka koneksi dengan negara lain harus

Kualitas Guide Lokal Wisata Tirta Ditingkatkan DARI HALAMAN 1 Sekretaris Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Provinsi (Gahawisri) Bali, Wayan Sukianten Selasa (4/3) kemarin, dalam bimbingan teknis (Bimtek) kepada 40 instruktur wisata tirta dari seluruh Bali mengungkapkan, bimtek merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing SDM instruktur wisata tirta di Bali.

Mengingat, permintaan produk dan jasa pelayanan wisata tirta, utamanya rafting di Bali sangat tinggi. Tak hanya wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara.

Oleh karena itu, untuk memanfaatkan momen ini, Bali harus mulai berbenah dan meningkatkan mutu SDM instruktur rafting, diving, maupun water sport. Tragedi yang menimpa tujuh wisatawan Jepang di Nusa Penida beberapa waktu lalu menjadi catatan buruk bagi Gahawisri Bali. Apalagi, salah satu indikasi terjadinya kecelakaan itu lantaran tidak menggunakan guide lokal.

Sekretaris Eksekutif Gahawisri Bali, Ketut Tresna berharap Pemerintah Provinsi Bali

mengambil tindakan tegas terhadap serbuan guide asing ini. Diawali dari Kantor imigrasi agar benar-benar teliti memeriksa izin kerja guide asing ini.

“Khusus untuk wisata tirta, serbuan guide asing sudah banyak. Hal ini juga disebabkan oleh tingkat pengawasan dari pemerintah yang lemah dan penegakan hukum masih lemah, karena setiap perusahaan itu wajib gunakan tenaga lokal.

Kejadian yang menimpa wisatawan Jepang di Nusa Penida, itu juga karena tidak ada guide lokal. Kalau pakai guide lokal

bisa terhindarkan semuanya.

Kalau di diving tenaga kerja asing banyak masuk, ini yang harus diawasi oleh pemerintah, izin kerjanya orang asing itu ada gak?” beber Tresna yang mengaku sempat memeriksa beberapa izin kerja guide asing yang meragukan.

Sementara, acara bimtek yang digelar di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali diikuti oleh 40 orang peserta. Seluruh peserta merupakan perwakilan dari seluruh perusahaan di bidang wisata tirta di Bali. Kegiatan

dilaksanakan sejak tanggal 3 hingga 6 Maret dan diakhiri dengan Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Sungai Telaga Waja, Karangasem.

Meski bimtek ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, jumlah peserta terus mengalami peningkatan. Bahkan, sebelumnya Gahawisri sempat memangkas dan terpaksa memulangkan sejumlah calon peserta yang ingin ikut bimtek. Oleh karena itu, Tresna berharap Pemprov Bali dapat menggelar bimtek ini dua kali dalam setahun.

“Kami berharap ke Pemerintah Provinsi Bali, agar pelatihan ini dilaksanakan setahun dua kali. Karena masing-masing perusahaan memiliki antara 2025 guide dan sekarang yang bisa ikut hanya 2 orang agar merata.

Target kami mengenolkan kecelakaan diving. Kami juga sudah sekian kali mengimbau agar menggunakan guide lokal.

Perusahaan jangan sematamata kejar dolar, dan profit itu nomor dua. Tapi keselamatan wisatawan itu nomer satu.

Kalau sudah tahu cuaca tidak bagus jangan lepas wisatawan,” sarannya. W-019

jelasnya.

Teneng berharap, LKTFJ tahun 2014 ini mampu memotivasi masyarakat dan generasi muda (pelajar dan mahasiswa) Bali untuk berperan serta secara lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam pembangunan Bali menuju Bali Mandara, khususnya dengan mengirimkan karya tulis, foto jurnalistik dan karikatur untuk mengikuti lomba ini.

Seluruh program Bali Mandara seperti JKBM, Simantri, Bedah Rumah, Beasiswa Pendidikan bagi siswa miskin dan program pendidikan lainnya, Jamkrida Bali Mandara,

Trans Sarbagita, Keamanan berstandar internasional, program Bali Green Province dan Gerbangsadu Mandara dapat dijadikan objek karya.

LKTFJ yang berhadiah total Rp 50 juta ini terdiri dari Lomba Karya Tulis Tingkat SLTA/sederajat, Lomba Karya Tulis Tingkat Mahasiswa, Lomba Foto Jurnalistik dan Lomba Karikatur untuk masyarakat, pelajar dan mahasiswa.

Penerimaan hasil karya dibuka sejak penyampaian informasi ini sampai dengan 1 Agustus 2014. Karya yang dikirim melalui pos agar

ditujukan kepada Panitia Lomba Karya Tulis, Karikatur dan Foto Jurnalistik dengan alamat Bagian Pengumpulan Data Biro Humas Setda Provinsi Bali, Jln. Basuki Rahmat, Niti Mandala Denpasar.

Syarat dan ketentuan lomba dapat dilihat pada website Biro Humas Setda Provinsi Bali dengan alamat birohumas.baliprov.go.id.

Syarat dan ketentuan lomba juga dapat dilihat pada pamflet lomba yang akan disebar panitia ke seluruh instansi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemkab/Pemkot seluruh Bali. W-019

FB/DIAH

Peserta Bimtek di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali

Pemprov Gelar Lomba Karya Tulis DARI HALAMAN 1 dalam pengentasan kemiskinan.

Sebagai gambaran tahun 2013 tingkat kemiskinan di Bali mencapai angka terendah 3,22 persen dari tahun 2008 yang mencapai 6,17 persen.

“Memasuki Bali Mandara Jilid ke II, kita ingin berusaha agar angka kemiskinan bisa menembus titik hard rock poverty,” kata Teneng.

“Untuk itu melalui LKTJF ini kami ingin mencari masukan dan inspirasi guna mendorong masyarakat Bali bersama-sama dengan Pemprov Bali bisa mewujudkan visi Bali Mandara”,

11

RUU KUHAP Belum Penuhi Hak Penyandang Disabilitas JAKARTA-Fajar Bali Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai belum memenuhi hak para penyandang disabilitas. RUU KUHAP belum memiliki ketentuan dan prosedur yang jelas mengenai penanganan kasus hukum yang menimpa penyandang disabilitas. “Penanganan kasus di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan belum mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas di hadapan hukum. Misalkan penerjemah bahasa isyarat dan penerjemah bagi penyandang disablitas mental,” ujar Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Marulitua Rajagukguk di Kantor LBH, Jakarta, Selasa (4/3).

Maruli menjelaskan, dalam RUU KUHAP, hanya ada dua pasal yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, yaitu Pasal 91 ayat 2 dan Pasal 168 ayat 1 dan 2 RUU KUHAP. Pasal

91 ayat 2 berbunyi: “Dalam hal tersangka atau terdakwa buta, bisu, atau tuli diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168.” Adapun Pasal 168 ayat 1 berbunyi: “Jika terdakwa atau saksi bisu, tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penerjemah.”

Dalam Pasal 168 ayat 2 yaitu: “Jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada terdakwa atau saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.”

Menurut Maruli, kedua pasal tersebut lebih mengatur ketentuan pada proses persidangan.

Sedangkan, di tingkat penyidikan, hak penyandang disabili-

tas belum diatur dengan jelas.

“Dalam konteks penyidikan atau perkara yang belum disidangkan, belum diatur dengan jelas,” katanya. Padahal, lanjut Maruli, jumlah penyandang disablitas terbilang cukup banyak.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas mencapai 11 juta jiwa. Menurut Maruli, jumlah itu pun diperkirakan meningkat pada tahun 2014.

Menurut Maruli, hal ini menyebabkan hak penyandang disabilitas dalam kasus hukum menjadi terpinggirkan. Banyak kasus hukum yang menimpa penyandang disabilitas tidak diproses.

Koalisi untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana pun meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan RUU KUHP-KUHAP karena masih banyak substansi yang perlu diperbaiki, khususnya masalah perlindungan terhadap penyandang disabilitas. KP

DARI HALAMAN 1

disertifikatkan,” katanya.

Menurutnya, proses paling panjang di BPN adalah melakukan penelitian, untuk membuktikan aset yang diajukan untuk pembuatan sertifikat, memang benar milik pemkab.

Ia mengatakan, pada 2013, pihaknya mengajukan 89 bidang tanah untuk mendapatkan sertifikat dari BPN, yang

hingga saat ini 25 bidang sudah selesai, 32 bidang masuk tahap penelitian dan 6 bidang masih sebatas SK Hak. “Komunikasi dan koordinasi intensif kami lakukan dengan BPK, dengan harapan proses pensertifikatan tanah aset pemkab bisa lebih cepat selesai. Kami juga siap memberikan data-data apapun yang diminta BPN,” katanya. AN

panggil PDAM”, ujarnya.

Sementara itu Direktur PDAM Bangli I Nyoman Sumawa ketika dihubungi untuk dimintai konfirmasi soal hutang tersebut , memilih tidak mengangkat telepon.

Ketika dicari ke kantornya, dia sedang memimpin rapat.

“Bapak sedang rapat”, ujar

salah satu stafnya.

Sebagaimana diberitakan, utang PDAM di bank dunia per-tahun 2013 mencapai Rp 10.525.061.307,55. Itupun belum tambahan biaya adiministrasi yang mencapai 10 persen dari total utang tersebut. Hingga total utang sekitar Rp 11 miliar. W-002 *

petani selama ini telah berdampak buruk pada kondisi tanah. Tanah cenderung menjadi kering. Petani lalu memanfaatkan pupuk kandang lebih optimal. Makanya kehadiran peternakan sapi dari Simantri bagai oase di gurun pasir bagi petani.

“Lahan pertanian sudah kering, kurang penggunaan pupuk organik, petani kini berharap kotoran dan kencing sapi bisa mengatasi kebutuhan pupuk tersebut. Sejak adanya pembajakan tanah dengan sistem traktor, peternakan atau ternak sapi berkurang, sehingga seakan terjadi krisis kotoran sapi”, bebernya.

Sucita menuturkan, Simantri yang baru berdiri tahun 2013 ini

belum banyak bisa memproduksi kotoran sapi. Jumlah populasi sapi 21 ekor, diternak oleh 22 orang anggota kelompok. Untuk memperpadat kegiatan usaha Simantri ini, kelompoknya juga mengembangkan ternak lele (Lele Sangkuriang). Lantaran peternakan lele memiliki prospek sangat baik, seiring dengan pemasaran lele yang cenderung membaik.

Selain itu dengan semakin menjamurnya kolam pancingan, lele yang dia produksi menjadi laris manis. “Di peternakan lele, kami yakin prospeknya sangat baik, pemasarannya sangat baik.

Sekarang sedang demam mancing, lele yang kami produksi menjadi tambah laris”, ujar Sucita lagi. W-002

Ratusan Tanah Pemkab Jembrana Belum Bersertifikat

Ia mengakui, beberapa aset tanah tidak didukung dengan dokumen otentik, sehingga harus ditempuh penelusuran dari awal, termasuk bertanya kepada warga penyanding di sekitarnya. “Kalau sudah pasti itu milik pemkab, baru kami masukkan dalam data aset, lalu diajukan ke BPN untuk

Dewan Bangli Kaget Hutang PDAM Rp 11 Miliar DARI HALAMAN 1 Dalam waktu dekat Sudiasa mengaku bakal memanggil direktur PDAM untuk meminta kejelasan soal hutang tersebut. “Berapa besar cicilannya, dan kapan saja dilakukan pencicilan, kami ingin tahu lebih rinci, makanya kami bakal

Naikkan Anggaran untuk Beli Godel

DARI HALAMAN 1 Meski saat ini pihaknya sudah memiliki 22 ekor bibit sapi, namun tak kesampaian harapan untuk mendapatkan bibit sapi (godel) yang lebih besar dan berkualitas.

Maka dari itu ke depan diharapkan Pemprov dapat meningkatkan plafon anggaran tersebut.

Sucita yang juga kader Partai Golkar Bangli ini mengakui Simantri yang dikelolanya sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh kelompok serta oleh masyarakat sekitar. Manfaatnya terletak pada pupuk organik dan pupuk bio urine.

Sucita melanjutkan, akibat penggunaan pupuk lain oleh

026/VI/FB/MHM

Layouter: Kasturie

12

Rabu, 5 maret 2014 | Tahun XIv

Dipersiapkan Angkutan Umum untuk Siswa Bupati Suwirta Dukung Siswa Tidak Membawa Sepeda Motor

FB/sarjana

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mendukung kebijakan sejumlah sekolah SMP yang melarang siswa/siswinya membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Diharapkan hal yang positif ini bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya di Klungkung.

Selain pelajar SMP belum boleh membawa sepeda motor karena batasan umur memiliki SIM belum memungkinkan, membawa motor menurut Suwirta akan memberikan dampak negatif bagi siswa SMP itu sendiri.

I Nyoman Suwirta SEMARAPURA-Fajar Bali “Larangan membawa sepeda motor yang dimaksudkan adalah membawa sepeda

motor dari rumah ke sekolah, karena walau dilarang, bisa saja siswa itu membawa sepeda motor namun dititipkan di rumah

warga,” terang Suwirta. Namun, tambahnya, langkah tersebut harus diimbangi dengan pengadaan angkutan umum yang

FB/sarjana

Pengelola Boat Diminta Ikut Pelihara Terumbu Karang

Salah satu pelabuhan boat tradisional di Nusa Penida yang kondisinya memprihatinkan SEMARAPURA-Fajar Bali Dalam upaya Pemkab Klungkung menata dan melindungi pantai serta menjaga Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Nusa Penida dari kerusakan, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, meminta kepada pengelola boat agar ikut memelihara dan melestarikan terumbu karang.

Disebutkan Suwirta bahwa di Nusa Penida ada belasan pengelola boat gerak cepat yang mengangkut penumpang.

“Kita khawatir, dengan banyaknya boat yang beroperasi, akan merusak terumbu karang dan biotanya, oleh karena itu kita minta agar pengelola boat ikut memelihara,”terangnya.

Disebutkan Suwirta bahwa dengan ditetapkannya perairan Nusa Penida sebagai wilayah

Konservasi kawasan perairan, maka Pemkab Klungkung bertanggung jawab dan ikut memeliharanya. Disebutkan Suwirta, Nusa Penida sudah memiliki 8 titik pelabuhan tradisional resmi termasuk Pelabuhan Nusa Penida, sehingga dengan adanya pengelola boat gerak cepat tersebut, ditakutkan akan menambah rusaknya terumbu karang di wilayah KKP tersebut.

“Mereka beralasan bahwa mendirikan fasilitas boat ditanahnya sendiri, namun walau demikian seharusnya ada proses ijin yang harus dilewati,” terang Suwirta. Disamping itu, Suwirta juga mengatakan bahwa ke depannya aktifitas di perairan Nusa Penida akan semakin banyak dan tentunya harus mendapat penanganan.

Nusa Penida sujatinya memiliki delapan titik pelabuhan resmi, namun belakangan muncul pelabuhan pelabuhan baru milik pengelola boat yang ditakutkan akan merusak areal pantai, baik itu yang diakibatkan oleh jangkar dari kapal maupun bangunan milik pengelola boat yang berada di area sempadan pantai.

Bupati Suwirta dalam arahannya mengajak para pengelola boat cepat ini untuk taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. “Meskipun lahan yang dipakai adalah milik pribadi, namun pantai adalah milik Negara, jadi semua harus taat pada peraturan,” ujar Bupati Suwirta.

Di salah satu dermaga di Banjar Nyuh, Bupati juga mendapati ada bangunan milik pengelola boat yang melanggar sempadan pantai. Untuk itu bupati langsung mewanti wanti pemiliknya agar segera menata ulang posisi bangunan tersebut agar tidak mengganggu dan menyalahi aturan.

Pengelola boat di Banjar Nyuh juga diajak berdialog agar mentaati segala peraturan pemerintah.

“Setelah kami meninjau ke lapangan, secara umum pengelola boat tidak keberatan untuk mentaati peraturan pemerintah, serta pembangunan yang tidak menyalahi sempadan pantai. W-010

SEMARAPURA-Fajar Bali Sempat melihat kolam ikan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Klungkung, Bupati Suwirta mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Disamping prihatin, kolam ikan yang luasnya mencapai 1 hektar tersebut hanya berfungsi 2 dari 11 kolam yang ada. “Kalau saya menginginkan kolam tersebut bisa memberikan nilai ekonomis, atau paling tidak memberi kontribusi terhadap masyarakat,” jelas Suwirta.

Dua dari 11 kolam ikan tersebut menurut Suwirta juga belum maksimal, mengingat kolam tersebut hanya untuk pembibitan dan tidak berlangsung secara kontinyu. “Saya melihatnya belum maksimal, apalagi hanya 2 dari 11 yang berfungsi. Sedangkan air yang mengalirnya sepanjang tahun, jadi tidak kekurangan air semestinya,” tambah Suwirta.

Disamping itu, Suwirta juga mengungkapkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan semestinya tidak menunggu sampai bupati action baru bergerak.

FB/sarjana

Bupati Prihatin, Kolam Dinas Perikanan dan Kelautan Menganggur

Kolam ikan milik Dinas Perikanan dan Kelautan tidak berfungsi maksimal.

Suwirta juga mengatakan bahwa kolam tersebut memiliki nilai ekonomis dan bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Diharapkannya pula, bila kolam tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis maka keberadaan kolam itu sebaiknya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan menurutnya pula, bahwa kebutuhan akan produksi ikan di masyarakat sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan datangnya pasokan ikan

dari luar Bali.

“Kalau kolam ini berfungsi maka setidaknya kebutuhan ikan di Klungkung sebagiannya bisa terpenuhi,” terangnya.

Disebutnya pula bahwa paling tidak didalam kolam itu ada ikannya, dan paling tidak memelihara ikan yang pemeliharaannya gampang, seperti ikan lele.

Suwirta juga menyebutkan bahwa sekarang saatnya berinovasi, membuat yang terbengkalai menjadi berharga, W-010

mencakup pada jalur-jalur antar rumah siswa pada umumnya dengan sekolah tersebut.

“Melarang boleh saja, namun kita belum menyiapkan angkutan khusus, justru hal ini akan berbalik ditentang,” tambahnya.

Diakuinya saat ini angkutan umum di Klungkung jumlahnya menurun drastis, akibat pemakai jasa angkutan umum berkurang dan di kalangan siswa juga sudah lebih ban-

FB/sarjana

yak membawa sepeda motor.

“Saya kira hal ini bukan hanya terjadi di Klungkung, mungkin di kabupaten lain juga sama persoalannya,” paparnya.

Untuk menghidupkan kembali angkutan umum, selain memberikan larangan membawa sepeda motor ke sekolah kepada siswa yang masih SMP, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Polres Klungkung guna pembahasan alur lalulintas ke sekolah. Suwirta juga menyebutkan bahwa Pemprov Bali bisa menyediakan angkutan umum seperti Sarbagita, maka Klungkung akan mencoba membuat gebrakan seperti hal tersebut.

“Ini perlu dukungan orang

tua siswa dan siswi itu sendiri, maka angkutran umum seperti Sarbagita akan bisa terwujud,” terangnya lagi.

Suwirta juga mengaku mendapatkan informasi dari Kapolres Klungkung bahwa siswa SMP yang membawa sepeda motor, sebagiannya melakukan aksi balap liar atau trek-trekan. Bahkan yang mencengangkan adalah aksi trektrekan tersebut sudah diwarnai aksi perudian dengan jumlah taruhan mencapai lebih dari ratusan juta.

“Ini angka yang sangat mencengangkan, kita semua baru tahu ini. Artinya ada anak-anak kita yang sudah salah pergaulan dan me-

manfaatkan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna,” terangnya.

Dengan aksi balapan liar disertai taruhan tersebut, menurut Suwirta memberikan dampak ikutan seperti aksi pencurian yang dilakukan kalangan pelajar. Dengan kondisi itu, Suwirta meminta agar orangtua siswa ikut mengawasi anaknya bila membawa sepeda motor.

“Orang tua wajib mengawasi putra-putrinya bila keluar dari rumahnya, ini bukan tanggung jawab pemerintah dan aparat saja, tapi orang tua harus ikut memikirkan dampak dari memberikan sepeda motor,” pungkasnya.W-010

Temu Wirasa Bupati Klungkung untuk menyerap langsung keluhan masyarakat.

Bupati Suwirta Gelar Temu Wirasa untuk Serap Aspirasi Masyarakat

Alih Fungsi Lahan, Kemacetan dan Keterbatasan Bangku Sekolah pun Mengemuka SEMARAPURA-Fajar Bali Dalam upaya menyerap aspirasi dari masyarakat, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta bersama Wakil Bupati Made Kasta dan Jajaran SKPD seKlungkung, pertamakalinya mengadakan temu wirasa. Suwirta sendiri mengatakan boleh saja temu wirasa tersebut dikatakan sama dengan model yang diterapkan oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

“Karena tujuannya sama, yaitu menyerap aspirasi dari bawah dan mengajak SKPD agar lebih tanggap terhadap persoalan masyarakat, maka tidak ada salahnya kita adakan temu wirasa,” terang Nyoman Suwirta.

Sedangkan peserta temu wirasa tersebut dihadiri oleh kalangan kepala sekolah, kepala desa, bendesa, perangkat desa dan masyarakat umum se-Kecamatan Klungkung. Sehingga, dengan temu wirasa tersebut, Suwirta dapat menyerap aspirasi dari kalangan pendidikan, kalangan perangkat desa dinas dan adat termasuk persoalan masyarakat secara umum.

Yang lebih penting lagi, menurutnya, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dapat didengar langsung oleh SKPD sehingga memikirkan solusi atau jalan keluarnya. “Walau tidak bisa dipenuhi saat itu juga, namun sudah menjadi catatan kepala SKPD untuk ditindaklanjuti,” papar Suwirta.

Salah satu hal diungkapkan oleh Suwirta mengawali pertemuan tersebut, ada keinginan Pemkab Klungkung untuk mewujudkan Pasar Grosir di kawasan By Pass IB Mantra. Hal ini dimaksudkan agar kendaraan truk besar tidak memasuki kota Klungkung dan memberikan kesempatan kepada angkutan umum untuk hidup kembali. “Di sisi lain, kami melihat Pasar Galiran dan Pasar Semarapura krodit terus setiap masuk kendaraan besar seperti truk, sehingga nantinya kendaraan besar tersebut hanya bisa masuk sampai pasar grosir,” ulasnya.

Sedangkan tujuan utama ke depannya adalah mewujudkan Kota Klungkung sebagai Kota Niaga untuk Bali Timur disamping juga mewujudkan Klungkung sebagai Kota Minapolitan.

Terkait dengan pertanyaan warga terkait alih fungsi lahan, Suwirta menegaskan hal itu sangat bergantung kepada masyarakat di bawah—di mana pada umumnya pengembang memanfaatkan aparatur desa di tingkat bawah untuk mendapatkan legalitas atau persetujuan sehingga alih fungsi itu terjadi.

“Kuncinya ada di perangkat desa seperti Kaling, Kadus dan Kades. Kalau aparatur tersebut tidak memberi rekomendasi maka alih fungsi tidak terjadi.

Sedangkan perijinan hanya

melihat aspek legalitas, kalau sudah memenuhi persyaratan maka perijinan akan meloloskan,” terangnya lagi. Diakuinya juga, akibat dengan alih fungsi lahan, menjadikan aliran air milik subak di beberapa tempat mengalami sumbatan.

Hal lain yang ingin diwujudkannya adalah, tahun 2015 Kota Klungkung menjadi kota bebas dari sampah. Diyakini Suwirta bahwa hal itu bisa terwujud asalkan masyarakat ikut terlibat dalam penanganan sampah. Disamping itu, Suwirta selain sudah menambah awak DKP sebanyak 25 orang, juga akan memperbaiki armada yang dimiliki DKP agar bisa bekerja dengan maksimal.

Disarankannya juga untuk setiap sekolah agar mendidik anak didiknya peduli sampah baik di lingkungan sekolah dan di luar sekolahnya. “Sekolahsekolah jangan mengandalkan tukang kebun, sebaiknya ajak siswanya untuk peduli terhadap sampah dan taman di sekolah. Hal ini bertujuan mendidik siswa untuk peduli terhadap sampah,” ajak Suwirta. Di sisi lain, tanggung jawab sampah bukan hanya ada di pemerintah saja melalui DKP, namun peran masyarakatlah yang paling utama, “Setidaknya membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.

Persoalan lain yang diung-

kap Suwirta adalah banyaknya sarana belajar mengajar siswa yang sudah mengalami kerusakan. Dari pantauannya ke beberapa sekolah didapatinya banyak bangku siswa yang sudah mengalami kerusakan.

Bahkan ada sekolah yang satu bangku ditempati oleh tiga siswa. “Yang paling mencengangkan saya adalah saat siswa mengikuti ujian pemantapan ada yang duduk di kursi lipat seperti mahasiswa, ini sangat tidak layak,” jelasnya.

Untuk membenahi sarana belajar dan mengajar tersebut dibutuhkan sedikitnya Rp 1,8 miliar untuk pengadaan sarana belajar siswa.Sedangkan APBD Klungkung tergolong kecil dan kebutuhan tersebut mendesak.

Jalan keluar yang paling memungkinkan adalah mengurangi jatah Bansos Hibah untuk dialokasikan kepada pendidikan. Disebutknya dengan mengurangi jatah Bansos Hibah sampai 50% saja, maka sarana pendidikan dan infrastruktur bisa diperbaiki. “Ini penting, dengan catatan masyarakat tidak mengajukan proposal terkecuali untuk hal yang sangat mendesak dan mendapat penanganan segera,” ajaknya.

Dijelaskannya untuk perbaikan fisik termasuk pembenahan sarana belajar mengajar dibutuhkan anggaran sekitar Rp 77 miliar, dan saat ini baru hanya bisa terpenuhi sekitar Rp 12 miliar saja. W-010

563/ii/igr

Layouter: Wiadnyana