FAJAR BALI EDISI 24 JULI 2014

FAJAR BALI Aktual, Tajam, dan Dinamis

KAMIS, 24 JULI 2014 | TAHUN XIV

INFO

Jelang Idul Fitri, Simakrama Juli Diundur DENPASAR-Fajar Bali Guna memberikan kesempatan kepada umat muslim untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H yang jatuh pada tanggal 28 dan 29 Juli 2014 mendatang maka agenda Simakrama Gubernur Bali yang rutin diadakan setiap Sabtu minggu terakhir bulan Juli diundur pelaksanannya. Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra dalam siaran persnya, Rabu (23/7).

“Pengunduran ini kita lakukan untuk mengh o r m a t i u m a t m u s l i m d i B a l i ya n g s e d a n g

Harga Eceran Rp. 3.000,-

Sudikerta:

Surat Tak Berkaitan Reklamasi

KE HAL. 11

KE HAL. 11 KE HAL. 11

Pak Gubernur

Tuntaskan Bedah Rumah Ditahun 2015

FB/HERY

KLARIFIKASI-Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta didampingi Kepala Biro Humas Provinsi Bali Dewa Mahendra Putra saat jumpa pers soal isi reklamasi Rabu (23/7) kemarin.

FB/ARTAYASA

POTRET-Kemiskinan di Kelurahan Beng Gianyar

Kelurahan Beng, Gianyar di tahun 2015 nanti akan menuntaskan bantuan bedah ruKE HAL. 11

Dompet

Dana Punia

FAJAR BALI

(Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014)

UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor : 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum.

Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan. Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali.

Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Terima kasih (Penerbit)

DOMPET DANA PUNIA FAJAR BALI NO.

NAMA

ALAMAT

JUMLAH

Dispenda Provinsi Bali Kabupaten Bangli 2402 2403 2404 2405 2406

Dra. Ni Nyoman Seriati, M.Si Perum Dalung Permai Dra. Ni Nyoman Sukemi Jl. Seri Gading I wayan Wenten,S.Sos Jl.Dewi Supraba Dps I Gst Bagus Wirya Putra,SIP Ds. Pering Gianyar Ayu Eka Rostikawati.S.Sos Ds. Taman Bali, Bangli

Rp Rp Rp Rp Rp

50,000 25,000 25,000 25,000 15,000

DAFTAR PENYUMBANG SELANJUTNYA DI HALAMAN 2

026/VI/W-020

Yang diusulkan bukan reklamasi, tidak ada kaitan dengan Teluk Benoa. Usulan penataan Pulau Pudut, karena abrasi membuat Pulau Pudut mengecil apalagi di sana tempat penangkaran penyu.

Maka dibuatkanlah program penataan agar tidak hilang pulau itu.

KETUT SUDIKERTA

Wakil Gubernur Bali

Hanya Usulkan FS dan DED Penataan Pulau Pudut Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta secara tegas membantah isu surat permohonan yang ditekennya berhubungan dengan rencana reklamasi Teluk Benoa yang saat ini menjadi isu ‘panas’ di Bali.

Justru menurut Sudikerta, surat itu bertujuan untuk penataan Pulau Pudut dan Tanjung Benoa agar terhindar dari ancaman abrasi sesuai aspirasi dari masyarakat sekitar.

DENPASAR-Fajar Bali Setelah sempat tenggelam, isu reklamasi Teluk Benoa mencuat lagi. Kali ini bukan soal Perpres 51 yang diributkan, melainkan munculnya surat bernomor 532/3193/Disnakanlut tertanggal 26 September 2012. Surat ini ditandatangi Ketut Sudikerta manakala dirinya menjabat sebagai Plh Bupati Badung.

Merasa tersudutkan lantaran dianggap salah satu orang yang memberi celah reklamasi, Ketut Sudikerta yang kini Wakil Gubernur Bali Rabu (23/7) kemarin memberikan klarifikasi dan membeberkan persoalan yang sebenarnya terjadi.

KE HAL. 11

PRESIDEN TERPILIH

Hening Divonis 13 Bulan DENPASAR-Fajar Bali Terdakwa kasus korupsi yang juga merupakan Anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali, Hening Puspitarini SE (40) akhirnya dinyatakan bersalah oleh majelis Hakim Tipikor. Hening terbukti menyalahgunakan kedudukan dan jabatan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp776.900.000 dalam pengadaan kain seragam PKK Kabupaten Bangli atas bantuan Pemprov Bali.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (23/7), majelis hakim yang diketuai Made Suweda, setelah KE HAL. 11

014/VI/KTR

Dituntut Loloskan Otsus Bali DENPASAR-Fajar Bali Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai capres-cawapres terpilih. Euforia kemenangan pun telah dikumandangkan sejak Selasa (22/7) malam, tak terkecuali di Bali. Kemenangan Jokowi-JK inipun tak luput dari perha-

tian Pemerintah Provinsi Bali. Rabu (23/7) kemarin, Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta mengungkap sejumlah harapan kepada Presiden terpilih. Di antaranya, perjuangan meloloskan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Bali.

Siapapun Presidennya, Wagub

DENPASAR-Fajar Bali Molornya pertanggungjawaban hibah/bansos terus mengundang tanda tanya sekaligus protes keras masyarakat. Tudingan proposal fiktif makin kencang terdengar. Apalagi pasca sidang putusan korupsi dana hibah yang menyeret anggota DPRD Bali, Hening Puspitarini. Rabu (23/7) ke-

marin, semjumlah elemen masyarakat meminta agar penyaluran dana hibah/ bansos terus ditelusuri. Sebab, tak menutup kemungkinan, banyak anggota dewan yang memanfaatkan uang rakyat tersebut untuk kepentingan politik ataupun pribadi.

Ketua Gasos Bali, Wayan Sudi-

KE HAL. 11

Eksekutif Diminta Hati-hati Cairkan Hibah

Hening Puspitarini

FB/REDY

KE HAL. 11

Raih 36 Suara, Sudiana Terpilih Wabup Badung MANGUPURA–Fajar Bali Setelah melalui proses yang cukup panjang dan berliku, akhirnya Made Sudiana, S.H., M.Si., resmi terpilih sebagai pengganti antarwaktu (PAW) Wakil Bupati Badung sisa waktu 2010-2015 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (23/7) kemarin.

Rapat paripurna yang mengagendakan pemilihan PAW Wabup Badung tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Badung Nyoman Giri Prasta dan 39 anggotanya.

Dari pihak eksekutif hadir Bupati Badung AA Gde Agung, S.H., Sekkab Kompyang R. Swandika, dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Sebelum pemilihan, sidang memberikan kesempatan kepada dua calon PAW Wabup Badung masing-masing Made Sudiana, S.H., M.Si dan Nyoman Sukirta, S.H. untuk mengajukan

Kerja Keras Tuntaskan Program

FB/HERY

TERPILIH-Made Sudiana (2 dari kanan), foto bersama Bupati Badung AA Gde Agung, didampingi Ketua DPRD Badung Nyoman Giri Prasta beserta Wakil Ketua I dan II DPRD Badung. visi dan misi jika terpilih sebagai PAW Wabup Badung menggantikan I Ketut Sudikerta yang kini

menjabat Wagub Bali. Keduanya menyatakan siap menyukseskan

MANGUPURA–Fajar Bali Bupati Badung AA Gde Agung, S.H. menyambut baik terpilihnya made Sudiana sebagai PAW Wakil Bupati Badung sisa masa bakti 2010-2015. Dengan begitu, Bupati mendapat amunisi untuk menuntaskan program-program mendesak yang harus diselesaikan dalam waktu singkat.

KE HAL. 11

BIODATA

Nama : I Made Sudiana, SH, MSi Istri : Ni Luh Sritami Anak : 1. Ni Putu Astrimita Diantari (menempuh S2 Managemen SDM Unud) 2. I Made Suryananda Pramana (semester IV jurusan bisnis di Pelita Harapan Tangerang) 3. Ni Nyoman Ayu Sintia Diantari (SMPN 1 Denpasar) PENDIDIKAN: SDN 1 Canggu, SMP Pancasila Canggu, SMAK Swastiastu Denpasar, S1 Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, S2 Administrasi Negara Universitas WR. Soepratman Surabaya.

KARIR : 1. Dirut PT Raditya Dewata Perkasa 2. Anggota DPRD Badung periode 2004-2009, 2009-2014 3. Ketua SPSI Bali 4. Ketua PBSI Cabang Badung 5. Ketua PPTI Kab. Badung 6. Ketua Pemangku Pura Dalem Khayangan 7. Prajuru Desa Adat Canggu

KE HAL. 11

856/VII/KTR

ONLINE: www.fajarbali.com

Layouter: dejerie

join facebook.com/fajar.bali

METROKOTA

2 Polresta Ungkap Judi Togel Online DENPASAR-Fajar Bali Jajaran Reskrim Polresta Denpasar mengungkap kasus judi togel online. Pelakunya, I Ketut Darmayasa alias Kaplur (49) tinggal di Jalan Padma Perum Benteng Sari, Gg Bougenvil nomor 1, Denpasar timur. Tersangka Darmayasa ditangkap bersama seorang pengecer togel, I Gusti Gede Artawan (47) asal Karangasem.

Menurut Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol I Nengah Sadiartha, tersangka Darmayasa ditangkap setelah pihaknya menerima laporan dari masyrakat. Terkait adanya jaringan judi tebak nomor yang menggunakan fasilitas website, www.totojitu.com.

Modus operandi tersangka, jelas Sadiartha, tersangka menjual nomor togel melalui pesan singkat (SMS). Sementara hasil rekapannya dikirim ke website atas nama Doni yang diduga sebagai bandarnya.

“Tersangka menjual togel melalui SMS dan dikirim melalui online,” jelasnya Rabu (23/7) kemarin. Kompol Sadiartha mengatakan, tersangka diringkus di rumahnya pada Minggu (20/7) sekitar pukul 15.30 Wita. Dari penggerebekan di rumah Darmayasa, polisi menyita barang bukti seperti sebuah laptop, satu kartu ATM BCA, dua handphone, satu bendel paito, dua lembar kertas berisi rekapan togel, serta uang Rp 965.000.

Judi online yang dikerjakan tersangka Darmayasa cukup memuaskan, bisa meraup keuntungan Rp 10 hingga Rp 15 juta.

Dalam kasus ini tersangka memperoleh upah tergantung dari pemasangan togel. Dalam keterangannya, tersangka Darmayasa mengatakan untuk dua angka mendapat komisi 28 persen, kemudian tiga angka mendapat 58 persen dan 65 persen untuk empat angka. Tersangka mengaku tak sendirian menjalankan bisnis togel tersebut. Dia bersama pengecer bernama Artawan.

Menurut mantan Kasat Reskrim Polres Gianyar ini, tersangka Artawan diciduk di rumahnya di Jalan Kertanegara 11 X Denpasar ini akhirnya ditangkap depan toko Surabaya, Ubung, sekitar pukul 19.30 Wita. Barang bukti yang disita berupa HP dan uang tunai Rp 10.000. R-005

Dua Saksi Sebut Dony Anaknya Ayung

DENPASAR-Fajar Bali Sidang kasus dugaan pemalsuan surat dan perbuatan curang dengan terdakwa ibu dan anaknya, Stefannie (56) dan Yeni Margareth alias Yeni (31) yang sempat mengalami penudaan, Rabu (23/7) kemarin kembali dilanjutkan. Sidang masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Saksi yang dihadirkan adalah Hermyati. Saksi diketahui adalah pemilih tanah sekaligus bangunan yang dibeli oleh Judianto Roaestamadji alias Ayung yang saat ini sudah dibaliknamakan menjadi atas nama terdakwa Yeni.

Namun sayang, tidak banyak keterangan yang didapat dari saksi.

Sebab, saksi ketiga menjawab sering terlihat ragu-ragu yang akhirnya menjawab tidak ingat. Namun ada sedikit keterangan saksi yang menarik, yaitu saol jual beli antara dirinya dengan Ayung.

Saksi mengakaui, beberapa kali bertemu dengan Ayung."Saat bertemu dengan pak Ayung, beliau selalu ditemani oleh Stefannie,"jelas saksi. Namun apa peran terdakwa Stefannie saat terjadi transaksi, saksi menjawab tidak ada."Ibu Steefannie hanya diam saja,"kata saksi menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Sugeng Riyono.

Ditanya soal jual beli, saksi mulai menggunakan jurus lupa.

Termasuk tentang tanda tangan saksi saat membuat akta perikatan jual beli."Saya lupa, yang saya ingat pada saat pelunasan tanggal 28 November saya banyak menandatangani dukomen. Kalau tanggal 9 Novenber saya tidak ingat,"terang saksi.

Saksi juga mengaku pernah datang ke rumah Ayung terkait jual beli ini. Nah saat dirumah Ayung, saksi oleh Ayung dikenalkan dengan seseorang bernama Dony Judianto."Saat Dony melintas, pak Ayung bilang ini anak saya,"jelas Saksi. Namun pernyataan saksi ini langsung dibantah oleh terdakwa Stefannie. "Tidak benar kalau saksi melihat Dony, sebab Dony tidak pernah datang kerumah,"kata Stefannie. Tapi saksi tetap kekeh bahwa bertemu dengan Dony.

Saksi juga mengaku tidak tahu bila tanah yang diatasanya ada 25 kamar kos itu saat ini berubah mejadi atas nama Yeni.

Sejatinya, satu saksi lagi akan diperiksa, tapi karena saksi Roestamadji yang diketahui adalah ayah Ayung tidak bisa hadir, maka kesaksianya hanya dibacakan oleh jaksa. Dari keterangan Roetamadji memang sangat mengejutkan. Dalam keterangan, saksi mengatakan bahwa Stefannie bukanlah istri Ayung."Ayung pernah mengenalkan Stefannie kepada saya. Saat itu ayung mengatakan ini teman saya,"kata saksi dalam keteranganya.

Saksi juga mengatakan, sebagai ayah, dia hanya mengetahui jika Ayung hanya menikah dengan Nyoto Indah Sari."Sebagai ayah, saya hanya mengentahui anak saya menikah satu kali dengan Nyoto tahun 1986 dan kemudian bercerai pada tahun 1988,"tarang saksi lagi.

Saksi juga mengatakan mengenal dengan Dony Judianto. "Saya mengenal Dony karena dia cucu saya hasil dari perkawinan Ayung dengan Nyoto,"tandasnya. W-007

FAJA R BALI

Kamis, 24 Juli 2014, Tahun XIV

Ditangkap, Supir Bus Simpan Sabu

Kegiatan tes urine di Pos Pelayanan di Soka Tabanan.

TABANAN-Fajar Bali Gandu Hariono (54) sopir Bus Artrans nopol B 7999 VGA jurusan Denpasar-Solo-Jogja dan Jakarta

dikeler polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis sabusabu.

Gandu ditangkap saat men-

jalani tes urin narkoba yang digelar BNNP Bali bekerjasama dengan jajaran Narkoba Polres Tabanan, Dinas Perhubungan

Petugas Bea Cukai Gagalkan Penyelundup

Kurir Narkoba Kantongi Kartu Pers KUTA-Fajar Bali Berbagai upaya penyelundupan narkoba, namun kembali digagalkan petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Selasa (22/7) lalu. Petugas menangkap kurir narkoba bernama Suyoto (55) asal Malang berikut sabu seberat 507 gram. Barang haram itu rencananya akan diselundupkan dari Malaysia ke Bali. Yang menarik, saat ditangkap petugas tersangka Suyoto mengantongi kartu Pers media “Target.”

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Ngurah Rai, Budi Harjanto mengungkapkan, tersangka Suyoto ditangkap sekitar pukul 14.00 Wita, setelah turun dari pesawat Air Asia bernomor penerbangan AK 376 dengan rute Kuala LumpurDenpasar.

Tersangka Suyoto ditangkap setelah menjalani pemeriksaan di pintu masuk. Petugas Bea Cukai mencurigai barang bawaan tersangka di dalam koper. “Setelah melewati pemeriksaan X-ray, petugas mencurigai barang bawaan pelaku,” ujarnya

Rabu (23/7) kemarin.

Tas koper milik Suyoto diperiksa dan ditemukan adanya dua bungkusan plastik berisi narkoba yang diselipkan di dinding koper. Setelah di cek, petugas menemukan dua bungkus plastik berisi narkotika jenis Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 507 gram.

“Petugas menemukan 507 gram sabu yang diselipkan di dinding koper,” ujarnya.

Budi Harjanto mengatakan, dari penggeledahan petugas menemukan kartu Pers media “Target.” Namun belum diketahui apakah tersangka Suyoto seorang wartawan ataukah kartu Pers tersebut digunakan sebagai modus untuk mempermulus aksinya menyelundupkan narkoba.

“Dia ini mengantongi 3 KTP alamat berbeda. Sementara ini keterangannya masih berbelitbelit masih didalami keterangannya. Kasus ini dilimpahkan ke Dit Narkoba Polda Bali,” ujarnya.

Sebelum ditangkap, tersangka Suyoto berangkat dari Surabaya ke Malaysia pada 16 Juli

lalu dengan alasan mencari pekerjaan. Di Malaysia, ia bertemu dengan temannya bernama Latif.

Bahkan Latif ini yang mengurus paspor tersangka Suyoto.

Oleh Latif, tersangka Suyoto diperintahkan membawa sabusabu tersebut ke Indonesia dan diberikan kepada seseorang di Bali. Namun, begitu mendarat di Bandara Ngurah Rai International Kuta, terjadi 3 kali perubahan rencana.

Melalui SMS, awalnya tersangka Suyoto diminta untuk keluar dari Bandara dan membawa sabu tersebut keluar. Rencana tersebut kemudian berubah.

Tersangka kembali disuruh menumpang taksi dan sampai di Terminal Ubung “barang” tersebut bakal diambil. Rencana tersebut kembali berubah.

Tersangka Suyoto kembali disuruh menumpang bus untuk berangkat menuju Ketapang.

Lagi-lagi, orang yang akan mengambil sabu tersebut berubah pikiran dan akhirnya tersangka ditangkap saat keluar dari Bandara. R-005

Tabanan, Rabu (23/7) kemarin di parkir restoran Soka Indah, Selemadeg, Tabanan.

Gelagat mencurigakan sudah terbaca dari Gandu sopir cadangan ini. Saat turun dari Bus dan menjalani tes urin, Gandu berusaha menukar urinya dengan rekan sopir lainya.

Tak pelak aksi tersebut diketahui oleh anggota polisi. Gandu

kemudian digeledah ke pos pelayanan mudik yang ada di Soka Indah. Saat digeledah, dari saku celana depan kanan polisi behasil menyita satu paket sabu-sabu.

"Urinenya positif mengandung zat berbahaya," jelas AKBP Nyoman Artana dari BNP Bali didampingi Kasatnarkoba Tabanan AKP I Gede Ketut Surya Atmaja. Surya Atmaja mengatakan pihaknya menahan Gendu Hariono, karena kedapatan membawa narkoba.

Sementara itu tujuan pemeriksaan tes urin terhadap para sopir bus mengantisipasi kecelakaan lalulintas yang disebabkan oleh pengaruh narkoba. Terlebih bagi para sopir yang mengangkut muatan mudik lebaran.

"Ada 6 parameter yang kami periksa dalam tes urin ini,"jelas Artana. Dikatakanya 6 parameter yang diperiksa adalah Ampetamin, ganja, heroin, Metampitamin, kokin, dan bensodiasivin.

"Kedepan kita juga melibatkan dinas kesehatan mengecek tensi, gula darah, kolesterol para sopir yang berdampak pada stamina pengemudi," tandasnya. Pihaknya menyiapkan 75 test kit dalam pemeriksaan urin.

"Hasil tes dalam waktu 2 menit sudah bisa kita ketahui," tandasnya. W-004

DENPASAR-Fajar Bali Seorang warga Negara Perancis bernama Francois Jacques Giuily (49) yang ketangkap basah menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu sebarat kurang lebih 3 kilogram akhirnya terhindar dari hukuman berat.

Awalnya dituntut 17 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Agung Admaja, terdakwa oleh majelis Hakim PN Denpasar pimpinan I Gede Ketut Wanugraha, Rabu (23/7) kemarin divonis 15 tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis Hakim sependapat dengan jaksa Kejati Bali itu.

Yaitu menyatakan terdakwa terbukti bersalah mengimpor atau membawa masuk atau menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu dari luar negeri ke Indonesia. Tapi majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dimohonkan jaksa.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 15 tahun,"vonis majelis Hakim. Perbuatan terdakwa sebagaimana tertuang dalam pasal 113 ayat (2) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain dihukum pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 8 miliar."Apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan,"kata

Hakim Wanugraha, Mendengar vonis itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukum Suroso dkk dan jaksa Admaja sama-sama menyatakan menerima.

Sementara itu terungkap dalam sidang, terdakwa ditangkap oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar pada hari Minggu 19 Januari silam usai turun dari pesasawa milik Malaysia dengan rute penerbangan Malaysia-Denpasar.

Saat barang-barang bawaan tersangka masuk dalam pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray petugas melihat ada benda mencurigakan didalam tas koper warna merah milik tersangka.

Kecurigaan petugas akhirnya terbukti saat dilakukan pemeriksaan terhadap tas koper milik tersangka.

Saat dibuka petugas menemukan dua bungkusan plastik yang didalamnya berisi kristal bening yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif sabu-sabu.

Setelah dilakukan penimbangan dari dua bungkusan itu beratnya mencapai 3.010 netto. Atas temuan itu, petugas Bea Cukai Bandara langsung menyerahkan tersangka berikut barang buktinya ke Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.W-007

FB/SP

Pengimpor 3 Kilo Sabu Divonis 15 Tahun Penjara

Dompet

Dana Punia

FAJAR BALI

DAFTAR NAMA PENYUMBANG NO.

NAMA

ALAMAT

JUMLAH

2407 I Wayan Suparwa,SH Tabanan Rp 15,000 2408 I Gusti Putu Mulyadi Tabanan Rp 15,000 2409 Drs. I Wayan Terima Gianyar Rp 15,000 2410 Nyoman Tri Uda Wilantara,SH Denpasar Rp 15,000 2411 I Nyoman Sumerta Denpasar Rp 15,000 2412 I wayan Sana,S.Sos Gianyar Rp 15,000 2413 I gede Paramartha Wijana,SE Badung Rp 15,000 2414 Anak Agung Gde Mahaputra,SE Bangli Rp 15,000 2415 I Nyoman Togog Gianyar Rp 15,000 2416 I Wayan Adi Sedana ,Amd Bangli Rp 15,000 2417 I Nengah Marjaya Tabanan Rp 15,000 2418 I Ketut Tokol Bangli Rp 15,000 2419 Ni Wayan Arum Bangli Rp 15,000 2420 I Nyoman Dana Bangli Rp 15,000 2421 Nyoman Arianto Denpasar Rp 15,000 2422 A.A Gede Putra Wiadnyana Bangli Rp 15,000 2423 I Nengah Ruju Artha Bangli Rp 15,000 2424 I Gusti Agung Ayu Puspawati Bangli Rp 15,000 2425 K. Dwija Negara Bangli Rp 15,000

Total Rp 425,000

Jumlah Yang Diterima Hari ini Rp 425,000 Saldo Per 23 juli 2014 Rp 87,054,000 Total Keseluruhan Rp 87,479,000 831/VI/BLAS

869/VI/KTR

 Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: IGMA Wisnu Mataram  Pemimpin Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana & Koordinator Liputan: Agung Paramita (Penanggung Jawab Hal. Utama & Jurnalis Sekolah)  Redaktur: Gde Carmyaka (Penanggung Jawab Hal. Daerah), Hence Silalahi (Penanggung Jawab Hal. Otomotif & Metrokota), IB. Kresna Dhana (Penanggung Jawab Hal. Politik & Bali Mandara) , Supriyono (Penanggung Jawab Hal. Kota Plus & Kesehatan), I.B. Putu Bagus (Penanggung Jawab Hal. Ekonomi & Pendidikan)  Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Baiq Sohra  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius Besu, Hery Subagyo, Rony P Bagus, Ketut Suarja, A.A. Gede Agung, I.G.A. Diah Niti (Pemprov Bali)  Manajer Administrasi & Sekretaris Redaksi: IGKA Mertha Yoga  Daerah: Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gede Sarjana (Klungkung), Made Doni Darmawan (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Ketut Budiasa (Karangasem), IB. Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara)  Direktris: IGA Galuh Ardhaningrat  Keuangan: IGPA Putri Juliawati  Manajer Pemasaran dan Sirkulasi : IB. Sudarsana  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama Press  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTAPLUS

FAJA R BALI

Kamis, 24 Juli 2014, Tahun XIV

Dewan Setujui APBD Perubahan 2014 Belanja Pegawai Naik Rp 203 Miliar Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar masing-masing tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2014 dan dua Ranperda penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Pasar dan Perusahaan Daerah Parkir disetujui DPRD Kota Denpasar melalui Rapat Paripurna, Rabu (23/7) kemarin.

DENPASAR-Fajar Bali Rapat Paripurna yang mengagendakan penyampaian pandanganumum fraksi dipandu Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar A.A Ngurah Agung Wira Bima Wikrama bersama I Wayan Mariyana Wandhira. Walikota IB. Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Walikota I GN Jaya Negara, Sekda Kota Denpasar A.AN Rai Iswara dan segenap Pimpinan SKPD Pemkot Denpasar, hadir langsung di tengah persidangan.

Fraksi Gabungan lewat juru bicaranya Ricky Teguhutama Argawa yang mengapresiasi kinerja Pemkot Denpasar sudah mengacu Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diharapkan waktu yang tersisa ini Pemkot Denpasar dapat terus memaksimalkan kinerjanya guna menuntaskan RPJMD 2010-2015.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan I Ketut Suteja Kumara menyebut perubahan APBD Tahun 2014

direncanakan sebesar Rp 1,69 triliun lebih dari Rp 1,46 triliun lebih. Dibandingkan dengan dana perimbangan masih lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah yaitu dana perimbangan sebesar 715,24 miliar lebih. Sedangkan PAD 490,80 miliar lebih. Sehingga diperlukan upaya terobosan terobosan untuk meningkatkan PAD yang tetap memperhatikan kemampuan dan kepentingan rakyat Denpasar.

Fraksi Demokrat dengan Juru bicara I Wayan Bundra, mengatakan kenaikan belanja pegawai sebesar Rp 212 miliar lebih dari Rp 626 miliar lebih

di APBD Induk menjadi Rp 839 miliar lebih pada APBD perubahan atau naik sebesar Rp 203 miliar lebih. Hal ini dianggarkan untuk pembayaran tunjangan profesi guru serta menjadi kabar gembira bagi para guru.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui jubirnya I Putu Oka Mahendara menyambut gembira pendapatan daerah Tahun Anggaran 2014 setelah perubahan dirancang sebesar Rp 1,6 triliun lebih meningkat Rp 222,9 miliar0 lebih dibandingkan anggaran induk yang hanya Rp 1,4 Triliun lebih.

Demikian halnya Fraksi Indonesia Raya melalui I Nyoman Tamayasa mengatakan ang-

DENPASAR-Fajar Bali Permasalahan remaja saat ini merupakan persoalan yang sangat kompleks, karena disamping jumlahnya yang cukup banyak, yaitu sebesar 27 persen dari jumlah penduduk juga sangat rentan akan perilaku kawin muda, seks bebas, penyalahgunaan NAPZA yang beresiko terkena HIV/AIDS. Untuk mengatasi permasalahan remaja ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya yang telah dilakukan oleh BKKBN sejak tahun 2000 adalah melalui program Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR).

“Program KKR merupakan bagian internal dari Keluarga Berencana (KB). Dan fokus utama dari program KKR ini adalah meningkatkan pengetahuan seluruh pihak terkait dan para remaja itu sendiri mengenai pentingnya kesehatan reproduksi bagi kehidupan remaja di masa mendatang, dan secara khusus

program KKR ditujukan untuk mengatasi masalah terkait dengan pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, serta penanggulangan HIV/AIDS,” ungkap Sekretaris Perwakilan BKKBN provinsi Bali, Drs. Ida Putu Mudita MSi ketika membuka acara Pelatihan Konselor Sebaya di Balai Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN provinsi Bali, Rabu (23/7) kemarin.

Diakatakan Mudita, awalnya sasaran program KKR ini adalah remaja SMA yang telah memiliki KSPAN sebagai cikal bakal pembentukan PIK - KRR sebagai tempat playanan. Selanjutnya secara bertahap pembentukan PIK - KRR dikembangkan di SLTP serta perguruan tinggi. Seiring dangan perubahan lingkungan, maka pada tahun 2008 program KKR diubah namanya menjadi PKBR (Persiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang jangkauannya lebih diperluas tidak hanya terbatas pada seko-

lah saja. “Dan kita di Bali direncanakan akan dikembangkan juga di luar sekolah, yaitu di Seka Taruna - Teruni (STT),” ujarnya.

Dan di Bali sendiri, sesuai data radalgram bulan April 2014 secara kuantitatif jumlah kelompok PIK - Remaja yang ada mencapai 158 kelompok. Namun secara kualitatif 64 persen atau 99 kelompok masih dalam tahap tumbuh, 33 kelompok tahap tegak dan 26 kelompok tahap tegar. “Mengingat betapa strategisnya program GenRe dengan PIK - Remajanya ini sangat bermanfaat bagi semaja sebagai calon PUS dan generasi penerus bangsa yang berkualitas, maka pada kesempatan ini adik - adik peserta untuk mengikutinya dengan serius,” imbuhnya.

Salah seorang peserta, Pande Putu Yuni Astariani dari PIK - Remaja Smadara SMA Negeri 2 Semarapura menyambut baik kegiatan ini

FB/CAR

Juru bicara Fraksi Partai Golkar I Putu Oka Mahendra menyerahkan pandangan umum fraksi kepada pimpinan sidang A.A Ngurah Agung Wira Bima Wikrama didampingi I Wayan Mariyana Wandhira dan Wali Kota I.B Rai Dharmawijaya Mantra pada rapat paripurna ke–7 masa persidangan II DPRD Kota Denpasar, kemarin

garan perubahan Tahun 2014 belanja pegawai dirancang menurun sebesar Rp 15,6 miliar lebih dari anggaran induk sebesar Rp 18,6 miliar lebih.

Dalam Sidang Paripurna tersebut seluruh fraksi optimis bahwa RPJMD akan tercapai sesuai dengan harapan kita berkat kerjasama antara eksekutif dan legislatif serta berkat dukungan masyarakat Kota Denpasar.

Walikota Rai Mantra mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Dewan atas kesungguhan dan kerjasamanya sehingga tiga Ranperda ini dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kerjasama ini

dapat terus dipertahankan dengan didukung koordinasi diharapkan dapat terwujud suasana yang kondusif dalam rangka mewujudkan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

Terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif terus dilakukan untuk menjawab dinamika di masyarakat.

“Beberapa usulan dan saran yang disampaikan Dewan pada sidang kali ini untuk dapat dikaji dan ditindalanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya oleh jajaran SKPD. Hal ini akan dijadikan bahan acuan dalam menyusun program kerja berikutnya,” tandas Rai Mantra.R-004

BKKBN Siap Kembangkan PIK Remaja di Luar Jalur Sekolah

FB/IST

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Drs Ida Putu Mudita Msi saat membuka acara pelatihan konselor Sebaya di Balai Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Provinsi Bali, Rabu.

karena akan menambah pengetahuan dan wawasan tentang kesehatan reproduksi.

“Kegiatan konselor ini sangat berguna bagi kami karena paling tidak menjadi tahu dan mengerti tentang kesehatan

reproduksi. Sehingga nantinya kami dapat informasikan kepada teman-teman di sekolah untuk melakukan hal - hal yang positif sehingga dapat terhindar dari seks bebas, narkoba dan HIV/AIDS,” katanya.KJS

3 Dewan Kembali Pertanyakan Pungutan Parkir Sewaka Dharma DENPASAR–Fajar Bali Jajaran DPRD Kota Denpasar kembali mempertanyakan pemungutan parkir dari PD Parkir Kota Denpasar yang dilakukan di areal gedung pemerintah, seperti di areal Gedung Pelayanan Publik Sewaka Dharma Lumintang dan Kantor Imigrasi serta tempat perkantoran milik pemerintahan lainnya.

Hal ini terungkap dalam pemandangan umum dan pendapat akhir Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD 2013, Selasa (22/7). Pemungutan parkir ini dinilai tidak tepat. Pasalnya, pemungutan parkir dikecualikan untuk kantor pemerintahan.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar AA Susruta Ngurah Putra, dalam pemandangan umumnya menyebut dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 132 Ayat 2 menyebutkan pungutan parkir dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Sedangkan bila ditinjau dari pasal 62 ayat 2 a penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah daerah juga bukan sebagai objek pajak. “Dan yang menjadi pertanyaan, kemana hasil pungutan parkir yang dilakukan di gedung layanan publik Kota Denpasar dan kantor pemerintahan lainnya yang merupakan uang masyarakat,” ucapnya.

Pemungutan parkir seperti di Gedung Pelayanan Publik, lanjut Susruta bisa dikatakan liar. Pasalnya, tempat itu bukan sebagai obyek parkir apalagi obyek pajak. “Lantas kemana masuknya uang pungutan itu. Obyek parkir bukan, obyek pajak juga bukan. Jangan sampai malah menjadi obyek kantong,” sindirnya.

Menurut Susruta, kalau dihitung satu kendaraan tarif parkirnya memang kecil yakni Rp 1.000 untuk roda dua, dan Rp 2.000 untuk mobil. “Tapi jika dikalkulasikan selama setahun dengan begitu banyaknya warga yang datang mengurus administrasi di sana bisa terkumpul miliaran,” terang Susruta. R-004

Mahasiswa Unud Dibekali Program KB

DENPASAR-Fajar Bali Sebanyak 400 mahasiswa dan mahasiswi Universitas Udayana (Unud) dibekali tentang program Keluarga Berencana (KB) oleh Kepala Bidang Adpin perwakilan BKKBN Provinsi Bali, IGN Dramawijaya SS, MSi bertempat di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Bali, beberapa waktu lalu.

Dalam pemaparannya, Darmawijaya mengatakan, perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

“Kebijakan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab tentang usia perkawinan, usia ideal untuk menikah, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, penyuluhan kesehatan reproduksi, mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan konseling dan pelayanan KB Kespro, meningkatkan pastisipasi dan kesertaan pria dalam ber-KB, serta mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya menjarangkan kehamilan,” ungkapnya.

Masalah kependudukan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah jumlah penduduk yang banyak, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan jumlah penduduk usia produktif makin meningkat.

Sementara kualitas penduduk relatif masih rendah, baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dan bila dilihat dari indeks pembangunan manusia tahun 2014 Indonesia berada pada nomor urut 121 dari 187 negara di dunia. “Untuk itu, peran mahasiswa dan mensosialisasikan program KB sangat diharapkan. Sehingga kegiatan KKN ini dapat dijadikan rujukan dan pegangan karena mahasiswa dapat menjadi media sosialisasi kepada masyarakat, penggerak masyarakat dan menjadi pelaku yang dapat diteladani oleh masyarakat,” ujarnya.

Dikatakannya, pembekalan terhadap para mahasiswa dan mahasiswi ini karena mereka akan turun ke lapangan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang tersebar di 15 Desa di Bali.

Selama KKN, mereka diwajibkan untuk memberikan penyuluhan tentang KB sebanyak 4 kali di setiap desa. “Para mahasiswa dan mahasiswi ini nantinya akan mensosialisasikan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bagi remaja tentang KB. Harapan kami, dalam penyampaian informasi nanti akan lebih terserap oleh masyarakat, terutama di daerah - daerah terpencil yang jauh dari akses untuk mendapatkan pelayanan,” ujarnya penuh harap. KJS

Rakor TKPK di Badung

Sosialisasikan Perda, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan MANGUPURA–Fajar Bali Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Rabu (23/7) kemarin di Puspem Badung. Rakor ini mengagendakan 2 (dua) hal penting yakni Sosialisasi Perda No. 6 tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau CSR dan Workshop perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan. Acara tersebut dibuka Bupati Badung A.A. Gde Agung serta dihadiri Sekda Badung Kompyang R. Swandika, Ketua TP PKK Badung Ny. Ratna Gde Agung, Ketua Dharma Wanita Persatuan Badung Ny. Kompyang Swandika, Tim TKPK Badung, komponen non pemerintah daerah, kelompok ahli perencana pembangunan Kab. Badung serta SKPD Badung.

Sekda Badung Kompyang R. Swandika selaku Wakil Ketua TKPK Kab. Badung melaporkan, Rakor TKPK ini dilaksanakan karena terdapat sejumlah agenda penting dan perlu diketahui dan ditindaklanjuti secara bersama-sama. Pertama, bahwa

Pemkab Badung telah menetapkan Perda Badung No. 6 tahun 2013 tentang tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR. Peraturan ini disusun untuk lebih mengoptimalkan dunia usaha dalam program penanggulangan kemiskinan maupun perlindungan sosial kepada masyarakat di Badung. Keberadaan regulasi ini telah dijabarkan melalui peraturan Bupati Badung No. 83 tahun 2013 tentang penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan di Kab. Badung.

“Sebagai sebuah produk hukum yang tergolong baru perlunya sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu, kami menggunakan momentum Rakor TKPK ini untuk mensosialisasikan produk hukum tersebut sekaligus mendiskusikan langkah-langkah lebih lanjut yang kita lakukan bersama dalam penanggulanangan dan pengentasan kemiskinan di Badung,” jelasnya.

Kedua, lanjut Swandika bahwa rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dengan pelaksanaan workshop perencanaan dan penganggaran yang ber-

FB/HERY

Bupati Badung A.A. Gde Agung saat memimpin Rapat Koordinasi TKPK di Puspem Badung.

pihak pada penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur pada SKPD terutamanya anggota TKPK serta aparatur di kecamatan dan kelurahan.

Materi Workshop ini akan diberikan oleh Tim tenaga ahli dari nasional percepatan penanggulangan kemiskinan

sekretariat presiden RI. “Tim ini akan secara intensif melatih 50 orang aparatur perencanaan pada SKPD dilingkungan Pemkab Badung,” imbuhnya.

Sementara itu Bupati Badung A.A. Gde Agung menyambut baik pelaksanaan Rakor TKPK tersebut. Menurutnya,

penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda penting dan tanggungjawab pelaksanaanya bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Penanggulangan kemiskinan menuntut sinergi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dunia pendidikan serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Sinergi menjadi demikian penting karena fenomena kemiskinan yang tergolong kompleks dan sangat dinamis mengikuti perkembangan sosial di tingkat nasional, regional dan lokal.

“Sinergi dan langkah bersama harus kita perkuat,” tegasnya. Disampaikan, untuk mengantisipasi masalah kemiskinan dan sosial kemasyarakatan, melalui rakor tersebut Bupati mengharapkan untuk saling memperkuat tenggang rasa dan kepeduliannya, karena kemiskinan yang terjadi disekitar kita menjadi masalah kita pula.

“Janganlah berpikir kemiskinan hanyalah masalah orangorang miskin saja, mengingat dampak sosial yang muncul

dari kemiskinan akan dapat mempengaruhi kehidupan kita,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, keberadaan peraturan daerah tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengangkat dan mendorong peningkatan partisipasi dunia usaha terhadap penanggulangan kemiskinan di Badung.

Keberadaan instrumen hukum ini tidak akan menjadi beban tambahan bagi dunia usaha, melainkan untuk memfasilitasi wujud nyata kepedulian dunia usaha terhadap lingkungan sosial di sekitarnya yang pada dasarnya ikut menyokong aktivitas kewirausahaan mereka.

Melalui media rakor ini diharapkan semua pihak harus mengetahui bahwa pemkab badung tengah memperkuat kemitraan dan kerjasama dalam menanggulangi kemiskinan.

“Tim TKPK harus memahami tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan yang nantinya berimplikasi pada masalah kesenjangan, sehingga dapat tertangani dengan baik serta menunjukkan perkembangan yang berarti.

Tim harus bekerja lebih keras, dengan cara CSR ditingkatkan, APBD dipertajam dan harus aktif dilapangan untuk memonitor sehingga kita mengetahui seberapa dalam dan parahnya kemiskinan,” imbuhnya.

Bupati juga minta TKPK untuk merancang sosialisasi lebih lanjut, bagi kalangan yang lebih luas, sehingga lebih banyak lagi dunia usaha yang mengetahui dan berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Mengenai agenda workshop, para peserta diminta untuk wajib hadir dan mengikuti penuh jalannya workshop. Melalui workshop tersebut diharapkan para peserta dari SKPD dapat menjadikan materi workshop sebagai pedoman dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan di SKPD masing-masing.

“Para peserta workshop akan menjadi agen-agen yang membantu proses perencanaan dan penganggaran terkait dengan kemiskinan sehingga benar-benar berpihak pada penganggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial,” pungkasnya. W-014 Layouter: Zohra Layouter: Zohra

DAERAH

4 Lomba Gerak Jalan Djoeang’45 Kembali Semarakkan HUT Proklamasi

Garansi Serukan Kewaspadaan Provokasi Melalui Jejaring Sosial

Mangku Rata

GIANYAR- Fajar Bali Ormas Gerakan Aman Adil dan Sejahtera untuk Indonesia (GARANSI) Kabupaten Gianyar menyerukan agar mewaspadai provokator pasca penetapan oleh KPU Pusat pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014.

“Jaman sekarang orang dengan mudah memprovokasi lewat jejaring sosial, makanya kami minta warga Bali tidak terprovokasi,” kata Ketua Ormas GARANSI, Pande Mangku Rata, Selasa.

Mangku Rata demikian pria asal Kelurahan Beng, Gianyar ini mengakui secara umum pelaksanaan Pilpres khususnya di Pulau Bali relatif aman. Tetapi pihaknya tetap menekankan kepada masyarakat Bali untuk tidak mudah terpancing, hal ini demi keutuhan masyarakat Bali.

“Kita berharap Kedua tim baik tim Prabowo- Hatta maupun Jokowi- Kalla mesti melakukan silahturahmi, tunjukkan kepada masyarakat tim dewasa menyikapi hasil Pilpres,” ujarnya.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif jelas Mangku Rata bagi masyarakat yang merasa menang jangan terlalu bereforia, yang merasa kalah jangan terlalu kecewa berkepanjangan.

“Mari berpikir ke depan, dan tunjukkan kedewasaan berpolitik kepada masyarakat,” ucapnya. W-005

Kajari Panggil Mantan Plt. Kadishub Bersaksi Plt. Kadishubkominfo Klungkung, Wayan Tika, Rabu (23/7) kemarin mendatangi Kejari Klungkung untuk memberikan kesaksian terkait kasus pengadaan lahan dermaga Gunaksa pada tahun 2007 lalu.

menghilanhkan barang bukti.

Bahkan Totok sendiri berjanji, selama dirinya masih di Kejari Klungkung, kasus tersebut akan dituntaskan. ”Selama saya disini, kasus ini saya tuntaskan.

Biar tidak ada kasus yang berulang tahun,” tambah Totok.

Totok sendiri juga berharap kasus tersebut tidak sampai ke meja hijau dan dengan kesadaran para tersangka mengembalikan kerugian negara kepada pemerintah. Disebutkannya

Monitoring Uji Petik Angkutan Udara dan Laut

BANGLI-Fajar Bali Guru dan pegawai sekolahsekolah yang menyandang status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Bangli belakangan ini gelisah, pasca dihapusnya status RSBI menjadi sekolah reguler (sekolah biasa) oleh pemerintah yang sekaligus pengelolaannya berpindah dari Pemprov ke kabupaten.

Gelisah muncul berkaitan dengan kesejahteraan mereka yang bakal terancam memburuk. Pasalnya penghapusan itu berkonskuensi pada menurunnya besaran gaji atau tunjangan , karena bergesernya sumber dana penggajian dari Pemprov Bali ke Pemkab Bangli atau APBD II Bangli.

Atas kekhawatiran menurunnya kesejahteraan pegawai dan guru, pihak sekolah yang terkena penghapusan RSBI malah telah mengajukan usul agar tetap berstatus sebagai pegawai propinsi atau dibayar dengan APBD I Bali, tetapi usul itu dimentahkan, karena pemerintah propinsi menyerahkan sepenuhnya sekolah RSBI itu ke kabupaten (kabupaten Bangli). Salah satu nya SMAN.1 Bangli yang telah mengusulkan agar pegawai dan guru masih dibayar Pemprov yang nota bena nilai nominalnya jauh lebih besar. ”Saya usulkan hal itu, tetapi karena aturan, saya ga bisa berbuat apa”, ujar Kepala SMAN.1 Bangli, I Wayan Darsana, Spd, Msi ketika ditanya soal dihapusnya status RSBI dimaksud, Rabu (23/7).

Adapun sekolah di Bangli yang sebelumnya menyandang RSBI adalah SMAN.1 Bangli,

SMKN.1 Bangli dan SMPN.1 Bangli. Kadisdik Bangli, I Nyoman Sumantra ketika dikonfirmasi soal kegelisahan pegawai dia sedang tak ada di kantornya.

Sedangkan Sekdisdik, I Nyoman Sudiarsa mengatakan terkait penghapusan tersebut, dia hanya berupaya untuk memperjuangkan pegawai tidak tetap (PTT) di sekolah tersebut ke Pemprov Bali agar gajinya tetapa dibayar oleh Pemprov Bali seperti yang berjalan selama ini.

“Kami perjuangkan agar PTT masih bisa dibayar propinsi, selebihnya tak bakal bisa kami perjuangkan, soalnya penyerahan tersebut ke kabupaten bersifat sepenuhnya ”, ujar Sudiarsa yang berharap penyerahan kewenangan tersebut dimulai Januari tahun depan.

Dari fantuan Fajar Bali di sekolah-sekolah mantan RSBI di Bangli, kini tampak kinerja pegawai dan guru agak mengendor.

Mereka terbiasa dengan gaji dan tunjangan besar, kini terancam menurunnya penghasilan, padahal kebutuhan hidup mereka meningkat. Konon antara penghasilan yang didapat dari Pemprov Bali jauh lebih besar dibanding penghasilan dari APBD II Bangli.

Tunjangan penghasilan pegawai propinsi Bali lumayan besarnya. Makanya tidak sedikit pegawai di daerah ingin pindah ke Pemprov Bali, selain ingin pindah ke Kabupaten Badung dan Pemkot Denpasar. Sekadar diketahui jumlah guru dan pegawai di SMAN.1 Bangli ,58 PNS dan 26 PTT, SMPN.1 Bangli ,49 PNS dan 12 PTT, dan di SMKN.1 Bangli, 51 PNS dan 23 PTT. W-002

SEMARAPURA-Fajar Bali Wayan Tika yang kini menjabat sebagai Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan, di Kejari Klungkung mengaku sampai Rabu (23/7) kemarin sudah tiga kali dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada kasus dermaga tersebut. ”Saya sudah tiga kali dipanggil sebagai saksi, ini berkaitan tugas saya sebagai Plt Kadishub waktu itu yang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,” terang Tika.

Dikatakan, transaksi pembayaran terhadap ganti rugi tanah tersebut dilakukan pada Agustus 2007 sampai dengan Mei 2008. Namun Tika tidak menjelaskan berapa APBD yang digunakan untuk membayar ganti rugi lahan tersebut untuk dermaga. Sedangkan terkait apa yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Lahan, Tika sendiri

tidak membeber lebih lanjut. ”Silahkan tanya kepada Tim 9, itu teknis. Yang jelas saya sudah meminta kepada atasan untuk membentuk Tim Pengadaan lahan dan sudah selesai,”tandas Tika.

Selain terdapat pemeriksaan terhadap saksi mantan Plt Kadishubkominfo, sekitar 10 pemilik lahan yang menerima ganti rugi pada saat pembebasan lahan tersebut. Disamping itu, mantan Kepala BPN Klungkung, AA Sagung Mastini juga turut hadir sebagai saksi, Rabu kemarin. Kejari Klungkung juga menerima LSM Marutha dan LSM Barindo.

Kedua LSM ini memberikan dukungan moral dan support terhadap penangan kasus tersebut dan diharapkan bisa segera tuntas.

Kajari Klungkung, Totok Bambang Sapto Dwijo

FB/SARJANA

menjelaskan sampai Rabu kemarin Kejari Klungkung sudah menyelesaikan 13 DIK, dimana 10 diantaranya adalah kasus pengadaan lahan dermaga Klungkung. Pemeriksaan terhadap kasus pengadaan dermaga Klungkung tersebut membutuhkan waktu dimana sejak lima bula lalu kasus tersebut terus diselidiki.

Ketika ditanya mengapa tidak diadakan penahanan terhadap tersangka, Totok menjelaskan bahwa sampai saat ini tersangka masih kooperatif dan diyakini tidak

seperti bantuan subak yang diselewengkan, tersangka bisa mengembalikan kerugian negara sehingga terjadi winwin solution. Disebutkannya, sampai Rabu kemarin, Kejari Klungkung baru menetapkan 16 orang sebagai tersangka, dimana 9 diantaranya adalah Tim Pengadaan lahan, lima orang adalah makelar tanah, satu tersangka penjual tanah negara dan satu lagi adalah mantan orang nomor satu di Klungkung, Wayan Candra. ”Sampai saat ini belum ada penambahan tersangka, kalaupun ada nanti akan kami sampaikan,” paparnya lagi.

Sedangkan Totok sendiri menyebut ada whistleblower yang sebagai saksi kunci dalam kasus tersebut. Namun lagi-lagi Totok tidak membeber siapa yang menjadi whistleblower tersebut. ”Ini saksi kunci (whistleblower), kita masih butuhkan keterangannya, bisa saja nanti menjadi tersangka,” tutup Totok Bambang Sapto Dwijo.W-010

Kajari Klungkung menerima LSM Marutha dan LSM Barindo mendukung tuntasnya kasus dermaga Gunaksa

RSBI Dihapus, Pegawai Wamenhub Pantau Kapal Kandas dan Guru di Bangli Gelisah

SEMARAPURA-Fajar Bali Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, Rabu (23/7) kemarin mengunjungi kapal kandas, Gelis Rauh di Dermaga Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Karangdadi, Kusamba, Kecamatan Dawan. Kedatangan Wamenhub ini didampingi Direktur Lalulintas Angkutan Sungai Dan Penyebrangan (LLASDP), Sudirman Lambali.

Hadir pula Bupati Karangasem, Wayan Geredeg. Di Dermaga PPI Wamenhub disambut oleh Plh Bupati Klungkung, Made Kasta bersama Kadishubkominfo, Nengah Sukasta.

Kedatangan Wamenhub, Bambang Susantono adalah memantau kesiapan angkutan laut dan udara terhadap awak kapal. Disebutkannya awak kapal tersebut tidak boleh ada bahan terlarang, semisal Narkoba atau barang terlarang lainnya. Disamping itu, kelengkapan kapal seperti alat pengamanan darurat juga diperiksa kelengkapannya. ”Sampai saat ini belum ada yang terindikasi memakai atau pecandu barang terlarang. Termasuk juga kelengkapan keamanan kapal seperti pelampung dan peralatan lainnya sudah memenuhi persyaratan,” terang Bambang Susantono. Bahkan untuk awak kapal juga dilakukan tes urine, untuk memastikan apakah ada awak kapal yang mengkonsumsi barang terlarang. Sedangkan uji petik dilakukan pada Pelabuhan Padangbay terhadap kapal penyeberangan laut dan Bandara Ngurah Rai.

Gapura Desa

Wamenhub Bambang Susantono meninjau kapal kandas usai uji petik keliakan transportasi udara dan laut di Padangbay

Terkait dengan kapal Gelis Rauh yang terdampar akibat kebakaran, Kamis (17/7) lalu, Wamenhub menyebutkan evakuasi belum bisa dilakukan secepatnya. Dijelaskannya penanganan kapal tersebut sudah ada prosedur baku sampai dilakukannya evakuasi. ”Sementara kita adakan pengecekan terhadap penyebab terjadinya kebakaran, nanti inspektur perhubungan laut yang melakukan pemeriksaan,” tambah Bambang Susantono.

Untuk ganti rugi terhadap kapal tersebut, semuanya diserahkan kepada pihak pemilik kapal untuk mengurus terhadap urusan asuransi terhadap kapal tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur LLASDP, Sudirman Lambali menyebutkan Dermaga Gunaksa, akan diusahakan bisa rampung pada tahun 2015 mendatang. ”Yang perlu kita

selesaikan adalah dermaganya, itu komitmen bersama antara kabupaten, provinsi dan pusat, kita selesaikan bersama,” jelas Sudirman Lambali. Bahkan Lambali sendiri menjanjikan pada tahun 2015 mendatang, dermaga tersbeut sudah bisa fungsional.

Sedangkan untuk tahun 2014 ini, pemerintah pusat membantu penyelesaian dermaga sebanyak Rp 30 miliar lebih.

Lambali juga menyebutkan adanya kasus pada pengadaan lahan dermaga tersebut, pembangunannya jalan terus. Sedangkan kasus pengadaan tanah tersebut sudah masuk ranah pidana, yang menyebabkan terjadinya kerugian negara. ”Pembangunannya jalan terus, kalau ada kasus seperti itu, (Kasus korupsi pengadaan lahan), itu pidana. Saya harap kasus itu tuntas dan pembangunan dermaga juga tuntas,” tutupnya.W-010

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Plh. Bupati Kasta hadiri Upacara Ngaben Masal di Banjar Lepang SEMARAPURA-Fajar Bali Walaupun disibukkan dengan urusan Pemerintahan, Plh. Bupati Klungkung I Made Kasta menunjukkan rasa kepedulian terhadap kegiatan adat sosial. Kali ini Plh Bupati Kasta datang ke Banjar Lepang, Desa Takmung, yang menggelar Upacara Ngaben Masal. Kedatangannya disambut Bendesa Adat Lepang, Ketut Sirma dan Perbekel Takmung, Nyoman Mudita, Selasa (22/7).

Ketua Panitia Ngaben, Ketut Sirna, Upacara Pitra Yadnya berupa Ngaben Masal yang dilaksanakan, memang atas keinginan dan dari kesepakatan dari masyarakat Banjar Lepang sendiri. Upacara Ngaben masal yang puncak karyanya akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli ini diikuti oleh 41 sawa dengan dibagi 7 rombongan. Kegiatan Upacara Pitra Yadnya ini diawali dengan kegiatan Nanceb Taring pada tanggal 30 Juni lalu.

Sebelum Upacara Ngaben digelar akan dilaksanakan Upacara Ngaskara pada tanggal 23 juli. Setalah prosesi Upacara Ngaben akan dilaksanakan prosesi Upacara Ngerorasin (12 hari) pada tanggal 5 Agustus. Kemudian pada tanggal 8 Agustus akan dilaksanakan Upacara

Nuntun dengan prosesi nyegara gunung yang akan diawali di Pura Goa Lawah kemudian dilanjutkan ke Pura Dalem Puri dan kemudian ke Pura Besakih. Setelah selesai Upacara Nuntun kemudian dilanjutkan dengan Upacara Negtegang, kemudian masing-masing sawa akan kembali ke rumah masing-masing.

Prosesi Upacara Ngaben Masal ini akan dipuput oleh tiga Ida Pedanda diantaranya Ida Pedanda Gede Takmung, Ida Pedanda Gria Tabih dan Ida Pedanda Gede Manduang.

Plh. Bupati Kasta menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan Upacara Ngaben Masal ini, karena dengan kegiatan yang dilakukan secara masal atau bersama-sama akan dapat meringankan beban masyarakat.

Begitu juga dengan masyarakat yang tidak mampu jadi dapat ikut melaksanakan upacara ini. Dalam kunjungan melayat kemarin, Plh. Bupati Kasta juga memberikan dana punia sebesar 15 juta untuk membantu kegiatan Upacara Pitra Yadnya tersebut. “Semoga Upacara Pitra Yadnya ini dapat berjalan sesuai dengan prosesinya dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan,” tuntas Made Kasta.W-010

FB/SARJANA

FB/ARTAYASA

Terkait Kasus Dermaga Gunaksa

FB/SARJANA

GIANYAR- Fajar Bali Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Gianyar kembali menghadirkan Lomba Gerak Jalan Djoeang 45 Ke-2 yang akan digelar pada hari Jumat, (15/8) nanti. Lomba ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-69 Tanggal 17 Agustus 2014.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana, Pande Made Purwata. Pande Purwata mengatakan tujuan dari Lomba tersebut adalah untuk memumpuk rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan antara sesama generasi muda. Selain itu, even ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya semangat dan jasa para Pahlawan Kemerdekaan sebagai cermin dan motivasi dalam mempertahankan kedaulatan Bangsa dan Negara.

“Dengan digelarnya Lomba Gerak Jalan Djoeang’45 kedua kalinya ini , kami harapkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat dan dapat menjadi wadah para Pemuda menjadikan semangat napak tilas perjuangan para Pahlawan Kemerdekaan sebagai suri tauladan dalam mengisi kemerdekaan.”katanya.

Dikatakan, Lomba tersebut kembali memperebutkan Piala Bergilir, Piala Tetap Bupati Gianyar, Piagam, serta Uang Sebesar 45 Juta Rupiah untuk Juara I, 27 Juta untuk Juara II, 17 Juta bagi juara III, serta Juara Harapan I, II, III masing – masing berhak mendapat piagam dan uang pembinaan.

Rute Lomba nantinya akan dipusatkan di sebelah timur Balai Budaya Gianyar dan jarak yang ditempuh sepanjang 45 KM sesuai dengan tema lomba.

Kontingen Peserta berasal dari Kelompok Masyarakat dan pemuda dari berbagai kalangan di Kabupaten Gianyar maupun Kabupaten Lainnya, seperti Instansi Pemerintah/Swasta, SMA/ SMK, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dll. ”Untuk efektifnya penyelenggaraan lomba, maka jumlah Kontingen yang mengikuti Lomba tersebut dibatasi maksimal 60 Kontingen, syarat peserta wajib pria, usia minimum 15 tahun, dan sehat lahir batin.

“Kontingen Peserta terdiri dari satu orang manager dan 22 orang peserta terdiri dari 1 orang Komandan Pleton (DANTON) serta 21 orang peserta dalam sebuah barisan dengan formasi tiga berbanjar.”Terang Pande.

Untuk pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Sekretariat KONI Kabupaten Gianyar di Stadion Dipta, Bypass Dharma Giri Buruan, Blahbatuh selambat – lambatnya tanggal 9 Agustus.

Untuk ketentuan yang lebih detail akan dijelaskan dalam Technical Meeting yang akan digelar di Ruang Pertemuan Kantor KONI (Stadion Dipta Buruan) Sabtu, (9/8) pukul 9 pagi.”Bagi masyarakat yang belum mendaftar, dapat langsung mendaftar pada saat Technical Meeting.”tutup Pande Purwata. W-005

FAJA R BALI

Kamis, 24 Juli 2014, Tahun XIV

Plh. Bupati Kasta menghadiri upacara Ngaben masal di Desa Pakraman Lepang

Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

Kamis, 24 Juli 2014, Tahun XIV

5

Antrean Pemudik Mulai Mengular

POTRET FAJAR BULELENG

Dipadati Roda Dua dan Mobil

FB/Agus

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat berada di rumah korban MH-17

Bupati Janji Fasilitasi Dengan Pihak Luar Negeri Bupati Putu Agus Suradnyana berjanji akan memfasilitasi keluarga korban MH17 dengan pihak luar negeri. Hal tersebut disampaikan saat melayat kerumah duka salah satu korban Wayan Sujana di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak beberapa hari yang lalu. Bupati didampingi Wakil BupatiNyoman Sutjidra beserta istri langsung melayat sepulang dari melakukan bakti penganyar di Pura Agung Semeru, Lumajang Jatim. Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dan memberikan bantuan uang duka sebesar 5 juta yang diterima orangtua korban. W-008

Perayaan Hari Anak Nasional di Tabanan

FB/PRAMONO

Antrean mobil di areal parkir Pelabuhan Gilimanuk. Rabu (23/7) siang

Pada H-5 Lebaran, pemudik yang didominasi menggunakan roda dua, makin padat hingga antrean meluber keluar Pelabuhan Gilimanuk, Rabu (23/7) kemarin. Selain roda dua memadati di areal pelabuhan dan dipintu masuk pelabuhan, hingga di depan ruko yang difasilitasi dengan tenda, tampak juga mobil pribadi juga menumpuk di areal pelabuhan.

Antrean tersebut merupakan sisa antrean yang terjadi sejak pukul 23.38, Selasa (22/7) malam, hingga ke luar pelabuhan Gilimanuk.

NEGARA- Fajar Bali Khsusus untuk mobil pribadi, dialihkan melewati permukiman warga di tiga gang tembus ke Parkir Menuver lalu ke Pelabuhan Gilimanuk. Hal itu dilakukan

untuk mengurai panjang antrean yang biasanya panjang. Di sepanjang gang-gang itu disiagakan polisi dan pos pantau untuk mengatur antrean.

Dari pantauan, siang kemarin, antrean pemudik menggunakan roda dua masih terlihat di tenda di depan ruko-ruko luar Pelabuhan. Sambil menunggu giliran melakukan penyeberangan, antrean roda dua juga ada memadati di areal parkir didalam pelabuhan yang telah difasilitasi dengan tenda. Antrean mengular sampai depan pintu masuk pelabuhan.

Masih banyak yang terlihat para pemudik membawa peralatan untuk dibawa ke kampung.

Bahkan sampai berlebihan. Kapal yang disediakan cukup lancar melakukan Pada roda empat, siang kemarin, masih menumpuk di

areal parkir Pelabuhan Giliamnuk. Mereka rata-rata menunggu dari subuh hingga siang. Ratarata mereka menungu antrean sampai empat hingga lima jam.

“Saya sudah berangkat habis Subuh, tapi sampai sekarang masih juga ngantre,” ujar salah seorang pemudik yang mengemudi kendarana pribadi.

Manejer Operasional Pelabuhan Gilimanuk,Wahyudi Susianto mengatakan antrean yang terjadi pada Rabu (23/7) kemarin, merupakan sisa antrean yang terjadi Selasa (22/7) malam. Untuk kapal yang dioperasikan sebanyak 32 kapal sehari dengan 8 trip. Cuaca sementara ini cukup baik. Bila

pemudik makin membludak, maka akan segera menambah kapal cadangan. “Antrean sudah terjadi sejak semalam, tapi tetap lancar dan masih dapat diatasi,” ujarnya. Meski terjadi antrean sampai ke luar pelabuhan, tetapi masih bergerak normal dan penyeberangan masih berjalan normal.

Sementara itu, data yang diperoleh ASDP Gilimanuk kemarin menyebutkan pada H-7 sebanyak 34.891 penumpang, 7.228 roda dua, 4164 roda empat, kapal yang dioperasikan 33 kapal. Sedangkan pada H-6, sebanyak 42.371 penumpang, 9.546 roda dua dan 4.679 roda empat. W-003

gulangan kemiskinan yang akan dilakukan pemerintah Karangasem yakni, dengan merencanakan program kluster I berbasis keluarga, dengan anggaran yang disediakan mencapai hampir Rp 84,9 Milyar. Sedangkan perencanaan kluster II yang berbasis pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 39,5 Milyar lebih.

Pun pada Kluser III yang berbasis usaha kecil menengah dan kecil, anggaran yang disediakan sekitar Rp 4,6 milyar.

Dan Kluser IV yang berbasis program-program lainya, anggaranya yang disediakan lebih dari Rp 115.053.681.232.

“Jumlah UKMK di Karangasem hampir 38 ribu, yang masih tidur mencapai 1,4 persen,sehingga program pemkab Karangasem akan menghidupkan UKMK yang

tertidur itu,” ujarnya lagi.

Kepala Bappeda Karangasem, I Ketut Sedana Merta dalam laporannya mengatakan, dari data mikro yang sudah terhimpun itulah yang meski segera ditanggulangi.

Penangulangan kemiskinan tersebut tidak hanya dilakukan oleh jajaran pemerintah, namun juga dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan peran serta tersebut, presentase angka kemiskinan di Karangasem bisa menurun.

“Dalam penanggulangan kemiskinan, juga dengan memakai system pendekatan,seperti induvidu dan rumah tangga, serta wilayah, dengan melihat kebutuhan serta teknis pemenuhan kebutuhan masyarakat,” ungkap Sedana Merta. W-016

AMLAPURA-Fajar Bali Guna meningkatkan peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyusunan yang berbasis Pro Poor, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Karangasem menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Karangasem, Rabu (23/7) kemarin. Rapat koordinasi yang dibuka wakil bupati Karangasem, I Made Sukerana ini juga dihadiri Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi, Perbekel,camat dan jajaran terkait lainya berlangsung sehari penuh.

Dalam kesempatan itu, Wakil bupati Karangasem, I Made Sukerana mengatakan, dari jumlah penduduk Karangasem tahun 2012 yang mencapai 457.204 jiwa, jumlah rumah tangga miskin mencapai 121.538 RT. Se-

FB/BUDIASA

Rakor Penanggulangan Kemiskinan

dangkan pertumbuhan ekomoni di tahun 2014 ini ditargetkan mencapai diatas enam persen dari sebelumnya di tahun 2012 mencapai 5,73 persen. “Pertumbuhan ekonomi Karangasem itu

sesuai dengan statistic, meski PAD tinggi namun jika tidak ada pemetaan jitu sama saja tidak ada artinya,” ujar Sukerana.

Dikatakannya, salah satu program dalam upaya penang-

Gudang Pengoplosan Gas Digerebeg

SINGARAJA – Fajar Bali Jajaran Polres Buleleng, Kamis (18/7) lalu melakukan penggerebekan terhadap gudang yang ada di kawasan Banjar Dinas Batupulu, Desa Panji Anom, Kecamatan Sukasada lantaran dimanfaatkan sebagai tempat pengoplosan gas elpiji.

Menurut informasi yang sempat dikumpulkan Fajar Bali, Rabu (23/7) siang kemarin menyebutkan penggerebegan gudang yang diduga digunakan sebagai tempat mengoplos gas elpiji terindifikasi jajaran kepolisian setelah beerapa okasi mengalami kesulitan atas gas elpiji dan bahkan beberapa tempat sering dijumpai tabung gas elpiji degan bobotnya kurang.

Penggerebegan itu konon dilakukan pada Kamis (18/7) lalu. Polisi baru membukanya ke awak media, setelah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap seorang tersangka, yang kabur saat polisi melakukan penggerebegan. Dalam penggerebegan itu, polisi hanya bisa menahan tersangka berinisial Wayan S J (45) warga Desa Busungbiu, Kecamatan

Busungbiu.

Tersangka lainnya dengan inisial G. P (32) warga Lingkungan Banyuning Barat, Kelurahan Banyuning, melarikan diri dan hingga kini masih dinyatakan buron. Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Ketut Adnyana TJ yang ditemui Rabu (23/7) kemarin, mengaku masih melakukan pengejaran terhadapp tersangka Gede P.”Kami sudah terbitkan DPO ke polsek dan jajaran. Termasuk meminta bantuan ke rekan-rekan kepolisian resor lainnya,”ujar Adnyana saat memberikan keterangan pers di Mapolres Buleleng, siang kemarin.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka Wayan SJ selama ini berperan sebagai pemilik usaha oplosan, sementara G. P melakukan pengoplosan. Keduanya beroperasi di gudang milik Ketut Ngurah Hartawan Candra yang disewa Wayan S J. Wayan SJ menyewa gudang itu dengan harga Rp 3 juta dengan masa sewa tiga bulan. Warga pun sempat melapor kepada polisi setelah mencurigai adanya aktifitas liar di gudang itu.

Selain itu warga sering mencium bau gas, sehingga dicurigai terjadi tindakan

pengoplosan gas dari tabung ukuran tiga kilogram ke tabung gas ukuran 12 kilogram.”Patut diduga ini berkaitan dengan kelangkaan tabung gas ukuran tiga kilogram sejak bulan Juni lalu. Di tempat kejadian kami temukan 30 tabung gas tiga kilogram yang masih isi dan 30 kilogram tabung gas ukuran tiga kilogram yang telah kosong,”imbuh Adnyana.

Dalam penggerebegan itu, polisi menyita 60 tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram, dimana 30 tabung diantaranya dalam kondisi kosong. Sebuah pisau dapur, 15 buah tabung gas ukuran 12 kilogram, 25 buah pentil karet gas, 15 buag segel gas, 15 buah pipa besi yang digunakan untuk memindahkan gas, sebuah mobil pikap dengan nomor polisi DK 9759 UF, serta 25 buah kantong plastik dengan ukuran satu kilogram.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 53 huruf c dan d dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentant Minyak dan Gas. Tersangka dikenakan pidana penjara paling lama enam bulan dan denda maksimal Rp 30 miliar lebih. W - 008

FB/Agus

Tekan Angka Kemiskinan, Bappeda Karangasem Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan

Tabung gas yang diamankan jajaran kepolisian

TABANAN-Fajar Bali Perayaan Hari Anak Nasional diselenggarakan di Gedung Ketut Maria Tabanan Rabu (23/7) pagi. Hadir Pada kesempatan ini Asisten III I Made Sukada, Camat Tabanan I G A N Supartiwi, Ketua TIM Penggerak PKK Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, Ketua DWP Ny. Putriningsih Ariwangsa serta SKPD Terkait.

Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, I Putu Santika melaporkan, peringatan HAN di Tabanan yang mengambil tema “ciptakan Lingkungan Kondusif untuk perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak”, diikuti anak-anak perwakilan PAUD, SD, SMP seKabupaten Tabanan.

Kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta pemerintah, dunia usaha, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak serta meningkatkan kesadaran anak Indonesia akan kedudukan, peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bangsa. Dalam rangka menyambut hari Anak Nasional di Kabupaten Tabanan, berbagai kegiatan dilaksanakan, mulai dari lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak putra dan putri serta anak kelompok bermain se-Kabupaten Tabanan yang diikuti 150 anak, Senin (21/7) di Gedung Kesenian Ketut Mario.

“Kami libatkan semua anak di Tabanan untuk memeriahkan Hari Anak Nasional. Kami berharap kegiatan ini mampu menciptakan Lingkungan Kondusif untuk perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak,” ungkapnya.

Bupati Tabanan dalam sambutan tertulis yang dibacakan asisten III Made Sukada mengatakan, tingkatkan peran serta orang tua terhadap anak-anak merupakan aset potensi dan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Orangtua juga harus mempunyai berkomitmen untuk memberikan jaminan memnuhi hak-hak dan perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Diantaranya hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta tumbuh dan berkembang demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera berkualitas dan terlindung. “Saya mengajak para orang Tua untuk memenuhi hak anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab, utamanya bagi anak-anak yang berada pada usia emas, dari lahir hingga umur enam tahun,” ungkapnya. W-004

Mudik Gratis Dibantu BPD dan BRI 757 Peserta Sudah Mendaftar

TABANAN-Fajar Bali Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemkab Tabanan rencananya akan digelar Kamis (24/7 ), mendapat sambutan positif dari para pemudik. Hal ini terbukti dari membludaknya jumlah pemudik yang memanfaatkan program ini.

Dari data terakhir yang masuk ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Kadishubkominfo ) Kabupaten Tabanan, jumlah pemudik mencapai 757 orang dengan tujuan Jember, Malang dan Surabaya. Membludaknya jumlah pemudik tentunya memerlukan tambahan jumlah angkutan. Karenanya Pemkab Tabanan merangkul berbagai pihak agar program mudik gratis bisa berjalan maksimal, seperti Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) dan Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Cabang Tabanan.

Menurut Kepala Kantor BPD Cabang Tabanan IB. Gede Ary Wijaya Guntur, pihaknya merasa bangga karena dilibatkan dalam program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemkab Tabanan, karena program ini memberikan kontribusi yang sangat positif bagi para pemudik. “ Bangga rasanya bisa ikut berpartisipasi membantu masyarakat kita untuk pulang ke kampung halamannya merayakan hari suci yang dilaksanakan setahun sekali.

Selain meningkatkan tali silaturahmi antar pemudik, program ini juga diharapkan mampu mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Ary Wijaya juga berharap keterlibatan BPD dalam program ini akan bisa dilakukan terus setiap tahunnya, mengingat program mudik gratis merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Pemkab Tabanan. “ Sebagai partner kerja pemerintah, kami berharap dukungan yang kami berikan bisa meningkatkan tali silaturahmi antara BPD dengan Pemkab Tabanan. mudah-mudahan kami bisa terus berpartisipasi mendukung program ini di tahuntahun mendatang,” imbuhnya.

Kadishubkominfo Kabupaten Tabanan Made Agus Harta Wiguna menyatakan apresiasi serta rasa terima kasihnya atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh BPD dan BRI cabang Tabanan yang ikut berperan serta mensukseskan program mudik gratis tahun ini. Pihaknya juga tidak menyangka, sambutan masyarakat terhadap program ini begitu luar biasa, ini terbukti dari meningkatnya jumlah peserta bila dibandingkan dengan tahun lalu. “ Kami berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan program mudik gratis seperti BPD dan BRI Cabang Tabanan. Mudah-mudahan ke depan berbagai program yang dicanangkan Pemkab Tabanan juga mendapat sambutan yang sama dari berbagai pihak, agar pembangunan di Kabupaten Tabanan bisa berjalan dengan maksimal,” ungkapnya.

Mudik gratis yang akan dilaksanakan tepat pukul 09.00 Wita rencananya akan dilepas oleh Bupati Tabanan di depan Kantor Bupati setempat. W-004 Layouter: Soma

6

KAMIS, 24 JULI 2014 | TAHUN XIV

Perbup Badung Nomor 36 tahun 2014

Upaya Menyuguhkan Pariwisata Berkua

S

etelah melalui kajian matang, Pemkab Badung akhirnya berhasil menyuguhkan regulasi baru (Perbup Badung Nomor 36 tahun 2014), tentang standar minimal luas lahan, ukuran kamar, dan fasilitas penunjang pembangunan hotel dalam rangka pengendalian dan penataan sarana pariwisata. Regulasi tersebut, diarahkan untuk menjaga kenyamanan dan menyasar segmentansi pasar wisatawan yang berkualitas.

Artinya, dengan adanya regulasi itu, Pemkab Badung berupaya menjawab penilaian berkaitan pembenahan pembangunan hotel di kawasan B a d u n g yang sejauh ini dinilai berada di luar estetika dan kapasitas daya tampung yang dimiliki oleh sebuah hotel.

Peraturan ini sendiri nantinya akan mengatur berapa standar minimal luas lahan, ukuran

kamar dan fasilitas penunjang sebuah hotel. Setiap permohonan yang akan membangun hotel di Badung pun wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Seperti apa saja isi Perbup dimaksud? Lebih lengkapnya, berikut adalah wawancara Tim Fajar Mangupura bersama Kepala Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Kabupaten Badung, Cokorda Raka Darmawan.

Bisa terlebih dahulu dijelaskan, berkaitan upaya Pemkab Badung terhadap penataan dan pengendalian sarana akomodasi pariwisata?

Pemerintah Kabupaten Badung sudah cukup lama, berusaha memecahkan persoalan penataan dan pengendalian terhadap sarana akomodasi pariwisata, khususnya hotel. Baik itu dari usulan asosiasi pariwisata dan para praktisi, memang telah mengharapkan agar Pemkab Badung melaksanakan pembatasan terhadap pemberian ijin terhadap hotel-hotel baru. Berdasarkan masukan itulah, dilakukan pengkajian yang cukup panjang dan matang. Akhirnya, Pemkab Badung pun berhasil mengeluarkan regulasi baru, berupa Peraturan Bupati Badung (Perbup) Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Standar Minimal Luas Lahan dan Luas Kamar, Serta Fasilitas Penunjang Hotel dan Kondotel. Regulasi tersebut mengatur tentang standar minimal luas lahan dan fasilitas yang harus dipenuhi untuk membangun hotel dan kondotel

di wilayah Kabupaten Badung.

Perbup tersebut apakah mencakup penataan pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Badung?

Adapun luas standar minimal dalam Perbup tersebut memang hanya mengatur untuk di 3 Kecamatan di wilayah Kabupaten Badung saja, yakni Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan. Pertimbangannya, karena di 3 Kecamatan inilah segi pengaturan tata ruangnya sangat dominan, dan juga diatur cukup banyak mana zonasi yang bisa dibangun sarana akomodasinya.

Dan Perbup ini adalah juga guna mencegah terjadinya pembangunan city hotel dan konsep bujet hotel yang luas lahannya kecil namun minta jumlah kamar yang cukup banyak.

Tiap Kecamatan tentunya memiliki pengaturan tata ruang berbeda. Untuk di Perbup tersebut, bisa dijelaskan aturan per Kecamatannya?

Untuk Kecamatan Kuta yang saat ini sudah cukup padat, maka minimal luas lahan untuk membuat hotel seluas 50 are. Di Kecamatan Kuta utara minimal 75 are, dan untuk di Kecamatan Kuta Selatan diatur minimal seluas 100 are. Dari luas lahan itu, kita harapkan koefisien dasar bangunannya sesuai ketentuan maksimal yakni 60 persen. Sedangkan 40 persen lahannya, tidak terbangun dan harapannya akan memberikan kontribusi

penghijauan dan penampungan parkir. Ketentuan itu tentunya telah melalui kajian mendalam, dimana kami berharap investor atau dunia pariwisata bisa memberikan kontribusi terhadap perindangan dan lahan parkir.

Inilah pengaturan penataan yang dilakukan Pemkab Badung dan ketentuan ini berlaku mulai 1 Agustus 2014.

Kembali menyinggung kontribusi, apa saja yang diharapkan dan bagaimana jika Perbup tersebut tidak dilaksanakan oleh investor?

Tentunya Pemerintah juga menginginkan kontribusi dari dunia wisata terutama investor. Dalam membangun usaha baru, mereka harus memberikan kontribusi yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah, dari sisi lahan yang dimiliki. Artinya, dari lahan yang dimiliki, mereka harus menyediakan lahan untuk keasrian, penghijauan dan penampungan tempat parkir, yang saat ini tentu persoalan lahan-lahan parkir sangat terbatas sekali. Itulah yang melatar belakangi kenapa Badung menerbitkan Perbup yang mengatur standar minimal.

Kemudian berkaitan dengan pengawasannya, menjadi otomotis setiap permohonan baru masuk melalui BPPT, dan mereka harus memenuhi aturan ini.

Kalau tidak, maka ijin tidak akan diterbitkan oleh BPPT. Lantas apakah Perbup ini

juga akan diberlakukan k sarana akomodasi yang suda ada saat ini?

Peraturan ini tidak boleh be laku surut, jadi terhadap saran akomodasi pariwisata seper hotel-hotel yang sudah ada, it tetap sah dan ijinnya boleh dipe panjang. Ini diberlakukan untu pemohon baru per 1 Agustu 2014.

Intinya, Perbup ini disampin mengatur luas lahannya da fasilitas penunjangnya, juga men gatur tentang apa saja yang ha rus ada. Karena Pemkab Badung sejatinya menginginkan sebua kualitas, tidak hanya sekeda kuantitas. Kita inginkan pertum buhan sarana akomodasi yan berkualitas dan menghinda daya saing yang tidak sehat.

Selain Perbup tadi, kabarny juga ada SK Bupati tentan BPPD Kabupaten Badung?

Memang benar, Bupati Badun sudah menandatangani Sura Keputusan Bupati Badung Nomo 1301/02/HK/2014 tentang Unsu Penentu Kebijakan Badan Pro mosi Pariwisata Daerah (BPPD Kabupaten Badung. SK tersebu merupakan amanat yang dipe intahkan UU Nomor 10 tahu 2009, tentang kepariwisataa dan Pasal 4 Peraturan Bupa Badung Nomor 73 Tahun 201 tentang Tata Kerja, Persyarata dan Tata Cara Pengangkatan da Pemberhentian Unsur Penent Kebijakan Badan Promosi Par wisata Daerah Kabupaten Ba dung, perlu mengangkat unsur

Pariwisata Sumber Inspirasi Kehidupan Masyaraka

FB/IST

FB/HERY

Cok Raka Darmawan FB/IST

PHRI Dukung Langkah Badung Bupati Badung AA Gde Agung telah menandatangani regulasi baru (Perbup Badung Nomor 36 tahun 2014), tentang standar minimal luas lahan, ukuran kamar, dan fasilitas penunjang pembangunan hotel dalam rangka pengendalian dan penataan sarana pariwisata.

Perbup ini sendiri jelas berbeda dari prinsip moratorium yang banyak dicanangkan berbagai pihak, dimana sebelumnya ada wacana menyetop pembangunan hotel secara total. “Justru hotel bintang 5 masih dibutuhkan untuk di kawasan Badung. Jadi prinsipnya adalah melakukan pengendalian dan penataan sarana pariwisata bukan menyetopnya total,” sebut Kadisparda Badung, Cok Raka Darmawan.

IGN Suryawijaya

FB/DOK

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung IGN Suryawijaya sebelumnya juga menyatakan sangat mendukung regulasi yang akan diberlakukan Pemkab Badung

tersebut. Selama ini, pembangunan hotel di kawasan Badung terutama di kawasan padat seperti Kuta dan Legian dengan harga tanah yang mahal mengesampingkan aspek daya tampung, fasilitas, dan estetika yang dibutuhkan untuk hotel.

Bahkan, ia menambahkan dengan konsep bujet hotel, harga yang dijual ke pasar pun cenderung dapat dipermainkan artinya di bawah standar rata-rata. Hal ini, menurutnya yang dapat merusak harga dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat. “Kami mendukung langkah Pemkab Badung untuk menjaga agar Bali tetap dinilai destinasi yang terbaik oleh dunia dengan tidak ‘menjual’ objek dan sarananya dengan murah,” tandasnya. W-014

FB/IST

FB/IST

Berbicara masalah kepariwisataan baik di Provinsi Bali maupun di Kabupaten Badung merupakan wacana yang sangat penting, karena tidak hanya menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga sebagai sumber kreasi dan inspirasi kehidupan masyarakat Badung khususnya.

“Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata itu tidak semata-semata berbicara jumlah hotel dan kunjungan wisatawan saja namun lebih mengarah untuk meningkatkan penataan dan memelihara kondisi pariwisata dengan baik dan aman,”. Demikian sabutan Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Ratna Gde Agung yang disampaikan oleh Wakil Ketua III TP PKK Badung Ny. Kompyang R. Swandika saat membuka penyuluhan kepariwisataan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Provinsi Bali bekerjasama dengan TP PKK Provinsi Bali di Kantor Perbekel Desa Pererenan, Mengwi belum lama ini. Acara tersebut dihadiri Camat Mengwi I Gst. Ngr. Jaya

Saputra, Ketua TP PKK Kec Mengwi Ny. Sukariani Jaya Saputra, TP. PKK maupun Ketua Kelompok PKK Bajar di Desa Pererenan.

Lebih lanjut Ny. Kompyang Swandika yang juga selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Badung menjelaskan, dalam menunjang sektor pariwisata di Badung, jajaran Tim Penggerak PKK Badung bekerjasama dengan SKPD terkait telah memprogramkan kegiatankegiatan sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki Kab. Badung. Sebagai contoh di Badung Utara yang potensi wilayahnya pertanian, program yang dikembangkan tentu yang dapat memberdayakan potensi alam untuk lebih asri, lebih berdaya guna dan mendukung kepariwisataan. Di Badung Tengah, potensi wilayahnya di bidang pertanian dan peternakan serta UMKM diprogramkan kegiatan yang mengarahkan peningkatan keterampilan masyarakat sehingga mampu bersaing di pasaran dan memenuhi pesanan sektor pari-

Mempertahankan Kenyamanan, dan Be Pemkab Badung tengah merancang peraturan bupati (perbup) tentang standar minimal luas lahan, ukuran kamar dan fasilitas penunjang khususnya untuk akomodasi pariwisata berupa hotel. Perbup yang segera ditetapkan itu menjadi bagian dari rencana pengendalian dan penataan pembangunan sarana akomodasi pariwisata di Badung. pengendalian dan penataan adalah upaya antisipasi pesatnya perkembangan pembangunan akomodasi pariwisata di Badung. Kebijakan ini juga dimaksudkan mempertahankan Badung sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkualitas.

Dengan ditetapkannya perbup itu nanti, pengusaha yang memohon izin pembangunan hotel di Badung wajib memenuhi

standar luas minimal lahan, ukuran kamar serta fasilitas penunjang hotel. Jika ini tidak dipenuhi, izinnya tidak akan dikabulkan.

Dijelaskan Kadisparda Badung, Cok Raka Darmawan, kunjungan wisman ke Bali tiap tahun mengalami peningkatan.

Tahun 2010 kunjungan wisman m e n c a p a i 2. 4 93. 05 8 ora n g , tahun 2011 tercatat 2.756.579 orang. Sementara tahun 2012, hingga Oktober telah mencapai 2.381.990 orang.

Raka Darmawan optimis kunjungan wisman hingga pengujung tahun 2012 akan mengalami peningkatan sekitar lima persen dari tahun 2011. Di sisi lain, kunjungan wisatawan domestik, sesuai trend tahun sebelumnya mencapai dua kali lipat tingkat kunjungan wisman.

Seiring peningkatan kunjun-

gan wisatawan ke Badung, juga terjadi perkembangan pasar industri kepariwisataan khusus-

nya sarana akomodasi. Sam Oktober 2012, tercatat jum akomodasi yang ada di Bad

KAMIS, 24 JULI 2014 | TAHUN XIV

alitas

ke ah

penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Badung.

erna rti tu eruk us

Apa saja tugas dari BPPD Kabupaten Badung tersebut?

Diantaranya mempunyai tugas meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Badung, meningkatkan kunjungan wisatawan, melakukan research pengembangan bisnis dan pariwisata, mengkoordinir promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha.

ng an nag, ah ar mng ari

Pertanyaan terakhir, bentuk lembaga BPPD tersebut seperti apa dan memiliki peran apa saja?

BPPD menjadi Lembaga independen yang pembentukannya di fasilitasi pemerintah dan diperintahkan undang-undang. Untuk susunan keanggotannya sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Rencananya 4 Agustus ini kita akan menyampaikan SK, dan karena ini lembaga independen, maka pelantikannya pun kami serahkan ke mereka untuk mohon ke Bupati Badung.

Perannnya tentu sangat penting, membantu pemerintah mempromosikan pariwisata. Yang jelas ada perbedaan tugas dengan kita (Disparda) Badung, mereka khusus mempromosikan kepariwisataan yang tujuannya meningkatkan kunjungan wisatawan, kami juga ada tugas itu, tapi dalam tupoksinya mereka mengkoordinir dunia pariwisata untuk promosi bersama-sama.

W-014

ya ng

ng at or ur oD) ut erun an ati 13 an an tu riare

at Badung wisata. Sementara di Badung Selatan diprogramkan kegiatan yang lebih mengarah kepada pembinaan sikap mental, oleh karena Badung Selatan adalah tumpuan utama datangnya wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Mengingat pentingnya penyuluhan kepariwisataan ini Ny. Kompyang Swandika mengharapkan kepada Kader PKK Desa untuk mengikuti penyuluhan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menyebarkan informasi atau pengetahuan yang didapat kepada masyarakat.

Mampu menggerakkan masyarakat agar peduli terhadap lingkungan serta menciptakan lingkungan yang bersih, aman, lestari dan indah mewujudkan lingkungan sehat, menarik dan mempesona.

Sementara Ketua Panitia Penyuluhan Kepariwisataan Provinsi Bali Ketut Nuriani, SH, MH mengatakan program penyuluhan kepariwisataan ini merupakan program dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali bekerjasama dengan TP PKK Provinsi Bali. Program ini menyasar kader-kader PKK Desa, karena dipandang sangat berperan sebagai salah satu ujung tombak pembangunan kepariwisataan Bali. Dijelaskan penyuluhan kepariwisataan dilakukan di 9 kabupaten/Kota di Bali dan telah berlangsung sejak tanggal 15-28 April lalu. Materi dan narasumber terdiri dari kebijakan pariwisata bali, peningkatan sadar wisata dan sapta pesona dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, peran kader PKK Desa dalam pembangunan Pariwisata Bali oleh Sekretaris TP PKK Bali Made Suastini dan bahaya serta pencegahan HIV/Aids oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Bali Ketut Sukanata. W-014

erkualitas

FB/IST

mpai mlah dung

1.441 unit dengan total jumlah kamar sebanyak 41.401 kamar.

Akomodasi terdiri atas hotel berbintang sebanyak 98 unit dengan jumlah kamar 16.360 kamar, hotel non bintang 642 unit dengan 19.248 kamar, pondok wisata sebanyak 647 unit dengan jumlah kamar 2.870 kamar, kondotel 18 unit dengan 2.328 kamar dan rumah sewa 36 unit dengan jumlah kamar 595 buah.

Sebelumnya, Bupati Badung Gde Agung menjelaskan, kebijakan pengendalian dan penataan sarana akomodasi pariwisata bukanlah moratorium. Pengendalian dan penataan sebagai langkah antisipasi perkembangan akomodasi yang terlampau masiv dan eksesif yang mengabaikan aspek kenyamanan, pelayanan, standar harga serta kualitas lingkungan. W-014

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR MINIMAL LUAS LAHAN DAN LUAS KAMAR SERTA FASILITAS PENUNJANG HOTEL DAN KONDOTEL BUPATI BADUNG,

Menimbang: a. Bahwa Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan pariwisata memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi suatu destinasi yang indah dan nyaman bagi wisatawan; b. Bahwa dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Badung, khususnya terhadap pembangunan sarana Akomodasi Hotel dan Kondotel, maka dipandang perlu mengatur standar minimal terhadap luas lahan, luas kamar dan fasilitas penunjangnya; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Minimal Luas Lahan dan Luas Kamar serta Fasilitas Penunjang Hotel dan Kondotel;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembantukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah bebeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Rebpulik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebpulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung; MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR MINIMAL LUAS LAHAN DAN LUAS KAMAR SERTA FASILITAS PENUNJANG HOTEL DAN KONDOTEL Pasal 1 Setiap permohonan pembangunan hotel dan kondotel di Kabupaten Badung wajib memenuhi standar minimal atas luas lahan dan luas kamar serta fasilitas penunjang hotel dan kondotel.

Pasal 2 Luas lahan untuk pembangunan hotel dan kondotel untuk wilayah Kecamatan Kuta ditetapkan minimal seluas 50 (lima puluh) are, wilayah Kecamatan Kuta Utara ditetapian minimal seluas 75 (tujuh puluh lima) are, dan untuk wilayah Kecamatan Kuta Selatan ditetapkan minimal seluas 100 (seratus) are.

Pasal 3 Besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), luas parker dan persyaratan teknis lainnya terhadap luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 Standar minimal luas kamar hotel dan kondotel termasuk kamar mandi ditetapkan 32 M2 (tiga puluh dua meter persegi).

Pasal 5 Fasilitas penunjang lainnya minimal harus dilengkapi dengan kantor/front office, lobby hotel, dapur, ruangan makan bagi tamu hotel/kondotel, pos keamanan, CCTV, serta alat pemadam kebakaran.

Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Ijin Usaha Hotel/Kondotel atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel/Kondotel yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun.

Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

7

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 1301/02/HK/2014 TENTANG UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BADUNG BUPATI BADUNG,

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 4 Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Badung, perlu mengangkat unsure penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Badung; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Badung.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan; 6. Peraturan Bupati Badung Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 73);

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: Menetapkan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tugas dan tanggung jawab Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Badung adalah: a. Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Badung; b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; c. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Kabupaten Badung d. Mengkoordinir promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Kabupaten Badung dan mitra kerja Pemerintah Daerah; e. Menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan f. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Bali dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia; g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Badung melalui dinas pariwisata Kabupaten Badung KETIGA: Masa tugas Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daeah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Undang-Undang Kepariwisataan RI No.10 tahun 2009 Bagian Kedua Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 43 (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.

(3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

(4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 44 Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 45 (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas: a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

(2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota.

Pasal 46 Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 47 (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.

(2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.

(3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 48 (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas: a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia; b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangÂŹundangan; dan e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai: a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Layouter: Wiadnyana

8

PENDIDIKAN & BUDAYA

FAJA R BALI

Kamis, 24 Juli 2014, Tahun XIV

Dana BOS dan Dekonsentrasi

Puluhan Siswa SMPN 3 Dapat Beasiswa Miskin Kepala SMPN 3 Badung, Drs. I Wayan Sukadana mengatakan, di SMPN 3 Badung terdapat 90 siswa miskin dari total 1840 siswa.

DENPASAR-Fajar Bali Beasiswa miskin tersebut dari pemerintah pusat sebesar Rp 750.000, Provinsi Bali Rp 890 ribu dan Kabupaten Badung Rp 1,5 juta.

Selain itu seluruh siswa memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana dekonsentrasi dari pusat Rp 710 ribu per siswa dan per tahun dan APBD Rp 735 ribu siswa per tahun.

Suakadana mengemukakan, SMPN 3 memperoleh 369 siswa baru pada tahun akademik baru dan menggunakan 16 ruang belajar.

Nantinya, sekolah akan melakukan tes bagi siswa baru dan yang meraih posisi 5 besar akan ditempatkan pada di kelas unggulan. Bila di kelas unggulan belum mencukupi, maka akan ditambah dengan siswa melalui jalur prestasi. Untuk kebutuhan proses pembelajaran, SMPN 3 yang dipimpinnya telah memiliki gedung yang representatif dengan 48 ruang kelas. Serta didukung 67 guru terdiri dari 60 guru negeri dan 7 guru

honor.

Siswa dilarang membawa HP dan sepeda motor ke sekolah, karena belum cukup umur. Sehingga banyak juga yang menggunakan sepeda dayung, angkutan umum serta diantar orangtua. Peraturan sekolah ini setelah sekolah bersepakat dengan orangtua siswa.

Selain itu, sekolah ini juga melayani masyarakat dilingkungan sekolah untuk dapat melanjutkan ke SMPN 3. Sekolah diberikan fasilitas untuk digunakan siswa yakni, lapangan bola, lapangan voli dan balai desa. Demikian pula masyarakat butuh penabuh dan penari dari sekolah dan gedung serba guna, maka SMPN 3 selalu melayani. Gedung serba guna tersebut digunakan untuk senam lanjut usia dan kegiatan PKK. S u d a k a d a n a m e n g a ku i karena institusinya telah menyatu dengan masyarakat sekitar sekolah maka sekolah tidak menggunakan tenaga penjaga sekolah, karena keamanan sekolah dapat dipan-

tau masyarakat sekitarnya.

Sudana dan jajarannya terus berupaya meningkatkan kualitas dan karakter siswa melalui Intelectual Quality (IQ)) Emotional Quality (EQ) dan Spiritual Quality (SQ).

Khusus pendidikan karakter.

Sekolah juga melaksanakan dharma wacana dan mungkin ke depan akan mendatangkan guru yoga.

Pada tahun akademik 2014/2015, SMPN 3 mulai menerapkan kurikulum 2013 untuk eklas X dan X1, sedangkan kelas XII masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), tandas Sukadana. Kurikulum 2013 lebih fokus untuk mengarahkan peserta didik sesuai kompetensi.

Sekolah juga sangat peduli terhadap disiplin, sehingga tiba di sekolah tepat waktu.

Selain itu integritas dan siswa harus berperilaku jujur dan sudah sering dibuktikan. Bila siswa memungut uang harus diserahkan ke kepala sekolah.

Jumlah uang cukup banyak yang dipungut siswa, bahkan juga bros seharga Rp2,5 juta.

Kepala sekolah akan mengumumkan kepada siswa yang kehilangan uang untuk mengambilnya, dan siswa harus mengaku secara jujur bahwa benar uangnya yang hilang, ujar Sukadana. W-001

FB/BLAS

Lokasi parkir sepeda dayung dihalaman SMPN 3 Abiansemal (inset) I Wayan Sukadana

Untuk Dimanfaatkan 466 Siswa

FB/BLAS

SMK Kesehatan PGRI Bangun Laboratorium Baru

Kepala SMK Kesehatan PGRI Denpasar, I Wayan Sudana dan Koordinator, I Gst Ngurah Yadnya DENPASAR-Fajar Bali SMK Kesehatan PGRI Denpasar, kini sedang membangun 2 laboratorium baru untuk siswa praktik. Pembangunan laboratorium tersebut, setelah memperoleh 142 siswa baru tahun akademik 2 0 1 4 / 2 0 1 5 . Ke p a l a S M K Kesehatan PGRI Denpasar, Drs. I Wayan Sudana yang didampingi Koordinator, IGst Ngurah Yadnya di ruang kerjanya Rabu (23/7) menjelaskan, kedua unit laboratorium tersebut sekaligus dilengkapi Unit Kesehatan siswa (UKS), yang dilengkapi bed, agar dapat merawat siswa yang terganggu kesehatan ringan.

Ked u a l a bo ra t r i u m i tu dapat melayani dan akan dimanfaatkan September

mendatang. Khusus siswa baru sekolah telah menyiapkan 4 kelas, dan saat ini proses pembelajaran sudah dilangsungkan. Dikatakannya, dalam proses pembelajaran tidak bisa ditunda-tunda, karena merupakan hak siswa dan sekolah wajib hukumnya memberikan pelayanan.

Pihak sekolah telah berkomitmen, untuk memberikan pelayanan terbaik, karena tanggung jawab formal dilakukan di sekolah. Sementara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, selain sekolah, pemerintah, masyarakat juga orangtua. Guru wajib memberikan pelayanan pada segi normatif, adatif dan produktif. Khusus untuk produktif, sekolah memiliki

MANGUPURA-Fajar Bali Program jangka pendek SMK PGRI 1 Badung pada tahun akademik 2014/2015 yakni, akan membangun gedung baru berlantai 4 dilengkapi lift dan rencana pembangunanya pada pertengahan Agustus bulan depan.

Keterangan pembangunan gedung baru itu disampaikan Kepala SMK PGRI 1 Badung, Dr. I Made Putra Wijaya, SH. M.Si. di sekolah tersebut Rabu (23/7). Gedung baru ini dibantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebesar Rp 620 juta dan sisanya akan menggunakan dana yayasan.

SMK PGRI 1 Badung memiliki Program Keahlian, Akomodasi Perhotelan (AP), Tata Boga (TB) dan Teknologi Informasi (TI ). Setiap tahun

peminatnya terus meningkat, karena sekolah telah membuktikan baik melaui sarana dan prasarana. Juga pelayanan maksimal, dan selalu lulus Ujian Nasional (UN) 100 persen, serta lulusan memperoleh pekerjaan dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

“Lingkungan juga jauh dari keramaian karena berlokasi di Latu Gerih dan atomsfir juga menyenangkan, ujar Putra Wijaya.

Untuk siswa praktik, sekolah telah menyediakan laboratorium sesuai program keahlian bertaraf bintang lima. Sebelum calon siswa mendaftar, calon siswa harus melihat sarana dan prasarana, laboratorium pariwisata serta suasananya, karena merupakan bukti agar calon siswa ti-

tenaga pengajar dokter dan sarjana keperawatan ners.

Saat ini, 6 tenaga dokter yang mengajar di SMK Kesehatan PGRI. SMK Kesehatan PGRI memanfaatkan 56 tenaga guru, termasuk guru laboratorium dan setiap guru wajib melaksanakan sesuai bidangnya. Sehingga mampu melayani siswa hingga tuntas.

Bahkan setelah membahas 1 pokok, maka dilanjutkan dengan praktik di laboratorium. Tujuannya siswa langsung memahami hubungan antara pokok bahasan dengan praktik, misalnya tentang golongan darah dan gula darah.

Sudana juga gencar mempersiapkan siswa kelas IX sejak dini, karena siswa kelas IX disiapkan untuk mengahadapi Ujian Nasional (UN) perdana tahun depan.

Persiapan itu, agar lulusan perdana SMK Kesehatan PGRI mampu meraih 100 persen dan nilainya juga dapat diandalkan. Selain siswa praktik di sekolah, siswa juga praktik di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) di Denpasar dan Gianyar. Saat ini siswa kelas XI sedang melaksanakan praktik di sejumlah Puskesmas dan RS di Denpasar dan Gianyar. Sementara siswa kelas XII sudah usai melaksanakan praktik.

Menurut pengakuan instruktur di Puskesmas dan RS, sambung Sudana, pada umumnya siswa SMK Kesehatan PGRI, meraih nilai 90. Nilai

tersebut karena disiplin serta pengetahuan akademik yang bagus. Tenaga pengajar SMK Kesehatan PGRI yang profesional dan berkompetensi, maka lulusan SMK Kesehatan PGRI juga profesional dan berkompetensi.

Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi SMK Kesehatan PGRI Denpasar. Dalam visinya, mewujudkan tamatan yang profesional, unggul, mandiri, bertanggung jawab dan siap pakai serta berlandaskan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dalam misinya, membina suasana lingkungan yang kondusif agar tujuan utama pendidikan dapat tercapai seiring dengan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membentuk peserta didik dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan di bidang kesehatan yang kompeten melalui proses pembelajaran yang efektif.

Mengutamakan kesiapan siswa untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri (dudi), serta mengembangkan sikap profesional yang adaptif terhadap ilmu dan teknologi.

Menyiapkan tenaga di bidang kesehatan pada tingkat menengah sesuai dengan dudi serta menyiapkan lulus agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidangnya. Serta menjamin kemitraan dengan lembaga dan instansi pemerintah mau pun swasta secara sektoral mau pun lintas sektoral. W-001

Rencana akan Bangun Gedung SMK PGRI 1 Berlantai 4 dan Dilengkapi Lift

Putra Wijaya

FB/BLAS

dak lagi ragu. Sementara bagi siswa baru dapat menekuni bidang akamik mau pun ekstra kurikuler secara baik.

Khusus ekstra kurikuler terdapat ekstra wajib yakni pramuka, dan ekstra pilihan

fruit carving, olahraga dan seni, pelestarian budaya dan prakarya. Setelah proses pembelajaran berlangsung sebulan, sekolah akan mengadakan lomba dalam rangka menyambut 17 Agustus 2014 baik perorangan mau pun kelompok.

Lomba internal ini berlangsung setiap tahun, ujar Putra Wijaya.

Sebelum proses pembelajaran, siswa baru sudah disiapkan saat Masa Orientasi Siswa (MOS) dan penutupan di Margarana. Ketika di Margarana, Putra Wijaya mendapat spirit untuk membawa sekolah ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan Tri Hita Karana yakni hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sehingga dapat diimplementasikan di sekolah.W-001

Bentuk Karakter Siswa dengan Kantin Kejujuran DENPASAR-Fajar Bali Penguatan pendidikan moral dan pendidikan karakter sangat relevan diterapkan di sekolah untuk mengatasi krisis moral yang meruyak generasi saat ini. Hal ini disadari benar oleh para pelaku dunia pendidikan, khususnya para guru.

Sekolah yang menjadi tempat untuk menuntut ilmu tentu saja tidak hanya terfokus pada pendidikan secara intelektual saja, namun juga secara moral.

“Secara umum, pendidikan karakter sekarang ini menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan seorang siswa.

Untuk sekolah kami, penerapan pendidikan karakter kami terapkan dalam kegiatan kantin kejujuran, ekstra pramuka dan pola hidup yang sehat”, jelas kepala sekolah SMP Negeri 9 Denpasar, Drs. I Made Arawan, MM ketika ditemui Fajar Bali diruang kerjanya, Rabu (23/7).

Arawan menambahkan, penerapan pendidikan karakter didasarkan pada pancasila sebagai ideologi Negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

“Karena Pancasila itu sendiri merupakan dasar atau karakter dari bangsa kita” lanjutnya.

Salah satu kegiatan yang menarik dalam upaya pembentukan karakter siswa yang diterapkan di SMP Negeri 9 Denpasar adalah membuka kantin kejujuran.

“Kantin kejujuran ini tidak dijaga oleh penjaga kantin seperti kantin pada umumnya. Jadi cuma diberi label harga, setelah itu para siswa yang menaruh uang didalam kotak yang disediakan. Di sini kejujuran siswa akan kelihatan”, cetus Arawan.

Made Arawan mengakui, tahun pertama melaksanakan program ini, kantinnya malah mengalami kerugian. Tapi seiring berjalan waktu, program yang sudah berlangsung selama tiga tahun ini dinilai efektif dalam hal membentuk kejujuran siswa itu sendiri.

Selain kantin kejujuran, program pramuka yang menjadi andalan dari sekolah ini dinilai sangat membantu bagi pertumbuhan karakter seorang siswa.

“Dengan pramuka siswa diajak untuk belajar bagaimana bergotong royong”, lanjut Ar-

awan.

Selain pendidikan karakter, SMP 9 sendiri juga menerapkan wawasan Wiyata Mandala.

Wiyata Mandala itu sendiri diartikan sebagai suatu pandangan atau tinjauan mengenai lingkungan pendidikan atau pengajar. Sekolah merupakan Wiyata Mandala berarti sekolah adalah lingkungan pendidikan.

“Sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar bidang pendidikan. Antara guru dan orang tua juga harus terjalin kerja sama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan” lanjutnya.

Tahun ini SMP 9 telah menerima 320 siswa yang terbagi menjadi 8 kelas. Untuk saat ini, belum ada pembentukan kelas unggulan dan semua siswa masih berbaur.

“Kami hanya mengelompokkan berdasarkan nem saja. Ada dua kelas yang siswa-siswanya memiliki nem yang cukup tinggi. Baru-baru ini kami telah mengadakan tes IQ. Semoga bisa memudahkan sekolah untuk membuat kelas-kelas unggulan” tutupnya. M-005

Waspadai Demam Rematik pada Anak Oleh: dr. Putu Pangestu Cendra Natha

Demam rematik adalah suatu penyakit inflamasi yang dapat terjadi sebagai komplikasi dari radang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus grup A. Penyakit ini sering ditemukan pada anakanak dan remaja berusia 5-15 tahun. Demam rematik dapat menyebabkan kerusakan yang permanen pada jantung. Selain jantung, organ yang diserang oleh penyakit ini antara lain persendian, kulit, dan otak.

Gejala yang timbul dapat bervariasi, biasanya muncul 2-4 minggu setelah terjadinya infeksi pada tenggorokan.

Pada awalnya anak akan demam, kemudian diikuti dengan timbulnya nyeri dan pembengkakan pada beberapa bagian sendi. Sendi-sendi yang paling sering terkena adalah pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, serta kadang-kadang bahu, pinggul, dan sendi-sendi kecil pada tangan dan kaki. Peradangan pada sendi ini dapat berpindah-pindah dari satu sendi ke sendi-sendi yang lain. Peradangan pada jantung seringkali tidak menimbulkan gejala hingga pada akhirnya akan ditemukan kerusakan yang permanen pada katup jantung bertahun-tahun kemudian, sedangkan pada sebagian anak akan dirasakan sesak dan

nyeri dada. Peradangan pada otak biasanya menimbulkan gerakan-gerakan yang tidak terkontrol terutama pada tangan, kaki, dan wajah yang disebut chorea. Selain gejalagejala tersebut diatas dapat juga muncul ruam kemerahan dan benjolan pada kulit.

Diagnosis dari penyakit ini dapat ditegakkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan lanjutan.

Gejala-gejala yang dirasakan pasien harus digali secara teliti, dan pemeriksaan fisik harus mencakupi pemeriksaan seksama pada suara jantung, penampakan pada kulit dan sendi. Jika dari gejala-gejala dan pemeriksaan fisik tersebut seorang dokter mencurigai adanya demam rematik maka diperlukan adanya pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan yang diperlukan meliputi hitung darah lengkap, anti-streptolisin O (ASTO), elektrokardiogram (EKG), dan erythrocyte sedimentation rate (ESR). Gejala-gejala dan hasil pemeriksaan baik itu fisik dan maupun lanjutan akan dicocokkan dengan kriteria-kriteria untuk penyakit demam rematik, apabila kriteria dipenuhi maka diagnosis dapat ditegakkan.

Pengobatan untuk demam rematik memiliki 3 tujuan

utama yaitu menghilangkan infeksi Streptococcus dan mencegah kekambuhan, mengurangi peradangan, serta membatasi aktivitas fisik yang dapat memperberat organ yang meradang. Antibiotik diberikan untuk menghilangkan infeksi Streptococcus.

Antibiotik dapat diberikan dalam waktu yang lama, bahkan diperlukan pemberian antibiotik seumur hidup untuk mencegah kekambuhan penyakit. Untuk mengurangi peradangan biasanya diberikan obat-obatan anti radang, baik steroid ataupun non-steroid (NSAID). Untuk mencegah perburukan pada organ-organ yang meradang pasien harus melakukan tirah baring dan beristirahat secara total.

Kerusakan pada katup jantung adalah permanen dan seringkali parah, bahkan hingga menimbulkan gagal jantung.

Kekambuhan sangat sering terjadi dan dapat diperlukan penggunaan antibiotik seumur hidup. Oleh karena itu pencegahan sebelum terjadinya penyakit adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jangan menganggap remeh bila anak mengalami infeksi dan peradangan pada tenggorokan karena bisa saja disebabkan oleh Streptococcus. Minumlah antibiotik secara tepat, teratur, dan tuntas sesuai petunjuk dari dokter.

Layouter: Wiadnyana

FAJA R BALI

Kamis, 24 Juli 2014, Tahun XIV

PARIWARA

9

Xiaomi Mi4 Pakai Logam dan Spek Tinggi, Harga 3 Jutaan

HERIKY computer SERVICE & SELL

Laptop, Komputer, Printer, Hardware, Software Hp: 085 638 466 12 / 087 860 885 964 E-mail: erikhoki6@gmail.com Jl. Pasekan Batuaji, Batubulan Kangin-Sukawati

524/I/TTV

519/I/TTV

gadget, MI4 merupakan ponsel pertama dari Xiaomi yang menggunakan rangka (frame) logam berupa stainless steel yang terletak di antara layar 5 inci (1920x1080) di bagian depan dan sisi belakang dari bahan plastik.

Jeroan internal Xiaomo MI4 termasuk kelas atas, mencakup prosesor quadcore Snapdragon 801 2,5 GHz, RAM 3 GB, kapasitas media penyimpanan internal 16/ 64GB, LTE, baterai 3.080 kamera utama 13 megapixel, serta kamera depan 8 megapixel untuk selfie.

Xiaomi Pilihan cover belakang Xiaomi MI4 Setelah berhasil menjual 26,11 juta unit ponsel pada paruh pertama tahun ini, vendor asal Tiongkok, Xiaomi, baru saja memperkenalkan smartphone andalan barunya, Mi4, Selasa (22/7/2014).

Seperti dikutip dari En-

Ada pula fitur IR Blaster yang bisa dipakai untuk mengontrol unit buatan Xiaomi.

Banderol harga Xiaomi MI4 termasuk lebih murah untuk ukuran spesifikasi yang diusungnya, yaitu 320 dollar AS atau sekitar Rp 3,7 juta untuk versi 16 GB dan 400 dollar AS atau sekitar Rp 4,6 juta untuk versi 64 GB. Pemesanan Xiaomi MI4 akan mulai dibuka di Tiongkok pada 29 Juli mendatang. Peminat juga bisa memilih cover belakang dari beberapa pilhan tekstur seperti bambu, kulit, dan kayu sesuai selera.

Angka penjualan Xiaomi menanjak seiring dengan ekspansi perusahaan itu ke wilayah-wilayah pasar lain di Asia, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan India. CEO Xiaomi Lei Jun menargetkan penjualan ponsel sebanyak 60 juta unit pada tahun ini. KP

419/XI/AGN

237/VII/IGR

864/VII/KTR

STOKIST XAMTHONE

Pusat Penjualan Produk Herbal, Dicari tersedia produk-produk herbal untuk Agen menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis : Jantung, Stroke, kangker, HIV, asam urat,Rematik ,asma, dll. Promo khusus Maret-Mei, hanya dengan 99.000 sudah bisa jadi agen. Dengan potensi penghasilan jutaan rupiah/bln, Alamat : Jln. Cok agung Tresna No. 11 Renon, Pin BB 28C73778. Tlp. 081246444265, agen Karangasem : 08214570880, Agen N.Dua : 081353215612, Agen Klungkung : 08123868908, Agen Abiansemal : 0361-8944563

518/I/IGR

ARTASARI TRANSPORT Menyewakan Mobil Vellfire

Fortuner

Elf Include BBM + driver 12 jam / hari

Inova

082237658590

836/VI/WS

MATAHARI AUTO GALERY NEW HARRIER ADV

hitam & putih

N.VELLFIREZ,ZG prem,ZG AudHtm

517/I/IGR

Hubnngi :

NEW RANGE ROVER

NEW JK SPORT hitam

HUMMER H3’2001 putih

4Pintu hitam

WRANGLER SPORT’13 putih AsDK HARRIER HTM’2011 AsDK 3Camera NEW VELLFIRE GS putih & hitam NEW VW BEATLE’2013 putih AsDK

Hubnngi :

(0361) 7893104

Alamat: Jl. Bypass Ngurah Rai no. 18, Tohpati-Denpasar 555/II/WS

229/VII/IGR

227/VI/FB/AG

018/I/FB/KTR

532/II/BLAS

166/VI/FB/IGR

453/XII/AGN

Layouter: Wiadnyana

EKONOMI Perlu Diversifikasi Pangan

10

Ny.Ayu Pastika Dorong Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny.Ayu Pastika mendorong peningkatan pemanfaatan bahan pangan lokal sesuai potensi daerah masing-masing. Dengan sentuhan kreatifitas, bahan pangan lokal non beras seperti suweg, keladi, sukun dan jagung dapat diolah menjadi menu yang menggugah selera. Kandungan gizi yang terkandung dalam bahan pangan itu pun tak kalah dengan beras.

DENPASAR-Fajar Bali Hal tersebut disampaikannya pada Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Halaman Kantor BPMPD Provinsi Bali, Rabu ( 23/7 ). Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Ny. Dayu Sudikerta selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dan Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Pemprov Bali Drs. I Ketut Wija, MM. Lebih jauh Ayu Pastika mengurai, lomba ini merupakan bagian penting dari upaya diversifikasi pangan melalui keanekaragaman konsumsi pangan non beras.

Hal ini, kata Ayu Pastika, sejalan dengan langkah Pemprov Bali untuk memperkuat ketahanan pangan dengan memberdayakan potensi lokal.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan bahwa ke depannya pemenuhan pangan akan menghadapi tantangan yang semakin berat.tPerubahan iklim yang ditandai dengan pe-

FB/IST

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny Ayu Pastika saat membuka lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di halaman Kantor BPMPD Provinsi Bali, Rabu (23/7).

manasan global serta pesatnya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya ketersediaan lahan dan air menjadi sejumlah tantangan dalam penyediaan pangan.

Menurutnya, tantangan tersebut harus disikapi dengan penganekaragaman konsumsi pangan, khususnya non beras yang berbasis sumber daya lokal.

“Upaya tersebut bukan semata tanggung jawab pemerintah dan PKK, namun membutuhkan peran aktif seluruh komponen,” ujarnya.

Ayu Pastika berharap, Lomba Cipta Menu B2SA yang rutin digelar setiap tahun dapat menjadi

bagian penting dalam sosialisasi pemanfaatan bahan pangan lokal, selain tetap memperhatikan keseimbangan gizi, menu olahan juga harus disajikan lebih menarik dan mengundang selera.

Ketua Panitia Kegiatan yang juga Kepala BPMPD Bali Ketut Lihadnyana melaporkan, Lomba Cipta Menu B2SA merupakan agenda tahunan yang bertujuan mendorong konsumsi pangan berkualitas dan beragam.

Dengan mengkonsumsi pangan berkualitas dan gizi yang seimbang, maka kesehatan tubuh akan terpelihara agar bisa tetap aktif.

“Konsumsi pangan yang berkualitas di lingkungan keluarga akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat,” tambahnya.

Lebih dari itu, lomba semacam ini juga diharapkan mampu mendorong kreatifitas ibu rumah tangga dalam menyajikan menu berbahan pangan lokal. Lomba diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota dengan beragam menu olahan pangan lokal. Selain piala dan penghargaan, Juara I dalam lomba ini berhak mewakil Bali dalam ajang serupa di tingkat

nasional yang akan digelar di Makasar pada bulan Oktober mendatang.

Lomba cipta menu B2SA kali ini menampilkan sejumlah racikan menu yang cukup bervariasi diantaranya nasi suweg, nasi jagung pisang kepok, jagung keladi dan olahan pangan yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Setelah melalui proses penilaian yang cukup ketat, Kabupaten Buleleng keluar sebagai juara I, disusul Kota Denpasar dan Karangasem pada posisi II dan III. Sementara Gianyar cukup puas dengan gelar juara favorit. REL

Ditambahkan, untuk pesawat dengan jadwal liburan saat ini juga cukup padat. M-004

FAJA R BALI

Kamis, 24 Juli 2014, Tahun XIV

Posko Siaga Lebaran

Bale Santai Honda Layani Semua Pemudik DENPASAR-Fajar Bali Lebaran identik dengan mudik atau tradisi pulang kampung.

Momen Lebaran Idul Fitri oleh umat muslim sebagai ajang silahturahmi berkumpul bersama keluarga besar dengan mengunjungi kampung halaman.

Dalam melakukan perjalanan mudik, sebagian pemudik menggunakan sarana transportasi kendaraan roda dua. Untuk memberikan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi para pemudik yang ingin pulang kampung, Astra Motor Main Dealer Bali menyediakan fasilitas Posko Siaga Honda selama mudik melalui Bale Santai Honda 2014 (BSH).

Posko istirahat bagi pemudik ini akan dimulai pada periode 24–31 Juli 2014, dengan mengambil lokasi di Rumah Makan Lukman Creative yang beralamatkan di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk, Br.Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kabupaten Negara.

Posko Siaga Honda ini dapat dimanfaatkan oleh pemudik untuk bersantai dan beristirahat sejenak dari perjalanan mudiknya. Beragam layanan bagi para pemudik disediakan di BSH ini, antara lain konsultasi teknis sepeda motor Honda, tune up dan servis ringan secara gratis, serta diskon khusus pembelian sparepart Honda. Sementara di dalam Posko, para pemudik dapat beristirahat dengan menikmati fasilitas ruang istirahat ber-AC, tempat ibadah, takjil dan minuman ringan gratis, alat pijat elektrik, PS3 serta cek kesehatan ringan secara gratis.

Souvenir menarikpun di bagikan di BSH dengan menunjukkan Semeton Honda Bali card.

Selama program ini berlangsung, tim teknis Honda pun siap membantu setiap hari untuk melayani semua tipe dan merk sepeda motor yang membutuhkan bantuan secepatnya untuk memperlancar aktivitas berlebaran, karena BSH ini beroperasi 24 jam. Apabila konsumen mengalami emergency di jalan saat perjalanan mudik team HONDA CARE siap membantu konsumen.

“Sebagai bentuk kepedulian Honda serta salah satu upaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan, di sini kami memberikan beragam layanan dan fasilitas untuk para pemudik,” ungkap I Gede Partayasa, Manager Honda Customer Care Center (HC3) Astra Motor Main Dealer Bali.

“Para pemudik yang akan melewati jalan Gilimanuk–Denpasar jangan lupa untuk berkunjung ke BSH dan dapatkan pelayanan yang memuaskan dari Honda, kami selalu siap melayani anda,” tambahnya. REL

Diperkirakan Puncak Lonjakan Penumpang di Bandara Ngurah Rai pada H-2

sipasi hal tersebut telah disiapkan sementara ekstra penerbangan dengan 152 pergerakan pesawat. Sedangkan untuk per-

hitungan sementara dari sit yang disiapkan mencapai 13,8 % dengan jumlah 290.640 sit (sementara pada H-7, Senin (21/7).

“Mengantisipasi lonjakan di H-7 dan untuk kedepannya, kami telah mempersiapkan beberapa pergerakan pesawat dan juga beberapa sit guna menunjang kelancaran para pemudik Lebaran di tahun ini,” jelasnya.

Ardita mengatakan, penambahan mungkin akan dilakukan, tergantung dari perkembangan yang terjadi kedepan. Sedangkan untuk penerbangan domestik sudah beroperasi dengan menggunakan terminal yang baru dan terminal lama untuk keberangkatan. Sedangkan untuk terminal kedatangan baru akan berubah setelah Lebaran nanti.

“Kemungkinan penambahan jumlah sit akan kami lakukan tergantung dari perkembangan nanti di lapangan,” ujarnya.

bidang K3 sebagai bagian dari budaya kerja di setiap kegiatan sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan kerja. Disamping itu agar setiap perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3 ). ”Pembentukan P2K3 sangat penting bagi perusaaan untuk meminimalisasi resiko kerja seperti memeriksa kelengkapan K3, mengevaluasi penyebab kecelakaan kerja dan menyusun latihan simulasi tentang kebakaran dan gempa,” tandas mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Denpasar ini.

Terlebih perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang karyawan namun mempunyai resiko kerja yang tinggi seperti kebakaran, keracunan dan peledakan, maka wajib membentuk P2K3 sesuai amanat Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.4 tahun 1987 pasal 2 ayat 2.

“Dari 176 perusahaan besar saat ini baru 52 perusahaan yang membentuk P2K3. Kami minta semua perusaaan untuk segera membentuk P2K3, karena sangat penting bagi perusaan untuk menghindari resiko kerja (zero accident),“ ujarnya.

Sesuai UU No.1 tahun 1970 ditegaskan bahwa perusahaan yang menggunakan alat-alat K3 yang mempunyai resiko seperti

pesawat uap, bejana tekan, instalasi listrik, penangkal petir, pesawat angkut dan angkat, lift dan alarm kebakaran otomatis wajib setahun sekali diperiksa oleh ahli K3 dengan mendapat pengesahaan dari Dinas Sosial Tenaga kerja setempat.

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, Dra Luh Sandyawati

mengatakan, sosialisasi sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3 ) di perusahaan di wilayah Kota Denpasar diikuti sebanyak 100 perusahaan berlangsung sehari dengan tujuan agar perusahaan segera membentuk P2K3. Karena P2K3 belum banyak dipahami begitu pentingnya peran P2K3 dalam rangka mencegah kecelakaan kerja yang dapat merugikan perusahaan dan karyawan tersebut. R-004

FB/AGUNG

DENPASAR-Fajar Bali Diperkirakan puncak lonjakan penumpang di Bandara Ngurah Rai terkait hari raya Lebaran akan terjadi pada H-2.

Hal ini melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya—di mana puncak lonjakan penumpang terjadi dua hari sebelum Lebaran atau Idul Fitri.

“Lonjakan penumpang sudah dirasa mulai H-7 (Senin, 21 Juli lalu. Ini sampai kedepan diperkirakan akan semakin meningkat,” papar Co.General Manager, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, I Gusti Ngurah Ardita dihadapan tim peninjau kesiapan Posko Pelayaan Terpadu Lebaran 2014 di Bandara Internasional Ngurah Rai. Dilanjutkan, guna menganti-

Lonjakan penumpang sudah terasa di Bandara Ngurah Rai sejak beberapa hari ini. Puncaknya diperkirakan akan terjadi pada H-2 Lebaran.

FB/IST

Astra Motor Main Dealer Bali menyediakan fasilitas Posko Siaga Honda selama mudik melalui Bale Santai Honda 2014 (BSH).

Perusahaan Wajib Bentuk P2K3

FB/CAR

Made Erwin Suryadarma Sena

DENPASAR-Fajar Bali Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3 ) merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja.

Pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah tetapi tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat dunia usaha.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena, SE, M.Si., menekankan hal itu saat sosialisasi sarana keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 ) di Denpasar Rabu (23/7 ) kemarin.

Erwin pun berharap semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya di

779/V/BLAS

Layouter: Zohra

NASIONAL

FAJA R BALI

Kamis, 24 Juli 2014, Tahun XIV

Empat Pimpinan SKPD DKI Dipanggil Jokowi JAKARTA-Fajar Bali Empat pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (23/7) siang. Empat pimpinan SKPD yang dipanggil untuk menghadap Jokowi yakni Asisten Pembangunan DKI Jakarta Wiriyatmoko, Kepala Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) I Made Karmayoga, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti, dan Kepala Biro Pendidikan Mental Budi Utomo.

“Untuk update saja yang sudah dilaksanakan selama ini. Kan perlu di-update, meski selama ini saya ikuti terus.

Jangan dipikir sayandak ngikutin,” ujar Jokowi di Balaiko-

ta, Rabu sore. Program yang dipastikan kelanjutannya oleh Jokowi antara lain lelang barang dan jasa. Berdasarkan laporan yang diterima, telah ada 1.600 item barang dan jasa yang telah lengkap. Jumlah tersebut tersebar di seluruh SKPD. “Saya pesan, ngebut, terutama lelang supaya lebih awal agar pelaksanaan program lebih cepat,” ucapnya.

Hening Divonis 13 Bulan DARI HALAMAN 1 mempertimbangkan fakta persidangan, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Nyoman Sucitrawan dkk, serta pledoi dari terdakwa Hening Puspitarini, maupun tim penasehat hukumnya, menyatakan sependapat dengan JPU. Dimana Hakim sependapat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun

dan 1 bulan,” demkian bunyi putusan hakim.

Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim terlebih dahulu membacakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan adalah terdakwa sebagai tokoh masyatakat (anggota DPRD Bali) dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sedangkan hal yang meringankan adalah bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatannya, menyesal, belum pernah dihukum, berniat baik mengembalikan pengganti keuangan daerah dengan menitipkan uang Rp 583.000.000 pada jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan tiga orang anak serta suami yang menjalani hukuman penjara seumur hidup.

Selain dihukum penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda senilai Rp50 juta atau dapat diganti dengan penjara selama satu bulan. “Terdakwa juga dibebankan pengganti kerugian keuangan daerah setelah dikurangi uang titipan sebesar Rp185 juta dalam rentang waktu satu bulan, atau digantikan penjara tiga bulan,” sebut Hakim.

Atas putusan itu, terdakwa Hening melalui pengacaranya I Nyoman Gede Sudiantara alias Punglik dkk mengaku masih pikir-pikir. Hal yang sama disampaikan JPU, Nyoman Sucitrawan dkk yang sebelumnya dalam tuntutannya memohon majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara, serta mengembalikan pengganti kerugian keuangan daerah setelah dikurangi uang titipan

sebesar Rp193.900.000.

Sebagaimana putusan majelis, dijelaskan dana hibah semestinya disalurkan kepada enam kelompok PKK di wilayah Kayubihi Kabupaten Bangli yang berjumlah enam kelompok, di antaranya kelompok PKK Dinas Kayubihi, PKK Banglet, PKK Gebagan, dan PKK Mampeh pada tahun 2011.

Namun bantuan sosial dalam bentuk hibah pakaian PKK, yang masuk dalam item belanja daerah dalam APBD berdasarkan peraturan daerah ternyata salah sasaran, yakni disalahgunakan terdakwa.

Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian Pemerintah Provinsi Bali senilai Rp776 juta. Jumlah kerugian tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan BPK perwakilan Bali No. SR-739/PW22/5/2013 tanggal 15 November 2013.W-007

prasarananya,” ujar Sudikerta.

Tidak kalah penting, perjuangan Bali untuk mendapatkan Otonomi Khusus (Otsus) juga jadi harapan khusus Wagub Sudikerta. Menurutnya, sudah saatnya Otsus Bali yang digagas sejak dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD tersebut terwujud. Ia mengungkap, Otsus yang diidam-idamkan Bali sangat sederhana. Yakni, hanya menyangkut tiga poin penting. Pertama, terkait pelestarian budaya Bali, agar pengelolaan sepenuhnya diberikan kepada Pemprov Bali.

Kedua, pengaturan pembangunan dan tata ruang Bali yang masih semrawut agar dilimpahkan ke Bali. Ketiga, barulah mengenai

peradilan dana perimbangan.

“Saya berharap pembagian dana perimbangan tidak lagi beracuan pada sumber daya alam, melainkan berdasarkan peradilan penataan dan pembangunan. Apabila 34 provinsi diberikan dana perimbangan yang sama, saya yakin pengentasan kemiskinan akan lebih cepat tercapai,” tegasnya.

Meski selama massa kampanye, Sudikerta menjadi Ketua Tim Koalisi Merah Putih di Bali, ia tidak berkecil hati. Sebaliknya, walaupun Prabowo-Hatta dinyatakan kalah oleh KPU, itu bukan alasan untuk menyerah. Baginya, yang terpenting adalah kondusifitas Bali.

Sudikerta tak mengomentari prihal keputusan Prabowo untuk menarik diri. Baginya, itu adalah hak Capres Prabowo. Di samping itu, mengenai indikasi kecurangan yang masih menjadi topik hangat, disarankan untuk menempuh jalur hukum dan mengikuti prosedur.

“Kaitan beliau (Prabowo) menarik diri, silakan tanyakan pada beliau. Di Bali pasti aman, jangan saja dikompor-kompori.

Mari ciptakan Bali yang aman.

Mengenai coblos ulang, itu silakan disuaikan mekanisme dan proses yang berlaku. Ini negara hukum, silakan diproses secara hukum,” tutupnya. W-019

hibah itu, tidak sejalan dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban. Hal ini justru menguatkan dugaan adanya proposal fiktif. Bahkan, Sudira berharap pihak-pihak terkait segera bertindak.

“Menurut pandangan Gasos Bali, ada indikasi proposal fiktif dan terkesan dipaksakan. Yakni demi kepentingan politik dan pribadi. Khususnya Caleg incumbent yang memanfaatkan dana hibah saat kampanye. Saya harap aparat terkait segera mengambil tindakan tegas,” ujar Sudira.

Lebih lanjut Sudira mengingatkan, kasus Hening Pus-

pita Rini juga harus dijadikan pelajaran. Korupsi dana hibah pengadaan baju PKK Bangli tersebut, diharapkan jadi acuan, bahwa ada indikasi penyimpangan lain dalam pencairan dana hibah. Bahkan katanya, tak menutup kemungkinan hibahhibah lain juga bermasalah.

Oleh karena itu, Sudira berharap instansi di eksekutif lebih selektif, berhati-hati dan tak buru-buru dalam pencairan dana hibah. Agar uang rakyat tidak dipermainkan oknum ‘nakal’ demi kepentingan pribadi.

Sudira juga mengaku akan ikut terjun bersama Forbara

Bali menelusuri gelontoran dana hibah ke masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu apa benar hibah sudah sampai ke masyarakat. Jika benar kenapa belum ada pertanggungjawaban. “Kami akan investigasi semua itu. Agar uang Negara ini tidak digunakan untuk kepentingan politik dan pribadi. Jadikan kasus Hening sebagai contoh. Jangan malah ngotot minta cairkan hibah, namun ketika diminta pertanggungjawaban malah tak jelas atau justru melempar ke penerima hibah. Padahal itu yang memfasilitasi kan anggota dewan”, tutup Sudira. W-019

ana untuk bisa bekerja keras menyelesaikan program-program mendesak yang harus diselesaikan, terutama dalam hal pembangunan dan pelayanan, serta kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya adalah persoalan hibah pada APBD Perubahan 2014 yang harus selesai sebelum tanggal 4 Agustus 2014.

Pada tanggal ini, anggota DPRD Badung yang baru akan dilantik sehingga penyelesaiannya harus

dikebut. “Dengan begitu, kami menyambut baik terpilihnya PAW Wabup yang nantinya bisa kami ajak bekerja keras,” tegasnya.

Untuk menyelesaikan program hibah ini, pihaknya akan tetap berdinas walaupun hari libur panjang dalam rangka Idul Fitri. “Kami sudah minta izin Ketua DPRD untuk tetap bekerja saat libur panjang,” katanya. Hal yang sama dikemukakan Wabup terpilih Made Sudiana, S.H.,

M.Si. Menurutnya, tugas wabup adalah membantu tugas-tugas Bupati. Ini sesuai dengan UU 32 tahun 2004.

Selain itu, pihaknya siap bersinergi atau menjalin kebersamaan untuk bekerja keras dalam hal pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Pembangunan dan program pelayanan kepada masyarakat wajib disukseskan,” tegasnya. W-014

pelayanan kepada masyarakat,” kata keduanya.

Setelah penyampaian visi dan misi kedua calon, pemilihan pun digelar. Tercatat 39 dari 40 anggota dewan memberikan hak suaranya, sementara satu orang izin.

Namun sebelum pemilihan, Ketua DPRD Badung mempersilakan para saksi yang telah ditunjuk untuk mengambil tempat yang disiapkan. Keempatnya adalah Made Duama

dari Fraksi PDI Perjuangan, AA Ngurah Surya Wirawan dari Fraksi Partai Golkar, Wayan Tana dari Fraksi Demokrat dan AA Jelantik Trinaya dari Fraksi Nurani Marhaen.

Setelah semuanya siap, pemilihan pun dilakukan. Secara bergiliran ke-39 anggota dewan memberikan hak suaranya.

Diawali oleh Ketut Suiasa, kemudian Made Sunartha, hingga terakhir Ketua DPRD Badung Giri Prasta juga menggunakan

hak pilihnya.

Ketua Panlih Gusti Anom Gumanti pun membacakan hasil pemilihan. Dari 39 suara yang masuk, Made Sudiana meraup suara mayoritas yakni 36 suara, sementara rivalnya Nyoman Sukirta hanya meraih tiga suara. Tahap selanjutnya, hasil pemilihan ini akan ditembuskan ke Gubernur dan Mendagri untuk mendapatkan pengesahan.

Pelantikannya tetap menunggu jadwal dari Mendagri. @hery

Dituntut Loloskan Otsus Bali DARI HALAMAN 1 Sudikerta yakin Bali tetap menjadi prioritas. Lantaran selama ini Bali telah dikenal sebagai tujuan pariwisata dunia dan penyelenggaraan berbagai event internasional. Perkembangan pembangunan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali tetap akan jadi perhatian negara.

“Saya yakin, Jokowi-JK pasti akan perhatikan Bali. Karena Bali merupakan barometer pariwisata dan berbagai kegiatan internasional di Indonesia.

Oleh karena itu perlu diperhatikan, baik dari segi infastruktur, SDM, maupun sarana dan

Jokowi, yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden terpilih, yakin bahwa Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama mampu menjalankan program-program Jakarta Baru yang dirintis mereka sejak awal. Jokowi memastikan pergantian kepemimpinan tak akan memengaruhi kualitas kebijakan itu. KP

Eksekutif Diminta Hati-hati Cairkan Hibah DARI HALAMAN 1 ra adalah salah satu elemen masyarakat yang bersuara lantang terkait persoalan ini.

Dirinya mensinyalir, anggota dewan hanya memanfaatkan dana hibah untuk kampanye politik. Buktinya nyata, ketika masa-masa Pemilihan Legislatif (Pileg), anggota dewan gencar menuntut pencairan dana hibah.

Sudira menyampaikan, pencairan tersebut berkaitan erat dengan upaya merebut hati rakyat dengan iming-iming bantuan dana hibah. Sayangnya, tuntutan pencairan dana

Kerja Keras Tuntaskan Program

DARI HALAMAN 1 Saat ditanya usai rapat paripurna pemilihan PAW Wabup Badung, Rabu (23/7) kemarin, Bupati menyatakan saat ini APBD Badung mendekati Rp 3,5 triliun. Jumlah ini setara dengan program untuk 5 Kabupaten di Bali dari sisi jumlah APBD. Dengan tingginya APBD yang dikelola, Bupati mengajak pasangannya yakni Made Sudi-

11

Ketua DPR Minta MK Transparan Hadapi Gugatan Pilpres JAKARTA-Fajar Bali Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta Mahkamah Konstitusi untuk memproses gugatan terkait pemilihan presiden yang masuk dengan terbuka dan transparan. Hal ini menanggapi niat tim PrabowoHatta yang menyatakan niatnya untuk menggugat hasil pilpres ke MK. “Kita rasakan ada masalah dalam pilpres ini. Kita apresiasi langkah beliau (Prabowo) untuk melalui mekanisme hukum melalui MK. Kita minta

MK terbuka dan transparan tidak terkendala waktu seperti saat pemilihan legislatif,” kata Marzuki di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/7).

Menurut Marzuki pileg April lalu melalui proses yang brutal dan tidak semua sengketa yang diajukan diproses dengan adil. Ia mencontohkan banyaknya penyelenggara pemilu yang dipecat karena berbagai pelanggaran, tanpa disertai koreksi pada hasil pemilihan oleh MK. Padahal, kata dia, MK

adalah institusi terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Ia berharap hal yang sama tidak terjadi lagi pada pilpres.

Menurut Marzuki, pentingnya keterbukaan dalam proses di MK tidak hanya untuk menentukan siapa yang menang dan kalah. Namun lebih kepada upaya memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu. “Jangan abaikan rasa ketidakadilan yang dirasakan puluhan juta rakyat yang mendukung Prabowo,” katanya. KP

DARI HALAMAN 1

lakukan, apalagi kawasan itu merupakan lokasi konservasi penyu.

Langkah Dinas Kelautan dan Perikanan Badung untuk melakukan penataan semakin mantap, karena didukung dengan permohonan yang diajukan oleh warga sekitar. “Yang diusulkan bukan reklamasi, tidak ada kaitan dengan Teluk Benoa. Usulan penataan Pulau Pudut, karena abrasi kan mengecil apalagi di sana tempat penangkaran penyu. Maka dibuatkanlah program penataan agar tidak hilang pulau itu. Yang jelas, surat pengantar saya itu, adalah untuk program Dinas Kelautan dan Perikanan Badung. Penataan pulau-pulau kecil dan pantai-pantai yang abrasi,” tegasnya.

Mengenai rincian usulan dan besaran dana yang diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wagub Sudikerta mengaku tidak tahu persis. Ia hanya membaca usulan itu secara singkat. Mengingat tujuannya baik, demi menyelamatkan Pulau Pudut dan Pantai Tanjung Benoa, ia langsung saja menandatangani. “ D a n a ya n g d i u s u l k a n saya tidak tahu, karena detail dan teknisnya ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Badung. Disetujui atau tidak usulan itu juga saya kurang tahu, s i l a ka n d i t a nya ka n l a n g sung ke dinas,” ungkapnya sambil menegaskan tidak ingin disebut sebagai pihak

ya n g m e n gawa l i re n c a n a reklamasi.

Demikian juga ia membantah bahwa surat pengantar tersebut sebagai pencetus diterbitkannya Perpres nomor 51 tahun 2014 tentang revisi Perpres Sarbagita. Dengan tegas Sudikerta mengatakan, yang ditandatanganinya hanyalah surat pengantar, bukan rekomendasi.

Jadi usulan dana penataan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan revisi Perpres Sarbagita. Bahkan, Pemkab dinyatakan tidak punya kapasitas untuk memberikan rekomendasi atau izin melakukan reklamasi atapun revisi. Hal itu sepenuhnya, menjadi wewenang Pemprov Bali.

“Itu proposal permohonan dana untuk lakukan FS dan DED penataan Pulau Pudut di Tanjung Benoa. Tidak ada kaitannya dengan Perpres 51.

Itu bukan rekomendasi, hanya proposal,” ujarnya.

Sebelumnya marak diberitakan, mengenai surat pengantar usulan penataan kawasan Pulau Pudut dan dan pantai Tanjung Benoa yang ditandatangani Plh Bupati Badung, Ketut Sudikerta.

Surat itu ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Munculnya surat tersebut menimbulkan banyak tanda tanya dan pemberitaan simpang siur. Pasalnya, hal itu dituding sebagai awal mula munculnya rencana reklamasi sekaligus terbitnya Perpres 51 tahun 2014 tentang perubahan Perpres Sarbagita. W-019

bisa melaksanakan hari raya dengan lan c a r d a n h i k m a d ”, u j a r nya . S e l a n jutnya Dewa Mahendra

m e n g a t a kan untuk informasi pelaksanaan simakrama akan diinformasikan lebih lanjut. W-019*

“Target kami 2015 semua warga miskin di Kelurahan Beng mendapatkan bantuan bedah rumah. Semoga Bapak Gubernur bisa memfasilitasi,” kata Lurah Beng, I Putu Pradana Kamajaya, Rabu (23/7).

Ia mengatakan, sebelumnya di tahun 2013 sudah empat rumah mendapatkan bantuan bedah rumah dari Program Bali Mandara Provinsi Bali.

Di tahun 2014 ini, pihaknya mengajukan 9 unit bedah rumah. “Mudah-mudahan cepat terealisasi,” katanya.

Dirinya berharap dari 22 KK Miskin yang membutuhkan program bedah rumah pada tahun 2015 nanti semuanya bisa diwujudkan. Selain bedah rumah, pihaknya juga sudah mendapatkan bantuan rehab rumah sebanyak 50 unit dari Pusat. W-005

Surat Tak Berkaitan Reklamasi Didampingi oleh Karo Humas Pemprov Bali, Dewa Gde Mahendra, Wagub Sudikerta menegaskan, surat yang ditandatangani tak berkaitan dengan rencana reklamasi. Justru sebaliknya, surat pengantar itu bertujuan menyelamatkan Pulau Pudut dan Pantai Tanjung Benoa dari ancaman abrasi. Ketika itu, Bupati Badung, A.A Gde Agung sedang dinas ke luar negeri, dan Sudikerta untuk sementara menjabat sebagai Plh Bupati. Nah, di saat yang bersamaan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Badung berencana untuk melakukan penataan pantai Tanjung Benoa dan Pulau Pudut yang terkikis abrasi.

N a m u n , k a re n a ke t e r batasan dana, Dinas Kelautan dan Perikanan Badung berupaya untuk mengusulkan ke pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI). Wagub Sudikerta menyampaikan, tanda tangannya di surat pengantar usulan tersebut tidak ada kaitannya dengan rencana reklamasi Teluk Benoa yang diributkan saat ini.

Hanya dua poin usulan di surat tersebut, yakni dana feasibility study (FS) penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan DED penataan Pulau Pudut jika hasil FS memungkinkan.

Dijelaskan, Pulau Pudut dari tahun ke tahun semakin mengecil, karena terkikis abrasi. Upaya penataan pun harus cepat di-

Jelang Idul Fitri, Simakrama Juli Diundur

DARI HALAMAN 1 dalam suasana Hari Raya Idul Fitri sehingga mereka

Tuntaskan Bedah Rumah Ditahun 2015 DARI HALAMAN 1 mah dari Program Bali Mandara Pemerintah Provinsi Bali kepada warganya yang tergolong miskin.

Bedah rumah yang menjadi prioritas program Bali Mandara terus menggelinding ke tengah-tengah masyarakat, perjuangan warga untuk mendapatkan sentuhan program ini semakin tinggi.

Raih 36 Suara, Sudiana Terpilih Wabup Badung DARI HALAMAN 1

visi dan misi Bupati karena memang tugas Wabup sesuai UU 32 tahun 2004 mendukung tugas-tugas Bupati.

Keduanya mengaku siap bekerja keras terutama dalam menjalankan pemerintahan dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat Badung. “Kami siap bekerja keras untuk membantu tugas-tugas Bupati terutama dalam hal pembangunan dan

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

12

politik MK: Selesaikan Masalah Pilpres di MK

FAJA R BALI

Kamis, 24 Juli 2014, Tahun XIV

Menuju

Parlemen Karier Politik Menanjak BANGLI-Fajar Bali I Nyoman Budi Utama, caleg PDIP nomor urut 1 Dapil Bangli, kini tinggal menunggu pelantikan.

Pasalnya, anggota DPRD Bangli 3 periode ini, berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Bali, periode 2014-2019 hasil Pileg 9 April lalu.

Bukan hanya sekedar lolos ke Renon, tetapi politisi asal Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Susut, Bangli ini bahkan Nyoman Budi Utama meraih suara signifikan mendekati bilangan pembagi pemilihan (BPP) yaitu 29.933 suara. Atas keberhasilan tersebut, ia pun menyampaikan terima kasih kepada pendukung yang telah memilih dan mempercayakan aspirasi mereka kepada dirinya. “Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pendukung yang telah mempercayakan kepada kami,” ujar suami Ni Nengah Santiari ini.

Lolos sebagai anggota dewan provinsi, Budi Utama kini memiliki beban yang lebih besar, yakni memperjuangkan Bangli di Pemprov Bali. Berdasarkan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukannya ketika menggalang dukungan saat pileg lalu, ayah dari tiga orang anak, Ni Putu Pande Ratnawati, Ni Kadek Budi Andariani dan Ni Komang Putri Asih ini mengatakan bahwa yang menjadi harapan masyarakat Bangli adalah lebih pada persoalan infra struktur jalan.

Harapan tersebut menurut Budi Utama sah-sah saja, terkait dengan kondisi obyektif, dimana jalan di Bangli banyak yang rusak. Dikatakan, jalan merupakan urat nadi perekonomian, kalau itu rusak bakal berdampak multi dimensi. ”Persoalan jalan di Bangli memang menjadi hal klise, banyak jalan di Bangli rusak, tentu nanti yang akan kami suarakan adalah persoalan jalan,” ujar laki-laki dengan senyum khasnya ini.

Setelah 3 periode duduk di kursi DPRD Bangli, dan kini lolos sebagai anggota DPRD provinsi, nama Budi Utama pun kian naik popularitasnya di PDIP. Kader PDIP yang menjabat Wakil Sekretaris DPD PDIP Bali ini, saat Pilpres bahkan dipercaya menjadi ketua Tim Pemenangan Capres-Cawapres Jokowi-JK Bangli. Dan hasilnyapun membanggakan, dimana Bangli mampu meraih kemenangan 73 persen, melebihi target kemenangan. Hal itu tentu tak terlepas dari kerja Budi Utama, selain kefiguran Jokowi-JK tentunya. W-002

Jokowi Menang, Tabanan Syukuran

TABANAN-Fajar Bali Pasca kemenangan Jokowi-JK yang diumumkan oleh KPU Pusat, semeton Jokowi Tabanan spontanitas menggelar syukuran kecil di Posko Kemenangan Jokowi Center di Jalan Bay Pass Ir. Sukarno, Kediri Tabanan Selasa, (22/7) malam.

Acara syukuran yang digelar sekitar pukul 21.00 wita dihadiri Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Tabanan Ketut Suryadi yang juga Ketua DPC PDIP Tabanan, Koordinator relawan semeton Jokowi Bali Agung Astrid, Ketua PAC Kediri, I Made Suarta, caleg terpilih dari Tabanan Kota Putu Desta Kumara, dan Gusti Komang Wastana serta tokoh masyarakat Kediri, I Nyoman Mulyadi.

Syukuran tersebut ditandai pemotongan tumpeng oleh koordinator Jokowi Bali Gung Astrid yang diberikan kepada Ketua Tim Pemenangan Capres Cawapres Tabanan I Ketut Suryadi.

“Syukuran ini merupakan spontanitas akibat luapan kegembiraan bahwa pasangan capres dan cawapres yang diusungnya bisa meraih kemenangan,” jelas Suryadi.

Dikatakannya, acara tersebut dadakan, sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pelaksanaan pilpres bisa berjalan dengan aman serta kemenangan yang diraih oleh Jokowi-Jk adalah merupakan kemenangan rakyat.

Dalam kesempatan tersebut, Suryadi “Boping” mengajak semua pihak agar tidak terjebak dengan dagelan politik yang mewarnai pelaksanaan pilpres. “Dengan hasil pengumuman tersebut, sesuai dengan ketentuan secara konstitusional, Jokowi tinggal dilantik saja. Apalagi Jokowi lahir dari rakyat bukannya lahir dari kapal yang penuh muatan para kapitalis.

Mari kita sambut masa depan, tinggalkan muramnya demokrasi masa lalu, yang penuh dengan muatan korupsi dan nepotisme.

Mari kita sambut revolusi mental yang jadi visi dan misi JokowiJK,” jelasnya. W-004

Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan, persoalan pemilu hendaknya diselesaikan secara bertingkat. Penyelesaian perkara pemilu seusai penetapan Komisi Pemilihan Umum, seperti keputusan pemenang Pemilu Presiden 2014, semestinya diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA-Fajar Bali “Kalau ada masalah di kelurahan, diselesaikan di tingkat kecamatan. Kalau ada masalah di kecamatan, selesaikan di tingkat kabupaten. Kalau di KPU ternyata ada yang belum selesai, itulah sisa persoalan yang diselesaikan MK,” ujar Hamdan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/7).

Hamdan mengatakan, MK terbuka kepada laporan kedua kubu peserta pemilu presiden yang ingin menggugat perkara pilpres asalkan memenuhi e m p a t sya ra t fo r m a l i t a s .

Syarat pertama, sebut Hamdan, obyek permohonannya adalah penetapan perolehan suara nasional oleh KPU.

Kedua, subyek yang mengajukan permohonan adalah kedua pasangan peserta pemilu presiden. Ketiga, yang dipersoalkan haruslah berkaitan dengan perolehan suara yang memengaruhi menang atau kalahnya kandidat. Terakhir, adanya bukti-bukti awal yang terkait dalil permohonan.

“Itu empat syarat formal yang ditentukan undang-undang, yang kepada para tim kuasa hukum telah diberikan penjelasan. Saya yakin mereka tahu betul,” ujarnya.

Sebelumnya, capres Prabowo Subianto menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan

Pasca Rekapitulasi Nasional SINGARAJA – Fajar Bali Pasca rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2014 secara nasional yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (22/7) lalu, situasi Bali secara menyeluruh dinyatakan dalam keadaan aman. Hal itu disampaikan Kapolda Bali Irjen Pol Albertus Benny Mokalu saat melakukan kunjungan ke Mapolres Buleleng, Rabu (23/7) siang kemarin.

Benny mengatakan, jajaran kepolisian masih tetap melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi keamanan di Bali. Bahkan, dirinya juga mengaku telah menugaskan beberapa Direktorat Intelkam Polda Bali dan Satuan Intelkam Polres se-Bali guna memantau kondisi keamanan utamanya yang ada di desa-desa, dan mengkoordinasikannya dengan Bhabinkamtibmas. Jika terjadi gejolak massa agar segera dapat diredam. ”Memang sejauh ini tidak ada kejadian yang menonjol, namun kami tetap melakukan antisipasi serta memantau

JAKARTA-Fajar Bali Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, Demokrat siap bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)Jusuf Kalla nantinya jika memang diminta. Menurut Amir, cukup banyak kader Demokrat yang siap dilibatkan dalam kabinet yang baru.

“Saya kira Demokrat selalu siap menyesuaikan diri manakala untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat, kemudian diajak menyumbangkan pikiran dan tenaga. Saya pikir cukup banyak kader-kader

Demokrat yang siap untuk itu,” kata Amir di Jakarta, Rabu (23/7).

Meski demikian, lanjut Amir, Demokrat juga siap jika diharapkan menjadi faktor penyeimbang di parlemen.

“Namun, kalau Demokrat diharapkan berpartisipasi dalam bentuk lain, umpamanya di parlemen sebagai faktor penyeimbang, saya kira itu juga tugas mulia yang sangat siap untuk Demokrat jalani,” sambung Amir.

Mengenai kepastian arah politik Demokrat ke depan, Amir mengatakan bahwa pi-

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva

oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, ia menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung Pada Selasa (22/7) malam, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangi Pilpres

Kapolda Nyatakan Bali Aman

Kapolda Bali Irjen Pol Albertus Benny Mokalu saat berada di Buleleng

bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. Padahal, kata dia, sumber masalahnya ada pada internal KPU. Belakangan, kubu Prabowo-Hatta menyatakan bakal mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK, Jumat (25/7). KP

kondisi di lapangan dan bahkan kami terus menurunkan tim intel ke beberapa desa yang ada,” akunya.

Dalam kunjungan yang didampingi sejumlah perwira penting Polda Bali tersebut, Benny meminta kepada seluruh masyarakat utamanya yang ada di Bali agar tetap menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan wilayahnya masing-masing. ”Saya himbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Bali untuk terus menjaga wilayahnya sehingga keamanan dan kenyamanan dapat tercapai,” pintanya.W-008

Demokrat Siap Gabung Pemerintahan Dekan Filsafat UGM: Jokowi-Kalla jika Diminta Mundurnya Prabowo Perlu Dilihat dari Dua Sisi

FB/IST

Agung Laksono: Golkar Sebaiknya Dukung Pemerintahan Baru

JAKARTA-Fajar Bali Kemenangan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih membuat kubu Partai Golkar kembali bergejolak. Partai ini sebelumnya sudah masuk dalam koalisi permanen Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

FB/IST Namun, menurut Agung Laksono Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, Partai Golkar sebaiknya bisa mendukung pemerintahan baru.

Agung menilai sebaiknya jajaran pengurus Partai Golkar mulai kembali memikirkan komitmen tetap bergabung pada koalisi Prabowo-Hatta yang akan berada di luar pemerintahan. Menurut dia, menjadi oposisi, membuat partai akan bersikap apriori.

“Kalau kami itu kita oposisi, kan oposisi selalu karakternya apriori, apa pun yang diputuskan, dirancang, ditolak.

Menurut saya, tidak harus menyatakan diri oposisi lalu menjadi apriori, tapi alangkah baiknya kita ingin mendukung pemerintah baru dalam arti menyukseskan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ucap Agung.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini mengungkapkan, meski nantinya bergabung ke pemerintahan JokowiJusuf Kalla, dia menuturkan, Partai Golkar akan tetap kritis.

“Saya memang tidak pada tempatnya mengajarkan Partai Golkar. Tapi memang perlu ada evaluasi (arah koalisi) bisa saja bergeser haluannya agar pas. Jadi pikirannya edukatif, jangan emosional yang mutlak mendukung sepenuhnya itu tidak baik,” kata Agung. KP

2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Prabowo mengkritik KPU yang dianggapnya mengalihkan masalah ke MK, seolaholah setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan

FB/IST

asangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) hadir pada pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (22/7/2014) malam.

haknya menunggu sikap dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Amir juga mengatakan akan sangat membesarkan hati jika Jokowi mengulurkan tangan untuk melakukan rekonsiliasi.

“Ke depan, insya Allah dengan adanya uluran rekonsiliasi, saya yakin semua orang akan berpikir jernih dan berpikir dingin sehingga bisa kita menyongsong bersama-sama masa depan Indonesia lebih baik,” ujar Menteri Hukum dan HAM itu.

Saat ditanya mengenai harapannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK, terutama yang berkaitan dengan hukum dan HAM, Amir mengaku enggan menggurui Jokowi-Kalla.

Dia menilai, keduanya sudah paham mengenai masalah hukum dan HAM serta tahu bagaimana harus menetapkan kebijakan nantinya.

“Saya cenderung tidak ingin menggurui karena beliau itu yang mendapatkan mandat dari rakyat dan beliaulah yang menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pembantu beliau.

Jadi, saya jangan mengirim isyarat, kerjakan saja apa yang saya kerjakan, sebaik yang saya mampu sampai di akhir masa jabatan saya,” tutur Amir. KP

YOGYAKARTA-Fajar Bali Keputusan mundurnya Calon Presiden Prabowo Subianto dari Pemilu Presiden 2014, menurut Dekan Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhtazar harus dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi pendidikan politik dan kedua dari sisi moral.

Pandangan itu diungkapkan Muhtazar dalam acara Forum Ilmuwan Jogja Menyongsong Orde Kemandirian di Universitas Janabadra, Yogyakarta, Rabu (23/7).

Keputusan Capres Prabowo Subianto mundur dari Pemilu Presiden 2014 serta tidak mengakui hasil rekapitulasi KPU Pusat jika dilihat dari perspektif keilmuan politik memang tidak mencerdaskan masyarakat.

“Masyarakat saat ini sudah mulai cerdas dalam berpolitik dan tentunya kritis menyikapi berbagai perkembangan. Dengan sikap yang diambil itu tentu dalam konteks keilmuan politik tidaklah mendidik,” tegas dia.

Di satu sisi, lanjutnya, latar belakang yang disampaikan Prabowo hingga memutuskan untuk mundur

dalam pencapresan juga harus dilihat positif. Jika dicermati, apa yang disampaikan Prabowo Subianto sebenarnya merupakan pesan moral bagi masyarakat dan penyelanggara pemilu. Alasan yang melatarbelakanginya harus didukung agar dapat membuktikan kecurangankecurangan yang disampaikan.

“Alasan itu positif, saya kira merupakan pesan moral yang bersifat universal. Ada dua hal itu yang harus dilihat,” tandas dia.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tulus Warsito menilai, keputusan salah satu pemain mundur dalam final Pilpres 2014 merupakan bentuk dari dominasi personal.

Jika diandaikan dalam sebuah permainan, maka sikap itu bentuk egoisme individual atau bermain sendiri tanpa melihat yang lainnya. “Sikap capres seperti itu tidaklah pantas. Ini saya rasa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua,” kata Tulus. KP

Antisipasi Pemilukada Karangasem Hingga Putaran Kedua, KPU Pasang Anggaran Rp 16,8 M AMLAPURA-Fajar Bali Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem telah menyusun anggaran untuk persiapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Karangasem, yang direncanakan akan digelar Mei 2015 mendatang.

Bahkan, penyusunan anggaran tersebut telah dalam pembahasan di DPRD Karangasem. Anggaran yang disusun kurang lebih Rp 16,8 Milyar, dipersiapkan untuk kemungkinan pemilukada

hingga putaran kedua dan pemungutan suara ulang.

Ketua KPU Karangasem, I Made Arnawa, Rabu (23/7) mengatakan, persiapan pemilukada sudah dalam tahapan menyusun anggaran. Untuk jumlah anggaran di APBD Induk 2015, pihaknya memasang Rp 15,1 Milyar. Sedangkan pada anggaran APBD Perubahan 2014, dipasang Rp 1,7 Milyar, sehingga total anggaran yang dipasang mencapai Rp 16,8 Milyar. “Anggaran itu juga untuk berjaga-jaga

FB/BUDIASA

I Made Arnawa

jika pemilukada sampai pada putaran kedua dan pemung-

utan suara ulang,” ujar Arnawa.

Dikatakannya, dari Rp 1,7 M tersebut, dikhususkan untuk pemberian honor kepada PPS,PPK serta petugas lainnya. Sedangkan Rp 15,1 M diperuntukkan untuk keperluan logistik, honor, verifikasi calon, sosialisasi dan keperluan lainnya. Jika pun nantinya pemilukada Karangasem hanya satu putaran, anggaran yang tersisa akan tetap dikembalikan ke daerah. “Yang jelas itu untuk berjaga-jaga saja, siapa tahu sampai putaran

kedua, sehingga anggarannya dipersiapkan terlebih dahulu,” ujarnya lagi.

Arnawa juga mengaku, anggaran yang disusunnya untuk persiapan pemilukada tersebut telah diajukan ke DPRD Karangasem, dan saat ini sedang digodok di dewan.

Namun pihaknya mengakui hingga saat ini belum ada hasil terkait pembahasan anggaran tersebut. “Sudah digodok di DPRD, tinggal menunggu hasilnya,” pungkasnya. W016 Layouter: Zohra