FAJAR BALI 26 FEBRUARI 2014

FAJAR BALI

RABU, 26 februari 2014 | TAHUN XIV

Aktual, Tajam, dan Dinamis

Harga Eceran Rp. 3.000,-

Dana Perimbangan Sulit Ditingkatkan Tiap Tahun Hampir Rp 41 Triliun Pendapatan Bali yang Masuk Ke Pemerintah Pusat DENPASAR-Fajar Bali Dana perimbangan yang berkeadilan menjadi usulan khusus Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta ketika Panitia Khusus (Pansus) RUU Keuangan Negara DPR RI, berkunjung ke Kantor Gubernur Bali, Selasa (25/2) kemarin.

Pertimbangan Sudikerta, Bali adalah pulau yang tidak memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA). Selama ini, hanya bidang pariwisata yang memberikan kontribusi terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali. Oleh karena itu,

Setiap tahun Bali memberikan devisa ke pusat hampir Rp 41 triliun, tapi kembali hanya Rp 900 miliar. Atas kondisi ini, Wagub Sudikerta ingin agar ada peningkatan dana perimbangan dari pusat untuk Bali. Usulan ini pun oleh Pansus RUU Keuangan Negara dijawab singkat: sulit terwujud!

Penutupan Bandara Saat Nyepi

sudah sepantasnya Bali mendapatkan dana perimbangan yang lebih besar.

Bali yang mengandalkan PAD dari jasa pariwisata, selama ini memberikan income yang cukup besar untuk negara.

Setiap tahun, pendapatan Bali yang masuk ke kas negara mencapai Rp 41 triliun. Sayangnya, dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Bali sangat sedikit. Wagub berharap, Bali dapat dikhususkan.

Lantaran, sekali lagi Bali tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) seperti

provinsi-provinsi lainnya. Atas dasar itu, revisi UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diharapkan dapat mengakomodir kekhususan Pulau Bali.

Wagub Sudikerta menyampaikan, selama ini program-program yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi banyak yang terkendala masalah dana.

Diperparah lagi, dengan anggaran di masing-masing Kabupaten/Kota didominasi untuk belanja pegawai.

Dari sembilan Kabupaten/Kota, ke hal. 11

Empat Menteri Sudah Disurati

ke hal. 11

Pak Gubernur

Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat bertemu dengan Ketua BPK RI.

ke hal. 11

Tingkat Bunga Penjaminan Simpanan Periode 15 Jan 2014 s/d 14 Mei 2014 Sumber : PRESS-002/LPS/I/2014 Bank Umum

BPR

Rupiah

Valuta Asing

Rupiah

7,50%

1,50%

10,00% 514/I/BGS

Bali Permata Tours TIRTAYATRA KE INDIA

BRKT: MARET, APRIL, JUNI, AGUSTUS, SEPTEMBER SINGAPORE - MALAYSIA 4H/3M AUSTRALIA, JEPANG, KOREA, VIETNAM

SINGAPORE 3 H/2M GUNUNGSALAK 2H/1M BANGKOK-PATTAYA 4H/3M JOGYAKARTA 3H/2M HONGKONG 4H/3M BEIJING 4H/3M KUTAI 3H/2M PAKET TOUR KE KAPAL PESIAR - CARIBBEAN CRUISE - HOLLAND AMERICA LINE

BOOKING TICKET PESAWAT & HOTEL

HUB: 0361-7807850 / 7426100, 0361-264915, 08123900846, KETUT SUDIARSA, SE 026/VI/W-020

I Ketut Sudiasa

FB/IST

pemerintah telah melakukan perlindungan sosial melalui pelaksanaan UU No. 33

ke hal. 11

PT. Indonesia Power Diminta Bersihkan Sisa Minyak dan Oli

Gapoktan Dwi Jaya Buana Mandiri Harapkan APPO

FB/ARTAYASA

Jasa Raharja Jadi Penjamin dan Pelaksana Utama DENPASAR-Fajar Bali Program jaminan sosial kepada masyarakat Indonesia telah disahkan Presiden Republik Indonesia bersama pemangku kepentingan terkait di Istana Kepresidenan Bogor 31 Desember 2013 lalu. Di mana pelaksanaannya adalah sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaksanakan program asuransi sosial berdasarkan Undang-undang (UU) No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Khusus bagi korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan lalu lintas jalan, selama ini

DENPASAR-Fajar Bali Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersurat kepada empat menteri terkait penutupan sementara Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, serangkaian Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1936 pada hari Senin, 31 Maret 2014.

“Surat tersebut telah disampaikan sejak dini, dengan harapan dapat disebarluaskan kepada semua pihak yang terkait, baik di tingkat nasional maupun masyarakat internasional,” kata Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Bali, I Ketut Teneng didampingi Kabid Perhubungan Udara Dinas Perhubungan

Sapi Simantri peliharaan Gapoktan Dwi Jaya Mandiri kian berkembang seiring waktu Para petani di Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani

014/VI/KTR

FB/DIAH

BPK Apresiasi Gubernur dalam Penerapan CCTV APBD DENPASAR-Fajar Bali Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hadi Poernomo mengapresiasi respon Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam penerapan sistem CCTV Keuangan Negara dan APBD. Gubernur Pastika dinilai memberi

respon cepat dalam pelaksanaan sistem pemeriksaan keuangan BPK melalui penandatanganan MoU tentang akses data transaksi rekening pemerintah.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua BPK RI Hadi Poernomo saat bertemu Gubernur Pastika dalam

acara talkshow di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Selasa (25/2) kemarin. Hadi Poernomo mengungkapkan, sistem CCTV keuangan negara merupakan terobosan BPK RI yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan.

ke hal. 11

DENPASAR-Fajar Bali Yayasan Wisnu Bali mengimbau PT Indonesia Power untuk membersihkan secara serius akibat pipanya bocor, karena sudah sampai mencemari tanaman bakau di kawasan Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar.

“PT Indonesia Power harus bertanggungjawab terhadap pencemaran lingkungan tersebut. Karena pencemaran lingkungan itu bentuk dari pelanggaran undang-undang lingkungan hidup,” kata Ketua Yayasan Wisnu Bali Made Suarnata di Denpasar, Selasa (25/2).

Ia mengatakan bocornya

pipa Indonesia Power memang merupakan musibah, namun kalau sampai mencemari lingkungan, mereka harus bertanggungjawab untuk membersihkan sisa-sisa minyak dan oli tersebut sampai tuntas. Selain itu juga melakukan penanaman pohon bakau sebagai pengganti bakau yang mati.

“Kalau terus dibiarkan sisasisa minyak dan oli tersebut di sekitar tanaman bakau, tentu mangrove tersebut mati. Buktinya sekarang daunnya sudah gugur. Itu tanda-tanda bakau akan mati,” ucapnya.

ke hal. 11

Tak dapat Akses Jalan, Ngaben Lewat Sungai NEGARA-Fajar Bali Sebanyak 5 KK dengan 20 jiwa warga di Banjar Munduk Desa Kaliakah Kecamatan Negara kesulitan akses jalan. Warga dari keluarga veteran tersebut memang dapat digolongkan kurang mampu. Hal itu terlihat dari kondisi rumahnya yang terletak di tengah perkebunan.

Menurut informasi, sudah puluhan tahun mereka tinggal di sana. Mereka seperti terisolir lantaran tak memiliki akses jalan keluar. Bila pun ada jalan keluar terpaksa melintasi jalan setapak ke kebun milik orang lain di sisi utaranya. Sedangkan bila menuju sisi selatan dibatasi oleh sungai.

Masalah sulitnya akses jalan dialami lagi ketika Ketut Tasa (70)

yang akrab dipanggil Pak Gedu, meninggal dunia, Jumat (19/2) lalu. Persoalan yang dihadapi keluarga almarhum sekarang ini adalah terkendala akses jalan ketika membawa sawa hingga menuju setra di Kaliakah.

Pemilik kebun yang ada di sisi utara, meminta upacara pecaruan dengan pembayaran yang telah ditentukan jika kebunnya dilewati.

Hal ini memang sempat dimediasi oleh pihak Kantor Desa Kaliakah dan Desa Berangbang, karena posisinya berbatasan dengan Desa Berangbang Kecamatan Negara.

Pelaksanaan ngaben akan dilakukan Rabu (26/2) hari ini.

Nyoman Weden dari perwakilan keluarga ketika ditemui di rumah duka Selasa (25/2) kemarin

FB/PRAMONO

Pihak keluarga almarhum Ketut Tasa saat mempersiapkan upacara pengabenan di Banjar Munduk Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Selasa (25/2).

mengaku bingung karena sampai sekarang belum ada solusi untuk mendapatkan akses jalan dalam prosesi ngaben nanti. Pihak keluarga almarhum sempat mempertimbangkan untuk melintasi kebun milik orang lain. Pemilik kebun itu tinggal di Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara.

“Masalah ini memang sudah pernah dimediasi antara kami, pemilik kebun, dengan pihak Desa Berangbang dan Desa Kaliakah,” ujarnya. Namun pihak pemilik tanah meminta supaya dilakukan upacara pecaruan termasuk perlengkapan banten yang nilainya kurang lebih Rp 3 juta. Pihaknya merasa kesusahan

ke hal. 11

563/ii/igr

ONLINE: www.fajarbali.com

Layouter: Kasturie

join facebook.com/fajar.bali

METROKOTA Lagi, Pembantai Warga Amerika Serikat Ditangkap

2

FAJA R BALI

Rabu, 26 Februari 2014, Tahun XIV

PEMERINTAH PROVINSI BALI SEKRETARIAT DAERAH Jl. Basuki Rahmat – Niti Mandala Telp. (0361) 224671 Denpasar (Bali) 80235

pol Benny kemarin.

Pelaku Marsianus, kata mantan Kapolsek Kuta ini, bertgas membantu tersangka Multa Zunaiman dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Paul sebanyak 65 tusukan itu.

“Dia terlibat dalam pembunuhan tersebut dan dia membantu otak pelakunya yang sudah ditangkap sebelumnya,” terangnya.

Polisi menduga, pembunuhan terhadap Paul sudah direncanakan oleh dua pelaku. Pasalnya, dari keterangan para tersangka, pisau tersebut dibawa kedua pelaku ke rumah korban dan digunakan untuk menghabisi nyawa korban.

Namun polisi masih puyeng mencari keberadaan pisau tersebut. sebab, menurut keterangan para tersangka, pisau sudah dibuang usai membunuh korbannya.

“Dugaan rencana pembunuhan itu ada, karena mereka sudah membawa pisau ke rumah korban. Sampai saat ini MS masih dalam pemeriksaan,” tegasnya.

Dibagian lain, tersangka Multa terus menjalani pemeriksaan Unit 1 Sat Reskrim Polresta Denpasar. Pemeriksaan pelaku berlangsung tertutup dan pemeriksaan itu juga langsung direkam oleh polisi menggunakan handy cam.

Kamera video itu diletakkan di atas tripot, posisi kamera sendiri berada dibelakang pelaku. Saat dia diperiksa pelaku mengenakan T-shirt warna coklat.

Ketika wartawan Koran ini mencoba mengintip dari balik korden, pelaku tampak menyembunyikan wajahnya dengan kerah baju yang mulai “kucek” itu.

Dalam keterangan Kasubag

FB/DOK

DENPASAR-Fajar Bali Lengkap sudah penangkapan terhadap pelaku pembunuhan warga Amerika Serikat Paul Robb Lautorell (52) yang tewas dengan 65 luka tusukan di kamar rumahnya di Jalan Banteng 2E, Denpasar. Setelah meringkus otak pelakunya, Multa Zunaiman (20), mahasiswa Marmadewa, jajaran Polresta Denpasar kembali menangkap satu pelaku lagi yakni Marsianus.

Menurut Kasatreskrim Polresta Denpasar Kompol Benny Murjayanto, Marsianus ditangkap pada Selasa (25/02) siang ditempat persembunyianya di Padanggalak, Sanur. Penangkapan terhadap Marsianus dilakukan setelah penyidik memeriksa keterangan tersangka Multa Zunaiman.

“MS (Marsianus, red) kami tangkap jam 3 sore tadi di Padanggalak, Sanur,” tegas Kom-

Nomor : 485/ 368 /Humas Kepada Lampiran : - Yth. Pemimpin Redaksi Hal : Hak Jawab Harian Fajar Bali

di Denpasar

Kompol Benny Murjayanto

Humas Polresta Denpasar, AKP IB Made Sarjana, pelaku yang sudah ditangkap saat ini merupakan otak dari aksi pembunuhan sadis dengan 65 tusukan itu.

“Untuk sementara, yang ini otaknya, dia pelaku utamanya,” terangnya kemarin. R-005

Pertahun, Pecandu Narkoba di Bali Meningkat kah-langkah pencegahan serta penanggulangan Narkotika itu, BNN Bali mengundang kalangan penegak hukum baik dari Kejaksaan Tinggi, Lapas Denpasar, Kepolisian, Kemenkumham dan juga unsur-unsur terakit .

Masih dalam keterangan Budiartha, dia mengatakan semakin tingginya jumlah pecandu narkotika di Bali, tidak menutup kemungkinan akan besarnya suply barang haram itu. Meski demikian, bukan berarti para pelaku ini mudah ditangkap dan diadili, karena hal itu bukan menyelesaikan masalah.

“Saya tegaskan, pecandu adalah orang sakit. Mereka ini hanya korban. Selama mereka bukan pengedar maka mereka tidak perlu dipenjarakan. Langkah itu kita sebut dekriminalisasi,” bebernya.

Yang menjadi persoalan kata Budiartha, para pecandu dan pemakai tidak berani melaporkan diri. Padahala jika mau melapor jumlahnya bisa ditekan. Tecatat yang baru melaporkan diri sebanyak 990 orang dari jumlah yang tercatat.

DENPASAR–Fajar Bali Kasus dugaan korupsi di kampus IHDN Denpasar nampaknya tidak pernah habis. Bahkan belum lama ini ada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di kampus ini. Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu adalah terkait pengadaan 14 item proyek.

Tidak hanya itu, kemarin kasus lain di IHDN kembali dibongkar oleh Kejati. Setidaknya ada 6 orang diperiksa sebagai saksi, kasus yang didalami Kejati adalah pungutan terhadap mahasiswa yang jumlahnya Rp 1 juta setiap mahasiswa. Informasi dari internal Kejati mengatakan bahwa 6 IHDN sudah diperiksa sejak pukul 09.30 Wita.

“Benar ada 6 orang yang sedang diperiksa," ungkap salah satu sumber koran ini kemarin.

Yang diperiksa kemarin adalah Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan II bernama, kemudian panitia pemungutan dana punia ke mahasiawa. Diantaranya Made Sukerni, Suparti, Hendrawati dan Komang Subagia.

Mereka diperiksa untuk menerangkan pola pemungutan dana punia yang mengarah ke pungli, jumlahnya juga cukup besar satu mahasiswa Rp 1 juta dan sudah berlangsung beberapa tahun anggaran.

“Pemanggilan ini, khusus untuk dana pungli masing – masing mahasiswa Rp 1 juta. Kasus tanah yang terindikasi mark-up nanti belakangan,” imbuh sumber tadi.

Artinya kalau kasus pungli ini menetapkan tersangka dan sampai masuk persidangan, tentu akan ada lagi kasus lanjutan di IHDN yaitu pengadaan tanah di Batubulan dengan nilai Rp 14

miliar lebih itu. Ke 6 orang ini diperiksa sampai pukul 13.00 Wita, dan setelah itu diperbolehkan meninggalkan Kejati.

Ketut Wisarja yang dikonfirmasi lewat via telpon membenarkan diperiksa oleh Jaksa di Kejati Bali. Namun dia berkilah bahwa dia diperiksa terkait kasus pungutan dana punia, bukan kasus pembelian tanah.

Dia mengatakan dalam kasus ini, diperiksa 6 orang sebagai saksi termasuk dirinya.

Terkait materi pemeriksaan, awalnya dia mengaku ditanya hanya sedikit. Namun ketika dikejar apa saja materi yang ditanya, dia buru – buru mengatakan kalau dia tidak ditanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kasus IHDN, Kejati sudah menahan lima tersangka.

Empat tersangka yang ada di Lapas Kerobokan adalah Prof Made Titib disebut Prof MT, Pembantu Rektor II Praptini disebut P, pegawai IHDN Nyoman Suweca alias Nyoman S dan rekanan Wayan Sudiyasa disebut Wayan S. Sedangkan rekanan Ni Putu Indra Maritin disebut Ni Putu IM di Rutan Gianyar. Sempat geger juga gara – gara Praptini membawa ponsel untuk mengendalikan IHDN, dan setelah disidak oleh lapas ternyata Praptini terbukti membawa ponsel.

Kejaksaan sebelumnya memastikan jika pola tender yang digunakan adalag fiktif dan semua dikomando oleh Praptini.

Nilai proyek yang diduga penuh rekayasa adalah Rp 25 miliar, dan hingga saat ini BPKP masih menghitung kerugian total. Untuk sementara baru dipastikan kerugian keuangan negara Rp 1,4 miliar.W-007

Pungli IHDN, Kejati Periksa 6 Saksi

Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19571118 197903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth: Ketua Dewan Pers di Jakarta.

Korupsi Gerbang Sadu, Mantan Perbekel Dituntut 3 Tahun

FB/HS

DENPASAR-Fajar Bali Sungguh mengenaskan, setiap tahunnya, kasus penyalahgunaan narkotika di Bali, terus meningkat. Berdasar survey yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia dan LSM, peningkatan itu mencapai 50 ribu orang. Puluhan ribu orang itu merupakan pengguna dan pecandu narkoba.

“Diperkirakan yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Bali mencapai 50.533 orang. Begitu juga dengan data nasional mencapai 4 juta orang pertahun, terjadi peningkatan sebesar 2,2 %,” terang Kepala BNN Bali, Kombes I Gusti Ketut Budiartha pada Selasa (25/02) disela sela forum Fokus Group Discussion (FGD) dekriminalisasi dan depenalisasi pecandu/ korban penyalahguna narkotika dalam hukum positif, di kantor BNN Bali, di Jalan Kamboja, Denpasar, Selasa (25/2) siang kemarin.

Sekedar diketahui, dalam forum yang membahas lang-

Berkenaan dengan berita harian Fajar Bali edisi Senin tanggal 24 Pebruari 2014 halaman 2 dengan judul “Kasus TKI Pujayasa - Bagiada Gubernur Harus Turun Tangan”, dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali telah melakukan koordinasi dengan Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar dan pihak Agensi yang memberangkatkan sdr. Ketut Pujayasa yaitu PT. Sumber Bakat Insani.

2. Berdasarkan informasi terakhir dari pihak agensi, TKI a.n sdr Ketut Pujayasa telah ditahan oleh Kepolisian Florida dan akan menjalani proses hukum yang berlaku di negara penempatan serta pihak agensi telah menunjuk pengacara untuk TKI tersebut dalam rangka melakukan pembelaan.

3. Bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah menunjuk pengacara publik Chantel Doakes di Fort Lauderdale sebagai pembela Sdr. Ketut Pujayasa dalam sidang pengadilan yang akan datang. Pihak KJRI Houston juga telah menghubungi Kantor Public Defender dan memperoleh informasi penunjukan Ms. Chantel R. Doakes sebagai Public Defender Sdr. Ketut Pujayasa.

4. Rencananya sidang pertama akan dilakukan pada hari Selasa, 25 Pebruari 2014 Pukul 10.00 (waktu setempat) di Gedung US Federal Building and Courthouse, alamat 299 East Broward Boulevard, Suite 312, Fort Lauderdale, Florida. Pihak KJRI Houston juga akan hadir dalam sidang awal ini dan berencana akan berkonsultasi dengan pengacara tersebut untuk mengetahui opsi-opsi hukum bagi Sdr. Ketut Pujayasa.

5. Terkait TKI hilang jatuh di laut bernama I Nyoman Bagiada yang bekerja di Kapal Pesiar Constellation, berdasarkan penjelasan Kementerian Luar Negeri, pihak agensi Royal Caribbean Cruises Lines (RCCL) sedang menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pengeluaran dan pengiriman kompensasi kepada ahli waris. Selain itu Kantor BP3TKI Denpasar, Agensi dan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) juga telah memberikan uang duka kepada ahli waris sdr. I Nyoman Gede Bagiada.

Demikian hak jawab ini kami sampaikan untuk dimuat pada penerbitan edisi berikutnya agar masyarakat pembaca Fajar Bali tahu dan maklum adanya.

Denpasar, 25 Pebruari 2014 Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali,

BNN menggelar pertemuan dengan instansi terkait untuk membahas penanggulangan kasus narkotika di Bali.

“Kalau melapor, mereka juga takut dipenjara. Padahal kalau melapor mereka tidak dihukum tapi harus diobati,” tegasnya.

Lain kesempatan, Dokter Madya lapas kelas II A Denpasar, AA Gede Hartawan, Napi yang terhukum di dalam lapas memiliki latar-belakang kasus yang berbeda-beda. Dalam pen-

anganan warga binaan di lapas, pihaknya telah menerapkan berbagai upaya.

“Seperti, dari petugasnya sendiri, masyarakat dan warga binaan,” terangnya sembari mengatakan petugas lapas tidak memiliki pendidikan khusus untuk memberikan cara rehabilitasi. R-005

585/II/KTR

DENPASAR-Fajar Bali I Nengah Wijaya (44) mantan Perbekel Desa, Julah, Singaraja yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Program Gerbang Sadu Mandra (GSM) Desa Julah, akhirnya dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Wayan Suardi.

Dalam amar tuntutannya jaksa menyatakan Wijaya terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau orang lain atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Perbuatan terdakwa itu dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Peruba-

han atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama enam bulan," ujar jaksa Suardi dihadapan majelis hakim yang diketuai Erly Setyorini.

Selain itu terdakwa juga harus mengganti kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yakni Rp 200 juta dengan ketentuan agar uang pengganti itu dibayar satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan jika tidak mampu membayar maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Bila tidak cukup maka akan

diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun. Mendengar tuntutan itu terdakwa Wijaya melalui kuasa hukumnya I Ketut Bakuh menyatakan akan mengajukan pembelaan yang akan disampakan pada persidangan pekan depan.

"Kami mohon waktu satu minggu untuk mengajukan pembelaan," kata pengacara dari Kintamani tersebut.

Sesuai dengan dakwaan jaksa, Wijaya diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar karena diduga menilep dana bantuan Gerbang Sadu sebesar Rp 200 juta dari total dana sebesar Rp 1,02 miliar.

Padahal dana itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik Rp 200 juta serta peningkatan usaha ekonomi produktif Rp 800 juta.

Sedangkan sisanya Rp 20 juta digunakan untuk biaya operasional Gerbangsadu. Dari dana itu, ternyata Rp 200 juta digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. W-007

532/I/BLAS

 Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: IGMA Wisnu Mataram  Pemimpin Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana & Koordinator Liputan: Agung Paramita (Penanggung Jawab Hal. Utama)  Redaktur: Gde Carmyaka (Penanggung Jawab Hal. Daerah), Hence Silalahi (Penanggung Jawab Hal. Otomotif & Metrokota), Blasius Besu (Penanggung Jawab Hal. Pendidikan), Supriyono (Penanggung Jawab Hal. Ekonomi & Kesehatan), I.B. Putu Bagus (Penanggung Jawab Hal. Kota Plus & Politik)  Desain Grafis/Tata Letak: Kasturi, Somayasa, Wiadnyana, Baiq Sohra  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Heru Prasetyo, Hery Subagyo, Rony P Bagus, Destya Aryanti, Ketut Suarja, A.A. Gede Agung, I.G.A. Diah Niti (Pemprov Bali)  Manajer Administrasi & Sekretaris Redaksi: IGKA Mertha Yoga  Daerah: Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gede Sarjana (Klungkung), Made Doni Darmawan (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Ketut Budiasa (Karangasem), IB. Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara)  Direktris: IGA Galuh Ardhaningrat  Keuangan: IGPA Putri Juliawati  Manajer Pemasaran dan Sirkulasi : IB. Sudarsana  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama Press  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTAPLUS

FAJA R BALI

Rabu, 26 Februari 2014, Tahun XIV

3

BKPP Denpasar Umumkan CPNS K2

Pasca Pengalihan Arus Lalin Mengwitani

Belum Berdampak pada Aktivitas Terminal

*Disaksikan Ombudsman dan BPKP

DENPASAR-Fajar Bali Setelah diumumkan, selanjutnya akan ditunggu bagaimana respon publik terkait keputusan ini. “Memang tidak ada ketentuan harus menunggu respon masyarakat, tapi kami harus menunggu respon publik, setelah itu baru akan dilakukan pemberkasan,” ungkap Kepala BKPP Kota Denpasar, Dewa Nyoman Sudarsana. Pemberkasan ini meliputi kelengkapan syarat administrasi seperti ijazah, surat keterangan dari intansi terkait

FB/CAR

Penantian panjang terkait pengumuman seleksi CPNS kategori K2 (honorer) terjawab sudah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Denpasar, membuka segel resmi yang dikirim dari pemerintah pusat berisi nama-nama honorer yang diterima jadi PNS, Selasa (25/2) di gedung Swaka Dharma, Lumintang.

Pembukaan segel ini juga disaksikan Ombudsman, BPKP, serta tim panitia.

Sekda Kota Denpasar, AA. Rai Iswara, didampingi Kepala BKPP Dewa Nyoman Sudarsana membuka segel amplop yang berisi nama-nama CPNS yang dinyatakan diterima. Pembukaan segel juga disaksikan Ombudsman, serta BPKP.

tempat bekerja honorer bersangkutan hingga kelengkapan data diri seperti KTP. Selanjutnya akan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional X. Setelah dianggap lengkap baru akan diterbitkan Nomor Induk

Pegawai (NIP). “Soal kapan NIP keluar itu kami juga belum tahu.

Semua menunggu pemerintah pusat,” terangnya. Jika nanti NIP sudah keluar dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Walikota Denpasar.

BKPP juga melakukan uji

publik yang menghadirkan Ombudsman, BPKP serta tim panitia untuk membuka amplop bersegel berisi nama-nama honorer yang diterima sebagai PNS. Setelah itu nama-nama yang tertera dari dalam amplop yang tersegel ini kemudian dilakukan

MANGUPURA-Fajar Bali Pasca pengalihan arus lalu lintas Mengwitani belum berdampak signifikan pada aktivitas terminal Tipe A Mengwi. Bahkan, kondisi masih sepi seperti hari-hari sebelumnya. “Belum terlihat pengaruhnya, masih sepi seperti hari biasanya,” ungkap Kepala Terimal Tipe A Mengwi IGB Mudiarsa saat dimintai konfirmasi Selasa (25/2). Namun demikian, Mudiarsa mengakui bus antar kota antar provinsi (AKAP) kedatangan sudah banyak yang singgah ke Terminal Mengwi.

“Kalau AKAP dari arah barat (kedatangan) hampir semua sudah masuk ke sini, walaupun masih ada satu dua yang lolos,” terangnya.

Dilanjutkan, demikian juga dengan bus AKAP yang datang dari arah Denpasar, sudah banyak masuk ke terminal. Namun aktivitas turun naik penumpang tetap dilakukan di luar Terminal Mengwi yakni di Terminal Ubung. “Bus AKAP kedatangan dan keberangkataan sudah pada masuk ke terminal, tapi kendalanya aktivitas naik turun penumpang masih di Ubung. Sebenarnya kuncinya cuma satu. Kalau saja semua angkutan diarahkan ke Terminal Mengwi, penumpang otomatis akan mengikuti. Nah ini yang susah,” ujarnya.

Terkait perubahan arus ini, Mudiarsa pun tak menampik, jika pihaknya masih kewalahan mengawasi bus-bus yang masuk ke terminal ataupun yang lolos, khususnya bus keberangkatan. “Ini yang sedang kami pikirkan solusinya. Kalau bus yang masuk bisa dicek, tapi bus yang lolos kami tidak bisa memantaunya. Kadangkadang ada bus yang nekat nyelonong ke barat tanpa masuk ke terminal,” paparnya. Bagaimana dengan penerapan sanksi? Mudiarsa mengatakan, kewenangan menjatuhkan sanksi tidak serta merta ada di pihaknya. Jika pelanggaran dilakukan di jalur utama (Jalan Raya Mengwitani) bukan di terminal, menurut Mudiarsa, sanksi bisa dijatuhkan oleh aparat kepolisian dalam hal ini Polres Badung.

Selanjutnya Mudiarsa menyebutkan, untuk jumlah AKAP yang masuk ke Terminal Mengwi per harinya dari pagi pukul 07.00 wita hingga malam hanya sekitar 65 unit. Menurut Mudiarsa, minimnya bus yang masuk ke terminal, selain masih ada dualisme terminal, juga lantaran jumlah penumpang memang sedikit.

“Penumpang memang sedikit. Tetapi alangkah baiknya, kalau Terminal Mengwi tetap beroperasi optimal meski penumpang sedikit. Kami apresiasi perubahan arus yang dilakukan Dishub Badung. Mudah-mudahan perubahan arus ini memberikan dampak yang baik ke depannya,” harapnya.

Secara terpisah Kepala Dishubkominfo Badung, Weda Darmaja, menjelaskan, belum ditentukan sampai kapan masa uji coba perubahan arus ini akan dilakukan. Namun dia mengisyaratkan, jika uji coba berlangsung lancar, pihaknya akan segera mematenkan arus baru tersebut tidak kurang dari sebulan setelah diberlakukan.

“Kemungkinan nanti akan ditetapkan bersamaan dengan penetapan kawasan tertib lalu lintas (KTLL) di sekitar Terminal Mengi. Mungkin sekitar pertengahan Maret 2014,” terangnya.

Untuk personil yang yang bertugas memantau kelancaran arus di Jalan Raya Mengwitani, Weda mengatakan, pihaknya menerjunkan petugas yang berjaga 24 jam penuh di pos-pos Dishub yang ada di persimpangan di dekat Terminal Mengwi.

Sebelumnya, selain untuk mengoptimalkan operasional Terminal Mengwi, perubahan arus lalin ini juga untuk mengurai kekroditan lalin yang kerap terjadi di ruas Jalan raya MengwitaniKapal dan sekitarnya. W-006

verifikasi dengan mengecek satu persatu nama dan nomor peserta CPNS. “ K a m i c oc ok ka n n a m a yang tertera di website dengan nama-nama yang dikirim dari pusat dihadapan ombudsman, BPKP dan media, ini namanya uji publik,” jelasnya.

Dari 250 nama yang diterima ada dua nama yang kurang lengkap akibat keterbatasan karakter huruf, dibanding yang tertera di website Kemenpan. Hal ini dimaklumi lantaran keterbatasan karakter huruf pada kertas yang hanya terbatas 32 karakter saja.

“Setelah ini akan kami umumkan secara serentak dengan langsung ditempel,” imbuhnya.

Sementara itu berdasarkan surat dari Kemenpan bernomor B/789/M.PAN/2/2014 tentang Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2013 dari tenaga honorer kategori 2, ada 250 honorer yang diterima dari jumlah yang mendaftar sebanyak 580 peserta. Sedangkan 330 sisanya harus menunggu kesempatan berikutnya untuk mengadu nasib lagi menjadi PNS. “Kami juga belum bisa memastikan kapan ada lagi pembukaan CPNS K2, semua tergantung pusat. Kami di daerah sifatnya hanya administrasi saja,” tandasnya. R-004

Badung Serahkan LKPJ Tepat Waktu

Bappeda Litbang Kabupaten Badung I Wayan Suambara menyerahkan LKPJ tahun 2013 kepada Ketua Badan Legislasi Daerah Wayan Puspanegara di Ruang Sekwan DPRD Kabupaten Badung.

MANGUPURA–Fajar Bali Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keteran-

gan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (1), maka

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2013 merupakan progress report atas kinerja pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung selama tahun 2013, serta merupakan gambaran pembangunan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu tahun anggaran 2013. Hal itu terungkap dalam penyerahan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 yang diserahkan tepat waktu secara administratf kepada DPRD Kabupaten Badung.

Sementara itu Ketua DPRD Kab. Badung yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Ketua Badan Legislasi Wayan Puspanegara memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung atas penyampaian LKPJ tepat waktu sehingga

Pantai Legian Dibanjiri Sampah Plastik

MANGUPURA-Fajar Bali Beberapa bulan terakhir ini, pantai Seminyak, Legian dan Kuta (Samigita) dibanjiri sampah kiriman. Namun, dalam beberapa hari ini volume sampah sudah mulai berkurang.

Kalau angin Barat sebelumnya rata-rata membawa sampah 10 ton per hari kini hanya tinggal 3-5 ton per hari. Tapi yang cukup membuat kaget, kemunculan sampah plastik di Pantai Legian dalam jumlah yang cukup besar. Karena biasanya yang muncul sampah berupa ranting dan batang pohon.

“Kemunculan sampah plastik yang cukup banyak di Pantai Legian cukup mengagetkan personil di lapangan. Namun sampah plastik yang muncul tiba-tiba itu sudah bisa diatasi,” ucap Ketua TRC DKP Badung I Made Gede Dwipayana, Selasa (25/2).

Menurut Dwipayana, kemunculan sampah di pantai pada saat angin Barat ini

sebenarnya tidak terlalu dipersoalkan oleh para wisatawan. Terlebih bagi wisatawan yang sudah sering berkunjung ke Bali.

“Memang ada beberapa wisatawan yang menanyakan soal keberadaan sampah ini, tapi setelah dijelaskan wisatawan bisa memaklumi,” ujarnya.

Selanjutnya, Dwipayana memprediksikan Maret ni kondisi Pantai Seminyak, Legian, Kuta (Samigita) akan kembali normal.

“Volume sampah dalam beberapa hari terkhir ini sudah banyak berkurang, tidak seperti bulan-bulan lalu,” ucapnya. Karena berangsur-angsur normal, sebagian personil sudah ditarik dari kawasan Pantai Kuta dan dialihkan untuk stanbay di sejumlah tukad dalam rangka menyiapkan penilaian Adipura.

Dwipayana menyebutkan, sekarang tinggal 12 personil saja yang masih stanbay untuk mengantisipasi segala kemungkinan

yang terjadi. Sebab, pengalaman tahun-tahun sebelumnya bulan Maret biasanya masih banyak sampah kiriman di sepanjang Pantai Kuta. Namun, untuk tiga lawder masih tetap disiagakan di kawasan Pantai Kuta. “Untuk tiga alat berat masih di sana. Karena untuk pengangkutan sampah masih dibutuhkan,” katanya.

Untuk sekedar mengingatkan, sampah kiriman di kawasan Pantai Seminyak, Legian, Kuta (Samigita) selama periode 22 Desember 2013 sampai 15 Januari 2014, totalnya mencapai 1.000 ton lebih. Yang terparah adalah di Kuta.

Pada puncak musim angin barat pertengahan Januari lalu, tumpukan sampah hingga sekitar 30 ton per hari menyebar tidak hanya di kawasan Kuta, saja melainkan juga di sepanjang Pantai Legian dan Seminyak. Tapi kini kondisi ini telah berangsur-angsur normal. W-006

pihak DPRD melalui Sekwan dapat mengagendakan pemberian catatan strategis atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Badung. Catatan strategis ini akan dijadikan evaluasi serta acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung di tahun mendatang. W-014*

Satpol PP Badung Kembali Tertibkan Baliho Caleg di Mengwi

MANGUPURA–Fajar Bali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung untuk kesekian kalinya kembali melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye calon legislatif (caleg) yang melanggar peraturan. Seperti Selasa (25/2) kemarin, Satpol PP menertibkan baliho caleg di sepanjang jalan protokol di Kecamatan Mengwi mulai dari Kelurahan Sempidi hingga Desa Mengwi.

Dari penertiban tersebut Satpol PP berhasil menurunkan 7 baliho caleg berukuran besar dan 67 bendera parpol khususnya baliho dan bendera yang diikat/ditempatkan di fasilitas umum seperti di tiang listrik dan tiang telepon.

Penertiban dipimpin Kepala Satpol PP Badung yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Operasional Dewa Nyoman Oka. Hadir dari Panwaslu Kecamatan Mengwi, KPU serta dari unsur Kecamatan Mengwi.

Kabid Pengendalian dan Operasional Satpol PP Badung Dewa Nyoman Oka didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan

FB/HERY

FB/HERY

diwajibkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

LKPJ tahun 2013 secara administratif di serahkan, Selasa (25/2) oleh Kepala Bappeda Litbang Kab. Badung I Wayan Suambara didampingi Sekretaris Bappeda Litbang I Gst Made Dwipayana kepada Ketua DPRD Kabupaten Badung yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Ketua Badan Legislasi Daerah Wayan Puspanegara di Ruang Sekwan DPRD Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekwan Kab. Badung Made Wira Darmajaya, Kabid Sttatistik, Monitoring dan Evaluasi Ketut Wirawan serta staf pada Bappeda Litbang Kabupaten Badung.

Satpol PP Badung menertibkan baliho dan alat peraga kampanye caleg yang melanggar peraturan di sepanjang jalan protokol di Kecamatan Mengwi.

Nengah Sarka disela-sela penertiban mengatakan, penertiban alat peraga kampanye calon legislatif ini sudah yang kesekian kalinya dilakukan tim penertiban Satpol PP Badung.

Penertiban ini berdasarkan atas rekomendasi dari Panwaslu Badung sebagai instansi yang berwenang memberikan sanksi kepada caleg yang melanggar, sementara Satpol PP hanya membantu dalam hal eksekusi.

Dijelaskan, penertiban baliho dan alat peraga lainnya seperti bendera maupun spanduk caleg akan terus dilakukan, tentunya Satpol PP Badung akan selalu melakukan koordinasi dengan panwaslu yang memiliki kewenangan dalam hal pemasangan alat peraga caleg.

Hingga saat ini Tim Yustisi Badung yang dimotori Satpol PP Badung sudah menertibkan lebih dari 1000 lebih baliho caleg. W-014

Wamen PAN, Eko Prasojo dan OCDE Kunjungi Denpasar

DENPASAR-Fajar Bali Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN RB) RI, Eko Prasojo bersama rombongan Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE), Selasa (25/2) berkunjung ke Kota Denpasar.

Rombongan diterima Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra dan Sekda Kota Denpasar A.AN Rai Iswara di Gedung Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma, Lumintang Denpasar.

Wamen PAN Eko Prasojo berkesempatan melaunching 3 program Pemkot Denpasar yakni Pengaduan Rakyat Online (PRO) Denpasar, Capil Online, dan Kartu Sewaka Karya Graha. “Tiga program ini sebagai inovasi Managemen Reform dan Prosudural Reform melalui perbaikan prosedur lewat Akte Kelahiran, Kartu Sewaka Karya Graha untuk Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Pengaduan Masyarakat, yang merupakan proses pembelajaran kita bersama sebagai perkenalan inovasi kepada kabu-

paten lain,” ujar Eko Prasojo.

Lebih lanjut dikatakan otonomi daerah saat ini memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat dengan munculnya gagasan dan inovasi dalam pemerintahan. Sehingga kasus best practise inovasi ini dapat memberikan harapan baik kepada masyarakat, dengan keberadaan pelayanan publik yang semakin baik dimasyarakat.

“Mari kita kembangkan citizen center publik service pelayanan publik berbasis kepada kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Seperti Gedung Graha Sewaka Dharma yang merupakan salah satu wujud citizen center publik service dengan pelayanan publik yang terintegrasi, sehigga dapat sebagai publik center, yang didukung dengan mekanisme pengaduan masyarakat yang dimiliki Pemkot Denpasar,” ujarnya.

Pihaknya juga mengaku bangga dengan prestasi Pemkot Denpasar sebagai Kota Heritage City Internasional dengan memiliki Gedung Graha

FB/CAR

Apresiasi dan Launching Program Inovasi Pelayanan Publik Pemkot Denpasar

Wamen PAN Eko Prasojo didampingi Walikota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra serta dihadiri juga Bupati Badung A.A. Gede Agung, Bupati Kulon Progo dan Wakil Bupati Lubuk Utara berkesempatan melaunching 3 program Pemkot Denpasar yakni Pengaduan Rakyat Online (PRO) Denpasar, Capil Online, dan Kartu Sewaka Karya Graha, Selasa(25/2) di Graha Sewaka Dharma.

Sewaka Dharma dan berbagai inovasi yang telah diluncurkan.

Dalam kunjungan tersebut Wamen PAN Eko Prasojo juga me-

nyerahkan secara simbolis Kartu Sewaka Karya Graha kepada empat orang RTM Denpasar, serta meninjau Pasar Nyanggelan Panjer, dan sistem Drive True Uji Kendaraan Bermotor Kota Denpasar. “Melihat Drive True ini yang pertama di Indonesia serta pihaknya akan mempromosikan sebagai best practise Nasional untuk dapat ditiru pemerintah daerah lainnya,” ujarnya.

Sementara Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan sebagai komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2006 telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian PAN RB dalam peningkatan pelayanan publik.

Perjanjian kerjasama juga melibatkan KPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali. Hal ini juga dilakukan tindaklanjut seiring ditetapkannya Kota Denpasar menjadi salah satu pilot project Reformasi Birokrasi

dari Kementrian PAN RB. Serta telah disusun dengan Road Map akselerasi reformasi birokrasi berbasis kearifan lokal melalui motto Sewaka Dharma melayani adalah kewajiban.

Menurut Rai Mantra pihaknya telah melaksanakan berbagai inovasi diantaranya revitalisasi pasar tradisional, peningkatan inovasi kain tradisional endek dalam menopang ekonomi Denpasar, Makanan Tradisional melalui Denpasar Festival, ECommerce, Bursa Kerja Online, Drive True Pengujian Kendaraan Bermotor, Layanan Autis, Call Center Save Community, dan Radio Pemerintah Kota Denpasar.

Disamping itu juga 3 inovasi baru Pemkot Denpasar dalam pelayanan publik yang dilaunching saat ini yakni Inovasi Pelayanan Publik Pengaduan Rakyat Online (PRO) Denpasar, Two In One Pelayanan Akte Kelahiran sistem online dan one day service serta Kartu Sewaka Karya Graha untuk 2.106 KK RTM Denpasar. R-004* Layouter: Zohra

DAERAH

4

FAJA R BALI

Rabu, 26 Februari 2014, Tahun XIV

Dewan Harapkan Bekas Rumah Sakit Segera Dialihfungsikan

PMI Jawab Paradigma Beli Darah Mahal, Berdonor Gratis BANGLI-Fajar Bali PMI kini dihadapkan pada munculnya paradigma baru menyangkut persoalan darah. Ada paradigma di masyarakat, bahwa mereka sulit mendapatkan golongan darah tertentu dan dengan harga yang mahal. Sedangkan di saat masyarakat didonor justeru gratis.

Hal itu diungkapkan Nyoman Riman Aryadi mewakili PMI propinsi Bali, pada Mukerda PMI Bangli, Selasa (25/2) di kantor Bupati Bangli.

Muswarah Kerja 2014 dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab Bangli Drs. I Wayan Lawe, MM. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan PMI Prov Bali Drs. Wayan Riman Aryadi, pengurus PMI Kabupaten Bangli dan Relawan Palang Merah Remaja Kab Bangli.

Riman Aryadi menyampaikan, sejarah terbentuknya organisasi ini serta memaparkan payung hukum PMI. Dikatakan juga, kegiatan sosialisasi dan perekrutan donor juga akan terus dilakukan secara berkesinambungan serta ditingkatkan untuk meminimalisir ketersediaan kebutuhan darah bagi masyarakat.

Selama ini sering muncul paradigma dan keluhan dari masyarakat, kalau pada golongan darah tertentu sulit didapat dan mahal, tetapi kalau masyarakat yang mendonorkan darahnya gratis alias tidak dibayar.

Menjawab pertanyaan dari masyarakat, pihaknya secara tegas menyampaikan kalau darah tidaklah mahal, tetapi harga darah menjadi mahal karena proses seleksi, pengelolaan dan perawatannya yang cukup memakan biaya.

“Kita berharap musyawarah kerja ini mampu melahirkan pemikiran cerdas untuk terus menyempurnakan berbagai program kegiatan yang belum mampu dikerjakan pada tahun sebelumnya.

Sehingga sebagai organisasi sosial, PMI bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat”harap Wayan Riman. W-002*

BANGLI-Fajar Bali Lokasi dan bekas bangunan rumah sakit Bangli, di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Bangli kini menimbulkan kesan menyeramkan, selain kesan kumuh di tengah kota. Bangunan –bangunan yang sudah rusak, bak rumah hantu, cukup menyeramkan.

Atas realita menyeramkan serta kesan kumuh di tengah kota, hal ini memicu komentar DPRD Bangli.

Setidaknya ada anggota DPRD Bangli, yakni I Nengah Rena dan I Nengah Hartana yang angkat bicara mengenai hal tersebut.

Nengah Rena mengatakan kondisi bangunan tua itu memang beraura negatif.

Dari sisi kepercayaan, bangunan-bangunan dan lokasi hunian memang patut mendapatkan sesaji, atau suguhan bagi makhluk halus, ketika tak dihuni menyebabkan sesuguhan itu tak lagi ada.

Maka kesan lokasi itu angker tak lepas dari sisi kepercayaan tersebut. Secara kasat mata, lanjut dia, bangunan tua, keropos dan apalagi pada lokasi yang

Lulusan K2 Klungkung Tetap 41 Orang

menjadi tempat mayat, kata dia sangat menimbulkan aura yang negatif. Apalagi sekarang kumuh, tak ada petugas untuk membersihkan lokasi tersebut.

Anggota DPRD Bangli asal PNBK ini berharap lokasi tersebut segera dialihfungsikan.

Kalau tanah tersebut menjadi aset Pemprov Bali, dia berharap Pemkab Bangli untuk terus memohon kepada Pemprov Bali entah untuk apa saja yang penting untuk kegiatan yang positif.

Ketika ditanya soal rencana Pemkab menjadikan lokasi itu sebagai taman kota sebagimana pernah diusulkan Bupati Bangli Made Gianyar kepada Gubernur Bali, dia sangat sepakat. ”Kami sangat sepakat, yang penting untuk hal positif, tak enak di tengah kota ada lokasi menyeramkan dan kumuh, itu kan titik sentral kota”, ujar Rena.

Sorotan serupa juga muncul dari anggota DPRD Bangli I Nengah Harta. Dia juga sepakat dengan Rena, agar Pemkab Bangli terus memohon tanah tersebut untuk kepentingan Pemkab Bangli.

FB/SUMERTA

Tetapi sebelum diberikan untuk dimohon, bangunan tua yang benar-benar sudah hancur lebur agar segera dibongkar, agar tidak menimbulkan kerugian

Bangunan eks RS Bangli

yang lebih besar.

Karena bila dibiarkan, kerusakan bakal semakin parah, sehingga material bekas bakal tak berharga.”Itu bangunan kan

menjadi milik Pemkab Bangli, bongkar saja”, ujar Hartana yang kini Caleg dari Partai Golkar di Dapil Bangli-Tembuku ini. W-002*

GIANYAR-Fajar Bali Untuk semakin terciptanya kinerja yang optimal dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Gianyar, BPKP (Badan Pengawas Keuangan Pusat) Provinsi Bali mengadakan sosialisasi yang bertajuk “Fasilitasi Penyusunan LAKIP” Selasa (25/2) di Ruang Sidang I kantor Bupati Gianyar, dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan perwakilannya di Kabupaten Gianyar.

Sekda Gianyar, Ida Bagus Gaga Adisaputra mengatakan beberapa hal terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan disusun bersama, sebagaimana dimaklumi bahwa LAKIP merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja setiap instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi.

LAKIP telah diwajibkan mulai tahun 2000/2001 sesuai amanah Inpres Nomor 7 Tahun 1999, namun sampai saat ini masih terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan tersebut.

Untuk itulah fasilitasi penyusunan LAKIP ini dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat Provinsi Bali, sampai saat ini di Kabupaten Gianyar evaluasi terhadap LAKIP tersebut masih dinilai kurang.

Sebagaimana hasil evaluasi terhadap LAKIP Kabupaten Gianyar yang memperoleh nilai kurang dengan komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi

Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Kedepan diharapkan akan terjadi perbaikan hasil dari evaluasi LAKIP Kabupaten Gianyar. Dengan demikian maka sangat perlu mendapat perhatian terhadap Akuntabilitas Kinerja ini, sehingga akan menjadi instansi yang akuntabel yang tidak hanya membelanjakan dana APBD, namun lebih kepada penguatan dan peningkatan kinerja, sehingga akan dapat diterapkan anggaran berbasis kinerja yang lebih baik.

T i m Pe r wa k i l a n B P K P Provinsi Bali, Haris Krisnandar yang menjadi narasumber dalam acara ini memberi penekanan yang belum mendapat perhatian keterkaitan dengan indikator hasil oleh DPA/APBD dengan indikator kinerja yang ada dalam RPJMB/ Restra, tujuan dilaksanakan LAKIP, apa yang dilaporkan dalam LAKIP dan bimbingan teknis penyusunan LAKIP. “LAKIP ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan APBD menjadi efektif, tanpa adanya belanja kebutuhan yang tidak terlalu mendesak, terwujudnya Good Governance atau kepemerintahan yang baik serta menciptakan budaya kerja dari setiap SKPD yang berorientasi terhadap Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik,”ungkapnya.

Haris menambahkan sosialisasi ini untuk penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang sesuai dengan peraturan PerMenPan (Peraturan Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi). W-005

Tim Monev Kunjungi Nusa Penida BPKP Sosialisasikan Penyusunan LAKIP

FB/SARJANA

SEMARAPURA-Fajar Bali Setelah melakukan evaluasi pemerintahan di Kecamatan Klungkung, Tim Monitoring dan evaluasi (Monev) Pemerintahan, Pemkab Klungkung melakukan kunjungan ke Kecamatan Nusa Penida, Senin (24/2) lalu. Kunjungan dipimpin langsung Wakil Bupati Klungkung, Made Kasta selaku ketua tim didampingi seluruh anggota tim lainnya.

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Nusa Penida dengan menghadirkan semua Perbekel se-Kecamatan Nusa Penida. Pertemuan yang diagendakan untuk mengetahui jalannya pemerintahan di desa ini, diisi dengan dialog antara Perbekel dengan tim Monev Pemkab Klungkung.

Dalam dialog tersebut terungkap berbagai permasalahan yang dihadapi pihak Desa. Seperti yang dilontarkan Perbekel Lembongan, Nyoman Murta. Menurutnya, banyak permasalahan yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian. Diantaranya kurangnya koordinasi terkait perijinan, kurangnya koordinasi tentang pertanahan. Dicontohkan saat adanya pengukuran tidak melibatkan pihak penyanding serta masalah terkait prona.

Selain itu, masalah teknis yang dihadapi antara lain terkait catatan sipil yakni masalah pembuatan

SEMARAPURA-Fajar Bali Pengumuman kelulusan Pegawai Golongan K2, untuk Kabupaten Klungkung dilakukan oleh Bupati Klungkung, disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Klungkung, AA Gede Anom, Sekda Klungkung, Ketut Janapria, Kadiskes dan Kepala BKD Klungkung, Selasa (25/2) kemarin.

Sekda Klungkung, Ketut Janapria menjelaskan bahwa dirinya secara langsung mengambil surat kelulusan pagawai golongan K2 tersebut.

“Yang diperkenankan mengambil adalah Sekda se-Bali dan mendapat pengarahan langsung dari Wamenpan,” terang Janapria.

Dikatakan, apa yang diumumkan melalui website MenPAN sebelumnya dilanjutkan dengan membuka segel pengumuman dari MenPAN dengan Surat Keputusan tersebut No : 810/267/ BKD Keputusan Bupati Klungkung.

Tanggal 25 Pebruari 2014 berdasarkan keputusan menpan RI No : B/789/M.PAN/2/2014 perihal pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Katagori II Kabupaten Klungkung dinyatakan lulus sebanyak 41 orang.

Disebut Janapria, setelah kelulusan tersebut akan ada pemberkasan ulang, “Apabila nanti ada perbedaan dari apa yang dimumkan, Panitia Seleknas tidak bertanggungjawab,” tegas Janapria.

Sebanyak 67 orang dari 108 jalur K2 yang tidak lulus oleh Bupati diharapkan agar sabar dan tenang. Bupati Suwirta bertekad akan menghadap ke Menpan dan sekailigus akan berusaha menindaklanjuti agar sisanya yang 67 orang tersebut dengan harapan semua bisa diangkat sebagai CPNS nantinya.

“Saya minta kepada yang tidak lulus dari jalur K2 ini agar bersabar dulu, kami akan berusaha memperjuangkan sebagai CPNS,” janji Suwirta. W-010

FB/SARJANA

Bupati Suwirta mengumumka kelulusan Pegawai K2 di Pemkab Klungkung.

akta dan KK di Kecamatan yang sering menghadapi kendala rusaknya peralatan.

Wabup Made Kasta menilai secara umum pelaksanaan pemerintahan Desa sudah dapat berjalan dengan baik. Kasta juga mengapresiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Nusa Penida yang sebagian besar sudah memiliki tata tertib (Tatib). Tatib ini menurut Wabup adalah sebagai dasar dalam pembentukan peraturan desa (Perdes) yang berguna dalam mengawasi dan mengatur jalannya pembangunan di desa.

“Tatib ini harus dirancang karena sebagai dasar pengambilan keputusan,”tarang Kasta.

Untuk itu, pihaknya memerintahkan kepada BPD yang belum memiliki Tatib untuk segera merancangnya. Terkait berbagai permasalahan yang disampaikan Perbekel, Wabup Made Kasta menyatakan akan segera mengkoordinasikan dengan pihak terkait sehingga segera dapat ditangani.

Sementara terkait dana, apapun jenisnya, Wabup menghimbau kepada seluruh Perbekel agar benarbenar mempergunakan dana tersebut dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

“Terkait dana, sesuaikan dengan prosedur penggunaannya,” imbuh Wabup Kasta. W-010

Kades se-Kecamatan Nusa Penida ketika mengikuti Monev yang dihadiri Wabup Made Kasta

Gapura Desa

Sangga Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kandang tak Memadai, Lembu Putih Taro Terancam GIANYAR- Fajar Bali Lantaran kandang yang tak memadai, keberadaan Lembuh Putih di Banjar Taro Kaja, Desa Taro, Kecamatan Tegalalang terancam mati akibat berkelahi antar sesamanya.

“Selama ini ketiadaan kandang mengakibatkan hewan ini hidup secara liar dan beberapa diantara mati karena berkelahi dengan sesamanya,” kata Prajuru Kelian Banjar Taro, I Gede Riwa saat bertemu dengan Bupati Gianyar, Agung Bharata di ruang kerjanya, Selasa (25/2).

Saat ini diatas lahan 5 hektare tersebut terdapat 35 ekor lembu putih yang hidup di banjar setempat, namun memiliki kandang yang tidak memadai.

Dia berharap hewan langka yang saat ini dirawat oleh 11 orang tenaga itu semakin berkembang dengan dibangunnya kandang yang representasif.

Di samping itu, dengan pembangunan kandang diharapkan dapat lebih memudahkan pengawasan perkembangan dan kesehatan hewan langka dan sangat disucikan masyarakat setempat. “Paling penting wisatawan asing juga nyaman ketika melihat hewan langka ini,” katanya.

Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata dihadapan Kadis Peternakan, Perikanan dan Kelautan, I Made Raka berharap dengan keberadaan kandang nantinya dapat lebih meningkatkan pengawasan dan kelestarian satwa langkan dan disucikan ini.

Keberadaan lembu putih selama ini sudah menjadi ikon dari Desa Taro, selain wisata gajah yang ada disana. Diharapkan dengan menjaga kelestarian dan penataan kawasan dapat memberikan aspek ekonomis dan perkembangan wisata di Desa Taro. W-005

FB/ARTAYASA

Bupati Agung Bharata menerima Warga masyarakat Taro di ruang kerjanya

Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

Rabu, 26 Februari 2014, Tahun XIV

5

Warga Keluhkan Isian Gas LPG Tabung 3 Kg Derita masyarakat kecil seakan tak pernah putus.

Setelah kenaikan harga LPG di awal tahun yang membuat leher masyarakat tercekik.

Ternyata penderitaan itu belum berakhir, masyarakat dibuat tambah tak berdaya ketika membeli gas LPG isian 3 Kg. Setelah dibeli ternyata isi tabung gas 3 Kg itu tidak pas.

TABANAN-Fajar Bali Kekurangan isian gas LPG 3 Kg ini pun menjadi keluhan dari masyarakat bawah.

Seperti yang dilontarkan oleh Ajik Ngurah salah satu warga Bongan Pala, Desa Bongan, Tabanan. Ia mengaluhkan isi gas LPG yang dibeli di warung dekat rumahnya.

Sudah dua kali ia mengalami hal serupa. Pada pembelian pertama, sampai di rumah gas LPG 3 kg itu langsung diukurnya dengan alat pengukuran yang sengaja dibelinya. Setelah dicek ternyata isinya kurang lagi 0,5 Kg. Setelah gas pertama yang isinya kurang itu habis

dipakai. Ia kembali membeli gas di tempat yang sama. Ia kembali mengecek berat gas tersebut. Hasilnya ternyata isian gas itu juga tidak cukup kurang lagi 0,75 Kg. “Terus terang kami sebagai masyarakat biasa merasa dirugikan,” jelasnya.

Pensiunan PT Pos ini sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari situasi yang ada.

Selain berat yang kurang ia juga menyayangkan adanya perbedaan harga gas di tempatnya dengan di Kerambitan.

“Di sana ( kerambitan ) harga gas lebih

murah dari ditempat saya, Kalau disana Rp15 ribu ditempat saya Rp 16 ribu untuk tabung isian 3kg,” tandasnya.

Ia berharap, aparat kepolisian terus menggelar razia ke tempat-tempat pengoplosan gas. Seperti berita yang sering ditontonya di televisi yang menayangkan penggrebegan pengoplos gas elpiji pasca kenaikan harga waktu lalu.

“Kami berharap terus dilakukan razia pengoplosan gas elpiji. Meskipun tidak ada kenaikan harga. Tujuanya agar agen yang nakal tiak berani lagi beraksi,” tandasnya. W-004

Sekda Karangasem Buka Pol PP Hentikan Pembangunan Villa tak Berizin Amplop Kelulusan CPNS K2

FB/BUDIASA

jalur umum sebelumnya. Pada pegumuman terdahulu pegumuman pelulusan berisi nilai hasil lembar jawaban tetapi untuk kali ini tidak disertai dengan nilai. ”Sesuai surat dari Kemenpan, masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas ulusan permintaan NIP kepada Badan Kepegawaian Negara BKN, wajib memperifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing honorer K2 dan apa bila diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat diangkat / dibatalkan sebagai CPNS,” ungkap Adnya Mulyadi.

Setelah dilakukan verifikasi oleh BKN yang dinyatakan lulus sebanyak 84 orang dari 278 orang yang diusulkan.

Berarti 194 orang dinyatakan tidak lulus seleksi.

Bagi yang dinyatakan lulus selanjutnya wajib melengkapi persyaratan administrasi yang akan diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karangasem.

Ditambahkan, rekrutmen tahun ini sudah berjalan terbuka dan lancar tanpa adanya indikasi permainan atau kongkalikong panitia di daerah dari sejak pelaksanaan test hingga pengiriman LJK ke pusat. ”Kita tidak mempunyai kewenangan untuk menggugurkan disini, tugas kita hanya sebagai pelaksana saja,” ungkapnya. M-005

Foto Pembukaan Hasil CPNS K2

k o j o P Desa

Peringatan (SP) karena telah melanggar Perda Nomor 13 Tahun 1998 tentang IMB,” kata Kasi Operasional Trantib Satpol PP Kab. Gianyar, I Wayan Suala Susila, Selasa (25/2).

Diakuinya, pihaknya telah rutin melakukan sidak namun masih saja ada masyarakat yang melanggar Perda. Diharapkan kedepan masyarakat lebih tertib melaksanakan peraturan, tidak ada lagi pelanggaran demi ke-

baikan bersama.

Lebih lanjut dihari yang sama, Satpol PP mengamankan orang gila bernama I Nyoman Suarsa (70) berdasarkan laporan mengganggu kenyamanan dan ketertiban di lingkungan rumahnya, Banjar Kaja Kauh, Desa Tulikup Kecamatan Gianyar. I Nyoman Suarsa langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. W-005

FB/Agus

Para tenaga Honda saat melihat pengumuman CPNS K-2 yang terpasang di papan pengumuman

Buleleng Umumkan CPNS Honda K-2 Setelah lama dinanti-nanti pengumuman CPNS K-2 akhirnya pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) resmi mengumumkan hasil kelulusan tes CPNS K-2, Selasa (25/2) pagi kemarin. Dari 752 peserta testing, 284 dinyatakan lulus dan sisianya 486 dinyatakan gagal diangkat menjadi CPNS alias sebanyak 60 persen para peserta testing yang dinyatakan gagal.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Buleleng Ni Made Rousmini mengatakan, dari data kelulusan yang diterima dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi (PAN-RB) ditetapkan 284 pegawai honda K-2 yang dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS. Pegawai honda K-2 yang lulus itu paling banyak dari kualifikasi tenaga teknis sebanyak 154 orang. Disusul kualifikasi tenaga pendidik (guru) sebanyak 80 orang. Kualifikasi tenaga kesehatan yang dinyatakan lulus sebanyak 48 orang, dan kualifikasi tenaga penyuluh hanya meluluskan dua orang.

Untuk lengkah selanjutnya BKD akan mengumumkan kelulusan CPNS dari honda K-2 ini dimasing-masing kantor camat, kantor Bupati dan kantor BKD Buleleng. W-008

Wujudkan Tabanan Sebagai Kawasan Tanpa Rokok

FB/ARTAYASA

Pol PP sidak villa tak berizin di Kecamatan Tampaksiring

Musrenbang Terapkan Pola PIWK Desa Diminta Fokus Dana Pembangunan

SINGARAJA – Fajar Bali Kepala Bappeda Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd mengimbau kepala desa dan Lurah agar tidak memasukan kegiatan operasional dalam usulan Musrenbang.

Pasalnya kegiatan dalam kegiatan Musrenbang tahun 2014, Bappeda Buleleng menerapkan pola Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dalam penyusunan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Buleleng dalam Musrenbang tingkat Kecamatan yang digelar di aula Kampus IHDN, Kelurahan Banyuning, Selasa (25/2) pagi kemarin.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini menekankan agar kegiatan yang sifatnya operasional diarahkan penganggarannya pada masing-masing kecamatan sehingga dana yang dikelola oleh masing-masing desa dan kelurahan memang riil untuk mendukung kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.”Jangan

lagi ada usulan dana operasional dalam Musrenbang, kita fokuskan kepada usulan kegiatan pembangunan,”harap Suyasa.

Suyasa juga menjelaskan untuk tahun Anggaran 2015, Kecamatan Buleleng dianggarkan pagu sebesar 5,4 M yang nantinya akan dibagi ke 29 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Buleleng. Pejabat berkacamata ini pun menjelaskan mekanisme penilaian yang obyektif, dimana aspek penilaian yang digunakan seperti luas wilayah, jumlah penduduk, Jumlah Rumah Tangga Miskin serta indikator lainnya yang bersentuhan langsung dengan kegiatan kemasyarakatan.”Kita sudah mulai pola-kan, mudah-mudah dapat diimplementasikan dengan baik oleh masing-masing desa dan kelurahan,”pintanya.

Dikonfirmasi terpisah, Camat Buleleng Putu Rieka Nurhaeni menyambut baik upaya Bappeda yang mengakomodir usulan desa

dan kelurahan se-Kecamatan Buleleng. Camat lulusan IPDN ini pun memaparkan sebelum pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan, desa dan kelurahan se-Kecamatan Buleleng telah lebih dahulu melaksanakan Musrenbang tingkat desa atau kelurahan yang dilaksanakan pada 2 Januari sampai dengan 13 Februari 2014, dimana dalam pelaksanaan tersebut disepakati beberapa usulan dengan proses musyawarah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Melihat berjalannya proses, pihaknya pun yakin rencana yang dibuat oleh desa atau kelurahan betul-betul merupakan kebutuhan riil masyarakat secara keseluruhan. ”Dengan proses perencanaan bottom up kami berharap memang benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa,”harap satu-satunya Camat wanita di Buleleng ini. W - 008

TABANAN-Fajar Bali Untuk mewujudkan Tabanan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Pemkab Tabanan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan melakukan study banding ke Kota Bogor, Jawa Barat.

Rombongan tim kesehatan Kabupaten Tabanan yang dipimpin langsung Sekkab Tabanan Nyoman Wirna Ariwangsa tersebut diterima Asisten Umum Kota Bogor Arif Mustofa Budianto, di Ruang Rapat Balai Kota Bogor.

Hadir dalam rombongan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. Nyoman Suratmika, Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Tabanan IGA. Sumarpatni dan Satpol PP Tabanan.

Sekkab Tabanan menjelaskan dengan adanya Study banding ini diharapkan Pemkab Tabanan mampu merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang KTR dan mendalami bagaimana materi yang dimuat serta penerapan dan penegakan dari perda tersebut.

Sehingga masyarakat Tabanan mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.

“Kami berharap kunjungan ini mampu membuahkan hasil tentang bagaimana penyusunan dan penerapan perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga perda ini mampu memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat ,” ungkapnya.

Perda KTR di Kota Bogor sendiri telah dirancang sejak tahun 2002 lalu dengan melihat hasil suseda konsumsi rokok masyarakat.

Hingga tahun 2007, perokok Kota Bogor mencapai 29,6 persen dengan rata-rata jumlah batang yang dihisap per hari 8,89 persen.

Dimana konsumsi rokok dapat berpengaruh terhadap penyakit hipertensi, jantung, stroke, kanker, diabetes dan asma.

Asisten Umum Kota Bogor menjelaskan, setelah melihat dampak yang dihasilkan tersebut, maka Pemkot Bogor berkomitmen membuat perda yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penyusunan perda tersebut diawali dari rapat lintas program, lintas sektor, lokakarya hingga sosialisasi mengenai penetapan kawasan tanpa rokok dan tertib rokok serta perlindungan bagi perokok pasif. “Dengan Perda ini kami berharap mampu melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, baik langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor sesuai Perda Nomor 12 tahun 2009, meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain, kendaraan angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar, sarana kesehatan dan sarana olahraga.

Arif Mustofa mengimbau kepada semua pihak untuk saling mengawasi, melarang dan memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai ketentuan.

Jika melanggar, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi (pembekuan/ pencabutan izin, denda dan sanksi polisional). “Kesuksesan dari perda ini adalah peran serta dari masyarakat. Karena masyarakat memiliki peran dan kesempatan untuk bertanggung jawab,” tegasnya. W-004

Bupati Eka Resmikan Pasar Adat Abiantuwung TABANAN-Fajar Bali Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti meresmikan Pasar Adat Abiantuwung, di Banjar Pasekan, Abiantuwung Kecamatan Kediri Selasa (25/2) kemarin. Dalam kesempatan tersebut hadir Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, Penganceng Puri Abiantuwung, Camat Kediri Gusti Agung Alit Adiatmika, Bendesa Adat dan perangkat desa lainnya.

Ketua Panitia pembangunan Pasar Adat Abiantuwung, I Gusti Darma mengatakan Pasar Adat Abiantuwung dibangun diatas tanah desa seluas 43 are. Pembangunan pasar ini sudah direncanakan sejak 3 tahun lalu dan baru terealisasi tahun 2013. Dana pembangunan Pasar Adat Abiantuwung bersumber dari 80 persen dana desa adat dan 20 persen masyarakat lain.

“Pasar Adat yang kami resmikan

dan mulai beroperasi sejak awal Februari 2014 ini, telah merampungkan pembangunan kios sebanyak 64 dari target 76 kios.

Mudah mudahan sisa kios yang belum dibangun bisa terealisasi secepatnya,” ungkapnya.

Gusti Darma menambahkan Keberadaan Pasar adat Abiatuwung ini didukung oleh empat Banjar adat yaitu banjar adat Abiantuwung, Banjar Pasekan, Banjar Kauripan dan Banjar Tanjung Bungkak dengan jumlah warga sekitar 1500 KK. “ Keberadaan pasar ini diharapkan mampu meningkatkan PAD desa adat, sehingga dapat meringankan beban masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan parahyangan dan urunan untuk kegitan piodalan,” imbuhnya.

Bupati Eka, dalam kesempatan

tersebut mengatakan pasar adat Abiatuwung merupakan kebanggaan dan andalan kita bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga patut didukung oleh semua pihak. ”Kami memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada warga desa adat abiantuwung, karena keberadaan pasar selain mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,juga membantu mewujudkan program pemerintah pro rakyat,” ujarnya.

Untuk kelanjutan pembangunan pasar Adat Abiantuwung, seperti prasarana jalan dan drainase Bupati Eka menyerahkan bantuan dana sebesar Rp.100 juta. Bupati Eka juga berkesempatan meninjau beberapa pedagang yang sudah mulai berjualan. Peresmian pasar ditandai pemukulan gong dan penandatanganan prasasti. W-004

FB/Doni

AMLAPURA-Fajar Bali Sekretaris daerah (Sekda) Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi membuka amplop dari Kemen PAN-RB yang berisi nama-nama peserta yang lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengikuti tes lewat jalur tenaga honorer dan masuk dalam katagori dua (K2).

Pembukaan amplop yang masih tersegel ini juga disaksikan oleh sejumlah intantsi terkait, seperti Waka Polres Karangasem, Kompol Sang Gede Sukawiyasa, Koordinasi Regional Badan Kepegawaian Negara, Sabar Sormin, Perwakilan BPKP Bali, Siku Yulius, dan Panitia Khusus (Pansus) CPNS, Ida Bagus Mahadewa.

Pembukaan dan pencocokan nama-nama yang lulus tes CPNS K2 ini berlangsung di ruang rapat wakil Bupati Karangasem memang tidak ada perbedaan dengan pengumuman dari Kemenpan lewat website Menpan.

Bahkan nama-nama yang sebelumnya dianggap bermasalah oleh Pansus SK-nya bodong , seperti I Wayan Sukra, Ni Wayan Rupini, Ni Nengah Sukarsiyati dan I Ketut Suparta juga tercantum namanya.

Sekda Karangasem sekaligus ketua panitia rekrutmen CPNS Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi mengatakan, pengumuman untuk jalur K2 memiliki perbedaan dengan pengumuman CPNSD dari

GIANYAR-Fajar Bali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar menghentikan pembangunan satu unit villa di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring.

“Penanggungjawab bangunan I Made Wiryawan dan I Made Suparwata saat disidak tidak dapat menunjukkan surat izin yang menjadi ketentuan.

Akibatnya pembangunan dihentikan dan diberikan Surat

POTRET FAJAR BULELENG

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menandatangani prasasti usai meresmikan pasar adat Abiantuwung, Kediri

Layouter: Soma

Pendidikan

6 Siswa SMPN 2 Semarapura Dilarang Bawa Sepeda Motor

Berlangsung Lancar Digelar Disdikpora Bali

107 Calon Peserta UN SMP PGRI 1 Ikuti Pemantapan

SEMARAPURA-Fajar Bali SMPN 2 Semarapura melakukan langkah baru dengan memberikan larangan kepada seluruh siswanya agar tidak membawa kendaraan roda doa ke sekolah. Langkah ini dilakukan dengan mengadakan MoU (Memorandum of Understanding red) dengan Polres Klungkung.

“Ini sudah dilaksanakan dan MoU ini sudah ditandatangani beberapa waktu lalu,” terang Kasek SMPN 2 Semarapura, Made Arnawa, Selasa (25/2) kemarin. Dilakukannya MoU ini bertujuan, agar siswa yang kedapatan membawa kendaraan roda dua ke sekolah akan diberikan pembinaan, mengingat batas usia minimum memiliki SIM adalah umur 17 Tahun. “Bila kedapatan membawa kendaraan, bukan hanya siswa yang dipanggil, juga orangtua siswa dipanggil dan diberi pembinaan,” tambah Arnawa.

Bahkan Arnawa sendiri meminta kepada siswanya agar tidak melarikan diri atau lari dengan kendaraan, karena hal tersebut justru akan membahayakan keselamatan siswa tersebut. Dari keterangannya, sebelumnya hampir sekitar 60% siswanya membawa kendaraan sepeda motor berbagai merk, namun sejak diberlakukan larangan tersebut tidak ada lagi siswa yang membawa kendaraan.

“Tentu masih ada yang sembunyi-semunyi, misalkan dengan menitipkan kendaraan di sekitar sekolah,” terangnya. Yang sangat membanggakan adalah, program larangan membawa kendaraan tersebut didukung juga oleh orangtua siswa, sehingga larangan tersebut bisa berjalan maksimal.W-010

Pelaksanaan pemantapan di SMP PGRI 1 Denpasar yang diikuti 107 peserta dan digelar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali pada hari kedua Selasa (25/2) kemarin, untuk mata pelajaran Matematika, berlangsung lancar.

FB/budiasa

Ukur Kemampuan Siswa Lewat Ajang Try out Provinsi

Siswa SMPN I Amlapura, sedang mengikuti ujian pemantapan provinsi AMLAPURA-Fajar Bali Ajang Try Out SMP se-Bali yang digelar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali. mulai Senin(24/2) di SMPN I Amlapura berjalan lancar. Try out ini sekaligus dipakai untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengerjakan soal dan sebagai pelatihan siswa untuk persiapan Ujian Nasional (UN) dalam pengisian biodata siswa. Hal itu ditegaskan Wakasek kesiswaan SMPN I Amlapura, I Wayan Merta, kepada Fajar Bali,Selasa (25/2) kemarin.

Menurutnya,selain sebagai uji kesiapan mental siswa sebelum menginjak ke UN, proses try out juga sebagai ajang guru dalam melakukan pengawasan yang baik. Diharapkan, guru harus memberikan validasi terhadap biodata siswa, terutama pada nomor peserta dank ode scanner dan kode mata pelajaran yang tidak boleh salah. Jika tiga hal itu salah, berarti pengawasnya yang salah. “Apalagi nanti UN akan mempergunakan 20 paket soal,nah ajang try out inilah sebagai pemanasan siswa sebelum melaksanakan UN ,” ungkap Merta.

Selanjutnya Merta juga mengatakan, setelah try out provinsi,guru-guru akan melakukan evaluasi yang menukik pada indikator kopetensi yang belum tercapai. Setelah itu barulah nantinya lan dilanjutkan dengan pengayaan soal-soal try out. Sehingga calon peserta UN SMPN I Amlapura ini benarbenar siap dalam UN nanti dan target lulus 100 persen bisa tercapai. “Sehabis try out ini, sekolah akan mengevaluasi kemampuan siswa dalm mengerjakan soal-soal,” ungkapnya lagi.

Untuk mencapai target yang dicanangkan sekolah, sebelum digelar try out provinsi, sekolah telah mempersiapkan mental siswa dengan memberikan pengayaan pemberian inovasi dan pelatihan soal-soal yang sudah berlangsung sejak Desember tahun 2013 lalu.

Selain itu, SMP yang satu-satunya sekolah di Karangasem berbasis ajeg Bali ini, juga telah menggelar try out sekolah. Hal itu untuk membiasakan siswa dalam mengerjakan inovasi soal. dengan sistem 20 paket ini, sekolah agar tidak dianggap remeh.

“Kalau tidak ada pembiasaan terhadap pengerjaan banyak soal, ditakutkan nantinya akan terjadi masalah,dengan semakin banyak pemberian pengerjaan inovasi soal-soal, siswa akan lebih tenang dalam menghadapi UN, karena sudah terbiasa dalam mengerjakan soal,” pungkasnya. M-005

FAJA R BALI

Rabu, 26 Februari 2014, Tahun XIV

DENPASAR-Fajar Bali Pemantapan yang diikuiti 107 calon peserta Ujian Nasional (UN) menurut Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Kurikulum SMP PGRI 1, I Nengah Sueta, SH. S.Pd., sejak hari perdana hingga kedua, peserta sejumlah itu hadir semua.

Diharapkan hingga hari terakhir kehadiran tetap dipertahankan. Pemantapan pada hari ketiga Rabu (26/2) hari ini, untuk mata pelajaran bahasa Inggris, dan Kamis (27/2) mata pelajaran IPA. Agar lulusan diterima di sekolah negeri, tidak saja sebatas lulus 100 persen, tetapi nilai UN harus meningkat, sehingga to day is best is yesterday and tomorrow is best is today, atau hari ini harus lebih baik dibanding kemarin dan besok harus lebih baik dibanding hari ini.

Lulusan SMP PGRI 1 tahun

FB/blas

Calon peserta UN SMP PGRI 1 Denpasar saat mengikuti try out (inset) Wakasek Kurikulum I Wayan Sueta

lalu, banyak juga yang diterima di SMAN/SMKN, melalui jalur Tes Potensi Akademik (TPA) dan NEM. Diterimanya lulusan di sekolah negeri, karena selain rajin belajar, juga selalu mengikuti les tambahan, serta didukung pengayaan. Demikian pula dalam menghadapi UN tahun akademik 2014/2015, calon peserta UN SMP PGRI 1 juga telah dipersiapkan sekolah dengan memberikan pemetaan tentang kisi-kisi soal yang berkaitan dengan UN, serta les tambahan di luar jam sekolah, khusus untuk mata pelajaran

yang di-UN-kan.

Setelah pemantapan oleh Disdikpora Bali, akan dilanjutkan dengan pemanatapan oleh Disdikpora Denpasar.

Sueta mengatakan, seusai UN, pada 3 Maret mendatang akan digelar Ujian Sekolah (US), Selanjutnya seusai US, calon peserta UN akan kembali diberikan pengayaan, sehingga benar-benar telah siap menghadapi UN. Kegiatan dalam menghadapi UN, kata Sueta, tergolong sangat padat, calon peserta UN akan dihadapi lagi dengan pemantapan yang akan

dilaksanakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) PGRI Denpasar, 7-8 April, untuk putaran pertama.

Sedangkan putaran kedua pemantapan akan digelar 2224 April, dan persiapan akan terus dilakukan hingga menghadapi UN yang dimulai 8 Mei mendatang, ujar Sueta.

Sejak UN digelar hingga UN tahun lalu, SMP PGRI 1 selalu menoreh 100 persen, dan nilai UN setiap tahun juga mengalami peningkatan. Sueta menuturkan, mengingat sekolah yang dipimpin Drs. I

Hadapi Try Out, US dan UN yang Diikuti 7000 Lebih Siswa

wayan Ceger, MM., telah all out mempersiapkan calon peserta UN, maka orangtua juga perlu memberikan dukungan kepada putra-putrinya.

Sekolah telah bersurat kepada orangtua, dan memohon agar memberikan perhatian lebih kepada putra-putrinya dalam menghadapi UN. Orangtua juga harus memproteksi kesehatan putra-putrinya, serta memberikan motivasi, agar spirit belajar tetap tinggi. Selain itu ikut mengawasi dan memberikan waktu untuk belajar, ucap Sueta. R-008

Disdikpora Badung dan Kepala Sekolah Sembahyang Bersama MANGUPURA-Fajar Bali Menghadapi try out dan Ujian Sekolah (US) serta Ujian Nasional (UN), maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kabupaten Badung bersama kepala UPT kecamatan serta kepala SMP,SMA dan SMK se- Badung melaksanakan persembahyangan di Pura Luhur Uluwatu Anggara Kaseh Selasa (25/2).

Siswa SMA/SMK yang akan mengikuti try out sekaligus sebagai calon peserta UN , 7.000 lebih, Persembahyangan yang dilaksanakan itu Dikoordinir, Kepala Seksi Pendidikan Menengah (Kasidikmen) Disdikpora Badung, I Gede Suprasa, S.Sos. MAP. Seusai

504/I/KTR

persembahyang Suparsa yang didampingi sejumlah staf mengatakan, selain upaya-upaya melalui skala, maka sangat penting melalui niskala untuk memohon kekuatan.

Selain persembahyangan juga diisi dengan evaluasi terkait try out yang telah digelar Disdikpora Bali. Suparsa juga menyampaikan, evaluasi tersebut menyangkut kelemahan peserta try out dalam mengerjakan soal. Melalui evaluasi, maka kelemahan akan diperbaiki, agar try out yang akan digelar Disdikpora Badung yang akan dilangsungkan 17-19 Maret , hasilnya lebih bagus.

Naskah soal try out dibagikan 14 Maret dan pengamanannya di sekolah masing-masing.

Sedangkan Ujian Sekolah (US) akan dilaksanakan 3 Maret.

Tujuan try out secara psikologis, agar calon peserta UN sudah memahami kondisi juga kisi-kisi UN yang akan digelar pertengahan April mendatang, sehingga calon peserta UN SMP/SMA/SMK di Badung sudah benar-benar siap melaksanakan UN. Khusus untuk

I Gede Suparsa SMP akan diikuti 8000 lebih, ujar Suparsa. Soal try out sama dengan soal UN yakni 20 paket, sehingga peserta UN tidak bisa bertanya kepada temannya yang di depan, di belakang, di samping kiri dan kanan.

Setiap peserta UN tarung bebas, karena harus berupaya dan menentukan diri sendiri.

Yang pasti termasuk tata tertib dan kedisiplinan sama dengan

FB/blas

UN, hanya UN dilakukan pengawasan silang. Suparsa membenarkan, soal try out disusun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (GPMP) masing-masing, dan juga menggunakan sistem listening menggunakan CD. Pada UN tahun akademik 2013/2014, kabupaten Badung peringkat kedua di Bali.

Diharapkan tahun ini mampu mempertahankan, bahkan

lebih meningkat lagi. Perjuangan Disdikpora Badung untuk SDM ke depan, terus dilakukan dengan upaya-upaya yang gigih. Sehingga SDM generasi penerus kabupaten Badung mampu memberikan kontribusi kepada Badung, Bali dan negara dan bangsa pada tahun 2045, tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka, sekaligus sebagai generasi emas.

Sebelumnya Disdikpora bersama kepala UPT dan kepala SMP, SMA/SMK dan pengawas sekolah juga telah melaksanakan persembahyangan pada purnama kapitu (14/2) di Pura Lingga Buana Pucak Mangu. Suparsa juga mengemukakan, seusai UN Disdikpora Badung akan menggelar olimpiade untuk SMA se-Badung.

Setiap sekolah mendelegasikan 3 peserta lomba. Karena terdapat 9 mata pelajaran yang dilombakan, maka tiap sekolah mendelegasikan 27 peserta.

Mata pelajaran yang dilombakan, matematika, fisika, biologi, komputer, kebumian, akutansi, geografi, astronomi dan kimia. R-008

459/II/blas

Layouter: Wiadnyana

EKONOMI LPS Kembali Tawarkan Bank Mutiara pada 1 Maret

7

FAJA R BALI

Rabu, 26 Februari 2014, Tahun XIV

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) siap menawarkan lagi saham Bank Mutiara pada 1 Maret mendatang.

JAKARTA-Fajar Bali LPS tengah menyiapkan semua hal yang diperlukan dalam penjualan saham bank yang dulu bernama Century tersebut.

“Menurut jadwal LPS, penjualan saham Bank Mutiara

dimulai 1 Maret tahun ini,” terang Rohan Hafas, Sekretaris Perusahaan Bank Mutiara, Senin (24/2) kemarin.

Samsu Adi Nugroho, Sekretaris LPS, berharap jadwal tersebut tidak mundur. LPS tidak ada pertimbangan momen tertentu dalam pengambilan keputusan waktu penjualan saham Bank Mutiara.

Hanya saja, semua persiapan perlu dilakukan, termasuk penghitungan harga jual Mutiara.

“Jadi, belum ada juga proposal dari investor yang berminat. Kami akan buka setelah

dimulai pengumuman penjualan saham,” tutur Samsu.

Batas penjualan Bank Mutiara berakhir pada 21 November 2014.

Samsu pernah bilang, LPS bisa menjual Mutiara dengan tidak memperhatikan ketentuan harus sama dengan penyertaan modal sementara (PMS).

Sejak penyelamatan eks Bank Century, LPS telah menyuntikkan dana hingga Rp 7,95 triliun yang meliputi Rp 6,7 triliun pada tahap pertama dan Rp 1,25 triliun penyertaan terbaru.KP

FB/IST

Toyota Gelar Avanzanation Journey, Tiga Wilayah Satu Tujuan

FB/RONY

Managemen Agung Automall berpose bersama peserta Avanzanation Journey

MANGUPURA-Fajar Bali PT. Toyota - Astra Motor menggelar acara berupa perjalanan Toyota Avanza selama 10 tahun di Indonesia. Acara ini berupa perjalanan menjelajah berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat atas dukungannya terhadap Toyota Avanza.

Untuk Bali sendiri merupakan provinsi ke-6 yang disinggahi untuk tim Avanzanation Journey Rute Wilayah Indonesia Timur.

Perjalanan Avanzanation Journey yang mengeksplorasi wilayah Indonesia yang kaya akan keragaman budayanya ini para peserta diberangkatkan dari 3 titikk yang berbeda. Rute pertama dimulai dari wilayah barat, rute kedua diberangkatkan dari wilayah tengah dan rute ketiga diberangkatkan dari wilayah timur Indonesia.

Agung Automall (AAM) selaku main dealer resmi Toyota di Provinsi Bali turut ambil bagian dalam rangkaian acara ini dengan bergabung bersama tim

Avanzanation Journey nasional dari rute wilayah Indonesia Timur.

“Tentu kami sangat antusias menyambut acara Avanzanation 2014 ini karena misinya adalah tidak hanya sekedar keliling saja. Namun, menyambung rasa solidaritas para pengguna Toyota Avanza di seluruh wilayah Indonesia, nantinya akan ada banyak cerita yang dapat dibagikan mengenai keragaman budaya, keindahan alam serta kuliner masing - masing daerah yang disinggahi,” sebut Chief Operating Officer (COO) PT. Agung Automall I Putu Rubica didampingi Regional Manager Area Timur Agung Automall Rosali Sinarta dan Area Management Dept. Head TAM Jakarta Bansar Maduma di Kuta, Selasa (25/2) kemarin.

Tim Avanzanation Journey sudah memasuki Bali sejak 24 Februari 2014 lalu. Selama di Bali, tim ini akan menempuh tempat - tempat wisata di Bali.

Rute pertama yang diambil

dimulai dari Kota Denpasar, Gianyar, Kintamani, Singaraja, Bedugul, Mengwi, Ubud dan kembali ke Kota Denpasar kemudian dilanjutkan menuju Pulau Jawa via Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana.

Selama perjalanan, tim Journey nantinya akan melintasi berbagai wilayah dengan ragam budaya yang berlimpah serta menyaksikan kekayaan potensi wisata Bali yang sudah tersohor.

Selain itu kondisi jalur Bali dengan karakter pegunungan, memberikan kenyamanan bagi tim berkat penggerak roda belakang dan ground clearance tinggi yang dimiliki Avanza.

Didukung oleh 263 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan 4 diantaranya berada di Pulau Dewata, tim Avanzanation Journey terlindungi sepanjang perjalanan dengan hadirnya layanan Express Maintenance, Toyota Home Service, Emergency Road Assistance, Body & Paint Workshop serta pastinya

Toyota Genuine Parts.

Layanan ini memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan Toyota yang berada diwilayah Bali dan tentu saja bagi pelanggan yang melakukan perjalanan ke wilayah ini.

Perjalanan di Bali berlangsung selama kurang lebih 5 hari, tim Journey juga mengunjungi objek-objek wisata seperti, GWK, Pantai Pandawa, Museum Perjuangan Rakyat Bali, Kerajaan Kertagosa, Perkebunan Kopi Luwak, Pemandian Toya Bungkah, Pantai Lovina, Pura Ulun Danu, Kebun Raya Bedugul, Teras Sawah Tegalalang, Istana Tampak Siring, Museum Soekarno dan Tanah Lot. Tak ketinggalan tentunya Tim Journey juga akan menyicipi kuliner khas Bali yang terkenal berani bumbu dan pedas.

Sebagai wujud keperdulian Toyota dan Agung Automall kepada lingkungan, pada 1 Maret 2014 seluruh Tim Journey dan perwakilan dari Agung Automall akan melakukan kegiatan penanaman bibit pohon bakau sebagai kegiatan simbolis penyerahan 500 bibit pohon bakau di Sanur.

Di hari yang sama Agung Automall juga akan menggratiskan tiket masuk Tol Mandara bagi semua pengguna Toyota Avanza selama 8 jam.

Melengkapi rangkaian acara Avanzanation 2014 di Bali, pada 2 Maret 2014 diadakan kegiatan exhibition di Mall Bali Galeria, dan disediakan 500 paket previllege bagi para pengguna Avanza untuk di bagikan gratis dengan menunjukkan STNK dan data diri. Selain mendapat paket privilege, para pengguna Toyota Avanza berkesempatan mendapatkan hadiah - hadiah menarik “Lucky-Draw” yang juga akan diikutkan dalam undian berskala Nasional yang jika beruntung akan mendapatkan hadiah 1 unit Toyota Avanza Veloz.

“Ini merupakan wujud syukur atas apa yang telah dicapai Toyota Avanza bersama keluarga Indonesia, serta sekaligus wujud ucapan terima kasih bagi para pengguna Toyota Avanza khususnya di Provinsi Bali atas kesetiaan terhadap Toyota Avanza,” jelas Rubika .

Selanjutnya pada Minggu (2/3) mendatang rencananya tim Avanzanation Journey ini akan melanjutkan perjalanan ke wilayah Pulau Jawa yakni Banyuwangi, Malang, Jogjakarta, Bandung dan berakhir di Jakarta. W-011

Info

PERBARINDO

Perbarindo, Tingkatkan Kompetensi SDM

FB/AGUNG

Pelatihan Effective Communication Skill oleh Perbarind

DENPASAR-Fajar Bali Pelatihan Effective Communication Skill Perbarindo Bali dilaksanakan secara khusus menyasar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terutama pada level staf dibidang komunikasi.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada khususnya atau “Effective Communication Skill,”papar Wakil Bidang Pendidikan dan SDM, Perbarindo Bali, I Gusti Ngurah Gde Budiawan, SE. MM, Selasa (25/2) kemarin disela pelaksanaan pelatihan Effective Communication Skill di Hotel Nusa Indah, Denpasar. Pelatihan ini dinilai penting untuk meningkatkan kecakapan dalam berkomunikasi memberi keyakinan kepada masyarakat tentang program-program Bank Perkreditan Rakyar(BPR), disamping berpengaruh pada suksesnya transaksi.

“Jika kualitas SDM terus mendekati standar kompetensi maka harapan BPR meningkatkan kinerjanya otomatis akan tercapai,”jelasnya. Ia menjelaskan, mengingat pentingkan SDM yang kompetnsi, maka induk BPR yakni Perbarindo Bali mengajak stake holder untuk terus berupaya mendorong penguatan BPR melalui SDM. Bila sebelumnya terjadi minimnya SDM di perbankan khususnya BPR maka melalui pelatihan diharapkan bisa bersaing secara profesional. “Persaingan tersebut bisa dibangun jika kita memiliki keunggulan dibidang SDM muaranya pada kinerja BPR yang lebih baik,”imbuhnya.

Pelatihan sehari diikuti 70 orang peserta dari seluruh perwakilan BPR se-Bali, sebagai nara sumber Yusron Nur Kholis Kaza dengan makalah Optima Potensia Tranining and Development Consulting. Hadir pada kegiatan itu, Ketua Yayasan Perbarindo Bali, Nyoman Sunarta, SE. MM. M-004

Masih Banyak PR Buat Organda Bali

DENPASAR - Fajar Bali Para pemegang suara hari ini rencananya akan memilih Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali periode 2014 - 2019 dalam Musyawarah Daerah ke-8 di Sanur. Ketua Panitia Musda ke 8 Organda Bali, I Nyoman Sudiartha menjelaskan, acara ini merupakan agenda 5 tahunan sekaligus amanat AD - ART Organda Bali.

Selain memilih ketua baru, kepengurusan lima tahun kedepan dalam Musda kali ini juga dibahas beberapa permasalahan krusial bukan hanya internal tetapi eksternal, seperti halnya bidang per-transportasian darat di Pulau Dewata. Ditanya, kandidat yang sudah muncul dalam Musda ke-8 ini, Sudiartha yang juga menjabat sebagai Ketua Pawiba Bali ini mengaku, sejauh ini belum ada figur baru yang muncul, kecuali incumbent Ketua Organda Bali periode 2009-2014, Edy Dharma Putra.

Dikemukakan Sudiartha, untuk memenangkan kursi Ketua Organda Bali, setiap kandidat harus merebut simpati dan mendulang dukungan dari 17 pemegang suara, meliputi 1 suara dari Dewan Pengurus Pusat, 1 Dewan Pengurus Daerah, masing - masing 1 suara di 9 DPC se-

LPD ‘Akan’ Diawasi OJK?

Bali dan 6 suara ditingkatan Unit yang berada dibawah naungan Organda Bali.

Tidak sebatas mendapatkan dukungan, para kandidat juga wajib memenuhi beberapa kriteria, diantaranya bahwa kandidat ketua haruslah seorang pengusaha angkutan dan duduk dalam kepengurusan Organda.

Sementara itu Ketua Organda Bali periode 2009-2014, Edy Dharma Putra pada kesempatan yang sama mengatakan, banyak hal menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dituntaskan kepengurusan Organda Bali 5 tahun kedepan. Salah satunya Edy menyebut, yang mendesak adalah menggugah minat masyarakat di Bali untuk memanfaatkan angkutan umum.

Diakui Edy, bila kondisi ini terus terjadi, maka cepat atau lambat keberadaan angkutan umum akan semakin minim karena dominasi kendaraan pribadi baik itu roda empat ataupun dua. Tentu pertumbuhan kendaraan pribadi lanjutnya tidak akan sebanding dengan penambahan ruas jalan, yang secara tidak langsung berdampak negatif salah satunya pada debit kendaraan dan kemacetan lalu lintas.

Edy tidak memungkiri bah-

Edy Dharma Putra

FB/RONY

wa, minimnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, karena belum adanya trayek yang berkesinambungan dibeberapa titik. Padahal tambahnya, bila berbicara minat masyarakat, keberadaan angkutan umum yang layak, nyaman serta memadai sekaligus manajemen koneksi trayek menjadi hal mutlak yang harus di penuhi.

Masalah lain kata Edy, yang juga harus dibicarakan ol eh sem u a p iha k , m u l a i dari pengusaha angkutan hingga ke pemerintah yaitu penyediaan kantong-kantong parkir. W-011

Oleh : I D.G.M. Darmawijaya Pemerhati Lembaga Keuangan Mikro, Direktur Utama BPR Sari Jaya Sedana.

Sepanjang Januari hingga awal februari 2014 ini hampir di semua media cetak lokal Bali tidak pernah sepi pemberitaan mengenai lembaga baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berencana akan mengawasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Seperti biasa sudah dapat ditebak pastinya terjadi pro dan kontra terhadap wacana itu. Pendapat yang setuju OJK mengawasi LPD beralasan bahwa LPD di Bali sudah menjalankan bisnisnya demikian meluas dengan melayani keluar dari desa pekraman, dengan asset besar dan memiliki risiko yang besar pula, sementara pengawasannya dinilai masih kurang. lain lagi pendapat yang tidak setuju, beralasan bahwa LPD adalah lembaga keuangan milik krama desa adat yang merupakan lembaga keuangan tradisionil dengan kegiatan bisnis yang terbatas hanya pada aktifitas pendanaan dan pembiayaan untuk kepentingan adat dan desa pekraman setempat.

Ada juga yang berargumen dengan mempertegas bahwa LPD tidak termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro sebagai dimaksud UU no. 1 tahun 2013 sehingga tidak perlu OJK mengawasi LPD. Pertanyaannya kemudian, ada kepentingan apa OJK ikut-ikutan mengawasi LPD?. Sepemahaman penulis, jawaban atas pertanyaan diatas cukup sederhana, karena di lembaga keuangan ini (LPD) terkumpul banyak dana masyarakat yang mempunyai risiko likuiditas, demikian juga dana

yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit juga berisiko tidak bisa tertagih, ada risiko hukum, risiko bisnis dan risiko industri sehingga bila risiko-risiko itu benar terjadi maka dapat dipastikan akan berdampak tidak saja kepada LPD dan Desa Pekraman yang bersangkutan tetapi juga berpengaruh kepada industri bahkan kepada lembaga keuangan lainnya di Bali khususya dan juga di Indonesia. Disinilah pemerintah (OJK) mempunyai kepentingan untuk mengaturnya, tidak sedikit contoh yang bisa kita lihat antara lain kasus KKM, Balicon dan lembaga pembiayaan ventura yang sedang dilanda masalah hingga kini belum jelas juntrungannya, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan memaksa pemerintah harus turun tangan.

Terlepas dari pendapat setuju atau tidak setuju, ingin mengajak masyarakat untuk mencermati tujuan dibentuknya OJK yang dilahirkan oleh Undang Undang nomor 21 tahun 2011 ini. OJK ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sektor jasa keuangan mana saja yang dimaksud oleh UU OJK ini? antara lain: sektor jasa perbankan; sektor jasa pasar modal; perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pertanyaan berikutnya, LPD (yang hanya ada di Provinsi Bali) ini posisinya

ada dimana, pada bagian mana ada pernyataan bahwa LPD harus diawasi oleh OJK?. Alasan pertama LPD itu harus “tunduk” kepada UU OJK adalah karena LPD itu termasuk dalam Lembaga Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud pada kalimat ”... Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”. Alasan ini boleh jadi dianggap mengada-ada dan terburu-buru, alasan berikutnya mari kita merujuk pada UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bab IX Ketentuan Peralihan, pasal 58 disebutkan dengan tegas bahwa: “Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa(BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK); Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Bila ada pihak yang mempertahankan pendapat dimana LPD tidak termasuk dalam UU Lembaga Keuangan Mikro (UU no. 1 tahun 2013) dan oleh karenanya tidak harus tunduk pada UU OJK, pernyataan ini tidak nyambung, LPD dikecualikan dari UU LKM karena memang sejatinya LPD itu sudah diatur

dan diakomodir oleh UU No 10 tahun 1998 sebagai tersebut pasal 58 diatas, (kecuali nanti ada amandemen lagi dan menghilangkan pasal 58 itu), dan karenanyalah maka LPD wajib di awasi oleh OJK. Kembali kepada tujuan lahirnya OJK, dengan adanya OJK diharapkan sistem pengaturan dan pengawasan dapat terintegrasi menjadi satu di dalam sektor jasa keuangan. Tujuan OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Selain itu dengan adanya OJK nantinya diharapkan mampu terwujud sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Jika melihat tujuan yang baik itu, lebih-lebih tujuan yang disebut terakhir, rasanya tidak perlu “curiga” ketika OJK bersikeras ingin mengawasi LPD karena sejatinya OJK hadir dalam kerangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sampai disini sudah dapat ditebak bahwa penulis ada pada pilihan setuju jika nanti OJK turut hadir mengawasi LPD. Dengan memahami maksud kehadiran UU OJK; UU LKM dan UU No. 10 tahun 1998 mengenai Perbankan diatas, bahwa sejatinya LPD ini tunduk pada UU OJK dan UU Perbankan, dengan alasan

bahwa LPD itu dapat diakui sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Pada kalimat terakhir inilah OJK berhak mengawasi dan karenanya OJK sudah menyiapkan PP untuk bisa mengawasi LPD. Masalah yang seharusnya menjadi bahan diskusi bagi industri (LPD), bagi masyarakat dan bagi pemerhati adalah mengkrtisi isi dari PP yang nanti akan mengatur dan membolehkan OJK mengawasi LPD. Dititik ini pula penulis ingin urun pendapat lebih jelas lagi, bahwa didalam PP nanti seharusnya ada ketegasan mengenai batasan–batasan pengawasan dengan mempertimbangkan karakteristik LPD, besaran asset, ruang lingkup dan cakupan pelayanan LPD, permodalan, manajemen dan hal-hal substansi lainnya yang bercirikan karakteristik transaksi atau kegiatan LPD untuk keperluan desa pekraman (adat). Sepanjang aspek permodalan, cakupan pelayanan, asset LPD dan karakteristik transaksinya hanya terbatas pada kepentingan adat dan krama adat di mana LPD itu berada, rasanya “niat baik” OJK untuk mengawasi LPD lebih baik ditunda atau bahkan dibatalkan.

Lain ceritanya manakala permodalan sudah semakin besar, cakupan pelayanan sudah meluas dan tidak terbatas hanya pada keg-

iatan dan kepentingan desa pekraman (krama adat) saja, penulis sebagai salah seorang krama adat yang notabene sebagai “pemilik saham” salah satu LPD ada pada posisi mendorong agar OJK turut hadir mengawasi LPD. Mengapa demikian, karena setiap krama adat (warga masyarakat) sangat berkepentingan akan terwujudkan sistem keuangan (LPD) yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, dan dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (kramanya). Bayangkan manakala LPD sudah beroperasi demikian meluas keluar dari wilayah dan kepentingan desa Pekraman, LPD menerima dana masyarakat dari luar wilayah desa pekraman demikian juga penyaluran kredit juga keluar wilayah dan diluar kepentingan (urusan) desa pekraman, tentu masalahnya akan jauh lebih luas dan semakin kompleks, padahal dengan pengelolaan yang terbatas saja (hanya untuk wilayah desa pekraman setempat) permasalahan manajemen LPD dipastikan masih cukup banyak.

Kesimpulannya, setuju jika nanti OJK akan mengawasi LPD asalkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya dengan jelas dan tegas memberikan batasan mengenai kewenangan itu dengan mempertimbangkan: permodalan; asset; karakteristik transaksi dan cakupan layanan dari LPD.KJS

Layouter: Zohra

8

Rabu, 26 februari 2014 | Tahun XIv

Sebagian SKPD Belum Pahami Visi Bupati Setelah lebih dari dua bulan menjadi Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta mengeluhkan kinerja SKPD Pemkab Klungkung yang jalannya seperti bekicot.

Bahkan beberapa kali, Suwirta menegaskan bahwa setiap SKPD mestinya berlari cepat guna mengejar ketertinggalan pembangunan Kabupaten Klungkung dibanding daerah lainnya di Bali.

Program ‘Lari Cepat’ Belum Diimbangi

FB/sarjana

I Nyoman Suwirta

SEMARAPURA-Fajar Bali Bahkan dalam beberapa kesempatan memantau SKPD selalu menanyakan perkembangan terakhir dari apa yang telah dipesankan atau ditugas-

Wabup Kasta Ajak Kades Kunjungi Warga Kurang Mampu

SEMARAPURA-Fajar Bali Wabup Made Kasta membuat terobosan baru dengan mengajak seluruh kepala desa di masing-masing kecamatan untuk mengadakan semacam tracing setiap hari Jumat.

“Ini bertujuan untuk melepas penat sekalian refreshing dan sekalian dalam tracing tersebut diselingi mengunjungi rumah warga yang mengalami masalah ekonomi dan kesehatan,” terang Wabup Made Kasta.

Lebih lanjut Made Kasta mengungkapkan bahwa dengan diadakannya tracking dengan Kades di masing-masing kecamatan tersebut, ada silatuhrami antar Kades. “Ini penting, agar antar Kades saling komonikasi terkait masalah yang dihadapi. Hal lain saya (Wabup) juga mendapat masukan terkait permasalahan di desa. Walau dilaksanakan secara non formal saya justru mendapat banyak masukan,” terang Made Kasta.

Dalam kesempatan berjalan bersama Kades tersebut, Made Kasta mengaku banyak mendapat masukan terkait perkembangan pembangunan di desa. Dengan demikian masukan dari para Kades yang bersifat informal bisa dijadikan masukan untuk membenahi dan menanggulangi pembangunan.

“Dengan masukan langsung dari Kades maka kita dapat menganalisa sejauh mana perkembangan pembangunan di pedesaaan, ini tidak kalah pentingnya juga dengan mengadakan pertemuan secara formal,” terang Made Kasta.

Setelah melakukan tracing dengan Kades se-Kecamatan Klungkung, Made Kasta berencana mengajak Kades di kecamatan lainnya untuk melakukan hal yang sama. “Ini sangat bermanfaat, juga mengajak para Kades untuk menggugah hatinya melihat secara langsung kondisi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan menghadapi masalah kesehatan,” pungkas Made Kasta.W-010

gebrakan atau tidak. Namun diantaranya ada SKPD yang sudah berjalan sesuai progres walau hasilnya belum nampak saat ini,” kelitnya.

Dijelaskannya juga, bahwa setiap SKPD saat ini baru bisa adaptasi dengan gaya kepemimpinannya, sehingga butuh waktu untuk penyesuaian dan mengerti apa yang harus dilaksanakan. Hal lainnya adalah, setiap SKPD justru diberikan kesempatan untuk berkreatifitas dan melakukan innovasi asalkan bertujuan untuk membangun Klungkung lebih baik.

Disebutnya juga bahwa tidak perlu pada setiap langkah yang dilakukan oleh SKPD selalu minta petunjuk Bupati atau Wakil Bupati, apalagi setiap langkah yang diambi SKPD

selalu meminta tandatangan atau ACC bupati.

Dilain kesempatan, Suwirta juga mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai apa yang telah diperintahkannya segera dilaksanakan, “Kalau segera dilaksanakan dan apapun hasilnya, kita bisa segera tahu apa hambatannya dan mencari jalan keluarnya. Daripada tidak melaksanakan apa-apa sama sekali, itu lebih salah,” paparnya lagi. sehingga dalam penyesuaian, adaptasi terkait programnya, Suwirta akan selalu mendatangi setiap SKPD dalam waktu-waktu tertentu untuk melihat dan memantau secara langsung apa progres dari pelaksaan APBD sudah berjalan dengan baik apa belum.W-010

Bupati Suwirta mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat.

FB/sarjana

Pemkab Klungkung Komit Atasi Sampah

FB/sarjana

Wabup Made Kasta mengajak Kades se-Kecamatan Klungkung tracing Jumat untuk menumbuhkan silatuhrami dan serap aspirasi.

kan walau secara lisan. “Walau perintah saya secara lisan, saya selalu ingat apa yang saya perintahkan atau tugaskan,” jelas Suwirta. Suwirta sendiri sempat mengatakan, disaat dirinya didampingi oleh SKPD tertentu, pejabat tersebut rajin mencatat atau mengetik pada ponselnya.

Namun ketika sepekannya ditanya lagi terkait perkembangan yang telah dilakukan atas tugasnya, nampak belum ada kemajuan yang berarti.

“Ini aneh, setiap saya bertemu pejabat SKPD, disamping

apa yang menjadi visi dan misi saya. Hal itu dilakukan agar SKPD bisa mengerti arah dan tujuan saya. Namun nampaknya apa yang saya inginkan agar dilaksanakan tentunya butuh waktu,” paparnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurut Bupati, setiap SKPD semestinya mempelajari arah kebijakan apa yang tertuang dalam visi dan misi membangun Klungkung dalam lima tahun ke depan semasa kepemimpinannya.

Ketika ditanya SKPD mana yang progresnya atau pelaksanaan programnya masih amburadul atau bahkan tidak mengerti? Suwirta mengelak menjelaskan. “Bisa dilihat sendirilah, apakah selama ini ada SKPD yang sudah membuat

saya mereka selalu manggutmanggut. Ini apa mengerti atau tidak mengerti atau tidak tahu harus bekerja apa, ketika saya pantau progresnya tidak berjalan sama sekali,” papar Suwirta.

Dalam satu kesempatan bertemu dengan jajaran SKPD, Suwirta juga mengungkapkan bahwa jalannya SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas seperti bekicot, sehingga konsep lari cepat yang dicanangkannya bisa berantakan.

Mantan Manajer Koppas Srinadi ini juga sudah sempat menerangkan berkali-kali kepada setiap SKPD agar melakukan inovasi dan kreasi untuk memberikan apa yang terbaik bagi Kabupaten Klungkung.

“Kepada jajaran SKPD juga sudah pernah saya sampaikan

SEMARAPURA-Fajar Bali Untuk mewujudkan Kota Semarapura bebas sampah dan sampah terangkut dengan baik, Bupati Suwirta menempatkan 25 tenaga kontrak untuk membantu awak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Klungkung.

Bahkan Suwirta juga memberikan pengarahan secara angsung kepada jajaran DKP Klungkung terkait kinerja dan apa yang harus dilaksanakan guna mewujudkan Klungkung menjadi kota yang bebas dari sampah.

Hal yang pertama dilakukan oleh Bupati Suwirta adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, membuang sampah pada waktu yang telah disediakan dan membuang sampah dalam keadaan terbungkus.

“Kita bersama seluruh SKPD

mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mebuang sampah sebagaimana mestinya. Sampah yang dibuang sembarangan justru akan menimbulkan masalah yang baru,” terang Suwirta.

Setelah sampah berada di tempat penampungan sementara, maka hal itu menjadi tugas dari DKP untuk membawa ke TPA. Namun nampaknya permasalahan pengelolaan sampah diakui Suwirta tidak semudah apa yang telah diharapkan.

Membutuhkan waktu untuk mengedukasi masyarakat, membutuhkan waktu pula agar jajaran DKP bisa bekerja dengan maksimal apalagi ditunjang dengan armada yang masih terbatas. “Dan persoalan lainnya adalah TPA Sente yang sudah overload dengan sampah,” akunya. Namun dirinya berjanji akan mencarikan solusi terkait

penyelesaian masalah TPA agar menjadi lebih layak.

Dalam kesempatan bertatap muka dengan pegawai di jajaran DKP Klungkung, Suwirta menyampaikan bahwa yang sering menjadi perhatiannya terhadap Pegawai DKP adalah mengenai baju seragam, karena dari pengamatannya dalam bekerja Pegawai DKP memakai baju yang beraneka ragam.

“Pegawai DKP harus memiliki ciri khas dan pakaian yang dikenakan harus memberikan rasa bangga sebagai tugasnya membersihkan sampah di Kota Klungkung,” terangnya. Hal lainnya yang jadi perhatian yaitu mengenai tempat pembuangan sampah yang tidak beraturan, sehingga kedepannya titik-titik penempatan tempat pembuangan sampah sementara akan dievaluasi bila tempatnya belum layak.

Selain itu, Suwirta ingin petugas DKP untuk bekerja sesuai dengan tugasnya di DKP. “Karena anda melamar di DKP, jadi tugas anda adalah menyapu dan menata taman kota, lakukanlah itu dengan maksimal. Saya tidak ingin ke depannya masalah kebersihan selalu menjadi sorotan di masyarakat,” jelas Bupati Suwirta.

Selain mengenai tugas pokok dari Petugas DKP, Bupati juga menyoroti masalah mental dari para Pegawai DKP. Bupati Suwirta tidak mau ada pegawai DKP yang gaya dan mentalnya seperti priyayi, karena hal ini sering dilihatnya. Di jalan, kata Bupati, pegawai main HP sambil narik keranjang tetapi sampahnya dilewati begitu saja,” ungkap Bupati Suwirta.

Seperti diketahui, jajaran DKP Klungkung selain kekurangan

awak juga kekurangan armada pengangkut sampah. Sedangkan petugas kebersihan di Kota Klungkung saat ini baru berjalan satu ship saja, sehingga penanganan kebersihan di Kota Klungkung belum maksimal.

Armada yang dimiliki juga masih terbatas dan sebagian besar armada pengangkut sampah di Klungkung sudah berumur lebih dari 10 tahun. Saat ini DKP mempunyai 13 truk sampah, padahal jumlah truk yang dibutuhkan untuk mengangkut sampah sebanyak 24 truk.

Truk yang ada sekarang juga sering rusak, rata-rata 3-4 truk perhari masuk bengkel. Mengenai jumlah pegawai DKP juga masih kekurangan. Untuk jumlah saat ini pegawai DKP 274 orang yang terdiri dari 76 PNS, 32 pegawai honorer dan sisanya pegawai kontrak.W-010

SEMARAPURA-Fajar Bali Bupati Suwirta mengisyaratkan penanganan abrasi di pesisir wilayah Klungkung sebaiknya dilakukan secara terpadu. Sedangkan menurutnya, persoalan abrasi yang terjadi di pesisir Klungkung bukanlah terjadi saat ini saja, melainkan proses alam yang terjadi sejak lama.

“Penanganannya sebaiknya terpadu dan jangan hanya di beberapa titik saja,” terang Suwirta.

Suwirta juga pernah melontarkan ide atau gagasan, dimana wilayah pesisir Klungkung agar bisa dibangun semacam villa atau sarana wisata, dengan catatan pemilik hotel tersebut bisa membuat penangkal abrasi, sehingga dengan dilibatkannya pihak swasta, pariwisata di Klungkung bisa berkembang dan abarasi bisa tertangani.

“Namun ini baru ide dan gagasan. Tentunya ini belum bisa terlaksana, mengingat akan ada pro kontra dan ada persyaratan lain seperti RTRW dan turunannya yang harus dipenuhi,” terang Suwirta.

Sedangkan untuk gagasan ini, Suwirta mengaku sangat berhati-hati sekali, sebab selain harus menyelamatkan lahan pertanian, harus juga menaati peraturan perundangan yang berlaku seperti halnya dengan RTRW. “Tidak mudah melaksanakan ide atau gagasan ini dengan memberikan pengusaha pariwisata yang berlokasi di pantai untuk diberikan tanggungjawab menahan abrasi, namun ini baru salah satu ide saja,” terang Suwirta berhati-hati.

Disisi lain, menurut Suwirta, pemerintah sendiri belum mampu memberikan bantuan anggaran terhadap penanganan abrasi dan persoalan ini sebagian besar dilakukan oleh pemerintah pusat.

Suwirta juga sudah mengetahui untuk wilayah pesisir Klungkung Daratan, sebagian praktisi pariwisata seperti hotel dan villa di kawasan Pantai Kecamatan Banjarangkan dan Klungkung melakukan penanggulangan abrasi sendiri-sendiri. “Ada juga yang saya lihat ketika abrasi ditanggulangi, usaha tersebut gagal dan kembali mengalami

abrasi,” terang Suwirta. Sehingga dengan demikian penanggulangan abrasi sebaiknya dilakukan secara terpadu.

Seperti yang telah dipantaunya secara langsung di Kondotel Jivva Taman Sari, yang ingin melakukan penanggulangan abrasi. Alat yang digunakan untuk penanggulangan abrasi tersebut tergolong baru, dimana kantong plastik yang berlubang dalam ukuran besar diisi pasir. Kantong ini kemudian ditimbun di tepi pantai guna menahan abrasi. “Kalau dilihat niatnya bagus, ada usaha untuk menangkal abrasi dengan pemecah gelombang,” terangnya. Namun apa yang dilakukan oleh rekanan dari hotel tersebut, agak terlalu ke pantai, sehingga menyisakan sedikit pantai. Diharapkan Suwirta, pemasangan pemecah ombak dan pemasangan bantal pasir dengan ukuran sekitar 6,5 meter dan tinggi 1,5 meter itu masih terlalu ke pantai. “Sebaiknya dikaji ulang, takutnya warga disekitar Lepang tidak memiliki pantai yang layak,” pungkas Suwirta.W-010

FB/sarjana

Penanganan Pesisir terhadap Abrasi Harus Terpadu

Pembuatan pemecah dan pengendali ombak yang dilakukan oleh Jivva Taman Sari disebut terlalu dibibir pantai sehingga warga Lepang bisa kehilangan pantainya.

Layouter: Wiadnyana

pariwara

FAJA R BALI

Rabu, 26 Februari 2014, Tahun XIV

9

MATAHARI AUTO GALERY

HERIKY Computer

SERVICE & SELL Laptop, Komputer, Printer, Hardware, Software

NEW WRANGLLER JK Sport 2013 (hitam) WRANGLLER JK Sport 2011

hitam asli DK Velg R 26, km 16 ribu, samsat bulan 10 NEW LEXUS RX 270 (hitam & putih) Land Cruiser bensin 2009 (hitam)

New Alphard 2012 (putih) Hubnngi : New Vellfire 2013 (hitam) (0361) 7893104 AVANZA G 2010 Alamat: Jl. Bypass Ngurah Rai no. 18, Tohpati-Denpasar 555/II/WS

419/XI/AGN

237/VII/IGR

Hp: 085 638 466 12 / 087 860 885 964 E-mail: erikhoki6@gmail.com Jl. Pasekan Batuaji, Batubulan Kangin-Sukawati

524/I/TTV

517/I/IGR

518/I/IGR 523/I/TTV

160/VI/FB/GLH

229/VII/IGR

227/VI/FB/AG

7 018/I/FB/KTR

166/VI/FB/IGR

505/I/KTR

453/XII/AGN

Dapatkan Koran FAJAR BALI disini!!!

DENPASAR-BADUNG

NO Nama kios Alamat 1 Kios Laken (Wr. Lawar Kuwir) Jl. Kebo Iwa 88 (samping SPBU) (01338348576-Nyoman Laken) 2 Kios Aloha Jl. Gunung Batu Karu, Barat Tiara Monang-Maning

(0817569887-Bapak Ersad) 3 Kios Dharma Indah Jl. Gunung Batukaru, (Timur tiara Monag-Maning, Ujung Gang II)

(081916121733-Ibu Dewi) 4 Kios Angga Jl. Gunung Sanyang No 3 (Timur Lampu Merah Kerobokan)

(087861827220-Ibu Angga) 5 Kios Gunung Seputan Jl G Soputan No 1 (Barat Lampu Merah Abian Timbul)

(081999172485-Ketut Wardana) 6 Kios angkuban Prahu Jl. Tangkuban Parahu Barat (depan LP) (081999172485) 7 Kios Mahadamar Jl. Imam Bonjol 429, Samping Pasar Abian Timbul

(081916624879-Made Merdika) 8 Kios Agung Jl. GunungSangyang(baratSPBUGunungSangyang/TimurPoltabes)(IbuAgung) 9 Kios Apotik Lily Medika Jl. Cokroaminoto (pertigaan Kebo Iwa) 10 Kios Toufik Depan terminal Dalung permai (081916402569) Supermarket HR Perumahan dalung permai 11 Kios HR 12 Kios Padang Luwih Jl. Padang Luwih Dalung (082147025034) 13 Kios Edy/Kios Gunung Agung Jl. Gunung Agung, Depan SMP 2 Denpasar (0361-8812761) 14 Kios Agasta Jl. Kepundung Dps 15 Kios Kawan Jl. Pulau Kawe Dps 16 Kios Shanti Jl. Kamboja , Timur Pasar Kreneg 17 Kios Buda Jl. Raya Sesetan 18 Kios Rama Jl. H. Wuruk Dps 19 Kios Akasia Jl. Akasia Dps 20 Kios Anugerah Jl. Patimura, Depan Apotik Anugrah, 21 Kios Bintang Terang Jl. WR Supratman, Dps

22 Kios Korsika Jl. Sumatra Dps 23 Kios Suci Pererempatan Suci Dps 24 Kios Kedondong Jl. Kedondong 10 Dps 25 Kios Krisna Jl. Padang Luwih Dalung 26 Kios Utara Mas Utara Masjid Ubung 27 Kios Budijaya Jl. Hayam Wuruk Dps 28 Kios Warung Baru 35 Jl. Hayam Wuruk. Timur Perepatan Ratna Dps 29 Kios suweca Timur Puri Kesiman Dps 30 Kios Sri Ratih Jl. WR Supratman, Dps 31 Kios Wedasari Utara kantor Camat Kuta 32 Kios Rapuh Jl. Raya Jimbaran Kuta 33 Kios Alfa Depan Krisna Oleh-Oleh Kuta 34 Kios pecatu Pecatu 35 Kios Pancing Jl Raya Uluwatu Kedonganan 36 Kios Kuat Jl Raya Uluwatu, Jimbaran 37 Kios Putra jaya Jl Raya Uluwatu (Depan Ktr Lurah Jimbaran 38 Kios Varis Jl. Raya Kapal Badung 39 Kios Nasi Lukluk Jl Raya Lukluk, Dps 40 Kios Abudewata Barat RSU Badung 41 Kios Krisna Pertigan Buduk, Badung

GIANYAR

42 Kios Teja Abadi Jl Pudak Gianyar 43 Kios Gandapura Jl Kedewatan, Ubud Gianyar 44 Kios Bendas Utara pasar seni, Sukawati

BANGLI

45 Toko Buku Guna Agung Bangli

BULELENG

46 Agen Melati Toko Buku , Melati seririt 47 Agen Rika Jl A Yani Singaraja 48 agen guna agung JL Sutomo Singaraja 49 Kios veteran Jl Veteran Singaraja 50 Kios Poto Copy Jl Veteran Singaraja 51 Kios Surya Jl Udayana, Depan PLN

TABANAN

52 Kios Jaya Kerti Jl. Raya Kediri, Depan

Supermarket Jayakerti Kediri 53 Kios Mario RSUD TAbanan

KLUNGKUNG

54 Kios Sari Dewata Jl Untung Surapati Klungkung 55 Kios Mutiara Photo Jl Diponegoro 1 Klungkung 56 Toko Riang Jl Diponegoro 3 Klungkung 57 Agen Sugiana Klungkung

KARANGSEM 58 Sambas Poto Copy Ulakan 59 Kios Cahya Dewata Manggis 60 Agen Rahayu Jl Gajah Mada Karangasem

NEGARA 61 Agen Agus

Depan SMA 1 Negara

Layouter: Wiadnyana

politik

10 politisi

Berebut Kepercayaan Masyarakat di Dapil IV Dentim DENPASAR-Fajar Bali Srikandi yang diusung Partai Golkar ini telah memantapkan diri untuk berebut kursi di DPRD Kota Denpasar periode 2014-2019, melalui Dapil IV Denpasar Timur.

Putu Metta Dewinta Wandy, SH, tak ubahnya caleg l a i n nya b e r u p aya menarik simpati dari masyarakat khususnya di Denpasar Timur, diantaranya melalui berbagai alat peraga Pileg.

“Sedapat mungkin FB/IST baliho atau spanduk Putu Metta Dewinta Wandy yang saya pasang tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Sebagai caleg harus jernih berpikir dan masyarakat akan menilai,”ucap Putu Metta Dewinta Wandy, SH, Selasa (25/2) kemarin.

Caleg nomor urut 6 dari kader partai berlambang pohon beringin itu mengaku berbagai tahapan menyangkut caleg sudah dilakoni termasuk mengikuti pembekalan, dan strategi mendapatkan dukungan masyarakat.

Menurut Metta ‘Berkarya Untuk Rakyat’ menjadi pegangan partai untuk diwujudkan ketika dipercaya nanti, salah satu itemnya memperjuangkan kepentingan rakyat. “Memperjuangkan kepentingan rakyat terutama kalangan perempuan dan bisa dilakukan lebih leluasa, jika duduk di legislative sebagai wakil rakyat,”jelasnya.R-007

FAJA R BALI

Rabu, 26 Februari 2014, Tahun XIV

Risma dan Jokowi Disebut Kandidat Cawapres Prabowo Partai Gerindra mantap mencapreskan Prabowo Subianto di 2014.

Prabowo Subianto

FB/IST

Surat Suara Mulai Dilipat NEGARA- Fajar Bali Surat suara untuk pemilihan legeslatif mulai dilipat dan disortir di Gedung Olah Raga (GOR) Krsna Jvara, Selasa (25/2) kemarin. Sedikitnya 127 orang melakukan pelipatan sekaligus mensortir surat suara. Untuk tahap pertama surat suara yang dilipat dimulai dari surat suara untuk DPD, yang dipersiapkan oleh KPU Jembrana.

S e b e l u m nya d i l a ku ka n pelipatan, dari pihak KPU Jembrana memberikan tata cara melipat , yang dikemudian diikuti oleh para pelipat surat suara. Dari KPU menekankan

dalam pelipatan, surat suara tak boleh kotor dan bila ada surat suara yantg robek harus disisihkan, agar tidak ikut terlipat.

Divisi Sosialisasi dan SDM KPUD Jembrana Ketut Rahayu Tantrawan disela-sela pelipatan di GOR kemarin mengatakan sebanyak 127 orang yang dilibatkan untuk melakukan pelipatan dan sekaligus untuk melakukan sortir. “Bila ada yang robek atau rusak, surat suara tersebut tak dapat dipakai,” terangnya. Kegiatan pelipatan surat suara ini ditargetkan selesai

sampai 10 hari.

Sekretaris KPU Jembrana, Gede Martiana menambahkan untuk tahap pelipatan pertama pada surat suara DPD. Setiap satu lembar lipatan surat suara, pihaknya memberikan upah sebesar Rp 100.

Saat pelipatan surat suara juga diawasi oleh Panwaslu Jembrana dan dijaga oleh pihak kepolisian. Divisi Pengawasan Panwaslu Jembrana, Wayan Murdika mengatakan pihaknya harus tetap melakukan pengawasan, agar jangan sampai surat suara yang rusak dan kotor dibiarkan.. W-003

Surat suara ketika dilipat dan disortir, di GOR Krsna Jvara, Selasa (25/2) kemarin.

FB/PRAMONO

JAKARTA-Fajar Bali Belakangan, nama Walikota Surabaya Tri Rismaharini masuk daftar incaran cawapresnya. Selain Risma, ada sejumlah nama lain.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2) kemarin membenarkan banyak nama disebut mendampingi Prabowo. “Banyak, ada Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, Mahfud MD, Gubernur Jawa Tengah

Ganjar Pranowo, Jokowi. Itu nama-nama yang menonjol sampai sekarang,” katanya.

Martin menilai semua nama-nama itu merupakan tokoh-tokoh terkemuka yang ramai dibicarakan di tahun politik ini. Namun untuk memastikan siapa cawapres yang akan diusung Prabowo, Gerindra memilih menunggu hasil Pileg 2014 guna memastikan ambang batas pencapresan.

“Sekarang partai mana yang sudah yakin bisa mencapai 20 persen? Belum kan,” ucap Martin.

Nama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa memang sempat dibicarakan menjadi tandem Prabowo di 2014. Begitu pula, Jokowi. Selain Jokowi, Ganjar Pranowo dan Risma juga merupakan kader PDIP.NT

Hari Pertama Pelipatan

KPU Temukan 550 Lembar Surat Suara DPR RI Rusak TABANAN-Fajar Bali Setelah dilakukan pelipatan surat suara DPR RI untuk pemilu 4 April mendatang, ditemukan sebanyak 550 lembar dalam kondisi rusak.

Hal itu diungkapkan oleh I Ketut Narta,Komisioner KPU Tabanan bidang logistik, Selasa (25/2) kemarin. “Dari perincian, surat suara DPR RI 363.367 lembar. Setelah dilakukan pelipatan hari pertama kami temukan sebanyak 550 lembar dalam kondisi rusak,” jelasnya.

Dikatakan, surat suara yang rusak itu telah dibuatkan berita acara yang selanjutnya dikirim ke KPU provinsi dan pusat sebagai bahan laporan. Jumlah suara yang rusak kemungkinan bertambah karena belum semua surat suara DPRRI rampung dilipat.

Sementara itu, pelipatan surat suara sudah dilakukan sejak Senin (24/2) melibatkan masyarakat dan dibawah pengawasan petugas kepolisian. Narta menjelaskan, untuk hari pertama, surat suara yang dilipat adalah surat suara anggota DPR RI, setelah seluruh surat suara DPR RI selesai pelipatan dilanjutkan surat suara DPD RI. “Setelah surat suara DPR RI dan DPD RI rampung, maka kita lanjutkan pelipatan tahapan berikutnya yakni pelipatan surat suara DPR Provinsi dan terakhir pelipatan surat-surat suara DPRD Kabupaten yang dimulai dari dapil 1, 2, 3 dan terakhir dapil 4,” bebera Narta.

Mantan aktivis KMHDI ini juga menegaskan, target pelipatan surat suara selesai selama 10 hari kedepan. “ Kalau dalam jangka waktu 10 hari belum rampung. Maka waktunya kita tambah,” tandasnya.

Menurutnya, seluruh surat suara yang diterima KPU Tabanan sebanyak 1.457.471 lembar. Dengan perincian, surat suara DPR RI 363.367 lembar, DPD 363.367 lembar, DPR Provinsi 363.367 lembar, surat suara DPR Kabupaten Dapil 1 jumlahnya 89.235 lembar ditambah surat suara pemilu ulang 1.000, Dapil 2 jumlahnya 90.567 ditambah surat suara pemilu ulang 1000, Dapil 3 jumlahnya 86.174 ditambah surat suara pemilu ulang 1000, Dapil 4 jumlahnya 97.394 ditambah jumlah surat suara pemilu ulang 1000.

Sementara itu pelipatan surat suara dijaga oleh aparat kepolisian. Tampak juga hadir Kapolsek Kota Tabanan Kompol Komang Kardika.W-004

Para Caleg Pemilu Diajak Jaga Keamanan Gianyar

GIANYAR-Fajar Bali Menjelang perayaan hari raya Nyepi yang berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif, pemerintah Kabupaten Gianyar mengumpulkan para Calon Legislatif untuk berkoordinasi menjaga keamanan di Kecamatan Gianyar.

“Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi dan mengajak para caleg untuk bersama-sama menjaga keamanan Gianyar,” jelas Camat Gianyar A.A. Gde Putrawan seraya menambahkan jumlah caleg di Kecamatan Gianyar sebanyak 71 caleg.

Koordinasi yang digagas Camat Gianyar, Selasa (25/2) kemarin tersebut dihadiri Sekda Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra, camat Gianyar, Kapolsek Gianyar, Babinsa, perbekel /lurah, bendesa adat dan tokoh masyarakat se- Kecamatan Gianyar.

Putrawan menjelaskan rapat koordinasi menitikberatkan pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi, untuk antisipasi agar tidak terjadi konflik terutama saat pengarakan ogoh-ogoh.

Rapat koordinasi merupakan

langkah preventif (pencegahan) dan diharapkan ada sinergi atau kesepakatan antara caleg, aparat pemerintah, aparat keamanan, prajuru adat, dan lapisan masyarakat untuk menjaga Gianyar tetap kondusif.

Sementara Sekretraris Daerah Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra mengatakan Pemkab Gianyar tidak melarang pelaksanaan pawai ogoh-ogoh, karena tidak ingin disebut mematikan kreativitas warga. Namun, keputusan tetap diserahkan ke desa adat masingmasing. Artinya desa adat bisa

melaksanakan pawai ogoh-ogoh atau tidak.

“Keputusan dan tanggungjawab sepenuhnya ada di desa adat masing-masing,” tegasnya.

Dijelaskan jika dilaksanakan pawai ogoh-ogoh, hendaknya tetap dilakukan koordinasi dengan aparat pemerintah dan keamanan agar bisa mengambil langkah preventif. Diimbau, jangan sampai perayaan Nyepi disusupi kepentingan politik, apalagi sudah ada surat edaran agar ogoh-ogoh tidak berisi atribut politik yang bisa menimbulkan konflik. Caleg hendaknya memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat.

“Tolong bantu desa adat dan aparat keamanan, bersamasama menjaga Gianyar tetap kondusif,” ungkapnya.

Disarankan, pawai ogoh-ogoh bisa dilaksanakan dua hari sebelum Nyepi (H-2). Hal ini untuk meminimalisir konflik, apalagi pawai ogoh-ogoh hanyalah sebuah kreativitas umat Hindu dan

ogoh-ogoh tidak terkait dengan proses upakara Hari Raya Nyepi.

Sementara itu, Kapolsek Gianyar Kompol A.A. Oka Kalam, menyambut baik rapat koordinasi ini sebagai upaya menjaga keamanan Gianyar tetap kondusif. Pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan desa adat dan para caleg untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan agar tidak timbul konflik, baik saat pileg, pilpres maupun pelaksanaan hari Raya Nyepi.

Sedangkan caleg yang hadir dan memberikan pendapatnya, pada intinya semua mendukung dan siap bersama-sama menjaga Ganyar tetap kondusif. Mereka rata-rata mengungkapkan keinginannya untuk pelaksanaan pileg, jujur dan bersaing secara sehat. Seperti yang diungkapkan Pande Purwata, mereka memang bersaing, namun bersaing secara sehat dan tetap mengutamakan persaudaraan serta keamanan Gianyar.W-005

559/ii/ktr

586/ii/ktr

690/II/blas

579/ii/ktr

Layouter: Kasturie

NASIONAL

FAJA R BALI

Rabu, 26 Februari 2014, Tahun XIV

Demokrat Tentang Hak Interpelasi DPR untuk “Outsourcing” BUMN

11

Kapolri: Calon Wakapolri Jenderal Bintang Tiga JAKARTA-Fajar Bali Kapolri Jenderal Pol Sutarman menegaskan, calon pengganti Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno adalah jenderal bintang tiga. Namun, Sutarman masih enggan membocorkan nama calon tersebut. “Yang pasti calonnya bintang tiga semuanya,” kata Sutarman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).

Seperti diketahui, Oegroseno akan memasuki masa pensiun pada akhir Februari 2014. Akan tetapi, sampai saat ini, Mabes Polri belum mengusulkan calon pengganti Oegroseno ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Kepala Badan

Reserse Kriminal Polri itu menegaskan, keputusan pengajuan nama wakapolri ke Presiden merupakan hak prerogratif Kapolri.

“Pokoknya bintang tiga semuanya, dan sudah siap dari dulu bintang tiganya,” katanya.

Untuk diketahui, saat ini Polri memiliki tujuh jenderal bintang tiga. Selain Oegroseno, ada pula Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Anang Iskandar, dan Inspektur Pengawasan Umum Komjen Pol Anton Bachrul Alam.

Selain itu, ada pula Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komjen Pol Suparni Parto, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komjen Pol Badrodin Haiti, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Pol Budi Gunawan. KP

JAKARTA-Fajar Bali Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan meminta masyarakat terus memantau kinerja anggota DPR yang maju sebagai calon anggota legislatif. Dia pun berharap agar masyarakat tak memilih wakil rakyat pemalas yang kerap membolos rapat.

“Orang-orang malas tidak usah dipilih lagi. Rakyat sudah tahu mana anggota DPR yang bolos, yang bermasalah, dan partainya yang bermasalah,” ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Selasa (25/2).

Semakin minimnya tingkat kehadiran anggota DPR di gedung parlemen pun, diakui Trimedya, membuat BK DPR menyerahkan surat ke sembilan fraksi partai yang ada di DPR. BK meminta agar para anggota DPR tidak melupakan tugas

utamanya sebagai wakil rakyat.

“Kami memang punya tanggung jawab ke dapil karena ini detik-detik terakhir. Tapi di luar itu, kami punya gaji utuh,” ujar Trimedya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan BK DPR sudah memberikan masukan ke Badan Legislasi DPR yang tengah menyusun revisi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam revisi itu, Trimedya menuturkan pihaknya mengusulkan agar sanksi terhadap anggota DPR pembolos lebih diperketat.

Sebelumnya BK baru bisa memanggil anggota DPR jika tidak masuk 6 kali berturutturut, tetapi kini dipersingkat menjadi 4 kali. Tingkat kehadiran juga tak hanya dihitung dari kehadiran di rapat paripurna, tetapi juga rapat komisi, rapat

panitia kerja, dan rapat panitia khusus.

“Diusulkan juga, BK bisa memanggil anggota walaupun tidak ada laporan, absen bisa kami umumkan,” kata Trimedya.

Beberapa minggu belakangan ini, suasana DPR semakin sepi.

Jika pada waktu normal, aktivitas DPR cukup padat dari Senin-Kamis, tidak demikian yang terjadi pada tahun 2014.

Mendekati pelaksanaan pemilu, anggota DPR umumnya hanya beraktivitas pada Senin-Rabu.

Hari Kamis dijadikan waktu untuk berkampanye di daerah pemilihan. Rapat-rapat di komisi pun hanya diiikuti segelintir saja anggota. Puncaknya, dalam rapat paripurna pekan lalu, ketika tingkat kehadiran hanya 226 orang dari total 460 anggota di DPR. Seharusnya, rapat dimulai jika sudah mencapai kuorum, yakni 281 anggota. KP

Jasa Raharja Jadi Penjamin dan Pelaksana Utama

Empat Menteri Sudah Disurati

DARI HALAMAN 1

DARI HALAMAN 1

juga disampaikan kepada Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara di lingkungan Kementerian Perhubungan, di samping Ketua DPRD Bali dan seluruh bupati dan wali kota di Pulau Dewata.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada 25 instansi terkait di tingkat pusat dan Bali, termasuk kepala kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah IV Tuban serta seluruh kepala pelabuhan laut di daerah ini.

Ketut Teneng menambahkan,

surat penutupan bandara dan seluruh pelabuhan laut pintu masuk ke Pulau Dewata sengaja dikirim lebih awal, yakni tiga bulan sebelum Hari Suci Nyepi saat penutupan seluruh pintu masuk.

Surat pemberitahuan kepada empat menteri terkait itu dengan harapan dapat meneruskan kepada seluruh perusahaan penerbangan di Indonesia maupun mancanegara. W-019

mengambang di sekitar tanamam bakau,” katanya.

Menurut dia, mestinya perusahaan itu harus membersihkan sampai tuntas, bahkan kalau memang serius, mereka pasti punya peralatan penyedot (vakum) untuk membersihkan sisa pencemaran itu.

“Kita lihat keseriusan PT Indonesia Power dalam menangani kejadian pencemaran lingkungan yang diakibatkan pipanya bocor tersebut. Kalau tidak serius, ini bisa dilaporkan kepihak berwajib untuk

diusut lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Bali Ida Bagus Parta mengingatkan kepada perusahaan tersebut agar menuntaskan permasalahan pencemaran tersebut.

“Kami minta perusahaan Indonesia Power serius menangani pencemaran tersebut.

Jangan sampai pencemaran meluas yang mengakibatkan lingkungan di sana, terutama pohon bakau makin banyak mati,” katanya. AN

JAKARTA-Fajar Bali Fraksi Partai Demokrat berusaha membendung usulan sejumlah anggota DPR untuk mengajukan hak interpelasi pemerintah terkait praktik tenaga alih daya (outsourcing) di perusahaan BUMN. Menurut Partai Demokrat, interpelasi belum perlu dilakukan. Pasalnya, partai pemerintah itu menjamin bahwa Menteri BUMN Dahlan Iskan akan hadir dalam rapat di Komisi IX DPR untuk menjelaskan permasalahan tersebut pada pekan depan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf menjelaskan, permasalahan terkait tenaga alih daya di perusahaan BUMN adalah masalah besar. Meski demikian, ia yakin bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan di tingkat komisi, dengan jaminan bahwa Dahlan hadir memenuhi undangan rapat.

“Kita mau cepat selesai atau politis?

Kalau masalah mau cepat selesai, harus

ada fraksi yang berani garansi, dalam hal ini adalah Fraksi Partai Demokrat.

Bagaimana mau kerja sama kalau beliau (Dahlan) tidak hadir,” kata Nova, yang juga menjadi anggota Fraksi Partai Demokrat, Selasa (25/2) di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.

Di tempat yang sama, anggota Komisi IX yang menjadi salah satu inisiator hak interpelasi, Poempida Hidayatulloh, mengatakan bahwa panitia kerja (panja) outsourcing BUMN telah mengeluarkan rekomendasi untuk Kementerian BUMN. Akan tetapi, Dahlan tak pernah memberikan respons tegas atas rekomendasi itu.

Menurut Poempida, sistem tenaga alih daya melemahkan posisi pekerja secara sistematis. Hal itu terlihat dari banyaknya pekerja utama di BUMN yang dialihkan sebagai pekerja penunjang. “Dahlan malah menganggap rekomendasi panja sebagai produk politik yang tak layak dipatuhi.

Ini merendahkan, dan DPR memiliki hak interpelasi,” ujarnya.

Dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa siang di Gedung Parlemen, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memutuskan untuk menunda penggunaan hak interpelasi DPR pada pemerintah.

Priyo merasa perlu ada kesempatan bagi Dahlan Iskan untuk memberikan penjelasan di tingkat komisi.

“DPR meminta Menteri Negara BUMN memberi penjelasan. Kalau anggota DPR tidak puas, maka interpelasi tetap berjalan,” kata Priyo. Usulan penggunaan hak interpelasi ini dimulai dari pihak internal Komisi IX DPR. Dalam prosesnya, sedikitnya terdapat 28 anggota DPR lintas fraksi dan komisi yang memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan penggunaan hak interpelasi. Sesuai undangundang, usulan interpelasi dapat diterima jika sekurang-kurangnya didukung oleh 13 anggota DPR. KP

Dana Perimbangan Sulit Ditingkatkan DARI HALAMAN 1

41 triliun, tapi kembali hanya Rp 900 miliar. Jadi saya berharap, agar Bali lebih banyak dapat dana perimbangan. Sehingga Bali lebih cepat untuk memakmurkan masyarakatnya,” desak Sudikerta di hadapan Pansus RUU Keuangan Negara di Gedung Wiswa Sabha.

Sudikerta berseloroh, jika harapan ini dikabulkan, peningkatan dana perimbangan tidak perlu banyak-banyak. Cukup dengan penambahan sebanyak Rp 10 triliun per tahun. Usulan itupun bukan sekadar wacana, kemarin Wagub langsung menginstruksikan jajarannya

agar usulan tersebut dicatat dan diserahkan kepada Pansus RUU Keuangan Negara DPR RI. Bahkan untuk selanjutnya, Wagub sendiri yang akan mengawal realisasi usulan tersebut hingga ke Jakarta.

Sementara, Ketua Tim Pansus RUU Keuangan Negara DPR RI, Achsanul Qosasi saat dikonfirmasi mengenai penambahan dana perimbangan tersebut menyampaikan, harapan Bali untuk mendapat dana perimbangan yang lebih besar sepertinya sulit terwujud. Sebab, aliran dana perimbangan yang lebih besar akan diberikan ke

daerah yang sektor pariwisatanya tidak berkembang.

Menurut Qosasi, perhatian pemerintah terhadap Bali sudah cukup tinggi. Meski tidak melalui pemberian dana perimbangan secara langsung, tapi berbagai proyek infrastruktur sudah digelontorkan.

Misalnya, pembangunan jalan tol di atas laut, yang bertujuan untuk memperlancar arus transportasi serta menjadi daya tarik wisatawan. Meski demikian, Pansus RUU Keuangan Negara tetap akan mempertimbangkan aspirasi pemerintah Bali. W-019

korban tabrakan yang melibatkan dua kendaraan atau lebih. dan 34 tahun 1964, yang Sehubungan dengan diberlakup e l a k s a n a a n n y a d i l a k u - kannya program BPJS, PT Jasa kan oleh PT Jasa Raharja. Raharja bersama PT ASKES UU No. 33 tahun 1964 junc- telah menandatangani kerto Peraturan Pemerintah jasama pada 15 Oktober 2013, ( P P ) N o . 1 7 t a h u n 1 9 6 5 dan pada 23 Desember 2013 merupakan program asur- dilakukan penandatanganan ansi kecelakaan diri, dimana dengan PT Jamsostek selaku santunan yang diberikan penyelenggara BPJS Kesehakepada korban kecelakaan tan dan BPJS ketenagakerjaan. alat angkutan penumpang Kerjasama tersebut bertujuan umum, baik darat, laut/pe- antara lain memberikan penyeberangan maupun udara. layanan yang lebih berkualitas Sedangkan UU No. 34 tahun kepada masyarakat dan memu1964 juncto PP No. 18 tahun dahkan koordinasi antara petu1965 merupakan asuransi gas Jasa Raharja dengan pelaktanggung jawab hukum terh- sana BPJS; sebagai penjamin adap pihak ketiga, khususnya pertama (primary payer) kepada masyarakat yang mengalami bodily injury.

Santunan diberikan kepada kecelakaan alat angkutan umum mereka yang menjadi korban dan lalu lintas jalan. Sedangkan kecelakaan lalu lintas jalan, BPJS Kesehatan dan BPJS Keseperti pejalan kaki yang terta- tenagakerjaan sebagai penjamin brak kendaraan bermotor, atau kedua (secondary payer). Setiap

korban kecelakaan lalu lintas yang dirawat rumah sakit secara otomatis akan mendapatkan manfaat pelayanan dari rumah sakit dengan jaminan biaya perawatan maksimal Rp. 10 juta dan sisanya akan dibayar BPJS. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut juga merupakan implementasi dari konsep pelayanan PRIME (proaktif, ramah, ikhlas, empati ), guna memenuhi tuntutan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan yang dewasa ini dirasakan sangat meningkat dari masyarakat.

Selain perjanjian tersebut Jasa Raharja Bali juga telah melakukan berbagai upaya seperti mengadakan kerjasama dengan 21 rumah sakit seluruh Bali yang selama ini menangani dan menjadi rujukan korban kecelakaan lalu lintas.

Meningkatkan peran aktif seluruh jaringan kerja Jasa Raharja

Bali dan menambah loket pelayanan di daerah rawan kecelakaan dengan memiliki dua Kantor Pelayanan Jasa Raharja yang terdapat di Negara dan Gianyar.

Jasa Raharja Bali juga mengoperasikan Mobil Unit Pelayanan Keliling (MUKL) dan kunjungan rutin petugas ke berbagai rumah sakit dan domisili korban atau keluarga/ahli waris korban.

S e m e n t a ra s e l a m a t a hun 2013 Jasa Raharja Bali telah memberikan pembayaran santunan sebesar Rp. 23.128.141.513 kepada para korban kecelakaan lalu lintas. Upaya dan kerjasama ini sebagai perwujudan Visi Jasa Raharja yaitu menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. RID*

DARI HALAMAN 1

ini pengelolaan dengan cara manual sangat memperlambat produksi. Seharusnya dua hari selesai, karena pengerjaan dengan cara manual menjadi empat hari.

Dengan keterlambatan ini, pihaknya berharap agar Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika segera merealisasikan bantuan APPO tersebut. “Kami meminta kepada Gubernur Bali mempercepat bantuan mesin Alat Pengelolaan Pupuk Organik

(APPO) ini,” katanya.

Sementara itu, Gapoktan yang dipimpinnya sejak tahun 2012 sudah mendirikan Simantri Sri Nandini dengan bantuan sebanyak 21 ekor sapi.

Kini sapi yang masih 20 ekor itu telah beranak lima, hal ini menurutnya sangat membantu petani yang ada dikelompoknya yang terdiri dari 21 anggota.

“Kalau dikelola baik tidak ada rugi, karena dari air kencing hingga kotoran sangat ber-

fungsi,” jelasnya sambil mensyukuri bantuan dari pemerintah Provinsi Bali sehingga kelompok ternak bisa terwujud dan dibangun bersama rekan petani lainnya.

Menurut Citra, satu kali produksi pupuk organik bisa menghasilkan 1 ton dengan harga Rp 1.000. per-kilogramnya. “Sampai saat ini kami masih kewalahan memproduksi kalau ada permintaan dari konsumen,” jelasnya. W-005

Kota, BUMD dan lainnya. Dengan sistem ini, BPK bisa melakukan akses data lebih luas terkait pemanfaatan keuangan negara dan daerah sehingga penyimpangan bisa dicegah sedini mungkin.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pastika mendukung penuh langkah BPK dalam membangun sebuah sistem pengawasan menyeluruh dan komprehensif. “Saya nilai, ini merupakan

sistem monitoring yang sangat efektif untuk memantau pergerakan keuangan negara,” urainya.

Untuk itu, Gubernur sangat mendukung langkah BPK karena diyakini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

“Dengan demikian, dana yang dikelola benar-benar diarahkan untuk program

yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Langkah BPK ini, juga dinilai akan membuat pejabat publik lebih tenang dan lebih bersih dalam bekerja karena adanya pengawasan yang lebih ketat.

“Ke depan harus makin bersih, mari kita ikuti sebaik-baiknya.

Tak perlu ada yang disembunyikan karena kita pejabat publik,” pungkasnya. W-019

Kaliakah. Setelah itu baru naik kendaraan menuju setra. Menurutnya, keluarganya termasuk keluarga veteran karena kebun di rumahnya termasuk lintasan jalan para penjuang. Pihaknya berharap persoalan ini menjadi perhatian dari Pemkab Jembrana.

“Kami berharap agar dibantu untuk membuka akses jalan

bagi kami, bagaimana solusinya untuk kami yang kurang mampu ini. Tanpa pemerintah kami tidak bisa apa-apa,” sebutnya.

Camat Negara Ketut Kariadi Erawan ketika dikonfirmasi menjelaskan, ketika disertifikatkan tanah keluarga ini melalui program prona, memang tidak ada tanah untuk

akses jalan. Masalah ini katanya sudah dimediasi. Namun tetap gagal.

Pemilik kebun itu mengijinkan dilintasi untuk proses pengabenan, tetapi setelah itu dibebani upacara pecaruan.

Untuk ke depan, pihaknya masih mencari jalan keluar agar keluarga yang terisolir tersebut mendapat akses jalan. W-003

hanya Kabupaten Badung dan Provinsi Bali yang belanja pegawainya lebih kecil dari belanja pembangunan. Oleh karena itu, sulit bagi Kabupaten/Kota untuk berkembang, lantaran sisa APBD yang sangat minim.

“Saya berharap, Bali ini kan daerah pariwisata dan tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA). Tentu saja kami berharap ada perbaikan terkait dana perimbangan. APBD kami sangat minim, padahal kebutuhan tinggi. Setiap tahun Bali memberikan devisa hampir Rp

Gapoktan Dwi Jaya Buana Mandiri Harapkan APPO

(Gapoktan) Dwi Jaya Buana Mandiri masih menggunakan alat manual untuk memproduksi pupuk, sehingga produksinya lambat.

“Tanpa mesin APPO, kami selalu terlambat memenuhi pupuk organik sesuai permintaan konsumen,” kata Ketua Gapoktan Dwi Jaya Buana Mandiri, I Nyoman Citra Selasa (25/2).

Ia mengakui kalau saat

Jenderal Pol Sutarman

FB/IST

Ketua BK: Anggota DPR Pemalas Tak Usah Dipilih Lagi!

Provinsi Bali, Ida Bagus Puja Astawa, SH, MSI di Denpasar, Selasa (25/2).

Ia mengatakan, surat Nomor 003.2/23168/DPIK tertangggal 30 Desember 2013 itu disampaikan kepada Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi serta Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Selain itu,

PT. Indonesia Power Diminta Bersihkan Sisa Minyak dan Oli DARI HALAMAN 1

Suarnata mengatakan pihak perusahaan tersebut memang sudah sigap membersihkan pascakejadian sebulan lalu. Namun sampai sekarang sisa-sisa oli tersebut masih ada dan menempel pada tanaman bakau itu.

“Pihak Indonesia Power tampaknya hanya seremonial dan sekadar saja membersihkan sisa oli dari kejadian bocor pipanya. Buktinya minyak dan oli masih tampak

BPK Apresiasi Gubernur dalam Penerapan CCTV APBD DARI HALAMAN 1

Menurutnya, maraknya praktek korupsi, salah satunya disebabkan lemahnya pengawasan.

Untuk itulah BPK RI menerapkan sistem pengawasan baru melalui sinergi dengan lembaga pengelola keuangan negara.

Hingga saat ini, pihaknya telah membangun kerjasama dengan 757 lembaga yang terdiri dari Provinsi, Kabupaten/

Tak dapat Akses Jalan, Ngaben Lewat Sungai DARI HALAMAN 1

dengan permintaan uang untuk pecaruan tersebut.

Karena syarat itu dirasa cukup berat, pihak keluarga sepakat melakukan pengabenan dengan melalui jalan sungai sepanjang 700 meter. Jalan ke sungai itu, tembus sampai ke Dusun Pangkung Liplip Desa

026/VI/FB/MHM

Layouter: Kasturie

12

liputan khusus mangupura

FAJA R BALI

Rabu, 26 Februari 2014, Tahun XIV

Reformasi Birokrasi Tumbuhkan Budaya Inovasi WamenPAN-RB Apresiasi Program Inovatif Pemkab Badung

FB/HERY

RB Eko Prasojo didampingi Deputi Pelayanan Publik KemenPAN RB Mirawati Soejono, dan delegasi OECD dan delegasi GIZ saat mengunjungi Kelompok Tanimas Sumber Sari Nadi dan TPST di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Selasa (25/2).

Setelah mendapat cukup penjelasan dengan 2 program inovatif yang dimiliki Pemkab Badung, pada saat itu juga Wamen tak sungkan menyebut bahwa program Gelatik (Gerakan Berkelanjutan Anti Sampah Plastik) dan Tanimas (Petani Mandiri Sejahtera), merupakan program unggulan dalam rangka tidak saja mengurangi sampah plastik, juga bagaimana mengubah sampah plastik menjadi energi terbarukan. Demikian pula melalui Tanimas, bagaimana kotoran hewan diolah menjadi pupuk dan produk-produk organik lainnya. “Jadi ini merupakan wujud nyata dari aspek desentralisasi otonomi daerah yang telah kita lakukan tahun 2001,” ujar Wamen, seraya memperkenalkan kepada para delegasi bahwa sosok Bupati

WamenPAN RB Eko Prasojo didampingi Deputi Pelayanan Publik KemenPAN RB Mirawati Soejono, dan delegasi OECD dan delegasi GIZ saat mengunjungi Kelompok Tanimas Sumber Sari Nadi dan TPST di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Selasa (25/2).

FB/HERY

Management Bank Sampah Paling Unik

WamenPAN RB Eko Prasojo didampingi Deputi Pelayanan Publik KemenPAN RB Mirawati Soejono, delegasi OECD dan delegasi GIZ, menerima cinderamata hasil olahan sampah TPST Sobangan.

DKP Badung terus membuat inovasi guna mempercepat terwujudnya “Beautiful Badung” yang bersih, hijau dan berbunga melalui pembentukan Bank Sampah. Kadis DKP Badung Eka Merthawan mengatakan Badung telah memiliki belasan Bank Sampah binaan yang tersebar di Kabupaten Badung, Lima diantara Bank sampah tersebut sudah

mandiri dan telah menerapkan management bank sampah yang professional. Agar lebih menarik tampilan bank sampah saat ini, DKP Badung membuat management pengelolaan bank sampah cukup unik dan tentunya tidak ada ditempat lain.

Keunikan dari management Bank sampah yang diterapkan oleh Bank Sampah binaan DKP

Badung adalah bank sampah tersebut disamping membeli sampah-sampah yang telah layak dijual, bank sampah tersebut juga siap membeli sampah organik yang telah dicacah seharga Rp. 100 perkilo. Sampah organik yang telah dicacah tersebut selanjutnya akan salurkan kepada (TPST) tempat pengolahan sampah terpadu binaan DKP Badung untuk diproses menjadi pupuk kompos.

Guna memaksimalkan daya serap bank sampah terhadap minat masyarakat menjual sampah yang telah diolah, DKP Badung siap menjadi fasilitator serta selalu bersinergi dengan pengelola TPST yang menerapkan full proses seperti TPST di desa Sobangan agar program ini berkelanjutan. “Dan ternyata menejemen unik ini berhasil menarik minat masyarakat, bahkan juga anak-anak sekolah untuk membuat bank sampah karena gampang dan dijamin pasti dapat hasil lebih,”pungkas Eka Merthawan. W-014

Badung Terbesar Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Bali

Pelaksanaan Pembangunan dan Tata kelola Pemerintahan di Kabupaten Badung, terutama berkenaan dengan pelaksanaan sinergitas pembangunan antara pemerintah Provinsi Bali dengan program pembangunan di Kabupaten Badung, telah berjalan dengan sangat baik. Dan atas kerja keras dan kinerja Bupati Badung beserta segenap jajarannya, penyelenggaraan pemerintah daerah telah dapat berjalan dengan baik dengan indikator yang sangat terukur, yakni pendapatan Daerah Kabupaten Badung serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung terus meningkat. Sumbangan Kabupaten Badung terhadap Bali juga sangat besar. Terutama sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali karena PAD Badung, sejatinya tidak hanya dikelola untuk membangun Kabupaten Badung melainkan juga untuk membangun Provinsi Bali. Hal itu bisa terlihat ketika Kabupaten Badung juga menyumbangkan pendapatan atas pajak dan restorannya kepada provinsi serta 6 Kabupaten lainnya di Bali.

Slain dilihat dari pendapatan asli daerah, kemajuan Badung saat ini luar biasa dengan kondisi eksisting sudah sangat maju dibandingkan daerah lainnya. Baik dari aspek tata kelola keuangan daerah, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Badung sendiri juga telah membawa nama besar Bali, dalam berbagai prestasi baik ditingkat nasional dan internasional. Dengan kerja keras dan sinergi yang luar biasa, Badung juga mampu menjaga nama Bali, terutama pada berbagai even besar skala nasional dan internasional, terutamanya saat pelaksanaan APEC sumit meeeting tahun 2013 lalu.

Untuk tata kelola pemerintahan, termasuk komitmen Bupati untuk menjadikan Rumah Sakit Daerah Badung yang awalnya dari tanpa tipe, kini telah dibangun dan dilengkapi dengan berbagi fasilitas dan srana prasarana sehingga terus naik kelas. Bahkan khusus untuk RSUD Badung, Gubernur Bali Made Mangku Pastika pun berobsesi, rumah sakit Badung dalam tahun 2015 nanti akan menjadi rumah sakit tipe A. Semuanya itu tidak

lain untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, mengingat posisi rumah sakit Badung jauh lebih strategis karena berada dijalan utama.

Bupati Badung A.A Gde Agung pada kesempatan lain sempat mengungkapkan, Pemerintah kabupaten Badung senantiasa berkomitmen untuk mensinergikan program pembangunan pemerintah Provinsi dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung. Sehingga dapat berjalan dengan selaras dan harmonis, untuk peningkatan harkat dan martabat masyarakat, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan krama Badung. Sebagaimana diketahui, saat ini di Badung terdapat sejumlah perioritas program telah dirancang yang disesuaikan dengan sejumlah isu global. Dengan berlandaskan pada kebijakan pembangunan yang berorientasi pada hasil (results oriented goverment).

Adapun indikator terukur terkait pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung, diantaranya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang mencapai 7,3 dalam tahun 2012. Disertai dengan distribusi pendapatan dengan pemerataan yang tinggi, terjadinya penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan dengan angka mencapai 2,10 dalam tahun 2013. Serta terjadinya peningkatan belanja APBD dalam tahun 2014 ini tembus 3,2 T sebagai akibat meningkatnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan atas Pajak dan restoran. Sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap peningkatan besarnya bantuan keuangan kepada provinsi dan enam kabupaten se-Bali, yang dalam tahun 2013 mencapai 195 Milyar lebih.

Sementara dalam tahun 2014 di anggaran induk ini mencapai 187 M lebih. melalui peningkatan belanja ini maka pemerintah Kabupaten Badung juga dapat meningkatkan besarnya anggaran pada berbagai bidang dan sector, termasuk pada pembangunan di sektor pertanian terutama melalui pembangunan petani mandiri dan sejahtera (TANIMAS) dengan anggaran dalam tahun 2014 ini sebesar 4,3 Milyar lebih. W-014

bangga terhadap inovasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung. Program inovasi yang dilakukan Badung, seperti Gelatik dan Tanimas, menjadi wujud nyata dari keberhasilan otonomi daerah serta komitmen Bupati Badung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata WamenPAN

Semangat Berinovasi Pemkab Badung Akan Didestiminasikan Menjadi Program Nasional

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Tentu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus dilakukan dengan hati dan akuntabel.

Artinya, pelayanan yang penuh kepedulian sosial dan tepat sasaran. Karena bagaimanapun, pelayanan yang baik harus membangun standar berdasarkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, pelayanan itu dapat terlihat, terasa, dan terukur bagi masyarakat itu sendiri. Pada kunjungan kerjanya ke Pemerintahan Kabupaten Badung, Wakil Menteri PANRB (Prof Eko Prasojo) menjelaskan, wujud atau dampak dari reformasi birokrasi dapat tecermin dari peningkatan kualitas pelayanan publik.

Jadi, apabila kualitas pelayanan publik meningkat, berarti reformasi birokrasi telah berjalan sesuai harapan. “Dan saya lihat inovasi-inovasi yang dimiliki Pemkab Badung sudah sangat bagus, terlebih lagi inovasinya terus dikembangkan.

Tidak hanya itu, keberadaan Puspem Badung juga sangat bagus, dimana Pemkab Badung memiliki pusat pemerintahan yang terintegrasi, kantor-kantor Dinasnya (SKPD) berada dalam satu kawasan. Lebih efisiensi waktu karena jarak kantor Dinas satu dengan yang lainnya berdekatan,” ujar Prof Eko Prasojo saat kunjungan kerja ke Puspem Badung, Selasa (25/2).

Sebagaimana diketahui,

Pupuk Kompos dari Kelompok Tanimas Sumber Sari Nadi Sobangan Mengwi, siap menyaingi Pupuk Kaltim.

Kementerian PANRB Oktober 2013 meluncurkan program one agency one innovation.

Artinya, setiap instansi pusat dan daerah dapat melakukan satu inovasi. Dengan demikian, dalam satu tahun terdapat kurang lebih 600 inovasi yang akan dibukukan dalam Handbook of Innovation. Inovasi yang baik kiranya dapat direplikasi oleh penyelenggara publik lain, sehingga akan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bahkan, replikasi itu bisa diselenggarakan secara nasional manakala kemudian ternyata mendapat apresiasi dari pemerintah di daerahdaerah dan pusat.

Selama ini, pada dasarnya daerah sudah ada yang melakukan peningkatan

pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah yang bersangkutan. Maka terjadi peningkatan citra pelayanan publik di daerah itu, yang sekaligus dapat memberikan efek positif bagi pengembangan ekonomi daerah. Dan ketika hal-hal seperti itu belum terbuka secara luas dan banyak yang belum terekspose ke tengah masyarakat.

Maka Pemkab Badung pun mencoba membuktikannnya saat WamenRB-PAN berkunjung ke Pemkab Badung. Bentuk riil inovasi yang dimiliki Badung dan dapat dilihat langsung oleh WamenRB-PAN kemarin adalah, 2 program inovasi yang kini masih terus dikembangkan Badung yakni Program Gelatik dan Program Tanimas.

“Saya melihat inovasi uta-

ma yang ada di Kabupaten Badung, yaitu program Gelatik dan Tanimas sangat bagus.

Kenapa demikian, karena program ini terintegrasi, antara apa yang dihasilkan oleh petani atau peternak, apakah itu dalam bentuk kotoran sapi diolah menjadi pupuk (program Tanimas). Maupun dari plastik-plastik bekas yang dikumpulkan dengan keterlibatan masyarakat, kemudian bisa diolah menjadi tas plastic. Bahkan lebih hebatnya lagi, kini juga telah berhasil diolah menjadi BBM (program Gelatik),” ujar WamenRB-PAN Prof. Eko Prasojo.

Program inovasi yang dimiliki Badung saat ini, lanjut Wamen, tidak menutup kemungkinan juga bisa diperkenalkan di tingkat internasional. Upaya tersebut akan berlanjut melalui delegasi OECD, dimana jika memang programnya sudah sempurna akan didestiminasikan ke inovasi-inovasi tingkat internasional yang digelar di Paris, Perancis. “Artinya, kalau memang bisnis prosesnya sudah mapan, dan dampak BBM sudah diuji dan ramah lingkungan. Maka tidak menutup kemungkinan program Gelatik tadi bisa dijadikan program nasional. Namun yang terpenting saat ini, adalah semangatnya (semangat pemerintah Kabupaten Badung untuk berinovasi) sudah bisa di destiminasi menjadi program nasional,” tutup WamenRB-PAN. W-014

Inovasi Berskala Lokal, Berdampak Global

Program Gelatik Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Badung, telah mampu mengoptimalkan penanganan sampah plastik di wilayah Kabupaten Badung. Guna mengoptimalkan program Gelatik tersebut, Pemkab Badung juga telah melibatkan partisipasi masyarakat. Mulai dari sekolah-sekolah, pasar tradisional, kelompok masyarakat maupun PKK. Komponen pendukung Gelatik yang telah dideklarasikan pada 7 April 2011 lalu, terdiri dari 118 sekolah, 132 unit pasar, kelompok masyarakat 24 unit, 6 kelompok PKK serta dukungan TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) 3R (Reduce, Reuse, Reecycle).

Dan pada perkembangannya, kini program Gelatik pun telah menghasilkan sebuah reaktor pirolisis gelatik, alat yang mampu mengolah sampah plastik menjadi sumber energi alternatif terbarukan. Dari manfaat gelatik power projek tahap I, selain sampah plastik didaur ulang menjadi tas, juga telah berhasil mengubah sampah plastik yang menghasilkan BBM. “Guna mendukung program ini, untuk tahun 2014 Pemkab Badung telah menggarkan

dana sebesar Rp. 5,4 M untuk pembangunan 16 TPST. Melalui program Gelatik kami harapkan menjadi solusi Pemkab berskala lokal tetapi berdampak global,” jelas Gde Agung kepada WamenPAN RB RI Prof. Dr.rer. publ. Eko Prasojo, SIP bersama Deputi Pelayanan Publik KemenPAN RB Mirawati Soejono, saat mengunjungi TPST di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Selasa (25/2).

Sementara untuk program Tanimas, merupakan program optimalisasi potensi pertanian yang berintegrasi tanamanternak, dengan sentuhan inovasi teknis sosial ekonomi dan kelembagaan. Program ini telah dimulai sejak 2012, dan sekarang telah terdapat 12 unit Tanimas di Badung.

Tanimas telah menghasilkan produk-produk organik yang ramah lingkungan, seperti pupuk organik dan limbah ternak (limbah bio-urine), mampu mengusir hama tikus dan dari kotoran ternak menghasilkan biogas. “Dan untuk tahun ini dana yang dikucurkan untuk Tanimas mencapai Rp. 4,3 M,” jelas Gde Agung terkait dengan peran dan keberadaan Kelompok Tanimas Sumber Sari Nadi di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi. W-014

FB/HERY

Negara Reformasi Birokrasi (WamenPAN RB) Republik Indonesia Prof. Dr.rer.publ.

Eko Prasojo, SIP, Mag.rer.publ.

Tidak hanya dari wakil Menteri, apresiasi positif Internasional juga dikemukakan rombongan delegasi kerjasama internasional, yakni delegasi OECD dan delegasi GIZ. “Kami sangat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan tidak mustahil Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi ke-7 terbesar di dunia.

Sementara itu, Bupati Badung A.A. Gde Agung pada kesempatan tersebut tidak hanya memaparkan 2 program inovatif yang dikunjungi Wamen, namun juga memaparkan secara umum kondisi Badung dan pembangunan Puspem Badung. Dimana selain menjadi pusat pelayanan publik, kawasan di Puspem Badung juga sekaligus dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk tempat rekreasi dan olahraga.

Sedangkan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, Badung telah melakukan program-program inovatif dengan prinsip-prinsip pemerintah yang berorientasi pada hasil. “Saat ini Badung telah memiliki Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, telah pula mulai dibangun jaringan eGov serta pajak parkir dan PHR sudah ditetapkan secara online,” jelas Bupati Badung AA Gde Agung. W-014

Kadis DKP Eka Merthawan, saat menunjukkan mesin gelatik power projek tahap I, yang dapat menghasilkan BBM.

FB/HERY

berorientasi pada hasil), maka kini Kabupaten Badung tidak hanya mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat melainkan juga mendapat apresiasi Internasional.

Bentuk apresiasi positif dari Pemerintah Pusat kembali hadir, kali ini melalui Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur

FB/HERY

P

emerintah Kabupaten Badung dibawah kepimimpinan AA Gde Agung, sangat berkomitmen meningkatkan harkat dan martabat masyarakatnya. Melalui program-program inovatif daerah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip result oriented government (pemerintahan

Gde Agung merupakan salah satu alumnus Harvard University, yang terus mendorong agar Bupati/Walikota di Indonesia terus menghasilkan inovasi di daerahnya.

Ditambahkannya, pengembangan konten lokal termasuk konsep Tri Hita Karana yang dilakukan Kabupaten Badung ini, dapat dijadikan inspirasi bagi daerah-daerah yang lain untuk meningkatkan pelayanan publik. “Dengan tiga konsep ini (Tri Hita Karana, Tri Mandala dan Tri Angga), dapat dijadikan modal sosial, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, sekaligus dapat menekan praktek KKN,” urai Wamen PAN-RB. Masih dilokasi yang sama, Eko Prasojo kembali menekankan, reformasi birokrasi yang berhasil, salah satu indikatornya menghasilkan produk-produk inovasi yang membanggakan. Oleh karenanya pihaknya berupaya bahwa reformasi birokrasi ini harus terus didorong, untuk melahirkan budaya inovasi birokrasi yang efektif dan efesien. Sehingga dapat

WamenRB-PAN menguji coba BBM yang dihasilkan dari gelatik power projek tahap I, ke kendaraan bermotor.

Layouter: Wiadnyana