FAJAR BALI EDISI 26 JUNI 2014

FAJAR BALI Aktual, Tajam, dan Dinamis

KAMIS, 26 JUNI 2014 | TAHUN XIV

INDONESIA MEMILIH

13 HARI LAGI

Harga Eceran Rp. 3.000,-

833/VI/R-002

Perlu Akomodir Budaya Benda dan Tak Benda Gubernur: Perda Warisan Budaya Dasar Hukum Bentuk Badan Pengelola Subak DENPASAR-Fajar Bali Budaya merupakan satu-satunya aset termahal yang dimiliki oleh Bali. Keunikan dan keanekaragaman budaya telah menjadikan Bali

sebagai primadona dunia. Budaya tak hanya menjadi roh tetapi juga tumpuan hidup ribuan masyarakat di pulau mungil ini. Demi mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali kian serius menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pelestarian warisan budaya Bali. Terbukti, Rabu (25/6) kemarin, legislatif dan eksekutif ‘bersenyawa’ dalam rapat paripurna untuk merinci Raperda ini.

Paripurna yang dihadiri langsung oleh Gubernur

KE HAL. 11 KE HAL. 11

Pak Gubernur

Penerima Bedah Rumah Mesti Diberi Pelatihan Kerja

KE HAL. 11

Sebut Gubernur Genit, Sumiati ‘Maling Teriak Maling’ DENPASAR-Fajar Bali Rapat paripurna DPRD Bali Rabu (25/6) kemarin diwarnai aksi ‘genit’ dewan pendukung capres-cawapres. Salah satunya Ni Made Sumiati, anggota DPRD Bali dari PDIP. Awalnya

KE HAL. 11 014/VI/KTR

Kader Hanura Masuk Gerbong Prabowo Gema dukungan terhadap pasangan PrabowoHatta di Bali kian kencang. Kali ini ratusan tokoh dan kader Partai Hanura Kecamatan Abang, Karangasem, I Wayan Dana yang menyatakan diri mendukung Prabowo-Hatta. Tak tanggung-tanggung, Dana mengerahkan seluruh pendukungnya sebagai relawan PrabowoHatta di seluruh wilayah Kecamatan Abang.

Pemberian bantuan bedah rumah kepada masyarakat Bali saat ini sudah dipandang cukup membantu masyarakat kurang mampu. Namun oleh Klian Banjar Jelantik Koribati, Made Suryawan sebaiknya ada bantuFB/SARJANA an lanjutan setelah Made Suryawan mendapat bedah rumah terhadap penerima. “Kalau rumahnya saja dibedah, tanpa diberikan bantuan peningkatan ekonomi, maka warga itu tetap miskin dan hanya berganti tempat tidur saja,” jelas Made Suryawan, Rabu (25/6) kemarin.

Menurut Suryawan, bantuan bedah rumah hanya sedikit berdampak pada penurunan kemiskinan. Lantaran bantuan itu

AMLAPURA-Fajar Bali Dukungan itu dideklarasikan secara sukarela di rumah purnawirawan polisi, Kapten I Putu Citra di Banjar Amed, Desa Purwakerthi, Abang, Rabu (25/6) kemarin. “Meski induk Hanura mendukung capres lain, tapi suara arus bawah tidak bisa dipasung karena memilih pemimpin atas dasar hati nurani sesuai platform Hanura. Saya dukung Prabowo karena mendambakan pemimpin negeri ini yang cerdas dan tegas,” tukas Dana didampingi Mangku Subrata, Wayan Suanda, dan Wayan Bangket dari Sahabat Sudikerta Kecamatan Abang.

Menurut Dana, pemberian dukungan kepada PrabowoHatta ini merupakan panggilan hati. Dirinya juga sudah KE HAL. 11

Presiden Diharap Tugaskan BIN Usut Kampanye Hitam

KE HAL. 11

Dompet

Dana Punia

FAJAR BALI

(Izin Gubernur Bali : 460/08928/III/BPMP/2014)

UNTUK membantu masyarakat Bali yang sebagian masih miskin dan memerlukan bantuan, atas izin Gubernur Bali Nomor : 460/08928/III/ BPMP/2014, Tertanggal: 27 Maret 2014, Harian Umum Fajar Bali bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali, BK3S Provinsi Bali dan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terhitung mulai tanggal 2 April 2014 membuka Dompet Dana Punia Fajar Bali, yang terbuka untuk umum.

Bantuan Anda berupa uang/barang (natural) lainnya, dapat kami terima melalui dompet ini, dengan langsung ke Kantor Harian Umum Fajar Bali Jl. Indra Jaya No.8 Ubung Kaja Denpasar Telpon (0361) 411283 atau melalui Bank BPD, Nomor rekening: 050.02.02.02377-7 atas nama PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS. Semua bantuan anda kami akan muat di Surat Kabar Fajar Bali, dan pada saatnya nanti, kami salurkan secara terbuka kepada masyarakat Bali yang memerlukan. Penyaluran bantuan, baik berupa uang maupun barang (natural), akan kami pertanggungjawabkan secara rutin tiap 3 bulan sekali.

Kami mohon uluran tangan Anda, untuk dapat membantu anggota masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan kita bersama, dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki. Terima kasih (Penerbit)

DOMPET DANA PUNIA FAJAR BALI TOTAL KESELURUHAN Rp

Rp. 69,794,000

FB/IST

ATAS-Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta I Ketut Sudikerta blusukan ke Pasar Mambal. BAWAH-Kader Hanura Karangasem, I Wayan Dana mendeklarasikan relawan Prabowo-Hatta di Banjar Amed Rabu (25/6) Kemarin.

ONLINE: www.fajarbali.com

KE HAL. 11

Pemprov Matangkan Judicial Review UU Desa DENPASAR-Fajar Bali Dilema Pemerintah Provinsi Bali yang dilatari oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa belum berakhir. Hingga saat ini, judicial review masih menjadi opsi utama. Pasalnya, pemberlakukan UU Desa dikhawatirkan bakal memicu gejolak di Bali. Khususnya di antara desa pekraman dan desa dinas.

Permasalahan inipun mencuat di DPRD Bali, Rabu (25/6) kemarin.

Meski dukungan terhadap judicial review mengalir, tapi sejumlah anggota dewan juga mengusulkan agar digelar rembug ‘besar’.

Anggota DPRD Bali, Nyoman Wirya mendukung Pemprov Bali mengajukan judicial review. Lantaran, jika tidak diuji materikan, dikhawatirkan UU desa akan menghilangkan eksistensi desa pekraman. Apalagi, saat ini desa pekraman memiliki peran pent-

ing. Yakni sebagai benteng budaya dan Agama Hindu yang mayoritas ada di daerah Bali. “Fraksi Golkar mengusulkan agar dilaksanakan pengkajian dan pembahasan secara mendalam dan komprehensif terkait Undang-undang nomor 6 tahun 2014,” ujarnya saat paripurna kemarin.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP, Ni Made Sumiati. Menurutnya, pemerintah

harus segera mengambil keputusan pasti. Namun, sebelum itu, Lembaga Dewan disarankan untuk menggelar paruman agung. Bukan hanya anggota dewan yang akan dilibatkan, tetapi seluruh elemen masyarakat Bali. Utamanya, Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP), Majelis Madya Desa Pekraman (MMDP), hingga Majelis Alit Desa Pekraman (MADP) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. “Kegia-

tan itu untuk menentukan pilihan apakah tetap seperti sekarang atau akan mendaftarkan desa adat menjadi satu-satunya desa di Bali,” paparnya.

Permasalahan UU Desa ini tidak akan pernah tuntas jika sosialisasi ke masyarakat rendah. Oleh karena itu, Sumiati meminta agar pemerintah kian serius melakukan sosialisasi. Sehingga, masyarakat KE HAL. 11

Pemkab Klungkung akan Bahas Perda Tempat Kos Hilangkan Leteh, Siapkan Tawur Labuh Gentuh

026/VI/W-020

JAKARTA-Fajar Bali Pengamat media dari Lembaga Pers DR Soetomo, Leo Batubara mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya mengambil langkah terkait maraknya kampanye hitam melalui media pada masa menjelang Pemilu Presiden 2014.

“Rakyat terus dicekoki dengan dusta kampanye hitam. Harusnya presiden menugaskan Badan Intelijen Negara untuk menyelidiki ini tidak hanya berkicau di twitter,” kata Leo, dalam pertemuan media dengan DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Apalagi, kata dia, Presiden menyadari media terbelah saat ini. Leo mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan

Kasus mutilasi yang rekonstruksi kejadiannya akan digelar Kamis (26/6) hari ini memang sangat menggegerkan gumi serombotan. Betapa tidak, ini masuk dalam daftar kejadian paling kejam-sadis. Tak hanya warga yang geger, pemerintah kabupaten dan aparat desa pun dibuat repot menggelar Tawur Labuh Gentuh. Satu lagi: keberadaan tempat kos juga jadi sorotan khusus.

FB/SARJANA

RAPAT-Plh Made Kasta menyatakan Pemkab Klungkung bakal gelar Tawur Labuh Gentuh terkait kasus mutilasi.

SEMARAPURA-Fajar Bali Dalam setahun terakhir Kabupaten Klungkung jadi arena aksi kriminal. Yang paling sadis dan membuat bulu kuduk merinding tentu mutilasi wanita bernama Diana Sari oleh kekasihnya sendiri. Menyikapi hal itu, dalam waktu dekat Pemkab Klungkung bakal menggelar upacara Tawur Labuh Gentuh.

Jalur agama ini diambil setelah Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan lintas instansi terkait. Plh Bupati Klungkung, Made Kasta bersama Disbudpar pun rapat maraton.

Akhirnya diputuskan akan diadakan Tawur Labuh Gentuh di Catuspata (perempatan), Klungkung.

Layouter: dejerie

Ini merupakan peringatan Tuhan kepada masyarakat Klungkung, mungkin karena ini kurang aci-aci, mengingat sebelumnya juga ada kejadian penggorokan.

MADE KASTA Made Kasta didampingi Staf Disbudpar, Plh Disbudpar, Ketut Suadnyana dan Dewa Soma menjelaskan, kejadian yang menimpa Kabupaten Klungkung ini tergolong KE HAL. 11

join facebook.com/fajar.bali

2 Rumah Warga Diserang, Pelaku Bawa Botol Berisi Bensin DENPASAR-Fajar Bali Sekelompok pemuda menyerang sebuah rumah di Jalan Pura Demak Gang IA Denpasar barat, pada Rabu (25/06) pagi lalu. Para pelaku berjumlah belasan itu datang melakukan kericuhan sembari membawa botol berisi bensin. Aksi penyerangan itu gagal setelah mengetahui polisi datang kelokasi kejadian.

Kericuhan terjadi sekitar pukul 09.30 Wita saat Luh Puspareni yang tinggal bersama suami dan dua anaknya didatangi keponakannya bernama Kadek Laksmana (30) yang datang bersama belasan orang.

“Mereka datang berjumlah belasan orang. Ada yang membawa botol berisi bensin,” jelas warga disekitar lokasi kemarin. Para penyerang tersebut sempat meneriakkan akan membakar rumah korban. Karuan saja, korban dan warga disana ketakutan dan segera melaporkan ke polisi. Hanya saja, setelah 15 menit polisi datang ke lokasi, belasan pemuda itu keburu kabur.

Sementara, salah seorang pelaku yakni Kadek Lasmana masih terlihat emosi dilokasi. Setelah dilakukan mediasi oleh polisi, pemilik rumah dan Kadek Lasmini akhirnya memilih jalan damai dan tidak meneruskannya ke Polisi. “Mereka ini (Kadek Lasmana dan Puspareni, red) sebenarnya masih satu keluarga, keponakan begitulah,” bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Joni Antara Putra membenarkan adanya penyerangan tersebut. Persoalan ini katanya menyangkut masalah keluarga. Kadek Lasmana mendatangi rumah Puspareni yang ternyata bibinya untuk meminta uang sebesar Rp 14 juta. Namun karena Puspareni memberikan kurang dari Rp 14 juta, akibatnya Kadek Lasmana marah marah dan membuat heboh tetangga sekitar. “Ini masalah keluarga saja dan mereka sudah berdamai. Tidak ada belasan pemuda yan datang kemari membuat ricuh,” terangnya. R-005

METROKOTA

Dirut FMS Terancam 4 Tahun Penjara

Sidang Dugaan Korupsi IHDN

DENPASAR-Fajar Bali Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan iming – iming pinjaman modal dengan tersangka Ady Wijaya tidak lama lagi masuk meja persidangan. Ini terlihat setelah penyidik Polda Bali, pada Rabu (25/6) kemarin, melakukan pelimpahan tahap II tersangka maupun barang bukti ke pihak jaksa penuntut. Diketahui, tersangka adalah Dirut PT. Futurindo Ventura Sejahtera (Futura) terancam hukuman 7 tahun penjara.

Pelimpahan dilakukan sekitar pukul 10.00 wita. Awalnya dilakukan pelimpahan di Kejati Bali yang kemudian diteruskan ke Kejari Bali untuk pemberkasanya. Terkait pelimpahan ini dibenarkan oleh Agustinus Dje-

hamad, jaksa yang menangani perkara ini.

"Iya, berkas dan tersangka sudah kami terima dan kini tinggal kita siapkan saja dakwaanya,"kata jaksa Kejati itu.

Sementara dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) polisi menerangkan, tersangka diseret ke meja hijau karena dengan tipu muslihatnya mampu mengelabui nasabahnya. Awalnya tersangka mempromosikan program bantuan modal usaha melalui berbagi media, baik cetak maupun elektronik.

"Dalam promosinya itu, disertai janji-janji bahwa PT. Futura memberikan bantuan atau modal usaha dengan jumlah milliaran tanpa ada jaminan. Nasabah cukup menyetor JPM (jaminan

DENPASAR-Fajar Bali Para saksi yang diduga mengetahui adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi di IHDN terus diperiksa dipersidangan. Pada sidang lalu, saksi yang dihadirkan bersaksi untuk ke lima terdakwa yakni mantan Rektor Prof Titib, PR II Praptini, Staf IHDN Suweca, Indra Maritim, dan Sudiyasa sebagai rekanan.

Meski ke lima terdakwa diboyong bersamaan, saksi yang dihadirkan tidak langsung memberikan kesaksian untuk kelima terdakwa, melainkan satu saksi.

Misalnya saksi dari Ketua Pokja proyek yaitu Ketut Sukarsana, diketahui dalam sidang sebelumnya dia bersaksi untuk terdakwa Praptini, Suweca dan Prof Titib.Nah kali ini dia bersaksi untuk Indra Maritin dan Sudiyasa. Sama seperti saat bersaksi untuk Praptini dan Titib, Sukarsana kembali menjadi bulan-bulanan Hakim. Sukarsana yang mengaku mengenal Indra Maritin dan tahu Indra Maritin mengerjakan proyek mengaku, ikut tanda tangan proyek. Selain itu dia juga mengaku mengetahui jika proyek tidak melalui tender atau lelang. Atas sepengetahuan itu, Hakim langsung berang. Hakim mengatakan hukum tidak boleh dibengkokan hanya gara-gara alasan perintah atasan.

"Kalau tahu salah jangan dilakukan," ungkap Hakim Erly Sulistyowati. Selain itu, atas keterangan saksi yang mengatakan semua atas perintah atasan, Hakim langsung menyebut saksi cuci tangan. "Anda tahu salah, tapi tetap ikut tanda tangan, terus sekarang ngaku diperintah atasanya, ini namanya anda cuci tangan," cetus Hakim. Sukarsana terlihat gugup atas ucapan kami ini, dia kemudian menjelaskan terus bahwa dirinya ditekan Praptini sebagai atasan.

Dalam sidang diruang sebelah atas terdakwa Praptini, Suweca dan Prof Titib, banyak lagi pengakuan mirip Sukarsana yaitu ikut tanda tangan dan menerima honor. Namun mengaku tidak tahu menahu. W-007

DENPASAR-Fajar Bali Kejahatan dua jambret spesialis perempuan ini, yakni Fadli Hariyanto (19) dan Mohamad Ali Fandi Nurul Huda (19) berakhir sudah. Mereka ditangkap jajaran buser Polresta Denpasar di rumah kosan di seputaran Jalan Gunung Gede, Gg Leci, Monang Maning, pada Minggu (22/06) sore lalu.

Terungkapnya aksi jambret ini setelah dua pelaku menyasar korbannya, Ni Putu Dian Parmayanti, pada Jumat (06/06) sekitar pukul 03.00 dini hari. Dua tersangka menjambret korbannya saat hendak berangkat kerja ke Bandara Ngurah Rai dengan mengendarai motor Vario DK 2347 MM. Kedua jambret khusus perempuan ini melihat korban melintas di simpang lima persis pengkolan menuju Jalan Dewi Sri, Kuta.

Setelah mendekati korban, tersangka Nurul Huda yang dibonceng langsung menarik tas korban yang ditaruh di pundak. Tas tersebut berisi dompet, sebuah handphone, satu cincin emas dan satu cincin perak, sepasang anting emas serta surat-surat penting.

Korban tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat dua

pelaku kabur menuju Jalan Imam Bonjol Denpasar. Selanjutnya korban melaporkan kasus jambret tersebut ke Polresta Denpasar.

Berdasar cirri cirri yang disampaikan korban termasuk motor yang dikendarai jenis Honda CS hitam DK 8773 BU, jajaran buser Reskrim Polresta Denpasar langsung mengejar pelakunya.

Dua hari diselidiki, petugas akhirnya mengetahui keberadaan tersangka tinggal diseputaran Jalan Gunung Gede, Gg Leci, Monang - maning, Denpasar.

Keduanya ditangkap pada Minggu (22/6) sekitar pukul 18.00, tersangka Nurul Huda diringkus saat berada di gang kosnya.

Berselang satu jam, giliran Fadli ditangkap di kamar kosnya. Dari penggeledahan petugas, ditemukan barang bukti perhiasan milik Dian Parmayanti.

“Mereka ditangkap anggota Reskrim Minggu sore di rumah kosanya. Barang bukti yang dite-

Duh, Kebanyakan Saksi Sebut Perintah Atasan

FAJA R BALI

Kamis, 26 Juni 2014, Tahun XIV

penilaian management) sebesar 20 persen dari nilai pinjaman," jelas jaksa mengutip BAP. Nasabah yang sudah mendaftar, dijanjikan dana akan cair dalam dua tahap. Yaitu tahap I dana akan dicairkan dalam waktu 48 hari kerja terhitung sejak nasabah menyetor JPM senilai 40 persen dari jumlah pinjaman.

"Sedangkan pencairan tahap II dilakukan 48 hari kerja, sejak pencairan tahap I yaitu sebesar 60 persen dari total pinjaman.

Tapi dengan catatan nasabah memenuhi hasil survei dan analisa perusahaan," jelas jaksa lagi.

Selain itu, nasabah juga dimanjakan dengan janji, apabila terjadi keterlambatan pencairan dana, maka nasabah akan di-

berikan konpensasi sebesar 0,2 persen perhari keterlambatan.

Atas janji-janji itu para korban tertarik untuk mendapatkan bantuan modal. Bahkan, para korban lalu menyetor dana JPM sebesar 20 pesen dari modal yang akan dipinjam melalui PT. Futura dimana tersangka adalah Dirutnya.

"Tapi setelah nasabah memenuhi semua persyaratanya, dalam waktu 48 hari pihak PT. Futura belum juga memenuhi janjinya hingga pencarian tahap II pun tidak pernah ada," imbuh pria asal Manggarai itu.

Tapi tersangka masih bisa selamat karena saat nasabah menanyakan pinjamanya, nabasah diberi BG (bilyet giro) beserta kwitansi seakan-akan

nasabah telah menerima uang tunai. Tapi setelah BG dicairkan, ternyata tidak ada dana. Bahkan pihak bank mengatakan bahwa, sejak maret 2013 BG milik tersangka tidak bisa di kliring.

Merasa ditipu, para nasabah lantas meminta kepada tersangka untuk mengembalikan JPM yang sudah disetor itu. Tapi tersangka tidak mau menggembalikan. Sehingga korban yang jumlahnya 15 orang itu melaporkan tersangka ke polisi.

Atas perbuatanya terdakwa berhasil menilep uang milik para korban sebesar Rp 8.315.880.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. W-007

Diciduk, Jambret Khusus Perempuan

FB/HS

Dua tersangka spesialis jambret perempuan ditangkap jajaran buser Polresta Denpasar.

mukan perhiasan milik korban.

Selain itu, turut disita motor yang dipakai beraksi,” beber Kasubag Humas Polresta Denpasar pada

Rabu (25/06) kemarin.

Kedua tersangka asal Banyuwangi Jawa Timur itu mengaku sudah beraksi di enam TKP. Yakni

di seputaran Jalan Nakula, Seminyak, Gatsu Timur, Simpang Lima Dewi Sri, serta dua kali di wilayah Kerobokan. R-005

DENPASAR-Fajar Bali Denpasar terus “diserang” kawanan pencuri motor. Tak tanggung-tanggung dalam sepekan lebih ini terjadi 8 kasus pencurian motor diberbagai tempat. Kasus pencurian yang menggunakan modus kunci palsu ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian.

“Dari delapan TKP curanmor ini, pelaku beraksi dengan modus kunci palsu,“ jelas sumber petugas Polresta Denpasar Rabu (25/06) kemarin. Sumber petugas mengungkapkan, kasus pencurian ini dilaporkan para korbannya, salah satunya I Nengah Madearta. Lelaki asal Buleleng ini melaporkan kehilangan motor Yamaha Yupiter DK 2896 UL pada Selasa (17/06) lalu sekitar pukul 05.00 dini hari.

Motor korban dicuri saat parkir di Jalan Griya Anyar Gang Juwet Sari, Denpasar.

Korban pencurian lainnya yakni Sulaikah tinggal di Jalan Gunung Lumut Gang Nakula nomor 8X Denpasar. Dalam laporannnya korban kehilangan motor Yamaha Yupiter MX DK 5929 BJ yang diparkir di Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar, pada Kamis (19/06) sekitar pukul 01.00 dini hari.

Di hari yang sama, aksi curanmor menyasar Bengkel Ban Pura Tunggal di jalan Mahendradata No 999 Denpasar. Dari aksi ini pemilik bengkel, M Saepullah, mengaku kehilangan sepeda motor Suzuki FU DK 5929 BJ. Dua hari berselang, aksi curanmor kembali terjadi. Kali ini dialami pemuda asal Jepang, Keiko Somekawa yang melaporkan kehilangan motor Honda Scoopy DK 6001 J di parkir garase kos Gren House di Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Tepisiring nomor 2GX nomor 2 Tuban, pada

Sabtu (21/06) siang.

Menyusul kemudian pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8949 IM, yang diparkir di jalan Danau Tempe, Kompleks Baru, Sanur Kauh, Densel, Minggu (22/6) pagi. Korbannya, Nurul Abidin tinggal di Jalan Raya Kuta Tegeh Sari, No17 Abian Base, Kuta, Badung.

Tak henti hentinya pencurian terjadi. Giliran seorang pelajar SMA, Syachrul Bobby Setiawan melaporkan kehilangan sepeda motor Satria FU DK 5737 OC, yang diparkir di depan proyek Alamanda Jalan Bay Pass Ngurah Rai, Kedonganan, Kuta, Badung.

Korban yang tinggal di Jalan Babak Canggu Kuta Utara ini mengaku pelaku mencuri motornya dengan menggunakan kunci palsu.

Berikut aksi curanmor dilaporkan oleh Edi Santosa tinggal di Jalan Pulau Lingga Gang Wanasari nomor 1, Denpasar.

Korban mengaku kehilangan sepeda motor Susuki FU DK 6847 AH, yang diparkir Bilyard Kleo Patra di Jalan Blambangan, Kuta, Badung.

“Korban lagi main biliar dan motornya raib diparkirkan,” beber sumber petugas yang enggan disebut namanya itu.

Salah seorang CPNS Bea Cukai juga melaporkan kehilangan sepeda motor. Korban, Lalu Bayu Rialdi tinggal di Jalan Nusantara III A No 7 Tuban Kuta Badung melaporkan kehilangan sepeda motor Yamaha Mio DR 4493 KU, saat diparkir di garase rumahnya.

Kasubag Humas Polresta Denpasar AKP IB. Sarjana yang dikonfirmasi mengatakan kasus ini merupakan atensi jajaran Polresta Denpasar. “Kasus pencurian motor ini masih diselidiki anggota Reskrim,” ungkapnya kemarin. R-005

DENPASAR-Fajar Bali Onum notaris yang diduga terlibat dalam aksi tipu menipu dalam transkasi jual-beli tanah akhirnya dituntut selama 2,5 tahun penjara. Dihadapan majelis hakim PN Denpasar yang diketuai Sugeng Riyono, Rabu (24/6), jaksa penuntut umum (JPU) Putu Gede Astawa menyatakan sesuai fakta persidangan, notaris bernama R.M. Johanes Sarwono, terbukti sebagai pelaku utama perkara penipuan yang mengakibatkan korban Rahmat Agung Leonardi alias Yongki mengalami kerugian Rp5 miliar.

Dikatakan jaksa, terdakwa Sarwono terbukti bersalah sesuai dakwaan ke satu pasal 378 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yakni melakukan penipuan secara bersama-sama.

"Memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman selama dua tahun dan enam bulan penjara (2,5 tahun penjara)," sebut jaksa.

Atas tuntutan itu, terdakwa melalui tim penasehat hukumnya Agus Tekom dkk akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Secara terpisah, terdakwa Ali Ahmad Alatas yang berperan sebagai makelar untuk terdakwa Sarmono, dalam persidangan pekan lalu, dihadapan ketua majelis hakim Sugeng Riyono, oleh jaksa penuntut umum (JPU) IBM Argita Chandra, dituntut pasal yang sama namun hukuman yang dimohonkan lebih rendah yakni 1,5 tahun penjara.

"Yang membedakan perannya saja," sebut jaksa lagi.

Sebagaimana surat tuntutan, dijelaskan awalnya terdakwa Ali Ahmad Alatas memperoleh informasi ada sebidang tanah seluas 10.600 meter persegi dengan sertifikat hak milik (SHM) nomor 1569 di daerah Kerobokan atas nama Cahyono Gunadi. Namun tanah itu dikelola oleh BPPN yang hendak dijual.

Atas informasi ini, terdakwa

menemui notaris R.M. Johanes Sarwono yang juga terdakwa dalam berkas terpisah untuk menanyakan kejelasan informasi ini. Kemudian ditanyakan, kepastian jual beli tanah tersebut.

“Bisa dengan Rp12 miliar,” jawab terdakwa Sarwono.

Sekedar diketahui kasus ini bergulir sejak tahun 2005 sampai 2007. Atas kondisi bahwa ada titik terang, Ali Alatas langsung memburu pembeli. Hingga akhirnya menawarkan kepada Rahmat Agung Leonardi alias Yongki, sambil memperlihatkan fotokopi sertifikat.

“Tanah ini saya jual, namun masih dalam penanganan BPPN. Dan sudah ada penunjukan, terdakwa notaris Sarwono. Selanjutnya Ali juga mengatakan terdakwa adalah notaris yang hebat, yang dipercaya oleh BPPN,” tegas jaksa menyitir ungkapan Ali. “Tidak usah khawatir siapkan uang Rp5 miliar. Kalau tidak

jadi uangnya saya kembalikan,” lanjut Ali. Atas penjelasan yang meyakinkan ini, korban Leonardi percaya selanjutnya Ali Alatas bersama Leornadi menemui terdakwa Sarwono di kantornya.

“Tanah ini dikuasai BPPN, dan saya ditunjuk oleh BPPN untuk mencarikan investor. Saya sudah banyak urus tanah dan berhasil.

Sertifikat selesai dalam waktu 30 hari, kalau tidak selesai uang dikembalikan, tanah ini tidak masalah. Tidak tanggungan dan sitaan,” ungkap terdakwa Sarwono, hingga Leonardi tambah yakin.

Singkat cerita kesepakatan pun terjadi dan Yongki juga sudah memenuhi kemauan terdakwa. Pasalnya, hingga saat ini objek tanah tidak berubah atas nama korban. Justru beralih atas nama Azis Husen dan terakhir beralih menjadi Hj. Sharil sehingga korban Leonardi menderita kerugian Rp 5 miliar. W-007

Sepekan Lebih, Delapan Motor Dicuri

Notaris dan Makelar “Penipu” Dituntut Berbeda

831/VI/BLAS

 Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: IGMA Wisnu Mataram  Pemimpin Redaksi: Emanuel Dewata Oja  Redaktur Pelaksana & Koordinator Liputan: Agung Paramita (Penanggung Jawab Hal. Utama & Jurnalis Sekolah)  Redaktur: Gde Carmyaka (Penanggung Jawab Hal. Daerah), Hence Silalahi (Penanggung Jawab Hal. Otomotif & Metrokota), IB. Kresna Dhana (Penanggung Jawab Hal. Politik & Bali Mandara) , Supriyono (Penanggung Jawab Hal. Kota Plus & Kesehatan), I.B. Putu Bagus (Penanggung Jawab Hal. Ekonomi & Pendidikan)  Desain Grafis/Tata Letak: Dejerie, Somayasa, Wiadnyana, Baiq Sohra  Staf Redaksi: Eliazar Patun, Blasius Besu, Hery Subagyo, Rony P Bagus, Destya Aryanti, Ketut Suarja, A.A. Gede Agung, I.G.A. Diah Niti (Pemprov Bali)  Manajer Administrasi & Sekretaris Redaksi: IGKA Mertha Yoga  Daerah: Putu Puspa Artayasa (Gianyar), Gede Sarjana (Klungkung), Made Doni Darmawan (Tabanan), Wayan Sumertha (Bangli), Ketut Budiasa (Karangasem), IB. Wisnaya (Buleleng), Pramono (Negara)  Direktris: IGA Galuh Ardhaningrat  Keuangan: IGPA Putri Juliawati  Manajer Pemasaran dan Sirkulasi : IB. Sudarsana  Rekening: Bank BPD Bali Cabang Mangupura No.: 009.01.11.000160, Bank BRI KCP Gatot Subroto Denpasar No.: 0572-01-000064-30-0 a/n PT. ARTHA MEDIA FAJAR BALI UTAMA PRESS  Alamat Redaksi Sirkulasi/Iklan: Jl. Indrajaya No. 8, Ubung Kaja, Denpasar. Telepon: (0361) 411283 (hunting), Fax.: (0361) 411283, e-mail: berita_fajar@yahoo.co.id, berita_fajar@fajarbali.co.id. Tarif Iklan: Umum BW: Rp. 35.000 mm/klm, Umum FC: Rp. 55.000 mm/klm, Keluarga/Sosial: Rp. 20.000 mm/klm, Iklan Lelang/Neraca: Rp 15.000,-/mmk, Advertorial: Rp. 15.000 mm/klm, Baris: Rp. 20.000/baris, Tarif Iklan Jaket (Coat Ad): Rp 225.000/mmk.  Penerbit: PT. Artha Media Fajar Bali Utama Press  Percetakan: PT. Temprina

WARTAWAN FAJAR BALI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK SELALU DIBEKALI KARTU PENGENAL DIRI, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN. Layouter: Soma

KOTAPLUS

FAJA R BALI

Kamis, 26 Juni 2014, Tahun XIV

FB/CAR

K3S Denpasar Bantu Komang Nur Kursi Roda

Ketu K3S Ny. Selly Dharmawijaya Mantra didampingi Wakil Ketua Ny. Antari Jayanegara memnyerahkan kursi roda kepada Komang Nur Rabu (25/6) dirumahnya Jl. Siulan Laplap Tengah Penatih Dangri, Kecamatan Denpasar Timur

DENPASAR-Fajar Bali Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar terus memberikan perhatian kepada penyandang

disabilitas dan lansia yang membutuhkan. Ketua K3S Kota Denpasar Ny. I.A Selly Dharmawijaya Mantra didampingi Wakil Ketua Ny. Antari Jayanegara kini men-

garahkan perhatiannya kepada penyandang disabilitas I Komang Nur Putra Yasa (17) dengan menyerahkan bantuan kursi roda dan memberikan suport untuk

DENPASAR-Fajar Bali Untuk memacu dan menciptakan tertib angkutan dan lalu lintas, Kementerian Perhubungan RI melaksanakan penilaian lalu lintas atau yang lebih dikenal dengan Wahana Tata Nugraha (WTN) di Kota Denpasar dari sejak minggu lalu. Dari penilaian tersebut, hasilnya akan dipaparkan di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang, Kamis (26/6) hari ini. Hal ini terungkap ketika tim penilai WTN diterima secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Rabu (25/6).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Gede Astika mengatakan, tim WTN setiap tahun selalu menilai lalu lintas Kota Denpasar. Untuk tahun

ini, kreteria penilaian WTN semakin ketat diantaranya 10 ruas yang meliputi kelengkapan sarana maupun prasarana jalan, seperti marka jalan dan rambu lalu lintas. Diantara ruas yang akan dinilai adalah Jalan Sudirman, Jalan Patimura, Jalan Melati dan Jalan Raya lainnya yang dilalui angkutan umum.

Disamping itu penilaian WTN juga mencakup kondisi terminal, pengujian kendaraan bermotor serta sistem Automatic Control Traffic Sistem (ATCS).

“Penilaian dilakukan dijalanjalan tersebut karena telah tersedia rambu-rambu maupun marka jalan serta didukung dengan oleh trotoarnya yang memadai,” katanya.

Lebih lanjut Astika mengatakan, dari penilain ini terse-

but yang tidak kalah penting dalam penilaian ini adalah adanya inovasi dari Pemerintah Daerah. Untuk Denpasar kata Astika inovasi yang ditonjolkan adalah adalah marka jalan untuk kaum disabilitas, lajur roda dua, sistem pengujian berbasis drive thru, ACTS dan trayek pengumpan fideer Serbagita.

Setelah Tim Penilai melakukan penilaian pihaknya akan tetap melakukan inovasi terhadap keselamatan. Serta akan terus melakukan inovasi dan kreatifitas dalam menata lalu lintas di Kota Denpasar.

Astika menambahkan, meskipun penilaian dilakukan setiap tahun, Tim Penilai WTN tetap meminta inovasi dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian, tahun ini Dinas Pe-

terus bersemangat menjalani kehidupan sehari-hari, Rabu (25/6) dirumahnya Jl. Siulan Laplap Tengah Penatih Danggri, Kecamatan Denpasar Timur.

Saat didatangi Ketua K3S Ny. I.A Selly Dharmawijaya Mantra, Komang Nur yang terlahir kembar sedang duduk bersama kakak kembarnya Kadek Nur Putra Jaya (17) diteras rumah didamping Ibunya Made Suryani. “Silahkan ibu, maaf tempatnya sempit dan beginilah kondisi komang Nur yang sejak lahir mengalami kelumpuhan.

Kondisi ini membuat kami sebagai orang tua mengalami kesulitan memberikan Komang Nur untuk dapat mengenyam bangku sekolah,” ujar Made Suryani.

Disamping itu ekonomi keluarga dengan seorang Bapak, Nyoman Kerti seorang buruh bangunan juga menjadi kendala untuk menghantar anaknya mengenyam bangku pendidikan. Namun kakak kembarnya Kadek Nur Putra Jaya dengan kondisi fisik yang lebih bagus masih mampu untuk berjalan sudah mengenyam pendidikan di bangku SMK. “Bantuan yang diberikan Pemkot Denpasar melalui K3S kali ini sangat bermanfaat bagi

anak kami Komang Nur untuk melakukan aktivitas seharihari dirumah,” ujar Made Suryani.

Melihat kondisi Komang Nur tersebut Ketua K3S Ny. I.A Selly Dharmawijaya Mantra bersama Ny. Antari Jayanegara mengharapkan Komang Nur dapat mengenyam pendidikan.

Ny. Selly juga akan memberikan bantuan sehingga Komang Nur dapat mengenyam pendidikan di SKB Denpasar. Disamping itu peran orang tua juga dapat memberikan Komang Nur suport dan waktu untuk mengenyam pendidikan. “Saat ini orang tua Komang Nur dapat melakukan pembicaraan untuk menghantarkan serta memberikan suport untuk dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah,” ujar Ny. Selly.

Bantuan yang diserahkan kali ini juga menyasar lima orang lansia di empat kecamatan di Kota Denpasar dengan menyerahkan bantuan tiga buah kursi roda dan dua tongkat kaki empat. “Semoga bantuan yang diserahkan kali ini dapat bermanfaat bagi para penyandang disabilitas dan lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” ujar Ny. Selly Mantra. R-004*

FB/CAR

Lalu Lintas Denpasar Dinilai Tim Penilai WTN Pusat

Wakil Walikota Denpasar, IGN. Jayanegara ketika menerima tim penilai WTN Pusat

rubungan Kota Denpasar dalam penilaian lebih menonjolkan marka jalan disabilitas, lajur

Tutup Jalur ‘Tikus’ Sekolah Tak Boleh Lewati Kuota

sepeda motor, baik di Jalan Sudirman, Jl Cok Trisna maupun di Jalan Puputan. R-004

Dewan dan Disdikpora Buat Kesepakatan PPDB DENPASAR–Fajar Bali Adanya isu dan kesan kecurang a n p a d a Pe n e r i m a a n Pe s e r t a Didik Baru (PPDB) tiap tahunnya.

Terutama dugaan adanya banyak jalur tikus alias siswa titipan di sekolah-sekolah negeri terlebih sekolah yang menjadi favorit di Denpasar, membuat jajaran DPRD Kota Denpasar melakukan kebijakan baru.

Dengan membuat kesepakatan antara DPRD Kota Denpasar bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar terkait proses PPDB tahun ajaran 2014-2015 yang kini masih sedang berlangsung.

Kesepakatan tersebut dibentuk melalui rapat yang dihadiri para dewan dari unsur fraksi, komisi serta unsur pimpinan. Sementara dari pihak eksekutif dihadiri Kepala DisKuota Siswa PPDB 2014 di SMP dan SMA Negeri dikpora Kota Denpasar, IGN di Denpasar : Eddy Mulya. “Tadi (pagi kemarin) kami (dewan) telah Kuota/Jumlah SMA mengadakan rapat bersama SMPN 7 280 SMPN 1 240 dikpora.

SMPN 8 240 SMPN 2 320 Dalam rapat terseSMPN 9 320 SMPN 3 280 but intinya kami (dewan) SMPN 10 240 SMPN 4 320 Denpasar sepakat menduSMPN 11 280 SMPN 5 280 kung proses PPDB online di SMPN 12 280 SMPN 6 320 Denpasar secara riil sesuai Kuota/Jumlah PPDB Tingkat SMA : aturan berlaku,”kata Wakil Ketua DPRD Kota DenpasSMAN 5 400 SMAN 1 400 ar, AA Wira Bima Wikrama SMAN 6 320 SMAN 2 400 saat memberikan keterangan SMAN 7 400 SMAN 3 280 pers di gedung dewan DenSMAN 8 320 SMAN 4 320 pasar, Rabu (25/6) kemarin.

SUASANA PILPRES

Selain itu dalam rapat tersebut, tambah AA Susruta Putra juga membatasi dan menekankan pada masing-masing sekolah negeri melalui Disdikpora agar saat menerima siswa baru (PPDB) tidak melampaui jumlah kuota yang ada di sekolah bersangkutan. “Kami sudah meminta copyan data mengenai kuota-kuota murid di masingmasing sekolah.

Jika nanti saat pengumuman atau saat proses belajar-mengajar berlangsung jika ada sekolah yang jumlah murid barunya melebihi dari kuota tersebut, maka bisa dipertanyakan.

Kalau salah ada sanksinya,”kata politisi Demkorat ini. Untuk meyakinkan lagi, PPDB kali ini akan diawasi oleh tiga pihak. Pertama dari pihak inspektoran, DPRD serta Ombudsman Republik Indonesia (ORI). “Jadi tak ada jalur-jalur tikus lagi. Jangankan jalur tikus, jalur semut pun tak ada,”imbuhnya.

Ditegaskan pula, kesepakatan ini dilakukan guna memberikan ruang dan rasa keadilan bagi para mu-

rid yang memang berprestasi dan memiliki nilai tinggi yang memang sesuai dengan aturannya bisa lolos di sekolah negeri. “Artinya yang memang berhaklah bisa lolos. Tidak ada titip-titipan murid lagi, baik dari siapa pun, dari manapun, dan jabatan apa pun.

Termasuk dari dewan. Ini sebagai efek jera,”imbuh Ketua Komisi D (yang membidangi masalah pendidikan) I Wayan Sugiarta. Lantas jika ada sekolah atau pihak yang menyalahi kesepakatan ini dan terbukti melakukan kecurangan, maka semua yang terlibat akan mendapat sanksi tertulis, dan hukuman beratnya diberhentikan secara tidak terhormat.

“Ini tertuang dalam UU Pelayanan Publik,”ujar anggota dewan ainnya, AA Gede Mahendra. Sekedar informasi tambahan, tahun 2014 Kota Denpasar menerapkan tiga jalur dalam proses PPDB. Yaitu 60 persen untuk jalur Nilai Ujian Nasional (NUN), 20 persen jalur prestasi dan 20 persen sisanya untuk siswa miskin. R-004

3

Kesenian Bali Pesta

Kartini Denpasar “Taburkan” Suka Cita di Ardha Candra

FB/SUPRI

Parade Gong Kebyar Wanita Wakil Kota Denpasar pada PKB XXXVI DENPASAR-Fajar Bali Sekaa Gong Remaja Wanita Wahana Gurnita Duta Kota Denpasar pada ajang parade Gong Kebyar Wanita PKB XXXVI tahun ini, Selasa (24/6) malam dipanggung terbuka Ardha Candra, Denpasar “taburkan” suka cita dalam tabuh kreasi “Purna Jiwa”.

Berbalutkan kain warna ungu dipadukan dengan selendang warna keemasan Duta Kota Denpasar dengan Sekaa Gong Wanita Semara Ratih Duta Kabupaten Karangasem.

Penampilan perdana para Kartini dari dua Kabupten/Kota ini diawali Sekaa Gong Wanita Semara Ratih dengan tabuh lelambatan. Menduduki panggung selatan Ardha Candra Kartini Denpasar mengawali penampilan dengan Tabuh Telu Lelambatan “Ulun carik” karya I Wayan Sukadana yang menggambarkan masyarakat agraris menjunjung nilai ritual dan religius didalam melakoni kehidupan keseharian. Kedua duta ini menampilkan empat buah garapan yang terdiri dari Tari Tenun, tari kreasi, Tabuh Lelambatan dan satu tabuh kreasi baru.

Diperkuat dengan 35 orang penabuh remaja wanita Sekaa Gong Wahana Gurnita Denpasar dengan penampilan ketiga sebuah tabuh kreasi “Purna Jiwa” karya I Nyoman Purna, yang mendapat suport langsung dari Wakil Walikota I GN Jayanegara, Sekda Kota Denpasar A.AN Rai Iswara, Ketua TP PKK Kota Denpasar Ny. I.A Selly Dharmawijaya Mantra dan Wakil Ketua TP PKK, Ny. Antari Jayanegara.

Kreasi suara suling dari delapan orang penabuh wanita mengawali tabuh kreasi ini yang bersahutan tak pernah putus, dipadukan dengan gebyar melodi, kendang dan gong berbaur bersama suara tepuk tangan penonton. Sesekali tampak penabuh berdiri dibarengi dengan liukan tangan menari yang menggambarkan perasaan senang, bagai ranah bertabur suka dan cita.

Tabuh kreasi ini diinspirasi dari senda gurau para remaja dalam suka dan cita kebersamaan lewat gending kreasi kekebyaran dengan nuansa melankolis sebagai bentuk ekspresi keceriaan.

Penggarap mencoba menuangkan berbagai karakter dalam melodi dan ritme gambelan Gong Kebyar.

Penampilan Sekaa Gong Remaja Wanita Denpasar diakhiri dengan tari kreasi “Arca “N” Ditta karya I Gede Sudiarcana bersama Kadek Andita yang menggambarkan suasana pedesaan, yang damai, tentram dan nyaman. Suka cita para Daha Truna menciptakan warna tersendiri dalam kehidupannya. Arcandita sebuah makna rencana dan proses penciptaan sebuah karya tari kreasi pergaulan kaum remaja dalam meraih cita.R-007

Enam Kendaraan DKP Bakal Dihapus

MANGUPURA-Fajar Bali Enam kendaraan operasional Dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP) Badung diusulkan dihapus. Keenam kendaraan itu dinilai telah uzur sehingga memberatkan keuangan dan operasional DKP Badung.

Dalam surat DKP Badung nomor 030/1494/DKP tertanggal 17 Juni 2014 yang ditujukan kepada Asisten Administrasi Umum c/q Kepada Bagian Perlengkapan dan aset Setda Badung, aset yang diusulkan dihapus berupa lima unit truk dan satu unit loaeder dengan total harga perolehan sebesar Rp549.500.000. Rinciannya, dump truck merek Toyota tahun 1999, dump truck merk Daihatsu tahun 1997, dump truck merk Isuzu tahun 1993, dump truck merk Isuzu tahun 1994, truck amroll merk Toyota tahun 1999 dan loader tahun 1999.

Dikonfirmasi hal ini, Rabu (25/6) kemarin, Kepala DKP Badung I Putu Eka Merthawan mengungkapkan, penghapusan dilakukan lantaran usia kendaraan sudah tidak efektif lagi dan sering rusak, sehingga diperlukan proses peremajaan pada kendaraan operasional agar kinerja pengelolaan sampah di Badung tidak terhambat.“Kendaraan operasional ini sudah tua-tua, jadi perlu peremajaan. Kami tidak ingin kinerja terhambat gara-gara ini,” ujarnya.

Menurutnya, umur efektif kendaraan pengangkut sampah maksimal hanya 10 tahun. Hal ini diakibatkan porsi pekerjaan kendaraan pengakut sampah tergolong berat. Tak hanya itu, kendaraan pengangkut sampah juga sangat rentan terhadap karat. “Kendaraan yang kami usulkan dihapus ini rata-rata usianya sudah 14 tahun lebih. Jadi sebenarnya pemeliharaan yang kami lakukan sudah cukup bagus,” katanya. Lebih lanjut dikatakan, kendaraan yang akan dihapus ini sudah tidak dioperasikan. Bahkan sudah ada yang dikandangkan setahun lebih.

Kendaraan-kendaraan tersebut sebelumnya beroperasi di jalur pantai terutama Pantai Kuta. Eka Merthawan menyatakan, sudah ada kendaraan pengganti untuk kendaraan yang akan dihapus. Ditanya proses penghapusannya, Merthawan menyatakan saat ini masih diproses oleh Bagian Aset. Pihaknya menjamin, usulan penghapusan aset ini sudah melalui prosedur dan ketentuan yang benar. W-006

Simakrama Bulan Juni Diundur

FB/DIAH

Dewa Gede Mahendra Putra DENPASAR-Fajar Bali Agenda rutin bulanan Simakrama Gubernur dengan masyarakat Bali yang biasanya diselenggarakan pada hari sabtu minggu terakhir di setiap bulannya, untuk bulan

Juni ditunda pelaksanaannya.

Penundaan ini disampaikan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, dalam siaran persnya, Rabu (24/6).

Menurutnya hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk fokus mengikuti tahapan Pemilihan presiden Tahun 2014 yang tengah berlangsung. “ Kita masih dalam suasana menjelang pilpres , untuk saat ini mari kita fokus dalam menjaga kondusifitas dan kedamaian agar pilpres 9 Juli mendatang berjalan aman, lancar dan sukses,” pungkas Dewa Mahendra. Selanjutnya Ia mengatakan informasi pelaksanaan simakrama akan diinformasikan kemudian. W-019*

Layouter: Zohra Layouter: Zohra

DAERAH

Dimarahi Kakek, Pelajar Tewas Gantung Diri BANGLI-Fajar Bali Kasus bunuh diri kembali terjadi di wilayah hukum Polres Bangli, kali ini dilakukan oleh, I Gede Ardiyasa (14), pelajar asal Banjar Sanda, Desa Selulung, Kintamani, Selasa (24/6). Korban nekad gantung diri karena sebelumnya sempat dimarahi oleh kakeknya.

Korban pertama kali ditemukan gantung diri oleh ibu kandungnya Ni Ketut Suwiji (32) dan Ni Kadek Dani (16). Korban telah ditemukan tergantung di kamar tidurnya dengan menggunakan selendang. Kejadian itu, akhirnya dilaporkan ke Polsek Kintamani.

Kapolsek Kintamani, Kompol I Ketut Widia, didampingi Kanit Reskrim Iptu Dewa Gede Oka, saat dikonfirmasi Rabu (24/6), membenarkan adanya kejadian tersebut. “Kita telah melakukan olah TKP dan visum luar, kasus ini murni bunuh diri,“ tegas Kapolsek.

Widya memaparkan kronologis kejadian, berawal sekitar pukul 17.00 Wita, kedua saksi yakni ibu korban dan saudaranya Kadek Dani mengobrol di dapur. Selesai mengobrol, keduanya keluar dapur. Betapa kagetnya kedua saksi melihat korban telah tergantung di kusen kamarnya dengan selendang. Tanpa pikir panjang, Kadek Dani langsung memotong selendang dan menurunkan korban.

Selanjutnya korban langsung dibawa ke puskesmas Kintamani.

“Namun sayang, nyawa korban tidak bisa diselamatkan,” katanya.

Disinggung motif korban nekad mengakhiri nyawanya, jelas Widia, diduga lantaran tekanan mental, karena sebelumnya sempat dimarahi kakeknya. “Kasus ini murni bunuh diri, pada jasad korban tidak ditemukan tanda- tanda kekerasan,” ujar Kompol Widya. W-002

Kasus Senpi di Bangli, Pelaku Hanya Dituntut Delapan Bulan Penjara

BANGLI-Fajar Bali Kasus pencurian senjata api (senpi) jenis SS1.V2 serta magazine yang berisi 15 butir peluru milik inventaris Polres Bangli yang dilakukan oleh Aipda I Putu Jaya Negara (39) alias Gombeng telah memasuki sidang mendengarkan tuntutan, di PN Bangli, Rabu (25/6). Dalam sidang itu Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa hanya delapan bulan penjara plus dikurangi masa penahanan.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Toetik Ernawati SH.MH itu, oleh Jaksa Penuntut Umum Putu Widyara SH, anggota Shabara Polres Bangl ini dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP . Adapun tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa telah melalui berbagi pertimbangan baik yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan yang memberatkan terdakwa adalah anggota Polri, sementara yang meringankan yakni terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit belit dalam proses persidangan. Hal yang meringankan lainnya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya.

Usai pembacaan tuntutan itu, majelis mempersilahkan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan . Dengan tenang anggota polisi yang sempat bertugas di bagian satwa Polda Bali ini, langsung menyampaikan pembelaan secara lisan, dimana terdakwa mengaku mengambil senjata itu bukan ingin untuk memiliki dan mengaku menyesali perbuatannya. “Kami memohon majelis bisa menjatuhkan putusan seringan- ringannya,“ harap Gombeng .

Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengar putusan dari majelis hakim.

Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa Aipda I Putu Jaya Negara alias Gombeng mengambil sepucuk senjata api bahu jenis SS 1 V2 beserta magazine yang berisi 15 butir peluru saat jaga malam Rabu (1/1) lalu . Dalam melakukan aksinya terdakwa mengambil kunci laci meja yang digantung di tembok ruang jaga.

Selanjutnya terdakwa membuka laci meja dan kemudian mengambil senjata beserta magazine . Untuk mengelabui rekan- rekannya satu regu , terdakwa menyembunyikan senjata di balik jaketnya.

Setelah dirasa aman kemudian terdakwa membawa senjata itu ke rumah I Dewa Ketut Carma Suadnyana yang beralamat di Banjar Lekok Gianyar. W-002

FB/ARTAYASA

Pemilihan AKUT Wujudkan Awak Kendaraan Bermutu

Pemilihan awak kendaraan umum bermutu di Aula Dishubinkom Kabupaten Gianyar

GIANYAR - Fajar Bali Untuk mewujudkan awak kendaraan umum yang bermutu, disiplin dan bertanggungjawab, Pemkab Gianyar melalui Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishub Inkom) melaksanakan pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT). Kegiatan dilaksanakan di aula Kantor Dishub Infokom, dari 25 s/d 27 Juni 2014.

Sebelum pemilihan, dilaksanakan pembinaan kepada 15 awak kendaraan umum dari angkutan desa (Angdes) dan AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi). Para pembina berasal dari kepolisian, Dishub Infokom, PT. Jasa Raharja, dan DPC Organda. Materi pembinaan meliputi tata cara berlalu lintas, laik jalan kendaraan bermotor, pelayanan angkutan umum, hak dan kewajiban jika ikut serta dalam asuransi kesehatan, pengetahuan tentang fungsi dan tugas Organda serta materi lainnya.

Ketua Pelaksana AKUT Dewa Anom Subaga menjelaskan, kriteria pemilihan AKUT meliputi administrasi yakni, jenis SIM yang dimiliki, tingkat pendidikan, pengalaman kerja mengemudikan angkutan umum. Kedua, penilaian akademis dan ketiga, disiplin, kerapian serta kemampuan berpendapat. “Empat orang pemenang nantinya mewakili Kabupaten Gianyar ke tingkat propinsi pada ajang yang sama akhir tahun 2014,” ujar Dewa Anom. Sementara, Kepala Dishub Inkom, Cokorda Gde Agusnawa saat membuka acara pemilihan AKUT, mengatakan pemilihan AKUT yang dilaksanakan setiap tahun, memiliki arti strategis dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan juga untuk mengangkat harkat dan martabat profesi awak kendaraan umum agar sejajar dengan insan pembangunan lainnya.

“Pemenang AKUT ini juga diharapkan memberikan suri tauladan bagi rekan-rekan seprofesinya sesuai dengan predikat tauladan yang disandang sehingga dapat membawa perubahan kinerja yang makin positif,” ujar Cok. Agusnawa.

Ditambahkan, kegiatan ini penting untuk mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya, apalagi awak kendaraan mempunyai tanggung jawab tinggi karena ada penumpang. Data Kepolisian Resort Gianyar menunjukkan, angka kecelakaan yang terjadi di wilayah Gianyar sepanjang tahun 2013, korban meninggal sebanyak 75 orang atau rata-rata 0,20 orang/hari, dimana 60,00 diakibatkan oleh faktor manusia. W-005

FAJA R BALI

Kamis, 26 Juni 2014, Tahun XIV

Hari Ini Kasus Mutilasi Lakukan Rekontruksi Polres Minta Bantuan DKP Cari Sisa Potongan

Dari pra rekontruksi kasus mutilasi Rabu (25/6) kemarin, pelaku diajak ke tempat kos korban untuk menjelaskan bagaimana mutilasi dilakukan.

SEMARAPURA-Fajar Bali Kapolres Klungkung, AKBP Sri Yudatni Wirawati, mengungkapkan sebagian besar keterangan pelaku cocok dengan pra rekontruksi. “Sebagian besar keterangan pelaku cocok, dari memotong kepala sampai membuang potongan tubuh,” terang Yudatni Wirawati, Rabu (25/6) kemarin.

Diterangkan lagi, bahwa potongan tersebut dibungkus dalam kantong plastik terpisah antara tulang, kulit dan jeroan.

Sedangkan motif melakukan mutilasi belum jelas sampai saat ini. “Hanya keterangannya takut ketahuan dan menghilangkan jejak,” tambahnya.

Peristiwa ini berawal dari korban yang hendak diantar ke Malang, namun korban saat ditemui di rumah kos masih ter-

tidur. Pada saat tidur itu, korban dibangunkan dan diangkat ke kamar mandi. Pada saat ke kamar mandi inilah korban terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga pelaku panik. “Keterangannya masih didalami, ada pengakuannya yang masih plintat-plintut,” tambah Kapolres.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Klungkung, AKP Nyoman Wirajaya memastikan bahwa rekontruksi kasus mutilasi Kamis (hari ini) akan dilaksanakan.

Sedangkan pada Rabu (25/6) kemarin telah diadakan prarekontruksi, terutama di lokasi pemotongan tubuh korban. “Ya, tadi (Rabu kemarin) digelar pra rekontruksi dan tertutup untuk umum. Besok (Kamis, hari ini) kita gelar rekontruksi di semua tempat baik tempat mutilasi sampai ke tempat pembuangan,” terang AKP Nyoman Wirajaya, Rabu (25/6) kemarin.

Wirajaya menjelaskan bahwa rekontruksi digelar untuk memperjelas kasus tersebut. Rekontruksi yang bakal dilaksanakan juga sangat detail mulai dari kejadian pagi hari masuk ke rumah kos korban, melakukan mutilasi dan pembuangan tubuh korban di sejumlah tempat.

FB/SARJANA

Tersangka pelaku mutilasi, Fikri dimintai keterangan lagi usai prarekontruksi

Dijelaskan lagi oleh Wirajaya, bahwa sampai saat pemeriksaan kemarin belum ada pengakuan baru dari tersangka. “Belum ada pengakuan baru dan belum ada tempat atau TKP baru untuk pembuangan potongan tubuh,” jelas Wirajaya.

Dari rekontruksi yang bakal dilaksanakan hari ini juga akan

dilakukan pengembangan agar bisa mendapatkan atau mempertajam saksi. Sedangkan saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang dan kemungkinan jumlah saksi akan bertambah.

“Tidak ada tersangka baru, namun kemungkinan saksi yang bertambah,” paparnya.

Disebutkannya bahwa Polres

Klungkung minta bantuan DKP untuk menemukan potongan tubuh baru yang terbungkus kresek hitam. Sedangkan untuk pengamanan, Polres Klungkung akan menerjunkan 100 aparat guna mengamankan proses rekontruksi tersebut. “Kita harap rekontruksi berjalan lancar dan masyarakat agar tertib,” tutup Wirajaya.W-010

Lemah Pengendalian Internal Jadi Faktor Disclaimer

Bupati Bangli Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Sidang Paripurna DPRD Bangli BANGLI-Fajar Bali Bupati Bangli, I Made Gianyar, SH.M.Hum dalam pidato pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 di depan sidang paripurna DPRD Bangli, Rabu (25/6) memberikan jawaban soal predikat disclaimer terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Bangli oleh BPK-RI. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, Ida Bagus Raka Mudarma, Bupati Made Gianyar menyampaikan bahwa diperolehnya penilaian disclaimer, karena ada dua hal yang menjadi pokok-pokok pemeriksaan BPK yakni menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang

kedua adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam pengelolaan keuangan dimaksud.

Bupati Made Gianyar berharap, tak perlu hal itu diratapi, tetapi bagaimana menindaklanjutinya, agar ke depan hal itu tak terjadi lagi.

Bahkan segera menindaklajuti , selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterima.

Diharapkan juga tak perlu bersedih, tetapi tetap semangat, bekerja keras, sesuai aturan yang berlaku, sehingga pada laporan keuangan tahun 2014 bisa lebih bangkit, bahkan melompat untuk dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

”Kita jangan bersedih, tetapi tetap semangat, bekerja dengan cermat dan sesuai aturan hingga pengelolaan keuangan tahun mendatang menjadi lebih baik”, harap Bupati Bangli.

Bupati Made Gianyar menjabarkan soal dua hal yang menjadi faktor lemahnya pengendalian intern, dimana adanya pengelolan dana rekening Bendahara Pengeluaran Dsdikpora yang tidak tertib, hingga berimplikasi tidak diyakininya pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp. 53,67 miliar.

Selain itu juga pengelolaan aset tetap pemerintah daerah yang belum tertib.

Lalu soal ketidakpatuhan

dimaksud adalah adanya penerimaan kembali dana bergulir dipa DP3 sebesar Rp. 369,69 juta yang tidak melalui mekanisme pembiayaan daerah.

Dan dana klaim JKBM yang masih berada dalam rekening JKBM dan rekening Jamkesmas/ Jampersal RSUD Bangli yang digunakan langsung sebesar Rp.194,91 juta.

Juga adanya penerimaan hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan diantaranya ada hibah sebesar Rp. 16,94 juta yang belum digunakan.

Bupati juga menebar pemberian sanksi kepada yang melakukan kesalahan, agar kesalahan tak terulang. “Kami tegaskan ke-

pada semua SKPD untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut dan kami juga tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku melalui pemberian sanksi atau teguran kepada yang melakukan kesalahan,” ujarnya.

Pada sidang paripurna itu, Bupati menyampaikan laporan penggunaan APBD, pendapatan, pengeluaran, pembiayaan sampai soal SILPA. Adapun mengenai pendapatan tahun 2013, hasilnya melebihi target, capaian 702,90 miliar dari target Rp.680,30 miliar. Sedangkan belanja mencapai Rp. 625, 34 miliar, terdapat efisiensi dari target sebesar Rp. 749,59 miliar.Lalu diraih saldo sebesar Rp. 93,261 miliar. W-002*

Berikan Jaminan Konsumen, Disperindag Gelar Tera Ulang

GIANYAR-Fajar Bali Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) pada hari Rabu (25/6) di Balai Banjar Abianbase Kaja Kauh.

Kegiatan rutin tahunan ini untuk memberikan jaminan kepada konsumen yang bertransaksi dengan menggunakan alat UTTP. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Gianyar, Wayan Suamba saat Disperindag bekerja sama dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Metrologi Provinsi Bali melaksanakan kegiatan tera ulang sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan satu tahun sekali.

Dalam pendataan, jumlah UTTP yang ditera sebanyak 67 buah, dengan rincian hampir 90 persen UTTP yang tidak akurat dan langsung diperbaiki di tempat. “Banyak jumlah timbangan yang mengalami penyusutan, karena kegiatan tera ulang dilakukan setiap tahun sekali,” ungkap Suamba.

Sesuai pendataan yang dilakukan Disperindag Gianyar, potensi tera yang ada saat ini diperkirakan mencapai 13.527.

“Kami targetkan 12.200 (90 %) dari potensi yang terdata, dan sejauh ini sudah mencapai 11.605 (95%) yang tertera secara resmi, kami akan kejar deadline sampai akhir Juli ini untuk menyelesaikan seluruh peneraan yang sudah ditargetkan,” ucap Pria yang terpilih sebagai salah

satu Tim Perumus Nasional saat Seminar Kemetrologian 2014 di Solo pada Mei lalu itu.

Wayan Suamba mengatakan kegiatan tera ulang ini bertujuan untuk menciptakan tertib ukur di masyarakat, agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan dalam proses jual beli antara pedagang dan pembeli khususnya di pasar – pasar umum yang ada di sekitar Kabupaten Gianyar. Dikatakan tera ulang ini dilakukan untuk menguji setiap tera yang dimiliki oleh pedagang. ”Setiap tera yang diuji akan diperiksa kelayakannya, apabila ada timbangan yang salah maka akan diperbaiki oleh tim ahli yang didatangkan secara langsung, kemudian setiap tera yang lulus standar, akan diberi cap tera 2014,” ungkapnya.

Setelah proses ukur ini diharapkan nantinya masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi perdagangan, memperhatikan tera yang sudah teruji dengan tanda stempel atau tidak berstempel.

Sehingga ke depannya tidak ada lagi penipuan yang berjung pada kerugian untuk konsumen.

Apabila saat sidak nanti ditemukan pelanggaran – pelanggaran seperti manipulasi alat UTTP, maka akan dikenai sanksi sesuai UU RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Ilegal berupa pidana penjara selama satu tahun atau denda setinggi – tingginya satu juta rupiah.

Lebih lanjut Suamba menjelaskan kegiatan ini juga dalam upaya meningkatkan standar kelayakan tera yang ada

FB/ARTAYASA

4

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan Tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) di Balai Banjar Abianbase Kaja Kauh

di Kabupaten Gianyar, sebab Kabupaten Gianyar nanti akan ditetapkan sebagai DTU oleh pusat bersama empat daerah lainnya meliputi Aceh, Solo, Tangerang Selatan, dan Semarang.

Menurut Suamba, pertimbangan akan dipilihnya Gianyar yakni adanya antusias yang besar dari Bupati Gianyar untuk mewujudkan Gianyar sebagai daerah yang tertib dalam UPPT. Kesiapan Gianyar diimplementasikan dengan adanya sarana dan prasarana yang maksimal, berupa SDM yang cukup, Gedung yang layak, dan dukungan dari Provinsi Bali.

Adapun persiapan Kabupaten Gianyar sebagai DTU meliputi Persiapan berupa Koordinasi, Penganggaran, Sosialisasi, kemudian pendataan dan verifikasi UTTP, selanjutnya bimbingan terhadap pengguna UTTP dan pelayanan tera ulang UTTP,

berikutnya dilakukan evaluasi dan penetapan DTU, dan terakhir dilaksanakan peresmian oleh Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

“Maka dari itu, mari kita sinergikan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, swasta dan kerahkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Gianyar untuk membuktikan secara nasional, bahwa daerah kita adalah daerah yang mampu mewujudkan DTU tahun 2014 dengan menekankan kepastian ukur, kepastian takar, kepastian timbang, dan kepastian perlengkapannya,” harap Suamba.

Sementara itu, I Wayan Sudi, pedagang Pasar Gianyar mengapresiasi kegiatan ini.

Dengan adanya Tera ulang dan distempel untuk yang sudah teruji, diharapkan dapat memberikan jaminan kepada konsumennya bahwa alat timbang yang dimiliki telah teruji.

Selama ini diakui ada beberapa teman sesama pedagang yang sengaja melakukan manipulasi, sehingga menimbulkan kecurigaan dari konsumen terhadap pedagang lainnya yang justru alat timbangannya sudah teruji.

Diharapkan dengan ada stempel ini kenyamanan pembeli berbelanja di Pasar Gianyar akan meningkat, sehingga berujung pada peningkatan penjulannya.

“Saya sangat mendukung langkah Pemkab. Gianyar, melalui kegiatan ini, apalagi alat timbangan diisi stempelnya, sehingga pembeli tidak ragu dengan keaslian ukuran,” ungkap Wayan Sudi. W-005

Terkendala Biaya, Pembangunan Stadion Amlapura Belum Jelas Kelanjutannya

AMLAPURA-Fajar Bali Pembangunan stadion Amlapura, yang berlokasi di Jalan Veteran, Amlapura hingga kini belum ada tanda-tanda bakal dilanjutkan. Padahal, stadion ini digadang-gadang menjadi salah satu stadion terbesar di Karangasem. Tertundanya kelanjutan pembangunan Stadion lantaran belum ada kejelasan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait pembiayaan pembangunannya.

Hal itu dikatakan Kadisdikpora

Karangasem, I Gede Ariyasa, Rabu (25/6).

Ariyasa mengatakan, sejumlah fasilitas penunjang yang belum dibangun untuk melangkapi stadion Amlapura ini. Diakuinya, pihaknya telah berupaya mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp 51 miliar agar proyek Stadion ini berjalan.

Hanya saja, sampai saat ini belum ada jawaban. Pihaknya pun meyakini, anggaran itu akan turun, namun belum tahu kapan turunnya. “Pengajuan Proposal-

nya itu sebesar Rp 51 miliar, yang diperuntukan pembangunan tribun penonton,serta pembuatan sarana olahraga bulutangkis,” ujar Ariyasa.

Ditambahkan, pembangunan tribun penonton tersebut dianggarkan sekitar Rp 36 miliar, sedangkan anggaran untuk sarana olahraga bulu tangkis dirancang sebesar Rp 15 miliar.

Pihaknya juga telah berupaya untuk mencicil pembangunan stadion tersebut, terutama anggaran yang bisa diambil APBD

Karangasem, sambil menunggu turunnya anggaran yang bersumber dari APBN. Hanya saja, karena belum diserahkan ke daerah, sehingga terganjal masalah aset yang dimiliki pusat. ”Kalau pembangunannya diambil dari APBD Karangasem, tidak memungkinkan karena bangunan itu milik pusat,” ujarnya lagi.

Senada dengan Kadisdikpora, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karangasem, I Ketut Sedana

Merta pun mengaku, tidak berani menganggarkan pembiayaan pembangunan dari APBD Karangasem. Pihaknya khawatir hal itu nanti akan menjadi temuan.

Sehingga hal itu urung dilakukan, seraya menunggu aset tersebut diserahkan ke daerah.

“Disdikpora sempat ada rencana mengganggarkan beberapa item dari APBD,namun kami khawatir nanti itu menjadi temuan,kalau sudah diserahkan tentu itu akan sangat bagus,” ungkapnya. W-016.

Layouter: Soma

DAERAH

FAJA R BALI

Kamis, 26 Juni 2014, Tahun XIV

5

Buleleng ‘Diserang’ DBD Sutjidra, Imbau Warga Selalu Waspada SINGARAJA–Fajar Bali Masyarakat diharapkan mewaspadai serangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang belakangan terjadi di beberapa daerah.

Hal itu disampaikan Wakl Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra saat di konfirmasi Fajar Bali, Rabu (25/6) kemarin.

Bahkan wakil bupati yang memiliki latar belakang seorang dokter menilai Provinsi Bali pada umumnya, dan Kabupaten Buleleng pada khususnya, memang menjadi daerah endemis sehingga hal itu diharapkan masyarakat

selalu waspada serta bisa menjaga lingkungan sekitarnya sehingga DBD tidak dapat berkembangbiak serta meyerang kehidupan masyarakat. ”Dalam mengantisifasi serangan penyakit DBD ini tentunya kami harapkan kepada seluruh masyarakat Buleleng untuk melakukan pencegahan sejak dini.

Bahkan kalau dlihat musim ini merupakan musim DBD karena musim peralihan. Lebih jauh wakil bupati yang akrab dengan awak media itu mengharapkan agar masyarakat harus melakukan antisipasi dengan cara pemberantasan sarang nyamuk.

Harus ada aksi nyata memberantas sarang nyamuk, menguras genangan air, dan mengubur barang-barang bekas yang berpotensi menjadi sarang

FB/Agus

Nyoman Sutjidra

nyamuk.

Ia mengaku telah menugaskan Dinas Kesehatan Buleleng memaksimalkan petugas survailence pemantau jentik nyamuk alias jumantik. “Mereka harus menjalankan tugas dengan baik, guna mengantisipasi dini untuk menghindari penyakit DBD,”ujarnya.

Mereka diharapkan dapat melakukan pencegahan munculnya sarang nyamuk, sehingga kasus demam berdarah dapat ditekan. ” U p aya k i t a te r u s m e l a ku ka n pemantauwan terhadap centik nyamuk bahkan kami juga mengint r u k s i k a n ke p a d a d i n a s t e r k a i t untuk segera melaukan pencegahan dan melakukan pengasapan apabila kasusnya sudah terjadi di masyarakat,”jelasnya. W–008

Pilpres dan Adat Berpotensi Ganggu Kamtibmas Buleleng

SINGARAJA–Fajar Bali Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli mendatang dan kasus adat berpotensi menimbulkan kerawanan kamtibmas di Kabupaten Buleleng.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM Kabupaten Buleleng Dewa Putu Budharsa saat menggelar rapat koordinasi di Ranggon sunset, Rabu (25/6) kemarin.

Dipaparkan pemilu presiden dalam setiap tahapan memiliki potensi kerawanan, karena itu diperlukan dideteksi dini oleh anggota FKDM sehingga dapat disampaikan kepada pihak terkait dalam upaya antisipasi pencegahan di Kabupaten Buleleng. ”Dalam Pilpres ini kami lihat ada peluang kerawanan, maka dengan itu mari kita berbahu tangan guna mengidentifikasi titik-titik rawan yang ada sehingga kedepannya kita bersama bisa melakukan pencegahan,”katanya.

Demikian halnya dengan beberapa kasus adat yang terjadi

di Kabupaten Buleleng. Oleh karenanya diperlukan komunikasi yang lebih intensive dengan sesama anggota FKDM sehingga dapat diambil solusi terbaik demi menjaga kamtibmas di Kabupaten Buleleng.”Ditambah lagi banyakknya kasus desa adat yang belakangan ini terus terjadi sehingga kita perlu lakukan koordinasi serta saling tukar informasi,”tambahnya.

Ketua FKDM yang juga Ketua MMDP Buleleng Dewa Putu Budarsa menambahkan potensi lainnya yang akan menimbulkan kerawanan kamtibmas adalah Undang-Undang Desa. Pasalnya Pemerintan Provinsi diminta untuk mengajukan desa kepada pemerintah pusat.

Disisi lain Bali selain memiliki dua desa yakni desa dinas dan desa adat.”Antara desa adat dan desa dinas diminta untuk memilih salah satu untuk didaftarkan kepada pemerintah pusat.

Kondisi ini menimbulkan kerawanan mengingat jika desa dinas kita daftarkan maka desa adat mati dan lumpuh. Jika desa

FB/Agus

Rapat koordinasi guna melakukan antisifasi karawanan

adat didaftarkan maka tentu akan ada ekses lain terhadap desa dinas,”paparnya.

Ditambahkan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Tujuan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah untuk membantu instrumen negara dalam menye-

lenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. W–008

Jelang Bulan Ramadan

Penerimaan Siswa Baru Dikeluhkan Diskopdagrin Gelar Pasar Murah di Desa Kaliasem

Ni Wayan Lugraheni

FB/Agus

SINGARAJA–Fajar Bali Penerimaan siswa baru yang ada di Kabupaten Buleleng mendapatkan sorotan serta kritik dari masyarakat, disebabkan Penerimaan Siswa Baru (PSB) terkesan bertele-tele serta sangat mempersulit pihak sekolah dan orang tua siswa utamanya calon pelajar SMA/SMK. Hal itu diakibatkan lantaran sistem pendaftaran kini diterap-

membenarkan dengan adanya sistem membawa berkas ke salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai tempat pendaftaran.

Menurutnya sistem terpusat itu telah dijelaskan melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan Buleleng Nomor 422.1/3449/DISDIK/2014, tertanggal 6 Juni lalu semasa kepemimpinan Dewa Ketut Manuaba sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

B ahkan pihak nya juga menjelaskan pihaknya juga banyak menerima keluhan serta protes dari para guru serta masyarakat lantaran penerapan penerimaan siswa dengan jalan seperti itu.”Memang kami juga menerima keluhan dari para guru dan orang tua siswa. Karena sistem ini sudah berjalan, kemungkinan ditahun mendatang akan kami sempurnakan kembali atau kami akan lakukan evaluasi sehingga kedepannya biar lebih mudah,”janjinya. W – 008

FB/PRAMONO

Lampaui Target, Bupati Cek Program Bimasena

NEGARA-Fajar Bali Salah satu program dibidang perikanan atau yang disebut Program Budidaya Ikan Minim Air Sistem Segmentasi alias Bimasena, tercatat cukup berhasil.

Sebelumnya program ini ditargetkan 1000 kolam ikan selama dua tahun sejak tahun 2013 hingga 2014, namun ternyata melampui target mencapai 1.300 kolam.

Untuk mengetahui program tersebut, Bupati Jembrana Putu Artha mengecek ke pembudidayaan ikan air tawar menggunakan air deras kelompok Mina Sari Dewi II, Banjar Baler Setra Desa Medewi Kecamatan Pekutatan, Rabu (25/6) kemarin. Saat dicek, tercatat sebanyak 20.000 bibit ikan gurami ditebar di tiga kolam ikan pada bulan April lalu.

Sampai bulan Juni pertumbuhan bibitnya cukup cepat dan ukurannya sudah mencapai yang paling kecil 6 hingga 7 Cm. Ketua Kelompok Mina Sari Dewi II, I Made Riana mengatakan setelah penebaran bibit, normalnya baru dapat dipanen selama empat bulan. Pertumbuhannya termasuk cepat dari biasanya.

Riana mengaku setiap 7000 bibit yang ditebar di satu kolam, akan

Bupati Jembrana Putu Artha ketika mengecek program Bimasena, Rabu (25/6).

mampu menghasilkan sampai 1,5 ton ikan gurami. “Program yang dilakukan Pak Bupati untuk kami sangat tepat, karena iklim Jembrana sangat mendukung, nelayan luar Jembrana juga mengakuinya bahkan ada yang belajar ke sini, namun saat dikembangkan di luar Jembrana banyak yang gagal.” terangnya. Pihaknya juga mengakui tak kesulitan dalam pemasarannya. Bahkan baru berumur dua bulan, sudah banyak yang memesan.

Kendati sudah terasa manfaanya, Artha belum merasa puas dengan hasil yang dicapai. Bibit

FB/Agus

Nyonya Aries Suradnyana melantik tim penggerak PKK yang ada di Kecamatan Seririt

Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Seririt Dilantik Setelah vakum selama enam bulan, Tim Penggerak PKK Kecamatan Seririt akhirnya mempunyai Ketua yang baru. Nyonya Maria Cornelia Riang Pustaka resmi dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Seririt, Rabu (25/6) kemarin.

Maria Cornelia dilantik langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng Nyonya Aries Suradnyana di Lobby Rumah Jabatan Bupati. Nyonya Aries Suradnyana mengharapkan, setelah dilantiknya Nyonya Maria yang menggantikan Ketua Tim Penggerak PKK yang lama Nyonya Sri Arsiathi Pranajaya mampu menggerakan ibu–ibu PKK yang ada di Desa khususnya yang berada di Kecamatan Seririt. W–008

Workshop Singgung Cara Berbusana Adat

Dinilai Bertele-tele kan secara terpusat, dan harus dilakukan di SMKN 2 Singaraja (SMKK) yang ditunjuk sebagai koordinator lokasi pendaftaran.

Sistem ini diterapkan membuat sekolah dan masyarakat yang secara geografis jauh dari kota seperti kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Busungbiu harus menghabiskan waktu lama untuk perjalanan dan mengurus administrasi, apalagi sistem perangkingan dilakukan Dinas Pendidikan Buleleng. ”Kalau lulusnya di SMPN 1 Gerokgak, kemudian mendaftarnya ke SMAN 1 Gerokgak, buat apa bawa berkas pendaftaran ke Singaraja. Ini kan buang-buang waktu, biaya, dan tenaga,”protes seorang guru yang ada di kecamatan Gerokgak yang namanya enggan disebutkan dimedia.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Ni Wayan Lugraheni saat di konfirmasi terpisah, Rabu (25/6) kemarin

POTRET FAJAR BULELENG

ikan yang ukurannya sama ketika ditebar, tetapi saat berusia dua bulan kendati pertumbuhannya jauh lebih cepat namun ukurannya justru tak sama. Tentu hal ini akan mempengaruhi pada kualitas dan harganya.. “Saya minta lakukan penelitian apa penyebab perbedaan ukurannya dan segera carikan solusinya,”pintanya. Program ini kata Artha, diharapkan dapat menjadikan Jembrana sebagai pemasok ikan air tawar di Bali.

Untuk mendukung program ini, pihakanya juga membuat langkah kampanye agar masyarakat gemar makan ikan. W-003

SINGARAJA–Fajar Bali Menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadhan di Kabupaten Buleleng dilakukan pasar murah yang langsung dilakukan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskodpagrin) Buleleng. Kegiatan pasar murah yang pertama kali di bulan suci ini Diskopdagrin menggelar pasar murah yang memilih lokasi yakni di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Rabu (25/6) kemarin yang berlangsung selama satu hari penuh. Dalam pelaksanaan pasar murah itu dilakukan di Desa Kaliasem lantaran melihat lokasi desa yang bersangkutan terlalu jauh dengan pusat perdagangan alias pusat pasar yang ada di kota Singaraja.

Kadis Koperasi Perdagangan dan Perindustrian (Diskodpagrin) Buleleng Ni Made Armika saat di konfirmasi diselasela pelaksanaan kegiatan pasar murah dirinya mengatakan kegiatan pasar murah sengaja digelar untuk menekan lonjakan harga di masyarakat. Selain itu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang jauh dari pusat perdagangan, agar lebih mudah mendapatkan barang.”Kegiatan ini kami sengaja lakukan guna untuk menekan lonjakan harga yang ada di masyarakat,”katanya.

Bahkan dalam pelaksanaan pasar murah itu, Diskopdagrin melibatkan dua buah perusahaan retail, sebuah perusahaan waralaba, Bulog, Pengusaha Padi, dan sebuah usaha dagang.

Bahkan dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga berjanji akan terus melakukan kegiatan yang sama dibeberapa desa yang ada di kabupaten Buleleng.”Kami dalam melakukan kegiatan ini melibatkan beberapa pengusaha yang ada dan bahkan dalam kegiatan pasar murah ini kami rencanakan menggelar di desa lain tapi masih survey,”tutur Arnika. W–008

TABANAN-Fajar Bali Setelah proses pelipatan, ribuan surat suara logistik pemilu presiden 2014 untuk Kabupaten Tabanan disimpan di Gedung Kesenian I Ketut Mario. Untuk proses selanjutnya, KPU Tabanan tinggal memasukan surat suara ke dalam kotak suara.

Hal itu dibenarkan Ketua KPU Tabanan Luh Darayoni didampingi Ketut Narta - komisioner KPU bidang logistik, Rabu (25/6) kemarin.

Darayoni mengatakan surat suara yang telah dilipat beberapa telah dimasukan ke dalam kotak suara. “ Surat suara untuk empat kecamatan sudah selesai dimasukan ke kotak suara,” jelasnya.

Sementara itu, untuk tujuh kecamatan masih dalam proses pemasukan kedalam kotak suara.

“Mudah-mudahan dalam tiga hari kedepan semua surat suara sudah selesai dimasukan ke dalam kotak,” tandasnya. Hal senada dikatakan, I KetutNartahanyasajapihaknyamasih menunggu satu logistik pilpres yakni sampul yang belum datang.

“Target kami tiga hari kedepan logistik sudah aman,” tandasnya.

Narta menambahkan, 4 kecamatan yang telah selesai surat suaranya dimasukan ke kotak suara yakni Penebel, Tabanan, Kerambitan dan Seltim.

Kebutuhan surat suara 360.762 akumulasi Jumlah DPT Per TPS plus 2 %. Setah dilakukan proses pensortiran total kekurangan surat suara sebanyak 946 lembar.

“Kekurangan surat suara ini akan kita laporkan segera ke KPU pusat,” jelasnya.W-004

FB/Agus

Ni Made Armika

Ribuan Surat Suara Disimpan di GK Mario

NEGARA-Fajar Bali Cara berbusana adat tentunya harus sesuai dengan pakem cara mengenakannya. Cara berbusana adat ini menjadi salah satu sorotan dari Ketua Tim Penggerak PKK Jembrana, Ny, Ari Sugianti Artha ketika membuka Workshop di Gedung Kesenian Bung Karno, Rabu (25/6) kemarin. Cara berbusana adat terutama ke Pura terkadang keluar dari pakem yang telah ditentukan. Selain itu, juga membicakan soal busana pengantin khas Jembrana.

Menurut Sugianti Artha, sekarang ini banyak terlihat cara berpakaian adat ke pura, yang keluar dari ketentuan. Bila dibiarkan, tentunya akan berdampak tak baik. Dia mencontohkan, sebenarnya tidak baik, bila menggunakana busana adat yang transparan. Hal ini bila dipaksakan, tentu niat ke tempat suci akan mengganggu yang lainnya. Contohnya, bagi kalangan perempuan terkadang terlihat mengenakan kebayanya di atas siku, termasuk mengenakan kain kambennya.

Tak hanya menyoroti cara berbusana adat ke pura. Dia juga menyinggung cara menggunakana pakaian adat pengantin khas Jembrana. Baginya bila memodifikasi boleh saja, namun cirri khasnya tetap menjadi sebuah tradisi serta budaya. W-003

2015, Pemda Tabanan Perluas Penetapan Sawah Abadi

TABANAN-Fajar Bali Pada tahun 2015 mendatang pemerintah Kabupaten Tabanan akan memperluas penetapan kawasan sawah abadi. Sebelumnya, daerah lumbung beras ini telah memiliki sekitar 2.428 hektar luas sawah abadi di kawasan Jatiluwih, termasuk 12 subak sebagai daerah penyangga yang diatur dalam Perbup no 27/2012.

“Penetapan tersebut sekaligus untuk penataan, dimana daerah yang akan diperuntukan pengembangan kota dan mana daerah yang diperuntukan untuk menopang pertanian,” jelas Kadek Anom Dwi P, Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Tabanan, belum lama ini.

Ia mengatakan, sebelumnya Pemda Tabanan sudah menetapkan kawasan sawah abadi di Jati Luwih dan penetapan kawasan sawah abadi ini akan dikembangkan dengan menyasar sejumlah kawasan yang memiliki potensi pertanian di daerah lumbung beras ini. Diantaranya, peluang untuk itu bisa direalisasikan di daerah Selemadeg, Tabanan dan Kediri. Ia menegaskan dikawasan sawah abadi ini tidak diperbolehkan adanya alih fungsi lahan.

Untuk lebih mensejahterakan petani di kawasan sawah abadi, pemerintah memproteksi petani dengan program dan kebijakan berupa pemberian subsidi maupun keringanan pajak.

Program tersebut kata Anom, sekaligus untuk menunjang program yang sudah ada, yaitu gerbang Pangan Serasi dengan memfokuskan kegiatan dalam satu kawasan pertanian/subak sesuai potensi dan permasalahan lokasi. Kabupaten Tabanan sendiri menerupakan sentra produksi pertanian, tercermin dengan luasan lahan pertanian yang mencapai 55 persen dari total luas daerah yang ada di Tabanan. “Saat ini luasan lahan pertanian basah (padi) di Tabanan sebesar 22.000 hektar lebih, luas sawah kering (abian dan tegalan) 33.000 hektar lebih,”jelasnya.

Pada tahun 2020 ditargetkan lahan pertanian basah di Tabanan seluas 18.000 an hektar.

Sementara itu, di 2013 pemberdayaan sawah abadi di kabupaten Tabanan ini sudah dilakukan dengan perbaikan irigasi di kawasan Jatiluwih, sedangkan tahun ini sedang dilakukan pendataan sawah yang akan masuk dalam kawasan sawah abadi untuk kemudian mendapat keringanan biaya pajak. W-004

BPKP Berikan Pembekalan pada Perbekel/Lurah se-Jembrana

NEGARA-Fajar Bali Perbekel/Lurah se-Jembrana diberikan pembekalan terkait dengan pengelolaan anggaran di desa atau kelurahan, oleh BPKP Denpasar. Pembekalan ini merupakan inisiatif dari Kejaksaan Negeri Negara dengan menggelar seminar tata pengelolaan keuangan desa.

Seminar ini merupakan perhatian dari pihak Kejari Negara, dan merupakan bentuk antisipasi adanya kasus penyelewengan anggaran di tingkat desa, apalagi Undang-Undang Desa bila diterapkan akan memungkinkan desa mengelola anggaran hingga mencapai miliaran rupiah.

Pembekalan ini, akan dapat menekankan pada pengelolaan anggaran di desa dan supaya para perbekel dapat mempelajarinya.

Kajari Negara, Teguh Subroto, Rabu (25/6) kemarin menyampaikan seluruh perbekel dan lurah di Jembrana memang diperlukan untuk mendapatkan materi tentang pengelolaan keuangan di desa. “Ini kami lakukan agar tak terjadi peluang penyelewengan anggaran,” ujarnya. Apalagi pengelolaan keuangan di desa dengan anggaran cukup besar.

Selain diisi oleh narasumber dari BPKP Denpasar, yakni Kabid Investigasi, Doso Sukendro dan auditor Arief Sunardi, juga diisi oleh pihak Kejari Negara yakni Reza Prasetyo Handono dan Ni Wayan Mearthi. Intinya, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga seluruh kepala desa dan aparatnya dapat memahami. W-003 Layouter: Soma

6

KAMIS, 26 juni 2014 | TAHUN XIV

kamis, 26 Juni 2014 | TAHUN XIV

STRATEGI PEMBERDAYAAN DESA DI KABUPATEN BADUNG

Mendorong Desa Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah D

I Putu Gede Sridana

alam pembangunan Desa, Pemerintah Kabupaten Badung melalui BPMD dan Pemdes menggunakan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan dimaksud adalah penekanan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola pembangunan di Desanya masingmasing. Masyarakat dalam hal ini bukan hanya sebagai obyek, tapi sudah ditempatkan sebagai subyek daripada pembangunan itu sendiri. Sehingga nantinya mampu berperan semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap Pembangunan Badung.

Seperti apa tantangan yang terjadi di lapangan, dan program kerja apa saja yang disiapkan BPMD dan Pe m d e s K a b u p a t e n Badung untuk menghadapi tantangan pembangunan Desa di Kabupaten Badung?

Untuk mengetahui lebih lengkapnya, berikut adalah wawancara tim Fajar Mangupura bersama Kepala BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, I Putu Gede Sridana.

Di Kabupaten Badung, dana yang digelontorkan ke Desa sangat besar. Apakah disana ada pola yang diterapkan, terkait penentuan jumlahnya per masing-masing Desa, mengingat setiap Desa tentunya memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda-beda?

Bantuan desa yang pertama ada di BKU, secara merata dan secara proporsional diberikan kepada desa. Secara meratanya, adalah yang berasal dari pajak retribusi daerah, karena amanat UU menyebutkan 10 persen harus diberikan kepada desa.

Kedua, proporsional yang bersumber dari perimbangan pusat dan daerah, berkaitan dengan UU

desa, namanya alokasi dana desa.

Itu proporsional, perimbangannya ada 5 indikator yang pertama jumlah penduduk, luas wilayah, RTM, jumlah dusunnya, ketergantungannya kepada pemerintahan.

Itu indikator proporsionalnya kami dalam menghitung bersama BPS, BPS lah yang menghitung, desa ini dapat sekian dan sekian.

Bagaimana dengan BKK, dan regulasi-regulasinya?

Untuk diluar BKU, ada BKK itu berdasarkan proposal, lembagalembaga yang ada di desa baik itu subak, PKK, Banjar, penyungsung pura, ada yang mengajukan langsung ke Bupati, atau melalui DPR, itu juga masuknya melalui apbdesnya dulu. Kemudian dari seluruh itu, kita buatkan suatu Peraturan Bupati, berkaitan aturan bagaimana dia bisa menggunakan bantuan itu. Perbup itu sudah dijelaskan, secara garis besarnya minimal 75 persen untuk pemberdayaan masyarakat, dan 25 persen untuk operasional pemerintahan desa.

Nah dalam Perbup itu, arahnya antara lain dalam pemberdayaan masyarakat yang sudah kita coba laksanakan adalah bagaimana desa membangun Bumdes. Sehingga disamping dana yang besar dari Kabupaten, Desa suatu saat bisa mendapatkan suatu pendapatan asli desa dari usahanya sendiri.

Dari Bumdes itu, Desa juga bisa menyerap pengangguran dan menambah penghasilan desa. Sebagaimana diketahui, saat ini juga sudah ada beberapa desa telah membuat Bumdes. Kemudian ada juga pasar desa, kita coba revitalisasi, termasuk didalamnya usaha ekonomi produktif, yang layak dibantu dari APBdes diperkenankan membantunya dengan pertimbangan tertentu.

Komparasinya dengan Kelurahan, sebab selama ini ada bisikbisik semacam rasa iri terhadap keberadaan Desa yang mendapat gelontoran dana besar?

Didalam UU 32 tahun 2014, pajak dan retribusi daerah dibawa ke Desa, disana tidak disebutkan atau tidak ada kata Kelurahan.

Jadi Desa aja yang berhak disitu.

Sedangkan Kelurahan, karena dia SKPD, sebagai maka sebagai SKPD harus menyusun RKA, kalau dia bisa membuat RKA yang besar dan itu layak sesuai dengan kemampuan, ya tentunya akan dibiayai oleh Pemda melalui Bappeda.

Namun juga harus diketahui, untuk sekarang ini dana yang dikelola Kelurahan pun sudah sampai diatas Rp 1-2 miliar per Kelurahan. Kita juga tahu, di Kelurahan sebagai SKPD secara kuantitas pegawainya tidak terlalu banyak, juga baru dalam tahap tanda kutip belajar menjadi SKPD, yang sebelumnya anggarannya jadi satu di Kecamatan. Sehingga pelan-pelan kedepannya, kita ingin Kelurahan dapat sejajar dengan Desa.

Jika SDM terbatas dan ditakutkan Kepala Desa tidak mampu mengelolanya. Bagaimana menyiapkan perangkatnya untuk mengelola dana tersebut?

Tentunya dana besar sangat berpotensi menjerumuskan perangkat kita kalau aturannya tidak jelas dan kemampuannya tidak baik. Oleh karena itu kita lakukan beberapa Bimtek, ditujukan kepada kepala desanya sebagai leadernya, kemudian yang memanagemen keuangannya semacam satuan pemegang kas di desa juga kita bimtekkan, termasuk BPD nya sebagai representasinya daripada masyarakat secara keseluruhan.

Tahun 2013 kemarin, Bimtek kita libatkan dari Propinsi, dan di tahun ini akan melibatkan Dirjen Pemdes untuk melatih BPD kita seperti apa seharusnya dia bertindak, kewenangannya dan mana yang tidak boleh.

Apakah Pemkab ada wacana akan membentuk semacam auditor, lembaga independen untuk mengawasi pengelolan dana tersebut?

Sampai sejauh ini Inspektorat

sudah berhasil menampilkan beberapa penyimpangan. Pengawasan dari masyarakat terutama BPD dan termasuk masyarakat pada umumnya juga sudah berjalan dengan baik. Dan juga oleh BPKP sudah melaksanakan pemeriksaan di desa-desa. Kemudian tahun ini BPK, dimana kami tahun ini semua buku kas umum diminta oleh BPK, pemeriksaan audit awal, sampai semua buku bank juga di minta oleh BPK. Kepala desa dan pemegang kas, akan diarahkan oleh BPK diarahkan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh. Dengan pola seperti ini kita bisa mendapatkan pola yang baik.

Artinya sampai sekarang kita belum ada keinginan untuk membentuk auditor independen, kita coba auditor yang ada, masyarakat, inspektorat, BPKP, BPK sesuai dengan petunjuk yang ada itu yang kita laksanakan untuk mengawasi. Halhal yang lain kita juga punya yakni Tim Penyelesaikan masalah, tim ini yang bergerak kalau ada masalah.

Apakah anda yakin dana tersebut telah berhasil untuk memperdayakan masyarakat Desa?

Dengan pola seperti tadi, saya yakin bisa. Disini kita melihat trend angka kemiskinan menurun sangat drastis. Tetapi kalau melihat yang sekarang ini, istilahnya hard rock perlindungan sosialnya yang memang agak susah untuk menurunkannya.

Pertanyaan terakhir, imbauan kepada masyarakat?

Ke p a d a m a s aya ra ka t , a ga r semua perencanan pelaksanaan daripada pembangunan di desa yang dikeluarkan dari dana APBdes diawasi oleh masyarakat. Seperti apa pengawasannya, harus membandingkan standar yang dibuat dengan pelaksanaanya, apa yang dilaksanakan diperlihatkan di desa, hasilnya seperti apa, masyarakat boleh mengawasi, dan bisa menyampaikan melalui kami, bahkan melalui media juga silahkan. W-014

FB/HERY

Bupati Gde Agung menyerahkan cinderamata kepada Dirjen PMD Ir. H. Tarmizi A. Karim seusai tatap muka dengan para Camat, Lurah/Perbekel se-Badung di Puspem Badung

Tindaklanjuti UU No. 6 Tentang Desa

Bupati Pertemukan Camat, Lurah dan Perbekel di Badung Dengan Dirjen PMD Seiring dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat mengambil langkah cepat dengan segera menyiapkan Pereturan Pemerintah (PP). Kehadiran undang-undang ini diharapkan akan senantiasa mampu mendorong Desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sehingga upaya untuk mensejahterakan masyarakat akan dapat terwujud. Dalam upaya untuk menyiapkan PP sebagai tindaklanjut UU tentang Desa dimaksud, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) berupaya untuk menyerap aspirasi maupun masukan dari berbagai stakeholder pembangunan terutamanya para Camat, Lurah dan Kepala Desa.

Dirjen PMD Tarmizi A. Karim menyampaikan bahwa dalam rangka menyusun peraturan pemerintah sebagai tindaklanjut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pihaknya ingin mendapat masukan terutama dari aparat yang menjadi ujung tombak pelayanan di Desa. Diharapkan dari masukan tersebut akan melahirkan PP sebagai petunjuk pelaksanaan dari UU Desa benar-benar dapat dilaksanakan dengan optimal nantinya.

Dalam pertemuan tersebut Bupati

Desa Kelola Dana Capai Rp. 3,5 – Rp. 5,3M

P

emerintah akhirnya menerbitkan peraturan pelaksanaan Undang Undang Desa. Aturan tersebut berisi syarat dan masa jabatan kepala desa, sumber anggaran desa, dan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah no.

43/2014 tentang Pelaksanaan UU no. 6/2014 tentang Desa ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014. Beleid tersebut mengatur seluruh aspek dari

Dana Perimbangan dan Penyisihan Pajak 187 M Lebih but akan diterima masingmasing desa berkisar antara Rp. 65.638.518,73 hingga Rp.73.179.518,73.

Sementara dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dengan total Rp. 187 M lebih tersebut, untuk bantuan keuangan desa total sebesar Rp. 138 M dengan masingmasing desa memperoleh sebesar Rp. 3 M, total bantuan kepada desa adat sebesar Rp.17,3 M lebih, bantuan kepada subak sebesar Rp. 6,7 M lebih, bantuan kepada banjar adat sebesar Rp. 5,5 M lebih, tunjangan perangkat aparat pemerintah desa sebesar Rp.15,6 M lebih dan untuk tenaga kebersihan sebesar Rp. 3,9 M lebih. besaran dana perimbangan dan penyisihan pajak yang diterima masing desa ini memang bervariasi mengingat terdapat perhitungan teknis sesuai dengan potensi masing masing desa, namun untuk desa di badung mendapat kucuran dana dengan total kisaran antara 3,5 M sampai yang terbesar yakni desa plaga dengan menerima dana penyisihan terbesar mencapai 5,3 Milyar” kata Gde Agung, seraya menambahkan bahwa untuk penyerahan tahap I, baru diserahkan 20 persen dari total bagi hasil dana pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, sisanya sebesar 40 persen akan diserahkan setelah APBDes disahkan dan 40 persen lagi akan diserah-

FB/HERY

Bupati Badung didampingi Ketua DPRD Badung dan Sekda Badung disaat menyerahkan bantuan dana perimbangan keuangan dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Badung tahun anggaran 2014, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Mangupraja Mandala, kan setelah akhir triwulan kedua,” imbuhnya.

Selanjutnya dalam upaya memberikan kepastian pemanfaatan dana desa lebih besar bagi masyarakat desa, Pemkab. Badung mengambil kebijakan melalui Peraturan Bupati Badung nomor 79 ta-

hun 2013 tentang perubahan atas Perbup.

Badung nomor 10 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan dana alokasi umum desa bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pokok pengaturan dalam peraturan

bupati tersebut adalah perubahan arah penggunaan belanja desa yaitu 25 persen untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan 75 persen untuk belanja pemberdayaan dan l e m b a g a - l e m b a g a ke m a syarakatan. Dengan demikian

akan semakin besar dana yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang pro rakyat seperti perbaikan infrastruktur perdesaan skala kecil, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, guna menghindari terjadinya penyimpangan, Bupati minta untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan APBDes dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dana yang anda kelola adalah uang rakyat dan hasil kerja keras kita bersama, maka pertangungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa Saudara. Untuk terwujudnya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, maka kembali saya tegaskan bahwa ringkasan APBDes agar ditempel di Kantor Desa atau dimasukkan dalam web-site desa, sehingga dapat diakses oleh seluruh warga desa,” tegas Gde Agung.

Sementara itu khusus kepada Inspektorat Kabupaten Badung, BPMD Pemdes serta para Camat untuk lebih meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan APBDes, sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. W-014

Gde Agung menyampaikan masukan serta harapan berkenaan dengan peraturan pemerintah tersebut.

Berkaitan dengan UU Desa, kata Bupati, selain adanya Kelurahan dan Desa Dinas, di Bali juga memiliki local genius dengan keberadaan desa adat. Keberadaan Desa adat di Bali saat ini masih sangat eksis dan tidak bisa dilepaskan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa maupun kelurahan. Karena desa adat mempunyai awig-awig/aturan tertulis yang mengikat dan ditandatangani oleh Bupati dan aparat di Desa.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan secara menyeluruh baik di desa dinas, kelurahan dan desa adat sehingga tujuan pembangunan di Badung yang berlandaskan lima prinsip pembangunan Badung yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. “Pelaksanaan pembangunan di Badung kami tetap mengikuti prinsip-prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten badung,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Gde Agung menekankan bahwa Pemkab Badung

selalu mendorong desa-desa untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya. Selain menyiapkan sarana prasarana dan infrastruktur pedesaan, Pemkab juga mengalokasikan anggaran setiap tahun kepada desa dengan kisaran antara Rp. 3,5 M hingga Rp. 5,5 M per desa. Selain itu dalam upaya meningkatkan kapasitas terutama SDM perangkat desa sehingga memiliki kemampuan dalam pengelolaan dana desa, Pemkab melatih melalui Diklat-Diklat serta mengirim Kepala Desa dan BPD untuk mendapat bimbingan teknis di Direktorat Jenderal PMD. Dalam membangun kinerja aparatur, Bupati juga menekankan kepada seluruh SKPD termasuk Camat dan Lurah/ Perbekel untuk mampu melakukan transformasi, membiasakan berpikir out of the box dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Bupati juga menekankan untuk senantiasa berhati-hati dalam pencairan dana bansos dan berpegangan pada Permendagri termasuk dana bansos yang dicairkan melalui rekening bersangkutan . “Terhadap dana hibah tahun 2014, kami belum menandatangani Norma Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” jelasnya. W-014

Oleh: Kepala BPMD dan Pemdes Badung, I Putu Gede Sridana Tingginya pembangunan di gram untuk memberdayaan seluruh Desa di wilayah Kabu- masyarakat. Salah satunya paten Badung, menjadi salah kita mencoba meningkatkan satu indikator keseriusan SDM-nya, mulai dari leadPemkab Badung dalam komit- ernya yakni Kepala Desanya, mennya mewujudkan Desa sampai ke perangkat Desanya sebagai pusat pertumbuhan dari Sekdes sampai stafnya. ekonomi. Dan sebagaimana Kemudia juga BPD, LPM dan diketahui, faktor pendukung banyak lagi,” jelasnya.

Kemudian disamping itu pesatnya pembangunan Desa di Badung adalah gelontoran juga, lanjut Sridana, pihaknya dana yang begitu besar ke telah menyiapkan perangkat seluruh Desa. “Tetapi juga su- pengaturnya. Hal-hal yang dah tentu tidak cukup sampai boleh dan tidak untuk dilakdisana saja. Karena konsekue- sanakan, mengawal sepenuhnsi logisnya, kini pekerjaan di nya agar dana rakyat itu, Desa akan jauh lebih tinggi benar-benar mencapai sasadaripada biasanya,” ujar Gede ran yang hendak diinginkan.

Sridana.

Porsinya pun dipertegas, Mempersiapkan Sumber seberapa yang bisa dilakDaya Manusia (SDM) pengelo- sanakan oleh pemerintahan la dana itu, agar benar-benar desa itu sendiri, yaitu kepala kualified, menjadi salah satu desa dan perangkatnya dan p e rh a t i a n G e d e S r i d a n a . plus BPD-nya. Dan seberapa Menurut dia, saat ini Desa yang harus dibawa ke majuga dituntut harus memiliki syarakat, bagaimana manajeSDM, yang mampu menge- men, pelaksanaan dan pengalelola dana sehingga benar- wasannya.

Selanjutnya disamping benar kedepannya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. SDM yang harus dikuatkan, Tidak hanya itu saja, juga hal yang perlu juga dikuatkan disebutkan harus didorong adalah unsur dari pelaksanajuga sarana prasarananya, pelaksana di Desa. Pemeragar dana yang besar tidak intah Desa dengan segala sia-sia. “Berkaitan itu, kami stakeholdernya di pemerintelah memiliki berbagai pro- tahan desanya, BPD seb-

penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk pengaturan pengelolaan dan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pemerintah pusat harus menyalurkan dana khusus bagi penyelenggaraan pemerintah desa yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). ADD bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota. Pemerintah Kabupaten/ Kota juga harus mengalokasikan minimal 10% dari dana

perimbangan kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Selain itu, desa mendapatkan tambahan dana sebesar 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Sebanyak 60% dari tambahan dana itu dibagi merata untuk seluruh desa, sedangkan 40% sisanya didistribusikan secara proporsional menurut hasil penerimaan dari masing-masing desa. APB Desa digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Adapun program/kewenangan yang ditugaskan dari pemerintah pusat dan daerah masing-masing didanai oleh APBN dan APBD. PP no.43/2014 juga membatasi dana ADD yang boleh digunakan untuk membiayai upah perangkat desa, termasuk Kepala Desa. Desa yang mendapatkan ADD kurang dari Rp500 juta hanya boleh meng-

Raker PNPM-MPd Tahun 2014

agai representasi daripada masayarakat juga harus dikuatkan, kemudian juga lembaga lainnya yang ada di Desa.

“Karena operasionalnya akan ditunjukkan di dalam APBdes.

Dalam menyusun APBdes kita siapkan Perbupnya, sebagai aturan main daripada penyusunan APBdes. Sebagai contoh, umpanya untuk tahun 2014, kita siapkan maksimal 25 persen dari anggaran itu yang diboleh dipakai untuk operasional Desa, termasuk di dalamnya BPD dan lembaga lainnya. Sedangkan 75 persennya harus, untuk pemberdayaan masyarakat,” tegas Sridana.

M e n gawa l d a ri pe re n canannya, mulai dari menyusun APBdes. Pola yang dipakai untuk itu disamakan dengan pola APBD. Diverifikasi tersebut dahulu APBdesnya dan menyiapkan polanya seperti apa, kemudian lanjut membuatkan satu system yang disebut dengan system keuangan desa (Sikudes).

“Detailnya tunjangan Kades, stafnya sudah diatur berapa jumlahnya. Dan maksimal hanya 25 persen. Sedangkan sisanya yang 75 persen, full

strategi pemberdayaan desa

PP Tentang UU Desa

gunakan 60% dari ADD untuk perangkat desa, desa dengan ADD Rp500 juta-Rp700 juta maksimal 50%, desa dengan ADD Rp700 juta-Rp900 juta maksimal 40%, dan desa dengan ADD di atas Rp900 juta maksimal 30%.

Penghasilan total seluruh perangkat desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan besaran penghasilan sekretaris desa minimal 70% penghasilan kepala desa dan perangkat desa lain minimal 50% dari penghasilan kepala desa.

untuk masyarakat. Sehinga dengan demikian, dana yang besar tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” jelas Sridana sembari menambahkan, bila belum mengacu pada itu, maka dananya tidak akan dicairkan atau di tahan dulu. Begitu sudah mengikuti petunjuk, baru akan dicairkan.

Setelah semuanya itu selesai, pihaknya pun masih akan terus mengawal bersama camat dalam pelaksanannya. Dan terakhir nanti di dalam pertanggung jawabannya, juga masih akan melalui pemeriksaan di aparat pemeriksa dalam hal ini inspektorat. Bila dalam pemeriksaan ada catatan yang signifikan di dalam pelanggarannya, dipastikan pada pembahasan untuk APBdes berikutnya akan ditunda.

“Nah Itulah upaya-upaya kita untuk mengawal pelaksanaan pemerintahan desa. Kalau boleh saya berteori, kalau dulu bahwa fenomenanya bagaimana kita membangun masyarakat desa, atau bagaimana bisa membangun desa. Sekarang kita coba, bagaimana desa itu membangun, atau bagaimana masyarkat itu membangun dirinya sendiri. Diberikan kewenangan sehingga masyarakat jadi subyeknya, mereka yang melaksanakan, tidak hanya di top down tetapi lebih banyak di buttom up. Itu salah satu yang kita ingin sampaikan, bahwa dulu kita lebih banyak membangun masyarakat , sekarang kita coba masyarakat yang membangun, dan disini pelan-pelan posisisi pemkab harus dikurangi perannya,” urai Sridana.

Kemudian jika berbicara trend uang ke desa semakin tahun semakin tinggi, sejalan dengan pendapatan Kabupaten. Kalau awalnya dulu hanya Rp 100 juta, sekarang sudah bisa pada angka Rp 3 miliar lebih bahkan sampai Rp 5 miliar lebih. Bayangkan saja, untuk Desa di Badung dari pajak dan retribusi daerah saja Rp 3 miliar. Belum lagi di desa juga ada kelompok-kelompok masyarakat, kemudian ada subak, desa adat, yang disamp-

P

Kepala BPMD dan Pemdes badung I Putu Gede Sridana saat membuka Rapat Kerja PNPM-MPd dan Perencanaan PNPM-MPd tahun 2014 di Ruang Pertemuan Hita Gosana BPMD, Puspem Badung

emerintah Kabupaten Badung melalui BPMD dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan Rapat Kerja PNPM-MPd dan Perencanaan PNPM-MPd tahun 2014.

Rapat yang dibuka Kepala BPMD dan Pemdes badung I Putu Gede Sridana dan dihadiri para Perbekel/Lurah yang ada di Kabupaten Badung.

Pada kesempatan tersebut Kepala BPMD dan Pemdes I Putu Gede Sridana menyampaikan, dana PNPM yang masuk di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Badung nilainya cukup besar, diantaranya : Kecamatan Kuta Selatan sebesar Rp. 1,80 Milyar, Mengwi Rp. 2 Milyar lebih, Abiansemal Rp. 1,930 Milyar dan Petang Rp. 1,635 milyar, sehingga totalnya sebesar Rp. 7 Milyar lebih. Dengan adanya dana yang cukup besar ini gaungnya

juga tersebar kemana-mana, termasuk kepada aparat pengawas baik Kepolisian maupun Kejaksaan.

Lebih lanjut Sridana menyampaikan, para Perbekel/ Lurah mempunyai tugas yang sangat berat dalam pelaksanaan PNPM. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan agar nantinya tidak tersangkut kasus hukum, Perbekel/Lurah diharapkan agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana besar ini, karena menurutnya dana ini merupakan dana yang berbahaya/ panas.

Disamping itu dari pihak Kecamatan agar berperan aktif dalam pelaksanaan PNPM di wilayah Kecamatannya m a sin g -m a sin g sert a di harapkan para pelaku PNPM di Desa jangan bergontaganti.W-014

ing menerima bantuan keuangan umum (artinya secara umum dapat), juga mendapat BKK berdasarkan proposalnya. Semuanya itu menurut Sridana, tentunya juga harus di atur. Maka dari itu, semua keuangan tersebut dimasukkan ke dalam APBdes, sehingga Pemerintah paham berapa sebenarnya uang masuk ke Desa.

“Kalau seluruhnya tahun 2013 data kami menunjukkan BKK tahun 2013 itu jumlahnya Rp 57 miliar lebih ke desa, itu yang tersebar ke seluruh masyarakat. Ini yang juga menjadi tugas kita, mengendalikan agar uang ini benar-benar sesuai dengan manfaat dan tujuan yang hendak dicapai,” terangnya.

Ditambahan Sridana, yang utama untuk memperdayakan masyarakat, adalah dari uang itu berharap masyarakat benar-benar berdaya. Dan dalam pemberdayaan ini, dia menyebut ada 3 hal yang penting, pertama demokratisasi, transparansi dan partisipasi.

Didalam berdemokrasi melibatkan semua stakeholder yang ada, mengakomodir semua kepentingan dan kebutuhannya, dibicarakan secara tranpararan, termasuk keuangannya se-transparan mungkin. “Bentuk transparansi keuangannya itu, kita minta resume APBdes itu disiarkan ke Banjar banjar, atau setidaknya ditempel di kantor kepala desa. Itu bentuk transparansinya,” lanjut Sridana.

Bagaimana dengan yang dimaksud demokrasisasi?

Menurut dia, diharapkan partisipasi akan meningkat. Dengan paritisipasi meningkat dengan uang yang besar itu, pergerakan perkonomian di desa akan baik, dan dipastikan pertumbuhan ekonomi akan juga baik. “Contohnya, ketika uang besar di desa, awalnya kita agak kewalahan. Dan seijin Bupati kami mempunyai ide, agar diangkat tenaga yang benar-benar kualified di dalam mengelola keuangan di Desa, baik itu dari segi akuntansi, IT nya. Dan ketika buka lowongan, ternyata yang melamar banyak sekali. Ini sebagai indikatornya tidak sedikit yang suka bekerja di desanya,” tutup Sridana. W-014

Posisi Desa Adat di UU Desa?

Dana Panas, Perbekel/Lurah Diminta Berhati-hati Dalam Pengelolaannya

FB/HERY

D

iawal tahun 2014 lalu, Pemerintah Kabupaten Badung kembali menggelontor bantuan untuk desa di Badung. Bantuan yang digelontorkan adalah bantuan keuangan umum berupa bantuan dana perimbangan keuangan dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Untuk tahun 2014 ini total dana perimbangan keuangan untuk desa sebesar Rp. 3.115.619.769,50, sedangkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp. 187.142.495.000,00. “ sejalan dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada hasil (goverment by result oriented) seluruh kepala desa diingatkan agar dapat memanfaatkan dana yang besar yang dikucurkan oleh Pemkab Badung kepada desa dapat dikelola dengan baik terutama dalam pengembangan potensi desa sehingga ujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karenanya pemanfaatan dana ini agar lebih diarahkan pada pembangunan infra struktur pedesaan, pengembangan potensi dan sumber daya ekonomi desa, penguatan kelembagaan serta pelestarian lingkungan termasuk yang terpenting adalah upaya kongkrit dalam penanggulanagan kemiskinan didesa.

Dana dana perimbangan kepada desa yang berjumlah Rp. 3,1 M lebih terse-

7

UU Desa menurut versi Kepala BPMD dan Pemdes Kabupaten Badung, I Putu Gede Sridana, dalam pasal 6 memang disebutkan desa dan desa adat. Tetapi yang menjadi masalah, penjelasan di pasal 6 itu, antara desa dan desa adat tidak boleh terjadi tumpang tindih wilayah dan penduduk.

Yang terjadi di Badung, dan Bali pada umumnya, seluruh desa adat tumpang tindih dengan desa dinas. Dalam uraiannya dijelaskan, disini Pemkab harus memilih salah satu apakah bentuknya desa adat atau desa dinas. “Itulah yang sebenarnya menjadi ‘PR’ di Bali menurut

kami,” jelas Gede Sridana.

Kembali dijelaskan Gede Sridana, salah satu pasalnya mensyaratkan minimal 5 ribu jiwa dalam satu desa. Jika belum mencapai 5 ribu, maka disana tidak diakui dan tidak dapat register desa dari Pusat. Masih di pasal 6, artinya Pemda harus memilih salah satu.

Berkaitan itu, maka Pimpinan Pemkab Badung telah memberikan petunjuk, harus diselesaikan dengan semua stakeholder menggandeng baik itu akademisi, praktisi, tokoh agama dan pemerintah. “Dan sebenarnya lebih bagus lagi kalau hal ini diselesaikan di

tingkat Propinsi. Karena pola kita sama seluruh Bali,” tegasnya.

Kemudian ketika Pemerintah Daerah sudah memilih salah satu, antara desa adat dan desa dinas. Apakah keudian Pemkab harus membuat Perda tentang batas desa bersangkutan? Karena selama ini secara empiric, mereka (Desa Adat dan Desa Dinas) istilahnya sudah saling peluk.

Bahkan untuk di Badung saja, juga memiliki wilayah desa adat sampai ke daerah Tabanan dan Denpasar.

“Ini yang agak sulit menentukan dan harus secara teliti dan hati-hati.

Kemudian juga memilihnya kita harus hati-hati.

Kita barangkali tidak melihat itu (dana Rp 1 miliar dari APBN), apalagi di Badung sudah biasa dengan Rp 3 miliar, tetapi substansi yang terpenting, ketika pilih satu tatanan kita tidak amburadul. Disisi lain kita harus patuh dengan pusat, secara kependudukan terpenuhi,” sergahnya.

Kemudian juga disebutkan dalam pasal 66, penghasilan tetap perangkat desa, hanya boleh dibiayai oleh dana perimbangan, dan yang hanya boleh yang diberikan perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud disini adalah Kades bersama kepala seksi yang ada di Desa, artinya stafnya tidak dihitung.

“Lantas darimana dana untuk menggaji stafnya,” urai Sridana. Dan kalaupun dana perimbangan yang diterima dari pusat untuk membayar secara UMK, maka itupun disebutnya tidak mencukupi diberikan ke perangkat desa. “Sedangkan kita di Badung, punya struktur organisasi yang lengkap di Desa, ada kaur nya, ada stafnya ada Kelian Dinas.

Dan semua itu tidak diatur oleh pusat,” jelas Sridana sembari menambahkan, berangkat dari semua persoalan itu, pihaknya sudah mencoba member masukan ke pusat agar PP nya nantinya ada keluwesan dan tidak dikunci sampai situ saja. W-014 Layouter: Zohra

8

PENDIDIKAN & BUDAYA

FAJA R BALI

Kamis, 26 Juni 2014, Tahun XIV

Duta Klungkung Setelah Lolos Seleksi

Yanantha Ayodya Dipta Ikuti Pertukaran Pelajar Siswa SMPN 2 Semarapura, Yanantha Ayodya Dipta di dampingi orang tuanya I Made Ariani berpamitan serta memohon restu kepada Plh. Bupati Klungkung, I Made Kasta guna mengikuti kegiatan pertukaran pelajar antardaerah. Yanantha Ayudya Dipta menjadi salah satu anak yang lolos proses seleksi dari 15 Anak Sabang Merauke (ASM) yang berasal dari Aceh sampai Papua.

SEMARAPURA-Fajar Bali Acara pelepasan juga di dampingi Kadisdikpora Kabupaten Klungkung, I Nyoman Mudarta, serta Kepala SMPN 2 Semarapura, I Made Arnawa, di Kantor Bupati Klungkung, Rabu (25/6) kemarin.

Pertukaran pelajar ini digelar setiap tahun, yang dilaksanakan oleh Yayasan Seribu Anak Bangsa.Kegiatan ini bertujuan, untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati keragaman budaya, bahasa dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia.

Serta menumbuhkan semangat anak-anak Indonesia untuk terus mengejar mimpi dan cita-citanya dengan terus bersekolah. Sellain itu juga mengajak anak-anak Indonesia untuk mengenali negerinya lebih dalam, sehingga dapat terus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Plh. Bupati Klungkung, Made Kasta

berpesan kepada Ayodya Dipta, agar bisa membawa nama baik Klungkung serta berprestasi dalam mengikuti kegiatan ASM ini dan juga dapat menambah pengalaman dan wawasan yang didapat disana, sehingga bisa di bagi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Pada kesempatan ini Plh. Bupati Klungkung juga memberikan bantuan uang saku.

Kepala SMPN 2 Semarapura, Made Arnawa mengatakan, kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh Yayasan Seribu Anak Bangsa, mulai dari keberangkatan, selama kegiatan, sampai kepulangan ke daerah.

Selama di Jakarta, ASM akan didampingi oleh Kakak Sabang Merauke (KSM) dan tinggal di rumah keluarga angkat yang disebut dengan Family Sabang Merauke (FSM) selama liburan sekolah. Program ini dimulai pada tanggal 27 Juni 2014 sampai 12 Juli 2014. W-010

FB/SARJANA

Yanantha Ayodya Dipta pamitan kepada Plh Bupati Made Kasta untuk mengikuti pertukaran pelajar SeIndonesia

Peraih Juara I Putra SMPN 2 Abiansemal

FB/BLAS

Invitasi Bola Voli SMK Prada Cup I Uji Prestasi

Kabid Dikluspora Drs. I Nyoman Punia mengucapkan selamat kepada peraih prestasi didampingi Kepala SMK Prada Ketut Maliarsa MANGUPURA-Fajar Bali Invitasi bola SMK Pariwisata (Prada) Cup I dalam rangka perebutan piala bergilir Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora ) Badung, untuk menguji prestasi, juga sebagai akses kepada atlet dan penggemar bola voli.

Semakin ivent ini digelar, atlet antar-sekolah semakin berkompetitif. Hal itu dikatakan Kadiskpora Kabupaten Badung, diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Luar Sekolah Pemu dan Olahraga (Dikluspora), Drs. I Nyoman Punia, pada penutupan invitasi bola voli SMK Prada Cup I, di lapangan bola voli SMK Prada Rabu (25/6). Penyabet jura I putra

SMPN 2 Abiansemal. Juara II, SMPN 1 Kuta Utara, juara III SMPN 3 Abiansemal, dan juara harapan SMPN 3 Mengwi. Juara I putri SMPN 2 Abiansemal, juara II SMPN 2 Kuta, juara III SMPN 2 Kuta Utara dan juara harapan SMPN 1 Kuta Utara.

Pada penutupan, Punia memberikan apresiasi kepada SMK prada, karena telah memberikan motivasi dan spirit kepada atletatlet bola voli SMP. Diakui, SMK Prada sudah mampu menampilkan cabang olahraga (cabor) bola voli, dan ajang ini juga untuk mempromosikan SMK Prada kepada seluruh SMP di Badung.

Inisiatif Kepala SMK Prada, Drs. Ketut Maliarsa, menggelar iven internal, merupakan pertama

di Badung, dan semakin banyak sekolah menggelar iven akan semakin bagus, ujar Punia. Diharapkan, siswa yang berpotensi pada cabor voli setelah tamat agar melanjutkan ke sekolah di Badung.

Pelajar di Badung juga mengikuti Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (O2SN) di Jakarta, dan di antara atlet tersebut terdapat juga siswa SMK Prada. Sementara itu Pelatih Bola Voli Badung, I Gede Putrajaya menjelaskan, pada Pekan Olahraga (Porjar) Provinsi Bali, cabor voli pantai untuk putra meraih medali emas dan putri medali perak. Sedangkan khusus indoor putra dan putri meraih medali emas. Pada Porjar tahun lalu voli pantai putra juara II, selain itu semuanya sabet medali emas. Pada penutupan tersebut Kepala SMK Prada Ketut Maliarsa mengemukakan, kegiatan invitasi bola voli, hanya yang tampak adalah kegiatan olahraga.

Jika disimak dengan saksama di dalam kegiatan ini mengandung unsur olah jiwa dan olah pikir. Ketiga olah ini harus sejalan dan seirama dalam pelaksanaannya untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Olahraga adalah kegiatan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh seperti kegiatan olahraga bola voli ini. Olah jiwa adalah kegiatan mengatur kejiwaan sehingga

Ditampilkan Sanggar Tripitaka

memperoleh kemurnian hati nurani. Olah pikiran adalah kemampuan mengelola daya nalar untuk menalarkan kecermatan dan kecerdasan pikiran, sehingga mampu berpikir kritis untuk mengatur teknik, taktik dan strategi.

Selanjutnya dituturkan, ketiga olah ini tidak boleh parsial dalam kegiatan invitasi dan harus merupakan satu kesatuan atau holistik. Jika hanya salah satu yang ditonjolkan, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang optimal.

Invitasi bola voli ini dilaksanakan berjalan lancar dan sportif, karena karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai Guru Swadaya yang selalu membimbing umat manusia, maka umat manusia harus melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Selain itu Disdikpora selalu mensuport dan memotivasi dengan penuh semangat , sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai harapan kita bersama. Serta Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Pariwisata Bali Dwipa, I Ketut Suanaya, tak henti-hentinya memberi arahan dan pembinaan kepada institusi selaku komunitas lembaga SMK Prada.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Camat Kuta Utara, Wayan Jonaka dan Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Pariwisata bali Dwipa, I Ketut Suanaya. W-001

824/VI/BLAS

DENPASAR-Fajar Bali Penampilan joged bumbung Sanggar Seni TriPitaka, memukau penonton. Sanggar Seni tri Pitaka asal Desa Munduk, sebagi duta Kabupaten Singaraja tampil Rabu (25/6) di Kalangan Ayodya, Art Center, Denpasar diserbu penonton.

Dalam pertunjukan tersebut sebagian besar tabuh joged yang dibawakan diciptakan I Made Terip, dengan melibatkan lima penari, membawakan lima tabuh joged di antaranya, tabuh joget Sekar Sandat, Chandra Meru, Puspa Winangun, Tujung Mekar dan satu tabuh joged kreasi berjudul tabuh Sardula Angipuh.

“Dalam pertunjukan Pesta Kesenia Bali (PKB) yang ke36 ini, kami membawakan beberapa tabuh joged dengan satu tabuh kreasi,” papar Koordinator Joged Bumbung Sanggar Seni Tri Pitaka, I Putu Putrawan disela waktu persiapan pelaksanaan pertunjukan.

Dikatakan, tabuh kreasi S a rd u l a A n g i p u h s e n d i r i terinspirasai dari kemara-

h a n s e e ko r m a c a n h u t a n ya n g a d a d i Ta m b l i n ga n , karena banyaknya manusia melakukan perusakan hutan, tanpa ada yang peduli untuk melestarikannya. Kemudian ceritera tersebut dituangkan dalam sebuah garapan tabuh kreasi yang bergaya dinamis dan keras, tanpa melupakan pakem tabuh klasik.

“Tabuh kreasi yang kami bawakan menceriterakan kemurkaan seekor macan dengan diobrak-abriknya tempat tinggalnya (hutan),” ujarnya.

Dilajutkan, untuk tabuh joged sekar sandat sendiri merupakan ciptaan dari Ayah I Made Terip yang merupakan pendiri joged pertama di desa Munduk pada 1945 yang bernama Putu Togog almarhum.

Tabuh tersebut terinspirasai dari bunga sandat yang memiliki keunikan sendiri meskipun sudah layu, akan tetapi masih tetap menebarkan aroma harum, seperti tabuh joged walau sangat klasik namun tidak kalah dengan tabuh yang ada sekarang.

FB/AGUNG

Tabuh Kreasi Joged Bumbung Pukaukan Penonton

Penari joged bumbung sedang beraksi di Kalangan Ayodya, Art Center, Denpasar kemarin.

Tabuh Joged Sekar Sandat diilhami dari bunga sandat, karya Putu Togog almarhum,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Putrawan menambahkan, bahkan dalam joged yang dibawakan oleh sekaa j og e d b u m b u n g S a n g ga r Seni Tri Pitaka yang dipimpinnya, sangat berbeda karena berciri khas dari daerah Buleleng yang ten-

tunya tidak menonjolkan atau menunjukkan gaya yang tidak senono didalam setiap pementasan yang dibawakan masing-masing penari.

Dalam pementasan kem a r i n te r l i h a t j u ga p a ra penari sangat komunikatif saat membawakan tarian joged tersebut serta beberapa penonton terlihat sangat semangat untuk bisa ngibing di atas panggung. M-004

607/III/BLAS

Layouter: Wiadnyana

PARIWARA Stok Mazda BT-50 Habis!

9

FAJA R BALI

Kamis, 26 Juni 2014, Tahun XIV

Menurut data Gaikindo, penjualan Mazda BT-50 hanya terjadi di Januari 2014 dan laku terjual 25 unit. Tapi, penjualan Mazda BT-50 tak lagi terekam di bulan berikutnya sampai sekarang.

Menanggapi hal itu, Presiden Direktur Mazda Motor Indonesia (MMI) Keizo Okue mengatakan, stok unit pikap itu tidak lagi tersedia.

"Industri pertambangan di Indonesia sedang bagus, tapi tidak buat kami. Sekarang kami tidak punya stok, k a re n a m e m a n g p e r m i n taannya tidak tinggi," ungkap Okue di Surabaya, Rabu (25/6/2014).

Dijelaskan, konsentrasi Mazda bukan di segmen BT-50 yang ditujukan sebagai sarana transportasi perusahaan di bidang pertambangan. Meski demikian masih ada kesempatan buat calon konsumen yang menginginkan unit impor Thailand ini. Pemesanan masih dibuka namun butuh tiga sampai empat bulan proses distribusi.

BT-50 ditawarkan dalam sembilan varian yang dibagi menjadi dua tipe bodi, kabin ganda dan kabin tunggal. Tipe terendah dibanderol paling murah Rp 242,7 juta dan Rp 402,2 juta. KP

Sedan "Fuel Cell" Toyota Dibanderol Rp 828,3 Juta Toyota Motor Corporation (TMC) akhirnya memperkenalkan tampilan eksterior versi produksi, dan harga jual dari sedan fuel cell (hidrogen).

Rencananya, sedan dengan kadar emisi ramah lingkungan tersebut mulai dijual di pasar lokal Jepang, Amerika Serikat dan Eropa pada pertengahan 2015 mendatang.

Sedan berbahan bakar hidrogen tersebut awalnya hadir dalam model konsep, dan diperkenalkan kepada publik pada ajang Tokyo Motor Show (TMS) 2013 lalu. Hanya berselang enam bulan, Toyota sudah merampungkan desain eksterior versi produksi, bahkan sudah menetapkan harga jual. Buat pasar Jepang dibanderol 7 juta yen atau setara dengan Rp 828,3 juta (tidak termasuk pajak konsumsi). Fokus penjualan akan dimulai di wilayah dengan infrastruktur pengisian bahan bakar

FB/IST

hidrogen yang sudah dikembangkan.

Untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa belum ditentukan harga jual.

Detail lebih rinci seperti spesifikasi, harga yang tepat dan target penjualan, akan diumumkan kemudian.

Meskiramahlingkungan,performa diklaim mirip dengan kendaraan bermesin bensin. Rata-rata jelajah mencapai angka 700 km, dengan waktu pengisian bahan bakar sekitar tiga menit. Saat dikendarai, mobil ini hanya menghasilkan emisi berupa uap air yang dihasilkan oleh reaksi antara hidrogen dan oksigen. Kendaraan fuel cell berkontribusi pada diversifikasi bahan bakar mobil, tidak memancarkan CO2 atau zat-zat berbahaya bagi lingkungan selama beroperasi. Toyota meyakiniteknologiinimemilikibanyak potensi, dan merupakan kendaraan ramah lingkungan yang ideal di masa depan. KP

ARTASARI TRANSPORT Menyewakan Mobil Vellfire

Elf Include BBM + driver 12 jam / hari 237/VII/IGR

Fortuner Inova

Hubnngi :

082237658590

836/VI/WS

MATAHARI AUTO GALERY NEW WRANGLLER SPORT 2014 NEW RANGE ROVER EVOQUE NEW VW BEATLE GT TURBO NEW HARRIER 2014

hitam & putih

HUMMER H3 TH.011 putih 518/I/IGR

STOKIST XAMTHONE

Pusat Penjualan Produk Herbal, Dicari tersedia produk-produk herbal untuk Agen menyembuhkan berbagai macam penyakit kronis : Jantung, Stroke, kangker, HIV, asam urat,Rematik ,asma, dll. Promo khusus Maret-Mei, hanya dengan 99.000 sudah bisa jadi agen. Dengan potensi penghasilan jutaan rupiah/bln, Alamat : Jln. Cok agung Tresna No. 11 Renon, Pin BB 28C73778. Tlp. 081246444265, agen Karangasem : 08214570880, Agen N.Dua : 081353215612, Agen Klungkung : 08123868908, Agen Abiansemal : 0361-8944563

hitam

hitam & putih

putih

Hubnngi :

(0361) 7893104

Alamat: Jl. Bypass Ngurah Rai no. 18, Tohpati-Denpasar 555/II/WS

419/XI/AGN

517/I/IGR

519/I/TTV

229/VII/IGR

227/VI/FB/AG

018/I/FB/KTR

830/VI/BLAS

166/VI/FB/IGR

453/XII/AGN

Layouter: Wiadnyana

EKONOMI

10

FAJA R BALI

Kamis, 26 Juni 2014, Tahun XIV

Indonesia Peringkat Kedua GCG Terbaik di ASEAN

FB/IST

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali ketika menggelar pelatihan teknik Tenun di Desa Tanglad, Nusa Penida.

Disperindag Bali Latih Warga Tanglad Teknik Tenun ATBM Nusa Penida memiliki banyak potensi kerajinan yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah kerajinan tenun. Seperti di Desa Tanglad dikenal dengan tenun cepuknya. Menengok potensi ‘emas’ tersebut, Disperindag Bali cepat tanggap dan memberikan pelatihan teknik tenun.

SEMARAPURA-Fajar Bali Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali memberikan pelatihan Tehnik Tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) di Desa Tanglad Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dari tanggal 23–27 Juni 2014.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Ni Wayan Kusumawathi,SH.,M. Si. yang diwakili oleh Kasubag Umum Ir. I Gusti Ayu Sugiartini, MMA. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Per-

industrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang diwakili oleh Kepala Bagian Industri serta hadir pula Perbekel Desa Tanglad.

Pelatihan tersebut diikuti 30 orang peserta dari desa setempat dengan didampingi oleh dua orang instruktur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yakni Drs. I Made Karmajaya dan I Komang Suartika.

D a l a m s a m b u t a n ya n g dibacakan Ir. I Gusti Ayu Sugiartini,MMA, Kepala Disperindag Provinsi Bali Ni

Wayan Kusumawathi,SH.,M.Si menyatakan, Bali merupakan daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam seperti migas. Bali hanya memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) kreatif yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum.

Potensi tersebut oleh masyarakat Bali dikembangkan dengan menciptakan produkproduk industri kecil kerajinan salah satunya kerajinan tenun ATBM. Di samping itu juga untuk mewujudkan Bali yang sejahtera, sukertha lahir dan batin sebagai salah satu penjabaran dari visi Bali Mandara.

“Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam Bali secara profesional dan berkelanjutan, memerlukan dukungan dan perhatian yang maksimal dari semua pi-

hak”, jelasnya. Dijabarkan, salah satupotensi tersebut yang perlu mendapatkan dukungan yaitu pengembangan produk kain tenun ATBM di Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

Dukungan Pemerintah Pusat yaitu dari Kementerian Perindustrian RI dengan anggaran APBN berupa kegiatan pelatihan tehnik tenun ATBM. Diakhir sambutan Kepala Disperindag Provinsi Bali mengajak para peserta pelatihan tenun ATBM untuk mengikuti pelatihan ini dengan sebaikbaiknya sehingga ilmu yang didapat nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk tenun ATBM. Kepala Disperindag Provinsi Bali juga mengucapkan terimaksih kepada semua pihak atas terlaksananya pelatihan tehnik tenun ATBM di Desa Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. KJS

drisman Rahim mengatakan, perlambatan ekonomi masih berlanjut sejalan dengan iklim politik yang memanas jelang pilpres 9 Juli 2014. Kondisi tersebut, kata Hendrisman, mempengaruhi kinerja industri asuransi

jiwa sepanjang kuartal pertama tahun ini.

Hal ini dapat terlihat dari hasil investasi yang menurun hingga 18% dan membuat total pendapatan industri terkoreksi 6,8% di akhir kuartal pertama tahun 2014. “Dampak perlambatan ekonomi berlanjut, membuat pelaku industri wait and see. Jadi hasil investasi menurun yang mempengaruhi total pendapatan,” ungkap Hendrisman di Jakarta, Rabu (25/6).

AAJI sendiri mencatat, hasil investasi dari 46 anggotanya sepanjang kuartal pertama 2014 sebesar Rp11,9 triliun.

Angka tersebut turun 18% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp14,55 triliun.

Sementara itu, produk saving menurun, antara lain premi bisnis baru yang turun 15% menjadi Rp14,51 triliun dari Rp17,16 triliun di periode yang sama tahun lalu. Namun,

kendati yield investasi tercatat menurun, lanjut Hendrisman, jumlah investasi industri asuransi jiwa sepanjang kuartal pertama meningkat 9,3%, dari Rp236,39 triliun menjadi Rp258,31 triliun. Adapun portofolio yang menjadi tujuan investasi menurut Hendrisman, tidak jauh berbeda dengan tahun 2013. “Tiga teratas antara lain, sekitar 29% masih di reksadana, kemudian saham sebesar 28,8% dan ketiga obligasi 24,6%. Memang ada penurunan alokasi tetapi hanya di kisaran 1%-3%,” jelasnya.

Hendrisman mengungkapkan, meningkatnya jumlah investasi sejalan dengan peningkatan premi lanjutan sebesar 25,4% dari Rp8,89 triliun di kuartal pertama 2013 menjadi Rp11,14 triliun di kuartal pertama 2014.

“Ini menggambarkan, masyarakat mulai paham akan asuransi dan saving jangka panjang,” tambah Hendrisman. KP

JAKARTA–Fajar Bali Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi S. Priatna menyatakan presiden baru akan mendapat tantangan pembangunan infrastruktur dengan anggaran terbatas.

Apalagi Indonesia ditargetkan menjadi negara berpenghasilan menengah pada 2025.

Untuk mencapai target tersebut, harus ada pembangunan infrastruktur dengan nilai investasi Rp 5.400 triliun. Sementara Indonesia hanya memiliki anggaran Rp 1.200 triliun atau 20 persen dari total kebutuhan. “Padahal infrastruktur adalah syarat keberhasilan sebuah negara,” tuturnya di Jakarta, Rabu (25/6).

Tak hanya itu, pemerintah juga harus menyediakan infra-

struktur dasar yang ditargetkan dapat terpenuhi pada 2019.

Infrastruktur tersebut adalah kelistrikan, yang harus dinikmati oleh seluruh Indonesia, air, dan sanitasi. “Rasio elektrifikasi dan air minum itu harus 100 persen (dinikmati rakyat Indonesia).

Saat ini baru 67 persen, kalau normal hanya 90 persen.

Sanitasi saat ini hanya 64 persen, kalau normal 85 persen-90 persen,” jelasnya.

Pemerintah juga harus menyediakan rumah untuk rakyat kecil. Dedi melanjutkan, rencana infrastruktur Bapenas tersebut nantinya akan dijadikan aturan yang diteken pemerintah yang baru. “Kami siapkan nanti setelah terpilih dan dilantik.

Kami akan berhadapan dengan tim mereka (presiden baru-red),” paparnya. KP

Pendapatan Asuransi Jiwa Indonesia Negatif

FB/IST

JAKARTA–Fajar Bali Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyatakan, pendapatan kinerja seluruh perusahaan asuransi menurun.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Hen-

Ingin Industri Properti Sehat, RI Harus Bolehkan Asing Masuk

JAKARTA–Fajar Bali Meskipun banyak mendapatkan pertentangan, kepemilikan properti oleh pihak asing dinilai sangat diperlukan untuk tutrut mengembangkan sektor properti di Indonesia.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengaku dirinya mendukung jika ada kebijakan properti kepemilikan oleh asing.

Dengan adanya kebijakan ini, akan membantu sektor properti dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

“Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN, kita harus membuka kesempatan bagi kepemilikan asing. Kita harus mengizinkan pihak asing untuk masuk ke Indonesia,” ujarnya dalam Seminar Nasional Realestate Indonesia (REI) di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (25/6).

Dia menyatakan, dengan dibukanya kepemilikan asing, diharapkan bisa membantu pertumbuhan sektor properti secara sehat. Hal ini terbukti pada sektor properti di Singapura yang juga banyak dimiliki asing.

“Jadi di Singapura, dipersilahkan orang Indonesia banyak beli properti di sana. Kita juga harus mengizinkan orang asing beli properti disini. Supaya pasar kita lebih sehat,” katanya.

Selain itu, dengan masuknya MEA 2015 nanti, kebutuhan hunian di dalam negeri diyakini akan semakin meningkat terutama untuk rumah, apartemen dan perkantoran. “Nanti pada saat itu, pasar properti Indonesia akan semakin besar. Toh lahan dan propertinya tidak bisa mereka bawa pulang ke negaranya,” tandas dia. KP

JAKARTA–Fajar Bali Forum Regulator Pasar Modal se-ASEAN atau ASEAN Capital Market Forum (ACMF) merilis edisi kedua the ASEAN Corporate Governance Scorecard Country Report and Assessments 20132014, yang merupakan Laporan Pemeringkatan dan Penilaian Tata Kelola Perusahaan-Perusahaan di Negara ASEAN. Pada penilaian tahun ke-3 ini, ACMF melaporkan terdapat 529 perusahaan terbuka yang tercatat di bursa-bursa ASEAN dengan kapitalisasi pasar lebih dari USD1 miliar.

Di tingkat ASEAN, perusahaan terbuka dari Thailand memperoleh hasil penilaian tertinggi, yang diikuti oleh Malaysia dan Singapura. Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Singapura, sebagai negara yang mengalami perbaikan terbesar atau signifikan dalam penilaian tata kelola perusahaan (corporate governance/CG) tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, penerapan corporate governance dengan standar terbaik menjadi salah satu faktor penentu bagi Emiten dan Perusahaan Publik dalam

menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. OJK berupaya terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik melalui penyempurnaan regulasi yang berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Corporate Governance Road Map yang telah di launching OJK pada Februari tahun ini.

“Karenanya penilaian CG ini akan terus dilakukan secara berkala dengan penambahan jumlah emiten. Hal ini dilakukan agar senantiasa diperoleh keberlanjutan dalam perbaikan governance di Indonesia, “kata Nurhaida seperti dilansir situs OJK, Rabu (25/6).

Inisiatif ASEAN CG Score-

card ini dimulai pada 2011 dan diikuti oleh enam negara ASEAN yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan standar CG dan pelaksanaannya pada perusahaan-perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek, serta meningkatkan daya jual internasional dari perusahaan terbuka ASEAN dengan praktek tata kelola yang baik (well governed public listed companies/PLCs). ASEAN CG Scorecard menjadi alat diagnostik yang penting dan bermanfaat dalam mengidentifikasi gap dan meningkatkan standar tata kelola di antara perusahaan terbuka di kawasan ASEAN. Proses asesmen dilakukan secara obyektif melalui Domestic Ranking Body (DRB) yang ditunjuk oleh Regulator di masing-masing negara, berdasarkan publikasi yang tersedia dan informasi yang dapat diakses seperti laporan tahunan, website perusahaan, pemberitahuan, dan edaran.

Untuk menjamin independensi dan kewajaran dalam asesmen, hasil dari DRB diuji ulang dalam peer review dengan DRB negara lain. OZ

Menurutnya, jika transmisi listrik ini sudah jadi, maka akan ada koneksi listrik antara Jawa-Bali dengan trans Sumatera. “Kita tahu pembangkit listrik lebih murah kalau dilakukan di Sumatera karena batu baranya di sana. Tapi akan sangat tidak adil kalau listrik di Sumatera di alirkan

ke Jawa saja. Karenanya listrik di Sumatera harus memenuhi Sumatera juga,” terang Menko Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) di Gedung Kemenko, Jakarta, Rabu (25/6).

Pihaknya akan membawa rencana ini ke Sidang Kabinet Terbatas yang akan diadakan Senin pekan depan. Hal ini agar dapat segera dilakukan proses lebih lanjut untuk merealisasikan proyek yang dianggapnya ‘monumental’ tersebut.

“Karena ini pertama kali dalam sejarah kita memiliki jaringan interkoneksi Sumatera dan antara lintas Sumatera dengan Jawa-Bali. Ini suatu hal yang monumental,” imbuhnya.

Selain transmisi listrik Sumatera, sambung dia, pembangunan jaringan kabel bawah laut (HPDC) yang akan mengaliri listrik dari Jawa hingga Sumatera juga akan dibawa pada Sidang Kabinet Terbatas pekan depan. “Maka tadi sudah diputuskan, dan nanti Senin akan dibawa ke Sidang Kabinet Terbatas,” pungkas. TP

FB/IST

Nurhaidah

Jaringan Listrik Jawa-Bali-Sumatera Segera Terhubung

FB/IST

JAKARTA–Fajar Bali Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian memastikan pembangunan transmisi listrik berdaya 500 kilovolt (kv) yang mengalirkan listrik di Jawa, Bali, dan Sumatera akan groundbreaking September 2014.

Tantangan Terberat Presiden Baru di Bidang Infrastruktur

779/V/BLAS

Layouter: Zohra

FAJA R BALI

Kamis, 26 Juni 2014, Tahun XIV

NASIONAL

Usai Diperiksa, Stafsus Presiden Berdalih Sudah Bantu KPK JAKARTA-Fajar Bali Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga enggan mengungkapkan kepada wartawan informasi apa saja yang telah dia sampaikan kepada tim penyelidik KPK. Daniel selesai dimintai keterangan KPK terkait penyelidikan proyek pengadaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rabu (25/6).

“Saya sudah menjelaskan semua yang saya ketahui, semua yang saya pahami guna membuat klarifikasi dan membantu KPK untuk dapat mengungkapkan secara penuh perkara yang sedang mereka tangani. Jadi saya hadir di sini untuk memberikan dukungan dan bantuan sekaligus support untuk mereka

menjalankan tugasnya,” kata Daniel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Daniel juga menegaskan kepada wartawan bahwa dia dipanggil KPK bukan sebagai saksi apalagi sebagai tersangka.

“Saya hadir sebagai pihak yang dimintai keterangan,” ucapnya.

Selebihnya mengenai proses permintaan keterangan ini, Daniel meminta wartawan untuk menanyakannya langsung kepada KPK. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, penyelidikan terkait proyek pengadaan di Kementerian ESDM ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Kesekjenan ESDM yang menjerat mantan Sekre-

Daniel Sparingga

FB/IST

taris Jenderal ESDM Waryono Karno.

Tim penyelidik KPK pun telah meminta keterangan Waryono terkait penyelidikan baru ini. Dalam proses penyelidikan ini, katanya, KPK mencari apa-

kah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak dalam pengadaan proyek di Kementerian ESDM yang belum bisa dijelaskan detailnya tersebut.

Saat ditanya apakah KPK akan memanggil Menteri ESDM Jero Wacik terkait penyelidikan ini, Johan mengatakan bahwa Jero bisa saja dipanggil KPK sepanjang keterangannya diperlukan.

“Jero Wacik belum ada tapi apabila penyidik memerlukan keterangan Jero, tentu akan dimintai keterangannya,” ucap Johan.

Dia juga menegaskan bahwa pemanggilan Daniel tidak berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi penetapan APBNP Kementerian ESDM yang menjerat politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. KP

Sebut Gubernur Genit, Sumiati ‘Maling Teriak Maling’ DARI HALAMAN 1 Sumiati yang menuding Gubernur Bali, Made Mangku Pastika ‘genit’. Pasalnya sering tampil di spanduk Prabowo-Hatta.

Parahnya, aksi tuding menuding ini justru disampaikan di atas podium rapat paripurna dan diakhiri dengan salam dua jari.

Kontan saja, paripurna yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 dan Ranperda pelestarian Budaya Bali jadi riuh.

Di pengujung penyampaian pandangan Fraksi PDIP, Sumiati menyampaikan sejumlah hal yang menggelitik anggota paripurna. Di luar konteks, perwakilan Fraksi PDIP ini tibatiba menyayangkan tindakan Gubernur Pastika yang dinilai memihak ke salah satu capres.

Katanya, keberpihakan Gubernur Pastika tidak hanya melalui tindakan tapi juga melalui pernyataan-pernyataan.

“Kami menginginkan saudara Gubernur tidak kemanamana, sesuai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak SBY. Jangan kemana-mana, namun kenyataannya saudara memihak,” tuding Sumiati yang disambut riuh anggota legislatif dan eksekutif yang hadir.

Selain itu, srikandi PDIP yang terpilih kembali sebagai anggota dewan ini juga menyinggung prihal foto gubernur di spanduk-spanduk PrabowoHatta. Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan bahwa Gubernur bersikap genit dengan tindakan demikian. Lebih lanjut, anggota dewan asal Kabupaten Karangasem ini, juga mendadak mengatakan Gubernur Pastika

memobilisasi PNS di lingkungan Pemprov Bali.

Aksi kocak Sumiati tak berakhir hanya dengan tudingantudingan tersebut. Pasalnya, belum usai menyayangkan t i n d a ka n G u b e r n u r ya n g dinilai tidak tepat, dirinya justru melakukan tindakan yang mengejutkan semua peserta pripurna. Yakni, dengan mengacungkan salam dua jari, ciri khas Jokowi-JK. Tak hanya itu, ia juga sempat menyebutkan nama Jokowi-JK dengan suara lantang di hadapan anggota dewan dan eksekutif yang hadir. Tentu saja kampanye dadakan dan aksi ‘genit’ Sumiati ini disambut oleh yel-yel khas Jokowi-JK oleh koalisinya di DPRD. Di lain sisi, Wakil DPRD Bali, Ketut Suwandhi justru memberi tanggapan berbeda. Usai Sum-

iati beraksi, Suwandhi lantas berujar maling teriak maling.

Kampanye dadakan kader PDIP tersebut justru dinilai meluluhkan seluruh tudingannya ke Gubernur Pastika. Sementara, Gubernur Pastika saat dikonfirmasi terkait aksi Sumiati tersebut, mengatakan enggan berkomentar.

Namun, ditegaskan bahwa ia tidak pernah memasang spanduk Prabowo-Hatta yang memuat fotonya. Di samping itu, Gubernur juga tidak pernah memosisikan diri sebagai Gubernur Bali saat memberi dukungan ke Prabowo-Hatta.

Hal itu dilakukan murni sebagai masyarakat biasa yang memiliki hak pilih. “Saya kan masih punya hak pilih, kalau nyoblos saya pilih siapa? Sama seperti kalian, juga punya pilihan,” tegasnya. W-019

cagar budaya yang bersifat tidak benda (intangible). Lebih lanjut, Fraksi Demokrat meminta agar pemerintah kabupaten/kota turut dilibatkan selama perancangan raperda tersebut.

Sementara, Fraksi Mandara Jaya melalui ketuanya, Gede Ngurah Wididana meminta agar rumusan raperda dijabarkan lebih konkret. Utamanya terkait pengertian serta klasifikasi objek yang akan dilestarikan. Entah itu warisan budaya yang bersifat benda ataupun tak benda. Sebab menurut Wididana, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yakni gagasan, aktivitas, serta artefak.

Sedangkan warisan budaya tak benda meliputi, tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, perayaan-perayaan, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta.

“Kami Fraksi Mandara Jaya memandang perlu dirumuskan wujud budaya itu lebih konkret (ada pasalnya) bukan disebut secara samar,” pintanya.

Lain Fraksi Mandara Jaya, lain pula Fraksi PDI Perjuangan. Ni Made Sumiati yang tampil sebagai pembicara, menyampaikan bahwa usulan raperda ini merupakan langkah pertama untuk memberi payung hukum pada budaya Bali. Akan tetapi, ia meminta dilakukan kaji ulang terhadap beberapa hal. Utamanya,

terkait ruang lingkup pengertian budaya Bali yang hanya mengakui secara kebendaan. Padahal, warisan budaya Bali tidak hanya benda semata, tetapi juga beberapa aktifitas yang terstruktur dan sistematis dilaksanakan oleh masyarakat Bali. “Usulan raperda warisan Budaya Bali di samping memberikan payung hukum dan perlindungan secara yuridis, juga memberi pengakuan secara historis tentang nilai-nilai masyarakat Bali,” ujarnya di atas podium.

Menanggapi usulan-usulan tersebut, Gubernur Pastika menyanggupi akan menindaklanjuti. Khusunya mengenai usulan pelestarian cagar budaya dan pelestarian warisan budaya benda dan tak benda.

Menurut Gubernur, kelak Perda warisan Budaya Bali harus mencakup seluruh aspek baik yang benda maupun tidak benda. “Fokus keduanya benda dan tak benda. Karena tadi disebutkan, yang tergolong budaya itu kan aktivitas, gagasan, dan artefak,” jelasnya usai paripurna. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung, agar pemerintah kabupaten/kota turut terlibat dalam penyusunan, mengingat warisan budaya tersebar di seluruh Bali.

Penyelamat Subak Dalam paripurna kemarin,

Fraksi PDIP juga sempat menyinggung mengenai keberadaan subak di Bali. Pasalnya, warisan budaya dunia andalan Pulau Bali tersebut telah diwarning dua kali oleh UNESCO. Prihal pengelolaan dan sistem kepengurusannya yang dinilai masih simpang siur. Made Suamiati yang bertindak sebagai pembicara pun, meminta ketegasan Gubernur Pastika menyikapi hal tersebut.

Ditodong permasalahan demikian, Gubernur Pastika menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Bali tidak bisa berbuat banyak lantaran tidak ada payung hukum yang pasti. Oleh karena itu, Perda pelestarian warisan Budaya Bali sangat dibutuhkan. Melalui Perda ini, maka Pemerintah Provinsi Bali dapat merancang upayaupaya baru dan tidak menyalahi aturan.

“Inilah kita bikin Perda ini agar ada payungnya dasarnya, kalau kita mau mengelola kita mau pakai duit apa? Kalau ada yang permasalahan seperti itu duitnya dari mana. Apa yang harus kita lakukan? Karena itu, selesaikan Perda ini cepat-cepat biar bisa kita anggarkan. Kalau tidak ada anggaran nanti timnya dari mana duitnya. Semua ada aturannya, keluarkan duit satu sen pun ada perrtanggungjawaban dan payung hukumnya,” tegas Gubernur Pastika. W-019

ada dukungan pemerintah dan DPR untuk membangun sistem pemantauan media.

Ia mencontohkan, kutipan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan merosotnya elektabilitas partainya akibat kesalahan pers. Menurut Leo, jika benar SBY menganggap media telah melakukan fitnah atau beriti-

kad buruk pada partainya seharusnya Demokrat mengadukan media yang dimaksud kepada Dewan Pers untuk diproses.

Penyebab lainnya, kata Leo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang dalam menindak media yang dinilai melanggar mekanisme penyiaran. “Berkali-kali KPI menyebut media yang melang-

gar dengan bukti-bukti data.

Namun tidak ada follow up nya karena pemerintah hingga saat ini tidak mengatur wewenang KPI untuk bertindak,” katanya.

Untuk itu, katanya pertarungan media harus belajar dari pertandingan bola. “Maturity and fair play. Boleh bermain keras tapi ada aturan,” kata dia. KP

sejahtera.

“Saya berharap ada program lanjutan selain bedah rumah. Agar si penerima bedah rumah tidak manja dan bisa mempertahankan hidupnya dengan bekerja.

Bila perlu mereka didata apakah memiliki kebun untuk digarap atau tidak. Atau diberikan pembekalan soal

industri kreatif rumahan”, papar Suryawan.

Sampai saat ini, Suryawan memang belum mendengar adanya penerima bedah rumah yang mendapatkan pelatihan keterampilan, sehingga untuk makan dan minum kondisinya masih pas-pasan.

Artinya mereka punya rumah layak, namun hidupnya masih

tak layak karena mereka tak memiliki keterampilan untuk memperbaiki hidupnya. Nah, menurut Suryawan, ini sangat bahaya. “Saya harapkan ada pelatihan sebelum mendapat bantuan rumah, agar jangan terkesan hanya pindah tidur, sedangkan perekonomiannya jalan ditempat,” cetusnya berkali-kali. W-010

Perlu Akomodir Budaya Benda dan Tak Benda DARI HALAMAN 1

Bali, Made Mangku Pastika mengagendakan pandangan umum fraksi terkait Raperda pelestarian warisan budaya Bali. Selama paripurna, kelima fraksi di DPRD Bali (Fraksi Golkar, Demokrat, PDIP, Mandara Jaya, dan Benteng Indonesia Raya) menyampaikan apresiasi atas usulan Raperda pelestarian warisan budaya Bali. Warisan budaya dinilai sebagai identitas masyarakat Bali yang wajib untuk dilestarikan. Tak hanya menyampaikan dukungan, anggota dewan juga mengemukakan sejumlah koreksi serta usulan untuk penyempurnaan.

Seperti yang dikemukakan oleh Ngakan Made Samudra ketika menyampaikan pandangan umum Fraksi Demokrat. Ia membeberkan bahwa cakupan Raperda warisan budaya Bali perlu diperluas. Tidak hanya ‘membentengi’ budaya saja, tetapi juga cagar budayanya.

“Kami Fraksi Demokrat menyarankan agar ditambahkan cagar budaya sehingga judulnya menjadi Raperda tentang pelestarian warisan budaya bali dan cagar budaya,” paparnya.

Di samping itu, Ngakan Samudra mengusulkan, agar tak hanya warisan budaya yang bersifat kebendaan (tangible) yang diajukan, tetapi dilengkapi pula dengan warisan budaya Bali dan

11

Kader Hanura Masuk Gerbong Prabowo DARI HALAMAN 1 minta izin kepada teman-temannya yang selama ini bergabung di Hanura. “Ini masalah bangsa dan negara, saya juga tidak tahu ini panggilan hati yang tidak bisa diingkari,” jelas pengusaha akomodasi wisata di kawasan Amed ini.

Pembelotan Dana untuk mendukung Prabowo-Hatta ini juga akan diikuti oleh ribuan pendukungnya saat Pileg 2014 lalu. “Saya juga akan mengkoordinir teman-teman pengusaha, khususnya di wilayah Kecamatan Abang dan Karangasem secara umum untuk bersama-sama menjadi relawan Prabowo,” katanya.

Bahkan untuk membuktikan kesungguhannya itu, Dana secara sukarela menyumbang sejumlah logistik berupa spanduk dan baliho untuk membantu mensosialisasikan figur pemimpin bangsa yang dikenal dengan semboyan cerdas, tegas, dan berwibawa ini. “Bukan apa-apa, dukungan tenaga dan support alat peraga hanya sebagian kecil bentuk kesungguhan dukungan kepada Prabowo,” ujarnya penuh semangat.

Dukungan Dana ke PrabowoHatta ini tergolong mendadak, karena sebelumnya tidak diperhitungkan bakal mengarahkan dukungan kepada mantan Danjen Kopassus itu. “Saya malah tidak usah di struktur timses, tapi saya tetap berusaha keras untuk mensukseskan PrabowoHatta sebagai pemimpin di republik ini,” ujar Dana sambil mengatakan, untuk urusan bangsa dan negara tidak hanya bisa diselesaikan dengan blu-

sukan semata, tapi dibutuhkan kecerdasan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju dan disegani oleh bangsa lain di dunia.

“Ini menyangkut nasib republik ini ke depan, dan ini tidak bisa untuk main-main,” kata caleg Hanura nomor urut 2 daerah pemilihan Kecamatan Abang ini.

Dikatakan Dana, untuk memimpin republik ini dibutuhkan figur yang sudah benar-benar mengenal wilayah Indonesia yang memiliki ribuan pulau.

“Kalau Prabowo nasionalismenya sudah teruji dan terbukti. Tidak hanya itu, dia juga selama ini dikenal dekat dengan kaum petani dan nelayan, tidak heran kalau dia dijadikan Ketua HKTI,” katanya. Karenanya, tambah pria bertubuh ramping ini, pihaknya akan mengajak masyarakat lainnya bergabung untuk kesuksesan PrabowoHatta.

Sementara itu, disela-sela deklarasi relawan oleh kader Hanura, secara sukarela pula ratusan sopir angkot wisata di objek wisata Amed mendatangi posko relawan, menyatakan diri ikut bergabung dalam barisan Sahabat Sudikerta untuk Prabowo. Mereka yang dikoordinir oleh Mandi, Kedep, Suka, dan Mandir bakal all out mensosialisasikan visi dan misi Prabowo-Hatta melalui pemasangan alat peraga dan menyebarkan brosur.

“Karena, sudah saatnya bangsa Indonesia bangkit dengan kekayaan alamnya yang melimpah tapi tidak dinikmati bangsa Indonesia sendiri,” tohok Mandir mewakili rekan-rekan pen-

gusaha transportasi wisata di Kabupaten Karangasem.

Menurut pria asal Banjar Amertasari, Desa Culik, Abang, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang tegas, cerdas dan berani membela untuk kepentingan negara tercinta. Sehingga, Indonesia bisa mandiri, berdikari berdiri di atas kaki sendiri. Dikatakan pula, bangsa Indonesia butuh keadilan tanpa diskriminasi dalam ekonomi, pendidikan, beragama, dilayani secara proporsional dan profesional sehingga mencapai ketentraman dan kesejahteraan bangsa yang beradab.

“Kami berkeyakinan Prabowo Subianto yang mampu dan layak untuk mewujudkan hal tersebut, dengan dibantu oleh Hatta Rajasa mampu memimpin bangsa ini,” katanya.

Menyikapi itu, Ketua Tim Pemenangan Prabowo Provinsi Bali, Ketut Sudikerta menyambut gembira bergabungnya kader Hanura dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam.

“Saya merasakan suatu getaran yang sangat besar, getaran dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh parpol, dan tokoh rakyat Indonesia. Ada harapan besar, saya terima pernyataan dukungan dari tokoh masyarakat yang luar biasa,” ujar Sudikerta.

Menurut dia, dukungan tokoh masyarakat dan kader Hanura diterimanya sebagai amanah kepada Prabowo-Hatta, serta seluruh koalisi merah putih.

“Untuk kita bekerja, mengabdi, berbakti kepada negara, bangsa, rakyat dan agama kita,” tandasnya. R-002

mengingat sebelumnya juga ada kejadian penggorokan,” terang Made Kasta.

Sementara Dewa Soma dalam pandangan agama menjelaskan, Tawur Labuh Gentuh dilaksanakan karena ada wong pejah kecincang (orang dibunuh dengan dicincang). “Ini menurut lontar Roga Sanggara Bhumi dan Kala Tatwa, yang kita ambil dengan tingkatan madya,” jelas Dewa Soma.

Ditambahkan, sarana upacaranya dari kambing, angsa, Asu blang bungkem, kucit butuan, bebek blangkalung dan sarana lainnya. Sedangkan pelaksanaannya masih mencari hari baik atau paling tidak sehabis Pilpres. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan desa-

desa yang tertimpa musibah, tempat mutilasi, begitu juga tempat pembuangan tubuh korban.

Selain membahas soal ritual Labuh Gentuh, Made Kasta juga menyoroti keberadaan rumah kos yang makin marak. Dirinya mengimbau masyarakat yang memiliki tempat kos dan indekos agar melaporkan diri ke wilayah desa tempat kos. Di samping itu, penduduk pendatang juga mesti diawasi oleh Klian Banjar atau Kepala Dusunnya.

“Langkah jangka panjangnya adalah membuat Perda tentang tempat kos dan hal ini dalam waktu dekat akan dibicarakan dengan legislatif,” pungkas Made Kasta.W-010

anggota dewan tersebut. Ia menyadari permasalahan ini sangat sensitif dan menyangkut seluruh masyarakat Bali. Apabila Bali memutuskan untuk mendaftarkan desa adat, maka desa adat akan tunduk pada UU Desa. Selain itu, status desa adat pun akan luluh menjadi desa biasa.

Oleh karena itu, jajaran di Pemprov Bali sangat berhati-hati untuk menentukan pilihan. Bahkan pada tanggal 28 Juni 2014 mendatang, jajaran Pemprov Bali kembali akan melakukan pembahasan terhadap UU tersebut.

Komponen masyarakat Bali akan dilibatkan, termasuk akademisi,

dan perwakilan pemerintah pusat.

Rapat tersebut diharapkan membuahkan hasil yang positif.

Demikian juga dengan usulan judicial review yang harus disikapi dengan matang. Menurut Gubernur, sebelum mengajukan judicial review, seluruh jajaran harus yakin dulu, akan menang.

Paling tidak, sebelum pengajuan, Bali sudah tahu apa yang diinginkan dan perubahan apa yang dirancang untuk pemberlakuan UU Desa di Bali. “Sebelum judicial review kita juga harus yakin dan jelas. Mau kita apa terhadap UU Desa ini,” imbuh Gubernur. W-019

Pemkab Klungkung akan Bahas Perda Tempat Kos DARI HALAMAN 1 luar biasa. “Ini sudah kejadian luar biasa, kita akan gelar upacara Tawur Labuh Gentuh,” terang Made Kasta, Rabu (25/6) kemarin. Made Kasta melanjutkan, tujuan dari upacara tersebut untuk menghilangkan leteh atau mengembalikan kondisi alam seperti sedia kala, seperti Klungkung yang aman, tertib dan tenteram.

Selain diadakan di Catuspata, ritual ini juga dilakukan di tempat kejadian mutilasi.

Sedangkan ditempat pembuangan potongan tubuh digelar Caru Manca Sata. “Ini merupakan peringatan Tuhan kepada masyarakat Klungkung, mungkin karena ini kurang aci-aci,

Pemprov Matangkan Judicial Review UU Desa

DARI HALAMAN 1 tidak mengetahui prihal UU Desa hanya sedikit-sedikit dari media.

Selama ini, masyarakat dinilai hanya mengetahui sekelumit soal UU Desa, sehingga memicu permasalahan yang semakin pelik.

“Kita ajak MUDP bila perlu sampai Majelis Alit di seluruh kabupaten/kota untuk rembug, sekaligus untuk sosialisasi. Sehingga nanti mereka bisa menyampaikan ke anggota masyarakat yang lain,” usulnya.

Sementara Gubernur Bali, Made Mangku Pastika nampak berhati-hati menyikapi usulan

Presiden Diharap Tugaskan BIN Usut Kampanye Hitam DARI HALAMAN 1 media massa terbelah pada pemilu kali ini. Penyebab itu, di antaranya, sebut Leo, ibarat permainan sepak bola, kompetisi antarmedia menjelang pemilu tidak memiliki “wasit” yang jelas untuk menertibkan dan menyelesaikan masalah. Leo mengatakan, penyebabnya karena tidak

Penerima Bedah Rumah Mesti Diberi Pelatihan Kerja DARI HALAMAN 1

hanya sebagai pelipur lara bagi masyarakat yang tak memiliki rumah layak. Artinya setelah diberikan bedah rumah, mesti ada ide untuk memberikan bantuan yang lebih pada peningkatan kualitas SDM agar warga bisa melangsungkan hidupnya dengan baik dan

026/VI/FB/MHM

Layouter: dejerie

12

Bergandengan Tangan Wujudkan Kesehjateraan Rakyat SINGARAJA – Fajar Bali Mempertahankan lebih susah daripada merebut. Ungkapan itu rasanya cocok untuk menggambarkan sosok Caleg incumbent, Gede Supriatna.

Betapa tidak, politisi asal Tejakula ini harus berjuang ekstra keras untuk mempertahankan kursinya di DPRD Kabupaten Buleleng pada Pileg 9 April lalu.

Kerja keras Pria yang akrab FB/AGUS disapa Supit ini akhirnya diganGede Supriatna jar 4.985 dukungan suara, yang kemudian mengantarkan dirinya kembali sebagai penyambung lidah rakyat di parlemen untuk yang keduakalinya.

Setelah terpilih kembali, Supit bertekad tetap mengobarkan semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bergandengan tangan dengan anggota dewan terpilih lainnya. Meskipun dalam kontestasi Pileg kemarin sebagai lawan politiknya, Supit tetap bergandengan tangan guna bisa bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. ”Setelah kami terpilih yang keduakalinya menjadi seorang wakil rakyat, kami nantinya akan tetap berusaha memperjuangkan serta menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik yang ada di daerah hingga pemerintah pusat. Kami memperjuangkan masyarakat dengan bergandengan tangan bersama para anggota dewan yang lain. Meskipun di saat Pileg kemarin kami berseberangan, namun di saat kami menjalankan mandat sebagai wakil rakyat tentu kami harus bergandengan tangan,” tuturnya, belum lama ini.

Bahkan, kata Supit, dirinya akan tetap berada di depan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. ”Kalau sudah menjadi wakil rakyat tentu kami harus selalu berada di depan guna bisa menyuarakan atau menyampaikan keinginan dari masyarakat itu kepada pemerintah, sehingga apa keinginan masyarakat bisa ditindaklanjuti atau dikaji oleh pemerintah sebelum memberikan jawaban atas keinginannya itu,” katanya lagi. W-008

Fahmi: Ketum Baru, Aburizal dan Pendukungnya di Golkar Akan Disapu Bersih JAKARTA-Fajar Bali Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Fahmi Idris, mengatakan, pemecatan terhadap tiga kader Golkar telah memicu perbincangan di internal partainya soal kemungkinan menggelar musyawarah nasional (munas). Jika munas terjadi, kata Fahmi, sejumlah kader menginginkan agar Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham dipecat dari keanggotaan di Golkar.

“Ada atau tidak adanya pemecatan ini, munas akan tetap dilakukan. Apalagi jika ada pemecatan ini, sudah ada suara bahwa Aburizal dan Idrus Marham juga perlu dipecat dari Golkar melalui munas,” ujar Fahmi di Jakarta, Rabu (25/6).

Hal itu dikatakan Fahmi menyikapi sikap Aburizal yang memecat tiga kader Golkar dari keanggotaan lantaran tak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Mereka yang dipecat, yakni Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh. Mereka tercatat sebagai anggota DPR dari Partai Golkar.

Fahmi menuturkan, tingkat kesalahan Aburizal sebagai Ketua Umum sudah terlalu banyak. Sehingga, posisinya kini terancam. Jika nantinya Aburizal tergusur, maka Fahmi memastikan kroni-kroni pemilik grup Bakrie itu akan turut disingkirkan.

“Kalau sudah ada Ketum baru, partai akan keluarkan pengurus yang mendukung Aburizal akan disapu bersih,” ucap mantan Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) itu.

Fahmi menilai, dalam masa kepemimpinan Aburizal di Partai Golkar, pengangkatan pengurus partai bukan didasarkan pada reputasi dan rekam jejak para kader. Dia mencibir banyak pengurus Golkar saat ini yang tiba-tiba masuk kepengurusan, padahal tidak diketahui rekam jejaknya.

“Aburizal ini jelas tidak tahu tata caranya mengatur partai, orang-orang tidak jelas justru masuk Golkar,” tukas Fahmi. Untuk diketahui, masa jabatan Aburizal yang seharusnya lima tahun diperpanjang selama enam tahun hingga Oktober 2014. Selama ini, periode jabatan Aburizal menimbulkan kontroversi di internal Golkar. Beberapa pihak mengklaim masa jabatan itu tidak sah lantaran tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar sehingga diperlukan suatu munaslub atau munas dipercepat untuk menggantikan posisi Aburizal.

Desakan munaslub kembali mencuat setelah perolehan kursi Golkar di DPR dalam Pileg 2014 menurun. Dalam pileg kemarin, Golkar memperoleh 18.432.312 suara (14,75 persen) atau 91 kursi DPR. Perolehan kursi DPR itu turun dibanding Pemilu 2009, yakni 106 kursi DPR. KP

POLITIK

FAJA R BALI

Kamis, 26 Juni 2014, Tahun XIV

Prabowo: Rupanya Pekerjaan KPK Lumayan Calon presiden Prabowo Subianto terkejut dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah mengirimkan tim untuk mengecek rumahnya di kawasan Hambalang, Jawa Barat. Prabowo menilai kerja KPK lumayan.

JAKARTA-Fajar Bali “Ternyata saya baru tahu KPK sudah mengirim tim untuk mengecek rumah saya di atas di Hambalang. Jadi rupanya pekerjaan KPK lumayan,” kata Prabowo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/6), seusai melakukan verifikasi harta.

Prabowo tampil di hadapan wartawan dengan didampingi calon wakil presiden Hatta Rajasa, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja.

Kepada wartawan, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada KPK. Dia dan Hatta lalu berjanji akan mendukung upaya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketua Dewan

Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bersama jajaran pimpinan KPK Pembina Partai Gerindra ini juga menyatakan komitmen untuk memperkuat KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya.

“Dan kami berdoa agar KPK dilindungi Yang Mahakuasa dan diberi petunjuk sehingga pengabdiannya kepada bangsa dan negara bisa dijalankan sebaikbaiknya,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui ada bagian dari laporan harta kekayaannya yang dikoreksi KPK. Ada perbedaan nilai

aset yang dilaporkan Prabowo Subianto dan wakilnya, Hatta Rajasa, dengan data yang dimiliki KPK. “Tanah yang saya beli beberapa tahun lalu sekarang nilainya sudah naik,” kata Prabowo.

Hatta menambahkan, koreksi yang dilakukan KPK terhadap laporan harta kekayaannya berkaitan dengan perbedaan nilai aset yang dilaporkan. Misalnya, kata Hatta, terkait dengan aset berupa benda seni perolehan 1999 yang nilainya kini

Sosialisasikan Jokowi-JK, RBB Gelar Nonton Bareng Piala Dunia

BANGLI-Fajar Bali Banyak cara ditempuh oleh para pendukung Capres JokowiJK untuk dapat merebut simpati masyarakat . Salah satunya dengan mensosialisasikan Jokowi-JK melalui kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2014. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Relawan Bangli Bersatu (RBB), di sekretariat pemenangan, Lingkungan Sidembunut, Bangli.

Untuk memancing minat penonton, pengunjung diberikan kupon berhadiah. ”Kita harus mencari gebrakan untuk mensosialisaikan Capres-Cawapres Jokowi-JK. Salah satunya memanfaatkan momen piala dunia dengan menggelar nonton bareng,” ujar tokoh Relawan Bangli Bersatu, IB. Mudarma, Rabu (24/6).

Dikatakan acara tersebut menyediakan beraneka hadiah hiburan. Bahkan juga bakal memberi hadiah utama berupa seekor godel. Selain menyediakan hadiah hiburan, kata dia, relawan yang dikomandani oleh Gus Nanda, juga menampilkan hiburan gratis

Posko Pemenangan Jokowi-JK kepada masyarakat. “Untuk hiburan gratis berupa tari joget dan musik Bali dipentaskan setiap malam minggu,” ujar Mudarma.

Untuk pengundian hadiah hiburan, jelasnya, dilakukan setiap minggu, sementara kupon dibagikan setiap hari. Sedangkan hadiah utama akan diundi pada final piala dunia, dengan memperebutkan satu anak sapi, TV 23 plate dan Kulkas.

Untuk hadiah hiburan meliputi DVD, HP dan baju kaos serta hadiah menarik lainnya. “Kita

undang masyarakat untuk nonton bareng berhadiah bersama Jokowi-JK,’’ucapnya.

Untuk mensosialisasikan sosok Jokowi-JK, panitia mencantumkan foto capres-cawapres tersebut dalam kupon. “Kita mencetak sekitar 10.000 kupon yang bergambar Jokowi-JK. Dengan demikian masyarakat bisa lebih mengenal yang bersangkutan, sehingga dalam Pilres 9 Juli mendatang masyarakat tidak ragu memilih calon nomor urut 2 tersebut,” kata Mudarma. W-002*

JAKARTA-Fajar Bali Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak mengatakan, keputusan Dewan KehormatanPerwirahanyaberlaku di internal militer. Sehingga, tidak bisa dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menyatakan calon Presiden Prabowo Subianto terlibat dalam perbuatan tercela, yakni pelanggaran HAM. “DKP tidak bisa juga (dijadikan dasar). Apalagi kemudian, keputusan DKP bukan keputusan hukum.

Itu keputusan institusi. Putusan itu hanya berlaku internal,” ujar Nelson di Jakarta, Rabu (25/6).

Menurut Nelson, DKP tidak bisa

digunakan dalam kerangka kepentingan di luar internal institusi, seperti pilpres. DKP merupakan ketentuan norma berupa anjuran atau larangan yang dibuat dalam upaya menjaga kehormatan institusi.

Terkait pandangan publik, bahwa dengan adanya DKP berarti Prabowo terbukti melakukan perbuatan tercela, yang kemudian menjadi dasar diskualifikasi Prabowo oleh KPU, Nelson meluruskan pengertian perbuatan tercela menurut UU. “Perbuatan tercela itu sendiri harus ada ukurannya. Ini kelemahannya UU kita, oleh KPU akan sulit menerjemahkan, sejauh mana perbuatan tercela,” sambung Nelson.

Meski begitu, lanjut Nelson, dalam rangka membuat sesuatu yang pasti, harus ada bukti bahwa Prabowo pernah membuat perbuatan tercela. Karena yang berbicara hukum, sehingga yang dapat dilakukan adalah mengambil tindakan berdasarkan keputusan pengadilan.

Selain tidak ada bukti Prabowo melakukan perbuatan tercela, waktu pelaporan DKP yang terlambat, juga menjadi sebab Bawaslu tidak memprosesnya. “KPU tidak ada bukti itu perbuatan tercela. Waktunya juga sudah jauh melampaui,” sambung Nelson. KP

FB/SUMERTA

Bawaslu: DKP Tidak Bisa Jadi Dasar Prabowo Bersalah

FB/IST

sudah berubah.

“Koreksi lebih pada nilai yang sejak 1999 nilainya sama terus seperti misalkan benda-benda seni, itu dikoreksi, bukan penambahan harta tapi perubahan nilai,” ujar Hatta.

Mengenai total nilai asetnya, Prabowo enggan mengungkapkan kepada publik. Keduanya mengatakan bahwa keseluruhan nilai aset masing-masing yang telah diverifikasi KPK ini akan diumumkan di Komisi Pemilihan Umum pada saatnya nanti.

Sesuai dengan Pasal 5 huruf f dan Pasal 14 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, calon presiden dan wakil presiden wajib melaporkan hartanya ke KPK. Selanjutnya, KPK akan menguji kebenaran laporan harta tersebut.

KPK juga menghimpun masukan dari masyarakat mengenai harta kekayaan capres dan cawapres.

Ini pertama kalinya caprescawapres yang mendatangi Gedung KPK untuk diklarifikasi soal laporan harta kekayaan.

Lima tahun lalu, petugas KPK yang mendatangi para caprescawapres di kediaman masingmasing. Hasil uji kebenaran laporan harta kekayaan capres dan cawapres ini nantinya akan disampaikan KPK kepada KPU. Hasilnya pun akan diumumkan kepada publik pada 1 Juli mendatang.

Jika ditemukan laporan harta yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kata Johan, KPK menyerahkan tindak lanjutnya kepada KPU. Setelah Prabowo, KPK akan mengundang pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk diklarifikasi soal laporan harta pada 26 Juni mendatang. KP

Ketua Timses Ancam Laporkan Caleg Koalisi Jika Tak Pasang Baliho

AMLAPURA-Fajar Bali Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Karangasem, I Wayan Geredeg mengancam akan melaporkan ke Tim Pemenangan Provinsi jika ada caleg yang berasal dari partai pengusung di Karangasem yang tidak memasang baliho Prabowo-Hatta.

Hal itu ditegaskannya saat memimpin rapat pematangan jadwal kegiatan Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Karangasem, Rabu,(25/6) kemarin.

Rapat yang dihadiri seluruh parpol koalisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ini, juga dihadiri calon anggota DPRD Kabupaten maupun Provinsi yang lolos saat Pileg lalu.

Dalam rapat tersebut, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, I Wayan Geredeg meminta agar kader parpol koalisi untuk terus bergerak. Selain itu, I Wayan Geredeg yang juga Ketua DPD II Golkar Karangasem meminta dua kadernya, I Nengah Sumardi, dan I Wayan Tama untuk mendata siapa saja caleg yang sudah memasang baliho Prabowo-Hatta.

Pun dikatakan, tiap caleg yang telah lolos, masing-masing memasang sepuluh buah baliho. Jika tidak, pihaknya tak segansegan akan melaporkannya ke Tim Pemenangan Provinsi. “Kalau memang ada caleg yang telah lolos tidak memasang baliho, biarlah Tim Pemenangan Provinsi juga mengetahui, lebih baik akan saya laporkan,” ujar Geredeg di hadapan peserta rapat.

Sementara, fraksi koalisi pengusung Prabowo-Hatta di Karangasem sendiri berjumlah 27 anggota, terdiri dari 24 anggota DPRD Karangasem, dan 3 DPRD Provinsi. Sedangkan, Ketua Tim Pemenangan sendiri telah memasang 100 baliho, dan Wakil Ketua Tim Pemenangan, I Made Sukerana baru memasang 20 baliho.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas rencana pengerahan massa dalam kampanye nasional 28 Juni 2014 nanti di Lapangan Lumintang, Denpasar. Rencananya, dari Karangasem akan diberangkatkan 5.000 simpatisan dari parpol koalisi.

Partai Golkar sendiri akan memberangkatkan 1.500 orang, Partai Gerindra dan Demokrat masing-masing 1.000 orang.

Sedangkan Partai PKS, PAN, dan PPP diwajibkan mengerahkan masing-masing 500 orang. “Tadi memang ada pembahasan persiapan untuk kampanye terbuka secara nasional di Lapangan Lumintang. Dari Karangasem sendiri sedikitnya akan berangkat 5.000 orang,” ujar Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Karangasem, I Komang Dana.

Selain itu, Dana juga mengatakan, dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua Tim Pemenangan, sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Karangasem, I Nyoman Suyasa ini, juga dibahas rencana pelatihan saksi Prabowo-Hatta, yang akan dipusatkan di Kantor ABM,Kecicang Islam,Kecamatan Bebandem,Karangasem dengan menghadirkan 2.000 orang saksi. Rencananya, dalam pelatihan saksi itu, akan dihadiri oleh Made Mangku Pastika. “Termasuk pembahasan pematangan jadwal kegiatan, blusukan ke pasar dan pengobatan gratis,” pungkas Komang Dana. W-016

701/IV/KTR

Layouter: dejerie