Warta IATMI #2

Warta IATMI IATMIIATMI Pemerintah Genjot Investasi Energi Baru Terbarukan Oleh : Nazrul Rahman TK’16

PP

emerintah diminta tidak tinggal diam terhadap pengembangan Energi Baru Terbarukan

lambat.

yang

(EBT)

Bongkar

dilakukan

selama

yang

pasang ini

berjalan kebijakan

untuk

bisa

mempercepat pengembagan EBT dinilai tidak memiliki dampak maksimal. Bahkan target energi dari EBT sebesar 23 persen pada 2025

Pertamina Geothermal Energi Area Ulebulu

juga diperkirakan tidak akan tercapai.

Investasi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia memiliki banyak potensi untuk bisa lebih banyak berkembang. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Selain hal tersebut, dalam meningkatkan investasi pembangunan EBT di dalam negeri, pemerintah juga melakukan beberapa hal lainnya.

"Caranya misalnya jadwal lelangnya jelas, ada kemudahan investasi, pajak rendah penugasan off taker yang jelas, dan lainnya," Ignasius Jonan, Menteri ESDM, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Pemerintah juga mendorong pembangunan EBT di wilayah Timur Indonesia. Selain karena Biaya Pokok Produksi (BPP) setempatnya yang lebih besar dari BPP nasional, penyediaan tenaga listrik dari EBT di wilayah-wilayah ini juga dipercaya bisa meningkatkan pemerataan listrik di Indonesia.

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan tantangan terbesar dalam penggunaan EBT bagi Indonesia adalah kemampuan daya beli masyarakat terhadap energi listrik EBT yang masih kecil. Karena harus diakui harga listrik yang dihasilkan oleh

pembangkit

berbahan

baku

EBT

masih

sangat

tinggi.

Tantangan tersebut harus segera memiliki solusi, karena jika terus dibiarkan target pencapaian EBT tidak akan pernah terwujud. Salah satu upaya yang coba dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan kontrol terhadap tarif.

Dia menambahkan bahwa Indonesia saat ini tengah belajar untuk menciptakan harga listrik EBT yang terjangkau seperti di negara maju lainnya. Hal itu tentu tidak bisa secara instan diwujudkan karena tingkat suku bunga bank tidak sesuai dengan platform ekonomi, kebijakan makro ekenominya juga berbeda, kebijakan fiskal dan moneter pun berbeda.

Selama ini tidak ada pihak manapun yang berani berkomitmen untuk memberikan harga yang kompetitif kepada masyarakat, padahal jika sudah ada jaminan pemerintah tidak akan tinggal diam membiarkan pelaku usaha menanggung kerugian.

“Kalau ada yang berani janji dengan saya bisa 1,99 sen per Kwh ya kita bilang saya carikan tanahnya yang gratis kan begitu. Pemerintah disini juga tidak minta 1,99 sen. Kalau mau 6 sen-7 sen mungkin boleh,” tandas Jonan.

Kilas Balik Operasional PT Freeport Indonesia Oleh: Huriya – Teknik Kimia 2016 Permasalahan keberadaan operasional PT

Freeport

Indonesia

dimulai

sejak

penandatanganan Kontrak Karya I pada 7 April 1967 di Departemen Pertambangan, saat itu

Pemerintah

Indonesia

diwakili

oleh

Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C Hills (Presiden PT Freeport Indonesia

Freeport Shulpur) dan Forbes K Wilson (Presiden Freeport Indonesia).

Berdasarkan KK I ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (atau seluas +/- 1,000 hektar. 1 Acres = 0.4047 Ha). KK I dengan masa berlaku selama 30 tahun ini sangat menarik untuk dipertanyakan mengingat bahwa Presiden Soekarno, yang sering melakukan propaganda ‘anti’ investasi asing, justru menandatangani UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di tengah-tengah tekanan peristiwa G30S/PKI.

Akibat hal ini, pidato pertanggungjawabannya yang berjudul "Nawaksara" tidak memuaskan MPRS dan setelah diminta untuk melengkapinya, ternyata pidato yang diberi nama “Pelengkap Nawaksara� itu pun tidak memenuhi harapan MPRS dan pimpinan MPRS menganggap bahwa Presiden Soekarno telah lalai dalam memenuhi Kewajiban Konstitusional.

Selanjutnya pada 12 Maret 1967, dalam Sidang Istimewa MPRS diambil keputusan untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden dan mengangkat Letnan Jenderal TNI Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Akibatnya, pada Kabinet Ampera I ini-lah KK I tentu saja bertindak untuk dan atas nama persetujuan Pejabat Presiden saat itu, Soeharto. Dari penandatanganan kontrak ini yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada 2 Desember 1967 oleh Pejabat Presiden.

Pada 1991, kontrak itu diperpanjang lagi selama 30 tahun hingga kontrak baru akan berakhir pada 2021. Sudah lebih dari setengah abad pemerintah Indonesia mendapatkan pembagian saham PT Freeport Indonesia (PTFI) hanya sebesar 9,36 persen. Mayoritas saham sebesar 90,64 persen dikuasai oleh Freeport-McMoRan Copper & Golden Inc. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara kini mewajibkan perusahaan tambang membangun unit pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri dan melarang ekspor mineral dan batu bara mentah dalam bentuk konsentrat tanpa diolah dan dimurnikan dalam kadar tertentu. Karena undang-undang itu telah memberikan tenggat selama lima tahun, sebagian besar perusahaan tambang tidak mampu memenuhi kewajiban smelterisasi dan sejak larangan itu diberlakukan yaitu pada 12 Januari 2014, Freeport termasuk yang menolak keras sembari mengancam akan menghentikan produksi dan melakukan PHK besar-besaran. Perusahaan itu sangat bergantung pada kas masuk ekspor konsentrat yang kemudian diolah menjadi emas batangan dengan nilai tambah berlipat. Tetapi bagi Indonesia, ekspor konsentrat yang dilakukan oleh Freeport tidak memberikan nilai tambah yang berarti.

Karena itu, pemerintah harus kembali ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang secara tegas melarang ekspor mineral dan batu bara mentah. Walau tidak dalam jangka pendek, ekspor mineral dan batu bara yang sudah diolah di smelter Indonesia akan meningkat dengan nilai tambah yang jauh lebih besar daripada nilai tambah ekspor konsentrat. Kegagalan PTFI mengupayakan perpanjangan kontrak karya Freeport tidak menyurutkan langkahnya untuk menempuh upaya lain. Kali ini, PTFI menggunakan kewajiban divestasi saham sebagai "jebakan"

bagi

pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, PTFI wajib menawarkan sahamnya sebesar 10,64 persen paling lambat pada Oktober 2016 dan sisanya yang 10 persen harus sudah ditawarkan pada 2019. Tapi, baru di akhir tenggat PTFI akhirnya menawarkan 10,6 persen sahamnya dengan harga yang sengaja dipatok sangat tinggi, yakni US$ 1,7 miliar atau Rp 23,8 triliun. PTFI sengaja menetapkan harga tawaran yang sangat tinggi dengan harapan Pemerintah akan menawarnya. Saat pemerintah mengajukan tawaran, PTFI akan menerima begitu saja berapa pun harga yang diajukan. Ketika pemerintah sudah memutuskan pembelian 10,6 persen saham, saat itulah pemerintah "terjebak". PTFI akan menjadikan keputusan pemerintah itu sebagai pembenaran perpanjangan kontrak karya Freeport pada 2021 hingga 2041. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi punya alternatif untuk mengambil alih Freeport pada 2021.

Nantinya, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, tidak ada cara lain bagi pemerintah kecuali mengambil alih penguasaan dan pengelolaan tambang Freeport. Oleh karena itu, sejak saat ini, pemerintahan Joko Widodo dan seluruh komponen bangsa Indonesia harus menyatukan suara untuk memberhentikan perpanjangan kontrak karya Freeport pada 2021 agar dapat meningkatkan kemakmuran rakyat dan juga meningkatkan kedaulatan energi bangsa Indonesia.

Referensi : o

http://www.dunia-energi.com/pengembangan-ebt-perlu-kompromi-stakeholder/

o

http://www.dunia-energi.com/strategi-percepat-pengembangan-ebt/

o

http://finance.detik.com/energi/3427499/pemerintah-genjot-investasi-energi-baruterbarukan-ini-caranya

o

detiknews. 2017. Refleksi Konstitusional terhadap Operasional Freeport. [ONLINE] Available at: https://news.detik.com/kolom/3434530/refleksi-konstitusionalterhadap-operasional-freeport. [Accessed 03 March 2017].

o

KOMPASIANA. 2017. Data dan Fakta - Kontrak Freeport. [ONLINE] Available at: http://www.kompasiana.com/sondi325/data-dan-fakta-kontrakfreeport_54ff1512a333118b2850feca. [Accessed 03 March 2017].

o

INDONESIANA.TEMPO.CO. 2017. Freeport Dulu, Kini, dan Nanti | Indonesiana. [ONLINE] Available at: https://indonesiana.tempo.co/read/106948/2017/01/16/fahmyradhi/freeport-dulu-kini-dan-nanti-fahmy-radhi. [Accessed 03 March 2017].