Kado Tahun Baru BPJS Kepada Rumah Sakit Tersayang. Viral !!! rasanya jika sesuatu telah dibungkus dengan nuansa viral maka kesitulah atensi publik difokuskan secara tidak sehat, dan itulah yang terjadi kepada lembaga BPJS pada awal tahun ini, tepatnya sejak 1 januari 2019 dimana BPJS melakukan pembersihan terhadap mitramitranya dan mengirimkan surat “cerai” (pemutusan kontrak kerjasama) ke sejumlah rumah sakit mitra diberbagai daerah, apalagi sempat ditambahkan bumbubumbu simpang siur tentang “strategi BPJS menekan defisit” atau “akalakalan BPJS menjaga nama baik sebelum diputus kontrak oleh mitra, lebih baik mutusin duluan”, untuk mennyajikan informasi yang benar dan edukatif, kami dari BPNISMKI telah mengumpulkan beberapa data dan fakta tentang “kado tahun baru BPJS kepada sejumlah rumah sakit mitranya” Berdasarkan rilis BPJS pada 3 januari lalu. Pemutusan kontrak terjadi dengan dasar hukum Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional serta Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dengan persyaratan akreditasi yang telah tertera pada permenkes nomor 99 tahun 2015, yang merupakan hasil revisi atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Dimana rumah sakit dinilai dan diakreditasi oleh badan independen bernama KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) Disebutkan juga oleh pihak BPJS Kesehatan bahwa pemutusan kontrak ini murni melalui tahapantahapan dalam kesepakatan dan kontrak yang berlaku dan harus diperbarui tiap tahunnya diantara BPJS dan rumah sakit dan efektif dijalankan per 1 januari 2019 sesuai kesepakatan.
Dilema yang terjadi Seperti memakan buah simalakama, tentu tindakan “tega” BPJS dalam “menceraikan” sejumlah rumah sakit mitra nya memiliki dilema tersendiri, apalagi jika kita melihat data dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) yang menunjukkan terdapat sekitar 2004 rumah sakit yang memiliki akreditasi, angka yang cukup besar namun mirisnya masih mungkin dikejar oleh 856 rumah sakit yang belum terakreditasi dengan 64 rumah sakit lainnya baru saja habis masa akreditasinya yang harus selalu diperbarui tiap 3 tahun sekali oleh KARS dan tiap tahunnya melakukan harus pembaruan kontrak. Mirisnya kondisi ini bukan serta merta prilaku BPJS yang “tega”, untuk mencapai salah satu dari delapan goals BPJS di 2019, yakni indeks kepuasan peserta 85%, BPJS perlu untuk terus melakukan perbaikan mutu dan pelayanannya, dan untuk itulah
Akreditasi dan Kredensialing rumah sakit menjadi penting. Akreditasi rumah sakit adalah suatu pengakuan dari pemerintah kepada Manajemen rumah sakit yang telah memenuhi standar yang ditetapkan, gunanya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, sedangkan Kredensialing ialah proses menjamin tenaga keperawatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan kepada pasien dengan standar profesi. Iqbal Anas Ma’ruf selaku kepala humas BPJS Kesehatan dalam beberapa kesempatan menyampaikan “pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang ada untuk mengurus sertifikat akreditasi sedari tahun 2014, saat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai. Mereka diberi waktu lima tahun untuk mendapatkan akreditasi. Jangka waktu itu berakhir di tahun 2019 ini. Namun, sampai saat ini beberapa rumah sakit "membandel" dan enggan mengurus akreditasi mereka. Akreditasi itu menurut Iqbal wajib hukumnya untuk menjamin keamanan pasien dan tenaga kesehatan rumah sakit.”
Problematika dan Solusi Sementara Tentu ketika berbicara terkait problematika BPJS yang menjadi pusat perhatian pertama publik adalah bagaimana nasib pasien BPJS ? Tentu saja pemutusan kontrak ini memicu gonjangganjing dikalangan masyarakat peserta JKN, karena konsekuensi terbesar ialah sejumlah rumah sakit sudah tidak dapat lagi menampung pasien BPJS, dan harus dialihkannya sejumlah pasien BPJS ke rumah sakit yang masih bermitra. Sementara rumah sakit yang baru saja “bercerai” namun memiliki pasien BPJS sebelum bercerai wajib melakukan pelayanan hingga selesai, seperti salah satu kasus di Rumah Sakit Umum Islam (RSUI) Kustati Surakarta yang termasuk dalam daftar RS yang putus kerja sama dengan BPJS Kesehatan menyebutkan ada 13 pasien BPJS Kesehatan yang masih menginap. "Kami kemarin juga menerima 13 pasien BPJS yang masih menginap hingga sekarang. Kalau diumumkannya kemarin dini hari, mungkin tidak kami masukkan," kata Kabag Sumber Daya Manusia (SDM) RSUI Kustati, Pujianto dikutip dari detikNews. Meski pihak BPJS mengklaim bahwa secara analisis kondisi anggota JKN tidak akan terbebani karena distribusi rumah sakit mitra masih mencukupi kebutuhan pelayanan, tentu saja hal ini akan terus mengkhawatirkan dikarenakan berkurangnya fasilitas kesehatan dibeberapa lokasi yang dapat diakses oleh anggota JKN, terutama masyarakat dengan akses yang dari awal memang sudah sulit. Problem lainnya ialah, akreditasi bukan merupakan sertifikat yang bisa didapatkan dalam waktu singkat, dan bila harus menunggu proses akreditasi terhadap
rumah sakit selesai maka akan menambah probabilitas menumpuknya pasien BPJS yang belum bisa dilayani. Oleh karena itu pada Kemenkes mengeluarkan rekomendasinya dalam Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/18/2019 yang dikeluarkan pada Jumat (4/1/2019). Rekomendasi Kemenkes tersebut ditujukan kepada BPJS untuk melakukan perpanjangan kontrak kepada sejumlah rumah sakit yang sebelumnya sudah bermitra kepada BPJS selama mendapatkan perpanjangan akreditasinya melalui KARS, dengan kesepakatan rumah sakit menyampaikan surat komitmen untuk akreditasi hingga 30 Juni 2019 dimana baru sekitar 165 Rumah Sakit yang telah menyampaikan surat komitmennya kepada Kemenkes (berdasarkan hasil wawancara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bambang Wibowo bersama CNBC Indonesia) Apa yang terjadi ketika rumah sakit gagal meraih akreditasi setelah 30 Juni 2019 ? pertanyaan menarik untuk kita bersama ajukan kepada pihak penyelenggara JKNKIS, Kami dari BPNISMKI mengajak temanteman mahasiswa kedokteran semua untuk bersama mengawal terwujudnya citacita Universal Health Coverage yang berkualitas bersamasama !!
Hidup Mahasiswa Indonesia !!.. Hidup Mahasiswa Kedokteran Indonesia !!.... Hidup Rakyat Indonesia !!.....
(ini dibuatkan infografis sederhana dalam poster terkait jumlah fasilitas kesehatan) Terus kita buat infografis perjalanan kasus Bentuk desain mungkin bisa dibuat kayak tirto diatas. Nanti narasi nya begini : 1. 1 januari BPJS Kesehatan memberikan kado tahun baru kepada sejumlah rumah sakit mitra yang belum memiliki sertifikat akreditasi maupun kredensialing 2. BPJS mengeluarkan rilis telah memutus kontrak terhadap 31 rumah sakit sejabodetabek dan diperkirakan total rumah sakit yang putus kontrak kerjasama BPJS seIndonesia sekitar 92 rumah sakit. 3. Kebijakan penerapan kewajiban sertifikat akreditasi dan kredensialing kepada rumah sakit sudah dihimbaukan sejak 2014 dan berlaku efektif di 33 provinsi pada 1 januari 2019 4. Sejumlah pasien BPJS yang berada di rumah sakit yang baru saja diceraikan BPJS masih diberikan pelayanan, sedangkan calon pasien BPJS dialihkan ke rumah sakit mitra lainnya. 5. Kemenkes mengeluarkan rekomendasi kepada BPJS untuk melakukan perpanjangan kontrak kepada rumah sakit mitra dengan mengantongi 165 surat komitmen untuk mendapatkan akreditasi hingga 30 Juni 2019.