Tim Penyusun Satuan Tugas Kajian Pendidikan dan Profesi ISMKI Nasional 2019
Putu Teja Prawitha Pinatih (Sekretaris Bidang Pendidikan dan Profesi ISMKI Nasional) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2015 tejaprawitha@gmail.com Muhammad Abni Setiawan (Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Profesi subKajian ISMKI Nasional) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 2016 abhyvadakok@gmail.com Sasqia Aninda Putri (Staff Bidang Pendidikan dan Profesi ISMKI Nasional) Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 2017 sasqia_ap@student.ub.ac.id Subula Robbiki Zulula (Staff Bidang Pendidikan dan Profesi ISMKI Nasional) Fakultas Kedokteran Universitas Mataram 2016 subulahusein31@gmail.com Cindy Ayu Mareta (Sekretaris Bidang Pendidikan dan Profesi ISMKI Wilayah 1) Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 2017 cindiayumareta@gmail.com Rizka Amalia (Sekretaris Bidang Pendidikan dan Profesi ISMKI Wilayah 2) Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 2016 rzkamaliaa@gmail.com Anisa Muliawaty (Sekretaris Bidang Pendidikan dan Profesi ISMKI Wilayah 3) Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat 2016 nisa.mlwty@ymail.com Brilian Nur Muhammad (Sekretaris Bidang Pendidikan dan Profesi ISMKI Wilayah 4) Fakultas Kedokteran Universitas Universitas Islam Malang 2016 brilliannur02@gmail.com
A. Latar Belakang Indonesia saat ini sedang dihadapkan oleh berbagai permasalahan dalam mengisi kesejahteraan bangsanya, salah satunya di bidang kesehatan. Salah satu permasalahan yang hingga saat ini belum terselesaikan ialah belum terwujudnya amanah UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak�. Meski salah satu lini supply tenaga kesehatan terutama dari bidang pendidikan kedokteran telah mengalami pertambahan jumlah yang pesat di Indonesia, namun banyaknya fakultas kedokteran belum menjamin kualitas setiap lulusan terlebih mengenai penempatan dan persebaran lulusan dokter. Sehingga, muncullah moratorium FK yang dimana sejatinya sudah diberlakukan sejak lama, yaitu pada tahun 2010 oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang kemudian diperkuat oleh moratorium dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI melalui SE DirJen Dikti No. 1061/E/T/2012 tahun 2012. B. Metode Analisis Dalam kajian ini, kami akan menelisik secara mendalam mengenai perjalanan moratorium FK di Indonesia serta penguraian data fakultas kedokteran yang telah ter-akreditasi yang didapat dari dati KKI per 2018 dan BAN-PT, serta pembahasan atas fakultas kedokteran yang sedang diajukan, baik yang sudah masuk di data kemenristekdikti maupun yang dideklarasikan langsung oleh universitas terkait. Metode yang kami gunakan adalah membedah data kondisi fakultas kedokteran yang ada di Indonesia saat ini dan mengaitkannya dengan kondisi pelayanan kesehatan dari segi persebaran tenaga kesehatan di Indonesia sesuai dengan studi empiris maupun kondisi aktual yang ada dilapangan yang telah dilakukan oleh berbagai ahli dan akademisi sebelumnya. C. Pembahasan 1. Pengertian Moratorium Berdasarkan KBBI, moratorium diartikan sebagai (1) penangguhan pembayaran utang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat; (2) penundaan; penangguhan. Maka dari itu istilah moratorium Fakultas Kedokteran dapat diartikan sebagai penangguhan izin pendirian Fakultas Kedokteran. Dengan kata lain, selama pemberlakuannya maka tidak ada Fakultas Kedokteran baru yang diizinkan untuk berdiri. 2. Awal Mula Pemberlakuan Moratorium Seperti yang telah disebutkan di awal, moratorium mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Adapun pihak yang terlibat selain Kemenristekdikti, untuk membuka fakultas kedokteran baru, terdapat 5 organisasi lain yaitu KKI, Pendidikan Tinggi (DIKTI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran
Indonesia (AIPKI), dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) dimana masing-masing organisasi ini diwakili 1 perwakilan. Organisasi ini yang akan menilai calon fakultas kedokteran yang akan dibangun mulai dari SDM, sarana, prasarana, kurikulum, dan lain-lain. Lalu dievaluasi dan dinilai apakah pantas dibuka atau tidak dan hasil wewenang tetap merupakan penilaian dari 5 organisasi tersebut. [1] Terdapat beberapa alasan diberlakukannya moratorium FK di Indonesia, antara lain; 1. Indonesia memiliki lulusan dokter umum yang berlebih sedangkan lulusan dokter spesialis masih terbilang kurang. Mentri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F Moeloek, mengatakan bahwa hingga kini tercatat ada 120 ribu dokter umum dan 30 ribu dokter spesialis. Beliau juga mengatakan bahwa lulusan dokter umum sudah terlalu banyak. Terdapat 10 sampai 12 ribu yang lulus per tahunnya. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tidak hanya merekomendasikan moratorium pembukaan fakultas kedokteran tetapi meminta agar pemerintah juga fokus terhadap peningkatan kualitas dokter spesialis. Menurutnya, untuk menempuh pendidikan dokter spesialis memang hanya dapat dilakukan di Fakultas Kedokteran yang terakreditasi A sedangkan fakultas kedokteran yang terakreditasi A hanya tersebar di daerah perkotaan sehingga lulusan dokter spesialis masih terbilang kurang.[2] 2. Daerah terpencil banyak yang belum terjangkau tenaga kesehatannya. Di tahun 2018, Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek, membenarkan bahwa jumlah dokter umum di Indonesia memang berlebih, namun sebarannya belum merata. Tetapi faktanya yang praktik kebanyakan di perkotaan. Maka dari itu, salah satu upaya Kemenkes dalam pemerataan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) adalah membuka program Nusantara Sehat setiap tahun. Para dokter dan petugas kesehatan yang telah diseleksi akan dikirim ke daerah-daerah terpencil, untuk mengintervensi perubahan perilaku masyarakat terhadap kesehatan. Sudah diteliti oleh pihak kementerian kesehatan bahwa terdapat perubahan perilaku pada masyarakat yang diintervensi oleh Nusantara Sehat, pihak menteri kesehatan mengirimkan 8 jenis tenaga kesehatan di beberapa desa terpencil. 8 jenis tenaga kesehatan tersebut antara lain: dokter umum; perawat; bidan; tenaga gizi; tenaga kesehatan lingkungan; ahli teknologi laboratorium medik; tenaga kefarmasian; dan tenaga kesehatan masyarakat. Perilaku kesehatan yang dapat diintervensi dan menghasilkan perubahan lebih baik[3] antara lain perilaku hidup sehat, kebutuhan pelayanan kesehatan yang tercukupi seperti ketersediaan alat kesehatan dan tenaga kesehatan.
3. Fakultas kedokteran terakreditasi C masih banyak dan butuh pendampingan. Kemenristekdikti akan memberikan pendampingan pada fakultas kedokteran yang masih terakreditasi C. Tak hanya itu, pendampingan akreditasi rumah sakit pendidikan juga dilakukan untuk menjamin mutu pelayanan. Banyak dokter yang memilih praktik di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Sehingga, distribusi dokter di Indonesia memang belum merata di berbagai daerah. Tetapi tidak hanya hal tersebut yang dijadikan parameter moratorium, tentu harus dibedakan terkait kebutuhannya.[2] Menurut Direktur Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo, syarat-syarat dibolehkannya pembangunan fakultas kedokteran baru tersebut yaitu prodi kedokteran baru akan diprioritaskan di provinsi-provinsi yang sama sekali belum memiliki program studi kedokteran. Dalam catatan Kemenristekdikti, setidaknya ada dua perguruan tinggi di provinsi di Indonesia yang belum memiliki prodi kedokteran, yaitu di Provinsi Banten dan Gorontalo.[1] Adapun menurut UU No 20 Tahun 2013 pembentukan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut: [4] a. Memiliki dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Memiliki gedung penyelenggaraan pendidikan. c. Memiliki laboratorium biomedis, laboratorium kedokteran klinis, laboratorium bioetika/humanoria kesehatan, serta laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat. d. Memiliki rumah sakit pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran. 3. Pencabutan Moratorium FK Semakin banyaknya fakultas kedokteran yang didirikan di berbagai daerah di Indonesia akan semakin banyak lulusan dokter yang dihasilkan. Tidak sedikit perguruan tinggi yang sudah berhasil melakukan perbaikan akreditasi pada program studi kedokterannya. Hal tersebut menjadi pertimbangan utama untuk mencabut moratorium fakultas kedokteran. Pada tanggal 4 September 2017, Menristekdikti, Mohammad Nasir mencabut moratorium izin pendirian fakultas kedokteran dengan syarat-syarat sesuai yang dipaparkan beliau antara lain, tersedianya rumah sakit pendidikan dan kecukupan dosen pengajar dengan rincian 1:10 untuk dosen preklinik dan 1:5 untuk dosen klinik. Namun, apakah dengan adanya pencabutan moratorium fakultas kedokteran dapat menjadi tolak ukur bahwa kualitas fakultas kedokteran di Indonesia secara keseluruhan meningkat atau dikatakan sudah baik?
Tentu hal ini menjadi kontroversi. Sehingga, kita perlu tahu alasan-alasan yang dipertimbangkan dalam pencabutan moratorium fakultas kedokteran.[5] Kemenristekdikti mengungkapkan bahwa pertimbangan mengenai kebutuhan dokter di berbagai wilayah Indonesia merupakan alasan utama dicabutnya moratorium tersebut. Pertimbangan lainnya adalah terkait target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dalam mencapai masyarakat yang sehat dan memiliki akses ke pelayanan kesehatan. Selain itu, Menristekdikti, Muhammad Nasir mengatakan bahwa terdapat peningkatan kualitas yang tergambar oleh peningkatan akreditasi yang tadinya C menjadi B.[6] Namun, pada kenyataannya terdapat ketidaksesuaian yang terjadi. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Aliansi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), dan Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) menolak kebijakan tersebut. Bambang Supriyatno, ketua KKI, menyebutkan sejumlah alasan penolakan pencabutan moratorium, antara lain terkait distribusi dokter. Seperti contohnya alasan jumlah dokter yang kurang, pada nyatanya jumlah dokter saat ini yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) ada sekitar 120.000 orang dan mencukupi rasio 1:2.100. Angka ini telah melampaui angka ideal, yakni 1:2.500. Yang menjadi persoalan saat ini adalah bukan jumlah dokter yang kurang, melainkan distribusinya yang tidak merata. Rasio dokter 1:2.500 baru terpenuhi di 10-11 provinsi saja antara lain; Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, dan Banten. Permasalahan yang terjadi bukanlah tentang kuantitas dokter di Indonesia, melainkan penyebarannya yang belum merata.[6] Alasan kedua, Bambang menjelaskan terkait komposisi akreditasi fakultas kedokteran yang ada saat ini. KKI mendapat data dari Kemenristekdikti bahwa per Mei 2017 masih ada 40% fakultas kedokteran yang terakreditasi C. Hanya delapan dari 23 program studi kedokteran yang berakreditasi C naik menjadi akreditasi B pada tahun 2017. Sedangkan, menurut Bambang, moratorium boleh saja dicabut apabila, misalnya, fakultas kedokteran yang terakreditasi C tersisa 10 persen. Artinya, fakultas kedokteran berakreditasi C itu masih menjadi beban pemerintah untuk meningkatkan mutunya. Jika sekarang dibuka kembali program studi kedokteran yang baru, beban pemerintah semakin besar. Kualitas lulusannya pun belum terjamin bagus.[6] 4. Status Akreditasi Fakultas Kedokteran di Indonesia Terkait pernyataan KKI tentang akreditasi fakultas kedokteran, berikut terlampir data akreditasi fakultas kedokteran di Indonesia terbaru 2019. Dari data akreditasi berikut terdapat 77 fakultas kedokteran program sarjana terakreditasi dan 76 program profesi terakreditasi dengan total institusi 84 institusi. Sehingga ada 7 fakultas kedokteran program sarjana dan 8 program profesi yang tidak memiliki data akreditasi pada BAN-PT A(14). Berikut data terlampir :
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Perguruan Tinggi Universitas Abdurrab Universitas Abulyatama Universitas Airlangga Universitas Alauddin Makassar Universitas Al-Khairat Palu Universitas Andalas Universitas Baiturrahmah Universitas Batam Universitas Bengkulu Universitas Bosowa Universitas Brawijaya Universitas Cendrawasih Universitas Ciputra Universitas Diponegoro Universitas Gadjah Mada Universitas Halu Oleo Universitas Hang Tuah Surabaya Universitas Hasanudin Universitas HKBP Nomensen Universitas Indonesia Universitas Islam Al-Azhar Mataram Universitas Islam Bandung Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Malang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Universitas Islam Sultan Agung Semarang Universitas Islam Sumatera Utara Universitas Jambi Universitas Jember Universitas Jenderal Achmad Yani Universitas Jenderal Soedirman Universitas Katolik Atmajaya
Status
Akreditasi Sarjana Profesi
Swasta Swasta Negeri Negeri Swasta Negeri Swasta Swasta Negeri Swasta Negeri Negeri Swasta Negeri Negeri Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Swasta Swasta Negeri
C B A TA B A B B B C A B C A A B B A B A B B A B
C B A TA B A B B B TA A B C A A B B A B A B B A B
Negeri
TA
TA
Negeri
B
B
Swasta
B
B
Swasta Negeri Negeri Swasta Negeri Swasta
B B A B A A
B B A B A A
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
Universitas Katolik Widya Mandala Universitas Khairun Universitas Kristen Duta Wacana Universitas Kristen Indonesia Universitas Kristen Krida Wacana Universitas Kristen Maranatha Universitas Lambung Mangkurat Universitas Lampung Universitas Malahayati Universitas Malikussaleh Universitas Mataram Universitas Methodist Indonesia Universitas Muhammadiyah Jakarta Universitas Muhammadiyah Makassar Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Palembang Universitas Muhammadiyah Purwokerto Universitas Muhammadiyah Semarang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Universitas Muhammadiyah Surabaya Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Mulawarman Universitas Muslim Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Universitas Nahdathul Wathan Surabaya Universitas Nusa Cendana Universitas Padjajaran Universitas Palangka Raya Universitas Papua Universitas Pattimura Universitas Pelita Harapan Universitas Pembangunan Nasional
Swasta Negeri Swasta Swasta Swasta Swasta Negeri Negeri Swasta Negeri Negeri Swasta Swasta
TA C B B B B B B B B A C B
TA TA B B B B B B B B A C B
Swasta
B
B
Swasta
B
B
Swasta
B
B
Swasta
C
C
Swasta
B
B
Swasta
B
B
Swasta
TA
TA
Swasta
B
B
Swasta
B
A
Negeri Swasta
B A
B A
Swasta
B
C
Swasta
TA
TA
Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Swasta Swasta
B A C TA B A B
B A C TA B A B
“Veteran� Jakarta 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.
Universitas Prima Indonesia Universitas Riau Universitas Sam Ratulangi Universitas Sebelas Maret Universitas Sriwijaya Universitas Sumatera Utara Universitas Surabaya Universitas Swadaya Gunung Jati Universitas Syiah Kuala Universitas Tadulako Universitas Tanjungpura Universitas Tarumanegara Universitas Trisakti Universitas Udayana Universitas Wahid Hasyim Semarang Universitas Warmadewa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Universitas YARSI
Swasta Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri Swasta Swasta Negeri Negeri Negeri Swasta Swasta Negeri Swasta Swasta Swasta Swasta
B A A A A A TA B A B B A B A C B B A
B A A A A A TA B A B B A B A C B B A
*TA: Tidak ter-Akreditasi
Data kesimpulan fakultas kedokteran terakreditasi sebagai berikut: No. Akreditasi 1. A 2. B 3. C 4. Tidak terakreditasi TOTAL
Sarjana 22 45 8 7 82
Profesi 22 43 7 8 80
No. 1. 2. 3.
Sarjana 28.57% 58.44% 10.38%
Profesi 30.26% 56.57% 9.21%
Akreditasi A B C
Dari data akreditasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi peningkatan akreditasi C menjadi B dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada fakultas kedokteran program sarjana terakreditasi A sebesar 28.57% (22 fakultas) dan program profesi 30.26% (22 fakultas). Fakultas kedokteran program sarjana terakreditasi B sebesar 58.44% (45 fakultas) dan program profesi 56.57% (43
fakultas). Adapun fakultas kedokteran program sarjana terakreditasi C sebesar 10.38% dan program sarjananya sebesar 9.21%. 5. Isu Fakultas Kedokteran yang Akan Berdiri Seiring waktu dicabutnya moratorium, semakin banyak isu pendirian Fakultas Kedokteran baru bermunculan. Berikut kami rangkum isu-isu tersebut dari berbagai sumber yang tentu sebagian diantaranya kurang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya karena masih sebatas isu yang terdengar. Meskipun pendirian di 16 Institusi ini masih berupa isu, namun cukup meresahkan karena jumlahnya yang tidak sedikit serta kemungkinan beberapa diantaranya akan segera berdiri dalam waktu dekat. No.
1
2 3 4
5
6
7
8
9
Institusi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang
Universitas Semarang (USM) Universitas Negeri Medan (UNIMED) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Universitas Wijayakusuma (Unwiku) Purwokerto Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Universitas Negeri Malang (UM)
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) Universitas 17 Agustus (UNTAG)
Kesiapan Persyaratan Tenaga Sarpras Ajar Masih dalam tahap pembangun gan gedung perkuliahan (Januari 2019)
Penyusunan naskah akademik (Januari 2018)
Surat Keputusan dari Dikti
Tahun Pengajuan
Februari 2019
2018
-
September 2018
-
Tidak diketahui
24 Januari 2019
Oktober 2018
Dalam proses
Dalam proses
-
September 2018
(Tidak diketahui)
Dalam proses
-
2018
(Tidak diketahui)
Dalam proses pembangu nan RS
-
(Tidak diketahui)
(isu sejak 2017, belum ada berita terbaru)
-
2019
10 11 12 13
14
15
16
Surabaya Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang UIN Raden Fatah Palembang UIN Sumatera Utara Medan Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Banten Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri (IIK Kediri)
(isu sejak 2013, belum ada berita terbaru) Dalam proses (2017)
-
November 2016
(isu sejak 2016, belum ada berita terbaru)
-
2016
-
2018
Belum jelas perkembangannya
Dilihat dari persebarannya, isu terbanyak pembukaan Fakultas Kedokteran berasal dari Pulau Jawa (8 Institusi), disusul dari Pulau Sumatra (5 Institusi) dan Sulawesi (1 Institusi). Jika ditinjau di Pulau Jawa hingga saat ini sudah terdapat 45 Fakultas Kedokteran (dengan total keseluruhan FK di Indonesia yaitu 83) dan masih terdengar cukup banyak isu pembangunan FK baru. Sedangkan kota dengan jumlah FK terbanyak yaitu Kota Surabaya (8 Institusi) juga masih terdengar isu akan dibukanya 2 FK lagi. Hal ini tentu perlu dipertimbangkan mengingat persebaran Fakultas Kedokteran yang ada. Selain itu, juga terdengar isu pendirian FK dari provinsi yang belum memiliki FK hingga saat ini, yaitu Banten dan Gorontalo. Hal ini diharapkan cukup efektif dalam upaya pemerataan dokter di Indonesia. Terdapat 2 Institusi yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Dikti, yaitu Unika dan UNG, dan kabarnya akan mulai menerima mahasiswa baru pada penerimaan di tahun 2019 mendatang. Izin pembukaan prodi sarjana dokter dan profesi kedokteran di Unika telah diserahkan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, di kampus tersebut pada 11 Februari 2019 lalu. Beliau juga menambahkan bahwa syarat-syarat pendirian telah terpenuhi[7]. Namun kabarnya FK Unika masih dalam proses pembangunan gedung perkuliahan, sedangkan ditinjau berdasarkan UU nomor 20 tahun 2013, salah satu syarat pendirian FK adalah memiliki gedung pendidikan. Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) Izin Penyelenggaraan Program Studi Kedokteran sejak 24
Januari 2019 lalu. SK ini telah diserahkan langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir kepada Rektor UNG Syamsu Qamar Badu.[8] Beliau juga menyampaikan bahwa meskipun belum mengumumkan tahap penerimaan, namun Universitas Negeri Gorontalo telah siap membuka pendaftaran mahasiswa baru bagi masyarakat yang ingin kuliah di Prodi Kedokteran UNG pada tahun akademik 2018-2019.[9] 6. Tingkat Kelulusan dan Retaker UKMPPD Membahas kualitas Fakultas Kedokteran tentu tak lepas dari kualitas lulusannya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah telah menyusun Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dengan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebagai exit exam untuk mendapatkan sertifikat gelar Dokter. Artinya, tanpa kelulusan UKMPPD seorang mahasiswa kedokteran tetap tidak bisa dinyatakan lulus sebagai dokter meskipun telah melewati masa perkuliahan preklinik hingga klinik. UKMPPD diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dengan menggaet beberapa instansi dan organisasi profesi. Di antaranya Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia.[10] Berdasarkan data dari Panitia Nasional UKMPPD, sejak Agustus 2014 hingga Mei 2018, UKMPPD telah meluluskan sekitar 39.000 dokter, dan menyisakan sekitar 2400 retaker (<8 % dari total peserta yang telah mengikuti UKMPPD). Di sisi lain, persentase kelulusan UKMPPD mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan Nilai Batas Lulus 66, persentase kelulusan first taker pada tahun 2014 adalah 67% dan meningkat menjadi 73% pada akhir 2017, bahkan pada periode Mei 2018 mencapai >80%. Meskipun presentase retaker hingga saat ini terbilang kecil, namun jumlahnya cukup banyak sehingga permasalahan ini tidak dapat dianggap remeh. [11] Berdasarkan analisis dari tim ahli dan PNUKMPPD, hasil UKMPPD berkorelasi positif dengan status akreditasi prodi kedokteran. Berdasarkan data umpan balik hasil UKMPPD hingga akhir 2017, prodi kedokteran yang terakreditasi A sebagian besar kelulusan UKMPPD > 80 % dengan jumlah total peserta > 500, sedangkan prodi yang terakreditasi C sebagian besar < 50 % dengan jumlah total peserta > 200. Namun demikian, ada outlier data dimana prodi kedokteran yang saat ini terakreditasi A, memiliki kelulusan < 50 %. Hal ini merupakan dampak dari sistem seleksi mahasiswa yang belum baik pada 10 tahun sebelumnya. Sebaliknya, ada prodi kedokteran yang saat ini masih terakreditasi C (kategori prodi baru), namun sistem seleksi mahasiswa nya sudah baik, memiliki kelulusan > 80 %. Fakta ini menunjukkan kebijakan penjaminan mutu output harus terintegrasi dengan input dan proses, sehingga hasil UKMPPD menjadi parameter penilaian untuk akreditasi dan kuota nasional mahasiswa prodi kedokteran.[11]
TABEL KINERJA FK TERKAIT HASIL UKMPPD (hingga akhir 2017) Sumber: Potret Pendidikan Kedokteran Indonesia. Kemenristekdikti (2018)
Sumber: Potret Pendidikan Kedokteran Indonesia. Kemenristekdikti (2018)
Tingkat kelulusan dan jumlah retaker UKMPPD yang berkorelasi dengan akreditasi Fakultas Kedokteran terkait menunjukkan bahwa peningkatan kualitas adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan jikalaupun berusaha memenuhi kuantitas. Meskipun pembukaan Fakultas Kedokteran berhasil menambah jumlah calon dokter di masa mendatang, namun jika Institusi belum mampu menamatkan mereka menjadi seorang dokter yang berkualitas tentu kebijakan ini perlu ditinjau ulang. 7. Persebaran Dokter Umum di Indonesia Berbagai wilayah di Indonesia masih merasakan dampak dari minimnya tenaga kesehatan, salah satunya dokter umum. Ironisnya, jumlah dokter di Indonesia saat ini sudah lebih banyak dari rasio ideal yang ditargetkan. Untuk mengetahui keterkaitannya perlu dilihat data persebaran dokter di Indonesia.
Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia 31 Desember 2017, rata-rata rasio dokter umum : 100.000 penduduk terealisasi 45:100.000 lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu 42:100.000 dan telah meningkat dibandingkan rasio pada tahun 2015 yaitu 42,7:100.000. Namun, dari 34 provinsi hanya 11 provinsi yang memenuhi rata-rata nasional dengan provinsi DKI Jakarta memimpin dengan rasio 170:100.000, sedangkan 25 provinsi memiliki dokter umum di bawah rata-rata nasional dengan yang terendah di provinsi Sulawesi Barat hanya sebesar 10:100.000[13]
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah dokter umum di Indonesia sudah mencukupi target yang diinginkan, namun adanya maldistribusi sehingga sebagian besar wilayah di Indonesia masih kekurangan dokter.[13] D. Kesimpulan Moratorium fakultas kedokteran sudah lama diberlakukan yaitu pada tahun 2010 oleh Kemenristekdikti dan 5 organisasi lainnya KKI, DIKTI, IDI, AIPKI, dan ARSPI. Alasan diberlakukannya moratorium fk antara lain, Indonesia memiliki lulusan dokter umum yang berlebih sedangkan lulusan dokter spesialis masih terbilang kurang, daaerah terpencil banyak yang belum terjangkau tenaga kesehatannya dan fakultas kedokteran terakreditasi C masih banyak dan butuh pendampingan. Namun, tentu semakin banyak fakultas kedokteran yang didirikan di berbagai daerah di Indonesia akan semakin banyak lulusan dokter yang dihasilkan. Hal ini menjadi pertimbangan Kemenristekdikti untuk mencabut moratorium fk. Pada akhirnya, 4 September 2017 Kemenristekdikti mencabut moratorium izin pendirian
fakultas kedokteran dengan alasan terdapat peningkatan kualitas yang tergambar oleh peningkatan akreditasi yang tadinya C menjadi B. Sampai saat ini fakultas kedokteran yang terakreditasi C oleh BAN-PT untuk program profesi sebanyak 8 institusi dan program sarjana sebanyak 9 intsitusi. Seiring dicabutnya moratorium, terdapat isu pendirian fakultas kedokteran baru di 16 institusi antara lain, 8 institusi di Pulau Jawa, 5 Institusi di Pulau Sumatera dan 1 institusi di Pulau Sulawesi dan Sulawesi serta 2 institusi yang masih belum jelas perkembangannya. Namun, peningkatan akreditasi C menjadi B tidak dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan dokter dan masyarakat karena persebaran dokter masih belum merata dan retaker UKMPPD masih belum teratasi walaupun saat ini saat ini terjadi peningkatan (berkurangnya retaker UKMPPD).
Daftar Pustaka
[1]
Astuti, I. “Moratorium Fakultas Kedokteran”. Media Indonesia. 14 Desember 2018 (diakses pada 17 Februari 2019) diakses dari: http://mediaindonesia.com/read/detail/204142-moratorium-fakultas-kedokteran
[2]
Malia, I. (LONGFORM) “Polemik Moratorium Fakultas Kedoteran di Indonesia. IDN Times”. 2018. 14 Desember 2018 (diakses pada 17 Februari 2019) diakses dari: https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/polemikmoratorium-fakultas-kedokteran-di-indonesia
[3]
Bina Kefarmasian, Departemen Kesehatan. “Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis TIM (Team Based) Program Nusantara Sehat”. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 2015. (Diakses pada 21 Februari 2019)
[4]
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
[5]
“
[6]
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi “ Republik Indonesia. Moratorium Pembukaan Prodi Kedokteran Dicabut, Mutu Dipertaruhkan”. 2017 (diakses pada 16 Februari 2019) diakses dari: http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2017/09/07/moratorium-pembukaan-prodikedokteran-dicabut-mutu-dipertaruhkan.html
[7]
Nazar Nurdin. "Unika Soegijapranata Semarang Resmi Buka Prodi Kedokteran". Media Online Kompas. 11 Februari 2019 (diakses pada 16 Februari 2019) diakses dari: https://regional.kompas.com/read/2019/02/11/18010671/unika-soegijapranatasemarang-resmiBuka-prodi-kedokteran.
[8]
“Universitas Negeri Gorontalo Kini Punya Fakultas Kedokteran”. Media Online JPNN. 25 Januari 2019 (diakses pada 23 Februari 2019) diakses dari: https://www.jpnn.com/news/universitas-negeri-gorontalo-kini-punya-fakultaskedokteran
[9]
Abdul Wahid Rauf A.Md. “Prodi Kedokteran Siap Menerima Mahasiswa Ditahun Akademik Baru”. Universitas Negeri Gorontalo. 11 Februari 2019 (diakses 23 Februari 2019) diakses dari:
Menristekdikti Cabut Moratorium Pendirian Fakultas Kedokteran”. Media Online Tribunnews. 4 September 2017 (diakses pada 22 Februari 2019) diakses dari: https:// surabaya.tribunnews.com/amp/2017/09/04/menristekdikticabut-moratorium-pendirian-fakultas-kedokteran
http://www.ung.ac.id/home/berita/prodi-kedokteran-siap-menerima-mahasiswaditahun-akademikBaru [10]
Restu Diantina Putri. “Gagal Paham Uji Kompetensi Dokter”. Media Online Tirto. 2 Juli 2018 (diakses pada 18 Februari 2019) diakses dari: https://tirto.id/gagal-paham-uji-kompetensi-dokter-cNaS
[11]
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. “Potret Pendidikan Kedokteran di Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0”. 17 Agustus 2018 (diakses pada 16 Februari 2019). diakses dari: https://ristekdikti.go.id/kabar/potret-pendidikan-kedokteran-di-indonesia-dalammenghadapi-tantangan-era-revolusi-industri-4-0/#Y2zderwHJ49WIiwG.99
[12]
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. “Potret Pendidikan Kedokteran di Indonesia : refleksi upaya penjaminan mutu”. 2018 (diakses pada 16 Februari 2019). Diakses dari: http://www.kopertis12.or.id/wpcontent/uploads/2018/08/potret-pendidikan-kedokteran-indonesia-2018-pptx2.pdf
[13]
Usman Sumantri. “Program Pemenuhan Tenaga Kesehatan”. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 27 Februari 2017 (diakses pada 16 Februari 2019). Diakses dari: http://depkes.go.id/resources/download/bahan_rakerkesnas_2017/Badan%20P PSDM%20Kesehatan.pdf
(14)
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi. (diakses pada 24 Februari 2019). Diakses dari https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi