Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP-FMN) ke-VI 1-5 September 2013 Tulus Mengabdi Pada Rakyat, Jujur dan Percaya pada Kenyataan Objektif dan, Bekerja secara Sistematis, Efektif dan Fleksibel berdasarkan perkembangan setiap keadaan.
Analisis Perkembangan Situasi Sektoral, Nasional dan Internasional
Analisis Perkembangan Situasi Sektoral, Nasional dan Internasional Pleno VI Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Mahasiswa Nasional (FMN) 1-5 September 2013
BAGIAN I Penilaian Terhadap Situasi Internasional (Perkembangan situasi krisis umum Imperialisme) “Kian kroposnya Imperialisme dan Meningkatnya Penderitaan Rakyat� Penandatanganan (Signing) berbagai perjanjian dan kerjasama antar negara, kawasan maupun global, kisruh politik dengan berbagai gejolak, hingga perang dan agresi terus mewarnai perkembangan dunia, tak pelik terus memperhebat derita bagi rakyat diseleruh dunia. Seluruh peristiwa tersebut kian nyata mencerminkan kegusaran Imperialisme dalam menyelesaikan deritanya atas krisis yang semakin hebat menyerang pertahanannya yang semakin lapuk dan terus mengeropos. Negara-negara berkembang yang dipimpin oleh Rezim Nasionalis dan tak sudi kedaulatannya dihegemoni dan di Intervensi oleh bangsa lain utamanya oleh Imperialisme, terus menjadi sasaran provokasi hingga Agresi militer oleh imperialism. Sementara itu, di Negara-negara jajahan dan setengah jajahan yang dipimpin oleh rezim komprador terus dijaga dan dipertahankan sebagai lumbung penyedia bahan mentah dan berbagai sumber profit berlimpah bagi Imperialisme. Demikian halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini telah dijadikan sebagai salah satu Negara penopang utama kepentingan ekonomi, politik dan kebudayaan bagi Imperialisme baik di Indonesia sendiri maupun di kawasan Asia secara umum. Kenyataan-kenyatan tersebut kian memperterang bahwa resesi ekonomi yang terus datang secara bergelombang melanda Amerika Serikat dan zona Eropa saat ini tidak 2
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
akan dapat diatasi tanpa menciptakan pengangguran dan kemiskinan baru, tanpa melahirkan penindasan dan penghisapan baru terhadap seluruh lapisan rakyat pekerja di negeri imperialis itu sendiri, dan melipat-gandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat tertindas dan terhisap di seluruh dunia, utamanya di negeri-negeri setengah jajahan dan setengah feodal. Sejak krisis finansial yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008, Amerika Serikat dan Zona Eropa terus tenggelam dalam resesi yang berkepanjangan. Industri dalam negerinya mengalami pengurangan produksi drastis, bahan baku menumpuk, mesin dan peralatan dan sementara uang hanya bisa ditanamkan dalam produk turunan keuangan yang sangat spekulatif karena tidak terhubung dan bersandar pada produksi barang dagangan. Gelombang pemutusan hubungan kerja, pemotongan upah, penghapusan subsidi dan jaminan sosial datang bersamaan dengan naiknya pajak, biaya kesehatan, pendidikan, naiknya harga bahan kebutuhan pokok. Sekali lagi dan lagi, para pemimpin negeri imperialis di bawah impinan imperialisme tunggal Amerika Serikat menunjukkan karakter reaksionernya yang anti klas buruh dan anti demokrasi sekaligus pembela sejati sistem oligarki keuangan. Pemerintahan Barrack Obama mengambil jalan menguras keuangan negara dan dana publik lainnya, dengan kebijakan bail-outnya untuk membantu oligarki keuangan yang terang-terangan telah merampas kekayaan rakyat dari seluruh dunia. Tidak hanya itu, dengan tidak tahu malu Barrack Obama menjadi salesman bagi perusahaan besar persenjataan, pesawat terbang, pertambangan dan berbagai jenis peralatan berteknologi canggih yang mengalami over-produksi dan mendesakkan penjualannya melalui perjanjian multilateral dan bilateral dengan berbagai negara di seluruh dunia. Dalam waktu bersamaan, dana milyaran dollar dipergunakan untuk membiayai pembangunan pangkalan militer baru seperti U.S African Command dan operasi militer di berbagai negara Afrika, Amerika Latin dan Asia. Situasi ini telah membangkitkan perlawanan luas dan keras dari klas buruh dan berbagai lapisan kelas pekerja di Amerika Serikat. Salah-satu mobilisasi paling populer 3
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
yang dapat bertahan dalam waktu cukup lama adalah kampanye anti Wall Street yang terkenal dengan nama “Occupy Wall Street”. Dalam waktu cepat gerakan ini segera menjalar ke seluruh negeri imperialis lainnya di Eropa dan, menjadi inspirasi gerakan buruh dan rakyat disektor lainnya di negeri setengah jajahan dan setengah feodal. Seluruh pemerintahan di Eropa mendapatkan serangan yang militan dari klas buruh dan seluruh klas pekerja di negerinya masing-masing. Faktanya, setiap pertemuan G-8, G-20 maupun pertemuan-pertemuan general yang di organisir melalui instrument imperialism lainnya seperti Organisasi perdagangan dunia (WTO) selalui dikepung oleh ribuan massa klas buruh dan rakyat disektor lainnya. Demikian juga dengan berbagai kebijakannya untuk menjalankan operasi militer, terus mendapatkan tentangan keras. Rakyat Amerika, utamanya klas buruh dan lapisan klas pekerjanya, menyadari kebencian dunia terhadap AS disebabkan oleh tindasan dan penghisapan yang dilakukan oleh pemerintahan reaksioner yang mengabdi pada kepentingan borjuasi besar monopoli AS, dan ini adalah terorisme sesungguhnya yang harus diperangi. Di zona Eropa, hal serupa berlangsung dan bahkan lebih parah. Lilitan utang yang terus menggelembung
karena
produksi
yang
mengalami
over-produksi
memaksa
pemerintahan reaksi terus menambah utang baru melalui penerbitan obligasi dan berbagai surat utang lainnya. Perluasan pasar barang produksi dan jasa keuangan negara-negara Eropa sangat bergantung pada “kebaikan hati” Amerika Serikat yang bersedia menampung barang dagangannya, dan membagi pasar di negeri-negeri SJSF yang didominasi oleh AS. Negara-negara utama Eropa hanya mendapat bagian “superprofit” apabila mendukung kebijakan luar negeri AS seperti tetap mempertahankan pangkalan militer AS, ambil bagian langsung dalam perang melawan terorisme dan penggulingan pemerintahan anti-AS di berbagai negeri. Sementara negara Eropa kecil lainnya hanya akan mendapat “bagian” apabila bersedia membuka dirinya bagi pangkalan militer baru AS, menerapkan demokrasi ala AS, membuka pasar dan investasi dalam negerinya bagi kepentingan AS. Karenanya, 4
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
gerakan massa di Eropa selain menggempur kebijakan dan berupaya menggulingkan pemerintahan korup di negerinya, juga secara langsung menyerang dominasi Amerika Serikat atas negerinya. Gerakan klas buruh di Yunani, Spanyol, Jerman, Italia dan Perancis tanpa ragu-ragu menjadikan institusi keuangan dan perusahaan AS sebagai sasaran utamanya. Bagaimana pun, Amerika Serikat tetap menjadi imperialisme nomor satu dan tunggal tanpa kekuatan tandingan yang sepadan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya untuk melaksanakan berbagai tindakan unilateral termasuk mengisolasi dan menyerang negeri lainnya tanpa persetujuan negeri-negeri lainnya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena kemampuan militernya yang sangat besar di seluruh negeri dan, kedudukannya sebagai pimpinan NATO, serta kebergantungan yang dalam negeri imperialis lainnya pada kapital AS yang secara aktual dipimpin dan dimobilisir melalui organisasi multilateral seperti G-8, WTO dan institusi keuangan seperti Bank Dunia dan IMF. Kontradiksi antar negeri AS dengan Imperialis utama di Eropa akan menajam apabila krisis di negeri Eropa lainnya sudah sedemikian mematikan, dan AS tidak bersedia membantu dan berbagi pasar dengan negeri-negeri tersebut. Akan tetapi faktor penentunya adalah besar dan menguatnya gerakan massa menggulingkan rezim pro-AS di negeri tersebut dengan tuntutan anti perang yang dilancarkan AS di seluruh dunia menguat dan menajam. Saat ini, Rusia adalah negeri imperialis yang memiliki potensi menjadi pengganggu utama dominasi AS di Eropa, khususnya Eropa Timur dan negeri-negeri eks. Uni-Sovyet. Rusia cukup aktif menggalang berbagai negeri untuk membangun persekutuan militer dan ekonomi melalui Shanghai Cooperative Organization (SCO) yang dibangun bersama-sama dengan China dan berusaha membangun kembali dĂŠtente militer dengan negeri eks Uni-Sovyet dan eks anggota Pakta Warsawa, juga belakangan ini berusaha kembali membangun pangkalan militer di Kuba. Akan tetapi kedudukan militer, perkembangan teknologi perang dan terlebih kekuatan ekonomi Rusia masih jauh 5
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
dibandingkan dengan AS. Sehingga, posisi Rusia saat ini masih relatif defensif dan hanya berusaha mempertahankan kepentingannya sendiri di berbagai belahan dunia. China adalah negeri paling sering diekspos baik oleh AS sendiri maupun oleh berbagai negeri lainnya sebagai penantang dominasi AS yang serius. Bahkan AS secara tahunan membuat laporan lengkap kepada Kongres AS tentang perkembangan ekonomi, politik dan militer China, utamanya mengenai pengeluaran militernya. Penggunaan dan pengumpulan energi fosil dalam jumlah besar dari seluruh dunia dan perkembangan industri logam di China mengundang kecurigaan besar AS bahwa China sedang mengadakan “proyek terselubung� untuk mengembangkan kemampuan militer dan persenjataannya secara besar-besaran, khususnya kapal induk, pesaway tempur, senjata nuklir, rudal balistik dan satelit luar angkasa berjangkauan luas. Perkembangan ekonomi China dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sangat tinggi di tengah krisis yang parah juga menjadi perhatian utama dan menambah dalam ilusi tentang China. Aliansinya dengan Rusia membangun persekutuan ekonomi dalam rangka menangani krisis dan, keaktifan China dalam penanganan konflik diseluruh dunia menambah derajat ilusi tersebut. Kenyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, akan tetapi apa yang terjadi sesungguhnya adalah perekonomian China telah terintegrasi dalam perekonomian dunia kapitalis yang didominasi Amerika Serikat dengan berbagai kekhususan yang membuatnya lebih bisa bertahan dalam krisis dibandingkan dengan negeri imperialis lainnya. Berbagai ilusi yang dibangun AS atas China dan gelagat yang ditunjukkan oleh Rusia dan Aliansi yang dibangunnya, menunjukkan bahwa Imperialisme AS sudah sangat mengkhawatirkan munculnya suatu kekuatan baru (selain gerakan perlawanan rakyat) yang siap menantangnya. Karenanya, saat ini China menjadi “hantu bikinan AS� untuk mendapatkan legitimasi menempatkan kekuatan militernya, khususnya di Asia, walaupun jelas secara ekonomi, China bukanlah kekuatan sebanding dengan AS, bahkan hingga puluhan tahun mendatang sekalipun, terkecuali pemerintahan China yang lahir berikutnya adalah pemerintah ultra-kanan yang akan mendorong agresi militer 6
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
terhadap beberapa negara untuk mendapatkan wilayah politik dan pasar baru. Bahkan dalam banyak hal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di China telah memberikan “super-profit� sangat besar bagi Amerika Serikat mengingat penanam kapital yang sangat besar dari perusahaan trans-nasional AS seperti Ford dan Microsoft di China. Sebagai penyebab atas segala petaka dimuka bumi, Imperialisme juga terus mengendalikan boneka-boneka ciptaannya diseluruh negara berkembang dan bergantung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanananya dengan membuka kian lebar jalan penghisapannya terhadap rakyat. Bahkan dengan tameng “kerjasama militer dan perang melawan terorisme�, Imperialis AS terus memperluas dan memperbesar sekutunya dan memaksa negara-negara bergantung yang berada dibawah dominasinya untuk ikut ambil bagian dan menjadi pendukungnya, tak hanya kekuatan militer namun juga sebagai penguat legitimasinya dimata dunia untuk melakukan Infasi dan agresi terhadap Negara-negara yang tak sudi untuk di Intervensi. Selain dengan skema-skema brutalnya tersebut, Imperialisme juga terus berupaya menstabilkan kerjasama bilateral dan multilateralnya dengan mengintensifkan konsolidasi dan merumuskan formulasi-formulasi kebijakan baru yang akan dipaksakan.
Terang
bahwa,
tak
hanya
mempersolid
G-8,
memperluas
dan
mengoptimalkan peran G-20 dan mempersolek kembali kerjasama-kerjasama multilateralnya (Global dan Regional) dengan berbagai kebijakan liberalisasi yang dipoles seolah-olah sebagai usaha nyata untuk memperbaiki penghidupan Rakyat. Kenyataannya, MDGs yang dilahirkan untuk menjawab krisis dan meluasnya gerakan anti globalisasi pada tahun 1990an, terus dipaksakan sebagai blue print program jangka panjang seluruh Negeri dibawah payung PBB. Demikian pula dengan WTO yang telah mengalami kegagalan demi kegagalan, bahkan deadlock (Kebuntuan) di Internalnya sendiri dan dengan berbagai tentangan yang dihadapi dalam setiap pertemuannya, sebagai satu-satunya organisasi perdagangan dunia yang mengikat bagi negara-negara anggotanya, kini terus dipromosikan untuk memassifkan liberalisasi perdagangan diseluruh Negeri. Tiada lain pada kerjasama 7
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
lainnya, seperti APEC, ASEAN, EAS, ASEM dan berbagai kerjasama multilateral lainnya, secara penuh diorientasikan untuk memperluas dominasi dan Intervensi Imperialisme, utamanya untuk memaksa negara-negara bergantung lainnya ikut bertanggungjawab atas krisisnya yang kian mematikan. Karena itu musuh utama bagi Amerika Serikat dewasa ini adalah persekutuan seluruh rakyat tertindas dan terhisap seluruh dunia serta bangsa-bangsa yang ingin membebaskan dirinya dari dominasi Amerika Serikat. Prasyarat persatuan rakyat tertindas dan terhisap di seluruh dunia untuk menggempur kedudukan AS sebagai imperialisme nomor satu dan tunggal di seluruh dunia telah terbuka kian lebar dengan gelombang resesi yang terus menajam di Amerika Serikat sendiri dan menyebar-luas di seluruh negeri Eropa Barat dan akan berlangsung relatif lama. Dalam waktu yang sama, gempuran terhadap dominasi AS di negeri SJSF melalui gerakan massa yang terus meluas dan massif dengan militansi yang terus meningkat melawan perampasan atas haknya dan menuntut pemenuhan atas hak sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Potensi akan peningkatan kuantitas dan kualitas gerakan tersebut terbuka lebar dengan semakin berlipat-gandanya penderitaan terhadap massa luas. Skema imperialisme AS yang semakin terang-terangan merampas kedaulatan bangsa dan kebebasan rakyat dan pemerintahan negerinya mengabdi sepenuhnya pada kebijakan imperialisme tersebut, membuat rakyat semakin tidak memiliki pilihan lain kecuali bergabung dengan barisan progressif dan melancarkan perjuangan bersama dengan kuantitas dan kualitas yang terus meningkat setahap demi tahap. Bagaimanapun, skema utama imperialisme AS agar tetap dapat mempertahankan kepemimpinannya dan meredam pertentangan antar negeri imperialis adalah mendesak dan mempercepat kebijakan neo-liberal di negeri sjsf melalui kerjasama multilateral dan bilateral, bahkan bila perlu dengan penggulingan pemerintahan boneka yang tidak efektif serta pemerintahan anti-imperialis. Sejauh ini seluruh negeri imperialis “bersedia� menerima skema ini dan berusaha bergandengan tangan atau saling berbagi satu-sama lain, meskipun secara terang-terangan muncul pertentangan 8
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
sekunder
karena
masing-masing
negeri
imperialis
berusaha
mengedepankan
kepentingan untuk melindungi industri dan pasar domestiknya masing-masing. Hingga pertemuan G-8 yang telah diperluas yaitu G-20 di Los Cabos, Mexico, seluruh negeri imperialis berusaha untuk bekerjasama menangani resesi Eropa dengan memobilisasi dana talangan bagi International Monetary fund (IMF) dari negeri-negeri setengah jajahan. Mereka berhasil dipersatukan dalam kekhawatiran yang sama bahwa resesi ini akan sangat berbahaya bila menggempur “institusi finans dan pasar Amerika� yang selama ini menjadi andalan atau dewa penyelamat sekaligus benteng terakhir sistem imperialisme di dunia. Kedua, mereka bersepakat, bagaimana pun krisis ini tidak akan dapat diselesaikan dalam jangka pendek dan mereka membutuhkan sumber hidup selama krisis ini berlangsung, dan satu-satunya sumber hidup selain kapital raksasa Amerika Serikat, adalah pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh produksi dan pasar yang terbuka dan berkelanjutan di negeri setengah jajahan dan setengah feodal. Karena itu, seluruh negeri imperialis dalam pertemuan G-8 dan G-20 yang terakhir (Juli 2012) tetap menjaga komitmen bersama untuk saling bekerjasama di bawah pimpinan AS memelihara dan mendorong kebijakan neo-liberal di negeri SJSF, memelihara pertumbuhan ekonomi agar dapat “bersama-sama� memperoleh super-profit. Dalam waktu bersamaan, Imperialisme juga terus mempromosikan demokrasi palsu untuk menumpulkan perjuangan rakyat dan menggunakan cara militer untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak efektif dan tidak mendukung skema penanganan resesi ini di bawah pedoman Counter-Insurgency (COIN) Amerika Serikat. Bagi rakyat tertindas dan terhisap yang berharap lahirnya kebebasan dan demokrasi sejati, skema imperialisme ini menjadi batu sandungannya yang terbesar. Sistem yang menindas dan menghisap di negerinya masing-masing akan dikawal dengan kuat oleh imperialisme AS dan sekutunya. Akan tetapi bila organisasi massa rakyat di seluruh negeri dapat mengemban tugas perjuangannya dengan tepat dan konsisten di bawah bendera Demokratis Nasional (di Negara-negara SJSF) dan Anti Imperialisme (diseluruh
9
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Negeri), maka dominasi Amerika Serikat dapat dikeroposkan setahap demi setahap dan selanjutnya dihancurkan sama sekali. Seluruh gerakan rakyat melalui organisasinya harus mampu mengambil keuntungan dari keadaan resesi ini untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat dan memperluas kepemimpinannya secara langsung atas gerakan progressif yang intensif melalui berbagai bentuk perjuangan legal demokratis yang luas dan efektif. Menyerahkan kepemimpinan gerakan massa yang intensif kepada kalangan reformis dan opportunis yang hanya mengandalkan “bahkan cenderung memanfaatkan� gerakan-gerakan sporadis dan spontanitet ataupun unsur-unsur parasit didalam organisasi yang sarat dengan subjektifisme dan liberalisme hanya akan menyebabkan perpecahan yang berkelanjutan di kalangan rakyat menjadi grup-grup kecil yang eksklusif dan gerakan teror. Akibatnya, gerakan massa rakyat sejati yang progressif dan militan, baik di Negeri-negeri imperialis maupun di Negeri-negeri SJSF tidak akan dapat terhubung erat dan saling mendukung satu sama lain. Di negeri SJSF, gerakan rakyat harus berusaha keras mengambil keuntungan sebesarbesarnya dengan memperkuat kepemimpinan politik, mengembangkan perjuangan yang progressif dan militan, meluaskan basis massanya di bawah garis anti imperialisme, anti feodalisme dan anti kapitalisme birokrat sehingga dapat memobilisasi massa seluas-luasnya untuk menggempur pemerintahan boneka di negerinya masing-masing. Seluruh gerakan massa rakyat progressif di negeri SJSF harus saling membantu memajukan perjuangan di masing-masing negeri atas prinsip persatuan dan solidaritas perjuangan Internasional yang kuat. Kerjasama antar organisasi dan gerakan progressif untuk memperkuat dan memperluas front antiimperialis berbagai klas, sector dan golongan berskala dunia sangat dibutuhkan. Front ini akan sangat bergunan untuk memukul imperialis di negeri induknya secara langsung dan mendukung penghancuran dominasi imperialisme melalui perpanjangan tangannya (Borjuasi besar komprador, Tuan Tanah Besar dan Kapitalisme Birorat) di negeri setengah jajahan dan setengah feodal.
10
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
BAGIAN II Perkembangan Situasi Dalam Negeri “Indonesia dibalik Ilusi Kekuatan ketiga Ekonomi Dunia” Periode kedua pemerintahan SBY adalah periode penjarahan habis-habisan terhadap kedaulatan dan kekayaan bangsa, serta kebebasan rakyat Indonesia. Melalui kunjungan Barack Obama di akhir tahun 2010 lalu, pemerintah RI dan AS telah memformalisasi “Kerjasama Bilateral Komprehensif Indonesia-AS (US-Indo Comprehensive Partnership)” yang meliputi seluruh bidang. Perjanjian ini memberikan dasar-dasar yang kokoh bagi dominasi imperialis AS di Indonesia paska jatuhnya Suharto, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai “partner utama” AS di kawasan Asia. Dibawah skema ini, kedua pihak membentuk sebuah badan eksekutif, yakni “U.S.Indonesia Comprehensive Partnership Joint Commission” sebagai komisi-komisi bersama disetiap bidang secara khusus yang bertugas membuat rencana baru untuk memastikan berbagai kesepakatan culas dalam lapangan ekonomi, politik-militer dan kebudayaan tersebut berjalan. Perjanjian tersebut pada dasarnya, adalah akumulasi dari serangkaian usaha AS yang telah dijalankan sejak pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman wahid dan Megawati Sukarno Putri untuk memperkuat kembali dominasi penjajahan atas Indonesia. Dibawah kuasa rezim penghamba Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah Indonesia terus menipu rakyat, seolah-olah bekerja dengan sungguh-sungguh mengurangi penderitaan rakyat. Kenyataannya, mereka terus merampas seluruh kekayaan sumberdaya (Alam dan Manusia) Indonesia, dengan mendukung seluruh skema dari kebijakan Imperialis di Indonesia dan dominasinya di seluruh dunia. Seluruh kebijakan dan program utama yang dijalankan oleh pemerintah SBY, tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan utama Imperialis AS untuk mendominasi dilapangan ekonomi, politik, militer dan kebudayaan Indonesia.
11
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Pada quartel kedua tahun 2012 lalu, setelah pertemuan G-20 di Los Cabos, Mexico dan pertemuan Rio+20 UN Sustainable Development, Presiden SBY mengumumkan keprihatinan dan kekhawatiranya atas krisis di Amerika Serikat dan Zona Eropa, “Membantu Amerika Serikat dan Eropa keluar dari krisis adalah tanggung jawab bersama�, ungkapnya. Pernyataan tersebut kemudian telah ditindak lanjuti dengan pemberian bantuan kepada International Monetary Fund (IMF) sebesar U.S $ 1 Milyar yang diambil dari cadangan devisa negara. Pengumuman dan pemberian bantuan tersebut adalah keputusan yang sangat memalukan dan melukai hati rakyat luas, karena saat itu pemerintah baru saja mengeluhkan beban subsidi bahan bakar yang besar dan menguras anggaran negara dan mengumukan rencana kenaikan harga bahan bakar (BBM). Melalui pertemuan yang sama, SBY juga mengumumkan keprihatinannya atas tindakan pemerintahan Suriah membunuh gerakan oposisi dan mendukung upaya Rusia mengadakan pembicaraan dengan Al Asad ditengah pembunuhan serupa berlangsung massif di Papua, di tengah perkebunan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Dibawah ikatan kerjasama bilateral komprehensif yang telah ditandantanganinya, Indonesia telah terikat semakin kokoh. Seluruh perjanjian dan kerjasama multilateral, baik yang skala global maupun regional sebelum-sebelumnya yang masih berjalan hingga sekarang telah diintegrasikan secara penuh didalamnya. Skema bilateral tersbeut, telah menjadi skema khusus untuk memaksimalkan peran Indonesia untuk memperkokoh dan memperluas dominasi Imperialisme, baik didalam Negeri, kawasan hingga ditingkat global. Selain SBY yang diciptakan menjadi Icon bagi Imperialis, Indonesia sekaligus dijadikan sebagai Negara percontohan atas demokrasi “palsu� ala AS. Bahkan secara Ekonomi, Indonesia terus digadang-gadang menjadi negara kekuatan ekonomi baru dunia. Hal tersebut, secara khusus tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus mengelabui tuan Imperialisnya melalui sulapan-sulapan angka yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan manusia hingga kestabilan politik dalam negeri, 12
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
agar tetap mendapatkan perhatian dan tetap menjadi prioritas kucuran hibah, investasi dan hutang dari sang tuan. Karenanya, diatas penderitaan rakyat yang kian tak terperikan, pemerintah terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi Nasional yang berbanding terbalik dengan kenyataan hidup rakyat. Pada tahun 2012 lalu, pemerintah Indonesia mengummkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6%, kemudian meningkat pada awal tahun 2013 menjadi 6,3%. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga melakukan penggelembungan angka Produk Domestik Bruto (PDB) hingga dua kali lipat, me-Mark-up angka pendapatan per kapita hingga US$ 3000.00 per tahun, pertumbuhan demokrasi yang dinamis dan, terus menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara teratur. Sulapan-sulapan angka tersebut adalah permainan yang terus dimainkan oleh SBY dihadapan sang tuan (Imperialis) dan dihadapan seluruh Rakyat. SBY bahkan tanpa malu mengklaim pertumbuhan yang sarat dengan angka siluman tersebut sebagai prestasi dalam pemerintahannya. Sebagai negara bergantung yang dipimpin oleh rezim penghamba dan rakus, pemerintah Indonesia akan terus berusaha untuk tetap mendapat kucuran hibah, Investasi bahkan utang dari imperialisme. Karenanya, pemerintah Indonesia melalui lembaga risetnya (Badan Pusat Statistik/BPS) memoles laporan pencapaiannya atas tujuan-tujuan pembangunan millenium perserikatan bangsa-bangsa (United Nations Millenium
Development
Goals/MDGs)
terkait
dengan
8
(delapan)
tujuan
pembangunannya, yang ditujukan (sekali lagi) hanya untuk terus memperlancar arus investasi dan hutang, hal tersebut salah satunya dalam merebut program fantastis Millenium Challenge Corporation (MCC) Compact bernilai US $. 600 Juta yang juga masih dalam kerangka pencapaian MDGs hingga 2015 mendatang. Dibawah skema ini, dengan isu bersama atas nama pembangunan “untuk memelihara pertumbuhan ekonomi dan memerangi kemiskinan�, MDGs sejak disepakati pada tahun 2000,
telah
diintegrasikan
kedalam
program
pembangunan
Indonesia
yang
diformulasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Artinya bahwa, 13
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
seluruh program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia saat ini bersumber dari Ide dan kepentingan Imperialis melalui PBB yang didominasi dan dikontrol lansung oleh Imperialisme AS. Jikapun hari ini pemerintah dapat mengelabui tuan Imperialisnya atas sulapan data tersebut, namun tidak bagi rakyat. Teriak kemarahan kaum buruh yang dirampas upah dan kebebasannya berserikat, kemarahan kaum tani yang dirampas tanah dan nyawanya dan, teriakan kaum intelektual yang dibungkam untuk bicara, pelan namum pasti akan semakin melelehkan kosmetik penutup borok di wajah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula kosmetik yang membungkus kebusukannya mengumbar demokrasi palsu yang korup dan fasis, akan segera luntur oleh keringat dan darah rakyat. Faktanya, upah buruh diperkotaan dan pertambangan besar di pedalaman tidak hanya dirampas oleh pengusaha dan pemerintah (melalui pajak penghasilan dan premi jaminan sosial) didalam pabrik. Keluarga kaum tani dipedesaan mengalami peningkatan defisit pendapatan yang mematikan akibat dari semakin terintegrasinya kaum tani dengan ekonomi komoditas monopoli (cash-economy) dan, semakin melemahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (self-sufficient economy). Demikian pula bagi berbagai lapisan borjuasi kecil, sector dan golongan rakyat lainnya berada dalam kesulitan besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terutama mereka yang bergantung pada produksi dan perdagangan kecil. Dalam keadaan krisis yang akut seperti sekarang, upah buruh yang sangat minim, meningkatnya defisit pendapatan kaum tani serta penghasilan rakyat disektor lainnya yang tidak menentu, semua disapu habis oleh gelombang kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus menajam. Dengan demikian, pemangkasan berbagai subsidi publik, seperti bahan bakar minyak, listrik, dan naiknya biaya kesehatan dan sekolah menempatkan mereka di ujung tanduk kemelaratan. Ironisnya, selama hampir dua periode pemerintahannya, SBY menutup mata dan telinga pada keadaan ini. Ia lebih suka membuai dirinya sendiri dengan pujian selangit dari Amerika Serikat dan negeri 14
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
imperialis lainnya berkat loyalitasnya yang tanpa batas dalam menjalankan berbagai skema dan kebijakan ekonomi serta mengadopsi sistem politik dan demokrasi palsu imperialis. Berbagai skema kebijakan ekonomi dan keuangan imperialis yang lama dan yang baru melenggang mulus menjadi kebijakan dan regulasi negara dan mendominasi kehidupan seluruh rakyat. Sistem demokrasi palsu dengan berbagai organ politik negara-nya sejauh ini masih dapat memanipulasi dan meredam perjuangan dan tuntutan rakyat. Berbagai tuntutan mendesak rakyat untuk memperbaiki kehidupannya sehari-hari sukses didominasi oleh berbagai pertentangan antar klas yang berkuasa, sehingga tidak menjadi perhatian utama dan tidak satupun yang diselesaikan. Sementara ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Ombudsmen, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan berbagai lembaga serupa sukses menjadi tameng, sekaligus kanal dan kolam raksasa dimana seluruh tuntutan dan perjuangan rakyat diendapkan. Seluruh rakyat tentunya tahu, bahwa seluruh organ negara tersebut sengaja diciptakan menjadi tameng bagi tuntutan rakyat agar tidak menerjang langsung ke muka presiden, para menteri, gubernur, bupati, TNI, kepolisian RI, pengadilan dan kejaksaan negara dan demi menyelamatkan kepentingan imperialis, borjuasi komprador dan tuan tanah besar yang dilayaninya. Mereka terus bekeja bersama-sama menindas, menghina dan mengecilkan arti gerakan massa. Berbagai klik reaksioner yang berada diluar dan juga didalam organ kekuasaan politik negara tetap bersaing satu sama lain untuk menjadi antek nomor satu imperialis tunggal Amerika Serikat di Indonesia. Namun demikian, dengan posisi yang masih relatif lemah, klik-klik reaksioner diluar partai penguasa saat ini, hanya mempersoalkan “perhatian dan pembagian yang adil� dari Presiden SBY sebagai imbalan atas jerih payahnya menjadi sasaran pukul gerakan massa anti pemerintah. Mereka telah merelakan diri dan partainya menjadi sasaran demi membela kewibawaan 15
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
pemerintahan SBY. Karenanya mereka hanya menuntut agar Presiden SBY tidak mengancam anggota klik dan partainya dengan tuntutan hukum atau setidaknya terus mendapatkan bagian proyek baru dari pemerintah atau kedudukan yang strategis dalam pemerintahan. Selain upaya-upaya lansung dari pemerintah Indonesia yang memainkan muslihatnya atas pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka penganggguran dan kemiskinan, agar tetap menghambat dan membendung perlawanan rakyat, Imperialisme AS bergandengan erat dengan imperialis lainnya bekerja bersama membantu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Indonesia, kawasan ASEAN, dan Asia Pasifik agar tetap mendapat super-profit untuk mengganti kerugian atas pertumbuhan ekonomi yang stagnan di negerinya sendiri dan zona Eropa. Bank-bank besar monopoli seperti Golden Sach, City Bank, Bank of America, Merril Lynch diarahkan agar terus mengekspor kapitalnya untuk membantu perkebunanperkebunan besar monopoli milik Sinar Mas Group, Golden Eagle, Wilmar dan mendorong privatisasi perkebunan-perkebunan negara baik PTPN, Perhutani maupun Inhutani. Skema ini dipadukan melalui program aksi yang dirancang berdasarkan “Kesepakatan Kerjasama Bilateral Komprehensif Indo-AS� yaitu: U.S.-Indonesia Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), USAID-Economic Growth Assistance Program, New Overseas Private Investment Corporation (OPIC) Agreement. Setelah mendominasi tambang minyak, gas dan mineral Indonesia dengan keuntungan yang melimpah selama puluhan tahun, kini imperialisme AS sangat berambisi untuk menguasai seluruh pertambangan panas bumi di Indonesia, khususnya melalui perusahaan seperti Chevron Pasific dan General Electric. Eksplorasi dan penggunaan energi panas bumi di Indonesia dibungkus dengan kedok Clean Development Mechanism (CDM) dan dalam rangka membangun sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Melalui program ini, AS telah memastikan keuntungan awal yang akan diraih, setidaknya mencapai US $ 433 juta hanya dari mengekspor peralatan dan jasa, belum termasuk tenaga kerja dan keuntungan pra-operasi. 16
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Keuntungan lainnya dari pertambangan panas bumi ini, Amerika Serikat dapat menggerakkan industri dan menjual peralatan pembangkit dan berbagai peralatan listrik baru “pro-lingkungan” ke Indonesia. Usaha ini dioperasikan secara sistematis melalui USTDA’s Geothermal Development Initiative yang dibangun di Jawa Barat dan Halmahera sebagai pilot utamanya, kemudian hasil dari proyek ini akan kembali dijual ke bangsa dan rakyat Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Lebih dari separuh dana US $ 600 juta dari Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact dipergunakan untuk proyek AS di Indonesia dengan judul Green Prosperity Project untuk membangun sumber energi alternatif terbarukan dan manajemen sumber daya alam. Skema baru ini, oleh Amerika Serikat disebut dengan nama yang sangat ilusif “green economy”, yakni sebuah bungkus yang rapi untuk menutupi skema ekploitasi sumber daya alam berkedok penanganan iklim dan penyelamatan lingkungan. Targetnya, pertama, adalah produksi mesin dan berbagai peralatan baru untuk dapat menggerakkan kembali mesin industri dalam negerinya yang terancam rusak serta aktivitas riset yang stagnan. Kedua, adalah ekspor kapital dalam rangka perdagangan karbon. Ketiga, untuk memperkuat perampasan dan monopoli tanah dimana para tuan tanah besar Indonesia dapat mengklaim perkebunan sawit dan kayunya adalah bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan penampung karbon dalam jumlah besar. Untuk membungkus seluruh misi jahatnya, maka Amerika Serikat “terpaksa berpurapura menunjukkan komitmentnya” pada upaya penyelamatan lingkungan dengan mendorong negara miskin menjaga hutannya melalui berbagai program seperti Tropical Forest Conservation Act (TFCA), yakni kebijakan konservasi hutan trofis. Kemudian pendirian Indonesian Climate Change Center dan merancang program seperti Climate Change Center dan program seperti SOLUSI (Science, Oceans, Land Use, Society and Innovation).
17
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Seluruh program tersebut telah merampas tanah-tanah rakyat dan harta kekayaan serta mengusir berbagai suku bangsa minoritas di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan berpura mengadopsi prinsip “Prior, Inform and consent”. Dana adaptasi dan mitigasi iklim dengan kedok Reduction Emission from Deforestation and Degradation (REDD) dengan licik dipergunakan oleh Bank Dunia untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan neo-liberal dan Structural Ajustment Programs (SAPs) sebagai syarat pembiayaan iklim dan bisnis karbon. Skema ini memberikan legitimasi bagi perusahaan besar monopoli di Amerika Serikat untuk menghindari kewajiban pengurangan penggunaan energi fosil dan pengurangan gas rumah kaca. Selanjutnya dalam aspek keamanan, sejak penandatangan “Kerjasama Bilateral Komprehensif” tersebut seluruh kerjasama militer yang sempat dijalankan secara terselubung sejak ekspose besar-besaran pembunuhan massal oleh TNI, khususnya Kostrad dan KOPASSUS di Timor Timur, kerjasama militer Indonesia dan AS kembali dilakukan secara intensif, agresif dan terang-terangan dibawah kesepakatan Defense Framework Arrangement yang mengatur kerjasama antar militer (military to military) dan kerjasama keamanan (Security Cooperation) yang mengatur kerja sama militer baru antar negara dengan fokus konter-terorisme (counter-terrorism), keamanan maritim (maritime security), pasukan penjaga keamanan (peace keeping) dan berbagai kerjasama “kemanusiaan” atau humanitarian seperti penanganan bencana alam dan lain sebagainya. Skema ini, sejatinya sebuah kedok yang sempurna untuk mendukung operasi intelijen dan counter-insurgency. Kerjasama-kerjasama ini diwujudkan dengan berbagai plot latihan dan pendidikan militer untuk meningkatkan kemampuan TNI menjaga kepentingan AS di Indonesia, regional dan dunia. Kerjasama keamanan ini, Security Cooperation diwujudkan sebagai sebuah kerjasama strategis untuk menjaga stabilitas Indonesia dan kawasan. Amerika Serikat melatih khusus angkatan bersenjata RI dari berbagai unsur dan Brigade Mobile (BRIMOB) Kepolisian Negara sebagai kombatan. Untuk kepentingan ini pemerintah SBY secara khusus membuat Desk Anti-Teror untuk memobilisasi berbagai sumber daya demi melayani perang anti-teror AS. 18
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Demikian juga dengan kerjasama keamanan maritim (maritime security) di diwujudkan dengan program Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) sejak Th. 2006 dengan dana US $57 juta melalui the National Defense Authorization Act Section 1206, yakni sebuah sistem pengamanan laut yang terintegrasi di tiga lokasi strategis, yaitu selat utama Malaka, Laut Sulawesi dan Maluku. Pembangunan indonesia sebagai cadangan utama pasukan penjaga perdamaian (Peace Keeping) adalah program prioritas Amerika Serikat untuk mengantisipasi dan menangani negara yang menjadi sasaran “operasi dan perang agresi� AS. Cakupan program pendidikan dan pelatihan militer juga telah diperluas, salah satunya seperti IMET, yakni tidak hanya melibatkan perwira militer akan tetapi juga melibatkan orang-orang sipil yang dianggap memiliki potensi sebagai tenaga utama untuk membantu operasi militer. Amerika Serikat membantu pendirian Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun 2009 dengan dukungan penuh National Defense University Amerika Serikat, Cranfield University, Rajaratnam School of International Studies Singapura dengan tujuan mendidik perwira militer dan sipil memiliki ilmu pertahanan dengan sudut pandang militer, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Implementasi seluruh skema ini akan terus diperkuat dan disempurnakan. Dilain sisi loyalitas SBY kepada Imperialis dalam memainkan perannya, secara khusus pada tahun 2013 ini kian tampak dengan keterbukaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan global Imperialis serta komitmen Indonesia untuk mendukung pemecahan seluruh kebuntuan didalamnya. Pertemuan-pertemuan tersebut yakni HLPEP-MDGs pada blan Maret lalu, APEC pada Bulan April di Surabaya dan Oktober di Bali dan, WTO pada bulan Desember mendatang. Seluruh skema ini, secara menyeluruh diintegrasikan dalam topik penyelesaian krisis atas nama “pembangunan� dibawah MDGs, Liberalisasi perdagangan dibawah WTO dan penguatan kerjasama Ekonomi regional dibawah payung APEC.
19
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
BAGIAN III Perkembangan Situasi umum Sektoral (Pemuda dan Pendidikan) “Pemuda dan Pendidikan Indonesia sebagai Penopang Arus Profit Imperialisme” Sepaket dengan skema penghisapan Imperialisme di Indonesia, pemuda sebagai salah satu golongan dalam komposisi masyarakat Indonesia-pun tidak terhindarkan dari jerat penghisapannya. Ecara umum,pemuda dihadapkan dengan persoalan atas sistem pendidikan yang “Tidak Ilmiah, Tidak Demoktratis dan Tidak mengabdi pada Rakyat”. Persoalan tersebut terintegrasi dalam persoalan Akses (baik faktor Biaya maupun ketersediaan sarana prasarana), Orientasi yang hanya untuk menjadi ruang promosi bagi imperialisme atas ide dan kepentingannya serta, sebagai laboratorium tenaga professional low skill sekaligus sebagai lumbung tenaga kerja murah. Selanjutnya, pemuda dihadapkan dengan persoalan atas akses lapangan pekerjaan yang sempit dan jeratan politik upah murah. Selanjutnya persoalan sosial yangmelatakkan pemuda cenderung dipandang sebagai perusuh, anti sosial dan berbagai stigma lainnya yang dilahirkan dan dipertahankan dari sistem setengah jajahan dasetengah Feodal. Secara politik, Pemuda telah kehilangan hak untuk ambil bagian didalam segala bentuk perjuangannya atas persoalan sosial dan ekonominya. Pemuda dihadapkan dengan pelarangan berorgansiasi, pembungkaman hak untuk berbicara serta berbagai bentuk tindakan anti demokasi lainnnya. Pemuda bahkan dengan sengaja diarahkan terjebak dalam kebudayaan Individualis, anti kollektif, anti sosial dan anti solidaritas. Dibawah skema Imperialisme, dunia pendidikan Indonesia telah diletakkan menjadi sasaran strategis dalam “Kerjasama Bilateral Komprehensif Indonesia-Amerika”. Setelah bertahun-tahun Bank Dunia dan ADB “membina” pendidikan dasar dan menengah seperti program sertifikasi guru, sekarang Amerika Serikat sangat fokus menarik kalangan akademis di perguruan tingi-perguruan tinggi dan kalangan intelektuil lainnya untuk mendukung kepentingan imperialisme dan feodalisme di Indonesia. 20
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Dalam krisis kronis yang semakin akut ini, kebangkitan gerakan pemuda yang maju dan meluas, khususnya gerakan mahasiswa sangat menakutkan bagi imperialisme dan Negara reaksi, hal tersebut tentunya dengan kenyataan akan seluruh potensi dan ciri khususnya yang fleksibel, dinamis dan aktif. Ketakutan tersebut terutama ketika gerakan pemuda dan mahasiswa terhubung secara kuat dengan tuntutan dan gerakan klas buruh dan kaum tani dipedesaan, karena itu kampus-kampus diseluruh Nusantara telah menjadi sasaran utama penumpulan aspirasi kritis dan setiap bentuk perjuangan mahasiswa. Imperialisme melalui bonekanya dari pemerintahan pusat, daerah hingga birokrat kampus terus melakukan berbagai bentuk intimidasi, teror dan kekerasan. Dominasi kebudayaan imperialisme didalam kampus terus diperkuat. Kampus-kampus dan sekolah didominasi oleh skema kebijakan dan ide-ide imperialis dan tuan tanah. Mereka membungkam gerakan mahasiswa demokratis secara simultan dengan penumpulan perjuangan klas dengan berbagai cara seperti menerapkan biaya pendidikan yang tinggi, pertukaran pelajar dan mahasiswa ke luar negeri, dan mempromosikan individualisme dalam berbagai bidang secara agresif, serta melalui kurikulum dan media-media promosi atas kebudayaan Imperialisme seperti pojok budaya (American Corner) yang dibuka utamanya dikampus-kampus keagamaan dan swasta besar. Birokrat Kampus mengabdi sepenuhnya pada imperialis dan tuan tanah, melalui riset dan rancangan legislasinya mereka menipu rakyat agar bersedia menerima keberadaan perusahaan-perusahaan besar. Birokrat kampus, guru-guru besar dan peneliti senior diberbagai perguruan tinggi telah dengan segera menyambut “tongkat estapet� sebagai perintah tuannya, kemudian telah menjalankan perannya dengan begitu piawai dan sempurna. Sebagai contoh akan manifestnya skema tersebut, tampak dari dukungan dan peran mereka atas berbagai regulasi anti rakyat yang dikeluarkan pemerintah, seperti dalildalil yang “seolah-olah ilmiah� tentang alasan rencana penaikan harga BBM (dalam setiap ada penaikan sampai sekarang) para guru besar, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, khususnya kampus-kampus besar Indonesia seperti, UI, UGM, ITB dll. 21
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Kampus IPB dengan berbagai analisis dan rekomendasinya atas program pertanian dan perkebuanan, bahkan Universitas Negeri di Kalimantan dengan militan membela kepentingan Sinar Mas grup dari serangan rakyat yang dirampas tanahnya. Berbagai paket program untuk mendiktekan kebijakan negara dan memobilisasi para akademisi dan mahasiswa untuk membela kepentingan Amerika Serikat yaitu: 1). University Partnerships yang khusus merancang hubungan kerjasama antar kampus untuk pertukaran sistem belajar hingga materi ajar, pertukaran riset sesuai dengan fokus yang ditentukan dan diarahkan oleh Amerika Serikat. Seluruh kampus negeri di Indonesia terhubung erat dengan berbagai kampus Amerika yang ditunjuk melalui program ini untuk “membimbing” kampus Indonesia agar memiliki sistem pendidikan “berstandar Amerika”. Selanjutnya, 2). The Higher Education Leadership, Management, and Policy (HELM) yang khusus mendorong pendidikan biaya tinggi, mendorong adanya “otonomi palsu” di kampus-kampus utama Indonesia, dan membuat regulasi agar dapat mengontrol dan menumpulkan perjuangan militant didalam kampus; 3). Indonesia Council for Higher Education Partnership; Fulbright Indonesia Research, Science and Technology (FIRST), yakni program khusus untuk membina tenaga pengajar dan lulusan terbaik Indonesia agar memiliki pandangan pro imperialis dan bersedia mengabdi pada imperialisme dan feodalisme di Indonesia, 4). Community College Initiative–; dan berbagai aktivitas riset seperti The joint research voyage of NOAA’s Okeanos Explorer and Indonesia’s Baruna Jaya. Seluruh universitas negeri dan swasta utama Indonesia terintegrasi dalam program ini, khususnya empat universitas utama Indonesia: Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Skema ini adalah penyempurna dari skema liberalisasi pendidikan yag dijalankan Imperialisme diberbagai Negeri sejak tahun 1970-1980an. Kemudian diformulasikan lebih sistematis dan mengikat melalui GATS-WTO pada tahun 1994 dan dikembangkan dengan berbagai program melalui Bank Dunia (WB), IMF, ADB, PBB dan instrumen22
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
instrumen Imperialisme lainnya. Secara khusus di Indonesia, pemerintah telah membentuk berbagai produk hokum yang menjadi legitimasi terjadinya Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi pendidikan di Indonesia, seperti: PT BHMN Th. 1999 dengan berbagai varian peraturan sebagai manifestasi kesepakatan GATS-WTO, lahirnya UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 dan, lahirnya UU BHP Th. 2009 dan, yang terbaru yakni Undag-undang pendidikan tinggi (UU PT) no 12 tahun 2012. Undang-undang pendidikan tinggi (UU PT) sebagai slah satu UU lekspecialist yang eksis saat ini telah menjadi terminal bagi seluruh kepentingan Imperialisme, borjuasi komprador dan tuan tanah didalam negeri. Secara historis, UU ini adalah salah satu produk hukum di sektor pendidikan, yang dilahirkan dalam situasi penghidupan rakyat yang semakin merosot akibat pelimpahan krisis oleh imperialisme dan secara khusus, dilahirkan dalam situasi pendidikan yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat. Dilain sisi, atasnama otonomi dan peningkatan mutu pendidikan, melalui UU tersebut pemerintah terus berupaya melepaskan tanggungjawabnya terhadap pendidikan. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak pernah terlepas dari intervensi, bahkan merupakan rumusan lansung dari imperialisme. Seperti rumusan dari UNESCO yang kemudian diratifikasi menjadi program jangka panjang pendidikan tinggi, yaitu “Higher Education Long Term Strategy” (HELTS I, Th. 1975–1985) dan, HELTS II, Th. 1986-1995 yang menekankan untuk program jangka panjang (PJP) yang fokus pada penciptaan nuansa akademik dan manajemen organisasi yang professional. Hal tersebut diantaranya didesain melalui sistem akademik dan profesi (A Dual-System Academic and Professional). Selanjutnya, periode 1996-2005 (HELTS III), ditekankan pada PJP yang mengarah pada penciptaan paradigma baru dalam manajemen pendidikan tinggi (New Paradigm in Higher Education Management) yang lebih dipertegas lagi dengan HELTS IV (2003-2010), dimana PJP diarahkan untuk menciptakan persaingan antar PT didalam negeri (the Nation’s Compatitiveness), menghidupkan semangat otonomi, serta penyehatan keorganisasi (Organizational Health).
23
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Program imperialis lainnya telah diterapkan melalui WTO, IMF dan World Bank yang dikenal sebagai unholy trinity. Agar suatu lembaga pendidikan dapat berubah menjadi sektor jasa yang dapat diperdagangkan, melalui Bank Dunia imperialisme menerapkan program Higher Education for Compt Project (HECP). Pada awal tahun 2000an, HECP kemudian berubah menjadi Indonesian Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE), yaitu penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum dan orientasi yang relevan dengan kebutuhan imperialisme akan tenaga kerja murah (kebutuhan pasar), serta efisiensi pembiayaan pendidikan dengan pengurangan subsidi dari Negara dan melemparkan beban tersebut kepada peserta didik dan keluarganya. Meskipun UU tersebut baru diberlakukan pada pertengahan tahun 2012 lalu, namun karena memiliki kesaling hubungan yang sangat erat dengan berbagai regilasi yang pernah ada sebelumnya dan seluruh skema Imperialisme sebagai manifestasi dari SAP’s (structural adjustment programs), yaitu kebijakan neo-liberal yang dipakaskan untuk mendominasi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, secara terang kita dapat melihat dampak lansung dari UU PT, dipastikan akan menyebabkan: 1). Semakin melambungnya biaya dan sempitnya akses rakyat atas Pendidikan: Rendahnya akses rakyat atas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, selain karena ketersediaan sarana-prasarana yang masih sangat terbatas (Jumlah PT saat ini, 3.150PTN dan PTS) juga tidak terlepas karena persoalan mahalnya biaya dan rendahnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah. Realisasi anggaran pendidikan 20% yang disampaikan oleh pemerintah telah terealisai bahkan lebih hingga 20,2%, yakni Tahun 2012 Rp. 285 T dan, Tahun 2013 sebesar Rp.331,8 Triliun. Sedangkan alokasikan ynag disediakan untuk perguruan tinggi hanya sebesar 2,5% dari total anggaran pendidikan. Kenyataannya, mahasiswa sampai saat ini masih terbeban dengan biaya pendidikan mulai Rp. 700.000 hingga Rp. 200 juta persemester. 2). Pendidikan hanya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar: Dalam UU PT manifest skema imperialisme atas perdagangan tenaga kerja, melalui program fleksibelitas pasar tenaga kerja (labour market flexibellity-LMF). Dalam hal tersebut, UU 24
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
PT mengatur mengatur kewenangan PT untuk mengangkat, menempatkan dan memberhentikan Dosen dan Tenaga kependidikan, (Pasal 69 ayat 2, Pasal 65 Ayat 1-3 dan, Pasal 70 ayat 2). Terang bahwa dengan skema tersebut akan menempatkan dosen dan tenaga kependidikan dalam jurang sistem kerja kontrak dan outsourcing, nasib tenaga kependidikan akan mengikuti UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Skema tersebut juga berlaku bagi Mahasiswa menjadi sasaran perdagangan tenaga kerja bagi pihak kampus ataupun pemerintah secara lansung. Dengan dalih praktikum atau training, mahasiswa dipekerjakan diperusahaan-perusahaan swasta (dalam atau luar Negeri) selama 6 (Enam) bulan hingga satu tahun, dengan upah yang murah, bahkan tidak sama sekali. 3). Semakin hilangnya demokratisasi dalam kehidupan kampus, Dari aspek sejarah atau latar belakang lahirnya UU ini, menjelaskan bahwa orientasi atas penyelenggaraan pendidikan tinggi, secara penuh untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya baik secara ekonomi, politik maupun kebudayaan, serta terlepasnya tanggungjawab pemerintah atas pendidikan tersebut. Artinya bahwa, selain untuk mempertahankan keterbelakangan kebudayaan masyarakat Indonesia dan untuk dapat menarik investasi sebesar-besarnya dari sektor pendidikan, maka akan sangat dibutuhkan kestabilan politik didalam kampus. Karenanya, untuk menjamin hal tersebut pemerintah akan terus menghambat bangkitnya kesadaran politik mahasiswa dengan berbagai cara. Perampasan hak demokratis mahasiswa maupun civitas akademik lainnya akan semakin
nyata,
dimana
akan
semakin
hilangnya
kebebasan
berorganisasi,
mengeluarkan pendapat, kebebasan akademik ataupun untuk menjalankan aktfitas politik dan kebudayaan lainnya didalam kampus. Kaitannya dengan hal tersebut, seiring kencangnya gerakan penolakan UU PT, pemerintah terus mempropagandakan “Normalisasi gerakan mahasiswa”, dilahirkannya UU Ke-Ormasan yang akan semakin menyulitkan ruang gerak bagi organisasi rakyat maupun organisasi mahsiswa. Hal tersebut juga diatur dalam UU PT pasal 76 tentang organiasasi kemahasiswa dan pasal 76 Ayat 3 tentang “dikotomi” organiasasi kemahasiswaan “Intra dan Ekstra”.
25
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
4). Rendahnya Kualitas Pendidikan. Sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia masih meninggalkan berbagai macam persoalan bagi Rakyat. Terus meningkatnya angka pengangguran dan meluasnya kemiskinan adalah potret nyata kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak mampu mengubah keadaan social masyarakat, baik secara ekonomi, politik dan kebudayaan. jikapun mengikuti standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, kualitas pendidikan Indonesia masih sangat jauh dari harapan. Dikancah Internasional (Pe-Rankingan Internasional), pendidikan Indonesia hanya berada pada urutan ke 124 dari 127 Negara. Bahkan perguruan tinggi-perguruan tinggi unggulan di Indonesia, tidak satupun masuk dalam kualifikasi 200 PT Unggulan klas dunia (The Top of 200 world class University). Sedangkan index pertumbuhan manusia (IPM) Indonesia dalam pe-ranking-an Internasional, Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 Negara. Dari tahun 2006-2011 Indonesia hanya pernah naik peringkat sebanyak dua kali, yakni tahun 2010-2011 dari 126 Naik ke Peringkat 125 dan, Tahun 2011 naik ke Peringkat 124. Dengan Pertumbuhan rata-rata pertahun: Th. 1980-2011: 1.23%. Th. 1990-2011: 1.19% dan, Tahun 2000-2011: 1.17%. Sedangkan Trend Index Pertumbuhan Manusia (IPM) Indonesia, tahun1980-2011 dengan nilai IPM rata-rata: Th.1980: 0,423. Th. 1990: 0, 481. Th. 2000: 0,543. Th. 2005: 0, 572. 2009: 0,607. Th. 2010: 0, 613. Th. 2011: 0, 617. Dari seluruh kenyataan pendidikan sekarang ini, terbukti bahwa dengan anggaran yang rendah dan biaya yang mahal tersebut, terbukti samasekali tidak dapat menjamin kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan edaran yang dikeluarkan Education For All (EFA), yakni United Nations Development’s Program (UNDP-MDGs, 2000-2015), menyebutkan bahwa peringkat pendidikan Indonesia pada tahun 2011 berada pada posisi 69 atau menurun hingga 4 (empat) tingkat dari tahun sebelumnya yaitu pada posisi 65 dari 127 Negara. Untuk perguruan tinggi (PT) sendiri, Peringkat (Ranking) tertinggi yang diraih Indonesia ditingkat Internasional (Dunia) terhitung dari 50 PT di Indonesia hanya mencapai peringkat 569 (ITB), 611 (UGM), 789 (UI) dan disusul oleh PT lainnya hingga 26
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
yang paling akhir pada posisi 6210 (UNSOED) dan 6522 (Institut Sains dan Teknologi Akprindo). Selain tidak dapat menjamin kualitas dari pendidikan tersebut, Pemerintah juga terbukti abai atas berbagai persoalan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan fasilitas dan sarana dan prasarana pendidikan lainnya.
27
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
BAGIA IV Penutup Berbagai bentuk tindasan dan penghisapan rakyat beserta seluruh tuntutannya tidak diselesaikan, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk menuntaskan tuntutantuntutan tersebut di bawah dominasi imperialisme. Seluruh klik reaksi bekerja bahumembahu mendominasi dan menutup-nutupi kenyataan dan tuntutan rakyat yang sejati dengan pertentangan antar mereka sendiri. Rakyat harus berjuang lebih keras, luas dan kontinyu agar kenyataan hidupnya, aspirasinya dan tuntutannya agar dapat memaksa organ negara reaksi tidak memanipulasi keadaan, tidak memoderasi tuntutan rakyat dan menumpulka perjuangn klas. Rakyat Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali bergantung kemampuannya membangkitkan, menggerakkan dan mengorganisasikan dirinya secara luas dan militan, bergantung sepenuhnya pada kekuatan sendiri dan menggempur secara konsisten dan keras organ kekuasaan politik negara reaksi yang penting utamanya, Presiden dan para menterinya beserta barisan borjuasi besar komprador dan tuan tanah besarnya, organ spesial seperti TNI dan POLRI, organ pengadilan reaksi seperti pengadilan negeri hingga mahkamah agung serta organ kejaksanaan negara, para gubernur dan bupati yang terindentifikasi sebagai kapitalis birokrat beserta jajarannya. Gerakan massa militan tidak boleh menyerahkan tuntutannya pada organ kekuasaan negara sekunder seperti parlemen dan berbagai komisi, mereka hanya tameng dan kanal bagi pemerintah untuk menumpulkan perjuangannya. Berbagai bentuk perjuangan legal demokratis harus dikreasi dan dipergunakan secara efektif dan simultan sesuai dengan keadaan obyektif dan tingkatan kesadaran massa. Perjuangan menarik parlemen dan legal pengadilan harus dipergunakan secara intensif. Akan tetapi bagaimana pun, intensitas dan kontinyuitas gerakan massa tidak boleh diganti kedudukannya dengan perjuangan parlemen dan legal pengadilan. Parlemen dan pengadilan reaksi serta seluruh komisi bentukannya tidak bekerja menyelesaikan
28
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
masalah rakyat tanpa desakan dan pukulan kontinyu gerakan massa pada organ terpenting dari pemerintah reaksi yaitu presiden dan jajarannya. Kenyataannya dalam krisis kronis yang memburuk saat ini, gerakan massa militan dan berbagai tuntutannya untuk mempebaiki keadaan hidup pun pasti dihadapi dengan kekerasan apabila gagal didominasi, dimoderasi atau ditumpulkan. Karenanya gerakan massa harus terus menghubungkan berbagai persoalan klas dan sektornya secara dialektis dengan persoalan pokok seluruh rakyat dan segera menghubungkan seluruh tuntutan itu dengan propaganda-kampanye massa massif anti-fasisme bila organ negara reaksi mulai menggunakan berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap massa. Dengan cara ini, kita dapat terus mempromosikan perjuangan massa progressif dan militan kepada kaum tani di pedesaan, klas buruh dipabrik, mahasiswa di kampus, dan lapisan borjuasi kecil lapisan bawah serta setengah proletariat di perkampungan miskin secara sistematis. Dengan cara ini pula, kita dapat membangkitkan kesadaran gerakan massa klas tertindas dan terhisap Indonesia anti imperialis terutama di perkotaan agar terhubung kuat dengan perjuangana anti-feodal di pedesaan. Krisis kronis yang akut ini semakin memperkuat tesis organisasi, bahwa aspirasi sejati rakyat Indonesia untuk membebaskan dirinya dari dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat tidak akan bisa dimenangkan tanpa perjuangan massa progressif dan militan yang intensif, massif dan berkelanjutan sebagai bentuk pokoknya, dan terus memobilisi berbagai bentuk gerakan massa dan advokasi serta bentuk-bentuk legal formal lainnya sebagai bentuk perjuangan yang sekunder. Sebaliknya, ilusi bahwa aspirasi rakyat untuk demokrasi sejati tersebut dapat dimenangkan hanya dengan hanya menjalankan bentuk-bentuk perjuangan legal formal dan parlementariat semata harus secara konsisten dilawan dalam pikiran dan praktek. Ilusi bahwa gerakan buruh dapat memenangkan pembebasan klasnya sendiri tanpa membentuk aliansi dasar, membantu dan memimpin pembebasan kaum tani dari sistem setengah feodal harus terus dilawan. Ilusi bahwa kaum tani dapat melawan dan
29
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
menghapuskan monopoli tanah dan sumber-sumber agrarian pimpinan klas buruh dan terhubung dengan gerakan massa rakyat disektor lainnya, harus ditentang. Sektor pemuda, mahasiwa dan pelajar harus terpolitisasi secara luas dan militan. Dan menyadari bahwa tuntutannya bahkan yang paling sederhana sekalipun, tidak akan dapat
dimenangkan
tanpa
terhubung
erat
dan
tanpa
ambil
bagian
aktif
mempromosikan dan menyokong perjuangan dan tuntutan klas buruh dan kaum tani. Seluruh klas dan sektor rakyat tertindas dan terhisap harus terus dibangkitkan, diorganisasikan, digerakkan dan dibimbing, setahap demi setahap untuk memahami hukum perubahan yang berlaku di Indonesia ini. Dengan demikian, massa rakyat akan senantiasa dapat dengan mudah memahami arah setiap perkembangan keadaan yang dihadapinya. Dengan demikian, keyakinan massa rakyat atas pilihan perjuangannya akan terus terpupuk dan kian berkembang, sekaligus sebagai pijakan ilmiah dalam setia tahap dan bentuk perjuangannya. Setiap kita saat ini, seluruh unsure organisasi disetiap level harus menyadari dan memahami secara mendalam bahwa “sungguh saat ini kebencian rakyat di seluruh Indonesia pada pemerintah reaksi sangat mendalam, kepercayaannya pada pemerintah dan klik reaksioner lainnya semakin tipis, jika tidak bisa dikatakan telah pudar sepenuhnya. Akan tetapi dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat melalui berbagai organ kekuasaan politiknya menyebabkan rakyat tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup dan frustrasi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman perjuangan yang maju untuk bertarung menghadapi musuh klasnya. Alhasil berbagai bentuk ketidak-puasan ini meletup secara sporadis, diskontinyu, ia menjadi gerakan spontan yang mudah tercerai berai pada saat kalah maupun “menang.� Sehingga hasil perjuangan dan pengalaman berjuang massa tidak bisa diakumulasi menjadi hasil-hasil yang lebih besar dan significant. Bila gerakan dan situasi demikian ini dibiarkan, maka massa akan semakin frustrasi dan kehilangan kepercayaan diri serta keberaniannya untuk bertarung untuk memenangkan tuntutannya melawan pemerintah anti rakyat dan klas-klas penindas lainnnya. 30
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013
Organisasi massa rakyat sejati dan maju, harus memimpin massa dan gerakannya melalui pengorganisasian massa solid, melakukan kerja ekspansi bergelombang dan melompat untuk menjangkau massa yang lebih luas dengan cepat berbasiskan pada konsolidasi yang terus menerus. Hancurkan Imperialisme! Musnahkan Feodalisme! Lawan Kapitalisme Birokrat! Jayalah Perjuangan Rakyat!
Jakarta, 01 September 2013 Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN)
L. Muh. Hasan Harry Sandy Ame Sekretaris Jenderal
31
Doc. Organisasi* Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional Pleno VI DPP FMN. 1-5 September 2013